PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENGELOLAAN HAJI DI KOTA PONTIANAK

## Syarifah Ema Rahmaniah
Universitas Tanjungpura Pontianak
Jl. Prof. Dr. Haji Hadari Nawawi, Pontianak Kalimantan Barat 78115 e-mail: ema_rahmaniah@yahoo.com

## Abstrak:
Penyelenggaraan  ibadah  haji  merupakan  tugas  nasional  yang  melibatkan berbagai  instansi  dan  lembaga,  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  Arab  Saudi. Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dalam bentuk pelayanan administrasi pendaftaran, bimbingan manasik dan perjalanan haji, dokumen perjalanan, transportasi udara dan darat baik di dalam negeri  maupun  di  Arab  Saudi,  pelayanan  kesehatan  baik  sebelum  keberang- katan, selama di perjalanan, selama di Arab Saudi maupun saat kembali ke tanah air, pelayanan akomodasi dan konsumsi baik di tanah air maupun di Arab Saudi, dan  keamanan  serta  perlindungan  bagi  jemaah  haji.  Penelitian  ini  meng- identifikasi beberapa permasalahan dalam pengelolaan haji, seperti  pengelolaan keuangan dan pelayanan penyelenggaraan haji yang belum transparan, adil, dan partisipatif,  masa  tunggu  yang  panjang    hingga  10  tahun    bahkan  lebih,  tran- sportasi  dan  pemondokan  yang  kurang  layak  bagi  jemaah  di  Mekah  dan Madinah, dan pengelolaan haji yang belum responsif gender.

## Abstract:
To organize pilgrimage ( hajj ) has been a national task involving multi-institutions both in Indonesia and in Saudi Arabia. The Indonesion government is obliged to accelerate  the  quality  of  pilgrimage  organization  in  forms  of  the  service  of registration administration, manasik advisory, pilgrimage trip, travel documents, air  and  land  transportations,  medic,  accommodation,  food,  and  security.  The study identifies several problems in the pilgrimage management, such as finance and  service  problems  that  are  not  transparent,  fair,  participative,  long  waiting list, transportation, accommodation, and the problem of managements that is not responsive gender
Kata Kunci:
Pengelolaan haji, transparan, adil, partisipasi, responsif gender

## Pendahuluan
Haji menurut bahasa adalah senga- ja  mengunjungi  Baitullah  (Ka‟bah)  untuk membesarkan Allah. Sedangkan menurut
syara‟,  haji  adalah  sengaja  mengunjungi Baitullah untuk melaksa-nakan tawaf, sai, wukuf di Arafah, dan ibadah lainnya da- lam  masa  tertentu  untuk  memenuhi
panggilan  Allah  dan  berharap  mem- peroleh  rida-Nya. 1 Ibadah  haji  adalah perintah  Allah  dan  termasuk  dalam  ru- kun  Islam,  sehingga  umat  Muslim  yang merupakan penduduk mayoritas di Indo- nesia  memiliki  motivasi  besar  untuk  me- laksanakannya. Tak heran bila animo ma- syarakat untuk melaksanakan ibadah haji terus meningkat setiap tahun.
Penyelenggaraan ibadah haji men- jadi tugas nasional bangsa Indonesia. Ka- rena  itu,  pemerintah  sebagai  pemegang otoritas  pelayanan  publik  memiliki  tang- gung jawab paling besar dalam melayani kebutuhan  umat  Islam  di  Indonesia  un- tuk melaksanakan ibadah haji. Tanggung jawab  pemerintah  ini  berada  di  bawah koordinasi Menteri Agama RI (UU No. 17 1999). Selain partisipasi pemerintah, salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan  ibadah  haji  adalah  Ke- lompok  Bimbingan  Haji  (KBH).  KBH merupakan lembaga bimbingan haji yang didirikan oleh swasta maupun perorang- an  yang  memberikan pelatihan  dan  bim- bingan  manasik  bagi  para  jemaah  sebe- lum  mereka  berangkat  menunaikan  iba- dah haji ke tanah suci maupun pada saat di tanah suci. 2
Dalam  rangka  mewujudkan  akun- tabilitas  publik,  penyelenggaraan  ibadah haji  harus  dilaksanakan  dengan  menge- depankan prinsip efektifitas, efisiensi, ke- adilan,  dan  profesionalitas.  Penyeleng- garaan  ibadah  haji  selayaknya  dikelola dengan  mengutamakan  kepentingan  je-
1 Elbi  Hasan  Basri, Fiqhul  Hajji:  Pendekatan Pelaksanaan  Berdasarkan  Dalil  al-Qur’an  dan  Hadis (Yogyakarta: AK. Group, 2005), hlm. 8.
2 Kebijakan  mengenai  KBH  diatur  secara  khusus oleh Kementerian Agama RI, yakni melalui Kepu- tusan Menteri Agama RI No. 396 Tahun 2003 dan Surat  Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Pe- nyelenggaraan  Haji  No.  D/348  Tahun  2003,  ten- tang Petunjuk Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
maah  sesuai  dengan  hak  dan  kewajiban- nya agar dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntutan syariat dan pelak- sanaannya  dapat  berjalan  dengan  aman dan  nyaman.    Meskipun  penyelengga- raan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat didorong berpar- tisipasi  dalam  penyelenggaraan  ibadah haji  melalui  bimbingan  ibadah  haji,  baik secara  perseorangan  maupun  kelompok, dan penyelenggaraan ibadah haji khusus bagi  jemaah  haji  yang  memerlukan  pela- yanan khusus.
Demikian pula, masyarakat diberi- kan  peluang  untuk  menyelenggarakan perjalanan  ibadah  umrah  di  luar  musim haji.  Dalam  rangka  memberikan  perlin- dungan  bagi  jemaah  haji  dan  jemaah umrah  dan  untuk  menjamin  terlaksana- nya  peran  serta  masyarakat  dengan  baik dalam  penyelenggaraan  ibadah  haji  dan umrah,  pemerintah  melakukan  pengatu- ran, pengawasan, dan pengendalian. 3 Mengingat  jumlah  jemaah  haji yang  paling  banyak  adalah  jemaah  pe- rempuan,  pemerintah  harus  mengupa- yakan  tindakan  pelayanan  dan  perlindu- ngan  bagi  jemaah  haji  yang  responsif gender.  Gender  sebagai  konsep  sosial yang  membedakan  peran  laki-laki  dan perempuan yang sangat tergantung pada faktor  sosial,  geografis,  dan  kebudayaan suatu  masyarakat.  Sebagai  hasil  dari konstruksi  sosial,  gender  bukan  suatu kodrat  atau  ketentuan  Tuhan  yang  tidak dapat diubah. Gender dapat berbeda dari satu  tempat  dengan  tempat  lain  dan  da-
3 Untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  ibadah haji  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  No- mor  13  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan Ibadah  Haji,  pemerintah  perlu  menetapkan  pera- turan  perundang-undangan  yang  mencakup  ke- bijakan  umum  penyelenggaraan  ibadah  haji, penyelenggaraan  ibadah  haji  khusus,  dan  penye- lenggaraan perjalanan ibadah umrah.
