## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  7  No.  1 – Januari  2023 E-ISSN  2580-9695
Since  September  2017
Analisis Side  Event  W20 Dalam  Mewujudkan  Kesetaraan Gender di Manokwari Papua Barat (Studi Kasus: Perempuan
Disabilitas dan Perempuan Pedesaan)
Anisya Dea Selly 1 * , Putri Hergianasari 2 , Novriest Umbu Walangara Nau 3 1*,2,3 Hubungan  International,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
Corresponding Author: Anisya Dea Selly anisyadeaselly@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to analyze and describe the Side Event W20 program in realizing gender equality in the West  Papua  region,  especially  Manokwari  city.  The  method  in  this  research  uses  descriptive  qualitative method. This research used data analysis with the theory of Liberal Feminism in International Relations. The results of the study state that through the Side Event W20 can be identified specific issues faced by women with disabilities and rural women. The Side Event W20 on gender equality issues in West Papua provides international recognition to these issues, encouraging women's participation to fight for gender equality and inclusive  development.  This  helped  raise  awareness  about  gender  issues  faced  by  West  Papuan  women, including  discrimination,  violence,  limited  access  to  education  and  health.  Based  on  this  research,  it  is concluded that the resulting recommendations can be the basis for the government and related institutions in developing policies that are more effective and responsive to the needs and rights of these women's groups.
Keywords: Side Event W20; Gender Equality; Women with Disabilities; Rural Women; West Papua.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan melakukan analisis dan mendeskripsikan tentang program Side Event W20 dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender  di  wilayah  Papua  Barat  khususnya  kota  Manokwari. Metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis  data  dengan  teori  Feminisme  Liberal  dalam  Hubungan  Internasional.  Hasil  penelitian menyatakan  bahwa  melalui Side  Event  W20 dapat  diidentifikasi  isu-isu  khusus  yang  dihadapi perempuan penyandang disabilitas dan perempuan pedesaan. Side Event W20 dalam isu kesetaraan gender di Papua Barat memberikan pengakuan internasional terhadap isu-isu tersebut, mendorong partisipasi  perempuan  untuk  memperjuangkan  kesetaraan  gender  dan  pembangunan  yang inklusif. Hal ini membantu mengangkat kepedulian dan kesadaran tentang masalah gender yang dihadapi oleh perempuan Papua Barat, termasuk diskriminasi, kekerasan, akses terbatas terhadap pendidikan  dan  kesehatan.  Berdasarkan  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa  rekomendasi  yang dihasilkan  dapat  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  dan  lembaga  terkait  dalam  mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak kelompok perempuan tersebut.
Kata Kunci: Side Event W20 ; Kesetaraan Gender; Perempuan Disabilitas; Perempuan Pedesaan; Papua Barat.

## A. PENDAHULUAN
Perbedaan  peran  dan  perilaku  yang  muncul  dan  berkembang  dalam masyarakat  disebut  sebagai  gender.  Melalui  proses  yang  berkaitan  dengan sosialisasi perempuan dan laki-laki, masyarakat membentuk peran dan perilaku tersebut.  Perbedaan  biologis  antara  laki-laki  dan  perempuan  sering  dianggap sebagai  prasyarat  perilaku  sosial,  yaitu  kemampuan  beradaptasi  lingkungan (PPPA 2019).
Gender menjadi persoalan umum yang kerap dijumpai di berbagai belahan dunia  karena  seringkali  belum  mencapai  tingkat  kesetaraan,  terutama  dalam kaitannya  dengan  pemberdayaan  perempuan.  Kesempatan  yang  sama  bagi perempuan  dan  laki-laki  untuk  menikmati  hak  asasi  mereka  dan  berpartisipasi dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara mereka disebut sebagai kesetaraan gender. Ketika perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dan adil terhadap keuntungan pembangunan dan tidak ada diskriminasi di antara mereka, maka kesetaraan gender telah tercapai (Rifqy et al. 2010).
Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi ketidaksetaraan gender  bagi  kaum  perempuan.  Terdapat  beberapa  problematik  dalam peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  bagi  kaum  perempuan  di pendidikan  formal  agar  dapat  bersaing  dengan  kaum  laki-laki,  timpangnya implementasi kesetaraan gender di Indonesia tidak terkecuali di Provinsi Papua Barat  yang  wilayah  pemerintahannya  sebagian  besar  terdiri dari  daerah-daerah terpencil  dengan  keterbatasan  akses  transportasi  dan  informasi  karena  kondisi geografis Papua Barat. Dari perspektif relasi gender di Papua Barat, situasi sosial perempuan  Papua  masih  perlu  didiskusikan.  Tinjauan  tentang  konteks  budaya dan  sosial  seputar  perempuan  dengan  demikian  memahami  dan  memperjelas konteks  dinamis  dari  gerakan  perempuan  dan  perjuangan  gender  yang  sedang berlangsung (Pugu, Lumentut, and Pelamonia 2022).
Dalam hal ini, Indonesia secara resmi memegang Presidensi G20 ( Group of Twenty )  pada  tahun  2022  selama  setahun  penuh.  Salah  satu  program  dalam Presidensi  Indonesia  di  G20  yakni  W20  ( Women  20 ). Presidensi  W20  Indonesia merupakan  platform  yang  mewakili  pendapat  perempuan  Indonesia.  Ini mendorong partisipasi dalam forum G20 dan membahas masalah yang berkaitan dengan  pemberdayaan  perempuan,  kesetaraan  gender,  pertumbuhan  inklusif, dan kolaborasi perempuan dalam ekonomi global. Side  Event W20 diadakan di Manowari,  Papua  Barat,  dengan  fokus  pada  perempuan  pedesaan  dan penyandang  disabilitas  serta  pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  untuk mendorong  ketahanan.  Karena  kelangkaan  layanan  dan  infrastruktur,  serta masih  adanya  stigma  dan  prasangka,  situasi  perempuan  pedesaan  dan perempuan  penyandang  disabilitas  masih  sangat  sulit.  Ini  terutama  berlaku untuk perempuan penyandang disabilitas.
