Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)

## EVALUASI KEBIJAKAN MITRA UTAMA KEPABEANAN DENGAN METODE CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT
Destiko Teguh Rinaldi 1 , Mudiyati Rahmatunnisa 2 , Arianis Chan 3
Universitas Padjadjaran. Kota Bandung, Indonesia 1,2,3
E-mail: destiko19001@mail.unpad.ac.id

## ABSTRAK
Salah  satu  upaya  pemerintah  Indonesia  untuk  menekan  biaya  logistik  dalam proses  ekspor  dan  impor  di  Indonesia  adalah  mengeluarkan  kebijakan  Mitra Utama  (MITA)  Kepabeanan.  Kebijakan  ini  bertujuan  mengurangi  biaya  logistik untuk  meningkatkan  daya  saing  dan  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  serta memberikan  apresiasi  kepada  importir  dan  eksportir  yang  patuh  terhadap peraturan  kepabeanan.  Namun  demikian,  pada  fase  implementasi  kebijakan, fasilitas locomotive facility tidak dapat diberikan, serta fasilitas truck loosing dan part off container tidak dapat berjalan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk  mengevaluasi  kebijakan  MITA  Kepabeanan  dari  aspek  context,  input, proses,  dan  product.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara, dokumentasi,  dan  studi  pustaka.  Analisis  data  menggunakan  pendekatan  linear hierarkis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  evaluasi  context  menunjukkan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan,  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  (DJBC)  sesuai  sebagai  pelaksana,  namun  banyak instansi  lain  yang  terlibat  dalam  proses  ekspor  impor.  Evaluasi  input menunjukkan  bahwa  kebijakan  sudah  memiliki  pedoman  pelaksanaan, pendanaan,  dan  sumber  daya  yang  mencukupi,  namun  perlu  tambahan  personil untuk  posisi  client  coordinator  dan  perlu  perbaikan  kinerja  aplikasi  pelayanan. Evaluasi  proses  menunjukkan  kebijakan  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur, meskipun terdapat permasalahan penerapan pelayanan khusus. Evaluasi  product menunjukkan  kebijakan  MITA  Kepabeanan  telah  memenuhi  tujuan  kebijakan, namun dari sisi kinerja dan biaya logistik, Indonesia masih tertinggal dari negara Asia Tenggara lain.
Kata Kunci: Mitra Utama, Evaluasi, Context, Input, Process, Product

## ABSTRACT
One of the Indonesian government's efforts to reduce logistics costs in the export and  import  process  in  Indonesia  is  to  issue  a  Customs  Main  Partner  (MITA) policy. This policy aims to reduce logistics costs to increase competitiveness and national  economic  growth,  as  well  as  to  give  appreciation  to  importers  and exporters  who  comply  with  customs  regulations.  However,  in  the  policy implementation phase, locomotive facilities cannot be provided, and truck loosing and  part  off  containers  cannot  run  optimally.  This  study  aims  to  evaluate  the
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
MITA Customs policy from the context, input, process, and product aspects. The research  method  uses  a  descriptive  qualitative  approach  with  data  collection techniques  through  observation,  interviews,  documentation,  and  literature  study. Data  analysis  used  a  hierarchical  linear  approach.  The  results  showed  that  the context evaluation showed that the policy objectives were in accordance with the background  and  needs,  the  Directorate  General  of  Customs  and  Excise  (DJBC) was  appropriate  as  the  executor,  but  many  other  agencies  were  involved  in  the import-export  process.  The  input  evaluation  shows  that  the  policy  already  has adequate  implementation  guidelines,  funding,  and  resources,  but  additional personnel  are  needed  for  the  client  coordinator  position  and  need  to  improve service  application  performance.  Process  evaluation  shows  that  policies  are implemented in accordance with procedures, even though there are problems with the  implementation  of  special  services.  Product  evaluation  shows  that  the Customs MITA policy has met the policy objectives, but in terms of performance and  logistics  costs,  Indonesia  is  still  lagging  behind  other  Southeast  Asian countries.
Keywords: Main Partner, Evaluation, Context, Input, Process, Product

## PENDAHULUAN
Kinerja  sektor  logistik  menjadi salah  satu  faktor  yang  penting  dalam perkembangan  perekonomian  suatu negara  (Gani,  2017)  (Hammadi  et  al., 2018)  (World  Bank,  2018).  Salah  satu hal  yang  menjadi  penyusun  kinerja logistik  adalah  efisiensi  manajemen penyelesaian kepabeanan dan perbatasan  (World  Bank,  2018).  Oleh karena  itu  penyederhanaan  prosedur kepabeanan bermanfaat dalam
meningkatkan  kinerja  logistik  dan perdagangan  suatu  negara  (Biljan  and Trajkov,  2012)  (Hornok  and  Koren, 2015) (Porto and Morini, 2014). Dalam World Trade Organization (WTO) Trade Facilitation Agreement (TFA) Article 7
dan The  Revised  Kyoto  Convention (International Convention on the
Simplification  and  Harmonization  of Customs Procedures) Chapter 3 ,
disebutkan bahwa setiap anggota WTO dan World  Customs  Organization (WCO),  termasuk  Indonesia,  harus memberikan fasilitasi perdagangan tambahan  dalam  prosedur  ekspor, impor,  dan  transit  terhadap  operator yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tertentu tersebut meliputi  catatan  kepatuhan  terhadap peraturan  kepabeanan  dan  hukum lainnya,  sistem  pengelolaan  pencatatan untuk  tujuan  pengendalian  internal, solvabilitas  keuangan,  dan  keamanan rantai pasok. Adapun fasilitas tambahan yang diberikan kepada operator  tersebut  yaitu  persyaratan dokumen  dan  data  yang  rendah, persentase  pemeriksaan  fisik  yang rendah,  kecepatan  waktu  pengeluaran, penundaan  pembayaran  bea  masuk, pajak,  dan  biaya  lainnya  dengan menggunakan jaminan, satu pemberitahuan  pabean  untuk  ekspor
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
dan  impor  dalam  waktu  tertentu, pemenuhan  ketentuan  kepabeanan  di tempat  operator  atau  tempat  yang disetujui  oleh  instansi  kepabeanan  dan cukai.
