## Manna Rafflesia
ISSN: 2356-4547 (Print), 2721-0006 (Online)
Vol. 10, No. 1, Oktober 2023, (358-377), https://s.id/Man_Raf Published By: Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu Article History: Submitted  : 06/03/2023 Reviewed : 03/07/2023 Accepted : 22/09/2023 Published  : 25/10/2023

## KEBEBASAN BERAGAMA, RELIGIUSITAS DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Edi Purwanto 1*)
Universitas Pembangunan Jaya, Tangerang Selatan 1
* ) Email Correspondence: edi.purwanto@upj.ac.id
Abstract: This study employs a literature review methodology to investigate the interplay among religious freedom, religiosity, and economic development.  It  examines how  religious freedom influences religiosity levels and economic growth, drawing on various research propositions and empirical evidence. The research relies on reputable international journal sources and keywords related to  religious  economy,  competition,  markets,  and  their  impact  on  religiosity  and  economic development.  The  study  reveals  a  significant  relationship  between  religious  freedom  and religiosity,  highlighting  seven  key  propositions,  including  the  role  of  state  involvement  in regulating religious activities, the effects of unregulated religious activities, and the impact on societal  acceptance  of  religious  symbols  and  rituals.  It  also  explores  the  connection  between religious  freedom  and  economic  development,  emphasizing  that  it  is  integral  to  civil  and political  liberties,  removing  barriers  to  innovation,  trade,  and  investment  and  ultimately contributing  to  social  stability  and  cultural  diversity.  In  conclusion,  this  study  illuminates  the complex  connections  between  religious  freedom,  religiosity,  and  economic  development, offering insights for policymakers to protect religious rights, encourage pluralism, and foster a diverse and inclusive society that values religious freedom and economic growth .
Keywords : Religious freedom, Religiosity, Economic development, Religious economy, Cultural diversity
Abstraksi: Studi  ini  menggunakan  metodologi  tinjauan  pustaka  untuk  menyelidiki  hubungan  antara kebebasan  beragama,  religiusitas,  dan  perkembangan  ekonomi.  Studi  ini  mengkaji  bagaimana kebebasan  beragama  memengaruhi  tingkat  religiusitas  dan  pertumbuhan  ekonomi,  dengan merujuk  kepada  berbagai  proposisi  penelitian  dan  bukti  empiris.  Penelitian  ini  mengandalkan sumber-sumber  jurnal  internasional  yang  terkemuka  dan  kata  kunci  terkait  dengan  ekonomi keagamaan,  persaingan,  pasar,  dan  dampaknya  terhadap  religiusitas  dan  perkembangan ekonomi. Studi ini mengungkapkan hubungan  yang signifikan  antara kebebasan beragama dan religiusitas, dengan menyoroti tujuh proposisi kunci, termasuk peran keterlibatan negara dalam mengatur  aktivitas  keagamaan,  efek  aktivitas  keagamaan  yang  tidak  diatur,  dan  dampaknya terhadap penerimaan simbol dan ritual keagamaan dalam masyarakat. Studi ini juga menjelajahi hubungan antara kebebasan beragama dan pembangunan ekonomi, dengan menekankan bahwa ini  merupakan  bagian  integral  dari  kebebasan  sipil  dan  politik,  yang  menghilangkan  hambatan terhadap  inovasi,  perdagangan,  dan  investasi,  serta  pada  akhirnya  berkontribusi  pada  stabilitas sosial  dan  keanekaragaman  budaya.  Sebagai  kesimpulan,  studi  ini  membahas  koneksi  yang kompleks  antara  kebebasan  beragama,  religiusitas,  dan  perkembangan  ekonomi,  memberikan wawasan  bagi  pembuat  kebijakan  untuk  melindungi  hak-hak  keagamaan,  mendorong pluralisme,  dan  memupuk  masyarakat  yang  beragam  dan  inklusif  yang  menghargai  kebebasan beragama dan pertumbuhan ekonomi.
.
Kata kunci: Kebebasan Beragama, Religiusitas, Pembangunan Ekonomi, Ekonomi Keagamaan, Keberagaman Budaya

## PENDAHULUAN
Ada  anggapan  bahwa  agama tidak  dapat  dikaitkan  dengan  ekonomi, karena  keduanya  memiliki  kutub  yang saling  bertolak  belakang,  yang  mana agama sering diasosiakan dengan rohani, sedangkan ekonomi diasosiasikan dengan duniawi. Sekalipun mungkin ada orang  yang  mengasosiasikan  hubungan antara  agama  dan  ekonomi  sama  seperti rohani  dan  duniawi,  namun  pada kenyataannya  dalam  kehidupan  umat beragama  dan  bahkan  dalam  kegiatan- kegiatan institusi keagamaan tidak terlepas  dari  aktivitas  ekonomi  dan dukungan ekonomi. Pembangunan
rumah  ibadah  perlu  dana,  memberi santunan kepada orang-orang yang tidak beruntung  dan  anak-anak  yatim  juga perlu dana, dan tentu saja hampir semua aktivitas atau kegiatan keagamaan membutuhkan  dana.  Dengan  demikian memisahkan  aktivitas  ekonomi  dengan aktivitas  keagamaan  sepertinya  tidak mungkin  dapat  dilakukan.  Tentu  saja sangat  diharapkan  agar  umat  bekerja keras  untuk  mendapatkan  pemasukan ekonomi,  meningkatkan  kesejahteraan keluarga mereka dan bahkan kelimpahan jika  hal  tersebut  dilakukan  dengan  jujur dan  tidak  melanggar  nilai-nilai  agama, dan  dengan  demikian  umat  juga  dapat mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan  dari  sebagian  berkat  atau rezeki  yang diperolehnya tersebut. Yang tidak  diharapkan  adalah  jika  umat melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral  atau  tindakan-tindakan  yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama  dalam  mencari,  mengumpulkan dan melipat-gandakan kekayaan mereka. Dengan demikian keterkaitan agama dan ekonomi tentu saja tidak dapat diabaikan. Sejumlah  peneliti  membuktikan
bahwa  kebebasan  beragama  memiliki pengaruh terhadap religiusitas itu sendiri,  yang  mana,  semakin  tinggi kebebasan  beragama  terjamin,  maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat pada aktivitas-aktivitas
keagamaan. 1 Kemudan  banyak  sosiolog atau  pun  ahli  di  bidang  ekonomi  dan politik  dan  keagamaan  yang  mengkaji kaitan  antara  kebebasan  beragama  dan pembangunan  ekonomi.  Max  Weber adalah  tokoh  tersohor  yang  mengkaji kaitan  antara  agama  dan  pembangunan ekonomi,  misalnya  apa  yang  tertuang dalam  bukunya  yang  berjudul The Protestant  Ethic  and  the  Spirit  of Capitalism. 2 Anthony Gill dalam artikelnya yang berjudul Religious Liberty  &  Economic  Development:
Exploring the Causal Connections mengulas  secara  mendalam  koneksi antara kebebasan beragama dan pembangunan ekonomi. 3
Berdasarkan  pada  latar  belakang di  atas  maka,  penelitian  ini  mencoba menjawab:
Pertama, bagaimana kebebasan beragama dapat
meningkatkan  religiusitas  atau  tingkat partisipasi  masyarakat  pada  kegiatan- kegiatan  keagamaan  meningkat.  Kedua, bagaimana  kebebasan  beragama  dapat menyebabkan  pembangunan  ekonomi. Kemudian untuk menjawab dua pertanyaan  tersebut, religious  economy model digunakan sebagai latar kajian ini. Religious economy model (model ekonomi  keagamaan)  dirintis  tahun 1980-an  salah  satunya  melalui  tulisan
Finke dan Stark. 4 Laurence R. Iannaccone  mengatakan  bahwa  Adam Smith  adalah  orang  yang    meletakkan fondasi  teori  ekonomi  untuk  institusi- institusi  keagamaan. 5 Model  ekonomi
1 Misalnya  lihat  Peter  A.  Zaleski  and Charles E. Zech, “The Effect of Religious Market Competition on Church Giving,” Review of Social Economy 53, no. 3 (1995): 350–67.
