## KEY SUCCESS FACTOR GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
(Survey pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Oleh: Handi Yuniar Lestiawan (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) Bambang Jatmiko (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

## ABSTRACT
In  this  era,  local  government  performance  in  Indonesia  is  weak  because there  are  many  abuse  of  authority  everywhere,  like  corruption,  collusion,  and nepotism. Each  of  local  government  should  apply  the  principles  of  good government  governance  in  the  government  environtment,  this  is  to  improve performnace of local government. In this research good government governance principle  contain  transparancy,  accountability,  residents  particpation,  fairness, and  responsibility.  The  purpose  of  this  research is analyze  dan  explain  the empirical evidence about the influence of transparancy, accountability, residents participation, fairness, and responsibility to the performance of local government. This  research  use  primary  data.  Primary  data  derived  from  quistionnaire  which share to employee of local government in Gunungkidul. This research involve 100 sample’s.  The  sample  is  determined  by  Slovin  sampling  method. Sample in  this research derived  from  the  employee  of  loca l  government  and  Gunungkidul’s residents. Analitycal method use multiple regression. The result of this research is transparancy, accountability, and residents participation don’t have influen ce to the performance  of local  government,  but  fairness  and  responsibility  have a positive and significant influence to the performance of local government.
Keyword: Good Government Governance, performance of local government.

## I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Sebuah  organisasi,  baik  swasta maupun  publik  terbentuk  atas  adanya asas  teori  keagenan.  Teori  keagenan menjelaskan  tentang  masalah  yang pasti  terjadi  pada  organisasi,  dimana terjadi  perbedaan  kepentingan  antara agent dan principal yang  dapat menimbulkan adanya asimetri informasi. Berdasarkan  sudut  pandang teori keagenan diatas, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah merupakan  salah  satu  contoh  dari hubungan  antara  prinsipal  dan  agen.
Pemerintah
pasti menginginkan pemerintahannya dapat dikelola dengan baik,  yaitu  dari  segi keuangannya maupun  dari  segi  manajemennya. Masyarakat  pun  berpikir  demikian, mereka  berkeinginan  pemerintahan  di daerahnya  dapat  dikelola  dengan  baik dan  jauh  dari  praktek  korupsi,  kolusi, dan  nepotisme.  Untuk  mewujudkan pemerintahan yang baik kedua kepentingan  atau  keinginanan  tersebut, yaitu  dari  masyarakat  dan  pemerintah harus  sejalan.  Dalam  beberapa  tahun terakhir  ini,  praktek  KKN  sedang marak-maraknya terjadi pada lingkungan  pemerintah,  baik  pusat maupun daerah. Seperti yang diungkapkan  oleh  Wati  dkk. (2010) dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama berkaitan  dengan  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang  pelicin,  pungutan  liar,  pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme  serta  penggunaan  uang negara  untuk kepentingan pribadi telah menjadi  perhatian  masyarakat  dan dianggap  sebagai  suatu  hal  yang  lazim terjadi di negara ini.
Untuk  mengatasi  kasus  KKN yang  sedang  marak  di  Indonesia  ini, pemerintah diwajibkan untuk menerapkan good  governance pada pemerintahannya. Berbagai upaya sudah semestinya dilakukan oleh pemerintah  untuk  mencapai good government  governance,  seperti  yang diungkapkan  oleh  Sari  (2013)  salah satu  bentuk  penerapan  prinsip  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  dalam bidang pengelolaan keuangan negara/daerah adalah melalui pemberlakuan kewajiban kepada seluruh pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  sebagai salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  daerah  yang transparan dan akuntabel kepada seluruh  pengguna  laporan  keuangan pemerintah  daerah,  yakni  masyarakat, para  wakil  rakyat,  lembaga  pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi  atau  berperan  dalam  proses donasi,  investasi,  dan  pinjaman,  serta pemerintah daerah itu sendiri.
Dasar dari perwujudan penciptaan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  adalah  Undang-Undang Administrasi Publik (AP) yang tertuang  pada  TAP  MPR  RI  No. XI/MPR/1999  tentang  Penyelenggara Negara  yang  bersih  dan  bebas  KKN dan  UU  No.  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggara Negara  yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain  UU  AP,  dasar  penciptaan good government governance bercermin pada  PP  No.  71  Tahun  2010  tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP).
Good  government  governance mengandung  beberapa  prinsip. Dalam penerapannya good
government governance dikenal  dengan  adanya lima  prinsip  utama,  kelima  prinsip tersebut adalah
transparansi, akuntabilitas,
responbilitas,
independensi,  dan  keadilan  (Pratolo, 2010). Apabila  prinsip  itu  diterapkan dalam  suatu pemerintahan  daerah, maka good  government  governance akan  tercapai  dan  kinerja  sebuah pemda akan menjadi lebih baik. Seperti yang  diungkapkan  Hardiwinoto  (2004)
bahwa prinsip-prinsip good governance akan menjamin terciptanya pertumbuhan ekonomis. Prinsip-prinsip tersebut  dapat  mencerminkan  kinerja pemda  untuk  suatu  periode  tertentu. Kinerja  pemerintah  daerah  merupakan hal  yang  penting  untuk  diketahui  oleh masyarakat. Kinerja pemerintah daerah dapat  diukur  oleh  beberapa  indikator, diantaranya  yaitu Value  For  Money (VFM)  dan  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP). Selain  melalui  LAKIP,  baik  atau
buruknya  kinerja  sebuah  pemerintah daerah  dapat  dilihat  dari  opini  yang dikeluarkan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya.
Hasil  Pemeriksaan  BPK  RI semester  I  tahun  2014  menunjukkan bahwa  diantara  semua  kabupaten  dan kota  di  Provinsi  D.  I.  Yogyakarta hanya  kabupaten  Gunungkidul  yang selalu  mendapatkan  opini  WDP  dari BPK.  Ini  menunjukkan  bahwa  kinerja pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul masih terbilang belum memuaskan. Tabel 1.1
Perkembangan Opini BPK Pemerintahan Provinsi D. I. Yogyakarta dari Tahun 2009-2013
LKPD OPINI BPK RI Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Prov. D. I. Yogyakarta WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP WTP Kab. Bantul WDP WDP WDP WTP-DPP WTP Kab. Gunung Kidul WDP WDP WDP WDP WDP Kab. Kulon Progo WDP WDP WDP WDP WTP-DPP Kab. Sleman WDP WDP WTP-DPP WTP-DPP WTP Kota Yogyakarta WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP-DPP WTP Sumber: IHPS BPK RI semester I Tahun 2014 Keterangan: WTP :  Opini  Wajar  Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) WTP-DPP :  Opini  Wajar  Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (unqualified opinion  with  modified wording) WDP :  Opini  Wajar  Dengan Pengecualian (qualified opinion) Berdasarkan  penjabaran  diatas maka  penelitian  ini  berjudul “ Key Success  Faktor Good  Government Governance serta pengaruhnya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”
Penelitian  ini  mengkaji  ulang dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh Mulyawan  (2009),  Yusuf  (2009),  dan Pratolo  (2010).  Perbedaan  penelitian ini  dengan  penelitian  sebelumnya adalah  pergantian  objek  penelitian, yaitu peneliti mengganti objek
penelitian menjadi pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang melibatkan Badan dan Dinas didalamnya. Perbedaan  kedua  adalah pada  penelitian  ini  peneliti  ingin menguji pengaruh prinsip good government  governance secara  parsial, karena pada penelitian terdahulu hanya mengungkapkan pengaruh prinsip good government
governance secara
simultan (bersama).
