## JURNAL TEKNOINFO
Volume 18, Nomor 1, Januari 2024, Page 141-150 ISSN: 1693-0010(Print), ISSN: 2615-224X(Online) Available online at https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknoinfo/index

## ANALISIS PRAKTIK PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA APLIKASI

## 'SATUSEHAT' TERHADAP REGULASI HUKUM DI INDONESIA
Inggrit Rismauli Siahaan 1) , Retha Novianty Sipayung 2) , Ivana Lita 3) , Qudsiyah Zahra Ilham Naseela 4) , Hanny Hanny 5) , Nur Aini Rakhmawati 6)
Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Kampus ITS Keputih, Sukolilo, Surabaya 60111, Kota Surabaya
Email: 1 5026211012@mhs.its.ac.id , 2 5026211028@mhs.its.ac.id , 3 5026211058@mhs.its.ac.id ,
4 5026211060@mhs.its.ac.id, 5 5026211070@mhs.its.ac.id , 6 nur.aini@is.its.ac.id

## Abstract
In  the  era  of  digital  revolution,  the  increasing  use  of  information  technology  in  various  aspects  of  life  has  made  the protection of personal data a highly valuable asset, especially the personal data of users of applications used in public services.  The  protection  of  personal  data  in  electronic  systems  encompasses  measures  to  safeguard  the  data  from acquisition, collection, processing, analysis, storage, display, disclosure, transmission, dissemination, to deletion. The purpose of this research is to assess the adequacy of personal data protection in the SatuSehat application, which serves as an integrated public healthcare facility and electronic medical record application for users, in accordance with the legal  regulations  in  Indonesia  to determine  the  extent  to which  actions  are  taken  to  safeguard  user  data  privacy  and comply  with  applicable  regulations.  The  research  method  used  is  a  literature  review  involving  the  study  of  relevant journals  and  laws,  followed  by  qualitative  analysis  and  evaluation  of  the  practices  of  personal  data  protection  for SatuSehat  application  users  based  on  predefined  factors  of  personal  data  protection  analysis.  The  analysis  results indicate that in the practice of collecting, processing, and using the personal data of SatuSehat application users, these actions are explicitly documented in the application's privacy policy and are guided by the legal regulations in Indonesia. This  reflects  an  awareness  of  the  importance  of  protecting  user  privacy  and  ensuring  compliance  with  regulations governing this aspect.
Keywords: SatuSehat application, personal data protection, privacy policy.

## Abstrak
Di era revolusi digital, dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan menjadikan perlindungan data pribadi menjadi aset yang sangat berharga, khusunya data pribadi pengguna aplikasi yang digunakan dalam layanan publik. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup langkah-langkah untuk melindungi data  tersebut  mulai  dari  perolehan,  pengumpulan,  pengolahan,  analisis,  penyimpanan,  tampilan,  pengungkapan, pengiriman,  penyebaran,  hingga  penghapusan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menkaji  bagaimana  kesesuaian perlindungan data pribadi aplikasi SatuSehat sebagai aplikasi integrasi fasilitas layanan kesehatan publik dan rekam medis elektronik pengguna dengan regulasi hukum di Indonesia untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang diambil untuk menjaga  privasi  data  pengguna  dan  mematuhi  regulasi  yang  berlaku.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi pustaka dengan mempelajari jurnal dan undang-undang yang terkait kemudian dilakukan analisis kualitatif dan evaluasi praktik  perlindungan  data  pribadi  pengguna  dalam  aplikasi  SatuSehat  berdasarkan  faktor  analisis  perlindungan  data pribadi yang telah ditentukan. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi pengguna aplikasi SatuSehat telah dituliskan secara eksplisit dalam kebijakan privasi aplikasi dan  berpedoman  pada  regulasi  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Hal  ini  mencerminkan  kesadaran  akan  pentingnya melindungi privasi pengguna dan menjaga ketaatan terhadap peraturan yang mengatur aspek tersebut.
Kata Kunci: aplikasi SatuSehat, perlindungan data pribadi, kebijakan privasi

## 1. PENDAHULUAN
Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan telah menjadi hal yang umum di era digital ini. Salah satu contoh yang mencolok adalah aplikasi lokal pemerintah 'SatuSehat', yang dirancang untuk memberikan layanan publik yang  lebih  efisien dan  terkini  kepada  warga  negara,  terutama  dalam  konteks  penanganan  kesehatan dan upaya

