## POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNGAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA YOGYAKARTA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH
Marlinda Putri Kumoro 1
*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan
* marlinda1300012123@webmail.uad.ac.id 1
Alia Ariesanti 2
*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan *alia.ariesanti@act.uad.ac.id 2
PBB-P2  is  a  type  of  tax  in  Indonesia,  which  in  2012  was  converted  into  local  tax  from  state  tax.  The purpose of this study was to determine the potential of the PBB-P2 in Yogyakarta, as a source of real local income (PAD), and the contribution of PBB-P2 P2 to reach the level of the region's autonomy. The object of this study is the city  of  Yogyakarta  and  the  method  of  data  analysis  using  quantitative  descriptive.  The  data  of  this  research  is secondary data, which is sourced from the relevant local government agencies between 2006 until 2015. The data is processed  to  calculate  the  potential  PBB-P2,  and  its  contribution  to  region’s  autonomy.  The  results  of  this  study indicate that the target of PBB-P2 which set by the government of Yogyakarta only 24.68% of the potential, which means targeting of PBB-P2 revenue on Yogyakarta is not optimal. When compared with the realization, the revenue of the PBB-P2 only amounted to 25.56% of its potential. This result suggests that revenue of PBB-P2 has exceeded the expected targets, but still not optimal. This condition indicates that the city of Yogyakarta can increase region’s autonomy through optimization of target setting and achievement of PBB-P2 revenue because of potential PBB-P2 which  can  be  explored.  PBB-P2  contribution  rate  to  the  PAD  Yogyakarta  between  2006-2015  an  average  of 16.15%, whereas the UN contribution to the PAD-P2 between 2006-2015 an average of 3.85%.
Keywords: Potensial of PBB-P2, Yogyakarta city, region’s autonomy

## Pendahuluan
Saat  ini,  pemerintah  daerah  (pemda)  dituntut agar  dapat  mandiri.  Kemandirian  keuangan daerah  menunjukkan  kemampuan  pemda  dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang  telah  membayar  pajak  dan  retibusi  sebagai sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah. Kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukkan  oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  yang berasal  dari  sumber  lain,  misalnya  bantuan pemerintah  pusat  ataupun  dari  pinjaman  (Halim, 2007).  Kemandirian  keuangan  daerah  didasarkan pada pendapatan asli daerah yang dihasilkan, bila daerah tersebut  berhasil  mengembangkan  potensi
riil  yang  ada  tanpa  bergantung  pada  pemerintah pusat  maka  daerah  tersebut  dapat  dikatakan mandiri (Sarijan, 2013).
Era  reformasi  ditandai  dengan  pergantian pemerintah dari orde baru kepada reformasi pada tahun  1998.  Dalam  manajemen  keuangan  daerah reformasi  ditandai  dengan  pelaksanaan  otonomi daerah.  Untuk  merealisasikannya,  pemerintah pusat mengeluarkan dua peraturan yakni Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah (Halim, 2007:3).
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintah  Daerah  adalah  salah  satu
landasan  yuridis  bagi  pengembangan  otonomi daerah  di  Indonesia.  Dalam  Undang-Undang  ini disebutkan  bahwa  pengembangan  otonomi  pada daerah  kabupaten  dan  kota  diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi,  peran  serta  masyarakat,  pemerataan dan  keadilan,  serta  memperhatikan  potensi  keaneka ragaman daerah.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah,  membawa perubahan  mendasar  pada  sistem  dan  mekanisme pengelolaan  pemerintah  daerah.  Undang-undang  ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan keungan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransfer  Dana  Perimbangan  kepada  Pemda.  Dana Perimbangan  itu  terdiri  dari  DAU  (Dana  Alokasi Umum),  DAK  (Dana  Alokasi  Khusus),  dan  bagian daerah  dari  bagi  hasil  dari  pajak  pusat.  Disamping dana  perimbangan  tersebut,  pemda  juga  memiliki sumber  pendanaan  sendiri  berupa  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  pinjaman  daerah  maupun  lain-lain penerimaan  daerah  yang  sah.  Kebijakan  semua pengguna  dana  tersebut  diserahkan  kepada  Pemda (Prakosa 2004 dalam Sarijan, 2013)
Pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia  dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi  untuk  merespon  tuntutan  masyarakat  daerah terhadap  tiga  permasalahan  utama,  yaitu sharing  of power, distribution of income , dan kemandirian sistem manajemen daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan  sebagai  strategi  untuk  memperkuat perekonomian dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan  bebas  (Mardiasmo,  2002:  98).  Oleh karena  itu  masing-masing  daerah  dituntut  untuk berupaya  meningkatkan  sumber  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  baik  melalui  peningkatan  penerimaan PAD  yang  sudah  ada  maupun  dengan  menggali sumber  PAD  baru,  sesuai  dengan  ketentuan  yang sudah  ada  serta  mempertahankan  potensi  ekonomi masyarakat agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah.
Dengan adanya otonomi daerah maka akan tercipta kemandirian  daerah,  karena  tujuan  otonomi  daerah pada  dasarnya  diarahkan  untuk  memacu  pemerataan pembangnan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan
pendayagunaan  potensi  daerah  secara  nyata,  optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggungjawab sehingga  memperkuat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa, mengurangi  beban  pemerintah  pusat  dan  campur tangan  terhadap  daerah  dan  memberikan  peluang untuk  koordinasi  tingkat  lokal  atau  daerah  (Bastian, 2001).  Otonomi  daerah  ini  diharapkan  mampu memacu  kemandirian  daerah  menuju  otonomi  penuh. Salah  satu  fakor  untuk  meningkatkan  kemandirian daerah  adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sektor Perdesaan dan Perkotaan.
Kebijakan  Pemerintah  Pusat  yang  diatur  dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak  Daerah  Retribusi  Daerah  (PDRD)  yang  berlaku sejak  1  Januari  2011,  menetapkan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  sektor  Pedesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2) menjadi  pajak  kabupaten/kota.  Pengalihan  PBB-P2 dari  pajak  pusat  menjadi  pajak  daerah  merupakan langkah  strategis  dalam  pelaksanaan  desentralisasi fiskal  di  Indonesia.  Pemungutan  PBB-P2  sebagian besar akan dikembalikan ke daerah dengan sistem bagi hasil  dengan  persentase  64,8%  untuk  daerah kabupaten/kota,  16,2%  untuk  daerah  provinsi,  9% sebagai biaya pemungutan dan 10% merupakan bagian pemerintah  pusat  yang  dikembalikan  lagi  kepada daerah  kabupaten/kota  diseluruh  wilayah  Indonesia (UU Nomor 28 Tahun 2009).
PBB  yang  dialihkan  menjadi  pajak  daerah  hanya PBB  sektor  Perdesaan  dan  Perkotaan  (P2),  sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan  (P3)  masih  menjadi  pajak  pusat. Peralihan  PBB-P2  dari  pajak  pusat  ke  pajak  daerah tentunya memberikan peluang dan tantangan tersendiri dalam  memaksimalkan  penerimaan  PBB-P2.  Peluang yang  bisa  diperoleh  dari  peralihan  PBB-P2  dari  pajak pusat ke pajak daerah untuk pemerintahan kabupaten/kota  sendiri  adalah  penerimaan  dari  PBB sebesar  10%  akan  masuk  ke  pemerintah  pusat,  dan 90%  akan  masuk  pada  pemerintah  daerah  (Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999).
Pengelolaan  PBB-P2  yang  baik  maka  akan membantu pemerintah daerah untuk menetapkan target PBB-P2 sesuai dengan kebutuhan yang ada. Penetapan target  tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan realisasi  penerimaan  PBB-P2.  Hal  ini  ditujukan  agar penerimaan pajak tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah Kota  Yogyakarta.  Kontribusi  yang  dimaksud  dapat diartikan  sebagai  sumbangan  yang  diberikan  oleh
pendapatan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap besarnya pendapatan daerah di Kota Yogyakarta.
Kota  Yogyakarta  merupakan  ibukota  provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan luas lahan secara keseluruhan adalah 32,5 km² dan terdiri dari 14 kecamatan.  Data  tersebut  dapat  menggambarkan  luas wilayah  potensi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Kota  Yogyakarta.  Apabila  potensi tersebut  dapat  dikelola  dengan  baik  maka  penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  khususnya  untuk perdesaan  dan  perkotaan  di  Kota  Yogyakarta  akan mencapai  target  yang  maksimal.  Hal  tersebut  menjadi alasan  peneliti  memilih  Kota  Yogyakarta  sebagai objek riset dalam penelitian ini.
