## Volume 03 Nomor 01, Juni 2020

## Kisah dalam Al-Qur’an (Studi Kitab Madkhal
Ila Al-Quran al-Karim Karya Mohammed Abed Al-Jabiri)
Edi Hermanto, Nurfajriyan, Afriadi Putra,
Ali Akbari
Susur Galur Tarekat Naqsabandiyah di Kepulauan Riau Berdasarkan Kitab Kaifiyah Al- Dzikir ‘Ala Tha-Rīqah An-Naqsabandiyah Al-
Mujaddidiyah Al-Ahmadiyah

## Muhammad Faisal
Islamic Branding dan Religiusitas Serta
Pengaruhnya Terhadap Keputusan
Pembelian oleh Konsumen pada Swalayan
Al-Baik Kota Tanjungpinang Muhammad Ilham dan Firdaus Peranan Persatuan Muballigh Batam (PMB)
Terhadap Toleransi Beragama di Kota Batam Kepulaun Riau
Fauzi
Manuskrip Al-Quran Pulau Penyengat Sebagai Khazanah Mushaf Al-Quran di Kepulauan Riau
Dian Rahmawati
Kajian Terhadap Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur’an
Ummi Kalsum Hasibuan
Religiusitas Masyarakat Tanjung Sebauk Menurut Islam (Perspektif Sosiologi

## Agama)
Joko Wibowo Pemetaan Konflik Sosial dan Paham Radikal Sebagai Suatu Keniscayan di Batam Provinsi Kepulauan Khairuddin Said dan Pauzi
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 3, No. 1, Juni 2020 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
89

## Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

## ISSN 2656-7202 (P) ISSN 2655-6626 (O)
Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2020
DOI: https://doi.org/10.35961/perada.v3i1.69

## PEMETAAN KONFLIK SOSIAL DAN PAHAM  RADIKAL SEBAGAI SUATU KENISCAYAN DI BATAM PROPINSI KEPULAUAN
Pauzi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau pauzi@stainkepri.ac.id
Khairuddin Said STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau said@stainkepri.ac.id

## ABSTRAK
Fokus kajian artikel ini hendak mengetahui tentang peta potensi konflik dan aksi radikalisme di Batam,  Kepulauan  Riau.  Sebagai  daerah  multikultural  dengan  beragam  golongan,  banyak perbedaa  yang  dimiliki  setiap  masyarakat  Batam.  Dengan  pembangunannya  cukup  pesat, Batam  telah  menjadi  magnet  bagi  kehadiran  pendatang  untuk  turut  menjadi  bagian  dari dinamika  pembangunannya.  Konsep  pembangunan  yang  memiliki  daya  dukung  yang  tinggi ditandai  dengan  daya  dukung  lingkungan  sosial  yang  kondusif,  benih-benih  konflik  dan perbedaan  faham  yang  menjurus  kepada  radikalisme  di  hampir  semua  daerah  bukan  suatu keniscayaan.  Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  diketahui  beberapa  jenis  potensi konflik  yang  bisa  memicu  tindak  kekerasan,  seperti  konflik  sosial,  konflik  lingkungan  dan agraria,  konflik  agama.  Pontensi  konflik  yang  tertinggi  berkemungkinan  terjadi  di  kecamatan Batam  Kota,  Bengkong,  Batuampar,  Sekupang  dan  Galang.  Secara  umum  dapat  disimpulkan bahwa  konflik  sosial  dan  radikalisme  belum  menunjukkan  permasalahan  dan  tanda-tanda radikal  sedangkan.  Namun,  untuk  konflik  agama  perlu  keseriusan  dalam  penanganannya terutama dalam hal pendirian rumah ibadah.
Abstract: The focus of this article's study is to find out about the map of potential conflicts and acts of radicalism in Batam, Riau Islands. As a multicultural area with various groups, there are many differences that each Batam community has. With its quite rapid development, Batam has become a magnet for the presence of migrants to be part of the  dynamics of its development. The concept of development that has a high carrying capacity is characterized by the  carrying capacity  of  a  conducive  social  environment,  the  seeds  of  conflict  and  differences  in understanding that lead to radicalism in almost all regions is not a necessity. From the research that has been done, it is known that there are several types of potential conflicts that can trigger acts  of  violence,  such  as  social  conflicts,  environmental  and  agrarian  conflicts,  religious
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
90
conflicts.  The  highest  conflict  potential  is  likely  to  occur  in  the  sub-districts  of  Batam  Kota, Bengkong,  Batuampar,  Sekupang  and  Galang.  In  general,  it  can  be  concluded  that  social conflict and radicalism have not shown radical problems and signs. However, religious conflicts need to be serious in their handling, especially in terms of the construction of places of worship.
Kata Kunci : Mapping, social conflict and radicalism
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 91

