## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI KOMPARASI PROPINSI JAWA TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN
Sri Suranta
Bandi Halim Dedy Perdana
M. Syafiqurrahman Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret srisuranta@yahoo.com

## ABSTRACT

## INFO ARTIKEL
This  study aims  to  determine the Financial Performance of Regional  Government  both  District  Government  and  City Government  between  Central  Java  Province  (West  Indonesia Region)  and  South  Kalimantan  (Central  Indonesia  Region)  after the  enactment  of  regional  autonomy.  This  study  emphasizes  the exist  or  no  of  differences  in  local  government  financial performance  outlined  by  the  dimensions:  Regional  Financial Independence, Fiscal
Decentralization, Efficiency and
Effectiveness of Original Income between Central Java and South
Kalimantan provinces.
This  study  uses  a  sample  of  District  and  City  Government Work Units in Central Java and South Kalimantan Provinces. The data  used  is  obtained  from  Local  Government  Financial  Report. The  results  of  this  study  indicate  differences  in  Financial Performance in terms of Regional Financial Independence, fiscal decentralization  and  efficiency  in  Central  Java  and  South Kalimantan  Provinces.  Meanwhile,  the  ratio  of  effectiveness showed no difference between the two regions.
Diterima: 23 November 2017
Direview: 23 November 2017 Disetujui: 27 November 2017 Terbit: 27 Desember 2017 Keywords: local government financial performance,Central Java, South Kalimantan

