INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7131-7140 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Produksi Obat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Ari Wirasto 1 ✉ , Indra Afrita 2 , Silm Oktapani 3
Universitas Lancang Kuning Email: ariwirasto2583@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi produksi obat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,  serta  tanggung  jawab  Industri  Farmasi  terhadap  pasien  (konsumen)  yang  mengalami kerugian akibat produk obat. Tujuan penelitian ini untuk menyediakan argumentasi hukum yang relevan terkait dengan permasalahan yang timbul, seperti insiden keracunan obat yang dialami oleh masyarakat. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data sekunder,  seperti  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Data  dikumpulkan  melalui  studi dokumenter atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan  memiliki  tanggung  jawab  yang  meliputi  pemberian  sanksi  seperti  pembekuan  izin  usaha, pencabutan sertifikat CPOB, dan penarikan obat yang beredar untuk dimusnahkan jika tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Pertanggungjawaban Industri Farmasi (IF) atas produk yang merugikan pasien dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  (tortious  liability),  sehingga  pasien  yang dirugikan akibat penggunaan obat memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata terhadap pihak yang bertanggung jawab (IF).  Gugatan perdata ini dapat dilakukan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita (pasal 1365 KUHPerdata), baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana doktrin dalam strict liability yaitu beban pembuktian tidak dibebankan pada pihak yang mendalilkan adanya suatu hak (Penggugat/pasien) karena kesalahan tergugat, melainkan pihak Tergugat/Industri Farmasi yang akan dibebani pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Produksi Obat

## Abstract
This research aims to explain the responsibilities of the Food and Drug Supervisory Agency in supervising drug production in accordance with the provisions of Law Number 17 of 2023 concerning Health, as well as the responsibility of the Pharmaceutical Industry towards patients (consumers) who experience losses due to medicinal products. The aim of this research is to provide relevant legal arguments related to problems  that arise,  such  as  drug poisoning incidents  experienced  by  the community. The  research method  used  is  normative  juridical  research  using  secondary  data,  such  as  primary,  secondary  and tertiary legal materials. Data is collected through documentary studies or literature studies. The research results show that the Food and Drug Supervisory Agency has responsibilities which include imposing sanctions  such  as  freezing  business  permits,  revoking  CPOB  certificates,  and  withdrawing  drugs  in circulation  for  destruction  if  they  do  not  meet  established  standards.  The  responsibility  of  the Pharmaceutical  Industry  (IF)  for  products  that  harm  patients  can  be  categorized  as  an  unlawful  act (tortious liability), so that patients who are harmed by drug use have the right to file a civil lawsuit against the party responsible (IF). This civil lawsuit can be carried out to claim compensation for losses suffered (article 1365 of the Civil Code), both material and immaterial, as per the doctrine of strict liability, namely that the burden of proof is not placed on the party who argues that there is a right (plaintiff/patient) due  to  the  defendant's  fault,  Rather,  it  is  the  Defendant/Pharmaceutical  Industry  who  will  have  the burden of proving that he is innocent.
Keywords: Responsibilities, Food and Drug Supervisory Agency, Drug Production

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  hak  dasar  setiap  warga  negara  yang  harus  dijamin  melalui program-program prioritas dalam konteks strategi nasional (Bambang Poernomo, 2000). Prinsip-prinsip  ini  tertuang  dalam  Pasal  28  H  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap individu untuk hidup sejahtera secara fisik  dan mental, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak  (Dian Kartika et al., 2016). Dalam konteks ini, pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, setara,  dan non-diskriminatif menjadi sorotan utama. Untuk memastikan hal ini, regulasi dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  Tentang  Kesehatan  mengatur  tentang produksi dan pengawasan pemerintah terhadap obat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pengawasan terhadap produksi obat  dan  memastikan  bahwa  standar  keamanan,  khasiat,  mutu,  dan  kehalalan  obat terpenuhi.