Penerapan  TFA  di  Indonesia dilakukan dengan mengimplementasikan  kebijakan  Mitra Utama  (MITA)  yang  telah  dimulai semenjak  tahun  2002  sebagai  tindak lanjut  dari  Keputusan  Presiden  Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Kelancaran  Arus  Barang  Ekspor  dan Impor,  melalui  Keputusan  Direktur Jenderal  Bea  dan  Cukai  Nomor  58
Tahun  2002  tentang  Uji  Coba  Jalur Prioritas. Selanjutnya pelaksanaan program prioritas diatur dalam Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan Cukai  Nomor  P-11/BC/2005  tentang Jalur Prioritas sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Direktur Jenderal  Bea  dan  Cukai  Nomor  P- 06/BC/2006,  serta  Keputusan  Direktur Jenderal  Bea  dan  Cukai  Nomor  KEP- 91/BC/2007 tentang Penunjukan Perusahaan  Peserta  Uji  Coba  Mitra Utama.  Pada  masa  ini  dikenal  2  (dua) kategori  importir  jalur  prioritas  yaitu importir  MITA  Prioritas  dan  importir MITA Non Prioritas.
Kebijakan  tersebut  diperbaharui pada tahun 2015 dengan diterbitkannya
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama  Kepabeanan  yang  telah  diubah dengan PMK Nomor 211/PMK.04/2016.  Tujuan  kebijakan adalah  mengurangi  biaya  logistik  yang diharapkan  dapat  meningkatkan  daya
saing dan pertumbuhan ekonomi nasional,  serta  memberikan  apresiasi kepada  importir  dan  eksportir  yang patuh  terhadap  peraturan  kepabeanan.
Aturan yang lebih operasional dituangkan  dalam  Peraturan  Direktur Jenderal  Bea  dan  Cukai  nomor  11 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan MITA Kepabeanan. Dalam  aturan  ini,  kategori  MITA Prioritas  dan  MITA  Non  Prioritas dilebur  menjadi  MITA  Kepabeanan. Selain  itu  fasilitas  kemudahan  yang didapatkan juga bukan hanya diperuntukkan  untuk  importir  saja, tetapi juga untuk eksportir. Setelah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan, importir dan/atau eksportir mendapatkan pelayanan khusus di bidang kepabeanan. Pelayanan  khusus  tersebut  meliputi penelitian  dokumen  dan  pemeriksaan fisik yang relatif sedikit; pembongkaran  barang  impor  langsung dari sarana pengangkut dari luar negeri ke  sarana  pengangkut  darat  secara langsung  tanpa  proses  pembongkaran ( truck  loosing );  pengeluaran  barang impor  langsung  sebagian  dari  peti kemas tanpa dilakukan pembongkaran/ stripping ( part off container ); penggunaan jaminan perusahaan ( corporate guarantee )
untuk  seluruh  kegiatan  kepabeanan; pembayaran  berkala  untuk  importir produsen;  pengecualian  penyerahan hasil cetak Pemberitahuan Impor Barang  (PIB),  dokumen  pelengkap pabean dan bukti pelunasan penerimaan  negara,  dan  perijinan  dari
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
instansi teknis terkait dalam hal Kantor Pabean  sudah  menerapkan  pertukaran data elektronik. Selain itu juga perusahaan  yang  ditetapkan  sebagai MITA Kepabeanan mendapatkan layanan khusus dari Client Coordinator khusus, sebagai petugas yang memberikan layanan informasi. Pada  implementasi  kebijakan, terdapat permasalahan sehingga menyebabkan beberapa fasilitas pelayanan khusus tidak dapat diberikan atau  tidak  dapat  berjalan  dengan maksimal.  Program locomotive  facility
sebagai  fasilitas  untuk  mitra  dagang perusahaan  MITA  Kepabeanan  tidak dapat diimplementasikan karena belum adanya sistem aplikasi yang mendukung.  Dari  sisi  penerapan truck loosing permasalahan  yang  timbul adalah sulitnya koordinasi antara Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai (DJBC), pengelola Tempat Penimbunan Sementara (TPS), importir MITA  Kepabeanan,  agen  kapal,  dan perusahaan  angkutan  darat,  sehingga penerapannya  tidak  dapat  dilakukan sewaktu-waktu.  Dari  sisi  kemudahan part off container, dikarenakan permasalahan  dalam  sistem  aplikasi pelayanan  kepabeanan  menyebabkan importir tetap harus mengajukan pemberitahuan  secara  tertulis  kepada
DJBC  sehingga  menambah  waktu pengeluaran barang.
Apabila  kebijakan  ini  tidak segera diperbaiki, dapat mempengaruhi performa  logistik  Indonesia,  yang berimbas terhadap volume perdagangan dan pertumbuhan
perekonomian  (Gani,  2017).  Prosedur kepabeanan  yang  tidak  efisien  juga dapat  mengakibatkan  keterlambatan waktu,  sehingga  dapat  mengurangi kualitas  produk  yang  menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara pengimpor  dan  pengekspor  (Liu  &
Yue,  2013).  Penerapan  kebijakan logistik  yang  tidak  efektif  dapat mempengaruhi  kondisi  perekonomian suatu negara. Oleh karena itu dibutuhkan evaluasi terhadap kebijakan MITA  Kepabeanan  di  DJBC  untuk meningkatkan  kinerja  kebijakan  agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Kebijakan Publik
Dalam  rangka  mencapai  tujuan untuk menyejahterakan rakyat, pemerintah  memerlukan  suatu  alat yang dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bernegara.  Alat  tersebut  merupakan sekumpulan  peraturan,  program,  atau gagasan dengan target pada stakeholder agar  dapat  menyelesaikan masalah-masalah  publik.  Hal  inilah yang  dinamakan  dengan  kebijakan publik.  Menurut  Thomas  R.  Dye " Public policy is whatever governments choose to do or not to do ". Pemerintah melakukan banyak hal seperti mengatur  konflik  dalam  masyarakat, mendistribusikan layanan kepada masyarakat,  dan  mengambil  uang  dari masyarakat  dalam  bentuk  pajak.  Oleh karena  itu  kebijakan  publik  dapat mengatur perilaku, birokrasi,
mendistribusikan manfaat atau menarik
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
pajak,  atau  melakukan  semua  hal tersebut sekaligus (Dye, 2013:3). Beberapa ahli juga mengemukakan mengenai definisi kebijakan  publik.  Menurut  Patton, Sawicki,  dan  Clark,  kebijakan  adalah tindakan  pasti  yang  harus  diikuti  oleh badan  atau  lembaga  pemerintah,  yang artinya disamakan dengan rencana atau program (Patton et al., 2016).
Subarsono  juga  menyatakan  bahwa kebijakan publik dapat dipahami sebagai  kebijakan  yang  dibuat  oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik (Subarsono,  2020).  Dari  berbagai definisi di atas, dapat diambil kesimpulan  bahwa  kebijakan  publik adalah  hal  yang  dilakukan  oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui pengaturan  perilaku,  birokrasi,  untuk mencapai tujuan negara.
