## DANA PERIMBANGAN DALAM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
Abd. Rais Asmar Universitas Negeri Islam (UIN) Alauddin Makassar Email: rais.asmar@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
The issue of balancing funds which is a potential source of revenue for the regions  is  closely  related  to  the  central  and  regional  governmental  affairs because the funds are sourced from the state budget. Balancing Funds are funds sourced  from  APBN  revenues  allocated  to  regions  to  fund  local  needs  in  the context  of  decentralization  implementation.  The  current  DBH  allocation  is  too complex  as  it  lacks  a  strong  foundation  and  varies  the  basis  of  assignment  for revenue  sharing.  The  DBH  distribution  mechanisms  in  the  regions  also  often experience delays.
Keywords: Balancing Fund

## Abstrak
Permasalahan  dana  perimbangan  yang  menjadi  sumber  penerimaan potensial  bagi  daerah  berhubungan  erat  dengan  pembagian  urusan  pemerintahan pusat  dan  daerah  karena  dananya  bersumber  dari  APBN.  Dana  Perimbangan adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.  Alokasi  DBH  saat  ini  terlalu  komplek  seperti  kurang  memiliki landasan yang kuat dan beragamnya dasar penetapan untuk bagi hasil. Mekanisme penyaluran DBH di daerah juga sering mengalami keterlambatan.
Kata Kunci: Dana Perimbangan

## PENDAHULUAN
euangan suatu negara dikelola berdasarkan kewenangan yang diatur oleh peraturan  perundang-undangan.  Setiap  negara  memiliki  sejumlah lembaga  yang  melaksanakan  kewenangan  di  bidang  keuangan.  Selain itu,  setiap  negara  mendirikan  lembaga  yang  kompeten  dalam  berurusan  dengan satu  hal  tertentu  .  Salah  satu  contoh  akan  menjadi  otoritas  di  bidang  keuangan seperti  Kementerian  Keuangan.  Mereka  biasanya  dibentuk  oleh  undang-undang khusus  dan  dijalankan  oleh  seorang  menteri  keuangan.  Beberapa  instansi  dan lembaga  vertikal  maupun  horizontal  menjalankan  wewenang  dalam  hal  tertentu.
Pengelolaan  keuangan  negara  juga  tidak  terlepas  dari  tiga  jenis  perolehan kekuasaan.  Presiden  sebagai  pemegang  otorisasi  bertindak  dan  berakibat  pada pemasukan  dan  pengeluaran  keuangan  negara.  Menteri  keuangan  sebagai pemegang  otoritas  keuangan  dan  Presiden  adalah  pemegang  otoritas  tertinggi. artinya  disini  Presiden  dan  menteri  keuangan  memperoleh  kekuasaan  di  bidang keuangan negara secara atributif. Selanjutnya Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangannya  ke  kementerian-kementerian  dan  pejabat-pejabat  lain  hingga  ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Lembaga-lembaga  negara  ini  mempunyai  kewenangan  menjamin kesejahteraan  rakyat.  Negara-negara  demokrasi  menyelenggarakan  kekuasaan dengan  membagi  kekuasaan  menjadi  beberapa  bagian.  Umumnya  kekuasaan  itu dibagi  menjadi  tiga  kekuasaan  utama  yaitu  eksekutif,  legislatif,  dan  yudisiil. wujud  nyata  dari  ketiganya  dapat  dilihat  dalam  bentuk  lembaga-lembaga  negara yang  bertujuan  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Wewenang  dalam  kaitan  dengan otonomi  daerah,  diartikan  hak  memiliki  dalam  artian  kekuasaan  untuk  mengatur sendiri ( zelfregelen ) dan mengelola sendiri ( zelfbesturen ). 1
Kekuasaan  pemerintahan  bertumpu  kepada  kewenangan  yang  sah  yang diperoleh  melalui  tiga  sumber    yaitu  atribusi,  delegasi,  dan  mandat.  Atribusi merupakan  wewenang  untuk  membuat  keputusan  yang  langsung  bersumber kepada  undang-undang  dalam  arti  materil.  Tanggung  jawab  intern  dan  ekstern pelaksanaan  wewenang  yang  didistribusikan  sepenuhnya  berada  pada  penerima wewenang.  Pertanggungjawaban  internal  diwujudkan  dalam  bentuk  laporan pelaksanaan  kekuasaan,  sedangkan  pertanggungjawaban  dari  aspek  eksternal adalah  pertanggungjawaban  terhadap  pihak  ketiga  apabila  dalam  melaksanakan kekuasaan melahirkan derita atau kerugian bagi  pihak lain., penerima wewenang bertanggunggugat  atas  segala  akibat  negatif  yang  ditimbulkan  dalam
