Diversity UIKA Bogor E-ISSN: 2776-9798 http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity

## Kebijakan Pendidikan Nasional Pada Anak Berkebutuhan Khusus
Moch Naufal Fakhrul a , Mika Abdurahim b , Arie Afriansyah c, Ubaidah d
a, b, c, d Mahasiswa Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor Corresponding author e-mail: naufalfakhrul2208@gmail.com
DOI: 10.32832/djip-uika.v3i1.8665

## ABSTRAK
Negara  menjamin  sepenuhnya  anak  berkebutuhan  khusus  memperoleh  pelayanan  pendidikan  yang bermutu.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kebijakan  pendidikan  nasional  terhadap pendidikan  anak  berkebutuhan khusus agar lebih mendapat perhatian.  Metode  yang  digunakan  pada penulisan ini menggunakan kajian  literature, yaitu dengan mengambil data-data berasal dari beberapa jurnal  terkait    ( online )    maupun  literature    manual.  Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan, bahwa:  Semua  warga  Negara  berhak  mendapatkan  pendidikan  baik  anak  normal  maupun  anak berkebutuhan  khusus  seperti  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  dan dipertegas  dalam  Permendiknas  nomor  70  Tahun  2009  dengan  memberi  peluang  kepada  anak berkebutuhan  khusus  untuk  sekolah  di  sekolah  regular  terutama  pendidikan  yang  di  berikan  sejak dini.  Pendekatan  secara  personal  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  dalam  pendidikan  inklusifse seperti  masalah  rendahnya  motivasi  peserta  didik  dan  ekonomi.  Jadi  untuk  keberhasilan penyelenggaraan  pendidikan inklusif  bergantung  pada  pekerjaan guru  dan  orang tua  secara  berama- sama.
Kata kunci : Kebijakan, Pendidikan, Pendidikan Inklusif, Anak BekerbutuhanKhusus

## National Education Policy For Children With Special Needs

## ABSTRACT
The State fully guarantees children with special needs to obtain quality education services. This study aims  to  determine  the  national education  policy for the  education of  children  with  special  needs in order  to  get  more  attention.  The  method  in  this  writing  uses  a  literature  review,  namely  by  taking data  from  several  related  journals  (online)  and  manual  literature.  in  Law  Number  20  of  2003  and emphasized in Permendiknas number 70 of 2009 by providing opportunities for children with special needs  to  attend  regular  schools,  especially  education  that  is  given  from  an  early  age.  A  personal approach  is  taken to  overcome  obstacles in  inclusive education  such  as  the  problem  of  low  student motivation and the economy. So for the success of the implementation of inclusive education depends on the work of teachers and parents together. A personal approach is taken to overcome obstacles in inclusive  education  such  as  the  problem  of  low  student  motivation  and  the  economy.  So  for  the success  of  the  implementation  of  inclusive  education  depends  on  the  work  of  teachers  and  parents together.
Keyword : Policy, Education, Inclusive Education, Children with Special Needs

## PENDAHULUAN
BerdasarkanPasal  31(1)  UUD  1945  dan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Negara  menjamin  sepenuhnya  anak berkebutuhan  khusus  memperoleh  pelayanan  pendidikan  yang  bermutu.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  20  (2003)  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional menambah  warna  lain  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  bagi  anak  berkebutuhan khusus.  Catatan  untuk  pasal  15  tentang  Pendidikan  Luar  Biasa  menyatakan: Pendidikan inklusif adalah penempatan penuh anak berkebutuhan pendidikan ringan, sedang,  dan  berat  pada  kelas  yang  sama  dengan  siswa  reguler.  Tujuan  dari pendidikan inklusif  ini adalah untuk  memastikan tidak ada kesenjangan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak biasa lainnya. Anak berkebutuhan khusus (ABK) diharapkan  dapat  mencapai  potensi  maksimal  nya  melalui  pendidikan  inklusif. Artinya,  anak  berkebutuhan  khusus  berhak  atas  kesempatan  pendidikan  yang  sama dengan anak (biasa) lainnya.
