Penelitian Pengembangan UPT Pelabuhan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Sebagai Badan Layanan Umum (BLU)
UPT Port Development Research In The Ministry Of Transportation Agency As Public Service (BLU)

## Paulus  Raga
Puslitbang Perhubungan Laut, Badan Litbang Perhubungan Jl. Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat e-mail :paulusraga_dephub@yahoo.com
Naskah diterima  08 April 2015, diedit  16 April 2015, disetujui  28 Mei 2015

## ABSTRAK
Indonesia sebagai negara kepulauan, pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada transportasi laut. Pengelolaan fasilitas transportasi laut sangatlah dibutuhkan agar penyelenggaraan transportasi laut dapat memberikan manfaat pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Dengan menggunakan pendekatan metode diskripsu eksplority untuk memecahkan permasalahan ini sistem pengelolaan UPT pelabuhan dilingkungan Kementerian Perhubungan khususnya dibidang transportasi laut sebagai Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta menerapkan praktik bisnis yang sehat.
Kata kunci : BLU, UPT, Pelabuhan Laut

## ABSTRACT
The  Indonesian  archipelago,  economic  growth  is  highly  dependent  on  sea  transport.  Marine  transportation facility management is needed for the implementation of marine transportation can benefit more optimal service to society. By using the method diskripsu eksplority approach to solve this problem UPT port management system within the Ministry of Transportation, especially in the field of sea transport as Public Service Agency (BLU) is expected to provide flexibility in financial management based on the principles of economic and productivity and implementing sound business practices.
Keywords: BLUE, UPT, Seaport

## PENDAHULUAN
Ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan  Umum  (BLU),    sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  Pasal  68 Ayat  (1)  Undang- undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bertujuan untuk  meningkatkan pelayanan kepada  masyarakat  dalam  rangka  memajukan kesejahteraan  umum dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa.  Badan  Layanan  Umum,  yang  selanjutnya disebut BLU, menurut Pasal 1 PP No. 23 Tahun 2005 Tentang  Pengelolaan    Keuangan  Badan  Layanan Umum adalah Instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip  efisiensi  dan  produktivitas  (untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat).
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang pertumbuhan ekonominya sangat tergantung kepada transportasi  laut,  beroperasinya  pelabuhan  secara efisien di Indonesia menjadi prioritas utama. Selain dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional,  Undang-undang  Pelayaran  No.  17  tahun 2008 lebih lanjut menjabarkan prioritas yang berkaitan dengan  peningkatan  efisiensi  dan  kesinambungan pembangunan  pelabuhan,  keselamatan  dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.  Arah  kebijaksanaan  untuk  bidang kepelabuhanan  menekankan  kepada  penataan penyelenggaraan  kepelabuhanan,  reformasi kelembagaan, peningkatan persaingan, penghapusan monopoli  dalam  penyelenggaraan  pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan  peran  serta  pemerintah  daerah  dan swasta secara proporsional dalam penyelenggaraan dan  perencanaan  pengembangan  pelabuhan,  serta penyiapan  sumber  daya  manusia  yang  profesional untuk memenuhi kebutuhan sektor pemerintah  dan swasta.
Pendekatan  multi-dimensi  yang  diamanatkan oleh Undang-undang diharapkan dapat mendukung dan  sekaligus  menggerakkan  dinamika pembangunan,  meningkatkan  mobilitas  manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya konektivitas dan pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis serta  meningkatkan  kesejahterasan  rakyat  Indone- sia. Sistem kepelabuhanan yang efisien, kompetitif
dan  responsif  yang  mendukung  perdagangan internasional  dan  domestik  serta  mendorong pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  wilayah. Undang-Undang  (UU)  No  1/2014  tentang Perbendaharaan Negara memberikan arahan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dapat menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  yang fleksibel  dengan  mengutamakan  produktivitas, efisiensi,  dan  efektivitas.  Dengan  pengubahan  sta- tus  menjadi  BLU  maka  diharapkan  Pelabuhan- pelabuhan  UPT  dapat  meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat  dalam  rangka  memajukan kesejahteraan  umum dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa  serta  penyelenggara  pelabuhan  UPT  dapat lebih  kreatif  mengelola  pelabuhannya  karena statusnya yang bersifat semi bisnis.

