## PERAN ASEAN MERESPONS KERJA SAMA MILITER AMERIKA SERIKAT DAN FILIPINA TERKAIT KONFLIK LAUT CINA SELATAN
Abdul Musyawardi Chalid, dkk. 1
Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran email: abdul.musyawardi@unpad.ac.id

## Abstract
ASEAN is facing a complex problem when the interverence of two great powers, China and United States of America, expanded their influences in Southeast Asia. Both states gave their influence in the dynamic of South China Sea dispute. One of ASEAN member states  that  has  interest  on  the  claim  of  South  China  Sea  was  the  Philippines.  The Philippines and United States of America military cooperation triggered China to give their responses and made the conflict resolution became more complicated. This research aim to look at ASEAN role in dealing with the problem of two great powers related to one of ASEAN member. This research was using qualitative method. The research used the concept of the role of international organization. Analysis was conducted by using data interpretation on literature review.
Keywords: conflict, international organization, role

## Abstrak
ASEAN tengah menghadapi suatu permasalahan yang cukup kompleks dengan masuknya pengaruh  intervensi  negara  great  powers,  seperti  Cina  dan  Amerika  Serikat  ke  Asia Tenggara.  Kedua  negara  tersebut  memberikan  pengaruh  dalam  dinamika  konflik  Laut Cina  Selatan.  Salah  satu  negara  anggota  ASEAN  yang  berkepentingan  terhadap  klaim Laut Cina Selatan adalah Filipina. Kerja sama militer Filipina dengan Amerika Serikat memicu  respons-respons  dari  Cina  dan  membuat  penyelesaian  konflik  menjadi  lebih rumit.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  peran  ASEAN  dalam  menyelesaikan permasalahan dua  great  powers dalam hubungannya dengan salah satu  negara  anggota ASEAN.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Peneliti  menggunakan  konsep peran organisasi internasional. Analisis dilakukan dengan interpretasi data berdasarkan studi pustaka.
Kata Kunci : counter-terrorism , cyber security , intelijen, teknologi informasi, terorisme
1 Dudy  Heryadi,  Departemen  Hubungan  Internasional,,  Universitas  Padjadjaran,  email: dudy.heryadi@unpad.ac.id;  Nuraeni,  Departemen  Hubungan  Internasional,  Universitas Padjadjaran,  email:  nuraeni@unpad.ac.id;  Arfin  Sudirman,  Departemen  Hubungan Internasional,Universitas Padjadjaran, email: arfin.sudirman@unpad.ac.id.

## Pendahuluan

## Latar Belakang
ASEAN adalah salah satu kelompok negara yang telah bertahan melalui berbagai gejolak baik internal  maupun  dari  pengaruh  sistem  internasional.  Meskipun  sejak  awal  ASEAN  juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kerja sama ekonomi, isu politik keamanan tidak begitu saja diabaikan. Isu politik keamanan ini juga mencakup isu-isu kontemporer seperti kejahatan  transnasional.  Isu  politik  dan  keamanan  juga  terasa  penting  karena  masih  ada berbagai konflik yang terjadi di antara para anggotanya, misalnya masalah sengketa teritorial. Selain itu ada juga masalah-masalah terkait dengan aktor-aktor di luar ASEAN seperti Cina, Jepang, Australia dan lainnya. Dengan demikian sangat penting bagi ASEAN untuk memiliki sebuah rancangan kerja sama yang mampu diimplementasikan secara konkret untuk mengatasi dan atau mencegah konflik-konflik tersebut menjadi kontraproduktif terhadap kerja sama-kerja sama lain.
ASEAN  sebagai  organisasi  regional  ikut  bertanggung  jawab  dalam  menjaga  dan memelihara  stabilitas  keamanan  kawasan  di  Asia  Tenggara.  Adapun  isu–isu  keamanan tradisional  terkait  militer  masih  menjadi  perhatian  dan  hirauan  dalam  hubungan  antar negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Berakhirnya Perang Dingin tidak berarti isu- isu  ancaman  militer  di  kawasan  Asia  Tenggara  juga  telah  berakhir.  Pada  kenyataannya, negara-negara ASEAN justru meningkatkan belanja militer masing-masing segera sesudah berakhirnya  Perang  Dingin.  Secara  umum  posisi  kawasan  Asia  Tenggara  dikatakan strategis karena merupakan penghubung bagi kawasan Timur Tengah dengan Asia Timur dalam  konteks  transportasi  internasional.  Kawasan  Asia  Tenggara  juga  rentan  terhadap konflik  dengan  intensitas  kecil  sampai  menengah  diantara  negara–negara  di  dalamnya. Kondisi  ini  menyebabkan  negara-negara great powers seperti  Amerika  Serikat  dan Republik Rakyat Cina (RRC) gencar melakukan intervensi dalam penyelesaian sengketa- sengketa  keamanan,  baik  secara  bilateral  kepada  salah  satu  negara  maupun  multilateral kepada ASEAN.
Salah satu fenomena baru dalam politik internasional di kawasan Asia-Pasifik adalah kebangkitan  global  RRC  yang  berlandaskan  pertumbuhan  ekonomi  dan  perkembangan angkatan  militernya  yang  pesat.  Berpredikat  sebagai  “hegemon  potensial”  di  kawasan Asia-Pasifik,  RRC  sering  berperilaku  agresif  di  perairan-perairan  strategis  sekitarnya, seperti di Laut Cina Selatan. Salah satu bentuk dari kebijakan agresif di Laut Cina Selatan
adalah klaim RRC atas seluruh wilayah Laut Cina Selatan lewat bentuk U (Chung, 2016), padahal  Laut  Cina  Selatan  merupakan  perairan  internasional  yang  intensitas  konfliknya tinggi dan dipermasalahkan RRC bersama negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam,  Malaysia,  Brunei,  Thailand  dan  Taiwan  sehingga  rentan  untuk  memunculkan konflik terbuka di kawasan.
Salah satu negara  yang gencar melakukan protes terhadap klaim RRC atas seluruh wilayah  Laut  Cina  Selatan  adalah  Filipina.  Pada  bulan  Januari  2013,  Filipina  membawa sengketa Laut Cina Selatan ke Pengadilan Arbitrase Internasional dan meminta Amerika Serikat  untuk  membantu  Filipina  dalam  sengketa  Laut  Cina  Selatan.  Amerika  Serikat meresponsnya  dengan  meningkatkan  kerja  sama  militer  dengan  Filipina,  beberapa  hal diantaranya  adalah  dukungan  finansial  Amerika  Serikat  kepada  Filipina  agar  mampu membeli persenjataan laut yang modern dan meningkatkan intensitas latihan militer kedua negara di sekitar Laut Cina Selatan (Zou dan Liu dalam Wu dan Zou, 2016).