Selain  itu,  berdasarkan  berita  yang  terdapat  dalam Republika pada 26 Februari 2015 menyebutkan bahwa tunggakan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Kota Yogyakarta  mencapai  Rp47  miliar.  Tunggakan  PBB ini  dihitung  sejak  tahun  1994  lalu  yang  merupakan peninggalan tunggakan PBB dari KPP Pratama sebesar Rp32  miliar  dan  tunggakan  PBB  semenjak  dikelola pemkot  Kota  Yogyakarta  sejak  2012  sebesar  Rp15 miliar. Kepala Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Ranggono mengatakan,  tunggakan  pajak  tersebut  lebih  banyak disebabkan  karena  wajib  pajak  tidak  lagi  tinggal  di Kota  Yogyakarta  atau  terjadi  sengketa  antar  pemilik aset  bangunan  (Republika,  26  Februari  2015). Sedangkan  realisasi  PBB  Kota  Yogyakarta  baru  41% dari  total  target  pada  2015  sebesar  48  miliar (antaryogya.com,  Agustus  2015).  Hal  tersebut  terjadi karena  masyarakat  memiliki  kebiasaan  membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjelang jatuh tempo.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Sucipto (2013)  bahwa  pajak  bumi  dan  bangunan  sektor perdesaan  perkotaan  di  Kota  Yogyakarta  tahun  2010 memberikan  kontribusi  sebesar  18,69%  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Yogyakarta.  Namun pada  tahun  2011  tingkat  kontribusi  PBB-P2  terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 2,02%  atau  hanya  memberikan  kontribusi  sebesar 16,67%.  Penurunan  kontribusi  PBB-P2  terhadap Pendapatan  asli  Daerah  juga  terjadi  pada  tahun  2012 yaitu  sebesar  3,63%  dari  tahun  2012  atau  hanya memberikan kontribusi sebesar 13,04%.
Ini
menunjukkan bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 kontribusi PBB-P2 terus menurun dalam
meningkatkan  penerimaan  PBB-P2  sebagai  salah  satu sumber Pendapatan Daerah.
Penelitian  mengenai  Pajak  Bumi  dan  Bangunan juga dilakukan oleh Hatta (2015) dengan menganalisis Potensi  dan  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Sektor  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  di Kabupaten  Gunungkidul.  Hasil  penelitian  tersebut menyatakan  bahwa  penetapan  target  dan  realisasi PBB-P2  masih  jauh  dari  potensi  PBB-P2  yang  ada. Pada  kontribusi  PBB-P2  mulai  tahun  2011  sampai dengan  2013  terus  mengalami  penurunan.  Artinya peranan atau sumbangan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan.
Penelitian ini merupakan replikasi dari Penelitian Sucipto (2013) dan Hatta (2015). Perbedaan dalam  penelitian  ini  adalah  pada  kontribusi  PBB-P2 dalam  mendukung  kemandirian  daerah  di  Kota Yogyakarta.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  potensi  PBB-P2  di  Kota  Yogyakarta  dan untuk  mengetahui  kontribusi  PBB-P2  terhadap  PAD dan kemandirian daerah di Kota Yogyakarta .

## Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
menyatakan  bahwa,  “kemandirian  keuangan  daerah berarti  pemerintah  dapat  melakukan  pembiayaan  dan pertanggungjawaban  keuangan  sendiri,  melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi.” Kemandirian  keuangan  daerah  adalah  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi sebagai  sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah (Halim, 2008: 232).
Halim (2008: 232) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah sendiri diunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  lain misalnya,  bantuan  pemerintah  pusat  ataupun  dari pinjaman. Dari pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan  bahwa  kemandirian  keuangan  daerah adalah  kemampuan  pemerintah  dalam  menggali  dan mengelola  sumber  daya  dan  potensi  daerah  yang dimikinya  secara  efektif  dan  efisien  sebagai  sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.
Semakin  tinggi  rasio  kemandirian  mengandung  arti bahwa tingkat kebergantungan daerah terhadap bantuan pihak  ekstrnal  (terutama  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah)  semakin  rendah,  dan  demikian sebaliknya (Halim, 2007: 233).
Rasio  kemandirian  juga  menggambarkan  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  daerah. Semakin  tinggi  rasio  kemandirian,  semakin  tinggi partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan retribusi  daerah  yang  merupakan  komponen  utama Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Semakin  tinggi masyarakat  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2007:233).
Untuk meningkatkan kemandirian daerah komponen  utama  adalah  terdapat  pada  penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Pendapatan  Asli Daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah  Pasal  1  angka  18  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah,  selanjutnya  disebut  PAD  adalah  pendapatan yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan  perundang-undangan. Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004 Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1  angka  13  bahwa  pendapatan  daerah  adalah  hak pemerintah daerah  yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  bersangkutan. Sumber  pendapatan  daerah  berasal  dari  sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagai berikut:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:
1) Hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang  tidak dipisahkan;
2) Jasa giro;
3) Pendapatan bunga;
4) Keuntungan  nilai  tukar  selisih  rupiah  terhadap mata uang asing; dan
5) Komisi,  potongan,  ataupun  bentuk  lain  sebagai akibat  dari  penjualan  dan/atau  pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.
Salah  satu  komponen  dalam  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  berasal  dari  pajak  daerah  dan  retribusi daerah.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah, jenis  pajak  provinsi  adalah  Pajak  kendaraan  bermotor,
Bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,  Pajak  kendaraan bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, Pajak  rokok.  Sedangkan  Jenis  pajak  kabupaten/kota terdiri  atas  Pajak  hotel,  Pajak  restoran,  Pajak  hiburan, Pajak  reklame,  Pajak  penerangan  jalan,  Pajak  mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak  sarung  burung  wallet,  Pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan  dan  perkotaan,  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah penerimaan  pendapatan  daerah.  Menurut  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan  dan  perkotaan  adalah  pajak  atas  bumi dan/atau  bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan/atau dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  badan,  kecuali kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha perkebunan,  perhutanan  dan  pertambangan.  Bumi adalah  permukaan  bumi  yang  meliputi  tanah  dan perairan  pedalaman  serta  laut  wilayah  kabupaten/kota. Bangunan  adalah  konstruksi  teknik  yang  ditanam  atau yang  diletakkan  secara  tetap  pada  tanah  dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009, termasuk  dalam  pengertian  bangunan  adalah  Jalan lingkungan  yang  terletak  dalam  satu  kompleks bangunan  seperti  hotel,  pabrik,  dan  emplasemennya, yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  kompleks bangunan  tersebut,  Jalan  tol,  Kolam  renang,  Pagar mewah,  Tempat  olahraga,  Galangan  kapal,  Dermaga, Taman  mewah,  Tempat  penampungan/kilang  minyak, air dan gas, pipa minyak dan Menara.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009, objek pajak yang tidak dikenakan PBB P2 adalah objek pajak yang:
a. Digunakan  oleh  pemerintah  dan  daerah  untuk penyelenggaraan pemerintahan;
b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan  umum  dibidang  ibadah,  sosial, kesehatan,  pendidikan,  dan  kebudayaan  nasional, yang  tidak  dimaksudkan  untuk  memperoleh keuntungan;
c. Digunakan  untuk  kuburan,  peninggalan  purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman  nasional, tanah pengembangan  yang dikuasai  oleh  desa,  dan  tanah  Negara  yang  belum dibebani suatu hak;
e. Digunakan  oleh  perwakilan  diplomatik  dan  konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
f. Digunakan  oleh  badan  atau  perwakilan  lembaga internasional  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan Menteri Keuangan.
