KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

## DALAM PANDANGAN THEORY OF JUSTICE

## JOHN RAWLS

## Wadyo Pandapotan Pasaribu

## Mahasiswa Program Pascasarjana STF Driyarkara
ABSTRACT: This  article  with  a  title  "The  Policy  of  People  Business Credit (PBC – ID: KUR) i n the view of John Rawls’ Theory of Justice" will firstly  explain  the  economic  condition  of  our  country  (the  Republic  of Indonesia)  from  the  analysis  of  experts  in  economy  and  government’s view to the current economic situation. Next, the discussion is about the formula of the policy of people business credit as an economic policy of Indonesian  government  in  her  effort  to  reduce  the  number  of  economic gap or income gap with a business fund allocation to SME through PBC program.  Then,  this  article  explains  J ohn  Rawls’  general  principle  of justice which is related to pareto optimality whereas on its practical level it is  distributive  justice  that  takes  effect,  in  which  each  actor  will  get  in accordance with his contribution in the market.
KEYWORDS: people business credit, distributive justice, John Rawls
ABSTRAK: Artikel  yang  berjudul  "Kebijakan  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR) dalam Pandangan Theory of Justice John Rawls" ini pertama-tama akan  memaparkan  kondisi  perekonomian  negara  kita  (Republik Indonesia)  dalam  analisis  pakar-pakar  ekonomi  dan  pandangan pemerintah  terhadap  situasi  ekonomi  yang  sedang  berjalan.  Selanjutnya akan diuraikan rumusan kebijakan kredit usaha rakyat sebagai kebijakan ekonomi  pemerintah  Indonesia  dalam  upaya  mengurangi  angka ketimpangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan dengan pemberian dana  usaha  kepada  UMKM  melalui  program  KUR.  Kemudian dipaparkan  prinsip  umum  keadilan  John  Rawls  terkait pareto  optimality
yang  ketika  di  tingkat  praksisnya  berlaku  keadilan  distributif  di  mana masing-masing  aktor  akan  memperoleh  sesuai  dengan  kontribusinya dalam pasar.
KEYWORDS: kredit usaha rakyat, keadilan distributif, John Rawls

## Pendahuluan
Kebijakan  ekonomi  pemerintah  Indonesia  terkait  dengan  Kredit Usaha  Rakyat  (KUR)  patut  diapresiasi,  karena  itu  merupakan  usaha pemerintah  untuk  menurunkan  ketimpangan  sosial  yang  terjadi  hingga saat  ini.  Pemberian  kredit  berarti  pemberian  kemampuan  usaha  untuk rakyat supaya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Tapi persoalannya, apakah  kebijakan  KUR  efektif  untuk  mengatasi  kesenjangan  sosial  yang masih  menjadi  problematika  bangsa  Indonesia?  Tulisan  ini  akan mengevaluasi  rumusan  kebijakan  KUR  dari  sudut  pandang  teori keadilan John Rawls. Meskipun karya John Rawls tentang teori keadilan telah  diterbitkan  pada  abad  lampau,  namun  teori  ini  Masih  populer hingga  saat  ini.  Karena  keunikan  dan  kedalaman  pemikirannya,  karya- karya  Rawls  terlihat  berbeda  apabila  dibandingkan  dengan  para  filsuf kontemporer  lainnya,  sampai  saat  ini  kontribusi  pemikirannya  terus diperbincangkan tidak hanya di ranah filsafat namun lintas disiplin ilmu. Theory of Justice (TOJ), karya Rawls yang menjadi referensi dalam tulisan ini  dalam  bahasa  Indonesia  diterjemahkan  menjadi  Teori  Keadilan  John Rawls, telah diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia, dan masih mudah dijumpai  di  toko-toko  buku.  Itu  berarti  sudut  pandang  teori  keadilan John  Rawls  layak  untuk  mengevaluasi  kebijakan  ekonomi  pemerintah Indonesia terkait KUR.

## Kesejahteraan Sosial Rakyat Indonesia
Tantangan  yang  cukup  berat  menghinggapi  perekonomian Indonesia saat ini adalah kualitas pertumbuhan ekonominya yang tidak terlalu  baik.  Pertumbuhan  ekonomi  dianggap  berkualitas  apabila perekonomian  tidak  terlalu  banyak  dihinggapi  tiga  persoalan  besar:
ketimpangan,  kemiskinan  dan  pengangguran.  Pada  triwulan  III,  data INDEF  (Institute  for  Development  of  Economics  and  Finance) menunjukkan, tahun 2016 perekonomian mencatat pertumbuhan sebesar 5.02  persen  (termasuk  pertumbuhan  yang  tertinggi  di  dunia  berdasar data  World  Economic  Outlook  Database  IMF,  2016),  namun  di  sisi  lain terjadi  ketimpangan  pendapatan  yang  masih  besar,  dengan  indeks  gini ratio (indeks ketimpangan ekonomi) 0.40,   angka kemiskinan 10.7 persen atau setara dengan 28 juta orang, dan pengangguran 5,6 persen.  Secara sederhana  situasi  tersebut  mendeskripsikan  ketimpangan  ekonomi dalam  masyarakat  dan  nilai  beli  mayoritas  masyarakat  lemah  sehingga secara cause-effect menyebabkan  produktivitas  menurun.  Hal  ini  akan bermuara pada masalah-masalah sosial.
Dalam  suatu  riset  Tadjoedin  (2001)  mengatakan,  ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam waktu yang berlarut-larut atau kesenjangan ekonomi yang berlarut-larut dapat memberikan dampak yang tidak sehat dalam  bernegera,  bahkan  lebih  jauh  dapat  menjadi  suatu  pemicu keresahan  sosial  yang  bisa  berujung  revolusi  sosial  (contoh:  konflik SARA  1960  di  Malaysia  dan  1998  di  Indonesia).  Angka gini  ratio pendapatan  yang  menunjukkan  angka  mendekati  0,5  persen  telah menjadikan sulitnya mayoritas masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya,  sekaligus  ini  menjadi  alarm  untuk  mengantisipasi terjadinya keresahan sosial seperti yang disampaikan riset Tadjoedin.
Mewujudkan  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia, adalah  salah  satu  cita-cita  utama  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI). Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dituliskan tujuan bernegara secara  sangat  luas,  yakni  (1)  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia;  (2)  memajukan  kesejahteraan  umum;  (3) mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  dan  (4)  ikut  serta  melaksanakan perdamaian  dunia  berdasarkan  kemerdekaan;  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial.  Prof  Didin  Damanhuri,  seorang  ekonom  sekaligus pendiri INDEF ( Institute for Development of Economics and Finance ), dalam tulisannya  yang  terangkum  dalam  buku Menuju  Ketangguhan  Ekonomi:
Sumbang  Saran  100  Ekonom  Indonesia, menuliskan  interpretasinya terhadap  tujuan  bernegara  tersebut  sebagai  berikut:  Yang  pertama bermakna  geopolitik  dan  geoekonomi,  yakni  terjaminnya  integritas politik dan ekonomi di wilayah Indonesia. Yang kedua bermakna “model pembangunan ekonom i” yang berorientasi kesejahteraan rakyat sebesar - besarnya  (bukan  semata  kesejahteraan  orang  per  orang).  Yang  ketiga bermakna  kualitas  kehidupan  (bukan  sekadar  ekonomi,  melainkan  juga politik  dan  budaya)  dari  bangsa  keseluruhan  (bukan  semata  orang  per orang) yang cerdas (baik inteligensia, emosional, maupun spiritual). Yang keempat  bermakna  bahwa  dengan  kapasitas  1,  2  dan  3  tersebut,  harus teresonansi  dalam  kapasitas  bangsa  secara  internasional  yang  mampu ikut  serta  dalam  mewujudkan  perdamain  abadi.  Dan  keempat  tujuan tersebut menurut Prof. Didin Damanhuri harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial (baik di level nasional maupun global). 1
Bila  memperhatikan  pendapat  Didin  terhadap  poin  kedua  dari Pembukaan  UUD  1945,  memajukan  kesejahteraan  umum  bermakna “model  pembangunan  ekonomi”  yang  berorientasi  kesejahteraan  rakyat sebesar-besarnya, bukan semata kesejahteraan orang per orang, membuat kita perlu melihat kembali situasi aktual kehidupan ekonomi masyarakat kita  dan  menelusuri  kembali  sistem  ekonomi  yang  diterapkan  di Indonesia,  apakah  dalam  perjalanan  bangsa  ini  tujuan  negara memajukan kesejahteraan umum sudah tercapai atau paling tidak sudah menunjukkan situasi yang baik dalam sosial masyarakat.
Lincoln  Asryad  dalam  tulisannya,  “Pertumbuhan  Ekonomi  yang Berkualitas”  menyitir  data  yang  dirilis  World  Economic  Outlook Database  (IMF,  2016)  tentang  tingkat  PDN  negara-negara,  mengatakan, jika  dibandingkan  dengan  Malaysia  dan  Thailand,  pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan lebih tinggi ketimbang
1 Didin S. Damanhuri, "Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tujuan Bernegara", dalam
Menuju Ketangguhan Ekonomi Indonesia: Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia, ed. Tim INDEF (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017), 412-6.
kedua negara tersebut. Ekonomi Indonesia diestimasi tumbuh setinggi 5 persen 2 , sementara kedua negara tersebut masing-masing hanya tumbuh 4,3 persen dan 3,2 persen, serta dalam kurun waktu hampir satu dekade terakhir,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  relatif  stabil  di  atas  5  persen per  tahun  dan  termasuk  tertinggi  di  dunia  bersama  China,  Brasil  dan India serta Afrika Selatan.
Namun  ironisnya,  di  tengah  pertumbuhan  ekonomi  yang  relatif tinggi,  tingkat  kemiskinan  masih  mencapai  10,86  persen  atau  setara dengan  28  juta  orang  (Maret  2016,  BPS)  walaupun  terjadi  penurunan tetapi  kecenderungannya  lambat  bahkan  relatif stuck. Koefisien  Gini 3 sebagai  standar  yang  digunakan  untuk  mengukur  kesenjangan pendapatan  dan  kekayaan  di  Indonesia  menunjukkan  angka  yang semakin  meningkat  dari  waktu  ke  waktu.  Data  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2003  sebesar  0,32  menjadi  0,36 pada 2007, menjadi 0,38 pada 2010, naik lagi menjadi 0,41 pada 2013, dan pada 2015 mencapai angka 0.43. 4
Dalam  tulisannya,  “Kesenjangan  Sosial  Ekonomi”  Kwik  Kian  Gie mengatakan,  mengacu  pada  formula  Bank  Dunia  yang  menetapkan ambang  garis  kemiskinan  adalah  pendapatan  sebesar  US  $  2  per  orang perhari,  maka  bila  ukuran  ini  diterapkan  pada  Indonesia,  artinya sebanyak 50 persen warga Indonesia tergolong miskin. 5
2 Lincolin Arsyad, "Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas", dalam Menuju Ketangguhan Ekonomi Indonesia: Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia, ed. Tim INDEF (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017), 455-7.
3 Agregat Koefisien gini (range 0 – 1) adalah ukuran statistik pertebaran paling menonjol, digunakan sebagai ukuran ketidakserataan distribusi pendapatan atau ketidakmerataan distribusi kekayaan. Semakin kecil nilainya, menunjukkan distribusi yang lebih merata. Demikian juga sebaliknya. Lih. https://www.dictio.id/t/apakah-yang-dimaksud-dengan-koefisien- gini/8371/2. Diakses 16 April 2018.
4 Lincolin Arsyad, "Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas", 455. Peningkatan koefisien gini berarti kondisi distribusi pendapatan secara pers eorangan semakin pincang.”
5 Kwik Kian Gie, "Kesenjangan Sosial Ekonomi", dalam Menuju Ketangguhan Ekonomi Indonesia: Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia, ed. Tim INDEF (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017) , 450-3.