## PENDAHULUAN
Pembangunan  yang  dilaksanakan dewasa ini disamping memberikan dampak sisi  positif  juga  memberikan  dampak  sisi negatif.  Untuk  itu  masalah  yang  paling mendasar  dalam  pembangunan  tidak hanya  pertumbuhan  akan  tetapi  terjadinya trans-pormasi  pembangunan  itu  sendiri. Dari  tranpormasi  pembangunan    akan memberi-kan  pertama  masalah  keadilan sehingga  semua  orang  dapat  bekerja  dan hidup  layak  tanpa  adanya  gejolak  dan ganguan  sosial  serta  tekanan  dari  pihak manapun  juga,  kedua  kesinambungan sumber  daya  alam  dimana  setiap  generasi harus  memelihara  sumberdaya  alam  dan lingkungan untuk generasi mendatang dan, ketiga  partisipasi  yaitu  keikut  sertaan semua  pihak  dalam  pembangunan  mulai dari  input,  proses  dan  output.  Dengan disentuhnya  permasalahan  di  atas,  maka pembangunan  merupakan  gerakan  rakyat dan  hanya  dengan  begitu  pembangunan akan  berdaya  guna  dan  berhasil  guna sebagai suatu daya dukung.
Pembangunan daerah sebagai bagian integral  dari  pembangunan  nasional diarah-kan  untuk  mengembangkan  dan menyerasi-kan  laju  pertumbuhan  daerah, antar  kota  dan  desa,  antar  sektor  serta antar  daerah. 1 Ideal-nya  menempatkan manusia  baik  sebagai  subyek  maupun objek  pembangunan  adalah  penting  dan memandang  lingkungan  sosial  sebagai suatu  daya  dukung  untuk  mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan  yang  berkelanjutan  yaitu pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan hidup masyarakat sekarang tanpa mengurangi    generasi  yang  akan  datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 2
1 Ginandjar  Kartasasmita, Pembangunan Untuk  Rakyat:  Memadukan  Pertumbuhan  Dan Pemerataan (Cides, 1996), p. 335.
2 Otto  Soemarwoto, Ekologi,  Lingkungan Hidup  Dan  Pembangunan  Edisi  Revisi (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1997), p. 162.
Dari  kedua  konsep  di  atas  jelas faktor  lingkungan  sosial  diperlukan  untuk mendukung  pembangunan  yang  berkelan- jutan,  yaitu  a)  terpeliharanya  ekologi  yang esensial,  b)  tersedianya  sumber  daya  alam yang  cukup,  dan  c)  tersedianya  kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kondusif. Konsep pembangunan yang memiliki daya dukung  yang  tinggi  yang  ditandai  dengan daya  dukung  lingkungan  sosial  yang kondusif  memberikan  stimulus  kearah yang  lebih  baik  bagi  kelangsungan kehidupan  bermasyarkat  dan  bernegara walaupun benih-benih konflik dan radikalisme di hampir semua daerah bukan suatu kenistaan dan sesuatu yang mustahil, dengan kondisi lingkungan yang harmonis, kehidupan  masyarakat  yang  senantiasa rukun  dan  damai  yang  diiringan  perhatian pembangunan  dari  pemerintah  konflik soaial  dan  radikalisme  dapat  diantisipasi sedini mungkin.
Pembangunan daerah sebagai bagian integral  dari  pembangunan  nasional  akan mendapatkan  berbagai  tantangan  baru dalam proses globalisasi dewasa ini kondisi ini  akan  merupakan  tantangan  tersendiri bagi  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang berhadapan  langsung  dengan  negara- negara  tetangga.  Letak  Wilayah  Provinsi Kepulauan  Riau  terletak  antara  0o29’ Lintang  Selatan  dan  04o40’  Lintang  Utara serta  antara  103o22’  Bujur  Timur  sampai dengan  109o4’  Bujur  Timur.  Provinsi Kepulauan  Riau  merupakan  salah  satu provinsi  bahari  di  Republik  Indonesia. Provinsi  Kepulauan  Riau  dikelilingi  laut dan daratannya terdiri dari banyak gugusan pulau.  Berdasarkan  hasil  identifikasi Bakosurtanal, tercatat 394 pulau berpenghuni  sedangkan  1.401  lainnya belum berpenghuni. Seiring dengan itu, masalah keamanan  dan  ketertiban  umum  ( social order )  juga  dihadapkan  pada  tatangan tersendiri  pada  era  reformasi  dan demokratisasi yang kini tengah dihadapi di
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 3, No. 1, Juni 2020 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
92
Provinsi ini. Bidang pertahanan keamanan juga masih memerlukan tingkat sense of crisis yang  tinggi  serta  menuntut  sikap  dan komitmen  bersama  yang  kuat  segenap komponen  bangsa  untuk  mengelolanya. Masalah separatisme,   jelas masih menjadi persoalan  yang  memerlukan  perhatian yang serius. Batam merupakan wilayah kepulauan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau  berbagai  masalah  konflik  sosial seperti politik, ekonomi, budaya, perseteruan  antar  dan  inter  umat beragama,  suku  dan  antar  etnis,  sengketa batas wilayah, sengketa sumber daya alam,
serta  distribusi  sumber  daya  alam  yang tidak  seimbang  dalam  masyarakat    adalah sebagian dari sekian  banyak  dari  sumber konflik  yang    bisa    mempengaruhi    satu dan  lainnya.  Konflik-konflik  yang  terjadi juga  tidak  secara  natural  lahir  dari  unsur ketidak puasan masyarakat, akan tetapi ini dapat  pula  lahir  dari  pemicu-pemicu konflik  yang  harus  dideteksi  sedini mungkin agar tidak menjadi melebar serta memberikan  dampak massive ke  depannya serta radikalisme negatif yang membahaya- kan kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian  konflik-konflik  dan  faham radikalisme    masih  sangat  perlu  dipelihara momentumnya  dan  dilanjutkan  dengan proses  rekonsiliasi  sosial  yang  sungguh- sungguh  antar  berbagai  kelompok  yang terlibat  dalam  konflik  sosial  dan  faham radikalisme terhadap perbedaan pandangan  social,  ekonomi,    politik, golongan  dan  etnis  serta  perbedaan keyakinan agama. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  saat ini  di  Batam  juga  mengalami  perubahan sosial budaya dan dinamika pembangunan yang sangat cepat. Gejala perubahan sosial budaya  dengan  kondisi  keterbukaan    yang terjadi  tidak  saja  dalam  artian  positif ( regressive ), tapi juga dalam bentuk negative ( degressive ),  seperti  meningkatnya  masalah- masalah  sosial  budaya  dan  radikalisme
yang  mengakibatkan  rusaknya  tatanan nilai-nilai sosial dan budaya.
Berdasarkan  hasil  pemetaan  yang dilakukan  bahwa  trend  konflik  beskala kecil  dan  sporadis  meningkat  serta menyebar  hampir  di  seluruh  di  seluruh wilayah  Indonesia  tidak  terkecuali  di Provinsi Kepulauan Riau. Jenis konfliknya pun  sangat  beragam  seperti  konflik  yang berbasis  politik,  sosial,  agama,  etnik, radikal,  antar  aparat,  sumber  daya  alam, sumber  daya  eko-nomi,  rutin  (tawuran, penghakiman  massa,  pengeroyokan)  dan lainnya.  Kondisi  seperti  ini  jika  dibiarkan dan  tidak  ada  antisipasi  sejak  dini dikhawatirkan  dapat  menyulut  konflik sosial dan faham radikalisme. Di samping  itu penyelesaian konflik sosial  dan  paham-paham  radikal  yang selama ini terjadi hanya sebatas penghentian  kekerasan  (seringkali  peran pemerintah  hanya  sebagai  pemadam kebakaran)  atau  baru  damai  negative belum  mengarah  pada  damai  positif  atau substansial  serta  baru  sebatas  pencegahan represif.  Ini  karena  persoalan  dasar penyebab konflik sosial dan  radikalisme di masyarakat  belum  diselesaikan  secara mendasar  misalnya  persoalan  margi- nalisasi  kelompok  masyarakat,  segregasi antar  kelompok,  persoalan  mayoritas minoritas,  persoalan  penduduk  asli  dan pendatang, hancurnya ruang-ruang budaya, akses  ekonomi,  pendidikan  dan,  lapangan pekerjaan,  pertanahan,  kemiskinan,  agama dan kepercayaan dan lain-lain. Dari gambaran di atas, penelitian ini hendak mengambil fokus tentang pemetaaan  konflik  dan  radikalisme  yang terjadi  di Batam dengan metode kualitatif. Penelitian  ini  penting  karena  Batam beragamnya  suku,  ras,  agama  dan golongan  sehingga  daerah  tersebut  rentak terkadap konflik.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 3, No. 1, Juni 2020
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 93
KONFLIK DAN RADIKALISME 1. Konflik Konflik  merupakan  sesuatu  yang tidak bisa terhindarkan dalam kehidupan  manusia.  Konflik  oleh beberapa  aktor  dijadikan  sebagai  salah satu  cara  yang  dapat  digunakan  untuk mencapai  keinginan  atau  tujuan. Menurut beberapa ahli konflik diartikan sebagai  satu  bentuk  upaya  untuk menampakkan,  untuk  mengidentifikasi, dan  menjelaskan  bahwa  diantara setidaknya  dua  belah  pihak  memiliki perbedaan atau pertentangan. Perbedaan  atau  pertentangan  dapat berwujud  dalam  bentuk  perbedaan tujuan,  kepentingan,  nilai-nilai,  budaya, suku,  kelompok,  ras  dan  agama. Menurut  Webster  dalam  Pruitt  dan
Rubin,  istilah  “ conflict ”  di  dalam  istilah aslinya     berarti      suatu  “perkelahian, peperangan atau perjuangan”. Kemudian  menurut  Pruitt  dan  Rubin, kata  tersebut  berkembang    dengan masuknya  “ketidak-sepakatan  yang tajam  atau  oposisi  atas  berbagai kepentingan, ide dan lain-lain”. 3
Ada  beberapa  pengertian  konflik menurut  ahli  sebagaimana  dikutip  dari Laporan  Pengkajian  Hukum  tentang Mekanisme  Penanganan  Konflik  Sosial . 4 Menurut  Taquiri  (1977),  konflik merupakan  warisan  kehidupan berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada keadaan  ketidak  setujuan,  kontroversi dan  pertentangan      di  antara      dua pihak      atau      lebih  pihak      secara berterusan. Sedangkan menurut Robbin (1996),    keberadaan    konflik    dalam organisasi  ditentukan  oleh  persepsi
3 Dean G. Pruitt and Jefrey Z. Rubin, ‘Teori Konflik Sosial.-: Pustaka Pelajar’, 2004, p. 9.
4 Ahmad  Ubbe, Laporan  Pengkajian  Hukum Tentang  Mekanisme  Penanganan  Konflik  Sosial (Pusat Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem  Hukum Nasional, Badan Pembinaan …, 2011).
individu  atau  kelompok.  Jika  mereka tidak menyadari adanya konflik didalam organisasi  maka  secara  umum  konflik tersebut  memper-sepsikan  dianggap tidak    ada.    Sebaliknya,  bahwa    di dalam    organisasi    ada  jika    mereka konflik    maka  konflik  tersebut  telah menjadi kenyataan.
Pendapat  Susan  menyebutkan, konflik  terdiri  dari  dua  jenis. 5 Pertama dimensi  vertikal  atau  “konflik  atas” yang  dimaksud  adalah  konflik  antara elite dan massa (rakyat). Elite disini bisa para  pengambil  kebijakan  di  tingkat pusat, kelompok bisnis atau para aparat militer. Kedua konflik horizontal, yakni konflik  yang  terjadi  dikalangan  massa (rakyat) sendiri.
Sedangkan  tipe  konflik  juga  terdiri dari dua yaitu konflik laten dan konflik manifest  (nyata  atau  terbuka).  Konflik laten  adalah  suatu  keadaan  yang didalamnya  terdapat  banyak  persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan  agar  bisa  ditangani. Sedangkan  konflik  manifest  adalah situasi  ketika  konflik  sosial  telah muncul  ke  permukaan  yang  berakar sangat  dalam  dan  sangat  nyata,  dan memerlukan  berbagai  tindakan  untuk mengatasi  akar  penyebab  dan  berbagai efeknya.
Menurut  Ranjabar,  macam  konflik dapat  dibedakan  ke  dalam  berbagai klasifikasi yang relevan berikut ini. 6 a.   Konflik  menurut  hubungannya  dengan tujuan organisasi.
Ada  dua  bentuk  konflik  seperti  ini, yakni (1) konflik fungsional. Konflik fungsional  adalah  konflik  yang mendukungan  tercapainya  tujuan organisasi  dan  karenanya  sering  kali bersifat  konstruktif.  Konflik  fungsi-
5 Novri  Susan, Pengantar  Sosiologi  Konflik (Kencana, 2014), p. 99. 6 Ranjabar  Jacobus,  ‘Sistem  Sosial  Budaya Indonesia’, Bandung: Alfabeta , 2013.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 3, No. 1, Juni 2020 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
94
onal  sangat  dibutuhkan  organisasi; (2)  Konflik    disfungsional.    Konflik dis-fungsional    adalah  konflik    yang meng-hambat  tercapainya  tujuan organisasi  dan  karenanya  seringkali bersifat destruktif (merusak). b.  Konflik  menurut  hubungannya dengan posisi pelaku yang berkonflik. Ada  tiga  bentuk  konflik  dalam katehori  ini,  yaitu  (1)  konflik vertikal.  Konflik  vertikal  adalah konflik  antar  tingkatan  kelas  antar tingkat  kelom-pok;  (2)  Konflik horizontal. Konflik ini terjadi antara individu atau kelompok yang sekelas atau  sederajat;  (3)  Konflik  diagonal adalah  konflik  yang  terjadi  karena adanya ketidak adilan alokasi sumber daya  ke  seluruh  organisasi  yang menimbulkan  perten-tangan  secara ekstrim dari bagian yang membutuhkan sumber daya tersebut. c.   Konflik menurut  hubungannya dengan sifat pelaku yang berkonflik. Dalam  kategori  ini  terdapat  dua jenis,  yakni  (1)  konflik  terbuka adalah  konflik  yang  diketahui  oleh semua  pihak  yang  adal    dalam organisasi    atau    konflik    yang diketahui  masyarakat  dalam  suatu negara dan (2) konflik tertutup adalh konflik  yang  hanya  diketahui  oleh pihak  yang  terlibat  saja,  sehingga pihak yang ada di luar tidak tahu jika terjadi konflik.
d.  Konflik  menurut  hubungannya dengan waktu. Untuk  jenis  ini  terdapat  dua model,  yakni  (1)  konflik  sesaat. Konflik  ini  disebut  juga  dengan konflik  spontan  di  mana  terjadinya konflik  ini  hanya  sesaat  atau sementara.  Umumnya,  pemicunya karena  kesalah  pahaman  yang  tidak begitu berarti dan begitu pihak yang berkonflik  diberi  atau  memberi penjelasan,  maka  konflik  langsung berakhir;  (2)  Konflik  berkelanjutan adalah suatu konflik yang berlangsung sangat lama dan  sangat sulit    untuk    diselesaikan,  di    mana penyelesaian  konflik  tersebut  masih harus melalui berbagai tahapan yang sangat rumit. Meskipun konflik telah selesai, tetapi di kemudian hari tidak menutup  kemungkinan  muncul-nya konflik  baru  yang  merupakan kelanjutan dari konflik terdahulu.

