## PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

## COLLABORATIVE GOVERNANCE PROCESS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT
La Ode Syaiful Islamy 1 dan Rininta Andriani 2
1 Universitas Dayanu Ikhsanuddin email: syaiful80islamy@gmail.com
2 Universitas Dayanu Ikhsanuddin email: rinintaandriani82@gmail.com

## Abstrak
Kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa pada prinsipnya adalah hak pemerintah desa  yang  disesuaikan  dengan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  yang  berlandaskan  asas  keadilan. Sehingga  pemerintah  desa  memiliki  ruang  setiap  tahunnya  untuk menetapkan  prioritas  penggunaan dana  desa  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu,  Kolaborasi merupakan  hal  mutlak  yang  harus  dilakukan  pemerintah  desa  mengingat  segala  keterbatasan sumberdaya dan kemampuan serta jaringan yang dimiliki guna mendukung implementasi program atau kebijakan.  Tujuan  penelitian  untuk  menjelaskan  proses collaborative  governance pengelolaan  dana desa  yang  berfokus  pada Face  to  Face  Dialogue,  Trust  Building,  Commitment  to  Proces,  Shared Understanding, dan Intermediate  Outcomes. Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan dukungan teknik analisis data antara lain pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, serta penarikan  kesimpulan . Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dialog  yang  terjalin  baik  secara  resmi maupun tidak resmi membangun rasa saling percaya satu sama lain sehingga menghasilkan keuntungan keuntungan bagi masyarakat. Hal tersebut dilandaskan atas komitmen untuk berbagi pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa.
Kata Kunci : Collaborative Governance, Tata Kelola Desa, Dana Desa

## Abstract
The authority of the village government in managing the Village Fund in principle is the right of the village government which is adjusted to the priority needs of the community based on the principle of justice. The village government is given full authority every year to set priorities for the use of village funds for the development and empowerment of village communities. Therefore, collaboration is an absolute  thing  for  village  government  do  considering  all  limited  resources  and  capabilities  and networks they have to support the implementation of programs or policies. The purpose of this research is to illustrate the collaborative governance process in managing village funds that focuses on Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to Processes, Shared Understanding, and Intermediate Outcomes. The method used is qualitative with the support of data analysis techniques, including data collection, data reduction, and data presentation, as well as conclusion drawing. The significance of this research is expected to be able to contribute to the development of collaboration
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
theory  in  village  government  management  while,  practically  it  is  expected  to  contribute  ideas, especially regarding the management of village funds carried out by collaborative governance. The results of the study show that the established dialogue, both formally and informally, builds mutual trust with each other so as to generate benefits for the community. This is based on a commitment to share understanding and knowledge about village fund management.
Keywords : Collaborative Governance, Village Governance, Management.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  komitmen  Pemerintah Indonesia melalui nawacita adalah diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana pembangunan  Indonesia  dilaksanakan  dari pinggiran.  Undang-Undang  ini  menempatkan Desa  sebagai  harapan dan  peningkatan kesejahteraan rakyat. Peran Desa adalah obyek pemerintah  yang  langsung  terhubung  dengan rakyat, sehingga Desa memiliki makna penting sebagai dasar implementasi public service dan menfasilitasi  ketersedian  hak-hak  publik masyarakat lokal (Wardiyanto et al., 2016).
Kewenangan  Pemerintah  Desa  pada pengelolaan  Dana  Desa  pada  prinsipnya merupakan  hak  Pemerintah  Desa  sesuai dengan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  yang berlandaskan asas keadilan.  Pemerintah Desa memiliki  ruang  setiap  tahunnya  dalam memutuskan prioritas belanja dana Desa demi pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangunan  berbasis skala  prioritas. (Indrawati, 2017). Kenyataannya  masih  banyak  aparat Pemerintah Desa dengan kemampuan
kemampuan  rendah  dalam  melaksanakan pengelolaan dana Desa secara transparan dan akuntabel.  Misalnya  dalam  hasil  riset  yang dilakukan  oleh  Meutia  &  Liliana,  (2017), bahwa dari 26 Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, tidak semua Desa mempunyai aparatur Desa yang mumpuni. Hal ini mengakibatkan lemahnya dalam pembuatan  laporan  keuangan  yang  akuntabel dengan  prinsip  pengelolaan keuangan  yang baik,  sehingga  serapan  anggaran  menjadi rendah dan terhambatnya pencairan dana Desa.
Sejalan  dengan  itu,  Rasheli,  (2016)
Pemerintah Desa belum mampu melaksanaan akuntabilitas  keuangan  yang  tertib  dengan disiplin  tata  usaha  dan  disiplin  laporan. Sehingga  serapan  anggaran  dan  penyaluran dana  Desa menjadi  rendah.  Begitu pula yang dialami  oleh  banyak  Pemerintah  Desa di Indonesia (Triani & Handayani, 2018)
Pemerintah Desa masih memiliki banyak keterbatasan  dalam  pengelolaan  dana  Desa, baik itu keterbatasan pengetahuan, kemampuan,  dan  sumber  daya  serta  jaringan (Andriani  &  Hanafi,  2020)  oleh  sebab  itu dibutuhkan  suatu  kolaborasi  yang  dapat
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
mendukung  implementasi  suatu  program maupun kebijakan.
Keterbatasan sumber daya, kemampuan, maupun  jaringan  yang  dimiliki  mendorong Pemerintah  Desa  untuk  membangun  jaringan kerjasama dengan banyak unsur sehingga bisa terbangun  suatu  kolaborasi  dalam  mencapai tujuan  kebijakan  atau  program.  Pelibatan banyak  unsur  akan  lahir  potensi  untuk kemajuan  Desa  dengan  mengkolaborasikan segala kemampuan sumber daya yang dimiliki para  aktor    kolaborasi  yang terlibat  (Febrian,
2016). Dengan menjadikan konsep Collaborative  Governance sebagai  dasar kebijakan alternatif, Pemerintah Desa diharapkan mampu melaksanakan pengelolaan keuangan Desa lebih baik sehingga penggunaan  dan  pengelolaan  dana  dapat dipercepat  sesuai  dengan  skala  prioritas (Purwanti, 2016).
Berdasarkan  data  Kemenkeu,  jumlah penyaluran  Dana  Desa  hingga  Tahun  2018 mencapai  angka  Rp  149,31  Triliun.  Jumlah tersebut tersalur ke seluruh wilayah Indonesia termasuk Desa Lipulalongo yang memperoleh suntikan  dana  dari  pemerintah  dalam  bentuk Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) pada Tabel 1.
Mengelola sejumlah dana tersebut akan sangat susah jika dilaksanakan hanya berharap pada kemampuan  aparat  Desa  yang  memiliki kemampuan sumber daya manusia yang sangat
terbatas  sehingga  sangat  dibutuhkan  proses kolaborasi  yang  melibatkan  banyak  pihak untuk mendukung pengelolaan dana tersebut.
Tabel 1. Dana yang dikelolah oleh Desa Lipulalongo
Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Jumlah (Rp)  Tahun Jumlah (Rp) 2017 774.565.000.,  2017 562.000.000 2018 705.640.000.,  2018 665.006.000., Sumber Data Desa Lipulalongo 2018 Menurut Ahmad Sururi, konsep Collaborative Governance , mampu mendukung  keterlibatan stakeholder dalam mengakses  kebijakan  pemerintah  daerah dalam  pengembangan  kawasan  wilayah  dan pembangunan  yang  berkelanjutan  dimulai dengan melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur  dan  mensinergikan  kerja  sama antar stakeholder (Sururi, 2018),
Ansell dan Gash mengemukakan bahwa Collaborative  Governance adalah  suatu bentuk  penataan  disitu  terjalin  sebuah pelibatan  secara  langsung  antara  satu  bahkan lebih  lembaga publik  dengan para pemangku kepentingan  ( stakeholders-non  state) dalam sebuah  proses  pengambilan  keputusan  secara bersama-sama  dengan  konsensus  sebagai orientasi,  dilaksanakan  secara  formal  dan deliberatif  dengan  tujuan  merancang  sebuah formula  kebijakan  publik  serta  mengelola program  publik  atau  aset  publik  (Ansell  & Gash, 2008).
Selain  itu  kesetaraan  peran  para  aktor kolaborasi merupakan syarat dalam
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
membangun kolaborasi . Kolaborasi
pengambilan keputusan  dilaksanakan  “tidak sekedar”  berkonsultasi pada  lembaga  publik namun  merupakan  bagian  yang  yang  sangat menentukan dalam penentuan arah kebijakan. Hal  tersebut  merupakan  fokus  dalam Collaborative  Governance (Andriani  dan  La Ode, 2020) .
UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat
(2)  tentang  Desa  mengamanatkan  bahwa alokasi  anggaran  ada  ayat  (1)  huruf  b bersumber  dari  belanja  pusat  dengan mengefektifkan  program  yang  berbasis  Desa secara  meraya  dan  berkeadilan.  Besarnya alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke Desa ditentukan 10 % dari dan diluar dana transfer  daerah  ( on  top )  secara  bertahap.
Dengan demikian Dana Desa yang dialokasikan  harus  terkelola  maksimal sehingga  kemampuan  sumber  pengetahuan dan kecakapan dapat saling mendukung (Siti & Utia, 2017).
Pemerintah  Desa  Lipulalongo  saat mengelola dana  Desa menfokuskan perhatian pada penyetaraan pemahaman dan pengetahuan dengan saling berbagi
pemahaman (Shared  understanding), serta terus membangun kepercayaan (trust building) antar  satu  dengan  yang  lain,  sebagai  sebuah solusi  pada  tingkat  pendidikan  yang  tidak setara  pada  perangkat  Desa,  sehingga  tidak menimbulkan  kekhawatiran  dan  saling
mencurigai  yang  dapat  mengakibatkan gagalnya pengelolaan dana Desa.
Perangkat Desa Lipulalongo merupakan lulusan  SLTP  dan  SLTA,  serta  satu  orang Sarjana  Administrasi  Publik. Walaupun telah memiliki  pengalaman  yang  cukup  dalam pengelolaan  anggaran,  namun  dukungan tingkat  Pendidikan  sangat  mempengaruhi kesuksesan pengelolaan.
Masalah  yang  timbul  dalam  proses kolaborasi  adalah  masih  adanya  aktor kolaborasi  yang  belum  memahami  posisinya dalam  kolaborasi  sehingga  proses  berbagi pemahaman  antar  aktor  menjadi  terhambat, selain  itu  kurangnya  ruang Face  to  Face Dialogue di Desa ruang diskusi hanya terbatas pada  Musdus  dan  Musrembangdes  yang mengakibatkan sering terjadi kesalah pahaman terkait  visi  maupun  misi  dalam  pengelolaan dana  Desa,  komitmen  para  aktor  kolaborasi juga cenderung masih perlu ditingkatkan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses Collaborative Governance pengelolaan  dana  Desa  yang  berfokus  pada proses kolaborasi Ansel and Gash yaitu Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to Proces, Shared
Understanding, dan Intermediate  Outcomes , yang merupakan inti dari model Collaborative Governance .  Sedangkan  Kondisi  Awal,
Desain  kelembagaan,  dan  kepemimpinan dipersentasekan  sebagai  pendukung  yang
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
memberikan  kontribusi  penting  dalam  proses kolaborasi (Ansell & Gash, 2008).