2. Batasan Masalah
Seperti  yang  kita  ketahui  terdapat berbagai jenis prinsip good government governance yang  diungkapkan  oleh beberapa  peneliti  terdahulu,  namun prinsip good  government  governance yang  digunakan  dalam  penelitian  ini hanya  ada  lima,  yaitu  transparansi, akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat, keadilan, dan responsibilitas.
3. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belang di atas  maka  peneliti  dapat  merumuskan masalah sebagai berikut: a. Apakah prinsip transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
b. Apakah prinsip akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah? c. Apakah prinsip partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah? d. Apakah prinsip keadilan
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah? e. Apakah prinsip pertanggungjawaban berpengaruh terhadap terhadap kinerja pemerintah daerah?
4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  uraian  rumusan  masalah diatas maka penelitian ini bertujuan:
a. Untuk  mendapatkan  bukti empiris pengaruh prinsip transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah.
b. Untuk  mendapatkan  bukti  empiris pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah. c. Untuk  mendapatkan  bukti  empiris pengaruh prinsip partisipasi
masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
d. Untuk  mendapatkan  bukti  empiris pengaruh  prinsip  keadilan  terhadap kinerja pemerintah daerah.
e. Untuk  mendapatkan  bukti  empiris pengaruh  prinsip  responsibilitas terhadap kinerja pemerintah daerah.
5. Manfaat Penelitian
Terdapat beberapa manfaat yang penulis  coba  untuk  sampaikan  dalam penelitian ini: a. Manfaat Teoritis
Menjadi  literatur  tambahan  bahan skripsi  di  perpustakaan  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. b. Manfaat Praktik 1). Bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten  Gunungkidul,  dapat dijadikan  evaluasi  kinerja  untuk periode selanjutnya. 2). Bagi perguruan tinggi di Indonesia, dapat dijadikan jurnal pendukung penelitian. 3). Bagi peneliti selanjutnya,
semoga  dapat  menjadi referensi pustaka penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
6. Landasan Teori
a. Teori Keagenan
Teori  keagenan  menjelaskan tentang  masalah  yang  pasti  terjadi pada organisasi, dimana terjadi perbedaan  kepentingan  antara agent dan principal yang dapat menimbulkan adanya asimetri informasi. Beberapa peneliti terdahulu mendefinisikan teori keagenan  secara  berbeda.  Jensen  dan Meckling dalam Santoso dan Pambulum  (2008)  mendefinisikan bahwa  hubungan  keagenan  sebagai sebuah  kontrak  dimana  satu  atau lebih (principal) menyewa orang lain (agent)  untuk  melakukan  beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada  agen.  Sedangkan  menurut Rustiarini (2010) hubungan keagenan adalah  sebuah  kontrak  antara  pihak pemegang  saham  dan  pihak  manajer perusahaan. Teori keagenan dilandasi oleh  beberapa  asumsi  (Jensen  dan Meckling  dalam  Hapsari,  2011). Asumsi-asumsi  tersebut  dibedakan menjadi  tiga  jenis,  yaitu  asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi.
b. Good Government Governance
Good governance
merupakan  proses  yang  menekankan pada  bagaimana  suatu  organisasi dapat  meningkatkan  kinerjanya  dan terciptanya  masyarakat  yang  madani. Beberapa  peneliti  mengungkapkan definisi good  governance secara berbeda-beda. LAN  dalam  Garnita (2008)  mengungkapkan  bahwa good governance adalah proses penyelenggaraan  kekuasaan  negara
dalam melaksanakan penyediaan publc  goods  and  service. Good governance merupakan  tata  kelola yang  baik  pada  suatu  usaha  yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. (Trisnaningsih, 2007).  Widyananda  dalam  Wati  dkk. (2010)  berpendapat  bahwa good governance juga dimaksudkan sebagai  suatu  kemampuan  manajerial untuk  mengelola  sumber  daya  dan urusan suatu negara dengan cara-cara terbuka, transparan,
akuntabel,
equitable,  dan  responsif  terhadap
kebutuhan masyarakat. Good government governance mengandung  beberapa prinsip. Beberapa peneliti mengungkapkan prinsip good government governance secara berbeda-beda. Badjuri  dan  Trihapsari dalam Wati dkk. (2010) mengungkapkan bahwa dalam pemerintahan  yang  baik  atau good governance ditandai dengan tiga pilar utama  yang  merupakan  elemen  dasar yang  saling  berkaitan.  Ketiga  elemen dasar  tersebut  adalah  partisipasi, transparansi  dan  akuntabilitas.  Sari (2013), mengungkapkan bahwa prinsip pengelolaan yang baik seperti transparansi, keterbukaan, akuntabilitas,  partisipasi,  keadilan, dan kemandirian harus ada dalam tata kelola pemerintah yang baik. Rahadian  (2008)  mengatakan  bahwa nilai seperti efisiensi, keadilan, transparansi, partisipasi, dan akuntanbilitas  dapat  diukur  secara mudah dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik. c. Transparansi Transparansi  bisa  diartikan sebagai  keterbukaan  informasi,  baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip transparansi  ini  menghendaki  adanya keterbukaan  dalam  melaksanakan proses  pengambilan  keputusan  dan keterbukaan dalam penyajian (disclosure)  informasi  yang  dimiliki perusahaan  (Hapsari,  2011). Rawlins
dalam  Ridha  dan  Basuki  (2012) menjelaskan definisi transparansi secara  operasional  sebagai  berikut, transparansi adalah upaya yang secara  sengaja  menyediakan  semua informasi  yang  mampu  dirilis  secara legal  baik  positif  maupun  negatif secara akurat, tepat waktu, seimbang, dan  tegas,  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  kemampuan  penalaran publik dan mempertahankan tanggung jawab organisasi atas tindakan, kebijakan, dan praktiknya.