## e.   Konflik menurut  hubungannya  dengan pengendalian
Konflik dalam ketegori ini terdiri dua,  yakni  (1)  Konflik    terkendali adalah  suatu  konflik  di  mana  para pihak  yang  terlibat  dengan  konflik dapat dengan mudah mengendalikan konflik dan konflik selesai atau tidak meluas  dan  (2)  Konflik  tidak terkendali  adalah  suatu  konflik dimana  para  pihak  yang  terlibat dengan  konflik  tidak  dapat  dengan mudah  mengendalikan  konflik  dan konflik  tidak  selesai  dan  malahan semakin meluas.

## f.   Konflik menurut  hubungannya  dengan sistematika konflik.
Ada  dua  jenis  model  konflik, yaitu  (1)  Konflik  nonsistematis adalah  konflik  yang  bersifat  acak, di    mana  terjadinya  dengan spontanitas  dan  tidak  ada  yang mengomando  dan  tidak  ada  tujuan tertentu  yang  ditargetkan.  Dalam konflik  ini,  pihak  yang    berkonflik tidak  melakukan  analisis  kekuatan, kelemahan,  peluang  dan  ancaman. Konflik  ini  disebut  juga  dengan konflik  acak;  dan  (2)  Konflik sistematis  adalah  konflik  yang
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 95 bersifat sistematis, dimana terjadinya  telah direncanakan  dan  di program secara ada yang mengomando  serta    mem-punyai tujuan  sistematis  dan  tertentu  yang ditargetkan. Dalam analisis kekuatan, konflik  ini,  pihak  yang  berkonflik melakukan  kelemahan,  peluang  dan ancaman.  Setiap  sikap  dan  perilaku dari  satu  pihak  senantiasa  dianalisis secara  cermat  dan hati-hati    tentang berbagai  respon    yang    diambil sehingga akan diperoleh keuntungan.      Dalam  konflik  ini, analisis      kekuatan,  kelemahan, peluang dan ancaman diperhitungkan cermat, hati-hati dan sistematis. g.  Konflik menurut  hubungannya dengan konsentrasi  aktivitas  manusia  di  dalam masyarakat. Terdapat  beragam  jenis  konflik dalam kategori ini sebagai berikut. 1. Konflik  ekonomi  adalah  konflik yang  disebabkan  karena  adanya perebutan  sumber  daya  ekonomi dari pihak yang berkonflik. 2.  Konflik  politik  adalah  konflik yang dipicu oleh adanya kepentingan  politik  dari  pihak yang berkonflik. 3. Konflik sosial adalah konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. 4. Konflik   budaya   adalah   konflik yang      disebabkan  oleh      adanya perbedaan  kepentingan  budaya dari pihak yang berkonflik. 5. Konflik pertahanan adalah konflik yang dipicu oleh adanya perebutan  hegemoni  dari  pihak yang berkonflik. 6.  Konflik  antar  agama  adalah konflik  yang  dipicu  oleh  adanya sentimen  agama,  perang  salib merupakan    contoh  dari  jenis agama.  Salah  satu  dari  sekian banyak  konflik  menurut  Castro konflik  antar dan Nielsen (2003) adalah  konflik  yang  bersumber dari  permasalahan   sumber daya alam.  Di  era  desentralisasi  serta keber-adaan konflik yang mengedepan-kan globalisasi, demokratisasi, urbanisasi ternyata membawa  dampak  terhadap sosial sumber daya alam. Sehingga  tidak  salah  bila    di dalam    undang-undang    Pasal    5 Huruf    D  menerangkan  bahwa salah  satu  sumber  konflik  sosial dan    E    yang  di  Indonesia sengketa    sumber  masyarakat dengan  daya    alam    antar masyarakat    dan/atau    antar pelaku  usaha  atau  distribusi sumber  daya  alam  yang  tidak seimbang dalam masyarakat. Menurut  Nasikun,  sebagaimana dikutip  oleh  Ranjabar,  ada  beberapa indikator yang bisa dipergunakan untuk menilai intensitas daripada konflik yang terjadi di Indonesia. 7 Pertama , demonstrasi.  Yang    dimaksud    dengan demontrasi  disini    adalah  sejumlah orang yang tidak menggunakan kekerasan  mengorganisir  diri  untuk melakukan protes terhadap suatu rezim pemerintah  atau  pimpinan  dari  rezim pemerintah    tersebut    suatu    tindakan atau  suatu  tindakan  yang  sedang direncanakan rezim.
Kedua ,  kerusuhan.    Kerusuhan pada      dasarnya  adalah  sama  dengan demontrasi.  Ia  hanya  beda  dari demontrasi  oleh  karena  kerusuhan mengandung  penggu-naan  kekerasan fisik,  yang  biasanya  diikuti  dengan pengrusakan barang-barang, pemukulan oleh  alat  keamanan  atas  pelaku-pelaku kerusuhan,  menggu-nakan  alat-alat
7 Jacobus.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 3, No. 1, Juni 2020 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
96
pengendalian  kerusuhan  oleh  para petugas  keamanan  di  satu  pihak  dan penggunaan  berbagai  macam  senjata atau  alat  pemukulan  oleh  pelaku kerusuhan    di    lain    pihak.    Ciri    lain yang  membedakan  kerusuhan  dari demons-trasi dan armed attack yang akan dikemukakan  oleh  spontanitas  sebagai akibat  dari  suatu  inside  dan  perlakuan kelompok yang kacau.
Ketiga ,  Serangan  bersenjata  ( armed attack ),  yaitu  suatu  tindakan  kekerasan yang  dilakukan  oleh  atau  untuk kepentingan  suatu  kelompok  tertentu dengan  maksud  untuk  melemah  atau bahkan menghancurkan  kekuasaan dari kelompok  lain.  Ia  ditandai  oleh terjadinya pertumpahan darah, pergulatan fisik atau perusakan barang- barang.  Serangan  bersenjata  meliputi antara  lain  kekerasan  politik  yang terorganisir di dalam suatu sitem politik dan  harus  dibedakan        dalam  semua protes  yang  dilakukan        tanpa menggunakan  kekerasan  (demons- trasi), dan insiden yang terjadi di dalam kerusuhan serta semua bentuk kekerasan  di  dalam  rangka  kejahatan kriminal yang tidak secara langsung ada hubungannya  dengan  penggolongan, konflik  dan  isu  di  dalam  suatu  proses politik. Sedangkan  dampak  juga  cukup banyak  kategorinya.  Secara  umum, konflik  sejatinya  menghasilkan  dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Konflik  akan  menghasilkan  dampak negatif  jika  konflik  itu  dibiarkan,  tidak dikelola  serta  telah  mengarah  pada tindakan destruktif .  Sebaliknya,  konflik akan  berdampak  positif  jika  konflik  itu dapat dikelola sehingga konflik kemudian bersifat konstruktif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat  Coser  yang  dikutip  Sussan, konflik  tidaklah  hanya  menghasilkan dampak  yang  negatif  tetapi  konflik  juga
memiliki  dampak  positif. 8 Hanya  saja, menurut  Coser  fungsi  positif  akan diperoleh ketika konflik memang dikelola dan  diekspresikan  sewajarnya.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa dampak  dari  konflik  sangat  bergantung apakah  konflik  itu  bersifat  destruktif ataukah  bersifat  konstruktif.  Carpenter dan  Kennedy,  sebagaimana  dikutip Susan, mengatakan konflik yang destruktif  senantiasa  muncul  dalam bentuk  kehancuran  disemua  sisi,  seperti kehancuran tata sosial dan fisik. 9 Konflik destruktif menyertakan cara-cara kekerasan  di  dalamnya.  Dampak  dari konflik  destruktif  menurut  penulis  di antaranya:  (1)  korban  luka,  (2)  korban jiwa,  (3)  kerusakan  sarana  dan  prasarana sosial, (4) kerugian materil, (5) keretakan dan kehancuran hubungan sosial.
Carpenter  dan  Kennedy,  sebagai- mana  dikutip  Susan,  melanjutkan  bahwa konflik  konstruktif  akan  muncul  dalam bentuk  peningkatan  kerjasama  atau kesepakatan yang menguntungkan seluruh  pihak  berkonflik. 10 Adapun dampak  positif  dari  konflik  sosial menurut Coser diantaranya yaitu mampu menciptakan  dan  memperkuat  identitas dan kohesi kelompok sosial, meningkatkan  partisipasi  setiap  anggota terhadap  pengorganisasian  kelom-pok serta  dapat  menjadi  alat  bagi  suatu kelompok untuk mempertahankan eksis- tensinya. 11

