## Al-Mizan
(e-Journal)

## Kedudukan Badan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum di Laut
Hari Sugiharto Yusuf 1 , Juajir Sumardi 2 , Birkah Latif 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin
Email: harisugihartono@gmail.com; juajirsumardi@yahoo.com; birkahtugas1@gmail.com.
Author Correspondence: harisugihartono@gmail.com
Abstract: This research discusses the position of the Marine Security Agency in law enforcement at sea. This research uses a statutory approach and a historical approach. Descriptive  qualitative  analysis  technique,  namely  by  describing,  explaining, describing,  and  describing  primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials following the problems closely related to this research, then drawing a conclusion based on the analysis that has been done. The results showed that the position of the Marine Security Agency (Bakamla) with fellow law enforcers at sea as a coordinator, but it does not eliminate the authority of other law enforcers. Bakamla is present to replace  the  function  of  the  Marine  Security  Coordinating  Agency  (Bakorkamla) which  was  previously  considered  to  fail  in  synergizing  law  enforcement  at  sea. Meanwhile, Bakamla's authority is to conduct instant pursuit, stop, inspect, arrest, bring ships, and hand over to related agencies. These authorities are authorities that are often found in the investigation process, but Bakamla as a law enforcer at sea, is not  given  the  authority  to  conduct  investigations.  Bakamla's  authority  as  an investigator  is  still  waiting  for  the  Omnibus  Law  on  Marine  Security  which  is currently being discussed in the House of Representatives.
Keywords: Law Enforcement; Law Enforcers at Sea; Investigation

## The Position of the Marine Security Agency in Law Enforcement at Sea
Abstrak: Penelitian ini membahas tentang kedudukan Badan Keamanan Laut dalam penegakan  hukum  di  laut.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan dan pendekatan historis. Teknik analisis  dengan deskriptif kualitatif, yaitu dengan  cara  memaparkan,  menjelaskan,  menguraikan  dan  menggambarkan  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  sesuai  dengan  permasalahan  yang  erat kaitannya  dengan  penelitian  ini,  kemudian  menarik  suatu  kesimpulan  berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan Badan Keamanan  Laut  (Bakamla)  dengan  sesama  penegak  hukum  di  laut  adalah  sebagai koordinator,  tetapi  tidak  menghilangkan  kewenangan  penegak  hukum  lainnya. Bakamla  hadir  menggantikan  fungsi  Badan  Koordinasi  Keamanan  Laut (Bakorkamla) yang sebelumnya dinilai gagal dalam mensinergikan penegakan hukum di  laut.  Sedangkan  kewenangan  Bakamla  adalah  melakukan  pengejaran  seketika, memberhentikan,  memeriksa,  menangkap,  membawa  kapal  dan  menyerahkan  ke instansi  terkait.  Kewenangan  tersebut  adalah  kewenangan  yang  sering  dijumpai dalam proses penyelidikan, namun Bakamla sebagai penegak hukum di laut, tidak diberikan  kewenangan  melakukan  penyidikan.  Kewenangan  Bakamla  sebagai penyidik masih menunggu Omnibus Law Keamanan Laut yang saat ini masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat .
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penegak Hukum di Laut; Penyidikan

## A. Pendahuluan
Indonesia adalah negara yang mempunyai luas wilayah laut yang jauh lebih luas  dari  daratannya.  Badan  Informasi  Geospasial  menyebutkan  luas  wilayah Indonesia untuk daratan ialah 1.922.570 km 2 dan perairan 3.257.483 km 2 . Bila ditotal luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km 2 . Dengan luas laut tersebut menjadikan Indonesia  negara  paling  luas  di  Asia  Tenggara  dengan  garis  pantai  yang  paling panjang,  bahkan  di  beberapa  belahan  dunia  lainnya.  Dengan  kondisi  geografis tersebut  Presiden  Republik  Indonesia,  Joko  Widodo  berambisi  untuk  menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 1
Untuk  mewujudkan  Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia,  dari  sisi pelaksanaan kedaulatan maritim, Indonesia perlu ditopang oleh paling sedikit 5 pilar kebijakan  utama.  Lima  pilar  tersebut  ialah  memastikan  integritas  wilayah  dan memperluas  wilayah  yurisdiksi;  menjaga  pertahanan  dan  keamanan;  memastikan keselamatan;  mengelola  sumber  daya  terlaksana  dengan  bertanggung  jawab;  serta memproyeksikan  kepentingan  nasional  melalui  leadership  Indonesia  di  dunia international. 2
Kesejahteraan  merujuk  pada  sekurangnya  empat  aspek  yaitu  kondisi  baik, kondisi makmur, kondisi sehat dan kondisi damai, sehingga kesejahteraan cukup erat kaitannya  dengan  kecukupan  pangan.  Meskipun  kondisi  ini  tidak  mutlak  namun sebagian  besar  ini  menjadi  tolok  ukur  dasar  untuk  menilai  kesejahteraan. Kesejahteraan juga memiliki kaitan yang erat dengan kedaulatan.
Kondisi  sumber  daya  kelautan  yang  luas  dan  melimpah,  selain  berdampak ekonomis juga berdampak pada keamanan dan ketertiban. Menjaga wilayah teritorial dan mempertahankan  kedaulatan negara dari gangguan berbagai pihak merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Pencurian kekayaan laut, tabrakan kapal,
1 Biro Informasi dan Hukum Kemenko Bidang Kemaritiman dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo,  “ Bumikan  Visi  Indonesia  Poros  Maritim  Dunia,  Kemenko  Kemaritiman  Gelar Rakornas,”  dalam  https://www.kominfo.go.id/content/detail/9614/bumikan -visi-indonesia-poros- maritim-dunia-kemenko-kemaritiman-gelar-rakornas/0/artikel_gpr, diakses 07 Oktober 2022.
2 Basilio  Dias  Araujo, “ Webinar    Quo  Vadis  Kedaulatan  Maritim  Indonesia, ”  da lam https://www.youtube.com/watch?v=77aYkUZRHco., diakses 07 Oktober 2022.
pembajakan  kapal,  penyelundupan,  perdagangan  gelap  narkotika,  dan  perbudakan adalah beberapa tidak pidana yang sering terjadi di laut.
