Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak

## Reformulation of Borrowing Evidence in the Preliminary Evidence Process to Provide Legal Certainty for Taxpayers

## Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia egalaksmanatriwiraputra@gmail.com

## Abstract
The aim of this research is to determine whether the tax procedural law regulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) can override the Criminal Procedure Code (KUHAP). The basis for enforcing tax crimes is stated  in  the  Law  on  Harmonization  of  Tax  Regulations.  The  examination  of  preliminary  evidence  is  not regulated in this law but is delegated to the PMK, granting examiners the authority to borrow and/or examine evidence.  This  authority  is  similar  to  confiscation,  causing  ambiguity  and  legal  uncertainty.  This  research uses  a  descriptive  normative  method  and  finds  that  the  rules  for  borrowing  evidence  need  revision  to  avoid resembling  confiscation.  The  novelty  of  this  research  lies  in  its  focus  on  the  borrowing  of  evidence  in  the PMK. The results indicate that the rules for borrowing evidence in the PMK cannot override the concept of confiscation  in  the  Criminal  Procedure  Code  due  to  the  lex  specialis  principle.  The  conclusion  is  that  the borrowing  concept  in  the  PMK  regarding  Preliminary  Evidence  cannot  override  the  Criminal  Procedure Code. Therefore, reformulation of the PMK is necessary because it still adheres to the autonomy of criminal law, which should be eliminated since Civil Law can adequately provide protection to maintain order. Keywords: Criminal Law Autonomy; Loan of Evidence Materials; Preliminary Evidence Examination

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  hukum  acara  perpajakan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK)  dapat  mengesampingkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Dasar penegakan  tindak  pidana  perpajakan  dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan. Terdapat  aturan  mengenai  pemeriksaan  bukti  permulaan  yang  tidak  diatur  dalam  undang-undang  tersebut, tetapi  didelegasikan  ke  PMK  tentang  Bukti  Permulaan  yang  memberikan  kewenangan  pemeriksa  untuk meminjam dan/atau memeriksa bahan bukti. Kewenangan peminjaman dab/atau memeriksa bahan bukti secara teknis  memiliki  kesamaan  dengan  penyitaan.  Tidak  adanya  perbedaan  yang  signifikan  antara  peminjaman dengan  penyitaan  menyebabkan  ketidakjelasan  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  normatif  dan  menemukan  bahwa  aturan  peminjaman  bahan  bukti  perlu diubah  agar  tidak  menyerupai  konsep  penyitaan.  Kebaruan  penelitian  ini  terletak  pada  fokus  pembahasan peminjaman  bahan bukti  dalam  PMK.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  aturan  peminjaman  bahan  bukti dalam  PMK  tidak  dapat  mengesampingkan  konsep  penyitaan  dalam  KUHAP  karena  prinsip lex  specialis . Kesimpulan penelitian ini menunjukkan konsep peminjaman dalam PMK tentang Bukti Permulaan tidak dapat mengesampingkan KUHAP. Oleh karena itu, reformulasi terhadap PMK tentang Bukti Permulaan diperlukan, karena  PMK a  quo masih  menganut  otonomi  hukum  pidana,  yang  seharusnya  dihilangkan  karena  Hukum Perdata sudah mampu memberikan perlindungan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan.
Kata kunci: Peminjaman Bahan Bukti; Pemeriksaan Bukti Permulaan; Otonomi Hukum Pidana
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  administrative  merupakan  segala  macam  bentuk  perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk dalam lingkup hukum pidana, tetapi justru terdapat dalam rumpun lain seperti  perdata  dan  administrasi  yang  mencakup  sanksi  pidana,  salah  satu  contohnya  ialah tindak  pidana  perpajakan.  Tindak  pidana  perpajakan  merupakan  segala  perbuatan  yang diancam dan dipidana berdasarkan aturan perpajakan. Tindak pidana pajak dikenal dengan istilah ius singular yang berarti aturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum pidana dengan ciri khusus yaitu didalamnya terdapat delik untuk kelompok orang tertentu, dalam hal ini memiliki ciri khas dalam bidang ekonomis. 1
Adanya  tindak  pidana  perpajakan  sendiri  membuat  pelaksanaan  untuk  menegakkan hukum pidana materil an sich tindak pidana perpajakan dilaksanakan dengan hukum acara yang  memiliki  kekhususan  dan  disesuaikan  dengan  bidang  perpajakan  atau  menyimpang dari  ketentuan  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disingkat  UU  HAP). 2 UU  Harmonisasi  Perpajakan 3 melimpahkan  pengaturan  mengenai  pemeriksaan  bukti permulaan  tersebut  untuk  diatur  pada  peraturan  menteri  keuangan  (Permenkeu).  Secara khusus pengaturan pemeriksaan bukti permulaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  177  /Pmk.03/2022  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Bukti Permulaann  Tindak  Pidana  Di  Bidang  Perpajakan  (selanjutnya  disebut  PMK  tentang Bukper). 4
Dibentuknya PMK tentang Bukper bertujuan untuk memberikan dasar hukum  dalam memulai  tindakan  penyelidikan  oleh  petugas  pemeriksa  sebelum  memasuki  tahap penyidikan. Sebelum dapat dinaikkan status perkaranya menjadi tahap penyidikan, petugas pemeriksa  haruslah  mendapatkan  bukti-bukti  yang  dengan  berbagai  kewenangan  yang dimilikinya.  Salah  satu  hal  unik  yang  tercantum  dalam  pmk  tersebut  adalah  kewenangan pemeriksa  untuk  meminjam  dan/atau  memeriksa  bahan  bukti.  Peminjaman  bahan  bukti adalah  satu  dari  sekian  banyak  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  petugas  pemeriksa. Peminjaman  bahan  bukti  sendiri  merupakan  tindakan  yang  secara  khusus  hanya  terdapat didalam  ketentuan  hukum  acara  perpajakan.  Hal  tersebut  merupakan  ciri  dari  adanya ketentuan khusus didalam sebuah aturan sehingga kekhususan inilah yang digunakan untuk menyampingkan aturan umum yang lazim digunakan. 5
1 Edward  Omar  and  Sharif  Hiariej,  “Asas  Lex  Specialis  Systematis  Dan  Hukum  Pidana  Pajak  (Principle  of  Lex Specialist  Systematic  and  Tax  Criminal  Law),”  Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure  21,  no.  1  (2021), https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.001-012.
2 Apriandi  Ryan  and  Handoyo  Prasertyo,  “Mispersepsi  Pemidanaan  Pertanggungjawaban  Korporasi  Atas Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Oleh Direksi,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 633–46.
3 Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tahun  7  Tahun  2021  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan,” Pub. L. No. 7 (2021).
4 Indonesia  Kementrian  Keuangan,  “Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  177  /Pmk.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaann Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan ,” Pub. L. No. 177/PMK.03/2022 (2022).
5 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” Pub. L. No. 8 (1981).
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105
UU HAP sebagai acuan atau tata cara menegakkan hukum pidana materil yaitu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah bukti dan menemukan tersangka dikenal dengan istilah upaya paksa. Upaya paksa merupakan strategi yang digunakan oleh penegak hukum untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  proses  hukum.  UU  HAP  sendiri  konsep  yang menyerupai dengan pengaturan peminjaman bahan bukti yaitu konsep penyitaan. Penyitaan didefinisikan sebagai suatu langkah yang diambil secara hukum untuk mengamankan suatu barang yang berhubungan dengan suatu tindak pidana.