Untuk  menentukan  besar  PBB-P2  ada  3  faktor yaitu:
a. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Dasar  pengenaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (PBB)  adalah  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP). Besarnya  NJOP  ditetapkan  setiap  tiga  tahun  oleh Menteri  Keuangan,  kecuali  untuk  daerah  tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan  daerahnya.  Pedoman  penetapan NJOP  Bumi  dan  NJOP  Bangunan  berdasarkan pengelompokan  nilai  jual  bumi  atau  nilai  jual bangunan  yang  mengacu  pada  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  150/PMK.03/2010  tentang klasifikasi  dan  Penetapan  Nilai  Jual  Objek  Pajak sebagai  dasar  pengenaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan
b. Nilai  Jual  Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak (NJOPTKP)
Nilai  Jual  Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak (NJOPTKP)  adalah  batas  NJOP  yang  tidak  kena pajak.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  67/PMK.03/2011  tentang  penyesuaian besarnya  NJOPTKP  PBB,  NJOPTKP  untuk  setiap Wajib  Pajak  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar Rp24.000.000.  Apabila  seorang  Wajib  Pajak mempunyai  beberapa  objek  pajak,  yang  diberikan NJOPTKP  hanya  salah  satu  objek  pajak  yang nilainya  terbesar,  sedangkan  objek  pajak  lainnya tetap  dikenakan  secara  penuh  tanpa  dikurangi NJOPTKP.
c. Tarif
Menurut  Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta Nomor  2  Tahun  2011  tentang  pajak  bumi  dan bangunan  perdesaan  dan  perkotaan,  besarnya  tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:
1) 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000 2) 0,125% untuk NJOP sampai diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000 3) 0,160%  untuk  NJOP  diatas  Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.000.000.000 4) 0,220%  untuk  NJOP  diatas  Rp2.000.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000
5) 0,3% untuk NJOP diatas Rp5.000.000.000
Menurut  peraturan  daerah  Kota  Yogyakarta Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan,  dasar  pengenaan pajak  adalah  NJOP. Besarnya  NJOP  ditetapkan  setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan  setiap  tahun  sesuai  dengan  perkembangan wilayahnya.  Penetapan  besarnya  NJOP  ditetapkan dengan  Keputusan  Walikota.  Nilai  Jual  Objek  Pajak Tidak  Kena  Pajak  (NJOPTKP)  ditetapkan  sebesar  Rp 12.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.

## Metode Penelitian
Objek  Penelitian  ini  adalah  Pajak  Bumi  dan Bangunan  sektor  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2) di  Kota  Yogyakarta.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  potensi  PBB-P2,  serta  kontribusi  PBB-P2 terhadap PAD di Kota Yogyakarta
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah berupa tabel target dan realisasi penerimaan pajak  di  Dinas  Pajak  Daerah  dan  Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta.
Data yang dianalisis pada penelitian ini diperoleh dari  Dinas  Pajak  Daerah  dan  Pengelolaan  Keuangan (DPDPK)  Kota  Yogyakarta.  Data  sekunder  ini  adalah tabel  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  di DPDPK,  luas  wilayah  Kota  Yogyakarta,  serta  luas Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Kota Yogyakarta  selama  tahun  2006  sampai  dengan  tahun 2015.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui potensi  penerimaan  PBB-P2,  serta  kontribusi  PBB-P2 dalam  meningkatkan  PAD  dan  kemandirian  Kota Yogyakarta.

## Penghitungan Potensi PBB-P2
Potensi  besarnya  PBB-P2  adalah  besarnya kemampuan  suatu  wilayah  untuk  menghasilkan  PBB- P2  dan  memiliki  kemampuan  untuk  dikembangkan  di Kota Yogyakarta. Untuk menghitung potensi besarnya PBB-P2,  tahapan  yang  dilakukan  adalah  (Sucipto, 2013):
a. Menghitung  total  luas  wilayah  potensi  pajak (WPP)  di  Kota  Yogyakarta  yaitu  dengan  cara mengurangi  total  luas  wilayah  Kota  Yogyakarta dengan luas  wilayah  yang digunakan untuk Ruang Terbuka  Hijau  Publik  (RTHP)  atau  yang  bukan merupakan objek pajak bumi  dan bangunan sektor
perdesaan dan perkotaan Kota Yogyakarta. Rumus untuk  menghitung total  luas  wilayah potensi pajak sebagai berikut:
Luas WPP = Luas Wilayah – Luas RHTP
b. Melihat data rekap realisasi berdasarkan NJOP dari DPDPK  Kota  Yogyakarta  untuk  mengetahui jumlah wajib pajak dan besar NJOP.
1) Menghitung  NJOP  rata-rata  Kota  Yogyakarta menggunakan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
- NJOP  rata-rata:  adalah  besarnya  Nilai  Jual Objek Pajak Kota Yogyakarta.
- ∑NJOP rata-rata per kecamatan: adalah jumlah Nilai  Jual  Objek  Pajak  rata-rata  perkecamatan hasil perhitungan NJOP tertinggi dan tertendah di  setiap  kecamatan  di  Yogyakarta  kemudian menghasilkan  NJOP  rata-rata  perkecamatan. Dari  NJOP  rata-rata  perkecamatan  di  Kota Yogyakarta kemudian dijumlahkan.
- N:  Jumlah  kecamatan  yang  ada  di  Kota Yogyakarta
2) Menghitung NJOP bumi yaitu dengan rumus: NJOP bumi = Luas WPP x NJOP rata-rata
Keterangan:
- NJOP  Bumi:  adalah  besarnya  Nilai  Jual  Objek Pajak Bumi Kota Yogyakarta.
- Luas  WPP:  adalah  luas  Wilayah  Potensi  Pajak Kota Yogyakarta.
- NJOP  Rata-rata:  adalah  besarnya  Nilai  Jual Objek Pajak Rata-rata Kota Yogyakarta.
3) Menghitung NJOP bangunan yaitu dengan rumus: Total NJOP Bangunan x % WP
Keterangan:
- NJOP Bangunan: adalah NJOP Bangunan yang dirinci  berdasarkan  besar  tarif  yang  dikenakan dan jumlah wajib pajak.
- Total  NJOP  Bangunan:  Nilai  Jual  Objek  Pajak Bangunan  di  Kota  Yogyakarta  yang  telah diketahui nilainya dari Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) adalah sebesar Rp46.366.449.200.000.
- Persentase WP: adalah Persentase Wajib Pajak.
c. Menghitung  besarnya  NJOPKP  Kota  Yogyakarta, yang ditentukan dengan mengurangi NJOP dengan NJOPTKP. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NJOPTKP) Kota Yogyakarta ditetapkan  sebesar  Rp12.000.000  (dua  belas  juta rupiah)  untuk  setiap  wajib  pajak  (Perda  Nomor  2 Tahun 2011).
d. Menghitung  besarnya  potensi  PBB-P2.  Untuk menghitung  besarnya  potensi  penerimaan  PBB-P2 yaitu  dengan  menggunakan  rumus  sebagai  berikut (Mardiasmo, 2001:240):
Potensi PBB-P2 = Tarif Pajak x NJOPKP
Keterangan:
- PBB-P2:  adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
- Tarif  Pajak:  sesuai  dengan  Perda  Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011
- NJOPKP:  adalah  Nilai  Jual  Objek  Pajak  kena Pajak  yaitu  bssaran  nilai  yang  akan  dikenai pajak.

## Penghitungan Kontribusi PBB-P2
1. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD
Menurut  Mahmudi  (2007;  131),  rasio  ini bermanfaat  untuk  mengetahui  kontribusi  PBB-P2 terhadap  penerimaan  PAD  di  Kota  Yogyakarta.  Rasio kontribusi  PBB-P2  dianggap  baik  apabila  rasio  ini minimal  1  atau  100%,  semakin  besar  rasio  ini  akan semakin  baik.  Rasio  kontribusi  PBB-P2  ini  dihitung dengan cara:

## 2. Kontribusi  PBB-P2  terhadap  Pajak  Daerah Lainnya
Setelah  menghitung  kontribusi  PBB-P2  kemudian membandingkan  antara  penerimaan  PBB-P2  dengan pajak lainnya. Rumus yang digunakan sebagai berikut:
Besarnya persentase hasil perhitungan menunjukkan  seberapa  besar  kontribusi  PBB-P2 terhadap  Pajak  Daerah  lainnya.  Semakin  besar kontribusi yang diperoleh menunjukkan semakin besar pula peranan PBB-P2 terhadap Pajak Daerah lainnya. 3. Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan

## Daerah
Rasio  ini  digunakan  untuk  mengetahui  kontribusi PBB-P2  terhadap  pendapatan  daerah.  Semakin  besar rasio ini menunjukkan semakin besar kontribusi PBB- P2 terhadap pendapatan daerah Kota Yogyakarta.
%

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  DPDPK Kota Yogyakarta, berikut adalah penjebaran mengenai keadaan keuangan dari 2006 sampai 2015:
Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2006-2015 Tahun PAD (Rp) Pertumbuhan (%) 2006 96.419.456.304 8,09 2007 114.098.852.480 18,33 2008 132.431.571.515 16,07 2009 161.473.838.210 21,93 2010 179.423.640.057 11,12 2011 228.870.559.645 27,56 2012 338.283.728.285 47,81 2013 383.052.140.420 13,23 2014 470.641.528.444 22,86 2015 510.548.822.809 8,48 Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta (2016)
Berdasar  tabel  1  diketahui  bahwa  PAD  Kota Yogyakarta  selalu  mengalami  kenaikan,  dan  kenaikan yang  signifikan  terjadi  pada  tahun  2012  yaitu  47,81% dari tahun 2011.