Kejahatan tersebut dapat terjadi di atas kapal maupun dengan menggunakan kapal  sebagai  sarana  melakukan  kejahatan. 3 Tanpa  penegak  hukum  yang  tangguh mustahil tugas menjaga dan mempertahankan wilayah teriotorial ini dapat terlaksana dengan  baik.  Penegak  hukum  yang  baik  tentulah  akan  membuat  hukum  menjadi efektif demikian pula sebaliknya itulah yang disebut sebgai supremasi hukum dalam negara hukum. 4 Hal ini sejalan dengan semangat yang dikemukakan oleh Bernardus Maria Taverne sebagaimana dikutip Jurdi bahwa:
Geef  me  goede  rechter,  goede  rechter  commissarisen,  goede  officieren  van justitien, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van strafprocessrecht  het  geode  beruken  (Berikan  aku  hakim,  jaksa,  polisi  dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang- undang sekalipun). 5
Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga tergantung pada optimal  dan  professional  tidaknya  aparat  penegak  hukum  untuk  menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses  penegakan  hukumnya  yang  melingkupi  tahapan  penemuan  hukum (penggunaan  penalaran  hukum,  interpretasi  dan  konstruksi)  dan  penerapannya terhadap suatu kasus konkret. 6
Sejauh  ini  terdapat  beberapa  lembaga  yang  oleh  peraturan  perundangan undangan diberikan kewenangan sebagai penegak hukum di laut, antara lain Badan Koordinator  Keamanan  Laut  (Bakorkamla)  yang  sekarang  sudah  digantikan  oleh Badan  Keamanan  Laut  (Bakamla),  Kejaksaan  Agung,  Tentara  Nasional  Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Air dan Udara (Polairud), Kesatuan Penjaga Laut  dan  Pantai  (KPLP),  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan
3 I Wayan Parthiana, Hukum Laut International dan Hukum Laut Indonesia (Bandung: Yrama Widya, 2014), 189.
4 Fajlurrahman Jurdi, Teori Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2016), 21.
5 Ibid. 6 Achmad Ali, Teori Hukum dan Teori Peradilan (Jakarta: Kencana, 2014), 303.
dan Perikanan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Akibat banyaknya lembaga- lembaga  tersebut,  maka  nampaknya  sistem  penegakan  hukum  menjadi  tumpang tindih.
Kondisi tumpang tindihnya penegakan hukum di laut  sangat diraskan oleh para  pengusaha  perkapalan. Indonesian  National  Shipowners  Association  (INSA) organisasi  para  pemilik  kapal  di  Indonesia  mengeluhkan  kondisi  ini  dan menginginkan  adanya  satu  saja  lembaga  penegak  hukum  di  laut  seperti  yang dipraktekkan di negara maju, tidak seperti saat ini, instansi yang bertanggung jawab di laut mencapai 13 instansi. 7 Perusahaan pelayaran masih sering mengeluarkan biaya tambahan  yang  tidak  lazim  di  laut  disebabkan  karena  tumpang  tindihnya kewenangan pengamanan laut dari berbagai instansi yang berwenang. Ekstra biaya ini  menjadi  beban  logistik  tersendiri  bagi  pengusaha  karena  harus  mengeluarkan biaya tambahan disebabkan oleh waktu pelayaran yang lebih lama. INSA mendorong agar badan sea and coast guard segera diwujudkan guna mengakhiri tumpang tindih kewenangan dan Indonesia segera memiliki badan representative di bidang penjagaan laut dan pantai. 8
Pemerintah sendiri sejak lama sudah mengisyaratkan wacana single agency atau  metode coast  guard  ini.  Presiden  Joko  Widodo saat  melantik  Kepala  Badan Keamanan  Laut  (Bakamla)  yang  baru,  Laksamana  Madya  Aan  Kurnia  yang menggantikan  Laksamana  Madya  Achmad  Taufiqoerrahman  di  Istana  Negara   12 Februari 2020 silam, dalam amanatnya menginginkan agar Bakamla menjadi satu- satunya  penjaga  laut  atau coast  guard di  Indonesia.  Pernyataan  Jokowi  dimaknai sebagai  sebuah  harapan  baru  bagi  gagasan  peleburan  instansi-instansi  penegakan hukum  di  laut  yang  ada  selama  ini  ke  dalam  Bakamla.  Seperti  diketahui,  sejak didirikan pada 8 Desember 2014 Bakamla ingin menjadi badan tunggal keamanan di
7 Rinaldy  Mohammad  Azka, “Luhut Ingin  Bakamla  Jadi  Coast  Guard,  Ini  Respon  INSA,” dalam https://ekonomi.bisnis.com/read/20191210/98/1179639/-luhut-ingin-bakamla-jadi-coast- guard-ini-respons-insa, Selasa 10 Desember 2019, diakses 23 Juni 2022.
8 Henrykus  F.  Nuwa  Wedo ,  “INSA:  Keamanan  Laut  Lemah  Akibatkan  Biaya  Tambahan Meningkat,”  dalam https://ekonomi.bisnis.com/read/20130315/98/3788/insa-keamanan-laut-lemah- akibatkan-biaya-tambahan-meningkat, Jumat 15 Maret 2013, diakses 23 Juni 2022.
laut agar penegakan hukum di laut nusantara tak lagi tumpang-tindih, 9 dan Bakamla menjadi sebuah lembaga single agency yang multitasks.
Sebelum Bakamla dibentuk, terlebih dulu ada Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) 10 yang  diharapkan mampu mensinergikan penegakan hukum di laut, namun faktanya Bakorkamla menemui banyak kendala terutama menyangkut koordinasi  dan  ego  sektoral  masing  masing  penegak  hukum,  Bakorkamla  diberi kewenangan  melalui  Peraturan  Presiden,  sedangkan  penegak  hukum  lainnya diberikan kewenangan melalui undang-undang.