## METODE
Proses penyusunan penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi dan inventarisasi asset serta DLKR dan  DLKP  yang  dimiliki  Unit  Penyelenggara Pelabuhan,  menginventarisasi  Inventarisasi penerimaan  dan  pengeluaran/belanja.  Selain  itu penelitian ini juga melakukan inventarisasi produksi Pelabuhan  (arus  kunjungan  kapal,  bongkar  muat barang dan naik turun penumpang) dan inventarisasi produksi  fasilitas  Pelabuhan  (dermaga,  gudang, lapangan penumpukan dan alat bongkar muat).
Dari hasil identifikasi dan invetarisasi terhadap data  yang  diperlukan  di  atas,  baik  data  sekunder maupun  data primer,  kemudian  dilakukan Analisis Pelabuhan  UPT  yang  dapat  diusahakan  dengan model Badan Layanan Umum (BLU).
Gambar 1.  Alur Pikir Penelitian
Reko mendasi Pe labuhan UPT yang dapat diusahakan dengan model Badan Layanan Umu m (BLU).
Kesimpulan dan saran.
 Inventarisasi  asset  serta  DLKR  dan  DLKP  yang dimiliki Un it Penyelenggara Pelabuhan
 Inventarisasi  ju mlah  Un it  Penyelenggara  Pelabuhan (perProvinsi dan perPu lau).
 Inventarisasi penerimaan dan pengeluaran/belanja.
 Inventarisasi  penyelenggaraan  jasa  kepelabuhanan  di UPP.
 Inventarisasi  produksi  Pelabuhan  (arus  kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang)
 Inventarisasi  produksi  fasilitas  Pelabuhan  (dermaga, gudang, lpangan penumpukan dan alat bongkar muat)

## Identifikasi dan Inventarisasi data
Analisis  Pelabuhan  UPT  yang  dapat  diusahakan  dengan model Badan Layanan Umum (BLU).
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode  deskriptif  eksploratif,  yaitu  metode  yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian.  Ketepatan  penentuan  metode  ini didasarkan  pada  pendapat  Winarno  Surachmad (1982:139),  yang  dikutip  oleh  Ridwan  (2009:65) bahwa  aplikasi  metode  ini  dimaksud  untuk penyelidikan yang tertuju pada penyelesaian masalah yang ada sekarang ini.
Metode penelitian lainnya termasuk penelitian survei dimana menurut Kerlinger (2000: 660) yang dikutip Ridwan (2009: 65), penelitian survei mengkaji populasi  yang  besar  maupun  yang  kecil  dengan menyeleksi  serta  mengkaji  populasi  yang  besar maupun yang kecil yang dipilih dari populasi itu untuk menemukan isidensi, distribusi dan interlelasi relatif dari  variabel-variabel  sosiologi  dan  psikologi. Penelitian  survei  pada  umumnya  dilakukan  untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam.Penelitian  yang  dilakukan  bersifat deskriptif kuantitatif, untuk menganalisis Pelabuhan UPT  yang  dapat  diusahakan  dengan  model  Badan Layanan  Umum  (BLU).
Variabel-variabel  yang  digunakan  dalam penelitian antara lain adalah varibel yang diturunkan dari Pelabuhan UPT yang dapat diusahakan dengan model Badan Layanan Umum (BLU).

## ANALISIS  DAN  EVALUASI
Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola  pengelolaan  keuangan  yang  memberikan fleksibilitas berupa  keleluasaan  untuk  menerapkan praktek-praktek  bisnis  yang  sehat  untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini.  Sebagai pengecualian  dan  ketentuan  pengelolaan  keuangan negara pada umumnya.