Berdasarkan informasi pada tabel 2 dapat diketahui realisasi  pajak  Daerah  Kota  Yogyakarta  selama sepuluh  tahun  yaitu  pada  tahun  2006  sampai  dengan 2015.  Pada  tabel  2  dapat  diketahui  bahwa  terjadi kenaikan  yang  signifikan  pada  tahun  2006  ke  tahun 2007 yaitu sebesar 17,76%.
Tabel 2. Realisasi Pajak Daerah Kota Yogyakarta
tahun 2006-2015 Tahun Realisasi Pajak Daerah (Rp) Pertumbuhan (%) 2006 108.212.884.775 1,01 2007 128.527.218.330 18,77 2008 158.264.605.462 23,14 2009 168.810.226.949 6,66 2010 188.491.365.294 11,66 2011 196.551.818.954 4,28 2012 208.849.989.374 6,27 2013 230.465.798.762 10,35 2014 261.860.143.641 13,62 2015 305.760.046.224 16,76
Sumber : DPDPK Kota Yogyakarta (2016), Tabel 3 Realisasi PBB-P2 Kota Yogyakarta tahun 2006-2015 Tahun Realisasi PBB-P2 (Rp) Pertumbuhan (%) 2006 21.657.824.742 11,21 2007 23.504.741.664 7,86 2008 30.449.247.481 22,81 2009 29.909.059.691 -1.81 2010 33.542.230.947 10,83 2011 38.145.611.027 12,07 2012 44.118.519.713 13,54 2013 44.358.025.929 0,54 2014 48.775.400.672 9,06 2015 51.777.583.620 5,79
Sumber : DPDPK Kota Yogyakarta (2016)
Pada  tabel  3  dapat  diketahui  realisasi  Pajak Daerah  Kota  Yogyakarta  pada  tahun  2006  sampai dengan  2015.  Pada  tabel  3  diketahui  bahwa  kenaikan yang  signifikan  terjadi  pada  tahun  2008  yaitu  sebesar 22,81%  dari  tahun  2007  dan  kemudian  mengalami penurunan  sebesar  1,81%  pada  tahun  2009.  Kenaikan itu terjadi karena adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Penetapan  Perkiraan Alokasi  dana  Bagi  Hasil  Pajak  Bumi  dan  Bangunan dan  Bea  Perolehan  atas  Tanah  dan  Bangunan  Bagian Daerah  Tahun  Anggaran  2007.  Pada  pasal  2 menjelaskan  bahwa  penerimaan  Negara  pada  PBB dibagi  dengan  imbang  10%  untuk  pemerintah  pusat dan  90%  untuk  pemerintah  daerah.  Dana  bagi  hasil tersebut  dengan  rincian  16,2%  untuk  provinsi  yang bersangkutan,  64,8%  untuk  kabupaten/kota  yang bersangkutan, dan yang 9% untuk biaya pemungutan.

## Perhitungan Potensi
Perhitungan  potensi  pajak  bumi  dan  bangunan sektor  perdesaan  dan  perkotaan  di  Kota  Yogyakarta, berikut ini adalah cara perhitungan potensi:

## 1. Deskripsi Luas Wilayah Potensi
Luas  wilayah  potensi  pajak  dapat  dihitung  dengan cara  melihat  total  luas  wilayah  Kota  Yogyakarta kemudian  dikurangi  dengan  total  luas  wilayah  Ruang Hijau  Terbuka  Publik  (RTHP)  atau  bukan  merupakan objek  pajak  bumi  dan  bangunan  sektor  perdesaan  dan perkotaan. RTHP adalah luas wilayah yang digunakan oleh  pemerintah  kota  dan  bukan  merupakan  objek pajak. Data tersebut diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta. Yang termasuk dalam jenis RTHP adalah (Permendagri No. 1 Tahun 2007):
a. Taman kota;
b. Taman wisata alam;
c. Taman rekreasi;
d. Taman lingkungan perumahan dan pemukiman;
e. Taman lingkungan perkotaan dan gedung komersial;
f. Taman hutan raya;
g. Hutan kota;
h. Hutan lindung;
i. Bentang  alam  seperti  gunung,  bukit,  lereng  dan lembah;
j. Cagar alam;
k. Kebun raya;
l. Kebun binatang;
m. Pemakaman umum;
n. Lapangan olah raga;
o. Lapangan upacara;
p. Parkir terbuka;
q. Lahan pertanian perkotaan;
r. Jalur dibawah tekanan tinggi (SUTT dan SUTET);
s. Sempadan, sungai, situ, dan rawa;
t. Jalur pengaman jalan,  median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestarian;
u. Kawasan dan jalur hijau;
v. Daerah  pnyangga  ( buffer  zone ),  lapangan  udara; dan
w. Taman atap ( roof garden ).
Menurut  informasi  dari  Badan  Pusat  Statistik (BPS),  total  luas  wilayah  Kota  Yogyakarta  32,5  km². Menurut  informasi  dari  DPDPK,  jumlah  wajib  pajak bumi  dan  bangunan  sektor  perdesaan  dan  perkotaan Kota  Yogyakarta  tahun  2015  adalah  92.673  orang wajib pajak.
Tabel 4. Bentuk dan luasan RTHP per Kecamatan di Kota Yoagyakarta Kecamatan (a) Luas Wilayah (m²) (b) RTHP (m²) (c) WPP (m²) (d) = (b)- (c) Ngampilan 820.000 228 819.772 Gedongtengen 960.000 240 959.760 Kraton 1.400.000 320 1.399.680 Kotagede 3.070.000 1.315 3.068.685 Mergangsan 2.310.000 1.203 2.308.797 Pakualaman 630.000 700 629.300 Gondomanan 1.120.000 862 1.119.138 Mantrijeron 2.610.000 1.445 2.608.555 Jetis 1.700.000 895 1.699.105
Gondokusuman 3.990.000 2.045 3.987.955 Umbulharjo 8.120.000 3.732 8.116.268 Tegalrejo 2.910.000 2.016 2.907.984 Danurejan 1.100.000 456 1.099.544 Wirobrajan 1.760.000 0 1.760.000 Total 32.500.000  15.457 32.484.543
Sumber:  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Yogyakarta (2016), diolah.
Keterangan:
 Luas  Wilayah:  yaitu  luas  wilayah  yang  diperinci per Kecamatan di Kota Yogyakarta.
 RTHP:  Ruangan  Terbuka  Hijau  Publik,  yaitu  luas wilayah yang digunakan oleh Pemerintah Kota dan bukan merupakan objek PBB-P2.
 WPP:  Wilayah  Potensi  Pajak,  yaitu  luas  wilayah Kota  Yogyakarta  setelah  dikurangai  luas  wilayah yang digunakan untuk RTHP.
Berdasarkan  tabel  4  diketahui  bahwa  dari total  luas  wilayah  Kota  Yogyakarta  32.500.000  m², yang  menjadi  wilayah  potensi  pajak  di  Kota Yogyakarta sebesar 32.484.543 m². Selain itu, dari 14 Kecamatan  yang  ada  di  Kota  Yogyakarta,  wilayah potensi pajak terkecil ada pada Kecamatan Pakualaman  yaitu  sebesar  629.300m²,  sedangkan Kecamatan  Umbulharjo  memiliki  wilayah  potensi pajak terbesar yaitu sebesar 8.116.268 m².
Berdasarkan  tabel  5  dapat  diketahui  bahwa jumlah  wajib  pajak  yang  tertinggi  pada  Nilai  Jual Objek  Pajak  sampai  dengan  Rp500.000.000  adalah sebanyak  74.097  wajib  pajak  atau  79,95%  dari  total wajib  pajak.  Dan  jumlah  wajib  pajak  tertinggi  pada Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp5.000.000.000 adalah sebanyak  745  wajib  pajak  atau  0,8%  dari  total  wajib pajak
Tabel 5. Deskripsi Wajib Pajak Berdasarkan NJOP di
Kota Yogyakarta NJOP (Rp) WP (orang) Persentase WP (%) ≤500 jt 74.097 79,95 500 jt – 1 M 10.582 11,42 1 M – 2 M 4.899 5,29 2 M – 5 M 2.350 2,54 >5 M 745 0,8 Total 92.673 100 Sumber: Data Sekunder (2015), diolah.
