Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 560-563| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4013.560-563

## KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA
I Made Citra Gada Kumara, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia kadekgada123, kastaaryawijaya@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Sertifikat hak atas tanah masih menghadapi kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki hak  atas  tanah  tersebut,  sehingga  apabila  dapat  dibuktikan  secara  hukum  bahwa  ia  adalah  pemilik  sebenarnya maka  sertifikat  hak  atas  tanah  dapat  dibatalkan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kepastian  hukum pemegang  hak  atas  tanah  dalam  sistem  hukum  tanah  di  Indonesia  serta  upaya  pemerintah  dalam  memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  mencatat,  mempelajari  dan  membaca  doktrin-doktrin  hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Adapun teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan untuk mengolah bahan hukum  yang didapat dengan  mempergunakan analisis data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian dari suatu sertipikat hak atas tanah yang dimiliki pemegang hak yang pada  dasarnya  dijamin  oleh  Undang-undang  karena  didalamnya  tertulis  secara  jelas  mengenai  jenis  hak, keterangan  fisik  mengenai  tanah,  beban  diatas  tanah  tersebut  dan  peristiwa  hukum  yang  saling  berhubungan dengan tanah maka data-data tersebut dianggap benar.
Kata Kunci : Kepastian Hukum, Sertifikat, Sistem Pendaftaran Tanah

## Abstract
Land rights certificates still face the possibility of  lawsuits from other parties  who feel  they have rights to  the land, so that if it can be legally proven that he is the real owner, the land rights certificate can be canceled. The purpose  of  this  study  is  to  determine  the  legal  certainty  of  land  rights  holders  in  the  land  law  system  in Indonesia  and  the  government's  efforts  to  provide  legal  certainty  to  land  rights  holders.  The  type of  research used in this research is normative legal research. Sources of data used are primary and secondary data sources. The technique of collecting legal materials is done by recording, studying and reading legal doctrines related to the legal issues under study. The legal material analysis technique used to process the legal material obtained is by using analytical descriptive data analysis. The results of the study indicate that the evidentiary strength of a certificate of land rights owned by the right holder is basically guaranteed by law because it is written clearly about the types of rights, physical information regarding the land, the burden on the land and legal events that are interconnected with the land. then the data is considered correct.
Keywords: Legal Certainty, Certificate, Land Registration System

## I. PENDAHULUAN
Tanah adalah salah satu sumber dari penghidupan masyarakat, sebagai halnya untuk bercocok tanam, tempat  tinggal  dan  hal  lainnya  yang  bernilai  ekonomis.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  tanah merupakan  kebutuhan  mendasar  dari  manusia.  Manusia  yang  melakukan  segala  aktivitasnya  di  atas tanah  dan  merupakan  sesuatu  yang  tidak  terpisahkan  antara  manusia  dan  tanah  selama  manusia  itu hidup sampai dengan meninggal (Siahaan, 2003) .
Pentingnya  peran  tanah  bagi  manusia  perlu  didukung  dengan  pemberian  kepastian  dan jaminan  hukum  bidang  tanah  yang  dikuasai  oleh  masyarakat  dan  didukung  pula  dengan  ketentuan hukum yang tertulis, lengkap dan jelas isinya mengenai pengaturan kepemilikan bidang tanah. Salah satu  instrumen  yang  memuat  data  yuridis  dan  data  fisik  sebuah  bidang  tanah  adalah  sertipikat. Sertipikat  merupakan  bukti  hak  yang  kuat  dimiliki  oleh  subjek  hukum  yang  diakui  kepemilikannya atas bidang tanah yang tercatat atas namanya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti-bukti dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pendaftaran  tanah  dicatatkan  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  atau  Kota  dimana  lokasi tanah  tersebut  berada.  Atas  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang berkepentingan  pada  Kantor  Pertanahan,  maka  akan  diberikan  surat  tanda  bukti  hak  atas  tanah  yang dikenal  dengan  Sertipikat  kepada  pemohon  sesuai  dengan  data  yuridis  dan  data  fisik  tanah. Sebagaimana  diatur  dalam  PP  No.24/1997, Pasal  32  ayat  (2)  mengatur  Dalam  hal  atas  suatu  bidang tanah  sudah  diterbitkan  secara  sah  atas  nama  orang  atau  Badan  Hukum  yang  memperoleh  tanah tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  sah  nyata  menguasainya,  maka  tidak  dapat  lagi  menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tersebut.