Dari  penjabaran  diatas,  secara  teknis  antara  penyitaan  dan  peminjaman  bahan  bukti memiliki  kesamaan  yaitu  menempatkan  suatu  barang  atau  bahan  bukti  dalam  penguasaan seseorang  secara  penuh.  Selanjutnya  baik  dalam  penyitaan  maupun  peminjaman  bahan bukti, seseorang yang menjadi objek dari kedua tindakan tersebut memiliki kewajiban untuk menyerahkan  barang-barang  yang  menjadi  tujuan  diadakannya  tindakan  tersebut.  Tidak adanya  hak  bagi  seseorang  tersebut  untuk  menolak  merupakan  kesamaan  yang  paling mencolok pada tahap dilaksanakannya peminjaman bahan bukti dengan penyitaan. Dengan demikian, tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kedua tindakan tersebut membuat adanya ketidakjelasan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seseorang yang menjadi terperiksa.
Terdapat  penelitian  terdahulu  yang  membahas  terkait  topik  tindak  pidana  di  bidang perpajakan  khususnya  peminjaman  bahan  bukti.  Pertama,  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sofian  (2021) 6 yang  menjadi  topik  pembahasan  pada  penelitian  ini  adalah  mengenai perbedaan  pengaturan  norma  hukum  pidana  formil  antara  UU  HAP  dan  UU  HP2. Kelemahan  dari  penelitian  ini  adalah  hanya  menjelaskan  secara  umm  terkait  perbedaan diantara  kedua  undang-undang  tersebut  tanpa  dijabarkan  mengenai  apakah  terdapat perbedaan  penerapan  dan  ketentuan  khusus  yang  diatur  didalam  UU  HP2.  Selanjutnya penelitian  ini  tidak  menjabarkan  mengenai  aturan  pelaksana  yang  diatur  didalam  PMK tentang  Bukper  sehingga  tidak  spesifik  dalam  membahas  mengenai  perbedaan  dalam kaitannya hukum pidana fomil.
Penelitian  kedua  ialah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Virginia  (2021) 7 yang membahas tentang kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan hukum positif saat ini dan di masa yang akan datang. Pada penelitian ini hanya berfokus mengenai bagaimana penanggulangan tindak pidana di bidang perpajakan  saat  ini  dan  masa  yang  akan  datang  sehingga  menimbulkan  kelemahan  yakni tidak  dirumuskannya  pengaturan  mengenai  peminjaman  bahan  bukti  di  masa  yang  akan datang agar tidak terjadi multi tafsir.
6 Hasibuan Ahmad, Batara Mulia, and ; Pengaturan Dan Praktek Praperadilan Tindak Pidana Pajak Di Indonesia, “Constitutional  Law  Commons,  Criminal  Law  Commons,  and  the  Natural  Resources  Law  Commons  Recommended Citation Recommended Citation  Sofian,” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 3 (2020): 11, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2587.
7 Erja  Fitria  Virginia  and  Eko  Soponyono,  “Pembaharuan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana  Perpajakan,” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia  Program  Studi  Magister  Ilmu Hukum , vol. 3, 2021, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.299-311.
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105
Penelitian ketiga ialah penelitian yang dilakukan oleh  Ulum (2022) 8 yang membahas mengenai  membahas  mengenai  kewenangan  administratif  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai (DJBC) yang memiliki sifat memaksa seperti pada tahapan penyidikan dan Pengujian kewenangan administratif yang dimiliki oleh DJBC sebagai objek pra peradilan. Penelitian ini  memiliki  kelemahan  karena  hanya  membahas  mengenai  kewenangan  administratif DJBC tanpa menjelaskan lebih rinci mengenai pengaturan didalam PMK tentang Bukper itu sendiri.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  dijumpai  letak  persamaan  maupun  perbedaan diantara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Letak persamaan antara penelitian ini dan penelitian  sebelumnya  yakni  membahas  mengenai  pengaturan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan.  Sedangkan  perbedaan  antara  ketiga  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  ini ialah  tidak  adanya  pembahasan  mengenai  adanya  pengaturan  tentang  peminjaman  bahan bukti  di  dalam  UUHP2  khusunya  didalam  PMK  tentang  Bukper.  Pada  penelitian  ini  akan lebih  berfokus  pada  pelaksanaan  pemeriksaan  bukti  permulaan  dari  sisi  teknis  peraturan positif yang berlaku dengan memberikan komparasi antara UU HAP dengan PMK tentang Bukper serta tata hubungannya dalam ilmu hukum dan berpedoman pada teori ilmu hukum pidana mengenai  otonomi  hukum  pidana untuk memberikan kajian komprehensif terhadap pemaknaan  dan  alasan  penerapan  peminjaman  bahan  bukti  dalam  PMK  tentang  Bukper sehingga  didapati  konsep  peminjaman  bahan  bukti  yang  ideal  menurut  ilmu  hukum  pada umumnya,  serta  hukum  pidana  pada  khususnya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui apakah hukum acara perpajakan yang diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK) dapat mengesampingkan UU HAP.

## 2. METODE
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif  dengan  metode  deskriptif untuk  memperoleh  hasil  terkait  dengan  peminjaman  bahan  bukti  pada  pemeriksaan  bukti permulaan. 9 Penelitian  normatif  ini  berfokus  pada  norma-norma  hukum  yang  berlaku, dengan  metode  deskriptif  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  situasi  dan  fenomena secara sistematis dan faktual. Tahapan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber data  yang  berkaitan  dengan  peminjaman  bahan  bukti  serta  bidang  lain  yang  menunjang penelitian  yaitu  sumber  data  primer  seperti  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan pengadilan, dan sumber data sekunder yaitu sumber hukum selain dari hukum positif berupa literatur, buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Sumber data ini mencakup data utama yang  langsung  berkaitan  dengan  topik  dan  data  pendukung  dari  bidang  hukum  lainnya. Setelah  sumber  data  terkumpul,  data  diolah  dengan  cara  dihimpun  dan  diklasifikasikan sesuai  dengan  rumusan  masalah.  Pengolahan  data  ini  melibatkan  pengorganisasian informasi  agar  dapat  menguraikan  isu-isu  hukum  dalam  penelitian.  Setelah  informasi terkumpul  dan  terdiri  atas  fakta-fakta,  dilakukan  analisis  untuk  menarik  kesimpulan  serta
8 Bahrul Ulum, “Pengujian Kewenangan Administratif Dan Upaya Paksa Direktorat Jenderal Melalui Mekanisme Praperadilan,” Lex Lata 4, no. 1 (2022).
9 Jonaedi Effendi and Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Jakarta: Kencana, 2021).
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105
memberikan saran. Proses penarikan kesimpulan dan pemberian saran ini dilakukan dengan memanfaatkan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus yang ditemukan selama penelitian. 10

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 PMK Tentang Bukper Sebagai Hukum Acara Perpajakan Mengesampingkan UU HAP
Menurut  Eddy  Hiariej,  penegakan  hukum  secara  khusus  memiliki  arti  sebagai  suatu rangkaian  kegiatan  didalam  sistem  peradilan  pidana  yang  memiliki  3  (tiga)  sifat  yaitu pencegah (preventif), penindak (represif), dan edukasi. Di dalam menegakkan suatu tindak pidana,  maka  aparat  penegak  hukum  akan  berpedoman  pada  suatu  aturan  yakni  UU  HAP sebagai sarana untuk menegakan KUHP. UU HAP sebagai hukum pidana formil dan KUHP sebagai  hukum  pidana  materil  memiliki  hubungan  yang  saling  terkait  dan  tidak  bisa dipisahkan.  Sebab,  jika  tidak  ada  KUHP  maka  UU  HAP  tidak  dapat  menjalankan  atau mempertahankan  hukum  pidana  materiil  atau  dengan  kata  lain  seseorang  yang  melakukan tindak pidana tidak dapat diproses pidana.
