## ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA
Ashabul Kahpi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: cavon.al@gmail.com

## Abstract
Majority resident of Indonesia is moslem, with this fact can be expressed that  biggest  consumer  of  Indonesia  is  Islam  people.  Related  to  fact,  hence  have goods  ought  to  which consumed  ( food,  cosmetic, oil lamp goods and also obat- obatan and of gunaan other), is obliged to fulfill specified by standards is Islamic Religion,  covering  thayyiban  halalan,  mubaaraqan.  For  that  Government  of Indonesia  as  assumed    side.  Most  responsibility  have  released    and  specify various related law product of the mentioned, despitefully is also founded various institutes  for  example  MUI  with  LP  POM-NYA,  Body  of  POM,  YLKI,  Body Organizer of Lawful Product, and also other institute. Still lawful related/relevant policy and illegality a[n product also [go/come] home [at] policy and carefulness of Islam people as consumer.
Key Word : Lawful Product, Moslem Consumer, Law Guarantee

## Abstrak
Mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah  muslim,  dengan  fakta  ini  dapat dinyatakan  bahwa  konsumen  terbesar  Indonesia  adalah  umat  Islam.  Terkait dengan  fakta  tersebut,  maka  sudah  seharusnya  barang-barang  yang  dikonsumsi (makanan,  kosmetik,  obat-obatan  maupun  barang  sedian  dan  gunaan  lainnya), wajib  memenuhi  standar-standar  yang  ditetapkan  Agama  Islam,  meliputi  halalan thayyiban,  mubaaraqan.  Untuk  itu  Pemerintah  Indonesia  sebagai  pihak  yang dianggap paling bertanggungjawab telah mengeluarkan dan menetapkan berbagai produk hukum terkait hal tersebut, disamping itu pula didirikan berbagai lembaga- lembaga  semisal    MUI  dengan  LP  POM-nya,  Badan  POM,  YLKI,  Badan Penyelenggara  Produk  Halal,  maupun  lembaga  lainnya.  Meski  demikian kebijakan  terkait  kehalalan  dan  keharaman  suatu  produk  juga  berpulang  pada kebijakan dan kehati-hatian umat Islam sebagai konsumen.
Kata Kunci : produk halal, konsumen muslim, jaminan hukum

## PENDAHULUAN
akanan (pangan) merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, berdampingan  dengan  kebutuhan  primer  lainnya  berupa  sandang  dan papan.  Akan  tetapi  makanan  saja  tidak  lantas  memberikan  jaminan hidup  pada  manusia  jika  standar  dan  kualitas  pangan  yang  dikonsumsi  jauh  dari kata layak, lebih khusus lagi bagi masyarakat muslim. Bahwa bagi kaum muslim, standar  kelayakan  tersebut  tidak  hanya  diukur  berdasarkan  bergizi  dan  tidaknya suatu  produk  pangan  atau  dari  aspek  higienitas  semata  akan  tetapi  standar  yang paling utama adalah ke-halalan produk tersebut.
Pedoman  konsumsi  dalam  Islam  seperti  yang  dikemukakan  di  dalam  al Qur’an  adalah  halal  dan  baik  ( thoyyib) 1 . Bahwa  yang  disebut  sebagai  “layak” syarat  utamanya  haruslah  sesuatu  yang  halal,  artinya  tidak  terdapat  larangan agama atau Allah tidak mengharamkannya. Oleh sebab itu, jika berpedoman pada kehalalan  produk  yang  dikonsumsi  akan  tampak  bahwa  jenis-jenis  makanan maupun  minuman  yang  diharamkan  dalam  Islam  sangatlah  sedikit.  Sementara untuk thoyyib atau  sesuatu  yang  “baik”  adalah  baik  dari  aspek  kesehatan, keamanan,  kelezatan,  nilai  gizi,  estetika  dan  lainnya  dikembalikan  kepada manusia  dan  merupakan  hak  manusia  untuk  menetapkannya,  berdasarkan  kajian para pakar di bidang tersebut.
Tidak dapat dipungkiri, tehnologi pengolahan makanan, kosmetik dan obat obatan  telah  berkembang  sedemikian  pesatnya  yang  melibatkan  proses  yang kompleks  dan  terkadang  rumit  serta  dengan  keragaman  bahan-bahan  bakunya, menjadikan permasalah makanan, obat obatan dan kosmetik tidak lagi sederhana. Oleh  sebab  itu  konsep  halal  dan  baik  tersebut,  sejatinya  telah  berkembang  tidak hanya terhadap makanan semata, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi baik secara langsung atau melalui suatu proses produksi. Dengan demikian pengertian halal  dan  baik  tersebut  meliputi  minuman,  kosmetik,  obat-obatan  serta  barang guna-an  lainnya,  di  samping  jaminan  bahwa  dalam  proses-proses  produksi  tidak terdapat  cara  (proses)  dan  bahan  bahan  yang  diharamkan  (misalnya  sepatu  dari kulit babi)
Sebagai  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam 2 ,  maka Indonesia  dituntut  untuk  menempatkan  permasalahan  penyediaan  dan ketersediaan produk-produk halal pada posisi penting. Perlindungan dan jaminan hukum  atas  keharaman  atau  kehalalan  suatu  produk  yang  dikonsumsi  oleh masyarakat muslim di Indonesia adalah hak individu sekaligus hak sebagai warga
1 Lihat QS Al Baqarah : 168, maupun QS al Maaidah : 88
2 Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Badan Statistik 2017  yaitu 228.608.665
M
negara, oleh sebab itu, baik produksi dalam negeri maupun produk impor, adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan rasa aman dan  ketentraman  bagi  konsumen  dalam  mengkonsumsi  atau  menggunakan berbagai  produk  olahan.  Menurut  Ujang 3 ,  bahwa  kebutuhan  dan  pengetahuan konsumen terhadap suatu produk sangat penting artinya dalam proses pratransaksi agar konsumen mendapatkan manfaat dan tidak dirugikan oleh suatu produk