Luas  wilayah  potensi  pajak  di  Kota  Yogyakarta dapat  diketahui  dengan  cara  mengklarifikasikan  luas wilayah  potensi  pajak  berdasarkan  besar  tarif  yang dikenakan dan jumlah wajib pajak. Dengan menggunakan  persentase  wajib  pajak  yang  telah dihitung sebelumnya, luas wilayah sebesar 32.484.543 m²  (berdasarkan  tabel  5.1)  yang  merupakan  total  luas Wilayah  Potensi  Pajak  (WPP)  yang  ada  di  Kota Yogyakarta  dapat  diklasifikasikan  menurut  besar  tarif yang dikenakan dan jumlah wajib pajak.
Tabel 6 Deskripsi Luas Wilayah Potensi Pajak di Kota
Yogyakarta Tahun 2015 Tarif (%) (a) Wajib Pajak (orang) (b) Persentase WP (%) (c) Luas WPP (m²) (d)=(c)x(e) 0,100 74.097 79,95 25.971.392 0,125 10.582 11,42 3.709.734 0,160 4.899 5,29 1.718.432 0,220 2.350 2,54 825.108 0,300 745 0,8 259.877 Total 92.673 100 32.484.543 (e) Sumber: Data Sekunder (2015), diolah.
Keterangan:
- Tarif  (a):  ketetapan  tarif  yang  dikenakan  atas besarnya luas wilayah potensi pajak.
- WP  (b):  jumlah  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kota Yogyakarta  yang  dirinci  berdasarkan  besar  tarif yang dikenakan.
- Persentase  WP  (c):  yaitu  persentase  yang dihasilkan dari perhitungan jumlah wajib pajak per tarif  dibagi  total  jumlah  wajib  pajak  kemudian dikali  100%.  Persentase  wajib  pajak  ini  kemudian menjadi  dasar  untuk  menentukan  besarnya  luasan WPP  yang  diklasifikasikan  berdasarkan  tarif  yang dikenakan dan jumlah WP.
- Luas  WPP  (d):  yaitu  klasifikasi  luas  WPP berdasarkan  besar  tariff  yang  dikenakan  dan jumlah WP. Klasifikasi luas WPP dihitung dengan cara  total  luas  WPP  dikalikan  dengan  persentase WP.
- Total  luas  WPP  (e):  total  ini  didapat  dari perhitungan tabel 5.1.
Berdasarkan  tabel  6  diketahui  bahwa  luas  wilayah potensi  pajak  tertinggi  sebesar  25.971.392  m²  terdiri atas 74.097 wajib pajak dan dikenai tarif sebesar 0,1%. Dan luas  wilayah potensi pajak yang terendah sebesar
259.877  m²  dan  terdiri  atas  745  wajib  pajak  dan dikenai tarif 0,3%.
2. Klasifikasi Tarif Pajak dan Wajib Pajak
Klasifikasi  tarif  pajak  dan  wajib  pajak  adalah menentukan  besarnya  tarif  pajak  dan  jumlah  wajib pajak  yang  dikenakan  atas  tarif  tersebut  berdasarkan Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP).  Seperti  yang dijelaskan sebelumnya bahwa besarnya tarif ditentukan  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kota Yogyakarta Nomor 02 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan.
Tabel 7. Klasifikasi Tarif Pajak dan Wajib pajak berdasarkan NJOP di Kota Yogyakarta Tahun 2015
NJOP (Rp) (a) Tarif (%) (b) Wajib Pajak (Orang) (c) Persentase WP (%) (d)=(c):(e) ≤500 jt 0,100 74.097 79,95 500 jt – 1 M 0,125 10.582 11,42 1 M – 2 M 0,160 4.899 5,29 2 M – 5 M 0,220 2.350 2,54 >5 M 0,300 745 0,8 Total 92.673 (e) 100 Sumber: Data Sekunder (2015), diolah. Keterangan:
- NJOP (a): Nilai Jual Objek Pajak
- WP  (b):  jumlah  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kota Yogyakarta  yang  dirinci  berdasarkan  besar  tarif yang dikenakan.
- Persentase  WP  (c):  yaitu  persentase  yang dihasilkan dari perhitungan jumlah wajib pajak per tarif  dibagi  total  jumlah  wajib  pajak  kemudian dikali  100%.  Persentase  wajib  pajak  ini  kemudian menjadi  dasar  untuk  menentukan  besarnya  luasan WPP  yang  diklasifikasikan  berdasarkan  tarif  yang dikenakan dan jumlah WP.
- Luas  WPP  (d):  yaitu  klasifikasi  luas  WPP berdasarkan besar tarif yang dikenakan dan jumlah WP.  Klasifikasi  luas  WPP  dihitung  dengan  cara total luas WPP dikalikan dengan persentase WP.
- Total Wajib Pajak (e)
Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa jumlah wajib pajak tertinggi pada tarif 0,1% adalah sebanyak 74.097 wajib pajak dengan persentase sebesar 79,95%. Jumlah wajib  pajak  terendah  pada  tarif  0,3%  sebanyak  745 wajib  pajak  dengan  persentase  wajib  pajak  sebesar 0,8%.
3. NJOP rata-rata Kota Yogyakarta
Nilai  Jual  Objek  Pajak  yang  kemudian  disingkat dengan  NJOP  merupakan  dasar  dalam  pengenaan pajak. NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari  transaksi  jual  beli,  dan  ditentukan  melalui perbandingan  harga  dengan  objek  lain  yang  sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. NJOP ditetapkan  setiap  3  (tiga)  tahun,  kecuali  untuk  objek pajak  tertentu  dapat  ditentukan  setiap  tahun  sesuai dengan Keputusan Walikota.
Tabel 8. NJOP per Kecamatan No Kecamatan (a) Terendah (Rp) (b) Tertinggi (Rp) (c) Rata-rata (Rp) (d)=(b)+ (c)/2 1. Ngampilan 614.000 6.195.000 3.404.500 2. Gedongteng en 614.000 16.155.000 8.384.500 3. Kraton 614.000 1.862.000 1.238.000 4. Kotagede 537.000 2.640.000 1.588.500 5. Mergangsan 537.000 7.455.000 3.996.000 6. Pakualaman 614.000 3.745.000 2.179.500 7. Gondomana n 614.000 15.105.000 7.859.500 8. Mantrijeron 464.000 3.100.000 1.782.000 9. Jetis 537.000 12.195.000 6.366.000 10. Gondokusu man 614.000 11.305.000 5.959.500 11. Umbulharjo 537.000 3.745.000 2.141.000 12. Tegalrejo 537.000 7.455.000 3.996.000 13. Danurejan 537.000 16.155.000 8.346.000 14. Wirobrajan 537.000 3.745.000 2.141.000 NJOP Rata-rata 4.241.571
Sumber:  Keputusan  Walikota  Yogyakarta  Nomor  437 (2015), diolah.
Besarnya NJOP rata-rata Kota Yogyakarta dihitung dengan cara menjumlahkan NJOP tertinggi perkecamatan  dan  NJOP  terendah  perkecamatan kemudian  dibagi  dua  akan  menghasilkan  NJOP  rata- rata perkecamatan. Kemudian NJOP rata-rata perkecamatan  dijumlahkan  kemudian  dibagi  dengan jumlah  kecamatan  yang  ada  di  Kota  Yogyakarta  akan menghasilkan NJOP rata-rata Kota Yogyakarta.
Berdasarkan  tabel  8  dapat  diketahui  bahwa  NJOP rata-rata Kota Yogyakarta adalah sebesar Rp4.241.571.  NJOP  terendah  di  Kota  Yogyakarta
adalah kecamatan Mantrijeron yaitu sebesar Rp464.000.  kemudian  NJOP  tertinggi  di  Kota Yogyakarta adalah kecamatan Danurejan dan Gedongtengen yaitu sebesar Rp16.155.000.

## NJOP Bumi
Besarnya  NJOP  Bumi  Kota  Yogyakarta  dapat dihitung  dengan  cara  luas  wilayah  potensi  pajak dikalikan  dengan  NJOP  rata-rata  Kota  Yogyakarta. Berikut perhitungan NJOP Bumi yang dirinci menurut besar tarif yang dikenakan dan jumlah wajib pajak:
Tabel 9. Klasifikasi NJOP Bumi Tarif (%) (a) Luas WPP (m²) (b) NJOP Rata-rata (Rp) (c) NJOP Bumi (Rp) (d)=(b)x(c) 0,100 25.971.39 2 4.241.571 110.159.503.100.00 0 0,125 3.709.734 4.241.571 15.735.100.120.000 0,160 1.718.432 4.241.571 7.288.851.337.000 0,220 825.108 4.241.571 3.499.754.165.000 0,300 259.877 4.241.571 1.102.286.747.000 Total   32.484.54 3 137.785.495.469.00 0
Sumber: Data Sekunder (2015), diolah.