## 2. Radikalisme
Radikalisasi  sebagai  sebuah  feno- mena  perilaku  ekstrem  atas  sebuah ideologi,  pandangan  ataupun  nilai sejatinya  bukan  dominan  terjadi  pada satu kelompok tertentu. Sejarah membuktikan  bahwa  fenomena  tersebut 8 Susan, pp. 57–58.
9 Susan, p. 7. 10 Susan, p. 7. 11 Susan, pp. 55–56.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 97
terjadi  pada  beragam  kelompok,  baik yang  bersifat politis atau pun religius. Di Amerika Serikat (AS), gerakan radikalisme  dilakukan  oleh  kelompok politik  supremasi  kaum  kulit  putih  atau ultra  nasionalist  seperti  kasus  Bom Oklahoma oleh Timothy McVeigh; di Sri Lanka, kelompok Macan Tamil lahir dari sebuah  entitas  politik  nasionalis;  di Spanyol,  kelompok  ETA  (Euskadi  Ta Askatasuna) merupakan manifestasi gerakan  separatis  Basque  yang  ingin memerdekakan  diri;  di  Jepang,  Aum Shinrikyo  pimpinan  Shoko  Asahara merupakan kelompok religius sinkretisme  (Kristen,  intrepretasi  Yoga, dan nilai-nilai Nostradamus); di Kamboja, kelompok Khmer Merah lahir dari  sebuah  paham  ideologi  komunisme; di Irlandia Utara, kelompok INLA (Irish National  Liberation  Army),  IPLO  (Irish
People ’ s  Liberation  Organization),  dan IRA (Irish Republican Army) merupakan gerakan  separatis  berideologi  Katolik; dan  daftar  kelompok-kelompok  radikal ini masih panjang lagi. Namun,  fokus  global  terhadap  isu terkait  radikalisme  kini  banyak  terpaku pada kelompok-kelompok berbasis Islam,  terutama  pasca  serangan  pada Gedung World Trade Center, New York, AS, pada 11  September  2001. Tak  luput pula  dalam  konteks  Indonesia,  aksi gerakan radikalisasi juga sering kemudian menjadikan  organisasi-organisasi  Islam sebagian  bahkan  berafiliasi  dengan jaringan  internasional  sebagai  pelaku utamanya. Intrepretasi ekstrem dari nilai- nilai  Islam  serta  latar  sosial-politik  lokal dan  internasional  dipandang  menjadi ikhwal munculnya pandangan radikalisme  yang  lalu  bermetamorfosa menjadi  aksi nyata tindak kejahatan. Harus  disadari  bahwa  kajian  terkait radikalisasi  merupakan  sebuah  ranah multi  disipliner  yang  telaahnya  sangat multi  dimensi.  Ini  yang  kemudian
membuat  kajian  ini  seringkali  kurang komprehensif  karena  hanya  dibahas  dari sudut  pandang  tertentu.  Dan,  melihat arus utama kajian ini yang sering muncul dari  para  ilmuan  di  bidang  kajian Hubungan Internasional (Studi Kawasan, Kejahatan  Trans  National,  Politik Kekerasan),  maka  perlu  rasanya  untuk dapat  menjelaskan  dari  sudut  pandang lain, terutama dari aspek komunikasi dan media, terutama dalam konteks Indonesia. Istilah  radikalisasi  menjadi  istilah penting  yang  selalu  muncul  ketika membicarakan  ranah  terorisme.  Namun konsep  ini  sejatinya  kabur  dan  tidak terdefinisikan  secara  solid.  Sebagai contoh,  seperti  dikemukakan  oleh Rahimullah  dkk  (2013), 12 NATO  atau pun  kamus  istilah  militer   pada Kementerian  Pertahanan  AS,  tak  pernah kemudian  menyediakan  definisi  jelas tentang istilah radikal. Di level akademisi pun, istilah radikalisasi memiliki beragam manifestasi  definisi.  Porta  dan  LaFree mengutip  banyak  sekali  definisi  terkait radikalisasi. 13 Bebepera di antara-nya; a) Radikalisasi  harus  dipahami  sebagai sebuah  proses  yang  dapat  mengarah pada  peningkatan  penggunaan  keke- rasan politik; b) sebuah proses eskalasi yang mengarah ke kekerasan; c) Sebuah  proses  yang  ditandai  dengan peningkatan komitmen dan penggunaan  sarana  dan  strategi kekerasan dalam konflik politik; d) Sebuah  proses  interaksi  antara kelompok-kelompok kekerasan
12 Riyad  Hosain  Rahimullah,  Stephen Larmar, and Mohamad Abdalla, ‘Radicalization and Terrorism:  Research  within  the  Australian Context’, International  Journal  of  Criminology  and Sociology , 2 (2013), 180–85. 13 Donatella  Della  Porta  and  Gary  LaFree, ‘Guest  Editorial:  Processes  of  Radicalization  and de-Radicalization’, International Journal of Conflict and Violence (IJCV) , 6.1 (2012), 4–10.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 3, No. 1, Juni 2020 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
98
dengan  lingkungan  mereka,  atau  efek interaksi  mutual  di  antara  para  aktor yang penuh kebencian. e) Secara  fungsi,  radikalisasi  politik adalah  peningkatan  persiapan  untuk dan  komitmen  melakukan  konflik antar grup. Dapat  dideskripsikan,  radikalisasi adalah perubahan keyakinan, perasaan, dan perilaku  yang  sejalan  dengan  justifikasi kekerasan  oleh  kelompok  dan  menuntut adanya  pengorbanan  untuk  membela kelompok,  Penggunaan  strategi  kekuatan fisik untuk memengaruhi audiens. Untuk  dapat  lebih  memahami konsep  radikalisasi  yang  beragam  ini, Schmid  menyarankan  agar  melihat  akar katanya-radikalisme dan dinamika maknanya  secara  aspek  historis. 14 Pada abad ke-19, banyak partai politik menyebut diri  mereka  sebagai  “radikal ” dalam  arti menjadi penggiat advokasi paham republikanisme  untuk  melawan  royalisme (monarki).  Kaum  radikal  ini  menuntut sistem  demokrasi  yang  hak  memilihnya tidak  terikat  status  kekayaan  atau  gender.
Mereka  juga  bukanlah  kelompok  yang bersifat revolusioner, namun lebih bersifat reformis.  Bahkan,  pada  paruh  pertama abad  ke-19  di  Inggris,  kaum  “radikal ” ini hampir  sama  dihormatinya  dengan  kaum liberal.  Banyak  dari  mereka,  pada  akhir abad  ke-19  dan  abad  ke-20  justru  adalah aktivis  anti-kekerasan.  Perjuangan  mereka menuntut  hak  memilih  bagi  kaum  wanita bisa  jadi  ilegal,  namun  bukan  sesuatu  hal yang  tidak  terlegitimasi.  Menariknya, beberapa  tuntutan  kaum  radikal  abad  19 ini  menjadi  hal-hal  arus  utama  penting sekarang ini. 15
Berdasarkan  paparan  di  atas, konsep  radikalisme  mengalami  pergeseran
14 Alex  P.  Schmid,  ‘Radicalisation,  de- Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual  Discussion  and  Literature  Review’, ICCT Research Paper , 97.1 (2013), 22.
15 Schmid, p. 7.
makna  yang  sangat  hanya  dalam  waktu sekitar  satu  abad  saja.  Radikal  pada  abad ke-19  berkonotasi  positif  dengan  merujuk pada  liberal,  pro-demokrasi,  progresif. Sebaliknya,  radikal  sekarang  ini  (terutama dikaitkan  dengan  Islam)  cenderung bermakna sebaliknya. Mereka diidentikkan anti liberal, fundamentalis, anti demokrasi, serta penuh dengan agenda kekerasan.
Berangkat dari hal ini, jelas terlihat bahwa „radikal ‟ adalah konsep relatif, dan tentu  saja  akan  memengaruhi  makna turunan  katanya  seperti  „radikalisasi. ‟ Oleh  karena  itu,  Schmid  pun   lebih memilih  sebuah  konsep/definisi  radikal yang  lebih  dapat  mengakomodasinya dalam  relasi  aktivitas  politik  arus  utama dalam  konteks  masa  demokratis  kini. Schmid  menegaskan  bahwa  konsep radikalisme  dapat  dideskripsikan  dalam dua elemen penting yang dapat merefleksikan pikiran/sikap dan aksi/perilaku 1. Mengadvokasi perubahan politik berdasarkan  sebuah  tudingan  bahwa keberadaan  entitas  status  quo  tidak dapat  diterima,  dan  bersamaan  dengan itu sebuah alternatif muncul pada kaum radikal.
2. Sarana  advokasi  untuk  menghasilkan solusi  dan  transformasi  radikal  sistem bagi  pemerintah  ataupun  masyarakat bisa  melalui  cara  non-kekerasan  dan demokratis (lewat persuasi dan reformasi)  atau  kekerasan  dan  non- demokratis.