pat  berubah  dari  waktu  ke  waktu. 4 Ber- kaitan dengan jumlah jemaah haji perem- puan, berikut ini adalah data jemaah haji Provinsi  Kalimantan  Barat  tahun  2012- 2013:

## Tabel 1

## Jemaah Haji Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2012-2013 N o Kabupaten/ Kota Jemaa h  Haji Perem puan (2012) Jemaah Haji Laki-laki (2013) Jemaah Haji Peremp uan (2012) Jemaah Haji Laki-laki (2013) 1 Kota Pontianak 249 199 405 334
2 Kab. Sambas  121 114 143 123 3 Kab. Sanggau 45 40 62 51
4 Kab. Sintang  48
55 58 54 5 Kab. Pontianak 69 65 80 76
6 Kab. Kapuas Hulu 47 48
50 62 7 Kab. Ketapang 95 90 116 108 8 Kab. Landak  23 17
19 29 9 Kab. Bengkayang 24 22 22 27 10  Kota Singkawang 43 36 71 59 11  Kab. Melawi 31 45 36 46 12  Kab. Sekadau 21 23 21 26 13  Kab.  Kubu Raya 31 26 30 37 14  Kab  Kayong Utara 124 101 91 90 Jumlah 976 889 1204 1122
Sumber: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2014
Dari  data  pada  2012-2013  menun- jukan  secara  keseluruhan  jemaah  haji perempuan  jumlahnya  lebih  banyak  di- bandingkan dengan jemaah haji laki-laki. Sementara  itu,  berdasarkan    Keputusan Gubernur dan Keputusan Sekretaris Dae- rah  Provinsi  Kalimantan  Barat    pada 2011-2013  tentang  Pembentukan  Panitia Penyelenggara  Ibadah  Haji  (PPIHD)  dan Penetapan  Petugas  Tim  Pemandu  Haji
4 Trisakti  Handayani  dan  Sugiarti, Konsep  dan Teknik  Penulisan  Gender (Malang:  UMM  Press, 2002).
Daerah  (TPHD)  dan  Tim  Kesehatan  Da- erah  (TKHD)  Provinsi  Kalimantan  Barat, menunjukan  bahwa  tim  laki-laki  lebih banyak  bahkan  lebih  dominan  diban- dingkan dengan tim perempuan. Padahal jemaah haji perempuan tentunya memer- lukan pelayanan  dan upaya perlindung- an yang lebih spesifik, mengingat perma- salahan  yang  dihadapi  oleh  jemaah  haji perempuan tentu memiliki beberapa per- bedaan  dengan  jemaah  haji  laki-laki,  te- rutama  yang  berkaitan  dengan  prosesi haji  yang  dijalankan,  kesehatan  repro- duksi,  dan  upaya  perlindungan  semasa menjalankan haji mengingat sistem peme- rintahan  dan  hukum  yang  ada  di  Arab Saudi yang tentunya sangat jauh berbeda dengan  yang  ada  di  Indonesia  dan  cen- derung lebih patriarchy .

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  dan  mengungkapkan  pelak- sanaan haji yang dilaksanakan pada 2012- 2013.  Objek  penelitian  ini  adalah  bagai- mana  agenda  pengarusutamaan  gender dalam  pengelolaan  haji  dapat  diupaya- kan.  Untuk  itu,  penelitian  ini  menggu- nakan  metode  deskriptif  yang  membe- rikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan  dua  gejala  atau  lebih.  Dalam pengumpulan  data,  ada  dua  macam  tek- nik  pengumpulan  data  yang  digunakan: pertama ,  wawancara  mendalam  ( indepth- interview )  yang  dilakukan  untuk  menda- patkan  informasi  (data  empiris). Kedua , observasi  non-partisipatif  untuk  melihat dan memeriksa objek yang diteliti.

## Gender dan Analisis Gender
5
Gender  adalah  suatu  konsep  yang merujuk  pada  suatu  sistem  peranan  dan hubungan  antara  laki-laki  yang  tidak  di- tentukan  oleh  perbedaan  biologis,  tapi oleh  lingkungan  sosial-budaya,  politik, dan ekonomi sehingga tidak bersifat kod- rati  atau  mutlak. 6 Gender  dan  jenis kelamin  ( sex )  memiliki  konsep  yang  ber- beda.  Gender  merupakan  bentuk  manu- sia yang tidak mutlak dan dapat berubah tergantung  situasi,  kondisi,  dan  waktu, serta  dipengaruhi  oleh  budaya  dan  kehi- dupan  sosial,  seperti  perempuan  mema- sak,  mengurus  rumah  tangga,  mengurus anak,  dan  kegiatan  lainnya,  sedangkan jenis  kelamin  ( sex )  merupakan  sesuatu yang  bersifat  kodrat  yang  tidak  dapat diubah  seperti  perempuan  menstruasi, hamil,  menyusui,  dan  ciri-ciri  biologis perempuan  lainnya,  dan  laki-laki  meng- hamili, memiliki sperma, dan ciri-ciri bio- logis lainnya. 7
Analisis  gender  merupakan  suatu kunci  bagi gender  mainstreaming untuk memperoleh  pemahaman  lebih  utuh  me- ngenai  dampak  dan  manfaat  dari  suatu kegiatan  dan  prakarsa  pember-dayaan masyarakat  bagi  perempuan  dan  laki- laki.  Analisis  gender  menjadi  himpunan dan  analisis  informasi  dan  data  menge-
5 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun  2000  Tanggal  19  Desember  2000  tentang pedoman  pengarusutamaan  gender  dalam pembangunan  nasional,  yaitu  yang  dimaksud dengan  gender  adalah  konsep  yang  mengacu pada  pembedaan  peran  dan  tanggung  jawab perempuan  dan  laki-laki  yang  terjadi  akibat  dari dan  dapat  berubah  oleh  keadaan  sosial  dan budaya masyarakat.
6 Hubeis AVS., Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa (Bogor: IPB Press, 2010).
7 Simatauw  M,  Simanjuntak  L,  dan  Kuswardono PT., Gender  &  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam (Yogyakarta: Yayasan PIKUL, 2001).
nai:  1)  Peran,  kewajiban,  dan  hak-hak berbeda bagi perempuan dan laki-laki; 2) Kebutuhan,  prioritas,  peluang,  dan  ham- batan  berbeda  bagi  perempuan  dan  laki- laki;  3)  Alasan  mengapa  terjadi  perbe- daan  tersebut;  dan  4)  Peluang-peluang serta strategi untuk meningkatkan keseta- raan gender.