## Di  sisi  lain,  dalam  proporsi  penguasaan  aset  di  Indonesia,
Bambang  Widianto,  dalam  tulisannya  “Tantangan  Mengurangi Kemiskinan,  Kerentanan  dan  Ketimpangan”  mengatakan  satu  persen keluarga  terkaya  di  Indonesia  menguasai  hampir  50  persen  aset, sementara  10  persen  keluarga  terkaya  menguasai  70  persen  aset”. Widianto  dalam  tulisan  tersebut  menampilkan  data  dari Credit  Suisse Global  Wealth  Databooks ,  yang  merilis  data  bahwa  Indonesia  termasuk  5 besar  negara  tertimpang  di  dunia  dengan  proporsi  aset  yang  dikuasai oleh 1 persen orang kaya. 6
Dituliskannya sebagai perbandingan di Inggris 23,9 persen aset dikuasi 1 persen  terkaya,  sementara  negara  paling  merata  adalah  Hungaria,  di mana hanya 17,6 persen aset yang dikuasai oleh 1 persen terkaya.
Melihat uraian para ahli di atas dan penyajian data yang diberikan, maka  tidak  dapat  ditolak  Indonesia  berada  dalam  problema  keadilan sosial.  Ketidakmerataan  ekonomi  sedang  dan  masih  terjadi  di  dalam
6 Bambang Widianto, "Tantangan Mengurangi Kemiskinan, Kerentanan dan
Ketimpangan", dalam Menuju Ketangguhan Ekonomi Indonesia: Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia, ed. Tim INDEF (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017), 394-8. Pada tulisan ini Dr. Widianto menambahkan, sebagai perbandingan di Inggris 23,9% aset dikuasai 1% terkaya, sementara negara paling merata adalah Hungaria dimana hanya 17,6% dikuasai oleh 1% terkaya.”
masyarakat.  Meskipun  pertumbuhan  ekonomi  nasional  meningkat namun  hal  itu  tidak  berdampak  signifikan  terhadap  peningkatan ekonomi  masyarakat.  Kembali  kepada  cita-cita  NKRI  yang  tertuang dalam  Pembukaan  UUD  1945  yang  salah  satunya  adalah  menciptakan kesejahteraan  sosial  yang  tentunya  berkeadilan  sosial  masih  belum terwujud.

