## URGENSI RATIFIKASI KONVENSI INTERNATIONAL TAHUN 1990 TENTANG  PERLINDUNGAN  BURUH MIGRAN DAN KELUARGANYA

## THE URGENCY OF RATIFYING THE 1990 INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES

## Lalu Hadi Adha
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : Mrdatudaha@gmail.com
Naskah diterima : 14/05/2013; direvisi : 10/06/2013; disetujui : 18/07/2013

## A bstrAct
The International convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families explicitly regulate the rights described in the Human Rights International Standards. Several main points of the Convention of the Rights of Migrant Workers are that these conventions contribute a normative-comperhensive frame to execute national and international migration policy based on Law provisions. Those conventions provide a right-basic approach frame but not merely a human rights agreement. The conventions built a parameter for national policy and regulations and engage an agenda to consultation and cooperation among countries on the most relevant issues such as information exchange, elimination of the unregulated migration, migrant smuggling and human trafficking. The convention covered the whole migration process of migrant workers and their family members such as preparation, departure and transit, their living in the working destination country, homecoming and reintegration at their home country or domicile country. Therefore through a normative legal study with conceptual and analysis approach, this study will further find out the urgency and motivation for the state to ratify this convention.
Keywords: Urgency, Ratification, Migrant Workers.

## A bstrAk
Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya ( International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) secara eksplisit memberlakukan hak-hak yang diuraikan di dalam Standar Hak Asasi Internasional. Beberapa arti penting Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran ini adalah bahwa konvensi-konvensi tersebut memberi kerangka normative komprehensif untuk menentukan kebijakan migrasi nasional dan  internasional di bawah aturan hukum. Konvensi-konvensi tersebut memberi kerangka sebuah pendekatan berbasis hak, tetapi bukan sekedar perjanjian hak asasi semata. Konvensi tersebut membuat parameter bagi pelbagai kebijakan dan perundang-undangan nasional, dan menggariskan agenda bagi konsultasi dan kerjasama antar negara mengenai isu-isu yang paling relevan, meliputi pertukaran informasi, kerjasama dalam penghapusan migrasi tak berketentuan, penyelundupan migran dan perdagangan manusia. Konvensi ini mencakup keseluruhan proses migrasi pekerja migran dan anggota keluarganya seperti persiapan, keberangkatan dan transit, tinggal di negara tempat kerja, dan kepulangan serta reintegrasi di negara asal atau Negara tempat tinggal. Oleh karena itu melalui study hukum normative dengan pendekatan konseptual dan analisis, akan mengkaji urgensi dan motivasi yang lebih luas sehingga Negara meratifikasi konvensi ini.
Kata kunci : Urgensi, Ratifikasi, Buruh Migran.
Lalu Hadi Adha | Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun 1990 ..........................................

## PENDAHULUAN
m igrAsi Penduduk bukAn hal yang baru, migrasi telah terjadi di masa lampau dan migrasi akan terus berlangsung. Perbedaan ekonomi dan demografi, baik secara inter- nal di dalam sebuah negara maupun secara eksternal antar Negara membuat perpinda- han orang melewati batas negara menjadi sebuah tanggapan yang alamiah dalam glo- balisasi dunia. Penurunan biaya komuni- kasi, cara-cara bepergian yang lebih cepat dan perpindahan uang, semuanya membuat pergerakan orang lebih mudah.
Secara keseluruhan, migrasi merupakan sebuah pengalaman yang produktif bagi se- jumlah orang Indonesia, tetapi bagi bebera- pa orang mereka menderita karena kondisi kerja dan kondisi hidup yang buruk diband- ingkan dengan warga negara di negara tuan rumah. Meskipun terdapat standar interna- sional untuk melindungi mereka, hak-hak mereka sebagai pekerja sering kali diremeh- kan. Terlebih lagi bagi mereka degan  status pekerja migran ireguler 1 , mereka selalu be- rada dalam situasi yang lebih gawat lagi. Kurangnya perlindungan untuk mereka membuat mereka rentan terhadap kegiatan- kegiatan ilegal, kekerasan dan eksploitasi oleh elemen-elemen yang berbahaya.
Migrasi telah menjadi ciri utama dalam menghadapi tantangan ekonomi pasar kerja, dan produktivitas dalam ekonomi globalisasi. Migrasi berperan sebagai in- stru ment menyesuaikan komposisi ke- trampilan, usia dan sektor dalam pasar kerja nasional dan regional. Sebagaimana terlihat di sejumlah negara dan kawasan pada tahun-tahuan belakangan, migrasi memberi respon terhadap berubahnya kebutuhan akan ketrampilan dan personel yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi, perubahan kondisi pasar dan transformasi industri. Di negara-negara berpenduduk lanjut usia, migrasi telah menganti me-
1 Pekerja Ireguler adalah sebutan bagi para pekerja migrant yang  datang secara illegal ke Negara tujuan
nurunnya jumlah angkatan kerja sembari mengisi pekerja usia muda.
Kaum migran, yang pertama dan utama, adalah manusia, pemilik mutlak hak asasi manusia universal, yang hak-hak, martabat dan keamanannya membutuhkan perlind- ungan spesifik dan khusus. Sesungguhnya, karena tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara tempat mereka bermi- grasi, kaum migran internasional bisa men- jadi sangat rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi. Perlindungan hukum dan per- lindungan dalam bentuk lain untuk menja- min dihargainya hak asasi dan kerja layak bagi migran belum cukup terbangun di ban- yak negara tujuan. Banyak pemerintah neg- ara yang tidak membuat undang-undang, kebijakan dan struktur yang memadai un- tuk mengatur migrasi dalam negaranya. Hal ini dibeberapa Negara penerima pekerja mi- grant lebih melihatnya pada aspek untung dan rugi dari sisi ekonomi dibandingkan dengan aspek penggakuan terhadap nilai- nilai kemanusian yang berlaku dan diakui secara universal.
Untuk Indonesia, saat ini menempatkan sedikitnya 66,5 juta Tenaga Kerja Indone- sia (TKI) yang berjasa mengirim devisa 8 miliar dollar AS (78,8 trilliun) tahun 2011. Sebanyak 2,5 juta orang bekerja di Malaysia dan 1,5 juta orang berada di Arab Saudi. 2 Namun tidak seiring dengan income yang diperoleh Negara yang disumbangkan oleh para  TKI, Komitmen pemerintah dalam melindungi warga Negara Indonesia yang bekerja diluar negeri dirasakan masih le- mah, karena pemerintah belum juga mem- bangun diplomasi luar negeri yang berwiba- wa sambil menyiapkan mekanisme keten- tuan hukum sebagai payung perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Pada tanggal 18 Desember 1990 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/RES
2 Komitmen Perlindungan TKI oleh Negara Masih Lemah. Kompas, Rabu, 19 Desember 2012 hlm.  17

