Vol. 4, No. 1, Febuari 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1343

## Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang
Fajrie Fimanto 1) , Utpala Rani 2)
1,2) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang, 56116, Indonesia
1) fajrie023@gmail.com
2) utpala@untidar.ac.id

## Abstrak
Akuntansi  aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dimiliki  dan  dikelola  oleh  pemerintah  daerah.  Sistem akuntansi aset merupakan alat pengendali dalam mengelola aset yang digunakan oleh Unit Kerja Regional. Tujuan  penelitian  adalah untuk  mempelajari  apakah Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu Pintu Kota Magelang sudah menerapkan sistem dan prosedur akuntansi dengan baik seperti yang tercantum dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  17  tahun  2007  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  64  dari  2013  tentang  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual. Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini mengenai Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset yang diterapkan oleh Kantor Investasi dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013.  Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Peneliti memberikan saran untuk lebih meningkatkan sistem dan prosedur  akuntansi  untuk  aset  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  dan  melakukan  pelatihan  teknis  untuk meningkatkan keahlian akuntansi khususnya dalam pengelolaan aset.
Kata kunci: sistem, prosedur, akuntansi, aset

## Abstract
Asset  accounting  is  an  economic  resource  that  is  owned  and  managed  by  local  governments.  Asset accounting  system  is  a  controlling  tool  in  managing  assets  used  by  Regional  Work  Units.  The  research objective was to study whether the Magelang City Investment and One Stop Integrated Services Office had implemented  accounting  systems  and  procedures  properly  as  stated  in  Government  Regulation  No.  17  of 2007  concerning  Government  Accounting  Standards  and  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  64  of 2013  concerning  the  application  of  accrual-based  government  accounting  standards.  The  method  in  this research  is  descriptive  analysis  method.  The  results  obtained  from  this  research  are  regarding  the  Asset Accounting System and Procedure implemented by the Magelang City One Stop Investment and Integrated Service Office, in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 17 of 2007 concerning Government Accounting Standards and Minister of Home Affairs Regulation Number 64 of 2013. Standards Accrual-Based  Government  Accounting.  Researchers  provide  suggestions  to  further  improve  accounting systems and procedures for assets in accordance with existing regulations and conduct technical training to improve accounting expertise, especially in asset management.
Keywords: systems, procedures, accounting, assets
Vol. 4, No. 1, Febuari 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1343

## 1. PENDAHULUAN
Aset  merupakan  hak  dan  kekayaan  negara  sebagai  bagian  dari  keuangan  negara.  Informasi  aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Kondisi kekayaan pemerintah daerah disimbolkan dalam neraca berupa jumlah aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, aset tetap, dan aset lainnya yang dimiliki. Sebuah instansi pemerintah dalam melaksanakan program  dan  kegiatan  yang  telah  direncanakan  untuk  mencapai  tujuan  jangka  panjang  dan  tujuan  jangka pendek  dengan  harapan  instansi  tersebut  dapat  meningkatkan  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  instansi  maka  pemerintah  dalam  melaksanakan  kegiatan  operasionalnya membutuhkan  sumber  daya  manusia  dan  keuangan  yang  menunjang  pelaksanaan  kegiatan  tersebut. Keuangan harus dikelola dengan baik dan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dilakukan dengan menyusun laporan keuangan yang wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Laporan  keuangan  terdiri  dari  kelompok  besar  yaitu  Aset,  Kewajiban  dan  Ekuitas.  Analisis  penerapan akuntansi aset dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset yang ada pada dinas terkait. Dengan adanya  sistem  akuntansi  yang  baik,  aset  yang  dimiliki  akan  lebih  efektif  dalam  pemanfaatannya  sehingga dapat meningkatkan kinerja pada suatu dinas pemerintahan khususnya.
Sistem pemerintah yang berlaku saat ini yaitu dengan sistem otonomi daerah memberikan perubahan dalam  penyelenggaraan  pemerintah  di  ruang  lingkup  kinerja  dan  juga  memberi  dampak  perubahan  pada pengaturan sistem keuangan pemerintah daerah. Sistem otonomi daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan publik  yang  didasarkan  atas  asas  pelayanan  publik  yang  meliputi:  transparansi,  akuntantabilitas,  kesamaan hak  dan  kewajiban  demi  tercapainya  “ good  governance” .  Suatu  pemerintah  yang  baik  yaitu  memiliki karakteristik yang dipercaya rakyat nya atau memiliki legitimasi, akuntabilitas, mampu menyusun kebijakan dan  memberikan  pelayanan  jasa  kepada  masyarakat  serta  megakkan  hukum.  Pelaksanaan  otonomi  daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber pendapatan, tetapi hal tersebut harus  diimbangi  dengan  sejauh  mana  daerah  mampu  memberikan  nuansa  manajemen  keuangan  yang  lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab.
Dengan adanya akuntansi aset dalam dinas pemerintahan dapat memberikan informasi yang relevan dan  dapat  dipercaya  yang  kemudian  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  dalam  mengambilan  keputusan  yang menyangkut aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kota  Magelang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mempelajari  dan  membandingkan  penerapan prosedur  akuntansi  aset  pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu Kota  Magelang dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan kemudian ditarik kesimpulan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Sistem Akuntansi Aset
Sistem akuntansi aset adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi aset yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi. Sistem akuntansi aset terdiri dari dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan atas transaksi (Mahmudi, 2011).