Berdasarkan  definisi  diatas,
maka  secara  umum,  transparansi dapat  diartikan  sebagai  konsep  atau prinsip
yang mengedepankan kejujuran  pada  sebuah  organisasi dalam menyajikan informasinya berkaitan  kinerja  keuangan  maupun kinerja manajerialnya.
d. Akuntabilitas
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai  bentuk  pertanggungjawaban pimpinan pemerintah  daerah  atas keputusan apa yang diambil. Pengambilan  keputusan  tidak  boleh merugikan  salah  satu  pihak,  baik pihak  internal  maupun  eksternal seperti masyarakat. Mardiasmo dalam Garnita  (2008)  berpendapat  bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak  pemegang  amanah  (agent) untuk
memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,  dan  mengungkapkan segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang menjadi  tanggungjawabnya  kepada pihak  pemberi  amanah  (principal) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut.
Garnita  (2008)  menyatakan bahwa  aspek  yang  terkandung  dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa  publik  mempunyai  hak  untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak-pihak yang mereka  beri  kepercayaan. Menurut Rosjidi dalam Garnita (2008)
Akuntabilitas  dibedakan menjadi  dua tipe,  yaitu  akuntabilitas  internal  dan akuntabilitas eksternal.
e. Partisipasi Masyarakat
Dalam  organisasi  publik,
partisipasi  masyarakat  menjelaskan tentang  bagaimana  masyarakat  ikut andil dalam segala hal yang berhubungan untuk pengambilan keputusan  yang  demokratis,  terutama saat  ikut  serta  dalam  pemecahan masalah  pemda.  Menurut  Mulyawan (2009)  partisipasi  masyarakat  yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara  dalam  pengambilan  keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang  mewakili  kepentingan  mereka.
Achmadi  dalam  Coryanata  (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat  merupakan  kunci  sukses dari  pelaksanaan  otonomi  daerah karena  dalam  partisipasi  menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Berdasarkan beberapa definisi  partisipasi  diatas,  dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat  dalam  urusan  pemda sangat  dibutuhkan  guna  memberikan saran agar kebijakan yang dikeluarkan nantinya tidak merugikan masyarakat mengingat kinerja organisasi  publik  selama  ini  dinilai masih kurang.
f. Keadilan Keadilan dapat diartikan sebagai bentuk kemampuan pemrintah  daerah  dalam  memenuhi kesejahteraan  kepada  pegawainya berkaitan dengan hak dan kewajibannya.  Kumorotomo  dalam Mulyawan (2009) berpendapat bahwa keadilan  mempertanyaan  distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Prinsip  keadilan  merupakan prinsip  yang  harus  dipenuhi  agar tidak  terjadi  kecemburuan  sosial dalam lingkungan internal pemerintahan  daerah.  Selain  itu, keadilan juga harus diterapkan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, tanpa memandang status sosial. g. Responsibilitas Responsibilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban  pemda  dalam memberikan pelayanan dan menanggapi keluhan masyarakat. Mulyawan (2009) menyatakan bahwa resposivititas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda  dan  prioritas  pelayanan  dan mengembangkan program-program pelayanan  publik  sesuai  dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pratolo (2010) mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban (responsiveness) adalah bentuk upaya pemerintah melaksanakan kewajibannya terkait dengan penjelasan  mengenai  kinerja  yang disampaikannya kepada publik. Pemda  diharapkan  dapat  melayani masyarakat  sesuai  standar  pelayanan minimal  pemda  sehingga  kualitas pelayanan  pemda  dapat  dikatakan baik. Konsep  pelayanan  pada  sektor publik  dan  sektor  swasta  intinya sama,  masing-masing  menginginkan respon  yang  positif  dari customernya berkaitan  dengan  kualitas  pelayanan yang diberikan.
h. Kinerja Pemrintah Daerah
Kinerja adalah prestasi kerja individu atau  kelompok  dalam  kurun  waktu tertentu.  Menurut  Wati  dkk.  (2010) mengungkapkan Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi dan  visi  organisasi  yang  tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja adalah pencapaian suatu  tujuan  dari  suatu kegiatan  atau pekerjaan  tertentu  untuk  mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan  standar  (Pratolo,  2007). Kinerja  sendiri  dibagi  menjadi  dua, yaitu  kinerja  pribadi  dan  kelompok (organisasi). Kinerja
organisasi kemudia  juga  dibagi  mendajdi  dua, yaitu kinerja finansial dan kinerja non
finansial.  Informasi  yang  digunakan dalam mengukur kinerja non keuangan  adalah  informasi  yang disajikan  tidak  dalam  satuan  uang atau rupiah (non financial information)  namun  dengan  satuan ukur  non  keuangan  (Kaplan  &
Atkinson  dalam  Pratolo,  2007)  dan informasi  yang  digunakan  dalam mengukur  kinerja  keuangan  adalah informasi keuangan (financial information), yaitu informasi akuntansi  manajemen  dan  informasi akuntansi  keuangan  seperti  laba sebelum  pajak,  tingkat  pengembalian investasi,  dan  sebagainya  (Pratolo, 2007).
i. Indikator Kinerja
Indikator  kinerja  adalah  ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan  tingkat  pencapaian sasaran  atau  tujuan  yang  telah ditetapkan. (Garnita, 2008). Indikator kinerja  meliputi  banyak  hal,  namun yang sering digunakan untuk mengukur  kinerja  sebuah  organisasi yaitu dengan melihat indikator masukan,  keluaran,  hasil,  manfaat, dan dampak dari suatu program kerja organisasi.
7. Penelitian terdahulu
a. Penelitian Mulyawan (2009)
Penelitian Mulyawan (2009) berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi”.  Obyek  penelitian  yang digunakan adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang yang melibatkan  65 pegawai. Penelitian Mulyawan
(2009)  bertujuan  menguji  pengaruh prinsip good  government  governance terhadap  kinerja  organisasi.  Prinsip good  government  governance yang digunakan pada penelitian Mulyawan (2009)  adalah  partisipasi  masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi,  kesetaraan,  efektivitas dan  efisiensi,  akuntabilitas, dan  visi strategis. Hasil penelitian yang
dilakukan Mulyawan (2009) menunjukkan  bahwa  prinsip good government governance secara bersama-sama (simultan) berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kinerja organisasi.
b. Penelitian Yusuf (2009)
Penelitian  Yusuf  (2009)  berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Kinerja
Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung”. Obyek  penelitian  yang  digunakan adalah  Pemerintah  Daerah  Kota Bandung.  Penelitian  Yusuf  (2009) bertujuan  menguji  pengaruh  prinsip good government governance terhadap  kinerja  instansi  pemerintah. Prinsip good government governance yang  digunakan  pada  penelitian Yusuf  (2009)  adalah participation, rule of law, transparancy, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness  dan efficiency, accountability, dan strategi  vision.  Hasil  penelitian  yang dilakukan Yusuf (2009) menunjukkan  bahwa  prinsip good government governance secara
parsial (individu) masing-masing
berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kinerja  organisasi,  mulai dari participation, rule  of  law,
transparancy, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness dan efficiency,
accountability, hingga strategi vision.
c. Penelitian Pratolo (2010)
Penelitian  Pratolo  (2010)  berjudul “Peran Good Government Governance untuk Mewujudkan Kinerja  Pemerintah  Daerah  dan Kepuasan Masyarakat di Era
Otonomi  Daerah  dalam  Menghadapi Tantangan Global”. Obyek penelitian yang  digunakan  adalah  Kabupaten dan  Kota  se  DIY  yang  melibatkan pegawai  SKPD  dan  masyarakat
sekitar.  Penelitian  Pratolo  (2010) bertujuan  menguji  pengaruh  prinsip good government governance terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.