Penelitian  ini  berfokus  pada  masalah  respons  ASEAN  terhadap  kerja  sama  militer Amerika Serikat dan Filipina karena dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip utama ASEAN yaitu non-intervensi dan ancaman terhadap pelaksanaan ASEAN Political and  Security  Community .  Pemetaan  kasus  terkait  kerja  sama  militer  di  kawasan Asia Tenggara dalam analisis studi hubungan internasional adalah:
1. Dari sisi aktor, menekankan peran organisasi internasional aktor independen dalam penyelesaian masalah di kawasannya;
2. Dari sisi isu, kerja sama militer Amerika Serikat dan Filipina memperlihatkan bentuk  intervensi  langsung great  powers terhadap  negara-negara  kecil,  secara  tidak langsung juga terhadap organisasi regional di suatu kawasan; dan
3. Dari sisi pendekatan, menggunakan teori peran suatu organisasi internasional. Setidaknya Archer (2001) menyebutkan tiga peran utama, yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor.

## Rumusan Masalah
Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan tentang “Bagaimana ASEAN merespons kerja  sama  militer  Amerika  Serikat  dan  Filipina  terhadap  isu  Laut  Cina  Selatan  dalam upayanya mencegah konflik terbuka di kawasan?”

## Tujuan Penelitian
Secara teoritis , penelitian ini bertujuan untuk memahami peran ideal ASEAN sebagai suatu organisasi  internasional  dalam  menanggapi  kerja  sama  militer  yang  dilakukan  negara anggotanya  dengan  salah  satu great  powers melalui  pandangan  teori  peran  organisasi internasional  Archer  (2001). Secara  praktis ,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui respons ASEAN terhadap kerja sama militer Amerika Serikat dan Filipina dalam kaitannya dengan sengketa di Laut Cina Selatan.

## Peran Organisasi Internasional
Dalam  studi  organisasi  internasional,  terdapat  peran  dan  fungsi  organisasi  internasional. Peran dan fungsi organisasi internasional (OI) dapat menggambarkan eksistensinya sebagai organisasi  internasional.  Dalam  pembahasan  peran  terdapat  berbagai  jenis  peran  yang dibahas. Menurut Archer, peran OI terdiri dari instrumen, arena, dan aktor (Archer, 2001: 68).
Peran OI sebagai  instrumen dapat  diartikan bahwa OI menjadi alat atau instrumen kepentingan negara-negara anggotanya untuk dapat mewujudkan kepentingan nasionalnya masing-masing.  Menurut  Myrdal,  keberadaan  OI  merupakan  peruwujudan  kesepakatan multilateral antara negara-negara anggotanya dan dianggap sebagai hal yang penting dalam kebijakan nasional masing-masing negara anggotanya (Myrdal, 1955: 4-5).
Sedangkan  menurut  McCormick  dan  Kihl,  OI  dijadikan  oleh  negara-negara anggotanya  sebagai  instrumen  yang  selektif  bagi  pencapaian  kebijakan  luar  negerinya (McCormick  dan  Kihl,  1979:  502).  Sebagai  contoh,  AS  menggunakan  PBB  sebagai institusi yang melegitimasi intervensi militer ke Irak dan Libya karena sejalan dengan misi PBB sebagai penjaga perdamaian dunia.
Sebuah OI tidak dapat  menjalankan perannya jika tidak dapat  dijadikan  instrumen kepentingan oleh negara anggotanya. Jika hal tersebut terjadi, eksistensi sebuah OI dapat terancam karena anggotanya tidak memanfaatkan peran yang ada dalam OI tersebut.  Hal ini juga dapat menyebabkan negara anggotanya keluar dari OI tersebut.
Untuk  peran  yang  kedua  adalah  OI  sebagai  arena.  Arena  yang  dimaksud  ini  adalah tempat  berinteraksi  para  anggotanya  untuk  merumuskan  kepentingan  masing-masing  secara bersama-sama. Dalam arena, para anggota OI dapat berdebat, berdiskusi, bekerja sama, atau tidak  setuju  terhadap  topik-topik  yang  dibicarakan.  Sebagai  contoh,  pengamatan  yang dilakukan  oleh  Hoffman  dalam  mengamati  PBB,  menyebutkan  bahwa  OI  sebagai  arena
adalah tempat berkompetisi masing-masing pihak dengan memperjuangkan pandangannya yang didukung oleh diplomasi yang unggul (Hoffman, 1970: 398-399).
Peran  arena  melalui  OI  adalah  yang  terjadi  dalam  sektor  ekonomi.  Sektor  ini memunculkan dinamika yang cukup dramatis melalui perkembangan yang ada. Mulai dari runtuhnya institusi Bretton-Woods, pendirian G-77, sampai kepada saat ini, yaitu adanya G-20  dan  poros  BRICS  (Brazil,  Rusia,  India,  Cina,  dan  Afrika  Selatan).  Sementara  itu, dalam  sektor  keamanan,  topik  yang  dibahas  masih  topik-topik  yang  klasik  karena membutuhkan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya, seperti nuklir Iran dan Israel- Palestina.
Sebuah OI tidak dapat berperan jika tidak dapat memfasilitasi para anggotanya untuk menjadikan OI tersebut  sebagai sebuah  arena. Anggota sebuah OI akan memaksimalkan peran  OI  sebagai  arena  untuk  melontarkan  wacana  atau  topik  yang  sesuai  dengan kepentingan  nasionalnya  masing-masing.  OI  sebagai  arena  juga  sangat  penting  dalam mewacanakan  kepentingan  negara  anggotanya  ke  forum  internasional  sehingga  lebih diakui.
Peran yang ketiga OI adalah aktor. Peranan OI sebagai aktor adalah OI merupakan aktor  independen  yang  bebas  mengambil  keputusan  tanpa  tekanan  oleh  pihak  manapun, termasuk salah satu anggotanya. OI sebagai aktor dapat berinteraksi dengan aktor lainnya di forum internasional, seperti negara, IGO, INGO, perusahaan multinasional, dan lainnya.
