The Effect Of Village Fund Financial Supervision And Accountability Of Village Fund Management On Village Government Performance: The Effectiveness Of Village Fund Management As A Mediation Variable (Empirical Study On Gale- Gale Administrative Country, Central Maluku Regency)
Pengaruh  Pengawasan  Keuangan  Dana  Desa  Dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa : Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variable Mediasi (Studi Empiris Pada Negeri Administratif Gale- Gale Kabupaten Maluku Tengah)
La Baiena 1* , Dwi Hariyanti 2 , Paul Usmany 3
Pascasarjana Universitas Pattimura, Indonesia bai.wiros@gmail.com
* Coresponding Author

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of village fund financial supervision and accountability of village fund management  on  village  government  performance  mediated  by  the  effectiveness  of  village  fund management. The sample used in this study was 98 respondents. The analysis tool used is Partial Least Square  (PLS).  The  results  showed  that  financial  supervision  of  village  funds  had  no  effect  on  the performance of village governments. Accountability of village fund management affects the performance of village government. The effectiveness of village fund management affects the performance of village government. Financial supervision of village funds affects the effectiveness of village fund management. Accountability  of  village  fund  management  affects  the  effectiveness  of  village  fund  management. Furthermore, the results of the investigation also show that financial supervision of village funds affects the performance of village governments mediated by the effectiveness of village fund management and accountability of village fund management affects the performance of village governments mediated by the effectiveness of village fund management.
Keywords  : financial  supervision  of  village  funds,  accountability  of  village  fund  management  and effectiveness of village fund management, village government performance.

## 1. Pendahuluan
Perkembangan dunia industri dan teknologi yang pesat menuntut adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di desa. Dana desa menjadi salah satu instrumen penting dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Namun,  pengelolaan  dana  desa yang  tidak  efektif  dan  efisien  dapat  menghambat  pencapaian  tujuan  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu,  penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa menjadi sangat relevan untuk dilakukan.
Pengelolaan  dana  desa  yang  baik  dapat  memberikan  dampak  positif  terhadap kesejahteraan masyarakat desa, seperti peningkatan akses terhadap infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, masih terdapat berbagai faktor yang  dapat  mempengaruhi  efektivitas  pengelolaan  dana  desa  dan  dampaknya  terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan memahami bagaimana pengelolaan dana desa dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  mengenai faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat  desa  melalui  pengelolaan  dana
desa,  sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  nyata  dalam  perbaikan  kebijakan  pengelolaan dana desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Penelitian ini akan fokus pada pentingnya pengelolaan dana desa sebagai faktor utama yang  dapat  memengaruhi  kesejahteraan  masyarakat  di  tingkat  desa.  Dana  desa  merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pembangunan di daerah pedesaan.
Namun,  pengelolaan  dana  desa  tidak  selalu  berjalan  optimal,  dan  terdapat  beberapa faktor  yang  dapat  mempengaruhi  efektivitasnya  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa.  Tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  terkait pengelolaan dana desa dapat menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan program pembangunan.  Penelitian  dapat  mengidentifikasi  sejauh  mana  partisipasi  masyarakat memengaruhi efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
Kemampuan administratif dan manajerial pemerintah desa dalam mengelola dana desa dapat  menjadi  faktor  penentu.  Penelitian  dapat  memfokuskan  pada  aspek-aspek  seperti keterampilan  pengelolaan  keuangan,  perencanaan  pembangunan,  dan  pemantauan  proyek- proyek yang didanai oleh dana desa.
Pengelolaan  dana  desa  yang  mampu  mendorong  pemberdayaan  ekonomi  lokal  dapat memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian dapat mengeksplorasi sejauh  mana  pengelolaan  dana  desa  dapat  memberikan  stimulus  bagi  perkembangan  usaha lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat desa.
Penelitian terkait kinerja pemerintah desa sudah banyak diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh  (Purti,  2020)  tentang  Transparansi  Keuangan  Desa  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  ( Studi  Pada  Desa  Paomacang).  Selanjutnya  (Khairi  &  Meiranto,  2021)  melakukan  penelitian tentang Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Kemudian (Atiningsih & Ningtyas, 2019) tentang  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Pengelola  Dana  Desa,  Partisipasi  Masyarakat,  Dan Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). Penelitian (Novya Nurul Istiqomah, 2017) tentang Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  Di  Kabupaten Ngawi (Studi Kasus Kantor Desa Di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi). (Hidayah & Wijayanti, 2017)  tentang  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (DD)  Studi  Kasus  Pada  Desa  Wonodadi Kecamatan  Ngrayun  Kabupaten  Ponorogo.  Serta  (Kholmi,  2017)  tentang  Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang).
Berdsarkan  beberapa  penelitian  diatas,  maka  peneliti  mencoba  menggabungkan  3 variabel  dalam  sebuah  pemodelan  yaitu  Pengawasan  Keuangan  Dana  Desa,    Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  dan  Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa  yang  memengaruhi  Kinerja Pemerintah Desa. Yang mana dari beberapa penelitan diatas belum ditemukan.
Pengawasan keuangan dana desa, partisipasi masyarakat, akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan efektivitas pengelolaan dana desa saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Pengelolaan  keuangan  desa  yang  baik,  partisipasi  masyarakat  yang  tinggi,  pengawasan  dana desa yang efektif, dan transparansi yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

## 2. Tinjauan Pustaka
Kinerja Pemerintah Desa
Prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang disebut kinerja. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai saat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya (Hartono & Rahadi, 2021). Pekerjaan yang  dilakukan  dengan  baik  berkorelasi  kuat  dengan  tujuan  strategis  organisasi,  kepuasan
pelanggan, dan kontribusi ekonomi. Oleh karena itu, kinerja mencakup melakukan pekerjaan dan mencapai hasil dari pekerjaan tersebut. Namun, maknanya lebih luas dan mencakup proses pekerjaan itu sendiri, bukan hanya hasilnya.