## Misteri Ketimpangan Ekonomi di Tengah Pertumbuhan Ekonomi
Wakil  Menteri  Keuangan  RI,  Mardiasmo,  dalam  sebuah  acara diskusi  ekonomi  bersama  100  ekonom  di  Main  Hall  Bursa  Efek  Jakarta pada  4/4/2017 7 ,  mengatakan  pertumbuhan  ekonomi  dan  timpangnya angka  kesenjangan  adalah  suatu  ironi  yang  masih  menjadi  misteri  yang harus selalu diupayakan solusinya di setiap pemerintahan.
Data  BPS  menunjukkan  bahwa  selama  lima  tahun  terakhir  ini, pangsa  produk  domestik  bruto  (PDB)  yang  dihasilkan  di  Pulau  Jawa masih di atas 55 persen. Hal ini menunjukkan konsentrasi perekonomian masih  sangat  bertumpu  di  Pulau  Jawa,  dan  menunjukkan  distribusi pendapatan yang lebih berpusat di Pulau Jawa. Lincoln Arsyad, menyitir studi dari Sunandar (2005) menunjukkan adanya pembangunan ekonomi regional  yang  tidak  seimbang  di  Indonesia,  khususnya  antara  kawasan barat  dan  timur.  Pembangunan  cenderung  terkonsentrasi  di  wilayah Sumatera,  Jawa  dan  Bali  yang  menguasai  lebih  dari  80  persen  pangsa PDB  Nasional  dan  PDB  per  kapita  wilayah  barat  dua  kali  lipat  lebih tinggi daripada wilayah timur. 8
Terjadinya ketimpangan ekonomi dan distribusi pendapatan yang tidak  merata  di  tengah  terjadinya  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi adalah  suatu  pekerjaan  rumah  tangga  yang  harus  segera  ditemukan
7 Wamenkeu Mardiasmo sebagai pembicara mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani, bersama Chairul Tanjung, Bustanil Arifin, Mirza Adityaswara, pada acara Launching Buku dan Diskusi bersama 100 Ekonom di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), 4/4/2017, diselenggarakan oleh INDEF (Institute for Development of Economics and Finance).
8 Lincolin Arsyad, "Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas", 455-7.
solusi  yang  tepat.  Dan  sebelum  penentuan serum yang  tepat  untuk mengobati  “penyakit”  tersebut  terlebih  dahulu  harus  diketahui  secara akurat  apa  penyebabnya.  Prof  Didin  Damanhuri,  menuliskan  dalam penelitannya, ketimpangan ekonomi sering terjadi di negara-negara yang GDP-Oriented (berorientasi  PDB),  yakni  negara  yang  secara overall mengukur kemajuan negaranya yang utama melalui PDB tersebut. Didin Damanhuri  memberikan  contoh,  Amerika  Serikat  (AS)  merupakan negara  dengan  tingkat  kemakmuran  yang  tertinggi  di  dunia,  namun kemiskinan  masyarakat  AS  juga  termasuk  tinggi  untuk  ukuran  negara maju, yakni 18 persen menurut ukuran statistik mereka. 9
Pendapat  ekstrim  disampaikan  oleh  Kwik  Kian  Gie  dalam tulisannya, Kesenjangan  Sosial  Ekonomi 2017,  mengatakan  penyebab kesenjangan  ekonomi  yang  besar  ketika  pertumbuhan  ekonomi  besar terjadi  pada  sistem  ekonomi  yang  liberal  di  mana  keikutcampuran pemerintah dalam bidang produksi, distribusi dan konsumsi kecil sekali. Kwik  Gian  Gie  menyitir  pendapat  Thomas  Piketty 10 dari  karyanya Capitalism  in  the  21 st Century,  bahwa return  on  capital lebih  besar dibandingkan  dengan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  di  bagian-bagian dari dunia yang menganut liberalisme yang sejauh mungkin 11 . Kwik Kian Gie  memberikan  beberapa  contoh  kebijakan  pemerintah  yang menurutnya membuka peluang liberalisme berjalan sejauh mungkin.
Christianto  Wibisono,  seorang  analis  bisnis,  dan  pendiri  Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) menuliskan dalam “Seabad Indonesia 2045:
9 Didin S Damanhuri, "Ekonom, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tujuan Bernegara", 415.
10 Thomas Piketty (Lahir 7 Mei 1971) adalah ekonom Perancis yang sering menulis karya tentang pendapatan dan ketimpangan kekayaan. Ia merupakan direktur studi di École des hautes études en sciences sociales (EHESS) dan dosen di Paris School of Economics. Ia adalah pengarang buku laris Capital in the Twenty-First Century (2013) yang berfokus pada pemusatan dan distribusi kekayaan selama 250 tahun terakhir. Buku tersebut berpendapat bahwa jika tingkat akumulasi modal naik lebih cepat ketimbang pertumbuhan ekonomi, ketimpangan ekonomi akan meningkat. Ia mengusulkan pajak kekayaan global untuk menyelesaikan masalah ketimpangan yang terjadi saat ini.
https://www.britannica.com/biography/Thomas-Piketty
11 Kwik Kian Gie, "Kesenjangan Sosial Ekonomi", 452.
Menuju Peringkat Besar Dunia” Indonesia masih dipeng aruhi atau masih mewarisi dampak dari rezim sebelumnya (Orde Lama dan Orde Baru) 12 sambil  berada  dalam  pusaran The  Clash  of  Civilization 13 yang  melanda secara  global.  Dua  situasi  itu  membuat  banyak  kesulitan  dalam perbaikan  kesejahteraan  eknomi  Indonesia.  Namun  menurut  Christian Wibisono, hal-hal itu sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah yang  bila dapat  dilalui  akan  membawa  Indonesia  lepas  dari  jebakan  negara berpendapatan  menengah  ( middle  income  trap )  yang  mengekang Indonesia untuk melesat maju. 14
Hendri  Saparani,  Ekonom pendiri  Center  of  Reform on  Economic (CORE)  menuliskan  dalam  “Mendorong  Kualitas  Konsumsi  Rumah Tangga  dan  Pertumbuhan  Ekonomi”  kesenjangan  yang  lebar  dalam pendapatan  masyarakat  serta  keparahan  angka  kemisikinan  disebabkan oleh  konsumsi  belanja  rumah  tangga  menengah  atas  dan  rumah  tangga kelas  bawah  mengalami  perbedaan  yang  sangat  tinggi.  Hendri  Saparini mengawali  analisisnya  dengan  menyampaikan  pertumbuhan  ekonomi Indonesia  yang  relatif  stabil  selama  ini  sangat  bersandar  pada pertumbuhan  konsumsi  swasta  dengan  kontribusi  sekitar  55  persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kemudian  disampaikan  bahwa  pertumbuhan  konsumsi  swasta ternyata  sangat  ditopang  oleh  belanja  dari  rumah  tangga  menengah-
12 Christianto Wibisono, "Seabad Indonesia 2045: Menuju Peringkat 4 Besar Dunia", dalam Menuju Ketangguhan Ekonomi Indonesia: Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia, ed. Tim
INDEF (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017), 124-7.
13 Benturan peradaban atau Clash of Civilizations (CoC) adalah suatu grand theory Prof. Samuel Huntington. Teori bahwa identitas budaya dan agama seseorang akan menjadi sumber konflik utama di dunia pasca- Perang Dingin . Teori ini dipaparkan  Samuel P. Huntington dalam pidatonya tahun 1992 di American Enterprise Institute , lalu dikembangkan dalam artikel Foreign Affairs tahun 1993 berjudul "The Clash of Civilizations?",sebagai tanggapan atas buku karya mahasiswanya, Francis Fukuyama , berjudul The End of History and the Last Man (1992). Huntington kemudian mengembangkan tesisnya dalam buku The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996).
14 Christianto Wibisono, "Seabad Indonesia 2045: Menuju Peringkat 4 Besar Dunia", 124.
atas. 15 Bagaimana  posisi  ini  dapat  menjadi  masalah,  menurut  Hendri salah  satunya  adalah  tekanan  terhadap  daya  beli  masyarakat  bawah semakin  sulit  adalah  ketika  menghadapi  tingkat  inflasi  yang  berakibat daya produksi rumah tangga masyarakat bawah semakin rendah.
Banyak  dimensi  yang  menyebabkan  ketimpangan  ekonomi  di Indonesia,  pengaruh  eksternal  maupun  internal.  Tetapi  yang  terbesar adalah  problema  internal  seperti  sistem  ekonomi,  penerapan  kebijakan, strategi  pemerataan  struktur  ekonomi, distrubusi  income yang  merata  di setiap  daerah  dan  hal-hal  lain  yang  mungkin  memiliki  dampak signifikan.  Hal  yang  terpenting  dari  situasi  tersebut,  selain  menemukan penyebabnya, hal yang sama pentingnya adalah menciptakan solusi.