## Tujuan Akuntansi Pemerintah
Menurut Bachtiar Alif (2007) akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:
a. Akuntabilitas. Di  dalam  pemerintahan,  keuangan  milik  negara  yang  dikelola  harus  bisa dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  amanat  konstitusi.  Pelaksanaan  fungsi  tersebut  di  Indonesia diatur dalam UUD 1945 Ps 23 ayat (5).
b. Manajerial. Akuntansi  pemerintahan  dapat  membantu  pemerintah  dalam  menyusun  APBN  dan pembangunan  lainnya,  serta  pengendalian  atas  kegiatan  dalam  rangka  pencapaian  ketaatan  pada peraturan perundang-undangan, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.
c. Pengawasan. Keuangan  dalam  pemerintahan  terdiri  dari  pemeriksaan  keuangan  secara  umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial.
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  dengan  Akuntansi,  pemerintah  dapat  meningkatkan  kepercayaan  kepada masyarakat  melalui  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah,  Sehingga  mampu mensejahterakan masyarakat.

## Akuntansi Pemerintah Daerah
Akuntansi  untuk  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  “ Ketentuan  Pasal  232  dari Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2016  yang  merupakan  pedoman  dalam  pelaksanaan  terhadap
Vol. 4, No. 1, Febuari 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1343
Peraturan  Pemeintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah,  disebutkan  bahwa System Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Penjabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) dan sistem akuntansi untuk satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan  oleh  Penjabat  Penatausahaan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (PPK-SKPD)”   (Hariadi et  al 2010:119).

## Penelitian Terdahulu
a. Billy  Rivaldy  Pangalila,  Sifrid  S.  Pangemanan,  Jessy  D.  L.  Warongan  (2016)  dalam  penelitian Analisis  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Pemerintah Kabupaten  Minahasa  Tenggara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Penerapan  Sistem  Akuntansi pada dinas tersebut sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
b. Styve  L.Y  Panjaitan  (2015)  dalam  penelitian  Akuntansi  Aset Tetap  Pada  Dinas  Penanaman  Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatra Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi aset tetap kurang sesuai dengan PSAP No. 07.
c. Wulansuci  (2017)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Analisis  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri PAN No. 29 tahun 2010 pada Dinas Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Kabupaten  Sleman  Yogyakarta.  Mendapatkan  hasil  bahwa  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKIP)  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Kabupaten Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri PAN No. 29 tahun 2010.
d. Akhyar  Tipan  (2015)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Analisis  Perlakuan  Akuntansi  Aset  Tetap pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  (DPU)  Provinsi  Sumatera  Utara.  Hasil  dari  penelitian  tersebut menyatakan  bahwa  perlakuan  untuk  akuntansi  aset  tetap  yang  diterapkan  pada  Dinas  Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan dengan baik.
e. Kolinug  Monica  (2015)  dalam  penelitiannya  dengan  judul  Analisis  Pengelolaan  Aset  Tetap  Pada Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Kota  Tomohon.  Hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  DPPAD  telah  menerapkan  6  Sistem  Pengelolaan  Aset  Tetap  dan  terdapat  1 sistem yang belum dijalankan.