Melalui  isu  prioritas  ini,  W20  juga  ingin  menjajaki  advokasi  yang  kuat diantara  para  delegasi  didukung  oleh  mitra  pengetahuan  yang  berfokus terhadap  penghapusan  akses  yang  tidak  setara  terhadap  perempuan penyandang  disabilitas  dan  perempuan  pedesaan  untuk  berpartisipasi  dalam
ekonomi  dan  membangun  ketahanan,  meningkatkan  literasi  digital  dan  akses finansial,  khususnya  bagi  perempuan  penyandang  disabilitas,  berpusat  pada kebijakan  ketenagakerjaan  yang  inklusif  dan  tanggap  gender,  infrastruktur, peluang ekonomi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara bagi perempuan pedesaan agar dapat memperoleh manfaat dari perubahan iklim, transisi energi, serta pengurangan efek bencana (W20 2022).
Berdasarkan  uraian  diatas,  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah peningkatan  kesadaran  akan  isu  kesetaraan  gender,  melalui Side  Event  W20 kesadaran  tentang  isu  kesetaraan  gender  dapat  ditingkatkan  di  kalangan masyarakat,  termasuk  perempuan  penyandang  disabilitas  dan  perempuan pedesaan. Side  Event  W20 sebagai platform untuk  mengidentifikasi  tantangan, menyampaikan  rekomendasi  kebijakan,  meningkatkan  kesadaran  publik,  dan membangun  jaringan  kolaboratif.  Melalui  forum  ini,  akan  tercipta  perubahan positif  yang  dapat  meningkatkan  kesetaraan  gender  dan  mendorong  inklusi perempuan penyandang disabilitas dan perempuan pedesaan di daerah tersebut.
Banyak peneliti sebelumnya telah menyelidiki isu gender di wilayah Papua dan Papua Barat. Penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Indonesia oleh Melyana  R.  Pugu,  Dhea  T.  Lumentut,  dan  Yan  G.  Pelamonia  menjadi  inspirasi penelitian  kali  ini.  Mereka  menemukan  bahwa  Otonomi  Khusus  Papua,  yang mengatur kesejahteraan orang asli Papua, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas,  tidak  efektif  karena  gagal  melindungi  dan  memihak  kelompok- kelompok ini di tanah air Papua. Kemudian, penelitian Muhammad Rifqy, Aulia M.  Fitriyani,  Yofi  S.  Rosyida,  Yohanes  M.  Masjoyo,  Agus  J.  Pitoyo,  dan Muhammad  A.  F.  Alfana  dari  Departemen  Geografi  Lingkungan  Universitas Gadjah  Mada  menjelaskan  bahwa  Indeks  Pembangunan  Gender  di kota/kabupaten  di  Papua  Barat  masih  tergolong  rendah  dalam  skala  provinsi maupun  nasional,  sehingga  perlu  diambil  langkah  atau  kebijakan  untuk menyelesaikan persoalan terkait gender. Dalam hal pembangunan manusia dan gender, Papua Barat masih memiliki kesenjangan dan persoalan. Secara khusus, banyak  perempuan  dan  anak-anak  yang  seharusnya  bekerja  di  berbagai  sektor pembangunan namun statusnya masih didominasi oleh laki-laki.
Berdasarkan  studi  penelitian  yang  disertakan,  penelitian  ini  berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penulis berkonsentrasi pada analisis data dari program Side Event W20 di Manokwari, Papua Barat, dengan menggunakan teori Feminisme Liberal untuk mendapatkan gambaran tentang perjuangan yang dihadapi  oleh  perempuan  pedesaan  dan  perempuan  penyandang  disabilitas dalam mencapai kesetaraan gender .
Penelitian  ini  bertujuan  melakukan  analisis  dan  mendeskripsikan  tentang program Side  Event  W20 dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender  di  wilayah Papua  Barat  khususnya  kota  Manokwari  dalam  rangka  melihat  tantangan  dan persoalan  yang  dihadapi  oleh  perempuan  penyandang  disabilitas  dan perempuan  pedesaan  serta  mengutamakan  perubahan  kearah  yang  lebih  baik
demi  terciptanya  kesetaraan,  keadilan,  kesejahteraan,  dan  membentuk  gerakan maupun  pemikiran  baru  dari  kaum  perempuan  dengan  melahirkan  kebijakan yang  berdampak  positif  bagi  kaum  perempuan  penyandang  disabilitas  dan perempuan pedesaan.

## B. METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif.  Penelitian  ini  menjadikan  program Side  Event  W20 dalam  mewujudkan  kesetaraan  gender  di  Manokwari  Papua Barat sebagai unit analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui  literatur  berupa  jurnal  ilmiah  terkait  kesetaraan  gender,  dokumen- dokumen resmi berupa laporan dan hasil dari pelaksanaan Side Event W20 , dan teknik  wawancara  ( interview )  dilakukan  dengan  pihak  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  Provinsi  Papua  Barat.  Kemudian, untuk  memperoleh  informasi  lebih  lanjut  mengenai  penelitian  ini  dilakukan studi  kepustakaan  yakni  suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan pengkajian  terhadap  buku,  artikel,  dan  sumber  internet  yang  berkaitan  dengan pengembangan  konsep  penelitian  serta  penemuan  objek  penelitian.  Metode analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penulis  melakukan pengolahan  data  mulai  dari  proses  reduksi  data,  penyajian  data,  hingga penarikan kesimpulan.

## C. PEMBAHASAN
G20  ( Group  of  Twenty )  merupakan  forum  strategis  multilateral  yang menghubungkan negara maju dan berkembang di dunia, dengan anggota antara lain  19  negara  dan  Uni  Eropa,  sebagai  perwakilan  dari  IMF  ( International Monetary  Fund )  dan  Bank  Dunia.  G20  memainkan  peran  penting  dalam pembangunan  ekonomi global  karena  secara kolektif, anggota  G20  mewakili  60 persen  populasi  global,  80  persen  PDB,  dan  75  persen  perdagangan  global. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah dari G20 di tahun 2022.