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 312~326
/45 /158  mengenai International Conven- tion on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional menge- nai  Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Resolu- si tersebut memuat seluruh hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya dan me- nyatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan Konvensi ini.
Kemudian tanggal 22 September 2004 di New York, Pemerintah Indonesia telah menandatangani International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families tersebut tanpa reservasi. Penandatanga- nan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk melindungi, meng- hormati, memajukan dan memenuhi hak- hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yang pada akhirnya diharap- kan dapat memenuhi kesejahteraan para pekerja migran dan anggota keluarganya. Oleh karena itu sebagai salah satu negara yang telah menandatangani International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families , Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini mengin- gat adanya ketegangan antara tekanan eko- nomi untuk mengeksploitasi kaum migrant dan perlunya melindungi mereka, maka pemerintah dituntut untuk berperan besar meregulasi migrasi dan merekonsiliasi ke- pentingan-kepentingan yang bertentangan.
Mengatur migrasi membutuhkan for- mulasi dan implementasi kebijakan yang cermat, komprehensif dan disusun dengan hati-hati. Kebijakan-kebijakan dan praktek- praktek migrasi baru bisa dilaksanakan dan efektif bila didasarkan pada fondasi norma hukum yang kuat dan kokoh degan mengacu pada standar-standar internasional se bagai parameter yang baik untuk perlindungan pekerja migran dan keluarganya maupun untuk penjagaan kepentingan nasional dan
bargaining Negara di tingkat Internasional. Standar-standar tersebut memberi kerangka bagi perundang-undangan, kebijakan dan praktek nasional serta bagi kerjasama di dalam Negara dan antar negara di berbagai tahapan maupun proses migrasi yang berbeda. Ratifikasi Konvensi ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya ratifikasi universal dan penerapan prinsip serta norma standar internasional bagi perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya secara Nasional dan global.
Sebagai salah satu Negara pengirim tenaga kerja keluar negeri terbesar di ka- wasan asia, Indonesia mempunyai kepen- tingan terhadap dunia Internasional  untuk melindungi hak-hak warga negaranya dengan harapan akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat pada dunia internasional guna melindungi hak-hak warga negaranya yang bekerja diluar negeri. Komitmen ini ditunjukkan dengan telah diratifikasi nya International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Mem- bers of Their Families tersebut . Dengan telah diratifikasinya ketentuan konvensi inter- nasional ini dalam bentuk undang-undang, tentunya Indonesia diharuskan menjadikan konvensi ini sebagai landasan pembentu- kan kebijakan dan instrument-instrumen hukum nasional khususnya yang berkaitan dengan penegakan dan perlindungan Bu- ruh migrant. Oleh karena itu cukup penting untuk mengetahui secara lebih luas apakah motivasi dan urgensi pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ini.
Dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif yakni suatu prosudur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Objek yang akan di teliti dalam tulisan ini yakni untuk menemukan konsep-konsep dan doctrinal terkait dengan masalah yang akan ditulis. Oleh karena itu beberapa
Lalu Hadi Adha | Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun 1990 ..........................................
pendekatan yang akan digunakan seperti Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Analisis menjadi sangat relevan untuk menemukan jawaban dari beberapa per- masalahan yang dimunculkan.

## PEMBAHASAN
A.  Tinjauan Umum Buruh Migran
Konstitusi Negara (UUD 1945) memberi- kan mandat kepada penyelenggara negara baik unsur eksekutif, legislatif dan yudi- katif untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi warganya sebagaimana cita-cita kemerdekaan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa Pasal Undang- Undang, disebutkan pada Pasal 27 (2): Tiap- tiap warga negara berhak atas pe kerjaan dan penghidupan yang layak bagi kema- nusiaan. Pasal 28H Ayat (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memung- kinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 Ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional: Konsideran huruf a menimbang: Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan mar- tabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, sementara Pasal 1 Ayat (1): Jaminan  sosial adalah salah satu bentuk perlin dungan sosial  untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Bermigrasi berarti pindah dari satu tem- pat ke tempat lain. Pergerakan orang-orang ini dapat terjadi di dalam sebuah negara ini yang disebut sebagai migrasi internal. Mi- grasi juga dapat terjadi ketika orang-orang pindah dari negara asalnya ke negara lain
ini disebut sebagai migrasi eksternal atau emigrasi. Orang-orang bermigrasi untuk beragam alasan. Sebagian orang bermigrasi untuk perkembangan pribadi dan atau pro- fesional, dan ingin bepergian dan melihat dunia. Sebagian orang bermigrasi karena kejadian-kejadian yang terjadi disekeliling mereka yang berada diluar kendali mer- eka, contohnya pengungsi kerusuhan sipil, bencana alam seperti kelaparan, kekerin- gan, gempa bumi, banjir. Ada juga yang bermigrasi karena menginginkan standar kehidupan yang lebih baik untuk diri mer- eka sendiri dan keluarga mereka, termasuk pekerjaan yang memberikan penghasilan yang lebih besar, pekerjaan yang layak, ke- amanan manusia, dan perlindungan hak- hak dan kebebasan-kebebasan dasar.
Migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan per- gerakan atau migrasi yang dilakukan oleh orang-orang, dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika mereka melakukan hal tersebut, umumnya mereka di kla sifikasikan sebagai pekerja migran. Migrasi perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil sampai migran yang semi-terampil dan migran yang sangat terampil. Dalam konteks migrasi per- buruhan, umumnya negara-negara tempat migran-migran tersebut berasal disebut sebagai “negara pengirim” dan negara- negara yang mereka tuju disebut sebagai negara tujuan atau negara tuan rumah.
Pekerja migran bukan produk dari abad ke-dua puluh. Perempuan dan laki-laki telah meninggalkan tanah air mereka untuk mencari kerja di tempat lain sejak konsep bayaran sebagai ganti atas pekerjaan diper- kenalkan. Sekarang ini, perbedaannya ada- lah bahwa terdapat lebih banyak pekerja migrant dibandingkan dengan periode yang mana pun sepanjang sejarah manusia. Tidak ada benua, atau kawasan di dunia

