## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## KEDUDUKAN DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM KEPAILITAN
Falahdika Rakasatutya 1* , Yuslim 2 , Hengki Andora 3
1,2,3 Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: falahdikarakasatutya@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 28/04/2023 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kedudukan  piutang  denda keterlambatan  dalam  kepailitan  penyedia  jasa  konstruksi  di  Indonesia.  Fokus penelitian  ini  adalah  pada  situasi  ketika  penyedia  jasa  konstruksi  yang  terlibat dalam  proyek  infrastruktur  dinyatakan  pailit  dan  menjalani  pemberesan  utang. Dalam konteks hukum kepailitan yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan, permasalahan  yang  muncul  adalah  bagaimana  kedudukan  piutang  denda keterlambatan  dalam  pembagian  aset  Debitor  kepada  para  Kreditor.  Penelitian ini  melibatkan  analisis  terhadap  ketentuan  hukum  kepailitan,  serta  peraturan perundang-undangan  terkait.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  dengan  mengumpulkan  dan  menganalisis  bahan hukum yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan,  literatur  dan  pandangan  para  ahli  hukum  yang  relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kedudukan piutang denda keterlambatan dalam kepailitan penyedia jasa konstruksi.  Dalam  konteks  pembagian  aset  Debitor  kepada  para  Kreditor, penelitian  ini  akan  mengidentifikasi  apakah  piutang  denda  keterlambatan memiliki prioritas hak dibandingkan dengan piutang  Kreditor lainnya. Sebagai suatu  akibat  hukum  dari  perjanjian,  maka  denda  keterlambatan  dapat diklasifikasikan  sebagai  piutang  negara  yang  lahir  karena  perjanjian. Berdasarkan  Pasal  35  UUPN,  piutang  negara  yang  memiliki  hak  preferensi adalah  piutang  pajak  dan  piutang  lain  yang  diatur  tersendiri  dalam  peraturan perundang-undangan.  Sampai  saat  ini  belum  ada  peraturan  perundang- undangan  yang  mengamanatkan  secara  tegas  maupun  tersirat  bahwa  denda keterlambatan  memiliki  hak  preferensi.  Sehingga  dalam  kepailitan  kedudukan dan  tata  urutan  pembayaran  denda  keterlambatan  disamakan  dengan  piutang Kreditor konkuren.
Direvisi, 20/05/2023
Dipublikasi, 04/07/2023
Kata Kunci: Denda Keterlambatan; Pekerjaan Konstruksi; Piutang; Kepailitan .
Abstract Keywords: Penalty; Construction; Claim; Bankruptcy. This  research  aims  to  analyze  the  position  of  late  penalty  receivables  in  the bankruptcy  of  construction  service  providers  in  Indonesia.  The  focus  of  this study  is  on  situations  where  construction  service  providers  involved  in infrastructure projects are declared bankrupt and undergo debt liquidation. In the  context  of  bankruptcy  law  governed  by  the  Bankruptcy  Law,  the  issue  at hand is how the late penalty receivables are treated in the distribution of assets from  the  Debtor  to  the  Creditors.  This  research  involves  an  analysis  of bankruptcy  laws,  including  Law  Number  37  of  2004  concerning  Bankruptcy and  Delayed  Debt  Payment  Obligation,  as  well  as  other  relevant  regulations. The  research  methodology  used  is  normative  legal  research,  which  involves collecting  and  analyzing  relevant  legal  materials.  The  data  used  in  this  study consist of legal regulations, court decisions, as well as literature and opinions from  relevant  legal  experts.  The  findings  of  this  research  are  expected  to provide  a  clearer  understanding  of  the  position  of  late  penalty  receivables  in
the  bankruptcy  of  construction  service  providers.  In  the  context  of  the distribution  of  assets  from  the  Debtor  to  the  Creditors,  this  study  will  identify whether  late  penalty  receivables  have  priority  rights  over  other  Creditors' claims. As a legal consequence of the agreement, late penalty receivables can be classified as state receivables arising from an agreement. Based on Article 35 of the State Treasury Law, state receivables that have preferential rights are tax receivables and other receivables that are separately regulated by laws and regulations.  Currently,  there  is  no  explicit  or  implicit  legislation  mandating that late penalty receivables have preferential rights. Therefore, in bankruptcy, the position and payment order of late penalty receivables are treated the same as concurrent creditors' claims.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  infrastruktur  Nasional  merupakan  tanggung  jawab  Negara  dalam penyediaan fasilitas umum untuk masyarakat. Infrastruktur ( infrastructure ), menurut Oxford Dictionaries adalah  struktur  fisik  dan  organisasi  dasar  (seperti  bangunan,  jalan,  pasokan energi)  yang  diperlukan  untuk  beroperasinya  masyarakat  dan  institusi. 1 Salah  satu  sektor strategis  dalam  mendukung  tercapainya  pembangunan  infrastruktur  Nasional  adalah  jasa konstruksi. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai  pendukung  atau  prasarana  aktivitas  sosial  ekonomi  kemasyarakatan  dan  menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
Pengaturan  mengenai  jasa  konstruksi  di  Indonesia,  tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa  Konstruksi sebagaimana  telah diubah  kedua kali dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut  UU  Jasa  Konstruksi).  UU  Jasa  Konstruksi  mengelompokkan  jenis  usaha  Jasa Konstruksi  menjadi  layanan  jasa  pekerjaan  konstruksi  dan  layanan  jasa  konsultansi konstruksi. 2 Konsultansi  konstruksi  adalah  layanan  keseluruhan  atau  sebagian  kegiatan meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan, layanan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan  atau  sebagian  kegiatan  yang  meliputi  pembangunan,  pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 3
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur,  Pemerintah  sebagai  pihak  yang membutuhkan  layanan  jasa  konstruksi  akan  melakukan  pengadaan  pelaku  usaha  jasa konstruksi.  Terminologi  ”pengadaan”  berasal  dari  kata  dasar  ”ada”  yang  bermakna  proses, cara, perbuatan mengadakan, menyediakan. 4 Kegiatan pengadaan dilakukan oleh suatu pihak guna memenuhi kebutuhan atas barang atau jasa. Pengadaan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  (PBJP)  dan  Pengadaan Barang  dan  Jasa  (PBJ)  yang  dilakukan  oleh  selain  Pemerintah.  Perbedaan  mendasar keduanya,  selain  pihak  yang  melakukan  kegiatan  tersebut  yaitu  sumber  dana  yang  akan digunakan.  Dalam  pelaksanaan  PBJP  sumber  dana  yang  digunakan  berkaitan  dengan  pada umumnya  menggunakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  maupun
1 Sulistijo  Sidarto  Mulyo  dan  Budi  Santoso.  (2018). Proyek  Infrastruktur  dan  Sengketa  Konstruksi .  Jakarta: Kencana. hlm. 1.
2 Repubik Indonesia, “ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi”, Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6018, Pasal 1 angka 1
3 Republik Indonesia, Ibid. , Pasal 1 angka 2 dan 3.
4 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengadaan, dikunjungi pada tanggal 22 Mei 2023 Jam 19.28 WIB.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  sedangkan  PBJ  oleh  selain  Pemerintah sumber dana yang digunakan tidak berkaitan dengan keuangan negara.
Pengaturan mengenai PBJP tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan  Presiden Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018 tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (selanjutnya  disebut  Perpres  PBJP).  Lingkup Perpres  PBJP  meliputi  hal-hal  terkait  pengadaan  barang,  pekerjaan  konstruksi,  jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Lebih lanjut, Perpres PBJP juga mengatur mengenai tugas dan wewenang dari pelaku pengadaan atau para pihak dalam pengadaan.