## KAJIAN LITERATUR
Konsep Collaborative Governance
Pemerintah  tidak  hanya  mengandalkan pada  kapasistas  internal  yang  dimiliki  dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelakasanaan program.  Keterbatasan  kemampuan,  sumber daya  maupun  jaringan  menjadi  faktor pendukung  terlaksananya  suatu  program  atau kebijakan,  mendorong  pemerintah  untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyatakat  sipil  sehingga  dapat  terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan. (Purwanti, 2016).
Collaborative  Governance merupakan sebuah  model  pengendalian  satu  atau  lebih lembaga  publik  secara  langsung  melibatkan para  pemangku  kepentingan  ( stakeholders non-state) dalam proses pengambilan
keputusan  kolektif  yang  bersifat  formal, berorientasi consensus ,  deliberatif  dan bertujuan  untuk  membuat  atau  menerapkan kebijakan  publik,  mengelola  program  publik atau  aset  publik  (Ansell  &  Gash,  2008), definisi ini melibatkan enam kriteria, yaitu : (1) Forum  yang  diprakarsai  lembaga-lembaga publik; (2) peserta dalam forum  ini  termasuk aktor non-state ;  (3)  Peserta  terlibat  dalam pengambilan  keputusan  dan  tidak  hanya
berkonsultasi;  (4)  Forum  secara  resmi diselenggarakan;  (5)  Forum  bertujuan  untuk membuat keputusan dan konsensus; (6) Fokus kerja  sama  adalah  kebijakan  publik  atau manajemen publik (Ansell & Gash, 2008)
Proses  kolaborasi  merupakan  suatu proses  dimana  didalamnya  terdapat  suatu dialog  yang  memerlukan  partisipasi  para pemangku  kepentingan,  yang  akhirnya menghasilkan suatu keputusan yang disepakati Bersama (Ansell & Gash, 2008),
mengidentifikasi  proses  kolaboratif  sebagai siklus yang meliputi: dialog tatap muka ( Face to  Face  Dialogue), membangun  kepercayaan ( trust-building), komitmen  terhadap  proses commitment to process), berbagi pemahaman (shared  understanding), dan  hasil  sementara
(intermediate outcomes) .
Dialog  tatap  muka  merupakan  suatu negosiasi yang diharapkan dapat membangun kepercayaan. Selanjutnya, membangun komitmen terhadap proses, yang diperlihatkan dengan  adanya  saling  ketergantungan,  rasa memiliki  terhadap  proses,  dan  keterbukaan untuk menggali hal yang saling menguntungkan. Berbagi pemahaman dilakukan tercermin dengan adanya misi yang jelas,  pemahaman  yang  sama  terhadap masalah,  dan  mengidentifikasi  nilai-nilai bersama.  Hasil  sementara  diharapkan  dapat dicapai  melalui  ”s mall  win” perencanaan strategis,  serta  penggabungan  fakta-fakta bersama    (La  Ode  Syaiful  Islamy,  2018).
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
Sementara  itu,  Bertaina  et  al.,  (2006) mengemukakan  bahwa  prinsip  utama  yang menjadi  persyaratan  dalam  proses  kolaborasi adalah  transparansi  proses,  keragaman  dan keterwakilan dari para pemangku kepentingan, serta  kemampuan  seluruh  peserta  untuk melakukan pengambilan keputusan.

## Konsep Dana Desa
Penetapan Undang-Undang (UU)
Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  memperkuat posisi Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Penetapan  undang- undang tersebut memperjelas tugas, peran dan fungsi  Desa  dalam  mengelola  Desa, menjalankan pemerintahan Desa, dan memberikan  pelayanan  bagi  masyarakatnya guna tercapainya cita-cita bersama
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penetapan  UU  Nomor  6  Tahun  2014 mempertegas  bahwa  Pemerintah  Desa  dalam mengatur Desa tidak akan terlepas dari tujuan pengaturan  Desa  dan  menjadikannya  dasar dalam  melaksanakan  pembangunan  Desa (Chasanah et al., 2017).
Salah  satu  kebijakan  yang  mengiringi penetapan  UU  Nomor  6  Tahun  2014  adalah kebijakan  Dana  Desa.  Dana  Desa,  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari APBN,  adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Tujuan  dari  Dana  Desa  pada  dasarnya adalah  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi yang  inklusif  dengan  lebih  memeratakan pendapatan.  Melalui  Dana  Desa  yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah, memungkinkan  Desa  melaksanakan  berbagai program  dan  kegiatan  pembangunan  Desa untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat (Chasanah et al., 2017) .
Semetara  itu,  menurut  Nurcholis, (2011), beberapa tujuan dilaksanakannya Dana Desa  (DD)  adalah  :  1)  Menanggulangi kemiskinan  dan  mengurangi  kesenjangan;  2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat
Desa dan pemberdayaan  masyarakat;  3)  Meningkatkan pembangunan  infrastruktur  pedesaan;  4) meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan,  sosial  budaya  dalam  rangka mewujudkan peningkatan sosial; 5)
Meningkatkan  ketenteraman  dan  ketertiban masyarakat;  6)  Meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat  Desa  dalam  rangka pengembangan  kegiatan  sosial  dan  ekonomi masyarakat;  7)  Mendorong  peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan  8)  Meningkatkan  pendapatan  Desa  dan
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  selama  3  bulan di Desa  Lipulalongo,  Kecamatan  Labobo,
Kabupaten  Banggai  Laut,  pada  tahun  2021 karena di Desa tersebut terdapat kecenderungan  adanya  proses Collaborative
Governance dalam pengelolaan Dana Desa Metode kualitatif menjadi pilihan untuk diimplementasikan  dalam  riset  ini  sebab berdasarkan  pengamatan  penulis  adanya fenomena ganda dalam pengelolaan dana Desa yang  bersifat  subjektif  dan  sangat  personal, sehingga  dalam  konteks  ini  peneliti  dapat mengembangkan teori Collaborative
Governance khususnya  pada  pengelolaan Dana Desa.
Metode  ini  merupakan  metode  yang berdasar pada pada filsafat positivism dengan kondisi  objek  alamiah,  peneliti  merupakan instrument kunci. Teknik validasi data dengan triangulasi,  didukung  analisis  data  bersifat induktif sehingga menghasilkan hasil penelitian  yang  lebih  menekankan  makna generalisasi (Sugiyono, 2010).
Informan penelitian berjumlah 25 orang yang  terdiri  dari  perangkat  Desa,  Polri, Bumdes,  Tokoh  Masyarakat  dan  Tokoh Pemuda, kemudian dianalisis dengan tahapan data  reduction , data  display ,  dan conclusion
drawing/verification (Miles  &  Huberman, 1992) .