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 312~326
ini, yang tidak memiliki kontingen pekerja migran. International national Labour Orga nisation  (ILO) mendefinisikan “ pe- ke rja  migran ” sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah negara ke negara lain, dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapa pun yang diterima secara reguler, sebagai se- orang migran, untuk pekerjaan 3 . Konvensi ILO ditulis pada tahun 1949 dan Konvensi tersebut tidak mencakup beberapa kategori pekerja dari definisi pekerja migran yang mencerminkan tren migrasi pada saat itu. Kategori-kategori pekerja yang tidak termasuk dalam Konvensi ILO tersebut adalah: 4
-  Pekerja-pekerja perbatasan;
-  Artis-artis dan anggota-anggota profesi lib- eral yang masuk ke sebuah negara hanya selama waktu yang singkat;
- Pelaut;
-  Orang-orang yang mempekerjakan diri sendiri (berwirausaha);
-  Orang-orang yang datang khusus dengan tujuan pelatihan atau pendidikan;
-  Orang-orang dalam bisnis atau penugasan khusus, untuk organisasi mereka, di negara lain, untuk sebuah periode waktu yang terbatas atau tertentu, dan yang diharus- kan untuk meninggalkan negara tersebut setelah pekerjaan atau penugasan mereka selesai; dan
-  Pekerja-pekerja yang tinggal di sebuah negara secara ilegal.
Sebagian besar kategori-kategori ini se- karang telah dimasukkan ke dalam Kon- vensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Per lin dungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota-Anggota Keluarga
3 ILO, Migration for Employment Convention (Revi- sed) , 1949 [No. 97], artikel 11 (1).
4 Ibid . artikel 11 (2)
Mereka, yang mencerminkan pemahaman ter kini tentang tren migrasi baik dari sudut pandang negara pengirim maupun  negara tujuan. Kategori-kategori pekerja yang tercakup  adalah: 5
-  Pekerja-pekerja perbatasan, yang tinggal di Negara tetangga, di mana mereka pu- lang setiap harinya atau setidaknya sekali seminggu;
-  Pekerja musiman;
-  Pelaut yang bekerja di kapal yang terdaftar di sebuah Negara yang bukan negara asal mereka;
-  Pekerja-pekerja di instalasi lepas laut yang berada di bawah jurisdiksi sebuah Negara yang bukan Negara asal mereka;
-  Pekerja yang banyak bepergian;
-  Migran yang dipekerjakan untuk sebuah proyek tertentu; dan
-  Pekerja yang mempekerjakan dirinya sendiri (berwirausaha).
Perbandingan antara Konvensi-konvensi dan Mekanisme Organisasi Perburuhan Inter nasional  (ILO) dan Perserikatan Ban gsa-bangsa  (PBB) ini adalah, Apabila anggota  PBB belum meratifikasi atau me- ngaksesi Konvensi-konvensi HAM PBB, mereka tidak dapat dimintai pertang- gungjawaban secara langsung bagi tindakan atau ketiadaan tindakan mereka, walau terdapat beberapa prosedur yang dapat me meriksa tuduhan pelanggaran berat HAM. Konvensi-konvensi PBB juga da- pat diratifikasi dengan reservasi, yakni Negara Anggota setuju untuk terikat hanya oleh Pasal-Pasal tertentu dari suatu Konvensi. Pada Pasal-Pasal di mana Negara Anggota telah menempatkan reservasi, negara tersebut tidak terikat untuk meng- implementasikan Pasal-Pasal tersebut di
5 United Nation, International Convention on the Pro- tection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, 2000, Article 2 (2).
Lalu Hadi Adha | Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun 1990 ..........................................
negaranya, namun harus melaporkan lang- kah-langkah yang telah diambilnya menuju pencabutan reservasi tersebut.
Di pihak lain, konvensi-konvensi ILO tidak dapat diratifikasi dengan adanya reservasi Negara Anggota harus setuju untuk terikat oleh seluruh Pasal dan meratifikasi Konvensi atau menunda ratifikasi hingga siap untuk terikat pada pengimplementasian seluruh Pasal Konvensi. Mekanisme- mekanisme pengawasan ILO tidak secara langsung membolehkan akses organisasi non pemerintah ke prosedur-prosedur ILO, dan individu-individu tidak menerima kompensasi apapun untuk pelanggaran- pelanggaran yang mereka alami. Sebagai tambahan, keputusan-keputusan ILO telah dikritik sebagai tidak memiliki mekanisme penegakan ( enforcement mechanism ) yang kuat terlepas dari upaya promosi dialog sosial antara tiga pihak (yaitu pemerintah, pengusaha, dan organisasi pekerja). Meski demikian, mekanisme-mekanisme ILO cukup komprehensif untuk mendorong pemerintah untuk bekerjasama dengan ILO, dan mengimplementasikan keputusan- keputusannya. 6
B. Dinamika Buruh Migran
Indonesia adalah negeri dengan persoalan ketenagakerjaan yang dinamis. Dari aspek legal, sejak 2004 negeri ini telah menyelesaikan reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan ketika pada tahun itu Undang-Undang No. 2 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indus- trial diundangkan. Ini merupakan satu dari tiga peraturan yang memayungi persoalan ketenagakerjaan di negeri ini. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak itu saja, Indonesia merupakan negara pertama di
6 Organisasi Perburuhan Internasional Hak-hak Pekerja Migran-Buku Pedoman Jakarta , Organisasi Per- buruhan Internasional, 2006, hlm. 80
Asia dan negara ke-lima di dunia yang telah meratifi kasi seluruh konvensi pokok ILO. Sejak menjadi anggota ILO pada 1950, Indonesia telah meratifikasi 18 konvensi. Ini terdiri dari delapan konvensi pokok, delapan konvensi umum, dan dua konvensi lainnya. Kendati demikian, bukan berarti Indonesia tidak memiliki persoalan ketenagakerjaan.
Semua pekerja, termasuk pekerja migran, memiliki hak yang sama untuk dilindungi sesuai dengan Deklarasi ILO Tahun 1998 mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja dan keputusan sidang ke-92 Konferensi Perburuhan Internasional tahun 2004. Kerangka Kerja Multilateral ILO tentang migrasi ketenagakerjaan khusus bertujuan memberikan panduan kepada negara- negara anggota dalam menerapkan hak- hak dan prinsip-prinsip mendasar di sektor migrasi.
Migrasi tenaga kerja dari Indonesia sesungguhnya telah terjadi selama ratusan tahun, tapi meningkat secara tajam pada era 1960-an dan 1970-an hingga sekarang. Tenaga kerja dari Indonesia bekerja di luar negeri karena beberapa alasan, termasuk kurangnya peluang kerja, kemiskinan, dan perbedaan gaji di Indonesia dengan negara tujuan. Pengurusan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) secara resmi oleh pemerintah Indonesia baru dimulai pada 1969. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada 2006 ada 2,7 juta penduduk Indonesia yang secara resmi bekerja di luar negeri. Angka ini menempati kira-kira 2,8 persen dari seluruh angkatan kerja di Indonesia. 7 Indonesia merupakan negara pengirim tenaga kerja terbesar kedua di Asia. Sebagian besar TKI yang bekerja di luar negeri adalah perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga (sebagai pekerja rumah tangga) atau jasa pelayanan.
7 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi “Perkembangan Ketenagakerjaan Di Indonesia” hlm.  36