## POTENSI  DAN  PETA  RAWAN KONFLIK  DAN  RADIKALISME  DI BATAM
Pemetaan  radikalisme    pada pemaparan penelitian ini akan memberikan suatu  gambaran  dan  kondisi  secara  real dilapangan dan keadaan yang sesungguhnya terjadi di Provinsi Kepulauan  Riau,  khususnya  di  Kota
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 3, No. 1, Juni 2020
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 99
Batam.  Untuk  memudahkan,  maka diuraikan  menjadi  bagian-bagian  sebagai berikut. 1. Pristiwa konflik /radikalisme Akhir-akhir ini pemahaman radikalisme  sering  dikaitkan  keberadaan agama (khususnya islam), kondisi ini dapat dimaklumi  karena  dari  ajaran  agama  para generasi muda/remaja mendapatkan doktrin  dan  pemahaman  yang  mendasar tentang akan arti kehidupan ini, inilah yang berbahaya  jika  pemberian  pemahaman agama yang keliru dan sempit serta fanatis,
sehingga  sering  kali  ajaran  agama  yang sedemikian  rupa  akan  memberikan perubahan yang mendasar pada pemikiran generasi  muda/remaja  sehigga  muncullah pemahaman  bahwa  agamanya  dan  ajaran- nyalah  yang  paling  benar,  sedangkan agama  dan  ajaran  diluar  mereka  adalah salah  dan  perlu  diperanggi  (radikalisme agama yang keliru). Dari pemikiran seperti inilah  akan  muncul  aksi  kekerasan, pemaksaan,  jihad  dan  bahkan  teror  pada kelompok  atau  agama lain  oleh  kelompok agama tertentu.
Untuk    daerah  di  lokasi  penelitian di Kota Batam, secara umum dapat ditarik kesimpulan dari kondisi dilapangan bahwa tidak ada peristiwa atau konflik/radikalisme  yang  sangat  menonjol terjadi,  beberapa  peristiwa  baik  itu kekerasan/konflik  tidak  dilakukan  secara radikal    yang  dilatar  belakanggi  agama (hanya  ada  beberapa  permasalahan  dan konflik  antar  agama  dan  antar  umat beragama tetapi tidak sampai menimbulkan ancaman dan teror). Perlu di ketaui  tidak  ada  satu  agamapun  yang mengajarkan permusuhan dan perkelahian, semua  agama  mengajarkan  kebenaran  dan kerukunan  sebagai  suatu  rahmat.  Dalam pemahaman agama islam konsep Kerukunan  dikenal  dengan    istilah " tasamuh" atau  toleransi.  Sehingga  yang  di maksud  dengan  toleransi  ialah  kerukunan sosial  kemasya-rakatan,  bukan  dalam
bidang  aqidah  Islamiyah  (keimanan), karena aqidah  telah  digariskan  secara  jelas dan  tegas  di  dalam  Al-Qur'an  dan  Al- Hadits.
Dalam bidang aqidah atau keimanan seorang  muslim  hendaknya  meyakini bahwa  Islam  adalah  satu-satunya  agama dan  keyakinan  yang  dianutnya  sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surat Al Kafirun  (109)  ayat  1-6  sebagai  berikut: Artinya: "Katakanlah,  "  Hai  orang-orang kafir!".  Aku  tida  menyembah  apa  yang  kamu sembah.  Dan  tiada  (pula)  kamu  menyembah Tuhan  yang  aku  sembah.  Dan  aku  bukan penyembah  apa  yang  biasa  kamu  sembah  dan kamu  bukanlah  penyembah  Tuhan  yang  aku sembah.  Bagimu  agamamu  dan  bagiku agamaku". “Janganlah kamu memaki sembahan-sembahan  yang  mereka  sembah  selain Allah,  karena  mereka  nanti  akan  memaki Allah  dengan  melampaui  batas  tanpa pengetahuan….” (QS. VI: 108). Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa  mengganggu  kaum dzimmi (non-Muslim),  maka  ia  telah  mengganggu aku”  (Al-Hadits)  Al-Qur’an  Surat  Al-
A’nam  ayat  108  yang  berbunyi:  “  Dan janganlan  kamu  memaki  sembahan- sembahan  yang  mereka  sembah  selain Allah,  karena  mereka  nanti  akan  memaki Allah  dengan  melapaui  batas  tanpa pengetahuan.  Demikianlah  kami  jadikan setiap  umat  menganggap  baik  peker-jaan mereka.  Kemudian  Tuhan  merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitahukan kepada  mereka  apa  yang  dahulu  mereka kerjakan” . Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW,  kerukunan  sosial  kemasyarakatan telah  ditampakkan  pada masyarakat  Madi- nah. Pada saat itu rasul dan kaum muslim hidup  berdampingan  dengan  masyarakat Madinah yang berbeda agama (Yahudi dan Nasrani).
Dalam  ajaran  agama  kristen  konsep kerukunan  adalah  (1)  Tuhan  itu  baik kepada  semua  orang  (Mazmur  145:9)  dan
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 3, No. 1, Juni 2020 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
100
(2)  Barang  siapa  tidak  mencintai,  ia  tidak menyembah Allah (1 Yoh 4:8)
Jadi  tindakan  dasar  bagi  setiap  teori atau  praktek  yang  mengadakan  perbedaan mengenai  manusia  serta  hak-hak  yang bersumber  padanya  antar  manusia  dan manusia.  Gereja  mengecam  setiap  diskri- minasi. Gereja juga mengecam penganiayaan  berlandaskan  warna  kulit, status sosial, ajaran yang berbeda. I  Petrus  2  ayat  12  Milikilah  cara hidup  yang  baik  di  tempat-tempat  bangsa bukan  Yahudi  supaya  apabila  mereka memfitnah  kamu  sebagai  orang  durjana mereka  dapat  melihatnya  dari  perbuatan- perbuatanmu  yang  baik  dan  memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dalam Pandangan  Iman  Kristen  Kerukunan  dan toleransi  antar  umat  beragama  adalah penting  yang  dapat  terwujud  (1)  Praktek hidup  beragama  secara  benar  dan  efektif, (2)  Tercapainya  tujuan  dari  agama  yakni, terwujudnya  keselamatan,  kebahagiaan  di dunia  dan  akhirat  yang  dapat  dicapai melalui  cinta  kasih,  dan  (3)  Terwujudnya kebutuhan  yang  hakiki  dan  cita-cita  setiap insan meanusia yaitu: damai sejahtera lahir dan  batin  dalam  dunia  yang  harmonis, rukun dan damai.
Dalam  ajaran  agama  katolik  tentang kerukunan,  sejak  Konsili  Vatikan  II, Gereja  Katolik  sangat  menekankan  dan turut  memperjuangkan  kerukunan  dan toleransi antar umat beragama, karena dan demi  keharmonisan,  persaudaraan,  damai sejahtera,  persatuan,  dan  “keselamatan” segenap  umat  manusia.  Kerukunan  dan toleransi  antar  umat  beragama  dilihat sebagai  suatu  kebutuhan  hakiki  dan universal.  Dikatakan  oleh  Konsili  Vatikan II  :  Tetapi  kita  tidak  dapat  menyerukan nama  Allah  Bapa  semua  orang,  bila terhadap  orang-orang  tertentu,  yang diciptakan  menurut  citra-kesamaan  Allah, kita  tidak  mau  bersikap  sebagai  saudara. Hubungan  manusia  dengan  Allah  Bapa dan hubungan-nya dengan sesama manusia
saudaranya  begitu  erat,  sehingga  Allah berkata : “Barang siapa tidak mencintai, ia tidak  mengenal  Allah”  (1  Yoh  4:8).  Jadi tiadalah  dasar  bagi  setiap  teori  atau praktek,  yang  mengadakan  pembedaan mengenai martabat  manusia  serta hak-hak yang  bersumber  padanya  antara  manusia dengan  manusia,  antara  bangsa  dengan bangsa.
Maka  Gereja  mengecam  setiap diskriminasi  antara  orang-orang  atau penganiayaan  berdasarkan  keturunan  atau warna  kulit,  kondisi  hidup  atau  agama, sebagai  berlawanan  dengan  semangat Kristus.  Oleh  karena  itu  Konsili  suci, mengikuti  jejak  para  Rasul  kudus  Petrus dan  Paulus,  meminta  dengan  sangat kepada Umat beriman kristiani, supaya bila ini mungkin “memelihara cara hidup yang baik di  antara  bangsa-bangsa  bukan  Yahudi” (1Ptr 2:12),  dan “mereka hidup dalam damai dengan semua  orang,  sehingga  mereka  sungguh-sungguh menjadi  putera  Bapa  di  surga.“ 16 Dalam pandangan Gereja Katolik, kerukunan dan toleransi  antar  umat  beragama  adalah penting  bagi  Praktek  hidup  beragama secara  benar,  konsekwen  dan  efektif. Tercapainya  tujuan  dari  agama,  yakni terwujudnya  keselamatan/kebahagiaan  di dunia  maupun  di  akhirat,  yang  dapat dicapai  melalui  cinta  kasih,  yang  tidak lain  adalah intimitas relasi antara manusia dengan  Allah  dalam  intimitas  relasi  antara manusia  dengan  manusia,  terwujudnya kebutuhan  yang  hakiki  dan cita-cita  setiap insan  manusia,  yaitu  damai  sejahtera  lahir dan  batin  dalam  “dunia”  yang  harmonis, rukun dan damai.