Menurut  Wolfers,  peran  OI  sebagai  aktor  secara  signifikan  dapat  dilihat  dari rekomendasi,  resolusi,  atau  perintah  yang  telah  dikeluarkan  dan  disetujui  oleh  negara anggotanya dengan menjalankan hal-hal tersebut (Wolfers, 1962: 22). Hal ini berpengaruh terhadap eksistensi OI sebagai aktor dalam forum internasional.
Sebagai  contoh  OI-OI  yang  berhasil  berperan  sebagai  aktor  adalah  PBB  yang berperan  sebagai  aktor  penjaga  perdamaian  dunia.  Contoh  lainnya  adalah  OPEC  yang berperan sebagai pengatur harga minyak dunia. Sedangkan untuk contoh peran aktor yang lemah  adalah custom  union dari  Afrika  Selatan-Bostwana-Lesotho-Swaziland.  Hal  ini disebabkan  karena  anggotanya  tidak  menjalankan  kesepakatan  yang  ada  dengan baik. Dalam  kajian  organisasi  regional,  sebuah  OI  dapat  berperan  menjaga  perdamaian  di regionalnya  jika  sudah  dianggap  sebagai  aktor  yang  cukup  berpengaruh  di  kawasan tersebut.
Konsep peran OI dapat menjelaskan peran yang dicapai atau sedang dilakukan oleh ASEAN  dalam  penyelesaian  sengketa  Laut  Cina  Selatan.  Sebagai  anggota  ASEAN, Filipina dapat melihat peran-peran yang telah dilakukan oleh ASEAN sampai saat ini dalam upayanya menyelesaikan sengketa yang terjadi.

## Konflik Laut Cina Selatan dari Sudut Pandang ASEAN
Secara umum, ASEAN memandang bahwa Laut Cina Selatan memang merupakan sebuah wilayah yang strategis baik secara geopolitik dan geoekonomi. Konflik Laut Cina Selatan sangat  kompleks  bukan  saja  karena  melibatkan  banyak  negara  tetapi  berbagai  isu  dan kepentingan dari banyak pihak membuat konflik ini bukan hanya soal territorial ataupun sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Proses penyelesaian sengketa seringkali diwarnai  turun  naik  tensi  ketegangan  yang  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  termasuk kehadiran  Amerika  Serikat  baik  secara  fisik  di  Filipina,  misalnya,  maupun  melalui korporasi-korporasi.
Merujuk dari penjelasan ASEAN dalam “ ASEAN Selayang Pandang “ (2012: 29-
30) bahwa upaya yang dilakukan ASEAN lebih kepada kesepakatan-kesepakatan yang mengandung norma-norma yang diharapkan diterapkan oleh para pihak untuk melakukan aktivitasnya  di  Laut  Cina  Selatan.  ASEAN  mengupayakan  mencegah  konflik  semakin kompleks dan membahayakan stabilitas keamanan di kawasan. Namun, cara-cara tersebut sepertinya  tidak  cukup  efektif,  karena  untuk  menjalankan  norma  perlu  itikad  baik  dari semua pihak. Turun naik tensi ketegangan di wilayah ini juga menunjukkan pihak-pihak tertentu tidak konsisten. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan Indraswari (2012: 214)  dalam  simpulan  penelitiannya  tentang  penerapan  norma-norma  tersebut  bahwa hubungan China-claimants dari  ASEAN  diwarnai  oleh  eskalasi  konflik,  pertempuran, ketegangan  diplomatik  dan  sikap  retorik  yang  keras.  Dari  sudut  pandang  yang  berbeda, komitmen  Cina  untuk  menegakkan  norma  penvelesaian  damai Treaty  of  Amity  and Cooperation (TAC)  dipertanyakan  akibat  dari  ketidakkonsistenan  perilaku  Beijing sehubungan dengan teritorial tersebut. Menurutnya, dapat diperdebatkan pula bahwa norma TAC  saja  tidak  sepenuhnya dapat  mengubah  perilaku  Beijing  di  Laut  Cina  Selatan  dan menahan penyelesaian melalui tindak kekerasan.
Lebih  lanjut,  secara  empiris  konflik  Laut  Cina  Selatan  juga  sangat  dipengaruhi faktor dari luar kawasan diantaranya adalah panas dinginnya hubungan AS dan Cina dalam
berbagai  isu.  Peran  ASEAN  sendiri  dari  berbagai  penelitian  cenderung  bermain  aman dengan  menggunakan  berbagai  instrumen  organisasional  seperti  kerangka  kerja  sama ASEAN+3  untuk  meminimalisir  inkonsistensi  Cina.  Perlu  dicatat  bahwa  meskipun  Cina sendiri  secara  serius  mengganggap  wilayah  ini  sangat  penting  untuk  membangun multipolaritas  dan  membatasi  ruang  gerak  Amerika  Serikat  di  Asia  Tenggara  dan  Asia Timur.  Maka,  dapat  dimaklumi  bahwa  meski  Cina  dengan  segala  kapasitas  dan kapabilitasnya masih memiliki pilihan untuk memulai konflik terbuka, Cina akhirnya lebih memilih jalan yang kompromis.
ASEAN sendiri dengan prinsip non-intervensinya memungkinkan Cina yang sangat rigid dengan masalah kedaulatannya merasa cukup nyaman untuk melakukan pembicaraan- pembicaraan berkenaan dengan persoalan sensitif seperti Laut Cina Selatan. Bagi ASEAN sendiri  posisi  Cina  tersebut  bisa  dipandang  secara  positif  maupun  negatif.  Bahwa,  Cina membuka diri terhadap mekanisme ASEAN memang sebuah keuntungan tersendiri untuk dapat mengatur tensi di wilayah ini. Walau bagaimanapun, Cina akan selalu menganggap dirinya lebih besar dari ASEAN harus tetap diwaspadai.
Selain itu, perlu diingat pula keberpihakan beberapa negara anggota ASEAN seperti Vietnam  dan  Filipina  yang  cenderung  memihak  AS  sementara  Myanmar  dan  Kamboja cenderung memihak Cina menambah kompleksitas keamanan regional di kawasan. Belum ditambah dengan fakta bahwa Malaysia  yang terlibat di  dalam  sengketa ini termasuk ke dalam koalisi Five Power Defence Arrangements (FPDA).