Berdasarkan Pasal 8 Perpres PBJP, para pihak dalam pengadaan terdiri atas Pengguna Anggaran  (PA),  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK), Pejabat  Pengadaan,  Kelompok  Kerja  Pemilihan  (Pokja  Pemilihan),  Agen  Pengadaan, Penyelenggara  Swakelola,  dan  Penyedia. 5 Jika  diklasifikasikan,  maka  para  pihak  dalam pengadaan tersebut  terdiri  dari dua unsur yaitu unsur Pemerintah (sebagai  pengguna barang atau jasa) dan unsur di luar Pemerintah (sebagai penyedia barang atau jasa). PA, KPA, PPK, Pejabat  Pengadaan,  Pokja  Pemilihan,  Agen  Pengadaan,  dan  Penyelenggara  Swakelola merupakan  pihak  dari  unsur  Pemerintah,  sedangkan  Penyedia  merupakan  unsur  di  luar Pemerintah.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara, pihak yang diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran adalah PA, namun amanat Perpres PBJ menyatakan bahwa PA dapat  mendelegasikan  sebagian  kewenangan  dan  tanggung  jawab  penggunaan  anggaran kepada KPA. 6 Lebih  lanjut,  PA atau  KPA juga  dapat  melimpahkan kewenangannya kepada PPK. 7 Menurut  Pasal  1  angka  10  Perpres  PBJ,  PPK  adalah  pejabat  yang  mendapat  tugas pelimpahan  kewenangan  oleh  PA  atau  KPA  untuk  mengambil  keputusan  serta  melakukan tindakan  yang  dapat  mengakibatkan  pengeluaran  anggaran  belanja  negara  atau  anggaran belanja  daerah.  Sebagaimana  pendapat  dari  Philipus  M.  Hadjon,  bahwa  pelimpahan kewenangan  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  delegasi.  Delegasi  sendiri  mengandung  makna sebagai  pemindahan  atau  pengalihan  suatu  kewenangan  yang  ada,  dibarengi  dengan pemindahan atau pengalihan tanggung jawab. 8
Secara  singkat,  pengadaan  pekerjaan  konstruksi  dimulai  dari  tahap  perencanaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan,  penetapan pemenang, pelaksanaan pekerjaan, hingga  tahap  serah  terima  hasil  pekerjaan.  Di  antara  beberapa  tahap  tersebut,  tahap pelaksanaan pekerjaan merupakan tahap yang sarat akan risiko mengingat kerumitan karakter pekerjaan  konstruksi.  Risiko  yang  mungkin  timbul  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi antara  lain  risiko  terhadap  waktu  (terjadi  keterlambatan  pekerjaan),  biaya  (perubahan
5 Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Lembaran Negara R.I. Tahun 2021 Nomor 63, Pasal 8.
6 Pasal  9  ayat  (2)  Perpres  PBJ:  “ PA  untuk  pengelolaan  APBN  dapat  melimpahkan  kewenangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketenturan peraturan perundang-undangan ”
7 Pasal  11  ayat  (2)  Perpres  PBJ:  “ Selain  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  PPK melaksanakan  tugas  pelimpahan  kewenangan  dari  PA/KPA,  meliputi:  (a)  melakukan  tindakan  yang mengakibatkan  pengeluaran  anggaran  belanja;  dan  (b)  mengadakan  dan  menetapkan  perjanjian  dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. ”
8 Philipus  M.  Hadjon  dkk.  (2011). Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia:  Introduction  to  The  Indonesian Administrative Law , Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm. 130.
pekerjaan  hingga  nilai  konstruksi  membengkak),  dan  performa  pekerjaan  (metode  dan pemakaian material yang tidak sesuai dengan spesifikasi karena beberapa faktor). 9
Tahap  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi  ditandai  dengan  penandatanganan  kontrak kerja  konstruksi  dan  dimulai  sejak  surat  perintah  mulai  kerja  (SPMK)  ditetapkan.  Kontrak kerja  konstruksi  menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  8  UU  Jasa  Kontruksi  merupakan keseluruhan  dokumen  kontrak  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  Pengguna  Jasa  dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Fungsi kontrak kerja konstruksi dalam pelaksanaan  pekerjaan  adalah  sebagai  pemberi  kepastian  hukum  dan  sebagai  jaminan keadilan  bagi  para  pihak.  Baik  Pengguna  Jasa  maupun  Penyedia  Jasa  harus  memenuhi prestasi atau kewajibannya. 10
Sebagaimana  asas pacta  sunt  servanda dalam  kontrak,  maka  keseluruhan  dokumen kontrak beserta ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi yang dibuat secara sah bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.  Kendati  demikian  mengingat  sifat  pekerjaan  konstruksi  yang  kompleks  maka  hampir semua  pekerjaan  konstruksi  berpotensi  menyimpangi  isi  kontrak  salah  satunya  karena mengalami  keterlambatan  pekerjaan. 11 Dalam  kontrak  terdapat  klausul  mengenai  akibat hukum  keterlambatan  pekerjaan  bagi  Penyedia  Jasa.  Apabila  keterlambatan  pekerjaan disebabkan oleh kelalaian Pemilik  Pekerjaan  atau Konsultan, maka Penyedia Jasa diberikan perpanjangan waktu tanpa dikenakan sanksi, namun apabila terjadi disebabkan oleh kelalaian Penyedia Jasa maka PPK dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan disertai dengan pengenaan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan. 12
Pengaturan  denda  keterlambatan  atas  penyelesaian  pekerjaan  terdapat  dalam  lampiran II  Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP)  Nomor  12 Tahun  2021  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Melalui Penyedia  (selanjutnya  disebut  Perlem  12  Tahun  2021)  serta  dalam  Syarat-Syarat  Umum Kontrak (SSUK). Konsep denda berdasarkan Perlem 12 Tahun 2021 adalah sanksi finansial yang  dikenakan  kepada  Penyedia.  Pada  masa  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi  dikenal  3 (tiga) jenis  denda. Jenis  denda tersebut  antara lain denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam  perbaikan  cacat  mutu, dan denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak. 13
Pengenaan  sanksi  denda  keterlambatan  atas  penyelesaian  pekerjaan  dalam  praktiknya beberapa  kali  mengalami  kendala  penagihan.  Salah  satu  kendala  yang  timbul  adalah penagihan  kepada  Penyedia  Jasa  yang  telah  diputus  pailit  dan  menjalani  pemberesan  utang. Kendala  tersebut  antara  lain  disebabkan  oleh  hukum  kepailitan  yang  berlaku  di  Indonesia yang belum mengatur mengenai kedudukan piutang negara dalam kepailitan.
Landasan  hukum  kepailitan  yang  berlaku  hingga  sekarang  adalah  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang
9 Seng Hansen. (2017). Manajemen Kontrak Konstruksi . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 5.
10 Martin  Putri  Nur  Jannah  dan  Dewi  Nurul  Musjtari.  (2019).  “Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi  Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan”. UIR Law Review , 3 (2): 42.
11 Ibid.
12 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), “ Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP)  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia ”, Berita Negara R.I. Tahun 2021 Nomor 593, Lampiran II
13 Ibid.
(selanjutnya  disebut  UU  Kepailitan).  Definisi  kepailitan  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UU Kepailitan  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  pailit  yang  pengurusan  dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Berdasarkan definisi tersebut, kepailitan bertujuan untuk menentukan pembagian antara para Kreditor atas kekayaan  Debitor  oleh  Kurator. 14 Selaras  dengan  tujuan  kepailitan  tersebut,  maka  setelah dijatuhi putusan pailit Debitor tidak boleh mengurus harta kekayaan yang dinyatakan pailit. 15 Seluruh harta kekayaan Debitor akan menjadi harta pailit ( failiten boedel ), yang pengurusan dan  penguasaannya  dilakukan  oleh  seorang  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim Pengawas. 16
Hukum  kepailitan  mengenal  dua  jenis  Kreditor  yaitu  preferen  dan  konkuren. Penggolongan  Kreditor  akan  menentukan  prioritas  haknya  untuk  memperoleh  piutang  dari Debitor. 17 Kreditor  preferen  mempunyai  hak  preferensi  yaitu  hak  untuk  didahulukan pelunasan  piutangnya  dari  hasil  harta  pailit  daripada  pelunasan  piutang  para  Kreditor konkuren.  Sebaliknya,  Kreditor  konkuren  akan  mendapatkan  pelunasan  piutangnya  setelah pelunasan kepada Kreditor preferen.