1 Kusnardi dan harmaily Ibrahim, Pengantar hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta:Pusat Studi hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia,1981), h.61
K
melaksanakan  kekuasaan.  Dalam  konsep  delegasi,  tidak  ada  penciptaan wewenang  dari  pejabat  yang  satu  kepada  yang  lainnya.  Penyerahan  wewenang harus dilakukan dalam bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut delegans, sedangkan pihak yang menerima wewenang disebut delegetars.  Setelah  delegans menyerahkan  wewenang  kepada  delegataris,  maka tanggung  jawab  intern  dan  tanggung  jawab  ekstern  pelaksanaan  wewenang, sepenuhnya berada pada delegataris.
Pada  perolehan  wewenang  secara  mandat  pada  dasarnya  adalah  suatu pelimpahan  wewenang  dari  atasan  kepada  bawahan,  dengan  maksud  untuk membuat  keputusan  atas  nama  pejabat  tata  usaha  negara  yang  memberi  mandat. Hal tersebut berarti bahwa keputusan yang diambil pejabat penerima mandat, pada hakikatnya  merupakan  keputusan  dari  pejabat  tata  usaha  negara  yang  member mandat. Sebagai konsekuensinya, bahwa tanggung jawab dan tanggung gugat atas diterbitkannya  keputusan  atas  dasar  suatu  mandat,  tetap  berada  pada  pejabat pemberi  mandat.  Philipus  Hadjon menyatakan  bahwa  suatu  mandat  tidak diperlukan  adanya  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  melandasinya, karena  mandat  merupakan  hal  rutin  dalam  hubungan  intern  hirarkis  dalam organisasi pemerintahan. 2
Pengelolaan keuangan negara juga tidak terlepas dari tiga jenis perolehan kekuasaan  di  atas.  Presiden  sebagai  pemegang  otorisasi  bertindak  dan  berakibat pada  pemasukan  dan  pengeluaran  keuangan  negara.  Menteri  keuangan  sebagai pemegang  otoritas  keuangan  dan  Presiden  adalah  pemegang  otoritas  tertinggi. 3 Artinya  disini  Presiden  dan  menteri  keuangan  memperoleh  kekuasaan  di  bidang keuangan negara secara atributif. Selanjutnya Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangannya  ke  departemen-departemen  dan  pejabat-pejabat  lain  hingga  ke pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Dalam  hal  ini  lebih  lanjut,  pemerintah provinsi  juga  dapat  mendelegasikan  kewenangannya  kepada  pemerintah kabupaten/kota dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan  daerah  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemda, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan mutlak Pemerintah Pusat yang  ditentukan  oleh  undang-undang  ini.  Dalam  Menyelenggarakan  urusan
2 Murtir  Jeddawi, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Kajian  Beberapa  Perda  tentang Penanaman Investasi di Daerah (Yogyakarta:UII Press Yogyakarta,2006), h. 65
3 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara ( Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
pemerintahan,  pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  berdasarkan  asas  otonomi dan  tugas  pembantuan.  Terdapat  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan  yang  masing- masing dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh anggaran yang memadai. Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  dalam  membiayai  urusan  pemerintahan  daerah, anggaran  pembiayaannya  dibiayai  oleh  daerah  sendiri  melalui  sumber-sumber penerimaan  diantaranya  bersumber  dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  Dana perimbangan,  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah.  Permasalahan  sumber-sumber penerimaan  daerah  tersebut  seringkali  dijumpai  dalam  prakteknya  utamanya alokasi penerimaan dan pengeluarannya.