Teori  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  berkaitan  dengan  pendidikan  dasar, konseling,  dan  kebijakan  publik.  Namun,  ABK  didiskriminasi  oleh  lingkungan, sehingga hanya  sedikit ABK  yang  bisa  menikmati  indahnya pendidikan. Salah satu tempat  dimana  ABK  dapat  memperoleh  pendidikan  yang  diupayakan  oleh pemerintah  Indonesia  adalah  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB).  Pendidikan  untuk  semua adalah solusi alternative untuk asal-usul mereka.
Penelitian  ini  didahului  oleh  penelitian  terkait,  termasuk  penelitian  yang  dilakukan pada tahun 2018 oleh Hasan Bahrun dan timnya berjudul Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus dari Perspektif Epistemologi Islam. Hasil penelitian  ini menunjukkan  bahwa  tujuan  pendidikan  inklusi  adalah  memberikan  intervensi  pada anak  berkebutuhan  khusus  sedini  mungkin.  Sasaran  meliputi:  (1)  Meminimalkan pembatasan  status  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  dan  memaksimalkan kesempatan  anak  untuk  berpartisipasi  dalam  aktivitas  normal.  (2)  mencegah,  jika mungkin,  perkembangan  kondisi  cacat  perkembangan  yang  lebih  serius  dan mencegah  anak  menjadi  cacat.  (3)  untuk  mencegah  terjadinya  keterbatasan  kinerja lainnya sebagai akibat dari kegagalan primer.
Ada  pula  kajian  Sapto  Aji  dan  Farah  Arriani  berjudul  Kebijakan  Layanan Pendidikan  Anak  Berkebutuhan  Khusus  (ABK)  di  Satuan  Pendidikan  Anak  Usia Dini. Survei yang dilakukan pada tahun 2017 ini menjelaskan bahwa kebijakan ABK belum mendapat dukungan nyata dari masyarakat. Perlu edukasi kepada masyarakat tentang  wajib  belajar  PAUD  dan  ABK  melalui  media  massa  agar  dapat  merespon sejak  dini.  Selain  itu,  kerjasama  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  diperlukan untuk  menyediakan  sumberdaya  yang  diperlukan  untuk  pendidikan  inklusif. Mengembangkan anggaran pelatihan guru dan bekerjasama dengan universitas untuk melatih guru PAUD.
Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Farhan, Nyayu dan Emis pada tahun 2022 dengan  judul  yang  relevan  yaitu  Analisis  Kebijakan  Inklusi.  Penelitian  tersebut memaparkan  hasil  bahwa  masih  sulit  untuk  memahami  sekolah  inklusi  yang  dapat memenuhi kebutuhan untuk anak berkebutuhan khusus. Salah satu kendala tersebuta dalah  masih  adanya  masyarakat  yang  tidak  menerima  dengan  keberadaan  anak berkebutuhan  khusus  disekolah  reguler,  selain  itu  masih  terdapat  disonansi  antar berbagai  pihak  dalam  penyelenggaraan  Lembaga  Pendidikan  inklusi,  seperti kebutuhan  akan  akademisi  yang  berkualitas  Penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian-penelitian  sebelumnya  karena  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kebijakan  pendidikan  nasional  terhadap pendidikan anak  berkebutuhan  khusus agar lebih mendapat perhatian.

## METODE PENELITIAN
Metode pada penulisan  ini  menggunakan kajian  literature, yaitu dengan  mengambil data-data  berasal  dari  beberapa  jurnal  terkait  ( online )  maupun  literatur  manual. Sehinggaa  nalisis  data  juga  menggunakan  analisis  campuran,  yang  artinya  adalah penggunaan analisis baik dengan menggunakan analisis deduktif maupun induktif.
Jadi  penulisan  ini  tidak  melakukan  langsung  penelitian  kepada  sampel  anak berkebutuhan khusus karena metode ini menggunakan kajian literature dan tidak ada kuesioner yang disajikan terhadap anak berkebutuhan khusus.