Berdasarkan  atas  ketentuan  hukum  tersebut  diatas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  sertipikat memiliki  fungsi  sebagai  alat  bukti  hak  atas  tanah.  Data  yuridis  dan  data  fisik  yang  termuat  dalam sertipikat  dapat  sebagai  alat  bukti  yang  kuat  atas  status  bidang  tanah  tersebut,  hal  ini  memberikan jaminan  kepada  pemilik  bidang  tanah  mengenai  status  tanah  miliknya,  apabila  akan dipindahtangankan  juga  akan  lebih  mudah  karena  bidang  tanah  telah  tercatat  pada  buku  tanah  di Kantor  Pertanahan  setempat.  Perkembangan  penegakan  hukum  saat  ini,  berkaitan  dengan  proses peradilan yang mengaitkan kekuatan hukum sebuah sertipikat banyak timbul yang mana adanya tanda milik  atas  tanah  selain  sertipikat  yang  dijadikan  sebagai  alat  bukti  dalam  persidangan,  seperti penggunaan  Girik,  Pipil,  dan  lain  sebagainya.  Penggunaan  alat  bukti  berupa  tanda  milik  atas  tanah memang  dibenarkan  dahulu  sebelum  diaturnya  penggunaan  sertipikat,  namun  saat  ini  penggunaan tanda milik tanah haruslah dikonversi bentuknya menjadi sertipikat. Banyak putusan pengadilan yang membenarkan penggunaan tanda milik tanah Girik, Pipil, dan lain sebagainya itu untuk membatalkan terbitnya sertipikat meskipun telah lebih dari 5 (lima tahun).
Melihat fakta tersebut, sertipikat masih belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemiliknya  dan  hal  ini  tentunya  menjadi  dilema  karena  sertipikat  masih  dapat  menghadapi  tuntutan gugatan  hukum  terhadap  isi  data  yuridis  dan  data  fisik  biarpun  telah  diatur  dalam  ketentuan perundang-undangan  bahwa  sertipikat  merupakan  bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  kuat.  Atas gugatan  tersebut  dapat  dilakukan  pembatalan  sertipikat  apabila  memang  dapat  dibuktikan  terbitnya sertipikat didasarkan atas itikad tidak baik dan cacat formil (Harsono., 2002) .
Dengan  tujuan  penerbitan  sertipikat  yang  memberikan  jaminan  kepastian  dan  perlindungan hukum bagi pemiliknya, dengan  adanya gugatan  hukum yang dilakukan  atas dasar bukti tanda milik tanah  seperti  Girik,  Pipil,  dan  lain  sebagainya,  tentunya  mengesampingkan  keberadaan  sertipikat  itu sendiri sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan bidang tanah. Bahkan dalam peradilan terkadang timbuk keraguan dalam banyaknya gugatan yang dilakukan atas sengketa agraria yang terjadi.
Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Menurut (Rajab et al., 2020) bahwa  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  maka  seseorang  harus  memiliki  sertifikat  sebagai  alat bukti atas kepemilikan hak atas tanah tersebut. Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam hal ini selama tidak dapat dibuktikan  sebaliknya  data fisik dan data  yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka penyelesaian pembuktian  sertifikat  hak  atas  tanah  tersebut  dilakukan  di  pengadilan  oleh  pertimbangan  hakim.  Di sisi lain, berbicara Pendaftaran hak atas tanah dalam rangka mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum itu, tentunya berhubungan pula dengan sistem publikasi pendaftaran tanah. Artinya kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai salah satu tujuan pendaftaran tanah tergantung kepada sistem publikasi  pendaftaran  tanah  yang  dianut  oleh  suatu  Negara (Apriani  &  Bur,  2021) .  Sebab  yang dilindungi  dengan  diadakanya  pendaftaran  tanah  yaitu  pemegang  sertifikat  hak  atas  tanah,  karena dengan  dilakukanya  pendaftaran  tanah  berarti  akan  tercipta  kepastian  hukum,  kepastian  hak  serta tertib  administrasi  pertanahan  sehingga  semua  pihak  terlindungi  dengan  baik,  baik  pemegang sertifikat,  pemegang  hak  atas  tanah,  pihak  ketiga  yang  memperoleh  hak  atas  tanah  maupun pemerintah sebagai penyeleggara negara (Hadisiswati, 2014) .