Beberapa tulisan secara optimistis memandang ASEAN dapat menjalankan suatu fungsi Balance of Power dalam konflik Laut Cina Selatan. Secara faktual, hal yang terjadi adalah  bahwa  baik  Cina  maupun  Amerika  Serikat  menempatkan  ASEAN  lebih  sebagai peredam kompetisi power di antara mereka. Baik Cina maupun AS sama-sama memiliki banyak  aset  berharga  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  ini  dan  otomatis  juga  meliliki kebutuhan untuk melindunginya. Secara rasional bagi keduanya konflik terbuka sangatlah tidak menguntungkan. Konflik Laut Cina Selatan adalah warisan perang dingin yang masih terus membayangi ASEAN.
Pendekatan normatif tampaknya menjadi pilihan utama ASEAN dalam membangun kerja sama politik dan keamanan yang dapat menunjang terbentuknya komunitas ASEAN. Melalui  tiga  karakteristik ASEAN  Political-Security  Community (APSC)  tersebut  juga berbagai  isu  keamanan  kontemporer  dan  dinamikanya  turut  tercakup.  Melalui  APSC
diharapkan  negara  anggota  beserta  seluruh  rakyatnya  dapat  hidup  berdampingan  secara damai dalam iklim demokrasi. Dengan ide demokrasi  yang mengusung keterbukaan bisa mewadahi  berbagai  pola  interaksi  aktor  negara  maupun  non  negara  baik  dalam  konteks hubungan  internasional,  transnasional  maupun  global.  Sekilas  kita  mungkin  pesimis  ide tersebut justru menjadi kontraproduktif terhadap penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Secara  empiris  dengan  bersedianya  Cina  menandatangani  TAC  ternyata  pendekatan normatif  yang  cenderung  mengusung  nilai-nilai  Barat  tidak  ditolak.  Hal  ini  karena  Cina sendiri menerapkan kombinasi  terhadap berbagai  strategi  kebijakan luar  negerinya. Cina dalam percaturan ekonomi politik internasional turut menjadi pelaku aktif ekonomi pasar liberal.  Julukan  “kapitalis  merah”  bagi  Cina  memperlihatkan  rasionalitas  mereka  dalam membangun eksistensinya di dunia internasional dan tentu saja di kawasan. Cina mungkin tidak akan mau mundur sedikitpun kalau menyangkut masalah territorial termasuk di Laut Cina  Selatan.  Tetapi  dengan  adanya  inisiatif  kerja  sama Cina-ASEAN  Free  Trade  Area membuktikan Cina akan cenderung bertindak secara rasional.

## Posisi Dilematis ASEAN dalam Konflik Laut Cina Selatan
Keamanan  di  Laut  Cina  Selatan  merupakan  salah  satu  indikator  stabilitas  keamanan kawasan Asia-Pasifik. Pernyataan ini sah melihat negara-negara great powers di kawasan Asia-Pasifik  memiliki kepentingan tersendiri di  Laut  Cina Selatan. Kehadiran salah  satu great  powers di  Laut  Cina  Selatan,  yakni  Amerika  Serikat  diyakini  muncul  karena kekhawatiran bangkitnya pengaruh RRC yang diiringi sikap asertif di  Laut Cina Selatan dan upaya-upaya diplomatis terhadap beberapa negara anggota ASEAN seperti Kamboja, Laos  dan  Myanmar.  Tak  heran  Amerika  Serikat  kembali  intensif  menjalin  kerja  sama dengan  sekutu-sekutunya  di  kawasan  Asia  Tenggara  seperti  Vietnam,  Filipina  dan Singapura untuk meredam pengaruh RRC. Perebutan pengaruh antara kedua great powers mengakibatkan  posisi  ASEAN  sebagai  organisasi  regional  di kawasan  Asia  Tenggara menjadi  dilematis  karena  perpecahan  di  internalnya,  beberapa  negara  lebih  condong  ke Beijing, lainnya lebih condong ke Washington.
Hal ini terlihat dalam KTT ASEAN di Kamboja pada tahun 2012 lalu, ketika negara- negara anggota ASEAN tidak mampu menyatukan sikap tentang pengelolaan sengketa di Laut  Cina  Selatan  yang  kembali  panas  setelah  beberapa  insiden  terjadi  antara  RRC  dan Filipina.  Posisi  dilematis  ASEAN  terjadi  karena  perpecahan  dalam  internal  ASEAN
sendiri.  Ada  negara  anggota  yang  berpendapat  bahwa  RRC  harus  dilibatkan  sejak  awal dalam  proses  perumusan Code  of  Conduct (CoC),  seperti  Kamboja.  Sebagian  negara anggota lain, seperti Filipina dan Vietnam, masih menganggap ASEAN harus menyatukan posisi terlebih dulu sebelum menegosiasikan draf CoC dengan RRC.
Perbedaan pendapat di tubuh ASEAN ini berdampak pada lemahnya posisi ASEAN sebagai aktor independen serta munculnya pertanyaan tentang relevansi ASEAN sebagai instrumen  pencapaian  kepentingan  nasional  negara-negara  anggotanya.  Asumsi  tentang besarnya pengaruh RRC terhadap ASEAN terkait sengketa Laut Cina Selatan terbukti benar adanya.  Hal  ini  kemudian  direspons  Amerika  Serikat  untuk  juga  melakukan  intervensi terhadap ASEAN melalui sekutu-sekutunya, dalam penelitian ini khusus ke Filipina. Pada akhirnya, kawasan Asia Tenggara sebagai domain ASEAN malah menjadi medan “ psywar ” antara RRC dan Amerika Serikat, lebih buruk lagi berpotensi terjadi konflik militer antara kedua  negara  yang  dapat  berujung  Perang  Dunia  Ketiga  seperti  analisis  beberapa  pakar. Selain itu, perpecahan di internal ASEAN terkait sengketa Laut Cina Selatan, yang hanya dalam tahap wacana perumusan CoC bisa melahirkan pesimisme terhadap cita-cita ASEAN Community, terutama dalam pilar APSC.
Keputusan  Kamboja  untuk  melibatkan  RRC  dari  awal  dalam  perancangan  CoC sebenarnya  melemahkan  kredibilitas  dan  independensi  ASEAN  sebagai  sebuah  aktor regional. Padahal, logikanya ASEAN tidak perlu tunduk kepada tekanan pihak manapun dalam memutuskan suatu hal terkait kepentingannya, apalagi di kawasan Asia Tenggara. Hal  ini  sesuai  dengan  amanat Bali  Concord III,  bahwa  ASEAN  harus  berusaha  sekuat mungkin  untuk  berbicara  dengan  satu  suara.  Selain  itu  logika  bahwa  organisasi internasional merupakan instrumen bagi anggotanya untuk mencapai kepentingan nasional tidak terbukti di ASEAN. Seharusnya kepentingan Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei terkait  konflik  Laut  Cina  Selatan  bisa  didahulukan  di  ASEAN,  yang  terjadi  malah sebaliknya. Sikap Kamboja tadi seperti instrumen bagi pencapaian kepentingan RRC yang notabene bukan anggota ASEAN.