## PENDAHULUAN
Pengaturan  mengenai  pemerintahan  daerah  pada  masa  Pra  Reformasi  ditetapkan  melalui Undang-undang  No.  5  tahun  1974.  Kelahiran  Undang-undang  ini  dilatarbelakangi  oleh  prinsip pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah,  serta  mengatur  pemerintahan  daerah berdasarkan  asas  desentralisasi  dan  asas  dekonsentrasi.  Namun,  dalam  perjalanannya,  nuansa sentralisasi  dalam  Undang-undang  ini  lebih  kuat  dibandingkan  desentralisasi.  Belum  adanya kepastian  mengenai  kewenangan  dan  perimbangan  keuangan  kepada  pemerintah  daerah  serta adanya kekuasaan terpusat (sentralisasi), mengindikasikan bahwa tidak ada pemisahan antara peran eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan fungsi pengawasan tidak berjalan secara efektif.
Memasuki era reformasi pada pertengahan tahun 1998, timbul tuntutan pelaksanaan otonomi yang  lebih  luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab  kepada  daerah  terutama  pada  tingkat  kabupaten/ kota. Reformasi di Indonesia ini turut mengubah sistem kehidupan negara, seperti adanya tuntutan
Good  Governance dan  adanya  pemisahaan  kekuasaan  antara  eksekutif,  judikatif,  dan  legislatif. Hubungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  Era  Reformasi  diatur  dalam  Undang-undang No.  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-undang  No.  25  tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Peraturan  perundangan  tersebut menuntut  peran  legislatif  yang  semakin  besar  dengan  kedudukan  yang  terpisah  dari  eksekutif, kepala  daerah  bertanggung  jawab  kepada  DPRD,  bukan  lagi  kepada  Presiden,  serta  adanya kepastian  bahwa  pelaksanaan  pemerintahan  dapat  ikut  diawasi  oleh  masyarakat  melalui  DPRD. Reformasi terus berlangsung dan perubahan kembali terjadi dengan diterbitkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang Undang No 25 Tahun 1999.
Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah dalam  mengatur  semua  urusan  pemerintahan  dan  memungkinkan  daerah  yang  bersangkutan mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat.  Kewenangan  otonomi  yang  luas mewajibkan  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat secara  demokratis,  adil,  merata,  dan  berkesinambungan  (Halim,  2007).  Ditetapkan  juga  Undang- undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah yang  menyebabkan  perubahan  mendasar  mengenai  pengaturan  hubungan  pusat  dan  daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua Undang-undang tersebut, otonomi  daerah  diyakini  merupakan  jalan  terbaik  dalam  rangka  mendorong  pembangunan  daerah karena  melalui  otonomi  daerah  kemandirian  dalam  menjalankan  pembangunan  dapat  dilakukan secara  efektif  dan  efisien  (Andriansyah,  2009).  Dengan  diberlakukannya  kewenangan  otonomi daerah,  diharapkan  semua  daerah  di  Indonesia  mampu  melaksanakan  semua  urusan  pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya.
Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas : (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain PAD yang sah. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu  daerah. Penelitian terkait hal  tersebut mengatakan  bahwa  semakin  besar  kontribusi  PAD  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.
Whittaker (1995) dalam Government Performance and Result Act, A Mandate for Strategic Planning  and  Performance  Measurement menyatakan  bahwa  pengukuran/penilaian  kinerja  adalah suatu  alat  manajemen  untuk  meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan  dan  akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok dalam perwujudan good governance . Pemerintah diminta melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan agar masyarakat dapat menilai.
Salah  satu  bentuk  akuntabilitas  Pemerintah  Daerah  kepada  masyarakat,  adalah  berupa Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  merupakan komponen penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah melahirkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Informasi keuangan bukanlah merupakan tujuan akhir  akuntansi  pemerintah  daerah,  tetapi  informasi  tersebut  memiliki  fungsi  yang  penting  bagi pengguna laporan dalam rangka pengambilan keputusan.
Menurut  Halim  dan  Kusufi  (2012)  salah  satu  alat  untuk  menganalisis    kinerja  pemerintah daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerah  adalah  dengan  melakukan  analisis  rasio  keuangan terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  telah  ditetapkan  dan dilaksanakannya.    Penggunaan  analisis  rasio  pada  sektor  publik  khususnya  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara  bulat  mengenai  nama  dan  kaidah  pengukurannya  (Halim  dan  Kusufi,  2012).  Padahal  dari hasil analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui tingkat kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja
pemerintah daerah dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Dwijayanti dan Rusherlistyanti, 2013).
Dalam  rangka  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  transparan,  jujur,  demokratis,  efektif, efisien, dan akuntabel, dilakukanlah analisis rasio keuangan terhadap APBD. Dengan menggunakan rasio  tersebut  dapat  digunakan  menghitung  kinerja  keuangan  daerah,  berdasarkan  uraian-uraian tersebut  peneliti  tertarik  meneliti  apakah  terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan,  dengan membandingkan  dengan  dua  provinsi  yaitu  antara  pemerintah  Kabupaten/Kota  Jawa  Tengah  dan Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan periode 2012 –2015.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  terdapat  tidaknya  perbedaan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  yang  dijabarkan  dengan  dimensi:  Kemandirian  Keuangan  Daerah, Desentralisasi  Fiskal,  Kemampuan  Pembiayan,  Efisiensi  dan  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah antara  propinsi  Jawa  Tengah  dan  Kalimantan  Selatan . Penelitian  ini  diharapkan  memberikan manfaat  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  khususnya  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Tengah dan  Propinsi  Kalimantan  Selatan  terkait  dengan  lima  dimensi,  yaitu  Kemandirian  Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.
Direktur  Eksekutif  Komite  Pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (KPPOD)  Robert Endi  Jaweng  menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa  persoalan  yang  mengganggu  pelaksanaan anggaran  daerah.  Salah  satunya  proporsi  belanja  daerah  masih  didominasi  belanja  birokrasi, termasuk  untuk  gaji  pegawai.  Berdasarkan  pemantauan  KPPOD,  pada  2013  lalu  sebanyak  276 Kabupaten/kota  mengalokasikan  50  persen  sampai  75  persen  anggaran  untuk  belanja  birokrasi. (http://www.kppod.org)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan strategis yang terutama diwakili oleh  luasnya  skala  persoalan  yang  harus  diatasi.  Persoalan-persoalan  dimaksud  antara  lain rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan pemerintah akibat maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan negara. Kemudian, tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan pemborosan sumber daya publik.
Berdasar  persoalan-persoalan  di  atas,  peneliti  ingin  mengetahui  seberapa  baik  kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  membandingkan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota  Jawa  Tengah  dan  Kalimantan  Tengah  dengan  menggunakan  Rasio  Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Desentralisasi Fiskal. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:
1.  Apakah  terdapat  perbedaan  antara  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten/  Kota  Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk Kemandirian Keuangan Daerah?
2.  Apakah  terdapat  perbedaan  antara  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten/  Kota  Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dilihat dalam bentuk Desentralisasi Fiskal?
3.  Apakah terdapat  perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/  Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan daerah dalam bentuk perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran daerah dengan realisasi penerimaan daerah (efisiensi)?
4.  Apakah  terdapat  perbedaan  antara  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten/  Kota  Jawa Tengah  dan  Kalimantan  Selatan  dalam  bentuk  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan (efektifitas)?

## LANDASAN TEORI

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Analisis  keuangan  menurut  Halim  (2007:127)  ‘’merupakan  sebuah  usaha  mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.’’ Pada pasal 4 PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelolah secara tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  asas  keadilan,  kepatuhan,  dan  manfaat  untuk masyarakat.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  4  PP  Nomor  58  tahun  2005  yang  dimaksud  dari  efisien merupakan  pencapaian  keluaran  yang  maksimum  dengan  masukan  tertentu  atau  penggunaan masukan  terendah  untuk  mencapai  keluaran  tertentu  ekonomis  merupakan  pemerolehan  masukan dengan kualitas tertentu pada tingkat harga rendah; efektif  merupakan mencapaian pencapaian hasil program  dengan target  yang telah ditetapkan,  yaitu  dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;  transparan  merupakan  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah; sedangkan bertanggung  jawab  merupakan  perwujudan  kewajiban  seseorang  atau  satuan  kerja  untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalaian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang  ditetapkan.  Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengelolah  keuangan  dituangkan  dalam anggaran  pendapatan  belanja  daerah  (APBD)  yang  baik  secara  langsung  maupaun  tidak  langsung mencerminkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  pelaksanaan  tugas-tugas pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan  sosial  masyarakat,  yang  dapat  dianalisa  menggunakan analisa rasio keuangan terhadap APBD.
Menurut Halim (2007:127) penggunaan analisa rasio keuangan secara luas sudah diterapkan pada  lembaga  perusahaan  yang  bersifat  komersial,  sedangkan  pada  lembaga  publik  khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas, hal itu karena:
a. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya  berbeda  dengan  penyajian  laporan  keuangan  oleh  lembaga  perusahaan  yang bersifat komersial.
b. Selama  ini  penyusunan  APBD  sebagian  masih  dilakukan  berdasarkan  perimbangan incremental budget  yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung  dengan  meningkatkan  sejumlah  pendapatan  persentase  tertentu  (biasanya berdasarkan  tingkat  inflasi).  Oleh  karena  disusun  dengan  pendekatan  secara  incremental maka  sering  kali  mengabaikan  bagaimana  rasio  keuangan  dalam  APBD.  Misal  adanya prinsip  ‘’yang penting pendapatan naik  meskipun untuk  menaikanya itu  diperlukan biaya yang tidak efisien’’.
c. Penilaian  keberhasilan  APBD  sebagai  penilaian  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  daerah,  lebih  ditekankan  pada  pencapaian  target,  sehingga  kurang memperhatikan  bagaimana  perubahan  yang  terjadi  pada  komposisi  ataupun  pada  struktur APBD.