2 Lihat Max Weber, The Protestant Ethic and  the  Spirit  of  Capitalism (Londo:  Routledge Classics, 2001).
3 Anthony  Gill,  “Religious  Liberty  & Economic  Development:  Exploring  the  Causal Connections,” The Review of Faith & International Affairs 11, no. 4 (2013).
4 Roger  Finke  and  Rodney  Stark, “Religious  Economies  and  Scared  Canopies,” American Sociological Review 53 (1988): 41–49.
5 Laurence R. Iannaccone, “The Consequences  of  Religious  Markets  Structure:
keagamaan mengemukakan bahwa bidang  keagamaan  terorganisir  dan berubah  menurut  logika  pasar,  yang mana  absennya  proteksi  negara  pada aktivitas keagamaan, agama-agama terorganisir menjadi pluralis dan menjadi pasar  persaingan  ( competitive  markets ). Hasilnya  agama  menurun  dari  ranah publik ke ranah privat. 6 Steven Pfaff dan Katie  E.  Corcoran  menjelaskan  bahwa pemikiran  utama  tentang  teori  ekonomi keagamaan  adalah  bahwa  hubungan antar  berbagai  agama  yang  berbeda dapat dianalisis seperti halnya perusahaan-perusahaan  yang  bersaing untuk  memperebutkan  konsumen  pada pasar  persaingan. 7 Fenggang  Yang menyebutkan  paling  tidak  ada  tiga ―pasar‖  agama,  yaitu  pertama  adalah ―pasar  bebas‖  yang  ia  sebut  sebagai pluralisme  yang  mana  semua  ―merek‖ agama  diperlakukan  sama  oleh  negara, dan  setiap  agama  tersebut  bersaing dalam  persaingan  bebas  keagamaan tanpa  intervensi  negara.  Kedua,  negara mengijinkan  lebih  dari  satu  agama  yang beroperasi  secara  legal,  tetapi  beberapa agama  yang  tidak  diakui  sebagai  agama resmi  oleh  negara  dilarang.  Ini  disebut sebagai  pasar  oligopoli.  Kemudian  yang ketiga,  negara  hanya  mengijinkan  satu agama  negara  dan  ini  disebut  sebagai ―pasar‖  monopoli  agama. 8 Dengan memahami  perbedaan  antara  ketiga model ini,  kita  dapat memahami dinamika  kompleks  antara  agama  dan negara  dalam  berbagai  konteks  sosial
Adam  Smith  and  the  Economics  of  Religion,” Rationality and Society 3, no. 2 (1991): 156–77.
6 Evelyn  Bush,  “Explaining  Religious Market  Failure:  A  Gendered  Critique  of  the
Religious Economies Model,” Sociological Theory
28, no. 3 (2010): 304–325., https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-
9558.2010.01376.x.
7 Steven  Pfaff  and  Katie  E.  Corcoran, “Piety,  Power,  and  the  Purse:  Religious Economies  Theory  and  Urban  Reform  in  the Holy  Roman  Empire,” Journal  for  the  Scientific Study of Religion 51, no. 4 (2012): 757–76.
8 Fenggang  Yang,  “Oligopoly  Dynamics: Consequences  of  Religious  Regulation,” Social Compas 57, no. 2 (2010): 199–200.
dan politik di seluruh dunia. Menurut Anthony Gill, persepektif ― religious economy ‖ mendemonstrasikan
bahwa ketika
regulasi atas aktivitas keagamaan menurun, maka pluralism dan persaingan akan meningkat, dan partisipasi  semua  agama  juga  akan meningkat.  Gagasan  tersebut,  menurut Anthony  Gill,  dapat  dikaitkan  dengan pemikiran  Adam  Smith  pada  bagian pembahasan  tentang  ― adult  education ‖ dalam buku monumentalnya yang berjudul The  Wealth  of  Nations . 9 Demikian juga, Roger Finke mengatakan bahwa regulasi-regulasi  yang dibuat  dan diberlakukan oleh negara atas agama dan aktivitas keagamaan cenderung membatasi  persaingan  bagi  produsen keagamaan  (institusi  keagamaan  dan para pemimpin atau tokoh agama) untuk mencari  peluang  dan  membatasi  para konsumen  keagamaan  (umat)  untuk memilih produk keagamaan yang menurut  mereka  layak  untuk  diambil. 10
Kemudian  Yunfeng  Lu,  Byron  Johnson, dan  Rodney  Stark  menyatakan  bahwa dalam  pasar  bebas,  persaingan  agama dapat  mendorong  para  pemasok  agama menjadi  lebih  efisien  dan  oleh  sebab  itu partisipasi keagamaan akan lebih tinggi. 11 Laurence R.  Iannaccone pernah menguji argumen tersebut secara empiris dengan membandingkan partisipasi kegamaan  di  18  negara  maju,  dan menemukan  bahwa  tingkat  partisipasi kegiatan  keagamaan  dan  kepercayaan agama  secara  substansial  lebih  tinggi  di
9 Gill,  “Religious  Liberty  &  Economic Development: Exploring the Causal
Connections.”
10 Roger  Finke,  “The  Consequence  of Religious  Competition,”  in Rational  Choice Theory and Religion: Summary and Assessment , ed.  Lawrence  Young  (New  York:  Routledge, 1997).
11 Yunfeng  Lu,  Byron  Johnson,  and Rodney  Stark,  “Deregulation  and  the  Religious Market  in  Taiwan:  A  Research  Note,” The Sociological  Quarterly 49, no. 1 (2008): 139–53, https://doi.org/10.1111/j.1533- 8525.2007.00109.x.
negara-negara yang menderegulasi aktivitas-aktivitas keagamaan ( free markets )  ketimbang  di  negara  yang banyak  mengatur,  mengintervensi  dan membuat regulasi-regulasi berkaitan dengan  aktivitas  keagamaan  ( regulated markets ). 12 Dari perspektif Anthony Gill, Roger  Finke,  Yunfeng  Lu,  Byron Johnson, Rodney Stark, dan Laurence R. Iannaccone tersebut dapat diambil beberapa  simpulan  penting  mengenai peran  regulasi  dalam  pasar  keagamaan, yaitu:  (1)  Regulasi  yang  ketat  atas aktivitas keagamaan cenderung membatasi  pluralisme  dan  persaingan antar  agama.  Ini  dapat  mempengaruhi partisipasi  umat  dalam  agama  dan kepercayaan  agama  mereka.  Dalam pasar  yang  kurang  diatur,  agama-agama memiliki  kesempatan  lebih  besar  untuk bersaing dan membangun basis pengikut yang  kuat.  (2)  Ketika  pasar  keagamaan lebih bebas, produsen keagamaan
(institusi  dan  pemimpin  agama)  harus lebih  efisien  untuk  menarik  umat.  Ini bisa  mendorong  inovasi  dan  kualitas dalam praktik agama. (3) Negara-negara yang menderegulasi aktivitas keagamaan memiliki  tingkat  partisipasi  keagamaan yang  lebih  tinggi  dan  kepercayaan agama yang lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa  regulasi  yang  berlebihan  dapat membatasi  perkembangan  keagamaan dan pengikutnya.