Fungsi  dan  tugas  Bakamla  antara  lain;  menyusun  kebijakan  nasional  di bidang  keamanan  dan  keselamatan  di  wilayah  perairan  Indonesia  dan  wilayah yurisdiksi  Indonesia;  menyelenggarakan  sistem  peringatan  dini  keamanan  dan keselamatan  di  wilayah  perairan  Indonesia  dan  wilayah  yurisdiksi  Indonesia; melaksanakan  penjagaan,  pengawasan,  pencegahan,  dan  penindakan  pelanggaran hukum  di  wilayah  perairan  Indonesia  dan  wilayah  yurisdiksi  Indonesia; menyinergikan  dan  memonitor  pelaksanaan  patroli  perairan  oleh  instansi  terkait; memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; memberikan bantuan  pencarian  dan  pertolongan  di  wilayah  perairan  Indonesia  dan  wilayah yurisdiksi Indonesia; dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional, yang  dalam  Sistem  Pertahanan  Semesta  dinyatakan  sebagai   Komponen Cadangan/Komcad ( Maritime Militia). 11
Penegakan  hukum  di  laut  pasca  ditunjuknya  Bakamla  sebagai  cikal  bakal coast guard Indonesia seharusnya bisa lebih efektif mengingat dukungan pemerintah sangat  besar  dan  harapan  masyarakat  perkapalan  akan  adanya  satu  saja  lembaga penegak  hukum  di  laut  bisa  terwujud.  Bakamla  diharapkan  mampu  mengambil
9 Siswanto Rusdi, “Dear Pak Presiden, Ini Jalan Tengah Badan Keamanan Laut RI,” dalam https://www.cnbcindonesia.com/opini/20200319235958-14-146303/dear-pak-presiden-ini-jalan- tengah-badan-keamanan-laut-ri, 20 March 2020, diakses 23 Juni 2022.
10 Bakorkamla adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab  kepada  Presiden  dan  bertugas  mengkoordinasikan  penyusunan  kebijakan  dan  pelaksanaan kegiatan  operasi  keamanan  laut  secara  terpadu.  Lihat  Republik  Indonesia, Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.
11 Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 62.
pelajaran dari Bakorkamla yang sebelumnya dinilai gagal mensinergikan penegakan hukum di laut. Kondisi banyaknya penegak hukum di laut menjadikan kedudukan dan  kewenagan  masing  masing  penegak  hukum  menjadi  tumpang  tindih  sehingga menyulitkan  masyarakat  khususnya  pengusaha  dan  operator  perkapalan  untuk mengidentifikasi  bagaimana  kedudukan  dan  sejauh  mana  kewenangan  masing masing lembaga penegak hukum.

## B. Kedudukan Badan Kemanan Laut dalam Penegakan Hukum di Laut
Surya  Wiranto  sebagaimana  dikutip  Umbio  bahwa  secara  singkat Sea  and Coast  Guard  atau  disingkat  Coast  Guard  adalah  suatu  institusi  atau  perangkat penegak hukum di laut. Coast Guard merupakan suatu lembaga sipil yang wilayah kerjanya  di  laut.  Secara  universal  tugas  pokok Coast  Guard  adalah:  penegakan hukum, search and rescue, pencemaran lingkungan laut, keamanan dan keselamatan di laut. 12 Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) adalah lembaga yang melaksanakan  fungsi  penjagaan  dan  penegakan  peraturan  perundang-undangan  di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri. 13 Hal ini dapat dilihat dari penjelasan undang-undang berikut ini:
(1) Untuk  menjamin  terselenggaranya  keselamatan  dan  keamanan  di  laut dilaksanakan  fungsi  penjagaan  dan  penegakan  peraturan  perundang- undangan di laut dan pantai.
(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.
(3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung  jawab  kepada  Presiden  dan  secara  teknis  operasional dilaksanakan oleh Menteri. 14
Lebih  terperinci  lagi  terkait  fungsi  dan  tugas  penjagaan  laut  dan  pantai dijelaskan dalam pasal berikutnya:
12 Refli Sinus Umbio, “Juridical Review of Authority Overlapping Issues in Law Enforcement in Marine and Coastal Area,” The 2 nd International Conference and Call Paper; Democracy in Digital Era: Law, Governcance, Social and Economic Perspective in Asia, Australia and Dutch, September 23-24, 2020 in Imam Assafei Building, Faculty of Law, Unissula, Semarang, Central Java.
13 Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 1 ayat 59.
14 Ibid., pasal 276.
(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  276  ayat
(1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:
a. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;
c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
d. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;dan
f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  276  ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan koordinasi untuk:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut;
b. menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu;
c. kegiatan  penjagaan,  pengawasan,  pencegahan  dan  penindakan pelanggaran  hukum  serta  pengamanan  pelayaran  dan  pengamanan aktivitas masyarakat dan Pemerintah di wilayah perairan Indonesia; dan
d. memberikan dukungan teknis administrasi di bidang penegakan hukum di laut secara terpadu. 15
Peran  penjagaan  laut  dan  pantai  di  Indonesia  saat  ini    dilaksanakan  oleh Badan  Kemanan  Dengan  Laut  (Bakamla)  seperti  yang  termaktub  dalam  pasal  62 huruf  (c)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Kelautan  (selanjutnya disebut  Undang-Undang  Kelautan).  Bakamla  sesuai  pernyataan    presiden dipersiapkan  sebagai Coast  Guard  Indonesia,  kemudian  ditindaklanjuti  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2022 tentang  Penyelenggaraan  Keamanan,  Keselamatan,  dan  Penegakan  Hukum  di Wilayah  Perairan  Indonesia  dan  Wilayah  Yurisdiksi  Indonesia  memberikan  peran kepada Bakamla sebagai koordinator kementerian/lembaga penegak hukum di laut. 16
Peran  Bakamla  ini  tidak  menghilangkan  kewenangan  kementerian  dan lembaga terkait dalam hal penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakkan hukum  di  laut  Indonesia.  Dalam  pelaksanannya,  penegakkan  hukum  di  laut  dapat
15 Ibid., pasal 277.
16 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang Penyelenggaraan Kemanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, pasal 4 ayat (2)
dilakukan  melalui  patroli  nasional  yang  dilaksanakan  lewat  kesepakatan  bersama antara Bakamla dan instansi terkait melalui keputusan menteri.