Terhitung sudah sejak lama kondisi  terbalik ini terjadi  di  ASEAN. Misalnya, pada pertemuan  informal  ASEAN  Summit  yang  dilangsungkan  tahun  1999,  Filipina  yang didukung  oleh  Vietnam  mengajukan  draf  CoC  yang  pada  intinya  bertujuan  untuk mengalihkan pendudukan atas objek sengketa, memuat ketentuan yang lebih spesifik dari ASEAN Declaration on South Cina Sea tahun 1992 dan mengusulkan untuk melangsungkan
joint  development di  kepulauan  Spratly,  tetapi  draf  tersebut  ditolak  oleh  RRC.  Malaysia juga  pernah  mencoba  mengajujukan  deklarasi  bersama  atas  kepulauan  Spratly  pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-35 di Brunei Darussalam tahun 2002. Langkah  Malaysia  tersebut  digagalkan  oleh  sebagian  besar  anggota  ASEAN  karena ketidakjelasan  kesepakatan  yang  akan  berujung  pada  deklarasi  atau  kode  etik.  Pada akhirnya,  muncul Declaration  Conduct  of  Parties  in  the  South  Cina Sea sebagai  jalan tengah dari usulan Malaysia ini.
Jika diuraikan lebih lanjut, sebenarnya perpecahan di internal ASEAN dapat terjadi karena sikap dan kepercayaan anggota terhadap ASEAN sendiri. Dalam konteks kerja sama militer  Amerika  Serikat  dan  Filipina  misalnya,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  undangan terselubung  Filipina  yang  berstatus  pengklaim  dan  memiliki  masalah  dengan  RRC. Undangan ini tentu disambut Amerika Serikat yang juga memiliki kepentingan tersendiri di Laut Cina Selatan. Munculnya undangan Filipina tersebut pada dasarnya karena masalah ketidakpercayaan  terhadap  kemampuan  dan  keutuhan  ASEAN  dalam  menghadapi intervensi  RRC. Dari pemaparan ini, peran ASEAN  yang terlihat  jelas hanyalah sebatas arena  bagi  para  anggotanya  untuk  berwacana  jika  ada  suatu  permasalahan  yang  dapat dibahas bersama-sama. Salah satu bentuk nyata peran ASEAN sebagai arena dapat dilihat dalam  penyelenggaraan ASEAN  Regional  Forum (ARF)  yang  intens  membahas permasalahan di Laut Cina Selatan.

## ARF sebagai Bentuk Implementasi APSC yang Dapat Digunakan untuk Meredam
Konflik LTS
ARF merupakan  forum  untuk  mendiskusikan  dan  menegosiasikan  permasalahan- permasalahan keamanan di kawasan Asia Tenggara. ARF tercatat sebagai salah satu langkah  penting  dalam  upaya  mewujudkan  APSC,  seperti  yang  telah  tertulis  dalam blueprint APSC. Selain itu, dalam Joint Communique KTT Menteri Luar Negeri negara- negara  ASEAN  tahun  2013,  dijelaskan  bahwa  penyelenggaraan  ARF  bersama  dengan ASEAN  Defence  Minister’s  Meeting  Plus (ADMM-Plus)  dan ASEAN  Maritime  Forum (AMF)/ Expanded  ASEAN  Maritime  Forum (EAMF)  dianggap  dapat  membantu mewujudkan karakteristik utama APSC, yaitu menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang kohesif,  aman,  damai,  dan  stabil  dengan  tanggung  jawab  bersama  dari  masing-masing negara anggota.
Terkait masalah Laut Cina Selatan, pada penyelenggaraan ke-2 ARF tahun 1995 di Brunei  Darussalam,  sebenarnya  telah  dirumuskan  3  langkah  utama  dalam  penyelesaian sengketa,  yaitu Confidence  Building  Measures (CBM), Preventive Diplomacy (PD)  dan Conflict  Resolution (CR). Confidence  Building  Measures terkait bagaimana  pihak-pihak terkait berupaya mengurangi  ketegangan dengan  tujuan untuk  mencari penyelesaian dan sebagai langkah yang paling berguna untuk membuka jalan terhadap perjanjian yang lebih komprehensif. Preventive  Diplomacy merupakan  tindakan-tindakan  kolektif  yang dilakukan  untuk  pencegahan  awal  konflik  yang  terdiri  dari  kumpulan  aksi  diplomasi, politik,  militer,  ekonomi,  dan  kemanusiaan.  Terakhir, Conflict  Resolution merupakan upaya lebih jauh setelah kedua upaya awal telah dilakukan.
Dalam  ARF,  langkah Confidence  Building  Measures dan Preventive  Diplomacy dicapai melalui kerja sama militer antara negara-negara anggota ASEAN yang didasarkan atas  dasar  adanya  komunikasi,  transparansi,  pembatasan  dan  verifikasi  yang diimplementasikan  dalam  program-program  yang  diajukan  oleh  ASEAN  melalui pertemuan ARF, di antaranya:
1. Kerja sama dalam pengawasan senjata yang dipakai dilapangan dan kerja sama dalam perjanjian non-proliferasi;
2. Transparansi terhadap kekuatan militer yang dimilikinya atau yang digunakannya di wilayah  Laut  Cina  Selatan  dengan  mempublikasikan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pertahanan dan keamanan;
3. Kegiatan-kegiatan bersama seperti latihan militer bersama, kursus-kursus pelatihan dan  pertukaran  petugas  penjagaan  atau  saling  mengunjungi  fasilitas-fasilitas  militer  dan observasi pelatihan-pelatihan diantara mereka; dan

## 4. Peringatan awal dari keadaan konflik.
Pada awalnya, baik RRC dan Filipina serta negara-negara ASEAN lainnya menolak untuk membahas permasalahan persengketaan Laut Cina Selatan secara bersama dan hanya menginginkan  permasalahan  tersebut  diselesaikan  secara  bilateral  diantara  kedua  negara yang  terlibat  sengketa  militer.  Setelah  berlangsung  beberapa  tahun,  terlihat  adanya peningkatan  kerja  sama  antara  pihak-pihak  yang  terkait,  mulai  ada  kesepahaman  antara RRC dengan negara-negara ASEAN.