Berdasarkan  hak  yang  dimiliki,  Kreditor  preferen  terbagi  menjadi  Kreditor  pemegang hak jaminan ( Secured Creditor ) dan  Kreditor dengan hak istimewa  ( Privilege Right ). 18 Hak jaminan  yang  diakui  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  adalah  hak  tanggungan, hipotek,  gadai,  dan  fidusia. 19 Merujuk  substansi  Pasal  1134 Burgerlijk  Wetboek (BW) Indonesia, bahwa hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang Kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi  daripada  Kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.
Berkaitan  dengan  kedudukannya  dalam  kepailitan,  denda  keterlambatan  atas penyelesaian  pekerjaan  merupakan  hak  negara  yang  harus  didahulukan  berdasarkan  Pasal 1137  BW  Indonesia. 20 Dari  ketentuan  Pasal  tersebut,  diketahui  bahwa  Negara  dan  badan hukum  publik  bentukan  Pemerintah  mempunyai  hak  mendahului  atas  kebendaan  milik Debitor. 21 Sehingga dalam kepailitan, negara dan badan hukum publik berkedudukan sebagai Kreditor preferen dengan hak istimewa. Namun, jika menggunakan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UUPN), denda  keterlambatan  atas  penyelesaian  pekerjaan  tidak  memiliki  hak  mendahului  atas  harta kekayaan  Debitor  yang  akan  dilelang.  Pernyataan  tersebut  didasari  atas  amanat  Pasal  35
14 Susanti  Adi  Nugroho.  (2018). Hukum  Kepailitan  di  Indonesia  dalam  Teori  dan  Praktik  Serta  Penerapan Hukumnya . Jakarta: Kencana. hlm. 34.
15 Ibid. , hlm. 35.
16 Shafira  Hijriya.  (2017).  “Kedudukan  Negara  Sebagai  Kreditur  Preferen  dalam  Piutang  Pajak  dalam  Kasus Kepailitan”. Nagari Law Review , 1 (1): 35.
17 Sutan Remy Sjahdeini. (2015). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan , Jakarta: Prenamedia Group. hlm. 13.
18 Ibid.
19 Ibid .
20 Amanat Pasal 1137 BW Indonesia: “ Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan  oleh  penguasa,  tata  tertib  pelaksanaannya,  dan  lama  jangka  waktunya,  diatur  dalam  berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan  yang  berhak  atau  yang  kemudian  mendapat  hak  untuk  memungut  bea-bea,  diatur  dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan. ”
21 Rachmadi Usman. (2008). Hukum Jaminan Keperdataan . Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 85.
UUPN  yang  mengklasifikasikan  piutang  Negara  atau  Daerah  jenis  tertentu  mempunyai  hak mendahului sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 22
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam  tulisan  dengan  judul  “Kedudukan  Denda  Keterlambatan  Pelaksanaan  Pekerjaan Konstruksi  dalam  Proses  Kepailitan”.  Tulisan  ini  lebih  menitikberatkan  pada  hak  denda keterlambatan  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi  dalam  proses  kepailitan  disamakan  dengan hak Kreditor konkuren atau Kreditor dengan hak preferensi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah prosedur atau tata cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian.  Dalam  konteks  penelitian,  yang  termasuk  metode  antara  lain  perumusan  tentang tipe  atau  jenis  penelitian  yang  digunakan,  penentuan  lokasi  penelitian,  teknik  pengumpulan data, teknik pengolahan data, penentuan populasi dan sampel, analisis data dan sebagainya. 23 Guna  mencapai  tujuan  dan  manfaat  penelitian  ini,  penulis  menggunakan:  jenis  penelitian normatif  yang  bersifat  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan ( statute approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Denda Keterlambatan dalam Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan
Pelaksanaan  pekerjaan  merupakan  tahap  yang  sarat  akan  risiko,  karena  karakteristik pekerjaan  konstruksi  adalah  kompleksitasnya,  terutama  yang  berkaitan  dengan  waktu pelaksanaannya. Tahap pelaksanaan pekerjaan ditandai dengan penandatanganan kontrak dan dimulai  sejak  surat  perintah  mulai  kerja  (SPMK)  ditetapkan.  Risiko  yang  mungkin  timbul dalam  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi  antara  lain  risiko  terhadap  waktu  (terjadi keterlambatan pekerjaan), biaya (perubahan pekerjaan hingga nilai konstruksi membengkak), dan performa pekerjaan (metode dan pemakaian material yang tidak sesuai dengan spesifikasi karena  beberapa  faktor). 24 Dalam  tahap  ini  pemenang  tender  harus  melaksanakan  pekerjaan sesuai dengan kontrak konstruksi yang disepakati bersama.
Kontrak  merupakan  variabel  penting  dalam  kerangka  hukum  bisnis.  Keberadaan kontrak yang memayungi hubungan hukum para pihak diharapkan dapat mewujudkan tujuan yang  hendak  dicapai  oleh  para  pihak.  Fungsi  kontrak  sangat  penting  untuk  menjamin ekspektasi  para  pihak  yang  dituangkan  melalui  klausul  dalam  perjanjian  dapat  terlaksana dengan  baik.  Sehingga,  hukum  kontrak  dapat  disebut  sebagai  instrumen  hukum  yang mengatur transaksi hak dan kewajiban para pihak sekaligus mengatur mengenai perlindungan bagi pihak yang dirugikan.
Menurut  Muhammad  Syaifuddin  dalam  bukunya,  secara  garis  besar  terdapat  3  fungsi kontrak  yaitu  fungsi  filosofis,  yuridis  dan  ekonomis.  Fungsi  filosofis  kontrak  adalah  untuk mewujudkan  keadilan  bagi  para  pihak  pembuat  kontrak,  juga  bagi  pihak  lain  di  luar  para
22 Repubik  Indonesia,  “ Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara”, Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355, Pasal 35. Amanat Pasal 35: “ Piutang  negara/daerah  jenis  tertentu  mempunyai  hak mendahului  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku. ”, amanat Penjelasan Pasal 35: “ Yang dimaksud dengan piutang negara/daerah jenis tertentu antara lain piutang pajak dan piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. ”
23 Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel . Yogyakarta: Mirra Buana Media. hlm. 53.
24 Seng Hansen, 2017, Manajemen Kontrak Konstruksi , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 5.
pihak  yang  berkepentingan  terhadap  kontrak  tersebut.  Keadilan  tersebut  harus  dimaknai sebagai  nilai  keadilan  dalam  tatanan  sosial  dan  ekonomi  di  masyarakat  dengan  cara memfasilitasi,  mengakomodasi  dan  mengatur  hubungan  hukum kontraktual para  pihak yang di  dalamnya  terdapat  hak  dan  kewajiban  yang  seimbang. 25 Fungsi  yuridis  kontrak  adalah untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kontrak tersebut maupun pihak lain diluar para pihak tersebut. 26 Lebih lanjut, fungsi kontrak secara  ekonomis  dapat  diartikan  dengan  terwujudnya  maksud  dan  tujuan  dibuatnya  kontrak tersebut. 27
Pendapat  lain  mengenai  fungsi  kontrak  diungkapkan  oleh  Jack  Beatson  yang merupakan  seorang  professor  di  Universitas  Cambridge. Beatson  mengelompokkan  fungsi kontrak  menjadi  dua  fungsi  besar.  Pertama,  kontrak  berfungsi  untuk  menjamin  terciptanya ekspektasi  atas  janji  yang  telah  dipertukarkan.  Kedua,  untuk  memberikan  fungsi  konstitutif (mendasar)  dalam  memfasilitasi  transaksi  yang  direncanakan  dan  memberikan  aturan  bagi kelanjutannya kedepan. 28 Merujuk dari kedua pendapat tersebut, maka fungsi kontrak dapat dikatakan  untuk  menjamin  terlaksananya  pertukaran  hak  dan  kewajiban  yang  telah dituangkan  di  dalam  perjanjian  oleh  para  pihak  dan  tercapainya  tujuan  dari  para  pihak  atas pembuatan perjanjian tersebut.