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 312~326
Salah satu penyebab dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi Buruh Migran adalah minimnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka beserta anggota keluarganya dari hampir seluruh pihak terkait. Di saat yang bersamaan, permasalahan juga terjadi karena buruh migran sendiri secara sadar atau tidak sadar sangat kurang memahami masalah-masalah hukum dan HAM yang sebenarnya sangat penting untuk melindungi diri mereka sendiri selama bermigrasi. Kelemahan ini juga ditemukan pada anggota keluarga yang ditinggalkan. 8
Hak-hak yang dimaksud meliputi: hak atas informasi yang benar, hak atas ke- bebasan untuk bersosialisasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk me- n dapatkan kesehatan, hak untuk men- dapatkan jaminan sosial, hak untuk hidup layak, hak untuk menjalankan ibadah, hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk bekerja sesuai dengan standar jam kerja, dan lainnya. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi buruh migran me merlukan penanganan yang tepat dalam nuansa penegakan hukum serta per lindungan hukum dan HAM. Sebagai subyek hukum internasional, perlindungan, pe majuan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi buruh migran menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara. Mandat tersebut termaktub dalam perundang-undangan dan konvensi internasional.
C.. Garis Besar Subtansi Konvensi PBB 1990
Salah satu modal perlindungan ter hadap buruh migran Indonesia adalah dengan telah  meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (Internastional Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their
8 Adhi Santika. “Perlindungan Sosial Bagi Buruh Mi- gran Perempuan dan Landasan Hukumnya” PROSIDING Seminar dan Lokakarya Perlindungan Sosial Bagi Buruh Migran Perempuan. hlm. 17. Jakarta 2-3 Mei 2006
Families) . Pentingnya Indonesia meratifi- kasi konvensi ini tidak hanya dikarenakan lemahnya prinsip-prinsip perlindungan bu- ruh migran yang ada dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, tetapi menjadi sangat pent- ing apabila dilihat dari posisi Indonesia seb- agai salah satu Negara Asal terbesar buruh migran yang bekerja di berbagai kawasan, seperti di Asean maupun di negara-negara Timur Tengah.
Posisi seperti inilah yang mewajibkan pemerintah Negara pengirim buruh migran untuk segera meratifikasi Konvensi tersebut, atau bahkan secara aktif men- dorong lahirnya berbagai instrumen per- lin dungan buruh migran baik ditingkat internasional maupun regional. Di dalam Negeri, Indonesia telah meratifikasi Kon- vensi ini, walaupun dalam perjalananya menjadi perdebatan yang cukup sengit dibeberapa departemen pemerintahan yang menimbulkan pro dan kontra. Sayangnya, argumentasi yang dimunculkan untuk menolak ratifikasi konvensi ini lebih di- dasarkan pada “ untung-rugi ” bukan ke- wajiban konstitusional melindungi warga negara. Padahal sebagai sebuah konvensi yang berorientasi pada perlindungan, maka posisi konvensi ini tidak berbeda dengan konvensi internasional lainnya yang sudah terlebih dahulu di ratifikasi oleh Indonesia. Maka dalam konteks ini, sangat penting bagi Indonesia, sebagai salah satu Negara pengirim terbanyak buruh migran, untuk memiliki instrumen atau standar perlindungan buruh migran yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan yang diakui secara internasional.
Dalam konteks praktis, konvensi ini memberi panduan bagaimana stuktur organisasi pemerintah (seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri dll) harus melindungi buruh migran, mulai dari Pra Pemberangkatan sampai pulang
Lalu Hadi Adha | Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun 1990 ..........................................
ke rumah (pasca kerja di Negara tujuan) serta kewajiban-kewajiban yang melekat di dalamnya. Secara umum subtansi pokok konvensi ini adalah :
1. Pembukaan.
Pembukaan  berisi  definisi  umum men- genai istilah dan konsep yang digunakan dalam Konvensi.
2. Tujuan
Tujuan Konvensi ini adalah untuk mene- tapkan standar-standar yang menciptakan suatu    model  bagi  hukum  serta  prosedur administrasi dan peradilan masing-masing negara yang terkait. Terobosan utama Konvensi ini adalah bahwa orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, sesuai ketentuan-ketentuan Konvensi, berhak untuk menikmati hak asasi manusia, apa- pun status hukumnya.
3.  Kewajiban Negara
Kewajiban  negara    merealisasikan   hak-hak yang  tercantum   dalam   Konvensi  diberikan kepada   seluruh  pekerja  migran  dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi.
4.  Substansi/Materi Pokok Konvensi Pekerja Migran
Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya memiliki hak atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk dan menetap di negara manapun, hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, hak diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak terkait kontrak/ hubungan kerja, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak mendapatkan perawatan kesehatan, hak atas akses pendidikan
bagi anak pekerja migran, hak untuk dihormati identitas budayanya, hak atas kebebasan bergerak, hak membentuk perkumpulan, hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asalnya, hak untuk transfer pendapatan. Termasuk hak-hak tambahan bagi para pekerja migran yang tercakup dalam kategori- kategori pekerjaan tertentu (pekerja lintas batas, pekerja musiman, pekerja keliling, pekerja proyek, dan pekerja mandiri).
5.  Kerja Sama Internasional
Konvensi ini mengatur ketentuan-keten- tuan terkait kerja sama dan koordinasi internasional dalam pengelolaan migrasi legal dan pencegahan atau pengurangan migrasi ilegal (tak-reguler).
6.  Laporan Negara Pihak dan Peran Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
Negara wajib membuat laporan pelak- sanaan Konvensi ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Konvensi ini ber- laku, dan laporan selanjutnya se tiap 5 (lima) tahun dan jika Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya memintanya melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Per lindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya mem bahas laporan yang disampaikan oleh Negara Pihak dan memberikan per timbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk melaksanakan Konvensi ini. Komite juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Organisasi Buruh Internasional, badan dan organ khusus Perserikatan Bangsa- Bangsa, organisasi antar negara, serta badan lain yang terkait.
D.Beberapa Alasan Meratifikasi Konvensi
Salah satu langkah yang menghantarkan sebuah negara menjadi peratifikasi sebuah