A. Persyaratan  Penetapan  Sebagai    BLUTidak semua satker yang memiliki PNBP bisa menjadi satker  BLU. Ada  beberapa  persyaratan  agar satker yang memiliki PNBP bisa menjadi satker BLU yaitu:
1. Persyaratan Substantif
a) Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan:
* Penyediaan  barang  atau  jasa  layanan  umum, seperti  pelayanan  di  bidang  kesehatan, penyelenggaraan  pendidikan,  serta  pelayanan jasa penelitian dan pengembangan (litbang);
* Pengelolaan  wilayah/kawasan  tertentu  untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum seperti otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet); atau
* Pengelolaan  dana  khusus  dalam  rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat,  seperti  pengelola  dana  bergulir untuk usaha kecil dan menengah.
b) Bidang  layanan  umum  bersifat  operasional, menghasilkan  semi  barang/jasa  publik  (quasi public goods).
c) Dalam  kegiatannya  tidak  mengutamakan keuntungan.
Persyaratan  Substantif  terpenuhi  jika  satker menyelenggarakan  pelayanan  umum  yang  bersifat operasional dan sebagian besar atau seluruhnya dijual kepada masyarakat serta menghasilkan pendapatan.
Pelayanan umum tidak  dapat menerapkan  PK BLU adalah Penyediaan jasa pelayanan umum yang hanya  dapat  dilaksanakan  oleh  dan  merupakan tanggung  jawab  Pemerintah,  antara  lain  layanan peradilan  dan  kejaksaan,  layanan  pertahanan,  dan layanan keamanan/kepolisian dan Pelayanan admin- istratif, antara  lain pemberian  dokumen Surat  Izin Mengemudi,  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan Bermotor,  paspor,  Kartu  Tanda  Penduduk,  surat nikah/rujuk, akta kelahiran, kartu identitas lainnya, sertifikat tanah dan pemberian hak atas tanah, Izin Mendirikan Bangunan, izin pendirian perusahaan, izin usaha  dan  semua  dokumen  yang  diperlukan  oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya.
2. Persyaratan  Teknis
a. Kinerja  pelayanan  di  bidang  tugas  pokok  dan fungsinya  layak  dikelola  dan  ditingkatkan pencapaiannya  melalui  BLU  sebagaimana direkomendasikan  oleh  menteri/pimpinan lembaga/kepala  SKPD  sesuai  dengan kewenangannya;  dan
b. Kinerja  keuangan  satker  instansi  yang bersangkutan  sehat  sebagaimana  ditunjukan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
PNBP  dalam  porsi  signifikan  dan dipertimbangkan  juga  rasio  PNBP  dan  jumlah pegawai. Pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, insentif  dan  lain-lain  yang    sifatnya  menambah penghasilan  pegawai  pada  BLU  harus  dibayarkan dalam kerangka remunerasi.
Kriteria persyaratan teknis BLU :
a. BLU penyedia barang/jasa memiliki PNBP Rp 10/15 Miliar
b. BLU  Pengelola  Dana  Khusus  dimana  dana khusus  yang  akan  dikelola  <  Rp  800  Miliar, PNBP per Tahun < Rp 30 Miliar dan kontinuitas
layanan
c. BLU  Pengelola  Kawasan  dimana Aset  Yang Akan Dikelola < Rp 2 Triliun dengan PNBP per Tahun < Rp70 Miliar.
3. Persyaratan Administratif
a. Pernyataan  kesanggupan  untuk  meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
b. Pola tata kelola;
c. Rencana strategis bisnis;
d. Laporan keuangan pokok;
e. Standar pelayanan minimal; dan
f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
Adapun  kewajiban-kewajiban  Badan  Layanan Umum adalah sebagai berikut:
1. Menyusun Tarif Layanan;
2. Menyusun Rencana Strategis Bisnis;
3. Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran;