Kendati  demikian  mengingat  sifat  pekerjaan  konstruksi  yang  kompleks  maka  hampir semua  pekerjaan  konstruksi  berpotensi  menyimpangi  isi  kontrak  salah  satunya  karena mengalami  keterlambatan  pekerjaan.  Keterlambatan  pekerjaan  pada  prinsipnya  merupakan tindakan  pelanggaran  kontrak  yang  dapat  menimbulkan  kerugian.  Peristiwa  pelanggaran kontrak  melahirkan  beberapa  tindakan  ganti  rugi  yang  dapat  dilakukan.  Salah  satu  tindakan ganti rugi yang sering digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah Liquidated damages . 29 Liquidated damages adalah tindakan ganti rugi berupa sejumlah uang yang telah ditetapkan besarnya di dalam kontrak. Liquidated damages harus dibuat dengan prinsip pra- estimasi kerugian yang logis ( reasonable/genuine pre-estimate of loss ) agar dapat ditegakkan dalam hukum.
Bagi  pemilik  proyek,  pelanggaran  yang  sering  terjadi  adalah  keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor dan dengan adanya liquidated damages maka pemilik proyek tidak perlu membuktikan kerugian yang dialaminya. Selain itu dimungkinan prosedur dalam  kontrak  bahwa  pemilik  proyek  dapat  melakukan  pengurangan  pembayaran  kepada kontraktor  atas  pelanggaran  tersebut.  Sedangkan  bagi  kontraktor,  hal  ini  menjadikan kontraktor mengetahui risiko dan nominal ganti rugi yang akan ditanggungnya ketika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 30
Berdasarkan  sumbernya,  keterlambatan  penyelesaian  pekerjaan  dapat  digolongkan menjadi  keterlambatan  yang  terjadi  akibat  kelalaian  kontraktor  ( contractor’s  fault ), keterlambatan  yang  disebabkan  oleh  kelalaian  pemilik  pekerjaan  atau  konsultan ( employer’s/consultant’s fault ), dan keterlambatan di luar kendali kedua belah pihak ( neutral
25 Muhammad  Syaifuddin,  2012, Hukum  Kontrak:  Memahami  Kontrak  dalam  Prespektif  Filsafat,  Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan ), Mandar Maju, Bandung, hlm. 47.
26 Ibid.
27 Ibid. , hlm. 51.
28 J. Beatson, 2002, Anson’s Law of Contract, Oxford Univcersity Press, Oxford, hlm. 2.
29 Seng Hansen, Op. Cit. , hlm. 55.
30 Ibid. , hlm. 55-57.
delay ). 31 Penentuan  keterlambatan  dilakukan  oleh  konsultan  Manajemen  Konstruksi  (MK) berdasarkan  perhitungan  prosentase  pelaksanaan  pekerjaan  setiap  minggu.  Penilaian keterlambatan  oleh  konsultan  MK  harus  mempertimbangkan  sumber  keterlambatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sehingga sumber keterlambatan menjadi penting dalam hal menentukan konsekuensi bagi penyedia jasa.
Keterlambatan  pekerjaan  yang  terjadi  karena  kelalaian  pemilik  pekerjaan  atau konsultan maka penyedia jasa diberikan perpanjangan waktu tanpa dikenakan sanksi, namun apabila  terjadi  karena  kelalaian  penyedia  jasa  maka  PPK  dapat  memberikan  kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang disertai dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan atas  penyelesaian  pekerjaan. 32 Penjelasan  mengenai  denda  keterlambatan  atas  penyelesaian pekerjaan terdapat dalam lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP)  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (selanjutnya disebut Perlem 12/2021) serta dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK).
Konsep  denda  berdasarkan  Perlem  12/2021  adalah  sanksi  finansial  yang  dikenakan kepada  penyedia.  Pada  masa  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi  dikenal  3  (tiga)  jenis  denda. Jenis  denda  tersebut  antara  lain  denda  keterlambatan  dalam  penyelesaian  pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan cacat  mutu, dan denda terkait pelanggaran ketentuan  subkontrak. 33 Perhitungan  besaran  denda  keterlambatan  atas  penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak  atau  1‰  (satu  permil)  per  hari  dari  harga  kontrak  sesuai  yang  ditetapkan  dalam Syarat-Syarat  Khusus  Kontrak  (SSKK).  Sedangkan  besaran  denda  keterlambatan  atas perbaikan  cacat  mutu  adalah  1‰  (satu  permil)  per  hari  keterlambatan  perbaikan  dari  nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu. 34
Sebagai  suatu  akibat  hukum  dari  perjanjian,  maka  denda  keterlambatan  dapat diklasifikasikan sebagai piutang negara yang lahir karena perjanjian. Konsep piutang negara dapat  ditelusuri  dari  beberapa  aturan  mengenai  keuangan  negara.  Peraturan  mengenai keuangan negara yang menjelaskan mengenai konsep piutang negara antara lain UUKN dan UUPN.  UUKN  tidak  mendefinisikan  piutang  negara  secara  tegas  dalam  ketentuan  umum, sedangkan UUPN menuangkan definisi piutang negara dalam ketentuan umumnya.
Definisi  piutang  negara  dalam  UUKN  dapat  ditemukan  pada  Pasal  9  UUKN  yang mengatur  mengenai  tugas  Menteri  sebagai  PA  dalam  pengelolaan  keuangan  negara.  Salah satu  tugas  PA  yang  diamanatkan  pada  huruf  e  adalah  mengelola  piutang  dan  utang  negara yang  menjadi  tanggung  jawab  instansi  yang  dipimpinnya.  Berdasarkan  penjelasan  Pasal tersebut,  piutang  negara  adalah  hak  negara  dalam  rangka  penerimaan  bukan  pajak  yang pemungutannya  menjadi  tanggung  jawab  kementerian  negara/lembaga  yang  bersangkutan. Dari  muatan  Pasal  9  huruf  e  dapat  dilihat  bahwa  UUKN  hanya  mendefinisikan  piutang negara sebagai hak negara serta memisahkan antara piutang negara dengan piutang pajak.
Berbeda dengan definisi yang diberikan UUKN, UUPN lebih merinci konsep mengenai piutang negara. Konsep piutang negara menurut Pasal 1 angka 6 UUPN adalah jumlah uang
31 Ibid. , hlm. 137.
32 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
33 Ibid.
34 Ibid.
yang  wajib  dibayar  kepada  Pemerintah  Pusat  dan/atau  hak  Pemerintah  Pusat  yang  dapat dinilai  dengan  uang  sebagai  akibat  perjanjian  atau  akibat  lainnya  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  atau  akibat  lainnya  yang  sah.  UUPN  menggambarkan wujud piutang negara dapat berupa jumlah uang maupun hak yang dapat dinilai dengan uang. Lebih  lanjut,  menurut  UUPN  piutang  negara  dapat  timbul  akibat  dari  perjanjian,  undang- undang,  atau  akibat  lain  yang  sah.  Sehubungan  dengan  penjelasan  mengenai  konsep  denda keterlambatan dan konsep piutang negara diatas, maka denda  keterlambatan dapat dipahami sebagai suatu piutang negara yang timbul akibat dari perjanjian.