## HASIL PENELITIAN
Setiap  Desa menerima  dana Desa  tidak sama  setiap  tahunnya.  Pengalokasiannya berdasarkan kemampuan
Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) dalam  mengalokasikan  APBDes  sehingga dana  Desa  juga  tergantung  pada  kemampuan APBDes.
Pasal 72 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 d ijelaskan  bahwa  untuk  mengefektifkan program  yang  berbasis  Desa  secara  adil  dan merata, maka seluruh anggarannya bersumber dari belanja pusat. Besaran angarannya secara bertahap adalah 10% yang ditentukan melalui dana  transfer  daerah (on  top) .  Besaran  dana
Desa tergantung jumlah Desa yang pengalokasiannya  berdasarkan  luas  wilayah, jumlah penduduk dan angka kemiskinan, serta tingkat kesulitan geografis.
Pengelolaan  dana  Desa  Lipulalongo melalui  mekanisme  yang  dimulai  dari pembentukan  Tim  Penyusun  Rencana  Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Pemerintah Desa.  Tim  ini  terdiri  dari  masyarakat  umum, yaitu  Kkepala  Desa, Perangkat  Desa, Tokoh- Tokoh  dan  Lembaga  yang  ada  di  Desa  serta BPD.  Tujuan  pembentukan  tim  ini  agar rencana  pembangunan  Desa  dapat  diarahkan pada  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat Desa.
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
Temuan  selama  kurang  lebih  3  bulan
dilapangan menunjukan bahwa pada
prinsipnya  proses Collaborative Governance pengelolaan  dana  Desa  telah  dilaksanakan yang berfokus pada : Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitmen to Proces , Share Understanding, Intermediate Outcome.

## Face to Face Dialogue
Pengelolaan  dana  Desa  dilakukan dengan Face  to  Face  Dialoque terjalin interaksi  pada  semua  musyawarah.  Setiap aktor menyampaikan pandangan dan pendapat yang  dianggap  baik  serta  dapat  menawarkan keuntungan  pada  semua  pihak.  Namun  hal yang  tidak  dapat  dibantah  dan  dihindari senantiasa  adanya  perbedaan  pandangan  dan pendapat  dalam  musyawarah.  Namun,  yang disadari  bersama  bahwa  perbedaan  cara pandang merupakan hal wajar dalam kegiatan diskusi  untuk  menghasilkan  kesepakatan bersama.
Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada salah seorang Kepala Dusun AH bahwa:
“....  Pada  pelaksanaan  Musdus,  kami mengumpulkan  masyarakat  ditingkat dusun,  untuk  datang  bersama-sama  ke rumah Kepala Dusun guna memberikan saran  dan  masukan  yang  mewakili kepentingan  dusun  untuk  kemudian ditampung  dan  di  diskusikan  di musyawarah Desa. Saya sebagai Kepala Dusun  mendatangi  setiap  rumah  dan tokoh yang dianggap memiliki pengaruh yang dapat mewakili aspirasi masyarakat  dusun  untuk  kemudian
bersama-sama  kita  berdiskusi  dan berdialog…” (wawancara 31 Juli 2020) Wawancara tersebut menunjukkan bahwa  sejak  perencanaan  program  telah dilakukan Face to Face Dialoque (dialog tatap muka),  antara  lain  pada  musyawarah  dusun kemudian  dilanjutkan  ke  tahap  musyawarah Desa sampai pada Musrenbang.
Reduksi  hasil  wawancara  dari  unsur Kepolisian  ditemukan  bahwa  negosiasi  yang dilakukan bertujuan lebih kepada memberikan kesadaran  kepada  masyarakat  untuk  terlibat dalam menjaga ketertibah dan serta mengawal dan  mengawasi  pengelolaan  dana  Desa. Kepolisian  dilibatkan  dalam  setiap  kegiatan, jadi  Kepolisian  memberikan  saran  dan membantu  dalam proses negosiasi  selama  itu diperlukan.
Sehingga  baik  musyawarah  dusun maupun  musyawarah  Desa  menjadi  wadah bagi masyarakat dalam memberikan saran dan menyampaikan apa yang masyarakat inginkan. Negosiasi akan  berjalan  dengan  baik jika hal yang  diinginkan  dikomunikasikan  dengan baik, benar dan jujur.
Musyawarah  turut  hadir  para  tokoh masyarakat  untuk  berdiskusi  dan  melakukan negosiasi  terkait  pengelolaan  dana  Desa. Dialog  tatap  muka  antara  masyarakat  dan Pemerintah Desa bukan hanya dilakukan saat musyawarah  Desa  saja  tetapi  pada  saat-saat tertentu  juga  misalnya  pada  kegiatan  rembuk
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
warga  yang  terlaksana  secara  insidentil  dan terencana.
Adapun  tahapan  perencanaan  di  Desa Lipulalongo  berdasarkan  hasil  wawancara yang  dilakukan  pada  kaur  perencanaan,  ibu Yasni H. Rahim, S.Sos
“….Pertama-tama  kami  melakukan musdus ditingkat dusun dengan melibatkan BPD, perangkat Desa, tokoh masyarakat  dan  pihak  kepolisian. Musdus  ini  selain  bertujuan  untuk sosialisasi  keuangan  yang  diterima Desa,  juga  menampung  saran  dan masukan  dari  masyarakat  dengan melihat permasalahan di setiap dusun” (Wawancara 25 Juli 2020).
Kemudian informan lain AH
menambahkan :
“…Musdus  itu  dilaksanakan  setiap tahunnya.  Jadi  di  Musdus  ini  kami melakukan  diskusi  dengan  beberapa pihak  yang  terlibat,  masyarakat menyampaikan  apa  yang  mereka harapkan  untuk  pembangunan  ke depan”. (wawancara 31 Juli 2020)
Dapat  disimpulkan  bahwa  Musdus dilakukan dengan tujuan untuk sosialisasi oleh Pemerintah  Desa  Lipulalongo  adalah  untuk melakukan  sosialisasi  tentang  penerimaan keuangan Desa dan menerima masukan, saran serta  ide  dari  seluruh  elemen  masyarakat ditingkat  dusun  untuk  rencana  pembangunan ke depan.
Tahapan selanjutnya pada tahap perencanaan  adalah  musyawarah  Desa. Musyawarah  ini  turut  hadir  BPD,  perangkat Desa, Kepolisian, dan Tokoh-Tokoh
masyarakat,  seperti  pada  Musdus,  hanya ditingkat  Musdes  ini  dihadiri  oleh  seluruh elemen yang ada di Desa.
Hal-hal  yang  diulas  dalam  Musdes  ini merupakan  rencana  strategis  sebab  akan membahas tentang informasi laporan dari hasil analisis  berdasar  pada  arah  kebijakan pembangunan  Desa  sesuai  dengan  kondisi yang  terdapat  pada  masing-masing  dusun, konsep  prioritas  kegiatan  pada  empat  aspek yakni pembangunan infrastruktur, pengelolaan sektor  pariwisata,  pengelolaan  Bumdes  serta pemberdayaan masyarakat. Pembahasan dilaksanakan dengan mengkaji dan memperhatikan kembali RPJMDesa yang lalu, kemudian  dipakai  sebagai  referensi  untuk penyusunan RKPDesa. Pembahasan menghasilkan  draft  yang  akan  digunakan dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbang).
Musyawarah  rencana  pembangunan Desa  (Musrenbangdes)  merupakan  forum tertinggi yang ada di Desa yang dilaksanakan untuk  mengkaji,  membahas  dan  menyepakati usulan  RKPDesa.  KPDesa  merupakan  dasar dalam  penyusunan  Anggaran  dan  Belanja Pemerintah  Desa  (APBDesa).  Langkah- langkah perencanaan yang dilaksanakan Desa Lipulalongo  berdasarkan  pada  Permendagri Nomor  114  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pembangunan Desa.
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23