Bakamla  merupakan  lembaga  pemerintah  non  kementerian  yang berkedudukan  di  bawah  koordinasi  Menteri  Koordinator  Politik  Hukum  dan Keamanan.  Bakamla  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  melalui  Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, sedangkan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. 17
Kewenangan penegakan hukum Bakamla bersumber dari undang-undang dan kedudukan Bakamla sebagai koordinator penegakan hukum di laut adalah kedudukan yang  diberikan  oleh  pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun 2022,  hal  ini  berarti  kewenangan  Bakamla  sebagai  penegak  hukum  di  laut  adalah bersifat atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

## 1. Status Hukum Kelembagaan Badan Keamanan Laut
Pembangunan  Politik,  Hukum  dan  Keamanan  (Polhukhankam)  Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut  ditandai  dengan  terwujudnya  konsolidasi  demokrasi,  supremasi  hukum, penegakan hak azasi manusia dan birokrasi profesional; sehingga tercipta rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  dan  kedaulatan  negara  dai  segala  ancaman  baik  dari dalam maupun luar negeri.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  (selanjutnya disebut  Undang-Undang  Pelayaran)  mewajibkan  pembentukan  lembaga  Penjaga Laut dan Pantai ( Sea and Coast Guard), lembaga tersebut sudah harus dibentuk 3 tahun sejak undang undang ini diundangkan, 18 artinya pada tahun 2011, Indonesia
17 Republik Indonesia, Peraturan Presiden  Nomor 178 Tahun 2014  tentang Badan Keamanan Laut, pasal 1.
18 Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, pasal 352.
seharusnya sudah mempunyai lembaga Sea and Coast Guard,  namun faktanya baru pada  tahun  2014  melalui  Undang  Undang  Kelautan  diamanatkan  pembentukan Badan  Keamanan  Laut. 19 Kemudian  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Presiden Nomor  178  Tahun  2014  tentang  Badan  Kemanan  Laut  untuk  mempertegas kedudukan,  tugas,  fungsi  dan  kewenangan  Bakamla.  Pembentukan  Bakamla menggantikan Bakorkamla yang sebelumnya dinilai gagal dalam mengkoordinasikan penegakan hukum di laut.
Selanjutnya  untuk  menjamin  kepastian  hukum  terkait  penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum yang efektif dan efisien, dan untuk menyinergikan tugas dan fungsi dari beberapa kementerian atau lembaga yang juga memiliki  kewenangan  dilaut,  maka  diterbitkanlah  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Penyelenggaraan,  Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia.
Kerangka  Kelembagaan  (KK)  merupakan  salah  satu  kaidah  pelaksanaan dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024, untuk  mendorong  efektivitas  pelaksanana  pembangunan  dengan  dukungan kelembagaan  yang  tepat  ukuran,  tepat  fungsi  dan  tepat  proses.  Dalam  konteks delivery mechanism, kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. 20
Kegiatan  operasional  Bakamla  RI  dilakukan  melalui  4  kantor  operasional yang terdiri dari Markas Besar Bakamla RI sebagai kantor pusat di  Jakarta dan 3 kantor Zona Maritim, yaitu:
a. Zona Maritim Kamla Wilayah Barat; jumlah pegawai wilayah barat sejumlah 163 personel dengan persentase sebesar 18,56% yang persebarannya  meliputi Kantor Zona Maritim Kamla Wilayah Barat sejumlah 20 personel, Pangkalan Armada
19 Republik Indonesia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor  32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pasal 59 ayat (3).
20 Badan  Keamanan  Laut, Rencana  Strategis  Badan    Keamanan  Laut  2020-2024  Revisi (Jakarta: Bakamla RI, 2023), 86-87.
sejumlah  7  personel,  Stasiun  Pemantauan  Keamanan  dan  Keselamatan  Laut
( SPKKL)  dengan  1  Stasiun  Bumi  sejumlah  32  personel  dan  Kapal  Negara sejumlah 104 personel.
b. Zona Maritim Kamla Wilayah Tengah; jumlah pegawai wilayah tengah sejumlah 110 personel dengan persentase sebesar 12,52% dengan penyebarannya meliputi Kantor Zona Maritim Kamla Wilayah Tengah sejumlah 16 personel, Pangkalan Armada sejumlah 5 personel, SPKKL dengan 1  Stasiun Bumi Manembo-Nembo sejumlah 20 personel dan Kapal Negara sejumlah 71 personel.
c. Zona Maritim Kamla Wilayah Timur; jumlah pegawai wilayah timur sejumlah 125  personel  dengan  persentase  sebesar  14,25%  yang  persebarannya  meliputi Kantor Zona  Maritim Kamla Wilayah Timur sejumlah 12 personel, Pangkalan Armada  sejumlah  8  personel,  SPKKL  sejumlah  22  personel  dan  Kapal  Negara sejumlah 68 personel. 21
Bakamla  dibentuk  melalui  undang-undang  dan  diperkuat  dengan  peraturan pemerintah,  namun  tidak  ada  dari  serangkaian  aturan  tersebut  yang  memberikan Bakamla kewenangan melakukan penyidikan, faktor penegak hukumnya  jika melihat komposisi sumber daya manusia Bakamla masih sangat jauh dari cukup khususnya jika  dibandingkan  dengan  luasnya  cakupan  wilayah  kerja  dan  besarnya  tanggung jawab  yang  diemban.  Padahal  efektifitas  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto sedikitnya ditentukan oleh 5 syarat, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. 22 Faktor  sarana  dan  prasarana  prasarana  pun  masih  jauh  dari  cukup,  sebagai koordinator  penegakan  hukum  dengan  jumlah  kantor  Zona  Maritim  yang  hanya berjumlah 3 zona berbanding luas wilayah laut Indonesia yang berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 mencapai, 3.257.357 km²    jelas  tidak  akan  efektif  dan  efisiien  melakukan  patroli  dan  penjagaan  laut. Jumlah personil dan alat utama sistem keamanan laut (Alutsiskamla) Bakamla pun
21 Ibid 22 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 5.
masih  jauh  dari  ideal.  Faktor  masyarakat  belum  banyak  mengetahui  siapa  yang berwenang  dan  sejauhmana  kewenangan  Bakamla  di  laut.  Masyarakat  perkapalan umumnya tidak memahami dan pasrah saja jika kapalnya berulang-ulang diperiksa oleh berberapa penegak hukum di laut.