## JURNAL TEKNOINFO
Volume 18, Nomor 1, Januari 2024, Page 141-150 ISSN: 1693-0010(Print), ISSN: 2615-224X(Online) Available online at https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknoinfo/index
proteksi  masyarakat  dalam  menghadapi  tantangan  seperti  pandemi  Aplikasi  SatuSehat  yang  sebelumnya  dinamakan ‘PeduliLingdungi’  yang  diluncurkan  oleh  Kemenkes  RI,  kini  menghadirkan  penggunaan  yang  lebih  luas  selain  soal penanganan COVID-19. Aplikasi ini telah membuka pintu untuk akses lebih mudah ke informasi kesehatan dan layanan publik dengan mengintegrasikan data kesehatan individu antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dalam bentuk rekam medis elektronik (RME), tetapi hal tersebut memunculkan pertanyaan serius tentang etika teknologi informasi, terutama  dalam  kaitannya  dengan  privasi  data  pengguna.  Privasi  data  pengguna  adalah  aspek  sentral  yang  harus dipertimbangkan dengan serius dalam pengembangan dan implementasi aplikasi seperti 'SatuSehat'. Di era globalisasi yang  semakin  terhubung,  pengumpulan,  pemrosesan,  dan  penyimpanan  data  pribadi  telah  menjadi  unsur  yang  sangat penting  dalam  layanan-layanan  digital  semacam  ini.  Dalam  pelaksanaannya,  terdapat  banyak  kritik  dan  protes  dari masyarakat terkait tidak amannya perlindungan data pribadi dalam Aplikasi SatuSehat. Kelalaian dalam mengamankan data-data    pribadi  pengguna,    khususnya    yang    bersifat    sensitif  dapat    menimbulkan    berbagai    masalah  terkait pelanggaran privasi, seperti penyalahgunaan identitas, maka dari itu sesuai yang tertuang dalam Peraturan  Pemerintah No  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik dijelaskan peran pemerintah dalam melindungi  kepentingan  umum  dari  segala  jenis  gangguan  sebagai  akibat  penyalahgunaan  Informasi  Elektronik  dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum  [1]. Hingga saat ini banyak dari masyarakat Indonesia yang masih  ingin  mengetahui  apakah  data  pribadi  miliknya  telah  dilindungi  dengan  benar  dan  bagaimana  cara  untuk mendapatkan keseimbangan antara kemudahan akses informasi dengan hak privasi dari setiap individunya.
Penggunaan aplikasi pemerintah dalam penanganan kesehatan masyarakat, terutama selama pandemi, telah menjadi topik  yang  semakin  relevan.  Studi  tentang  aplikasi  serupa  dapat  memberikan  wawasan  tentang  tantangan  etika  yang serupa yang dihadapi oleh aplikasi SatuSehat. Regulasi dan kebijakan privasi data juga memainkan peran penting dalam konteks ini, dengan contoh seperti Regulasi Umum Perlindungan Data (GDPR) di Uni Eropa yang memberikan kerangka kerja regulasi yang ketat [2]. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengadakan analisis mendalam tentang isu-isu etika  yang  timbul  sehubungan  dengan  penggunaan  aplikasi  SatuSehat.  Penulis  akan  menyelidiki  praktik-praktik pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi pengguna oleh aplikasi SatuSehat. Selain itu, penulis juga akan mengkaji langkah-langkah yang telah diambil untuk menjaga privasi data pengguna dan mematuhi regulasi yang berlaku. Melalui  analisis  ini,  penulis  berharap  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  tantangan  etika  yang terkait dengan teknologi informasi dalam pemerintahan lokal. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan praktik-praktik yang ada dan pengembangan pedoman etika yang lebih baik dalam penggunaan aplikasi serupa di masa depan.  Dengan  cara  ini,  penelitian  ini  memiliki  potensi  untuk  berkontribusi  pada  perbaikan  praktik  dan  kebijakan pemerintah dalam menjaga privasi data pengguna dan memastikan integritas teknologi informasi dalam pelayanan publik.
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  yang  meneliti  tentang  penerimaan  masyarakat terhadap  aplikasi  pelacakan  kontak  yang  digunakan  oleh  pemerintah  atau  instansi  kesehatan.  Penelitian  dilakukan terhadap warna negara Irlandia, ditemukan bahwa penerimaan awal masyarakat dibentuk oleh persepsi mereka mengenai manfaat  kesehatan  dan  pengaruh  sosial,  dengan  timbal  balik  menunjukkan  pengaruh  yang  berkelanjutan  terhadap penerimaan  dari  waktu  ke  waktu  dan  masalah  privasi  menunjukkan  pengaruh  negatif  [3].  Prinsip-prinsip  etika  dalam teknologi informasi, seperti transparansi, integritas data, dan keadilan dalam pengolahan data, telah menjadi pedoman dalam  mempertimbangkan  aplikasi  seperti  'SatuSehat'  [4].  Penelitian  ini  menunjukkan  pentingnya  bagi  para  pembuat kebijakan dan pengembangan teknologi dalam upaya mereka untuk merancang solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat seperti pandemi. Penelitian sebelumnya juga telah memberikan fokus khusus pada aspek contact tracing dalam konteks kebijakan privasi dengan PERPRES RI No. 95 Tahun 2018  tentang  SPBE [5]. Namun, penting  untuk  dicatat  bahwa  analisis  tersebut  hanya  mempertimbangkan  satu  elemen  dari  kebijakan  privasi.  Dalam penelitian, penulis bertujuan untuk melampaui batasan ini dengan mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan melakukan  analisis  menyeluruh  terhadap  seluruh  isi  dari  kebijakan  privasi  yang  berfokus  pada  aplikasi  SatuSehat, mempertimbangkan berbagai aspek seperti pengumpulan data, tujuan pengolahan, dasar hukum, dan hak-hak pengguna.
Faktor-faktor seperti kepuasan pengguna dan kepercayaan masyarakat memiliki dampak langsung pada keberhasilan aplikasi pemerintah [3]. Oleh karena itu, pertimbangan etika dalam teknologi informasi juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi seperti 'SatuSehat', yang dapat mempengaruhi adopsi dan keberhasilan aplikasi dalam mencapai tujuannya. Studi kasus sebelumnya tentang aplikasi SatuSehat juga mungkin telah dilakukan, yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang isu-isu etika yang muncul dalam penggunaan aplikasi ini. Dengan memahami landasan teoritis dan penelitian terkait ini, penelitian ini dapat menjelajahi isu-isu etika dalam teknologi informasi dalam konteks aplikasi pemerintah dan memahami dampaknya terhadap privasi data pengguna dan kepercayaan masyarakat.