## Kebijakan  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil dan Menengah (UMKM)
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  sebagai  elemen signifikan dalam usaha mengurangi ketimpangan
Ketimpangan  ekonomi  yang  melanda  kehidupan  masyarakat Indonesia,  adalah  suatu  dilema  yang  tidak  pernah  berhenti  di  tengah kebutuhan  masyarakat  untuk  melanjutkan  kehidupan  atau  keinginan pemerintah  untuk  menciptakan  pemerataan  bahkan  di  tengah  situasi global yang tidak menentu.
Para pakar sudah menguraikan dengan baik faktor-faktor apa saja yang  paling  signifikan  penyebab  terjadinya  ketimpangan  ekonomi tersebut.  Seperti  Didin  S.  Damanhuri,  dalam  tulisannya  "Ekonom, Pertumbuhan  dan  Tujuan  Bernegara"  (2017)  mengatakan,  mindset ekonomi  negara  terjebak  pada growth  oriented atau  berorientasi  pada “ideologi pertumbuhan ekonomi” tetapi tidak berupaya maksimal dalam memecahkan pro blem kemiskinan. Hendri Saparani dalam “Mendorong
15 Hendri Saparini, "Mendorong Kualitas Konsumsi Rumah Tangga dan Pertumbuhan Ekonomi", dalam Menuju Ketangguhan Ekonomi Indonesia: Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia, ed. Tim INDEF (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017), 175-9.
Kualitas  Konsumsi  Rumah  Tangga  dan  Pertunbuhan  Ekonomi  (2017)” menuliskan,  Pertumbuhan  ekonomi  kita  sangat  bersandar  pada pertumbuhan  konsumsi  swasta  yang  mencapai  55  persen,  sementara angka  tersebut  sangat  ditopang  oleh  belanja  dari  rumah  tangga menengah  atas.  Di  lain  sisi  rumah  tangga  menengah  bawah  yang populasinya mendominasi, tumbuh sangat rendah (hanya kurang dari 3 persen).  Kwik  Kian  Gie  dalam  “Kesenjangan  Sosial  Ekonomi  (2017)” mengatakan, sistem ekonomi yang dijalankan secara operasional saat ini adalah bernuansa liberal, sehingga tidak punya keberpihakan yang serius pada  kelompok  ekonomi  menengah  bawah,  seperti  perhatian  kepada UMKM yang mendominasi jumlah usaha di Indonesia yaitu 99,99 persen, dibanding  usaha  besar  hanya  0,01  persen.  Tetapi  kontribusi  UMKM dalam PDB hanya 60,34 persen sedangkan perusahaan raksasa yang 0,01 persen menyumbang 39,66 persen. Jossy Prananta Moeis dalam “Makna Hakiki  Pembangunan  untuk  Kedaulatan  Pangan  (2017)”  memberikan tanggapannya  angka  pemilikan  lahan  yang  sangat  mencemaskan,  yaitu meningkat  dari  0,64  di  tahun  1993  menjadi  0,72  di  tahun  2003  yang kemudian  diperkirakan  mencapai  0,8  pada  2013,  artinya,  terjadi ketimpangan luar biasa dan semakin parah, di mana petani tanpa lahan, dan  berlahan  sempit,  semakin  banyak.  Bisa  ditebak,  keluarga  tani  di perdesaan Indonesia kesejahteraannya semakin menurun.
Analisis para pakar di atas memiliki paling tidak dua kesepakatan, yaitu  perlunya  keberpihakan  yang  lebih  serius  kepada  pertumbuhan UMKM  dan  kelompok  marginal  dan  perlunya  menimbang  ulang  atau mengevaluasi  kembali  sistem  ekonomi  yang  sedang  dijalankan  apakah porsi inklusivitasnya sudah dominan atau belum.
Presiden  Joko  Widodo,  dalam  pidatonya  di  hadapan  para  Peserta Kongres  Eko nomi  Umat  (22/4/2017)  mengatakan  “meski  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  sekitar  5,2  persen  dan  pada  tahun  2017  tertinggi  di dunia  setelah  India  dan  China,  tetapi  siapa  yang  menikmatinya?  Data-
data  ketimpangan  kaya-miskin  sangat  mengkhawatirkan,"  kata Presiden 16 .  Presiden  Jokowi  menyampaikan  beberapa  solusi  yang  harus dilakukan  antara  lain,  mendistribusikan  12,5  juta  hektar  lahan  kepada rakyat  yang  tidak  memiliki  lahan;  memperbesar  akses  dana  perbankan kepada  UMKM  dan  sejumlah  program  lain  untuk  memperbaiki  kondisi ketimpangan tersebut.
Kebijakan  dengan  memberi  perhatian  yang  serius  pada  UMKM dengan  memperbesar  akses  dana  perbankan  adalah  pilihan  yang  tepat dalam  pandangan  para  ekonom  maupun  pemerintah,  sehingga  disadari betapa  posisi  UMKM  adalah  salah  satu  sektor  yang  signifikan  untuk mengurangi  ketimpangan  ekonomi.  Selanjutnya  kita  akan  melihat bagaimana kebijakan ini terwujud dengan terbentuknya program Kredit Usaha Rakyat.

## Pelaksanaan Program KUR
Program  KUR  yang  dijalankan  dimulai  sejak  2007  berfokus  pada pembiayaan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah.  Kategori  pembiayaan dikelompokkan  berdasarkan  tiga  skema  yaitu,  segmen  mikro,  segmen ritel  dan  segmen  linkage  (penempatan  TKI).  Segmen  mikro  mendapat maksimal  plafon  mencapai  25  juta,  segmen  ritel  mencapai  500  juta  dan segmen  penempatan  TKI  plafon  sampai  dengan  25  juta  per  debitur 17 . Kebijakan  itu  dimulai  sejak  2007  di  masa  pemerintahan  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  (SBY)  dengan  landasan  hukumnya,  Inpres  No.  6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan UMKM.
Menurut  Awalil  Rizky,  dalam  tulisannya  “Kredit  Usaha  Rakyat" (2017)  Presiden  Jokowi  mengakui  kesuksesan  program  KUR  tersebut 18 .
16 Pidato Presiden Jokowi pada pembukaan Kongres Ekonomi Umat, bertema “Arus Baru Ekonomi Indonesia" yang dihadiri beberapa pejabat negara dan pengusaha nasional dan para ulama, di Jakarta, 22 April 2017.
17 www.kur.ekon.go.id. Diakses 20 Oktober 2017 dan 16 April 2018.
18 Awalil Rizky, "Kredit Usaha Rakyat Harus Dikaji Ulang", 303.
Pertimbangan utama dilanjutkannya kebijakan pemberian modal kepada UMKM  adalah  sebagai  upaya  untuk  mengurangi  kesenjangan  dan menumbuhkan produktivitas masyarakat menengah ke bawah.
Di  era  Pemerintahan  Presiden  Jokowi  Program  KUR  didukung dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden, Keppres No.14 Tahun 2015 tentang  Komite  Kebijakan  Pembiayaan  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah  yang  kemudian  diperbaharui  dengan  Keppres  No  19  tahun 2015 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan  Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal itupun diikuti dengan penggandaan skala dana subisidi untuk KUR tersebut. 19
Bila  membandingkan  kebijakan  pelaksanaan  KUR  di  era  SBY  dan Jokowi yang mencolok adalah pada pemberian bunga kredit. Pemerintah Jokowi  menurunkan  bunga  kredit  dari  semula  22  persen  untuk  Kredit Mikro dan 12 persen ritel di era SBY, menjadi 12 persen yang kemudian diturunkan kembali menjadi 9 persen per tahun untuk kredit mikro dan ritel,  serta  13  persen  untuk  Kredit  Penempatan  TKI 20 .  Wakil  Presiden Jusuf  Kalla,  dalam  suatu  pidato  mengatakan  penurunan  bunga  KUR adalah  upaya  konkret  pemerintahan  Jokowi  untuk  mengurangi kesenjangan  antara  pengusaha  besar  dan  kecil,  di  mana  di  masa sebelumnya  pemberian  bunga  KUR  dikatakan  lebih  menguntungkan pengusaha  besar  dan  menyulitkan  pengusaha  kecil,  sehingga  banyak pengusaha kecil tidak dapat tumbuh malah gulung tikar. 21