UU  HAP  tidak  mengatur  secara  rigid  mengenai  ketentuan  penyelidikan  sehingga menimbulkan  sedikit  permasalahan  dalam  tataran  praktik.  Keberadaan  pengaturan penyelidikan  sendiri  pada  awalnya  diatur  dalam  Pasal  2  huruf  (b)  dan  (d)  UU  No.  11/ Pnps/1963  tentang  Pemberantasan  Kegiatan  Subversi. 11 Ketentuan  mengenai  penyelidikan yang  berdiri  sendiri  memang  tidak  banyak  dijumpai,  namun  salah  satu  contoh  pengaturan mengenai  tahapan  penyelidikan  sendiri  dapat  dilihat  pada  tindak  pidana  di  bidang perpajakan. Salah satu pasal didalam uu a quo mengamanatkan adanya pembentukan suatu aturan  khusus  yang  dibentuk  dalam  peraturan  menteri  sebagai  aturan  pelaksana  dalam tahapan penyelidikan di bidang perpajakan yaitu mengenai pemeriksaan bukti permulaan.
Tahapan  penyelidikan  mengenai  pemeriksaan  bukti  permulaan  sendiri  merupakan tahap awal yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS)  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Tahapan  tersebut  merupakan  serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mencari  fakta-fakta  mengenai  suatu  peristiwa  yang  diduga merupakan  suatu  tindak  pidana  sebelum  akhirnya  dapat  dinaikkan  ke  tahap  penyidikan. Adanya  PMK  tentang  Bukper  sendiri  menyebabkan  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak harus sesuai dan selaras dengan PMK a quo . Dasar  filosofis  dari  pembentukan  PMK  tentang  Bukper  sendiri  untuk  memberikan kepastian  hukum  terhadap  pelaksanaan  pemeriksaan  bukti  permulaan  tindak  pidana  di bidang  perpajakan.  Dengan  demikian,  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyelidik (PPNS  Direktorat  Jenderal  Pajak)  mempunyai  dasar  hukum  yang  telah  terlegitimasi  dan mewujudkan  kepastian  hukum  ( reachable  to  legal  certainty )  seperti  yang  diinginkan masyarakat  luas  saat  ini. 12 Karena  pepastian  hukum  pada  ranah  formil  menyiratkan  suatu
10 Benuf,  Kornelius,  and  Muhamad  Azhar.  "Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20-33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504
11 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
12 Riadi Asra Ahmad, Hukum Acara Pidana , Revisi 1 (Depok : Rajawali Press, 2018).
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105
aturan  harus  dapat  diprediksi  atau  harus  memuat  yang  jelas  sehingga  pihak  yang berkepentingan  dapat  memahaminya  atau  dapat  secara  dapat  relatif  menghitung  akibat hukum dari tindakan yang dilakukan. 13
PMK  tentang  Bukper  merupakan  respons  terhadap  kebutuhan  akan  prosedur  yang jelas  dalam  tahap  penyelidikan  khususnya  pada  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan. Pembentukan  PMK  ini  mencerminkan  upaya  pemerintah  untuk  memperbaiki  sistem peradilan  pidana  guna  memastikan  proses  hukum  yang  berjalan  dengan  adil  dan  efisien. Dengan  pedoman  yang  jelas  tentang  pemeriksaan  bukti  awal,  diharapkan  proses penyelidikan  akan  menjadi  lebih  teratur  dan  efisien,  mengurangi  potensi  penyalahgunaan wewenang,  serta  kesalahan  prosedural  yang  dapat  merugikan  pihak  yang  terlibat  dalam proses hukum. 14
Legalitas dari PMK tentang Bukper sendiri berasal dari UU HP2 yang secara yuridis merupakan lex specialis dari UU HAP. Ketentuan lex specialis tersebut tidak hanya sekedar asas lex specialis  derogate legi generali melainkan derivate dari asas a quo yaitu asas  lex specialis  systematis .  Adanya  ketentuan  khusus  dalam  UU  HP2  yang  dibentuk  oleh pemerintah  dan  parlemen  menjadikan  aturan  tersebut  dapat  menegasikan  ketentuan  umum yang telah berlaku. Segala hal yang bersifat khusus mesti diutamakan daripada hal-hal yang pengaturannya  dibuat  secara  umum  sehingga  tidak  menjadi  perdebatan  lagi  bahwa  hal khusus memang diciptakan untuk menyampingkan hal yang umum. 15
Namun,  terjadi  permasalahan  ketika  hukum  acara  yang  sedikit  banyaknya bersinggungan dengan hak asasi manusia yang diatur didalam suatu peraturan menteri tidak berpedoman  pada  ketentuan  undang-undang.  Sebab,  Peraturan  menteri  tidak  boleh mengatur  mengenai  ketentuan  yang  sifatnya  membatasi,  perluasan  hak,  dan  memberikan suatu  kewajiban.  Peraturan  menteri  seharusnya  mengatur  hal-hal  yang  bersifat  teknis- administratif. Sejatinya pembentukan PMK tentang Bukper hanya mengatur segala hal yang bersifat  administrative  sehingga  tidak  boleh  mengatur  hal-hal  yang  sifatnya  batasan, perluasan,  dan  kewajiban  bagi  setiap  orang.  Sehingga  menjadi  suatu  permasalahan  ketika peraturan  menteri  yang  secara  hierarki  jauh  dibawah  undang-undang  dan  hanya  memiliki fungsi  sebagai  peraturan  pelaksana  memuat  suatu  norma  yang  berisikan  larangan  atau kewajiban. Hal itu tidaklah tepat, sebab segala ketentuan yang memuat norma baru seperti adanya  kewajiban  dan  larangan  haruslah  dimuat  didalam  undang-undang  yang  dibentuk oleh Presiden (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif.
Apabila  dilihat  secara  umum  dalam  PMK  tentang  Bukper  khususnya  mengenai konsep  peminjaman  bahan  bukti  terlihat  tidak  bermasalah,  namun  jika  dilihat  secara  utuh dalam  PMK  tentang  Bukper  maka  meminjamkan  bahan  bukti  menjadi  sebuah  kewajiban
13 Piero Ríos Carrillo, “Proportionality, Comparability, and Parity: A Discussion on the Rationality of Balancing,” Legal Theory 29, no. 4 (December 25, 2023): 257–88, https://doi.org/10.1017/S1352325223000186.
14 Syamsuddin  Muchtar  and  Amir  Ilyas  Musfiratul  Ilmi,  “Penyitaan  Berbasis  Properti  Sebagai  Upaya Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi,”  Jurnal  USM  Law  Review  5,  no.  2  (2022): 493–507.
15 Nurfaqih  Irfani,  “Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  Dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan,  Problematika,  Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi, Hukum,” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2020): 305–25.
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105
yang  harus  dipenuhi  oleh  terperiksa.  Adanya  pemaksaan  yang  berujung  pada  timbulnya sebuah  kewajiban  dalam  aturan  pelaksana  menjadi  tidak  tepat.  Seharusnya  kewajiban tersebut  terletak di  dalam  sebuah undang-undang. Selain konsep peminjaman bahan bukti, sebetulnya  seluruh  kewenangan  yang  termaktub  dalam  PMK  tentang  Bukper  merupakan bentuk kewenangan yang sifatnya memaksa terhadap orang pribadi atau badan hukum wajib pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  istilah  peminjaman  bahan  bukti  hanya  sesuatu  yang bersifat “ penghalusan ” dari istilah yang digunakan untuk penyitaan.
