## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUMDES DALAM MENGEMBANGKAN AGROWISATA BELIMBING DESA WATESARI BALONGBENDO SIDOARJO
Novia Megasari 1 , Hendra Sukmana 2*
1&2 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Indonesia
*Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  in  order  to  find  out  how  the  implementation  of  policies contained  in  BUMDes  Bina  Sejahtera  in  developing  Starfruit  Agrotourism  in  the  village  of Watesari  Balongbendo Sidoarjo. In this study using qualitative methods  with interviews and documentation. The data used comes from primary data and secondary data. The sources for this  research  include  the  Head  of  Watesari  Village,  Head  of  BUMDes  Bina  Sejahtera  and BUMDes  Staff  related  to  Bina  Sejahtera.  And  the  analysis  of  this  research  through  Edward III's  theoretical  approach.  The  indicators  used  in  this  theory  consist  of  communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results showed that the implementation of  policies  at  BUMDes  Bina  Sejahtera  in  developing  starfruit  agro  tourism  according  to Edward III's theoretical approach, namely communication indicators, communication carried out  by  the  chairman  of  BUMDes Bina  Sejahtera with  members  went  well.  As  well  as  in  the communication  process  between  the  chairman  and  the  members  it  is  always  carried  out properly  and  leads  directly  to  the  agreed  policies.  Resource  indicators,  of  course,  from  the village  government  have  provided  both  qualified  human  resources  in  the  management  of BUMDes and financial resources which will later be used in the operational implementation of  the BUMDes. In the disposition  indicators related to attitudes or tendencies, it was found that the attitudes or tendencies of the staff in BUMDes strongly support the implementation of policies contained in BUMDes Bina Sejahtera, and the staff also provides both criticism and suggestions  if  in  the  implementation  of  policies  there  are  errors  and  shortcomings.  The indicator of the bureaucratic structure is that in BUMDes there are already work operational procedures  or  SOPs  and  have  been  running  well.  However,  even  though  it  has  been  going well, there are still shortcomings, namely they have not fully implemented the SOPs that have been set.
Keywords: Implementation; Policy; Village Owned Enterprises

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilaksanakan  agar  dapat  mengetahui  bagaimana  implementasi  kebijakan  yang terdapat pada BUMDes Bina Sejahtera dalam mengembangkan Agrowisata Belimbing di desa Watesari Balongbendo Sidoarjo. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan pendakatan  wawancara  dan  dokumentasi.  Adapun  data  yang  digunakan  berasal  dari  data primer  dan  data  sekunder.  Adapun  narasumber  penelitian  ini  antara  lain.  Kepala  Desa Watesari,  Kepala  BUMDes  Bina  Sejahtera  dan  Staff–Staff  BUMDes  terkait  Bina  Sejahtera. Serta  Analisa  penelitian  ini  melalui  pendekatan  teori  Edward  III.  Adapun  indikator  yang digunakan  dalam  teori  ini  terdiri  dari  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur birokrasi. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi kebijakan pada BUMDes Bina Sejahtera dalam mengembangkan agrowisata belimbing menurut pendekatan teori Edward III yaitu  indikator komunikasi, komunikasi  yang dilakukan oleh ketua BUMDes Bina Sejahtera dengan anggota berjalan dengan  baik. Serta dalam proses komunikasi diantara ketua dengan
para anggota selalu dilakukan secara baik dan mengarah langsung pada kebijakan yang telah disepakati.  Indikator  sumberdaya,  tentunya  dari  pemerintahan  desa  telah  disediakan  baik sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  dalam  kepengurusan  BUMDes  maupun  sumber  daya keuangan yang nantinya dipergunakan dalam pelaksanaan operasional dari BUMDes tersebut. Pada indikator disposisi berhubungan dengan sikap atau kecenderungan, didapati bahwa sikap atau kecenderungan staff–staff yang terdapat pada BUMDes sangat mendukung implementasi kebijakan yang terdapat pada BUMDes Bina Sejahtera, dan para staff juga memberikan baik kritik  maupun  saran  apabila  dalam  implementasi  kebijakan  terdapat  kesalahan  dan kekurangan. Indikator struktur birokrasi didapati bahwa di BUMDes sudah terdapat prosedur operasional  kerja  atau  SOP  dan  telah  berjalan  dengan  baik.  Akan  tetapi  meskipun  sudah berjalan dengan baik masih terdapat kekurangan yakni masih belum sepenuhnya menjalankan SOP yang telah ditetapkan.