Kinerja  adalah  hasil  atau  tingkat  keberhasilan  seseorang  secara  keseluruhan  selama periode  tertentu  dalam  menyelesaikan  tugas  dibandingkan  dengan  berbagai  kemungkinan, seperti  standar  hasil  kerja,  target,  sasaran,  atau  kriteria  yang  telah  disepakati  bersama sebelumnya (Iqbal, 2022). Standar kerja ini dirancang dengan mempertimbangkan standar kerja perusahaan  dan  disepakati  oleh  karyawan  sebagai  dasar  untuk  menghasilkan  hasil  yang diinginkan.
Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja (tentang peralatan), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kinerja karyawan secara pribadi dan organisasi adalah dua aspek utama dari konsep kinerja. Kinerja karyawan ditentukan oleh kinerja individu dalam suatu organisasi. Sementara kinerja pegawai dan organisasi sangat terkait, kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai organisasi. Sumber daya yang dimiliki oleh organisasi harus digerakkan atau dijalankan oleh karyawan yang berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja optimal organisasi tidak dapat dicapai tanpa peran pemimpin  organisasi  dalam  memotivasi  bawahannya  untuk  melakukan  pekerjaan  mereka dengan cara yang efisien dan efektif (Budiyanto & Mochklas, 2020).
Otonomi  daerah  dan  pemerintahan  desa  adalah  satu  dan  sama.  Pemerintah  desa berfungsi  sebagai  lembaga  terdepan  dalam  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  dan merupakan  dasar  untuk  keberhasilan  program  (Simbolon  et  al.,  2021).  Kinerja  organisasi pemerintah  adalah  gambaran  tentang  pencapaian  sasaran  atau  tujuan  organisasi  sebagai penjabaran  dari  visi,  misi,  dan  strategi  organisasi.  Kinerja  menunjukkan  tingkat  keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan (Erlianti & Fajrin, 2021).

## Pengelolaan Dana Desa
Dana  desa  merupakan  sumber  pendanaan  yang  penting  bagi  desa  untuk  membiayai pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Pengelolaan  dana  desa  yang  baik  dapat memberikan  dampak  positif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  desa,  seperti  peningkatan akses terhadap infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, masih terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa (Arina et al., 2021).
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  dikembangkan  untuk  desa  yang  ditransfer  melalui Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  kabupaten/kota  dan  dipergunakan  untuk pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Secara  tertib  uang  desa  dikelola  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam peraturan yang sudah ditentukan, efesien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan mengutamakan  kepentingan  masyarakat  setempat  dan  memperhatikan  rasa  keadilan  serta kepatuhan.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  pasal  5  tentang  dana  desa  yang dialokasikan untuk desa oleh pemerintah. Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan jumlah desa dan penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis di setiap kabupaten/kota.

## Pengelolaan Keuangan Publik
Pengelolaan  keuangan  publik  mencakup  konsep  dan  prinsip-prinsip  dasar  yang terkait  dengan  pengelolaan  dana  dan  sumber  daya  keuangan  dalam  sektor  publik. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, teori ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam  tentang  bagaimana  pemerintah  desa  dapat  mengoptimalkan  penggunaan
Dana  Desa  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat (Fajaruddin, 2021).
Transparansi  melibatkan  penyediaan  informasi  yang  jelas  dan  mudah  diakses kepada  masyarakat  tentang  pengelolaan  keuangan  publik,  termasuk  Dana  Desa. Akuntabilitas  berarti  pertanggungjawaban  pemerintah  terhadap  penggunaan  dana tersebut.  Transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  dapat membangun kepercayaan masyarakat, mengurangi potensi penyalahgunaan dana, dan memastikan efisiensi dalam alokasi sumber daya (Budiarto et al., 2020).
Efisiensi melibatkan penggunaan sumber daya keuangan dengan cara yang paling efektif dan hemat biaya untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan Dana Desa yang efisien  melibatkan  perencanaan  anggaran  yang  baik,  alokasi  dana  yang  tepat,  dan pemantauan  proyek  secara  cermat,  sehingga  menciptakan  hasil  yang  optimal  untuk kesejahteraan masyarakat desa (Pasaribu et al., 2023).
Pengelolaan  risiko  keuangan  mencakup  identifikasi,  evaluasi,  dan  pengendalian risiko yang terkait dengan penggunaan dana publik. Risiko keuangan dapat muncul dari ketidakpastian  ekonomi,  perubahan  kebijakan,  atau  faktor  lainnya.  Pemerintah  desa perlu  mengembangkan  strategi  untuk  mengelola  risiko  ini  agar  tidak  menghambat pencapaian tujuan pembangunan (Muslih, 2020).
Melibatkan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  alokasi  dan penggunaan  dana  publik.  Partisipasi  masyarakat  dapat  meningkatkan  legitimasi kebijakan,  memastikan  bahwa  kebutuhan  masyarakat  tercermin  dalam  kebijakan anggaran, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan Dana Desa (Mamuaja et al., 2021).
Penyusunan anggaran melibatkan proses merencanakan dan menetapkan alokasi dana untuk kegiatan tertentu. Perencanaan keuangan melibatkan penentuan sumber dan  penggunaan  dana.  Proses  penyusunan  anggaran  yang  baik  dapat  memberikan landasan yang kokoh untuk pengelolaan Dana Desa. Perencanaan keuangan yang tepat memastikan keberlanjutan dan kelangsungan proyek pembangunan.
Pemantauan  melibatkan  pengawasan  dan  pengukuran  terus-menerus  terhadap pelaksanaan  program  dan  proyek.  Evaluasi  kinerja  melibatkan  penilaian  dampak  dan efektivitas program.
Pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  membantu  pemerintah  desa  untuk  menilai apakah  Dana  Desa  telah  digunakan  sesuai  dengan  tujuan,  serta  memberikan  umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pembelajaran (Kalam, 2023).
Pengelolaan keuangan publik memberikan landasan konseptual yang kuat untuk merancang  kebijakan  dan  praktik  pengelolaan  Dana  Desa  yang  efektif.  Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi,  efisiensi,  dan  dampak  positif  penggunaan  Dana  Desa  terhadap kesejahteraan masyarakat desa (Amorodito et al., 2022).

## Gambar 1. Model Penelitian
3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kuantitatif.  Dimana  dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti pada sebuh objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument  kunci.  Obyek  alamiah  merupakan  objek  yang  apa  adanya  atau  sesuai  dengan kenyataan dilapangan, tidak dimaniplasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti berada di  objek  dan  setelah  keluar  dari  obyek  relatif  tidak  berubah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  pengaruh  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat  desa melalui pengelolaan dana desa.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di kecamatan seram utara  barat  (studi  pada  Negeri  Administratif  Gale-Gale).    Penelitian  ini  menggunakan  teknik jenuh  atau  sensus  yang  dimana  semua  anggota  populasi  dijadikan  sebagai  seluruh  sampel masyarakat yang ada di kecamatan seram utara barat (studi pada Negeri Administratif Gale- Gale). Sampling jenuh adalah tenik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai  sampel,  hal  ini  sering  dilakukan  bila  jumlah  populasinya  relative  kecil,  sampel  jenuh disebut juga dengan istilah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Anggraini & Hidayat, 2021)
Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). Partial Least  Square (PLS)  pertama  kali  dikembangkan  oleh  Herman  O.  A.  Wold  dalam  bidang ekonometrik pada tahun 1960-an dalam (Martadisastra, 2017). PLS merupakan model analisis yang powerful karena dapat digunakan pada setiap jenis skala data (nominal, ordinal, interval dan rasio) serta syarat asumsi yang lebih fleksibel. PLS dapat juga dikatakan sebagai metode pendekatan PLS untuk pemodelan persamaan struktural. Dalam komunitas PLS, istilah “ Path Modeling ”  lebih  disukai  dari  pada Structural  Equation  Modeling .  Meskipun  demikian,  kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam leteratur PLS.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Measurement Model (Outer Model)

## Convergent Validity
Berikut ini adalah pengoahan data pertama berdasarkan 4 konstruk:
Tabel 1. Convergent Validity
Tahap 1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kinerja Pemerint ah Desa Pengawasan Keuangan Dana Desa APDD1 0,8827 APDD2 0,7869 APDD3 0,6717 APDD4 0,8893 APDD5 0,7702 APDD6 0,8378 APDD7 0,8773 APDD8 0,8245 EPDD1 0,8876 EPDD2 0,9341 EPDD3 0,9109 EPDD4 0,8619 EPDD5 0,9151 EPDD6 0,8916 KPD1 0,9100 KPD2 0,9404 KPD3 0,9415 KPD4 0,8810 KPD5 0,9138 KPD6 0,8713 PKDD1 0,8871 PKDD2 0,8386 PKDD3 0,7133 PKDD4 0,8833 Sumber: Data primer diolah, 2024.
Convergent  validity dari  model  pengukuran  dapat  dari  korelasi  antara  skor item/instrumen dengan skor konstruknya ( loading factor ) dengan kriteria nilai loading factor dari  setiap  instrument  >0.70.  Berdasarkan  pengolahan  data  pertama  dengan  variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa terdapat 1 instrumen yang tidak valid (<0.70) yaitu APDD3 sisanya 5 instrumen dinayatakan sudah valid (>0.70). Variabel efektivitas pengelolaan dana desa semua instrumentnya dinyatakan sudah valid (>0.70). Variabel kinerja pemerintah desa semua instrumennya dinayatakan sudah valid (>0.70). Serta, variabel pengawasan keuangan dana desa semua instrumen dinyatakan sudah valid (<0.70). Sehingga nilai loading factor yang <0.70 harus dieliminasi atau dihapus dari model .
Discriminant Validity Penilaian discriminant validity telah menjadi prasyarat yang diterima secara umum untuk menganalisis hubungan antar variabel laten. Untuk pemodelan persamaan struktural berbasis varian, seperti kuadrat terkecil parsial, kriteria Fornell-Larcker dan pemeriksaan cross-loading adalah  pendekatan  yang  dominan  untuk  mengevaluasi  validitas  diskriminan. Discriminant validity adalah  tingkat  diferensi  suatu  indikator  dalam  mengukur  konstruk  instrumen.  Untuk menguji discriminant validity dapat dilakukan dengan pemeriksaan Cross Loading yaitu koefisien korelasi indikator terhadap konstruk asosasinya ( cross loading ) dibandingkan dengan koefisien korelasi dengan konstruk lain ( cross loading ). Nilai konstruk korelasi indikator harus lebih besar
terhadap  konstruk  asosiasinya  daripada  konstruk  lain.  Nilai  yang  lebih  besar  tersebut mengindikasikan  kecocokan  suatu  indikator  untuk  menjelaskan  konstruk  asosiasinya dibandingkan menjelaskan konstruk-konstruk yang lain.
Tabel 2. Discriminant Validity Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kinerja Pemerintah Desa Pengawasan Keuangan Dana Desa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 0,8441 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa 0,7290 0,9005 Kinerja Pemerintah Desa 0,7849 0,8387 0,9100 Pengawasan Keuangan Dana Desa 0,7122 0,7141 0,7233 0,8336
Sumber: Data primer diolah, 2024.
Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa nilai loading dari masing-masing item indikator terhadap  konstruknya  lebih  besar  daripada  nilai cross  loading .  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  semua  konstruk  atau  variabel  laten  sudah  memiliki discriminant  validity yang  baik,  dimana  pada  blok  indikator  konstruk  tersebut  lebih  baik  daripada  indikator  blok lainnya.