4. Menyusun Sistem Akuntansi;
5. Menyusun  dan  menyampaikan  laporan keuangan;
6. Melakukan pengesahan pendapatan dan belanja BLU;
7. Audit LK SAK oleh pemeriksa eksternal.
Persyaratan  Substantif  terpenuhi  jika  satker menyelenggarakan  pelayanan  umum  yang  bersifat operasional dan sebagian besar atau seluruhnya dijual kepada masyarakat serta menghasilkan pendapatan. Pelayanan umum tidak dapat menerapkan PK BLU adalah Penyediaan jasa pelayanan umum yang hanya dapat  dilaksanakan  oleh  dan  merupakan  tanggung jawab Pemerintah, antara lain layanan peradilan dan kejaksaan,  layanan  pertahanan,  dan  layanan keamanan/ kepolisian dan Pelayanan administratif, antara  lain  pemberian  dokumen  Surat  Izin Mengemudi,  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan Bermotor,  paspor,  Kartu  Tanda  Penduduk,  surat nikah/rujuk, akta kelahiran, kartu identitas lainnya, sertifikat tanah dan pemberian hak atas tanah, Izin Mendirikan Bangunan, izin pendirian perusahaan, izin usaha  dan  semua  dokumen  yang  diperlukan  oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya.
4. Persyaratan  Teknis
a. Kinerja  pelayanan  di  bidang  tugas  pokok  dan fungsinya  layak  dikelola  dan  ditingkatkan pencapaiannya  melalui  BLU  sebagaimana direkomendasikan  oleh  menteri/pimpinan lembaga/kepala  SKPD  sesuai  dengan kewenangannya;  dan
b. Kinerja  keuangan  satker  instansi  yang
bersangkutan  sehat  sebagaimana  ditunjukan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
PNBP  dalam  porsi  signifikan  dan dipertimbangkan  juga  rasio  PNBP  dan  jumlah pegawai. Pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, insentif  dan  lain-lain  yang    sifatnya  menambah penghasilan  pegawai  pada  BLU  harus  dibayarkan dalam kerangka remunerasi.
Kriteria persyaratan teknis BLU :
a. BLU penyedia barang/jasa memiliki PNBP Rp 10/15 Miliar
b. BLU  Pengelola  Dana  Khusus  dimana  dana khusus  yang  akan  dikelola  <  Rp  800  Miliar, PNBP per Tahun < Rp 30 Miliar dan kontinuitas layanan.
c. BLU  Pengelola  Kawasan  dimana Aset  Yang Akan Dikelola < Rp 2 Triliun dengan PNBP per Tahun < Rp70 Miliar.
5. Persyaratan Administratif
a. Pernyataan  kesanggupan  untuk  meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
b. Pola tata kelola;
c. Rencana strategis bisnis;
d. Laporan keuangan pokok;
e. Standar pelayanan minimal; dan
f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
Adapun  kewajiban-kewajiban  Badan  Layanan Umum adalah sebagai berikut:
1. Menyusun Tarif Layanan;
2. Menyusun Rencana Strategis Bisnis;
3. Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran;
4. Menyusun Sistem Akuntansi;
5. Menyusun  dan  menyampaikan  laporan keuangan;
6. Melakukan pengesahan pendapatan dan belanja BLU;
7. Audit LK SAK oleh pemeriksa eksternal;
8. Membentuk  Dewan  Pengawas;
9. Menyusun SOP pengelolaan keuangan;
10. Mengelola rekening BLU secara tertib; dan 11. Mengusulkan remunerasi.
Selain  itu  Prasyarat  Implementasi  Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut :
1. Pemahaman  atas  peraturan-peraturan  tentang BLU;
2. Pengaturan institusi BLU;
3. Perubahan  pola  pikir  (mindset)  dari  birokrasi menjadi  government  entrepreneur.
4. Pengembangan sistem dan prosedur pelayanan
publik (bussiness process) sesuai tujuan dan jenis BLU;