Dalam ajaran agama buddha tentang kerukunan. Raja Asoka dalam menjalankan pemerintahannya  benar-benar  menjaga toleransi  dan  kerukunan  hidup  beragama, semua  agama  yang  berkembang  saat  itu diperlakukan  adil.  Untuk  mewujudkan kerukunan  hidup  beragama  tersebut,  Raja
16 Robert Hardawiryana, ‘Dokumen Konsili Vatikan II’, Jakarta: Obor , 1993, pp. 314–15.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 3, No. 1, Juni 2020
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 101
Asoka  telah  mencanangkan  Kerukunan
Hidup  Beragama  yang  terkenal  dengan “ Prasasti  Batu  Kalinga  No.  XXII  Raja
Asoka”.
Prasasti  raja  asoka.“Janganlah  kita hanya  menghormati  agama  sendiri  dan mencela  agama  orang  lain  tanpa  suatu dasar  yang  kuat.  Sebaliknya  agama  orang lain  pun  hendaknya  dihormati  atas  dasar- dasar  tertentu.  Dengan  berbuat  demikian kita  telah  membantu  agama  kita  sendiri, untuk berkembang di samping menguntungkan  pula  agama  orang  lain. Dengan  berbuat  sebaliknya  kita  telah merugikan  agama  kita  sendiri,  di  samping merugikan  agama  orang  lain.  Oleh  karena itu,  barang  siapa  menghormati  agamanya sendiri  dan  mencela  agama  orang  lain, semata-mata  karena  didorong  oleh  rasa bakti  pada  agamanya  sendiri  dengan berpikir; bagaimana aku dapat memuliakan agamaku  sendiri.    Dengan  berbuat demikian  ia  malah  amat  merugikan agamanya  sendiri.  Oleh  karena  itu, kerukunanlah  yang  dianjurkan  dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mendengarkan  dan  bersedia  mendengar ajaran orang lain”.
Selain  menjaga  diri  dengan  Sila, umat  Buddha  dapat  mengembangkan kesempur-naan-kesempurnaan  (Paramita). Menurut  Sang  Buddha  berkembangnya perpecahan  dan  hancurnya  persatuan  dan kesatuan (kerukunan) mengakibatkan pertentangan,  pertengkaran.  Sang  Buddha bersabda  dalam  Dhammapada  ayat  6, sebagai  berikut:“Mereka  tidak  tahu  bahwa dalam  pertikaian  mereka  akan  hancur  dan musnah,  tetapi  mereka  yang  melihat  dan menyadari hal ini damai dan tenang”. Sumber  dari  perpecahan  menurut Sang  Buddha  dijelaskan  dalam  Dhamma pada  ayat  5,  yaitu, “Di  dunia  ini  kebencian belum  pernah  berakhir  jika  dibalas  dengan membenci,  tetapi  kebencian  akan  berakhir kalau   dibalas  dengan  cinta  kasih.  Ini  adalah
hukum  kekal  abadi” .  Ajaran  agama  hindu tentang kerukunan. Tri  hita  karana.  Secara  harfiah  Tri Hita Karana dapat diartikan tiga penyebab kebahagiaan.  (tri  artinya  tiga,  hita  artinya kebahagiaan, dan karana artinya penyebab).  Unsur-unsur  Tri  Hita  Karana adalah : a. Parhyangan,  yaitu  membina  hubungan yang  harmonis  antara  manusia  dengan Tuhan Yang Maha Esa. b. Pawongan,  yaitu  membina  hubungan yang  harmonis  antara  sesama  manusia sehingga tercipta keselarasan, keserasian dan keseimbangan. c. Palemahan,  yaitu  membina  hubungan yang  harmonis  antara  manusia  dengan alam lingkungannya.
Tri  kaya  parisudha.  Secara  arti  kata Tri  Kaya  Parisudha  dapat  diterjemahkan prilaku  yang  suci.  (tri  artinya  tiga,  kaya artinya prilaku, parisudha artinya semuanya suci).  Unsur-unsur  Tri  Kaya  Parisudha adalah  Manacika  Parisudha,  yaitu  berpikir yang  suci,  baik  dan  benar;  Wacika Parisudha,  yaitu  berkata  yang  suci,  baik dan benar; Kayika Parisudha, yaitu berbuat yang suci, baik dan benar.
Tat  twam  asi,  apabila  diterjemahkan secara  artikulasi  Tat Twam  Asi  berarti  Itu adalah  Kamu  atau  Kamu  adalah  Itu.  Tat Twam  Asi  menjurus  kepada  Tepa  Selira atau Tenggang Rasa yang dapat menuntun sikap dan prilaku manusia senantiasa tidak melaksanakan  perbuatan  yang  dapat menimbulkan  sakit  hati  sehingga  terjadi perpecahan dan permusuhan. Dalam ajaran Agama Khong Hu Cu Tentang  Kerukunan. Nabi Kongzi Bersabda:  “Seorang  Junzi/susilawan dapat rukun  meski  tidak  dapat  sama,  seorang rendah budi dapat sama meski tidak dapat rukun”.  (Lunyu.  XIII:  23)  Kerukunan adalah  dambaan  setiap  manusia,  hal  ini pulalah yang menjadi salah satu tujuan dari pengajaran  agama,  maka  menjadi  ironis jika dengan dalih untuk menegakkan ajaran
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 3, No. 1, Juni 2020 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
102
agama justru malah merusak kerukunan itu sendiri.  Kerukunan  dapat  tercipta  bukan hanya dalam ruang yang serba sama, maka biarkanlah perbedaan itu hadir apa adanya.
Kongzi  tidak  pernah  mengajarkan umatnya  untuk  mengungguli  pihak manapun juga, tidak ada satu ayatpun dari kitab  suci  Si  Shu  yang  memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba menambah  pengikut,  terlebih  dengan  cara merebut  umat  dari  agama  lain.  Nabi Kongzi bersabda, “Bila berlainan jalan suci (agama)  jangan  berdebat”.  (Lunyu.  XV: 40).  “Orang  yang  mengaku  dirinya  baik sesungguhnya  belum  masuk  hitungan sebagai orang baik”. Dari ajaran agama tentang kerukunan  dapat  dimaknai  tidak  ada  satu ajaran  agamapun  yang  mengajarkan permusuhan  dan  penghinaan,  sekali  lagi negara  menjamin  tiap-tiap  penduduk untuk  memeluk  agamanya  dan  berbadat menurut agama dan kepercayaannya. Dalam  konteks  negara  sejak  tujuh tahun  era  reformasi  Indonesia  (1998  - 2006)  telah  lahir  kebijakan  nasional  yang mendasar dan konstruktif dalam pembangunan  dan  jaminan  kebebasan beragama. Perubahan UUD 1945 dalam 4 tahap  (1999-2002)  yang  menyangkut  hak keagamaan  warga  negara  dan  beberapa legislasi  hukum  nasional  yang  berkaitan dengan  masalah  keagamaan  banyak dipengaruhi  oleh  prinsip  Hak  Asasi Manusia  (HAM).  Kondisi  ini  bisa  dilihat dari tiga regulasi dasar : UU  No.  9  Tahun  1999  tentang HAM yang menegaskan kembali kemerdekaan  memeluk  dan  menjalankan agama  dan  kepercayaan.  UU  No.  26 Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM yang  memasukan  kejahatan  kemanusiaan yang  dilakukan  secara  luas  dan  sistematis kepada  sebuah  kelompok  atau  asosiasi yang  salah  satunya  berdasarkan  identitas agama  tertentu  bisa  digolongkan  sebagai pelanggaran  HAM  berat  ;  dan  Perubahan
kedua  UUD  45  (tahun  2000)  yang menegaskan  kembali  kebebasan  untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan  (pasal  28  E  ayat  1  dan  pasal 28  I  ayat  1).  Kemudian  tahun  2006  lahir peraturan  bersama  antara  menteri  dalam negeri  dan  menteri  agama  dalam  hal kerukunan,  terutama  yang  mengatur pendirian rumah ibadah untuk  meujudkan kerukunan antar umat beragama. Provinsi  Kepulauan  Riau  memiliki jumlah  penduduk  berdasarkan  agama sebanyak 2.159.035 orang (Islam 1.670.271,  Kristen  266.832,  Katolik 53.555,  Hindu    1.869,  Budha  162.556, Konghuchu  3.552  lainnya  400),    dari jumlah  tersebut  1.249.702  orang  atau sekitar  57,9  persen  penduduk  berada  di Kota  Batam.  Dari  jumlah  penduduk tersebut Provinsi Kepulauan Riau memiliki 6.048 rumah ibadah.