Seperti  telah  dijelaskan  di  atas, model ekonomi keagamaan merumuskan bahwa  aktivitas  keagamaan adalah
aktivitas ekonomi. Semakin kecil regulasi yang mengatur aktivitas keagamaan  akan  semakin  meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 13 Ketika regulasi aktivitas keagamaan menurun, pluralisme  dan  persaingan  keagamaan meningkat,  dan  keseluruhan  partisipasi keagamaan  meningkat.  Misalnya,  para
12 Iannaccone,  “The  Consequences  of Religious  Markets  Structure:  Adam  Smith  and the Economics of Religion.”
13 Gill,  “Religious  Liberty  &  Economic
Development: Exploring the Causal
Connections.”
pemimpin  institusi  keagamaan  perlu digaji,  operasional  aktivitas  keagamaan memerlukan dana, fasilitas-fasilitas rumah  ibadah  juga  membutuhkan  biaya pengadaan  dan perawatan  dan bangunan rumah  ibadah  harus  dibangun  dan tentunya juga membutuhkan dana. Untuk  memenuhi  biaya-biaya  tersebut umat harus meningkatkan jumlah pendapatan  agar  dapat  meningkatkan jumlah  persembahan  atau  sumbangan yang  diberikan  kepada  institusi  agama mereka. 14 Jika  regulasi  pemerintah memberikan  kebebasan  seluas-luasnya kepada  setiap  agama  untuk  melakukan semua  aktivitas  keagamaan,  hal  tersebut akan  meningkatkan  aktivitas  ekonomi dari  setiap  umat  beragama,  yang  pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan nasional.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode systematic  literature  review , yang  didasarkan  pada  pendekatan  riset kepustakaan. Metode ini memungkinkan penyelidikan  yang  komprehensif  dan terstruktur terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. 15 Sumber-sumber kepustakaan yang digunakan  sebagai  basis  analisis  dalam penelitian ini dipilih secara cermat untuk memastikan akurasi dan relevansi.
Proses sistematisasi dimulai dengan pencarian literatur pada database penerbit-penerbit  jurnal  ternama  yang memiliki  reputasi  yang  baik,  termasuk Taylor & Francis Group (tandfonline.com),  Emerald  Publishing Limited (emeraldinsight.com), John Wiley & Sons, Inc. (onlinelibrary.wiley.com), dan Sage Publications (journals.sagepub.com). Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata-kata kunci yang telah ditentukan,  yaitu  ― religious  economy model ‖, ― religious competition ‖,
14 Gill.
15 Mestika  Zed, Metode  Penelitian Kepustakaan (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,
2008), 1-2.
― religious  market s‖,  ― religious  liberty and  religiosity ‖,  dan  ― religious  liberty and development economic .‖
Selanjutnya, literatur
yang
ditemukan diseleksi secara teliti berdasarkan  kriteria  tertentu,  seperti relevansi dengan topik penelitian, kualitas  metodologi  penelitian,  dan kredibilitas  sumber.  Data  dari  literatur yang  relevan  kemudian  diekstraksi  dan dianalisis secara sistematik untuk mengidentifikasi  pola,  temuan,  dan kerangka pemikiran yang dapat mendukung atau menggambarkan
hubungan  antara  kebebasan  beragama, religiusitas, dan perkembangan ekonomi.
Metode systematic literature review ini  memberikan  dasar  yang  kuat untuk  analisis  dalam  penelitian  ini, memungkinkan pemahaman
yang mendalam  tentang  topik  yang  diteliti dengan merujuk pada literatur yang telah bereputasi dan terpercaya.

## HASIL
Hasil penelitian menemukan beberapa temuan terkait dengan kebebasan  beragama,  religiusitas  dan ekonomi.  Temuan  atau  hasil  penelitian tersebut dapat dituangkan sebagai berikut;  temuan  dari  berbagai  penelitian yang  mengungkapkan  keterkaitan  antara kebebasan  beragama,  religiusitas,  dan pembangunan  ekonomi.  (1)  Keterkaitan antara  kebebasan  beragama  dengan religiusitas:  Studi  menunjukkan  bahwa kebebasan beragama dapat mempengaruhi  religiusitas  masyarakat.
Kebebasan  beragama  yang  lebih  tinggi cenderung menghasilkan partisipasi yang  lebih  tinggi  dalam  aktivitas keagamaan. (2) Keterkaitan antara kebebasan beragama dengan pembangunan ekonomi: Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebebasan  beragama  dapat  mendukung pertumbuhan ekonomi dengan
menciptakan  lingkungan  yang  kondusif bagi inovasi, perdagangan, dan investasi. (3)  Model  ekonomi  kegamaan:  Model ekonomi keagamaan menjelaskan bahwa
aktivitas  keagamaan  juga  merupakan aktivitas ekonomi.
PEMBAHASAN Keterkaitan antara Kebebasan Beragama dengan Religiusitas Pengaruh  kebebasan  beragama terhadap religiusitas atau tingkat keterlibatan/ partisipasi aktif  masyarakat pada  kegiatan-kegiatan  keagamaan  telah diteliti  oleh  sejumlah  peneliti.  Rodney Stark  and  Laurence  R.  Iannaccone menggunakan  istilah religious  firm untuk  institusi  keagamaan  dan religious economy atau religious  markets untuk aktivitas-aktivitas keagamaan, dan kemudian  mengusulkan  tujuh  proposisi yang  mendukung  pentingnya  aktivitas- aktivitas  keagamaan  layaknya  aktivitas pasar bebas. Berikut ini adalah ringkasan dari  tujuh  proposisi  tersebut:  Pertama, mereka memproposisikan bahwa kapasitas  institusi  keagamaan  ( religious firm ) tunggal yang memonopoli aktivitas keagamaan  dalam  masyarakat  ( religious economy )  bergantung  pada  sejauh  mana negara  menggunakan  kekuatan  koersif untuk meregulasi atau mengatur aktivitas keagamaan  ( religious  economy ).  Kedua, sejauh  aktivitas  keagamaan  ( religious economy )  tidak  diatur,  maka  aktivitas keagamaan  dalam  masyarakat  akan cenderung  menjadi  sangat  pluralistik. Artinya  akan  semakin  banyak  institusi keagamaan  yang  akan  secara  aktif terlibat  dalam  aktivitas  keagamaan masyarakat,  sehingga  semakin  banyak institusi keagamaan yang memiliki suatu ―pangsa  pasar‖  yang  signifikan,  maka akan  semakin  besar  tingkat  plularisme. Ketiga,  sejauh  aktivitas  keagamaan menjadi  pluralistik,  maka  institusi- institusi keagamaan akan semakin terspesialiasi.  Keempat,  sejauh  aktivitas keagamaan  bersaing  dan  pluralistik, maka  tingkat  partisipasi  semua  agama akan  cenderung  tinggi.  Sebaliknya,  jika aktivitas  keagamaan  dimonopoli  oleh satu  atau  dua  institusi  agama  yang didukung negara, maka tingkat partisipasi  keagamaan  akan  cenderung rendah.  Kelima,  sampai  pada  titik  di
mana  institusi  keagamaan  mencapai monopoli,  maka  ia  akan  berusaha mengerahkan pengaruhnya atas institusi- institusi  agama  lainnya  dan  dengan demikian  dalam  semua  aspek  utama kehidupan,  mulai  dari  keluarga  hingga politik,  masyarakat  akan  dipaksa  untuk menerima  berbagai  simbol,  retorika  dan ritual  institusi  agama  yang  memonopoli. Keenam,  ketika  deregulasi  terjadi  atas aktivitas  keagamaan  yang  sebelumnya sangat  banyak  diatur,  maka  masyarakat akan  terbebas  dari  paksaan  untuk menerima  berbagai  simbol,  retorika  dan ritual institusi agama monopolis. Kemudian ketujuh, ketika negara mengurangi pemaksaan atas nama agama  monopolis,  dan  sebaliknya  justru meningkatkan  plurarisme,  hal  tersebut akan  menghasilkan  aktivitas-aktivitas keagamaan  yang  semakin  ramai  bagi efektivitas  dan  kesuksesan  institusi- institusi  keagamaan  yang  terlibat  dalam aktivitas keagamaan dalam
masyarakat. 16 Proposisi  yang  diajukan oleh  Rodney  Stark  dan  Laurence  R.