5. Pengembangan  SDM  terutama  di  bidang manajemen  dan  keuangan;
6. Penyediaan  sarana  dan  prasarana  layanan/ kegiatan;
7. Sistem  infomasi  keuangan  dan  kinerja  yang memadai;
8. Dukungan    dariKementerian/Lembaga.
B. Pembentukan Blu Pelabuhan
Unit  Penyelenggara  Pelabuhan  yang menghasilkan PNBP diatas Rp. 1 milyar berdasarkan data tahun 2014, adalah:
1. Pulau Sumatera a. UPP Tanjung Uban Rp. 5.909.028.938 b. UPP Tanjung Uban Rp. 1.741.609.750 c. UPP  Tarempa Rp. 6.401.439.677 d. UPP  Manggar Rp. 2.305.881.950 e. UPP Toboali Rp. 1.081.264.000 f. UPP Kota Agung Rp. 3.448.710.208 g. UPP Teluk Betung Rp. 1.765.622.719 2. Pulau Jawa a. UPP  Indramayu Rp. 5.397.278.808 b. UPP  Karangantu Rp. 1.346.279.370 c. UPP  Bojonegara Rp 1.100.390.150 d. UPP  Jepara Rp. 1.321.234.014 e. UPP Telaga Biru Rp. 1.182.357.741 f. UPP Kalbut Rp. 3.379.502.130 g. UPP  Berondong Rp. 9.698.576.936 3. Pulau Kalimantan a. UPP  KendawanganRp. 3.114.942.610 b. UPP Kereng Bengkirai Rp. 1.850.644.149 c. UPP Sei Danau Rp.     38.161.096.010 d. UPP Tanjung Batu Rp. 1.607.003.110 e. UPP Sebuku Rp. 9.698.012.369 f. UPP Kintap Rp.     20.227.895.693 g. UPP Tanjung Selor Rp. 2.805.868.042 h. UPP Pualu Bunyu Rp. 4.757.871.209 i. UPP Tanjung Laut Rp.     27.206.106.345
j. UPP Lhok Tuan Rp.
5.786.086.032
k. UPP Tanah Grogot Rp.     18.206.883.088
l. UPP Tanjung Santan Rp. 1.433.833.552 m. UPP Sangatta
Rp.     35.639.372.272
n. UPP Sangkulirang Rp. 1.730.012.850 o. UPP Tanjung Redep Rp.   22.813.902.835 p. UPP Kuala Semboja Rp. 2.846.169.705
4. Pulau Sulawesi a. UPP Anggrek Rp.   1.323.936.844 b. UPP  Kolonedale Rp.   5.030.061.792 c. UPP Luwuk Rp.   1.281.312.750 d. UPP Biringkassi Rp.   1.547.447.019 e. UPP  Bau-Bau Rp.   3.158.400.248 f. UPP Kolaka Rp.   1.165.476.308 g. UPP  Langara Rp.   2.314.817.944 5. Pulau Bali dan Nusa Tenggara a. UPP  Benete Rp.   1.434.365.241 b. UPP Labuhan Bajo Rp.   1.206.203.780 6. Kepulauan Maluku dan Papua a. UPP Amamapare Rp.   2.600.831.399 b. UPP  Nabire Rp.   1.730.130.250 c. UPP  Pomako Rp.   1.312.617.970 d. UPP Bintuni Rp.   7.200.645.259
Berdasarkan PNBP masing-masing UPP diatas maka dalam rencana pembentukan BLU Pelabuhan sesuai  dengan  persyaratan  teknis  untuk  BLU dibidang  penyedia  barang  dan  jasa  dipersyaratkan PNBP diatas Rp. 10 Milyar pertahun, sehingga bila menggunakan kriteria ini maka dapat di bentuk BLU Pelabuhan dengan beberapa alternatif :
Alternatif I :
1. Pulau Sumatera dapat dibentuk menjadi 2 (dua) BLU Pelabuhan, yaitu BLU PelabuhanSumatera I (UPP Tanjung Uban, UPP Batu Kundur, dan UPP  Tarempa),  BLU  Pelabuhan  Sumatera  II (UPP Manggar, UPP Toboali, UPP Kota Agung, dan UPP Teluk Betung).
2. Pulau Jawa dapat dibentuk menjadi 2 (dua) BLU Pelabuhan yaitu BLU Pelabuhan Jawa I (UPP Indramayu, UPP Karangantu, UPP Bojonegara dan UPP Jepara), BLU Pelabuhan Jawa II (UPP Telaga Biru, UPP Kalbut dan UPP Brondong).