Dalam  implementasi  langkah Confidence  Building  Measures dan Preventive Diplomacy , ASEAN mampu mendekati RRC untuk duduk di meja perundingan sehingga mengurangi  ketegangan  di  wilayah  persengketaan.  Awalnya,  RRC  menolak  untuk berbicara permasalahan sengketa Laut Cina Selatan secara multilateral dan lebih memilih penyelesaian sengketa melalui secara bilateral. Tetapi, pada akhirnya, RRC bersedia duduk bersama dan mencari jalan keluar sengketa melalui cara-cara yang damai.
Hasilnya terlihat pada penandatanganan Declaration on the Conduct of Parties in the South Cina Sea di Kamboja tahun 2002 antara negara-negara anggota ASEAN dengan RRC yang  bertujuan  untuk  mencegah  ketegangan  sengketa  wilayah  untuk  menghindari  resiko munculnya konflik militer antar negara di Laut Cina Selatan. Selanjutnya, pada tahun 2003 RRC juga ikut menandatangani perjanjian TAC di Asia Tenggara yang menandakan niat RRC dan negara-negara anggota ASEAN untuk lebih mengutamakan kerja sama daripada konflik.  Dua  perjanjian  tersebut  merupakan  keberhasilan  langkah Confidence  Building Measures dan Preventive Diplomacy yang mampu meredam sengketa Laut Cina Selatan ke arah konflik militer.
ARF  memang  terlihat  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  pembahasan  isu-isu keamanan yang rentan konflik militer. Sebagai forum dialog keamanan multilateral, ARF diharapkan  dapat  membuka  jalan  bagi  upaya  resolusi  berbagai  persoalan  yang  dihadapi negara-negara  ASEAN  seperti  pada  kasus  Laut  Cina  Selatan.  Hal  ini  beralasan  karena keterlibatan ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan melalui ARF terlihat  jauh  lebih  baik  daripada  keterlibatan  Amerika  Serikat  yang  merupakan  sekutu Filipina  dalam  sengketa  di  Laut  Cina  Selatan.  Sayangnya, pelaksanaan  hasil-hasil  ARF masih  belum  optimal,  hal  ini  terlihat  dari  kegagalan  ASEAN  dalam  memberikan  solusi nyata berupa perumusan CoC terkait upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan bagi negara-negara anggotanya. Pada akhirnya, hal ini mampu menjelaskan sikap Filipina yang lebih bertumpu kepada Amerika Serikat sebagai kekuatan penyeimbang RRC. Walaupun Amerika Serikat menegaskan sikap netral sengketa Laut Cina Selatan, Washington tetap saja  memberikan  bantuan  finansial  dan  militer  kepada  Filipina,  bahkan  intensitasnya diprediksi  semakin  besar  tiap  tahunnya.  Padahal,  keterlibatan  pihak  eksternal  dalam sengketa Laut Cina Selatan berpotensi menciptakan eskalasi konflik yang lebih besar yang pada akhirnya dapat mengancam implementasi APSC.
Salah  satu  langkah  kongkrit  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengoptimalkan  peran ASEAN sebagai arena adalah memaksimalkan fungsi lembaga di internal ASEAN selain ARF, seperti ADMM, AMF dan EAMF yang suatu saat diharapkan mampu menghasilkan suatu rumusan yang disepakati oleh negara-negara anggotanya. Salah satu harapan utama adalah kesepakatan ASEAN untuk menghasilkan CoC yang disepakati bersama.

## Upaya ASEAN Mengubah Declaration of Conduct ke Code of Conduct
Berbicara  tentang  penyelesaian  konflik  Laut  Cina  Selatan,  maka  tak  akan  terlepas  dari pembahasan tentang suatu CoC. Pentingnya CoC ini bisa dilihat dalam blueprint APSC, dijelaskan  bahwa  perdamaian  dan  stabilitas  di  Laut  Cina  Selatan  akan  tercapai  melalui implementasi  penuh  dari  DoC  dan  upaya  terus  menerus  untuk  merumuskan  dan mengadopsi sebuah CoC.
Pada  perkembangan  terakhir,  dalam  pertemuan  di  Kamboja  pada  tahun  2012, ASEAN  tidak  mencapai  kesepakatan  dalam  pembahasan  CoC.  Kamboja  selaku  Ketua ASEAN pada periode tersebut menolak adanya pembahasan mengenai CoC di Laut Cina Selatan  karena  menganggap  bahwa  sengketa  perbatasan  yang  terjadi  harus  diselesaikan secara bilateral oleh negara-negara  yang terlibat, permasalahan beberapa negara anggota dengan RRC tidak dapat menjadi landasan bagi ASEAN untuk ikut serta dalam perselisihan tersebut.  Sikap  Kamboja  ini  bertentangan  dengan  negara-negara  anggota  lainnya  seperti Filipina, Vietnam dan Indonesia yang menganggap sebaliknya.
Pembahasan CoC Laut Cina Selatan sendiri memiliki sejarah yang panjang. Berawal pada pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN di Manila Tahun 1992 yang menghasilkan ASEAN  Declaration  on  the  South  Cina  Sea .  Prinsip-prinsip  yang  dimuat dalam deklarasi ini menekankan perlunya penyelesaian sengketa secara damai, mendorong dilakukannya  eksplorasi  kerja  sama  terkait  dengan safety  of  maritime navigation  and communication ;  pelindungan  atas  lingkungan  laut;  koordinasi search  and  rescue ;  upaya memerangi pembajakan di laut dan perampokan bersenjata serta perdagangan gelap obat- obatan merupakan cikal bakal wacana perumusan CoC di Laut Cina Selatan.
Sepuluh tahun setelah pertemuan tersebut, pada tahun 2002 ASEAN bersama RRC menandatangani Declaration  on  Conduct  of  the  Parties  in  the  South  Cina  Sea (DoC)  di Phnom Penh, Kamboja. Deklarasi ini merupakan komitmen dari negara anggota ASEAN dan RRC untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati freedom of navigation di  Laut Cina Selatan, menyelesaian sengketa secara damai, dan menahan diri
dari  tindakan  yang  dapat  meningkatkan  eskalasi  konflik.  Sejak  saat  itu,  DoC  menjadi pedoman bertindak bagi negara anggota ASEAN dan RRC dalam menjaga perdamaian dan stabilitas  di  wilayah  yang  menjadi  sengketa  dengan  semangat  kerja  sama  dan  saling percaya.