W20  ( Women  20 )  adalah  salah  satu Engagement  Groups G20  dan membentuk jaringan pemberdayaan perempuan untuk mendorong pengadopsian  komitmen  G20  terhadap  isu-isu  perempuan  melalui Side  Event W20 . Tujuan utama W20 adalah guna mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai bagian integral dari proses G20. Keragaman dan partisipasi penuh  diperlukan  untuk  menggambarkan  ekonomi  serta  masyarakat  yang tangguh  dan  berkelanjutan.  Dalam  mengimplementasikan  komitmen  terhadap isu  pemberdayaan  perempuan  dan  kesetaraan  gender  dalam  deklarasi  para pemimpin  G20,  W20  Indonesia  mengangkat  tema  “ Recover  Together,  Recover Stronger ”,  dan  memilih  empat  area  fokus  utama  atau  isu  prior itas.  Dengan demikian,  pemberdayaan  perempuan  merupakan  dasar  bagi  dunia  yang sejahtera  serta  penting  bagi  ekonomi  yang  stabil,  pertumbuhan  ekonomi,  dan pembangunan sosial.
Area fokus pertama dan kedua, “Mempromosikan kesetaraan, keamanan, dan  kesejahtera an  dengan  menghilangkan  diskriminasi  kebijakan”  dan “Mencapai  inklusi  ekonomi  dengan  mendukung  UMKM  yang  dimiliki  dan dikelola oleh perempuan” terutama mencerminkan fokus gender masa lalu pada inklusi  sosial  dan  ekonomi.  Selanjutnya, untuk  mempercepat kemajuan  menuju pemberdayaan perempuan, menekankan pentingnya merangkul interseksionalitas,  gagasan  bahwa  pengalaman  perempuan  dibentuk  oleh struktur  ketidakseimbangan  yang  saling  berhubungan  berdasarkan  berbagai faktor seperti gender, ras/etnis, dan kelas (UN Women 2021). Dengan demikian, di area fokus kedua, secara khusus menyebutkan UMKM, yang cenderung lebih rapuh secara ekonomi dibandingkan perusahaan besar. W20 2022 juga berfokus pada  perempuan  terpinggirkan,  terutama  yang  berada  di  pedesaan  dan penyandang disabilitas, dan memberikan fokus ketiga.
W20  2022  juga  mencerminkan  tantangan  global  yang  pernah berlangsung,  pandemi  covid-19.  Krisis  ini  mengungkapkan  bahwa  penyakit tidak  mempengaruhi  semua  orang  secara  setara,  tetapi  berdampak  pada  orang yang  kurang  beruntung  secara  tidak  proporsional.  Pandemi  mengganggu inisiatif  kesehatan  masyarakat  yang  berfokus  pada  kesehatan  ibu,  keluarga berencana, dan layanan bagi para perempuan korban kekerasan berbasis gender. W20 Indonesia ingin menekankan implikasi kesehatan setelah pemulihan, untuk menanam benih respons kesehatan yang berkeadilan gender sebagai isu prioritas keempat.
Untuk  mencapai  tingkat  kesetaraan  gender,  W20  perlu  menyoroti pentingnya  akuntabilitas.  Memantau  dan  mengevaluasi  upaya  G20  menuju kesetaraan gender sangat diperlukan, dan W20 menyerukan para pemimpin G20 untuk  mengeluarkan  deklarasi  yang  berani  dan  dapat  ditindaklanjuti.  Agenda kegiatan  W20  Indonesia  dengan  pembahasan  empat  isu  prioritas  utama berlangsung  pada  sejumlah  kota  di  Indonesia,  dimana  salah  satunya  yakni Manokwari, Papua Barat yang menjadi fokus dalam penelitian ini (W20 2021). Pentingnya  pengakuan  keragaman  di  kalangan  perempuan  semakin diakui untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan. Dalam G20 meskipun gender  utama  adalah  perempuan  secara  umum,  beberapa  rekomendasi  yang diusulkan  oleh  W20  menargetkan  perempuan  penyandang  disabilitas  dan perempuan  yang  berada  di daerah  pedesaan  serta meminta  sarana  pendidikan, akses digital, dan perawatan kesehatan yang inklusif. Para perempuan ini lebih cenderung  mengalami  beban  tambahan, terutama dalam  krisis  global  pandemi. Ketika  sistem  perawatan  kesehatan  mendapat  tekanan,  beberapa  perawatan kesehatan  terkait  disabilitas  dilaporkan  kurang  diprioritaskan  atau  kurang efektif  karena  berbagai  alasan  seperti  penutupan  rumah  sakit,  perubahan protokol, dan realokasi layanan. Selain itu, informasi, pengujian, dan perawatan terkait  covid-19  tampaknya  sulit  diakses  oleh  beberapa  perempuan  dengan disabilitas,  terutama  bagi  perempuan  yang  memiliki  disabilitas  intelektual  atau
perkembangan  dan  penyandang  tunarungu.  Tidak  dapat  diaksesnya  layanan kesehatan,  baik  reguler  maupun  terkait  covid,  dapat  menambah  tekanan psikologis  dan  fisik  pada  perempuan  penyandang  disabilitas  (UNFPA  dan Women Enabled International 2021).
Tantangan  perempuan  penyandang  disabilitas  tidak  terbatas  pada masalah  kesehatan.  Salah  satu  contoh  khusus  adalah  pekerjaan,  perempuan penyandang  disabilitas  lebih  cenderung  terlibat  dalam  pekerjaan  informal  atau tidak konsisten dibandingkan laki-laki dengan disabilitas dan perempuan tanpa disabilitas,  artinya  mereka  dapat  menerima  lebih  banyak  ketidakstabilan keuangan.  Perempuan  penyandang  disabilitas  juga  menghadapi  hambatan psikologis  dan  fisik  di  tempat  kerja  mereka,  seperti  diskriminasi  dari  majikan, pelecehan,  upah  yang  tidak  setara,  dan  fasilitas  tempat  kerja  yang  eksklusif. Selain  itu,  hambatan  pendidikan,  termasuk  kurangnya  pencatatan  kelahiran, asumsi  yang  bias  tentang  kemampuan  mereka,  keterbatasan  keuangan,  dan kurangnya informasi juga membuat mereka kehilangan kesempatan kerja formal di masa depan (UNFPA dan Women Enabled International 2021).