## Composite Reliability
Setelah menguji validitas konstruk, pengujian selanjutnya adalah uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan Composite Reliability (CR) dari blok indikator yang mengukur konstruk CR digunakan untuk menampilkan reliabilitas yang baik. Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika nilai composite reliability >0.70. Menurut (Sarstedt et al., 2021) koefisien composite reliability harus lebih besar dari 0.70 digunakan untuk penelitian konfirmatori sedangkan 0,60 digunakan untuk penelitian  eksploratori.  Namun,  uji  konsistensi  internal  tidak  mutlak  untuk  dilakukan  jika validitas konstruk telah terpenuhi, karena konstruk yang valid adalah yang reliabel, sebaliknya konstruk yang reliabel belum tentu valid.
Tabel 3. Composite Reliability Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 0,9320 0,9339 0,9453 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa 0,9532 0,9550 0,9626 Kinerja Pemerintah Desa 0,9583 0,9619 0,9665 Pengawasan Keuangan Dana Desa 0,8511 0,8682 0,9004 Sumber: Data primer diolah, 2024. Berdasarkan tabel diatas bahwa hasil pengujian composite reliability menunjukkan nilai > 0.70 yang berarti semua variabel dinyatakan reliabel.

## Analisis Inner Model
Setelah  melakukan  evaluasi  model  dan  diperoleh  bahwa  setiap  konstruk  telah memenuhi syarat Convergent Validity, Discriminant Validity, dan Composite Reliability, maka yang  berikutnya  adalah  evaluasi  model  struktural  yang  meliputi  pengujian  kecocokan  model
(model fit), dan R2. Pengujian kecocokan model (model fit) digunakan untuk mengetahui apakah suatu model memiliki kecocokan dengan data.
Tabel 4. Model Fit Saturated Model  Estimated Model SRMR 0,0564 0,0564 d_ULS 0,8775 0,8775 d_G 0,9851 0,9851 Chi-Square 464,3607 464,3607 NFI 0,8229 0,8229 Sumber: Data primer diolah, 2024.
Nilai NFI mulai 0 – 1 diturunkan dari perbandingan antara model yang dihipotesiskan dengan  suatu  model  independen  tertentu.  Model  mempunyai  kecocokan  tinggi  jika  nilai mendekati  1.  Berdasarkan  tabel  diatas  nilai  NFI  berada  pada  0.754  yang  berarti  memiliki kecocokan model yang dapat dinyatakan baik (Ghozali, 2018).

## R Square
Inner model ( inner relation, structural model, dan substantive theory ) menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model structural di evaluasi dengan  menggunakan  R- square untuk  konstruk  dependen.  Nilai  R 2 dapat  digunakan  untuk menilai pengaruh variabel endogen tertentu dan variabel eksogen apakah mempunyai pengaruh substantive  (Ghozali,  2018).  Hasil  R 2 sebesar  0,6085,  dan  0,7746  mengindikasi  bahwa  model “baik”,“moderat”, dan “moderat” (Ghozali, 2014).
Tabel 5. R Square R Square R Square Adjusted Efektivitas Pengelolaan Dana Desa 0,6085 0,6002 Kinerja Pemerintah Desa 0,7746 0,7675 Sumber: Data primer diolah, 2024. Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai R Square sebesar 0.6085, hal ini berarti 60,85% variasi  atau  perubahan  efektivitas  pengelolaan  dana  desa  dipengaruhi  oleh  pengawasan keuangan  dana  desa  dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  sedangkan  sisanya  sebanyak 39,15%  dijelaskan  oleh  sebab  lain.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa R  Square pada  variabel efektivitas pengelolaan dana desa adalah moderat.
Selanjutnya nilai R Square sebesar 0,7746, hal ini berarti 77,46% variasi atau perubahan kinerja  pemerintah  desa  dipengaruhi  oleh  efektivitas  pengelolaan  dana  desa,  pengawasan keuangan  dana  desa  dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  sedangkan  sisanya  sebanyak 22,54%  dijelaskan  oleh  sebab  lain.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa R  Square pada  variabel kinerja pemerintah desa adalah moderat.
Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung Hipotesis 1
Hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengawasan keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Berdasarkan tabel 4.10. dengan nilai P-Value sebesar 0,1112 > 0,05 atau dengan t-statistik sebesar 1,5956< 1,67 maka Hipotesis 1 ditolak yang berarti bahwa pengawasan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.
Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis 1 Value T-Statistics P-Value Pengawasan Keuangan Dana Desa -> Kinerja Pemerintah Desa 0,1297 1,5956 0,1112
Sumber: Output SmartPls 3.2.9.
Hipotesis 2 Hipotesis kedua menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Berdasarkan tabel 4.11. dengan nilai P-Value sebesar 0,0043 < 0,05 atau dengan t-statistik sebesar 2,8690 > 1,67 maka Hipotesis 2 diterima yang berarti bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.
Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis 2 Value T-Statistics P-Value Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -> Kinerja Pemerintah Desa 0,3172 2,8690 0,0043 Sumber: Output SmartPls 3.2.9.
Hipotesis 3 Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Berdasarkan tabel 4.12. dengan nilai P-Value sebesar 0,0001 < 0,05 atau dengan t-statistik sebesar 3,9551 > 1,67 maka Hipotesis 3 dapat diterima yang  berarti  bahwa  efektivitas  pengelolaan  dana  desa  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah desa.
Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis 3 Value T Statistics P Value Efektivitas Pengelolaan Dana Desa -> Kinerja Pemerintah Desa 0,5149 3,9551 0,0001 Sumber: Output SmartPls 3.2.9.