Iannaccone tersebut
memberikan pandangan yang menarik tentang hubungan  antara  kebebasan  beragama, religiusitas,  dan  partisipasi  masyarakat dalam aktivitas keagamaan.
Proposisi  pertama  menyatakan bahwa keberhasilan dan kapasitas institusi  keagamaan  ( religious  firm ) dalam  memonopoli  aktivitas  keagamaan bergantung  pada  sejauh  mana  negara campur  tangan  dalam  mengatur  atau mengendalikan aktivitas keagamaan ( religious  economy ).  Ini  menunjukkan bahwa  tingkat  keterlibatan  negara  dapat mempengaruhi kemampuan institusi keagamaan untuk
mempengaruhi masyarakat.
Proposisi  kedua  mengemukakan bahwa  ketika  aktivitas  keagamaan  tidak diatur  oleh  negara,  masyarakat  akan
16 Rodney  Stark  and  Laurence  R. Iannaccone,  “A  Supply-Side  Reinterpretation  of the  ‘Secularization’  of  Europe,” Journal  for  the Scientific Study of Religion 33, no. 3 (1994): 232– 35.
cenderung
mengalami pluralisme keagamaan  yang  lebih  besar.  Ini  berarti berbagai  institusi  keagamaan  akan  aktif terlibat  dalam  aktivitas  keagamaan, menciptakan pangsa pasar yang signifikan.
Pluralisme ini dapat memperkaya  pengalaman  keagamaan masyarakat.  Proposisi  ketiga  mengklaim bahwa  dalam  situasi  pluralistik,  institusi keagamaan  akan  semakin  terpisah  atau terkhusus  dalam  bidang  keagamaan tertentu.  Ini  mungkin  karena  persaingan untuk  menarik  anggota  atau  karena perbedaan  keyakinan  dan  praktik  di antara institusi-institusi tersebut.
Proposisi  keempat  menunjukkan bahwa  dalam  lingkungan  keagamaan yang  bersaing  dan  pluralistik,  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  aktivitas keagamaan  akan  cenderung  tinggi. Persaingan antara institusi-institusi keagamaan  dapat  mendorong  orang untuk  lebih  aktif  terlibat  dalam  praktik- praktik  keagamaan.  Proposisi  kelima mengajukan  gagasan  bahwa  ketika  satu institusi  keagamaan  mencapai  monopoli dalam  masyarakat,  ia  akan  berusaha untuk  mempengaruhi  institusi-institusi agama  lainnya  serta  berbagai  aspek kehidupan, termasuk keluarga dan politik.  Hal  ini  dapat  mengarah  pada dominasi  simbol,  retorika,  dan  ritual agama yang memonopoli.
Proposisi  keenam  menyatakan bahwa  ketika  regulasi  atas  aktivitas keagamaan  berkurang,  masyarakat  akan lebih  bebas  memilih  untuk  menerima atau menolak simbol, retorika, dan ritual dari  institusi  agama  yang  sebelumnya memonopoli.  Ini  dapat  memungkinkan variasi  dan  pilihan  dalam  pengalaman keagamaan  individu.  Proposisi  ketujuh menyiratkan bahwa ketika negara mengurangi pemaksaan terhadap monopoli agama dan justru meningkatkan  pluralisme,  ini  akan mendorong  aktivitas  keagamaan  yang lebih  beragam  dan  lebih  efektif  bagi institusi keagamaan yang terlibat. Peningkatan  pilihan  keagamaan  dapat memotivasi  lebih  banyak  orang  untuk terlibat dalam aktivitas keagamaan.
Implikasi dari proposisi-proposisi tersebut  bagi  kehidupan  beragama  di Indonesia dapat dipertimbangkan dengan konteks negara, budaya, dan agama yang beragam  di  Indonesia.  Berikut  adalah beberapa  aspek  implikasi  yang  mungkin relevan: Pertama , Indonesia yang merupakan  negara  dengan  beragam agama  dan  budaya,  penting  untuk menjaga  dan  mendorong  kebebasan beragama  agar  semua  kelompok  agama dapat  berpartisipasi  secara  aktif  dan beragam  dalam  kegiatan  keagamaan. Kedua ,  terciptanya  lingkungan  yang mendukung  pluralisme  dalam  praktik keagamaan  dapat  mendorong  interaksi positif antara berbagai kelompok agama, memperkaya  pengalaman  keagamaan masyarakat,  dan  menghindari  dominasi dari  satu  agama  tertentu. Ketiga ,  situasi pluralistik,  praktik  keagamaan  yang beragam akan dapat memotivasi masyarakat  untuk  lebih  menghargai perbedaan dalam praktik-praktik keagamaan  dan  memungkinkan  setiap individu  untuk  mengejar  spiritualitas mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
Keempat , persaingan
dan pluralisme  dalam  praktik  keagamaan dapat  mendorong  partisipasi  yang  lebih aktif. Dalam konteks Indonesia, di mana berbagai  kelompok  agama  bersaing dalam  lingkungan  yang  pluralistik,  ini dapat  memotivasi  individu  untuk  lebih terlibat dalam
praktik-praktik keagamaan. Kelima , mencegah dominasi satu  agama  dalam  kehidupan  publik sangat  penting.  Dalam  masyarakat  yang beragam  seperti  Indonesia,  menjaga keseimbangan antara agama dan kehidupan  publik  dapat  menghindari potensi  konflik  dan  mempromosikan harmoni. Keenam , perlunya memberikan kebebasan  bagi  individu  untuk  memilih pengalaman  keagamaan  mereka  dalam lingkungan
yang menghormati
kebebasan  beragama.  Dengan  demikian, individu  dapat  memilih  praktik  dan keyakinan yang sesuai dengan pandangan  mereka  tanpa  tekanan  atau pemaksaan. Ketujuh ,  pemerintah  dan
masyarakat dapat mendorong pertumbuhan  keagamaan  yang  beragam dan inklusif dengan mendukung kebebasan  beragama  dan  pluralisme.  Ini dapat  menghasilkan  lingkungan  yang lebih  kaya  secara  keagamaan  dan menghargai perbedaan dalam keyakinan.