Kewenangan  petugas  pemeriksa  untuk  melakukan  peminjaman  bahan  bukti  dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menunjukkan karakter pengaturan yang  bersifat  mengatur  hak  dan  kewajiban  dalam  bingkai  sebuah  tindakan  memaksa  yang berlaku  bagi  wajib  pajak.  Sebagai  contoh  didalam  ketentuan a  quo juga  merumuskan mengenai  keharusan  seseorang  untuk  meminjamkan  bahan  bukti  dalam  kurun  waktu  14 (empat  belas)  hari  setelah  terbitnya  surat  peminjaman  yang  mana  hal  itu  menunjukkan adanya  paksaan  untuk  memberikan  bahan  bukti.  Lebih  lanjut,  sebagian  besar  kewenangan petugas pemeriksa dalam rangka melakukan pemeriksaan bukti permulaan yang melakukan peminjaman  bahan  butki  merupakan  kewenangan  yang  bersifat  memaksa.  Hal  itu menunjukkan  suatu  ketidakseimbangan  antara  posisi  orang  pribadi  dan  badan  hukum sebagai  warga  negara  yang  memiliki  hak constitutional dengan  petugas  pemeriksa  dalam tindak  pidana  di  bidang  perpajakan.  Ketidakseimbangan  tersebut  muncul  ketika kewenangan  petugas  pemeriksa  sangat  besar  padahal  tindakan  yang  seharusnya  dilakukan terdapat pada ranah penyelidikan.
Oleh karena peminjaman bahan bukti merupakan ketentuan yang mengadopsi konsep dari  penyitaan  maka  ketentuan  peminjaman  bahan  bukti  tidak  boleh  menyimpang  dari penyitaan.  Sebab,  pengaturan  mengenai  peminjaman  bahan  bukti  sendiri  diatur  pada  level peraturan  menteri  sehingga  jika  konsep  tersebut  menyimpang  dari  peraturan  yang  lebih tinggi  (konsep  penyitaan  didalam  UU  HAP)  berdasarkan asas  lex  superior  derogate  legi inferiori maka  secara  mutatis  mutandis  konsep  tersebut  harusnya  mengikuti  konsep penyitaan yang termaktub didalam UU HAP.
Keberadaan  asas lex  superior  derogate  legi  inferiori menjadikan  aturan  yang tingkatannya  berada  di  bawah  aturan  tertinggi  harus  berpedoman  dan  tidak  boleh bertentangan  dengan  aturan  yang  kedudukannya  lebih  tinggi.  Suatu  norma  hukum  itu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, Ketika kedudukan suatu norma hukum berada  lebih  tinggi  dibandikan  aturan  dibawahnya  maka  ia  menjadi  sumber  dan  menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya, Sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku  ( rechtskracht )  yang  relatif,  apabila  norma  hukum  yang  berada  di  atasnya dicabut/dihapus, maka norma hukum yang di bawahnya akan otomatis tercabut/terhapus.
Dengan  adanya  pertentangan  dengan  undang-undang  yang  lebih  tinggi,  maka keberadaan  PMK  tentang  Bukper  khususnya  terkait  peminjaman  bahan  bukti  menjadi dipertanyakan apakah tepat atau tidak menjadi suatu lex specialis . Terlebih sebagai negara yang  menganut  prinsip  hukum  maka  segala  bentuk  kekuasaan  serta  kewenangan  harus
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105
mampu  dipertanggungjawabkan. 16 Pada  ajaran  Hans  Nawiasky,  suatu  norma  tidak  hanya berjenjang  tetapi  mengalami  suatu  pengelompokkan.  Teori  tersebut  dikenal  dengan  istilah Theorie  vom  Stufenordnung  der  Rechtsnormen . 17 Pada  dasarnya  teori  tersebut  merupakan evolusi  dari  teori Stufentheori yaitu  selain  berlapis-lapis  dan  berjenjang-jenjang,  norma hukum dari suatu negara itu juga berkelempok-kelompok. 18
Keberadaan dari PMK tentang Bukper berdasarkan pengelompokkan hukum termasuk aturan  pelaksanaan  pada  kelompok  IV.  Sehingga  seharusnya  PMK  tentang  Bukper berpedoman  atau  bersumber  dari  UU  HAP  sebagai  sebuah  aturan  yang  kedudukannya berada pada kelompok III yaitu formal gesetz . Menjadi suatu persoalan ketika PMK tentang Bukper  yang  dibentuk  berdasarkan  perintah  UU  HP2  yang  kedudukannya  merupakan lex specialis systematis sehingga dapat menegasikan ketentuan UU HAP. Namun, perlu diingat keberadaan dari UU HP2 sebagai lex specialis systematis dari UU HAP tidak berlaku secara mutatis  mutandis  bagi  PMK  tentang  Bukper  karena  kedudukan  dari  PMK  tentang  Bukper sendiri  merupakan  suatu  aturan  pelaksana  sehingga  secara  hierarki  norma  tidak  dapat bertentangan dengan aturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. 19
Persoalan  lain  yang  timbul  dari  konsep  peminjaman  bahan  bukti  yaitu  pada praktiknya,  kewenangan  peminjaman  bahan  bukti  sendiri  menjadi  objek  dalam  melakukan pra  peradilan.  Adanya  beberapa  putusan  seperti  pada  putusan  Putusan  Pengadilan  Negeri Sanggau  Nomor  2/Pid.Pra/2021/PN  Sag  yang  mengabulkan  permohonan  pra  peradilan, yaitu mengabulkan permohonan pra peradilan terhadap penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan  termohon  berdasarkan  berita  acara  peminjaman  berkas/bahan  bukti.  Hal  ini menjadi problem pada praktik sebab konsep peminjaman bahan bukti tidak mencerminkan prinsip lex  stricta yang  menyebabkan  multi  tafsir  pada  praktinya.  Konsep  peminjaman bahan  bukti  pada  pemeriksaan  bukti  permualaan  tidak  hanya  bermasalah  dari  segi  konsep lebih jauh lagi mengalami permasalahan pada tataran praktik.

## 3.2 Reformulasi  Peminjaman  Bahan  Bukti  Dalam  Tindak  Pidana  Perpajakan  Guna Memberikan Kepastian Kepada Wajib Pajak Sebagai Terperiksa
Dalam  tata  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  konstitusi  Indonesia  telah mengamanatkan bahwasannya setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di mata hukum.  Untuk  mewujudkan  cita  bangsa  yang  mulia,  maka  dibentuklah  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM  (Selanjutnya  disebut  sebagai  UU  HAM)  dengan menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan, pengakuan, jaminan serta perlakuan  hukum  yang  adil  serta  mendapat  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  bertujuan
16 Cintya Sindhi, and Hery Firmansyah, “Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak  Pidana  Pencurian  Oleh  Lansia,”  Jurnal  USM  Law  Review  6,  no.  2  (2023):  543–53. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.6379
17 Wahyu Prianto, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky,” Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 2, no. 1 (2024): 08–19.
18 Muhtadi,  “Penerapan  Teori  Hans  Kelsen  Dalam  Tertib  Hukum  Indonesia,”  Fiat  Justita:  Jurnal  Ilmu  Hukum  5, no. 3 (2011), https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75
19 Sofyam  Apendi,  “Ketiadaan  Peraturan  Menteri  Dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  Nasional  Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional,” Jurnal Pakuan Law Review 7, no. 1 (2021): 111–26.