Kelompok  perempuan  lain  yang  difokuskan  adalah  perempuan  di pedesaan.  Pada  tahun  2019,  hampir  44%  populasi  dunia  tinggal  di  pedesaan (International  Labour  Organization  2020).  Meskipun  perempuan  di  pedesaan tidak pernah menjadi kelompok yang homogen, lokasi terpencil dan diskriminasi berbasis  gender  dapat  menambah  beban  bagi  perempuan  ini  dalam  berbagai bentuk.  Misalnya,  perempuan  pedesaan,  yang  mencakup  sekitar  dua  per  lima lapangan  kerja  pertanian  global,  sering  ditemukan  dalam  pekerjaan  musiman, paruh waktu, dan pekerjaan yang tidak berbayar serta menerima upah pekerjaan lebih  rendah  dibandingkan  laki-laki  untuk  pekerjaan  yang  sama.  Selain  itu, mereka  hanya  memiliki  akses  terbatas  ke  sumber  daya  produktif,  kredit, informasi  pasar,  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan  kemampuan  mereka  dan memperoleh kesempatan kerja serta kewirausahaan (FAO, IFAD & WFP 2020).
Perempuan  di  daerah  pedesaan  juga  menghadapi  tantangan  khusus  di bawah  pandemi.  Dapat  dikatakan  bahwa  perempuan  pedesaan  memiliki  akses yang lebih sedikit terhadap bantuan sosial karena keterbatasan mobilitas, beban perawatan  rumah  tangga  yang  tidak  proporsional,  bias  sosial,  buta  huruf,  dan tidak  menerima  dukungan  yang  cukup  seperti  bantuan  tunai.  Tidak  adanya akses  juga  dapat  menghalangi  mereka  untuk  melaporkan dan mencari  bantuan eksternal dalam kekerasan rumah tangga, yang dilaporkan meningkat di bawah pandemi (W20 2022).
Selain  itu,  perempuan  di  daerah  pedesaan  menghadapi  kesenjangan digital dikarenakan kurangnya listrik, tidak dapat diaksesnya sinyal seluler, dan infrastruktur yang  di  bawah  standar  dengan kualitas  rendah.  Anak  perempuan pedesaan  juga  dapat  menghadapi  hambatan  pendidikan  karena  kemiskinan, norma  sosial,  jarak  yang  jauh  ke  sekolah,  isolasi  politik,  dan  fasilitas  sekolah yang tidak aman/tidak memadai (FAO, IFAD & WFP 2020).
Relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan  tidak  lepas  dari  sistem  patriarki yang  mengakar  dalam  kehidupan  masyarakat  Papua.  Gambaran  tentang
kerentanan  perempuan  Papua  terhadap  sistem  sosial  patriarkri  menyebabkan perempuan  Papua  memperkuat  kemauan  dan  kekuatannya  untuk  melepaskan diri  dari  sistem  tersebut.  Isu  perempuan  masih  dipengaruhi  oleh  budaya  yang sangat  patriarki. Budaya  patriarki adalah  nilai  yang  diyakini mewakili  struktur umum  di  mana  laki-laki  berkuasa  atas  perempuan  (Napikoski  2020).  Budaya patriarki  ini  tercermin  dalam  banyak  aspek,  baik  ekonomi,  pendidikan,  politik, dan  hukum  sehingga  menjadi  perhatian  secara  internasional.  Ketidakadilan gender  ini  menyebabkan  setiap  orang  khususnya  perempuan,  mengalami keterpurukan  hidup,  membatasi  kebebasan  perempuan  dalam  berbagai  bidang dan  melanggar  hak-hak  yang  seharusnya  dimiliki  perempuan.  Perjuangan perempuan  Papua  kemudian  dilakukan  agar  memperjuangkan  hak  asasi manusia dan kesetaraan perempuan, hak asasi manusia yang terkait dengan hak hidup,  hak  berpartisipasi  dalam  politik,  hak  berpendapat,  hak  kebebasan berekspresi  dan  banyak  hak  asasi  manusia  lainnya  untuk  menciptakan kesetaraan gender bagi Papua.
Isu  gender  terkait  dengan  ketidaksetaraan  gender  yang  masih  ada  di Papua antara lain kekerasan terhadap perempuan Papua, stereotipe, subordinasi, dan beban kerja yang berlipat ganda. Pengalaman kekerasan perempuan Papua terkait erat dengan konflik tenurial yang berkepanjangan di Tanah Papua. Semua lapisan masyarakat Papua terkena dampak langsung dari naik turunnya konflik, terutama  para  korban  yang  berjenis  kelamin  perempuan.  Paparan  komunitas terhadap  kekerasan  membantu  mereka  untuk  lebih  memahami  masalah  yang mereka hadapi dan membuat mereka lebih tangguh untuk bertahan hidup dalam situasi berbahaya.
Meskipun  Indonesia  memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  menegakkan hak  asasi  manusia,  komitmen  tersebut  tidak  sepenuhnya  dilaksanakan,  dan mereka  yang  melanggar  hak  tersebut  tidak  dimintai  pertanggungjawaban  oleh hukum.  Papua  Barat  merupakan  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  masih cukup  rentan  dengan  isu  kekerasan  terhadap  masyarakat,  khususnya perempuan. Wanita telah membuat lebih sedikit kemajuan daripada pria secara keseluruhan.  Perempuan  tidak  mampu  mencapai  potensi  penuh  dan mempertahankan  kualitas  hidup  yang  sangat  penting  bagi  kemajuan  umat manusia  dan  bangsa.  Oleh  karena  itu,  demi  kemajuan  bangsa,  laki-laki  dan perempuan  yang  setara  harus  berbicara,  mengambil  bagian,  dan  berkontribusi dalam  setiap  keputusan  yang  dibuat  untuk  mendorong  pertumbuhan  manusia yang  sehat.  Mampu  menggunakan  sumber  daya  dan  memiliki  kemampuan penuh untuk memutuskan bagaimana menggunakannya memerlukan akses dan partisipasi,  yang  memberikan  seseorang  kesempatan  dan  penghargaan  yang sama.
Kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan  merupakan  isu penting  dalam  kemajuan  manusia  yang  saling  terkait  dan  tidak  dapat dipisahkan. Langkah-langkah proaktif dalam bentuk undang-undang, program,
dan  inisiatif  untuk mengatasi ketimpangan gender yang masih  ada  di  sejumlah bidang,  termasuk  ekonomi,  kesehatan,  dan  pendidikan,  harus  dilakukan  secara proaktif.  Perubahan  hukum,  kelembagaan,  dan  budaya  diantisipasi  untuk mengakhiri berbagai bentuk diskriminasi gender, khususnya kekerasan terhadap perempuan.  Keterbatasan  atau  keterbatasan  akses,  kesempatan,  dan  pilihan perempuan  berdampak  pada  seberapa  banyak  mereka  berpartisipasi  dan memiliki  kendali  atas  pengembangan  kapasitas  dan  potensinya.  Akibatnya, perempuan mengalami perkembangan yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Perempuan tidak dapat mencapai potensi penuh mereka dan hidup dengan jenis pemberdayaan dan standar hidup yang penting untuk kemajuan umat manusia dan bangsa.
Menghilangkan  ketidaksetaraan  gender  memerlukan  strategi  dan berbagai  program  yang  menciptakan  kesetaraan  gender  dalam  proses bermasyarakat dan bernegara. Kesetaraan gender ( gender equality ) adalah proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki sedemikian rupa sehingga tidak  ada  pembakuan  peran,  beban  ganda,  subordinasi,  pengucilan  dan kekerasan  terhadap  perempuan  ataupun  laki-laki  dalam  penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi  dan  tata  kelola  pembangunan  serta  dalam  memperoleh  manfaat pembangunan  yang  setara  dan  adil  (Kemenpppa  1995).  Upaya  penerapan kesetaraan gender dalam masyarakat dan kehidupan bernegara harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
Diskriminasi gender masih menjadi isu di masyarakat Indonesia saat ini, khususnya  di  pedesaan  di  mana  feminisme  belum  memberikan  dampak  yang signifikan.  Status  perempuan  jauh  lebih  lemah  dalam  sejarah  dan  budaya daripada dalam adat atau undang-undang. Dalam konteks adat, perusakan hak seringkali berdampak pada distribusi warisan, status keluarga, dan kemandirian pangan dan energi yang tidak adil. Kepemilikan properti oleh negara yang masih terang-terangan  tidak diatur,  penindasan  atas  ketidakadilan  di  berbagai  bidang kehidupan,  khususnya  di  bidang  pendidikan,  eksploitasi  dan  perampasan  hak- hak  mereka  sebagai  penyandang  disabilitas  dan  perempuan  pribumi  akibat pengaturan  kebijakan  global,  nasional,  lokal,  dan  masyarakat  yang  seringkali bias  dan  masih  sangat  diskriminatif  hanyalah  beberapa  contoh  saja.  Ini  juga menjelaskan  mengapa  perempuan  sering  diperlakukan  tidak  adil  dalam keluarga,  yang  juga  berdampak  pada  kesehatan  fisik  dan  mental  mereka. Berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan juga bersumber dari keluarga yang  merupakan  individu  terdekat.  Rantai  ketidaksetaraan  gender  bagi perempuan  semakin  diperkuat  dengan  perlakuan  kejam  yang  dialami perempuan pada tingkat fisik dan mental.
Diangkatnya  isu  perempuan  penyandang  disabilitas  dan  perempuan pedesaan ini dikarenakan mengingat peraturan kebijakan  mengenai perempuan yang  diterapkan  oleh  pemerintah  dalam  implementasinya  diyakini  masih  jauh dari  harapan  komitmen  Papua  Barat  untuk  menyuarakan  isu  perempuan  anak
dan  disabilitas  sehingga  masih  harus  diperjuangkan  melalui Side Event  W20 di kabupaten  Manokwari  provinsi  Papua Barat  yang  dapat  terealisasi  kedepannya kemudian dikembangkan dalam suatu karya nyata dan memberikan perubahan signifikan,  tentunya  perlu  ada  sinergi  dan  kerjasama  bukan  hanya  dari pemerintah saja yang melaksanakan namun sinergi dari antara kementerian dan juga NGO ( Non-Governmental Organization ). Terkait hal ini, Ketua Umum Kowani (Kongres  Wanita  Indonesia)  mengingatkan  semua  pihak  dapat  berperan  aktif melakukan  sosialisasi  mengangkat  isu  perempuan  disabilitas  dan  kesetaraan gender.  Perempuan  dari  Papua  Barat  berkesempatan  masuk  dalam  kriteria mengikuti  KTT/Konferensi  Tingkat  Tinggi  G20  untuk  dapat  menyampaikan  isu mengenai  perempuan  penyandang  disabilitas  dan  perempuan  pedesaan,  guna memperjuangkan  hak-hak  perempuan  dan  anak  penyandang  disabilitas  agar mereka  juga  memperoleh  kehidupan  yang  bermartabat.  Momentum Side  Event W20 menjadikan  Papua  Barat  sebagai  cerminan  dan  kacamata  dunia internasional  tentang  isu  perempuan  pedesaan  serta  perempuan  penyandang disabilitas. Agenda internasional ini juga menampilkan potret kekayaan alam di Papua Barat, isu perempuan dari Papua Barat mewakili Indonesia di mata dunia dalam KTT G20 di Bali.
Program Side Event W20 memiliki  relevansi  dengan  peraturan  kebijakan mengenai  perempuan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  Papua  Barat karena  W20  adalah  sebuah  inisiatif  global  yang  berfokus  pada  perempuan  dan kesetaraan  gender.  Inisiatif  ini  bertujuan  untuk  mendorong  partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena  itu,  program  ini  dapat  memberikan  kontribusi  penting  dalam mendukung  implementasi  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah Papua  Barat  terkait  perempuan.  Melalui Side  Event  W20 ,  dilakukan  forum diskusi,  pertemuan,  dan  pertukaran  informasi  antara  pemangku  kepentingan lokal,  nasional,  dan  internasional  yang memiliki minat  dan  komitmen  terhadap isu-isu perempuan.