## 2. Organisasi dan gerakan sosial
Secara  umum  gerakal  radikalisme agama  yang  terjadi  di  Batam,  masih  di gerakkan  oleh  organisasi  dari  kelompok mereka  sendiri,  sulit  untuk  membuktikan (perlu  penelitian  secara  seksama),  Pada waktu  penelitian  dilakukan  tidak  ada pergerakan (organisasi mereka) yang secara aktif  melaksanakan  aktifitas  atau  gerakan penyebaran  agama  (kondisi  ini  diperkuat dengan  wawancara  dari  tokoh  masyarakat dan  tokoh  agama  serta  informasi  dari pihak kementrian agama).
Kelompok  mereka  juga  menyadari bahwa  konflik  antar  umat  beragama  tidak akan  menyelesaikan  masalah,  akan  tetapi beberapa  diantra  mereka  juga  akan  rela berbuat  apa  saja  demi  agama  yang dinyakininya, di sinilah pentingnya keberadaan  pemerintah  dan  organisasi keagamaan (MUI dan ormas agama) dalam membina mereka kearah jalan yang benar.
Kondisi ini jangan dianggap sebelah mata, di    daerah  Batam  ketenagan  dan kedamaian  akan  berimplikasi  luas  untuk
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 3, No. 1, Juni 2020
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 103
Kepulauan  Riau  secara  Umum.  Sehingga kerukunan  umat  beragama  merupakan barometer  dari  kerukunan  di  Kepulauan Riau. Para tokoh agama merupakan ujung tombak  dalam  memberikan  pemahaman kepada masyarakat. Mereka harus berperan bersama-sama  mencegah  aksi-aksi  faham radikalisme.  Agama  bukanlah  untuk memisahkan  seseorang dengan  orang  lain, agama  bertujuan  untuk  menyatukan mereka.  Adalah  suatu  malapetaka  bahwa saat ini agama  telah sedemikian terdistorsi sehingga  menjadi  penyebab  perselisihan dan pembantaian. Semua agama mengklaim  atau  diklaim  oleh  umatnya sebagai  agama  universal,  dan  memang ajaran  yang  sifatnya  universal  terdapat pada  semua  agama,  semua  agama mengajarkan kebaikan dan saling menghormati  terhadap  pemeluk  agama lain.  K.  H.  A.  Hasyim  Muzadi menyatakan,  apa-apa  yang  sama  dalam masing-masing  agama  jangan  dibeda- bedakan dan apa yang berbeda-beda dalam agama  masing-masing  jangan  disama- samakan.
Secara  umum  dari  penelitian  bebera tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat  yang tergabung  dalam  organisasi  keagamaa (MUI,  FKUB,  FKDM,  FPK)  serta organisasi kedaerahhan lainnya , pemerintah    di  Kota  Batam  maupun Provinsi telah banyak membantu menanggani  permasalah  konflik,  terutama konflik radikalisme agama.