Prinsip good government governance yang  digunakan  pada  penelitian Pratolo  (2010)  adalah  transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, keadilan,  dan  kemandirian.  Hasil penelitian  yang  dilakukan  Pratolo (2010)  menunjukkan  bahwa  prinsip akuntabilitas  dan  independensi  tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan prinsip  transparansi,  responsibilitas, dan  fairness  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
8. Penurunan Hipotesis
a. Prinsip Transparansi
Transparansi adalah salah satu prinsip  dalam good  government governance. Prinsip transparansi mengharuskan  suatu  pemerintahan atau organisasi mengungkapkan program  kegiatannya  secara  terbuka kepada  para stakeholdernya. Dalam hal ini pemerintah dituntut
menerapkan prinsip transparansi dalam pemerintahannya, baik transparan dalam hal laporan keuangan, program kegiatan, pelayanan,  visi  dan  misi,  dan  lain sebagainya kepada masyarakat. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat  diberikan  kesempatan untuk  mengetahui  apa-apa  yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah  diambil  oleh  pemerintah,  serta implementasinya.
Adanya keterbukaan  dalam  penyelenggaraan urusan  publik  akan  memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya  mis-alokasi  sumber  daya maupun  pelanggaran  dalam  kegiatan pemerintah  seperti  korupsi  (CUI-ITB dalam Martha, 2014).
Transparansi    yang  dilakukan pemerintah  akan  mendorong  kinerja pemerintah  bekerja  dengan  baik dalam  pelaksanaan  program-program pemerintah serta  dalam  pengambilan keputusan publik (Martha, 2014).
Seperti yang diungkapkan Pratolo (2010) bahwa apabila informasi disampaikan secara transparan  kepada  masyarakat,  maka akan menimbulkan suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pemerintah sehingga  akan  menimbulkan  kinerja pemerintah yang lebi baik. Hal ini didukung oleh penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Martha  (2014)  dan  Pratolo  (2010) yang  meneliti  tentang  pengaruh transparansi  terhadap  kinerja  instansi pemerintah. Hasil penelitian keduanya  mengungkapkan  bahwa transparansi  berpengaruh  signifikan terhadap instansi pemerintah.
Maka  berdasarkan  penjabaran  diatas, diturunkan hipotesis sebagai berikut: H 1 : Prinsip Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah.
b. Prinsip Akuntabilitas
Prinsip  Akuntabilitas  selalu berikatan  erat  dengan  adanya  prinsip transparansi. Berbicara mengenai prinsip  akuntabilitas  juga  berkaitan dengan penyajian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada akhir periode. Prinsip akuntabilitas menjelaskan bagaimana  suatu  unit  harus  dapat mempertanggungjawabkan  hasil  dari program  pemerintahan  yang  telah dijalankan  dan  kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan kepada stakeholdernya.
Widodo  dalam  Martha  (2014) mengungkapkan  bahwa  akuntabilitas merupakan persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan  yang  didelegasikan  dan menjamin kewenangan tadi diarahkan pada  pencapaian-pencapaian  tujuan nasional  yang  diterima  secara  luas dengan  tingkat  efisiensi,  efektifitas, kejujuran.  Pelaku  kebijakan  publik
dalam hal ini adalah instansi peerintah harus dapat bertanggungjawab  terhadap  apa  yang menjadi  sikap,  perilaku,  dan  sepak terjangnya  kepada  publik  dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Akibat dari kurangnya penerapan  prinsip  akuntabilitas  pada pemerintah  daerah  diantaranya  para pemimpin daerah yang tidak menepati  janji  yang  diucapkan  pada saat dirinya mencalonkan diri, terdapat  kebijakan-kebijakan  yang menyengsarakan dan merugikan masyarakat, terutama masyarakat kecil.  Itu  semua  dapat  terjadi  karena masyarakat kurang peduli dan menagih janji-janji pemimpin daerah, karena  pemenuhan  janji  adalah  salah satu  bentuk  akuntabilitas  pemerintah terhadap masyarakat.
Martha  (2014)  memberikan penjelasan tambahan bahwa akuntabilitas  merupakan  suatu  unsur yang  terpenting  untuk  mewujudkan suatu  sistem  pemerintahan  yang bersih  dan  baik,  dengan  adanya akuntabilitas tentunya akan mendorong kinerja instansi pemerintah  bekerja  dengan  optimal dalam menjalankan program-program pemerintah  serta  dalam  pengambilan kebijakan  publik, karena  instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada publik. Hal serupa juga didukung oleh penjabaran dari Pratolo (2010) bahwa apabila  pertanggungjawaban  pejabat publik terhadap masyarakat diterapkan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat, maka akan menimbulkan suatu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sehingga akan menimbulkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Hal ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Garnita  (2008)  dan  Martha  (2014) yang menunjukkan bahwa
akuntabilitas  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.
Berdasarkan  penjabaran  diatas,  maka diturunkan hipotesis sebagai berikut: H 2 : Prinsip Akuntabilitas berpengaruh  positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
c. Prinsip Partisipasi Masyarakat
Masyarakat
merupakan stakeholder bagi  pemerintah  daerah, pemerintah  daerah  dianjurkan  dapat melibatkan  masyarakat dalam sebuah pemecahan  masalah  yang  dihadapi pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat diharapkan mampu memberikan saran-saran demi kemajuan  kinerja  pemda.  Achmadi dalam Coryanata (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat  merupakan  kunci  sukses dari  pelaksanaan  otonomi  daerah karena  dalam  partisipasi  menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.
Prinsip partisipasi merupakan  kunci  dalam  sebuah organisasi,  baik  swasta  maupun publik.  Partisipasi  mengedepankan keterlibatan stakeholder dalam berbagai  urusan  organisasi,  dalam solusi  pemecahan  masalah  ataupun dalam  hal  lainnya  yang bertujuan untuk memajukan kinerja organisasi.
Itu  berarti,  semakin  aktif
masyarakat
dalam
proses
penyelenggaraan  pemerintahan maka akan  mendukung semakin  suksesnya pelakasanaan  otonomi pada  suatu daerah,  dan  ketika  otonomi  di  suatu daerah  dapat  tercapai  maka  hal  itu akan mendorong pemda daerah tersebut untuk mengupayakan kinerja yang lebih baik.