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105
untuk  menjaga  kepentingan  setiap  individu  dengan  memastikan  mereka  memahami tindakan yang diperbolehkan serta yang dilarang, sehingga mereka terlindungi dari potensi tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang. 20
Pada  hakikatnya  kepastian  hukum  merupakan  suatu  keadaan  atau  kondisi  yang  pasti sebagai pedoman dalam tatanan kehidupan sehari-hari sehingga kepastian hukum adalah hal yang  normatif  bukan  empiris. 21 Konsep  kepastian  hukum  sebagai  hal  yang  normatif  dapat terjadi  ketika  pelaksanaan  hukum  dilakukan  dengan  jelas  dan  logis.  Jelas  dapat  dimaknai sebagai  hukum  yang  tidak  memiliki  kerancuan  sehingga  pelaksanaannya  tidak menimbulkan  keraguan  dan  logis  dimaknai  hukum  yang  tidak  saling  bertentangan mengingat  hukum  merupakan  suatu  sistem  yang  memiliki  hierarki  serta  pembagian  ruang lingkup yang tegas. 22
Penegakan  hukum  sendiri  memiliki  arti  sebagai  upaya  untuk  menerapkan  hukum dalam pelbagai aspek kehidupan bangsa dan negara dengan tujuan mencipatakan ketertiban dan  kepastian  yang  berakhir  pada  sebuah  keadilan. 23 Meskipun  dalam  proses  penegakan hukum  terjadi  benturan  antara  kepastian,  kemanfaatan,  dan  keadilan  disebutkan  bahwa keadilan haruslah diutamakan. 24 Kepastian hukum bagi wajib pajak merupakan hal penting dan mendasar sebab pengusaha sebagai wajib pajak telah menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan teregistrasi secara administratif serta dibuktikan dengan adanya NPWP. 25 Selain itu, wajib pajak juga telah melakukan penyetoran sejumlah uang  sebagaimana  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  sebagai  pendapatan negara  dari  sektor  pajak.  Kepastian  hukum  menjadi  suatu  bentuk  timbal  balik  dari  negara atas pelaksanaan kewajiban oleh wajib pajak. 26
Hak  milik  merupakan  salah  satu  hak  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum  sebagaimana diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  diantaranya  oleh  UU  HAM.  Hak milik dapat dimiliki oleh subjek hukum secara sendiri atau bersama dengan subjek hukum lainnya  sepanjang  proses  kepemilikannya  tidak  dilakukan  dengan  cara  yang  melanggar hukum. 27 Hak  milik  ini  dapat  berlaku  terhadap  benda  bergerak  maupun  benda  tidak bergerak  yang  tata  cara  kepemilikannya  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Namun  hak  milik  yang  dimiliki  subjek  hukum  juga  tidak  bersifat  mutlak,  hal  ini  karena
20 Andrianto Fadly, “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia,” Administrative Law and Governance Journal 3, no. 1 (2020): 114–23.
21 Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum ,  (Yogyakarta:  Laksbang Pressindo, 2010)
22 CTS Kansil et al., Kamus Istilah Hukum (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).
23 Edward Omar Sharief Hiariej, Pengantar Hukum Acara Pidana (Jakarta: Universitas Terbuka, 2016).
24 Mereduksi  Praktik  et  al.,  “Mereduksi  Praktik  Eigenrichting  Dan  Menyeimbangkan  Kedudukan  Hukum  Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia,” Jurnal Ius Constituendum | 6 (2021).
25 Januardo  Sulung  Partogi  Sihombing,  “Redivasi  Kelembagaan  Otoritas  Penerimaan  Pajak  Indonesia  Dalam Pembaharuan  Sistem  Hukum  Perpajakan  Nasional  Yang  Progresif,”  Jurnal  Ius  Constituendum  5,  no.  1  (May  13,  2020): 140, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093.
26 Apriandi  Ryan  and  Handoyo  Prasertyo,  “Mispersepsi  Pemidanaan  Pertanggungjawaban  Korporasi  Atas Penggunaan Faktur Pajak Fiktif Oleh Direksi,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 633–46.
27 Saefullah,  “Transformasi  Konsep  Kepemilikan  Harta  Dalam  Hukum  Bisnis  Dan  Konteks  Sejarahnya,”  Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (2024): 514–27.
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105
ketentuan peraturan perundang-undangan juga menyatakan bahwa hak yang dimiliki subjek hukum dapat dikesampingkan oleh dan didasarkan pada undang-undang. 28 Pengesampingan hak milik dalam rangka penegakan hukum secara prosedural diatur dalam UU HAP. Hal ini untuk  memastikan  tidak  boleh  ada  perampasan  atas  hak  milik  yang  dilakukan  secara sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan prosedur hukum (melawan hukum).
Dari  uraian  tersebut  maka  telah  tergambar  bahwa  kepastian  hukum  yang  diberikan oleh  negara  melalui  konstitusi  dan  undang-undang  telah  melahirkan  perlindungan, pengakuan, jaminan serta perlakuan hukum yang adil. Dalam konteks ini, pembatasan atas hak milik melalui upaya paksa dalam penegakan hukum juga tidak dapat dilakukan secara semena-mena  karena  terdapat  prosedur  yang  telah  ditetapkan  dalam  UU  HAP.  Kepastian hukum berupa adanya UU HAP berlaku bukan hanya bagi subjek hukum tetapi juga berlaku kepada  aparat  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya.  Kepastian hukum  menjadi  penting  agar  aparat  hukum  bekerja  sesuai  dengan  aturan  dan  tidak menyalahgunakan kekuasaannya.
Kekuasaan  seringkali  menimbulkan  ketidakteraturan  karena  kekuasaan  cenderung bersifat  otoriter.  Oleh  karenanya  kekuasaan  harus  dibatasi,  salah  satunya  adalah  dengan adanya check  and  balance . 29 Dalam  konteks  peminjaman  bahan  bukti  pada  pemeriksaan bukti  permulaan,  diperlukan  juga  adanya check  and  balance antara  pemeriksa  bukti permulaan dengan wajib pajak sebagai terperiksa. Sejauh ini ada 3 (tiga) upaya yang dapat dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  untuk  mencari  kepastian  hukum  melalui  instrumen check  and balance yang  disediakan,  yakni  pra  peradilan,  gugatan  perbuatan  melawan  hukum,  dan koordinasi dengan pemeriksa bukti permulaan.
Secara  historis,  pra  peradilan  lahir  sebagai  lembaga  baru  yang  digunakan  untuk menjamin  hak  asasi  manusia  terhadap  upaya  penegakan  hukum  sebagai  tercantum  dalam HIR.  Pada  prinsipnya  keberadaan  lembaga  pra  peradilan  ditujukan  untuk  melakukan pengawasan  secara  horizontal  atas  segala  tindakan  upaya  paksa  oleh  penegak  hukum dengan tujuan agar dapat dipastikan tindakan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan  oleh  hukum. 30 Dalam  proses  pemeriksaan  bukti  permulaan,  terdapat  beberapa perkara  yang  menggunakan  sarana  pra  peradilan  sebagai  bagian  dari  upaya  hukum  untuk memperoleh kepastian hukum, khususnya berkaitan dengan peminjaman bahan bukti.
Penggunaan  pra  peradilan  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  sering  dilakukan namun  tidak  sepenuhnya  memberikan  kepastian  hukum.  Sebagai  contoh  dalam  beberapa putusan  pra  peradilan  yakni  Putusan  PN  Surabaya  Nomor  14/Pid.Pra/2022/PN  Sby, 31
28 Agus  Salim,  “Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik  Dengan  Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda,” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019): 174–87.
29 Faharudin,  “Prinsip  Checks  And  Balances  Ditinjau  Dari  Sisi  Dan  Praktik,”  Jurnal  Hukum  Volkgeist  1,  no.  2 (2017): 115–28.
30 M  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  (Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali) (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
31 Mahkamah  Agung  RI,  “Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  14/Pid.Pra/2022/PN  Sby,”  Pub.  L.  No. 14/Pid.Pra/2022/PN Sby (2022).