Maka berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui kepastian hukum  pemegang  hak  atas  tanah  dalam  sistem  hukum  tanah  di  Indonesia  serta  upaya  pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, yakni dengan mengkaji  bahan-bahan  hukum  tertulis  seperti  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  buku- buku  dan  doktrin  hukum  para  ahli  hukum,  serta  dari  kamus  hukum  atau  pun  sumber  bacaan  lainnya
yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini (Sunggono,  1997) .  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  mengkaji  bahan  hukum  dari  dokumen-dokumen hukum terikat (peraturan perundang-undangan), dengan mencatat, mempelajari dan membaca doktrin- doktrin  hukum  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  diteliti.  Teknik  analisis  bahan  hukum  yang dipergunakan  untuk  mengolah  bahan  hukum  yang  didapat  dengan  mempergunakan  analisis  data deskriptif  analitis  yakni  dengan  mengacu  pada  masalah  tertentu  dan  dikaitkan  dengan  doktrin  atau pendapat hukum dari ahli hukum maupun dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekanto  &  Mamudji,  1995) .  Setelah  dilakukan  dengan  analisis  deskriptif  analitis,  maka  bahan hukum  disusun  dengan  sistematis,  memperhatikan  klasifikasi  dari  bahan  hukum  yang  dipergunakan untuk mempermudah mengkonstruksi hukum dengan tujuan akhir penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Tanah di Indonesia
Pada  dasarnya  istilah  sertipikat  itu  sendiri  berasal  dari  bahasa  Inggris  Certificate  yang  berarti  ijazah atau  surat  keterangan  yang  dibuat  oleh  pejabat  tertentu.  Dengan  pemberian  surat  tanda  keterangan yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  kepada  pihak  yang  memohon  atau  berkepentingan  telah memberikan  status  tentang  keadaan  seseorang.  Diatur  dalam  Pasal  19  UUPA  ayat  (1)  dan  ayat  (2) UUPA, dapat dipahami mengenai pendaftaran hak atas tanah tersebut, maka akibat hukumnya pemilik hak  atas  tanah  tersebut  mendapatkan  surat  tanda  hak  atas  tanah  dan  sebagai  alat  bukti  kuat  terhadap kepemilikan hak atas tanah.
Upaya  pendaftaran  tanah  merupakan  kewajiban  bagi  pemilik  hak  untuk  menjaminkan  dan meminta kepastian hukum dari institusi terkait. Hal ini juga merupakan wujud dari keberadaan negara dalam  memberikan  kepastian  hukum  bagi  kepemilikan  dan  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  bagi masyarakat,  sehingga  tanah  dapat  dipergunakan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  luas (Harsono., 2007) .  Penggunaan  asas  Nemo  plus  iuris  transferre  potest  quam  ipse  habel  dan  asas  Nemo  sibi  ipse causam  possessionis  mutare  potest  tersebut  dalam  proses  pendaftaran  tanah  memberikan  kekuatan bersifat penuh dan kuat terhadap hak atas tanah yang dimohonkan. Sifat penuh yang dimaksud adalah mengenai  kewenangan  pemilik  atas  tanah  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  atas  tanah  yang dimilikinya  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Sedangkan  maksud  dari  terkuat  adalah berkaitan dengan keistimewaan pemiliknya dalam hal mempertahankan hak atas miliknya dari pihak lain yang mengganggu. Adapun mengenai jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi hak milik atas  tanah  terdapat  penegasannya  lebih  lanjut  yaitu  melalui  suatu  mekanisme  yang  dinamakan Pendaftaran Tanah atau Recht Kadaster.
Sehingga  dapat  dipahami  mengenai  kekuatan  pembuktian  dari  sertifikat  hak  atas  tanah  yang dimiliki  oleh  pemegang  hak  tersebut  sesungguhnya  diberikan  jaminan  yang  penuh  dan  kuat  dari ketentuan perundang-undangan karena dalam sertifikat didalamnya terdapat data fisik dan data yuridis yang  ditulis  dan  dicatat  pada  Kantor  Pertanahan  setempat,  sehingga  data  yang  tercatat  tersebut dianggap telah benar.

## 2. Upaya  Pemerintah  dalam  Memberikan  Jaminan  Kepastian  Hukum  Kepada  Pemegang  Hak Atas Tanah
Publikasi  pendaftaran  hak  atas  tanah  di  masing-masing  negara  berbeda-  beda  tergantung  dari  sistem hukum  yang  dianut  negara  tersebut.  Ada  2  (dua)  jenis  publikasi  pendaftaran  hak  atas  tanah  yang umumnya  dilakukan  negara-negara  didunia,  yakni  sistem  publikasi  negatif  dan  sistem  publikasi positif.  Sistem  publikasi  negatif  dilakukan  dengan  mempergunakan  sistem  pendaftaran  berupa  akta, sedangkan  sistem  pendaftaran  positif  dilakukan  dengan  mempergunakan  sistem  pendaftaran  berupa pendaftaran hak.