## Parameter Rasio Keuangan Pemerintah Daerah
Penggunaan  analisis  rasio  pada  sektor  publik  khususnya  terhadap  APBD  belum  banyak dilakukan,  sehingga  secara  teori  belum  ada  kesepakatan  secara  bulat  mengenai  nama  dan  kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel,  analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun  kaidah  pengakuntansian  dalam  APBD  berbeda  dengan  laporan  keuangan  yang  dimiliki perusahaan swasta.
Analisis  rasio  keuangan  pada  APBD  keuangan  pada  APBD  dilakukan  dengan membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  satu  periode  dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya sehingga  dapat  diketahui  bagaimana  kecendrungan  yang  terjadi.  Selain  itu  dapat  pula  dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan  daerah  lain  yang  terdekat  maupun  yang  potensi  daerahnya  relatif    sama  untuk  dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.
Menurut  Munir,  dkk  (2004:101)  beberapa  rasio  yang  dapat  dikembangkan  berdasarkan  data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

## 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian  keuangan  daerah  (otonomi  fiskal)  menunjukan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang
diperlukan  daerah.  Kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukan  oleh  besar  kecilnya  pendapatan asli  daerah  dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  yang  lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana  ekternal.  Semangkin  tinggi  rasio  kemandirian mengandung  arti  bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pihak  ekternal (terutama  pemerintah  pusat  dan  propinsi)  semangkin  rendah,  dan  demikian  juga  sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masayarakat dalam pembayar pajak dan  restribusi  daerah  yang  merupakan  komponen  utama  pendapatan  asli  daerah.  Semangkin tinggi  masyarakat  membayar  pajak  dan  restribusi  daerah  akan  menggambarkan  tingkat kesejateraan masyarakat yang semangkian tinggi.

## 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Ukuran  ini  menunjukkan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Rasio ini dimaksudkan untuk  mengukur  tingkat  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  sebagai  sumber  pendapatan  yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah  dan  pengelolaan  kekayaan  milik  daerah  serta  lain-lain  pendapatan  yang  sah.  Total Pendapatan Daerah (TPD) merupakan jumlah dari seluruh penerimaan dari seluruh penerimaan dalam  satu  tahun  anggaran.  Bagi  Hasil  Pajak  Bukan  Pajak  (BHPBP)  merupakan  pajak  yang dialokasikan  oleh  Pemerintah  Pusat  untuk  kemudian  didistribusikan  antara  pusat  dan  daerah otonomi.  Rasio  ini  dimaksudkan  untuk  mengukur  tingkat  keadilan  pembagian  sumber  daya daerah  dalam  bentuk  bagi  hasil  pendapatan  sesuai  potensi  daerah  terhadap  total  penerimaan daerah.  Semakin  tinggi  hasilnya  maka  suatu  daerah  tersebut  semakin  mampu  membiayai pengeluarannya  sendiri  tanpa  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Derajat  desentralisasi  fiskal, khususnya  komponen  PAD  dibandingkan  dengan  TPD,  menurut  hasil  penemuan  Tim  Fisipol UGM  dalam  Munir  (2004:106)  menggunakan  skala  interval  sebagaimana  yang  terlihat  dalam tabel berikut.
Tabel 1 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal PAD/TPD (%) Kemampuan Keuangan Daerah <10.00 Sangat Kurang 10.01 – 20.00 Kurang 20.01 – 30.00 Cukup 30.01 – 40.00 Sedang 40.01 – 50.00 Baik >50.00 Sangat Baik Sumber: Munir, 2004:106