## Trust Building
Seluruh  penyelenggaraan  dana  Desa dilaksanakan  dengan  cara  terbuka  dan transparan  merupakan  salah  satu  cara  yang dilakukan  dalam  membangun  kepercayaan masyarakat  terhadap  Pemerintah  Desa  atas pengelolaan dana Desa Lipulalongo.
Selain  itu  apabila  terjadi  konflik,
masyarakat mempercayakan kepada pemimpinnya untuk menengahi serta
menyelesaikan    konflik  tersebut.  Hal  ini terungkap dalam wawancara dengan Sekretaris BPD Lipulalongo yang mengatakan bahwa :
“…Kami  melihat  masyarakat  Desa Lipulalongo  adalah  masyarakat  yang sadar  hukum  dan  percaya  kepada pemerintahnya.  Hal  tersebut  terlihat ketika ada konflik di masyarakat, maka konflik  tersebut  diselesaikan  ditingkat dusun  terlebih  dahulu,  apabila  belum ada  titik  terang  di  dusun,  maka  akan dibawa ke Desa. Sejauh ini konflik yang terjadi di dalam masyarakat masih bisa di  selesaikan  ditingkat  Desa,  tidak sampai ke pihak kepolisian.” (wawancara 2 Agustus 2020).
Wawancara tersebut menunjukkan bahwa untuk membangun kepercayaan dengan aktor lain dalam  kolaborasi, dimulai  dari diri sendiri.  Apabila  diri  sendiri  mampu  untuk menjaga  komitmen  atau  apa  yang  dikatakan sesuai  dengan  yang  dilakukan,  maka kepercayaan  itu  akan  tumbuh  dengan sendirinya.

## Commitment to Proces
Desa Lipulalongo dalam mengelola dana Desa, komitmen dibangun dengan melibatkan semua Stakeholder terkait  dalam  setiap pengambilan  keputusan  dalam  musyawarah. Komitmen  yang  dibangun  adalah  bagaimana mengelola  dana  Desa  dengan  akuntabel, transparan, disiplin dan tertib anggaran. Selain itu,  program  yang  akan  dilaksanakan  harus sesuai kebutuhan semua orang.
Hasil  wawancara  dengan  seorang informan HL :
“…Komitmen yang kami bangun dengan pihak  Pemerintah  Desa  Lipulalongo tertera dalam kontrak kerja sama kami, dimana kami bertanggung jawab dalam pembuatan
Desain dan draft pembangunan infrastruktur Desa
Lipulalongo.  Dalam  kontrak  tersebut jelas  disebutkan  hal-hal  apa  yang menjadi hak dan tanggung jawab kami, begitu  pula  sebaliknya.  Kami  akan bekerja  sesuai  dengan  apa  yang tercantum dalam perjanjian tersebut dan tidak  akan  ingkar  karena  akan  ada sangsi  hukum  yang  kami  terima  jika kami  melanggar  atau  ingkar  terhadap perjanjian  tersebut” (wawancara  2 agustus 2021).
Menurut  wawancara  yang  dilakukan salah  satu  informan  terungkap  bahwa komitmen  yang  dibangun  oleh  Pemerintah Desa  Lipulalongo  dengan  konsultan  tertera dalam  kontrak  kerja  sama.  Artinya  bahwa adanya  kontrak  tersebut  secara  langsung mengikat  tentang  apa  yang  harus  dilakukan termasuk  sangsi  yang  akan  didapatkan  jika ingkar.  Komitmen  bertujuan  untuk  mem-
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
berikan jaminan agar apa yang telah disepakati dimasa  yang  akan  datang  tidak  lagi  berubah dan  tetap  menyesuaikan  isi  komitmen  yang sudah terjalin.
Kemudian reduksi hasil wawancara yang dilakukan pada Pemerintah Desa menunjukan berkomitmen  untuk  mengelola  dana  Desa secara transparan dan akuntabel, partisipastif, tertib,  disiplin  anggaran  serta  membuat program yang bermanfaat untuk banyak orang, serta  melibatkan  semua Stakeholder terkait dalam  setiap  pengambilan  keputusan  dan musyawarah.
Begitu juga dengan pandangan masyarakat mengungkapkan komitmen adalah hal yang sangat penting dalam suatu kolaborasi baik  buruknya  hasil  yang  dicapai  tergantung pada  komitmen  yang  dibangun  bersama, disepakati bersama harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Kepolisian  pada  prinsipnya  melaksa- nakan apa menjadi komitmen dengan sebaik- baiknya  dan  penuh  rasa  tanggung  jawab. Sehingga  baik  dari  pemerintah,  masyarakat dan  Kepolisian  memiliki  komitmen  masing- masing  yang  tertera  dalam  perjanjian  kerja sama.

## Shared Understanding
Hal  yang  mesti  senantiasa  diperhatikan saat  melakukan  kolaborasi  adalah  mengenai pemahaman tentang visi, misi dan permasalahan.  Para  aktor  kolaborasi  wajib mempunyai  kesamaan  visi  dan  misi.  Visi
Pemerintah Desa Lipulalongo adalah
“Berkembang  bersama  masyarakat,  dengan penataan administrasi keuangan yang transparan  dan  akuntabel  untuk  mewujudkan Desa Lipulalongo yang maju dan berkarakter”. Kalimat  berkembang  bersama  masyarakat, dapat  diartikan  bahwa  Pemerintah  Desa Lipulalongo  memang  ingin  bertumbuh bersama  masyarakat,  kemajuan  Desa  adalah kemajuan dari masyarakat.
Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa;
“…Visi dan misi sebenarnya telah kami sampaikan  pada  pertemuan  perdana dengan  masyarakat  pasca  pelantikan dengan  memperhatikan  permasalahan- permasalahan yang  ada di Desa. Kami juga melakukan diskusi dan mendengarkan saran dari peserta rapat. Untuk  dana  Desa,  kami  melakukan musyawarah  baik  ditingkat  dusun maupun ditingkat Desa untuk menjaring saran  dan masukan  dari  masyarakat, sehingga  kemudian  kami  memfokuskan pengelolaan  dana  Desa  pada  empat program, yaitu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat,
pengelolaan sektor pariwisata  dan  pengelolaan  Bumdes” (wawancara 29 juli 2021).
Seperti yang dikatakan pada wawancara di  atas,  musyawarah  dilakukan  dengan melakukan diskusi dan mendengarkan keluhan masyarakat  serta  permasalahan  lainnya  yang ada di Desa,
Kemudian pada reduksi data ditemukan bahwa  dalam  musyawarah  dilakukan  diskusi dan  mendengarkan  saran  dan  masukan  dari
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
peserta rapat terkait permasalahan yang ada di Desa.  Musyawarah  dilakukan  dengan  tiga tingkatan,  yaitu  mulai  dari  musyawarah Dusun,  musyawarah  Desa  dan  Musrenbang. Harapan  kami  visi  dan  misi  tersebut  dapat diwujudkan,  bukan  hanya  sekedar  merangkai kalimat yang indah tetapi lebih ke prakteknya di lapangan.