Terdapat  lima  komponen  kunci dalam analisis gender tersebut, yaitu:
a. Data  yang  dipilah-pilih  berdasarkan jenis  kelamin:  data  sosial-ekonomi yang  dipilah  berdasarkan  jenis  kela- min  dan  variabel  demografis,  seperti umur, kelompok sosial, dan etnis (ku- antitatif maupun kualitatif).
b. Analisis pembagian tugas: apa, di ma- na,  kapan,  dan  berapa  banyak  yang dikerjakan  oleh  laki-laki  maupun  pe- rempuan untuk menggambarkan tun- tutan  yang  berbeda-beda  terhadap waktu dan tenaga perempuan dan la- ki-laki,  beberapa  pekerjaan  mereka dihargai,  pola  kerja  musiman,  dan strategi  dalam  memenuhi  kebutuhan sehari-hari.
c. Analisis akses kontrol.
d. Analisis  kebutuhan  strategis  dan  ke- butuhan praktis.
e. Analisis  konteks  sosial:  meneliti  dan memahami  konteks  sosial  setempat (hukum,  sosial-kultural,  agama,  insti- tusi,  dan  kebijakan  pemerintah)  yang memengaruhi  peran  dan  hubungan gender.

## Pengarusutamaan  Gender dalam  Penge- lolaan  Ibadah Haji
Keadilan  dan  kesetaraan  gender telah  menjadi  isu  global.  Perubahan terjadi  sejalan  dengan  pergeseran  para- digma  pembangunan  dari  pendekatan keamanan  dan  kestabilan  ( security )  me- nuju  pendekatan  kesejahteraan  dan  kea- dilan  ( prosperity  and  equity )  atau  dari
pendekatan  produksi  ( production  centered development )  dalam  suasana  yang  lebih demokratis  dan  terbuka.  Keadilan  dan kesetaraan  gender  sejalan  dengan  sema- ngat  undang-undang  perlindungan  dan pemberdayaan jemaah haji  dalam rangka tanggung  jawab  negara  memenuhi  hak dan  kebutuhan  dasar  warga  negara  khu- susnya.  Pelaksanaan  haji  selama  ini  se- ring  memiliki  berbagai  kendala  yang dihadapi, seperti masih rendahnya keter- bukaan  informasi  calon  jemaah  haji,  be- lum adanya pembatasan kesempatan per- gi  haji  bagi  yang  sudah  melaksanakan- nya  sehingga  mereka  yang  belum  pergi haji  harus  menunggu  hingga  10  tahun bahkan  lebih,  transportasi  dan  pemon- dokan yang kurang layak bagi jemaah di Mekah dan Madinah, dan belum optimal- nya  petugas  haji  di  kloter  dalam  penge- lolaan jemaah. 8
Untuk  itu  diperlukan  pendekatan yang  lebih  komprehensif  dan  holistik, yang  salah  satunya  dengan  menekankan pada pengarusutamaan gender dalam pe- ngelolaan/pelaksanaan ibadah haji. Peng- arusutamaan  gender  menjadi  garis  kebi- jakan  yang  ditegaskan  melalui  INPRES No. 9 Tahun 2000 yang menyatakan bah- wa pengarusutamaan gender adalah stra- tegi  yang  dibangun  untuk  meng-integ- rasikan  gender  menjadi  satu  dimensi  in- tegral dari perencanaan, penyusunan, pe- laksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan  dan  program  pembangunan nasional.  Tujuan  pengarusutamaan  gen- der  ini  adalah  terselenggaranya  perenca- naan,  penyusunan,  pelaksanaan,  peman- tauan,  dan  evaluasi  atas  kebijakan  dan program  pembangunan  nasional  yang berperspektif  gender  dalam  rangka  me-
8 Syarifah Ema Rahmaniah, Dinamika Demokratisasi Konteks Keindonesiaan (Yogyakarta: Bimotry, 2013), hlm. 48.
wujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gen- der  dalam  kehidupan  berkeluarga,  ber- masyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. 9 Munculnya  dasar  hukum  ini  merupakan satu  bentuk  komitmen  pemerintah  Indo- nesia untuk mengikuti kesepakatan inter- nasional,  serta  desakan  masyarakat  sipil agar pemerintah melakukan tindakan-tin- dakan  konkret  dan  sistematis  dalam  me- wujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gen- der.
Pengarusutamaan  gender  ditetap- kan pertama kali oleh Konferensi Perem- puan  Dunia  Ke-4  di  Beijing  tahun  1995. Menurut  definisi  Dewan  Ekonomi  dan Sosial  PBB,  PUG  adalah  strategi  agar kebutuhan  dan  pengalaman  perempuan dan  laki-laki  menjadi  bagian  tak  terpi- sahkan  dari  desain,  implementasi, mon- itoring , dan evaluasi kebijakan, dan prog- ram  dalam  seluruh  lingkup  politik,  eko- nomi,  dan  sosial  sehingga  perempuan dan  laki-laki  sama-sama  mendapatkan keuntungan,  dan  tidak  ada  lagi  ketidak- adilan. 10 Dengan  kata  lain,  pengarusuta- maan  gender  merupakan  suatu  strategi untuk  menjamin  bahwa  seluruh  proses perencanaan,  pelaksanaan, monitoring , dan evaluasi dari seluruh kebijakan prog- ram  dan  proyek  di  seluruh  sektor  pem- bangunan  telah  memperhitungkan  di- mensi/aspek gender.
Dimensi/aspek  gender  melihat  la- ki-laki  dan  perempuan  sebagai  pelaku (subyek  dan  obyek)  yang  setara  dalam akses,  partisipasi,  dan  kontrol  atas  pem- bangunan serta dalam memanfaatkan ha- sil  pembangunan.  Berkaitan  dengan  hal ini, terdapat tiga prinsip utama pengarus- utamaan gender, yaitu:
a. Menumbuhkan  individu  sebagai  ma- nusia  seutuhnya.  Prinsip  ini  berasal
9 Ibid., hlm. 49.
dari paradigma politics of difference (po- litik  perbedaan)  yang  melihat  laki-laki dan  perempuan  sebagai  orang  yang mampu memikul tanggung jawab ma- sing-masing.  Kemanusiaan  laki-laki dan  perempuan  harus  mendapatkan penghargaan  dan  penghormatan  yang sama,  karena  mereka  sama-sama  lahir sebagai  manusia  yang  berhak  untuk hidup mulia.
b. Demokrasi.  Perlu  diselenggarakan  fo- rum-forum  di  mana  perempuan  dan laki-laki  dapat  menyuarakan  kebutu- han  dan  aspirasinya.  Merekalah  yang bisa memastikan agar sumber daya di- alokasikan berdasarkan kebutuhan pe- mangku kepentingan.
c. Fairness , justice ,  dan equity .  Inti  dari prinsip fairness , justice , dan equity (pe- merataan,  penegakan  hukum,  dan  ke- setaraan)  ini  adalah  keadilan  sosial. Inilah  alasan  utama  mengapa  penga- rusutamaan  gender  harus  dilakukan. Prinsip  ini  mengakui  adanya  ketidak- adilan  sosial  dalam  pengalokasian sumber daya, yang akan memudahkan kita  melakukan  langkah-langkah  un- tuk menghilangkannya. 11
Dari tiga prinsip di atas, jelas bah- wa  keadilan  gender  adalah  nilai  funda- mental  dalam  pemenuhan  dan  promosi hak-hak  asasi  manusia.  Mengarusutama- kan  keadilan  gender  berarti  membawa laki-laki dan perempuan ke dalam proses pengambilan  keputusan  tentang  alokasi sumber daya dan manfaat pembangunan.