Di  samping  itu,  untuk  menguatkan  data  penulisan  ini  menggunakan  literature  dari penelitian  yang  sudah  dilakukan  oleh  para  ilmuan  yang  terkait  dengan  anak berkebutuhan khusus (inklusi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
KebijakanPendidikan. Kebijakan berasal dari kata yunani  yaitu polic  yang  berarti kota, kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah  untuk  masyarakat.  Adapun  pengertian  kebijakan  secara  umum  adalah aturan  tertulis  yang  merupakan  keputusan  formal  suatuo  rganisasi  yang  bersifat mengikat serta mengatur seuatu perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam  masyarakat. Kebijakan akan  menjadi  rujukan pertama dan utama  dalam anggota  masyarakat  dalam  berperilaku.  Kebijakan  yang  mengatur  tentang  system pendidikan  disebut  dengan  kebijakan  pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  lahir dikarenakan  beberapa  permasalahan  muncul  yang  terjadi  didalam  pendidikan, permasalahan  ini  terjadi  karena  adanya  suatu  kesenjangan  antara  penyelenggara suatu pendidikan dan tujuan pendidikan itu sendiri.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  diarahkan  untuk  mencapai  hal-hal  sebagai  berikut:  (1).  Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  menuju  terciptanya  manusia  Indonesia  berkualitas tinggi  dengan  peningkatan  anggaran  pendidikan  secara  berarti;  (2).  Meningkatkan kemampuan  akademik  dan  professional  serta  meningkatkan  jaminan  kesejahteraan tenaga  kependidikan  sehingga  tenaga  pendidik  mampu  berfungsi  secara  optimal terutama  dalam  peningkatan  pendidikan  watak  dan  budi  pekerti  agar  dapat mengembalikan  wibawa  lembaga  dan  tenaga  kependidikan;  (3).  Melakukan pembaharuan  system  pendidikan  termasuk  pembaharuan  kurikulum,  berupa diversifikasi  kurikulum  untuk  melayani  keberagaman  peserta  didik,  penyusunan kurikulum  yang  berlaku  nasional  dan  local  sesuai  dengan  kepentingan  setempat, serta  diversifikasi  jenis  pendidikan  secara  professional;  (4).  Memberdayakan lembaga  pendidikan baik  sekolah  maupun  luar  sekolah  sebagai pusat pembudayaan nilai,  sikap,  dan  kemampuan,  serta  meningkatkan  partisipasi  keluarga  dan masyarakat  yang  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  memadai;  (5).  Melakukan pembaharuan  dan  pemantapan  system  pendidikan  nasional  berdasarkan  prinsip desentralisasi,  otonomi  keilmuan  dan  manajemen;  (6).  Meningkatkan  kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyaraka tmaupun pemerintah untuk memantapkan  system  pendidikan  yang efektif dan efisien dalam  menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (7). Mengembangkan kualitas sumber  daya  manusia  sedini  mungkin  secara  terarah,  terpadu  dan  menyeluruh melalui  berbagai  upaya  proaktif  dan  reaktif  oleh  seluruh  komponen  bangsa  agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya; (8). Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  termasuk  teknologi  bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.
Anak Berkebutuhan Khusus. Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk  menggantikan kata “anak  luar  biasa”  yang  menandakan adanya  kelainan khusus.  Anak  berkebutuhan  khusus  mempunyai  karakteristik  yang  berbeda  antara satu dan lainnya. Istilah anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan luar biasa atau pendidikan  khusus  anak  berkelainan,  secara  eksplisit  ditujukan  kepada  anak  yang dianggap  memiliki  kelainan  penyimpangan  dari  kondisi  rata-rata  anak  normal umumnya,  dalam  hal  fisik,  mental,  maupun  karakteristik  perilaku  sosialnya,  atau anak  yang  berbeda  dari  rata-rata  umumnya,  dikarenakan  ada  permasalahan  dalam kemampuan  berpikir,  penglihatan,  pendengaran,  sosialisasi,  dan  gerak.  Istilah terbaru  yang  dipergunakan  untuk  mendeskripsikan  bagi  anak-anak  berkelainan (penyandang  hambatan/cacat)  kedalam  program-program  sekolah  adalah  anak inklusi.
Menurut Permendiknas nomor 7 tahun 2009, pendidikan inklusif merupakan system penyelenggaraan  suatu  pendidikan  yang  memberikan  kesempatan  kepada  semua peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  khusus  dan  potensi  kecerdasan  atau  bakat istimewa  untuk  mengikuti  pembelajaran  dalam  suatu  lingkungan  pendidikan  secara bersama-sama  dengan  peserta  didik  normal  lainnya.  Pendidikan  inklusif  ini bertujuan agar dapat  memberikan kesempatan seluas-luasnya  kepada  semua  peserta didik  yang  berkebutuhan  khusus  baik  dari  segifisik,  emosional,  mental  dan  social atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhannya.