Permasalahan  dana  perimbangan  yang  menjadi  sumber  penerimaan potensial  bagi  daerah  berhubungan  erat  dengan  pembagian  urusan  pemerintahan pusat  dan  daerah  karena  dananya  bersumber  dari  APBN.  Dana  Perimbangan adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005,  Dana Perimbangan  terdiri  atas  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Dana  perimbangan  tersebut  dibentuk  untuk mendukung pendanaan program otonomi.
Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah- daerah  yang  memiliki  sumber ‐ sumber  penerimaan  pusat  di  daerahnya,  meliputi penerimaan  pajak  pusat  yaitu  pajak  penghasilan  perseorangan  (PPh perseorangan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Umum, Kehutanan dan Perikanan).
DAU  bertujuan  untuk  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar-daerah yang  dimaksudkan  untuk  mengurangi  ketimpangan  kemampuan  keuangan  antar- daerah  melalui  penerapan  formula  yang  mempertimbangkan  kebutuhan  dan potensi  daerah.  DAU  suatu  daerah  ditentukan  atas  besar  kecilnya  celah  fiskal ( fiscal gap ) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah ( fiscal need ) dan potensi daerah ( fiscal capacity ). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya  besar  tetapi  kebutuhan  fiskal  kecil  akan  memperoleh  alokasi  DAU relatif  kecil.  Sebaliknya,  daerah  yang  potensi  fiskalnya  kecil,  namun  kebutuhan fiskal  besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.
DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada  daerah  tertentu  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas
nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar  masyarakat  yang  belum  mencapai  standar  tertentu  atau  untuk  mendorong percepatan pembangunan daerah.

## PEMBAHASAN
Beberapa  permasalahan  timbul  dalam  aspek  dana  perimbangan  sering menjadi  temuan  pemeriksaan.  Pokok-pokok  permasalahan  terkait  pola  alokasi dipaparkan  secara  jelas  dalam  Grand  Desaign  Desentralisasi  Fiskal  Indonesia, yaitu  terletak  pada  formula  alokasi  DBH,  dasar  nilai  penetapan  bagi  hasil, pemanfaatan DBH di daerah, serta mekanisme penyaluran DBH di daerah.
Formula  alokasi  DBH  saat  ini  terlalu  komplek  dan  kurang  memiliki landasan  yang  kuat.  Rumusan  bagi  hasil  untuk  setiap  jenis  pajak  dan  juga penerimaan  sumber  daya  alam  sangat  bervariasi  satu  dengan  yang  lain,  dan terkadang dalam  perumusan alokasi ini tidak ada argumentasi  yang jelas tentang formula bagi  hasil tersebut.  Formula DBH menjadi  makin kompleks lagi  karena pemberlakuan  formula  yang  berbeda  untuk  daerah-daerah  dengan  fasilitas otonomi khusus, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua.
Kerumitan  lain  dari  alokasi  DBH  adalah  beragamnya  dasar  penetapan untuk bagi hasil. Dana bagi hasil minyak dan gas bumi kepada daerah didasarkan pada nilai net ‐ operating income setelah dikurangi berbagai jenis pajak (PPh, PPN, dan  PBB).  Formula  yang  berbeda  untuk  minyak  bumi  dan  gas  alam.  Sedangkan untuk  Pertambangan,  Kehutanan  dan  Perikanan,  nilai  yang  dibagihasilkan  pada dasarnya  ada  dua  jenis  yaitu  biaya  sewa  perijinan  usaha  dan  royalti  untuk produksi yang dihasilkan.