Berdasarkan  perhitungan  dari  tabel  9  dapat diketahui  bahwa  tarif  pajak  sebesar  0,1%  dengan  luas wilayah  potensi  pajak  25.971.392  m²  memiliki  NJOP Bumi  sebesar  Rp110.159.503.100.000  merupakan NJOP  Bumi  tertinggi  dari  lima  tarif  yang  berlaku  di Kota  Yogyakarta.  Kemudian  tarif  pajak  sebesar  0,3% dengan  luas  wilayah  potensi  pajak  259.877  m² memiliki  NJOP  Bumi  sebesar  Rp1.102.286.747.000 merupakan  NJOP  Bumi  terendah  dari  lima  tarif  yang berlaku di Kota Yogyakarta.

## NJOP Bangunan
Berdasarkan informasi dari Dinas Pengelolaan dan Pajak  Daerah  (DPDPK)  Kota  Yogyakarta,  total bangunan  Kota  Yogyakarta  mencapai  10.931.433  m² serta  NJOP  rata-rata  Kota  Yogyakarta  sebesar Rp4.241.571  sehingga  total  NJOP  Bangunan  sebesar Rp46.366.449.200.000.  NJOP  Bangunan  yang  telah diketahui  kemudian  diklasifikasikan  berdasarkan  tarif yang  dikenakan  dan  jumlah  wajib  pajak  yaitu dirumuskan dengan:
Total NJOP Bangunan x % WP
Keterangan:
- NJOP  Bangunan:  NJOP  Bangunan  yang  dirinci berdasarkan besar tarif yang dikenakan dan jumlah wajib pajak.
- Total NJOP Bangunan: NJOP Bangunan
keseluruhan  di  Kota  Yogyakarta  yang  telah diketahui  nilainya  dari  Dinas  Pajak  Daerah  dan
Pengelolaan Keuangan (DPDPK) yaitu sebesar
- Persentase WP: adalah persentase wajib pajak.
Tabel 10. Klasifikasi NJOP Bangunan Tarif (%) (a) % WP (b) NJOP Bangunan (Rp) (c) = (b) x (d) 0,100 79,95 37.069.976.135.400 0,125 11,42 5.295.048.498.640 0,160 5,29 2.452.785.162.680 0,220 2,54 1.177.707.809.680 0,300 0,8 370.931.593.600 Total 100 46.366.449.200.000
Sumber: Data sekunder (2015), diolah. Keterangan:
- Total NJOP Bangunan (d): Total NJOP Bangunan tersebut didapatkan langsung dari Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). Berdasarkan  hasil  perhitungan  tabel  10  diketahui bahwa  NJOP  Bangunan  yang  tertinggi  pada  tarif 0,100%  yaitu  sebesar  Rp37.069.976.135.400  dengan wajib  pajak  sebesar  74.097  orang  atai  79,95%. Kemudian  wajib  pajak  terendah  yaitu  pada  tarif 0,300% yaitu sebesar dengan NJOP Bangunan sebesar Rp370.931.593.600  dan  jumlah  wajib  pajak  sebesar 745 orang (0,8%)..
4. Nilai  Jual  Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak (NJOPTKP)
NJOPTKP  adalah  besaran  nilai  yang  merupakan batas  tertinggi  nilai/harga  objek  pajak  yang  tidak dikenakan  pajak.  Besarnya  NJOPTKP  ditetapkan Rp12.000.000  untuk  setiap  wajib  pajak  (Perda  Kota Yogyakarta  Nomor  02  Tahun  2011).  NJOPTKP dihitung dengan rumus sebagai berikut:
NJOPTKP = Wajib Pajak x Rp12.000.000
Tabel 11 Perhitungan NJOPTKP Berdasarkan Besaran Tarif Tarif (%) (a) Jumlah WP (Orang) (b) NJOPTKP per WP (Rp) (c) NJOPTKP (Rp) (d)=(b)x(c) 0,100 74.097 12.000.000 889.164.000.000 0,125 10.582 12.000.000 126.984.000.000
0,160 4.899 12.000.000 58.788.000.000 0,220 2.350 12.000.000 28.200.000.000 0,300 745 12.000.000 8.940.000.000 Total 92.673 1.112.076.000.000 Sumber: Data Sekunder (2015)
Berdasarkan  tabel  11  total  NJOPTKP  adalah sebesar Rp1.112.076.000.000 dengan total wajib pajak 92.673  wajib  pajak.  NJOPTKP  tertinggi  pada  tarif 0,1%  sebesar    Rp889.164.000.000  dan  NJOPTKP terendah pada tarif 0,3% sebesar Rp8.940.000.000.
5. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) NJOPKP adalah besaran nilai yang dikenai pajak.
NJOPKP dihitung dengan rumus sebagai berikut:
NJOPKP = (NJOP Bumi + NJOP Bangunan) – NJOPTKP
Tabel 12. Perhitungan NJOP Berdasarkan Besar Tarif
Tarif NJOP Bumi NJOP Bangunan NJOP (%) Rp Rp Rp (a) (b) (c) (d)=(b)+(c) 0,100  110.159.503.100.000 37.069.976.135.400  147.229.479.235.400 0,125 15.735.100.120.000 5.295.048.498.640 21.030.148.618.640 0,160 7.288.851.337.000  2.452.785.162.680,00 9.741.636.499.680 0,220 3.499.754.165.000  1.177.707.809.680,00 4.677.461.974.680 0,300 1.102.286.747.000 370.931.593.600,00 1.473.218.340.600 Total   137.785.495.469.000 46.366.449.200.000  184.151.944.669.000 Tabel 13. Perhitungan NJOPKP Berdasarkan Besar Tarif Tarif (%) (a) NJOP (Rp) (d) NJOPTKP (Rp) (e) NJOPKP (Rp) (f)=(d)-(e) 0,10 0 147.229.479.235.400 889.164.000 146.340.315.235.400 0,12 5 21.030.148.618.640 126.984.000 20.903.164.618.640 0,16 0 9.741.636.499.680 58.788.000 9.682.848.499.680 0,22 0 4.677.461.974.680 28.200.000 4.649.261.974.680 0,30 0 1.473.218.340.600 8.940.000 1.464.278.340.600 Tota l 184.151.944.669.000 1.112.076.000 183.039.868.669.000
Sumber: Data Sekunder, 2015 (Diolah).
Berdasarkan tabel 13, NJOPKP tahun 2015 di Kota Yogyakarta  adalah  sebesar  Rp183.039.868.669.000. NJOPKP tertinggi pada tarif 0,1% sebesar Rp146.340.315.235.400,  dan  NJOPKP  terendah  pada tarif 0,3% sebesar Rp1.464.278.340.600.
6. Potensi PBB-P2 Kota Yogyakarta
Potensi PBB-P2 Kota Yogyakarta dihutung dengan rumus sebagai berikut:
Potensi PBB P2 = Tarif x NJOPKP
Berdasarkan  tabel  14  dapat  dijelaskan  bahwa besarnya  potensi  pajak  bumi  dan  bangunan  sektor perdesaan  dan  perkotaan  di  Kota  Yogyakarta  tahun 2015  adalah  sebesar  Rp202.583.039.973  dari  Nilai Jual  Objek  Pajak  Kena  Pajak  (NJOPKP)  sebesar Rp183.039.868.669.000.  Dan  dapat  dijelaskan  pula bahwa  dari  besarnya  total  potensi  pajak  yang  ada  di Kota  Yogyakarta  tahun  2015,  potensi  pajak  terbesar bersumber dari tarif 0,100% yaitu sebesar Rp146.340.315.235
dari NJOPKP sebesar Rp146.340.315.235.400.  Sedangkan  potensi  pajak terkecil  bersumber  dari  tarif  0,300%  yaitu  sebesar
Rp4.392.835.022 dari NJOPKP
sebesar
Rp1.464.278.340.600 Tabel 14. Perhitungan potensi PBB-P2 Kota Yogyakarta Tahun 2015 Tarif (%) (a) NJOPKP (Rp) (b) Potensi PBB-P2 (Rp) (c) = (a) x (b) 0,100  146.340.315.235.400 146.340.315.235 0,125 20.903.164.618.640 26.128.955.773 0,160 9.682.848.499.680 15.492.557.599 0,220 4.649.261.974.680 10.228.376.344 0,300 1.464.278.340.600 4.392.835.022 Total   183.039.868.669.000 202.583.039.973
Sumber: Data Sekunder, 2015 (Diolah).