## Utang dan Piutang dalam Kepailitan
Ditinjau  dari  konsideran  menimbang  yang  merupakan  landasan  filosofis,  sosiologis, dan yuridis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, maka secara garis besar UU Kepailitan  dibentuk  dalam  rangka  mengatasi  permasalahan  utang  piutang  yang  terjadi  di masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam substansi menimbang huruf b sampai dengan huruf d  yang  merupakan  landasan  sosiologis  dan  landasan  yuridis  dari  pembentukan  UU Kepailitan.  Secara  sosiologis,  yang  mendasari  pembentukan  UU  Kepailitan  adalah  semakin banyak  permasalahan  utang  piutang  yang  timbul  di  masyarakat  akibat  pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan. Lebih lanjut, adanya kesulitan besar terhadap dunia  usaha  dalam  menyelesaikan  utang  piutang  untuk  meneruskan  kegiatan  akibat  krisis moneter  yang  melanda  Indonesia  menjadi  alasan  kedua  dibentuknya  UU  Kepailitan. Sementara  itu,  landasan  yuridis  pembentukan  UU  Kepailitan  karena  pembentuk  Undang- Undang  menganggap  belum  terpenuhinya  perkembangan  dan  kebutuhan  hukum  masyarakat untuk penyelesaian utang piutang dari peraturan perundang-undangan terdahulu.
Pengertian  utang  dalam  peraturan  sebelum  UU  Kepailitan  menyebabkan  kerancuan dalam penerapan di masyarakat. Kerancuan tersebut dimulai dari definisi utang yang termuat dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998  tentang  Kepailitan  (selanjutnya  disebut  UU Kepailitan lama) yaitu undang-undang sebelum  berlakunya UU  Kepailitan. Berbeda dengan UU Kepailitan, UU Kepailitan lama hanya menjelaskan utang dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sebagai utang pokok atau bunganya. Kekaburan konsep utang dalam UU Kepailitan lama menyebabkan  silang  pendapat  mengenai  apa  saja  yang  tercakup  dalam  pengertian  utang. Lebih lanjut, UU Kepailitan lama juga tidak memberikan definisi Debitor dan Kreditor. 35
Sutan  Remy,  dalam  bukunya  menggambarkan  dampak  dari  kerancuan  konsep  dalam UU  Kepailitan  lama.  Menurutnya  kerancuan  tersebut  menimbulkan  ketidakpastian  hukum dan memberikan peluang maraknya praktik korupsi  dan kolusi  oleh hakim dan pengacara. 36 Pertama,  ketidakpastian  hukum  terjadi  akibat  rancunya  pengklasifikasian  sumber  utang (timbul hanya dari perjanjian utang piutang atau termasuk yang timbul dari perjanjian apapun termasuk  dari  Undang-Undang).  Kedua,  ketidakpastian  hukum  terjadi  akibat  kerancuan mengenai  jenis  kewajiban  yang  harus  diserahkan  (kewajiban  menyerahkan  uang  saja  atau termasuk segala prestasi yang lahir karena perjanjian). 37
Sutan  Remy  juga  menguraikan  bagaimana  inkonsistensi  putusan  hakim  pada  saat diberlakukannya  UU  Kepailitan  lama.  Dalam  beberapa  putusan  hakim  yang  dianalisis,
35 Sutan Remy Sjahdeni, Op. Cit. , hlm. 185-186.
36 Ibid. , hlm. 186.
37 Ibid. , hlm. 186-187.
tercermin  perbedaan  interpretasi  terhadap  utang.  Beberapa  hakim  baik  di  tingkat  pertama sampai dengan kasasi mengartikan utang dalam arti sempit, beberapa yang lain mengartikan utang  dalam  arti  luas.  Dalam  arti  sempit,  yang  dianggap  sebagai  utang  adalah  yang  timbul dari  perjanjian  utang  piutang  atau  perjanjian  kredit  saja.  Sedangkan  dalam  arti  luas  utang diartikan sebagai seluruh kewajiban Debitor yang harus dipenuhi kepada Kreditornya. 38
Pemahaman  mengenai  utang  dalam  arti  luas  oleh  sebagian  ahli  hukum  dan  hakim mengarah  pada  pemahaman  mengenai  kewajiban  hukum  pada  lingkungan  hukum keperdataan. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari undang-undang. BW  Indonesia  tidak  secara  tegas  memberikan  rumusan,  definisi  maupun  arti  istilah  utang dalam  suatu  perikatan.  Makna  utang  sendiri  dipadankan  dengan  prestasi  sebagaimana tercantum dalam Pasal 1234 BW Indonesia yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.
Menurut  Hadi  Subhan  dalam  bukunya,  baik  dalam  materi  muatan  BW  Indonesia maupun rezim hukum keperdataan tidak dikenal pemaknaan utang dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Namun disparitas terminologi utang tersebut terjadi dalam praktik dan dalam wacana para ahli. Mengingat bahwa UU Kepailitan merupakan penjabaran lebih khusus dari BW  Indonesia,  maka  sudah  seharusnya  terminologi  utang  yang  dianut  dalam  kepailitan sejatinya selaras dengan BW Indonesia. 39
Kerancuan  atas  interpretasi  utang  dalam  UU  Kepailitan  lama  selanjutnya disempurnakan dengan UU Kepailitan. Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan, mendefinisikan utang sebagai:
” Kewajiban  yang  dinyatakan  atau  dapat  dinyatakan  dalam  jumlah  uang  baik  dalam mata  uang  Indonesia  maupun  mata  uang  asing  baik  secara  langsung  maupun  yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang  wajib  dipenuhi  oleh  Debitur  dan  bila  tidak  dipenuhi  memberikan  hak  kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur. ” Layaknya  manusia,  UU  Kepailitan  sebagai  produk  dari  manusia  juga  memiliki kelemahan. Frasa ”kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang” sebagai utang tidak memberikan kepastian mengenai pengertian utang. Menurut Sutan Remy, utang dalam ruang lingkup kepailitan seharusnya sudah memiliki jumlah yang pasti. Kalimat tersebut menunjuk pada  suatu  kewajiban  yang  belum  pasti  nilai  uangnya  sehingga  akan  menimbulkan permasalahan  dalam  penentuan  nilai  utang  yang  dapat  dicantumkan  dalam  daftar  verifikasi. Lebih  lanjut  mengenai  pihak  yang  berwenang  untuk  menentukan  nilai  utang  tersebut. Seyogyanya  ”kewajiban”  yang  tidak  atau  belum  dinyatakan  dalam  jumlah  uang  harus dinyatakan  dalam  jumlah  uang  sebelum  dikategorikan  sebagai  utang.  Kemudian  pihak  atau otoritas yang berwenang seyogyanya hanya pengadilan yaitu pengadilan niaga. 40
Berangkat  dari  definisi  Pasal  1  angka  6  UU  Kepailitan,  menurut  penulis  utang  adalah kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  Debitor  kepada  Kreditor.  Selanjutnya,  utang  dapat berupa  uang  atau  prestasi  yang  timbul  karena  perjanjian,  ketentuan  undang-undang,  dan putusan hakim. Apabila berupa uang maka dapat menggunakan mata uang Indonesia maupun mata uang  asing.  Lebih  lanjut,  utang yang tidak  dipenuhi oleh  Debitor menimbulkan akibat hukum untuk dipenuhi dari harta kekayaan Debitor.