## Bimbingan Manasik Haji
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penye- lenggaraan  Haji  Nomor  D/377  Tahun
11 Hartian  Silawati,  “Pengarusutamaan  Gender: Mulai  dari  Mana?”, Jurnal  Perempuan , Vol.  50, 2006, hlm. 21.
2002  menyebutkan:  “Penyelenggaraan penyuluhan  dan  informasi  haji  melibat- kan  semua  unit  kerja  di  lingkungan Direktorat  Jenderal  dan  unit  kerja  lain yang  terkait  di  lingkungan  Departemen Agama, baik  di pusat maupun di daerah serta  lembaga-lembaga  keagamaan  Islam dan  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  diko- ordinasikan oleh Direktur Jenderal, Kepa- la  Kantor  Wilayah,  dan  Kepala  Kantor Kabupaten/Kota.”  (Pasal  7)  Dengan demikian,  di  tingkat  kabupaten/kota, lembaga  atau  instansi  penyelenggara bimbingan  calon  jemaah  haji  adalah Kantor  Departemen  Agama  Kabupa- ten/Kota maupun organi-sasi keagamaan Islam/tokoh Islam yang dikoordinasi Ke- pala  Kantor  Departemen  Agama  Ko- ta/Kabupaten. 12
Untuk memberikan bimbingan ke- pada calon jemaah haji sebagaimana dia- manatkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1999,  penyelenggara  haji  Kota  Pontianak menyelenggarakan  bimbingan  manasik haji  kepada  calon  jemaah  haji  Kota Pontianak. 13 Bimbingan  manasik  haji  di-
12 Salah  satu  kegiatan  dan  tahapan  penye- lenggaraan ibadah haji setelah pendaftaran adalah pembinaan  manasik  calon  jemaah  haji.  Pelak- sanaan bimbingan calon jemaah haji dapat dilaku- kan secara perorangan maupun kelompok. Dalam keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masya- rakat  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji  Nomor D/377  Tahun  2002  dinyatakan:  1)  Bimbingan  da- pat  dilakukan  secara  perseorangan,  kelompok, dan  massal;  2)  Bimbingan  perseorangan  dilaku- kan  secara  perseorangan  terhadap  calon  jemaah haji yang jumlahnya kurang dari 11 orang; 3) Bim- bingan kelompok dilakukan terhadap calon jema- ah  haji  dalam  bentuk  regu  11  orang  dan  rom- bongan 4 regu oleh pembimbing yang ditetapkan; 4)  Bimbingan  perseorangan  dan  kelompok  dilak- sanakan  oleh  pemerintah  dan  dapat  dilakukan oleh  lembaga    dakwah/ormas  Islam/kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) (Pasal 13 ayat 1,2,3, dan 4).
13 Pelaksanaan bimbingan calon  jemaah haji Kota Pontianak  mengacu  pada  Keputusan  Menteri
laksanakan  melalui  beberapa  tahapan:  1) Bimbingan  manasik  haji  missal  I;  2) Bimbingan  manasik  haji  kelompok;  dan 3) Bimbingan manasik haji missal II. 14
Dalam  laporan  tersebut  dijelaskan tahapan-tahapan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan penyelenggara ibadah haji Kota Pontianak sebagai berikut:
1. Bimbingan  manasik  missal  I  dilak- sanakan pada hari Sabtu 10 September 2013  di  Aula  Walikota  Pontianak  di- ikuti oleh ketua rombongan dan ketua regu berjumlah 102 orang.
2. Bimbingan  manasik  haji  kelompok dilaksanakan  secara  berkelompok  mi- nimal  10  kali  pertemuan.  Setiap  ke- lompok  terdiri  dari  45  orang  dengan seorang  pembimbing  manasik  haji. Bimbingan kelompok ini dimaksudkan agar calon jemaah haji mengetahui  se- cara mendalam tentang manasik haji.
3. Bimbingan  manasik  haji  missal  II dilaksanakan  dalam  dua  tahap.  Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Desember  2013  dan  diikuti  446  calon jemaah haji.Tahap kedua dilaksanakan pada  tanggal  11  Desember  2013  dan diikuti  456  jemaah  haji  di  asrama  haji Pontianak  dan  dibuka  oleh  Walikota Pontianak. 15
Agama RI Nomor 371 Tahun 2002 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002. 14 Laporan  penyelenggaraan  ibadah  haji  Kota Pontianak tahun 2013.
15 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 290  Tahun  2013  tentang  Alokasi  Porsi  Haji, Kalimantan  Barat  tahun  2013  mendapat  alokasi porsi  haji  sebanyak  2.229  orang  ditambah  15 orang  petugas  TPHD/TKHD.  Dari  alokasi  itu, sesuai  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Barat Nomor  196  Tahun  2013  tentang  kuota/porsi  haji untuk kabupaten/kota, Kota
Pontianak
mendapatkan  alokasi  haji  sebanyak  894  jemaah. (Laporan  penyelenggaraan  ibadah  haji  Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1427 H/2006 M)
Dengan demikian, kelompok pem- binaan  manasik  haji  tahun  2013  ada  de- lapan  kelompok  dan  sisa  lebih  34  orang harus  digabung  dengan  Kantor  Urusan Agama  Kecamatan  terdekat.  Pembagian kelompok  bimbingan  manasik  haji  ini berdasarkan  surat  Keputusan  Kepala Kantor  Departemen  Agama  Kota  Pontia- nak.  Pelaksanaan  bimbingan  haji  dila- kukan  sebanyak  12  kali  tanpa  biaya  dan dilaksanakan pada hari Sabtu yang diatur oleh  koordinator  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan.