Program Side  Event  W20 juga  dapat  menjadi  sarana  untuk  menggali pengalaman dan pembelajaran dari negara atau wilayah lain yang telah berhasil mengimplementasikan  kebijakan  yang  serupa.  Hal  ini  dapat  membantu pemerintah  daerah  Papua  Barat  dalam  menyusun  dan  mengadaptasi  kebijakan yang  lebih  efektif  dan  relevan  dengan  situasi  setempat.  Selain  itu,  W20  juga memiliki  jaringan  luas  yang  terdiri  dari  NGO  ( Non-Governmental  Organization ), perwakilan pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi dengan jaringan ini dapat membantu pemerintah daerah Papua Barat dalam mengakses sumber  daya,  pengetahuan,  dan  dukungan  yang  diperlukan  untuk mengimplementasikan  kebijakan  perempuan  secara  lebih  efektif.  Dengan demikian, program Side Event W20 dapat memperkuat dan mempercepat upaya pemerintah  daerah  Papua  Barat  dalam  meningkatkan  kesetaraan  gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
Dalam  mengkaji  dan  meneliti  permasalahan  ini  penulis  menggunakan perspektif  teori  Feminisme  Liberal  dalam  menganalisa  penelitian  ini  untuk melihat  ketidaksetaraan  gender  yang  dialami  oleh  perempuan  penyandang disabilitas  dan  perempuan  pedesaan  di wilayah  Manokwari  Papua  Barat.  Teori Feminisme  Liberal  pertama  kali  lahir  pada  abad  ke-18  dan  dirumuskan  oleh Mary  Wollsonecret  dalam  karyanya  yang  berjudul A  Vindication  of  the  Right  of Women (1759-1797).  Teori  ini  kemudian  dianggap  relevan  karena  penulis menganalisis penelitian ini menggunakan pendekatan dalam feminisme dimana menekankan  konsep  liberal  yang  mengacu  pada  hak  asasi  manusia  dan kesetaraan  antara  perempuan  dan  laki-laki.  Sehingga,  teori  ini  menekankan bahwa  perempuan  dan  laki-laki  memiliki  hak  dan  dapat  memperoleh kesempatan  yang  sama.  Feminisme  Liberal  berfokus  pada  perjuangan  untuk mencapai  kesetaraan  gender  melalui  reformasi  hukum yang  lebih menguntungkan  perempuan  dan  kebijakan  yang  inklusif,  seperti  peraturan undang-undang yang menghapuskan diskriminasi gender dan melindungi hak- hak perempuan.
Teori  ini  berangkat  dari  adanya  budaya  patriarki  yang  mengarah  pada pekerjaan  perempuan.  Dimana  pada  masyarakat  luas  perempuan  selalu ditempatkan  pada  sifat  feminime.  Hal  ini  kemudian  mendorong  kaum Feminisme  Liberal  untuk  mendobrak  argumentasi-argumentasi  serta  stigma patriarki  yang  telah  dibangun  pada  lingkungan  masyarakat  luas.  Feminisme Liberal  menginginkan  adanya  kebebasan  bagi  perempuan  dari  peranan  gender yang  bersifat  menindas.  Teori  ini  juga  telah  menjelaskan  bahwa  kaum perempuan  harus  melakukan  pergerakan  untuk  dapat  melewati  keterbatasan yang  ada  dalam  dirinya.  Dengan  artian,  perempuan  mampu  untuk  mengubah pola  pikir  masyarakat  pada  sektor  publik,  struktur  institusi,  dan  mampu memikul beban keluarga pada aspek ekonomi (Nugroho 2011, 66).
Teori  Feminisme  Liberal  melihat  kesempatan  bagi  perempuan  dalam aspek  ekonomi  sangat  besar.  Kesempatan  yang  dimaksud  yaitu  memiliki pekerjaan  atau  bahkan  setara  dengan  laki-laki,  sehingga  perempuan  dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bergantung kepada laki-laki. Hal ini  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  cara  perempuan  dapat  bersaing  dalam dunia  kerja.  Untuk  itu,  teori  ini  sangat  mendukung  pengarusutamaan perempuan  dalam  memperjuangkan  kesetaraan  gender,  serta  memberikan kesempatan yang setara dan adil untuk kaum perempuan lebih luas mengakses sumber daya (Nasrullah 2021, 135).
Dalam  beberapa  hal,  masih  ada  perbedaan  antara  pria  dan  wanita. Namun,  fungsi  organ  reproduksi  bagi  wanita  membawa  konsekuensi  logis dalam  kehidupan  sosial  (Nugroho  2011, 11).  Pendukung  teori  ini  menghendaki agar perempuan terintegrasi penuh dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah.  Dengan  demikian,  tidak  ada  kelompok  gender  yang  lebih  dominan. Perbedaan  gender  bukanlah  penghalang  bagi  perempuan  untuk  memasuki sektor publik.
Terkait  dengan  masalah  perempuan  atau  pemberdayaan  perempuan  ini menjadi  isu  yang  sangat  krusial  yang  dibawa  baik  dari  aspek  internasional maupun  nasional  dan  juga  regional  di  Papua  Barat,  ada  beberapa  aspek kontribusi  perempuan  di  Papua  Barat  khususnya  dalam  kaitannya  dengan pembangunan.  Penganut  liberal  percaya  bahwa  pemberdayaan  perempuan adalah  kunci  untuk  mencapai  kesetaraan  gender,  mendorong adanya  program- program  yang  memfasilitasi  partisipasi  aktif  perempuan  dalam  kehidupan publik. Selain itu, juga menyoroti pentingnya mengatasi stereotipe gender yang membatasi  peran  dan  ekspektasi  masyarakat  terhadap  pria  dan  wanita  dengan mendorong masyarakat untuk mengakui bahwa gender adalah konstruksi sosial dan setiap individu harus memiliki kebebasan untuk mengekspresikan identitas dan  preferensi  gender  tanpa  takut  dicap  atau  dibatasi.  Penting  dalam menghadapi  berbagai  tantangan  sehingga  upaya  untuk  pemulihan  dan transformasi  ekonomi  bagi  perempuan  dimana  perlu  halnya  memberikan kesempatan  yang  sama  pada  perempuan  dalam  berbagai  aspek  atau  sektor pembangunan,  seperti  peran  perempuan  pada  sektor  ekonomi,  dalam  bidang politik,  bidang kesehatan,  sektor  pendidikan,  peran  perempuan  dalam  lembaga pemerintahan, lembaga swasta, dalam keluarga, lembaga keagamaan, serta pada sektor  sosial  budaya.  Hal  ini  yang  perlu  didorong  karena  perempuan  juga merupakan  mitra  daripada  laki-laki  yang  dapat  diberdayakan,  maka  peran gender  harus  diterapkan  sehingga  pembangunan  bisa  dirasakan  juga  oleh perempuan pedesaan termasuk perempuan disabilitas.