Penelitian  tentang  pengaruh good  governance terhadap  kinerja instansi pemerintah pernah dilakukan oleh  Ambarwati  dkk.  (2013), dimana salah  satu  prinsip good  dovernance termasuk partisipasi masyarakat didalamnya.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  maka dapat diturunkan hipotesis bahwa: H 3 : Prinsip  Partisipasi  Masyarakat berpengaruh  positif  terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
d. Prinsip Keadilan
Keadilan dapat diartikan sebagai  bentuk  kemampuan  pemda dalam memenuhi kesejahteraan kepada pegawainya berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Pratolo (2010)  mengungkapkan  penjabaran keadilan  sebagai  keserataan  di  dalam memenuhi  hak-hak stakeholder yang timbul  berdasarkan  perjanjian  dan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Apabila prinsip keadilan diterapkan dengan baik oleh pemerintah, maka kepercayaan masyarakat akan lebih tinggi terhadap pemerintah sehingga akan menimbulkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik (Pratolo, 2010).
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratolo  (2010)  yang  menyatakan bahwa  prinsip  keadilan  berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
H 4 :  Prinsip  Keadilan  berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah. e. Prinsip Responsibilitas Mulyawan (2009) menyatakan  bahwa  responsivititas adalah  kemampuan  organisasi  untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program  pelayanan  publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.  Pemda  harus  melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara  maksimal  dan  berkualitas. Kualitas layanan pemda harus memenuhi standarnya agar masyarakat dapat merasakan kepuasan atas pelayanan pemda. Kualitas  pelayanan  pemda menjadi kriteria utama bagi masyarakat sekitar dalam memberikan  penilaian  atas  kinerja pemda. Semakin baik pelayanan yang dilakukan pemda terhadap
masyarakatnya, maka masyarakat akan  menilai  kinerja  pemda  tersebut bertambah  baik  pula,  begitupun sebaliknya. Masyarakat menginginkan pelayanan yang
maksimal dari pemda, baik mulai dari infrastrukturnya sampai dengan sikap karyawan dalam memberikan pelayanan.  Sudah  seharusnya  pemda menampung keluhan dan aspirasi dari masyarakat kemudian menindaklanjutinya  langsung.  Pemda dituntut  untuk  dapat  memberikan solusi  atas  masalah  yang  dihadapi masyarakat, bukannya malah
merugikan masyarakat.
Pratolo  (2010)  menyatakan bahwa  apabila  pemerintah  lebih tanggap terhadap persoalan-persoalan yang  dihadapi masyarakat,  maka kepercayaan  masyarakat  akan  lebih tinggi  terhadap  pemerintah  sehingga menimbulkan kinerja pemerinah yang lebih baik.
Penelitian sejenis sudah pernah dilakukan oleh Pratolo (2010) yang  menyatakan  bahwa  prinsip responsibilitas  berpengaruh  terhadap kinerja instansi pemerintah. Dari  penjabaran  diatas,  maka  dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:
H 5 : Prinsip Responsibilitas berpengaruh  positif  terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian explanatori  dengan  pendekatan  kuantitatif. Obyek penelitian pada penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Gunungkidul,  yaitu meliputi Badan dan Dinas. Adapun subyek penelitiannya  adalah  pegawai  pada  Badan dan Dinas di Kabupaten Gunungkidul.
Jenis  data  yang  digunakan  meliputi data primer dan data sekunder. Data primer pada  penelitian  ini  berupa  kuisioner, sedangkan  data  sekunder  berasal  dari berbagai  sumber  berupa  jurnal  penelitian, buku,  media  massa  yang berkaitan dengan judul  peneliti  untuk  dijadikan  sebagai pustaka.  Metode  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan survey  lapangan,  yaitu  mendatangi  semua Badan  dan  Dinas  di  Kabupaten  Gunung Kidul untuk dibagikan kuisioner. Perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini  menggunakan  formula  perhitungan Slovin dengan menggunakan nilai
kelonggaran  (e 2 )  sebesar  10%  (Sinaga, 2011). Formulanya ialah:
n =
Keterangan:
N = jumlah sample
N = jumlah populasi e 2
= nilai kelonggaran ketidaktelitian
Alat  analisis  menggunakan  regresi berganda  dengan  bantuan SPSS  15  for windows.  Uji yang  dilakukan  pada penelitian  ini  meliputi  statistik  deskriptif,
uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.
IV. HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Jumlah  populasi  sebanyak  1900  orang, maka  dengan  melalui  perhitungan  rumus Slovin sampling  method, maka  diperoleh sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 100  responden,  itu  meliputi  pegawai
Badan atau Dinas di Kabupaten Gunungkidul  dan  masyarakat  sekitar. Adapun proyeksi jumlah responden disajikan dalam tabel berikut: Tabel 4.1 Tabel Jenis Responden Pegawai Badan atau Dinas 95 95% Masyarakat 5 5% Total Responden 100 100% Semua  data  pada  penelitian  ini  adalah reliable,  karena  nilai  cronbach  alpha  dari masing-masing  variabel  dalam  penelitian
ini  menunjukkan  bahwa  nilainya  > 0,6 seperti yang diisyaratkan. Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Item faktor loading Kriteria Transparansi Q1 0,765 Valid Q2 0,717 Valid Q3 0,806 Valid Q4 0,787 Valid Q5 0,708 Valid Akuntabilitas Q6 0,645 Valid Q7 0,823 Valid Q8 0,831 Valid Q9 0,693 Valid Q10 0,688 Valid Partisipasi Masyarakat Q11 0,798 Valid Q12 0,718 Valid Q13 0,621 Valid Q14 0,822 Valid Q15 0,720 Valid Keadilan Q16 0,835 Valid Q17 0,827 Valid Q18 0,835 Valid Q19 0,853 Valid Q20 0,848 Valid
Responsibilitas Q21 0,864 Valid Q22 0,889 Valid Q23 0,838 Valid Q24 0,799 Valid Q25 0,722 Valid Kinerja Pemda Q26 0,873 Valid Q27 0,706 Valid Q28 0,876 Valid Q29 0,850 Valid Q30 0,855 Valid Semua  data  pada  penelitian  ini  adalah valid,  karena  nilai  faktor  loading  dari masing-masing  butir  pertanyaan  dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilainya > 0,4 seperti yang diisyaratkan
. Tabel 4.3 Tabel Uji Validitas Variabel Cronbach Alpha Transparansi 0,807 Akuntabilitas 0,798 Partisipasi Masyarakat 0,784 Keadilan 0,885 Responsibilitas 0,877 Kinerja Pemda 0,889 Uji  Asumsi  klasik  pada  penelitian  ini terdiri  dari  normalitas,  multikolinieritas, dan  heteroskedastisitas.  Model  regresi pada  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa
tidak terjadi multikolinieritas, model regresi homoskedastisitas,dan model berdistribusi nornal. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel dibawah ini: Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas One Kolomogorov-smirnov assymp sig (2-tailed) Keterangan Unstandardized Residual 0,225 Data Normal Dari tabel diatas dapat dilihat nilai assymp sig (2-tailed) pada tabel One Kolmogorov- Smirnov sebesar  0,225.  Dengan  demikian
nilai assymp  sig(2-tailed) > alpha  (0,05), jadi data dikatakan berdistribusi normal. Tabel 4.5 Hasil uji Multikolinieritas Variabel Tolerance VIF Transparansi 0,442 2,261 Akuntabilitas 0,263 3,809 Partisipasi Masyarakat 0,542 1,843 Keadilan 0,444 2,251
Responsibilitas 0,309 3,233
Dari tabel 4.5 di atas, terlihat bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance yang lebih kecil  dari  10%,  yang  berarti  bahwa  tidak terdapat  korelasi  antar  variabel  bebas
(independen). Maka dari itu dapat dinyatakan tidak terdapat multikolinearitas antar  variabel  bebas  dalam  model  regresi penelitian ini.