Kata kunci : Implementasi; Kebijakan; Badan Usaha Milik Desa

## PENDAHULUAN
Potensi desa merupakan sumber daya alam  yang  dapat  dikelola  dengan  baik  agar bermanfaat  bagi  perekonomian  masyarakat disekitarnya.  Begitu  pula  pada  hal  tersebut pemerintah memiliki strategi dalam memudahkan desa pada pengelolaan potensi yang  dimiliki  desa  dengan  dihadirkannya UU  No  6  Tahun  2014  tentang  pemerintah desa  disarankan  agar  mendirikan  BUMDes (Sagita,  2017).  Yang  selanjutnya  diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun 2015 mengenai Pendirian,
Pengurusan,  Pengelolaan  dan  Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUMDes  diharapkan  dapat  sebagai  saran pengelolaan sumber daya, asset serta potensi yang terdapat pada desa. BUMDes sebenarnya  telah  lama  dikenal  di  Indonesia, pada  UU  No  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintah Daerah dengan berbagai aturan turunannya  telah  mengatur  BUMDes, namun  saat  ini  belum  banyak  desa  yang mempratikkannya (Fudsaraningrum, 2021).
Terbentuknya  BUMDes  ini  selain sebagai  upaya  dalam  mengelola  potensi, asset  serta sebagai  sumber daya pada  desa dan sebagai upaya peningkatan pendapatan baik  desa  maupun  masyarakat  desa. BUMDes  merupakan  Lembaga  usaha  atau badan  usaha  yang  dimiliki  oleh  desa, dikelola pemerintahan desa serta masyarakat  yang  terdapat  di  desa  guna upaya membangun solidaritas sosial masyarakat dan membangun perekonomian  desa  dengan  didasarkan pada  potensi  dan  kebutuhan  desa  (R  & Hailuddin,  2021).  Adapun  modal  yang dipunyai oleh desa lewat penyertaan secara langsung  yang  berasal dari kekayaan  yang dimiliki  desa,  yang  lalu  dipisahkan  dalam
upaya  jasa  layanan.  Kelola  asset  dan  usaha lainnya guna kesejahteraan  masyarakat desa (Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  4 Tahun, 2015).
Peraturan  mengenai  BUMDes  yang termuat pada UU No 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat  (1)  tentang  desa,  termuat  bahwa pendapatan  asli  yang  di  miliki  desa  terdiri dari  hasil  usaha,  swadaya,  hasil  asset, partisipasi,  gotong  royong  dan  lain-lain pendapatan  asli  desa  (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). BUMDes tentunya  dijalankan  dengan  kekeluargaan serta  semangat  gotong  royong.  BUMDes dalam  menjalankan  usaha  pada  bidang pelayanan  umum  maupun  ekonomi  sesuai dengan  ketentuan  yang  termuat  dalam perundang-undangan  (Syam,  Suratno,  & Djaddang,  2020).  Dasar  dalam  pendirian BUMDes tentunya didasari pada potensi dan kebutuhan desa, sebagai cara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Pembangunan  BUMDes  tentunya berdasarkan prinsip-prinsip partisipatif,
kooperatif,  dan  transparansi,  serta  dalam operasionalnya dilaksanakan dengan professional dan mandiri (Sasauw, Gosal, & Waworundeng, 2018). BUMDes adalah pilar dalam  sebuah  kegiatan  ekonomi  yang memiliki  fungsi  juga  sebagai  Lembaga komersil  serta  Lembaga  sosial,  BUMDes
dapat  disimpulkan  juga  merupakan  badan usaha  yang  dijalankan  dan  dikelola  oleh sekelompok  masyarakat  yang  dipilih  oleh pemerintahan  desa  serta  dilaksanakan secara  kekeluargaan  serta  professional guna  meningkatkan  potensi  pada  desa  dan memajukan ekonomi desa tersebut (Atmojo, 2015).
Terdapat banyak desa di Kabupaten Sidoarjo  yang  telah  mendirikan  Badan Usaha Milik Desa, salah satunya BUMDes Bina  Sejahtera  terletak  di  Desa  Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten
Sidoarjo Jawa Timur. Berlandaskan
dengan Undang–Undang, Peraturan Pemerintah  serta  Peraturan  Desa  Watesari No  06  Tahun  2016  berdirilah  BUMDes Bina Sejahtera. Terdapat 6 unit usaha pada BUMDes  Bina  Sejahtera  Unit  Usaha  Jasa Persewaan  Bajak,  Unit  Usaha  Simpan Pinjam,  Unit  Usaha  Budidaya  Air  Tawar, Unit  Usaha  Pertokoan,  Unit  Usaha Watesari  Mini  Park  dan  Unit  Usaha Agrowisata Belimbing.