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105
Putusan  PN  Sanggau  Nomor  2/Pid.Pra/2021/PN  Sag, 32 Putusan  PN  Pematang  Siantar Nomor  2/Pid.Pra/2022/PN  Pms, 33 dan  Putusan  PN  Balikpapan  Nomor  2/Pid.Pra/2022/PN Bpp 34 menyatakan permohonan diterima karena surat perintah pemeriksaan bukti permulaan bertentangan dengan peraturan kementerian keuangan c.q Direktorat Jendral Pajak sehingga secara mutatis  mutandis Peminjaman  Bahan  Bukti  menjadi  tidak  sah.  Namun  dalam beberapa  putusan  lain,  yakni  Putusan  PN  Jakarta  Timur  Nomor:13/Pid.Pra/2021/PN Jak.Tim 35 dan  Putusan  PN  Jakarta  Selatan  Nomor:  22/Pid.Pra/2023/PN  Jkt  Sel 36 menyatakan  menolak  untuk  menguji  atau  memeriksa  permohonan  dari  pemohon  karena pemeriksaan  bukti  permulaan  bukan  ranah  pra  peradilan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pra peradilan masih ragu untuk mengakui eksistensi peminjaman bahan bukti sebagai objek pra peradilan.
Selain  mengajukan  upaya  hukum  berupa  pra  peradilan,  wajib  pajak  juga  dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemeriksa bukti permulaan yang melakukan peminjaman bahan bukti. Dalam istilah keperdataan, melawan hukum dimaknai sebagai  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum  hal  mana  perbuatan  tersebut adalah  perbuatan  yang  memiliki  akibat  hukum  dan  bertentangan  dengan  hukum.  Istilah onrechtmatige daad banyak ditemukan dalam KUHPerdata, khususnya Bab III Pasal 1365 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata mengenai perikatan yang lahir karena undang-undang. 37
KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu  untuk  menggantu  kerugian  itu.    Dari  rumusan  tersebut  maka  diketahui  unsur  adanya perbuatan  melawan  hukum,  yakni  adanya  perbuatan  melawan  hukum,  perbuatan  yang dilakukan  terdapat  unsur  kesalahan,  adanya  kerugian,  dan  adanya  hubungan  kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. 38
Selain  upaya  hukum  secara  litigasi  melalui  pra  peradilan  atau  gugatan  perbuatan melawan  hukum,  terdapat  upaya  lain  yang  merupakan soft  approach ,  yakni  dengan berkoordinasi dengan pemeriksa bukti permulaan. Tujuan dilakukannya tindakan koordinasi tersebut  adalah  untuk  mencapai win-win  solution diantara  wajib  pajak  dengan  pemeriksa bukti  permulaan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  mengingat  pemeriksa  bukti  permulaan  memiliki kewenangan lain yang diperlukan dalam pemeriksaan bukti permulaan. Bentuk konsolidasi
32 Mahkamah  Agung  RI,  “Putusan  Pengadilan  Negeri  Sanggau  Nomor  2/Pid.Pra/2021/PN  Sag,”  Pub.  L.  No. 2/Pid.Pra/2021/PN Sag (2021).
33 Mahkamah Agung RI, “Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Pms,” Pub. L. No. 2/Pid.Pra/2022/PN Pms (2022).
34 Mahkamah  Agung  RI,  “Putusan  Pengadilan  Negeri  Balikpapan Nomor  2/Pid.Pra/2022/PN  Bpp  ,”  Pub.  L.  No. 2/Pid.Pra/2022/PN Bpp (2022).
35 Mahkamah Agung RI, “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor  :13/Pid.Pra/2021/PN Jak.Tim ,” Pub. L. No. 13/Pid.Pra/2021/PN Jak.Tim (2021).
36 Mahkamah Agung RI, “Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 22/Pid.Pra/2023/PN Jkt Sel,” Pub. L. No. 22/Pid.Pra/2023/PN Jkt Sel (2023).
37 Wirjono  Projodikoro, Perbuatan  Melanggar  Hukum  Dipandang  Dari  Sudur  Hukum  Perdata (Yogyakarta: Mandar Maju, 2000).
38 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005).
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105
yang  dapat  dilakukan  oleh  wajib  pajak,  antara  lain  meliputi  tindakan  meminta  agar dokumen yang diserahkan adalah dokumen salinan, meminta agar permintaan peminjaman bahan bukti dilakukan setelah kewajiban wajib pajak terlaksana (setelah membuat Laporan Keuangan,  RUPS,  dan  lain  sebagainya),  meminta  agar  dipinjamkan  bahan  bukti  untuk kepentingan  pelaksanaan  kewajiban  wajib  pajak.  Namun  konsolidasi  antara  wajib  pajak dengan  pemeriksa  bukti  permulaan  belum  tentu  dapat  terlaksana  mengingat  kewenangan lain  yang  dimaksud  dalam  pmk  tentang  bukper  merupakan  bentuk  diskresi  dari  pemeriksa bukti  permulaan  sehingga  keberhasilannya  tergantung  pada  subjektifitas  pemeriksa  bukti permulaan  dan  kemampuan  negosiasi  wajib  pajak  serta bargaining  position -nya.  Hal  ini juga  menunjukkan  bahwa  konsolidasi  seperti  ini  belum  memberikan  kepastian  hukum kepada wajib pajak selaku terperiksa.
Selain penggunaan mekanisme check and balance yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam  konteks  peminjaman  bahan  bukti  pada  pemeriksaan  bukti  permulaan  diperlukan suatu  reformulasi  yang  penting  untuk  dilakukan  yakni  melakukan  penyeragaman pemaknaan mengenai  istilah peminjaman bahan  bukti yang khusus  terdapat  didalam  PMK tentang  Bukper.  Karena  adanya  kerancuan  dan  ketidakjelasan  pada  konsep  peminjaman bukti  menunjukkan  sedari  awal  konsep  yang  dirumuskan  tersebut  bermasalah  dan  dalam praktiknya menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum.
Istilah  peminjaman  memang  bukanlah  istilah  yang  lazim  dalam  hukum  pidana, sebaliknya  istilah  peminjaman  lebih  banyak  ditemukan  dalam  hukum  perdata  termasuk definisi  dari  peminjaman  itu  sendiri.  definisi  pinjam  meminjam  dalam  hukum  perdata adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu  memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah  tertentu  barang-barang  yang  habis  pakai  karena  pemakaian,  dengan  syarat  bahwa pihak  yang  belakangan  ini  akan  mengembalikan  sejumlah  yang  sama  dari  macam  dan keadaan  yang  sama  pula.  Adapun  yang  menjadi  subjek  hukum  dalam  pinjam  meminjam adalah  peminjam  (debitur)  dan  yang  meminjam  (kreditur)  sementara  objeknya  adalah barang yang dipinjamkan. 39 Istilah Peminjaman juga dapat ditemukan dalam PMK tentang Bukper.  Akan  tetapi  PMK  tentang  Bukper  tidak  memberikan  pengertian  secara  detil mengenai apa itu peminjaman bahan bukti.
Untuk  menguraikan  kondisi  ini,  dalam  tataran  teori  dikenal  suatu  teori  yang  disebut sebagai  teori otonomi  hukum  pidana materiil  atau autonomie van het  materiale strafrecht . Meskipun  teori  otonomi  hukum  pidana  materiil  berbicara  terkait  dengan  Hukum  Pidana secara materiil akan tetapi pola berpikir teori hukum pidana materiil akan diarbsorpsi dalam konsep  hukum  pidana  formil,  mengingat  dalam  teori  ini  yang  dibahas  bukan  merupakan substansi  melainkan  pola  penafsiran  terkait  dengan  bagaimana  suatu  ketentuan  dalam hukum pidana dapat memperoleh otonomi atas persinggungan dengan cabang ilmu hukum lainnya.