Landasan  Pendidikan  Anak  Berkebutuhan  Khusus. Landasan  penyelengaraan pendidikan  inklusi  di  Indonesia  didasari  oleh  lima  pilar  besar,  yakni  landasan filosofis, relegius, yuridis, pedagogis dan empiris.
Landasan  filosofis,  pendidikan  inklusi  di  Indonesia  tidak  lepas  dari  tatanan  atau aturan-aturan dasar kehidupan  bangsa  yang tidak tertulis, namun  masih  sangat kuat untuk  membangun  landasan  kebijakan.  Falsafah  berasal  dari  lambang  burung Garuda  Pancasila  yang  kakinya  mencengkeram  pita  bertuliskan  Bhineka  Tunggal Ika,  maknanya  adalah  berbeda-beda  tapi  tetap  satu.  Dalam  bentuk  kesatuannya diwujudkan dengan lima sikap atau sila yakni Pacasila.
Landasan  Relegius,  sebagai  bangsa  yang  relegius  (beragama),  memiliki  keyakinan yang kuat bahwa Tuhan adalah segalanya. Semua yang ada di dunia, semata hanya milik Nya, dan manusia diciptakan hanyanyah sebagai hamba yang selalu memohon berkah dan kebaikan. Bangsa  yang percaya  Kepada Tuhan,  meyakini  bahwa semua manusia  dilahirkan  dalam  keadaan  suci.  Di  hadapan  Tuhan  manusia  adalah  sama, oleh karenanya juga mempunya hak hidup yang sama antara satu dengan lainnya.
Landasan Yuridis, berbagai peraturan dan perundang telah diterbitkan dalam r angka pelaksanaan pendidikan inklusi ini, di antaranya:
1) UUD 1945 (amandemen) pasal 31, ayat 1 dan 2 tentang hak untuk pendidikan.
2) UUno.  20  tahu  2003  pasal  5,  ayat  1  sampai  dengan  4  tentang  system pendidikan Nasional.
3) UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49, tentang perlindungan anak.
4) UU No. 4 tahun 1997 pasal 5, tentang penyandang anak cacat.
5) PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampai dengan 142, tentang  Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6) Permendiknas No. 70 tahun 2009, tentang Pendidikan inklusif
7) Surat  Edaran  Dirjen  Manajemen  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.
8) Deklarasi  Bandung:  “Indonesia  Menuju  Pendidikan  Inklusif”  tanggal  11-14 Agustus 2004.
Landasan Pedagogis, pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, disebutkan bahwa tujuan pendidikan  nasional  adalah  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  Negara  yang demokratis  dan  bertanggungjawab.  Melalui  pendidikan  peserta  didik  berkelainan dibentuk  menjadi  warga  Negara  yang  demokratis  dan  bertanggung  jawab,  yakni individu yang mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam masyarakat.
Landasan Empiris, mengacu dari penelitian yang banyak dilakukan di Negara-negara Barat  sejak  tahun  1980-an  (diseponsori  oleh The  National  Academy  Of  Science ), hasilnya menunjukan klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif.
Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Nasional  terhadap  Anak  Berkebutuhan Khusus. Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan  pendidikan  inklusif  di  Indonesia,  dapat  ditandai  dengan  lahirnya Undang-undang sebagai berikut:
a. UU No. 4 tahun 1997 pasal 5 tentang pernyandang anak cacat
b. UU No. 23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak
c. UU  No.  20  tahun  2003  pasal  5,  ayat  1  sampai  dengan  4  tentang  sistem pendidikan Nasional.
d. Surat EdaranDirjenManajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendiknas No. 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003.
e. Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif
f. PP No. 17 tahun 2010 pasal 127 sampaidengan 142, tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Landasan  pendidikan  inklusif  adalah  Undang-undang  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  bab  IV  pasal  V  tentang  hak  dan  kewajiban  warga  negara.  Tujuan pendidikan  inklusif  adalah  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  semua peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  fisik,  emosional,  mental  dan  social  atau memiliki  potensi  kecerdasan  atau  bakat  istimewa  untuk  memperoleh  pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Begitu juga yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, pasal 3 yang berbunyi:  (1) Setiap peserta didik  yang  memiliki  kelainan  fisik, emosional,  mental, dan  social  atau  memiliki  potensi  kecerdasan  dan  atau  bakat  istimewa  berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan  dan  kemampuannya;  (2)  Peserta  didik  yang  memiliki  kelainan sebagaimana dimaksud  dalam ayat (10) terdiri atas:  a) tuna netra; b) tuna  rungu; c) tuna  wicara; d) tuna  grahita; e) tuna  daksa;  f) tuna  laras; g) berkesulitan belajar;  h)
lamban belajar; i) autis; j) memiliki gangguan motorik; k) menjadi korban penyalah gunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya.