Evaluasi Kebijakan Evaluasi biasanya ditujukan untuk  menilai  sejauh  mana  keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya.  Sejauh  mana  tujuan dicapai  serta  untuk  melihat  sejauh
mana  kesenjangan  antara  harapan dengan  kenyataan.  Menurut  James  E. Anderson,  secara  umum  evaluasi kebijakan  dapat  dikatakan  sebagai kegiatan  yang  menyangkut  estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup  substansi,  implementasi  dan
dampak pelaksanaan kebijakan tersebut
(Anderson: 2003). Menurut Thomas R. Dye, evaluasi  kebijakan  adalah  penilaian efektivitas keseluruhan program nasional  dalam  mencapai  tujuan,  atau penilaian  dari  efektivitas  relatif  dari dua atau lebih kebijakan untuk memenuhi tujuan yang serupa. Penelitian mengenai evaluasi kebijakan adalah  pemeriksaan  yang  objektif, sistematis,  empiris  terhadap  dampak dari  kebijakan  publik  yang  sedang berjalan kepada target kebijakan, dalam mencapai  tujuan  kebijakan.  Dalam kebijakan  publik,  tidak  sepenuhnya memiliki  tujuan  yang  jelas,  sehingga fokus evaluasi adalah pada konsekuensi  kebijakan  publik,  yaitu dampak  kebijakan.  Dampak  tersebut dapat  kepada  target  grup,  selain  target grup,  dampak  di  masa  depan,  biaya langsung maupun biaya tidak langsung (Dye, 2013). Terdapat beberapa kriteria untuk  mengevaluasi  suatu  program antara  lain  kualitas,  keberhasilan,  efek samping,  respons  terhadap  kebutuhan yang dinilai, efektivitas biaya,
kejujuran,  keamanan,  keberlanjutan, dan  lain-lain  (Stufflebeam  &  Coryn,
2014).
Model Evaluasi Context, Input, Prosess, Product Model untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada  akhir  tahun  1960an  dengan menggunakan parameter penilaian berupa context (konteks), input
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
(masukan), process (prosess),  dan product (hasil).  Pada  dasarnya  model ditujukan  untuk  memberikan  penilaian atas  konteks  dalam  rangka  kebutuhan organisasi untuk perbaikan dan peningkatan, masukan berkaitan
dengan strategi, rencana operasi, sumber  daya,  dan  persetujuan  untuk melanjutkan intervensi yang dibutuhkan,  proses  berkaitan  dengan implementasi  dan  biaya  atas  intervensi tersebut,  serta  produk  yang  berkaitan dengan  hasil  positif  atau  negatif  dari kegiatan yang sudah dilakukan.
Model ini didasarkan pada
" learning  by  doing "  dan  merupakan upaya berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dibuat dalam praktik evaluasi, dan juga cara untuk menemukan dan menguji prosedur baru yang  diperlukan  untuk  praktik  yang lebih  efektif.  Tema  mendasar  dari model  CIPP  adalah  bukan  untuk membuktikan tetapi untuk meningkatkan. Evaluator dapat menggunakan  seluruh  model  CIPP untuk evaluasi mereka atau cukup pilih satu  dimensi  model  CIPP  untuk digunakan.  Stufflebeam  mengusulkan pedoman khusus untuk evaluator, yang menyatakan tujuan, metode dan penggunaan  setiap  komponen  model CIPP.  Berdasarkan  pada  pedoman, evaluator  dapat  memutuskan  mana komponen  atau  dimensi  CIPP  yang seharusnya  gunakan  untuk  evaluasi, dan metode apa yang digunakan.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif berusaha membangun  makna  tentang  suatu fenomena  berdasarkan  pandangan  dari partisipan (Creswell, 2014).
Pendekatan  tersebut  dipilih  untuk memahami  nilai  dan  kepercayaan  dari tiap  individu,  mendalami  masalah, menghargai  suara  dari  partisipan,
menggambarkan situasi yang kompleks, dan menyampaikan perspektif  berbeda-beda  dari  para partisipan  mengenai  kebijakan  MITA Kepabeanan, Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel  dan  keadaan  yang  terjadi  saat penelitian  berjalan  dan  menyuguhkan apa adanya fakta di lapangan
(Creswell, 2014). Informan dalam penelitian adalah pegawai  DJBC  yang  pekerjaannya sehari-hari menangani pelaksanaan kebijakan MITA Kepabeanan di lapangan yaitu pegawai pada
Subdirektorat  Program  Prioritas  dan Authorized Economic Operator (AEO), Direktorat  Teknis  Kepabeanan, Client Coordinator MITA  Kepabeanan  di Kantor  Pelayanan  Utama  Bea  dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok dan  KPUBC  Tipe  A  Soekarno  Hatta, serta  petugas  layanan  informasi  pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan  Cukai  (KPPBC)  TMP  Tanjung Perak.  Unit  kerja  tersebut  dipilih karena merupakan unit yang melakukan  monitoring  dan  evaluasi terhadap kebijakan MITA Kepabeanan,
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
serta  kantor  dengan  pelabuhan  dan bandara  dengan  volume  ekspor  dan impor  yang  cukup  tinggi.  Selain  itu informan  juga  dipilih  dari  perusahaan
MITA Kepabeanan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara,  dokumentasi,  dan  studi pustaka.  Analisis  data  berlangsung bersamaan  dengan  bagian  lain  dalam penelitian  yaitu  pengumpulan  data  dan penulisan temuan. Peneliti menggunakan pendekatan linear hierarkis  yang  pada  praktiknya  lebih interaktif  untuk  analisis  data  kualitatif (Creswell,  2019;  Creswell  &  Plano Clark,  2017).  Tahap  berikutnya  dalam proses  analisis  data  kualitatif  adalah proses  validasi  data  sebagai  upaya pemeriksaan  terhadap  akurasi  hasil penelitian,  untuk  menguji  apakah temuan  penelitian  akurat  dari  sudut pandang  peneliti,  partisipan,  atau pembaca.  Salah  satu  strategi  dalam menguji validitas data adalah melakukan  proses  triangulasi  sumber data informasi yang berbeda. Jika tema yang  dibangun  berdasarkan  sejumlah sumber  data  atau  perspektif  dari partisipan,  maka  proses  ini  dapat menambah validitas penelitian (Creswell, 2019). Dalam penelitian ini,
peneliti  akan  menguji  data  yang didapat dari informan, dengan membandingkan  dari  informan  yang memiliki  latar  belakang  berbeda  atau sumber lainnya .
HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi konteks digunakan untuk  mengetahui  relevansi  kebijakan MITA Kepabeanan dengan latar belakang  program,  dan  kebutuhan  dari penerima  program.  Evaluasi  masukan digunakan  untuk  mengetahui  strategi dalam  pelaksanaan  kebijakan  MITA Kepabeanan  dan  memberikan  strategi alternatif/rekomendasi. Evaluasi  proses digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan  program  sudah  sesuai dengan  prosedur  yang  ditetapkan. Kemudian  evaluasi  hasil  digunakan untuk  menilai  apakah  pelaksanaan kebijakan  MITA  Kepabeanan  sudah mencapai hasil yang diharapkan.