Pada hakikatnya, mengetahui dan mengontrol sendiri barang-barang  yang hendak  dikonsumsi  adalah  tanggung  jawab  dan  kewajiban  masing-masing individu,  terlepas    dari  agama  yang  dianutnya.  Akan  tetapi  lahirnya  berbagai produk olahan inovatif dan variatif baik berupa makanan, kosmetik, obat-obatan, serta  barang  guna-an  lainnya,  akhirnya  menempatkan  konsumen  berada  pada posisi memilih dan memakai sesuai selera tanpa perlu tahu bahan dan prosesnya. Belum  lagi  iklan-iklan  produk  yang  massif  di  berbagai  media  yang  disertai penggunaan publik-publik figur tertentu dan iming-iming hadiah justru terkadang menjadikan “halal dan baik” terlupakan 4 . Parahnya lagi, iklan-iklan produk hanya menunjukkan manfaat dan kelebihan tanpa disertai informasi terkait kekurangan- kekurangan tertentu 5 terutama terkait keamanan dan kenyamanan produk 6
Sebagai  gambaran,  bahwa  ketika  kasus  “lemak  babi”  menyeruak kepermukaan,  maka  pada  tahun  2000  produk  pangan  saja  yang  berlabel  halal hanya  sekira  10%,  belum  lagi  produk  gunaan  lainnya. 7 Lalu  bagaimana  dengan (90%)  produk  pangan  dan  produk  gunaan  lainnya?.  Pertanyaan  ini  mungkin terlihat  biasa  bagi  negara  yang  warga  negaranya  bukan  mayoritas  muslim.  Lain halnya  bagi  Indonesia  yang  mayoritas  muslim,  meski  produk  yang  akan dikonsumsi  dikembalikan  kepada  konsumen,  akan    tetapi  diperlukan  ketelitian
3 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen, Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran, (Bogor, Ghalia, 2011), h. 158
4 Kasus  haramnya  ajinomoto  yang  heboh  pada  tahun  2000  yang  sebelumnya  telah dinyatakan  halal  ,  justru  merupakan  lanjutan  kehebohan  produk-produk  lainnya  pada  tahun  1988 terkait  isu  “lemak  babi”.    Ternyata  keraguan  sebagian  umat  Islam  masih  berlanjut  sampai sekarang,  terbukti  dengan  munculnya  kembali  “babi”  pada  produk  yang  sama  pada  tahun  2016. Meski  terakhir  diklarifikasi  kembali  oleh  MUI  (lihat  berita  klarifikasi  MUI  pada https://food.detik.com/info-halal/d-3384854/ini-klarifikasi-mui-terkait-kehalalan-produk-bumbu- penyedap-dan-mie-goreng-instan)
5 Dedi Harianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsmen Terhadap Iklan yang Menyesatkan, (Bogor, Ghalia, 2010), h. 5
6 Dedi Harianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsmen Terhadap Iklan yang Menyesatkan, h. 5
7 Departrmen Agama, Pedoman Produk Halal, ( Jakarta, Proyek Pembinaan Pangan Halal,2003), h. 5
untuk  tidak  sekedar  memilih  produk,  akan  tetapi  konsumen  perlu  mengetahui bahan-bahan serta proses terkait suatu produk. Meski demikian, pengetahuan yang dimiliki  konsumen  kadang  sangat  terbatas 8 ,  bahkan  tidak  ada  sama  sekali.  Pada sisi inilah pemerintah dan pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan jaminan dan ketentraman bagi kaum muslim untuk memilih produk yang akan dikonsumsi atau  digunakan.  Menjadi  kewajiban  pemerintah  pula  untuk  terus  melakukan pengawasaan  dan  penegakan  hukum  terhadap  pelaksanaan  peraturan  yang  telah ditetapkan.
Mencermati  berbagai  kehebohan  halal-haram  terkait  produk-produk  yang beredar  di  masyarakat,  maka  salah  satu  aspek  HAM  yang  hingga  kini  belum tersentuh  secara  baik  dalam  perlindungan  dan  penegakan  HAM  adalah perlindungan  konsumen.  Implikasinya  semakin  menghawatirkan,  karena akselerasi pemberdayaan masyarakat di bidang konsumen dan HAM masih sangat kurang  dilaksanakan.  Sementara  produsen  lebih  mementingkan  keuntungan perusahaan  ditengah  persaingan  yang  semakin  ketat  dan  mengabaikan kepentingan  konsumen.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  wajib  ikut  ambil  bagian dalam  mengatur  dan  mengawasi  peredaran  produk  makanan  kemasan  di  pasar yang  tidak  memenuhi  persyaratan  mutu,  keamanan  dan  khasiat.  Hal  ini  dapat dilihat  dengan  diterbitkannya  Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,        yang      diharapkan      dapat      menjamin      tercapainya penyelenggaraan perlindungan konsumen.

## PEMBAHASAN
Maraknya produk-produk olahan dan kemasan, baik produk dalam negeri maupun  impor,  menjadikan  konsumen    bebas  memilih  dan  memilah  produk- produk  yang  hendak  dikonsusinya.  Akan  tetapi  pada  aspek  lainnya,  kehalalan akan maraknya produk-produk tersebut justru sangat rawan. Oleh sebab itu dalam kegiatan produksi dan perdagangan di era globalisasi dan pasar bebas, masyarakat konsumen, khususnya masyarakat muslim perlu diberikan pengetahuan, informasi dan  akses  yang  memadai  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar  dan  tidak menyesatkan  tentang  status  kehalalan  produk  yang  dikonsumsinya,  utamanya produk  pangan.  Di  samping  kerjasama  ulama,  umara  dan  ilmuan  dalam menentukan  “halalnya”  suatu  produk  mengingat  permasalahan  ini  memerlukan
8 Kembali pada kasus MSG, meski sebagian masyarakat tahu MSG itu vetsin akan tetapi hanya orang tertentu saja  yang  mengetahui prosesnya, terlebih  mengetahui apa itu enzim porcine protease, Bacto Soytone atau istilah kimia lainnya.
pengetahuan  yang  mendalam  mengenai  asal-usul  bahan  produksi  di  samping pengetahuan fiqhi.