3. Pulau  Kalimantan  dapat  dibentuk  8  (delapan) BLU  Pelabuhan  yaitu  BLU  Pelabuhan Kalimantan  I  (UPP  Kendawangan,  UPP Kereng Bengkirai, UPP Tanjung Batu dan UPP Sebuku), BLU Pelabuhan Kalimantan II (UPP Sei  Danau),  BLU  Pelabuhan  Kalimantan  III (UPP Kintap), BLU Pelabuhan Kalimantan IV (UPP Tanjung Selor,  UPP Pulau  Bunyu, UPP Lhok  Tuan,  UPP  Tanjung  Santan,  UPP Sangkulirang dan UPP Kuala Samboja), BLU Pelabuhan Kalimantan V (UPP Tanjung Laut), BLU  Pelabuhan  Kalimantan  VI  (  UPP  Tanah Grogot), BLU Pelabuhan Kalimantan VII ( UPP Sangata) dan BLU Pelabuhan Kalimantan VIII (UPP Tanjung  Redep).

## Penelitian Pengembangan UPT Pelabuhan ....PAULUS RAGA
4. Pulau Sulawesi hanya dapat dibentuk 1 (satu) BLU Pelabuhan  yaitu BLU Pelabuhan Sulawesi (UPP Anggrek, UPP Kolonedale, UPP Luwuk, UPP Biringkasi, UPP Bau-bau, UPP Kolaka dan UPP  Langara).
5. Pulau Bali dan Nusa Tenggara belum memenuhi persyaratan  teknis  sehingga  belum memungkinkan untuk dibentuk BLU Pelabuhan.
6. Kepulauan  Maluku  dan  Papua  hanya  dapat dibentuk  1  (satu)  BLU  Pelabuhan  yaitu  BLU Pelabuhan  Papua  (  UPP Amamapare,  UPP Nabire,  UPP  Pomako  dan  UPP  Bintuni).Bila menggunakan  alternatif  I  dapat  dibentuk sebanyak  14  (empat  belas)  BLU  Pelabuhan. Pengelompokan BLU Pada alternatif I ini untuk lebi h  memudahkan  pengawasan  ( Span  of control )  dalam  Penyelenggaraan  BLU Pelabuhan.
Alternatif II :
1. Menggabungkan BLU Pelabuhan Kalimantan I dengan  BLU  Pelabuhan  Kalimantan  III  (UPP Kendawangan,  UPP  Kereng  Bengkirai,  UPP Tanjung Batu, UPP Sebuku dan UPP Kintap),
2. Menggabungkan  BLU  Pelabuhan  Kalimantan IV  dengan  BLU  Pelabuhan  Kalimantan  VI (UPP Tanjung Selor,  UPP Pulau  Bunyu, UPP Lhok  Tuan,  UPP  Tanjung  Santan,  UPP Sangkulirang dan UPP Kuala Samboja dan UPP Tanah Grogot)
3. Sementara untuk BLU di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Kep.Maluku dan Papua tetap. Bila menggunakan alternatif II  dapat dibentuk sebanyak 12 (dua belas) BLU  Pelabuhan.
Alternatif III :
1. Menggabungkan  BLU  Pelabuhan  Sumatera  I dengan  BLU  Pelabuhan  Sumatera  II  (UPP Tanjung  Uban,  UPP  Batu  Kundur,UPP Tarempa,  UPP  Manggar,  UPP  Toboali,  UPP Kota Agung, dan UPP Teluk Batung).
2. Menggabungkan  BLU  Pelabuhan  Jawa  I dengan  BLU  Pelabuhan  Jawa  II  (UPP Indramayu, UPP Karangantu, UPP Bojonegara, UPP Jepara, UPP Telaga Biru, UPP Kalbut dan UPP  Brondong).