Ketika ada persinggungan antar 2 (dua) cabang ilmu hukum atau lebih maka penting untuk memahami kedudukan hukum pidana sebagai cabang ilmu hukum yang otonom atau
39 Salim H S, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105
menjadi  pembantu  dari  cabang  ilmu  hukum  lainnya  dalam  menginterpretasikan  makna dalam  suatu  ketentuan  hukum  pidana.  Apabila  dilihat  dari  sifatnya  maka  sejatinya  hukum pidana tidaklah bersifat otonom secara mutlak tetapi bukan juga hanya bersifat sebagai alat bantu  bagi  cabang  ilmu  hukum  lainnya.  Dengan  sifatnya  yang  dinamis  maka  kemudian timbul  pertanyaan  baru  terkait  dengan  kapan  hukum  pidana  dapat  bersifat  otonom  dan kapan hukum pidana menjadi alat bantu bagi cabang ilmu hukum lainnya.
Dalam  praktik  penegakan  hukum,  pada  hakikatnya  hukum  pidana  tidak  perlu menggunakan definisi ataupun pengaturan dalam cabang ilmu hukum lainnya, terlebih jika pembentuk  peraturan  perundang-undangan  hendak  melindungi  suatu  kepentingan  yang tidak dilindungi oleh ketentuan dalam cabang ilmu hukum lainnya. Secara a contrario juga dapat dipahami hukum pidana tidak harus bersifat otonom, melainkan hukum pidana dapat mengabsorpsi  makna  atau  ketentuan  dari  cabang  ilmu  hukum  lainnya  sepanjang kepentingan hukum itu tercapai dan mengakomodir hukum pidana.
Adanya  perbedaan  konsep  peminjaman  yang  diatur  dalam  hukum  perdata sebagaimana  dalam  KUHPerdata  dengan  konsep  peminjaman  dalam  hukum  pidana sebagaimana  diatur  dalam  PMK  tentang  Bukper  telah  menunjukkan  bahwa  PMK  tentang Bukper  menunjukkan  otonominya  sebagai  sebuah  cabang  ilmu  hukum  yang  melahirkan pembentukan hukum baru. Namun, untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diteliti apakah  otonomi  hukum  pidana  terhadap  klausa  peminjaman  bahan  bukti  sudah  tepat  atau belum.
Dalam  pembahasannya  sebelumnya  telah  disimpulkan  bahwa  hukum  pidana  dapat menjadi  alat  bantu  bagi  cabang  ilmu  hukum  lainnya  dan  dapat  menjadi  cabang  ilmu  yang otonom dan berdiri sendiri dari cabang ilmu hukum lainnya. Adanya sifat otonom atau tidak dalam  hukum  pidana  sendiri  bergantung  pada  apakah  suatu  kepentingan,  utamanya kepentingan  untuk  mewujudkan  ketertiban  bagi  masyarakat  telah  dilindungi  atau  belum dilindungi oleh ketentuan dalam cabang ilmu hukum lainnya. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan mendasar bagi setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum guna tercapainya perlindungan, pengakuan, jaminan, serta perlakuan hukum yang adil.
Sebagaimana  dalam  pembahasan  sebelumnya,  kepastian  hukum  memiliki  2  (dua) sifat,  yakni  jelas  dan  logis.  Kedua  sifat  tersebut  menjadi  batu  uji  penting  untuk  menilai apakah  peminjaman  bahan  bukti  dalam  PMK  tentang  Bukper  telah  memenuhi  aspek kepastian  hukum  atau  belum.  Dari  unsur  aspek  jelas,  pengaturan  mengenai  peminjaman bahan  bukti  dalam  PMK  tentang  Bukper  tidak  sesuai  dengan  ajaran  dalam  hukum  pidana yang  tidak  menghendaki  adanya  upaya  paksa  sebelum  penyidikan  berlangsung.  Selain  itu, peminjaman  bahan  bukti  secara  substansi  bertentangan  dengan  aturan  yang  lebih  tinggi, yakni  UU  HAP.  Meskipun  UU  HP2  merupakan  bentuk lex  specialis dari  UU  HAP,  akan tetapi PMK tentang Bukper adalah peraturan pelaksana dari UU HP2 sehingga terhadap UU HAP  maka  PMK  tentang  Bukper  harus  tetap  mengedepankan asas  lex  superior .  PMK tentang Bukper juga tidak memberikan batas waktu dalam peminjaman bahan bukti karena jangka  waktu  yang  disebut  paling  lama  adalah  1  (satu)  tahun  atau  2  (dua)  tahun  bila  ada
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105
perpanjangan. Namun dari pengaturan tersebut juga timbul beberapa pertanyaan lain terkait dengan  pengembalian  bahan  bukti  karena  tidak  ada  jangka  waktu  yang  tegas  mengenai batas waktunya, berbeda dengan penyerahan bahan bukti dari wajib pajak kepada pemeriksa bukti pemeriksaan.
Sejatinya  hukum  harus  memberikan  keadilan  bagi  para  pihak,  meskipun  dalam tataran praktik hukum  tidak selalu memberikan  keadilan karena tidak semua norma dalam hukum  mengatur  tentang  keadilan, 40 termasuk  dalam  hukum  pidana.  Mengenai  teori keadilan,  ada  teori  keadilan  distributif  yang  menjelaskan  bahwa  dalam  memberikan keadilan  hukum  dituntut  untuk  dapat  memberikan  keuntungan,  pengorbanan,  dan  beban pada para pihak dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara adil.
Dalam kondisi  yang demikian, pembentuk  peraturan perundang-undangan juga tidak bisa  memaksakan  diri  dengan  tetap  mempertahankan  konsep  peminjaman  bahan  bukti sebagaimana  diatur  dalam  PMK  tentang  Bukper  sekalipun  Pasal  1313  KUHPerdata menyatakan  perikatan  dapat  timbul  karena  undang-undang.  Hal  ini  karena  undang-undang sendiri  tidak  memberikan  ketentuan  bahwa  pemeriksa  bukti  permulaan  (dalam  UU  HAP adalah  Penyelidik)  dapat  melakukan  peminjaman  bahan  bukti  yang  secara  konsep  adalah sama dengan penyitaan dan hanya dapat dilakukan saat tahap penyidikan atau pro justitia . Sebagai  negara  yang  mengedepankan  asas presumption  of  innoncent dan  asas due procces  of  law sudah  selayaknya  pengaturan  dalam  peminjaman  bahan  bukti  pada  PMK tentang  Bukper  menghargai  hak-hak  wajib  pajak  sebagai  terperiksa  sebagaimana  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  lain,  terlebih  status  pemeriksaan  bukti  permulaan adalah  untuk  menemukan  ada  atau  tidaknya  peristiwa  pidana.  Di  sisi  lain,  pembentuk peraturan perundang-undangan  juga harus melahirkan sebuah proses hukum  yang  adil dan tidak memihak sehingga dapat diperoleh keadilan substansif. 41 Dengan dipenuhinya hal-hal tersebut  maka  sifat  jelas  dan  logis  mengenai  kepastian  hukum  baru  dapat  terwujud  dalam PMK tentang Bukper.