Sedangkan  dalam  pasal  8  berbunyi:  “pembelajaran  pada  pendidikan  inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuikan dengan karakteristik belajar peserta didik”. Pasal 9 berbunyi; (1) penilaian hasil belajar bagi peserta  didik  pendidikan  inklusif  mengacu  pada  jenis  kurikulum  tingkat  satuan pendidikan  yang  bersangkutan;  (2)  pesertadidik  yang  mengikuti  pembelajaran berdasarkan  kurikulum  yang  dikembangkan  sesuai  dengan  standar  nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib  mengikuti ujian nasional; (3)  peserta  didik  yang  memiliki  kelainan  dan  mengikuti  pembelajaran  berdasarkan kurikulum  yang  dikembangkan  di  bawah  standar  pendidikan  mengikuti  ujian  yang diselenggarakan  oleh  satuan  pendidikan  yang  bersangkutan;  (4)  peserta  didik  yang menyelesaikan  dan  lulus  ujian  sesuai  dengan  standar  nasional  pendidikan mendapatkan ijazah  yang blankonya  dikeluarkan oleh Pemerintah; (5) peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berasarkan kurikulum yang dikembangkan  oleh  satuan  pendidikan  di  bawah  standar  nasional  pendidikan mendapatkan  surat  tanda  tamat  belajar  yang  blankonya  dikeluarkan  oleh  satuan pendidikan yang bersangkutan; (6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar  dapat  melanjutkan  pendidikan  pada  tingkat  atau  jenjang  yang  lebih  tinggi pada  satuan  pendidikan  yang  menyelenggarakan  pendidikan  inklusif  atau  satuan pendidikan khusus.
Maka disimpulkan  bahwa masih belum sesuai dengan realitas yang ada di lapangan baik  dari  segi  peserta  didik,  sarana  prasarana  dan  dukungan  orang  tua  serta kualifikasi pendidik belum memadai. Oleh karena itu jika menginginkan pendidikan anak  berkebutuhan  berhasil  maka  harus  memperhatikan  beberapa  faktor,  pertama dari  segi  bahan  ajar  harus  disesuaikan  dengan  kemampuan  peserta  didik  masing- masing,  agar  mereka  tidak  merasa  tertekan  secara  psikologis.  kedua,  dari  tenaga pendidik  harusnya  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  mendampingi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Ketiga, dari lingkungan sekolah sendiri juga  harus  sangat  memperhatikan  pendidikan  anak  berkebutuhan  khusus.  Keempat, dari  segisarana  dan  prasarana,  ini  yang  sangat  penting  karena  harus  menyesuaikan dengan bahan ajar sesuai kemampuan peserta didik masing-masing.
Perlunya  kolaborasi. Banyak  guru  atau  dokter  khusus  untuk  mengangani  anak berkebutuhan  khusus,  sehingga  menimbulkan  pertanyaan  bagimana  guru berkolaborasi  dengan  yang  lain?  Guru  dikenal  karena  memiliki  kemampuan  untuk mengontrol  kelas  mereka  sendiri.  Kehadiran  atau  keberadaan  guru  lain  di  dalam kelas merupakan masalah baru bagi beberapa guru (Chandler, 2000). Beberapa guru tidak  mau  menghabiskan  waktu  untuk  berkolaborasi  dalam  mengembangkan
program  inklusi,  ketidak  cocokan  antara  guru  kelas  dan  huru  pendamping berdampak pada pelayanan yang diberikan.
