InFestasi Vol. 18 No. 1 Juni 2022 Hal. 60-65

## Perbandingan Insentif Pajak Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam Kondisi Pandemi Covid-19

## Comparison of Tax Incentives in Indonesia, Malaysia, and Singapore in Covid-19 Pandemic Conditions
Mufidah Azzahra 1 Muhammad Rheza Ramadhan 2
1 Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia
2 Direktorat Jenderal Pajak, Indonesia

## A R T I C L E   I N F O
Article History : Received 06 Januari 2022
Revised 15 Juni 2022
Publish 27 Juni 2022

## Keywords:
Covid-19, Fiscal Policy, Tax Incentives, Tax Revenue
DOI: https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i1.13231

## A B S T R A C T
COVID-19 pandemic which caused state revenues, especially tax revenues in In- donesia to be hampered. This is also experienced by Indonesia's neighboring coun- tries,  namely  Malaysia  and  Singapore.  Therefore,  the  governments  of  Indonesia, Malaysia, and Singapore overcome these problems by issuing fiscal policies includ- ing  policies  on  tax  incentives.  This  study  aims  to  compare  the  tax  incentives  in Indonesia with Malaysia and Singapore during the COVID-19 pandemic. The data collection  method  used  is  descriptive  research  method  in  the  form  of  literature study. The results of the study show that Indonesia, Malaysia, and Singapore have similarities  and  differences  in  terms  of  providing  tax  incentives.  What  the  three countries have in common is that they have the same concern for the empowerment of  Small  Micro  Business  (SMEs)  and  individual  income.  Then  the  difference  is seen in terms of the approach of the governments of the three countries in provid- ing  tax  incentives.  Singapore  has  a  tax  system  that  is  already  quite  competitive and  business-friendly,  there  will  be  no  fundamental  changes  to  Singapore's  tax rates due to the  COVID-19 pandemic. Indonesia and Malaysia, which pay atten- tion to changes in rates from various sectors in providing tax incentives.

## A B S T R A K
Pandemi  covid-19  yang  menyebabkan  penerimaan  negara  terutama  penerimaan perpajakan di Indonesia terhambat. Hal tersebut juga dialami oleh negara tetangga Indonesia  yaitu  Malaysia  dan  Singapura.  Maka  dari  itu,  pemerintah  Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengatasi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan  fiskal  termasuk  kebijakan  mengenai  insentif  perpajakan.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan insentif perpajakan di negara Indone- sia  dengan  negara  Malaysia  dan  Singapura  dalam  kondisi  pandemi  covid-19. Penelitian  ini  menunggunakan  studi  kepustakaan  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki persamaan dan perbedaan pemberian insentif perpajakannya. Persamaan dari ketiga negara terse- but  ialah  memiliki  perhatian  yang  sama  akan  pemberdayaan  Usaha  Kecil  Mikro (UKM) dan penghasilan individu. Perbedaannya adalah terlihat dari segi pendeka- tan  pemerintah  ketiga  negara  tersebut  dalam  memberi  insentif  perpajakannya. Singapura  memiliki  sistem  perpajakan  yang  sudah  cukup  kompetitif  dan  ramah bisnis. Tidak ada perubahan mendasar pada tarif perpajakan Indonesia dan Malay- sia  memperhatikan  perubahan  tarif  dari  berbagai  kalangan  sektor  dalam  mem- berikan insentif.
* Corresponding author: rhezakz@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  perbandingan  insentif  perpajakan  di  negara  Indonesia
dengan negara tetangga (Malaysia dan Singapura) dalam kondisi pandemi covid-19. Undang-Undang Re- publik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP)  se- bagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun  2009  (Undang-Undang  KUP)  Pasal  1  ayat  1,  pajak  didefinisikan  sebagai  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang  Undang, dengan  tidak  mendapat  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bangsa yang makmur ada- lah bangsa yang rakyatnya taat dalam membayar pajak.  Pemerintah suatu negara bisa menjalankan roda pemerintahan  dan  melayani  masyarakat  dengan  baik  salah  satunya  dari  pendapatan  pajak.  Pada  tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi covid-19, yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan, tak terkecua- li bidang perekonomian.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagaimana dikutip dalam Fauzia (2020) menyatakan bahwa dam- pak pandemi covid-19 ini telah mencakup seluruh sektor dalam perekonomian. Hal tersebut terlihat  dari realisasi penerimaan pajak yang mengalami tekanan atau tumbuh negative 10,8 persen jika dibandingkan dengan  periode  yang  sama  tahun  lalu.  Tidak  hanya  di  Indonesia  saja,  krisis  ekonomi  juga  dialami  oleh berbagai negara di dunia. Termasuk Malaysia dan Singapura. Setiawan (2020) menyatakan pertumbuhan ekonomi Malaysia terkontraksi alias minus 17,1 persen pada kuartal II-2020. Penyebabnya adalah pandemi covid-19  yang  memukul  ekspor  dan  konsumsi  dalam  negeri.  Sementara  itu,  Arieza  (2020)  menyatakan resesi  ekonomi  juga  menjerat  Singapura.  Pada  kuartal  I  2020,  pertumbuhan  ekonomi  Singapura  tercatat minus 0,7 persen. Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura (MTI) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Singapura anjlok 41,2 persen pada kuartal II 2020.
Insentif pajak merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Juli 2020 dikeluarkan PMK No. 86/PMK.03/2020 tentang Insen- tif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  yang  telah  diubah  dengan PMK  No.  110/PMK.03/2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 86/PMK.03/2020  Tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019.  Peraturan  tersebut  mencabut  PMK  No.  44/PMK.03/2020  tentang  Insentif  Pajak  Untuk Wajib  Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang telah diterbitkan lebih dulu yaitu tanggal 27 April 2020. Tidak hanya pemerintah di Indonesia yang memberikan insentif pajak kepada rakyatnya. Negara lain seperti Malaysia dan Singapura juga menerapkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi covid-19 ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pemberian insentif pajak ter- sebut dan membandingkannya dengan pemberian insentif pajak oleh pemerintah Indonesia, Malaysia dan Singapura. Penelitian ini berupaya untuk  membandingan pelaksanaan insentif pajak yang diberikan oleh negara  berkembang,  dengan  negara  maju  yang  karakteristik  demografi  yang  sepadan.  Hal  ini  dilakukan dengan harapan apabila ditemukan adanya perbedaan mekanisme pelaksanaan insentif pajak antar negara. Negara berkembang dimungkinkan dapat melakukan adopsi perbedaan tersebut secara lebih mudah kare- na kesamaan karakteristik demografi.