Upaya  pemerintah  dalam  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah dilakukan dengan melakukan perbaikan dalam pelayanan dan sistem pendaftaran hak atas tanah yang mengedepankan  kemudahan  bagi  pemilik  hak  untuk  memperoleh  data  yuridis  dan  data  fisik  tanpa harus  melakukan  title  search  pada  sistem  Kantor  Pertanahan.  Dengan  sistem  publikasi  positif  maka Kantor  Pertanahan  melakukan  identifikasi  dan  pencatatan  atas  bidang  tanah  dengan  menentukan subjek  hukum  pemohonnya  dengan  menceritakannya  pada  buku  tanah.  Sebelum  dilakukannya pencatatan  pada  buku  tanah,  terlebih  dahulu  PPAT  melakukan  pengecekan  mengenai  dokumen
pemohon  yang  diajukan  dan  melakukan  pencatatan  khusus  pada  kantornya,  sehingga  dokumen  yang diajukan dapat diuji kebenarannya terhadap status tanah tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Kepastian hukum pemegang hak atas tanah dalam sistem hukum tanah di Indonesia Sifat penuh yang dimaksud  adalah  mengenai  kewenangan  pemilik  atas  tanah  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  atas tanah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan maksud dari terkuat adalah berkaitan dengan keistimewaan pemiliknya dalam hal mempertahankan hak atas miliknya dari pihak lain yang mengganggu. Sehingga dapat dipahami mengenai kekuatan pembuktian dari sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh pemegang hak tersebut sesungguhnya diberikan jaminan yang penuh dan  kuat  dari  ketentuan  perundang-undangan  karena  dalam  sertifikat  didalamnya  terdapat  data  fisik dan data yuridis yang ditulis dan dicatat pada Kantor Pertanahan setempat, sehingga data yang tercatat tersebut  dianggap  telah  benar.  Adapun  upaya  pemerintah  dalam  memberikan  jaminan  kepastian hukum  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  dengan  melakukan  perbaikan  dalam  pelayanan  dan  sistem pendaftaran  hak  atas  tanah  yang  mengedepankan  kemudahan  bagi  pemilik  hak  untuk  memperoleh data  yuridis  dan  data  fisik  tanpa  harus  melakukan  title  search  pada  sistem  Kantor  Pertanahan. Sebelum  dilakukannya  pencatatan  pada  buku  tanah,  terlebih  dahulu  PPAT  melakukan  pengecekan mengenai  dokumen  pemohon  yang  diajukan  dan  melakukan  pencatatan  khusus  pada  kantornya, sehingga dokumen yang diajukan dapat diuji kebenarannya terhadap status tanah tersebut. Pencatatan kepemilikan  atas  tanah  meliputi  pencatatan  nomor  seri,  lokasi,  dan  batas-batas  bidang  tanah  yang ditandai pada peta serta nama pemiliknya.

## 2. Saran
Sebaiknya  pemerintah  dapat  meningkatkan  upayanya  dalam  memberikan  kepastian  hukum  terhadap pemegang hak atas tanah, dengan menerapkan prosedur pendaftaran tanah dan sistem publikasi yang bersifat positif. Hal ini dilakukan untuk dapat benar-benar melindungi pemegang hak tanah tersebut. Sebaiknya  masyarakat,  dalam  hal  ini  pemilik  dan  pemegang  hak  atas  tanah  dapat  mempelajari mengenai  hak  dan  kewajibannya  dalam  kepemilikan  bidang  tanah,  sehingga  masyarakat  tidak  lagi dibodohi oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriani, D., & Bur, A. (2021). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum , 5 (2), 220–239.
Hadisiswati,  I. (2014). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak  Atas Tanah. AHKAM , 2 (1), 118–146.
Harsono., B. (2002). Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah . Djambatan, Jakarta.
Harsono.,  B.  (2007). Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-  Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya . Djambatan, Jakarta.
Rajab,  R.  A.,  Turisno,  B.  E.,  &  Lumbanraja,  A.  D.  (2020).  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. NOTARIUS , 13 (2), 642–654. Siahaan,  M.  P.  (2003). Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  Teori  dan  Praktek .  Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (1995). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Rajawali Pers, Jakarta.
Sunggono, B. (1997). Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo, Jakarta.