Hipotesis 4
Hipotesis keempat menunjukkan bahwa pengawasan keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan tabel 4.13. dengan nilai P-Value sebesar 0,0042 < 0,05 atau dengan t-statistik sebesar 2,8759 > 1,67 maka Hipotesis 4 dapat diterima yang  berarti  bahwa  pengawasan  keuangan  dana  desa  berpengaruh  terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis 4 Value T-Statistics P-Value Pengawasan Keuangan Dana Desa -> Efektivitas Pengelolaan Dana Desa 0,3955 2,8759 0,0042 Sumber: Output SmartPls 3.2.9.
Hipotesis 5
Hipotesis  kelima  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa berpengaruh  positif  terhadap  efektivitas  pengelolaan  dana  desa.  Berdasarkan  tabel  4.14. dengan nilai P-Value sebesar 0,0008 < 0,05 atau dengan t-statistik sebesar 3,3822 > 1,67 maka Hipotesis  5  dapat  diterima yang  berarti  bahwa  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.
Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis 5 Value T Statistics P Value Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -> Efektivitas Pengelolaan Dana Desa 0,4473 3,3822 0,0008
Sumber: Output SmartPls 3.2.9.
Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung Hipotesis 6
Hipotesis keenam menunjukkan bahwa pengawasan keuangan dana desa berpengaruh terhadap  kinerja  pemerintah  desa  yang  dimediasi  oleh  efektivitas  pengelolaan  dana  desa. Berdasarkan  tabel  4.16.  dengan  nilai  P-Value  sebesar  0,0232  <  0.05  atau  dengan  t-statistik sebesar  2,2775  >  1.67  maka Hipotesis  6  dapat    diterima yang  berarti  bahwa  pengawasan keuangan  dana  desa  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  yang  dimediasi  oleh efektivitas pengelolaan dana desa.
Karena pengaruh langsung berpengaruh tidak signifikan serta pengaruh tidak langsung juga berpengaruh signifikan, maka variabel mediasi efektivitas pengelolaan dana desa bersifat Fully Mediated.
Tabel 11. Hasil Uji Hipotesis 6 Value T Statistics P Value Pengawasan Keuangan Dana Desa -> Efektivitas Pengelolaan Dana Desa -> Kinerja Pemerintah Desa 0,2037 2,2775 0,0232
Sumber: Output SmartPls 3.2.9.
Hipotesis 7
Hipotesis  ketujuh  menunjukkan  bahwa  implementasi  akuntabilitas  pengelolaan  dana desa  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  yang  dimediasi  oleh  efektivitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan tabel 4.17. dengan nilai P-Value sebesar 0,0102 < 0.05 atau dengan t-statistik sebesar 2,5802 > 1.67 maka Hipotesis 7 dapat  diterima yang berarti bahwa akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  yang dimediasi oleh efektivitas pengelolaan dana desa.
Karena  pengaruh  langsung  berpengaruh  signifikan  dan  pengaruh  tidak  langsung berpengaruh  signifikan,  maka  variabel  mediasi  efektivitas  pengelolaan  dana  desa  bersifat Partialy Mediated.
Tabel 12. Hasil Uji Hipotesis 7 Value T Statistics P Value Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa -> Efektivitas Pengelolaan Dana Desa -> Kinerja Pemerintah Desa 0,2303 2,5802 0,0102
Sumber: Output SmartPls 3.2.9.
Gambar 2. Full Model
Pembahasan Pengaruh Pengawasan Keuangan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pengawasan  keuangan  dilakukan  oleh  dua  jenis:  internal  dan  eksternal.  Pengawasan internal dilakukan oleh unit internal organisasi, seperti internal auditor, yang memantau dan mengevaluasi  kegiatan  keuangan  secara  langsung.  Sementara  itu,  pengawasan  eksternal dilakukan  oleh  pihak  luar  organisasi,  seperti  auditor  independen,  yang  memantau  dan mengevaluasi kegiatan keuangan dengan cara yang lebih independen dan objektif. Kedua jenis pengawasan  ini  saling  melengkapi  dan  memastikan  bahwa  pengelolaan  keuangan  dilakukan secara transparan dan efektif.
Pengawas  keuangan  secara  aktif  mengawasi  pengelolaan  keuangan  dengan  cara melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  secara  teratur.  Mereka  memantau  dan  mengevaluasi kegiatan keuangan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan  efisien.  Dalam  beberapa  kasus,  pengawas  keuangan  juga  dapat  melakukan  koreksi  dan perbaikan terhadap kegiatan keuangan yang tidak sesuai dengan standar atau kebijakan yang berlaku.
Pengawasan yang dilakukan dengan baik dapat mengurangi tingkat resiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan  dilakukan  secara  transparan,  akuntabel,  dan  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku. Dengan demikian, resiko keuangan seperti korupsi, penyelewengan, dan pengelolaan yang tidak efektif dapat dikurangi.
Pimpinan  harus  mengawasi  secara  langsung  kinerja  pengelolaan  keuangan  tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Pimpinan harus memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan secara teratur untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan  secara  efektif  dan  efisien.  Dengan  demikian,  pimpinan  dapat  memastikan  bahwa pengelolaan  keuangan  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  pemerintah  desa  dan masyarakat yang dipimpin
Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kejujuran dan keterbukaan informasi adalah dua elemen penting dalam komunikasi yang membentuk  fondasi  kepercayaan.  Kejujuran  menciptakan  lingkungan  di  mana  setiap  pihak merasa  nyaman  untuk  menyampaikan  pikiran,  perasaan,  dan  ide-ide  mereka  tanpa  takut dihakimi.  Keterbukaan  menciptakan  lingkungan  di  mana  setiap  pihak  merasa  nyaman  untuk menyampaikan  pikiran,  perasaan,  dan  ide-ide  mereka  tanpa  takut  dihakimi.  Kejujuran  dan keterbukaan  informasi  sangat  penting  dalam  membangun  kepercayaan  dan  hubungan  yang sehat di organisasi, termasuk pemerintah desa.