Orang tua dari anak berkebutuhan khusus memiliki peranan yang besar, baik dalam pengambilan  keputusan  untuk  pendidikan  sampai  pada  dukungan  kepada  anak. Dukungan orang tua adalah keterlibatan orang tua dalam  berbagai  bentuk termasuk mengasuh  di  dalam  rumah,  menciptakan  situasi  yang  aman  dan  stabil,  dan  model pengasuhan  yang  tepat.  Seorang  anak  berkebutuhan  khusus  dapat  mencapai potensinya  secara  maksimal  apabila  mendapat  dukungan  penuh  dari  orang  tuanya. Selain    orang    tua    tokoh    penting    yang  mempengaruhi  perkembangan  anak berkebutuhan  khusus  adalah  masyarakat.  Penerimaan  orang  tua  dan  masyarakat terhadap  kondisi  anak  akan  mempengaruhi  sikap  mereka  kepada  anak.  lingkungan yang  mampu  menerima  ketunaan  anaknya,  akan  berusaha  mencari  jalan  untuk mengurangi  pengaruh  ketunaan  tersebut  dan  mendorong  pembelajaran  anak semaksimal mungkin.  Sebaliknya  lingkungan  yang belum  bisa menerima kondisi anak akan cenderung merasa malu dan kurang terbuka terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama anatara orang tua dan guru serta pemerintah.

## SIMPULAN
Semua  warga  Negara  berhak  mendapatkan  pendidikan  baik  anak  normal  maupun anak  berkebutuhan  khusus  seperti  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2003  dan  dipertegas  dalam  Permendiknas  nomor  70  Tahun  2009  dengan memberi  peluang  kepada  anak  berkebutuhan  khusus  untuk  sekolah  di  sekolah regular  terutama  pendidikan  yang  di  berikan  sejak  dini.  Pendidikan  inklusif  adalah pendidikan  yang  diberikan  kepada  peserta  didik  yang  memiliki  kelainan,  memiliki potensi  kecerdasan  dan  bakat  istimewa.  Juga  anak  tidak  mampu  belajar karena sesuatu hal: cacat, autis, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat serta  potensi  lainnya.  Pendekatan  secara  personal  dilakukan  untuk  mengatasi kendala dalam pendidikan inklusif seperti masalah rendahnya motivasi peserta didik dan  ekonomi.  Jadi  untuk  keberhasilan  penyelenggaraan  pendidikan  inklusif bergantung pada optimalisasi kerjasama guru, orang tua dan pemerintah secara baik dan terprogram.

## REFERENSI
Alfikri,  F.,  Khodijah,  N.,  &Suryana,  E.  (2022).  Analisis  Kebijakan  Pendidikan Inklusi. Syntax Literate; JurnalIlmiah Indonesia , 7 (6), 7954-7966.
Amir, M. ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI. Jurnal Tomalebbi , 9 (2), 126-131.
Arriani, F., & Wirantho, S. A. (2017). Kebijakan Layanan Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan  khusus  (Abk)  Di  Satuan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini (Paud). AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak , 3 (1).
Baharun,  H.,  &Awwaliyah,  R.  (2018).  Pendidikan  inklusi  bagi  anak  berkebutuhan khusus  dalam  perspektif  epistemologi  Islam. MODELING:  Jurnal  Program Studi PGMI , 5 (1), 57-71.
Budiman,  A.  (2016).  Efektivitas  Pembelajaran  Agama  Islam  Pada  Peserta  Didik BerkebutuhanKhusus. At-Ta'dib , 11 (1).
Chandler,  L.  K.  (2000).  A training  and  consultation  model  to reduce  resistance and increase educator knowledge and skill  in addressing
challenging behaviours. Special Education Perspectives, 9(1), pp3- 13.
Elwijaya, F., Mairina, V., &Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) , 6 (1), 67-71.
Munawwaroh,  L.  (2018).  Analisis  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Yang Ramah Anak. Al-Bidayah: jurnalpendidikandasar Islam , 10 (2), 173-186.
Pratiwi, J. C. (2016). Sekolah  inklusi untuk anak berkebutuhan khusus:  tanggapan terhadap  tantangan  kedepannya. Jurnal Prosiding  Ilmu  Pendidikan , 1 (2) Surakarta, 21 November 2015 ISBN: 978-979-3456-52-2.
Rozak,  A.  (2021).  Kebijakan  Pendidikan  Di  Indonesia. Alim|  Journal  of  Islamic Education , 3 (2), 197-208.