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel sig Kesimpulan Transparansi 0,544 Homoskesdastisitas Akuntabilitas 0,176 Homoskesdastisitas Partisipasi Masyarakat 0,256 Homoskesdastisitas Keadilan 0,096 Homoskesdastisitas Responsibilitas 0,667 Homoskesdastisitas Hasil penelitian didapatkan nilai
signifikansi  variabel  transparansi  (X 1 ) sebesar 0,544 > 0,05, variabel akuntabilitas (X 2 )  sebesar  0,176  >  0,05,  variabel partisipasi  masyarakat  (X 3 )  sebesar  0,256
> 0,05,  variabel  keadilan  (X 4 )  sebesar 0,096  >  0,05,  variabel  responsibilitas  (X 5 ) sebesar 0,667 > 0,05. Kelima variabel  diatas menunjukkan bahwa  tidak  adanya  heteroskedatisitas, maka  dari  itu  model  regresi  dapat  diuji dengan  analisa  regresi  melalui  sebuah persamaan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Berganda Variabel Koefisien Regresi t hitung sig Keterangan Konstanta 4,105 2,244 0,027 Transparansi 0,022 0,203 0,840 Hipotesis Ditolak Akuntabilitas 0,063 0,410 0,683 HipotesisDitolak Partisipasi Masyarakat 0,017 0,185 0,854 Hipotesis Ditolak Keadilan 0,369 4,049 0,000 Hipotesis Diterima Responsibilitas 0,363 3,051 0,003 Hipotesis Diterima Adjusted R 2 0,558 Tabel diatas menggambarkan hasil estimasi persamaan Regresi Linear
Berganda  dengan  program SPSS 15 for windows,
maka dapat disimpulkan persamaan  regresi linear  berganda  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Y = 4,105 + 0,022X 1 + 0,063X 2 + 0,017X 3 + 0,369X 4 + 0,363X 5
Dengan demikian  model regresi penelitian menjelaskan bahwa:
 Variabel  Transparansi  (X 1 )  berpengaruh positif  terhadap  Kinerja  Pemda  (Y). Terlihat  pada  tabel  bahwa  variabel transparansi mempengaruhi Kinerja Pemda sebesar 2,2%.
 Variabel  Akuntabilitas  (X 2 )  berpengaruh positif  terhadap  Kinerja  Pemda  (Y).
Terlihat  pada  tabel  bahwa  variabel akuntabilitas mempengaruhi Kinerja Pemda sebesar 6,3%.
 Variabel  Partisipasi  Masyarakat  (X 3 )
berpengaruh  negatif  terhadap  Kinerja Pemda  (Y).  Terlihat  pada  tabel  bahwa variabel partisipasi masyarakat mempengaruhi  Kinerja  Pemda  hanya sebesar 1,7 %.
 Variabel  Keadilan  (X 4 )  berpengaruh positif  terhadap  Kinerja  Pemda (Y). Terlihat  pada  tabel  bahwa  variabel keadilan  mempengaruhi  Kinerja  Pemda sebesar 36,9%.
 Variabel Responsibilitas (X 5 )
berpengaruh  positif  terhadap  Kinerja Pemda  (Y).  Terlihat  pada  tabel  bahwa variabel  responsibilitas  mempengaruhi Kinerja Pemda sebesar 36,3%.
a. Uji Hipotesis Pertama (H 1 )
Nilai thitung pada variabel Transparansi (X 1 ) adalah sebesar 0,203 dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,840. Karena  t hitung (0,203)  <  t tabel (1,66)  dan nilai signifikansi (0,840) > alpha (0,05) maka Hipotesis ditolak. Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pada penelitian  ini  variabel  transparansi tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja pemda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi  tidak  menentukan  pemda dalam  memajukan  kinerjanya. Ketika suatu pemda menerapkan prinsip transparansi secara optimal pada pemerintahannya,  itu  tidak  serta  merta akan  membuat  masyarakat  menaruh kepercayaan tinggi pada pemda tersebut.  Hal  ini  disebabkan  oleh sesuatu yang sudah melekat pada benak masyarakat  tentang  reputasi  pemda tersebut,  misalnya  pemberitaan  tentang banyaknya  kasus  korupsi  di  Indonesia yang  terjadi  pemda  di  Indonesia.  Hal itu tentu akan sulit merubah pandangan masyarakat akan kinerja sebuah pemda yang dimana
pemda tersebut reputasinya sudah jelek dimata masyarakat.  Hal  ini  juga  terlihat  dari pemda yang
masih enggan
mempublikasikan  laporan  keuangan pada  situs  pemda  maupun  media massa,  padahal  sudah  seharusnya masyarakat  dan  stakeholder  lainnya
dapat melihat dan  mempelajari laporan keuangan pemda untuk dijadikan penilaian  terhadap  kinerja  pemda  agar menjadi  lebih  baik.  Alasan  lainnya adalah
pemda masih enggan mempublikasikan  rencana  atau  target program  kerja  kepada  masyarakat, padahal informasi seperti ini masyarakat perlu untuk mengetahuinya agar masyarakat nantinya dapat melakukan  pengawasan  akan  program kerja yang dilaksanakan pemda. Pemda seharusnya menyampaikan atau
mempublikasikan rencana program kerja yang akan di jalankan pemerintah daerah  kepada  masyarakat,  hal  ini berarti  menunjukkan  bahwa  pemda bersifat  terbuka  kepada  masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian  yang  di  tuliskan  oleh
Ambarwati dkk. (2013) bahwa penerapan  prinsip good  corporate governance tidak berpengaruh terhadap kinerja  instansi  pemerintah,  dimana didalamnya
terdapat
prinsip
transparansi.