## A. Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Halal-Haram
1. Hukum Islam
Secara  spesifik  Islam  tidak  menunjukkan  adanya  perintah  untuk memberikan  labelisasi  halal  pada  berbagai  produk.  Akan  tetapi  keharusan  ini merupakan konstruksi Ijtihady yang justru menjadi mutlak adanya. Sebagai  yang dikemukakan  oleh  Murjani  bahwa  Konstruksi  ijtihadi  – maslahah  mursalah – merupakan konsep dasar pijakan yang tepat diambil guna memberikan justifikasi atas kebijakan jaminan produk halal. Legal reasoningnya terletak pada “ kulliyatul khamsah ”,  bahwa  dari  aspek  terpeliharanya  kewajiban  menjalankan  syari’at  – hifzu diin – yakni secara aqidah jaminan halal menjadi harga mati bagi masyarakat muslim,  mengingat  ini  menjadi  tuntunan,  tuntutan  dan  kewajiban  ibadah  kepada Allah. 9 Sementara  itu,  dalam  bukunya Halal  dan  Haram Yusuf  Qardawi menjelaskan  beberapa  prinsip-prinsip  Islam  tentang  Halal  dan  haram  sebagai berikut 10 :
a. Segala  sesuatu  pada  asalnya  adalah  mubah.  Dalam  Islam  segala sesuatu  itu  adalah  halal  dan  boleh  dan  tidak  ada  yang  haram sampai/terkecuali ada nash/dalil yang tegas dari Pembuat Syari’at yang mengharamkannya.
b. Halal-haram  adalah  hak  Allah  semata.  Peran  ulama  dalam  hal  ini adalah  merumuskan  dan  menjabarkan  lebih  lanjut  hal-hal  yang  telah ditegaskan oleh Allah swt. 11
c. Mengharamkan  yang  halal  akan  mengakibatkan  timbulnya  keburukan dan bahaya
d. Sesuatu yang halal tidak memerlukan yang haram
e. Sesuatu  yang  membawa  kepada  yang  haram  adalah  haram,  misalnya dalam  masalah  khamar,  Rasul  melaknat  peminumnya,  pembuatnya, penghidangnya dan mereka yang memakan hasil (dari) usaha khamar.
f. Bersiasat terhadap yang haram adalah haram
g. Niat baik tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram
h. Menjauhkan diri dari syubhat karena takut terjatuh dalam keharaman
9 Murjani, Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayib di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis. Jurnal Fenomena Volume 7, No. 2 Tahun 2015, h. 215
10 Departrmen Agama, Pedoman Produk Halal, h, 9-24
11 Lihat firman Allah dalam QS Yunus : 59
i. Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang
j. Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. 12
Dalam  Islam,  terdapat  banyak  perintah  (melalui  al  Qur’an)  yang memerintahkan untuk  memakan dan mengkonsumsi hanyalah sesuatu  yang halal lagi baik. Selain itu, al Qur’an menjelaskan pula makanan yang diharamkan sesuai dengan ayat 173 QS Al Baqarah, bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan bagi umat Islam yaitu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tidak dengan  menyebut  nama  Allah.  Selain  keempat  jenis  makanan  tersebut,  terdapat barang  /makanan  yang  haram  dikonsumsi  karena  sifatnya  yang  buruk  dan menjijikkan,  sebagai  yang  dijelaskan  dalam  QS  al  A’raf  :  157  …  dan menghalalkan  bagi  mereka  segala  yang  baik  dan  mengharamkan  bagi  mereka segala  yang buruk. Hal-hal  yang buruk lalu dicontohkan oleh Rasulullah melalui haditsnya,  di  antaranya  hadits  Ibnu  Abbas  yang  menyatakan  bahwa  Rasulullah telah  melarang  memakan  tiap-tiap  binatang  buas  yang  bersaing  (bertaring)  dan yang mempunyai  kuku pencengkraman dari burung. 13 Oleh sebab itu, disamping konsep  halal  haram  baik  yang  langsung  disebutkan  secara  jelas  maupun  secara tersamar,  dalam  Islam  juga  dikenal  konsep/kategori  makanan  halal  dan  seluruh kategori tersebut harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal Adapun kategori dan hal-hal tersebut antara lain :
a. Halal zatnya
Hal  pertama  yang  harus  diperhatikan  dalam  penentuan  kehalalan  suatu makanan  adalah  zat  nya  atau  bahan  dasar  makanan  tersebut  misalnya makanan  yang  berasal  dari  binatang  maupun  tumbuhan  yang  tidak diharamkan  oleh  Allah.  Adapun  jika  dalam  makanan  disebut  terkandung zat  atau  makanan  yang  tidak  halal  maka  status  makanan  yang  tercampur tersebut adalah haram dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam.
b. Halal cara memperolehnya
Pada dasarnya semua makanan adalah halal dan apabila zatnya halal maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya.  Makanan  halal  dapat  menjadi  haram  apabila  diperoleh melalui hasil mencuri, melalukan perbuatan zina, riba dan maupun korupsi dan lain sebagainya.