Apabila  potensi  penerimaan  PBB-P2  di  Kota Yogyakarta pada tahun 2015 adalah sebesar Rp202.583.039.973    dibandingkan  dengan  target penerimaan  PBB-P2  Kota  Yogyakarta  tahun  2015 adalah  sebesar  Rp50.000.000.000,  maka  persentase potensinya  hanya  sebesar  24,68%.  Hasil  perhitungan tersebut  menunjukkkan bahwa penerimaan PBB-P2 di Kota  Yogyakarta  yang  ditetapkan  tahun  2015 belumlah  optimal  apabila  dibandingkan  dengan potensi  yang  ada.  Jika  potensi  penerimaan  PBB-P2  di Kota  Yogyakarta  pada  tahun  2015  adalah  sebesar Rp202.583.039.973  dibandingkan  dengan  realisasi penerimaan  PBB-P2  Kota  Yogyakarta  tahun  2015 adalah  sebesar  Rp51.777.583.620,  maka  persentase potensinya hanya sebesar 25,56%. Hal ini menunjukkan  realisasi  penerimaan  PBB-P2  di  Kota Yogyakarta  pada  tahun  2015  masih  kurang  maksimal jika  dibandingkan  dengan  potensi  yang  ada.  Oleh
karena  itu,  diharapkan  pada  tahun  selnjutnya pemerintah  daerah  di  Kota  Yogyakarta  dapat meningkatkan  target  penerimaan  PBB-P2  di  kota Yogyakarta  sesuai  dengan  potensi  yang  ada  agar realisasi penerimaan PBB-P2 di kota Yogyakarta lebih maksimal dan sesuai dengan potensi yang ada.

## Kontribusi PBB P2
Kontribusi  merupakan  sumbangan  yang  diberikan oleh Pajak Bumi  dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan  (PBB-P2)  terhadap  besarnya  penerimaan pajak yang diperoleh di Kota Yogyakarta. Perhitungan kontribusi  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa besar  kontribusi  PBB-P2  terhadap  pendapatan  asli daerah  Kota  Yogyakarta.  Semakin  besar  kontribusi yang  dihasilkan,  maka  semakin  besar  sumbangan sumbangan yang diberikan PBB-P2 terhadap pendapatan  asli  daerah  Kota  Yogyakarta.  Sebaliknya, semakin  kecil  kontrbusi  yang  dihasilkan,  maka semakin kecil pula sumbangan yang diberikan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah.
Tabel 15 Perhitungan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Kota Yogyakarta Tahun 2006-2015
Tahu n Realisasi PBB- P2 (Rp) Realisasi PAD (Rp) Kontribu si (%) 2006 21.657.824.742 96.419.456.304 22,46 2007 23.504.741.664 114.098.852.48 0 20,60 2008 30.449.247.481 132.431.571.51 5 22,99 2009 29.909.059.691 161.473.838.21 0 18,52 2010 33.542.230.947 179.423.640.05 7 18,69 2011 38.145.611.027 228.870.559.64 5 16,67 2012 44.118.519.713 338.283.728.28 5 13,04 2013 44.358.025.929 383.052.140.42 0 11,58 2014 48.775.400.672 470.641.528.44 4 10,36 2015 51.777.583.620 510.548.822.80 9 10,14 Rata-rata 16,51
Sumber:  DPDPK  Kota  Yogyakarta  (2006-2015), Diolah.
Kontribusi  penerimaan  PBB-P2  dapat  diperoleh dengan  membandingakan  Antara  realisasi  penerimaan PBB-P2  dengan  realisasi  penerimaan  pendapatan  asli daerah dengan rumus sebagai berikut:
Berdasarkan tabel 15, kontribusi penerimaan PBB- P2 di Kota Yogyakarta dari tahun 2006 sampai dengan 2015  rata-rata  sebesar  16,51%.  Kenaikan  realisasi PBB-P2 yang signifikan terjadi pada tahun 2012 yaitu mengalami  kenaikan  sebesar  Rp5.972.908.686  dari tahun  2011.  Kenaikan  tersebut  terjadi  kareana  adanya pengalihan  PBB-P2  dari  pajak  pusat  menjadi  pajak daerah.  Pengalihan  tersebut  terdapat  pada  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  (PDRD)  yang  berlaku  sejak  1 januari  2011,  menetapkan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan sektor  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  menjadi pajak  kabupaten/kota.  Peraturan  tersebut  mulai dilaksanaakan di Kota Yogyakarta sejak tahun 2012.
Setelah  menghitung  kontribusi  PBB-P2  kemudian membandingkan  antara  penerimaan  PBB-P2  dengan pajak  lainnya.  Hal  tersebut  dihitung  dengan  rumus sebagai berikut:
Besarnya persentase hasil perhitungan menunjukkan  seberapa  besar  kontribusi  PBB-P2 terhadap  Pajak  Daerah  lainnya.  Semakin  besar kontribusi yang diperoleh menunjukkan semakin besar pula  peranan  PBB-P2  terhadap  Pajak  Daerah  lainnya. Begitu  juga  sebaliknya  semakin  kecil  kontribusi  yang diperoleh  makan  semakin  kecil  pula  kontribusi  PBB- P2 terhadap Pajak Daerah lainnya di Kota Yogyakarta.
Berdasarkan  tabel  16,  perhitungan  kontribusi penerimaan  PBB-P2  terhadap  pajak  daerah  lainnya  di Kota Yogyakarta dari tahun 2006 sampai dengan 2015 rata-rata  kontribusi  penerimaan  PBB-P2  adalah 23,24%.  Selama  10  tahun  dari  2006  sampai  2015 kontribusi  PBB-P2  terhadap  Pajak  Daerah  lainnya selalu  mengalami  penurunan,  tetapi  pada  tahun  2012
mengalami  kenaikan  kontribusi  sebesar  2,7%  dari tahun  2011.  Kenaikan  tersebut  terjadi  karena  adanya pengalihan  PBB-P2  dari  pajak  pusat  menjadi  pajak daerah.  Pengalihan  tersebut  terdapat  pada  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  (PDRD)  yang  berlaku  sejak  1 Januari  2011,  menetapkan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan sektor  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)  menjadi pajak  kabupaten/kota.  Peraturan  tersebut  mulai dilaksanaakan di Kota Yogyakarta sejak tahun 2012.
Tabel 16 Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah lainnya Tahun Realisasi PBB-P2 (Rp) (a) Pajak Daerah (Rp) (b) Kontribusi (%) (a)/[(b)- (a)] 2006 21.657.824.742  108.212.884.775 25,02 2007 23.504.741.664  128.527.218.330 22,38 2008 30.449.247.481  158.264.605.462 23,82 2009 29.909.059.691  168.810.226.949 21,53 2010 33.542.230.947  188.491.365.294 21,65 2011 38.145.611.027  196.551.818.954 24,08 2012 44.118.519.713  208.849.989.374 26,78 2013 44.358.025.929  230.465.798.762 23,83 2014 48.775.400.672  261.860.143.641 22,89 2015 51.777.583.620  305.760.046.224 20,39 Rata-rata 23,24
Sumber:  DPDPK  Kota  Yogyakarta  tahun  2006-2015, (Diolah)
Selanjutnya,  penelitian  ini  perlu  menghitung kontribusi  PBB-P2  terhadap  Pendapatan  Daerah.  Hal tersebut dihitung dengan rumus sebagai berikut:
%
Besarnya persentase hasil perhitungan tersebut menunjukkan seberapa besar kontribusi PBB- P2  terhadap  Pendaptan  Daerah.  Semakin  besar kontribusi yang diperoleh menunjukkan semakin besar pula  peranan  PBB-P2  terhadap  Pendapatan  Daerah. Begitu  juga  sebaliknya  semakin  kecil  kontribusi  yang diperoleh  makan  semakin  kecil  pula  kontribusi  PBB- P2 terhadap Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta Tabel 17. Perhitungan Kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan DaerahKota Yogyakarta Tahun 2006 - 2015
Tahun Realisasi PBB-P2 (Rp) Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) Kontribusi PBB-P2 (%) 2006 21.657.824.7 42 519.022.237.321 4,17 2007 23.504.741.6 64 615.648.852.480 3,81 2008 30.449.247.4 81 720.252.933.347 4,22 2009 29.909.059.6 91 749.989.016.366 3,98 2010 33.542.230.9 47 815.495.924.651 4,11 2011 38.145.611.0 27 951.681.432.622 4,01 2012 44.118.519.7 13 1.157.578.918.3 17 3,81 2013 44.358.025.9 29 1.309.580.194.0 14 3,39 2014 48.775.400.6 72 1.459.742.435.0 83 3,34 2015 51.777.583.6 20 1.434.009.588.2 18 3,61 Rata-Rata 3,85
Sumber:  DPDPK  Kota  Yogyakarta  tahun  2006-2015, (Diolah)
Berdasarkan  tabel  17  dapat  diketahui  bahwa selama  sepuluh  tahun  rata-rata  kontribusi  PBB-P2 terhadap  Pendapatan  Daerah  sebesar  3,85%.  Realisasi penerimaan  PBB-P2  memang  setiap  tahun  mengalami peningkatan,  namun  peningkatan  tersebut  sebanding dengan  peningkatan  Pendapatan  Daerah,  sehingga kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah relatif stabil selama sepuluh tahun terakhir.