Evaluasi Konteks ( Context)
Dalam evaluasi konteks,
evaluator  menilai  kebutuhan,  masalah, aset,  dan  peluang,  ditambah  kondisi dan dinamika kontekstual yang relevan. Bagi  pengambil  keputusan,  evaluasi konteks  digunakan  untuk  menentukan tujuan  dan  menetapkan  prioritas  untuk menyelesaikan
masalah yang signifikan.  Sedangkan  bagi  badan pengawas  dan  pemangku  kepentingan lainnya,  temuan  pada  evaluasi  konteks digunakan untuk menilai apakah program  dibuat  untuk  tujuan  yang tepat,  serta  menilai  hasil  dari  daya tanggap  terhadap  kebutuhan,  tujuan, dan permasalahan program yang ditargetkan  (Stufflebeam  &  Coryn, 2014). Latar belakang dibuatnya kebijakan  MITA  Kepabeanan  adalah karena biaya logistik yang masih cukup tinggi  di  Indonesia,  sehingga  perlu memberikan  kemudahan  impor  untuk
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
importir  dengan  kriteria  kepatuhan yang  baik.  Awalnya  kebijakan  MITA Kepabeanan  dibuat  untuk  menindak lanjuti  Keputusan  Presiden  Nomor  54 Tahun  2002  tentang  Tim  Koordinasi Kelancaran  Arus  Barang  Ekspor  dan Impor yang bertujuan untuk menunjang dan  meningkatkan  kelancaran  arus barang  ekspor  dan  impor  serta  untuk meningkatkan daya saing perekonomian  Indonesia.  Selanjutnya pada  tahun 2015, kebijakan ini diperbarui  sebagai  tindak  lanjut  dari kunjungan  Presiden  ke  Pelabuhan Tanjung  Priok  yang  merasa  kecewa dengan  angka dwelling  time yang masih tinggi.
Sejalan  dengan  permasalahan mengenai dwelling  time di  atas,  tujuan dari  kebijakan  MITA  Kepabeanan adalah untuk mengurangi biaya logistik yang  diharapkan  dapat  meningkatkan daya  saing  dan  pertumbuhan  ekonomi nasional, selain itu juga MITA
Kepabeanan  sebagai  instrumen  untuk mengapresiasi  importir  yang  memiliki riwayat  kepatuhan  yang  baik  sehingga perlu  diberi  pelayanan  khusus  di bidang kepabeanan. Kebijakan diharapkan  dapat  menurunkan  biaya logistik  melalui  percepatan dwelling time pada  proses  impor  maupun
ekspor. Dengan turunnya biaya logistik,  maka  biaya  perolehan  barang menjadi  lebih  murah  sehingga  produk dari  Indonesia  dapat  bersaing  secara harga  dengan  produk  dari  negara  lain. Multiplier  effect yang  diharapkan adalah ekspor dari Indonesia
meningkat  karena  harga  yang  dapat
bersaing  serta  proses  yang  mudah  dan cepat.  Hal  ini  dapat  mendorong perusahaan  menjadi  lebih  sehat  secara keuangan, kemudian menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan penerimaan  negara  dari  perpajakan. Kebijakan ini dibutuhkan oleh perusahaan  yang  melakukan  kegiatan ekspor  dan  impor  sebagai  target kebijakan  langsung,  kemudian  efeknya dapat dinikmati oleh masyarakat secara tidak langsung.
Kekuatan  kebijakan  ini  berada pada pihak yang mengimplementasikannya, yaitu DJBC.  DJBC  dirasa  sebagai  instansi yang  kewenangannya  paling  dominan di  pelabuhan  karena  bertindak  sebagai pembuat  keputusan  apakah  barang impor dapat keluar dari pelabuhan, atau barang ekspor dapat masuk ke pelabuhan. Selain itu dari sisi organisasi implementasi kebijakan dimaksud  tidak  membutuhkan  tim tersendiri,  karena  sudah  terdapat  unit khusus  yang  bertugas  melaksanakan kebijakan. Di level pusat ada Subdirektorat  Program  Prioritas  dan Authorized Economic Operator, Direktorat  Teknis  Kepabeanan  sebagai unit  yang  menetapkan  status  MITA Kepabeanan serta
melakukan monitoring  dan  evaluasi.  Selain  itu,  di daerah  terdapat  KPUBC  dan  KPPBC yang  bertugas  melakukan  pengawasan dan memberikan pelayanan khusus dan atas  impor  dan  ekspor,  pemberian rekomendasi  perusahaan  yang  akan ditetapkan  sebagai  MITA  Kepabeanan, dan pelaksanaan monitoring atas
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
kepatuhan perusahaan MITA Kepabeanan. Adapun  kekuatan  program  dari sisi  importir  dan  eksportir  adalah memberikan keuntungan langsung dalam  menekan  biaya  logistik  melalui pemberian  pelayanan  khusus  pada proses  ekspor  dan  impor.  Selain  itu dengan  fasilitas  pembayaran  berkala, perusahaan  dapat  mengatur  arus  kas perusahaan, karena jadwal pembayaran dapat  ditunda  sampai  jangka  waktu  60 (enam  puluh)  hari.  Keuntungan  lain bagi  importir  dan  eksportir  adalah mempermudah  manajemen  logistik  di gudang karena proses impor dan ekspor dapat  diprediksi  waktunya.  Hal  ini sesuai  dengan  penelitian  sebelumnya yang  menyimpulkan  bahwa  kebijakan MITA  Kepabeanan  dapat  memangkas waktu  pada  proses customs  clearance (I.  I.  Nur,  2020) , dan  mengatur keuangan  perusahaan  (Murwendah  & Tsanymahdy, 2021). Kelebihan lainnya adalah perusahaan mendapatkan pelayanan khusus oleh Client Coordinator berupa layanan informasi, konsultasi, dan penyelesaian permasalahan ekspor dan impor,
sehingga  keputusan  yang  diambil  oleh perusahaan menjadi lebih cepat. Kelemahan dari kebijakan dimaksud  adalah  banyaknya  instansi lain  yang  terlibat  pada  proses  ekspor dan impor sesuai Gambar 1. Meskipun kewenangan DJBC cukup besar,
namun  proses  ekspor  dan  impor  juga bergantung pada pelayanan yang diberikan oleh instansi lain.
Pemenuhan  ketentuan  larangan  dan
pembatasan  (lartas)  untuk  barang ekspor dan impor memerlukan persetujuan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,  Kementerian  Kesehatan, dan  instansi  lain  harus  dipenuhi sebelum  barang  tiba  di  pelabuhan.