Kepatuhan  dalam  pelaporan  adalah  penting  untuk  memastikan  bahwa  informasi  yang disampaikan  adalah  akurat  dan  sesuai  dengan  kenyataan.  Kepatuhan  dalam  pelaporan memungkinkan pemerintah desa untuk memantau dan mengawasi kinerja mereka dengan lebih baik.  Kepatuhan  dalam  pelaporan  juga  memungkinkan  masyarakat  untuk  memantau  dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan lebih baik.
Kesesuaian prosedur adalah penting untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan adalah  sesuai  dengan  kenyataan  dan  kebutuhan.  Kesesuaian  prosedur  memungkinkan pemerintah desa untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan adalah efektif dan efisien. Kesesuaian prosedur juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan lebih baik.
Kecukupan  informasi  adalah  penting  untuk  memastikan  bahwa  informasi  yang disampaikan  adalah  lengkap  dan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Kecukupan  informasi memungkinkan pemerintah desa untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah
lengkap dan sesuai dengan kebutuhan. Kecukupan informasi juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan lebih baik.
Ketepatan penyampaian laporan adalah penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan  adalah  tepat  dan  sesuai  dengan  kenyataan.  Ketepatan  penyampaian  laporan memungkinkan pemerintah desa untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah tepat  dan  sesuai  dengan  kenyataan.  Ketepatan  penyampaian  laporan  juga  memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan lebih baik.
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan pemerintahan yang  efektif  dan  efisien.  Pelayanan  pemerintahan  meliputi  berbagai  kegiatan,  seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan pendidikan, pengelolaan kesehatan, dan lain-lain. Pemerintah desa harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat desa dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.
Pemerintah  desa  memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan  pembangunan  dan kemasyarakatan yang sesuai dengan potensi desa. Pembangunan dan kemasyarakatan meliputi berbagai  kegiatan,  seperti  pengembangan  infrastruktur,  pengembangan  pendidikan, pengembangan  kesehatan,  dan  lain-lain.  Pemerintah  desa  harus  mampu  mengembangkan potensi desa dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga masyarakat desa dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.
Pemerintah  desa  harus  mampu  merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengendalikan pembangunan  yang  sesuai  dengan  potensi  desa.  Perencanaan  meliputi  berbagai  kegiatan, seperti analisis potensi desa, identifikasi kebutuhan masyarakat, dan pengembangan strategi pembangunan. Pelaksanaan meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan  pendidikan,  pengembangan  kesehatan,  dan  lain-lain.  Pengendalian  meliputi berbagai kegiatan, seperti pengawasan, pengawasan, dan evaluasi.
Pemerintah  desa  harus  mampu  merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengendalikan pembangunan  yang  sesuai  dengan  potensi  desa.  Perencanaan  meliputi  berbagai  kegiatan, seperti analisis potensi desa, identifikasi kebutuhan masyarakat, dan pengembangan strategi pembangunan. Pelaksanaan meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan  pendidikan,  pengembangan  kesehatan,  dan  lain-lain.  Pengendalian  meliputi berbagai kegiatan, seperti pengawasan, pengawasan, dan evaluasi.
Pemerintah  desa  harus  mampu  menerapkan  pemerataan  pendapatan,  kesempatan bekerja,  dan  kesempatan  berusaha  bagi  masyarakat  desa.  Pemerataan  pendapatan  meliputi berbagai  kegiatan,  seperti  pengembangan  usaha,  pengembangan  pendidikan,  dan  lain-lain. Kesempatan bekerja meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan usaha, pengembangan pendidikan,  dan  lain-lain.  Kesempatan  berusaha  meliputi  berbagai  kegiatan,  seperti pengembangan usaha, pengembangan pendidikan, dan lain-lain.
Peningkatan  swadya  gotong  royong  masyarakat  desa  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah desa. Swadya gotong royong meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan usaha,  pengembangan  pendidikan,  dan  lain-lain.  Peningkatan  swadya  gotong  royong masyarakat  desa  dapat  membantu  meningkatkan  kinerja  pemerintah  desa,  sehingga masyarakat desa dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.
Pengaruh Pengawasan Keuangan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pengawasan  keuangan  dilakukan  secara  internal  dan  eksternal.  Pengawasan  internal dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di dalam organisasi, seperti Badan Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dan  Inspektorat  Jenderal/Inspektorat  di  setiap kementerian/lembaga,  daerah  provinsi,  dan  daerah  kabupaten/kota.  Pengawasan  internal bertujuan untuk memantau dan mengawasi kinerja pengelolaan keuangan secara langsung dan
sebelum terjadi penyimpangan. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh auditor dari luar  organisasi,  seperti  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  yang  melakukan  pemeriksaan sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  23  E  UUD  1945.  Pengawasan  eksternal  memberikan penilaian akhir atas hasil-hasil yang telah dicapai oleh auditi.
Pengawas keuangan secara aktif mengawasi pengelolaan keuangan. Pengawas keuangan memantau dan mengawasi kinerja pengelolaan keuangan secara langsung dan sebelum terjadi penyimpangan.  Mereka  juga  melakukan  pemeriksaan  dan  evaluasi  terhadap  pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan yang dilakukan dengan baik akan mengurangi tingkat resiko. Pengawasan yang  dilakukan  dengan  baik  memungkinkan  pengelolaan  keuangan  untuk  dilakukan  dengan lebih  efektif  dan  efisien.  Pengawasan  yang  dilakukan  dengan  baik  juga  memungkinkan pengelolaan keuangan untuk dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel.