## JURNAL TEKNOINFO
Volume 18, Nomor 1, Januari 2024, Page 141-150 ISSN: 1693-0010(Print), ISSN: 2615-224X(Online) Available online at https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknoinfo/index

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan mempelajari jurnal dan undang- undang  yang  terkait.  Studi  pustaka  atau  kajian  kepustakaan  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan[6], [7]. Metode ini dapat membantu penulis  untuk  memperoleh  informasi  yang  relevan  dari  sumber-sumber  yang  terpercaya.  Studi  pustaka  juga  dapat digunakan sebagai referensi ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

## Gambar 1. Metode Penelitan

## 2.1 Merumuskan Latar Belakang dan Tujuan
Pentingnya  merumuskan  latar  belakang  dan  masalah  dalam  sebuah  penelitian  tidak  boleh  diabaikan.  Dalam proses  ini,  diperlukan  pemikiran  yang  teliti  dan  terstruktur.  Dalam  penelitian  ini,  langkah-langkah  merumuskan  latar belakang dan masalah didasarkan pada analisis situasi yang ada di Indonesia dan bahkan di tingkat global. Selain itu, langkah-langkah ini mencakup brainstorming antara penulis untuk menggali latar belakang dan masalah, serta melibatkan studi literatur. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan latar belakang dan rumusan masalah yang kuat, yang akan menjadi dasar yang kokoh dalam penelitian ini.

## 2.2 Observasi Perlindungan Data Pribadi di Aplikasi SatuSehat
Pada tahap ini, dilakukan pencarian data dan informasi terkait praktik perlindungan data pribadi pengguna dalam aplikasi SatuSehat. Aplikasi SatuSehat adalah sebuah platform penghubung sistem yang mengintegrasikan data kesehatan individu antar fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dalam bentuk rekam medis elektronik (RME). Tujuan utama dari aplikasi  ini  adalah  untuk  mendukung  interoperabilitas  data  kesehatan  melalui  standardisasi  dan  digitalisasi,  sehingga memudahkan  akses  dan  pertukaran  informasi  kesehatan  antara  pasien,  tenaga  kesehatan,  dan  fasyankes.  Aplikasi SatuSehat juga bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan terintegrasi dalam satu aplikasi, yang tidak hanya terbatas pada COVID-19, tetapi juga mencakup fitur-fitur kesehatan lainnya [8], [9].