Penyaluran  dana  KUR  sejak  pemerintahan  Jokowi  menetapkan target  spektakuler,  selain  dana  subsidi  yang  semakin  tinggi  sehingga
19 Ibid.
20 Awalil Rizky, "Kredit Usaha Rakyat Harus Dikaji Ulang", dalam Menuju Ketangguhan
Ekonomi Indonesia: Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017), hlm. 303 “ dengan menurunkan bunga kredit kepada nasabah yaitu maks. 9%, maka kepada bank penyalur diberikan subsidi untuk kur mikro sebesar 10 persen, kur ritel sebesar 4,5 persen dan kur tenaga kerja Indonesia sebesar 12 persen. ” 21 http://nasional.kompas.com/read/2017/01/24/20190411/wapres.sindir.kebijakan.kredit. usaha.rakyat.era.sby. Diakses 21 April 2017 dan 16 April 2018.
bunga kredi rendah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, menetapkan target penyaluran  KUR sebesar Rp 100 triliun. Terjadi peningkatan signifikan penyaluran KUR sejak 2015/2016.
Realisasi penyaluran KUR 2007-2014. Sumber: www.kur.ekon.go.id
Perundangan dan Peraturan yang mendasari Kredit Usaha Rakyat sebagai  pendanaan  untuk  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)
Dalam Bab awal buku Theory of Justice (ToJ) atau Teori Keadilan, Rawls menuliskan:
The  point  to  keep  in  mind  is  that  a  conception  of  justice  for  the  basic structure is worth   having  for  its  own  sake.  It  should  not  be  dismissed because its principles are not everywhere satisfactory. 22
“Poin  yang  perlu  diingat  adalah  bahwa  konsep  keadilan  bagi  struktur dasar  sangatlah  berharga  untuk  dimiliki.  Hal  ini  tidak  boleh  dihapus karena prinsip- prinsipnya tidak selalu memuaskan di semua tempat”.
Konteks  pembicaraan  Rawls  dalam  kutipan  tersebut  adalah  pada Bab Keadilan sebagai fairness dengan topik pembicaraan subjek keadilan. Rawls  ingin  menyampaikan  bahwa  betapa  pentingnya  untuk  terlebih dahulu  mengenali,  memiliki  atau  menyepakati  suatu  konsep  keadilan sebelum  menyusun  suatu  aturan  dengan  prinsip-prinsip  keadilan.  Bagi
22 John Rawls, A Theory of Justice (Revised) (Cambridge, Mass: Belknap Press, 1990), 8.
Rawls  konsep  keadilan  yang  mendahuli  prinsip  keadilan  akan memberikan  sebuah  standar  bagaimana  aspek-aspek  dasar  struktur masyarakat  mesti  diukur.    Dalam  bahasa  yang  lebih  sederhana  Rawls ingin  mengatakan  tidak  selalu  menjadi  utama  bagaimana  masalah- masalah  keadilan  dipecahkan,  melainkan  mampu  memilih  prinsip- prinsip mana yang harus didasari pada perundangan.
Berhubung  dengan  itu,  maka  kita  perlu  melakukan  suatu  analisis bertahap,  yaitu  melihat  produk-produk  hukum  berdirinya  KUR  sebagai pendanaan untuk UMKM kelengkapan perangkat-perangkat “konstitusi” tersebut dianalisis untuk diketahui apakah konsep keadilan dan prinsip keadilan yang “fair” sudah terdapat di dalamnya.
Produk hukum yang mendasari berdirinya dan pelaksanaan KUR atau  produk  hukum  yang  berhubungan  dengan  berdirinya  KUR  antara lain:
1. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
2. UU  No.  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan
Menengah
3. Inpres  No.  6  Tahun  2007  tentang  Kebijakan  Percepatan
Pengembangan Riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
4. Keppres  No.  14  Tahun  2015  tentang  Komite  Kebijakan
Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
5. Keppres No. 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden  No.  14  Tahun  2015  tentang  Komite  Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM
6. KEPMENKOPEREKONOMIAN  No.  170  Tahun  2015  tentang Bank  Pelaksana  Kredit  Usaha  Rakyat  dan  Perusahaan  Penjamin Kredit Usaha Rakyat
7. Beberapa  Keputusan  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah
Dari  perangkat  hukum  di  atas,  istilah  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR) sebagai pendanaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) muncul  pada  poin  nomor  3  (tiga)  yaitu  Inpres  No.  6  Tahun  2007 Kebijkakan  Percepatan  Pengembangan  Riil  dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah.  Pada  2  (dua)  UU  yang  di  atas  tidak  menyebutkan  secara tertulis  Kredit  Usaha  Rakyat,  namun  pada  UU  No.  20  Tahun  2008 beberapa  dituliskan  kriteria-kriteria  pendanaan  untuk  UMKM.  Tetapi perlu diketahui Inpres tentang Kredit Usaha Rakyat hadir setahun lebih dulu dibanding UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Hal ini menjadi suatu  catatan  bahwa  “pemecahan  masalah  hadir  mendahului  prinsip - prinsipnya”.
Penekanan  pada  perangkat-perangkat  hukum  di  atas,  bila  diteliti dengan  seksama  memiliki  prioritas  pada  hal-hal  yang  berhubungan dengan  perhitungan  finansial:  bunga  kredit,  plafon  pinjaman,  syarat- syarat  untuk  mendapatkan  pendanaan  dan  lain  sebagainya.  Misalnya, penurunan  bunga  kredit  dari  semulanya  22%  menjadi  12%  yang kemudian diturunkan lagi menjadi 9% dan yang terbaru (2018) menjadi 7%  per  tahun.  Namun  penekanan  pada  misalnya  tindakan-tindakan affirmative  action 23 yang  disebut  Rawls  sebagai  suatu  ketidaksamaan sosial  dan  ekonomi  yang  perlu  diatur  sedemikian  rupa,  sehingga ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan,  kemauan,  dan  kebutuhan  dapat  dipandang  sebagai  suatu nilai yang adil dan ditangani dengan tepat. 24 Bukti dari situasi tersebut dapat diketahui dari hasil pelaksanaannya di lapangan seperti pendapat dari  Ketua  Asosiasi  UMKM  Indonesia  (Akumindo)  Ikhsan  Ingratubun yang  mengatakan,  program  KUR  berbasis  ekspor  (KURBE)  belum menunjukkan  pengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  pelaku UMKM  yang  sudah  mengekspor  produk-produknya.  Akumindo
23 Istilah yang sering dilekatkan pada Theory of Justice Rawls , bagaimana diberikan perlakuan berbeda untuk orang yang berbeda. Hal ini sesuai prinsip keadilan Rawls difference principle.
24 John Rawls, A Theory of Justice (Revised), 52-3.
mempertanyakan  ketepatan  penyaluran  pinjaman  berbiaya  murah tersebut karena sempat ada laporan bahwa dana itu justru lebih banyak didistribusikan  kepada  pemain  besar.  Padahal,  menurut  Ikhsan,  minat pelaku UMKM untuk memanfaatkan KURBE cukup tinggi. 25