Pimpinan  harus  mengawasi  secara  langsung  kinerja  pengelolaan  keuangan.  Pimpinan harus memantau dan mengawasi kinerja pengelolaan keuangan secara langsung dan sebelum terjadi  penyimpangan.  Mereka  juga  harus  melakukan  pemeriksaan  dan  evaluasi  terhadap pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Melaksanakan pelayanan pemerintahan adalah salah satu tanggung jawab pemerintah desa.  Pelayanan  pemerintahan  meliputi  berbagai  kegiatan,  seperti  pengelolaan  keuangan, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan pendidikan, pengelolaan kesehatan, dan lain-lain. Pemerintah desa harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat desa dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.
Melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya adalah salah satu tanggung jawab pemerintah desa. Pembangunan dan kemasyarakatan meliputi berbagai kegiatan,  seperti  pengembangan  infrastruktur,  pengembangan  pendidikan,  pengembangan kesehatan, dan lain-lain. Pemerintah desa harus mampu mengembangkan potensi desa dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga masyarakat desa dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.
Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi desa adalah  salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  desa.  Perencanaan meliputi berbagai kegiatan, seperti analisis potensi desa, identifikasi kebutuhan masyarakat, dan pengembangan  strategi  pembangunan.  Pelaksanaan  meliputi  berbagai  kegiatan,  seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, dan lain- lain. Pengendalian meliputi berbagai kegiatan, seperti pengawasan, pengawasan, dan evaluasi.
Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi desa adalah  salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  desa.  Perencanaan meliputi berbagai kegiatan, seperti analisis potensi desa, identifikasi kebutuhan masyarakat, dan pengembangan  strategi  pembangunan.  Pelaksanaan  meliputi  berbagai  kegiatan,  seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, dan lain- lain. Pengendalian meliputi berbagai kegiatan, seperti pengawasan, pengawasan, dan evaluasi.
Pemerataan  pendapatan,  kesempatan  bekerja,  dan  kesempatan  berusaha  bagi masyarakat desa adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerataan  pendapatan  meliputi  berbagai  kegiatan,  seperti  pengembangan  usaha, pengembangan  pendidikan,  dan  lain-lain.  Kesempatan  bekerja  meliputi  berbagai  kegiatan, seperti pengembangan usaha, pengembangan pendidikan, dan lain-lain. Kesempatan berusaha meliputi berbagai kegiatan, seperti pengembangan usaha, pengembangan pendidikan, dan lain- lain.
Peningkatan swadya gotong royong masyarakat desa berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan  dana  desa.  Swadya  gotong  royong  meliputi  berbagai  kegiatan,  seperti pengembangan usaha, pengembangan pendidikan, dan lain-lain. Peningkatan swadya gotong royong  masyarakat  desa  dapat  membantu  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  desa, sehingga masyarakat desa dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.
Pengaruh Pengawasan Keuangan Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Yang Dimediasi Oleh Efektivitas Pengelolaan Dana Desa
Pengawasan  keuangan  dilakukan  secara  internal  dan  eksternal.  Pengawasan  internal dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di dalam organisasi, seperti Badan Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dan  Inspektorat  Jenderal/Inspektorat  di  setiap kementerian/lembaga,  daerah  provinsi,  dan  daerah  kabupaten/kota.  Pengawasan  internal bertujuan untuk memantau dan mengawasi kinerja pengelolaan keuangan secara langsung dan sebelum terjadi penyimpangan. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh auditor dari luar  organisasi,  seperti  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  yang  melakukan  pemeriksaan sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  23  E  UUD  1945.  Pengawasan  eksternal  memberikan penilaian akhir atas hasil-hasil yang telah dicapai oleh auditi.
Pengawas keuangan secara aktif mengawasi pengelolaan keuangan. Pengawas keuangan memantau dan mengawasi kinerja pengelolaan keuangan secara langsung dan sebelum terjadi penyimpangan.  Mereka  juga  melakukan  pemeriksaan  dan  evaluasi  terhadap  pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan yang dilakukan dengan baik akan mengurangi tingkat resiko. Pengawasan yang  dilakukan  dengan  baik  memungkinkan  pengelolaan  keuangan  untuk  dilakukan  dengan lebih  efektif  dan  efisien.  Pengawasan  yang  dilakukan  dengan  baik  juga  memungkinkan pengelolaan keuangan untuk dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel.
Pimpinan  harus  mengawasi  secara  langsung  kinerja  pengelolaan  keuangan.  Pimpinan harus memantau dan mengawasi kinerja pengelolaan keuangan secara langsung dan sebelum terjadi  penyimpangan.  Mereka  juga  harus  melakukan  pemeriksaan  dan  evaluasi  terhadap pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Desa  Yang Dimediasi Oleh Efektivitas Pengelolaan Dana Desa
Kejujuran dan keterbukaan informasi adalah dua elemen penting dalam komunikasi yang membentuk  fondasi  kepercayaan.  Kejujuran  menciptakan  lingkungan  di  mana  setiap  pihak merasa  nyaman  untuk  menyampaikan  pikiran,  perasaan,  dan  ide-ide  mereka  tanpa  takut dihakimi.  Keterbukaan  menciptakan  lingkungan  di  mana  kejujuran  dapat  berkembang,  dan kejujuran  memperkuat  keterbukaan.  Dalam  organisasi,  keterbukaan  komunikasi  juga berkontribusi pada kinerja dan kepuasan karyawan.
Kepatuhan  dalam  pelaporan  adalah  penting  untuk  memastikan  bahwa  informasi  yang disampaikan  adalah  akurat  dan  sesuai  dengan  kenyataan.  Kepatuhan  dalam  pelaporan memungkinkan pemerintah desa untuk memantau dan mengawasi kinerja mereka dengan lebih baik.  Kepatuhan  dalam  pelaporan  juga  memungkinkan  masyarakat  untuk  memantau  dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan lebih baik.