## 2. Koordinator Penegakan Hukum di Laut
Dewasa ini tindak kejahatan yang terjadi di wilayah laut Indonesia semakin marak, seperti perdagangan obat terlarang, penyelundupan, perdagangan bahan bakar minyak  (BBM)  secara  ilegal,  perdagangan  manusia,  perampokan  terhadap  kapal, kegiatan Illegal  Entry,  illegal  Unreported  and  Unregulated  Fishing  (IUUF), pelanggaran wilayah dan terorrisme. Seluruhnya  nyata terjadi dan belum semuanya dapat diproses aparat penegak hukum berwenang.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  tahun  2022  telah  menetapkan  Bakamla sebagai koordinator penegakan hukum di laut namun kenyataannya masih terdapat masalah  ketika  fungsi  koordinasi  tersebut  dijalankan.  Hal  ini  antara  lain  karena belum adanya aturan pelaksana terkait Bakamla sebagai koordinator tersebut. Aturan pelaksanaan  ini  sangat  dibutuhkan  untuk  mempertegas  mandat  dan  memberikan panduan  kewenangan  kepada  Bakamla,  khususnya  dalam  hubungan  koordinasi dengan  instansi  terkait  lainnya.  Instansi  terkait  adalah  instansi  yang  memiliki kewenangan  patrol  dan  memiliki  armada  kapal  patroli,  sedangkan  instansi  teknis adalah instansi yang tidak memiliki armada kapal patroli dan memiliki keterkaitan tugas  dan/atau  kewenangan  di  wilayah  Perairan  Indonesia  dan  wilayah  Yurisdiksi Indonesia. 23
3. Peran Bakamla sebagai Penyidik Tindak Pidana Tertentu di Laut
Tindak pidana yang terjadi di laut adalah tindak pidana yang tidak tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), olehnya itu disebut delik khusus  atau  delik  di  luar  KUHP.    Menurut  K.  Wantjik  Saleh  dalam  Syamsuddin menyebutkan latar belakang timbulnya tindak pidana khusus: apa yang tercantum
23 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kemanan,  Keselamatan,  dan  Penegakan  Hukum  di  Wilayah  Perairan  Indonesia  dan  Wilayah Yurisdiksi Indonesia, pasal 1 angka 6 dan 7

## Kedudukan Badan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum di Laut
dalam  KUHP  pasti  tidak  dapat  mengikuti  perkembangan  zaman.  Selalu  timbul berbagai  perbuatan  yang  tidak  disebut  oleh  KUHP  sebagai  suatu  perbuatan  yang merugikan  masyarakat  dan  melawan  hukum,  maka  Penguasa/Pemerintah  dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. 24
Kewenangan  melakukan  penyidikan  terdapat  dalam  undang-undang Pelayaran, namun kewenangan itu diberikan kepada Penjaga Laut dan Pantai ( Coast Guard),  sedangkan  Bakamla  seperti  diketahui  belum  menjadi  Coast  Guard sepenuhnya. Hal ini tertulis dalam pasal berikut ini:
(1) Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk:
a. melaksanakan patroli laut;
b. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit);
c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan
d. melakukan penyidikan.
(2) Dalam  melaksanakan  kewenangan  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  d  penjaga  laut  dan  pantai  melaksanakan  tugas  sebagai  Pejabat Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penjaga laut dan pantai diatur dengan Peraturan Pemerintah. 25
Selanjutnya  kewenangan Coast  Guard  dalam  melakukan  penyidikan  lebih diperinci dalam pasal selanjutnya:
(1) Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  282  berwenang  melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.
(2) Penyidik  pegawai  negeri  sipil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berwenang:
a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
b. menerima  laporan  atau  keterangan  dari  seseorang  tentang  adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
d. melakukan  penangkapan  dan  penahanan  terhadap  orang  yang  diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
24 Azis Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 13.
25 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 278.
e. meminta  keterangan  dan  bukti  dari  orang  yang  diduga  melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran; memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait  dengan  tindak  pidana  pelayaran;  mengambil  sidik jari;menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
g. menyita  benda-benda  yang  diduga  keras  merupakanbarang  yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
h. memberikan  tanda  pengaman  dan  mengamankan  apasaja  yang  dapat dijadikan  sebagai  bukti  sehubungan  dengan  tindak  pidana  di  bidang pelayaran;
i. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam   hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak  pidana di bidang pelayaran;
j. menyuruh  berhenti  orang  yang  diduga  melakukan  tindak    pidana  di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
k. mengadakan  penghentian  penyidikan;  dan  melakukan  tindakan  lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
(3) Penyidik  pegawai  negeri  sipil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) menyampaikan  hasil  penyidikan  kepada  penuntut  umum  melalui  pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia. 26
Pemerintah  dalam  upayanya  menjadikan  Bakamla  sebagai  penyidik melakukan revisi terhadap undang-undang kelautan secara terbatas atau omnibus law di  bidang  kelautan  untuk  mengatur  Bakamla  sebagai Coast  Guard  sekaligus memberikan kewenangan penyidikan, 27 dan sejak tahun 2021, revisi ini sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas), dan hingga saat ini masih terus berlangsung, di mana ada tiga tahapan dalam pembahasan program tersebut: Pertama, dikeluarkan terlebih  dahulu  peraturan  pemerintah  yang  saat  ini  telah  selesai,  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2022;  Kedua,  akan  diadakan  revisi  terbatas  pada undang-undang  kelautan,  sehingga  memberi  ruang  bagi  kemungkinan  penyatuan koordinasi  yang  lebih  kokoh  antara  sejumlah  institusi  di  bidang  keamanan  laut.
26 Ibid., pasal 283.
27 Kadek  Melda  Luxiana, “Mahfud  soal  Omnibus  Law  Keamanan  Laut:  Bakamla  Diberi Kewenangan  Penyidikan,”  dalam https://news.detik.com/berita/d-6007275/mahfud-soal-omnibus- law-keamanan-laut-bakamla-diberi-kewenangan-penyidikan, Rabu, 30 Mar 2022, diakses 22 Januari 2023.