## 2. TELAAH LITERATUR
Insentif  menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  merupakan  tambahan  penghasilan  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  gairah  kerja.  Tambahan  penghasilan  tersebut  berupa  uang,  barang,  dan sebagainya. Insentif pajak juga diartikan sebagai sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar ter- tarik untuk menanamkan modalnya disuatu negara (Safrina et al, 2020). Dari beberapa pengertian tersebut insentif pajak bisa diartikan pemberian kemudahan terhadap pungutan wajib yang biasanya berupa uang. Oleh karena itu, uang yang harus dikeluarkan oleh penduduk kepada pemerintah atas pendapatan, pem- ilikan, harga beli barang, dan sebagainya bisa lebih ringan dikeluarkan dari biasanya.
Pratama et al, (2017) menjelaskan bahwa insentif pajak sebagai bentuk insentif  yang mengurangi beban  pajak  perusahaan.  Pengurangan  beban  pajak  tersebut  bertujuan  untuk  mendorong  perusahaan- perusahaan  tersebut  untuk  berinvestasi  di  proyek  atau  sektor  tertentu.  Menurut  Zee,  Stotsky,  dan  Ley (2002, dikutip dalam Latief et al, 2020), insentif pajak memiliki dua definisi dari dua sudut pandang yang berbeda. Dua sudut pandang yang dimaksud yakni  dari sudut pandang hukum ( statutory term ) dan dari sudut pandang efektifitas ( effective term ). Sudut pandang hukum ( statutory term ) menjelaskan bahwa insen- tif  pajak  merupakan  perlakuan  khusus  yang  diberikan  kepada  proyek  investasi  tertentu  saja.  Selain  itu, dari  sudut  pandang  efektifitas  ( effective  term )  insentif  pajak  merupakan  dampak  efektif  terhadap  pengu-
rangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.
Beberapa penelitian terkait insentif pajak telah dilakukan. Kusuma & Simanungkalit (2022) menya- takan bahwa implementasi insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25 hanya dimanfaatkan oleh wajib  pajak  pada  bulan  April  2020.  Pada  bulan  selanjutnya  pemanfaatan  insentif  ini  terus  menurun bahkan  nihil  di  bulan  Desember  2020 (Kusuma  &  Simanungkalit,  2022) .  Adanya  kendala  penggunaan teknologi  berupa  aplikasi  yang  belum  dipahami,  administrasi  yang  dianggap  rumit  dan  persepsi  wajib pajak  kurang  tepat  mengenai  insentif  pajak  sehingga  memutuskan  tidak  memanfaatkan  insentif  tersebut (Kusuma  &  Simanungkalit,  2022) .  Penelitian  tentang  insentif  pajak  juga  dilakukan  oleh  Aditya  (2021). Penelitian tersebut mengkaji bahwa wajib pajak yang memperoleh insentif pajak penghasilan dinilai dapat membantu meringankan beban ekonomi akibat covid- 19 di Indonesia (Aditya, 2021).
Insentif pajak berupa sebuah penawaran yang diberikan pemerintah melalui manfaat pajak (Hasi- buan,  2016).  Penawaran  tersebut  diberikan  dalam  suatu  kegiatan  berkualitas  tertentu  berupa  kontribusi uang  atau  harta.  Insentif  pajak  merupakan  pemajakan  yang  mempunyai  tujuan  untuk  memberikan perangsang (Hasibuan, 2016). Selain bermaksud menghasilkan pendapatan pemerintah, penggunaan pajak juga memberikan dorongan kearah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu. Salah satu cara dalam menarik  investor  ke  sebuah  negara  agar  mau  berinvestasi  sehingga  bisa  mengembangkan  pergerakkan ekonomi  adalah  dengan  diadakannya  instrument  yakni  salah  satunya  adalah  diberlakukannya  insentif pajak.