## Prinsip-prinsip Keadilan Rawls Untuk Mendasari Peraturan yang Berkeadilan
Teori  Keadilan  John  Rawls  ini  masih  populer  hingga  saat  ini. Dengan  dasar  itulah  Teori  Keadilan  John  Rawls  layak  untuk  mendasari evaluasi  terhadap  kebijakan  KUR  yang  menjadi  kebijakan  ekonomi pemerintah Indonesia.

## Konsep dan Prinsip Keadilan Rawls
Dalam  karya  fenomenalnya Theory  of  Justice ,  yang  masih  relevan sampai  saat  ini,  John  Rawls  mencoba  untuk  menganalisis  kembali permasalahan mendasar dari kajian filsafat politik dengan merekonsiliasikan  antara  prinsip  kebebasan  dan  prinsip  persamaan. Rawls  mengakui  bahwa  karya  tersebut  sejalan  dengan  tradisi  kontrak sosial ( social contract ) 26 yang pada awalnya diusung oleh pelbagai pemikir kenamaan,  seperti  Thomas  Hobbes,  John  Locke  dan  Jean  Jacques Rousseau. 27
Namun  demikian,  gagasan  sosial  kontrak  yang  dibawa  Rawls sedikit  berbeda  dengan  para  pendahulunya,  bahkan  cenderung  untuk merevitalisasi  kembali  teori-teori  kontrak  klasik  yang  bersifat utilitarianistik dan institusionistik .  Dalam  hal  ini,  kaum  utilitaris mengusung konsep keadilan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat dapat  memperoleh  kebaikan  dan  kebahagiaan  secara  sama  rata.  Rawls
25 http://semarang.bisnis.com/read/20160907/14/89288/kur-berbasis-ekspor-belum- signifikan-mendorong-ukm. Diakses 23 April 2017 dan 16 April 2018.
26 Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: Kompas Gramedia, 2016, cetakan kedelapan), 305-6.
27 John Rawls, A Theory of Justice (Revised), 10-5.
berpendapat  bahwa  keadilan  adalah  kebajikan  utama  dari  hadirnya institusi-institusi  sosial  ( social  institutions ). 28 Akan  tetapi,  menurutnya, kebaikan  bagi  seluruh  masyarakat  tidak  dapat  mengesampingkan  atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan,  khususnya  masyarakat  lemah. 29 Oleh  karena  itu,  sebagian kalangan  menilai  cara  pandanga  Rawls  sebagai  perspektif  “ liberal- egalitarian of social justice ”.
Secara  spesifik,  Rawls  mengembangkan  gagasan  mengenai prinsip-prinsip  keadilan  dengan  menggunakan  sepenuhnya  konsep ciptaannya  yang  dikenal  dengan  “posisi  asali”  ( original  position )  dan suatu istilah ( veil of ignorance ) “sel ubung ketidaktahuan"
Rawls  meyakini  keadilan  yang  “fair”  hanya  dapat  dibicarakan apabila  setiap  orang  mampu  melepaskan  diri  dari  predikat  atau  label sosial  yang  dimiliknya  atau  suatu  ha-hal  yang  berhubungan  dengan identias ras dan lain-lain.  Rawls mengatakan keadilan yang dibicarakan dengan  kesadaran  akan  label-label  melekat  pada  individu  akan menjadikan  individu  tersebut  memilih  keadilan  yang  condong  atau mendukung  kepada  kepentingannya  saat  itu,  misalnya,  keadilan  bagi seorang  yang  kaya  adalah  bagaimana  dapat  mengembangkan  kekayaan dan bisa menikmatinya. Sebaliknya bagi seorang miskin keadilan adalah bagaimana  distribusi  kekayaan  menjadi  prioritas  pemerintah.    Sehingga suatu  keadilan  akan  mencapai  suatu  pencapaian  yang  terbaik  (yang disebut Rawls sebagai “justice as fairness”) bila dibicarakan dalam suatu situasi dimana hanya kemampuan nalar dan pengetahuan yang dimiliki para  pembicaranya  tanpa  disertai  hal-hal  lain  seperti  kedudukan  sosial, tingkat  kecerdasan  dan  lain  sebainya.  Posisi  itu,  di  mana  terjadi  situasi yang sama dan setara itu disebut Rawls sebagai “posisi asali”, sedangkan selubung  ketidaktahuan  adalah  semacam  selubung  yang  seperti  me-
28 Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Rawls", Jurnal Konstitusi Vol. 6 (2009): 139.
29 John Rawls, A Theory of Justice (Revised), 19-25.
nonaktifkan label-label sosial seseorang. 30
Kondisi original  position yang  disebut  Rawls  itu  secara  rinci  dan singkat  dapat  dituliskan:  “posisi  asali”  yang  bertumpu  pada  pengertian ekulibirum  reflektif dengan  didasari  oleh  ciri  dengan  didasari  oleh  ciri rasionalitas  ( rationality ),  kebebasan  ( freedom ),  dan  persamaan  ( equality ) guna mengatur struktur dasar masyarakat ( basic structure of society ).
Rawls  menjelaskan  para  pihak  di  dalam  posisi  asali  masing- masing akan mengadopsi terlebih dahulu dua pengandaian tipis sebelum para individu tersebut membicarakan keadilan. Hal ini menjadi penegas, bahwa arti paling dasar keadilan Rawls harus netral, artinya tidak boleh mengandaikan  pandangan-pandangan  filosofis  dan  ideologis  tertentu. Dua pengandaian “tipis” itu adalah sesuatu yang dianggapnya tidak bisa dibantah, pertama,  bahwa  setiap orang ingin menjamin kepentingannya sendiri;  kedua,  bahwa  manusia  bersifat  rasional  dalam  arti  bahwa  ia mampu  bertindak  tidak  semata-mata  secara  emosional,  melainkan berdasarkan kepentingan-kepentingannya sendiri. 31
Berdasarkan dua pengandaian itu menurutnya, Rawls berpendapat  bahwa  setiap  orang  akan  menyetujui  dua  prinsip  berikut: Bahwa pertama ,  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  yang  sebesar- besarnya  ( equal  liberty  principle ),  tetapi kedua dengan  pembatasan sedemikian rupa hingga suatu ketidaksamaan sosial dan ekonomis hanya dibiarkan  berlangsung  sejauh  (a)  menguntungkan,  mendatangkan manfaat  sebesar-besarnya  bagi  anggota  masyarakat  yang  paling  tidak diuntungkan  ( difference  principle  -  maximin  principle) ,  dan  (b)  jabatan- jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di  mana  adanya  persamaan  kesempatan  yang  adil  ( equal  opportunity principle ).    Dengan  kata  lain,  perbedaan  dalam  kekayaan  dan  akses  ke posisi-posisi  berpengaruh  hanya  dapat  dibenarkan  bila  mereka  yang paling  miskin  dan  lemah  dalam  masyarakat  mendapatkan  untung  dari
30 John Rawls, A Theory of Justice (Revised), 144.
31 Magnis Suseno, Pijar-pijar Filsafat, 2006.
ketidaksamaan  itu.  Paham  Keadilan  ini  "prosedural"  karena  merupakan hasil  sebuah  "cara  bertindak"  bersama  yang  "fair"  dan  "material"  karena menghasilkan dua prinsip yang selanjutnya menjadi tolok ukur keadilan dalam masyarakat.
Prinsip pertama terse but dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama”  ( equal  liberty  principle ),  seperti  misalnya  kemerdekaan  berpolitik ( political of liberty ), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi ( freedom  of  speech  and  expression ),  serta  kebebasan  beragama  ( freedom  of religion ).  Sedangkan  prinsip  kedua  bagian  (a)  disebut  dengan  “prinsip perbedaan”  ( difference  principle )  dan  pada  bagian  (b)  dinamakan  dengan
“prinsip persamaan kesempatan” ( equal opportunity principle ).
“Prinsip  perbedaan”  pada  bagian  (a)  berangkat  da ri  prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan  melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang  menguntungkan  kelompok  masyarakat  yang  lemah. Sementara  itu  prinsip  persamaan  kesempatan  yang  terkandung  pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut.  Sehingga  dengan  kata  lain,  ketidaksamaan  kesempatan  akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang  sebagai  suatu  nilai  yang  adil  berdasarkan  perspektif  Rawls. Selain  itu,  prinsip  pertama  memerlukan  persamaan  atas  hak  dan kewajiban  dasar,  sementara  pada  prinsip  kedua  berpijak  dari  hadirnya kondisi  ketimpangan  sosial  dan  ekonomi  yang  kemudian  dalam mencapai  nilai-nilai  keadilan  dapat  diperkenankan  jika  memberikan manfaat  bagi  setiap  orang,  khususnya  terhadap  kelompok  masyarakat yang kurang beruntung ( the least advantage ).
Dalam  kaitannya  dengan  prinsip-prinsip  tersebut,  Rawls meneguhkan  adanya  aturan  prioritas  ketika  antara  prinsip  satu  dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut,  prinsip  pertama  haruslah  ditempatkan  di  atas  prinsip  kedua, sedangkan  prinsip  kedua  (b)  harus  diutamakan  dari  prinsip  kedua  (a). Dengan bahasa yang berbeda dapat dikatakan, prinsip-prinsip keadilan,
harus diletakkan dalam sebuah tatanan leksikal; prinsip keadilan (2) baru boleh  dilaksanakan  apabila  prinsip  keadilan  (1)  sudah  terwujud. Demikian  juga  prinsip  keadilan  (2b)  baru  boleh  dilaksanakan  apabila prinsip  keadilan  (2a)  sudah  terpenuhi.  Pengaturan  seperti  itu  penting karena  masing-masing  prinsip  memuat  hak-hak  dasar  yang  tidak  bisa dipertukarkan.
Dengan  demikian,  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil, Rawls  berusaha  untuk  memposisikan  kebebasan  akan  hak-hak  dasar sebagai  nilai  yang  tertinggi  dan  kemudian  harus  diikuti  dengan  adanya jaminan  kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  orang  untuk  menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga mengakui bahwa adanya pembedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan  atau  membawa  manfaat  terbesar  bagi  orang-orang  yang paling tidak beruntung. Dalam bahasa yang sedikit paradoks, John Rawls ingin  berkata,  bila  ingin  bersikap  adil  maka  harus  bersikap  tidak  adil, pemberlakuan satu jenis treatement untuk hal yang berbeda justru adalah ketidakadilan, hal yang  berbeda harus dilakukan dengan treatment yang berbeda juga.

## Pareto Optimality dan Keadilan Distributif
Perspektif  Keadilan  Rawls  pada  ujungnya  adalah  suatu  keadilan yang berbasis kontribusi masing-masing aktor terhadap proses pasar. Hal ini  dapat  dipahami  dengan  memperhatikan  prinsip  keadilan  kedua Rawls ( equal opportunity principle ). 32 Prinsip umum keadilan Rawls yang disebut sebagai pareto optimality 33 . Dengan demikian dalam situasi praxis akan  berlaku  keadilan  distributif.  Maka  masing-masing  aktor  akan mendapatkan sesuai dengan kontribusinya masing-masing.
Pada  situasi  tertentu  kondisi pareto  optimality dan  keadilan
32 John Rawls, A Theory of Justice (Revised), 230-4.
33 Pareto optimal didefinisikan sebagai sebuah kondisi di mana sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi ( better off ) tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain ( worse off ).
distributif  ini  dapat  mendatangkan  suatu  masalah  baru  dalam masyarakat.  Peran  negara  akan  menjadi  minimal  pada  situasi  ini  sebab negara hanya dapat hadir sebagai “juri” dengan membiarkan para aktor saling bertarung, sehingga kapitalis dan oligopolis-lah yang akan meraup supernormal  profit sementara  “masyarakat - masyarakat  minus”  yang  di awal sudah mendapatkan “ affirmative action ” itu akan stagnan.
Dengan  demikian, Egalitarion  Justice yang  menjadi  spriti  dari keadilan  Rawls — pemberian  perhatian  pada  khusus  pada  orang-orang minus  ( remedial  action ),  perlu  ditopang  ( sustain )  atau  diberikan  suatu stopper kepada  mereka,  supaya  dalam  “pertarungan”  di  pasar,  mereka tidak hancur akibat arus para kapitalis.