Selain  itu  pemberian  ijin  karantina hewan,  ikan,  dan  tumbuhan  juga memerlukan
pemeriksaan di
pelabuhan. Selain itu dari sisi pengelolaan pelabuhan, terdapat operator  terminal,  pengelola  TPS,  dan perusahaan bongkar muat yang kecepatan  layanannya  mempengaruhi lamanya  waktu  pengeluaran  barang impor  dan  pemuatan  barang  ekspor. Proses  yang  dipengaruhi  oleh  instansi lain tersebut akan mempengaruhi biaya sewa kendaraan untuk distribusi barang ekspor  dan  impor,  sewa  gudang  untuk tempat  menimbun  barang  impor,  biaya pengangkutan, serta tarif bongkar muat di pelabuhan.

## Gambar 1 Pihak yang Terlibat
dalam Proses Impor
Sumber: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, 2019
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
Berdasarkan  komponen  evaluasi konteks  yang  telah  dijelaskan  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat relevansi antara tujuan kebijakan dengan  latar  belakang  program  yaitu untuk  menyelesaikan  permasalahan biaya  logistik  dengan  menggunakan instrumen percepatan pelayanan kepabeanan  yang  diberikan  kepada importir dengan kriteria tertentu, Kriteria  lain  yang  terpenuhi  dari kebijakan  MITA  Kepabeanan  adalah terdapat relevansi antara tujuan kebijakan  dengan  kebutuhan  penerima program,  dengan  penurunan  biaya logistik  maka  pelaku  bisnis  yang melakukan kegiatan impor dapat menekan biaya logistik yang berdampak  pada  penurunan  biaya produksi  dan  distribusi  barang,  dan dapat meningkatkan keuntungan. Kekuatan  yang  dimiliki  kebijakan  ini adalah  karakteristik  DJBC  sebagai implementor  kebijakan  yang  sesuai dengan kewenangan pada proses ekspor  dan  impor.  Kelemahan  dari kebijakan ini adalah keterlibatan instansi lain yang dapat mempengaruhi kecepatan proses ekspor dan impor. Evaluasi Masukan ( Input ) Dalam evaluasi masukan, evaluator membantu perencanaan program  dengan  mengidentifikasi  dan menilai  pendekatan  alternatif,  rencana prosedural,  kebutuhan  staf,  anggaran, dan  potensi  efektivitas  biaya  dalam mencapai target dan tujuan. Pengambil keputusan menggunakan evaluasi masukan  untuk  mengidentifikasi  dan memilih  di  antara  rencana  yang
diajukan,  menulis  proposal  pendanaan,
mengalokasikan sumber daya, menugaskan staf, menjadwalkan
pekerjaan,  dan  membantu  orang  lain dalam menilai rencana dan pembiayaan (Stufflebeam & Coryn, 2014). Sumber daya anggaran kebijakan MITA Kepabeanan berasal dari Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja
Negara  (APBN)  yang  didistribusikan ke  seluruh  unit  kerja  di  DJBC.  Tidak ada  anggaran  yang  dialokasikan  secara khusus  untuk  membiayai  kebijakan MITA  Kepabeanan  ini,  karena  sudah termasuk  ke  dalam  anggaran  masing- masing  unit  kerja.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  para  informan, anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan  kebijakan  dianggap  sudah mencukupi.  Hal  ini  disebabkan  oleh pelaksanaan kegiatan monitoring berupa kunjungan ke perusahaan MITA  Kepabeanan  dilakukan  secara selektif  berdasarkan manajemen  risiko.
Hanya perusahaan yang banyak melakukan pelanggaran yang dikunjungi langsung. Selain itu dengan memanfaatkan  teknologi  informasi,
dapat mengurangi biaya untuk pertemuan  secara  langsung  untuk melakukan layanan informasi,
konsultasi,  dan  bimbingan  dengan perusahaan MITA Kepabeanan. Tabel 1. Pegawai yang Menangani
Kebijakan MITA Kepabeanan
Unit Kerja Pegawai menangani MITA Kepabeanan Perusaha an MITA Kepabea nan Direktorat Teknis Kepabeanan 12 636
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
KPUBC Tipe A Tanjung Priok 15 440 KPUBC Tipe C Soekarno Hatta 5 408 KPPBC TMP A Tanjung Perak 4 158 Sumber: Hasil wawancara dengan informan, diolah oleh penulis, 2021 Berdasarkan  hasil  wawancara dengan para informan, meskipun secara jumlah sudah mencukupi untuk memberikan pelayanan terhadap perusahaan  MITA  Kepabeanan  di lapangan, namun peran Client
Coordinator MITA Kepabeanan belum sepenuhnya  optimal  karena  banyaknya tugas  yang  diberikan.  Saat  ini Client
Coordinator MITA  Kepabeanan  lebih berfokus dalam memberikan pelayanan mengenai  permasalahan  pada  saat proses ekspor dan impor, serta pemberian  konsultasi  dan  layanan informasi.  Adapun  untuk  petugas layanan  informasi  di  KPPBC  TMP  A
Tanjung Perak selain melayani perusahaan  MITA  Kepabeanan  juga Kepabeanan  juga  harus  melayani perusahaan  umum,  mengelola  media sosial,  dan  memberikan  penyuluhan terhadap seluruh pengguna jasa. Hal ini membuat pelaksanaan kegiatan monitoring lainnya seperti analisis data internal  dan  eksternal,  dan  kegiatan lainnya seperti pembuatan Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) untuk keterlambatan pembayaran berkala,  pelaksanaan  penelitian  ulang, penetapan  status  Surat  Penetapan Barang  Larangan  dan  Pembatasan
(SPBL) karena hasil temuan dari proses penindakan
terhadap
MITA
Kepabeanan,  tidak  dapat  dilaksanakan secara optimal.
Dari  sisi  sumber  daya  fisik, berdasarkan  hasil  wawancara  dengan para informan, dapat diperoleh kesimpulan  bahwa  dukungan  sumber daya fisik dalam implementasi kebijakan MITA  Kepabeanan di DJBC sudah tersedia dan mencukupi.
Dukungan  sumber  daya  fisik  berupa sarana  dan  prasarana  kantor,  sistem aplikasi, dan fasilitas penunjang komunikasi bermanfaat dalam kegiatan penetapan,  monitoring,  dan  evaluasi MITA Kepabeanan dapat mempermudah proses dimaksud.
Dukungan  tersebut  juga  membuat proses  komunikasi  antara  perusahaan MITA  Kepabeanan  dengan  pihak DJBC  menjadi  lebih  mudah,  karena bisa  menyampaikan  keluhan,  serta mendapatkan  informasi  di  luar  jam kerja.  Hal  ini  dapat  mempercepat proses  pengambilan  keputusan  oleh perusahaan, serta menyelesaikan permasalahan  yang  timbul  pada  saat proses ekspor dan impor.