b. Uji Hipotesis Kedua (H 2 )
Nilai thitung pada
variabel Akuntabilitas (X 2 ) adalah sebesar 0,410 dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,683. Karena  t hitung (0,410)  <  t tabel (1,66)  dan nilai signifikansi (0,683) > alpha (0,05) maka Hipotesis ditolak. Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pada penelitian  ini  variabel  akuntabilitas tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja pemda. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas  tidak  menentukan  pemda dalam  memajukan  kinerjanya. Saat pemda menerapkan prinsip akuntabilitas  pada  lingkungannya,  ini tidak  serta  merta  akan  menumbuhkan kepercayaan  tinggi  pada  masyarakat. Hal  ini  dikarenakan  beberapa  alasan, diantaranya  tidak  ditepatinya  janji kepala daerah akan program kerja yang ditawarkan saat  mencalonkan  diri, kebijakan/peraturan yang tidak memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  dan lain  sebagainya.  Pemenuhan  janji  dan perumusan  kebijakan  yang  memihak rakyat merupakan sesuatu yang penting karena  ini  merupakan  perwujudan
akuntabilitas  suatu  pemda, dimana makna dari akuntabilitas adalah pertanggungjawaban.  Hal  ini  juga terlihat  dari  pemda  yang  masih  tidak mau mempublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada masyarakat,  padahal  isi  dari  LAKIP menunjukkan  jumlah  rencana program kerja  yang  di  targetkan  oleh  pemda dalam  satu  periode  dan  berapa  jumlah program  kerja  yang  terealisasi,  dan masyarakat  membutuhkan  hal  tersebut agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemda. Hasil penelitian ini  sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh Suryo (2010) yang menunjukkan pengaruh bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap  kinerja  pemerintah  daerah, dengan nilai sig sebesar 0,229.
c. Uji Hipotesis Ketiga (H 3 )
Nilai  thitung  pada  variabel  Partisipasi Masyarakat  (X 3 )  adalah sebesar  0,185 dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,854. Karena  t hitung (0,185)  <  t tabel (1,66)  dan nilai signifikansi (0,854) > alpha (0,05) maka Hipotesis ditolak. Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pada penelitian ini variabel tidak
berpengaruh tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa penerapan prinsip partisipasi masyarakat tidak  menentukan  pemda dalam  memajukan  kinerjanya. Saat suatu pemda dapat  menerapkan prinsip partisipasi  masyarakat  secara  optimal pada  pemerintahannya,  belum  tentu akan tercipta kinerja yang baik. Kinerja pemda
digambarkan
melalui
terciptanya  otonomi  daerah  suatu daerah,  sedangkan  otonomi  daerah dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.
Achmadi  dalam  Coryanata  (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat  merupakan  kunci  sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena  dalam  partisipasi  menyangkut aspek  pengawasan  dan  aspirasi.  Akan tetapi, otonomi daerah
juga dipengaruhi oleh beberapa faktor selain partisipasi masyarakat, diantaranya sumber  daya  alam,  ketersediaan  dana,
sarana dan prasarana, serta  manajemen pengelolaannya.  Hal  ini  juga  terlihat dari  pemda  yang  masih  tidak  setuju untuk  melibatkan  masyarakat  dalam perumusan  kebijakan  daerah  dan  rapat rutin pemda, padahal disini masyarakat mempunyai  peranan  penting  untuk memajukan kinerja pemda kearah lebih baik  dengan  memberikan  saran-saran kepada pemda untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan. Ketika otonomi daerah tidak tercapai  maka  pemda  tersebut  tidak mempunyai dorongan untuk
memperoleh  kinerja  yang  lebih  baik.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian  yang  di  tuliskan  oleh Ambarwati dkk. (2013) bahwa penerapan  prinsip good  corporate governance tidak berpengaruh terhadap kinerja  instansi  pemerintah,  dimana didalamnya  terdapat  prinsip  partisipasi masyarakat.
d. Uji Hipotesis Keempat (H 4 )
Nilai  thitung  pada  variabel  Keadilan (X 4 )  adalah  sebesar  4,049  dan  nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena t hitung (4,049)  >  t tabel (1,66)  dan  nilai signifikansi  (0,000) < alpha (0,05) maka  Hipotesis  diterima.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  pada penelitian ini variabel keadilan berpengaruh  secara signifikan terhadap kinerja  pemda. Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan  mempunyai  peranan  penting untuk  memajukan  kinerja  pemda. Penerapan prinsip keadilan pada lingkungan pemda Kabupaten Gunungkidul  sudahlah  baik,  hal  ini terlihat dari perlakuan pemda Kabupaten Gunungkidul  yang bersikap tegas  terhadap  pegawai  pemda  yang kurang  disiplin  atau  menyalahgunakan wewenang. Saat keadilan dapat tercipta dilingkungan  pemda,  pegawai  tidak akan  berani  melanggar  peraturan  yang yang  telah  ditetapkan  di  lingkungan pemda.  Dengan  demikian  sedikitnya bentuk  pelanggaran-pelanggaran  pada lingkungan pemda maka dapat mengindikasikan  bahwa  kinerja  pemda baik.  Hasil  penelitian  ini  sejalan
dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Suryo (2010) yang menunjukkan pengaruh  keadilan  terhadap  kinerja pemda  mempunyai  nilai  sig  yaitu 0,001.  Dengan  demikian  berarti  bahwa nilai sig (0,001) < alpha (0,05).
e. Uji Hipotesis Kelima (H 5 )
Nilai thitung
pada
variabel Responsibilitas  (X 5 )  adalah  sebesar
3,051  dan  nilai  signifikansi  sebesar
0,003.  Karena  t hitung (3,051)  >  t tabel (1,66)  dan  nilai  signifikansi  (0,003)  < alpha (0,05)  maka  Hipotesis diterima. Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  pada  penelitian  ini  variabel responsibilitas berpengaruh secara signifikan  terhadap  kinerja  pemda. Hasil  penelitian  inimenujukkan  bahwa penerapan prinsip
responsibilitas mempunyai  peranan  penting  untuk memajukan  kinerja  pemda.  Penerapan prinsip responsibilitas pada lingkungan pemda Kabupaten Gunungkidul sudahlah  baik,  hal  ini  terlihat  dari pemda  Kabupaten  Gunungkidul  yang selalu  memberikan  pelayanan  optimal terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi materiil mengenai  pemda  maupun  masyarakat yang menyampaikan keluhannya. Masyarakat akan memberikan kepercayaan  yang tinggi karena pemda sudah  dapat  melayani  dengan  optimal dan  tanggap  atas  keluhan  masyarakat. Dengan  demikian  dapat  dikatakan kinerja  pemda  tersebut  sudah  baik. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suryo (2010)  yang  menunjukkan  pengaruh responsibilitas  terhadap  kinerja  pemda mempunyai  nilai  sig  yaitu  0,045. Dengan  demikian  berarti  bahwa  nilai sig (0,045) < alpha (0,05).