Selanjutnya, dalam konteks Indonesia,  di  mana  ada  beragam  agama dan  budaya,  pemahaman  dan  penerapan proposisi-proposisi  ini  dalam  kebijakan dan praktik  keagamaan dapat  membantu membangun  masyarakat  yang  inklusif, harmonis,  dan  beragam  dalam  praktik- praktik keagamaan. Peter A. Zaleski dan Charles E. Zech memberikan tiga alasan mengapa  kebebasan  beragama  akan meningkatkan  religiusitas  masyarakat. Pertama, sama seperti memiliki perbedaan selera terhadap produk- produk  komersil,  demikian  pula  mereka masing-masing  juga  memiliki  selera yang  berbeda-beda  terhadap  apa  yang ditawarkan  atau  diberikan  oleh  institusi keagamaan.  Karena  agama  monopolis tidak  mungkin  dapat  memenuhi  semua selera orang, maka orang-orang itu akan mulai  bersikap  acuh  tak  acuh  terhadap agama  dan  tidak  lagi  tertarik  untuk terlibat atau berpartisipasi dalam aktivitas  keagamaan.  Di  sisi  lain,  jika ada  kebebasan  beragama    di  mana banyak  agama  yang  akan  terlibat  dalam persaingan, akan muncul institusi- institusi  keagamaan  yang  masuk  ke dalam  persaingan  untuk  memenuhi selera  masyarakat  yang  berbeda-beda tersebut.  Hasilnya  akan  lebih  banyak orang yang merasakan kebutuhan agamawi  mereka  terpenuhi,  sehingga kemudian tingkat partisipasi pada kegiatan-kegiatan keagamaan akan makin  tinggi.  Kedua,  alasan  mengapa Finke  dan  Stark  mengharapkan  lebih banyak  keragamaan  agama  dalam  pasar persaingan ( competitive religious economy )  adalah  karena  kecenderungan agama-agama monopolistik menjadi malas.  Namun  ketika  agama-agama masuk  ke  dalam  pasar  persaingan sempurna,  institusi-institusi  agama  yang ―malas‖  akan  gagal  dalam  persaingan
dan  ditinggalkan  umat.  Ketiga,  agama monopoli yang didukung negara
mungkin juga terhubung dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga akan  ada  banyak  konfrontasi  politik yang kemudian akan mengambil dimensi keagamaan. Namun kebebasan beragama akan  membuat  agama  dilihat  terbebas dari politik dan hasilnya akan meningkatkan
tingkat partisipasi keagamaan. 17 Pendapat  Peter  A.  Zaleski dan  Charles  E.  Zech,  tersebut  dapat dianalisis seperti berikut ini:
Argumentasi  pertama  merujuk pada perbandingan dengan pasar komersial,  di  mana  individu  memiliki beragam selera terhadap produk. Analoginya  adalah  bahwa  individu  juga memiliki  preferensi  dan  kebutuhan spiritual  yang  berbeda.  Dalam  konteks agama  monopolis,  di  mana  satu  agama mendominasi,  akan  sulit  memenuhi seluruh spektrum kebutuhan ini. Akibatnya, masyarakat cenderung
menjadi kurang tertarik dan
berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan karena  pengalaman  spiritual  mereka tidak  sepenuhnya  terpenuhi.  Namun, dalam  keadaan  kebebasan  beragama, institusi  agama  beragam  muncul  dan bersaing  untuk  memenuhi  kebutuhan spiritual yang beragam ini. Ini menciptakan  lebih  banyak  pilihan  bagi individu, yang pada gilirannya meningkatkan potensi untuk meningkatkan religiusitas dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan.
Alasan  kedua  mengeksplorasi konsep pasar persaingan dalam ekonomi agama.  Finke  dan  Stark  mengamati bahwa  agama-agama  yang  memiliki monopoli  cenderung  menjadi  kurang aktif  dan  kurang  inovatif  karena  tidak ada  ancaman  persaingan. Namun,  ketika agama-agama beroperasi dalam lingkungan  kompetitif,  institusi  yang kurang  aktif  atau  malas  akan  gagal dalam  persaingan  dan  ditinggalkan  oleh
17 Zaleski  and  Zech,  “The  Effect  of Religious  Market  Competition  on  Church Giving.”
para  penganutnya.  Dengan  demikian, dalam  kebebasan  beragama,  adanya persaingan  mendorong  institusi-institusi agama  untuk  lebih  aktif,  inovatif,  dan responsif  terhadap  kebutuhan  anggota mereka.  Hal  ini  bisa  berkontribusi  pada meningkatnya religiusitas masyarakat.
Alasan  ketiga  menggambarkan kaitan  antara  agama  yang  dikuasai negara  dan  konflik  politik.  Agama  yang dikuasai  negara  seringkali  dapat  terjalin erat  dengan  kekuatan  politik.  Ini  dapat mengarah  pada  konfrontasi  politik  yang menggunakan dimensi keagamaan. Namun, dalam situasi kebebasan beragama,  agama  dapat  terbebas  dari campur tangan politik dan menjadi lebih fokus  pada  aspek  spiritual.  Ini  dapat membuat  agama  lebih  menarik  dan relevan  bagi  individu,  dan  dalam akhirnya meningkatkan tingkat partisipasi keagamaan. Mark Chaves dan David E. Cann menguji  pengaruh  kebebasan  beragama terhadap religiusitas dengan membandingkan  antara  Irlandia  dan Belgia dan menemukan tingkat kebebasan beragama yang lebih tinggi di Irlandia dibandingkan Belgia. Kebebasan beragama berpengaruh terhadap  tingkat  religiusitas  masyarakat
Irlandia lebih tinggi ketimbang masyarakat  Belgia.  Chaves  dan  Cann menjelaskan  bahwa  walaupun  secara historis  Irlandia  merupakan  negara Kristen,  namun  sejak  referendum  1972 hubungan  resmi  antara  gereja  apapun dengan negara dihapuskan, sehingga hari ini  ada    pemisahan  sempurna  antara gereja dan negara. Negara tidak membuat  regulasi  apapun  berkaitan dengan  gereja  atau  agama,  tidak  ada subsidi  yang  diberikan  negara  kepada gereja  atau  institusi  keagamaan,  tidak ada  pendeta  atau  pemimpin  agama  yang digaji  oleh  negara,  dan  juga  tidak  ada departemen  atau  kementerian  yang mengurusi  masalah  agama.  Sementara Belgia  merupakan  salah  satu  contoh dimana gereja memiliki keterikatan yang sangat  kuat  dengan  negara.  Walaupun tidak ada gereja negara di Belgia, namun
hanya  lima  agama  yang  diakui  secara konstitusional:
Katolik, Protestan, Yudaisme, Anglikan dan Islam. Terdapat departemen agama di bawah
Kementerian  Hukum  dan  pembiayaan atau  subsidi  diberikan  negara  kepada institusi-institusi  agama  tersebut,  dan banyak  regulasi-regulasi  yang  negara terapkan  untuk  mengatur  agama-agama resmi  tersebut.  Kemudian  Chaves  dan Cann menemukan bahwa tingkat partisipasi  keagamaan  di  Irlandia  lebih tinggi  ketimbang  Belgia,  sebagai  contoh kehadiran  gereja  mingguan  adalah  82% di Irlandia dan 30% di Belgia. 18 Analisis terhadap  hasil penelitian  yang dilakukan oleh  Mark  Chaves  dan  David  E.  Cann mengenai pengaruh kebebasan beragama terhadap  religiusitas  antara  Irlandia  dan Belgia menghasilkan
pemahaman tentang  dampak  pemisahan  gereja  dan negara  terhadap  partisipasi  keagamaan masyarakat.  Berikut  adalah  beberapa poin  analisis  yang  dapat  diambil  dari penelitian ini:
Hasil penelitian tersebut
menunjukkan  bahwa  ada  korelasi  antara tingkat  kebebasan  beragama  dan  tingkat religiusitas  masyarakat.  Dalam  hal  ini, Irlandia,  yang  memiliki  pemisahan sempurna  antara  gereja  dan  negara, mengalami  tingkat  religiusitas  yang lebih tinggi dibandingkan dengan Belgia yang  memiliki  keterikatan  antara  gereja dan negara. Hal ini memberikan indikasi bahwa  kebebasan  beragama,  di  mana agama tidak terikat oleh regulasi negara, dapat  mendorong  partisipasi  keagamaan yang lebih tinggi.
Penelitian tersebut menyoroti dampak pemisahan  gereja  dan  negara  terhadap partisipasi  keagamaan.  Di  Irlandia,  di mana  tidak  ada  regulasi  negara  yang mengatur  atau  memberikan  subsidi kepada  institusi  keagamaan,  tingkat
18 Mark  Chaves  and  David  E.  Cann, “Regulation,  Pluralism,  and  Religious  Market Structure: Explaining Religion’s Vitality,” Rationalisty and Society 4, no. 3 (1992): 272–90, https://doi.org/10.1177/1043463192004003003
.
partisipasi  keagamaan  lebih  tinggi. Sebaliknya,  di  Belgia,  yang  memiliki keterikatan  antara  agama-agama  resmi dengan negara dan banyak regulasi yang mengatur  agama,  tingkat  partisipasi keagamaan lebih rendah.