## 3. Rasio Efisiensi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Ukuran  ini  menunjukkan  tingkat  efisiensi  dari  setiap  penggunaan  uang  daerah.  Rasio pertama  dimaksudkan  untuk  mengukur  tingkat  kemampuan  perencanaan  sesuai  prinsip- prinsip disiplin anggaran sehingga memungkinkan setiap pengeluaran belanja menghasilkan sisa  anggaran.  Semakin  kecil  rasio  akan  menunjukkan  peran  perencanaan  dan  pelaksanaan anggaran  semakin  baik.  Rasio  kedua  mengukur  pengendalian  dan  perencanaan  anggaran belanja.  Semakin  kecil  rasio  akan  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  telah  berupaya untuk mengurangi biaya lain-lain atau biaya taktis yang tidak jelas tujuan pemanfaatannya. Rasio  efektifitas  manggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan
efektif  apabila  yang  dicapai  mencapai  minimal  sebesar  1  (satu)  atau  100  persen.  Namun demikian  semangkin  tinggi  rasio  efektifitas,  menggambarkan  kemampuan  daerah  yang semangkin  baik.  Guna  memperoleh  ukuran  yang  lebih  baik,  rasio  efektifitas  tersebut  perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Penelitian  tentang  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  telah  dilakukan  beberapa  peneliti berikut.  Florida  (2006)  meneliti  pengaruh  PAD  terhadap  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten dan kota Propinsi Sumatra utara. yang mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli daerah memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di Sumatera  Utara,  yaitu  sebesar  68%.  Erniadi  (2004)  telah  meneliti  tentang  perbandingan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  sebelum  dan  sesudah  otonomi  daerah  ini  menyimpulkan  berikut  ini. Aanalisis  data  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  regulasi  keuangan  tidak  secara  keseluruhan memperbaiki  rata-rata  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  dari  hasil penelitian  bahwa  dari  empat  rasio  kinerja  mengalami  perbedaan  antara  sebelum  dan  sesudah otonomi  daerah  yaitu  rasio  desentralisasi  fiskal,  rasio  upaya  fiskal,  rasio  kemampuan  pembiayaan dan rasio  efisiensi, diantaranya dua rasio berkembang positive berupaya kenaikan rata-rata kinerja yaitu rasio upaya fiscal dan rasio efisiensi, sisanya dua rasio berkembang negatif berupa penurunan kinerja  yang  signifikan  setelah  otonomi  yaitu  rasio  desentralisasi  fiskal  dan  rasio  kemampuan pembiayaan,  (b)  sebanyak  tiga  rasio  kinerja  keuangan  yaitu  rasio  desentralisasi  fiscal,  rasio kemampuan  pembiayaan  dan  rasio  efisiensi  anggaran  tidak  mengalami  perubahan  yang  signifikan falam periode sebelum dan sesudah otonomi.
Halim  (2007)  telah  melakukan  kajian  tentang  keuangan  daerah  pemerintah  kota  Malang dengan  menggunakan  metode  diskriptif  dan  memperoleh  kesimpulan  bahwa  realisasi  APBD  Kota malang  selama  tahun  2000-2004  melebihi  yang  ditargetkan,  yakni  rata-rata  sebesar  101,88%. Pertumbuhan realisasi APBD kota Malang selama tahun 2000-2004 namun demikian dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang menurun, bahkan mengalami pertumbuhan minus dari tahun 2003-2004.
Susantih  (2008)  melakukan  penelitian  dengan  judul:  “Perbandingan  Indikator  Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatra Bagian Selatan”.  Hasil analisis menyimpulkan kinerja keuangan daerah terhadap lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan dengan indikator kemandirian, efektifitas  dan  aktivitas  keuangan  daerah  dapat  diketahui  bahwa  Propinsi  Lampung  memiliki peringkat  pertama  dengan  63,81  persen,  peringkat  kedua  yaitu  Propinsi  Jambi  dengan  nilai  62,22 persen,  peringkat  ketiga  yaitu  Propinsi  Sumatera  Selatan  dengan  53,12  persen,  peringkat  keempat yaitu  Propinsi  BangkaBelitung  dengan  51,95  persen  dan  Propinsi  Bengkulu  memiliki  peringkat terendah  yaitu  49,22    persen.  Tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  kinerja  keuangan  pemerintah daerah  pada  lima  Propinsi  se-Sumatera  Bagian  Selatan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ke-lima propinsi  se-Sumatera  Bagian  Selatan  mempunyai  kebijakan  keuangan  yang  hampir  serupa  antar satu dengan yang lain.
Mega  (2015)  melakukan  penelitian  dengan  judul:  “Perbandingan  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Barat  Tahun  Anggaran  2010-2013”.  Berdasarkan pembahasan  yang  telah  dilakukan,  disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  daerah  Provinsi  Jawa Tengah  dan  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  Anggaran  2010-2013,  secara  keseluruhan  tidak  ada perbedaan kinerja keuangan antara kedua provinsi tersebut.
Berdasar landasan teori dan riset sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah berikut ini.
H 1 : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk Kemandirian Keuangan Daerah.
H 2 : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk Desentralisasi Fiskal.
H 3 : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk efisiensi Pendapatan Asli Daerah.
H 4 : Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk efektivitas Pendapatan Asli Daerah.
Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian

## METODOLOGI PENELITIAN Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diukur dengan discretionary  accruals .  Besarnya discretionary  accruals dihitung  dengan  menggunakan Modified  Jones  Model .  Model  ini  banyak  digunakan  dalam  penelitian-penelitian  akuntansi  karena dinilai  sebagai  model  yang  paling  baik  dalam  mendeteksi  manajemen  laba  dan  memberikan  hasil yang  paling  kuat  (Sulistyanto,  2008).  Model  ini  menggunakan total  accruals (TAC)  yang diklasifikasikan menjadi komponen discretionary accruals (DTAC) dan non discretionary accruals (NDA) . Model tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:
1. Menghitung nilai total akrual dengan persamaan:
Total accruals (TAC) = Laba bersih setelah pajak ( net income ) – Arus kas dari aktivitas operasi ( operating cash flow )
2. Menghitung  nilai  koefisien  regresi  α1,  α2,  dan  α3  dengan  persamaan  regresi ordinary  least square (OLS):
( 𝑇𝐴𝐶 𝑡 𝐴 𝑡−1 ) = ∝ 1 ( 1 A t−1 ) + ∝ 2 ( ∆REV t A t−1 ) + ∝ 3 ( PPE t A t−1 ) + ε
Keterangan: TAC t = Total akrual perusahaan pada periode t
A t-1 = Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1 (sebelumnya)
ΔREV t = Pendapatan pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1 (sebelumnya) PPEt = Aset tetap perusahaan pada akhir tahun t
3. Nilai koefisien regresi α1, α2, dan α3 yang diperoleh kemudian digunakan untuk mencari nilai non discretionary accruals dengan cara berikut:
NDA t = ∝ 1 ( 1 A t−1 ) + ∝ 2 ( ∆REV t − ∆REC t A t−1 ) + ∝ 3 ( PPE t A t−1 )
Keterangan: NDA t = Non discretionary accruals pada tahun t ∆ REC t
= Piutang perusahaan pada tahun t dikurangi piutang perusahaan pada tahun t - 1
4. Menghitung nilai discretionary accruals
DAC t = ( TAC t A t−1 ) - NDA t
Keterangan: DAC t = Discretionary accruals perusahaan pada tahun t
Pem kab/Pemkot Jawa Tengah
1. Rasio Kemandirian
2. Rasio Desentralisasi
Fiskal 3. Rasio Efisiensi PAD 4. Rasio Efektivitas PAD

## Pemkab/Pemkot
Kalimantan Selatan 1. Rasio Kemandirian
2. Rasio Desentralisasi
Fiskal
3. Rasio Efisiensi PAD 4. Rasio Efektivitas PAD BEDA

## Variabel Independen
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Kualitas auditor
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  menggunakan  variabel dummy . Perusahaan  yang  diaudit  oleh  KAP  yang  berafiliasi  dengan big  four diberi  nilai  1,  sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang tidak berafiliasi dengan big four diberi nilai 0. 2. Leverage
Leverage adalah perbandingan antara total utang dan total aset. Perbandingan itu menunjukkan besarnya aset yang digunakan untuk menjamin utang.
Leverage = Total utang Total aset
3. Pertumbuhan Perusahaan ( Growth )
Variabel  pertumbuhan  perusahaan  didefinisikan  sebagai  perubahan  tingkat  pertumbuhan tahunan perusahaan dari aset total.
Asset Growth = ( ΣAset− ΣAset t−1 ΣAset t−1 )

## Variabel Kontrol
Variabel  kontrol  digunakan  agar  hubungan  antara  variabel  dependen  dan  variabel independen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Nilai absolut dari total akrual
Variabel  nilai  absolut  dari  akrual  total  (AbsTAC)  berguna  untuk  mengontrol  kemungkinan penyebab terjadinya peristiwa akrual ( accrual-generating potential ).
AbsTAC = |TAC| A t−1 Keterangan: TAC t = Total akrual perusahaan pada periode t A t-1
= Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1 (sebelumnya)
2. Return on Investment
Return on investment (ROI) merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset yang  dimiliki  perusahaan.  ROI  digunakan  untuk  mengukur  profitabilitas  perusahaan  atas  aset yang diinvestasikan.

## ROI = Laba setelah pajak Total aset
3. Arus kas dari aktivitas operasi
Variabel  arus  kas  dari  aktivitas  operasi  dimasukkan  untuk  mengendalikan  nilai discretionary accruals dari pengaruh arus kas yang berasal dari aktivitas operasi (Rusmin, 2010).
CFO = Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada tahun t Total aset perusahaan i pada tahun t−1
4. Kapitalisasi nilai pasar
Rachmawati  et  al.  (2007)  menggambarkan  kapitalisasi  nilai  pasar  sebagai  rata-rata  kapitalisasi pasar untuk perusahaan i selama periode pengujian.
MKTCAP  = Ln (Jumlah saham yang beredar x Harga saham penutupan)