Pembinaan  dan  bimbingan  calon jemaah haji tidak saja dilakukan oleh pe- merintah,  tapi  ada  juga  pihak  swasta yang  melakukan  bimbingan  yang  sering disebut  dengan  KBIH  (Kelompok  Bim- bingan  Ibadah  Haji).  Para  calon  jemaah haji  yang  ingin  melakukan  bimbingan ibadah  haji  dengan  KBIH  sebanyak  14 kali  yang  dilakukan  setiap  hari  Minggu. Bimbingan  manasik  haji  selain  diseleng- garakan  penyelenggara  haji  Kota  Pon- tianak,  juga  dilaksanakan  oleh  sejumlah kelompok  pembimbing  ibadah  haji  (KB- IH) yang ada di Kota Pontianak. Di Kota Pontianak  telah  berdiri  11  KBIH,  namun yang  telah  beroperasi  pada  tahun  2013 baru empat, yaitu: 1) KBIH Al-Arafah de- ngan  jumlah  jemaah  134  orang;  2)  KBIH Zadaa  Rezki  dengan  jumlah  jemaah  180 orang;  3)  KBIH  Darul  Khairat  dengan jemaah  86  orang;  dan  4)  KBIH  Al-Hara- main dengan jumlah jemaah 45 orang. 16 Seorang pembimbing manasik haji diharuskan  menggunakan  sarana  bim- bingan untuk memberikan gambaran pe- laksanaan  haji  bagi  calon  jemaah  haji. Oleh  karena  itu,  sarana  atau  alat  bantu bimbingan  ini  diharapkan  lengkap  dan
16 Laporan  penyelenggaraan  ibadah  haji  Kota Pontianak tahun 2013.
dapat memberikan kesan nyata bagi calon jemaah haji agar benar-benar bisa mema- hami  dan  menghayati  rangkaian  seluruh kegiatan  perhajian.  Dalam  bimbingan yang  dilakukan  dibentuk  petugas-petu- gas haji yang dikelompokkan menjadi:
1. Tenaga  Pembimbing  Ibadah  Ha- ji/TPIH,  dengan  konsentrasi  ibadah bertugas ke Arab Saudi.
2. Tenaga  Petugas  Ibadah  Haji  Indone- sia/TPIH,  dengan  konsentrasi  umum dan  administrasi  bertugas  ke  Arab Saudi.
3. Tenaga  Panitia  Pemberangkatan  dan Pemulangan  Haji/P3H,  bertugas  di Indonesia.
4. Tenaga  Panitia  Operasional  Haji  Pu- sat/TPOHP,  sebagian  bertugas  di  In- donesia,  sebagian  lagi  bertugas  ke Arab Saudi.
5. Tenaga Haji Indonesia/TKHI bertugas ke Arab Saudi.
6. Tenaga  Petugas  Haji  Daerah/TPHD Provinsi bertugas di provinsi.
7. Tenaga  Petugas  Haji  Daerah/TPHD Kabupaten/Kota  bertugas  di  kabu- paten/kota.
8. Tenaga Kesehatan Haji Dae- rah/TKHD  bertugas  di  kabupa- ten/kota.
Setelah  ditelusuri,  dari  petugas- petugas  haji  yang  telah  dikelompokkan tersebut  terungkap  bahwa  petugas  pe- rempuan  masih  kurang  sehingga  me- merlukan  upaya  rekrutmen.  Upaya  rek- rutmen petugas haji untuk PPIH di Arab Saudi  dari  Indonesia  berdasarkan  surat edaran  Direktur  Jenderal  Penyeleng- garaan  Haji  dan  Umrah  kepada  eselon  I di lingkungan Departemen Agama Pusat dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, kemudian diusulkan calon PPIH melalui  pejabat  tersebut  dan  dilakukan tes  oleh  panitia  seleksi  di  lingkungan pelaksana pengusul.
Adapun  jumlah  jemaah  haji  di Indonesia  berdasarkan  data  dari  Kemen- terian  Agama  pada  2012  laki-laki  seba- nyak  89.869  orang  (45%)  perempuan 108.030  orang  (55%),  pada  2012  jemaah haji  laki-laki  berjumlah  86.283  orang (48.8%) perempuan 106.289 orang (55.2%). Namun jumlah pembimbing haji perempuan  hanya    delapan  orang  saja (5%) dari 150 pembimbing haji yang ada. Mengingat  besarnya  jemaah  haji  perem- puan  di  Indonesia  setiap  tahun  tentu diperlukan  pembimbing  haji  yang  kapa- sitas  dan  kuantitasnya  sesuai  dengan permasalahan  di  lapangan,  baik  itu  di tanah air maupun di Saudia Arabia.
Dengan  demikian,  perlu  adanya peningkatan  kapasitas  dan  kuantitas pembimbing haji perempuan, materi bim- bingan  haji  yang  sesuai  dengan  kondisi dan  permasalahan  perempuan  terutama sekali  berkaitan    hak  reproduksi,  dan bimbingan  pengetahuan  sosial  budaya Arab  Saudi  mengingat  perbedaan  sosial budaya  dan  sistem  pemerintahan  yang berbeda antara Indonesia dan Saudi Ara- bia. Pembimbing haji perempuan penting ditingkatkan  kapasitas  dan  kuantitasnya, karena  pembimbing  perempuan  lebih mampu  menjalin  hubungan  emosional antara  pembimbing  dan  jemaah  perem- puan,  mampu  melakukan  pendamping- an  jemaah  saat  ibadah  maupun  kebutu- han  personal  lainnya,  dan  memiliki  pe- ngetahuan kesehatan reproduksi.
Setelah  bimbingan,  proses  penye- lenggaraan ibadah haji berikutnya adalah pemberangkatan  jemaah  haji.  Dalam  hal pemberangkatan  jemaah  haji,  tugas  pe- nyelenggara  haji  Kota  Pontianak  hanya mengantarkan  jemaah  sampai  di  asrama haji Pontianak. Setelah jemaah haji tiba di asrama  haji  Pontianak,  tanggung  jawab selanjutnya  dilimpahkan  kepada  Panitia
Penyelenggara Ibadah Haji Provinsi Kali- mantan Barat. 17

## Kebijakan Biaya Transportasi Daerah
Dalam  Keputusan  Menteri  Agama No.  371  tentang  penyelenggaraan  ibadah haji dan umrah disebutkan: “Transportasi calon  jemaah  haji  dan  jemaah  haji  dari daerah  asal  ke  asrama  embarkasi  pergi- pulang dikoordinasikan oleh koordinator penyelenggaraan  ibadah  haji  kabupa- ten/kota.”  (Bab  VIII  Pasal  371).  Adapun biaya  tambahan/lokal  sebagaimana  Ke- putusan  Gubernur  Kalimantan  Barat Nomor  787  Tahun  2006  tentang  peneta- pan  tambahan  calon  jemaah  haji  di  luar biaya  penyelenggaraan  ibadah  haji  mu- sim  haji  1427  H/2006  M.  Keputusan  gu- bernur  terkait  biaya  tambahan  calon  je- maah haji di luar biaya perjalanan ibadah haji  (BPIH)  musim  haji  1427  H/2006  M, seperti  biaya  transportasi  lokal  Pontia- nak-Batam  (PP).  Adapun  biaya  transpor- tasi  lokal  Pontianak-Batam  dan  lainnya bagi  calon  jemaah  haji  Kota  Pontianak sebesar Rp. 2.065.000 tidak termasuk bia- ya  konsumsi  di  asrama  haji  Pontianak, sedangkan  untuk  kabupaten  lain  sebesar Rp. 2.110.000.