Perempuan  pedesaan  sering  kali  menjadi  tulang  punggung  masyarakat pedesaan  dan  berperan  penting  dalam  pertanian,  produksi  pangan,  dan pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangga.  Namun,  mereka  sering  menghadapi kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan  peluang  ekonomi.  Mereka  juga  terkadang  terbatas  oleh  norma  sosial  dan budaya  yang  membatasi  peran  dan  partisipasi  mereka  dalam  pengambilan keputusan  lokal  dan  nasional.  Oleh  karena  itu, Side  Event  W20 dapat  berfokus memberikan  perhatian  khusus  pada  perempuan  pedesaan,  memperjuangkan hak-hak  dan  mendorong  kesetaraan  gender  di  wilayah  pedesaan.  Di  sisi  lain, perempuan  penyandang  disabilitas  sering  menghadapi  hambatan  ganda  yang terkait  dengan  gender  dan  disabilitas.  Mereka  sering  mengalami  diskriminasi dan  marginalisasi  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  akses  terhadap pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan,  dan  partisipasi  politik.  Dengan  demikian, penting untuk menekankan perlunya menghapus hambatan yang dihadapi oleh perempuan  dengan  disabilitas,  memastikan  aksesibilitas  yang  inklusif,  dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam hal kesetaraan gender.
W20  ( Women 20 ) menjadi kegiatan  internasional dari  agenda  G20  ( Group of Twenty ) yang mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan Papua Barat  dan  juga  mempromosikan  Papua  Barat  ke  dunia  termasuk  di  dalamnya mempromosikan komitmen Papua Barat dalam menjaga alamnya demi menahan
laju perubahan iklim tidak hanya untuk kepentingan tanah Papua atau Indonesia saja tetapi juga untuk kepentingan global.
Melalui Side  Event  W20 ,  terbentuk  langkah-langkah  konkret  untuk mengatasi  ketidakadilan  yang  dialami  oleh  perempuan  penyandang  disabilitas dan  perempuan  pedesaan.  Hal  ini  dapat  melibatkan  penguatan  kebijakan  yang mempromosikan  inklusi,  pendidikan,  pelatihan,  dan  kesempatan  kerja  yang setara  untuk  kelompok-kelompok  tersebut.  Perlu  juga  melibatkan  partisipasi aktif  mereka  dalam  halnya  proses  pengambilan  keputusan  yang  dapat mempengaruhi  kehidupan  mereka,  serta  memperkuat  jaringan  dan  dukungan sosial  untuk  mendorong  perubahan  positif.  Dalam  hal  ini, Side  Event  W20 berupaya  untuk  mendorong  partisipasi  perempuan  dalam  kebijakan pembangunan  dan  mempromosikan  kesetaraan  gender  di  tingkat  nasional  dan internasional.  Dalam konteks  Manokwari,  Papua Barat,  teori  Feminisme  Liberal dapat  memberikan  landasan  yang  kuat  untuk  mendukung  agenda-agenda kesetaraan  gender  dan  perubahan  sosial.  Melalui Side  Event  W20 juga  dapat diidentifikasi  isu-isu  khusus  yang  dihadapi  perempuan  penyandang  disabilitas dan  perempuan  pedesaan  di  Papua  Barat,  seperti  akses  terbatas  terhadap layanan  kesehatan  reproduksi,  kekerasan  berbasis  gender,  dan  ketimpangan ekonomi.  Kemudian,  dihasilkan  rekomendasi  kebijakan  yang  berfokus  pada peningkatan  hak-hak  perempuan,  penghapusan  ketidaksetaraan  gender,  dan pemberdayaan ekonomi perempuan di Papua Barat.
Berdasarkan  KTT  G20  terdapat  Komitmen  G20  ( Group of Twenty )  terkait dengan  kesetaraan  gender  memuat  beberapa  hal  meliputi:  1)  Menempatkan kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan  sebagai  inti  pembangunan berkelanjutan;  2)  Menutup  kesenjangan  upah  gender;  3)  Menghapus  kekerasan berbasis  gender  dan  mengatasi  stereotip  gender;  4)  Meningkatkan  akses perempuan  dalam  pendidikan,  kewirausahaan  dan  posisi  kepemimpinan;  5) Meningkatkan  kualitas  hidup  perempuan  di  pedesaan  dan  perempuan penyandang disabilitas.
Masyarakat  kemudian  diharapkan  terbebas  dari  adanya  nilai-nilai  yang beranggapan  bahwa  laki-laki  lebih  utama  daripada  perempuan.  Hal  ini  dapat diimplementasikan  agar  mencapai  kesetaraan  gender  yang  tidak  diskriminatif dan  memberikan  akses,  kesempatan  kepada  perempuan  dan  laki-laki  untuk berpartisipasi,  hak  untuk  bersuara  dan  berpendapat,  serta  hak atas kontrol dan manfaat pembangunan yang adil dan setara (Fakih 1996, 157).