## Intermediate Outcomes
Intermediate outcome atau hasil sementara  merupakan  output  dari  kegiatan usaha yang dapat diidentifikasikan dan diukur dalam  waktu  yang  singkat,  serta  merupakan bagian dari indikator hasil jangka panjang.
Saat pengelolaan dana
Desa
Lipulalongo,  apa  yang  diharapkan  untuk jangka waktu tertentu, dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)  dalam  Peraturan  Desa  Lipulalongo Nomor  19  Tahun  2018  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDesa).
Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan NHL terungkap bahwa;
“…Berbicara  hasil  sementara  yang dicapai selama pengelolaan dana Desa di  Tahun  2018  adalah  pembangunan infrastruktur, pengelolaan Pantai Wisata Binotik dan  Bungin Sodo, Bukit Wisata  Mantanggalan  dan  Bumdes. Meskipun  belum  semua  rencana terlaksana,  tapi  minimal  sudah  ada. Memang  dana  yang  kami  terima terbatas, jadi harus dibagi-bagi berdasarkan pos-pos anggarannya agar semua  bisa  dapat.  Di  tahun  ini  kami masih  akan  melanjutkan  beberapa
perencanaan  yang  belum  selesai” (wawancara 29 juli 2021).
Wawancara tersebut menunjukkan bahwa  pada  tahun  2018  telah  dilakukan beberapa  kegiatan  yang  dananya  bersumber dari  dana  Desa.  Dilihat  dari  empat  agenda prioritas  Pemerintah  Desa  Lipulalongo  yaitu pengelolaan pariwisata, pembangunan infrastruktur,  pengelolaan  Bumdes  dan pemberdayaan  masyarakat,  ada  tiga  program yang telah menunjukkan hasil maksimal yaitu pengelolaan  sektor  pariwisata,  pembangunan infrastruktur  dan  pengelolaan  Bumdes, sedangkan  pemberdayaan  masyarakat  belum menunjukkan hasil karena belum ada program khusus terkait pemberdayaan masyarakat,
Berdasarkan hasil reduksi data menunjukan  bahwa  Dana  Desa  digunakan untuk membiayai beberapa program prioritas. Program  yang  dilaksanakan  telah  melalui proses  perencanaan  yang  panjang  mulai  dari musdus kemudian ke Musdes dan Musrenbang.
Hasil  yang  tercapai  selama  tahun  2018 bisa  dilihat  dari  pembangunan  infrastruktur, pengelolaan sektor pariwisata dan pengelolaan Bumdes.
Keberhasilan  yang  diperoleh  tidak terlepas  dari  perencanaan,  oleh  karena  itu semua  hal  yang  dilakukan  harus  dimulai dengan  perencanaan  yang  baik.  Hasil  yang dicapai  di  bidang  pembangunan  infrastruktur dan  sektor  pariwisata  diharapkan  dapat
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
memberikan  manfaat  bagi  seluruh  elemen masyarakat Desa Lipulalongo.

## PEMBAHASAN
Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang pengelolaan keuangan Desa mengatur pola  pengelolaan  dana  Desa.  Peraturan tersebut  dijelaskan  bahwa  dalam  pemerintah harus  berkolaborasi  dengan  pihak  terkait dalam  pengelolaan  dana  Desa  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan  penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk  desentralisasi  keuangan  yaitu  untuk pengelolaan  dana  Desa  yang  efektivitasnya dilihat  tergantung  pada  saat  terjadinya deliberasi penentuan prioritas untuk
penggunaan  pada  anggaran.  Desentralisasi fiskal melalui implementasi dana Desa  untuk meningkatkan  pertumbuhan  dan  pemerataan pembangunan (Widodo, 2017)
Face to Face Dialoque
Di Desa Lipulalongo, terkait bernegosiasi dalam mencapai suatu kesepakatan  dan  perjanjian  tampak  dalam praktek  pengelolaan  dana  Desa.  Pengelolaan dana  Desa  melibatkan  berbagai  pihak,  mulai dari Pemerintah Desa, masyarakat, swasta dan pihak kepolisian, sebelum pertemuan dilaksanakan dalam Musdus maupun Musdes, terlebih  dahulu  Kepala  Desa  melakukan kunjungan  langsung  dan  mengundang  para tokoh-tokoh  masyarakat,  tokoh  agama  dan
lain-lain  bersama  pihak-pihak  yang  dianggap cakap  dalam  menyumbangkan  ide  serta arahan,  masukan  dan  saran  melalui  dialog tatap muka untuk kesejahteraan Desa.
Tata  komunikasi  yang  baik  menjadi modal  dalam  siklus  proses  kolaborasi,  sebab komunikasi  yang  baik  dalam  bernegosiasi dapat  dengan  mudah  mencapai  persetujuan bersama.  Pola  komunikasi  negosiasi  yang terbentuk antar aktor kolaborasi yaitu dengan interaksi  secara  tatap  muka  ( Face  to  Face Dialoque ), sehingga lahir penyatuan visi untuk mendapatkan  informasi. Face  to  Face Dialoque adalah  media  untuk  membentuk kepercayaan  dan  komitmen  saat  proses kolaborasi,  pemahaman  bersama  antar  aktor yang  mengedepankan  dialog  dalam  setiap proses  yang  terbangun  semenjak  identifikasi masalah hingga pada determinasi kesepakatan bersama (La Ode Syaiful Islamy, 2018),
Proses kolaboratif menghasilkan beberapa  hasil  relasional  yang  positif'  dan koordinasi  formal  dan  informal  seputar kemitraan disebut relevan, tetapi inklusi masih menurun  seiring  waktu.  Penurunan  ini disebabkan  oleh  ketidakseimbangan  dalam keterwakilan  dan  pergantian  yang  tinggi diantara  pejabat  publik  yang  berpartisipasi (Ansell et al., 2020).
Terdapat 4 prinsip yang harus dijadikan pegangan dalam pembangunan pemberdayaan hendaknya  dijalankan  secara  terarah  dan ditujukan  secara  langsung  kepada  yang
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
memerlukan,  program  sengaja  dirancang untuk  memecahkan  masalah,  sesuai  dengan kebutuhannya.  Aktor  utama  penyusunan pelaksanaan program/proyek adalah masyarakat sendiri dan penggunaan pendekatan kelompok, karena secara individual, masyarakat miskin sulit memecahkan masalah-masalah yang
dihadapinya (Soleh, 2014) .
Kemudian  Taufiq  et  al.,  (2020) menambahkan perencanaan   program   dana Desa   melibatkan banyak aktor yang   berasal dari  berbagai  kalangan dan didukung  dengan banyak  kepentingan  dari    masing-masing pihak.    Sebut  saja  masyarakat  (berperan sebagai costumer ),  berada  dalam  wadah kolaborasi  dengan  mengusung  kepentingan pembangunan yang mengarah pada kecenderungan  berharap  agar mengarah  pada kepentingan individu atau  kelompoknya.  Di sisi      lain      ada      pemerintah      Desa,  yang berperan  sebagai  wakil  dari  Kecamatan Kabupaten sekaligus  pendamping Lokal  Desa (sebagai  aktor  perencana)    yang  memiliki kepentingan agar hasil kerjasama  harus sesuai dengan pedoman yang  telah  ditetapkan.
Face to Face Dialoque dalam kolaborasi pengelolaan dana Desa terus dilakukan. Bukan hanya pada saat musyawarah saja, tetapi pada waktu-waktu tertentu. Dialog dengan
masyarakat terkadang dilakukan oleh pemerintah  di  bukit  Mantanggalan  yang disebut  “Seba”  yaitu  tradisi  yang  dilakukan
setiap bulan oleh Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat  guna  membahas  berbagai  hal terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di desa.
Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang diamanatkan  Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2014  dimana  Desa  bukan  lagi dipandang  sebagai  objek  pembangunan, namun  dilihat  sebagai  ujung  tombak  dan subyek dalam pembangunan untuk ksejahteraan rakyat.. Desa mendapat
kewenangan  untuk  mengurus  serta  mengatur apa  yang  menjadi  urusan  pemerintahan  dan kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan  inisiatif  masyarakati tu sendiri, hak  asal  usul,  adat  istiadat,  dan  nilai  sosial budaya masyarakat Desa.
Semua  aktor  kolaborasi  menyampaikan pandangan  serta  pendapat  yang  dipandang baik  untuk  bisa  menawarkan  gambaran keuntungan  bagi  semua  pihak.  Namun  tidak dapat  bantah  bahwa  dalam  berdialog  sering terjadi  perbedaan  opini,  pendapat  serta pandangan yang didasarkan oleh pemahaman antara aktor. Perbedaan  pandangan  dan  opini tersebut merupakan hal wajar dan alami dalam kegiatan musyawarah. Hasil dari musyawarah yang  telah  disetujui  tersebut  selanjutnya ditetapkan secara bersama-sama.
Praktek Face  to  Face  Dialogue dilakukan  juga  pada  tahapan  perencanaan, yaitu kegiatan untuk memperkirakan pendapatan  dan  belanja  Desa,  dalam  hal  ini
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
proses penyusunan APBDesa dengan memperhatikan fungsi, ketentuan, struktur dan mekanismenya.  Pengalokasian  dana  Desa  di Desa  Lipulalongo  berfokus  pada  empat program prioritas Pemerintah Desa
Lipulalongo, yaitu pembangunan infrastruktur, pengelolaan  sektor  pariwisata,  pengelolaan Bumdes dan pemberdayaan masyarakat.
Face  to  Face  Dialogue dilaksanakan untuk dapat saling mendengar saran, kritk dan masukan  yang  bersifat  pengembangan pengetahuan dan sumber daya untuk kemajuan Desa,  sehingga  dapat  mencegah  terjadinya konflik antar aktor.
Konflik  dalam  musyawarah  merupakan hal  yang  wajar  terjadi  sebab  ada  upaya penyatuan  pemahaman  dan  misi  secara bersama  yang  dapat  mendukung  proses pengambilan  keputusan.  Dari  perbedaan pandangan  tersebut  dapat  lahir  berbagai macam  saran  dan  ide  yang  dapat  dijadikan alternatif dalam pemecahan masalah.
Hal ini sejalan dengan pandangan Ansell et  al.,  (2020)  bahwa  dalam  bermusywarah mungkin  kita  akan  menghadapi  banyak perbedaan  tetapi  umumnya  mencakup  dialog konstruktif,  ada  upaya  untuk  menyelaraskan perspektif  dan  kepentingan  para  aktor,  serta memfasilitasi  pemecahan  masalah  bersama. Collaborative Governance sering kali dibentuk  guna  tercapainya  tujuan  kebijakan yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Tingkat inklusivitas dan jangkauan aktor yang terlibat
dalam pendekatan penyampaian gabungan ini cenderung mencerminkan Desain dan persyaratan  yang  berkembang  dari  kebijakan dan proyek yang akan dilaksanakan (Huxham et al., 2000).