Namun  demikian  terdapat  pula permasalahan dalam sumber daya fisik, yaitu  pada  kinerja  sistem  aplikasi pelayanan  kepabeanan  yaitu  CIESA. Permasalahan  yang  terjadi  adalah kinerja  sistem  yang  beberapa  kali mengalami
gangguan atau keterlambatan respons sehingga menghambat  proses  ekspor  dan  impor. Selain  itu  juga  dibutuhkan  pengadaan dan pengembangan aplikasi yang dapat membantu proses penetapan dan monitoring  MITA  Kepabeanan  agar
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
mendapatkan  data  secara real  time sehingga keputusan yang diambil lebih akurat.
Evaluasi Proses ( Process )
Pada  evaluasi  proses,  evaluator memonitor, mendokumentasikan, menilai,  dan  melaporkan  rencana evaluasi program. Staf yang menjalankan program dapat menggunakan laporan evaluasi periodik untuk mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi, serta menyesuaikan rencana dan kinerja untuk  menjaga  kualitas  program  dan pengiriman layanan. Pada akhir program, evaluasi proses dapat digunakan  untuk  menilai  seberapa bagus program dijalankan serta menilai penyebab  dari  hasil  program  yang kurang  baik  (Stufflebeam  &  Coryn,
2014). Operasional pelaksanaan kebijakan  MITA  Kepabeanan  diatur dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea dan  Cukai  nomor  11  Tahun  2017.
Kebijakan  dimulai  dari  penetapan status perusahaan sebagai MITA Kepabeanan dengan mempertimbangkan reputasi kepatuhan importir,  rekomendasi  dari  Kantor
Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan Cukai,  ataupun  usulan  dari  Importir MITA  Kepabeanan  lainnya  melalui mekanisme member  get  member . Setelah mendapatkan penetapan sebagai  MITA  Kepabeanan,  importir memperolah  pelayanan  khusus  berupa fasilitas  kemudahan  dalam  kegiatan ekspor dan impor di Kantor
Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan
Cukai  yang  didaftarkan  dalam  surat penetapan  sebagai  MITA  Kepabeanan. Kemudian  untuk  menjaga  reputasi kepatuhan perusahaan, dilakukan monitoring  dan  evaluasi  terhadap kepatuhan perusahaan MITA Kepabeanan berdasarkan kegiatan ekspor dan impornya. Dari berbagai fasilitas kemudahan  tersebut  ternyata  pada praktiknya  di  lapangan  belum  dapat digunakan, ataupun tidak dapat digunakan  dengan  optimal.  Sebagai contoh  adalah  fasilitas locomotive facility untuk  mitra  dagang  MITA Kepabeanan agar mendapatkan percepatan  proses  kepabeanan  yang belum  dapat  digunakan  karena  belum ada  sistem  aplikasi  yang  mendukung penerapan  fasilitas.  Permasalahan  juga terdapat  pada  fasilitas truck  loosing , meskipun  tidak  memerlukan  ijin  dari Kantor  Bea  dan  Cukai,  namun  pada praktiknya perusahaan tetap diharuskan untuk  memberitahukan  penggunaan truck  loosing melalui  surat  resmi.  Hal ini  dimaksudkan  agar  DJBC  dapat menugaskan pegawai untuk melakukan pengawasan  pada  saat  pengeluaran barang,  serta  membantu  apabila  terjadi permasalahan  di  lapangan.  Selain  itu permasalahan  juga  timbul  dari  pihak Perusahaan  Penyedia  Jasa  Kepabeanan (PPJK)  yang  tidak  dapat  menyanggupi melaksanakan  fasilitas  ini  karena mempertimbangkan  keselamatan  sopir truk  yang  harus  masuk  ke  dalam pelabuhan,  dan  menunggu  secara
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
langsung  di  samping  kapal  untuk menerima barang impor.
Pada  KPUBC  Tipe  A  Tanjung Priok  permasalahan  juga  timbul  dari penggunaan fasilitas part off container , yaitu  perusahaan  tidak  dapat  mencetak Surat  Penyerahan  Peti  Kemas  (SP2) dari  Tempat  Penimbunan  Sementara (TPS)  apabila  PIB  yang  menggunakan skema part  off  container status  peti kemasnya  adalah Less  Container  Load (LCL).  LCL  sendiri  adalah  keterangan bahwa  dalam  satu  peti  kemas  terdapat berbagai macam barang dengan penerima  barang  berbeda,  sehingga prosedurnya  harus  dibongkar  terlebih dahulu  di  gudang  TPS  yang  berada  di sekitar  pelabuhan.  Untuk  mengatasi permasalahan ini, perusahaan diharuskan  mengajukan  pemberitahuan barang part off container kepada Client Coordinator MITA  Kepabeanan,  yang selanjutnya memasukkan data persetujuan  pengeluaran  barang part off  container melalui  sistem  aplikasi TPS  Online .  Penambahan  prosedur  ini dikeluhkan  oleh  perusahaan  MITA Kepabeanan  karena  proses  pengajuan ijin dan pemberian persetujuan memperpanjang  waktu  pengeluaran barang.
Permasalahan  selanjutnya  juga timbul  dari  fasilitas  pengecualian penyerahan  hasil  cetak  PIB,  dan dokumen  pelengkap  pabean.  Pada praktiknya  di  lapangan,  penggunaan fasilitas  ini  tidak  dapat  sepenuhnya dilakukan  terhadap  barang  impor  dan ekspor  yang  dikategorikan  sebagai barang lartas. Pada saat pengajuan PIB,
importir  MITA  Kepabeanan  tetap mendapatkan  respons  NPBL  (Nota Pemberitahuan  Barang  Larangan  dan Pembatasan) dari sistem aplikasi
Indonesia  National  Single  Window (INSW).  Hal  ini  disebabkan  karena sistem  INSW  tidak  dapat  menyeleksi apakah  importir  dikategorikan  sebagai
MITA Kepabeanan atau bukan, mengingat  pengelolaan  sistem  aplikasi dilakukan  oleh  Lembaga  Nasional Single  Window  (LNSW).  Selanjutnya perusahaan  MITA  Kepabeanan  tetap harus menyerahkan hasil cetak PIB dan dokumen  pelengkap  pabean  untuk dilakukan  pemeriksaan  secara  manual oleh  petugas analyzing  point yang  ada di  Kantor  Bea  dan  Cukai.  Keputusan apakah  PIB  tersebut  dapat  dilanjutkan proses  pelayanannya  berada  pada petugas analyzing point .