## Gambar 2. Logo dari aplikasi SatuSehat
Adapun pada penelitian kali ini terdapat 2 faktor yang menjadi acuan dalam mengevaluasi perlindungan data pribadi pengguna di aplikasi SatuSehat, diantaranya: 3.1.1 Privacy Policy (Kebijakan Privasi)
Kebijakan  privasi  adalah  dokumen  hukum  yang  menjelaskan  bagaimana  sebuah  aplikasi  mengumpulkan, menggunakan,  dan  membagikan  data  pengguna.  Dokumen  ini  harus  secara  jelas  mengungkapkan  jenis  data  yang dikumpulkan,  seperti  nama,  alamat  email,  dan  informasi  keuangan,  serta  bagaimana  aplikasi  tersebut  mengelola  data pengguna.
Adapun secara garis besar privacy policy SatuSehat mencakup hal-hal berikut.
a. Data pribadi pengguna tidak akan dikirim dan disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin pengguna, kecuali pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## JURNAL TEKNOINFO
Volume 18, Nomor 1, Januari 2024, Page 141-150 ISSN: 1693-0010(Print), ISSN: 2615-224X(Online) Available online at https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknoinfo/index
b. Kebijakan privasi dapat diubah atau diperbaharui dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada pengguna melalui SatuSehat.
c. Pengguna  dianggap  telah  membaca,  memahami,  dan  menyetujui  kebijakan  privasi  ini,  termasuk  perubahan dan/atau pembaharuannya, dengan tetap mengakses SatuSehat [8].
3.1.2 App Permission (Perizinan Aplikasi)
App Permission adalah hak akses yang diberikan oleh pengguna kepada aplikasi di perangkat mereka. Perizinan aplikasi  ini  diperoleh  dari  eksplorasi  penggunaan  aplikasi  SatuSehat  sebagai user. Izin  ini  menentukan  data  atau  fitur spesifik yang dapat diakses atau diminta oleh aplikasi. Berikut adalah beberapa app permission yang diminta oleh aplikasi SatuSehat di smartphone pengguna.
a. Lokasi:  Digunakan  untuk  menentukan  posisi  pengguna  dan  memberikan  informasi  kesehatan  terkait  dengan lokasi tersebut.
b. Kamera: Digunakan untuk mengambil foto atau video yang berkaitan dengan konsultasi medis atau pemeriksaan.
c. Mikrofon: Digunakan untuk merekam audio yang berkaitan dengan konsultasi medis atau pemeriksaan.
d. Penyimpanan: Digunakan untuk menyimpan data dan file yang berkaitan dengan aplikasi, seperti riwayat medis atau hasil pemeriksaan.
e. Kontak: Digunakan untuk mengakses  kontak pengguna dan memudahkan proses berbagi informasi kesehatan dengan orang lain.
f. Notifikasi:  Digunakan  untuk  mengirimkan  pemberitahuan  terkait  jadwal  pemeriksaan,  pengingat  obat,  atau informasi kesehatan lainnya.
2.3 Observasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Sebagai negara hukum, segala pelaksanaan aktivitas dan kegiatan rakyat di Indonesia harus sesuai dengan dan mematuhi hukum yang berlaku, termasuk praktik perlindungan data pribadi oleh SatuSehat. Di bawah ini adalah regulasi yang berlaku di Indonesia tentang perlindungan data pribadi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi oleh SatuSehat.
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP PSTE) adalah sebuah regulasi yang lebih rinci dari beberapa aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2018 tentang ITE. PP PSTE dibuat dengan tujuan untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu lainnya, serta untuk memenuhi persyaratan yang adil dengan mempertimbangkan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis [10].
b. Undang Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menawarkan ketentuan yang lebih kuat dalam  melindungi  data  pribadi  pengguna,  memastikan  kepatuhan  hukum  yang  penting,  dan  meningkatkan kesadaran publik tentang komitmen aplikasi seperti SatuSehat terhadap privasi dan keamanan data pengguna [11].
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Beberapa  hal  yang  mendasari  pencabutan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  tersebut,  di  antaranya  adalah perkembangan  teknologi  digital  dalam  bidang  kesehatan  dan  kebutuhan  akan  penyimpanan  data  yang  lebih efektif dan efisien [12].
d. Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  24  (UU  Kependudukan)  tentang Pengelolaan  Kependudukan  tahun  2013,  mengatur  tentang  administrasi  kependudukan,  termasuk  penerbitan dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil,  dan  pengurusan  dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan lain-lain [13], [14].
e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk pengaturan tentang tindakan pidana yang terkait  dengan  penggunaan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik,  seperti  penyebaran  informasi  yang mengandung  unsur  kebencian,  penghinaan,  atau  fitnah.  UU  ITE  juga  mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban pengguna teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta kewajiban penyedia layanan untuk melindungi data pribadi pengguna [15]
Dalam penelitian ini, kebijakan-kebijakan di atas digunakan sebagai pedoman untuk mengevaluasi aplikasi SatuSehat, mirip  dengan  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  terkait  privasi  data  pengguna  aplikasi  pelacakan  kontak  untuk pengendalian  COVID-19  di  Indonesia,  yang  berdasarkan  hukum  PERPRES  RI  No.  95  tahun  2018  8  tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah dilakukan sebelumnya [5].

## JURNAL TEKNOINFO
Volume 18, Nomor 1, Januari 2024, Page 141-150 ISSN: 1693-0010(Print), ISSN: 2615-224X(Online) Available online at https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknoinfo/index

## 2.4 Evaluasi Perlindungan Data Pribadi Aplikasi SatuSehat terhadap Kebijakan Pemerintah
Pada  tahap  ini,  dilakukan  evaluasi  terhadap  perlindungan  data  pribadi  aplikasi  SatuSehat  dengan  pedoman kebijakan/hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil evaluasi disajikan dalam bentuk tabel analisis dengan menggunakan faktor analisis, seperti: definisi data pribadi, legalitas pemrosesan data, integrasi data rekam medis, data kependudukan dan profil pengguna yang dikumpulkan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi pengguna, retensi data  serta hak penggunaan.
2.5 Kesimpulan dan Rekomendasi
Pada akhirnya, kesimpulan dan rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis, dengan tujuan meningkatkan perlindungan data pengguna dalam aplikasi SatuSehat dan memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  Privasi  SatuSehat  merupakan  pedoman  bagi  pengguna  tentang  cara  aplikasi  ini  mengelola  dan memanfaatkan data pribadi. Dalam bab ini, penulis akan menjabarkan hasil analisis terkait praktik dan perbandingan data privasi SatuSehat dengan regulasi hukum di Indonesia dalam upaya untuk melindungi data privasi pengguna. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan serangkaian temuan penting yang mencerminkan tantangan dan juga potensi solusi dalam menjaga keseimbangan yang tepat antara kemudahan akses informasi dan hak privasi individu.
Dari  penerapan  praktik  perlindungan  data  pada  aplikasi  SatuSehat,  awalnya  pengguna  akan  diarahkan  untuk melakukan pendaftaran lalu login dengan email dan nomor telepon yang telah terdaftar. Kemudian, Aplikasi SatuSehat akan mengirimkan kode OTP (One-Time Password) resmi yaitu notifikasi@kemkes.go.id yang telah memenuhi standar enkripsi TLS (Transport Layer Security) dan akun telepon yang telah terverifikasi sehingga pengguna mengetahui bahwa kode yang dikirimkan bukan phising yang dikirimkan oleh hacker .
Gambar 3. User Interface Login Aplikasi SatuSehat
Selanjutnya  untuk  penginputan  data  pribadi  dalam  kebijakan  privasi  SatuSehat  juga  telah  dicantumkan  secara  resmi bahwa data yang dikumpulkan akan digunakan untuk kepentingan aplikasi serta akan diproses secara legal. Data pribadi pengguna tidak akan disalahgunakan oleh aplikasi, kecuali jika ada persyaratan hukum yang mewajibkan pengembang untuk mengungkapkan data tersebut. Setiap insiden kebocoran ataupun kesalahan penggunaan data pribadi akan ditangani dengan langkah-langkah pembatasan dan perbaikan yang sesuai. SatuSehat juga meminta izin akses terhadap galeri foto untuk profilling dan mengunduh tiket vaksin. Dalam rangka, meningkatkan kredibilitas pengguna dalam mengakses fitur rekam medis, yang terhubung dengan fasilitas layanan kesehatan, tiap pengguna diwajibkan untuk melakukan verifikasi