## 3.     METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian. Penelitian  ini  menggunakan  kualitatif  deskripti  dimana  data  deskriptif  dikumpulkan menggunakan daftar pertanyaan melalui survey, dan wawancara atau observasi. Data deskriptif yaitu seperti susunan  dan  gamabaran  umum  organisasi,  informasi  operasional  organisasi.  Penelitian  ini  menganalisis keadaan  atau  kondisi  yang  terjadi  di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Magelang mengenai sistem pencatatan aset dan hasilnya dapat dideskripsikan dalam laporan penelitian. Tempat  dan  Waktu  Penelitian. Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan selesai. Jenis  Data. Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  Data  Kualitatif  yaitu  data  yang  disajikan  dalam  bentuk kata-kata  yang  mengandung  makna  dan  data  yang  bukan  berbentuk  angka.  Misalnya  :  kesimpulan  dari beberapa  pertanyaan  tentang  susunan  kerja  organisasi,  kualitas  pelayanan  pada  DPMPTSP  Kota  Magelang atau gaya kepemimpinan, dll. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berupa prosedur akuntansi aset atau pencatatan untuk aset di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang. Sumber  Data. Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  data  sekunder  berupa  laporan  akuntansi  aset, profil dan struktur organisasi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang.
Teknik  Pengumpulan  Data. Untuk  memperoleh  data  yang  relevan  dalam  penelitian  ini,  maka  digunakan metode  pengumpulan  data  yang  objektif  agar  pembahasan  lebih  mendekati  keadaan  yang  sebenarnya. Adapun metode yang digunakan ialah:
a. Wawancara ( interview )
Wawancara yang dilakukan yaitu tanya jawab secara langsung dengan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan guna memenuhi kebutuhan informasi peneliti mengenai kejelasan masalah yang diangkat. b. Dokumentasi
Vol. 4, No. 1, Febuari 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1343
Yaitu  tahap  memperoleh  dan  mengumpulkan  data  berupa  arsip-arsip  dokumen  yang  berkaitan dengan akuntansi atau pencatatan aset dari Dinas terkait.
Metode Analisis Data. Metode yang digunakan dalam menganalisa adalah metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data tentang aset pada dinas tersebut sesuai teori yang ada. Data kualitatif tersebut bertujuan untuk membandingkan dan memahami penelitian. Proses analisa data dilakukan dengan  membuat  perbandingan  antara  metode  pengukuran,  pengakuan,  pencatatan,  pelaporan,  dan pengungkapan  yang  diterapkan  apakah  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2007 kemudian dilakukan analisis lebih lanjut dengan pembahasan masalah untuk mendapatkan kesimpulan yang akan memberikan saran atau masukan dan bahan input bagi pemerintah.
Uji  Validitas  Data. Untuk  menguji  keabsahan  data  terkait  dengan  sistem  dan  proses  akuntansi  aset  pada DPMPTSP  Kota  Magelang  maka  peneliti  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber  dengan  langkah  yang dipergunakan  adalah  mengecekan,  membandingkan  informasi  yang  diperoleh,  dan  melakukan  analisis melalui sumber yang berbeda.
a. Pengecekan  pada  buku  inventarisasi  yang  mencatat  tentang  aset  pada  DPMPTSP  Kota  Magelang menemukan hasil dengan mengumpulkan data yaitu sistem pencatatan yang sudah rapi dan hampir sesuai dengan standar yang ditetapkan.
b. Pengecekan tingkat kepercayaan atas responden dan beberapa sumber data dengan metode validitas yang  sama  dengan  melakukan  wawancara  kembali  kepala  bidang  setelah  penelitian  selesai dilakukan.