Permasalahan terkait respons NPBL  yang  diperoleh  perusahaan MITA  Kepabeanan  ini  terjadi  karena peraturan  lartas  atas  barang  impor  dan ekspor  tidak  diterbitkan  oleh  DJBC, tetapi  oleh  instansi lain  yang  mengatur pemasukan  dan  pengeluaran  barang dari  dan  ke  Indonesia.  DJBC  hanya diberikan  mandat  oleh  instansi  lain untuk  melaksanakan  ketentuan  lartas tersebut di lapangan. Terhadap permasalahan  ini,  Direktorat  Teknis Kepabeanan sudah melakukan
pertemuan  dengan  perusahaan  MITA Kepabeanan  dan  Asosiasi  Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) dan menjelaskan penyebab  terjadinya  masalah.  Selain itu, pada praktiknya di lapangan, Client Coordinator MITA  Kepabeanan  juga
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
berkoordinasi dengan petugas analyzing point agar perusahaan MITA Kepabeanan mendapatkan prioritas dalam  proses  penelitian  dokumen lartas.
Evaluasi Produk ( Product )
Pada  evaluasi  produk,  evaluator menilai  biaya  dan  hasil  dari  program baik  itu  yang  disengaja  atau  tidak disengaja,  ataupun  jangka  pendek  dan jangka  panjang.  Bagi  staf yang menjalankan kebijakan, evaluasi digunakan  untuk  menilai  kekurangan pelaksanaan  program.  Adapun  bagi pengawas  program,  penyandang  dana, dan  konstituen  dapat  menggunakan hasil  evaluasi  produk  untuk  menilai apakah  pencapaian  program  sepadan dengan  biayanya.  Beberapa  pertanyaan kunci  pada  evaluasi  program  adalah apakah tujuan program tercapai?
Apakah  program  berhasil  mengatasi masalah  dan  kebutuhan?  Apa  efek samping  dari  program?  Apa  hasil negatif  dan  positif  dari  program? (Stufflebeam & Coryn, 2014).

## Tabel 2. Jumlah Perusahaan MITA Kepabeanan di DJBC
Tahun Jumlah Perusahaan 2017 301 2018 394 2019 621 2020 636 Sumber: Direktorat Teknis Kepabeanan, diolah oleh penuli s , 2021
Produk  dari  kebijakan  MITA Kepabeanan salah satunya dapat
dianalisis  dari  jumlah  importir  dan eksportir  MITA  Kepabeanan.  Pada tahun  2017,  jumlah  importir  MITA
Kepabeanan yang sebelumnya bernama importir  MITA  Prioritas  dan  MITA Non-Prioritas  adalah  301  perusahaan. Angka  tersebut  naik  menjadi  394 perusahaan  di  tahun  2018.  Kemudian meningkat  drastis  pada  tahun  2019 menjadi  621  perusahaan,  dan  semakin meningkat  di  tahun  2020  menjadi  621 perusahaan,  Hal  ini  sejalan  dengan tujuan kebijakan yaitu memberi apresiasi terhadap eksportir dan importir yang memiliki riwayat kepatuhan yang baik. Kenaikan jumlah perusahaan  MITA  Kepabeanan  setiap tahun mengindikasikan bahwa semakin banyak  eksportir  dan  importir  dengan kategori kepatuhan baik.
Tabel 3. Data Dwelling Time MITA Kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok
T ah u n Waktu Penyelesaian (Hari) P re C u stom s
C u stom se
P os t C u stom s
Dw ell in g T im e Dw ell in g T im e T an ju n g P riok
2017  1,139 0,001 1,518  2,658 3,91 2018  1,275 0,002 1,414  2,690 3,71 2019  1,045 0,001 1,320  2,366 2,95 2020  1,108 0,020 1,045  2,173 2,79
Sumber: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan Indonesia National Single Window
(2021), diolah oleh penulis
Berdasarkan  data dwelling  time MITA Kepabeanan di Pelabuhan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
Tanjung Priok pada Tabel 3 , importasi melalui jalur MITA Kepabeanan membutuhkan  waktu  rata-rata  2,4  hari. Di  antara  3  (tiga)  fase  impor  tersebut, proses post customs clearance memakan  waktu  yang  paling  lama yaitu  1,27  hari,  disusul  dengan  proses pre  customs  clearance dengan  waktu rata-rata 1,12 hari. Apabila dibandingkan  dengan dwelling  time
seluruh  jalur  di  Tanjung  Priok  yang rata-rata  mencapai  3,05  hari  per tahunnya,  maka  MITA  Kepabeanan berada  di  bawah  waktu  rata-rata tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa dengan adanya importasi MITA Kepabeanan dapat menurunkan dwelling  time di  pelabuhan  Tanjung Priok. Tabel 4. Biaya dan Performa Logistik Negara Asia Tenggara Negara Biaya Logistik (% PDB) Peringkat LPI 2018 Singapura 8% 7 Malaysia 13% 41 Thailand 15% 32 Vietnam 20% 39 Filipina 13% 60 Indonesia 24% 46 Sumber: katadata.co.id (2019) dan World Bank (2018) Meskipun dapat menekan dwelling  time di  pelabuhan,  namun apabila  dilihat  lebih  luas,  ternyata biaya logistik Indonesia masih tergolong tinggi.  Berdasarkan data  LPI pada  Tabel  4,  pada  tahun  2018 Indonesia dengan biaya logistik sebesar 24%  dari  Produk  Domestik  Bruto (PDB) berada di peringkat 46 dunia. Di
kawasan  Asia  Tenggara  peringkat  ini berada  di  bawah  Singapura  (7), Thailand  (32),  dan  Vietnam  (39),  serta Malaysia  (41)  (World  Bank,  2018). Data  tersebut  menunjukkan  bahwa kebijakan  MITA  Kepabeanan  belum dapat menurunkan biaya logistik untuk dapat  bersaing  dengan  negara  di kawasan Asia Tenggara.
Adapun hasil lain yang diperoleh oleh  DJBC  dari  pelaksanaan  kebijakan MITA  Kepabeanan  adalah  kebijakan ini  dapat  memotivasi  perusahaan  non
MITA Kepabeanan untuk terus meningkatkan  kepatuhannya,  sehingga nantinya  dapat  ditetapkan  sebagai MITA  Kepabeanan  yang  memberikan banyak  fasilitas  kemudahan  dalam proses  impor  dan  ekspor.  Berdasarkan penelitian juga diperoleh hasil lain dari kebijakan  MITA  Kepabeanan  yaitu aspek compliance cost
yang ditanggung  oleh  perusahaan  dianggap lebih  efektif  karena  dapat  menghemat biaya dan waktu pemenuhan kewajiban kepabeanan.  Namun  dilihat  dari  sisi psychological cost , perusahaan mengalami hambatan psikologis karena dianggap  sebagai  perusahaan  yang akan  selalu  patuh,  serta  terdapat ketidakpastian  hukum  yang  diciptakan oleh pemerintah dalam rangka kegiatan impor.