## 4. PENUTUP
PMK  tentang  Bukper  yang  mengatur  mengenai  penyitaan  tidak  dapat mengesampingkan UU HAP dengan alasan adanya lex specialis karena meskipun UU HPP dapat  memiliki  kekhususan  sendiri,  namun  kedudukan  PMK  tentang  Bukper  merupakan pelaksana dari UU HPP sebagai harus patuh dengan asas lex superior derogat legi inferior . Reformulasi terhadap PMK tentang Bukper diperlukan karena sebagai negara yang hendak memberikan kepastian hukum, perlindungan, jaminan, pengakuan, dan kesamaan dihadapan hukum memerlukan aturan preventif untuk melindungi hak setiap orang, keberadaan PMK tentang  Bukper  belum  mengakomodir  perlindungan  preventif  terhadap  wajib  pajak  karena masih  menganut  otonomi  hukum  pidana  sehingga  perlu  adanya  reformulasi  terhadap peminjaman  bahan  bukti  dengan  menghilangkan  otonomi  hukum  pidana  dengan  alasan
40 Fence  M  Wantu,  “Antinomi  Dalam  Penegakan  Hukum  Oleh  Hakim,” Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada 19, no. 3 (2007).
41 Heri Tahir, Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Cetakan Pertama) , 1st ed. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105
bahwa  hukum  perdata  sudah  mampu  memberikan  perlindungan  atas  kepentingan  untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Hasibuan, Batara Mulia, and ; Pengaturan Dan Praktek Praperadilan Tindak Pidana Pajak Di Indonesia. “Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the Natural  Resources  Law  Commons  Recommended  Citation  Recommended  Citation Sofian.” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 3 (2020): 11. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2587.
Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Apendi,  Sofyam.  “Ketiadaan  Peraturan  Menteri  Dalam  Hierarki  Peraturan  Perundang- Undangan  Nasional  Dan  Implikasinya  Terhadap  Penataan  Regulasi  Dalam  Sistem Hukum Nasional.” Jurnal Pakuan Law Review 7, no. 1 (2021): 111–26. Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan  Data  Konsumen  Financial  Technology  Di  Indonesia.” Refleksi  Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (August 7, 2019): 145–60. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
Cintya,  Sindhi,  and  Hery  Firmansyah.  “Penerapan  Restorative  Justice  Sebagai  Bentuk Permaafan  Hakim  Dalam  Tindak  Pidana  Pencurian  Oleh  Lansia.” Jurnal  USM  Law Review 6, no. 2 (2023): 543–53.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.6379.
Effendi,  Jonaedi,  and  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris . Jakarta: Kencana, 2021.
Fadly, Andrianto. “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia.” Administrative Law and Governance Journal 3, no. 1 (2020): 114–23.
Faharudin.  “Prinsip  Checks  And  Balances  Ditinjau  Dari  Sisi  Dan  Praktik.” Jurnal  Hukum Volkgeist 1, no. 2 (2017): 115–28.
https://doi.org/https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i2.97.
Fitria Virginia, Erja, and Eko Soponyono. “Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Perpajakan.” Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum . Vol.
3, 2021. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.299-311.
Fuady,  Munir. Perbuatan  Melawan  Hukum  (Pendekatan  Kontemporer) .  Jakarta:  Citra Aditya Bakti, 2005.
H  S,  Salim. Hukum  Kontrak  Teori  &  Teknik  Penyusunan  Kontrak .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2021.
Harahap,  M  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  (Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  Dan  Peninjauan  Kembali) .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2003.
Hiariej,  Edward  Omar  Sharief. Pengantar  Hukum  Acara  Pidana .  Jakarta:  Universitas Terbuka, 2016.
Irfani,  Nurfaqih.  “Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  Dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan, Problematika,  Dan  Penggunaannya  Dalam  Penalaran  Dan  Argumentasi,  Hukum.” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2020): 305–25.
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105
Kansil, CTS, Christine ST, Palandeng, R Engelien, Mamahit, and Godlieb N. Kamus Istilah Hukum . Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
Kementrian Keuangan, Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177 /Pmk.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaann Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan , Pub. L. No. 177/PMK.03/2022 (2022).
Mahkamah  Agung  RI.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Balikpapan  Nomor  2/Pid.Pra/2022/PN Bpp , Pub. L. No. 2/Pid.Pra/2022/PN Bpp (2022).
———.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor :  22/Pid.Pra/2023/PN  Jkt  Sel, Pub. L. No. 22/Pid.Pra/2023/PN Jkt Sel (2023).
———. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor  :13/Pid.Pra/2021/PN Jak.Tim , Pub. L. No. 13/Pid.Pra/2021/PN Jak.Tim (2021).
———. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Pms, Pub. L. No. 2/Pid.Pra/2022/PN Pms (2022).
———.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sanggau  Nomor  2/Pid.Pra/2021/PN  Sag,  Pub.  L.  No. 2/Pid.Pra/2021/PN Sag (2021).
———. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.Pra/2022/PN Sby, Pub. L. No. 14/Pid.Pra/2022/PN Sby (2022).
Muchtar,  Syamsuddin,  and  Amir  Ilyas  Musfiratul  Ilmi.  “Penyitaan  Berbasis  Properti Sebagai  Upaya  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 493–507. Muhtadi. “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia,” .” Fiat Justita: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 3 (2011).
Omar,  Edward,  and  Sharif  Hiariej.  “Asas  Lex  Specialis  Systematis  Dan  Hukum  Pidana Pajak  (Principle  of  Lex  Specialist  Systematic  and  Tax  Criminal  Law).” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, no. 1 (2021).
https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.001-012.
Praktik, Mereduksi, Eigenrichting Dan, Menyeimbangkan Kedudukan, Hukum Para, Pihak Dalam, Eksekusi Jaminan, Fidusia Saut, et al. “Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia.” Jurnal Ius Constituendum | 6 (2021).
Prianto, Wahyu. “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 2, no. 1 (2024): 08–19.
Projodikoro,  Wirjono. Perbuatan  Melanggar  Hukum  Dipandang  Dari  Sudur  Hukum Perdata . Yogyakarta: Mandar Maju, 2000.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 8 (1981).
———. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7 (2021).
Riadi Asra Ahmad. Hukum Acara Pidana . Revisi 1. Depok : Rajawali Press, 2018.
Ríos  Carrillo,  Piero.  “Proportionality,  Comparability,  and  Parity:  A  Discussion  on  the Rationality  of  Balancing.” Legal  Theory 29,  no.  4  (December  25,  2023):  257–88. https://doi.org/10.1017/S1352325223000186.
Ryan,  Apriandi,  and  Handoyo  Prasertyo.  “Mispersepsi  Pemidanaan  Pertanggungjawaban Korporasi  Atas  Penggunaan  Faktur  Pajak  Fiktif  Oleh  Direksi.” Jurnal  USM  Law Review 5, no. 2 (2022): 633–46.
Reformulasi Peminjaman Bahan Bukti Dalam Proses Bukti Permulaan Untuk Memberikan Kepastian Hukum Bagi Wajib Pajak Ega Laksmana Triwiraputra, Beniharmoni Harefa, Handoyo Prasetyo e-ISSN: 2621-4105
Saefullah.  “Transformasi  Konsep  Kepemilikan  Harta  Dalam  Hukum  Bisnis  Dan  Konteks Sejarahnya.” Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (2024): 514–27.
Salim,  Agus.  “Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik Dengan  Adanya  Penerbitan  Sertifikat  Ganda.” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2 (2019): 174–87.
Sihombing,  Januardo  Sulung  Partogi.  “Redivasi  Kelembagaan  Otoritas  Penerimaan  Pajak Indonesia Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Perpajakan Nasional Yang Progresif.” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (May 13, 2020): 140. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093.
Tahir,  Heri. Proses  Hukum  Yang  Adil  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia (Cetakan Pertama) . 1st ed. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010. Ulum, Bahrul. “Pengujian Kewenangan Administratif Dan Upaya Paksa Direktorat Jenderal Melalui Mekanisme Praperadilan.” Lex Lata 4, no. 1 (2022). Wantu,  Fence  M.  “Antinomi  Dalam  Penegakan  Hukum  Oleh  Hakim.” Mimbar  Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 19, no. 3 (2007).