Pengawasan  ini  juga  diperkuat  oleh  regulasi  lainnya,  seperti  Pelaturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 yang mengatur tentang BPOM  (Bahmid et al., 2020). BPOM bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan sebelum dan selama obat
beredar (Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan & R.A. Retno Murni, 2020). Selain itu, pentingnya prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) menjadi fokus utama dalam memastikan kualitas obat yang diproduksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, kasus-kasus pelanggaran  yang  mengancam  keselamatan  konsumen  masih  terjadi,  seperti  kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang terjadi akibat penggunaan obat yang mengandung zat beracun.
Pemerintah  harus  bertanggung  jawab  dalam  memastikan  bahwa  industri  farmasi mematuhi regulasi yang berlaku dan menjaga kualitas produk obat (Arini Meronica, 2023). Selain itu, pentingnya pengujian mutu dan pengawasan secara rutin oleh otoritas kesehatan sangatlah  vital  untuk  menjaga  keamanan  konsumen.  Keseluruhan  rantai  produksi  dan distribusi  obat  harus  dikelola  dengan  cermat  untuk  memastikan  kualitas  dan  keamanan produk. Melalui tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang kuat, diharapkan kasus- kasus pelanggaran seperti ini dapat diminimalkan di masa depan. Sebagai langkah konkret, BPOM telah mengeluarkan surat edaran yang menekankan larangan penjualan obat sirup yang mengandung bahan berbahaya.
Kasus-kasus  pelanggaran  seperti  ini  bukan  hanya  merugikan  konsumen  secara langsung, tetapi juga menimbulkan keraguan di masyarakat terhadap layanan kesehatan dan  kualitas  obat  yang  dijual.  Pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  produksi  obat  harus dijalankan  secara  hukum  jika  tidak  melindungi  masyarakat  dengan  baik.  Melalui pemahaman  dan  implementasi  penuh  dari  regulasi  yang  ada,  diharapkan  BPOM  dapat memastikan  bahwa  masyarakat  mendapatkan  obat  yang  aman  dan  berkualitas  sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai tanggung jawab BPOM terhadap produksi obat menjadi sangat relevan dan memerlukan penelitian yang mendalam.

## METODE PENELITIAN
Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita  Prapti  Rahayu  &  Sulaiman,  2020).  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain  itu  dalam  penelitian  digunakan  juga  pendekatan  kasus  (case  approach)  dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi  (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil  penelaahan kepustakaan  yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar  atas  putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap produksi obat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Kesehatan  dianggap  sebagai  kekayaan  besar  bagi  manusia  sepanjang  hidup, menunjukkan  betapa  pentingnya  kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia  yang  mendasar (Bambang Poernomo, 2000). Setiap individu berhak mendapatkan hidup yang layak dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Meskipun obat dan makanan menjadi lebih mudah diakses  oleh  masyarakat  karena  perkembangan  zaman,  kemudahan  ini  sering  disertai dengan temuan obat dan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya dan bahan baku yang tidak memenuhi standar Kesehatan (Yasmirah mandasari, 2019).
Pemerintah  telah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang Kesehatan  (selanjutnya  disebut  UU  Kesehatan)  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap kesehatan  warga  negara.  UU  ini  mengatur  tentang  pelayanan  kesehatan  yang  harus disediakan bagi warga negara dan menetapkan tugas serta tanggung jawab pemerintah dalam mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan disediakan secara merata kepada warga negara sebagai konsumen, dengan hak-hak mereka dilindungi secara layak (Takdir, 2018).
Dalam pertimbangan UU Kesehatan, dijelaskan dengan jelas bahwa negara menjamin hak setiap bayi dan anak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan kelalaian yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Ketika terjadi kasus gagal ginjal akut pada anak karena obat sirup, hal ini mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak-anak, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi mereka. Pemerintah bertanggung jawab  untuk  menetapkan  standar  kesehatan  yang  berlaku  untuk  bayi  dan  anak,  serta memastikan bahwa standar tersebut diterapkan dan dipatuhi dengan mudah.
Selain  itu,  UU  Kesehatan  juga  mengatur  bahwa  obat-obatan  dan  makanan  harus memenuhi  standar  atau  persyaratan  kesehatan  tertentu.  Persyaratan  ini  termasuk pengemasan  obat-obatan  yang  harus  dilengkapi  dengan  label  yang  menjelaskan
kandungan bahan, komposisi, serta tanggal kadaluarsa. Pengemasan juga harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa obat-obatan dan makanan tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi manusia.