Sejarah  dan  budaya  juga  memainkan peran penting dalam penjelasan hasil ini. Walaupun Irlandia memiliki latar belakang  Kristen  yang  kuat,  pemisahan gereja  dan  negara  pasca-referendum 1972  mungkin  telah  merubah  dinamika partisipasi  keagamaan.  Di  Belgia,  latar belakang  sejarah  dan  keterikatan  gereja dengan  negara  juga  mempengaruhi regulasi dan partisipasi keagamaan.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa subsidi dan regulasi negara  terhadap  agama-agama  resmi  di
Belgia  memiliki  pengaruh  terhadap partisipasi keagamaan yang lebih rendah.  Ini  mungkin  disebabkan  oleh fakta  bahwa  subsidi  dan  regulasi semacam itu dapat menciptakan ketergantungan institusi keagamaan pada negara  dan  mengurangi  inisiatif  mereka untuk  berinteraksi  dengan  masyarakat secara aktif.
Penelitian tersebut memberikan dukungan  empiris  terhadap  konsep bahwa  kebebasan  beragama,  di  mana agama  tidak  terikat  oleh  kontrol  negara, dapat merangsang partisipasi keagamaan yang lebih tinggi. Ini memiliki implikasi dalam  konteks  kebijakan  publik  dan pertimbangan bagaimana regulasi agama dapat mempengaruhi dinamika keagamaan dalam suatu masyarakat.
Keterkaitan antara Kebebasan Beragama dan Pembangunan Ekonomi Kebebasan  agama  bukan  hanya terbukti terkait dengan tingkat religiusitas,  namun  sejumlah  penelitian juga telah membuktikan bahwa kebebasan beragama juga terkait dengan pembangunan  ekonomi.  Anthony  Gill dan  John  M.  Owen  IV  mengatakan bahwa  banyak  ilmuwan  atau  ahli  politik maupun  ekonomi  berpendapat  bahwa ketika  kebebasan  sipil  ( civil  liberties )
digalakkan dan kebebasan politik ( political  freedom )  dijamin  keadaan tersebut  akan  menciptakan  lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.  Namun  yang  sering  dilupakan adalah  bahwa  kebebasan  beragama ( religious  freedom )  merupakan  bagian yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari kebebasan sipil tersebut. Dengan demikian kebebasan beragama seharusnya juga akan berkontribusi pada penciptaan  lingkungan  yang  kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. 19 Pendapat Anthony  Gill  dan  John  M.  Owen  IV tersebut  mengungkapkan  korelasi  antara kebebasan beragama, pembangunan ekonomi, kebebasan sipil, dan kebebasan politik.  Berikut  beberapa  poin  penting yang  dapat  diambil  dari  pemikiran mereka tersebut: Pemikiran mereka menggarisbawahi bahwa kebebasan
beragama  tidak  hanya  berdiri  sendiri, tetapi  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan  dari  kerangka  kebebasan sipil  dan  politik  secara  keseluruhan.  Ini menyoroti pentingnya
memahami kebebasan  dalam  konteks  yang  lebih luas,  di  mana  kebebasan  beragama berjalan  seiring  dengan  kebebasan  sipil dan politik lainnya.
Argumentasi mereka menunjukkan bahwa kebebasan sipil dan politik  menciptakan  lingkungan  yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dengan  menghilangkan  kendala  dalam berpartisipasi dan menyuarakan
pendapat,  masyarakat  dapat  lebih  bebas untuk berinovasi, berdagang, dan berinvestasi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemikiran mereka menghubungkan  secara  eksplisit  antara kebebasan beragama dengan
pembangunan ekonomi.
Meskipun mungkin tidak segera terlihat, kebebasan beragama  dapat  memberikan  kontribusi
19 Anthony  Gill  and  John  M.  Owen  IV,
“Religious Liberty and Economic Prosperity: Four Lessons  from  the  Past,” Cato  Journal 37,  no.  1 (2017): 115–34.
terhadap  lingkungan  yang  mendukung pertumbuhan ekonomi dengan cara yang tidak  langsung.  Ini  bisa  terjadi  melalui dampak  positif  pada  stabilitas  sosial, keberagaman  budaya,  dan  kesejahteraan masyarakat yang pada gilirannya memengaruhi aspek ekonomi.
Pemikiran mereka mencatat bahwa  banyak  ahli  ilmu  politik  dan ekonomi  percaya  bahwa  kebebasan  sipil dan  politik  berdampak  positif  pada pertumbuhan
ekonomi.
Dengan demikian,  pemikiran  mereka  tersebut merangkul  pandangan  interdisipliner yang mencakup berbagai bidang
pengetahuan.
Pemikiran mereka memiliki implikasi bagi pembuat kebijakan. Mengakui peran yang dimainkan  oleh  kebebasan  beragama dalam  pembangunan  ekonomi  dapat mendorong pemerintah untuk memastikan hak-hak agama dan kebebasan beragama dijaga dengan baik. Ini  juga  dapat  memotivasi  upaya  untuk menciptakan lingkungan yang
mendukung  pluralisme  dan  keragaman agama.
Anthony  Gill  menemukan bahwa ketika  kebebasan  agama  ditekankan sehingga  setiap  agama  menjalankan aktivitas  keagamaan  mereka  masing- masing tanpa banyak pembatasan, antara satu agama dengan agama lain diberikan kebebasan  untuk  hidup  berdampingan dan  juga  bersaing  untuk  menciptakan daya  tarik  agar  orang-orang  tertarik untuk bergabung dengan aktivitas keagamaan  mereka,  terbukti  mampu meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat.  Karena  aktivitas  agama adalah aktivitas ekonomi, maka kompetisi  di  antara  agama-agama  yang terlibat  mengasilkan  kompetisi  pasar atau kompetisi untuk sama-sama meningkatkan
ekonomi mereka. 20
Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif  dan  kualitatif  di  Amerika Latin,  Anthony  Gill  menemukan  bahwa
20 Gill,  “Religious  Liberty  &  Economic Development: Exploring the Causal Connections.”
kompetisi  antara  Protestan  dan  Katolik dalam  menarik  pengikut  berdampak pada kompetisi ekonomi dan pertumbuhan  ekonomi.  Bahkan  para imam Katolik dan para pendeta
Protestan telah mengakui bahwa kompetisi tersebut justru dapat meningkatkan  aras  kebebasan  beragama di Amerika Latin yang justru mendorong meningkatnya  aras  kehadiran  umat  di gereja  dan  terlibat  dalam  aktivitas- aktivitas  keagamaan  lainnya.  Ketika masyarakat  modern  memandang  status ekonomi sebagai ukuran untuk memandang  status  kelas  sosial,  maka untuk  meningkatkan  status  kelas  sosial agamanya, umat akan berusaha meningkatkan  status  ekonomi  mereka. Itulah  dasar  dari  model  ekonomi keagamaan,  yaitu:  aktivitas  keagamaan adalah aktivitas ekonomi. 21
Apa  yang  dijelaskan  Dru  C. Gladney  tentang  hasil  persaingan  antara Muslim  (orang  Hui)  dan  Konfusianisme (orang  Han)  di  Tiongkok  menjelaskan model  ekonomi  kegamaan  tersebut. Bangsa  Hui  adalah  bangsa  minoritas beragama Muslim  yang mengaku bahwa mereka adalah keturunan
dari perkawinan  campuran  antara  Arab  dan orang  Tionghoa  di  Tiongkok  sepanjang masa  1.200  tahun  silam.  Ketika pertama kali  Gladney  berkunjung  ke  sejumlah desa  di  Guanzhou,  Propinsi  Fujian  pada tahun  1984,  orang-orang  Hui  pada umumnya  masih  bergantung  terutama pada  pertanian  dan  akuakultur  sebagai sumber  kehidupan  mereka.  Namun ketika ia kembali berkunjung pada tahun 1994, ia menyaksikan keterlibatan orang-orang
Hui dalam usaha
perdagangan  yang  konon  katanya  telah mulai  sejak  tahun  1980-an.  Perubahan- perubahan  RRT  ke  arah  bisnis  swasta karena ucapan Deng Xiapoing, ―Menjadi kaya  adalah  mulai‖  sepertinya  telah menjadi  pemicu  masyarakat  Tiongkok
21 Anthony  Gill, Rendering  unto  Caesar: The  Catholic  Church  and  the  State  in  Latin America (Chicago,  IL:  University  of  Chicago Press, 1998), 9.