Koefisien  Determinasi (Adjusted  R 2 )
menunjukkan nilai sebesar 0,558
dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  variabel-variabel  independen dalam  penelitian  ini  hanya  mampu menjelaskan 55,8% dari kinerja pemda yang  merupakan  variabel  dependen dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya  yaitu  44,2% dijelaskan  oleh
variabel  lain  yang  tidak  termasuk dalam model penelitian ini.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Data  dalam  penelitian  adalah  valid dan  reliable,  karena  sudah  memenuhi  syarat yang ditentukan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian  ini menunjukkan  bahwa  prinsip transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi masyarakat  mempunyai  pengaruh  terhadap kinerja  pemda  namun  tidak  signifikan  atau dapat  dikatakan  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja  pemda.Sedangkan  variabel  keadilan dan  responsibilitas mempunyai  pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemda.
Dalam penelitian ini peneliti meyimpulkan bahwa penerapan prinsip good government  governance di  pemerintah Kabupaten  Gunungkidul  masih  terbilang kurang,  terutama  dalam  hal  transparansi, akuntabilitas,  dan  pertisipasi  masyarakat. Terlihat  bahwa  pemda  yang  masih  enggan mempublikasikan  laporan  keuangan  pada situs  pemda  maupun  media  massa,  pemda masih  enggan  mempublikasikan  rencana atau target program kerja kepada masyarakat, pemda
masih enggan mempublikasikan  LAKIP, serta pemda juga masih tidak setuju atas keterlibatan masyarakat  dalam  perumusan  kebijakan  / peraturan  daerah. Dari  kesimpulan  diatas, maka  sudah  seharusnya  seluruh  pemerintah daerah  di  Indonesia  menerapkan  prinsip lingkungannya  agar  kinerja  untuk  tahun berikutnya dapat meningkat.
2. Saran
Penelitian  ini  tentunya  masih  memiliki banyak  kekurangan,  sehingga  disini  peneliti menyarankan  agar  peneliti  selanjutnya untuk:
a. Mengganti  tempat  observasi  penelitian dan  melibatkan  lebih  banyak  SKPD didalamnya. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih memilih Kabupaten lain yang  kriteria  kinerjanya  masih  terbilang
memuaskan,  seperti  misalnya  kabupaten hasil  pemekaran.  Hal  ini  bertujuan  agar dapat  dijadikan  evaluasi  kinerja  bagi daerah penelitian selanjutnya.
b. Melibatkan  lebih  banyak  responden masyarakat  agar  lebih  bisa  dijadikan pengontrol  atas  penilaian  penerapan Good  Government  Governance yang diberikan pegawai pemda.
c. Menambah variabel lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja dan termasuk dalam prinsip Good Government Governance, misalnya seperti  Kemandirian,  Efektivitas  dan Efisiensi, dan lain-lain.

## Daftar Pustaka
Ambarwati,  W.,  Suyono,  E.,  Pratiwi,  U.,
2013, “Analisis Pengaruh Penerapan  Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Komitmen Organisasi terhadap
Kinerja  Aparatur  Pemerintahan”,
Jurnal.
Coryanata, I., 2007, “ Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai  Pemoderating  Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuang an daerah (APBD)”, Proceding SNA X, 2007. Garnita,  N.,  2008,  “Pengaruh  Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah  Daerah”,  Universitas Widyatama, 2008, Skripsi. Hapsari,  I.,  2011,  “Hubungan  antara  Good Corporate Governance dan Transparansi terhadap Kinerja
Perusahaan”,
Universitas
Diponegoro, 2011, Skripsi. Hardiwinoto,  2004,  “Korelasi  Timbal  Balik antara Good  Government dengan Good Corporate Governance menuju Pertumbuhan yang Dinamis”, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2004.
IHPS  BPK  RI  semester  I  Tahun  2014, www.bpkri.go.id ,  Diakses  tanggal 25 Desember 2014 pk 20.00 WIB.
Martha,  W.,  2014,  “Pengaruh  Transparansi dan  Akuntabilitas  terhadap  Kinerja Instansi  Pemerintah  pada  Dinas
Kota Bandung”, Universitas Widyatama, Skripsi. Mulyawan,  B.,  2009,  “Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Organisasi”,  Universitas  Sumatra Utara, 2009, Skripsi. Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pratolo, S., 2007, “ Good Corporate Governance dan  Kinerja  BUMN  di Indonesia: Aspek Audit Manajemen dan  Pengendalian  Intern  sebagai Variabel  Eksogen  serta  tinjauannya pada  Perusahaan”, Proceding  SNA X, 2007.
,  2010,  “Peran  Good  Government Governance  untuk  Mewujudkan Kinerja  Pemerintah  Daerah  dan
Kepuasan Masyarakat di Era Otonomi Daerah dalam Menghadapi  Tantangan  Global”, Simposium Riset Ekonomi IV, 2010.
Rahadian, A. H., 2008, “Mewujudkan Good Governance Melalui
Pelayanan Publik”, 2008. Ridha,  M.  A.,  dan  Basuki,  H.,  2012, “Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian  Lingkungan,  dan
Komitmen  Manajemen  terhadap Penerapan  Transparansi  Laporan Keuang an”, Proceding  SNA  XV, 2012.
Rustiarini, N. W., 2010, “Pengaruh Corporate Governance pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan”, Proceding  SNA  XIII, 2010. Santoso,  U.  dan  Pambulum  Y.  J.,  2008, “Pengaruh  Penerapan  Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah
Fraud, 2008.
Sari, D., 2013, “Pengaruh Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah, Implementasi    Standar  Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan  Audit  Terhadap  Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, Proceding  SNA  XVI  sesi  1,  2013, hal. 1007.
Sinaga, Y. F., 2011, “Analisis Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet secara
sukarela  oleh  Pemerintah  Daerah”, Universitas Diponegoro, 2011,
Skripsi.
TAP  MPR  RI  No.  XI/  MPR/  1999  tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih dan Bebas KKN. Trisnaningsih,  S.,  2007,  “Independensi Auditor  dan  Komitmen  Organisasi sebagai mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governanc, Gaya  Kepemimpinan,  dan  Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor”, Proceding SNA X, 2007.
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara  Negara  yang  bersih dan  bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme.
Wati,  E.,  Lismawati,  Nila,  A.,  2010,
“Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi,  dan  Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja Auditor  Pemerintah”, Proceding
SNA XIII, 2010.
www.gunungkidulkab.go.id ,  Diakses  tanggal 25 Desember 2014 pk 20.00 WIB.
Yusuf,  D.  S.,  2009,  “Penga ruh Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Kota Bandung, Politeknik Pos Indonesia Bandung”.