Selanjutnya, pada tahun 2011 saat pertemuan ke delapan belas ARF di Bali, RRC dan ASEAN berhasil menyepakati Guidelines for the Implementation of the DoC . Keberhasilan kesepakatan atas Guidelines tersebut dianggap merupakan pencapaian besar dalam langkah penyelesaian sengketa konflik Laut Cina Selatan. Kesepakatan itu membuka kesempatan bagi upaya implementasi DoC melalui pelaksanaan kegiatan atau proyek kerja sama antara ASEAN dan RRC di kawasan Laut Cina Selatan dan dimulainya pembahasan awal tentang pembentukan  suatu  CoC  yang  akan  berfungsi  sebagai  sebuah  mekanisme  operasional pencegahan konflik yang bertujuan untuk mengatur tata perilaku negara secara efektif.
Perlu  disadari  bahwa  permasalahan  di  Laut  Cina  Selatan  bukan  hanya  terkait sengketa bilateral yang terjadi antara beberapa negara ASEAN (Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia) dengan RRC, melainkan dapat berimplikasi terhadap stabilitas keamanan di Asia  Tenggara  yang  notabene  merupakan  tanggung  jawab  ASEAN  sebagai  organisasi regional. Permasalahan besar di Laut Cina Selatan berarti permasalahan yang lebih besar bagi  negara-negara  ASEAN.  Seharusnya,  penyelesaian  sengketa  Laut  Cina  Selatan merupakan kepentingan bersama negara-negara ASEAN.
Penyelesaian sengketa secara bilateral di Laut Cina Selatan seperti yang disebutkan Kamboja  sebelumnya  tentun  tidak  mampu  sepenuhnya  menyelesaikan  permasalahan. Asumsi  penulis,  tanpa  ada  keterlibatan  ASEAN,  cepat  atau  lambat,  eskalasi  konflik bilateral  antara  RRC  dan  beberapa  negara  ASEAN  akan  mencapai  titik  puncak  yang membuat  terjadinya  instabilitas  keamanan  di  ASEAN.  Lebih  buruk  lagi  jika  ditambah peluang intervensi dari negara – negara lain, seperti Amerika Serikat  yang terlalu sering mengintervensi.
Permasalahan  terkait  perumusan  CoC  di  Laut  Cina  Selatan  terlihat  rumit  dan terindikasi  membawa  kepentingan  negara-negara  lain  seperti  RRC  dan  Amerika  Serikat yang  bukan  merupakan  anggota  ASEAN.  Padahal  urgensi  perubahan  DoC  menuju  CoC sangatlah  besar  jika  negara-negara  ASEAN  ingin  menyelesaikan  sengketa  Laut  Cina Selatan secara damai. Penyusunan CoC bersifat  krusial  sekaligus strategis karena dalam kode etik akan berisi aturan tentang bagaimana negara-negara pengklaim bertindak di Laut
Cina  Selatan.  Faktanya,  melihat  kompleksitas  sengketa  Laut  Cina  Selatan  seperti  yang diuraikan  sebelumnya,  penyelesaian  sengketa  Laut  Cina  Selatan  secara  damai  masih memerlukan waktu yang lama, eksistensi CoC penting bagi upaya mempertahankan status quo sekaligus menjaga stabilitas keamanan kawasan.
Banyak pengamat yang menganggap penyusunan DoC Laut Cina Selatan pada tahun 2002 hanya berdasar pada dimensi multilateral dan pandangan negara-negara anggota saat itu  tentang  perlunya  mengelola  konflik  secara  damai.  Deklarasi  ini  hanya  merupakan kesepakatan  politik  sementara  dan  seperti  tidak  relevan  untuk  diterapkan  jika  melihat pelanggaran yang dilakukan negara-negara yang bersengketa, terutama RRC.
Selain itu, kode etik akan lebih mengikat secara hukum dan akan mendorong semua pihak  untuk  menahan  diri  dari  aksi  kekerasan  atau  tindakan  pemaksaan  lainnya  dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Tanpa adanya CoC yang jelas, insiden-insiden kecil  dapat  memprovokasi  negara-negara  yang  berselisih  untuk  terlibat  dalam  aksi-aksi militer.  Seperti  pada  contoh  kasus  kapal  patroli  Filipina  yang  menembak  kapal  nelayan Taiwan beberapa bulan lalu karena dianggap menangkap ikan di wilayah Laut Cina Selatan yang  diklaim  Filipina.  Insiden  tersebut  menyebabkan buruknya  hubungan  diplomatik antara kedua pihak dan manuver RRC untuk kembali memanaskan isu Laut Cina Selatan.
Intervensi  ASEAN  dalam  membuat  CoC  dalam  jangka  pendek  bertujuan  untuk meminimalisir  insiden-insiden  yang  dapat  berujung  kepada  aksi-aksi  militer  yang membahayakan.  Dalam  jangka  panjang,  CoC  ini  dapat  menjadi  upaya  awal  bagi pembicaraan  bilateral  yang  lebih  serius  antara  negara-negara  ASEAN  yang  bersengketa dan  RRC.  Sayangnya,  hanya  segelintir  dari  negara-negara  anggota  ASEAN  yang menganggap  hal  ini  penting.  Salah  satu  negara  anggota  yang  aktif  memperlihatkan komitmen  terhadap  perumusan  CoC  ini  malah  Indonesia  yang  notabene  tidak  memiliki sengketa di Laut Cina Selatan.
Pada tahun 2012, menyikapi perbedaan pandangan dalam menyikapi situasi di Laut Cina Selatan pada KTT ASEAN terakhir, Menteri Luar Negeri Indonesia telah melakukan pendekatan  dan  konsultasi  dengan  para  Menteri  Luar  Negeri  ASEAN  terkait  posisi bersama.  Upaya  tersebut  membuahkan  hasil  dengan  disepakatinya ASEAN’s  Six Point Principles  on  the  South  Cina  Sea pada  Juli  2012,  tiga  bulan  setelah  gagalnya ASEAN sepakat di Kamboja. Dokumen tersebut berisikan prinsip-prinsip (Deplu, 2013):
1. The full implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2002);
2. The Guidelines for the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2011);
3. The early conclusion of a Regional Code of Conduct in the South China Sea;
4. The full respect of the universally recognized principles of lnternational Law,
including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS);
5. The continued exercise of self-restraint and non-use of force by all parties; and
6. The peaceful resolution of disputes, in accordance with universally recognized principles of lnternational Law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Walaupun belum mencapai tahap perumusan CoC, kesepakatan di  atas merupakan upaya  positif  di  tengah  perpecahan  di  internal  ASEAN.  Selain  itu  perlu  disadari  bahwa perubahan DoC menuju CoC akan melalui proses negosiasi yang panjang.

## Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,  maka dapat disimpulkan bahwa peran ASEAN dalam menyikapi konflik Laut Cina Selatan, antara Cina, AS dan Filipina, hanyalah sebagai arena untuk mencegah agar konflik tidak mengarah kepada konflik militer terbuka. Arena di sini pun terbatas pada arena diplomasi di mana penekanan upaya penyelesaian  konflik  dititikberatkan  pada  upaya  diplomasi  preventif  tanpa paksaan  dari  ASEAN  sendiri.  Hal  ini  juga  menandakan  bahwa  meskipun  prinsip confidence  building  measure berhasil  dijalankan  namun  dari  segi  waktu.  Hal  ini memakan  waktu  yang  cukup  lama  karena  tidak  ada  kekuatan  besar  yang  bersifat memaksa. Hal ini tidak terlepas dari prinsip ASEAN yang tidak mengintervensi urusan negara-negara anggotanya.
Dengan demikian, dalam fenomena konflik Laut Cina Selatan antar Cina, AS dan Filipina, sebagai salah satu negara anggota ASEAN, terlihat bahwasanya posisi ASEAN  secara  politis  berada  di  tengah-tengah.  ASEAN  memposisikan  dirinya  di tengah antara negara-negara yang bersengketa tersebut karena prinsip non intervention - nya. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh ASEAN saat ini hanyalah sebagai fasilitator  dan  penengah.  Tujuan  dari  langkah  yang  diambil  oleh  ASEAN  ini  agar konflik  tidak  meluas  ke  konflik  militer  serta  memperpanjang  atau  menunda-nunda
pembahasan CoC yang memang merupakan isu sensitif bagi negara-negara yang masih bersengketa di Laut Cina Selatan.

## Daftar Pustaka
Archer, C. (2001). International Organizations. 3rd ed. London dan New York: Routledge. ASEAN  Secretariat.  (2012). ASEAN  Selayang  Pandang .  Edisi  ke-20.  Diunduh  melalui https://www.kemlu.go.id/Documents/ASEAN/ASP_2012_Edisi_20.pdf ., 11 Desember 2013 Berg,  B.  L.  (2001). Qualitative  Research  Methods  for  Social  Sciences. California: Allyn  and Bacon.
Buzan, B. (1991). People State and Fear: An Agenda for  International  Security Studies in  the Post Cold War Era, 2 nd Ed . Great Britain: Harvester Wheatshef.
Chung, C. P. (2016). Drawing the U-shaped line: China’s claim in the South China Sea, 1946– 1974. Modern China , 42(1), 38-72.
Creswell,  J.W.  (2007). Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing  Among Five Traditions 2 nd Edition . Thousand Oaks: Sage. Creswell,  J. W.  (2009). Research  Design : Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches 3 rd Edition . Thousand Oaks: Sage Kementrian Luar Negeri RI. (2013). Laut Cina Selatan . Diunduh dari http://www.deplu.go.id/Pages/IIssue Display.aspx?IDP= 31&l=id. diakses pada 11 Desember 2013.
Wu,  S.,  &  Zou,  K.  (2016). Arbitration  Concerning  the  South  China  Sea:  Philippines  Versus China. Routledge. Frankel,  J.  (1991). International  Relations  in  a  Changing  World .  Oxford:  Oxford  University Press.
Gilpin, R. (2009). War and Change in World Politics . Pricenton: Cambridge University Press. Hoffmann, S. (1970). „International Organization and the International System‟, International Organization . 24, 4: 389-411.
Hong,  Z.  (2011). Sino-Philippines  Relations:  Moving Beyond South  China Sea Dispute?. The
Journal of East Asian Affairs . 26 (2), pp. 57-76 Howarth,  P.
(2006). China’s  Rising  Sea  Power:  The  PLA  Navy’s  Submarine Challenge . New York: Routledge.
Indraswari,  R.  (2012).  „Memproyeksikan  Norma  Intramural  ASEAN  ke  Area  Extramural: Keberhasilan  TAC  di  Laut  Cina  Selatan?‟, Prosiding Workshop  Mengajar  dan  Meneliti Asia Tenggara, PSSAT UGM.
Kegley,  C. W  & Wittkopf, E.R  (1997). World  Politics:  Trends  and Transformation . New York: St Martin‟s Press.
Lawrence, S. & Lum, T. (2011). U.S.China Relations: Policy Issues . CSR Report for Congress: Diane Publishing. Co
Levy, J. S. (2004). What Do Great Powers Balance Against?.  T.V. Paul et al. Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century . California: Stanford University Press.
Mahan, A. T. (1999). The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783. Jablonsky, D. Roots of Strategy Book 4 . Pennsylvania: Stackpole Books.
McCormick, J.M. and Kihl, Y.W. (1979). Intergovernmental Organizations and Foreign Policy Behavior: Some Empirical Findings, American Political Science Review 73, 2.
Merriam, S.B. (2009). Qualitative Research: A Guide to  Design  and Implementation . San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics . New York: W. W. Norton Mearsheimer,  J. J.  (2007).  Structural  Realism.  Dalam  Dunne,  T,  Kurki,  M  &  Smith,  S.  (eds.) International  Relations  Theories:  Discipline  and  Diversity  3 rd Edition .  Oxford:  Oxford University Press.
Morgenthau, H. J. (1973). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace 3 rd edition . New York: Knopf Myrdal, G.  (1955).  Realities  and  Illusions  in  Regard  to  Intergovernmental  Organisations. Hobhouse Memorial Lecture . London: Oxford University Press.
Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics . New York:
Public Affairs.
Perwita, A. A. B. & Yani, Y. M. (2005). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Rudy,  T.  M.  (2002). Studi  Strategis  dalam  Transformasi  Sistem  Internasional  Pasca Perang Dingin . Bandung: Refika Aditama. Waltz, K. (1979). Theory of International Politics . Longmar Higher Education: Addison-Wesley. Wolfers, A. (1962). Discord and Collaboration . Baltimore, MD: Johns Hopkins Press. Yoshihara,  T.  &  Holmes,  J.R    (2008). Asia  Looks  Seawards:  Power  and Maritime  Strategy . Westport: Praeger Security International.