## JURNAL TEKNOINFO
Volume 18, Nomor 1, Januari 2024, Page 141-150 ISSN: 1693-0010(Print), ISSN: 2615-224X(Online) Available online at https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknoinfo/index
profil terlebih dahulu dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga  data dijamin kebenarannya serta memudahkan akses pasien serta tenaga kerja kesehatan dalam memantau rekam medis pengguna.
Gambar 4. User Interface Izin Akses Galeri dan Verifikasi Profil Aplikasi SatuSehat
Dalam upaya untuk melakukan eksplorasi yang lebih mendalam, penulis telah menyajikan perbandingan faktor analisis dengan regulasi hukum di Indonesia serta Kebijakan Privasi Aplikasi SatuSehat melalui tabel berikut. Tabel ini bertujuan untuk  membantu  memahami  sejauh  mana  aplikasi  ini  mematuhi  regulasi  dan  pedoman  yang  berlaku  terkait  dengan perlindungan data pengguna.
Tabel 1. Analisis Praktik Perbandingan Regulasi Hukum di Indonesia dan Privacy Policy Aplikasi SatuSehat
No Faktor Analisis Regulasi di Indonesia Privacy Policy SatuSehat 1 Definisi Data Pribadi Data pribadi yang dimaksud dalam PP PSTE (Peraturan  Pemerintah  Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik)  sebagai data  pribadi  tertentu  yang  disimpan, dipelihara  dan  dijaga  kebenarannya  serta dilindungi kerahasiaannya.  Tidak  ada penjelasan tentang arti data pribadi. Namun perlu diperhatikan bahwa Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang- Undang  Nomor  24  (UU  Kependudukan) tentang  Pengelolaan  Kependudukan  Tahun 2013 sering dijadikan acuan dalam mendefinisikan data pribadi.
“Data Pribadi” atau “Data Kesehatan” berarti setiap  dan  seluruh  data  pribadi  dan  data kondisi  kesehatan  Pengguna,  termasuk namun  tidak  terbatas  pada  nama,  nomor identifikasi, lokasi Pengguna, kontak Pengguna,  serta  dokumen  dan  data  lainnya sebagaimana diminta pada formulir pendaftaran  akun  atau  informasi  kesehatan termasuk  setiap  dan  seluruh  data  kesehatan Pengguna  seperti  rekam  medis,  jenis kelamin,  kondisi  kesehatan,  pengobatan, alergi, vaksinasi, imunisasi, tindakan, riwayat    medis,  resep,  laporan,  anjuran  dan informasi  medis  atau  catatan  kondisi kesehatan lainnya. 2 Legalitas Pemrosesan Data Undang  Undang  No.  27  tahun  2022 tentang  Perlindungan  Data  Pribadi
Pada  bab  V  tentang  Pemrosesan  Data pribadi  khususnya  di  pasal  26  sudah disebutkan  dengan  jelas  (ayat  1)  ruang lingkup  dari  pemrosesan  data  pribadi  dan
Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan  yang  terpadu,  pengelolaan  upaya kesehatan, integrasi sistem informasi kesehatan,  mematuhi  peraturan  perundang- undangan,  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi

## JURNAL TEKNOINFO
Volume 18, Nomor 1, Januari 2024, Page 141-150 ISSN: 1693-0010(Print), ISSN: 2615-224X(Online) Available online at https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknoinfo/index
(ayat  2bcd)  di  mana  pemrosesan  Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya, menjamin  hak  Subjek  Data  Pribadi,  dan dilakukan  secara  akurat,  lengkap,  tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan.
Kementerian  Kesehatan,  serta  memastikan persetujuan  pasien,  dengan  tujuan  akhir meningkatkan  kesejahteraan  dan  kesehatan masyarakat  Indonesia  melalui  penyediaan data  yang  diperlukan  untuk  perawatan kesehatan, pemantauan penyakit, dan perencanaan  program  kesehatan  yang  lebih efektif. 3 Integrasi  Data Rekam Medis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Mengamanatkan adanya integrasi/ interoperabilitas  sistem  dan  data  Rekam Medis  pada  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan dengan Platform SatuSehat Kebijakan  privasi  mencakup  integrasi  data rekam  medis  dengan  platform  SatuSehat sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. 4 Data Kependudukan dan Profil Pengguna  yang Dikumpulkan Pasal  58  UU  Kependudukan mengatur bahwa  data  pribadi  meliputi  31  hal,  yaitu nomor KK; nama panggilan; nama lengkap; jenis kelamin;
tempat lahir; tanggal/bulan/tahun  lahir;  golongan  darah; agama/keyakinan; status perkawinan; status hubungan  keluarga.  ;  Cacat  fisik  dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan apa;  NIK  ibu kandung;  nama  ibu  kandung; KTP ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang;
kepemilikan akta kelahiran/akta kelahiran; Nomor akta kelahiran/  NPWP;  kepemilikan  akta/buku nikah;  nomor  akta/buku  nikah;  tanggal nikah; pemegang akta cerai; akta cerai/nomor  akta  cerai;  tanggal  cerai;  sidik jari; iris; tanda tangan; dan data aib lainnya.
SatuSehat mengumpulkan data pribadi yang bersifat umum dan spesifik sebagai berikut:
1. Data  pada  saat  membuat  atau memperbarui akun SatuSehat, berupa  data  nama,  Nomor  Induk Kependudukan (NIK), nomor paspor, atau nomor identitas lainnya,  tanggal  lahir,  alamat  surat elektronik ( e-mail ), nomor handphone, password, alamat, foto, dan/atau informasi lainnya.
2. Data  profil  kesehatan  pengguna yang  diinput  secara  mandiri  secara manual  atau  perangkat  teknologi, seperti  data  jenis  kelamin,  tinggi badan, golongan darah, berat badan, obat  dan/atau  informasi  lainnya. Pengumpulan  data  sebagaimana poin 1 adalah untuk tujuan penggunaan SatuSehat. Pengumpulan  data  sebagaimana poin  2  adalah  untuk  memberikan kemudahan  bagi  Pengguna  untuk melakukan pencatatan profil kesehatan sehubungan dengan tujuan upaya kesehatan SatuSehat. 5 Penggunaan Data Pribadi Undang  Undang  No.  27  tahun  2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Ada kaitannya dengan legalitas pemrosesan data di mana penggunaan data pribadi juga diatur  pada  Pasal  16  ayat  1e,  di  mana penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan,
atau pengungkapan
merupakan  bentuk  dari  pemrosesan  data oleh  pihak  SatuSehat  sebagai  pengendali data pribadi.
Aplikasi  SatuSehat  menggunakan  data pribadi Pengguna untuk berbagai tujuan yang berkaitan  dengan  pelayanan  kesehatan  dan penanganan  penyebaran  penyakit,  terutama COVID-19,  di  Indonesia.  Ini  melibatkan menampilkan sertifikat vaksin, rekam medis, dan riwayat pelayanan kesehatan Pengguna, serta  mengolah  data  untuk  layanan contact tracing berbasis Bluetooth dan  status perjalanan. Aplikasi juga melakukan analisis data  untuk  mengukur  tingkat  kepadatan

## JURNAL TEKNOINFO
Volume 18, Nomor 1, Januari 2024, Page 141-150 ISSN: 1693-0010(Print), ISSN: 2615-224X(Online) Available online at https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknoinfo/index
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71 Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan  yang  berkaitan  erat  dengan penggunaan  data  pribadi  dalam  lingkungan teknologi informasi dan transaksi elektronik. PP  ini  mengatur perlindungan  data pribadi, penggunaan sertifikat elektronik, keamanan transaksi elektronik, serta kewajiban penyelenggara sistem untuk menjaga kerahasiaan  dan  keamanan  data  pribadi pengguna. Tujuannya adalah untuk memastikan  bahwa  data  pribadi  pengguna terlindungi  dengan  baik  dalam  era  digital yang terus berkembang. lokasi  Pengguna,  melakukan  check-in  di merchant terafiliasi, dan menyimpan dokumen seperti sertifikat vaksin. Selain itu, data  pribadi  digunakan  untuk  surveilans kesehatan, memberikan informasi kesehatan berdasarkan  profil  Pengguna,  dan  upaya kesehatan  promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 6 Pengungkapan Data Pribadi Pengguna Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
UU ITE adalah undang-undang yang sangat relevan dalam konteks teknologi informasi. Ini  memiliki  ketentuan  yang  secara  tegas mengatur  perlindungan  data  pribadi  dan etika dalam penggunaan
teknologi informasi.  Undang-undang  ini  melarang penyalahgunaan data pribadi pengguna dan mengatur  kewajiban  pemegang  data  untuk melindungi data pribadi dengan baik.
Data  Pribadi  Pengguna  tidak  akan  dikirim dan  disebarluaskan  kepada  pihak  lain  tanpa izin Pengguna, kecuali:
1. Pihak yang ditunjuk oleh
Pemerintah  Republik  Indonesia dalam  penanganan  penyebarluasan COVID-19  dan  penyakit  lainnya, dan  dalam  rangka  memfasilitasi tatanan  kehidupan  yang  baru  ( new normal );
2. Kepentingan  vital  Pengguna dalam hal tidak memungkinkan dilakukannya persetujuan oleh Pengguna  dan/atau  keadaan  lain yang  dapat  mengakibatkan  resiko keselamatan jiwa; 3. Permintaan  yang  sah  dari  aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang- undangan; 4. Pelaksanaan tugas Kementerian/Lembaga/Badan Pemerintah dalam rangka kepentingan pertahanan dan keamanan  nasional,  kepentingan umum,  pelayanan  publik,  dan/atau pelaksanaan kewenangan
Pengendali  Data  Pribadi  sesuai ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dengan  memperhatikan tugas  dan  fungsi  serta  relevansi tujuan SatuSehat; dan/atau 5. Pihak yang ditunjuk menjadi Prosesor Data untuk membantu dan menunjang pelaksanaan operasional SatuSehat sesuai
ketentuan  peraturan  perundang-