## D. SIMPULAN
Side  Event  W20 merupakan  upaya  meningkatkan  partisipasi  perempuan khususnya  perempuan  penyandang  disabilitas  dan  perempuan  pedesaan  serta memperjuangkan  kesetaraan  gender  secara  nasional  dan  internasional, mendorong  komitmen  G20  ( Group of Twenty )  untuk  menangani  isu  perempuan dan  memberikan  rekomendasi  kebijakan  dengan  perspektif  gender  agar pengarusutamaan  gender  tetap  menjadi  bagian  penting  dari  keseluruhan pelaksanaan  KTT  G20/Konferensi  Tingkat  Tinggi  G20.  KTT  G20  menyepakati
pentingnya  kesetaraan  gender  dalam  pembangunan  berkelanjutan.  Kesetaraan gender kemudian diserukan dalam forum perempuan Post Summit W20 sejalan dengan  hasil  rekomendasi/komunike  W20  yaitu:  (1)  Peningkatan  akses  untuk perempuan  dan  anak  perempuan  dalam  layanan  kesehatan,  kepemilikan  tanah dan  layanan  bagi  perempuan  penyandang  disabilitas  dan  pedesaan;  (2) Peningkatan infrastruktur dan akses digital di bidang investasi dan teknologi; (3) Menghapus kebijakan diskriminatif dan mengembangkan kebijakan dengan data terpilah berdasarkan gender, dengan mempertimbangkan implikasinya terhadap perempuan  dan  anak  perempuan;  (4)  Meningkatkan  visibilitas  data  yang berpusat  pada  gender  untuk  memungkinkan  penelitian  dan  pengambilan keputusan  yang  lebih  baik;  (5)  Monitoring  indikator  kinerja  inisiatif  yang berpusat  pada  perempuan  relatif  terhadap  target;  (6)  Menyediakan  pendidikan dan  keterampilan  untuk  menghilangkan  bias  dan  stereotip  yang  menimpa perempuan;  (7)  Meningkatkan  partisipasi  perempuan  dalam  dunia  kerja  dan mengurangi kesenjangan upah antar gender. Hasil rekomendasi dari adanya Side Event W20 ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  Provinsi  Papua  Barat  dalam  bentuk implementasi  kebijakan  dikarenakan  isu  kesetaraan  gender  merupakan  isu kemanusiaan  yang  global  sehingga  bukan  hanya  wajib  diimplementasikan  di Papua  Barat  dan  wilayah  Indonesia  lainnya  tetapi  di  seluruh  belahan  dunia. Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  masukan  bagi  pemerintah  Indonesia  dalam merumuskan  kebijakan  terkait  kesetaraan  gender  dan  hak  asasi  manusia  di Indonesia terutama wilayah Papua Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
Fakih,  Mansour.  1996. Analisis  Gender  Dan  Transformasi  Sosial .  Edited  by  Toto Rahardjo. 2nd ed. Yogyakarta: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## FAO,  IFAD  &  WFP.  2020.  “TRANSFORMING  AGRIFOOD  SYSTEMS  AND
ACHIEVING GENDER EQU ALITY.” 2020. https://www.fao.org/3/cc5343en/online/status-women-agrifood-systems-
2023/transforming-agrifood-gender-equality.html.
International  Labour  Organization.  2020.  “Spotlight  on  Work  Statistics  n  °  11,” no. October. https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--- stat/documents/publication/wcms_757960.pdf.
Jurnal  Perempuan.  2020.  “Kerentanan  Perempuan  Disabilitas  Terhadap Kekerasan Berbasis Gender.” Jurnal Perempuan . https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/kerentantan-perempuan- disabilitas-terhadap-kekerasan-berbasis-gender.
Kemenpppa.  1995.  “Pembangunan  Manusia  Berbasis  Gender  Pendahuluan.”
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak , xviii + 178.
Napikoski,  Linda.  2020.  “Masyarakat  Patriarkal  Menurut  Feminisme.”  2020. https://www.thoughtco.com/patriarchal-society-feminism-definition- 3528978.
Nasrullah,  Intan  Dwi.  2021.  “Pengarusutamaan  Gender  Di  Jepang  Untuk Mencapai  SDG’s  (Sustainable  Development  Goals)  Dalam  Perspektif Feminisme  Li beral.” Journal  of  Feminism  and  Gender  Studies 1(2):  1 – 147. https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jfgs.v1i2.25281.
Nugroho,  Dr.  R.  2011. Gender  Dan  Strategi  Pengarus-Utamaannya  Di  Indonesia . Yogyakarta: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
PPPA.  2019.  “Bertemu Tokoh  Adat  Papua,  Menteri  PPPA  Bicara  Kesetaraan Gender.” 2019. https://news.detik.com/berita/d -4648965/bertemu-tokoh- adat-papua-menteri-pppa-bicara-kesetaraan-gender.
Pugu,  Melyana  R,  Dhea  T  Lumentut,  and  Yan  G  Pelamonia.  2022.  “Perempuan Pedesaan  Dan  Disabilitas  Di  Provinsi  Papua  Dan  Papua  Barat  (Suatu Analisa Hubungan Internasional Dalam Pelaksanaan Otsus Papua).” Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 7(4): 1 – 19. https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i4.6653.
Rifqy,  Muhammad,  Aulia  Nur  Fitriyani,  Yofi  Sabilia  Rosyida,  Yohanes  Melky Masjoyo,  Agus  Joko  Pitoyo,  and  Muhammad  Arif  Fahrudin  Alfana.  2010. “Analisis  Indeks  Pembangunan  Gender  Di  Provinsi  Papua  Barat  Tahun 2019.” ResearchGate , 1 – 22.
https://www.researchgate.net/profile/Muhammad- Rifqy/publication/344779257_Analisis_Indeks_Pembangunan_Gender_di_Pr ovinsi_Papua_Barat_Tahun_2019/links/5f8f8e4f458515b7cf90e41d/Analisis- Indeks-Pembangunan-Gender-di-Provinsi-Papua-Barat-Tahun-2019.pdf.
UN Women. 2021. Beyond COVID-19: The Feminist Plan for Sustainability and Social Justice .
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Se ctions/Library/Publications/2021/Feminist-plan-for-sustainability-and-social- justice-en.pdf.
UNFPA dan Women Enabled International. 2021. “THE IMPACT OF COVID-19 ON WOMEN AND GIRLS WITH DISABILITIES A Global Assessment and Case Studies on Sexual and Reproductive Health and Rights, Gender-Based Violence, and Related Rights.”
W20.  2021.  “Inclusive  Economic  Growth  to  Build  Resilience :  Focus  on  Rural Women  and  Women  with  Disabilities  Terms  of  Reference.”  https://g20 -
indonesia.s3.ap-southeast- 1.amazonaws.com/ENG_TOR_Plenary_Manokwari_090522_docx_2_91f7b10 c88.pdf.
———. 2022. “4th Plenary Event: Inclusive Economic Growth to Build Resilience: Focus  on  Ru ral  Women  and  Women  with  Disabilities.”  W20  Indonesia Secretariat. 2022. https://www.w20indonesia.org/detail-schedule/4th- plenary-event-inclusive-economic-growth-to-build-resilience-focus-on- rural-women-and-women-with-disabilities.