Dalam menghadapi masalah penyebaran obat sirup yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak karena mengandung bahan berbahaya seperti Ethylene Glycol (EG), Diethylene  Glycol  (DEG),  dan  Ethylene  Glycol  Butyl  Ether  (EGBE),  pemerintah  memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rantai pasok dan penyebaran  produk  obat  dan  makanan  (Tyrsa  Tesalonika  Tambuwun,  2020).  Tindakan pembinaan  dan  pengawasan  tersebut  dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah  non- kementerian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Selmelntara  itu,  pellaksanaan  relgulasi  yang  tellah  diteltapkan  dilakukan  olelh  Unit Pellaksana Telknis selbagai pellaksana, selsuai delngan pelnjellasan dalam diagram belrikut.

## Gambar 1. Pelmbagian Kelwelnangan UPT dan Unit Kelrja Pusat BPOM RI
Sumbelr: diolah dari Badan Pelngawas Obat dan Makanan, 2024
Pelmbagian kelwelnangan ini belrtujuan untuk melmastikan bahwa seltiap unit pellaksana telknis  belrtanggung  jawab  atas  tugas  pokok  dan  fungsi  melrelka  selsuai  delngan  sistelm koordinasi delngan unit kelrja pusat BPOM. Hal ini melliputi pelnyeldiaan layanan pelngawasan obat  dan  makanan,  pelnyellarasan  program,  koordinasi  kelgiatan,  standarisasi  indikator, targelt  kinelrja,  dan  pelnganggaran.  Tujuannya  adalah  untuk  melnjaga  kelselsuaian  dan
konsistelnsi  dalam  melnjalankan  pelngawasan  telrhadap  selluruh  elkosistelm  produksi  dan pelreldaran obat dan makanan.
Sellanjutnya dalam hal selbaran wilayah kelrja Unit Pellaksana Telknis POM dapat dilihat selbagaimana gambar belrikut:
Gambar 2. Lokasi UPT BPOM RI Sumbelr: diolah dari Badan Pelngawas Obat dan Makanan, 2024
Tanggung Jawab Industri Farmasi terhadap pasien (konsumen) yang dirugikan Masih terdapat kasus penyalahgunaan dalam proses produksi dan distribusi obat di Indonesia, seperti penggunaan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, misalnya formaldehid dan formulasi microbial (Aulia Rahman Hakim, n.d.). Ini menunjukkan perlunya peningkatan dan perbaikan dalam pengendalian penggunaan obat di Indonesia di berbagai sektor, terutama dalam penggunaan obat secara umum, terutama pada anak- anak.  Kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  kandungan  obat  yang  melarang konsumsinya  juga  menjadi  masalah  yang  perlu  diselesaikan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan sistem  pengawasan  farmasi  yang  efektif  untuk  menjaga  keamanan  dan  kesehatan konsumen di Indonesia.
Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, industri farmasi dilarang menggunakan bahan campuran  obat  yang  tidak  memenuhi  standar  mutu  dan  berpotensi  membahayakan Kesehatan . Penggunaan bahan campuran obat melebihi ambang batas aman juga dilarang (Liani Sari, 2018). Tindakan ini mencerminkan kurangnya niat baik dari pelaku usaha dalam menjalankan  kegiatan  bisnisnya,  karena  telah  melakukan  penipuan  dengan  tidak
mencantumkan komposisi obat yang sebenarnya pada labelnya. Pelanggaran semacam itu dapat dikenakan sanksi hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana.