Pemanfaatan  DBH  juga  ditengarai  belum  jelas  di  daerah,  bahkan terkadang  terjadi  tumpang  tindih  program  kegiatan  antara  Provinsi  dan Kabupaten/Kota,  misalnya  pembangunan  lapangan  udara  pada  lokasi  yang berdekatan  dengan  anggaran  berbeda,  yaitu  dari  provinsi  dan  yang  satunya  dari kabupaten.
Permasalahan  klasik  yang  terus  terjadi  sampai  dengan  sekarang  adalah mekanisme  penyaluran  DBH  di  daerah,  yaitu  keterlambatan  penyaluran  DBH  ke daerah,  khususnya  untuk  DBH  yang  berasal  dari  sumber  daya  alam.  Seharusnya penyaluran dilakukan pada setiap akhir kuartal, dimana nilai yang disalurkan pada 3  kuartal  pertama  adalah  nilai  yang  didasarkan  kepada  angka  yang  disepakati  di APBN,  sedangkan  nilai  yang  disalurkan  pada  kuartal  terakhir  sudah memperhitungkan  berbagai  penyesuaian  terhadap  realisasi  yang  terjadi.   Jumlah
yang bisa dibagihasilkan untuk realisasi minyak dan gas bumi adalah maksimum 130% dari harga asumsi awal di APBN.
Fenomena lain yang terjadi  yaitu beberapa daerah yang telah menetapkan RPJMD  telah  ditetapkan  dengan  Peraturan.  Perwujudan  visi  daerah  telah dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan  DPRD  Kabupaten/Kota. Sementara  itu  dalam  pengelolaan  keuangannya,  Pemerintah  Kabupaten/Kota belum menyusun  Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  sehingga  Keputusan  Kepala  Daerah  tentang  sistem  dan  prosedur Pengelolaan  Keuangan  Daerah  juga  belum  ada.  Penyusunan  dan  penyajian Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  biasanya  dilakukan  oleh  Bagian Keuangan  pada  Sekretariat  Daerah  yang  struktur  organisasinya  dibentuk berdasarkan  Peraturan  Daerah  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Sekretariat Daerah.
Secara  terinci  permasalahan  mengenai  dana  perimbangan  dalam mewujudkan terciptanya kemandirian daerah yaitu :
1. Rumitnya formula alokasi dana perimbangan terhadap proporsi pembagian DBH antara pusat dan daerah.
2. Alokasi  dana  perimbangan  belum  disalurkan  lebih  baik,  agar  alokasi  ke daerah  penghasil  menjadi  tepat  waktu  dan  tepat  jumlah,  sehingga  dana tersebut  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  sesuai  dengan  yang direncanakan.
3. Tidak  jelasnya  alokasi  DBH  misalnya  dengan  penetapan  persentase tertentu dari DBH untuk dapat dimanfaatkan bagi pengembangan bidang- bidang  tertentu  contohnya:  pendidikan,  kesehatan  ataupun  perbaikan lingkungan hidup di daerah.
Salah satu contoh pengembangan alokasi DBH untuk bidang tertentu yaitu di  bidang  kehutanan.  Menteri  keuangan  dalam  melaksanakan  ketentuan  Pasal  27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan). Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam untuk masing-masing  daerah  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  diterimanya ketetapan  dari  menteri  teknis.  Menteri  Keuangan  perlu  menetapkan  Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan pada suatu Tahun Anggaran.
Di  samping  itu,  Kurangnya  perhatian  Pemerintah  Pusat  terhadap  Sistem Pengendalian  Intern  yang  baik  melalui  penetapan  peraturan.  Banyaknya  keluhan Pemda karena keterlambatan penyaluran DBH SDA tidak ditanggapi  secara baik yang seharusnya dilakukan diantaranya dengan perbaikan sistem penyaluran DBH
SDA dan  pengendalian  dan  pengawasan  Kepala  Daerah  selaku  Pemegang Kekuasaan  Umum  Pengelola  Keuangan  Daerah  belum  berjalan  sebagaimana mestinya.