c. Halal cara memprosesnya
Kategori  halal  yang  harus  dipenuhi  selanjutnya  adalah  cara  memproses makanan  tersebut.  Apabila  makanan  sudah  diperoleh  dengan  cara  halal,
12 Lihat QS al Baqarah : 173
13 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 13 (Bandung, al Ma’arif, 1999), h. 109
dengan  bahan  baku  yang  halal  pula,  jika  makanan  tersebut  diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram misalnya alat masak yang bekas digunakan  untuk  memasak  makanan  haram  atau  bahan-bahan  lain  yang tidak  diperbolehkan  atau  diharamkan  untuk  dikonsumsi  maka  makanan tersebut bisa menjadi haram.
d. Halal mengantarkan serta menyimpannya
Kategori  halal  yang  terakhir  adalah  bagaimana  makanan  tersebut disimpan,  diangkut  sebelum  akhirnya  dikonsumsi.  proses  tersebut  dapat mengubah  status  makanan  dari  halal  menjadi  haram  misalnya  jika makanan  disimpan  bersamaan/bercampur  dengan  makanan  haram  dan diantar untuk tujuan yang tidak baik. 14
e. Halal dalam Penyajian.
Dalam mengedarkan dan menyajikan makanan penyajinya haruslah bersih dari  najis  dan  kotoran.  Para  supplier  dan  leveransir  atau  sales  haruslah orang yang sehat dan berpakaian bersih dan suci. Alat kemas atau bungkus atau yang sejenisnya harus hygenis, steril, bersih, suci dan halal. Perkakas atau  alat  hidangan  seperti  piring,  mangkok  dan  sebagainya  haruslah  suci, bersih dan halal. 15

## 2. Hukum Positif
Secara  khusus,  hukum  positif  yang  mengatur  sistem  sertifikasi  dan labelisasi halal belum ada, akan tetapi menurut sebagian kalangan, bahwa setelah tahun  2014,  Indonesia  telah  memeliki  aturan  khusus  terkait  kehalalan  suatu produk  yaitu  melalui  Undang-undang  No.  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan Produk Halal. Meski demikian dari aspek hukum positif ini, pemerintah Indonesia telah berusaha meIindungi hak asasi umat Islam dalam memperoleh jaminan halal atas  konsumsi  makanan,  minuman,  kosmetika,  dan  obat-obatan  dengan mengeluarkan  sejumlah  peraturan  dalam  bentuk  undang-undang,  peraturan pemerintah, serta instruksi presiden. di antaranya:
a. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada Pasal 4 undang-undang  ini  dinyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas kesehatan. Pengertian sehat/kesehatan dalam undang undang ini adalah Kesehatan  adalah  keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spritual
14 https://dalamislam.com/makanan-dan-minuman/makanan-halal/makanan-halal, 14 Mei 2018
15 Murjani, Sistem Jaminan Produk Halal dan Thayib di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis. Jurnal Fenomena Volume 7, No. 2 Tahun 2015, h. 213
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 16 ”
Bahwa  kesehatan  seseorang  dapat  tergantung  pada  makanan  atau minuman  yang  mereka  konsumsi,  oleh  sebab  undang-undang  ini merumuskan  hal  yang  terkait  dengan  makanan  dan  minuman  berupa “pengamanan makanan dan minuman” dalam bagian ke 16 Bab VI.
Pasal 112 menyatakan bahwa Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan,dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.
Adapun  Pasal  109  menyatakan  bahwa  Setiap  orang  dan/atau  badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.
Sementara  standar,  syarat  dan  labelisasi  produk  diatur  berdarkan  Pasal 111, yaitu : Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
1) Makanan  dan  minuman  hanya  dapat  diedarkan  setelah  mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Setiap  makanan  dan  minuman  yang  dikemas  wajib  diberi  tanda atau label yang berisi:
a) Nama produk; b) Daftar bahan yang digunakan;
c) Berat bersih atau isi bersih; d) Nama  dan  alamat  pihak  yang  memproduksi  atau memasukan  makanan  dan  minuman  kedalam  wilayah Indonesia; dan
e) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
3) Pemberian  tanda  atau  label  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pemberian  label sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5) Makanan  dan  minuman  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan
16 Selanjutnya lihat Pasal 1 ayat 1 UU Kesehatan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilarang  untuk  diedarkan, ditarik  dari  peredaran,  dicabut  izin  edar  dan  disita  untuk dimusnahkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
b. Undang-undang  No.  18  Tahun  2012.  Undang-undang  ini  pada pokoknya berkaitan dengan :
1) Persyaratan  teknis  tentang  pangan,  meliputi  ketentuan  kemanan pangan,  mutu,  gizi,  labelisasi  dan  iklan  pangan  sebagai  suatu sistem standarisasi pangan yang bersifat menyeluruh
2) Tanggung jawab setiap pihak yang memproduksi, menyimpan, dan atau  mengedarkan  pangan  serta  sanksi  hukum  untuk  mendorong pemenuhan atas ketentuan yang ditetapkan 3) Peranan  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  mewujudkan  tingkat kecukupan  pangan  dalam  negeri  dan  penganekaragaman  pangan yang  dikonsumsi  secara  tidak  bertentangan  dengan  keyakinan masyarakat 4) Tugas pemerintah untuk membinan serta mengembangkan industri pangan nasional.