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait Implementasi Kebijakan BUMDes. Penelitian  pertama  yang  ditulis  oleh Bartholy  A.S.  Lengo  tahun  2021  dengan judul  “Implementasi  Kebijakan  Pendirian BUMDes  di  Desa  Wolotolo,  Kabupaten
Ende”.  Jenis  metode  pada  penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif. Pada  penelitian  oleh  Bartholy  A.S.  Lengo menggunakan  teori  kebijakan  publik  Daniel A.  Mazmanian  &  Paul  A.  Sabatier.  Hasil penelitian ini didapatkan bahwasanya kinerja pada kebijakan dalam pendirian serta pengelolaan  BUMDes  Maju  Bersama  di Desa  Wolotolo  belumlah  maksimal  karena tidak  adanya  persamaan  kesempatan  yang terdapat  di  sebagian  masyarakat  dalam mengambil  manfaat  yang  terdapat  pada pendirian  BUMDes  di  Desa  Wolotolo. Bukan  hanya  pada  hal  tersebut,  rancangan struktur  pengurus  yang  terdapat  pada BUMDes  Maju  Bersama  tidaklah  sesuai dengan  yang  terdapat  di  dalam  Peraturan Menteri Desa PDTT No 4 Tahun 2015, serta penentuan  pada  unit  usaha  dilaksanakan tanpa  terlebih  dahulu  studi  kelayakan  usaha sehingga  pada  saat  pemilihan  kelompok target  sasaran  tidak  dapat  memenuhi  syarat yang sesuai dengan tujuan dari  didirikannya BUMDes dan  juga belum  adanya dokumen- dokumen yang berhubungan dengan perencanaan usaha. Adapun  letak perbedaan penelitian  sebelumnya  dengan  penelitian saat ini, penelitian sebelumnya menggunakan teori kebijakan publik menurut  Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul  A. Sabatier,  sehubungan  dengan  penelitian  ini menggunakan sebuah konsep teori
implementasi kebijakan publik yang dijabarkan oleh Edward III (Lengo, 2021).
Kedua, penelitian tersebut dilakukan oleh Puguh Budiono tahun 2015 dengan  judul  “Implementasi  Kebijakan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Di Bojonegoro  (Studi  Di  Desa  Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu
Dan Desa
Kedungprimpen Kecamatan Kanor)”. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif  deskriptif  dengan  implementasi kebijakan  menurut  teori  Grindle.  Hasil penelitian ini didapati bahwa implementasi dari  kebijakan  yang  terdapat  pada  Badan Usaha  Milik  Desa  di  Bojonegoro,  faktor yang  mempengaruhi  hasil  dari  sebuah implementasi tersebut terdapat pada tempat  kebijakan  di  berlakukan.  Isi  dari kebijakan  telah  mengatur  jelas  tentang proses  pembentukan  serta  sampai  pada sumber  daya  yang  diperlukan  pada implementasi kebijakan. Lembaga pemerintah  di  desa  memiliki  peranan penting  pada  impelementasi  kebijakan. Pemerintah  desa  yang  tertutup  disebabkan adanya sebuah kepentingan individu tentunya menjadikan implementasi kebijakan  tidak  tercapai.  Adapun  letak perbedaan  yang  terdapat  pada  penelitian sebelumnya  dan  penelitian  saat  ini, penelitian  sebelumnya  menggunakan  toori kebijakan publik menurut Grindle
sedangkan  yang  terdapat  pada  penelitian saat  ini  mempergunakan  teori  kebijakan publik menurut Edward III (Budiono, 2015).
Ketiga,  penelitian  tersebut  ditulis oleh  Asep  Suryadi,  Budiman  Rusli  dan Mohammad  Benny  Alexandri  tahun  2021 dengan  judul  “Implementasi  Kebijakan Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Di Kecamatan
Pameungpeuk
Kabupaten Bandung”. Pada penelitian berikut mempergunakan  metode kualitatif deskriptif serta  teori  implementasi  kebijakan  menurut Van  Meter  dan  Van  Horn.  Pada  hasil penelitian  didapatkan  kebijakan  BUMDes yang  terdapat  di  kecamatan  Pameungpeuk dapat  di  implementasikan  secara  baik didasarkan pada aspek pada proses pembentukan, organisasi, pengelolaan, permodalan,  AD  &  ART,  adapun  yang menjadi  penghambat  pada  pengelolaan BUMDes  pada faktor  SDM,  kondisi ekonomi  dan  karakter  pada  agen  pelaksana. Adapun yang menjadikan perbedaan diantara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya.  Pada  penelitian  saat  ini mempergunakan  konsep  teori  implementasi kebijakan  yang  di  kemukakan  oleh  Edward III, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan  teori  implementasi  kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Suryadi, Rusli, & Alexandri, 2021).