Dari  hasil  penghitungan  potensi  PBB-P2  di menunjukkan  bahwa  penetapan  target  penerimaan PBB-P2 oleh pemerintah Kota Yogyakarta  masih bisa ditingkatkan,  mengingat  masih  ada  lebih  dari  75% potensi yang belum digali. Apabila potensi penerimaan PBB-P2  ini  dapat  digali  secara  maksimal,  maka  PAD dan  Pendapatan  Daerah  Kota  Yogyakarta  akan semakin  meningkat,  yang  kemudian  berdampak kepada tingkat kemandirian daerah.
Untuk penetapan target, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mempertimbangkan potensi PBB-P2 yang  ada,  sehingga  tidak  ada  potensi  yang  tidak dimanfaatkan. Selanjutnya, pemerintah Kota
Yogyakarta secara maksimal berusaha untuk mencapai target  tersebut  dengan  melakukan  berbagai  hal,  yaitu melakukan  pembaruan  data  objek  pajak  PBB-P2. Pembaruan data ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh objek pajak telah tercatat sesuai dengan keadaannya.
Selain  itu,  pemerintah  kota  Yogyakarta  perlu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2  tepat  waktu.  Kesadaran  ini  perlu  dibangun, agar angka tunggakan PBB-P2 dapat semakin turun..

## Simpulan
Potensi pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan  perkotaan  di  Kota  Yogyakarta  tahun  2015  adalah sebesar
Rp202.583.039.973. Apabila potensi penerimaan  PBB-P2  di  Kota  Yogyakarta  pada  tahun 2015 adalah sebesar Rp202.583.039.973 dibandingkan dengan target penerimaan PBB-P2 Kota Yogyakarta tahun 2015 adalah sebesar Rp50.000.000.000,  maka  persentase  potensinya  hanya sebesar 24,68%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkkan  bahwa  penerimaan  PBB-P2  di  Kota Yogyakarta  yang  ditetapkan  tahun  2015  belumlah optimal  apabila  dibandingkan  dengan  potensi  yang ada.  Jika  potensi  penerimaan  PBB-P2  di  Kota Yogyakarta pada tahun 2015 adalah sebesar Rp202.583.039.973  dibandingkan  dengan  realisasi penerimaan  PBB-P2  Kota  Yogyakarta  tahun  2015 adalah  sebesar  Rp51.777.583.620,  maka  persentase potensinya  hanya  sebesar  25,56%.  Artinya  bahwa penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sektor Perdesaan  dan  Perkotaan  masih  bisa  ditingkatkan  lagi karena  penerimaan  PBB-P2  tahun  2015  di  Kota Yogyakarta  belum  maksimal  dengan  melihat  target yang ada.
Perhitungan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Yogyakarta dari  tahun  2006  sampai  dengan  2015  rata-rata kontribusi  penerimaan  PBB-P2  adalah  16,51%.  Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan  PBB-P2  terhadap  PAD  selama  2006 sampai  dengan  2015  masih  belum  optimal.  Artinya bahwa  penerimaan  PBB-P2  masih  dapat  ditingkatkan sekitar 83,49% dari target penerimaan PBB-P2 di Kota Yogyakarta.
Perhitungan  kontribusi  PBB  P2  terhadap Pendapatan  Daerah  Kota  Yogyakarta  selama  sepuluh tahun  rata-rata  sebesar  3,85%.  Kontribusi  PBB-P2  di
Kota  Yogyakarta  sebenarnya  masih  bisa  ditingkatkan kembali  dengan  melihat  target  yang  ada.  Sehingga apabila  penerimaan  PBB-P2  sesuai  dengan  potensi yang  ada,  maka  akan  tercipta  kemandirian  daerah  di Kota Yogyakarta.
Referensi 1. Antar Yogya [online]. Didapatkan: http://www.antarayogya.com/berita/333556/realis asi-pbb-kota-yogyakarta-baru-41-persen [30
September 2016]
2. Badan  Pusat  Statistik  Kota  Yogyakarta  Tahun 2014 tentang Yogyakarta dalam Angka.
3. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2015 tentang Ruang Hijau Terbuka Publik.
4. Bastian,  Indra.  2001.  Akuntansi  Sektor  Publik  di Indonesia. Yogyakarta: BPFE, UGM.
5. Halim,  Abdul.  2002. Akuntasi  Sektor  Publik: Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta:  Salemba empat.
6. Halim,  Abdul.  2004. Akuntasi  Sektor  Publik: Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta:  Salemba empat.
7. Halim,  Abdul.  2007. Akuntasi  Sektor  Publik: Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Jakarta:  Salemba empat.
8. Halim,  Abdul,  Icuk  Rangga  Bawong  dan  Amin Dara. 2014. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
9. Hatta,  Fitriani.  2015.  Analisis  Potensi  dan Kontribusi  PBB-P2  di  Kabupaten  Gunungkidul. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
10. Keputusan  Walikota  Yogyakarta  Nomor  437 Tahun  2015  tentang  Klasifikasi  dan  Besarnya NJOP  Permukaan  Bumi  Berupa  Tanah  Tahun 2015.
11. Mardiasmo.  2001. Perpajakan .  Yogyakarta:  Andi offset
12. Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: Andi
13. Mahmudi.  2007. Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta:  Penerbit  dan Percetakan STIM YKPN.
14. Peraturan  Daerah  Kota  Yogyakarta  Nomor  02 Tahun  2011  Tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007  Tentang  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau Kawasan Perkotaan
16. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  03  Tahun 2007  Tentang  Penetapan  Perkiraan  Alokasi  dana Bagi  Hasil  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dan  Bea Perolehan  atas  Tanah  dan  Bangunan  Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007.
17. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  150  Tahun 2010  Tentang  Klasifikasi  Dan  Penetapan  Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan
18. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  67  Tahun 2011  Tentang  Penyesuaian  Besarnya  NJOPTKP PBB
19. Putra.  2015.  Potensi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Sektor  Perdesaan  dan  Perkotaan  di Kabupaten Batang Hari. Jambi: Universitas Jambi. [online]
Didapatkan:
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esr c=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwip7ZnZs 6zQAhULO48KHeIVBgcQFggcMAA&url=http
%3A%2F%2Fonline- journal.unja.ac.id%2Findex.php% 2FJES%2Farticle%2Fdownload%2F2636%2Fpdf &usg=AFQjCNET4YcSYL-
5musmJmLxBrkj1jC2kQ [22 Maret 2016].
20. Sarijan,  Adi  Rahman.  2013.  Pengaruh  Rasio Keuangan  Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah, Rasio  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Seluruh Indonesia. Sripsi. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
21. Situs  resmi  Kota  Yogyakarta.  Didapatkan: http://www.jogjakota.go.id/services/pajak-bumi- bangunan [17 Mei 2016].
22. Situs  resmi  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Didapatkan:  http://kbbi.web.id/potensi  [8  Agustus 2016].
23. Situs  resmi  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Didapatkan: http://kbbi.web.id/kontribusi [8 Agustus 2016].
24. Sucipto, Adi. 2013. Analisis Potensi PBB-P2 Kota Yogyakarta.  Skripsi.  Yogyakarta:  Universitas Ahmad Dahlan.
25. Sholikhah,  Ratna.  2011.  Analisis  Kemampuan Keuangan  Daerah  dan  Pengaruhnya  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Wonogori
Tahun Anggaran 2000–2009. Surakarta. Universitas  Sebelas  Maret.  Skripsi.  [online] Didapatkan:
http://eprints.uns.ac.id/4979/1/2084816112011043 31.pdf [31 Oktober 2016].
26. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
27. Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1999  Tentang Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah
28. Yulianingsih,
2015.
Republika [online].
Didapatkan: [online]
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuang an/15/02/26/nkdw9t-tunggakan-pbb-kota- yogyakarta-capai-rp-47-miliar [30 September 2016]