38 Ibid. , hlm. 187.
39 M. Hadi Subhan, Op. Cit. , hlm. 89.
40 Sutan Remy Sjahdeni, Op. Cit. , hlm. 200.
Berkaitan  dengan  definisi  piutang,  UU  Kepailitan  tidak  secara  tegas  menguraikan makna piutang. Kendati  demikian, istilah ”piutang” dapat  kita temukan pada materi  muatan UU Kepailitan. Salah satu pasal yang memunculkan frasa ”piutang” adalah Pasal 1 angka 2. Pasal  tersebut  merupakan  definisi  Kreditor  dalam  kepailitan,  yaitu  orang  yang  mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Untuk memahami  definisi  piutang,  dalam  bukunya  Sutan  Remy  mengutip  dari Bankruptcy  Code Amerika Serikat (US Bankruptcy Code ).
Berbanding  terbalik  dengan  UU  Kepailitan  yang  menentukan  syarat  seorang  Debitor dapat  dimohonkan pailit dengan jumlah utang ( debt ), US Bankruptcy Code menitikberatkan pada claim (piutang atau tagihan) Kreditor. US Bankruptcy Code mengonsepkan claim dalam section 101  menjadi  2  (dua)  kategori.  Berdasarkan  section  101  US Bankruptcy  Code yang dimaksud dengan claim adalah: 41
a. Right  to  payment,  whether  or  nut  such  right  is  reduced  to  judgment,  liquidated, unliquidated,  fixed,  contingent,  matured,  unmatured,  disputed,  undisputed,  legal, equitable, secured or unsecured; or
b. Right to an equitable remedy for breach of performance if such breach gives rise to a right to  payment,  wehether  or  not  such  an  equitable  remedy  is  reduced  to  judgement,  fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured or unsecured.
Apabila diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia adalah:
a. Hak  atas  pembayaran,  baik  hak  tersebut  telah  menjadi  putusan,  dilikuidasi,  tidak dilikuidasi, pasti, kontijensi (tidak pasti), jatuh tempo, belum jatuh tempo, disengketakan, tidak disengketakan, legal, adil, dijamin atau tidak dijamin; atau
b. Hak  atas  ganti  rugi  yang  adil  untuk  pelanggaran  kinerja  jika  pelanggaran  tersebut menimbulkan hak atas pembayaran, terlepas apakah ganti rugi yang adil tersebut direduksi menjadi  putusan,  pasti,  kontijensi  (tidak  pasti),  jatuh  tempo,  belum  jatuh  tempo, disengketakan, tidak disengketakan, dijamin atau tidak dijamin.
Definisi  tersebut  tidak  meliputi  seluruh  kewajiban  ( obligations )  dari  Debitor. Claim menurut US Bankruptcy Code mengharuskan adanya right to payment dari Kreditor. Piutang kontijensi dibatasi dengan keadaan yang mana debitur akan diminta untuk  membayar hanya pada  saat  terjadinya  atau  terjadinya  peristiwa  ekstrinsik  atau  peristiwa  yang  secara  wajar diperkirakan  oleh  debitur  dan  kreditur  pada  saat  peristiwa  yang  menimbulkan  piutang terjadi. 42 Berdasarkan  definisi  dari  US Bankruptcy  Code ,  maka  piutang  adalah  hak  Debitor atas pembayaran dapat juga hak Debitor atas ganti rugi yang adil.
Selayaknya  utang  yang  didefinisikan  selaras  dengan  makna  kewajiban  hukum  dalam lingkup keperdataan, maka sejatinya definisi piutang juga dapat  diselaraskan dengan makna hak dalam lingkungan keperdataan. Sebagaimana konsep dari hubungan hukum, bahwa setiap hubungan  yang  diciptakan  oleh  atau  dengan  hukum  selalu  mempunyai  dua  segi  yaitu  satu pihak  mendapatkan  hak,  pihak  lain  mengemban  kewajiban.  Hak  individual  satu  pihak tercermin  pada  kewajiban  pihak  lawan.  Tiada  hak  tanpa  kewajiban  dan  sebaliknya  tiada kewajiban  tanpa  hak. 43 Apabila  konsep  utang  diartikan  sebagaimana  Pasal  1  angka  6  UU Kepailitan,  maka  konsep  piutang  dapat  dimaknai  sebagai  hak  Kreditor  yang  timbul  karena perjanjian atas suatu utang yang diemban oleh Debitor.
41 Ibid. , hlm. 202.
42 Ibid.
43 Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Liberty, Yogyakarta, hlm. 41-42.
Pemahaman  mengenai  utang  dan  piutang  sangat  penting  dalam  hukum  kepailitan. Mengingat  bahwa  salah  satu  alasan  permohonan  pernyataan  pailit  melalui  pengadilan  niaga adalah  setidaknya  terdapat  satu  utang  Debitor  yang  telah  jatuh  tempo.  Sehingga  dapat dimaknai  bahwa  utang  adalah  gerbang  masuk  kepailitan.  Selain  itu,  tanpa  adanya  utang tidaklah mungkin perkara kepailitan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang maka tidak tercapai esensi  kepailitan  karena  kepailitan  merupakan  landasan  untuk  melakukan  likuidasi  aset Debitor untuk membayar utang kepada para Kreditornya.

## Hak Preferensi Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
Adanya Debitor dan Kreditor merupakan akibat dari hubungan hukum yang dilakukan oleh  subjek  hukum.  Hak  dan  kewajiban  timbul  apabila  terjadi  hubungan  hukum  antara  dua pihak  yang  didasarkan  pada  suatu  kontrak  atau  perjanjian.  Jadi,  selama  hubungan  hukum yang  lahir  karena  perjanjian  belum  berakhir,  maka  pada  salah  satu  pihak  terdapat  beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Dalam setiap hak terdapat 4 (empat) unsur yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat para pihak dengan kewajiban, dan perlindungan hukum. Seseorang yang membeli barang dari orang lain (penjual)  berhak  atas  barang  yang  dibelinya,  sedangkan  penjual  berkewajiban  untuk menyerahkan barang tersebut. Jadi pada hakekatnya hak merupakan hubungan antara subjek hukum  dengan  objek  hukum  atau  antara  subjek  hukum  dengan  subjek  hukum  lain  yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. 44
Sebagaimana  pendapat  yang  disampaikan  oleh  Sudikno  Mertokusumo  mengenai  hak dan  kewajiban,  dalam  hukum  perdata  subjek  hukum  pengampu  hak  disebut  Kreditor  dan pengampu  kewajiban  disebut  Debitor.  Istilah  Kreditor  dan  Debitor  tidak  hanya  digunakan dalam  hukum  kepailitan,  melainkan  juga  digunakan  dalam  hukum  perdata  secara  umum. Misalnya dalam hal perjanjian utang piutang, peminjam sejumlah uang berkedudukan sebagai Debitor, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman berkedudukan sebagai Kreditor.