## Pelaksanaan  Pendanaan  UMKM  Melalui  KUR  Sebagai  Sesuatu yang  Berkeadilan  dalam  Prinsip  Keadilan  Rawls  dan  Relevansi Konstitusi
Prinsip-prinsip  keadilan  yang  disampaikan  oleh John Rawls  pada umumnya  sangat  relevan  bagi  negara-negara  dunia  yang  sedang berkembang,  seperti  Indonesia,  misalnya.  Relevansi  tersebut  semakin kuat  tatkala  hampir  sebagian  besar  populasi  dunia  yang  menetap  di Indonesia masih tergolong sebagai masyarakat kaum lemah yang hidup di bawah garis kemiskinan. 34

## Akan tetapi, apabila dicermati jauh sebelum terbitnya karya-karya
Rawls  mengenai  “keadilan  sosial”  ( social  justice ),  bangsa  Indonesia sebenarnya  telah  menancapkan  dasar  kehidupan  berbangsa  dan bernegaranya atas dasar keadilan sosial. Dua kali istilah “keadilan sosial” disebutkan  di  dalam  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945.  Dengan demikian,  keadilan  sosial  telah  diletakkan  menjadi  salah  satu  landasan dasar  dari  tujuan  dan  cita  negara  ( staatsidee )  sekaligus  sebagai  dasar filosofis bernegara ( filosofische grondslag ) yang termaktub pada sila kelima
34 Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Rawls", Jurnal Konstitusi Vol. 6 (2009).
dari  Pancasila.  Artinya,  memang  sejak  awal the  founding  fathers mendirikan  Indonesia  atas  pijakan  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial baik untuk warga negaranya sendiri maupun masyarakat dunia. 35 Dalam konsepsi  Rawls,  keadilan  sosial  tersebut  dapat  ditegakkan  melalui koreksi terhadap pencapaian keadilan dengan cara memperbaiki struktur dasar  dari  institusi-institusi  sosial  yang  utama,  seperti  misalnya pengadilan, pasar, dan konstitusi negara.
Apabila  kita  sejajarkan  antara  prinsip  keadilan  Rawls  dan konstitusi,  maka  dua  prinsip  keadilan  yang  menjadi  premis  utama  dari teori  Rawls  juga  tertera  dalam  konstitusi  Indonesia,  terlebih  lagi  setelah adanya  perubahan  UUD  1945  melalui  empat  tahapan  dari  tahun  1999 sampai  tahun  2002.  Prinsip  kebebasan  yang  sama  ( equal  liberty  principle ) tercermin  dari  adanya  ketentuan  mengenai  hak  dan  kebebasan  warga negara ( constitutional rights and freedoms of citizens ) yang dimuat di dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, di antaranya yaitu Pasal 28E UUD 1945 mengenai kebebasan memeluk agama ( freedom of religion ), kebebasan menyatakan  pikiran  sesuai  hati  nurani  ( freedom  of  conscience )  ,  serta kebebasan  berserikat  dan  mengeluarkan  pendapat  ( freedom  of  assembly and speech ). 36
Begitu pula dengan prinsip kedua bagian pertama sebagai prinsip perbedaan ( difference principle), Konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip yang  sama  pada  Pasal  28H  ayat  (2)  UUD  1945  yang  berbunyi,  “Setiap orang  berhak  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk memperoleh  kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai persamaan dan keadilan”. Dari sinilah dasar penerapan affirmative action atau positive discrimination dapat dibenarkan secara konstitusional. 37
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan Rawls, Jurnal Konstitusi Vol. 6 (2009).

## Pendanaan UMKM Melalui KUR
Intervensi  pemerintah  melalui  kebijakan  pemberian  pendanaan melalui  program  KUR--yang  dimulai  pada  2007 — untuk  UMKM  adalah sesuatu  yang  diperlukan  dalam  penyelenggaran  negara.  Hal  tersebut dapat dipandang sebagai suatu affirmative action seperti dalam perspektif Rawls.  Secara  khusus  dalam  upaya  untuk  menciptakan  keadilan  sosial atau  kesejahteraan  sosial  hal  ini  pun  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945 38
Pasal  28H  ayat  (2)  yang  berbunyi,  “Setiap  orang  berhak  mendapat kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
Dalam  suatu  masyarakat  ekonomi  yang  liberal  tentu  intervensi seperti  ini  dapat  dipandang  sebagai  pemborosan,  sebab  dalam perhitungan  bisnis  memberikan  investasi  seperti  (KUR)  pada  sesuatu yang  kapabilitasnya  belum  teruji  atau  terbukti  adalah  suatu  risiko  yang sangat  buruk,  suatu  investasi  yang  buruk.  Hal  ini  berbeda  dengan pandangan  Sistem  Ekonomi  Liberal – secara  spesifik  sistem  liberal murni — yang  menolak  intervensi  negara  dalam  ruang  ekonomi  dan kultural.  Sistem  tersebut  mengharapkan  campur  tangan  pemerintah tidak  menyentuh  konten  sesuatu  tindakan  melainkan  hanya  membatasi diri  sebagai  penyedia  ruang  dan  secara  khusus  pada  pemeliharaan ketertiban  dan  keamanan. 39 Meskipun  sejarah  telah  membuktikan bagaimana  sistem  liberal  murni  hanya  menciptakan  suatu gap yang sangat  tajam  antara  pemilik  modal  dan  masyarakat  pekerja, gini  ratio yang sangat jauh dalam masyarakat di mana ada sekelompok masyarakat yang sangat kaya tetapi banyak kelompok masyarakat yang melarat dan miskin  sampai  kurang  makan    tentu  hal  itu  adalah  pelajaran  berharga dalam sejarah bagaimana peran dan kehadiran negara sangat diperlukan
38 Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dituliskan tujuan bernegara secara sangat luas, yakni (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut serta melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan.
39 Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , 408-9.
dalam  ruang-ruang  kehidupan  masyarakat  termasuk  ekonomi,  agar terwujud situasi masyarakat yang  sejahtera dan seadil mungkin dengan berbagai  jenis  sarana  perwujudannya. 40 Hal  tersebut  diwujudkan  tentu tanpa  mengabaikan  prinsip  subsidiaritas 41 .  Pelaksanaan  pendanaan UMKM  melalui  KUR  sesuai  tujuan  utamanya  yang  tertulis  pada  Inpres No.6  Tahun  2007  tentang  Kebijakan  Perkembangan  Sektor  Riil  dan UMKM 42 ,  dapat  dipandang  sebagai equal  access terhadap  sumber  modal didalam perspektif Rawls.
Sejak  program  KUR  untuk  UMKM  ini  digulirkan  tahun  2007  dan berkesinambungan  terus  sampai  2016,  ini  merupakan  angin  segar  bagi masyarakat  yang  memiliki  minat  dan  potensi  menjalankan  usaha,  atau warga  yang  ingin  mengembangakan  usaha  mikro – menengah  dalam berbagai  bidang  tetapi  tidak  memiliki  modal  usaha  atau  wawasan  yang cukup  untuk  menjalankan  bisnisnya.  Program  pendanaan  melalui  KUR untuk  UMKM  ini  diharapkan  menjadi  sarana  negara  untuk  membantu atau  menjangkau  kelompok  masyarakat  ekonomi  lemah,  kurang pengalaman  dalam  usaha,  dan  kekurangan-kekurangan  lain  untuk mampu  meningkatkan  hidupnya  dengan  menjalankan  usaha  produktif. Tercatat  sepanjang  2016  penyaluran  KUR  mencapai  Rp  94,4  triliun  dari target penyaluran sebesar Rp 100 triliun. Hal ini menunjukkan tingginya serapan terhadap KUR ini.
Namun  demikian,  tercatat  pula  penyaluran  dana  KUR  tidak optimal dalam meningkatkan kehidupan masyarakat disebabkan, antara lain  penyaluran  yang  belum  tepat  sasaran  serta  pendampingan  atau advokasi  bagi  para  penerima  modal  usaha  untuk  mampu  menjalankan usahanya  tersebut.  Seperti  tercatat  bagaimana  keluhan  dari  Ketua Asosiasi  UMKM  Indonesia  (Akumindo)  Ikhsan  Ingratubun  yang
40 Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , 416.
41 Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , 420.
42 Kalimat pembuka Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah: “Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah guna meni ngkatkan pertumbuhan ekonomi nasional...”
mengatakan,  program  Kredit  Usaha  Rakyat  berbasis  ekspor  (KURBE) belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pelaku UMKM  yang  sudah  mengekspor  produk-produknya.  Akumindo mempertanyakan  ketepatan  penyaluran  pinjaman  berbiaya  murah tersebut karena sempat ada laporan bahwa dana itu justru lebih banyak didistribusikan  kepada  pemain  besar.  Padahal,  menurut  Ikhsan,  minat pelaku UMKM untuk memanfaatkan KURBE cukup tinggi. 43 Sedangkan terkait  advokasi  atau  pendampingan  terhadap  penerima  modal/dana usaha  KUR  dalam  menjalankan  usahanya  tidak  tercantum  secara  jelas atau  tidak  diatur  secara  jelas  dan  terpilah  dalam  peraturan-peraturan yang  primer  tentang  KUR  seperti  dalam  Inpres  No  6  Tahun  2007 Kebijakan  Percepatan  Pengembangan  Riil-dan-Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah,  atau  Keppres  No  14/2015  tentang  Komite  Kebijakan Pembiayaan  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dan  Keppres  No 19/2015  Perubahan  Atas  Keputusan  Presiden  Nomor  14  Tahun  2015 tentang  Komite  Kebijakan  Pembiyaan  bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah, maupun dalam Kepmenkoperekonomian No 170 Tahun 2015 tentang  Bank  Pelaksana  Kredit  Usaha  Rakyat  dan  Perusahaan  Penjamin Kredit Usaha Rakyat.
Memang,  dalam  UU  No.  20  Tahun  2008  tentang  UMKM  diatur bagaimana  (secara  umum)  pendampingan  dari  pihak-pihak  yang berhubungan  terhadap  Usaha-Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  agar sustain dan produktif menjalankan usahanya, namun hal ini tidak secara langsung  merinci  kepada  penerima  program  KUR,  demikian  juga, seyogianya  diperlukan  peraturan-peraturan  pelakasanaan  UU  seperti Perpres  atau  Permen  yang  berisi  hal-hal  yang  lebih  teknis  dalam mengatur.
Kendala  akibat  tidak  hadirnya advokasi atau  pendampingan terhadap  penerima  dana  KUR  dirasakan  langsung  oleh  penulis  yang
43 http://semarang.bisnis.com/read/20160907/14/89288/kur-berbasis-ekspor-belum- signifikan-mendorong-ukm. Diakses 23 April 2017 dan 16 April 2018
menjalankan  usaha  perikanan  dilahan  milik  keluarga,  di  mana  terjadi kesulitan-kesulitan  dalam  mendapatkan  bibit,  memilih  jenis  bibit  dan penanganan  ketika  ikan  yang  dalam  pembesaran  mengalami  sakit. Dalam  hal  ini  (penyaluran  dana  dan  advokasi)  belum  sesuai  dengan prinsip  kedua  Rawls  yaitu difference  principle suatu remedial  action yang berangkat  dari  ketidaksamaan  sehingga  diperlukan  kebijaksanaan terkontrol  sehingga  menguntungkan  kelompok  “masyarakat  yang lemah” belum terasa.
Hal lain yang menjadi faktor signifikan penyebab tidak optimalnya penyaluran KUR adalah skema cicilan belum kontekstual dalam memilah karaktertistik  jenis  usaha  peserta  KUR.  Sebagai  contoh.  Sektor pertanian/perikanan  memiliki  karakteristik  usaha  yang  berbeda  bila dibanding  dengan  sektor  dagang,  di  mana  usaha  pertanian/perikanan membutuhkan  waktu  lebih  panjang  sampai  bisa  mendapat  hasil  panen, sementara  sektor  dagang  memerlukan  waktu  yang  jauh  lebih  singkat. Hal ini disebabkan proses yang dijalani pada sektor pertanian/perikanan lebih panjang. Misalnya saja, waktu yang diperlukan untuk pembesaran ikan  sampai  pada  tahap  siap  panen  memerlukan  paling  tidak  3  (tiga) sampai  4  (bulan).  Sehingga  diharapkan  cicilan  atau  pembayaran  kredit kepada  pemberi  dana  (bank,  koperasi,  dsb.)  dimulai  setelah  panen pertama, sebab bagaimana dapat membayar cicilan jika belum mencapai hasil  produksi.  Sampai  saat  ini  skema  pembayaran  kredit  ini  belum mendapat  kebijakan  baru  dari  pemerintah.  Di  dalam  perspektif  Rawls, hal ini belum memenuhi prinsip difference principle .