## JURNAL TEKNOINFO
Volume 18, Nomor 1, Januari 2024, Page 141-150 ISSN: 1693-0010(Print), ISSN: 2615-224X(Online) Available online at https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknoinfo/index
undangan 7 Retensi Undang  Undang  No.  27  tahun  2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal  16  ayat  2g  berbunyi,  Data  Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi
berakhir atau berdasarkan permintaan  Subjek  Data  Pribadi,  kecuali ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang undangan. Data  Pribadi  akan  disimpan  minimal  25 tahun sejak penggunaan terakhir. Setelah  jangka  waktu  tersebut  SatuSehat tetap  dapat  dilakukan  penyimpanan  terus menerus  apabila  masih  dapat  digunakan sesuai tujuan SatuSehat. 8 Hak Penggunaan Undang  Undang  No.  27  tahun  2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Telah  diatur  pada  Bab  IV  tentang  Hak Subjek  Data  Pribadi,  misalnya  (pasal  5) berhak  mendapatkan  Informasi  tentang kejelasan  identitas,  dasar  kepentingan hukum,  tujuan  permintaan  dan  penggunaan Data  Pribadi,  dan  akuntabilitas  pihak  yang meminta Data Pribadi, (pasal 6) melengkapi, memperbarui, dan/atau
memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang
dirinya  sesuai  dengan  tujuan  pemrosesan Data  Pribadi,  (pasal  7)  mendapatkan  akses dan
memperoleh  salinan  Data  Pribadi  tentang dirinya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pengguna  memiliki  hak  untuk  memperoleh informasi  yang  jelas  mengenai  identitas, dasar  hukum,  tujuan,  penggunaan,  dan akuntabilitas  data  mereka  sesuai  dengan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Penggunaan.  Mereka  juga  memiliki  hak untuk  mengakses  dan  menggunakan  data mereka  melalui  fitur  pada  SatuSehat,  serta dapat melengkapi, memperbarui, atau memperbaiki  Data  Pribadi  mereka  sendiri. Namun,  ada  pembatasan  dalam  melengkapi atau memperbarui Data Pribadi yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan jika hal itu berpotensi  membahayakan  kesehatan  atau melanggar hukum.
Pengguna juga diharapkan memberikan izin akses perangkat untuk tujuan keamanan.
Tabel  1  menjabarkan  praktik  kebijakan  privasi  aplikasi  SatuSehat  dengan  regulasi  hukum  yang  berlaku  di Indonesia. Hasil analisis yang telah disajikan di atas menggambarkan sejauh mana aplikasi SatuSehat mematuhi regulasi perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia.  Hasil  ini  memperlihatkan berbagai  aspek  penting  yang  sangat  relevan dengan tujuan penelitian, yaitu menilai apakah SatuSehat telah sesuai dengan regulasi di Indonesia dalam menjaga data privasi penggunanya dalam konteks etika teknologi informasi.
Analisis  mendalam  mengenai  definisi  data  pribadi,  legalitas  pemrosesan  data,  integrasi  data  rekam  medis, pengumpulan data, penggunaan data pribadi, dan pengungkapan data pribadi pengguna telah mengungkapkan temuan- temuan  yang  signifikan.  Temuan-temuan  ini  mencerminkan  tantangan  yang  dihadapi  dan  juga  potensi  solusi  dalam menjaga keseimbangan yang tepat antara kemudahan akses informasi dan hak privasi individu, sesuai dengan tujuan paper ini.  Hasil  analisis  ini  juga  mencakup  pentingnya  hak-hak  pengguna  dalam  mengelola  data  pribadi  mereka,  yang berkontribusi  dalam  menjaga  privasi  data  pengguna  sesuai  dengan  regulasi  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini,  pemerintah memainkan  peran  kunci  dalam  mengatur  dan  memantau  praktik  perlindungan  data  pribadi  ini,  yang  juga  merupakan bagian integral dari tujuan penelitian ini.
Oleh karena itu, temuan dan analisis yang disajikan ini membantu menjawab pertanyaan yang mendasari tujuan paper, yaitu sejauh mana SatuSehat sesuai dengan regulasi di Indonesia dalam menjaga data privasi penggunanya, dan sekaligus membantu memahami dampaknya terhadap privasi data pengguna serta kepercayaan masyarakat dalam konteks etika teknologi informasi.