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 312~326
perjanjian adalah tuntutan dan tekanan public atau merupakan kebutuhan yang urgen pada situasi dan kondisi yang berlaku di Negara itu. Penandatangan perjanjian atau konvensi biasanya, dilakukan oleh suatu pemerintah melalui badan eksekutif atau otoritas nasional lainnya, dan bisa menandatangani perjanjian itu harus ada- nya persetujuan otoritas badan legislatif nasional terlebih dahulu. Penandatanganan sebuah perjanjian menunjukkan kesediaan pemerintah tersebut untuk terikat oleh ketentuan-ketentuannya. Penandatangan tersebut membawa kewajiban bagi negara bersangkutan untuk tidak menghalangi obyek dan tujuan perjanjian tersebut, tetapi tidak membawa kewajiban hukum apapun untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya. Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran terbuka untuk pihak penandatanganan tanpa batas waktu 9 . Ini berarti negara manapun yang ingin melakukannya masih bisa menandatangani Konvensi tersebut.
Secara khusus, Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja migran dan Anggota Keluarganya dapat digunakan sebagai alat untuk mem- promosikan pendekatan terhadap migrasi berbasis hak asasi, baik dalam pengem- bangan kebijakan migrasi nasional mau- pun dalam proses bilateral atau multilat- eral berkenaan dengan buruh migran. Oleh karenanya Indonesia yang memiliki banyak kepentingan terhadap persoalan buruh mi- grant mempunyai beberapa alasan untuk meratifikasi konvensi ini. Diantaranya adalah : 10
1. Untuk memancangkan pondasi hukum yang esensial bagi kebijakan migrasi na- sional untuk meregulasi migrasi tenaga kerja dan menjamin kohesi sosial.
9 Pasal 86 Konvensi……
10 Petunjuk Ratifikasi Konvensi Internasional Per- lindungan Hak-hak Buruh Migran Beserta Keluarganya. Disusun oleh Komite Pengarah Internasional Untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-hak Pekerja Migran. hlm. 7
2.  Untuk menjaga dan memperkuat aturan hukum dengan menjamin bahwa norma- norma hukum menjadi dasar kebijakan migrasi tenaga kerja, implementasinya, dan pengawasannya.
3. Untuk ikut andil menjamin bahwa pa- rameter hukum menentukan perlakuan terhadap semua orang di dalam wilayah se- buah negara dengan menentukan tingkat dan batasan hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya.
4. Untuk memberi sinyal bahwa negara asal dituntut menghargai hak asasi warga  Negara mereka di luar negeri dan bertanggung-jawab atas standar yang sama sebagaimana Negara tujuan.
5. Untuk memperkuat penggunaan hak prerogatif sebuah negara menentukan kebijakan migrasi tenaga kerja dengan menegaskan kesesuaiannya dengan nor- ma-norma hukum dan etika universal.
6. Untuk  mendapatkan   dukungan   pub- lik dan kesesuaian dengan kebijakan dan praktek migrasi tenaga kerja dengan menunjukkan ketepatan hukum dan ke- sesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia yang diterima secara internasional.
7. Untuk memperkuat kohesi sosial dengan menetapkan bahwa semua orang harus diperlakukan dengan hormat melalui pengakuan secara hukum dan perlindungan hak-hak mereka.
8.  Untuk secara eksplisit mencegah “komodi- fikasi” dan pelecehan yang diakibatkan- nya terhadap pekerja migran dengan secara legal menegaskan hak asasi mereka.
9.  Untuk mereduksi migrasi pekerja yang di- lakukan tanpa dokumen lengkap dengan menghapuskan hal-hal yang merangsang terjadinya eksploitasi tenaga kerja, bekerja dalam kondisi yang penuh pelecehan dan pemekerjaan tidak sah yang semakin men-
Lalu Hadi Adha | Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun 1990 .......................................... dorong perdagangan manusia dan peny- elundupan migran.
10.Untuk memfasilitasi penyusunan kebi- jakan nasional yang efektif dengan meminta layanan konsultasi serta contoh- contoh praktek yang bagus yang diberikan oleh organisasi-organisasi internasional berbasis standar yang relevan.
11.Untuk mendapatkan petunjuk yang jelas untuk kerjasama bilateral dan multilateral mengenai migrasi tenaga kerja yang sah menurut hukum, manusiawi, dan setara.
12.Untuk mendapatkan petunjuk inte- rnasional mengenai implementasi nor- ma-norma hukum melalui kewajiban mengajukan laporan dan review secara periodik oleh badan-badan pakar independen.
Kemudian Komisi Nasional Perempuan memandang beberapa alasan penting untuk meratifikasi konvensi ini yakni :
Pertama , dari sisi substansi:
1.  Konvesi Migran 1990 memandang buruh migran tidak hanya sebagai buruh atau entitas ekonomi semata tetapi juga sebagai mahluk sosial yang mempunyai keluarga dan hak-haknya sebagai manusia secara utuh.
2.  Definisi dan kategori yang terdapat dalam Konvensi ini menyediakan standar per- lakuan internasional melalui elaborasi pekerja migran dan anggota keluarganya
3. Dasar-dasar mengenai HAM diterapkan pada seluruh kategori buruh migran baik yang bekerja secara legal maupun yang berada dalam situasi irregular
4.  Konvensi ini memiliki peran untuk mence- gah dan membatasi eksploitasi buruh mi- gran dan anggota keluarga mereka dan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan ilegal yang akhirnya masuk pada perda- gangan manusia
5.  Konvensi ini berupaya untuk menciptakan standar minimum bagi perlindungan bu- ruh migran dan anggota keluarganya yang bersifat universal dan diketahi oleh ma- syarakat internasional. Konvensi ini juga digunakan sebagai alat untuk mendorong bagi negara-negara yang belum memiliki standar mengenai hal ini agar dapat melak- sanakannya.
Kedua, dari sisi mekanisme:
1.  Konvensi internasional yang sudah dirati- fikasi mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi karena konvensi mengatur kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.
2.  Konvensi Migran 1990 akan menjadi acuan perbaikan peraturan perudangundangan nasional yang berkaitan dengan buruh mi- gran dengan berbasiskan pada standard HAM internasional yang terdapat dalam Konvensi
3.  Pemerintah Indonesia akan memiliki po- sisi tawar yang kuat untuk bekerja sama dengan pemerintah negaranegara tujuan buruh migran Indonesia dengan Standard HAM Internasional.
C. Arti Penting Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya
Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya ( Inter- national Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, ICRMW ) 1990 merupakan kerangka paling luas dalam hukum internasional bagi perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota ke- luarganya dan petunjuk bagi negara megenai bagaimana cara mengembangkan kebijakan migrasi tenaga kerja sembari menghormati hak-hak buruh migran.