## 4.     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah
Sesuai  dengan  ketentuan  pasal  74  ayat  3  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  pengelolaan  barang  milik daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi:

## a. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran
Perencanaan  kebutuhan  barang  milik  daerah  disusun  adalam  rencana  kerja  dan  anggaran  satuan  kerja setelah memperhatikan ketersediaan barang. Pada tahap ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang memeriksa semua Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), kemudian DPMPTSP memyampaikan kepada Wali Kota/kepala daerah melalui kepala biro/unit pengelola. Kemudian pengelola  bersama  pengguna  membahas  usul  Rencana  Kebutuhan  Barang  Milik  Daerah  dengan memperhatikan  data  barang.  Setelah  melakukan  perencanaan  DPMPTSP  kemudian  menyusun  rencana kebutuhan Barang Milik Daerah atau rencana kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD  dengan  memperhatikan  standar  dengan  memperhatikan  data  barang  pada  pengguna  dan  pengelola untuk  ditetapkan  Sebagai  Rencana  Kebutuhan  Barang  Milik  Daerah  (RKBMD)  dan  Rencana  Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBPMD).
Analisis Terhadap Perencanaan Kebutuhan Anggaran
Berdasarkan  hasil  observasi  terhadap  dokumen,  prosedur  perencanaan  pada  DPMPTSP  Kota Magelang  telah  sesuai  dengan  peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku,  dimana  telah  melaksanakan perencanaan sesuai kebutuhan.

## b. Penerimaan Dan Penyaluran
Hasil  pengadaan  barang  diterima  oleh  penyimpan  barang  dan  bertugas  melaksanakan  kewajiban administrasi penerimaan barang milik daerah yang selanjutnya disimpan digudang atau tempat penyimpanan. Barang  diterima  oleh  kepala  SKPD  dan  melaporkan  kepada  Kepala  Daerah/Wali  Kota  untuk  ditetapkan penggunanya  berdasarkan  perintah  kerja/surat  perjanjian  dan  dokumen  yang  jelas  yang  menyatakan macam/jenis  harga  dan  spesifikasi  barang,  kemudian  barang  diperiksa  oleh  panitia  pemerikasaan  sesuai dengan surat perintah kerja dengan membuat berita acara pemeriksaan. Hasil pemeriksaan barang kemudian dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya disimpan dalam gudang.
Analisis Terhadap Penerimaan Dan Penyaluran
Vol. 4, No. 1, Febuari 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1343
Dari  hasil  observasi  yang  telah  dilakukan  penulis  bahwa  pelaksanaan  penerimaan  dan  penyaluran terhadap  barang  milik  daerah  telah  sesuai  dengan  prosedur  yang  ditetapkan,  dimana  DPMPTSP  Kota Magelang  sudah  melaksanakan  tahap  penerimaan  dengan  baik,  sebelum  disalurkan  ke  unit-unit  organisasi barang yang sudah diterima akan diletakkan pada tempat penyimpanan.