Dalam memproduksi atau meracik obat, diperlukan keahlian khusus di bidang farmasi agar komposisi obat sesuai dengan dosis yang diperlukan untuk penyembuhan penyakit tertentu sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan persiapan obat untuk keperluan sendiri, karena pembuatan obat harus mengikuti standar operasional  prosedur  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Kesehatan  (Adytya  Kurniawan Lumbantobing et al., 2020). Dalam kasus terjadinya gagal ginjal akibat mengonsumsi sirup obat batuk yang mengandung PG, PEG, dan PGEG, ketiga bahan tersebut merupakan jenis alkohol  yang  berwujud  cair,  tidak  berwarna,  memiliki  aroma  khas  yang  menarik  karena rasanya manis, dan berfungsi sebagai pelarut. Saat masuk ke dalam tubuh, ketiga bahan ini dapat diserap dengan cepat. Hati merupakan organ utama yang melakukan metabolisme terhadap bahan-bahan tersebut sebelum kemudian dikeluarkan oleh ginjal. Efek klinis dari keracunan PG, PEG, dan PGEG biasanya melalui tiga tahap. Tahap awalnya adalah muntah, kemudian berkembang menjadi asidosis. Pada tahap kedua, pasien bisa mengalami gagal ginjal yang parah dan berulang. Tahap ketiga, jika pasien tidak mendapatkan perawatan, dapat menyebabkan kematian, sedangkan jika pasien dirawat dan kondisinya stabil, maka mungkin akan mengalami berbagai gejala gangguan saraf.
Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang  dikenal  sebagai  UU  Perlindungan  Konsumen,  menetapkan  bahwa  pelaku  usaha memiliki  kewajiban  untuk  menyediakan  informasi  yang  jelas,  benar,  dan  jujur  tentang komposisi  barang,  memberikan  ganti  rugi  jika  barang  menimbulkan  kerugian  pada konsumen,  serta  menjamin  kualitas  barang  (I  Gst  Made  Oka  Sedana  Yasa  et  al.,  2021). Berdasarkan hasil penyelidikan terkait kasus obat sirup yang menyebabkan penyakit serius bahkan kematian pada anak-anak, terungkap bahwa pelaku usaha tidak memproduksi sirup obat tersebut sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Penggunaan bahan campuran berbahaya yang melebihi batas yang diizinkan dalam standar obat merupakan tindakan yang dilarang dan berbahaya. Oleh karena itu, perusahaan atau pelaku usaha bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam konteks hukum perdata maupun pidana, pelaku usaha dapat dianggap bertanggung jawab jika terbukti melakukan kesalahan. Prinsip tanggung jawab pelaku usaha juga ditegaskan dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  yang menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  pangan  harus  memastikan  bahwa  produksi  pangan memenuhi berbagai ketentuan agar tidak membahayakan kesehatan manusia (Bambang Hermanu  et  al.,  2020).  Mereka  juga  bertanggung  jawab  atas  produk  yang  mereka
distribusikan,  terutama  jika  produk  tersebut  menyebabkan  gangguan  kesehatan  atau bahkan kematian bagi konsumen yang mengonsumsinya.
Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Badan POM bersama dengan aparat kepolisian menemukan  bukti  bahwa  obat  sirup  anak  diproduksi  oleh  pelaku  usaha  dengan menggunakan  zat  campuran  yang  berbahaya  dan  melebihi  batas  standar  keamanan. Tanggung  jawab  pelaku  usaha  farmasi  terkait  dengan  penggantian  kerugian  dilakukan melalui  proses  hukum  perdata.  Namun,  jika  ada  unsur  pemalsuan,  pelaku  usaha  akan dituntut secara pidana. Ketika informasi yang disampaikan tentang komposisi obat tidak jujur dan benar, dari perspektif hukum pidana, pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Secara administratif, sanksi yang dapat diberlakukan adalah pencabutan izin usaha produksi.
Pasal 4 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dalam berbagai aspek transaksi jasa dan barang. Konsumen memiliki hak atas keselamatan, kenyamanan, dan keamanan saat mengonsumsi barang atau jasa. Mereka juga berhak untuk memilih produk yang diinginkan, didasarkan pada nilai tukar, jaminan, dan kondisi produk yang dijanjikan. Konsumen berhak untuk menerima informasi yang jelas, benar, dan  jujur tentang jaminan  dan kondisi  barang atau jasa yang mereka terima. Selain itu, konsumen berhak untuk menyampaikan keluhan dan pendapat mereka, serta mendapatkan perlindungan, advokasi, dan penyelesaian sengketa.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  ini,  disimpulkan  bahwa  tanggung jawab  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  terhadap  produksi  obat berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan  adalah melakukan pengawasan terhadap  obat-obatan yang beredar di masyarakat  mulai  dari pra-pasar hingga pasca-pasar. BPOM memiliki tanggung jawab terhadap penarikan obat dari pasaran, pencabutan izin edar obat, pencabutan sertifikat CPOB, dan pembekuan izin usaha  jika  industri  farmasi  memproduksi  obat  yang  tidak  sesuai  dengan  CPOB  dan berpotensi  merugikan  konsumen.  Tanggung  jawab  industri  farmasi  terhadap  pasien (konsumen)  yang  dirugikan  adalah  memberikan  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan obat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adytya  Kurniawan  Lumbantobing,  Besty  Habeahan,  &  Uton  Utomo.  (2020).
PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  PELAKU  YANG  SENGAJA  MENJUAL  OBAT- OBATAN  YANG  TIDAK  MEMENUHI  STANDAR  MUTU  (Studi  Putusan  No:
1335/Pid.Sus/2018/PN Medan). PATIK : Jurnal Hukum, 9(3), 206.
Arini Meronica. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER DALAM PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN. UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG.
Aulia  Rahman  Hakim.  (n.d.).  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Peredaran  Produk Makanan  dan  Minuman  Tanpa  Label. Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Tulungagung.
Bahmid, Junindra Martua, & Arbiah. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan  Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan   Makanan  Badan  Pengawas  Obat  Makanan  (BPOM)  Tanjungbalai. DE  LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm, 5(2), 184.
Bambang  Hermanu,  Dyah  Ilminingtyas  Wahyu  Handayani,  &  Kunawi.  (2020). PERLINDUNGAN  KONSUMEN  PANGAN  TERHADAP  PEREDARAN  PRODUK PANGAN KADALUWARSA. SEMINAR NASIONAL KONSORSIUM UNTAG Indonesia Ke-2.
Bambang Poernomo. (2000). Hukum Kesehatan. Aditya Media.
Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). Metode Penelitian Hukum. Thafa Media.
Dian  Kartika,  Pan  Lindawaty  S.  Sewu,  &  Rullyanto  W.  (2016).  Pelayanan  Kesehatan Tradisional  Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien. SOEPRA  Jurnal  Hukum Kesehatan, 2(1), 3.
I Gst Made Oka Sedana Yasa, I Ketut Sudiatmaka, & Si Ngurah Ardhya. (2021). PERAN YAYASAN  LEMBAGA  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  TERKAIT  KERUGIAN KONSUMEN  DITINJAU  BERDASARKAN  PASAL  8  HURUF  F  UNDANG – UNDANG
NOMOR  8  TAHUN  1999  TENTANG  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  (STUDI  KASUS KERUGIAN  KONSUMEN  TERHADAP  PEMBELIAN  RUMAH  SUBSIDI  DI  WILAYAH KABUPATEN TABANAN). Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(2).
Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan, & R.A. Retno Murni. (2020). PERAN BADAN PENGAWAS OBAT  DAN  MAKANAN   TERHADAP  PEREDARAN  JAJAN  TRADISIONAL   PASAR BERBAHAYA DI KOTA DENPASAR. Jurnal Kertha Semaya, 8(7), 1057.
Liani  Sari.  (2018).  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Farmasi  Atas  Kerugian  yang  Dialami Konsumen Obat-Obatan Terhadap Promosi Obat di Kota Jayapura. Legal Pluralism: Journal of Law Science, 8(2).
Peter Mahmud Marzuki. (2014). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
Takdir.  (2018). PENGANTAR   HUKUM  KESEHATAN.  Lembaga  Penerbit  Kampus  IAIN Palopo.
Tyrsa  Tesalonika  Tambuwun.  (2020).  PERANAN  BADAN  PENGAWAS  OBAT DAN   MAKANAN  (BPOM)  DALAM  PERLINDUNGAN   KONSUMEN  YANG MENGANDUNG ZAT  BERBAHAYA. Lex Privatum, VIII(4), 96.
Yasmirah  mandasari.  (2019).  Sanksi  Pidana  Terhadap  Kandungan  Non  Halal  Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi. SOUMATERA LAW REVIEW , 2(2).