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 312~326
Secara umum konvensi ini mencan- tumkan standar perlindungan buruh migran dan kewajiban negara untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi buruh migran dan anggota keluarga di seluruh proses migrasi, termasuk mencegah perdagangan manusia. Selain itu, konvensi ini akan memberi pilihan kepada pekerja migran untuk meninggalkan negara manapun, hak untuk hidup, hak dan larangan diperlakukan kejam, dan tidak direndahkan martabatnya atau dijadikan budak . Arti pentingnya mungkin ditekankan sebagaimana dalam sepuluh poin berikut:
1. Konvensi tersebut berupaya membagun standar minimum perlindungan hak- hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi tersebut mendorong negara agar semakin me- nyelaraskan perundang-undangannya dengan standar universal yang termaktub di dalam Konvensi tersebut. Sebagaimana dengan jelas dinyatakan di Pasal 79 Konvensi tersebut, negara tetap memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang diperbolehkan masuk ke Negara mereka dan memenuhi persyaratan untuk menetap.
2. Konvensi tersebut mendekati pekerja migran  bukan sekedar sebagai pekerja atau komoditas ekonomi tetapi mereka adalah manusia yang memiliki hak asasi.
3. Konvensi tersebut peran penting yang dimainkan oleh migrasi pekerja di dalam ekonomi global. Konvensi ter- sebut mengakui bahwa kontribusi yang disumbangkan oleh kaum migran terhadap ekonomi dan masyarakat negara tempat mereka bekerja (host) serta pembangunan negara asal mereka sendiri bergantung pada pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi mereka. Konvensi tersebut menetapkan standar untuk membuat hak-hak ini bisa dijalankan dan ditegakkan di bawah hukum nasional.
4. Sementara sebagian pekerja migran dan keluarganya ada yang berhasil dalam upayanya mendapatkan kondisi hidup dan kerja yang layak di luar negeri, seba- gian lainnya mengalami eksploitasi dan diskriminasi dan dilanggar hak-haknya. Di sebagian besar negara, kaum migran umumnya akan menghadapi lebih banyak permasalahan dalam mendapatkan pen- gakuan dan perlindungan hak-haknya dari pada warga lokal Negara bersangkutan. Konvensi tersebut mengakui kerentanan yang dirasakan oleh pekerja migran dan anggota keluarganya serta kebutuhan akan perlindungan yang memadai.
5.  Konvensi tersebut merupakan instrumen internasional mengenai pekerja migran yang paling komprehensif hingga saat ini.
Konvensi  tersebut  berisi  serangkaian standar untuk menangani (a) perlakuan terhadap, kesejahteraan dan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya dan (b) kewajiban dan tanggung-jawab negara yang terkait. Ini meliputi negara asal, negara transit, dan negara tempat bekerja, yang kesemuanya mendapatkan keuntungan dari migrasi pekerja internasional.Instrumen-instru- men bilateral dan regional itu penting karena instrumen-instrumen tersebut membuat negara-negara yang terlibat mampu memformulasi dan menetapkan ketentuan khusus mengenai migrasi di level bilateral atau regional, tetapi instrumen-instrumen semacam itu bias bernilai hanya jika tidak bertentangan dengan norma-norma global yang di- sepakati atau jika menetapkan standar lebih tinggi dalam memberikan per- lindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya.
6. Konvensi tersebut menekankan bahwa seluruh pekerja migran, baik yang berdo- kumen lengkap ataupun tidak, seharus- nya hak-haknya diakui, Konvensi tersebut inklusif bagi seluruh pekerja migran tanpa
Lalu Hadi Adha | Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun 1990 .......................................... memandang status hukum mereka, tetapi berupaya mempromosikan penempatan pekerja migran dengan kelengkapan do- kuemn yang baik. Konvensi tersebut men- dorong seluruh pekerja dan pengusaha menghormati dan mematuhi hukum dan prosedur negara terkait.
7. Filosofi  Konvensi  tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip non diskriminasi. Seluruh pekerja migran dan anggota ke- luarganya, tanpa memandang status hu- kumnya, menikmati hak asasi yang sama seperti warga lokal negara tersebut. Pe- kerja migran berdokumen dan anggota keluarganya menikmati perlakuan yang sama dengan warga lokal dalam sejumlah situasi tertentu.
8. Konvensi tersebut memberikan definisi mengenai  pekerja  migran yang  disepakati secara  internasional, luas  cakupannya dan mencakup seluruh migran, laki-laki dan perempuan, yang akan bekerja, sedang bekerja atau telah melakukan pekerjaan pada sebuah aktivitas di sebuah negara yang bukan negaranya sendiri. Konvensi tersebut juga memberikan definisi kategori-kategori pekerja migran tertentu yang bisa diterapkan di setiap kawasan di dunia.
9. Konvensi tersebut  berupaya mencegah dan menghapuskan eksploitasi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya di seluruh proses migrasi. Konvensi dengan jelas berupaya mengakhiri pe- rekrutan pekerja migran secara ilegal atau  penyeludupan  dan  perdagangan pekerja migran  dan  mencegah eksploitasi jenis pekerjaan pekerja migran tak berketentuan atau tak berdokumen.
10.Terakhir, Konvensi tersebut membentuk Komite Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarga nya. Komite tersebut mengkaji pelaksanaan Konvensi tersebut oleh negara peratifi- kasi melalui pengkajian laporan mengenai
langkah-langkah yang telah dilakukan oleh negara peratifikasi untuk mengimplemen- tasikan Konvensi tersebut.
Kemudian Menurut International La- bour Office, dan International Organization for Migration dan Office of the High Com- missioner for Human Rights, berkonsultasi dengan Office of the High Commissioner for Refugees, “International migration, racism, discrimination and xenophobia. Arti penting konvensi internasional mengenai perlind- ungan hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarga mereka, 1990 diantaranya adalah:
1. Para pekerja migran dipandang sebagai lebih dari sekedar tenaga pekerja atau enti- tas ekonomi. Mereka adalah entitas sosial, memiliki keluarga dan dengan demikian mempunyai hak-hak, termasuk penyatuan kembali dengan keluarga;
2. Mengakui bahwasanya para pekerja mi- gran dan anggota keluarganya, karena bukan-para warga negara yang tinggal di negara-negara tempat bekerja atau transit, tidak terlindungi. Hak-hak mereka sering tidak dibahas oleh peraturan nasional Negara-negara penerima atau Negara asal mereka sendiri. Dengan demikian, adalah tanggungjawab masyarakat internasional, melalui PBB, untuk menyediakan tinda- kan-tindakan perlindungan;
3. Memberikan, untuk pertama kalinya, perumusan internasional tentang pe- kerja migran, kategori-kategori para pe- kerja migran, dan anggota keluarga mer- eka. Juga menetapkan standar perlakuan internasional melalui perluasan hak-hak asasi tertentu para pekerja migran dan anggota keluarganya. Standar-standar ini akan bermanfaat untuk menegakkan hak- hak asasi manusia mendasar para migran yang rentan lainnya dan juga para pekerja migran;
4. Hak-hak asasi manusia yang mendasar diperluas untuk semua pekerja migran,