## c. Penggunaan
Barang  milik  daerah  ditetapkan  status  penggunaannya  untuk  penyelenggaraan  tugas  pokok  dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok  dan  fungsi  SKPD  yang  bersangkutan.  Setelah  statusya  ditetapkan  DPMPTSP  kemudian  dilakukan inventarisasi dan pencatatan terhadap asset/barang yang akan digunakan.
Analisis Terhadap Penggunaan
Berdasarkan  observasi  dan  pengamatan  penulis,  penggunaan  asset/barang  milik  daerah  pada DPMPTSP  telah  sesuai  prosedur  dengan  ketentuan  dan  peraturan  yang  berlaku.  Namun  dalam penggunaannya  asset/barang  milik  daerah  masih  belum  digunakan  sesuai  dengan  ketentuan.  Contohnya kendaraan  dinas  yang  masih  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kuasa  pengguna  barang  yang digunakan di luar jam dan hari kerja.
d. Penatausahaan
Kuasa pengguna barang milik daerah melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam  Daftar  Barang  Pengguna  (DBP)  atau  Daftar  Barang  Kuasa  Pengguna  menurut  penggolongan  dan kodefikasi  barang.  Dalam  melakukan  penatausahaan  aset  dilakukan  3  (tiga)  kegiatan  yang  terdiri  dari pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan.  Kemudian  pembantu  pengelola  melakukan  rekapitulasi  terhadap buku  inventarisasi  menjadi  buku  induk  inventais.  Dalam  penatausahaan,  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan koordinasi pencatatan dan membuat daftar barang milik  daerah  kedalam  Barang  Daftar  Milik  Daerah  (BDMD)  serta  menginventariskan  barang  dengan melakukan  pencatatan  dan meneliti  seluruh  pengguna  barang  secara  triwulan,  semesteran  dan  tahunan  dari unit-unit organisasi melalui jumlah maupun nilai dibuat rekapitulasinya.
Analisis Terhadap Penatausahaan
Berdasarkan  observasi  terhadap  dokumen  bahwa  Penatausahaan  asset/barang  milik  daerah  sudah sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan  yang  berlaku,  dimana  DPMPTSP  Kota  Magelang  dalam melaksanakan penatausahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## e. Pemanfaatan
Pemanfaatan  barang  milik daerah  berupa  barang  bergerak  maupun  tidak  bergerak  digunakan  untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsi  SKPD,  barang  milik  daerah  yang  belum  dimanfaatkan  dapat  disewakan kepada  pihak  ketiga  selama  menguntungkan  dinas  terkait.  Pemanfaatan  merupakan  pendayagunaan  barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemafaatan, dan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dengan tidak merubah status kepemilikan. Dalam pelaksanaan pemanfaatan asset  milik daerah, Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  melaksanakan  tugasnya  dengan menginventariskan kemudian mencatatnya dan memanfaatkan aset milik daerah sesuai dengan kebutuhan. Analisis Terhadap Pemanfaatan
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  pegawai  yang  berwenang  dalam pemanfaatan  aset/barang  milik  daerah,  sampai  saat ini  belum  ada  pemanfaatan  dalam  bentuk  sewa,  pinjam pakai,  Bangun  Guna  Serah  dan  Bangun  Serah  Guna  di  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu Safu Pintu Kota Magelang.
f. Pengamanan Dan Pemeliharaan
Pengamanan  merupakan  bagian  dari  pengendalian  dan  penertiban  dalam  pengelolaan  barang  milik daerah  yang  dilakukan  secara  fisik,  administratif  dan  tindakan  hukum.  Dalam  hal  pengamanan,  secara administratif  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  melakukan  pengecekan  kondisi barang dan mencatatnya. Sedangkan pengamanan asset secara fisik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  melakukan  penyimpanan  yang  dilakukan  digudang  atau  menyediakan  tempat  khusus dengan  memberi  tanda  kepemilikan.  Kemudian  untuk  pemeliharaan  aset  dilakukan  dengan  menjaga aset/barang  terhindar  dari  berbagai  kerusakan,  seperti  perawatan  gedung  kantor  dan  perbaikan  (service) terhadap kendaraan bermotor maupun barang elektronik.
Analisis Terhadap Pengamanan Dan Pemeliharaan
Vol. 4, No. 1, Febuari 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1343
Berdasarkan  pengamatan  terhadap  dokumen,  pengamanan  dan  pemeliharaan  aset/barang  milik daerah telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Dimana Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Magelang telah melakukan pengamanan secara administratif dan fisik terhadap aset/barang milik daerah serta melakukan pemeliharaan terhadap aset dengan pengecekan secara berkala.

## g. Penghapusan
Penghapusan  aset/barang  milik  daerah  pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayan  Terpadu  Satu Pintu  dilakukan  dalam  hal  aset/barang  yang  dimaksud  sudah  tidak  berada  dalam  kuasa  pengguna.  Dalam penghapusan aset/barang milik daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu melakukan identifikasi terhadap barang tersebut, selanjutnya pihak pengelola mengajukan usulan kepada kepala daerah terhadap  aset    yang  sudah  rusak  atau  tidak  layak  digunakan  dan  harus  dihapus  berdasarkan  pertimbangan. Setelah  kepala  daerah  mensetujui  kemudian  diterbitkan  surat  keputusan  kepada  Dinas  Penanaman  Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu untuk menindaklanjuti penghapusan aset daerah dan mencatat aset/barang yang telah dihapus.