Dalam BW Indonesia tidak digunakan istilah Debitor dan Kreditor, namun istilah yang digunakan  adalah  si  berutang  ( schuldenaar )  dan  si  berpiutang  ( schuldeischer ).  Penggunaan istilah  Debitor  dan  Kreditor  menurut  Sutan  Remy  muncul  dalam  pustaka  hukum  dan kehidupan  sehari-hari  masyarakat.  Konsep schuldenaar dan schuldeischer terdapat  dalam Pasal 1235 juncto 1234, dan Pasal 1239 BW Indonesia. Si berutang adalah pihak yang wajib memberikan,  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  berkenaan  dengan  perikatannya,  baik perikatan  itu  timbul  karena  perjanjian  maupun  karena  undang-undang.  Sedangkan  si berpiutang adalah pihak yang berhak atas kewajiban si berutang tersebut. 45
Sebagai  bidang  kekhususan  dari  hukum  perdata  konsep  Debitor  dan  Kreditor  dalam hukum  kepailitan  juga  diadopsi  dari  konsep schuldenaar dan schuldeischer dalam  BW Indonesia. UU Kepailitan menjelaskan definisi Debitor dan Kreditor dalam ketentuan umum Pasal  1  angka  2  dan  angka  3.  Kreditor  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  UU  Kepailitan  adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka  pengadilan.  Sedangkan  Debitor  berdasarkan  Pasal  1  angka  3  UU  Kepailitan  adalah orang  yang  mempunyai  utang  karena  perjanjian  atau  undang-undang  yang  pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
44 Ibid. , hlm. 48-49.
45 Sutan Remy Sjahdeni, Op. Cit. , hlm. 204.
Sebagaimana  pendapat  Lenvithal  yang  dikutip  oleh  Sutan  Remy,  hukum  kepailitan ( bankruptcy  law )  memiliki  3  (tiga)  tujuan  umum.  Tujuan  pertama,  hukum  kepailitan mengamankan  dan  membagi  hasil  penjualan  harta  milik  Debitor  secara  adil  kepada  semua Kreditornya.  Kedua,  hukum  kepailitan  dibuat  untuk  mencegah  agar  Debitor  yang insolven tidak merugikan kepentingan Kreditornya. Tujuan umum ketiga dari hukum kepailitan adalah memberikan  perlindungan  kepada  Debitor  yang  beritikad  baik  kepada  Kreditornya.  Dari ketiga  tujuan  umum  tersebut,  maka  dapat  dilihat  bahwa  hukum  kepailitan  bukan  saja memberikan  perlindungan  kepada  Kreditor  dari  sesama  Kreditor  yang  lain,  namun  juga memberikan perlindungan kepada Kreditor dari Debitor atau sebaliknya. 46
Salah satu  wujud perlindungan bagi  Kreditor  dari hak  Kreditor lainnya  adalah adanya tahap pencocokan piutang dalam proses kepailitan. Sebelum hasil likuidasi kekayaan Debitor dibagikan  kepada  Kreditornya,  sudah  seharusnya  dipastikan  bahwa  Kreditor  yang  akan memperoleh  pelunasan  piutang  memiliki  bukti-bukti  yang  sah  mengenai  adanya  dan  berapa besaranya  piutang.  Pencocokan  piutang  merupakan  tugas  dari  kurator  yang  prosedur pelaksanaannya tercantum dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU Kepailitan. Dalam rapat pencocokan piutang, kegiatan yang dilakukan adalah pendataan mengenai jumlah utang dari  Debitor.  Lebih  lanjut  dalam  pencocokan  piutang  juga  dilakukan  verifikasi  piutang Kreditor.  Verifikasi  piutang  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  penting  dalam  proses kepailitan karena dalam pelaksanaannya ditentukan perimbangan dan urutan hak dari masing- masing Kreditor.
Pasal  1132  BW  Indonesia,  telah  mengisyaratkan  bahwa  setiap  Kreditor  atau  si berpiutang  memiliki  kedudukan  yang  sama  terhadap  Kreditor  yang  lain  menurut  proporsi piutang masing-masing.  Namun  dalam Pasal  tersebut  juga terdapat  kalimat ”kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Kalimat tersebut mengindikasikan  bahwa  terdapat  Kreditor  tertentu  yang  oleh  undang-undang  diberikan kedudukan yang lebih tinggi dari Kreditor lainnya. Dengan kata lain terdapat  Kreditor yang memiliki hak pelunasan terlebih dahulu di antara Kreditor lainnya.
Hukum  kepailitan  mengenal  dua  jenis  Kreditor  yaitu  preferen  dan  konkuren. Penggolongan  Kreditor  akan  menentukan  prioritas  haknya  untuk  memperoleh  piutang  dari Debitor. 47 Kreditor  preferen  mempunyai  hak  preferensi  yaitu  hak  untuk  didahulukan pelunasan  piutangnya  dari  hasil  harta  pailit  daripada  pelunasan  piutang  para  Kreditor konkuren.  Berdasarkan  hak  yang  dimiliki,  Kreditor  preferen  terbagi  menjadi  Kreditor pemegang  hak  jaminan  ( Secured  Creditor )  dan  Kreditor  dengan  hak  istimewa  ( Privilage Right ). 48 Hak  jaminan  yang  diakui  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  adalah  hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia. 49 Sebagai secured creditor , maka Kreditor pemegang hak  jaminan  harus  didahulukan  pelunasannya  terhadap  Kreditor  pemegang  hak  istimewa. Merujuk  substansi  Pasal  1134 Burgerlijk  Wetboek (BW)  Indonesia,  bahwa  hak  istimewa adalah  suatu  hak  yang  oleh  undang-undang  diberikan  kepada  seorang  Kreditor  sehingga tingkatannya  lebih  tinggi  daripada  Kreditor  lainnya,  semata-mata  berdasarkan  sifat piutangnya.
46 Ibid. , hlm. 4.
47 Sutan Remi Sjahdeini, Op . Cit. , hlm. 13.
48 Ibid.
49 Ibid .
Salah  satu  Kreditor  yang  memegang  hak  istimewa  adalah  Kreditor  negara,  yaitu  jika yang  menagih  piutang  tersebut  adalah  negara. 50 BW  Indonesia  memberikan  hak  istimewa kepada negara dalam Pasal 1137 yang berbunyi “hak dari kas negara, kantor lelang, dan lain- lain  badan  umum  yang  dibentuk  oleh  pemerintah,  untuk  didahulukan  dalam  melaksanakan hak  tersebut,  dan  jangka  waktu  berlakunya  hak  tersebut  diatur  dalam  berbagai  undang- undang  khusus  mengenai  hal-hal  itu”.  Menurut  Sutan  Remy,  berdasarkan  Pasal  1137  BW Indonesia,  maka  tagihan  pajak,  bea,  dan  biaya  kantor  lelang  merupakan  hak  istimewa  yang harus  didahulukan  pelunasannya  dari  tagihan  yang  dijamin  dengan  hak  jaminan  ( secured creditor ) dalam likuidasi harta kekayaan Debitor pailit. 51
Munir Fuady dalam bukunya juga menjelaskan mengenai urutan pembagian harta dari Debitor  terhadap  tagihan  Kreditor.  Munir  mengelompokkan  berdasarkan  2  (dua)  kondisi, yaitu  kondisi  ketika  Kreditor  separatis  mengeksekusi  sendiri  barang  jaminan  utang,  dan kondisi ketika kurator yang mengeksekusi barang jaminan utang. Penjabaran urutan tersebut dijelaskan oleh Munir sebagai berikut: 52
a. Urutan jika Kreditor separatis mengeksekusi sendiri barang jaminan utang:
1) Kreditor separatis (dalam konteks ini biaya eksekusi, pajak penjualan, dan biaya-biaya eksekusi lain ditanggung sendiri oleh Kreditor separatis yang bersangkutan);
2) Biaya-biaya kepailitan (mencakup fee kurator/ fee likuidator/ fee pembagi lainnya, sewa gudang, listrik, telepon yang terjadi setelah kepailitan/likuidasi);
3) Utang  harta  pailit  (mencakup  juga  tagihan  karyawan  sebelum  atau  sesudah kepailitan/likuidasi);
4) Utang pajak;
5) Utang karena Pasal 1139 BW Indonesia;
6) Utang kepada negara, asalkan sudah diatur khusus oleh undang-undang;
7) Utang  menurut  Pasal  1149  BW  Indonesia,  tagihan  nasabah  bank  dan  tagihan  nasabah asuransi;
8) Utang dari Kreditor konkuren, mencakup juga tagihan kepada negara (termasuk utang kepada BUMN) asalkan belum diatur oleh undang-undang khusus;
9) Jika masih ada sisa, maka menjadi hak Debitor pailit/pemegang saham.