DJBC juga memiliki kekhawatiran  bahwa  fasilitas  MITA Kepabeanan hanya dimanfaatkan untuk mencari profit dan kemudahan administrasi (Murwendah & Tsanymahdy, 2021).

## KESIMPULAN
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dan evaluasi  kebijakan  MITA  Kepabeanan menggunakan  model  evaluasi  CIPP, dapat  disimpulkan  bahwa  evaluasi konteks  ( context ) sudah  menunjukkan terdapat relevansi antara tujuan kebijakan dengan latar belakang kebijakan  dan  kebutuhan  penerima kebijakan.  Karakteristik  DJBC  sebagai implementor  kebijakan  yang  sesuai dengan kewenangan pada proses ekspor  dan  impor.  Kelemahan  dari kebijakan ini adalah keterlibatan instansi lain yang dapat mempengaruhi kecepatan  proses  ekspor  dan  impor.
Evaluasi masukan ( input ) menunjukkan
bahwa kebijakan sudah  memiliki pedoman pelaksanaan, pendanaan, sumber  daya  manusia,  dan  sumber daya  fisik  yang  mencukupi.  Namun demikian untuk memaksimalkan pelaksanaan diperlukan tambahan client coordinator dalam proses monitoring,  pengadaan  aplikasi  dalam proses penetapan dan monitoring, serta memperbaiki kinerja aplikasi pelayanan kepabeanan. Evaluasi proses ( process ) menunjukkan bahwa kebijakan  sudah  dilaksanakan  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku,  meskipun terdapat permasalahan dari
sisi penerapan  fasilitas  kemudahan  ekspor dan impor yang belum dapat diimplementasikan, atau sudah diimplementasikan  tapi  masih  ditemui kendala dalam pelaksanaannya.
Terakhir,  evaluasi  produk  ( product ) menunjukkan  bahwa  kebijakan  MITA Kepabeanan  telah  memenuhi  tujuan kebijakan yaitu penurunan biaya
logistik  di  pelabuhan  dan  apresiasi terhadap  importir  dan  eksportir  yang memiliki  kriteria  kepatuhan  yang  baik. Selain  itu  kebijakan  juga  memiliki manfaat  lain  yaitu  sebagai  motivasi untuk perusahaan non MITA Kepabeanan agar meningkatkan kepatuhan, serta menghemat waktu dan biaya pemenuhan kewajiban perusahaan.  Meskipun  demikian,  dari sisi kinerja dan biaya logistik, Indonesia  masih  tertinggal  dari  negara Asia  Tenggara  lain  seperti  Singapura, Malaysia,  Thailand,  Vietnam,  dan Filipina.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, J. E. (2003). Public policymaking :  an  introduction
(5th  ed.).  Boston:  Houghton
Mifflin. Biljan,  J.,  &  Trajkov,  A.  (2012). Risk Management and Customs Performance  Improvements:  The Case of the Republic of
Macedonia . Procedia - Social and Behavioral  Sciences  44:  301–
313. Creswell,  J.  W.  (2019). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran .  Terjemahan  Achmad Fawaid  dan  Rianayati  Kusmini
Pancasari.  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Creswell,  J.  W.,  &  Plano  Clark,  V.  L. (2017). Designing and Conducting Mixed Methods Research . Los Angeles: SAGE.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
Dunn,  W.  N.  (2018). Public  Policy Analysis An Integrated Approach . New York: Routledge. Dye,  T.  R.  (2013). Understanding Public  Policy . New  Jersey: Pearson Education Inc.
Gani, A. (2017). The Logistics Performance Effect in International Trade . Asian Journal of Shipping and Logistics
33: 279–288.
Hammadi,  L.,  Souza  De  Cursi,  E.,
Barbu,  V.  S.,  Ouahman,  A.  A.,
dan  Ibourk,  A.  (2018). A  SCOR Model for Customs Supply Chain Process  Design .  World  Customs Journal 12: 95-106.
Hornok,  C.,  &  Koren,  M.  (2015). Administrative  barriers  to  trade. Journal of International Economics . Journal of International Economics 96: 110–122. Liu, L. and Yue, C. (2013).
Investigating  The  Impacts  of Time  Delays  on  Trade .  Food Policy 39:108–114.
Murwendah  and  Tsanymahdy,  M.  R.
(2021). Penerapan  Kebijakan Fasilitas Mitra Utama Kepabeanan: Mampukah Menurunkan  Cost  of  Taxation?.
Jurnal  Vokasi  Indonesia,  9:  29– 43.
Nugroho,  R.  (2018). Public  Policy . Jakarta: Elex Media Komputindo. Patton,  C.  v.,  Sawicki,  D.  S.,  &  Clark, J.  J.  (2016). Basic  Methods  of Policy  Analysis  and  Planning . New York: Routledge.
Porto,  P.,  &  Morini,  C.  (2014). Trade Facilitation, The Authorized Economic  Operator  and  The Single Window: A Gravity Model Approach .  Customs  Scientific Journal 4: 1–10.. Stufflebeam,  Daniel  L.  Chris  L.S Coryn. (2014). Evaluation Theory,  Model,  &  Application .
San Fransisco: Jossey-Bass. Subarsono.  (2020). Analisis  Kebijakan Publik Konsep Teori, dan Aplikasi .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
World  Bank.  (2018). Connecting  to Compete  2018  Trade  Logistics  in the Global Economy The Logistics Performance Index and Its Indicators .  Washington:  World
Bank.

## Peraturan
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun
2006  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
Keputusan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2002  tentang  Tim  Koordinasi Kelancaran  Arus  Barang  Ekspor dan Impor
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
229/PMK.04/2015  tentang  Mitra
Utama Kepabeanan. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 211/PMK.04/2016 tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 1
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) Submitted 02 February 2022, Reviewed 09 February 2022, Publish 28 February 2022  (page 1-17)
229/PMK.04/2015  tentang  Mitra Utama Kepabeanan. Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan Cukai Nomor P-11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas. Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan Cukai Nomor P-06/BC/2006 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai Nomor P-11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas. Peraturan  Direktur  Jenderal  Bea  dan Cukai  nomor  PER-11/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
MITA Kepabeanan.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Bea  dan
Cukai  Nomor  58  Tahun  2002 tentang Uji Coba Jalur Prioritas.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Bea  dan Cukai  Nomor  KEP-91/BC/2007 tentang  Penunjukan  Perusahaan Peserta  Uji  Coba  Mitra  Utama.