untuk meningkatkan status sosial mereka. 22
Dru  C.  Gladney  menemukan bahwa  sebagai  bangsa  minoritas  dan pemeluk  agama  minoritas  di  Tiongkok bangsa  Hui  bukan  hanya  dipandang rendah  oleh  bangsa  Han  karena  status minoritas  mereka,  namun  juga  karena status ekonomi mereka. Kemudan kemakmuran pun datang ke Na Homestead  seiring  dengan  keterlibatan Hui  dalam  usaha  pergadangan.  Di gerbang mesjid terkenal di Ningxia, Cina Barat  Laut  terdapat  peringatan  bagi  Hui bahwa  dengan  kemakmuran  tersebut warga  desa  Hui  diingatkan  untuk memanfaatkan  kekayaan  bukan  untuk keuntungan  pribadinya,  tetapi  untuk melayani  masyarakat  dan  keyakinan agama. Perusahaan yang bersifat keagamaan ( religious enterprise )
menjadi begitu menguntungkan desa Na, sehingga  bahkan  sejumlah  kader  Partai Komunis  meninggalkan  partai  untuk menjadi imam di masjid. 23
Dru  C.  Gladney  menemukan bahwa  model  ekonomi  keagamaan terbukti  dalam  kasus  penelitiannya. Pendapatan  masjid  ( sifei )  berasal  dari sedekah  ( nietie )  meningkat  luar  biasa. Menurut laporan akuntansi milik masjid, pada  tahun  1980-an  masjid  menerima sedekah  dari  umat  hingga  mencapai 20.000 yuan (US$ 6.700) dalam setahun. Dan  berdasarka  penelitian  pihak  luar, selama  empat  bulan  antara  tahun  1984 dan 1985, penyerahan biji-bijian, barang dan  uang  berjumlah  8.997,23  yuan (sekitar  US$  3.000).  Rata-rata  rumah tangga Hui di Lingkungan Na menyumbang  47  yuan  atau  8,40  yuan per  orang  ke  masjid  pada  tahun  1984.
Jika sumbangan rata-rata tersebut dikenakan  kepada  seluruh  warga  Hui  di Lingkungan  Na,  maka  perolehan  masjid
22 Dru  C.  Gladney,  “Getting  Rich  Is  Not So  Glorious:  Contrasting  Perspectives  on Prospertiy Amoung Muslims and Han in China,” in Market  Cultures:  Society  and  Morality  in  the New  Asian  Capitalisms ,  ed.  Robert.  W.  Hefner (Colorado: Westview Press, 1998).
23 Gladney.
pada  tahun  1984  melebihi  32.500  yuan (US$  10.833).  Uang  tersebut  digunakan untuk  membiayai  tujuh  orang  pengurus masjid,  termasuk  seorang  guru  agama dan  empat  murid,  dan  selebihnya  untuk membiayai  pengurusan  dan  operasional masjid sehari-hari. 24 Jelas sekali fenomena keagamaan Hui ini
menjelaskan  model  ekonomi keagamaan sebagaimana dipaparkan Anthony Gill di atas  bahwa  aktivitas  keagamaan adalah aktivitas  ekonomi,  sehingga  seiring dengan dipromosikannya kebebasan beragama akan berdampak pada promosi pertumbuhan ekonomi. 25 Dalam
penelitian  Peter  J.  Boettke,  Joshua  C.
Hall,  dan  Kathleen  M.  Sheehan  yang menggunakan  metode  kuantitatif  juga membuktikan bahwa kebebasan beragama  berkorelasi  positif  dengan pembangunan  ekonomi. 26 Alexius  A. Pereira juga menemukan  korelasi positif antara  religiusitas  dengan  pembangunan ekonomi di Singapura. 27
Berkaitan  dengan  agama-agama tradisional di Cina (Budha, Taoisme and Konfucianisme),  Adam  Yuet  Chau menguji lanskap agama-agama
tradisional  Cina  tersebut  melalui  lensa
‗ modalities  of  doing  religion ‘  dan mengeksplorasi  konseptualisasi  yang berbeda dalam kaitannya dengan
religious market model. Chau
menggunakan istilah ritual market (pasar ritual) ketimbang religious market (pasar keagamaan)  dengan  menggambarkan bahwa  pada  aktivitas  keagamaan  agama tradisional Tionghoa, karena pasar ritual yang  ia  maksud  adalah  pasar  dalam  arti
24 Gladney. 25 Gill, “Religious Liberty & Economic Development: Exploring the Causal Connections.” 26 Peter  J.  Boettke,  Joshua  C.  Hall,  and Kathleen  M.  Sheehan,  “Was  Adam  Smith  Right About Religious Competition?,” Forum for Social Economics 49,  no.  4  (2016):  392–401, https://doi.org/10.1080/07360932.2015.113344 0.
27 Alexius  A.  Pereira,  “Religiosity  and Economic Development in Singapore,” Journal of Contemporary Religion 20, no. 2 (2005): 161–77.
harfiah,  yang  mana  ada  pihak  yang menyediakan  dan  pihak  yang  membeli bahan-bahan  upacara  keagamaan  yang secara  harfiah  dapat  disebut  pasar  itu sendiri.  Para  penyedia  jasa  upacara keagamaan berasing  untuk  mendapatkan ―konsumen‖  yang  akan  menggunakan jasa  mereka,  misalnya  saja  upacara penguburan.
Penjelasan tersebut
menunjukkan  bahwa  aktivitas  ritual adalah aktivitas  ekonomi. 28 Pluralisme keagamaan  di  Cina  dalam  konteks  ini bukan  dalam  artian  agama-agama  yang hidup  bersama  bersaing  berdasarkan perbedaan  agama,  namun  lebih  pada persaingan antara para penyedia layanan ritual  atau  upacara  keagamaan  dengan program-program  liturgis  yang  berbeda untuk  menarik  minat  konsumen  (umat) dalam menggunakan jasa layanan mereka. 29 Dengan  demikian  persaingan pasar  ritual  tersebut  pada  akhirnya berdampak  pada  ekonomi  dalam  arti harfiah.