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan  yang digunakan adalah tahun 2012-2014. Penentuan sampel perusahaan menggunakan metode purposive sampling .
Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  statistik deskriptif,  uji  asumsi  klasik  yang  meliputi  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif
Tabel  1  dan  Tabel  2  menunjukkan  distribusi  frekuensi  dan  statistik  deskriptif  masing-masing variabel.
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Variabel N 1 0 N Persentase N Persentase BIG4 223 91 40,8% 132 59,2%
Berdasarkan Tabel 1, hasil distribusi frekuensi auditor big four (BIG4) yang diukur dengan variabel dummy menunjukkan bahwa sebanyak 91 laporan keuangan perusahaan atau setara dengan 40,8% sampel laporan keuangan perusahaan menggunakan jasa KAP big four dan sisanya sebanyak 132  laporan  keuangan  perusahaan  atau  setara  dengan  59,2%  menggunakan  jasa  KAP  bukan big four .
Tabel 2
Statistik Deskriptif
Hasil  analisis  deskriptif  pada  Tabel  2  menunjukkan  bahwa leverage (LEV)  perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai  maksimum  sebesar  4,30  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  0,5123,  serta  deviasi  standar  sebesar 0,4512. Growth (GRT)  memiliki  nilai  minimum  sebesar  -0,48  dan  nilai  maksimum  sebesar  3,27 dengan nilai  rata-rata sebesar 0,1449, serta deviasi standar sebesar 0,2730. Discretionary accruals (DAt) memiliki nilai  minimum  sebesar 0,000 dan nilai  maksimum  sebesar 4,92 dengan nilai  rata- rata sebesar 0,7902, serta deviasi standar sebesar 0,6111. Nilai absolut dari akrual total (AbsTAC) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,40 dengan nilai rata-rata sebesar  0,0739,  serta  deviasi  standar  sebesar  0,07101. Return  on  investment (ROI)  memiliki  nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maksimum sebesar 1,10 dengan nilai rata-rata sebesar 0,794, serta deviasi  standar  sebesar  0,1159.  Arus  kas  dari  aktivitas  operasi  (CFO)  memiliki  nilai  minimum sebesar -0,54 dan nilai maksimum sebesar 1,08 dengan nilai rata-rata sebesar 0,0728, serta deviasi standar sebesar 0,12196. Kapitalisasi nilai pasar (MKTCAP) memiliki nilai minimum sebesar 24,33 dan nilai maksimum sebesar 48,77 dengan nilai rata-rata sebesar 31,40, serta deviasi standar sebesar 7,47.
Variabel N Minimum Maksimum Rata-rata Deviasi Standar DA 223 0 4,92 0,7902 0,61114 LEV 223 0 4,30 0,5123 0,45128 GRT 223 -0,48 3,27 0,1449 0,27301 ROI 223 0 1,10 0,0794 0,11599 AbsTAC 223 0 0,40 0,0739 0,07101 CFO 223 -0,54 1,08 0,0728 0,12196 MKTCAP 223 24,33 48,77 31,4060 7,47551

## Uji Normalitas
Berdasarkan  Tabel  3  diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,087  dengan  tingkat  signifikansi ( α ) yang digunakan sebesar 0,05. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi ( α ) yang digunakan, maka dapat dikatakan data penelitian ini berdistribusi normal, sehingga model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas.
Tabel 3 Uji Normalitas Variabel Nilai Signifikansi Tingkat Signifikansi Kesimpulan Unstandardized Residual 0,087 0,05 Distribusi normal

## Uji Multikolinearitas
Berdasarkan hasil output pada Tabel  4 diketahui  bahwa nilai tolerance dari setiap variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai VIF dari setiap variabel independen tidak lebih dari 10. Oleh karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  multikolinearitas  antar  variabel  independen  dalam model regresi.
Tabel 4 Uji Multikolinearitas Variabel Tolerance VIF BIG4 0,809 1,237 LEV 0,938 1,066 GRT 0,886 1,129 ROI 0,854 1,171 AbsTAC 0,837 1,195 CFO 0,756 1,323 MKTCAP 0,840 1,190

## Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  hasil output pada  Tabel  5  dapat  diketahui  bahwa  model  regresi  bebas  dari masalah  heteroskedastisitas.  Hal  ini  terlihat  dari  nilai  signifikansi  variabel  independen  (BIG4, Leverage , Growth )  dan  variabel  kontrol  ( Return  on Investment,  Nilai  Absolut  dari  Akrual  Total, Arus Kas dari Aktivitas Operasi, dan Kapitalisasi Nilai Pasar) lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05.
Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas Variabel Nilai Signifikansi Tingkat Signifikansi Kesimpulan BIG4 0,732 0,05 Homoskedastisitas LEV 0,852 0,05 Homoskedastisitas GRT 0,161 0,05 Homoskedastisitas ROI 0,684 0,05 Homoskedastisitas
Variabel Nilai Signifikansi Tingkat Signifikansi Kesimpulan AbsTAC 0,453 0,05 Homoskedastisitas CFO 0,680 0,05 Homoskedastisitas MKTCAP 0,690 0,05 Homoskedastisitas

## Uji Autokorelasi
Berdasarkan  hasil  uji  autokorelasi  pada  Tabel  6,  diperoleh  nilai  Durbin-Watson  sebesar 2,005. Nilai Durbin-Watson 2,005 lebih besar dari batas atas (dU) sebesar 1.84513 dan kurang dari (4-dU)  sebesar  2.15487  yang  berarti  bahwa  tidak  terdapat  autokorelasi  pada  model  regresi  yang digunakan.
Tabel 6 Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 0,599 0,359 0,338 0,49718 2,005