## METODE
Metode penelitian yang dipergunakan  oleh  penulis  pada  penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif. Penulis  memilih  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif  agar  dapat  menyajikan secara lebih jelas dan rinci, data penelitian dari hasil observasi dan wawancara tentang Implementasi  BUMDes  dalam  kebijakan mendukung ekonomi desa melalui agrowisata  desa  Watesari  Balongbendo Sidoarjo.  Obyek  penelitian  ini  bertempat pada  BUMDes  Bina  Sejahtera  Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo
Pada  penelitian  ini  memiliki  fokus dalam  mengetahui  tingkat  keberhasilan pada proses Implementasi BUMDes dalam kebijakan mendukung ekonomi desa melalui agrowisata Belimbing desa Watesari  Balongbendo  Sidoarjo.  Dengan menggunakan  konsep  teori  Edward  III yang  terdiri  dari  4  (empat)  indikator  yaitu sebagai berikut: 1) komunikasi; 2) sumberdaya;  3)  disposisi  atau  sikap pelaksana; dan 40 struktur birokrasi.
Pada  metode  kualitatif  deskriptif berikut  ini  mempergunakan  dua  jenis  data yaitu data primer dan data sekunder.. Data primer pada penelitian berikut ini bersumber  pada  wawancara  terhadap
pemilik  kepentingan  yang  terlibat  secara langsung dalam proses Implementasi BUMDes  dalam  kebijakan  mendukung ekonomi  desa  melalui  agrowisata  desa Watesari Balongbendo Sidoarjo, yaitu ketua BUMDes Bina Sejahtera, staf-staf BUMDes dan  masyarakat  desa.  Sedangkan  pada  data sekunder  berasal  dari  Jurnal,  Undang  - Undang,  Peraturan  Pemerintah  terkait  dan juga  dokumen-dokumen  terkait  BUMDes Bina Sejahtera.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Kebijakan  BUMDes  dalam Mengembangkan  Agrowisata  Belimbing Desa Watesari Balongbendo Sidoarjo
Analisa yang  digunakan  dalam menganalisa  implementasi  kebijakan  pada BUMDes  Bina  Sejahtera  merujuk  kepada model yang dikembangkan oleh Edward III. Dalam  model  yang  dikembangkan  oleh Edward III, terdiri dari empat unsur meliputi unsur komunikasi, struktur birokrasi,disposisi dan sumber daya. Adapun analisa implementasi kebijakan pada BUMDes  Bina  Sejahtera  digambarkan sebagai berikut:
Komunikasi. Untuk  menganalisa capaian  keberhasilan  dalam  komunikasi implementasi kebijakan maka dapat dilakukan Analisa dengan menggunakan tiga
unsur  utama.  Pertama  meliputi  transmisi kedua  kejelasan  dan  yang  terakhir  adalah konsistensi.  Transmisi  komunikasi  yang dijalakan  oleh  para  pengurus  BUMDes dengan  masyarakat  desa  hingga  saat  ini berjalan dengan baik. Terdapat dua macam komunikasi yang dilaksanakan pada BUMDes Bina Sejahtera pertama  meliputi komunikasi dengan masyarakat dan komunikasi terkait memperkenalkan produk dari BUMDes Bina Sejahtera, yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat desa seperti  sosialisasi  melalui  musyawarah desa,  melalui  rapat  RT  dan  RW,  melalui sosial  media  whatsapp,  melalui  orang  ke orang..  Dalam  acara  ini  para  pengurus BUMDes  Bina  Sejahtera  memaparkan mengenai  sejumlah  kebijakan  dan  arah pengelolaan  BUMDes  Bina  Sejahtera selama ini kepada pemerintah desa. Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan pengelolaan  BUMDes  Bina  Sejahtera kepada  masyarakat.  Adapaun  cara  untuk memperkenalkan produk UMKM ke masayarakat  lebih  luas  yaitu  melalui pameran  produk  UMKM  meliputi  kota Surabaya,  Malang  dan  Batu.  Adapun komunikasi  pemasaran  produk  BUMDes Bina  Sejahtera  dilakukan  melalui  acara pemeran produk BUMDes yang diselenggarakan oleh pemerintah
kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya itu dalam
acara  syukuran  desa  juga diadakan pameran produk  desa  melalui  bazar  umkm  hal  ini guna untuk memperkenalkan produk BUMDes Bina Sejahtera kepada masyarakat di Desa Wetesari.