b. Urutan  jika  kurator/likuidator/pembagi  lainnya  mengeksekusi  sendiri  barang  jaminan utang:
1) Biaya-biaya kepailitan (mencakup fee kurator/ fee likuidator/ fee pembagi lainnya, sewa gudang, listrik, telepon yang terjadi setelah kepailitan/likuidasi);
2) Utang  harta  pailit  (mencakup  juga  tagihan  karyawan  sebelum  atau  sesudah kepailitan/likuidasi);
3) Utang pajak;
4) Kreditor separatis;
5) Utang karena Pasal 1139 BW Indonesia;
6) Utang kepada negara, asalkan sudah diatur khusus oleh undang-undang;
7) Utang  menurut  Pasal  1149  BW  Indonesia,  tagihan  nasabah  bank  dan  tagihan  nasabah asuransi;
8) Utang dari Kreditor konkuren, mencakup juga tagihan kepada negara (termasuk utang kepada BUMN) asalkan belum diatur oleh undang-undang khusus;
50 Munir Fuady, 2013, Hukum Jaminan Utang, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 46.
51 Sutan Remy, Op. Cit. , hlm. 16.
52 Munir Fuadyy, Op. Cit. , hlm. 52-53.
Jika  masih  ada  sisa,  maka  menjadi  hak  Debitor  pailit/pemegang  saham.  Pembahasan mengenai  hak  preferensi  negara  dalam  kepailitan  masih  menjadi  perdebatan  terkait  piutang negara mana yang memiliki hak preferensi. Untuk memperjelas permasalahan tersebut Munir Fuady dalam bukunya mencontohkan dengan membahas permasalahan piutang Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN).  Menurutnya,  tafsiran  yang  paling  logis  terhadap  makna  piutang negara  bahwa  yang  harus  diprioritaskan  pembayarannya  adalah  piutang  negara  langsung. Dengan demikian, piutang negara tidak langsung seyogyanya tidak termasuk kategori piutang negara yang diprioritaskan. BUMN merupakan badan hukum sendiri yang terpisah dari badan hukum negara. Oleh karena itu, aset tersebut (piutang) bukan lagi aset badan hukum negara, melainkan sudah menjadi aset badan hukum BUMN tersendiri. 53
Menurut  Munir  Fuady,  adanya  ketentuan  Pasal  1137  BW  Indonesia  yang mengharuskan pengaturan tagihan preferen dari negara dalam undang-undang khusus adalah terkait  ketertiban  dalam  melaksanakan  dan  persoalan  jangka  waktunya  saja.  Artinya  tanpa pengaturan  dalam  undang-undang  khusus,  pembayaran  atas  tagihan  negara  tetap  mendapat prioritas.  Hanya  saja,  pelaksanaan  dan  jangka  waktunya  mengikuti  ketentuan  yang  umum untuk itu. 54
Khusus untuk piutang negara, Pasal 35 UUPN menentukan bahwa piutang negara atau piutang  daerah  berjenis  tertentu,  yaitu  piutang  pajak  dan  piutang  negara  yang  diatur  oleh undang-undang khusus lainnya mempunyai hak prioritas sesuai dengan ketentuan perundang- undangan  yang  berlaku.  Kendati  Pasal  1137  BW  Indonesia  telah  mengamanatkan  bahwa negara memiliki hak prioritas pembayaran, namun terdapat pembatasan piutang negara yang didahulukan  dalam  UUPN.  Sehingga  tidak  semua  piutang  negara  mendapatkan  prioritas pembayaran, hanya jenis piutang negara yang diatur dalam undang-undang khusus saja yang mendapatkan  prioritas  pembayaran. 55 Mengingat  bahwa  belum  ada  peraturan  perundang- undangan  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  denda  keterlambatan,  maka  urutan pembayarannya disetarakan dengan pembayaran utang terhadap Kreditor konkuren.

## KESIMPULAN
Keuangan  Negara  dan  klasifikasi  piutang  negara  memiliki  hubungan  erat  dalam konteks  pengelolaan  keuangan  pemerintahan.  Klasifikasi  piutang  negara  memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  posisi  keuangan  negara,  sumber  pendapatan potensial,  dan  risiko  yang  terkait  dengan  piutang  tersebut.  Hal  ini  penting  untuk  mencapai tujuan  pengelolaan  keuangan  yang  efektif  dan  transparan  bagi  negara.  Sebagai  suatu  akibat hukum  dari  perjanjian,  maka  denda  keterlambatan  dapat  diklasifikasikan  sebagai  piutang negara  yang  lahir  karena  perjanjian.  Berdasarkan  Pasal  35  UUPN,  piutang  negara  yang memiliki  hak  preferensi  adalah  piutang  pajak  dan  piutang  lain  yang  diatur  tersendiri  dalam peraturan  perundang-undangan.  Sampai  saat  ini  belum  ada  peraturan  perundang-undangan yang mengamanatkan secara tegas maupun tersirat bahwa denda keterlambatan memiliki hak preferensi.  Sehingga  dalam  kepailitan  kedudukan  dan  tata  urutan  pembayaran  denda keterlambatan disamakan dengan piutang Kreditor konkuren.
53 Munir Fuadyy, Op. Cit. , hlm. 46.
54 Ibid.
55 Munir Fuadyy, Op. Cit. , hlm. 47.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Irwansyah.  (2021). Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel , Yogyakarta: Mirra Buana Media.
J. Beatson. (2002). Anson’s Law of Contract, Oxford: Oxford Univcersity Press.
M  Hadi  Shubhan.  (2008). Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Peradilan , Jakarta: Prenamedia Group.
Munir Fuady. (2013). Hukum Jaminan Utang, Jakarta: Penerbit Erlangga.
Muhammad  Syaifuddin.  (2012). Hukum  Kontrak:  Memahami  Kontrak  dalam  Prespektif Filsafat,  Teori,  Dogmatik,  dan  Praktik  Hukum  (Seri  Pengayaan  Hukum  Perikatan ), Bandung: Mandar Maju.
Philipus M. Hadjon dkk. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to The Indonesian Administrative Law , Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Rachmadi Usman. (2008). Hukum Jaminan Keperdataan , Jakarta: Sinar Grafika. Seng  Hansen.  (2017). Manajemen  Kontrak  Konstruksi ,  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Sudikno Mertokusumo. (2008). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Yogyakarta: Liberty. Sulistijo  Sidarto  Mulyo  dan  Budi  Santoso.  (2018). Proyek  Infrastruktur  dan  Sengketa Konstruksi , Jakarta: Kencana. Susanti Adi Nugroho. (2018). Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya , Jakarta: Kencana. Sutan  Remy  Sjahdeini.  (2015). Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan ,  Jakarta: Prenamedia Group.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Repubik  Indonesia,  “ Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan Negara”, Lembaran  Negara  R.I.  Tahun  2004  Nomor  5  dan  Tambahan  Lembaran Negara R.I. Nomor 4355.
Repubik  Indonesia,  “ Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa  Konstruksi”, Lembaran  Negara  R.I.  Tahun  2017  Nomor  11  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  R.I. Nomor 6018.
Presiden  Republik  Indonesia, “Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, Lembaran Negara R.I. Tahun 2021 Nomor 63. Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP),  “ Peraturan  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia ”, Berita Negara R.I. Tahun 2021 Nomor 593.

## Jurnal:
Martin  Putri  Nur  Jannah  dan  Dewi  Nurul  Musjtari.  (2019). Penyelesaian  Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan , UIR Law Review Vol.03 No.02, 2019. hlm. 42
Shafira Hijriya, Kedudukan Negara Sebagai Kreditur Preferen dalam Piutang Pajak dalam Kasus Kepailitan, Nagari Law Review Vol.01 No.01, 2017. hlm. 35.
Website:
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengadaan,  dikunjungi  pada  tanggal  22  Mei  2023  Jam 19.28 WIB.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pailit,  dikunjungi  pada  tanggal  29  Mei  2023  Jam  19.01 WIB.