## Trust Building
Membangun  kepercayaan  merupakan Inti  dalam  kolaborasi  pengelolaan dana Desa Lipulalongo,  kepercayaan  terbangun  dengan melihat  apa  yang  diucapkan  sejalan  dengan apa  yang  dilakukan.  Sehingga  masyarakat dapat  memahami  program  apa  yang  akan direncanakan bersama.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang diungkap  oleh  Ran  &  Qi,  (2019)  bahwa Kepercayaan merupakan basis pengaruh yang terdiri  dari  ikatan  emosional,  perhatian  dan kepedulian  yang  tulus  diinvestasikan  untuk kesejahteraan bersama. Kepercayaan berbasis kognisi berdasarkan pada rasionalitas ekonomi untuk  menghasilkan  alasan  rasional  untuk membangun kepercayaan.
Dalam  membangun  kepercayaan  antar aktor  kolaborasi  Pemerintah  Desa  dalam pengelolaan  anggaran  mengedepankan  asas transparansi, dimana seluruh kegiatan terselenggara  secara  bertanggung  jawab  dan transparan. Sehingga kepercayaan masyarakat dapat  tumbuh  dengan  sendirinya  mulai  dari pengelolaan Bumdes, pembangunan pasar dan pengelolaan pariwisata.
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
Kepercayaan merupakan kunci
relasional  dalam  kolaborasi  (Agranoff,  2007; Beierle  &  Konisky,  2000;  Imperial,  2005; Provan  &  Kenis,  2008),  yang  dapat diwujudkan  dalam  perilaku  interpersonal, keyakinan  pada  kompetensi  para  aktor,  dan harapan  bersama  di  antara  niat  baik  para pemangku kepentingan (Bryson et al., 2006). Membangun kepercayaan sering kali
merupakan  langkah  pertama  yang  penting dalam fondasi tahapan kolaborasi (Murdock et al.,  2005) . Kepercayaan  yang  dirasakan diantara peserta dapat mempengaruhi
komitmen  mereka  untuk  proses  kolaboratif, yang  pada  gilirannya,  memiliki  implikasi untuk  produksi  keluaran  dan  hasil  (Chris Ansell & Gash, 2008) .
Pengelolaan  dana  Desa  tetap  berjalan dengan  baik  saat  ini  karena  adanya kepercayaan  dari  aktor  kolaborasi  untuk melaksanakan  setiap  program  yang  telah direncanakan. Setiap kegiatan yang dilakukan selalu  didiskusikan  sehingga  tidak  terjadi kesalahpahaman  dan  salah  tafsir  antar  aktor kolaborasi.
Kepercayaan  tidak  terbangun  secara alami tetapi dilihat dari lima aspek yang telah disebutkan  tadi  yaitu  integritas,  kompetensi, konsistensi,  kesetiaan  dan  keterbukaan.  Oleh karena  itu,  peran  kepemimpinan  menjadi sangat penting dalam membangun kepercayaan  dalam  kolaborasi  penggunaan dana Desa di desa Lipulalongo.
Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat Desa, terutama untuk peningkatan kualitas  hidup,  penanggulangan  kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, bahwa Desa merupakan  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembengunan,  dan  kepentingan  masyarakat setempat .
Commitment to Proces
Secara  spesifik  penggunaan  dana  Desa diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Nomor  16 Tahun  2018  tentang  Prioritas  Penggunaan Dana Desa. Prioritas belanja Dana Desa adalah guna  membiayai  pelaksanaan  program  dan kegiatan pada bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan  masyarakat  Desa,  kemudian untuk  membiayai  pelaksanaan  program  yang sifatnya  lintas  bidang,  prioritas  penggunaan dana  Desa  wajib  dipublikasikan  oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat. Publikasi  tersebut  harus  ditempatkan  pada ruang publik yang  mudah dilihat dan diakses masyarakat secara luas.
Faktor penting dalam kolaborasi adalah komitmen dari para stakeholder yang terlibat untuk  mendukung  keberhasilan  proses kolaborasi,  walaupun  dalam  melaksanakan
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
komitmen  ini  senantiasa  diwarnai  dengan konflik dan dilema. Stakeholder yang terlibat mesti  mematuhi  dan  melaksanakan  seluruh hasil  musyawarah  sebagai  bentuk  komitmen walaupun keputusan tersebut harus melibatkan
stakeholder yang  berbeda  pemahaman  dan
pandangan.
Komitmen memerlukan
kepercayaan  agar  tanggung  jawab  masing- masing  stakeholder  dapat  dijalankan  dengan baik (La Ode Syaiful Islamy, 2018).
Pengelolaan  dana  Desa  Lipulalongo, komitmen dibangun dengan melibatkan semua stakeholder  terkait dalam setiap  pengambilan keputusan  dalam  musyawarah.  Komitmen yang  dibangun  adalah  bagaimana  mengelola dana Desa dengan transparan, akuntabel, tertib dan  disiplin  anggaran.  Selain  itu,  program yang  akan  dilaksanakan  harus  sesuai  dengan kebutuhan semua orang.
Komitmen  antara  Pemerintah  Desa dengan  masyarakat  dilihat  pada  hasil keputusan  musayawarah,  dimana  pemerintah berkomitmen  untuk  melaksanakan  apa  yang telah menjadi keputusan bersama. Masyarakat juga  melakukan  apa  yang  telah  diputuskan. Program  pembangunan  infrastruktur,  hasil musyawarah  adalah  bahwa  pembangunan infrastruktur pasar, tangga bukit Mantanggalan dan lain-lain akan dikerjakan oleh masyarakat Desa  Lipulalongo.  Banyaknya  masyarakat yang ingin bekerja, maka dilakukan pergantian pekerja setiap tiga hari, tujuannya agar semua
masyarakat  yang  ingin  ikut  bekerja  bisa bekerja.
Hasil  keputusan  tersebut  kemudian dilaksanakan. Sehingga, masyarakat tidak bisa meminta pergantian pekerja sebelum tiga hari kerja meskipun mereka sangat membutuhkan. Pemerintah  juga  tidak  bisa  melakukan pergantian  karena  sebelumnya  mereka  telah sama-sama  berkomitmen  untuk  melakukan pergantian pekerja selama tiga hari.
Oleh  karena  itu,  cara  membangun komitmen  antar  aktor  kolaborasi  adalah dengan menerima dan melaksanakan apa yang telah  menjadi  hasil  musyawarah  dengan sebaik-baiknya. Di musyawarah, setiap orang berhak  untuk  memberikan  pendapat  dan mengatakan keberatan apabila ada yang tidak disetujui,  agar  dapat  dicari  alternatif  terbaik apabila  ada  permasalahan,  sehingga  ketika keputusan sudah dibuat, maka itu adalah yang terbaik  dan  harus  dilaksanakan.  Sejauh  ini, belum ada masyarakat yang melakukan protes terhadap  kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah, perbedaan pendapat di musyawarah itu biasa terjadi, tapi ketika sudah ada keputusan, maka semua menerimanya.
Komitmen  dari  dana  Desa  adalah menghasilkan  penggunaan  anggaran  Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Inilah yang sebenarnya menjadi  acuan  dari  Pemerintah  Desa  dalam mengelola dana Desa di Desa Lipulalongo.
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23