## 3. Peta rawan kejadian
Konflik  dan  berkembangnya  paham radikalisme  agama  merupakan  sebuah fenonema  yang  tidak  dapat  dihindari dalam  sebuah  kehidupan  sosial  dan kemasrakatan.  Konflik  memiliki  dua dimensi pertama adalah dimensi penyelesaian  dan  dimenasi  keduanya adalah  bentuk.  Hal  yang  disebut  pertama memiliki  dua  ujung  yakni  terjadinya perpecahan  dan tindak  kekerasan  (radikal) yang  melahirkan  disintegrasi,  sementara pada  ujung  lainnya  terjadi  konsolidasi setelah perbedaan-perbedaan dapat dikemukakan  solusinya.  Oleh  karena  itu, konflik  perlu  diantisipasi  sedemikian  rupa agar  ujung  pertama  yang  dapat  memicu terjadinya  tindak  kekerasan  dan  kerugian dapat dihindari. Konflik dapat berkembang  dari  paham-paham  radikal yang berlebihan yang menganggap kelompok  atau  pahamnya  yang  paling benar serta utama. Secara  umum  kota  Batam  Provinsi
Kepulauan  Riau  dapat  dikatakan  tidak memiliki  titik-titik  potensi  radikalisme secara  ekstrim  akan  tetapi  dari  hasil  FGD dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sebagian besar  bayak  terjadi  hanya  sebatas  konflik dan beberapa diantaranya juga ada konflik terbuka.  Potensi-potensi  tersebut  antara lain  adalah  konflik  agama,  pertanahan, konflik  etnis  dan  konflik  penguasaan  atas sumber  daya  alam,  dengan  intensitas kejadian  yang  tidak  begitu  sering  dan kentara  (lihat  gambar  peta  daerah  rawan konflik) Kota  Batam  merupakan  suatu daerah  atau  kawasan  dengan  jumlah penduduk terbanyak di provinsi Kepulauan  Riau,  serta  tingkat  intensitas penduduk  yang  berimigrasi  yang  sangat tinggi,  disamping  itu  juga  Kota  Batam merupakan kota industri yang mana setiap tahunnya  masalah  ketenaga  kerjaan  sering mengakibatkan  konflik  terbuka  yang memerlukan  penanganan  ekstra  baik  itu masalah  agama,  upah,  masalah  ketenaga kerjaan,  tempat  tinggal  dan  lain-lain. Kondisi  ini  jika  tidak  ditanggani  secara serius akan mengakibatkan dampak konflik yang lain yang lebih luas lagi. Untuk lebih memahami  kondisi  daerah  rawan  konflik sosial,  berikut  ini  akan  dapat  dilihat pemetaan  daerah  raawan  konflik  sosial, radikalisme agama, di Kota Batam  sebagai berikut.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 3, No. 1, Juni 2020
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
104

## PETA RAWAN KONFLIK SOSIAL DI KOTA BATAM

## KESIMPULAN
Kota Batam, dari berbagai persoalan baik  itu  Konflik  sengketa  lahan,  konflik industri,  konflik  agama  dan  lain-lain  perlu disikapi  secara  arif  dan  bijaksana  dan perhatian  yang  serius  dari  semua  pihak dalam  menyelesaikan  konflik-konflik  yang ada agar konflik tersebut tidak dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  tertentu untuk  memper-keruh  keadaan,  walaupun di  sadari  bahwa  konflik-konflik  di  kota
Batam penelitian tersebut belum menjurus kepada tindakan radikal  akan tetapi hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dari konflik  ini  tidak  menutup  kemungkinan akan meluas menjadi radikal dan, beberapa indikasi  dari  konflik  tersebut  ada  yang mengunakan  pihak-pihak  tertentu    (pihak ketiga) dimana pihak ketiga ini menghalalkan  segala  cara  agar  tujuan mereka tercapai baik mengunakan kekerasan  maupun  teror,  seperti  konflik penguasaan lahan dan konflik tenaga kerja serta konflik agama.
Untuk  konflik  industri  dan  sosial, dimana  konflik  ini  hanya  berupa  aktifitas buruh  setiap  tahunnya  dan  berkaitaan dengan  upah  minimum  serta  masalah- masalah  sosial  di  kehidupan  masyarakat
konflik  ini  dapat  diatasi  jika  pihak-pihak yang  terlibat  mau  berunding  dan  mencari
solusi  dalam  pemecahan  masalah  yang dihadapi,  hal  ini  penting  karena  Koata Batam  Kepulauan  Riau  berada  di  daerah perbatasan,  hal  ini  tidak  menutup kemungkinan upaya buruh utuk memperjuangkan haknya ditunggangi oleh kepentingan negara asing. Untuk Konflik agama, konflik ini perlu  keseriusan  pemerintah  dan  pihak pihak tertentu untuk turut serta menyelesaikan  setiap  masalah  yang  ada, karena konflik ini berkaitan dengan aqidah dan  iman seseorang, sehingga  pihak-pihak yang  terlibat  sangup  mempertaruhkan nyawa,  harta  dan  benda  demi  keyakinan yang  dianutnya.  Khusus  untuk  kondisi Batam perlu keseriusan disamping masalah pendirian  rumah  ibadah  yang  menjadi perhatian,  kasus  agama  sempalan  yang berkembang juga menuntut perhatian yang seius (data terakhir agama semapalan yang berkembang  menunjukkan  aktifitas  yang berkembang terus tidak hanya faham syiah tetapi  paham-paham  lain  juga  turut berkembang  seperti  Ahmadiah,  Qiblatul Amin,  Misykatul  Anuar,  Gapatar,  Baha'i, Millah  Abraham,  Saksi  Yahofa  Dan Pengikut  Parmalin  (Mengaku  Agama Kristen)  walaupun  perkembangan  agama
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 3, No. 1, Juni 2020
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 105
tersebut  masih  tidak  menetap  dan berpindah-pindah  di  beberapa  daerah  di Batam[]
DAFTAR PUSTAKA Della  Porta,  Donatella,  and  Gary  LaFree, ‘Guest  Editorial:  Processes  of Radicalization and de- Radicalization’, International  Journal of  Conflict  and  Violence  (IJCV) ,  6.1
(2012), 4–10 Hardawiryana,  Robert,  ‘Dokumen  Konsili Vatikan II’, Jakarta: Obor , 1993 Jacobus,  Ranjabar,  ‘Sistem  Sosial  Budaya Indonesia’, Bandung: Alfabeta , 2013 Kartasasmita,  Ginandjar, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan (Cides, 1996)
Pruitt,  Dean  G.,  and  Jefrey  Z.  Rubin, ‘Teori  Konflik  Sosial.-:  Pustaka
Pelajar’, 2004
Rahimullah,  Riyad  Hosain,  Stephen
Larmar,  and  Mohamad  Abdalla,
‘Radicalization  and  Terrorism:
Research  within  the  Australian Context’, International  Journal  of
Criminology  and  Sociology ,  2  (2013), 180–85 Schmid,  Alex  P.,  ‘Radicalisation,  de- Radicalisation, Counter- Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review’, ICCT  Research  Paper ,  97.1  (2013),
22 Soemarwoto,  Otto,
Ekologi,  Lingkungan
Hidup Dan Pembangunan Edisi Revisi (Jakarta:  Penerbit  Djambatan, 1997) Susan,  Novri, Pengantar  Sosiologi  Konflik (Kencana, 2014)
Ubbe,  Ahmad, Laporan  Pengkajian  Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial (Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Sistem  Hukum Nasional,  Badan  Pembinaan  …, 2011)