## Analisis Terhadap Penghapusan
Berdasarkan  pengamatan  terhadap  dokumen,  dalam  melakukan  penghapusan  aset/barang  milik daerah,  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Magelang  sudah  melakukan pengusulan  untuk  menghapus  aset/barang  yang  sudah  tidak  layak  dipakai  dan  mencatat  aset/barang  yang telah disetujui untuk dihapus.

## Akuntansi  Atau  Pencatatan  Aset  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayan  Terpadu  Satu  Pintu Kota Magelang
Berdasarkan  hasil  observasi  pelaksanaan  kegiatan  khususnya  yang  berkaitan  dengan  belanja  modal  pada SKPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dilakukan dengan 2 tahap yaitu akuntansi transaksi belanja satuan kerja dan akuntansi aset satuan kerja.
a. Akuntansi Belanja
1) Akuntansi  Belanja  pada  satuan  kerja  dilakukan  oleh  PPK-SKPD.  Akuntansi  Belanja  pada  satuan kerja ini berupa UP/GU/TU dan belanja langsung (LS).
2) Penerimaan  kembali  belanja  yang  terjadi  pada  periode  pengeluaran  belanja,  dicatat  sebagai pengeluaran  belanja,  apabila  diterima  pada  periode  berikutnya  koreksi  belanja  dicatat  sebagai pendapatan lain-lain (PP No.24 Tahun 2005).
3) Transaksi  belanja  modal  dicatat  dengan  dua  jurnal.  Satu  untuk  mencatat  jurnal  belanja,  dan  yang lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.
4) Transaksi  belanja  di  satuan  kerja  dilakukan  dengan  2  cara,  yaitu:  (1)  Pembayaran  dengan  SP2D UP/GU/TU, dan (2) Pembayaran dengan SP2D LS.
5) Transaksi penerimaan pihak ketiga merupakan transaksi transtoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang.
b. Sumber Dokumen yang digunakan
1) Belanja  dengan  mekanisme  kas  LS,  menggunakan  dokomen  yang  berupa  SP2D  karena  belanja menggunakan kas LS adalah kegiatan yang dikerjakan sudah selesai dan berkas administrasi sudah diselesaikan. sehingga tinggal membayar kepada pihak ketiga.
2) Belanja dengan mekanisme UP/GU/TU. Menggunakan dokumen yang berupa SPJ karena kas kecil yang berupa UP/GU/TU melalui tahap pengisian kas ke bendahara pengeluaran sebelum pihak ketiga menerima pembayaran.
3) Penerimaan  pihak  ketiga.  Menggunakan  dokumen  yang    berupa  surat  setoran,  nota  kredit,  bukti potongan dan bukti pengeluaran lainnya.
Vol. 4, No. 1, Febuari 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1343
c. Jurnal Transaksi Belanja
1) PPK-SKPD menerima SP2D dari BUD melalui pengguna anggaran.
Kas dibendahara pengeluaran xxx RK-PPKD xxx 2) PPK-SKPD menerima SPJ dari bendahara pengeluaran kemudian mencatatnya. Belanja xxx Kas dibendahara pengeluaran xxx 3) PPK-SKPD menerima SP2D LS dari kuasa BUD melalui pengguna anggaran. Belanja xxx RK-PPKD xxx
Khusus  untuk  transaksi  yang  menghasilkan  aset  tetap,  SKPD  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelaanan Terpadu Satu Pintu juga mengganggap penambahan aset sesuai dengan jenisnya, jurnal yang dibuat sebagai berikut :
a. Belanja modal yang menggunakan uang persediaan
Belanja modal xxx Kas dibendahara pengeluaran xxx b. Belanja modal dengan menggunakan SP2D LS Belanja modal xxx RK-PPKD xxx c. Pengakuan aset tetap dari belanja modal Aset tetap xxx Ekuitas dana investasi xxx Investasi aset tetap xxx
Berdasarkan  hasil  penelitian  Pengelolaan  aset  yang  ada  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Magelang  mengenai  inventarisasi  peralatan  mesin  seperti  komputer,  printer,  dan peralatan lainnya masih belum maksimal. Sebagai contoh ada peralatan yang rusak tidak segera di perbaiki sehingga  akan  menghambat  pekerjaan.  Dan  belum  adanya  peraturan  atau  kebijakan  tentang  penghapusan terhadap  aset  tetap  yang  tidak  memiliki  nilai  ekonomis  lagi.  Aset  tetap  yang  digunakan  oleh  instansi pemerintah  perlu  adanya  perlakuan  akuntansi  aset.  Dalam  hal  ini  pengakuan,  penilaian,  pengukuran  dan pengungkapan  pada  masing-masing  aset  sangat  perlu  diperhatikan  karena  hal  tersebut  dapat  menunjukkan kewajaran  instansi  dalam  pencatatan  akuntansi.  Agar  sejalan  dengan  prinsip  akuntansi  pada  PSAP  NO.07 tentang akuntansi aset tetap.