Setiap  negara  harusnya  mempunyai  konsep  kewenangan  yang  jelas. Penegasan  ini  menghindari  konflik  berkepanjangan  saling  klaim  kewenangan antara  lembaga  negara  yang  satu  dengan  lainnya  atau  kewenangan  urusan pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah  kabupaten/kota  seperti yang  dikenal  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Setelah  usaha mengantisipasi  terjadinya  konflik  tersebut,  selanjutnya  penegakan  dan perlindungan hukum diharapkan dapat terwujud.
Negara mempunyai kekuasaan sangat besar untuk mengatur rakyat dengan berbagai  cara  demi  kesejahteraan  rakyat.  Bahkan,  dengan  cara-cara  kekerasan (melakukan  penangkapan,  penahanan,  penggusuran)  selama  dalam  batas kewenangan  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  legal  perbuatan  negara.  Dengan kata  lain,  kedaulatan  negara  dipersamakan  dengan  monopoli  negara  terhadap rakyat  baik  fisik  maupun  materi.  Monopoli  fisik  tersebut  sejalan  dengan pandangan  Max  Weber  tentang  bagaimana  hubungan  negara  dengan  monopoli tersebut. Dia menyatakan bahwa hal itu disebabkan karena negara ini mempunyai monopoli  atau  kekuasaan  penuh    dalam  menggunakan  kekuasaan  fisik.  Akan tetapi,  negara  (state)  tidak  dapat  menjalankan  kedaulatannya    tanpa  adanya pemerintah sebagai representasi negara berhubung negara dalam keadaan statis .
Untuk  memeriksa  tanggung  jawab  di  bidang  keuangan  negara  maka diadakanlah Badan Pengawas Keuangan Negara yang fungsi utamanya melakukan pemeriksaan  keuangan  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  pada  zaman orde    baru,  di  bentuk  sejumlah  badan  atau  institusi  yang  berkaitan  dengan pengawasan  di  bidang  keuangan  seperti  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan Pembagunan  (BPKP)  dan  sejumlah  inspektorat  yang  melekat  disetiap  lembaga departemen  dan  non-departemen,  begitu  pula  didaerah  terdapat  sejumlah inspektorat yang merupakan instansi vertikal yang bernaung di bawah departemen keuangan.
Suatu  anggaran  seharusnya  difungsikan  sebagai  alat  perencanaan  sektor publik  yaitu  untuk  merencanakan  tindakan  apa  yang  akan  dilakukan  oleh pemerintah,  berapa  biaya  yang  dibutuhkan,  dan  berapa  hasil  yang  diperoleh  dari belanja  pemerintah  tersebut  dan  merupakan  alat  koordinasi  antar  bagian  dalam pemerintahan.  Disamping  itu,  anggaran  publik  juga  berfungsi  sebagai  alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.
Apkasi menyatakan ada 21 masalah dalam proses transfer dana pemerintah pusat  ke  pemerintah  daerah  yang  mengganggu  pelaksanaan  pembangunan. 4 Hal ini  mengindikasikan  bahwa  terdapat  permasalahan  yang  kompleks  pada  proses transfer  dana  Pusat  ke  pemerintah  daerah.  Sebenarnya  masih  terdapat  beberapa jenis  dana  yang  ditransfer  oleh  Pusat  selain  DBH,  DAK  dan  DAU  yaitu  bentuk Dana  Bagi  Hasil  Sumber  Daya  Alam  (DBH  SDA),  Dana  Penyesuaian,  Dana Insentif  Daerah  (DID),  dan  Dana  Percepatan  Pembangunan  Infrastruktur  Daerah (DPPID). Namun, DBH, DAK, dan DAU ini yang paling banyak menjadi sorotan mengingat besaran dan persebarannya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Proses penyaluran dana tersebut masih berbenturan dengan keinginan pusat  yang belum sepenuhnya  percaya  kepada  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  mengelola keuangannya  sementara  dana  yang  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) yang dipungut dan dipergunakan oleh pemerintah daerah masih belum memadai.