## Penutup
Akhirnya, menjadi catatan penting dalam pelaksanaan KUR – yang secara  teori  keadilan  sudah  menunjukkan  suatu  sikap  kebijakan  tepat bagi  negara — bahwa equal  access terhadap  modal  usaha  (dalam  istilah John Rawls dapat disebut Equal Liberty ),  tampaknya tidak cukup, sebab faktanya  masyarakat  yang  memiliki  semangat  maupun  memiliki  lahan tidak  serta  merta  mampu  menjalankan  usahanya  dengan  baik,  atau
masyarkat  yang  baru  pertama  mendapatkan  modal  usaha  tidak  cukup berpengalaman  menjalankan  usahanya.  Tentu  hal  ini  tidak  serta-merta dikaitkan  dengan  moralitas,  bukan  kemalasan  melainkan  kurangnya wawasan  dan  pengetahuan  menjadi  tantangan  para  perintis  usaha  ini. Dibutuhkan remedial  action dari  pemerintah  untuk  hal  ini,  yang  dalam konsep keadilan Rawls, diperlukan The Difference Principle dan Principle of Fair  Equality  of  Opportunity suatu  prinsip  yang  diterapkan  dalam  hal “kesempatan”,  yang  diintegrasikan  ke  dalam  tata  kelembagaan  yang terbuka  untuk  semua  untuk  mencapai  “keadilan”,    dalam  konteks  KU R untuk  UMKM  institusi  pemerintah  (pusat  atau  pemda)  memberikan kesempatan  untuk para penerima dana usaha KUR  mendapat pelatihan dan pendampingan dalam menjalankan usahanya tersebut.
Hal  lain  yang  juga  penting  dalam  pemberian  modal  usaha terhadap  UMKM  ini  adalah need  justice ,  suatu  kebijakan  yang  berpihak demi  menciptakan  keadilan,  atau  dalam  bahasa  Rawls,  bila  ingin bersikap adil maka harus  bersikap tidak adil, dalam  konteks pemberian modal  usaha  untuk  UMKM  adalah,  skema  cicilan  untuk  kategori  usaha dagang  dengan  usaha  pertanian/perikanan  yang  membutuhkan  proses lebih  panjang  (paling  tidak  3-4  bulan  untuk  mencapai  panen)  untuk mencapai  hasil,  maka  sewajarnyalah  diberlakukan  pembayaran  cicilan kredit  dimulai  setelah  panen  pertama.  Dengan  demikian  maka memudahkan  para  petani  atau  pengusaha  tambak  untuk  fokus  pada proses  usahanya.  Sehingga  diharapkan  para  penerima  modal  usaha dapat  bekerja  maksimal  dan  menghasilkan  pendapatan  yang  optimal selanjutnya  berujung  pada  peningkatan  ekonomi  yang  berarti pengurangan angka ketimpangan.
Pareto  Optimality yang  adalah  suatu  keniscayaan  dalam  Teori Keadilan Rawls ketika di tingkat praksisnya berlaku keadilan distributif di  mana  masing-masing  aktor  akan  memperoleh  sesuai  dengan kontribusinya  dalam  pasar.  Bila  keadilan  Rawls  berhenti  pada  tahap  itu maka  akan  terjebak  pada  situasi  di  mana  kapitalis  dan  oligopolis-lah yang  akan  meraup  profit  yang  supernormal  karena  dalam  persaingan
yang  terbuka  pihak  yang  lebih  kuatlah  yang  jadi  pemenang,  dengan begitu  akan  kembali  terjadi  stagn an  kepada  “masyarakat  – masyarakat lemah”. Tetap  menjadi  keharusan  bagi  negara  untuk  menopang  supaya tercipta  keadilan  yang  disebut  Rawls  sebagai Justice  as  fairness ,  negara menjadi  “wasit”  sekaligus  menjadi  “hakim”  untuk  menghadirkan need justice terhadap  orang-orang  khusus  yang  memerlukan remedial  action . Supaya  keadilan  dan  kesempatan  bagi  setiap  warga  negara  dalam mencapai  cita-cita  hidup  yang  lebih  baik  dapat  terwujud.  Dengan Demikian  ada  harapan  kemiskinan  yang  structural  atau  masyarakat sebagai  komoditas  ekonomi  para  politisi  dapat  diatasi,  demi  kehidupan yang lebih baik.