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 312~326
baik yang tercatat maupun tidak tercatat, dengan hak-hak  tambahan  yang  diakui bagi para pekerja migran yang tercatat be- serta para anggota keluarganya, terutama tentang kesetaraan perlakuan dengan para warganegara dari Negara-negara tempat pekerjaan, dalam beberapa bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
5. Berusaha untuk berperan dalam pence- gahan dan penghapusan eksploitasi ter- hadap semua pekerja migran dan para ang- gota keluarganya, termasuk pengakhiran atas pergerakan tidak resmi atau gelap mereka dan atas situasi-situasi tidak tera- tur dan tidak tercatat.
6.  Mengupayakan untuk menetapkan stan- dar-standar minimum yang diakui secara universal tentang perlindungan terhadap pekerja migran dan para anggota keluar- ganya. Ini bermanfaat sebagai alat untuk mendorong Negara-negara tidak memiliki standar nasional agar membawa perun- dang-undangan mereka selaras dengan standar internasional yang diakui;
7. Meskipun Konvensi khususnya mem- bahas para pekerja migran dan para anggota keluarganya, ketentuan-keten- tuan didalamnya juga penting untuk perlindungan atas hak-hak mendasar semua migran yang berada dalam situasi rentan, khususnya mereka yang berada dalam situasi tidak teratur ( Irreguler ).
Sebagian besar negara peratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran telah berupaya menyusun kebijakan dan praktek nasional yang sebagian besar sesuai dengan standar-standar yang tercantum di dalam Konvensi; Kesesuaian kebijakan dan praktek tersebut dengan Konvensi dimonitor oleh Komite untuk Pekerja Migran. Sebagaimana diakui oleh beberapa
negara peratifikasi seperti Negara Filipina dan Meksiko bahwa Konvensi tersebut menjadi rujukan untuk pengembangan dan penentuan kebijakan migrasi tenaga kerja nasional yang komprehensif, yang memberikan perhatian dengan semestinya kepada hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi tersebut membantu negara-negara menyusun syarat-syarat yang mempromosikan hubungan yang lebih harmonis antar kelompok masyarakat yang berbeda dan penghargaan terhadap budaya dan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya.