Dalam  undang-undang  No.  17 Tahun  1999  disebutkan:  “Transportasi  a- dalah  pengangkutan  jemaah  haji  mulai dari  tempat  embarkasi,  selama  berada  di
17 Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan  Penyelenggaraan  haji  Nomor  D/377  Tahun 2002  tentang    Petunjuk  Pelaksanaan  Penye- lenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah  pasal  35 menyebutkan: 1. Jadwal pemberangkatan dan pe- mulangan  jemaah  haji  disusun  dan  ditanda- tangani  oleh  direktur  pelayanan  haji  dan  umrah atas  nama  Direktur  Jenderal  berdasarkan  jadwal penerbangan/ schedule yang disampaikan oleh pe- rusahaan  penerbangan  pelaksana  transportasi udara.  2.  Jadwal  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  dikoordinasikan  dengan  Kepala  Kantor Wilayah pada setiap embarkasi haji.
Arab Saudi, dan pemulangan kembali ke tempat  embarkasi  asal  Indonesia.”  Na- mun  yang  dimaksud  tranportasi  dalam penelitian ini adalah tranportasi lokal, ya- itu pengangkutan jemaah haji dari daerah asal embarkasi. 18 Sesuai KMA Nomor 371 Tahun    2002,  transportasi  calon  jemaah haji  maupun  jemaah  haji,  secara  opera- sional  di  Kalimantan  Barat  besarannya ditentukan berdasarkan SK Gubernur se- laku  koordinator  penyelenggara  ibadah haji daerah Kalimantan Barat.
Adapun  proses  penetapan  standar biaya  lokal  dimulai  dari  penetapan  pa- nitia  lelang  yang  ketuanya  dari  unsur pengadaan  barang  Pemerintah  Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Peserta lelang penerbangan  terdiri  dari  Garuda  Indo- nesia, Sriwijaya Air, dan Batavia Air. Bia- ya  lokal  ini  berdasarkan  pada  hasil  pele- langan  terendah  seperti:  tiket  pesawat Pontianak-Batam  (PP)  Rp.  1.774.500.  Di- tambah komponen lain seperti airport tax Rp.  38.000,  kabin  Rp. 5000,  sewa  gedung di  Pontianak  Rp.  2.500,  porter  airport PNK dan BTH Rp. 10.000, ground handling PNK dan BTH Rp. 10.000, katering PNK- BTH,  biaya  angkutan  darat  (bus)  Rp. 80.000,  biaya  angkutan  domestik  di Batam Rp. 100.000, biaya porter di asrama haji  Pontianak  Rp.  15.000,  dan  biaya konsumsi  asrama  haji  Pontianak  Rp. 45.000 yang tertuang dalam SK Gubernur
18 Secara lebih teknis, transportasi lokal dijelaskan dalam  keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji  No- mor D/377 Tahun 2002 bahwa: 1. Transportasi ca- lon  jemaah  haji  atau  jemaah  haji  dan  barang  ba- waannya  dari  daerah  asal  ke  asrama  embarkasi dan  sebaliknya  dilaksanakan  dan  dioordinasikan oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  dan  Kepala  Kantor Departemen  Agama  selaku  kepala  staf  penye- lenggara  ibadah/haji  setempat.  2.  Biaya  trans- portasi  haji  dalam  negeri  ditanggung  oleh  calon jemaah haji/jemaah haji yang bersangkutan (Pasal 34 ayat 1 dan 3).
Nomor 787 Tahun 2006.  Kota Pontianak dikurangi  Rp.  45.000,  karena  tidak  di- kenakan  biaya  konsumsi  asrama  haji Pontianak.
Berdasarkan  pernyataan  Kepala Seksi  Penyelenggaraan  Haji  Kota  Pontia- nak,  biaya  tambahan  atau  lokal  calon jemaah  haji  Kota  Pontianak  ditetapkan berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Kali- mantan  Barat  yang  juga  disetujui  DPRD Kalimantan  Barat.  Berkaitan  dengan  itu, Kandepag  Kota  hanya  membantu  dalam sosialisasi kebijakan, terutama biaya tam- bahan (lokal) Kota Pontianak-Batam. 19
Penyelenggaraan  Haji  yang  Adil  Gen- der 20
19 Penetapan  biaya  transportasi  haji  daerah  Kali- mantan Barat tahun 2013 berdasarkan Keputusan Gubernur  Kalimantan  Barat  Nomor  787  Tahun 2006  Tanggal  30  November  2006  tentang  pene- tapan biaya tambahan terhadap calon jemaah haji di luar biaya penyelenggaraan ibadah haji musim haji tahun 1427 H/2006 M.
20 Berdasarkan    Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  79  Tahun  2012  tentang    Pelak- sanaan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2008 tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dalam  Pa- ragraf  3    mengenai  Penetapan  Kuota  Haji  pada Pasal 10 dijelaskan bahwa:
(1)  Penetapan  kuota  haji  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 6 huruf b didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
(2)  Menteri  menetapkan  kuota  haji  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ke  dalam  kuota  nasional dan  kuota  provinsi  dengan  memperhatikan  prin- sip adil dan proporsional.
(3)  Menteri  menetapkan  kuota  provinsi  seba- gaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pertimbangan: a. proporsi jumlah penduduk Mus- lim  di  setiap  provinsi;  dan/atau  b.  proporsi  jum- lah daftar tunggu jemaah haji di setiap provinsi. (4) Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi ke dalam  kuota  kabupaten/kota  didasarkan  pada pertimbangan:
a.  Proporsi  jumlah  penduduk  muslim  di  setiap kabupaten/kota; dan/atau b.  Proporsi  jumlah  daftar  tunggu  Jemaah  Haji  di setiap kabupaten/kota
Penyelenggaraan  haji yang gender responsive menuntut  adanya  manifestasi salah satu prinsip good governance seperti transparansi , akuntabilitas,  partisipasi, dan adil. Dengan upaya kebijakan gender responsive secara  khusus  mempertim- bangkan  manfaat  kebijakan  secara  adil terhadap  perempuan  dan  laki-laki,  baik menurut kelompok umur (tua-muda), ke- lompok ekonomi (kaya-miskin)  mau-pun kelompok marginal (cacat-normal).