3. Sementara  BLU  Pelabuhan  di  Sulawesi  dan BLU pelabuhan Kepulauan Maluku dan Papua tetap  dan  BLU  Kalimantan  sebagaiman  pada alternatif  II.Bila  menggunakan  alternatif  III dapat  dibentuk  sebanyak  10  (sepuluh)  BLU Pelabuhan.Selain  persyaratan  teknis,  juga persyaratan substantif dan administratif  harus dipenuhi dalam pembentukan UPP sebagai BLU
Pelabuhan. Jika dilihat dari persyaratan substantif tidak ada masalah karena Pelabuhan merupakan penyedia  barang/jasa,  sementara  persyaratan administratif  yang  meliputi  surat  pernyataan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategi  bisnis,  standar  pelayanan  minimal, laporan keuangan pokok, laporan audit terakhir dan  bersedia  diaudit  secara  independen  dapat dilakukan melalui sosialisai dan pelatihan kepada karyawan yang akan diberikan oleh Kementerian Keuangan  dan  Kementerian  Perhubungan sebelum pembentukan BLU Pelabuhan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  evaluasi  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan produktifitas dan pelayanan kepada  masyarakat  Pengelolaan  Unit Penyelenggara  Pelabuhan  baiknya  dikelola dengan pola Badan Layanan Umum (BLU).
2. Tidak semua satker yang memiliki PNBP bisa menjadi satker BLU. Ada beberapa persyaratan agar satker yang memiliki PNBP bisa menjadi satker BLU yaitu:
a. Persyaratan Substantif
b. Persyaratan  Teknis
c. Persyaratan Administratif
Berdasarkan PNBP masing-masing UPP diatas maka dalam rencana pembentukan BLU Pelabuhan sesuai  dengan  persyaratan  teknis  untuk  BLU dibidang  penyedia  barang  dan  jasa  dipersyaratkan PNBP diatas Rp. 10 Milyar pertahun, sehingga bila menggunakan kriteria ini maka dapat di bentuk BLU Pelabuhan dengan beberapa alternatif :
a. Bila  menggunakan  alternatif  I  dapat  dibentuk sebanyak  14  (empat  belas)  BLU  Pelabuhan. Pengelompokan BLU Pada alternatif I ini untuk lebih  memudahkan  pengawasan  (Span  of control)  dalam  Penyelenggaraan  BLU Pelabuhan.
b. Bila menggunakan alternatif II  dapat dibentuk sebanyak 12 (dua belas) BLU  Pelabuhan
c. Bila menggunakan alternatif III dapat dibentuk sebanyak 10 (sepuluh) BLU Pelabuhan.

## UCAPAN  TERIMA  KASIH
Mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim, dan  pegawai  Puslitbang  Perhubungan  Laut  yang membantu penelitian ini.

## DAFTAR  PUSTAKA
[1] Carruthers, B. G. 1995. Accounting, Ambiguity, and  The  New  Institutionalism, Accounting, Organizational and Society 20 (4): 313-328;
[2] Di Maggio, P. J., and Powell, W. W. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and  Collective  Rationality  in  Organizational Fields. Dalam W. W. Powell & P. J. DiMaggio (editor).  The  New  Institutionalism  in Organizational  Analysis  (p.  63-82).  The University of Chicago Press. Chicago;
[3] Djamhuri,  A.  2009.  A  Case  Study  Of Governmental  Accounting  And  Budgeting Reform At  Local Authority  In  Indonesia: An Institutionalist Perspective. Ph.D. dissertation. Universiti Sains Malaysia;
[4] Lukman,  Mediya.  (2013).  Badan  Layanan Umum;  Dari  Birokrasi  Menuju  Korporasi. Jakarta:  Bumi  Aksara  Publisher.  ISBN 9786022172888, Jakarta;
[5] Nordiawan, D. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat;
[6] Miles,  M.  B.,  and  Huberman, A.  M.  1992. Analisis  data  Kualitatif.  Jakarta:  Universitas Indonesia  Press;
[7] Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi;
[8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara  ,  Jakarta;
[9] Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012 tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Jakarta;
[10] Permenkeu Nomor 119/PMK.05/2007 Tentang Persyaratan  Administratif  dalam  Rangka Pengusulan  dan  Penetapan  Satuan  Kerja Instansi  Pemerintah  untuk  Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006), Jakarta;
[11] Peraturan  Dirjen Perbendaharaan  Nomor  Per/ 51/PB/2009  tentang  Penyusunan  Laporan Keuangan  Kementerian  Negara/  Lembaga, Jakarta.