Tumpang tindih urusan pemerintahan antara Pusat dan Pemerintah daerah memang  belum  sepenuhnya  selesai.  Ada gap yang  pasti  nampak  antara pembagian  urusan  pemerintahan  dalam  negara  kesatuan  seperti  Indonesia. Namun,  semua  bisa  dikembalikan  kepada  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik  seperti  adanya  transparansi  keuangan  oleh  pusat  kepada  daerah.  Disamping itu,  perangkat  peraturan  perundang-undangan  juga  belum  mampu  menopang kejelasan  dan  ketegasan  proses  penyaluran  dana  pusat  kepada  daerah.  Pada konsep  negara  hukum  dikenal  adanya  jaminan  hukum  bagi  rakyat  terhadap kekuasaan  pemerintahan  yang  diwujudkan  melalui  4  (empat)  substansi  pokok. Pertama, asas legalitas, dalam penyaluran dana pusat kepada daerah, ada tiga hal pokok  yang  harus  diperhatikan  yaitu  kewenangan,  prosedur,  dan  substansi. Kemudian  perlindungan  hak-hak  dasar  dan  pembagian  kekuasaan  di  bidang pemerintahan    melalui  desentralisasi  fungsional  dan  territorial  serta  pengawasan oleh badan peradilan melalui  prinsip independen, impartial, non-discrimination.
Demikianlah  arti  pentingnya  pengelolaan  dana  perimbangan  guna mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  tetap  memperhatikan pembagian  urusan  pemerintahan  pusat  dan  daerah.  Permasalahan  yang  terjadi sedikit  banyak  dipengaruhi  oleh  rentang  kendali  yang  terlalu  jauh  antara pemerintah  pusat  dan  daerah,  sementara  pendanaan  untuk  pembiayaan kepentingan  daerah  sangat  dibutuhkan  segera.  Selain  itu,  penegakan  dan perlindungan  hukum  akibat  dari  perbuatan  pemerintah  termasuk  di  bidang keuangan  negara  harus  bermuara  pada  kesejahteraan  masyarakat  dan  menjadi tugas dari negara untuk mewujudkannya.
4 www.bisnis.com, diakses pada 20/11/2017

## PENUTUP
Permasalahan  dana  perimbangan  yang  menjadi  sumber  penerimaan potensial  bagi  daerah  berhubungan  erat  dengan  pembagian  urusan  pemerintahan pusat  dan  daerah  karena  dananya  bersumber  dari  APBN.  Dana  Perimbangan adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi  berupa  Dana  Bagi  Hasil  (DBH).  Dana  Bagi  Hasil  itu  sendiri merupakan  dana  perimbangan  yang  strategis  bagi  daerah-daerah  yang  memiliki sumber ‐ sumber  penerimaan  pusat  di  daerahnya.  Kewenangan  dalam  pengelolaan dana  perimbangan  adalah  presiden  dan  menteri  keuangan  sebagai  pemegang otoritas  pelaksana  atas  nama  presiden.  Menteri  keuangan  mendelegasikan kewenangannya  kepada  departemen-departemen  dan  pejabat  di  daerah.  Muara dari  penegakan  dan  perlindungan  hukum  akibat  dari  perbuatan  pemerintah termasuk  di  bidang  keuangan  negara  harus  bermuara  pada  kesejahteraan masyarakat dan menjadi tugas dari negara untuk mewujudkannya.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Kusnardi dan harmaily Ibrahim, 1981, Pengantar hukum Tata Negara Indonesia , Jakarta:Pusat  Studi  hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia
Murtir  Jeddawi,  2006, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Kajian  Beberapa  Perda tentang  Penanaman  Investasi  di  Daerah, Yogyakarta:UII  Press Yogyakarta
Muhammad Djafar Saidi, 2011, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Rajawali Pers www.bisnis.com, diakses pada 20/11/2017