Terkait    kehalalan  yang  dipersyaratkan  (bila  diperlukan),
termuat  dalam  aturan  terkait    labelisasi.  Pasal  96  ayat  (1  dan  2)  yang menyatakan  bahwa  pemberian  label  dimaksudkan  untuk  memberikan informasi yang jelas dan benar bagi masyarakat terkait asal, keamanan, mutu,  kandungan  gizi,  serta  informasi  lain  yang  dibutuhkan 17 . Informasi  tentang  “produk  halal”  masuk  dalam  kategori  “informasi lain”,  sebab  ada  kalanya  suatu  produk  dianggap  tidak  memerlukan label  (keterangan)  halal  jika  produk  (nama)  tersebut  sudah  memuat keterangan  yang  dipersyaratkan,  misalnya  produk  olahan  yang  jelas- jelas  mencantumkan  daging  babi  sebagai  bahan  utamanya(bacon, salami,  ham).  Akan  tetapi  masalahnya  ada  pada  produk  yang  dalam prosesnya  menggunakan  bahan-bahan  yang  diragukan  (misalnya MSG),  maka  mencantumkan  label  (halal)  menjadi  kewajiban  bagi pihak  produsen.  Selanjutnya  pasal  97  menegaskan  tentang  kewajiban untuk  memberikan  label  bagi  produk  (pangan)  yang  diperdagangkan baik berasal dari dalam negeri maupun produk impor, sedikitnya harus
17 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pasal 96 ayat (1 dan 2)
memuat nama, bahan, berat, halal (bagi yang dipersyaratkan) 18 , alamat produsen atau pengimpor, asal-usul pangan tertentu,  nomor registrasi, tanggal kadaluarsa dan izin edar dan harus ditulis cetak dan tegas agar mudah  difahami  oleh  konsumen 19 .  Patut  dicermati  bahwa  ketentuan Pasal  97  tersebut  tidak  berlaku  bagi  perdagangan  pangan  yang dibungkus/dikemas  di  hadapan  pembeli/konsumen 20 ,  oleh  sebab  itu keadaan  halal  dan  haramnya  produk  pangan  tersebut  di  satu  pihak menjadi  tanggung  jawab  penjual  dan  seharusnya  inklusif  berdasarkan Pasal  101 21 ,  dan  dipihak  lain  berada  di  tangan  konsumen  untuk kecermatan memilih produk pangan yang hendak dibelinya. Menyikapi hal  tersebut,  maka  bagi  pelaku  usaha  khususnya  yang  langsung berhadapan dengan konsumen hendaknya :
1) Mempunyai itikad baik dalam kegiatan usahanya
2) Bersedia  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  terbuka  dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  atas  produknya,  termasuk status kehalalan
3) Menjamin  mutu  produk  yang  diperdagangkan  telah  sesuai  dengan standar dan ketentuan yang berlaku/dipersyaratkan
4) Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji/mencoba barang dan/atau jasa tertentu 22
c. Undang-Undang No. 33 Tahun 14 Tentang Jaminan Produk Halal (UU
JPH)
Indonesia  sebagai  negara  dengan  mayoritas  penduduknya  adalah muslim,  jelas  merupakan  sasaran  empuk  bagi  pasaran  produk  dunia. Dengan  diterapkannya  era  pasar  bebas,  maka  produk-produk  impor (makanan,  minuman  dan  produk  gunaan  lainnya)  membanjiri Indonesia,  yang  pada  sisi  ekonomi  akan  menjadi  ancaman  bagi  daya
18 Label halal bagi yang dipersyaratkan tidak dijelaskan dalam undang-undang ini (cukup jelas),  namun  pada  undang-undang  sebelumnya  (UU  No.  7  Tahun  1996),  dinyatakan  bahwa keterangan  halal  untuk  suatu  produk  pangan  sangat  penting  bagi  masyarakat  Indonesia  yang mayoritas  Islam,  namun  hal  ini  baru  merupakan  kewajiban  jika  produk  pangan  yang  diproduksi dan diimpor adalah halal bagi umat Islam… Lihat penjelasan Pasal 30 ayat 2 (e).
19 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, Pasal 97 ayat (1,2,3 dan 4)
20 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, Pasal 98 ayat (2)
21 Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, Pasal 101 ayat (1)
22 Kementrian Agama RI, Pedoman Libelisasi Halal, (Jakarta, Proyek Pembinaan Pangan Halal Dirjen Binmas Islam, 2003), h. 7
saing  produk  dalam  negeri  dan  pada  sisi  lain  menimbulkan kekhawatiran  dan  keraguan  terhadap  kehalalan  suatu  produk.  Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk menciptakan produk hukum yang dapat  menjamin  keamanan  dan  kenyamanan  konsumen,  terkhusus bahwa  produk  tersebut  halal  bagi  umat  Islam  terlebih  lagi  bahwa labelisasi halal sangat tergantung pada kesadaran produsen
Hal-hal  seperti  tersebut  lantas  menjadi  dasar  bagi  negara  yang  akhirnya membuat undang-undang tentang jaminan produk halal. Pemerintah beranggapan bahwa  tidak  semua  produk  yang  beredar  di  masyarakat  terjamin  kehalalannya 23 oleh sebab itu bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan  tentang  kehalalan  produk  yang  dikonsumsi  dan  digunakan  masyarakat, disamping perlu adanya jaminan kepastian hukum 24
Perjalanan  UU  JPH  ini  tidaklah  mulus  dan  lapang,  akan  butuh  waktu sangat  lama  bagi  pengurusan  sebuah  undang-undang.   Penolakan  dari  sejumlah pengusaha yang tak paham sempat terjadi 25 , bahkan masih terdengar hingga kini. Namun  tak  mampu  menghentikan  laju  terbitnya  payung  hukum  bagi  konsumen muslim.  Setelah  penyusunan  naskah  akademik  Rancangan  Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) pada tahun 2006, RUU ini akhirnya disahkan menjadi  undang-undang  dalam  sidang  paripurna  DPR  pada  Kamis  (25/9/2014). Namun  Undang-undang  ini  tak  bisa  serta-merta  diterapkan  karena  Pemerintah harus  menyiapkan  implementasinya  terlebih  dahulu  dalam  jangka  waktu  lima tahun, yaitu hingga 2019. Muatan penting yang dapat dilihat adalah Pasal 4 yang menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia  wajib    bersertifikat  halal.  Hal  ini  berarti  bahwa  tidak  ada  lagi  produk- produk  baik  lokal  maupun  impor  yang  boleh  beredar  di  Indonesia  tanpa  disertai sertifikat  halal.  Meski  demikian  harus  disadari  bahwa  Kriteria  sertifikasi  halal sendiri sebenarnya cukup sederhana dan mudah berdasarkan UU JPH.