## SIMPULAN
Secara umum konvensi ini  men- cantumkan standar perlindungan buruh migran dan kewajiban negara untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi buruh migran dan anggota keluarga di seluruh proses migrasi, termasuk mencegah perdagangan manusia. Selain itu, konvensi ini akan memberi pilihan kepada pekerja migran untuk meninggalkan negara manapun, hak untuk hidup, hak dan larangan diperlakukan kejam, dan tidak direndahkan martabatnya atau dijadikan budak.
Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja Migran telah dan akan terus menjadi tantangan penyadaran, advokasi dan dialog. Pada akhirnya, ratifikasi dan implementasi Konvensi ini menuntut Negara memiliki komitmen dari badan legislative, ekskutif dan yudikatif untuk melakukan langkah nyata dan formal dalam rangka memenuhi Hak-hak Asasi Manusia khususnya perlindungan hukum, social, ekonomi dan keamanan buruh Migran serta seluruh anggota keluarganya.

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik, 2007, Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan (Laporan Sosial Indonesia 2007) , Jakarta, BPS
Lalu Hadi Adha | Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun 1990 ..........................................
KOMNAS PEREMPUAN. 2006. Reformasi Dibelenggu Birokrasi “Catatan Hasil Pemantauan Awal terhadap Inpres No.06 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ”. Jakarta. CV Harapan Mandiri.
KOMNAS PEREMPUAN. Lembar Info, Pentingnya Meratifikasi Konvensi Migran 1990, Konvensi  tentang Perlindungan Hak- Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga , edisi 1, april 2006
Organisasi Perburuhan Internasional, 2006, “Penerapan Perundangan Indonesia Untuk Melindungi dan Memberdayakan Pekerja Migran Indonesia: Beberapa Pelajaran dari Filipina” Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, ISBN : 978-92-2-018694- 7
Organisasi Perburuhan Internasional, Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2011: Mempromosikan pertumbuhan lapangan kerja di tingkat provinsi, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, cetakan pertama 2012
Organisasi Perburuhan Internasional, “Tinjauan Permasalahan terkait Pekerja Rumah Tangga di Asia Tenggara” Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2006
Chris Manning dan Haryo Aswicahyono, Perdagangan di Bidang Jasa dan Ketenagakerjaan: Kasus Indonesia Kantor Perburuhan Internasional  Jakarta, 2012
Ingrid Blokhus, Perlindungan Sosial Buruh Migran Perempuan Study Perbandingan Antar Negara-Negara Pengirim, Ringkasan Eksekutif, Jakarta, Desember 2004

## 1. Majalah dan Jurnal
Adha Hadi, Lalu, Pekerja Pelaksana Rumah Tangga Dalam Persfektif International Labour Organisation (I L O) , Dalam Majalah Ilmiah Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Jember, No 3 Tahun 2010
Warta  ILO, Indonesia Negara Pertama di Dunia Adopsi Pakta Lapangan Kerja Global ILO, Edisi dua Bahasa Juni 2011 Prosiding, Seminar dan Lokakarya, Perlindungan Sosial untuk Buruh Migran Perempuan Jakarta 2 – 3 Mei 2006
Anannya Bhattacharjee and Ashim Roy, Asia Floor Wage and global industrial collective bargaining, International Journal of Labour Research Geneva, International Labour Office, Volume :4, 2012
Indras Cahya Ningrum dan Ahwan Rudianto, Peran  ILO Dalam Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan, Jurnal SOSEKHUM Volume 4 No 6 Maret 2009

## J
Urnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus  2013 | hlm, 312~326
Warta  ILO, Mewujudkan Pekerjaan Layak Di Indonesia, Edisi Dua Bahasa Desember 2012
Stéphane Lalanne, Posting of workers, EU enlargement and the globalization of trade in services, International Labour Review, Volume 150 Desember 2011