## Kedudukan Badan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum di Laut
Penyatuan itu tidak menghilangkan kewenangan pada masing-masing institusi yang sebelumnya  sudah  ada;  dan  ketiga,  akan  dilakukan omnibus  law  terhadap  semua undang-undang yang terkait dengan instansi penegak hukum di laut dengan nama Omnibus Law Keamanan Laut.

## C. Kewenangan Badan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum di Laut
Sebagai negara kepulauan, maka laut memiliki fungsi yang sangat penting yaitu laut sebagai media pemersatu bangsa, media perhubungan, media sumber daya, media  pertahanan  dan  keamanan,  serta  media  diplomasi. 28 Dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara laut juga memiliki arti wilayah kedaulatan negara, ruang industri  maritim,  dan  sebagai  sebuah  ekosistem.  Untuk  menjaga  keamanan  dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dibutuhkan penegak hukum yang kuat dan tangguh. Terdapat banyak pemangku kepentingan di laut yang jika dikoordinir secara baik, maka akan saling bersinergi; namun jika tidak terkoordinir dengan baik, maka justru saling tumpang tindih  kepentingan.
Bakamla  diberi  kewenangan  oleh  undang-undang  sebagai  koordinator penegakan hukum di laut. Tugas Bakamla adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah Perairan Indonesia dan wilayah Yurisdikasi Indonesia. 29 Ini berarti seluruh wilayah laut Indonesia adalah  wilayah kerja Bakamla menyamai luas wilayah kerja TNI AL. Perbedaannya, TNI AL bertugas untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah laut. 30 Sedangkan Bakamla sebagai penjaga laut dan pantai diberi tanggung jawab  untuk  menjamin  terselenggaranya  keamanan  dan  ketertiban  serta terselenggaranya peraturan perundang-undangan di laut. 31
28 Mochtar Kusumaatmadja Pengantar Hukum International (Bandung: Alumni, 2003), 179.
29 Republik Indinesia, Undang-Undang Republik Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pasal 61.
30 Ibid., pasal 58 ayat (1) 31 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 276.
Berdasarkan  data  Rencana  Strategis  Bakamla  Tahun  2020-2024,  zonasi perairan  dan  yurisdiksi  Indonesia  beserta  instansi-instansi  penegak  hukum  dengan cakupan luas wilayah kerjannya dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:
Gambar 1. Zonasi Perairan dan Yurisdiksi
Terlihat dalam gambar 1, wilayah laut Indonesia terdiri dari Perairan Indonesia dan Perairan Yurisdiksi Indonesia.  Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia maupun Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Perairan Indonesia meliputi beberapa jenis laut, yaitu Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial. Sedangkan Yurisdiksi Indonesia meliputi:
1. Zona  Tambahan  adalah  zona  yang  lebarnya  tidak  melebihi  24  mil  laut,  yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut  teritorial diukur;
2. Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  yang mengatur mengenai perairan Indonesia, dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur;
3. Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut, yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelautan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200
(dua  ratus)  mil  laut  dari  garis  pangkal  dari  mana  lebar  laut  teritorial  diukur. Dalam  hal  pinggiran  luar  tepi  kontinen  tidak  mencapai  jarak  tersebut  hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus)  mil  laut  dari  garis  kedalaman  (isobaths)  2.500  (dua  ribu  lima  ratus) meter;
4. Laut  Bebas  merupakan  bagian  dari  laut  yang  tidak  termasuk  dalam  Zona Ekonomi  Eksklusif,  Laut  Teritorial,  Perairan  Kepulauan,  dan  Perairan Pedalaman;
5. Kawasan dasar laut internasional merupakan dasar laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas-batas yurisdiksi nasional. 32
Mengingat wilayah Perairan Indonesia dan wilayah Yuridiksi Indonesia yang sangat luas, maka Bakamla memiliki kewenangan dalam pensebagai berikut:

## 1. Kewenangan Bakamla Melakukan Pengejaran Seketika
Undang-undang  memberikan  kewenangan hot  pursuit  atau  pengejaran seketika  kepada  Bakamla  sebagai  penegak  hukum  di  laut.  Kewenagan  tersebut dipergunakan terhadap kapal kapal yang diduga kuat melanggar peraturan perundang undangan, selanjutnya Bakamla berwenang menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa,  dan  menyerahkan  kapal  ke  instansi  terkait  yang  berwenang  untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi.
Bakamla berwenang melakukan pengejaran seketika pada perairan Indonesia dan  yurisdiksi  Indonesia  seperti  yang  tercantum  dalam  pasal  63  Undang-Undang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Kewenangan melakukan pengejaran seketika di Indonesia tidak hanya dimiliki oleh Bakamla. Kewenangan pengejaran seketika untuk pelanggaran di bidang perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor 17/Permen-KP/2014 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
Pelanggaran kepabeanan dilakukan oleh Satuan Tugas Patroli Bea dan Cukai berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Nomor  P-53/BC/2010;  untuk  pengejaran
32 Badan Keamanan Laut, Rencana Strategis Badan  Keamanan Laut 2020-2024 Revisi.
seketika  pada  wilayah  perbatasan,  wilayah  laut  yurisdiksi  nasional,  perairan  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dilaksanakan oleh TNI AL berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2017 dan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004;  dan  Polairud  berwenang  melakukan pengejaran di wilayah perairan dan Binmas pantai di daerah hukum  Polisi  Daerah (Polda)  berdasarkan  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  22 Tahun 2010 tentang  Susunan  Organisasi dan Tata Kerja Pada  Tingkat Kepolisian Daerah
Dalam hukum international, hak pengejaran seketika dapat ditemukan pada pasal  111  UNCLOS  1982.  Hak  pengejaran  seketika  terhadap  kapal  asing  dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa  kapal  tersebut  telah  melanggar  peraturan  perundang-undangan  negara  itu. Pengejaran  demikian  harus  dimulai  pada  saat  kapal  asing  atau  salah  satu  dari sekocinya  ada  dalam  perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan,  laut  teritorial  atau zona  tambahan  negara  pengejar,  dan  hanya  boleh  diteruskan  di  luar laut  teritorial atau  zona  tambahan  apabila  pengejaran  itu  tidak  terputus.  Indonesia  telah meratifikasi  UNCLOS  1982  melalui  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985  dan konsekuensinya Indonesia akan tuduk pada ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982.