## Persamaan Regresi
Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Variabel Koefisien Signifikansi Konstanta 0,513 0,001 BIG4 0,186 0,002 LEV -0,066 0,241 GRT 0,452 0,000 ROI 0,070 0,238 AbsTAC -0,226 0,000 CFO -0,181 0,004 MKTCAP 0,102 0,087
Persamaan:
DA t =   α + β 1 BIG4 + β 2 LEV + β 3 GRT + β 5 ROI + β 4 AbsTAC + β 6 CFO + β 8 MKTCAP + ε
Berdasarkan  Tabel  7  di  atas,  pada  analisis  regresi  didapatkan  persamaan  regresi  berganda sebagai berikut:
DA t =   0,513 + 0,186BIG4  –  0,066LEV + 0,452GRT +  0,070ROI  - 0,226AbsTAC  – 0,181CFO + 0,102MKTCAP + ε

## Pengujian Koefisien Determinasi (R2)
Pada  Tabel  6  diketahui  bahwa  nilai Adjusted  R  Square (R 2 )  adalah  0,338.  Hal  ini  berarti bahwa  33,8%  variabel  manajemen  laba  dapat  dijelaskan  oleh  variabel-  variabel  independen  yaitu auditor big four , leverage , growth , nilai absolut dari total akrual, return on investment , arus kas dari aktivitas  operasi,  dan  kapitalisasi  nilai  pasar.  Sedangkan  sisanya  sebesar  66,2%  dijelaskan  oleh faktor-faktor lain di luar model yang dianalisis.
Pengujian Koefisien Regresi Serentak (F)
Tabel 8 Pengujian Koefisien Regresi Serentak Model Sum  of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 32,677 7 4,253 17,205 0,000 Residual 50,239 215 0,247 Total 82,915 222
Berdasarkan  Tabel  8  dapat  diketahui  bahwa  model  persamaan  regresi  yang  diperoleh memiliki  tingkat  signifikansi  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  tingkat  signifikansi α (0,05)  dan  F hitung  sebesar  17,205  lebih  besar  dari  F  tabel  sebesar  2,0523,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa seluruh variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap manajemen laba.

## Pengujian Koefisien Regresi Parsial (t)
Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 9 ditunjukkan bahwa dari delapan variabel yang dimasukkan dalam model regresi, variabel kualitas audit (BIG4), growth (GRT), nilai absolut dari akrual total (AbsTAC), dan arus kas dari aktivitas operasi (CFO) secara signifikan mempengaruhi manajemen laba (DA). Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi untuk BIG4 sebesar 0,002  (p  <  0,05),  GRT  0,000  (p  <  0,05),  AbsTAC  0,000  (p  <  0,05),  dan  CFO  0,004  (p  <  0,05). Sedangkan variabel leverage , return on investment , dan kapitalisasi nilai pasar tidak signifikan. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikansi LEV sebesar 0,241 (p > 0,05), ROI sebesar 0,238 (p > 0,05), dan MKTCAP sebesar 0,087 (p > 0,05).
Tabel 9
Pengujian Koefisien Regresi Parsial

## KESIMPULAN
Penelitian ini berisi model untuk menguji pengaruh kualitas auditor, leverage , dan growth terhadap manajemen  laba.  Dari  hasil  pengujian  regresi  berganda  dengan  menggunakan  SPSS  dapat disimpulkan bahwa:
Variabel t hitung Signifikansi BIG4 3,066 0,002 LEV -1,176 0,241 GRT 7,790 0,000 ROI 1,183 0,238 AbsTAC -3,790 0,000 CFO -2,879 0,004 MKTCAP 1,717 0,087
1. Kualitas auditor berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa  keberadaan  KAP  yang  berafiliasi  dengan the  big  four bukan  merupakan  jaminan terhadap berkurangnya praktik manajemen laba  yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  meskipun  perusahaan  menggunakan  jasa  audit  dari  KAP  yang berafiliasi  dengan the  big  four, tetapi  tidak  mampu  untuk  menekan  terjadinya  praktik manajemen laba. Dengan kata lain, penggunaan jasa KAP yang berafiliasi dengan the big four hanya sebagai upaya untuk mendapatkan citra positif dari pihak eksternal perusahaan . 2. Leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan utang  yang  tinggi  menyebabkan  perusahaan  dimonitor  oleh  pihak debtholders (pihak  ketiga). Tindakan monitoring yang ketat oleh pihak ketiga terhadap perusahaan menyebabkan manajer akan  bertindak  sesuai  dengan  kepentingan debtholders dan shareholders ,  sehingga leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 3. Growth berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  manajemen  laba.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  perusahaan  yang  mengalami  pertumbuhan  memiliki  kecenderungan  untuk  menaikkan laba dengan tujuan untuk menarik perhatian investor agar tetap menginvestasikan dananya pada perusahaan.