## Shared Understanding
Setiap  organisasi  atau  kelompok masyarakat  yang  memiliki  kepentingan  yang sama  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  pasti dilandasi adanya visi dan misi yang jelas dan menantang  di  masa  depan,  demikian  juga dalam  mengelola  suatu  urusan  yang melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan. Membangun  visi  dan  misi  secara  bersama- sama  dapat  menggerakkan  orang  sebagai pribadi atau bagian dari massa untuk mengenal dan  mengetahui  dirinya  sebagai  bagian  dari kelompok (La Ode Syaiful Islamy, 2017).
Berbagi pemahaman tentang permasalahan  yang  ada,  visi  dan  misi  antar peserta kolaborasi dapat menjadikan kegiatan kolaborasi  lebih  efektif.  Visi  berisi  tentang impian,  cita-cita  atau  nilai  inti  dari  suatu lembaga  organisasi,  sedangkan  misi  berisi tentang proses atau tahapan yang harus di lalui untuk  mencapai  visi.  Oleh  karena  itu,  dalam pembahasan  mengenai  hal  tersebut    terkait pengelolaan  dan  Desa  dilakukan  mulai  dari tahapan terkecil untuk mendapatkan informasi yang  akurat,  yaitu  dari  musyawarah  dusun, musyawarah Desa kemudian musrenbang.
Mengacu  pada  pendapat  Senge,  (2014) bahwa untuk dapat merumuskan visi bersama sebagai langkah awal Collaborative
Governance maka  dapat  dilakukan  dengan mengidentifikasi  visi  pribadi  masing-masing yang kemudian dirumuskan untuk menjadi visi
kelompok dan akhirnya menjadi visi bersama ketiga  pilar Governance .  Permasalahan  akan mudah  teratasi  jika  pemahaman  para  aktor kolaborasi dapat disatukan.
Kegiatan  musyawarah  yang  dilakukan memang  memperhatikan  permasalahan  yang ada  di  Desa  sehingga  apa  yang  menjadi program  prioritas  merupakan  solusi  dari permasalahan  yang  ada.  Setiap  peserta kolaborasi telah mengetahui apa yang menjadi visi dan misi. Hal tersebut sangat baik karena untuk  membangun  suatu  komitmen  bekerja sama  perlu  adanya  penyatuan  pemahaman bersama  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan dan apa  yang  menjadi  tujuan.  Hal  ini sejalan dengan  pemikiran  Wang  et  al.,  (2017)  yang menekankan bahwa organisasi harus melakukan Knowledge Sharing untuk menciptakan inovasi serta kreativitas. Berbagi pengetahuan dapat dilakukan melalui aktivitas pribadi  seperti  memberikan  ide,  pengalaman saran-saran,  keterampilan,  dan  informasi, kepada  anggota  tim  lain  dalam  suatu organisasi.
Masyarakat  sangat  mengharapkan  apa yang  tercantum  dalam  visi  dan  misi  tersebut dapat  diwujudkan.  Melihat  kegiatan-kegiatan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam pengelolaan  Dana  Desa,  menunjukkan  hasil yang  positif  bahwa  arah  kinerja  pemerintah adalah pada pencapaian visi dan misi tersebut.
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23

## Intermediate Outcomes
Sebuah  kerangka  kerja Intermediate outcome sangat  dibutuhkan untuk  merancang sebuah  kegiatan  dimana  para  aktor  akan berkolaborasi  dengan  bayangan  hasil  yang didukung secara teori serta dapat menunjukan lintasan keberhasilan menuju tujuan akhir dari sebuah persiapan (Brugger et al., 2018).
Kolaborasi  akan  terjalin  ketika  tujuan dan keuntungan dari kolaborasi bersifat nyata dan sangat memungkinan terjadi “ small wins ” dari jalinan kolaborasi (Ansell & Gash, 2008).
Small  wins merupakan  harapan  jangka pendek yang ingin digapai. Ini sangat penting dalam  sebuah  kolaborasi,  karena  akan memotivasi  para  aktor  kolaborasi  untuk berbuat dan berinovasi demi mencapai tujuan. Dalam  pengelolaan  dana  Desa  di  Desa Lipulalongo,  apa  yang  diharapkan  untuk jangka waktu tertentu, dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)  yang  dimuat  dalam  Peraturan  Desa Lipulalongo  Nomor  19  Tahun  2018  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa (RPJMDesa).
Realisasi dari apa yang telah direncanakan  tersebut  kemudian  dilihat  pada hasil  di  lapangan.  Dari  empat  program prioritas  Pemerintah  Desa  Lipulalongo  pada Tahun 2018, terlihat telah terealisasi meskipun belum  100%.  Di  bidang  pembangunan infrastruktur, terlihat dari pembangunan 50 %
Gedung  Pasar,  Jalan  Rabat,  Posyandu,  Balai Pertemuan dan lain-lain. Di bidang pengelolaan sektor pariwisata, diresmikannya Pantai Binotik dan Bungin Sodo sebagai pantai wisata  dan  sudah  mulai  dikenal  oleh wisatawan  lokal  dan  pembangunan  Bukit Wisata Mantanggalan.  Di bidang pengelolaan Bumdes, pengadaan tenda, kursi dan jaringan wifi Desa. Di bidang pemberdayaan, sejauh ini Pemerintah  Desa  belum  punya  program pemberdayaan yang khusus misalnya pengelompokkan nelayan, petani dan lain-lain yang  telah  dilakukan  di  Desa-Desa  lain. Program  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa Lipulalongo  lebih  kepada  mempekerjakan masyarakat  dalam  pengerjaan  pembangunan infrastruktur.  Semua program  tersebut terlaksana karena adanya kolaborasi antar para stakeholder.
Dilihat  dari  empat  program  yang menjadi prioritas Pemerintah Desa Lipulalongo yaitu pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pengelolaan Bumdes dan pengelolaan pariwisata,  ada tiga program  yang  telah  menunjukkan  hasil maksimal yaitu pengelolaan sektor pariwisata, pembangunan  infrastruktur  dan  pengelolaan
Bumdes,
sedangkan pemberdayaan masyarakat  belum  menunjukkan  hasil  karena belum ada program khusus terkait pemberdayaan masyarakat, padahal pemberdayaan masyarakat  sebenarnya adalah salah satu program prioritas penggunaan dana

## La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
Desa  sesuai  yang  tercantum  dalam  Peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana Desa. Oleh karena itu,  sebaiknya  ada  program  khusus  yang  di
buat oleh Pemerintah Desa terkait pemberdayaan  masyarakat  yang  memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Salah satu tujuan dari dana Desa adalah mewujudkan kemandirian masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Oleh karena itu, salah  satu cara untuk mewujudkan itu adalah dengan  program  pemberdayaan  masyarakat yang terarah dan memberikan manfaat jangka panjang  sehingga  dengan  adanya  dana  Desa dapat  memberikan  dampak  positif  terhadap peningkatan kemandirian masyarakat di Desa Lipulalongo.
Hasil  yang  dicapai  dalam  pengelolaan dana Desa adalah realisasi dari anggaran dana Desa yang diterima, oleh karena itu dibuatkan laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan  dana  Desa  secara  tertulis  yang disampaikan  oleh  Kepala  Desa  Lipulalongo kepada  Camat  Labobo  dan  Bupati  Banggai Laut  juga  kepada  masyarakat  sesuai  dengan aturan yang berlaku.
Menurut Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor  26  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Desa,  penatausahaan dilakukan  oleh  kepala  urusan  (Kaur) keuangan. Kaur keuangan wajib melaksanaan pencatatan pada setiap transaksi keuangan baik
itu penerimaan maupun pengeluran juga setiap akhir tahun harus melakukan tutup buku secara tertib.