Pertama , harus dipahami bahwa UU JPH tidak mewajibkan bahwa seluruh produk  yang  beredar  harus  halal  sesuai  ajaran  Islam.  Ada  pengecualian  yang diatur  dengan  tegas  bahwa  pelaku  usaha  yang  memproduksi  produk  dari  bahan baku  yang  berasal  dari  bahan  yang  diharamkan  dikecualikan  dari  kewajiban
23 Republik Indonesia, Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Menimbang huruf c.
24 Republik Indonesia, Undang-undang No. 33 Tahun 2014. Menimbang huruf b dan d
25 Lihat lebih lanjut dalam https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah- ekonomi/17/10/11/oxnnm1383-pengusaha-minta-uu-jaminan-produk-halal-ditinjau-ulang
mengajukan  permohonan  Sertifikat  Halal.  Artinya  hanya  yang  berbahan  dasar halal saja yang wajib disertifikasi.
Kedua ,  sejak  awal  dalam  UU  JPH  ditegaskan  bahwa  yang  disertifikasi adalah  bahan  dan  proses  produksi  dari  produk.  Di  luar  dari  kedua  hal  tersebut bukan  menjadi  objek  pengujian  halal  yang  disertifikasi.  Mengenai  bahan  baku, akan diatur lebih lanjut daftarnya melalui penetapan Menteri Agama berdasarkan fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia.  Oleh  karena  itu  sejak  awal  pelaku  usaha  dapat menilai  sendiri  apakah  produknya  menjadi  objek  sertifikasi  halal  atau  bukan. Apalagi  secara  umum  kriteria  bahan  yang  halal  telah  disebutkan  dalam  UU  JPH pada Pasal 17 hingga Pasal 20.
Ketiga , mengenai proses produksi hanya akan menguji agar lokasi, tempat, dan  alat  produksi  wajib  terpisah  dengan  lokasi,  tempat,  dan  alat  penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Kriterianya ada tiga yaitu dijaga kebersihan dan higienitasnya; bebas  dari  kontaminasi  najis  sesuai  ajaran  Islam;  dan  bebas  dari  kontaminasi bahan tidak halal.
Keempat ,  semua  proses  sertifikasi  halal  akan  mengandalkan  pada  tahap awal  berkas  tertulis  yang  diajukan.  Jika  berkas  lengkap,  BPJPH  akan mengirimkan  auditor  halal  untuk  menguji  langsung  di  lokasi  produksi  sesuai berkas.  Selama tidak ada perbedaan data  yang tertera dalam berkas dengan  yang ditemukan oleh auditor halal, maka proses uji halal produk akan berjalan lancer.
Kelima ,  bagi  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  akan dimudahkan dengan fasilitas pendampingan khusus oleh Halal Center yang dapat dibentuk  oleh  LSM  atau  perguruan  tinggi  sehingga  tidak  akan  membebani  biaya sertifikasi.  Logo  halal  sendiri  akan  berlaku  selama  4  tahun  dengan  pemeriksaan berkala  oleh  auditor  halal. 26 Namun,  terlepas  dari  hal  tersebut  maka  yang  lebih penting  untuk  difahami  adalah  bahwa  keberhasilan  jaminan  produk  halal  sangat ditentukan  oleh  tiga  faktor  yaitu  :  Individu,  masyarakat  dan  negara  itu  sendiri. Individu yang bertakwa akan berhati-hati memilih produk yang akan dikonsumsi, ketakwaan mencegahnya dari mengkonsumsi serta memproduksi barang haram

## b. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (muslim)
Secara  normatif,  hak-hak  konsumen  terakomodir  di  dalam  Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak yang terakomodir  adalah  hak  atas  informasi  yang  jelas  dan  jujur  tentang  kondisi  dan jaminan  barang  yang  akan  dikonsumsi.  Secara  tersirat,  ketentuan  ini  juga
26 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5998e2b42365b/pahami-5-hal-berikut-agar- pelaku-usaha-tak-langgar-uu-jaminan-produk-halal
mengakomodir  jaminan  bagi  konsumen  untuk  mengetahui  apakah  pangan  yang akan  dikonsumsi  masuk  dalam  kategori  ‘halal’  atau  tidak.  Asumsinya  bahwa mayoritas  konsumen  di  Indonesia  adalah  muslim,  dengan  begitu  tuntutan  untuk memenuhi hak informasi halal dari hari ke hari semakin tinggi.
Dalam sudut pandang ekonomi, prinsip yang senantiasa diperpegangi oleh pelaku  usaha  adalah  pengeluaran  sekecil-kecilnya  untuk  keuntungan  yang sebesar-besarnya.