Pengejaran seketika merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional, Paulantzaz mengatakan bahwa ‘ the right of hot pursuit arose as a result of a custom, subsequent to turn of the century ’ (hak pengejaran seketika tersebut muncul sebagai hasil dari kebiasaan dipergantian abad selanjutnya). 33 Hot pursuit juga diatur pada pasal 11 Konvensi Den Haag 1930, namun Konvensi Den Haag 1930 tidak mencapai kesepakatan,  maka  hasil  kerja  konvensi  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Hak pengejaran seketika dalam hukum international dapat dijumpai juga dalam Konvensi mengenai Laut Lepas (Convention on the High Seas) yang mulai berlaku pada tahun 1962.
33 Nicholas M. Paulantzaaz, The Right of Hot Pursuit in International Law, Second Edition (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2002), 39.

## Kedudukan Badan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum di Laut
Menurut angka 5 pasal 111 UNCLOS 1982, hak pengejaran seketika hanya boleh dilakukan oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas  itu.  Akan  halnya  dengan  Bakamla,  sejauh  ini  belum  ada  peraturan  yang menyebutkan  bahwa  dalam  rangka  menjalankan  tugas  sebagai  penegak  hukum, Bakamla dilengkapi dangan kapal, hal ini berbeda dengan pengawas Perikanan dan Petugas Bea dan Cukai,  yang dengan tegas disebutkan dalam perundangan undangan maupun  peraturan  menteri.  Meskipun  faktanya  Bakamla  memiliki  kapal  dengan tanda KN atau Kapal Negara namun payung hukum penggunaan kapal oleh Bakamla belum tersebut juga belum ada.
Menurut pasal 279 ayat 1 Undang-Undang Pelayaran bahwa Penjaga Laut dan Pantai dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai Kapal Negara atau pesawat udara negara. Sedangkan Kapal Negara  menurut pasal 1 angka 38  Undang-Undang  Pelayaran  adalah  kapal  milik  negara  digunakan  oleh  instansi pemerintah  tertentu  yang  diberi  fungsi  dan  kewenangan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  untuk  menegakkan  hukum  serta  tugas-tugas pemerintah lainnya.
Jadi  yang  berhak  untuk  memakai  Kapal  Negara  menurut  Undang-Undang Pelayaran adalah Penjaga Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard),  sedangkan kapal kapal  Bakamla  saat  ini  menggunakan  inisial  KN  atau  Kapal  Negara  dan menggunakan nama Coast Guard, padahal tidak ada satupun pasal dalam Undang- Undang Kelautan yang menyatakan bahwa Bakamla adalah Coast Guard.
2. Kewenangan  Bakamla  Memberhentikan,  Memeriksa,  Menangkap,  Membawa Kapal dan Menyerahkan ke Instansi Terkait
Berdasakan pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, maka Bakamla berwenang  untuk    memberhentikan,  memeriksa,  menangkap,  membawa  kapal  dan menyerahkan kapal ke isntansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses
hukum  lebih  lanjut.  Kewenanagn  yang  demikian  merupakan  kewenangan penyelidikan.  Penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk  mencari dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak  pidana  guna menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur dalam undang-undang ini. 34
Penyelidikan  merupakan  tindakan  tahap  pertama  permulaan  penyidikan. Penyelidikan bukan tindakan yang beridiri sendiri terpisah dari penyidikan namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan. 35 Pasal 7 ayat (1) Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hanya penyidik  berwenang  untuk  menyuruh  berhenti  seorang  tersangka  dan  memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan  penyitaan;  melakukan  pemeriksaan  serta  dan  penyitaan  surat.  Permasalahan yang  timbul  adalah  Bakamla  tidak  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan penyidikan, sehingga kegiatan penyelidikan oleh Bakamla merupakan kegitan yang terpisah  dengan  kegiatan  penyidikan,  maka  berpotensi  terjadi  pelanggaran  hukum oleh  Bakamla  dan  penolakan  oleh  penyidik  dengan  alasan  tidak  cukup  bukti melakukan tindak pidana.
Kewenangan  melakukan  penyidikan  oleh  Bakamla  masih  menunggu  hasil pembahasan omnibus  law  keamanan  laut  yang  saat  ini  tengah  dibahas  di  DPR.
Sementara  menunggu  kewenangan  peyidikan  diberikan  kepada  Bakamla  untuk mengisi kekosongan hukum dilakukan dengan memperkuat fungsi koordinasi antara sesama penegak hukum. Dasar hukum koordinasi sesama penegak hukum terdapat di dalam  KUHAP  maupun  Undang-Undang  Kelautan,  namun  fakta  yang  terjadi  di lapangan fungsi koordinasi relatif masih lemah. Berdasarkan sumber data dari yang bersumber dari Rencana Strategis Bakamla RI Tahun 2015-2024, indikasi lemahnya fungsi kordinasi dapat dilihat dalam tabel 1 dan 2 nampak bahwa rata rata kasus yang P21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) selama 5 tahun hanya
34 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 ayat (5).
35 M.Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 101.
sekitar 47%; kasus SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) sekitar  25%; dan kasus dalam pembinaan/dilepas sekitar 26%.