Kesesuaian prosedur adalah penting untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan adalah  sesuai  dengan  kenyataan  dan  kebutuhan.  Kesesuaian  prosedur  memungkinkan pemerintah desa untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan adalah efektif dan efisien. Kesesuaian prosedur juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan lebih baik.
Kecukupan  informasi  adalah  penting  untuk  memastikan  bahwa  informasi  yang disampaikan  adalah  lengkap  dan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Kecukupan  informasi memungkinkan pemerintah desa untuk memantau dan mengawasi kinerja mereka dengan lebih baik. Kecukupan informasi juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan lebih baik.
Ketepatan penyampaian laporan adalah penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan  adalah  tepat  dan  sesuai  dengan  kenyataan.  Ketepatan  penyampaian  laporan memungkinkan pemerintah desa untuk memantau dan mengawasi kinerja mereka dengan lebih baik. Ketepatan penyampaian laporan juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dengan lebih baik.

## 5. Penutup
Berdasarkan rumusan masalah, rumusan hipotesis dan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1). Pengawasan  keuangan  dana  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah desa
2). Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah desa
3). Efektivitas  pengelolaan  dana  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah desa
4). Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa
5). Pengawasan  keuangan  dana  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efektivitas pengelolaan dana desa
6). Pengawasan  keuangan  dana  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah desa yang dimediasi oleh efektivitas pengelolaan dana desa. Karena pengaruh langsung tidak signifikan sedangkan pengaruh tidak langsung berpengaruh signifikan, maka variabel mediasi kompetensi SDM bersifat Fully Mediated .
7). Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja pemerintah desa yang dimediasi oleh efektivitas pengelolaan dana desa. Karena pengaruh langsung berpengaruh signifikan dan pengaruh tidak langsung berpengaruh juga signifikan, maka variabel mediasi kompetensi SDM bersifat Partialy Mediated.

## Daftar Pustaka
Amorodito, R. D., Lestari, P., Maghfiroh, S., & Apriyani, L. (2022). Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan  Penggunaan  Dana  Desa  dan  Dampak  terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat Desa  Linggasari,  Kecamatan  Kembaran  Kabupaten  Banyumas. Midyear  International Conference , 1 (01).
Anggraini, R., & Hidayat, I. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Nilai Tukar Terhadap Nilai Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM) , 10 (1).
Arina, A. I. S., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 22 (3), 22–41.
Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi  Masyarakat,  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT) , 10 (1), 2015– 2019.
Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor anteseden yang mempengaruhinya. Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan
Akuntansi , 23 (2), 145–159. Budiyanto,  E.,  &  Mochklas,  M.  (2020). Kinerja  Karyawan  Ditinjau  dari  Aspek  Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja (Pendekatan Riset) . CV. AA. RIZKY. Erlianti,  D.,  &  Fajrin,  I.  N.  (2021).  Analisis  Dimensi  Kinerja  Organisasi  Publik  pada  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Dumai. Jurnal  Terapan  Pemerintahan  Minangkabau ,
1 (1), 68–75.
Fajaruddin,  F.  (2021).  Konsep  Transparansi  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora , 1 (1), 662–671.
Ghozali. (2018). Structural Equation Modeling Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos. In Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan . UNDIP.
Hartono, A., & Rahadi, D. R. (2021). Work from home terhadap kinerja karyawan pada masa pandemi covid 19. Jurnal Manajemen Bisnis , 18 (1), 16–21.
Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa  Wonodadi  Kecamatan  Ngrayun  Kabupaten  Ponorogo. Jurnal  AKSI  (Akuntansi  Dan Sistem Informasi) , 1 (2), 1–7. https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.114
Iqbal, M. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara  Di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten  Lombok  Utara. Media  Bina  Ilmiah , 16 (12), 7901–7914.
Kalam, K. S. (2023). Monitoring Pengelolaan Dana Desa di Desa Kesesirejo Kecamatan Bodeh Kabupaten  Pemalang .  FAKULTAS  ILMU  SOSIAL  DAN  ILMU  POLITIK  UNIVERSITAS DIPONEGORO.
Khairi,  Y.  D.,  &  Meiranto,  W.  (2021).  PENGARUH  PENGAWASAN  KEUANGAN  DAERAH, AKUNTABILITAS  DAN  TRANSPARANSI  PENGELOLAAN  KEUANGAN  DAERAH  TERHADAP KINERJA  PEMERINTAH  DAERAH. Diponegoro  Journal  of  Accounting , 10 (4),  1–9. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting
Kholmi,  M.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Di  Desa  Kedungbetik Kecamatan  Kesamben  Kabupaten  Jombang). Journal  of  Innovation  in  Business  and Economics , 7 (2), 143. https://doi.org/10.22219/jibe.vol7.no2.143-152 Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM) , 249–258.
Martadisastra, D. S. (2017). Kinerja Pemasok Dalam Rantai Pasokan Makanan Kemasan : Suatu Kajian Kasus Di Indonesia . 12 (1).
Muslih,  M.  (2020).  Penerapan  Manajemen  Risiko  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa:  Perspektif Konseptual. Jurnal Media Birokrasi , 73–86. Novya  Nurul  Istiqomah.  (2017). ANALISIS  AKUNTABILITAS,  TRANSPARANSI,  PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN NGAWI (Studi Kasus Kantor Desa Di Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi) .
Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN SISTEM  AKUNTANSI  KEUANGAN  DESA  DALAM  RANGKA  MENINGKATAN  KINERJA PEMERINTAH DESA SIBITO. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) , 7 (3),
95–111.
Purti, R. A. (2020). TRANSPARANSI KEUANGAN DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA ( Studi Pada Desa Paomacang ) Undang-undang daerah desa ,. Publikasi Ilimiah .
Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Partial least squares structural equation modeling. In Handbook of market research (pp. 587–632). Springer. Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. Jurnal Kewarganegaraan , 5 (2), 295– 302.