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap kebijakan privasi dalam aplikasi SatuSehat dengan berpegang pada regulasi yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi

## JURNAL TEKNOINFO
Volume 18, Nomor 1, Januari 2024, Page 141-150 ISSN: 1693-0010(Print), ISSN: 2615-224X(Online) Available online at https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknoinfo/index
pengguna, aplikasi ini telah secara eksplisit mengikuti pedoman yang tertera dalam kebijakan privasi aplikasi dan juga berpatokan pada regulasi hukum perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya melindungi privasi pengguna dan menjaga ketaatan terhadap peraturan yang mengatur aspek tersebut.
Sejumlah faktor yang telah dianalisis, seperti definisi data pribadi, legalitas pemrosesan data, integrasi data rekam medis,  data  kependudukan,  serta  profil  pengguna  yang  dikumpulkan,  penggunaan  dan  pengungkapan  data  pribadi pengguna, retensi data, serta hak-hak pengguna, semuanya telah dijelaskan dengan baik dalam kebijakan privasi aplikasi. Ini menunjukkan bahwa pengguna aplikasi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi dengan data pribadi mereka saat menggunakan aplikasi SatuSehat. Regulasi hukum yang berlaku di Indonesia juga memberikan dasar yang  kuat  untuk  perlindungan  data  pribadi.  Hal  ini  memberikan  keyakinan  bahwa  data  privasi  pengguna  tidak  akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Namun, meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa kebijakan privasi  hanya  sebatas  teks  yang  tertulis,  dan  implementasi  praktik  keamanan data  adalah  kunci  utama  dalam  menjaga privasi pengguna. Oleh karena itu, diharapkan tim pengembang dan pengelola aplikasi SatuSehat maupun aplikasi sejenis yang dikelola oleh pemerintah lokal untuk terus meningkatkan praktik keamanan data. Ini mencakup penerapan enkripsi data  yang  kuat,  akses  terbatas  hanya  kepada  pihak  yang  berwenang,  dan  pemantauan  aktif  terhadap  potensi  ancaman keamanan.
Hasil  penelitian  ini  seharusnya  bukan  hanya  menjadi  laporan  akhir,  tetapi  juga  menjadi  dasar  untuk  evaluasi berkelanjutan  oleh  pemangku  kebijakan  dan  tim  pengembang  aplikasi.  Evaluasi  terus-menerus  untuk  kinerja  aplikasi dalam melindungi data pribadi pengguna harus menjadi bagian integral dalam upaya menjaga integritas dan keamanan data pengguna. Selain itu, harapan terbesar adalah bahwa penelitian ini akan menjadi titik awal bagi penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan komprehensif tentang privasi data dalam aplikasi pemerintah di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang yang ada, kita dapat mencapai tingkat perlindungan data yang lebih baik dan menjaga privasi serta keamanan data pengguna dalam era digital yang terus berkembang ini. Kesadaran akan privasi data semakin penting, dan perbaikan yang berkelanjutan adalah langkah kunci untuk mencapai tujuan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] M. I. Amal, E. S. Rahmasita, E. Suryaputra, and N. A. Rakhmawati, “Analisis klasifikasi sentimen terhadap isu kebocoran data  kartu  identitas  ponsel  di  Twitter,” J.  Tek.  Inform.  dan  Sist.  Inf. ,  vol.  8,  no.  3,  pp.  645–660,  2022,  doi: 10.28932/jutisi.v8i3.5483.
[2] H. Heriyanto, “Analisis perbandingan regulasi dan perlindungan hukum atas privasi data pasien di tiga Negara Asia Tenggara (Indonesia, Singapura, dan Laos),” Ners , vol. 7, no. 2, pp. 1247–1259, 2023, doi: 10.31004/jn.v7i2.16760.
[3] G. Fox, T. Clohessy, L. van der Werff, P. Rosati, and T. Lynn, “Exploring the competing influences of privacy concerns and positive beliefs on citizen acceptance of contact tracing mobile applications,” Comput. Human Behav. , vol. 121, no. April, p. 106806, 2021, doi: 10.1016/j.chb.2021.106806.
[4] M. D. Myers and J. R. Venable, “A set of ethical principles for design science research in information systems,” Inf. Manag. , vol. 51, no. 6, pp. 801–809, 2014, doi: 10.1016/j.im.2014.01.002.
[5] S. I. N. Suwandi, X. W. Seloatmodjo, A. Situmorang, and N. A. Rakhmawati, “Analisis privasi data pengguna contact tracing application pengendalian COVID-19 di Indonesia berdasarkan PERPRES RI No. 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik,” Teknol. J. Ilm. Sist. Inf. , vol. 11, no. 1, pp. 46–58, 2021, doi: 10.26594/teknologi.v11i1.2174.
[6] T.  Ardiansah,  “Perancangan  Sistem  Persediaan  Menggunakan  Metode  Extreme  Programming,” J.  Ilm.  Inform.  dan  Ilmu Komput. , vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2022.
[7] W. K. Y. Swara, H. Sulistiani, and D. Darwis, “Rancang Bangun Penjualan Obat Dan Bibit Pertanian Berbasis Android,” J. Ilm. Comput. Sci. , vol. 2, no. 1, pp. 19–28, 2023, doi: 10.58602/jics.v2i1.13.
[8] Menteri Kesehatan RI, “Kebijakan Privasi SATUSEHAT Mobile,” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia , 2022.
[9] Menteri  Kesehatan  RI,  “Syarat  dan  Ketentuan  Penggunaan  SATUSEHAT  Mobile,” Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia , 2022.
[10] Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.” Jakarta, Indonesia, 2019.
[11] Pemerintah Pusat RI, “Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.” 2022.
[12] Menteri Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis . Indonesia, 2022.
[13] Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.” 2006.
[14] Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.” 2013.
[15] Pemerintah Pusat RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Jakarta, Indonesia, 2008.