Tabel 1. Rekapitulasi Perkembangan Penanganan Perkara Bakamla RI 2015-2019
No Status Hukum Tahun Target Penanganan Kasus (45 Perkara) 2015 2016 2017 2018 2019 1 P21 2 40 41 16 11 2 SP3 4 27 3 2 6 3 SPSA/SPP - - 1 2 - 4 Pembinaan/Dilepas 1 14 22 7 12 5 Dalam Proses - 1 - - - Jumlah Perkara 7 82 67 27 29 Tabel 2. Rekapitulasi  Prosentase Perkembangan Penanganan Perkara Bakamla RI 2015-2019 No Status Hukum Tahun Target Penanganan Kasus (45 Perkara) 2015 2016 2017 2018 2019 1 P21 29% 49% 61% 59% 38% 2 SP3 57% 33% 4% 7% 21% 3 SPSA/SPP - - 1% 7% - 4 Pembinaan/Dilepas 14% 17% 33% 26% 41% 5 Dalam Proses - 1% - - - Jumlah Perkara 100% 100% 100% 100% 100%
Menceramati tabel 1 dan tabel 2 diketahui bahwa perkembangan penanganan perkara Bakamla RI 2015-2019 mengalami naik turun diakibatkan Bakamla RI belum memiliki  kewenangan  dalam  hal  melakukan  penyidikan,  sehingga  mempersulit Bakamla  dalam  menghitung  perkiraan  nilai  kekayaan  negara  yang  berhasil diselamatkan.  Padahal  dalam  pelaksanaan  tugas  melakukan  patroli  keamanan  dan keselamatan  di  wilayah  perairan  Indonesia  dan  wilayah  yurisdiksi  Indonesia, Bakamla mempunyai salah satu fungsi untuk melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan  dan  penindakan  pelanggaraan  hukum.  Untuk  melaksanakan  tugas penindakan, penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran hukum di laut Bakamla membentuk  Unit  Penindakan  Hukum  (UPH).  Dalam  pelaksanaannya  UPH  yang representatif  menggambarkan  keterlibatan  dari stakeholder  menangani  perkara berdasarkan tangkapan dari pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan laut.

## D. Kesimpulan
Kedudukan Bakamla sebagai penegak hukum di laut berdasarkan pasal 4 ayat (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2022  sebagai  koordinator kementerian/lembaga pada forum international di bidang keamanan keselamatan dan penegakan hukum di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kewenangan  Badan  Kemanan  Laut  menurut  pasal  63  Undang  Undang  Nomor  32 tentang  Kelautan  dan  Pasal  4  Peraturan  Presiden  Nomor  178  tentang  Badan Keamanan Laut, yaitu melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahakan kapal ke instansi terkait yang berwenang melaksanakan  proses  hukum  lebih  lanjut  juga  mengintegrasikan  sistem  informasi keamanan  dan  keselamatan  di  wilayah  perairan  Indonesia  dan  wilayah  yurisdiksi Indonesia. Kewenangan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Kewenangan Bakamla sebagai penegak hukum tidak  disertai  dengan  kewenangan  melakukan  penyidikan,  sehingga  kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan masalah. Kewenangan Bakamla sebagai penyidik masih menunggu kehadiran Omnibus Law Keamanan Laut.
Daftar Pustaka
Ali, Achmad. Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana, 2014.
Araujo, Basilio Dias. “ Webinar  Quo Vadis Kedaulatan Maritim Indonesia, ” da lam https://www.youtube.com/watch?v=77aYkUZRHco
Azka,  Rinaldy  Mohammad. “Luhut  Ingin  Bakamla  Jadi  Coast  Guard,  Ini  Respon INSA,”  dalam https://ekonomi.bisnis.com/read/20191210/98/1179639/- luhut-ingin-bakamla-jadi-coast-guard-ini-respons-insa,  Selasa  10  Desember 2019
Badan Keamanan Laut. Rencana Strategis Badan  Keamanan Laut 2020-2024 Revisi. Jakarta: Bakamla RI, 2023.
Biro  Informasi  dan  Hukum  Kemenko  Bidang  Kemaritiman  dan  Tim  Komunikasi Pemerintah  Kemkominfo. “ Bumikan  Visi  Indonesia  Poros  Maritim  Dunia, Kemenko Kemaritiman Gelar Rakornas,” dalam https://www.kominfo.go.id/content/detail/9614/bumikan-visi-indonesia- poros-maritim-dunia-kemenko-kemaritiman-gelar-rakornas/0/artikel_gpr
Harahap, M.Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Jurdi, Fajlurrahman. Teori Negara Hukum. Malang: Setara Press, 2016.
Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum International. Bandung: Alumni, 2003. Luxiana,  Kadek  Melda. “Mahfud  soal  Omnibus  Law  Keamanan  Laut:  Bakamla Diberi  Kewenangan  Penyidikan,”  dalam https://news.detik.com/berita/d- 6007275/mahfud-soal-omnibus-law-keamanan-laut-bakamla-diberi- kewenangan-penyidikan, Rabu, 30 Mar 2022
Parthiana, I Wayan. Hukum Laut International dan Hukum Laut Indonesia. Bandung: Yrama Widya, 2014
Paulantzaaz,  Nicholas  M. The Right of Hot Pursuit  in International Law, Second Edition. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2002.
Republik  Indonesia. Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008 tentang Pelayaran.
_____. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
_____. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
_____. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.
_____. Peraturan Presiden  Nomor 178 Tahun 2014  tentang Badan Keamanan Laut.
_____. Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang  Penyelenggaraan Kemanan,  Keselamatan,  dan  Penegakan  Hukum  di  Wilayah  Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
Rusdi, Siswanto. “Dear Pak Presiden, Ini Jalan Tengah Badan Keamanan Laut RI,” dalam  https://www.cnbcindonesia.com/opini/20200319235958-14-146303/ dear-pak-presiden-ini-jalan-tengah-badan-keamanan-laut-ri, 20 March 2020
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Syamsuddin, Azis. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Umbio,  Refli  Sinus. “Juridical  Review  of  Authority  Overlapping  Issues  in  Law Enforcement in Marine and Coastal Area,” The 2 nd International Conference and  Call  Paper;  Democracy  in  Digital  Era:  Law,  Governcance,  Social  and Economic Perspective in Asia, Australia and Dutch, September 23-24, 2020 in Imam Assafei Building, Faculty of Law, Unissula, Semarang, Central Java.
Wedo,  Henrykus  F.  Nuwa. “INSA:  Keamanan  Laut  Lemah  Akibatkan  Biaya Tambahan  Meningkat,”  dalam https://ekonomi.bisnis.com/read/20130315/
98/3788/insa-keamanan-laut-lemah-akibatkan-biaya-tambahan-meningkat, Jumat 15 Maret 2013