## KESIMPULAN
Dengan  menggunakan  metode penelitian systematic  literature  review untuk  menjelajahi  hubungan  antara kebebasan  beragama,  religiusitas,  dan pembangunan ekonomi. Hasil dan pembahasan  mencakup  temuan  dari berbagai penelitian yang
mengungkapkan keterkaitan antara kebebasan  beragama,  religiusitas,  dan pembangunan  ekonomi.  Maka  dapat disumpulkan  bahwa:  (1)  Keterkaitan antara  kebebasan  beragama  dengan religiusitas: Studi  menunjukkan  bahwa kebebasan beragama dapat mempengaruhi  religiusitas  masyarakat. Kebebasan  beragama  yang  lebih  tinggi cenderung menghasilkan partisipasi yang  lebih  tinggi  dalam  aktivitas
28 A.  Y.  Chau,  “Modalities  of  Doing Religion  and  Ritual  Polytropy:  Evaluating  the Religious Market Model from the Perspective of Chinese  Religious  History,” Religion 41,  no.  4 (2011): 547–68, https://doi.org/10.1080/0048721X.2011.624691 . 29 Chau.
keagamaan. (2) Keterkaitan antara kebebasan beragama dengan pembangunan ekonomi: Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebebasan  beragama  dapat  mendukung pertumbuhan ekonomi dengan
menciptakan  lingkungan  yang  kondusif bagi inovasi, perdagangan, dan investasi. (3)  Model  ekonomi  kegamaan:  Model ekonomi keagamaan menjelaskan bahwa aktivitas  keagamaan  juga  merupakan aktivitas  ekonomi.  Kompetisi  antara agama-agama  dalam  menarik  pengikut dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas maka  berikut  adalah  sejumlah  implikasi kebijakan  yang  perlu  dipertimbangkan dalam  konteks  Indonesia:  (1)  Indonesia, sebagai  negara  dengan  beragam  agama dan budaya, perlu menjaga dan mendorong  kebebasan  beragama  untuk memungkinkan  semua  kelompok  agama berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas  keagamaan.  (2)  Pemerintah Indonesia  perlu  memastikan bahwa hak- hak  agama  dan  kebebasan  beragama dijaga  dengan  baik  untuk  menciptakan lingkungan
yang mendukung
pertumbuhan  ekonomi.  (3)  Mendorong kompetisi  yang  sehat  antara  agama- agama  dengan  menciptakan  lingkungan yang  mendukung  inovasi dan kreativitas dalam aktivitas keagamaan dapat berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi.
Dalam  konteks  Indonesia  yang kaya  akan  keberagaman  agama  dan budaya,  pemahaman  dan  penerapan temuan-temuan  ini  dalam  kebijakan  dan praktik  keagamaan  dapat  membantu membangun  masyarakat  yang  inklusif, harmonis,  dan  beragam  dalam  praktik- praktik keagamaan. Selain itu, penelitian lebih  lanjut  dan  analisis  yang  lebih mendalam tentang konteks lokal Indonesia  dapat  memberikan  wawasan tambahan  tentang  bagaimana  faktor- faktor  ini  berinteraksi  di  negara  ini secara khusus.
Keterbatasan  dan  rekomendasi penelitian ini adalah: Pertama, penelitian
ini  merupakan  kajian  sosial  ketimbang kajian  teologis,  oleh  sebab  itu  sudut pandang teologis tidak menjadi perhatian dalam  kajian  ini.  Kedua,  penelitian  ini hanya mengkaji keterkaitan antara kebebasan  beragama  dan  persaingan agama dengan religiusitas dan
pembangunan ekonomi, sedangkan keterkaitan  antara  persaingan  agama dengan  isu  konflik  tidak  menjadi perhatian  dalam  penelitian  ini,  sehingga direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya  untuk  dapat  mengkajinya lebih  lanjut.  Ketiga,  penelitian  ini merupakan  riset  kepustakaan  dengan metode systematic  literature  review
berdasarkan sumber-sumber hasil penelitian yang pernah dilakukan di luar Indonesia,  sehingga  untuk  mengetahui cocok  atau  tidaknya  model  ekonomi keagamaan  tersebut  untuk  Indonesia dapat  diteliti  lebih  lanjut  oleh  peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Boettke,  Peter  J.,  Joshua  C.  Hall,  and Kathleen  M.  Sheehan.  ―Was  Adam
Smith Right About Religious Competition?‖ Forum  for  Social Economics 49,  no.  4  (2016):  392– 401.
https://doi.org/10.1080/07360932.2 015.1133440. Bush,  Evelyn.  ―Explaining  Religious Market Failure: A Gendered Critique of the Religious
Economies  Model.‖ Sociological Theory 28,  no.  3  (2010):  304–325. https://doi.org/https://doi.org/10.11 11/j.1467-9558.2010.01376.x.
Chau,  A.  Y.  ―Modalities  of  Doing
Religion  and  Ritual  Polytropy: Evaluating  the  Religious  Market Model  from  the  Perspective  of Chinese Religious History.‖ Religion 41,  no.  4  (2011):  547–68. https://doi.org/10.1080/0048721X.2 011.624691. Chaves,  Mark,  and  David  E.  Cann. ―Regulation, Pluralism, and Religious Market Structure: Explaining  Religion‘s  Vitality.‖
Rationalisty  and  Society 4,  no.  3 (1992): 272–90. https://doi.org/10.1177/1043463192 004003003. Finke,  Roger.  ―The  Consequence  of Religious Competition.‖ In Rational Choice Theory and Religion: Summary and Assessment ,  edited  by  Lawrence
Young.  New  York:  Routledge,
1997.
Finke,  Roger,  and  Rodney  Stark. ―Religious  Economies  and  Scared Canopies.‖ American  Sociological Review 53 (1988): 41–49.
Gill,  Anthony.  ―Religious  Liberty  & Economic  Development:  Exploring the  Causal  Connections.‖ The Review  of  Faith  &  International Affairs 11, no. 4 (2013).
———. Rendering  unto  Caesar:  The
Catholic  Church  and  the  State  in
Latin America . Chicago, IL: University of Chicago Press, 1998.
Gill,  Anthony,  and  John  M.  Owen  IV. ―Religious  Liberty  and  Economic Prosperity:  Four  Lessons  from  the Past.‖ Cato  Journal 37,  no.  1 (2017): 115–34. Gladney, Dru C. ―Getting Rich Is Not So Glorious:  Contrasting  Perspectives on  Prospertiy  Amoung  Muslims and  Han  in  China.‖  In Market Cultures:  Society  and  Morality  in the  New  Asian  Capitalisms ,  edited by  Robert.  W.  Hefner.  Colorado: Westview Press, 1998. Iannaccone, Laurence R. ―The Consequences of Religious Markets Structure:  Adam  Smith  and  the Economics of Religion.‖ Rationality  and  Society 3,  no.  2 (1991): 156–77. Lu,  Yunfeng,  Byron  Johnson,  and Rodney  Stark.  ―Deregulation  and the  Religious  Market  in  Taiwan:  A Research  Note.‖ The  Sociological
Quarterly 49, no. 1 (2008): 139–53. https://doi.org/10.1111/j.1533- 8525.2007.00109.x. Pereira,  Alexius  A.  ―Religiosity  and
Economic Development in
Singapore.‖ Journal of Contemporary  Religion 20,  no.  2 (2005): 161–77.
Pfaff,  Steven,  and  Katie  E.  Corcoran. ―Piety,  Power,  and  the  Purse: Religious  Economies  Theory  and Urban  Reform  in  the  Holy  Roman Empire.‖ Journal  for  the  Scientific Study  of  Religion 51,  no.  4  (2012): 757–76. Stark, Rodney, and Laurence R. Iannaccone. ―A Supply-Side Reinterpretation of the ‗Secularization‘ of Europe.‖
Journal for the Scientific Study of Religion 33, no. 3 (1994): 232–35. Weber, Max. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism . Londo: Routledge Classics, 2001. Yang, Fenggang. ―Oligopoly Dynamics:
Consequences of Religious Regulation.‖ Social Compas 57, no.
2 (2010): 199–200.
Zaleski, Peter A., and Charles E. Zech. ―The Effect of Religious Market Competition on Church Giving.‖
Review of Social Economy 53, no. 3 (1995): 350–67.
Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.