Berdasarkan prinsip ini pula banyak oknum
produsen/pengusaha  yang  mengejar  keuntungan  dengan  segala  cara,  yang  justru sangat merugikan konsumen. Belum lagi jika perbuatan tersebut merugikan umat Islam karena termasuk ke dalam kategori haram. Menurut Janus 27 setidaknya ada empat perilaku produsen/pengusaha yang dapat merugikan konsumen yaitu :
1. Menaikkan  harga.  Hal  ini  terkait  dengan  keadaan  kelangkaan  dan monopoli  suatu  produk,  bahwa  konsumen  tidak  memiliki  alternatif  lain selain membeli produk tersebut
2. Menurunkan  mutu.  Hal  ini  juga  terkait  jika  terjadi  monopoli  terhadap suatu produk
3. Dumping. Menurunkan harga jual produk di bawah biaya produksi, hal ini dimaksudkan untuk menjatuhkan pengusaha lain
4. Pemalsuan produk.
Adanya  aturan  terkait  perlindungan  konsumen  dimaksudkan  untuk menjamin  dan  melindungi  kepentingan  konsumen.  Hukum  perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen  bisa  dilakukan  dengan  penuh  optimisme.  Pengaturan  tentang  hukum perlindungan  konsumen  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa  Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen  berupa  perlindungan terhadap  hak-hak  konsumen,  yang  diperkuat  melalui  undang-undang  khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen 28 .
27 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), h. 3
28 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta, VisiMedia, 2008), h. 4
Secara    garis  besar,    perlindungan    konsumen    dibagi    atas  tiga    bagian yaitu :
1. Hak  yang  dimaksudkan  untuk  mencegah  konsumen  dari  kerugian,  baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar
3. Hak    untuk    memperoleh    penyelesaian    yang    patut    terhadap permasalahan  yang dihadapi 29
Terkait  hal  tersebut,  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  konsumen  muslim ternyata tidak sesederhana permasalahan yang dihadapi oleh konsumen lain, sebab produk  yang  dikonsumsi/dipergunakan  harus  sesuai  dengan  standar  dan  kriteria yang  ditetapkan  oleh  agama  yang  meliputi halalan,  thayyiban,  mubaraqah, di samping  adanya  wilayah syubhat 30 .  Oleh  karenanya  hukum  perlindungan konsumen  di  Indonesia  haruslah istimewa dan  memang sangat  dibutuhkan untuk menghidarkan  konsumen  dari  kerugian  akibat  ulah  pelaku  usaha.  Namun penegakan hukum perlindungan konsumen, bukan berarti secara serta merta dapat dikatakan  bahwa  konsumen  telah  terlindungi  sepenuhnya,  karena  masih  ada  hal lain  yang  perlu  mendapat  perhatian,  khususnya  konsumen  muslim,   di  mana konsumen  muslim  tidak  hanya  membutuhkan  kesehatan  fisik  tapi  juga kesehatan/ketenteraman  rohani,  yakni  terbebas  dari  mengonsumsi  barang-barang yang haram, baik haram karena zatnya maupun yang haram karena prosesnya.
Di  samping  keharaman  zat  dari  suatu  produk  maupun  keharaman  karena prosesnya, masih banyak hal lain yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha untuk memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  muslim,  agar  konsumen  tidak dirugikan.  Di  bawah  ini  dapat  dikemukakan  beberapa  kegiatan  usaha  dan  hal terlarang dalam perdagangan, yang tentu saja sebagian di antaranya terkait  secara langsung  dengan  kepentingan  konsumen.  Usaha  dan  hal-hal  terlarang  yang
29 Ahmadi  Miru. Prinsip-prinsip  perlindungan  bagi  Konsumen  di  Indonesia .  (Rajawali Pers.2011), h.180
30 Syubuhat ,  atau  Subhat  merupakan  istilah  di  dalam  Islam  yang  menyatakan  tentang keadaan  yang  samar  tentang kehalalan atau  keharaman  dari  sesuatu. Syubhat juga  dapat  merujuk kepada  sebuah  keadaan  kerancuan  berpikir  dalam  memahami  sesuatu  hal,  yang  mengakibatkan sesuatu  yang  salah  terlihat  benar  atau  sebaliknya.  Dalam  permasalahan  kontemporer  seringkali umat yang awam menghadapi permasalahan yang belum jelas dan meragukan sehingga dibutuhkan keterangan atau penelitian lebih lanjut, syariat Islam menuntut segala sesuatu dilakukan atas dasar keyakinan bukan keragu-raguan. Sering kali dibutuhkan fatwa dan ijtihad ulama untuk menentukan status hukumnya.
https://id.wikipedia.org/wiki/Syubhat
dimaksud adalah: pelacuran dan peramalan nasib; perjudian; pengangkutan barang haram;  menadah  barang  rampokan  dan  curian;  jual  beli  dalam  masjid;  jual  beli ketika  azan  jumat;  menimbun;  mengurangi  ukuran,  sukatan,  dan  timbangan; menyembunyikan  cacat  barang;  banyak  sumpah; najasy (reklame  palsu);  jual kawin;  jual  beli  dengan  lemparan  batu;  jual  beli  samar;  persaingan  sesama muslim;  menghadang  kafilah  di  luar  pasar;  orang  kota  menjadi  makelar  orang desa; menetapkan harga pasar; dan riba.