Sumber  Daya. Pertama,  Sumber daya manusia adalah unsur terpenting dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.  Suatu  kebijakan  tidak  akan berhasil  apabila  sumber  daya  manusia  tidak mencukupi dan tidak mengerti akan kebijakan  yang  telah  ditentukan.  Menurut SK Kepala Desa Watesari Nomor 06 Tahun 2006  Tanggal  24  Juni  2016.  Susunan kepengurusan BUMDes memiliki kewajiban dalam  menjalankan tugas BUMDes  masing- masing  dengan  bagiannya.  Adapun  susunan kepengurusan  anggota  yang  terdapat  pada BUMDes  Bina  Sejahtera  menurut  SK Kepala  Desa  Watesari  Nomor  06  Tahun 2006 yakni sebagai berikut:

## Tabel:  I  Susunan  Pengurus  BUMDes Bina Sejahtera
No Jabatan Nama 1 Penasihat : Kepala Desa 2 Pelaksana Operasional Ketua : Drs. Nurul Cholidi, M.Pd. Bendahara : Nur Fitriah, S.E. Sekretaris : Arvin Maksum, S.Sos. Anggota (Unit Usaha I) : Drs. MOCH. HALIM Anggota (Unit Usaha II) : Anwarul Irfan. 3 Pengawas : Aminudin Rifa’i 4 Anggota Lapangan : Hendro : Joko Slamet : Siswoyo
: Suliyono
: Nur Aliman
: Satono : Dulatif

## Mas’ud
Sumber : Diolah oleh penulis, 2022
Dari  tabel  di  atas  berikut  ini menunjukkan  bahwa  susunan  pengurus pada  BUMDes  Bina  Sejahtera  yakni terdapat 15 orang staff dan dapat dikatakan telah  mencukupi  dan  memadai.  Dengan latar  belakang  Pendidikan  yang  tentunya bervariasi  mulai  dari  sekolah  menengah pertama  hingga  perguruan  tinggi  yang menggambarkan  bahwa  sumber  daya manusia yang dimiliki oleh BUMDes Bina Sejahtera  mampu  dalam  melaksanakan kebijakan  yang  telah  dibuat.  Tidak  hanya itu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang telah dibuat para staff juga diberikan  fasilitas  pendukung  berupa peralatan  elektronik  meliputi  computer, laptop  dan  peralatan  kantor  dalam  hal  ini lemari dokumen.
Adanya sumber daya yang memadai  meliputi  jumlah  staff,  komptensi yang  diwujudkan  melalui  latar  belakang Pendidikan  dan  fasilitas  yang  diberikan
oleh  BUMDes  maka  dalam  hal  ini  sudah sesuai  dengan  pendapat  yang  dikemukakan oleh  Edward  III  dimana  dalam  imlementasi kebijakan  yang  mewajibkan  adanya  sumber daya  meliputi  staff  dan  adanya  fasilitas– fasilitas  pendukung  seperti  sarana  dan prasarana  dalam  mendukung  implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kedua,  Sumber  Daya  Keuangan Tidak hanya itu sumber daya pada BUMDes Bina  Sejahtera  juga  didukung  dengan sumber  daya  keuangan  yang  memadai. Dalam  sumber  daya  keuangan  BUMDes Bina  Sejahtera  didukung  dengan  adanya dana  desa.  Dan  ini  adalah  Perkembangan penyertaan  dana  Desa  pemerinta  Desa watesari  kepada  BUMDes  Bina  Sejahtera mulai tahun 2016 sampai tahun 2021
Tabel:  II    Perkembangan  Penyertaan Dana Desa Pemerintah Desa Watesari  Kepada  BUMDes  Bina Sejahtera Tahun Anggaran 2016 Rp.     50.000.000 2017 Rp.     15.000.000 2018 Rp.     50.000.000 2019 Rp.     25.000.000 2020 Rp.     63.000.000 2021 Rp.   100.000.000
Sumber  :  Laporan  Keuangan  BUMDes  Bina Sejahtera, 2022
Adapun  pada  tabel  2  dana  desa yang  diberikan  kepada  BUMDes  Bina Sejahtera  terdiri  dari  Rp  15.000.000 sampai  Rp  100.000.000.    Total  dalam kurun  waktu  2016  hingga  2021  dana  desa yang  diberikan  kepada  BUMDes  Bina Sejahtera  ini  mencapai  RP  303.000.000. Adanya  suntikan dana desa  ini diharapkan dapat  menjadi  sumber  pendanaan  dalam mengembangkan BUMDes Bina Sejahtera.