Tabel 2 Kuota Haji di Kalimantan Barat
No  Kota/Kabupaten Kuota Penabung Perkiraan Masa Tunggu (Tahun) 1. Kota Pontianak 561 7.405 13,2 2. Kab. Sambas 294 2.004 6,8 3. Kab. Sanggau 106 751 7,1 4. Kab. Sintang 129 989 7,7 5. Kab. Pontianak 167 1.388 8,3 6. Kab. Kapuas Hulu 119 946 7,9 7. Kab. Ketapang 232 1.410 6,1 8. Kab. Landak 50 211 4,2 9. Kab. Bengkayang 59 314 5,3 10. Kota Singkawang 100 1.133 11,3 11. Kab. Melawi 95 732 7,7 12. Kab. Sekadau 55 393 7,1 13. Kab. Kayong Utara 71 102 1,4 14. Kab. Kubu Raya 285 2.523 8,9 Jumlah 2.339 20.301
Sumber:  Siskohat  Kalimantan  Barat,  pertanggal  16 Desember 2013 pukul 09.05
Dari  data  tabel  2  masa  tunggu paling  lama  adalah  di  kota  Pontianak yaitu  13,2  tahun.  Sementara  itu,  jumlah penabung  dibandingkan  dengan  kuota tersedia  sangat  jauh  berbeda  perban- dingannya.  Jumlah  penabung  di  kota Pontianak  sebanyak  7.405  orang,  semen- tara kuota haji yang disediakan hanya 561
Pasal 10 ini tidak menjelaskan secara rinci dengan memperhatikan  aspek  transparansi  dan equity mengenai  kuota  bagi  jemaah  haji  laki-laki  dan perempuan.  Apalagi  gubernur  memiliki  hak  un- tuk menetapkan kuota provinsi. Artinya, kemung- kinan terjadinya ketidakadilan dalam menetapkan kuota  bisa  saja  terjadi,  terutama  jika  ini  menjadi kepentingan politik para penguasa.
calon jemaah haji. Dengan demikian, ma- sih  tersisa  6.844  orang  yang  belum  men- dapatkan  kesempatan  untuk  melaksana- kan  haji  dengan  jadwal  tunggu  13  tahun lamanya.  Permasalahannya  adalah  me- ngenai  transparansi  pengelolaan  keuang- an haji yang  telah disetorkan . Selain ber- kaitan dengan suku bunga yang ada, juga berkaitan  dengan  nilai  kurs  rupiah  sela- ma 13 tahun berjalan. 21 Dengan  demikian,  diperlukan  re- formasi  birokrasi  penyelenggaraan  haji, seperti: pertama , peningkatan kualitas pa- nitia  penyelenggara  haji,  reformasi  pe- ngelolaan keuangan haji. Kedua , perlunya rancangan  undang-undang  pengelolaan keuangan  yang  lebih  profesional, accoun- table ,  transparan,  dan  amanah,  dan  per- lunya  rancangan  undang-undang  penge- lolaan keuangan, karena di antara  peme- rintah  sendiri  masih  ada  perbedaan  an- tara  badan  layanan  ataupun  badan  hu- kum  publik.  Oleh  karena  itu,  diperlukan road  map dari  pengelolaan  keuangan  pe- laksanaan  haji  mulai  dari  pengelolaan arus  kas,  penempatan  dana  atau  inves- tasi,  kemudian  pembentukan bank  coor- dinator , trush  tee ,  prosedur  penempatan, dan  lain  sebagainya. Ketiga ,  integrasi  sis- tem  informasi  haji. Keempat ,  revitalisasi asrama  haji. Kelima ,  pembinaan  petugas haji.  Faktor  ketidaksetaraan  gender  dia- nalisis berda-sarkan aspek akses, kontrol, manfaat,  dan  partisipasi  perempuan  dan laki-laki  sebagai  panitia  penyelenggara haji  baik  di  tingkat  pusat  maupun  dae-
21 Berbeda  dengan  pengelolaan  haji  yang  dilak- sanakan  Tabung  Haji  Malaysia  pada  tahun  2014 yang memberikan bonus tahunan sebesar  6.25%, ditambah  2%  bonus  haji.  Artinya,  jemaah  haji yang sudah pergi haji mendapatkan 6.25% bonus, sementara  yang  belum  pergi  haji  (masa  tunggu) mendapat total 8.25% pertahun dari tabungan haji yang  mereka  setorkan  yaitu  RM  9.980 (http://www.tabunghaji.gov.my/web/guest/bo nus-pendeposit-th).
rah, 22 sebagaimana  dijelaskan  dalam diagram 1.
Diagram 1 Identifikasi Pelaksanaan Haji yang Adil Gender

## Identifikasi System
1.mengidentifikasi pelaksanaan haji yg responsive gender; 2.menentukan nilai indeks responsive gender  PH; 3.mengidentifikasi pola relasi gender pada PH  4. merumuskan arahan kebijakan dan strategi PH berbasis gender LUARAN DIINGINKAN • Praktek KKN • Kesenjang-an gender karena budaya patriaki LUARAN TIDAK DIINGINKAN PELAKSANAAN HAJI  RESPONSIF GENDER UMPAN BALIK • Sosial Budaya, Kebijakan dan Perda tentang pelaksanaan haji yang  kurang responsive  gender INPUT LINGKUNGAN • Kebijakan Pemerintah Saudi dn struktur sosial budaya • Kurs international INPUT  TIDAK TERKONTROL • Kualitas panitia penyelenggara haji • Sistem informasi • Penyediaan infrastruktur penunjang.
• Metode dan modul bimbingan haji. • Birokrasi dan sistem keuangan INPUT TERKONTROL 1 . Akses 2. Manfaat 3. Kontrol 4. Partisipasi
Sumber: Rahmaniah (2014: 93)
Diagram 1 menjelaskan upaya me- wujudkan pengelolaan haji yang adil gen- der  dimulai  dengan  mengidentifikasi in- put lingkungan  dan  kontruksi  sosial  bu- daya  untuk  memahami  peran  perempu- an  dalam  penyelenggaraan  haji  yang  di- dukung oleh kebijakan dan perda penge- lolaan haji yang selama ini masih kurang gender  responsive .  Salah  satunya  adalah penetapan  kuota  haji  dan  jumlah  pen- damping  haji  perempuan  yang  masih kecil  jumlahnya.  Selanjutnya  mengiden- tifikasi  dua aspek input terkontrol dan ti- dak  terkontrol.  Aspek input terkontrol, misalnya,  upaya  meningkatkan  kualitas penyelenggara  haji  terutama  sekali  pem- bimbing  haji  perempuan.  Peningkatan sistem informasi yang memberikan infor- masi  proses  pengelolaan  haji  dari  infor- masi  teknis  pendaftaran,  keuangan  haji, proses bimbingan sampai kepada  pengi- riman  dan  kembalinya  jemaah  haji  ke tanah  air.  Selanjutnya,  penyediaan  infra-
22 Syarifah  Ema  Rahmaniah, Dinamika  Demokra- tisasi  Konteks  Keindonesiaan (Yogyakarta:  Bimotry, 2013), hlm. 52-53.
struktur  penunjang  keamanan  dan  ke- nyamanan  sistem pemondokan, katering, dan  transportasi  jemaah  haji  di  tanah  air maupun di Saudi Arabia.
Upaya  rekonstruksi  modul  dan metode  bimbingan  haji  dan  pendamping haji  yang  lebih  adil  gender  juga  diperlu- kan.  Modul  yang  ada  perlu  direvisi  agar lebih gender  responsive ,  memberikan  pen- jelasan  seputar  dinamika  permasalahan reproduksi  perempuan  terutama  jika  je- maah  haji  perempuan  yang  memerlukan bantuan khusus. Upaya perbaikan penge- lolaan  keuangan  terutama  transparansi keuangan sehingga membuat calon jema- ah haji merasa aman dan nyaman dengan uang  yang  telah  disetorkan.  Selanjutnya, input yang  tidak  dapat  dikontrol. Hal ini berkaitan  dengan  kebijakan  Arab  Saudi, struktur sosial budaya, dan dinamika na- ik  turutnya  nilai  kurs  Rupiah. Input ter- sebut  tidak  dapat  dikontrol  karena  me- merlukan perbincangan yang lebih lanjut dalam  perspektif  hukum,  politik,  dan ekonomi  internasional sehingga mengha- silkan luaran yang diinginkan.