Apabila diperhatikan beberapa hal yang terlarang sebagaimana disebutkan di atas, maka secara garis besar dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu haram secara umum, haram yang terkait dengan perlindungan konsumen dan haram yang terkait dengan  persaingan  usaha. 31 Lebih  lanjut  menurut  Ahmad  Miru,  bahwa  Upaya memberikan  perlindungan  konsumen  dari  produk  haram  telah  dilakukan  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan,  hanya  saja  masih  dilakukan  secara parsial  sehingga  tidak  dirasakan  sebagai  perlindungan  konsumen  muslim  karena nama  peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak  secara  jelas  menyebutkan perlindungan  konsumen  muslim,  berbeda  dari  Rancangan  Undang-undang Jaminan  Produk  Halal  yang  dari  namanya  sudah  tampak  bahwa  undang-undang itu nantinya akan memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, sehingga seolah-olah  undang-undang  itulah  yang  merupakan  ketentuan  perundang- undangan  pertama  yang  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  konsumen muslim 32
Terkait  hal  tersebut,  salah  satu  wujud  yang  dapat  dilihat  khususnya  bagi masyarakat muslim adalah terkait bermunculannya berbagai aturan yang langsung maupun  tidak  langsung  memuat  dan  merinci  kriteria  “halal  dan  baik”  bagi masyarakat  muslim,  juga  sertifikasi  halal  pada  berbagai  produk  (terlepas  dari lembaga yang berwenang) 33 , termasuk ke dalam bagian ini adalah sertifikasi halal
31 https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/11/25/152/. Diakses tanggal 20 Mei 2018
32 https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/11/25/152/. Diakses tanggal 20 Mei 2018
33 Pengaturan  penggunaan  produk  halal  di  Indonesia,  memiliki  dua  hal  yang  saling terkait, yaitu sertifikasi halal dan labelisasi halal. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat islam melalui pemeriksaan yang  terperinci  oleh LPPOM MUI.   Sertifikat   halal   ini   merupakan   syarat   untuk mendapatkan  izin  pencantuman label    halal  pada  kemasan  produk  dari  instansi  pemerintah  yang  berwenang  (Badan    POM). Adapun lebelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata halal pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM.
Izin pencantuman label halal pada
kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk  sertifikat  halal  MUI.  Sertifikat  halal  MUI  dikeluarkan  oleh  MUI  berdasarkan  hasil
bagi  rumah-rumah  makan,  restoran  maupun  hotel-hotel  yang  menyajikan makanan  sebagai  bagian  dari  pelayanannya.  Di  samping  itu  pula,  melabelisasi halal  (kembali)  terhadap  produk-produk  pangan  (misalnya  daging  impor)  yang dari  negara  asalnya  telah  mengantongi halal  certifier akan  tetapi  dinilai  belum kredibel  dan  masih  meragukan  untuk  dikonsumsi  oleh  masyarakat  muslim Indonesia. Semua usaha usaha tersebut perlu diapresiasi sekaligus dikritisi, sebab pada  satu  sisi  perlindungan  konsumen  (khususnya  muslim)  telah  mendapat perhatian,  namun  pada  sisi  lain  bentuk  pelaksanaan  kongrit  dari  segenap  aturan dinilai belum berjalan makasimal.

## PENUTUP
Perlindungan konsumen tentu tidak cukup hanya mengandalkan ketentuan yang  terdapat  dalam  UUPK  maupun  undang-undang  serta  peraturan  lainnya, karena  UUPK  misalnya  telah  menentukan  bahwa  segala  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  bertujuan  melindungi  konsumen  yang  telah  ada  pada saat  undang-undang  ini  diundangkan,  dinyatakan  tetap  berlaku  sepanjang  tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang- undang ini 34 . Oleh sebab itu terbuka kemungkinan, terbentuknya undang-undang baru  yang  pada  dasarnya  memuat  ketentuan-ketentuan  yang  melindungi konsumen khususnya konsumen muslim, di mana UUPK merupakan payung yang mengintegrasikan  dan  memperkuat  penegakan  hukum  di  bidang  perlindungan konsumen.  Disamping  kaum  konsumen  muslim  perlu  menerapkan  sikap  kehati- hatian  dan  meningkatkan  pengetahuan  terhadap  produk-produk  yang  ada  di pasaran,  dan  lebih  penting  adalah  sejauh  mana  pemerintah  menjalankan  dan mengawal, dan menegakkan peraturan yang dibuatnya.
pemeriksaan  LPPOM  MUI.  Lihat.  Aisjah  Girindra, Pengukir  Sejarah  Sertifikasi  Halal, (Jakarta, LP POM,2005), h. 69
34 Lihat UUPK Pasal 64

## DAFTAR PUSTAKA

## Al Qur’an
Ahmadi  Miru,  2011. Prinsip-prinsip  perlindungan  bagi  Konsumen  di Indonesia .  Jakarta. Rajawali  Pers.
Aisjah Girindra, 2005. Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, Jakarta, LP POM,
Ali  Mustafa  Yaqub,  2013. Kriteria  halal  haram  untuk Pangan,  obat dan kosmetika menurut Al-0ur’an dan hadis, Surakarta, Pustaka Firdaus. Dedi Harianto, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Konsmen Terhadap Iklan yang Menyesatkan, Bogor, Ghalia
Departemen Agama, Pedoman Produk Halal, Jakarta, Proyek Pembinaan Pangan Halal
Happy Susanto, 2008. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta, VisiMedia,
Janus  Sidabalok,  2006. Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti
Kementrian  Agama  RI, Pedoman  Libelisasi  Halal, (Jakarta,  Proyek  Pembinaan Pangan Halal Dirjen Binmas Islam, 2003), h. 7
Murjani, Sistem  Jaminan  Produk  Halal  dan  Thayib  di  Indonesia:  Tinjauan Yuridis dan Politis. Jurnal Fenomena Volume 7, No. 2 Tahun 2015 Ujang  Sumarwan,  2011, Perilaku  Konsumen,  Teori  dan  Penerapannya  Dalam Pemasaran, Bogor, Ghalia
Sayyid Sabiq, 1999, Fikih Sunnah, Jilid 13 Bandung, al Ma’arif
Sumber Lain : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5998e2b42365b/pahami-5-hal- berikut-agar-pelaku-usaha-tak-langgar-uu-jaminan-produk-halal
https://dalamislam.com/makanan-dan-minuman/makanan-halal/makanan-halal https://food.detik.com/info-halal/d-3384854/ini-klarifikasi-mui-terkait-kehalalan- produk-bumbu-penyedap-dan-mie-goreng-instan)
https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/11/25/152/ https://id.wikipedia.org/wiki/Syubhat https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah- ekonomi/17/10/11/oxnnm1383-pengusaha-minta-uu-jaminan-produk- halal-ditinjau-ulang