Birokrasi. Menurut  teori  yang dikemukakan oleh Edward III menjelaskan bahwa  struktur  terpenting  dari  sebuah birokrasi adalah adanya prosedur operasional kerja atau bisa disebut dengan SOP  dan  juga  fragmentasi.  Dua  unsur  ini merupakan  unsur  terpenting  yang  harus ada pada suatu birokrasi. Dalam penelitian ini  apa  yang  telah  dilakukan  pada BUMDes  Bina  Sejahtera  dapat  ditemukan bahwa pada badan usaha ini sudah terdapat prosedur  operasional  kerja  atau  SOP  yang sudah  tercantum  pada  AD/ART  BUMDes Bina Sejahtera.
Tabel: III Jam Kerja Pengurus

## BUMDes Bina Sejahtera
Pelaksana
Operasional Hari Senin - Jumat
Jam 08.00 - jam 15.00 Anggota Lapangan Hari Selasa, Sabtu dan Minggu Jam 07.00 - jam 15.00

## Sumber : Diolah oleh penulis,2022
Adapun SOP BUMDes
Bina
Sejahtera  meliputi  SOP  menganai  system kepagawaian  yang  megatur  mengenai  hari kerja karyawan, jam kerja kepada karyawan. Dalam  SOP  tersebut  juga  berisi  mengenai operasional  kerja  BUMDes  Bina  Sejahtera meliputi  SOP  yang  mengatur  pelaporan keuangan,  SOP  yang  mengatur  pencatatan asset  BUMDes  dan  SOP  yang  mengatur mengenai  laporan  kerja  BUMDes  Bina Sejahtera  selama  setahun  kedepan.  Akan tetapi  masih  terdapat  permasalahan  yaitu SOP  ini  belum  sepenuhnya  dijalankan  oleh para  anggota  BUMDes  akan  tetapi  secara keseluruhan sudah baik.
Disposisi. Dalam  teori  Edward  III mengutarakan  bahwa  kecenderungan  atau disposisi  merupakan  salah  satu  faktor  yang berpengaruh sangat penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Artinya bahwa apabila sumber daya kebijakan  mempunyai  sikap  positif  yang mendukung terhadap implementasi kebijakan  maka  implementasi  kebijakan dapat  dikatakan  berhasil.  Dalam  mengukur respon  atau  sikap  implementator  dalam mendukung  implementasi  kebijakan  dapat diukur  dengan  tiga  hal.  Tiga  hal  tersebut meliputi komunikasi yang baik, sumber daya
yang  mendukung  dan  birokrasi  atau peraturan yang bijak.
Dalam  Disposisi  ini  dapat  dilihat bahwa  BUMDes  Bina  Sejahtera  dalam melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya  semua jajaran  pengurus  mulai  dari  ketua  sampai jajaran  dibawahnya  melaksanakan  tugas sesuai  dengan  fungsinya  masing-masing seperti pada AD/ART BAB VII Tugas dan Tanggung  Jawab  Pelaksana  Operasional Pasal  8  dijelaskan  bahwa  ketua  memiliki tugas yaitu : Melaksanakan kepemimpinan di  organisasi  BUMDes,  Melaksanakan pengendalian  kegiatan  serta  pembinaan pada unit usaha dalam pemanfaatan modal pinjaman, pengembalian terhadap pinjaman.  Bertindak  atas  dasar  nama lembaga  dalam  mengadakan  perjanjian kerjasama  dengan  pihak  ketiga  dan pengembangan usaha atau lain-lain. Kegiatan yang dipandang perlu diwujudkan,  Menetapkan  dan  membahas kelayakan  pada  unit  usaha  yang  diajukan berdasarkan  pada  penilaian  kelayakan usaha dan peminjam. Melaporkan keadaan keuangan  BUMDes  kepada  para  anggota dan  pemerintah Desa  minimal  setiap akhir tahun melalui musyawarah desa pertanggungjawaban,  melaporkan  keadaan keuangan  BUMDes  setiap  bulan  kepada pengawas  dan  penasihat  serta  minimal  1
Tahun  sekali  kepada  Badan  Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten.