## KESIMPULAN
Pemerintah Desa Lipulalongo
Kecamatan  Labobo  dalam  pengelolaan  dana Desa  berkolaborasi  dengan  kepolisian, masyarakat,  dan swasta.  keterbatasan sumber daya  dan  kemampuan  yang  dimiliki  menjadi alasan  untuk  berkolaborasi.  Musyawarah dilaksanakan  untuk  mengkaji  berbagai persoalan  yang  muncul  ditengah-tengah masyarakat  terkait  pengelolaan  dana  Desa mulai  dari  musyawarah  tingkat  dusun (Musdus) kemudian ditingkat Desa (Musdes). Face to Face Dialogue, Shared understanding dan Trust  Building terjadi bukan  hanya  pada saat  musyawarah  resmi  saja  (Musdus  dan Musdes),  tetapi  pada  waktu-waktu  tertentu. Dialog dengan masyarakat terkadang dilakukan di bukit Mantanggalan yang disebut “Seba” yang dianggap sakral oleh masyarakat yaitu tradisi yang dilakukan setiap bulan oleh Pemerintah  Desa,  tokoh  adat  dan  tokoh masyarakat  guna  membahas  berbagai  hal terkait  kemaslahatan  Desa.  Musyawarah melibatkan pihak-pihak yang dianggap mampu dan  layak  memberikan  pandangan  dan masukan  terkait  pengelolaan  keuangan  Desa seperti  tokoh  masyarakat,  tokoh  pemuda  dan lain  sebagainya.  Sehingga  terbangun  saling percaya  antara  aktor  kolaborasi.  Para  aktor
La Ode Syaiful Islamy dan Rininta Andriani / Jurnal Administrasi Negara V28-01 (2022) / 1-23
kolaborasi juga saling berbagi pemahaman dan pengetahuan  agar  apa  yang  menjadi  prioritas dalam penganggaran Desa dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen serta tanggung jawab yang kuat.
Dibutuhkan  sebuah  model  pembinaan dan  pelatihan  terhadap  aparat  Desa  juga seluruh elemen masyarakat tentang
pengelolaan  dana  Desa  sehingga  diharapkan bisa terbangun sebuah komitmen bersama dan saling memahami antar aktor kolaborasi.

## REFERENSI
Agranoff,  R.  (2007). Managing  within networks:  Adding  value  to  public organizations .  Georgetown  University Press.
Andriani, Rininta; La, Ode, Syaiful, I. (2020). Desain  Kelembagaan  dalam  Kolaborasi Pencegahan Kematian Ibu Saat Persalinan . 6 (2), 150–159. Andriani,  R.,  &  Hanafi,  E.  P.  (2020).  Model Collaborative Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. Kainawa: Jurnal
Pembangunan & Budaya , 2 (1).
Ansell,  Chris,  &  Gash,  A.  (2008).
Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration  Research  and  Theory , 18 (4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032 Ansell, Christopher, Doberstein, C., Henderson, H., Siddiki, S., & ‘t Hart, P. (2020).  Understanding  inclusion  in collaborative  governance:  a  mixed methods  approach. Policy  and  Society ,
39 (4), 570–591.
Beierle,  T.  C.,  &  Konisky,  D.  M.  (2000). Values, conflict, and trust in participatory environmental  planning. Journal  of Policy Analysis and Management , 19 (4),
587–602.
Bertaina, S., Boetsch, A., Kelly, E., Krane, E., Mitchell,  J.,  Spalding,  E.,  Stout,  M.,  & Vankat,  A.  (2006). Collaborative
Planning On State Trust Lands .
Brugger, J., Hawkes, K. L., Bowen, A. M., &
McClaran, M. P. (2018). Framework for a collaborative process to increase preparation  for  drought  on  US  public rangelands. Ecology and Society , 23 (4).
Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of Cross‐Sector collaborations: Propositions from the literature. Public Administration Review , 66 , 44–55.
Chasanah,  K.,  Rosyadi,  S.,  &  Kurniasih,  D.
(2017).  Implementasi  Kebijakan  Dana Desa. The  Indonesian  Journal  of  Public Administration (IJPA) , 3 (2), 12–32.
Febrian,  R.  A.  (2016).  Collaborative
Governance Dalam Pembangunan
Kawasan  Perdesaan  (Tinjauan  Konsep Dan  Regulasi). Wedana:  Jurnal  Kajian Pemerintahan,  Politik  Dan  Birokrasi ,
2 (2), 200–208.
Huxham, C., Vangen, S., Huxham, C., & Eden, C. (2000). The challenge of collaborative governance. Public  Management  an International  Journal  of  Research  and Theory , 2 (3), 337–358.
Imperial, M. T. (2005). Using collaboration as a governance strategy: Lessons from six watershed management programs.
Administration  &  Society , 37 (3),  281–
320.
Indrawati,  S.  M.  (2017).  Buku  pintar  dana desa;  Dana  desa  untuk  kesejahteraan rakyat. Jakarta:  Kementrian  Keuangan
Republik Indonesia .
La  Ode  Syaiful  Islamy,  H.  (2017). Model Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten
Buton . Universitas Hasanuddin.
La  Ode  Syaiful  Islamy,  H.  (2018).
Collaborative  Governance  Konsep  Dan Aplikasi . Deepublish.
Meutia, I., & Liliana, L. (2017). (RETRACTED) PENGELOLAAN KEUANGAN  DANA  DESA. Jurnal Akuntansi  Multiparadigma , 8 (2),  336– 352.
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  M.  (1992).
Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  tentang sumber-sumber baru. Universitas Indonesia. Jakarta .
Murdock,  B.  S.,  Wiessner,  C.,  &  Sexton,  K. (2005).  Stakeholder  participation  in voluntary  environmental  agreements: Analysis  of  10  Project  XL  case  studies. Science,  Technology,  &  Human  Values , 30 (2), 223–250.
Nurcholis,  H.  (2011). Pertumbuhan  & penyelenggaraan  pemerintahan  desa . Erlangga.
Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management,  and  effectiveness. Journal of  Public  Administration  Research  and Theory , 18 (2), 229–252.
Purwanti,  N.  D.  (2016).  Collaborative Governance  (Kebijakan  Publik  dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer). Yogyakarta:  Center  for Policy  & Management  Studies  FISIPOL
Universitas Gadjah Mada .
Ran, B., & Qi, H. (2019). The entangled twins:
Power  and  trust  in  collaborative governance. Administration  &  Society , 51 (4), 607–636.
Rasheli,  G.  A.  (2016).  Procurement  contract management  in  the  local  government authorities  (LGAs)  in  Tanzania:  A transaction  cost  approach. International Journal of Public Sector Management .
Senge,  P.  M.  (2014). The  fifth  discipline fieldbook:  Strategies  and  tools  for building  a  learning  organization .
Currency.
Siti,  K.,  &  Utia,  M.  (2017).  Analisis  sistem pengelolaan  dana  desa  berdasarkan regulasi  keuangan  desa. Masalah- Masalah Hukum , 46 (1), 20–29.
Soleh, A. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan  di  Indonesia. EKOMBIS REVIEW:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan
Bisnis , 2 (2).
Sugiyono,  S.  (2010). Metode  penelitian kuantitatif  dan  kualitatif  dan  R&D . Alfabeta Bandung.
Sururi,  A.  (2018).  Collaborative  Governance Sebagai  Inovasi  Kebijakan  Strategis (Studi  Revitalisasi  Kawasan  Wisata Cagar Budaya Banten Lama). Humanika ,
25 (1), 24–37.
Taufiq,  M.,  Suhirman,  S.,  &  Kombaitan,  B. (2020). Proses Transaktif, Interaksi Antar Aktor Agen Transfer dalam
Pembangunan Lokal. TATALOKA , 22 (3).
Triani,  N.  N.  A.,  &  Handayani,  S.  (2018). Praktik pengelolaan keuangan dana desa. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma , 9 (1),
136–155.
Wang,  J.,  Yang,  J.,  &  Xue,  Y.  (2017).
Subjective well-being, knowledge
sharing  and  individual  innovation behavior:  The  moderating  role  of absorptive  capacity. Leadership  & Organization Development Journal .
Wardiyanto,  B.,  Aminah, S.,  &  Martanto,  U. (2016). Percikan  pemikiran  tata  kelola
dan  pembangunan  desa .  Airlangga University Press.
Widodo, I. (2017). Dana Desa dan Demokrasi dalam  Perspektif  Desentralisasi  Fiskal. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political Science Review , 2 (1), 65–85.