Adapun luaran yang tidak diingin- kan misalnya UU atau kebijakan pengelo- laan  haji  justru  memicu  terjadi  ketidak- adilan gender dan meningkatnya  praktik KKN.  Meskipun  jumlah  jemaah  haji  pe- rempuan  dari  tahun  ke  tahun  lebih  ba- nyak,  namun  jumlah  pembimbing  dan pendamping  haji  perempuan  masih  jauh dari  angka  yang  sesuai  dengan  kebu- tuhan  dan  permasalahan  yang  dihadapi jemaah  haji  perempuan.  Fakta  di  lapa- ngan memperlihatkan jemaah haji perem- puan  banyak  mendapatkan  permasala- han,  seperti  sering  tersesat  kembali  ke tenda/pemondokan  dan  pelecehan  sek- sual  ketika  melakukan  aktivitas  belanja ke pasar. Praktik KKN tidak dapat dihin- darkan  ketika  penentuan  kuota  diten- tukan  oleh  pemerintah  daerah  terutama
sekali  sebagai  alat  mempertahankan  ke- pentingan  politiknya.  Adapun  indikator untuk  mengukur  pengelolaan  haji  telah adil gender atau belum dilihat dari empat indikator  dari  aspek  partisipasi,  akses, kontrol dan  manfaat. Tinggi ren-dahnya aspek  partisipasi,  akses,  kontrol,  dan manfaat  ini menjadi feed  back untuk me- rumuskan input baru yang  akan men-jadi model  untuk  perbaikan  pengelolaan  haji yang  lebih  transparan,  partisipatif,  dan adil.

## Penutup
Agenda  pengarusutamaan  gender dalam pengelolaan haji masih belum  ba- nyak  diupayakan.  Meskipun  jemaah  haji perempuan  lebih  besar  dari  jemaah  haji laki-laki,  namun  belum  ada  upaya  yang konkret  untuk  mengupayakan  pengarus- utamaan  gender  dalam  pengelolaan  haji. Ditambah  lagi  masih  tingginya  resistansi pemerintah  Saudi  Arabia  sebagai  impli- kasi sistem patriarchy yang ada.  Oleh ka- rena  itu,  upaya  terciptanya  pengelolaan haji yang gender responsive masih menjadi tantangan  besar  negeri  ini.  Pelimpahan wewenang  pengelolaan  haji  kepada  pe- merintah  daerah  juga  memicu  permasa- lahan  yang  menjadi  catatan  penting  agar haji  tidak  menjadi  alat  politik  menge- kalkan  kekuasaan.  Diperlukan  kajian yang  lebih  terarah  dengan  pendekatan yang  multi-perspektif  agar  mampu  men- desain  model  pengelolaan  haji  yang  adil gender dengan melibatkan stakeholder ter- kait seperti perumus kebijakan di tingkat pusat  dan  daerah,  perguruan  tinggi,  dan kementerian agama.[]

## Daftar Pustaka
Basri,  Elbi Hasan . Fiqhul  Hajji:  Pendekatan Pelaksanaan  Berdasarkan  Dalil  al- Quran dan Hadis . Yogjakarta: AK. Group. 2005.
Handayani,  Trisakti  dan  Sugiarti. Konsep dan  Teknik  Penulisan  Gender .  Ma- lang: UMM Press, 2002.
Hubeis AVS. Pemberdayaan Perempuan dari Masa  ke  Masa .  Bogor:  IPB  Press, 2010.
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 ten- tang  Pengarusutamaan  Gender. Jakarta: Sekretariat Negara.
Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Barat Nomor  266/KESSOS/2013  ten- tang Pembentukan Panitia Penye- lenggara  Ibadah  Haji  Daerah (PPIHD) Provinsi Kalimantan Ba- rat  Tahun  2013  Kegiatan  Fasi- litasi Pemberangkatan dan Pemu- langan  Jemaah  Haji  Kalimatan Barat Tahun 1434 H/2013 M.
Keputusan  Sekretaris  Daerah  Provinsi Kalimantan  Barat  Nomor  26-
4/KESSOS/2013  tentang  Pene- tapan Petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Keseha- tan  Haji  Daerah  (TKHD)  Pro- vinsi  Kalimantan  Barat  Tahun 1434 H/ 2013 M.
Koeswinarno. Pembimbing Perempuan Tan- tangan dan Peluang . Artikel disam- paikan  pada  Seminar  Nasional Pengelolaan Haji Berbasis Gender Bagi Pengelola KBIH Provinsi Ka- limantan Barat. Hotel Kapuas Pa- lace Pontianak 17 Desember 2013.
Kustini. Problema  Seputar  Masalah  Haji Perempuan .  Artikel  disampaikan pada  Seminar  Nasional  Pengelo- laan  Haji  Berbasis  Gender  bagi Pengelola  KBIH  Provinsi  Kali- mantan  Barat.  Hotel  Kapuas  Pa- lace Pontianak 17 Desember 2013. Lampiran  Keputusan  Direktur  Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Nomor D/78 Tahun 2013 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Ha- ji Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pe- laksanaan  Undang-Undang    No. 13 Tahun 2008.
Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif  Gender  Bidang  Kese- hatan.  Kementerian  Kesehatan dan  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan Anak. 2010.
Puspitawati,  Herien. Konsep,  Teori  dan Analisis  Gender .  Bogor:  Departe- men  Ilmu  Keluarga  dan  Kon- sumen  Fakultas  Ekologi  Manusia Institut Pertanian, 2013.
Rahmaniah,  Syarifah  Ema. Dinamika  De- mokratisasi  Konteks  Ke-Indonesiaan . Yogjakarta: Bimotry, 2013. -----. Pelaksanaan  Haji  yang  Adil  Gender, Mungkinkah? Proseding  Seminar Nasional dan Rapat Tahunan Ba- dan Kerja sama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (BKS PTN- B)  Bi-dang  Sosial.  Fakultas  Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2014.
Silawati,  Hartian.  „Pengarusutamaan Gender: Mulai dari Mana?‟ Jurnal Perempuan, Vol. 50, tahun 2006. Simatauw  M,  Simanjuntak  L,  dan  Kus- wardono  PT. Gender  &  Pengelo- laan  Sumberdaya  Alam .  Yogya- karta: Yayasan PIKUL, 2001.
UU  No.  14  Tahun  2008  tentang    Keter- bukaan Informasi Publik UU  No.  34  Tahun  2009  tentang  Penye- lenggaraan Haji dan Umrah UU  No.  13  Tahun  2008  tentang  Pe- laksanaan Haji