Sekretaris  memiliki  tugas  yaitu:
Melaksanakan  tugas  kesekretariatan  dalam mendukung  kegiatan Ketua  BUMDes, melaksanakan  kegiatan  administrasi  umum yang  terdapat  pada  kegiatan  operasional BUMDesa,  sekretaris  dan  ketua  meneliti kebenaran mengenai berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan  di  lapangan,  melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDesa,  sekretaris  dan  ketua  serta bendahara  membahas  dan  memutuskan terhadap  permohonan  dukungan  modal  unit usaha yang layak direalisasikan.
Bendahara  memiliki  tugas  yaitu: Menerima,  menyimpan,  serta  membayarkan uang berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, membantu ketua membahas dan memutuskan  permohonan  dukungan  modal unit usaha yang layak diwujudkan,
Melaporkan  posisi  keuangan  pada  Ketua secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan,  menyelenggarakan  pembukuan keuangan BUMDesa secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan  dan  menunjukkan kondisi  keuangan  dan  kekayaan  BUMDesa yang sesungguhnya. Dan Karyawan memiliki  tugas  yaitu:  Apabila  dipandang perlu, BUMDesa dapat mengangkat
karyawan  yang  tugasnya  disesuaikan dengan kebutuhan, seperti Bidang Penagihan, Bidang Survey dan sebagainya.
Berdasarkan  pada  penelitian  yang telah dibuat maka sikap atau kecenderungan staff BUMDes Bina Sejahtera  dalam  implementasi  kebijakan sangat mendukung. Setiap staff mendukung terhadap implementasi kebijakan  guna  menciptakan  BUMDes yang  lebih  baik  lagi.  Para  staf  juga  sadar dan mendukung penuh dalam implementasi  kebijakan  BUMDes  Bina Sejahtera.  Staff  juga  akan  memberikan respon  berupa  kritik  dan  saran  apabila dalam  implementasi  kebijakan  terdapat kesalahan dan kekurangan. Dapat disimpulkan  bahwa  sikap  staff  BUMDes Bina Sejahtera mendukung penuh terhadap implementasi  kebijakan.  Tanpa  adanya dukungan  dari  staff  maka  implementasi kebijakan  BUMDes  Bina  Sejahtera  akan dirasa sulit berhasil.

## SIMPULAN
BUMDes  adalah  Badan  Usaha Milik Desa yang termasuk pada usaha desa yang  di  kelola  oleh  pemerintahan  desa. Peraturan mengenai BUMDes yang terdapat  dalam  UU  No.  6  Tahun  2014 Pasal  72  Ayat  (1)  tentang  desa,  termuat bahwa pendapatan asli yang di miliki desa
terdiri  atas  dari  hasil  usaha,  swadaya,  hasil asset,  partisipasi,  gotong  royong  dan  lain- lain  pendapatan  asli  desa  (Undang-Undang Republik  Indonesia,  2014).  Hasil  penelitian dan  pembahasan  ini  menggunakan  teori Edward  III  yaitu  memiliki  4  peranan: Pertama,  komunikasi  melalui  sosialisasi kepada  masyarakat  desa  dan  kedua  melalui pameran  produk  UMKM  supaya  lebih dikenal  dengan  masyarakat  lebih  luas. Kedua Sumber Daya manusia yaitu Pengurus  BUMDes  mulai  dari  Ketua, Sekertaris, Bendahara, serta anggota lainnya,  tidak  hanya  itu  BUMDes  Bina Sejahtera  juga  memiliki  Sumber  Daya Keuangnya  dimana  Dana  Desa  yang disuntikkan  mulai  dari  tahun  2016  hingga 2021  ini  mencapai  RP  303.000.000.  Ketiga yaitu Birokrasi dimana prosedur operasional kerja  atau  bisa  disebut  dengan  SOP  ini menyampaikan  peraturan  Jam  kerja  Para Staff BUMDes Bina Sejahtera Desa Watesari. Keempat, Disposisi adalah sumber daya  kebijakan  mempunyai  sikap  positif yang  mendukung  terhadap  implementasi kebijakan  maka  implementasi  kebijakan akan  dapat  dikatakan  berhasil,  dalam Disposisi  ini  dapat  dilihat  bahwa  BUMDes Bina  Sejahtera  Desa  Watesari  dalam melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya  semua jajaran  pengurus  mulai  dari  ketua  sampai jajaran  dibawahnya  melaksakanakan  tugas
sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya masing masing seperti pada AD/ART.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmojo, S. T. (2015). Peran Badan Usaha
Milik Desa (Bumdes) Dalam
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (Studi  Kasus  Pada  Badan  Usaha Milik  Desa  (Bumdes)  Di  Desa Temurejo  Kecamatan  Bangorejo Kabupaten Banyuwangi) .