## Keterbatasan dan Saran
1. Tahun pengamatan dalam penelitian dapat dikatakan ini terlalu singkat, yaitu hanya dari tahun 2012  hingga  tahun  2014,  sehingga  membuat  jumlah  sampel  penelitian  relatif  sedikit.  Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat diperpanjang periode pengamatannya agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih valid.
2. Penggunaan model untuk mendeteksi terjadinya manajemen laba dalam penelitian ini mungkin belum  mampu  mendeteksi  manajemen  laba  dengan  baik  atau  tepat.  Oleh  karena  itu,  dalam penelitian  selanjutnya  perlu  dipertimbangkan  penggunaan  model  yang  berbeda  dalam menentukan discretionary  accrual, sehingga  dapat  dilihat  adanya  manajemen  laba  dengan sudut pandang atau pendekatan yang berbeda.
3. Variabel  independen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  delapan  variabel  dengan Adjusted  R 2 hanya  sebesar  0,338.  Oleh  karena  itu  perlu  dipertimbangkan  untuk  menambah variabel lain yang mungkin lebih berpengaruh terhadap manajemen laba.

## REFERENSI
Achmad,  Komarudin,  Imam  Subekti,  dan  Sari  Atmini.  2007.  Investigasi  Motivasi  dan  Strategi Manajemen Laba pada Perusahaan Publik di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 10 . Makassar.
AlNajjar,  Fouad  dan  Ahmed  Riahi-Belkaoui.  2001.  Growth  Opportunities  and  Earnings Management. Managerial Finance. 72-81.
Cahan, Stefen F. 1992. The Effect of Antitrust Investigations on Discretionary Accruals: A Refined Test of the Political-Cost Hypothesis. Accounting Review (January): 77-95.
Gu,  Zhaoyang,  C.  J.  Lee,  J.  G.  Rosett.  2005.  What  Determines  the  Variability  of  Accounting Accruals? Review of Quantitative Finance and Accounting, 24: 313-314
Halim,  Julia,  Carmel  Meiden,  dan  Rudolf  Lumban  Tobing.  2005.  Pengaruh  Manajemen  Laba Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang Termasuk dalam Indeks LQ-45. Simposium Nasional Akuntansi 8 . Solo.
Jao,  R.  and  Gagaring  Pagalung.  2011. Corporate  Governance ,  Ukuran  Perusahaan,  dan Leverage Terhadap  Manajemen  Laba  Perusahaan  Manufaktur  di  Indonesia. Jurnal  Akuntansi  dan Auditing , 8 (1), 43-54.
Jensen,  Michael  C.  and  William  H.  Meckling.  1976.  Theory  of  the  Firm:  Managerial  Behavior,
Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
Kurniawati,  Fitri.  2009.  Pengaruh  Asimetri  Informasi  dan  Kualitas  Auditor  Terhadap  Manajemen Laba  pada  Perusahaan  yang  Bergerak  di  Sektor  Keuangan  yang  Terdaftar  di  BEI. Skripsi . Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
Mutmainah, S. 2011. Analisis Faktor-Faktor  yang Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba (Studi pada  Perusahaan  Perbankan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  tahun  2006- 2008). Doctoral dissertation . Universitas Diponegoro.
Naim,  Ainun  dan  Jogiyanto  Hartono.  1996.  The  Effect  of  Antitrust  Investigations  on  the Management of Earnings: A Further Empirical Test of Political-Cost Hypothesis. Kelola 13: 126-141.
Pathak, J., KH. Karim, S. Suh, Z. Zhang. 2014. Do Audit Committee and Characteristics of Board of  Directors  Influence  Earnings  Management?  Electronic  Copy  Available  at: http://ssrn.com/abstract=2406080
Rahmadika,  Nurina.  2011.  Pengaruh  Kualitas  Auditor  terhadap  Manajemen  Laba. Skripsi . Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
Rusmin.  2010.  Auditor  Quality  and  Earnings  Management  Singapore  Evidence. Managerial Auditing Journal , Vol. 25, Iss 7, pp 618-638.
Sanjaya,  I  Putu  Sugiartha.  2008.  Auditor  Eksternal,  Komite  Audit,  dan  Manajemen  Laba. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol. 11, No. 1, hal. 97-116.
Saputro, J. A. and L. Setiawati. 2004. Kesempatan Bertumbuh dan Manajemen Laba: Uji Hipotesis Political Cost. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia , 7(2), pp.251-263. Sulistyanto, Sri. 2008. Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris . Jakarta: Grasindo. Tarjo.  2008.  Pengaruh  Konsentrasi  Kepemilikan  Institusional  dan Leverage Terhadap  Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost of Equity Capital . Simposium Nasional Akuntansi 11 . Pontianak.
Watts,  R.  dan  J.  Zimmerman.  1986. Positive  Accounting  Theory. Englewood  Cliffs,  NJ:  Prentice Hall Inc.
Widyaningdyah, Agnes  Utari. 2001. Analisis Faktor-Faktor  yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management pada  Perusahaan Go  Public di  Indonesia” . Jurnal Akuntansi  dan  Keuangan Vol. 3, No. 2, hal. 89-101.