## 5.     PENUTUP Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses dan Sistem Prosedur Akuntansi Aset/Barang Milik Daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Magelang  secara  keseluruhan  telah  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  17  Tahun 2007. Namun dalam hal pemanfaatan aset masih belum optimal, hal ini disebabkan Dinas Penanaman Modal Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Magelang  tidak  melaksanakan  bentuk  pemanfaatan  terhadap  aset yang  dimiliki.  Inventarisasi  dan  pengelolaan  peralatan  seperti  komputer,  mesin  fotocopy,  dan  peralatan
Vol. 4, No. 1, Febuari 2021 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1343
lainnya  masih  belum  maksimal.  Ada  beberapa  fasilitas  atau  peralatan  yang  juga  merupakan  aset  dalam pemanfaatannya masih kurang baik, seperti kendaraan dinas yang digunakan untuk keperluan pribadi.
Pengelolaan aset harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan  prinsip-prinsip tata kelola  pemerintahan  (good  governance).  Mengelalui  pengelolaan  aset  yang  akuntabel  dapat  menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan menjadi sebuah langkah menjaga momentum pembangunan ekonomi Indonesia serta  demi  mendorong  tercapainya  tertib  administrasi,  tertib  fisik,  dan  tertib  hukum  di  bidang  pengelolaan aset.
ainya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum di bidang pengelolaan aset.

## Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan,  maka  penulis  memberikan  saran sebagai berikut :
a. Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Magelang  supaya  melakukan pelatihan  teknis  untuk  meningkatkan  keahlian  akuntansi.  Dengan  sistem  dan  prosedur  yang  baik, pengelolaan aset akan lebih maksimal dan aset/barang milik daerah bisa dimanfaatkan dengan lebih efektif sehingga dapat menunjang kinerja pada dinas tersebut.
b. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dalam pengelolaan aset supaya  meningkatkan  pengelolaan  terhadap  aset  sesuai  dengan  bentuk-bentuk  pemanfaatan. Perawatan  terhadap  peralatan  harus  ditingkatkan  seperti  penegasan  terhadap  pemakaian  peralatan dan melakukan pengecekan barang secara berkala. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Kota  Magelang  perlu  melakukan  pengakuan,  penilaian,  pengukuran  dan  pengungkapan pada masing-masing aset.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Bachtiar. (2002). Akuntansi Pemerintahan. Akademia. Salemba Empat. Jakarta.
Hariadi,  P.,  Restianto,  Y.  E.,  &  Bawono,  I.  R.  (2010).  Pengelolaan  keuangan  daerah,  Edisi  1.  Jakarta:
Salemba Empat.
Kolinug,  M.  S.,  Ilat,  V.  I.,  &  Pinatik,  S.  (2015).  Analisis  Pengelolaan  Aset  Tetap  Pada  Dinas  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kota  Tomohon. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 3 (1). Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Pres.
Pangalila,  B.R.  (2016).  Analisis  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(4).
Panjaitan,  S.  L.  (2018).  Akuntansi  Aset  Tetap  Pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatra Utara. Skripsi . Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007  tentang Pedoman  Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah . Jakarta.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Tipan,  A.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Lambey,  R.  (2016).  Analisis  Perlakuan  Akuntansi  Aset  Tetap  pada  Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI , 11 (1).
Wulansuci,  P.  (2019).  Analisis  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  29  Tahun  2010 Pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Kabupaten  Sleman.  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.