Budiono,
P. (2015). Implementasi Kebijakan  Badan  Usaha  Milik Desa  (Bumdes)  Di  Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan  Kalitidu  Dan  Desa Kedungprimpen Kecamatan
Kanor). Jurnal  Politik  Muda , 4 (1),
116–125.
Fajarwati, Y. (2016). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  Di  Desa  Pagedangan
Kecamatan
Pagedangan
Kabupaten Tangerang .
Fudsaraningrum,  D.  (2021). Hubungan Tata  Kerja  Kepala  Desa  Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam  Pembentukan  Peraturan Desa  Tentang  Badan  Usaha  Milik Desa  Di  Desa  Leses  Kecamatan
Manisrenggo  Kabupaten  Klaten . Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Hidayat,  A.  L.  (2018). Implemetasi Kebijakan  Badan  Usaha  Milik Desa  (Studi  Pada  Badan  Usaha Milik Desa Sejahtera Desa Bareng Kecamatan  Sugihwaras  Kabupaten Bojonegoro) Tahun 2018 .
Ifah,  F.  N.  (2022). Analisis  Implementasi
Kebijakan  Badan  Usaha  Milik
Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat  Desa  Ditinjau  Dalam
Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi Kasus  Bumdes  Jaya  Abadi  Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung) .
Iyan,  Mawung,  A.  S.,  &  Mantikei,  B.
(2020). Strategi Pengembangan Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) Sumber  Mulia  Di  Desa  Purwareja Kabupaten  Lamandau. Journal  Of Environment And Management , 1 (2), 103–111.
Lengo,  B.  A.  S.  (2021).  Implementasi Kebijakan  Pendirian  Bumdes  Di
Desa  Wolotolo,  Kabupaten  Ende. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (5), 902–913.
Peraturan  Menteri  Desa  Pdtt  Nomor  4 Tahun.  (2015). Peraturan  Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia  (Nomor 4 Tahun 2015) .
Pradana,  H.  A.,  &  Fitriyanti,  S.  (2019). Pemberdayaan
Dan Percepatan Perkembangan  Badan  Usaha  Milik Desa  (Bumdes)  Dalam  Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa. Jurnal  Kebijakan  Pembangunan ,
14 (2), 133–146.
Pramono,  J.  (2020). Implementasi  Dan Evaluasi Kebijakan Publik .
R,  N.,  &  Hailuddin.  (2021).  Peranan  Badan
Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat Desa  Labuhan  Haji  Lombok  Timur. Elastisitas - Jurnal Ekonomi
Pembangunan , 3 (1), 1–9.
Ramdhani,  A.  R.  M.  A.  (2017).  Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal  Publik , 11 (1),  1–12.
Https://Journal.Uniga.Ac.Id/Index.
Php/Jpb/Article/Download/1/1 Ridlwan,  Z.  (2015).  Payung  Hukum Pembentukan Bumdes. Fiat
Justisia:Jurnal  Ilmu  Hukum , 7 (3),
355–371.
Safitri,  M.  (2022).  Analisis  Pelaksanaan Badan  Usaha  Milik  Desa  Sungai Sirih  Kecamatan  Singingi  (Studi Kasus  Program  Usaha  Ekonomi Desa Simpan Pinjam). Juhanperak ,
3 (2), 1–23.
Sagita,  G.  L.  (2017). Peran  Badan  Usaha
Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat  Desa  Berdasarkan  Uu
No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa (Studi  Kasus  Di  Bumdes  Tirta Mandiri Klaten) .
Sari,  D.  R.  (2018). Penerapan  Prinsip- Prinsip  Good  Governance  Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi  Kasus  Pada  Badan  Usaha
Milik Desa Di Kecamatan
Wonosalam) .
Sasauw,  C.,  Gosal,  R.,  &  Waworundeng, W.  (2018).  Efektivitas  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa
Lenganeng  Kecamatan  Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan
Sangihe. Jurnal  Eksekutif , 1 (1),  1– 10.
Suryadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B.
(2021).  Implementasi  Kebijakan
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten  Bandung. Responsive ,
4 (1), 29–46.
Syam, M.  A., Suratno, S., & Djaddang, S. (2020). Literasi Tatakelola Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Capacitarea :  Jurnal  Pengabdian
Kepada Masyarakat , 1 (02), 67–79.
Undang-Undang Republik Indonesia.
(2014). Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014
Tentang Desa .

## PROFIL SINGKAT
Novia  Megasari ,  Adalah  Mahasiswa
Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara,
Fakultas  Bisnis,  Hukum  Dan  Ilmu  Sosial,
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Jawa Timur.