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kepustakaan  ( library  research ).  Studi  kepustakaan merupakan  suatu  studi  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  dan  informasi  dengan  bantuan berbagai macam  material  yang ada di perpustakaan  seperti dokumen, buku, kisah-kisah sejarah, dan se- bagainya (Mirzaqon & Purwoko, 2018). Pengertian lain menurut Sarwono (2006) dalam Mirzaqon & Pur- woko  (2018),  studi  kepustakaan  juga  dapat  mempelajari  berbagai  macam  referensi  dari  buku  dan  hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi beberapa tahapan. Pertama,  pemeriksaan kem- bali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna anta- ra yang satu dengan yang lain. Kedua, mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang su- dah  diperlukan.  Ketiga,  melakukan  analisis  lanjutan  terhadap  hasil  pengorganisasian  data  dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang  merupakan  hasil  jawaban  dari  rumusan  masalah.  Metode  analisis  penelitian  ini  adalah  mengum- pulkan  informasi  dan  data  secara  mendalam  melalui  berbagai  jenis  sumber  literatur  seperti  Undang- Undang  (UU),  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK),  buku,  artikel,  berita,  jurnal,  hasil  penelitian  sebe- lumnya  yang  sejenis dengan  riset  ini,  dan  bahan  literatur  lainnya  untuk  mendapatkan  jawaban  dan  lan- dasan teori mengenai masalah diteliti.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebagian  besar  negara  di  dunia  yang  terdampak  pandemi  covid-19  memiliki  kebijakan  insentif perpajakan untuk negaranya. Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki persamaan dan perbedaan ke- bijakan atas pemberian insentif covid-19, meskipun ketiga negara tersebut yang cenderung memiliki karak- teristik demografi yang sama. Malaysia dan Singapura lebih cepat tanggap dalam mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan akibat pandemi covid-19 daripada #Indonesia. Singapura lebih dahulu mengeluarkan paket stabilisasi dan dukungan terkait pandemi covid-19 yaitu unity budget pada 18 Februari 2020. Disusul oleh Malaysia pada 27 Februari 2020 yang meluncurkan paket stimulus ekonomi pertamanya.  Sementara, Indonesia pada tanggal 1 April 2020 melalui PMK Nomor 23 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak virus corona.
Tabel 1. Perbedaan Pemberian Insentif Pajak akibat Pandemi Covid-19 di 3 Negara
Ket Indonesia Malaysia Singapura
Sumber PP  29  Tahun  2020 beserta PMK- 239/PMK.03/2020 PENJANA (Pelan Jana Semula Ekonomi Negara) https://home.kpm g Bentuk Pengurang penghasilan bruto berupa sumbangan yang disampaikan oleh wajib pajak kepada penyelenggara sumbangan tertentu dalam bentuk bentuk uang,  barang,  jasa, dan/atau pemanfaa- tan harta tanpa kompensasi. Perpanjangan periode dan perluasan cakupan biaya yang memenuhi syarat pemotongan pajak untuk mencegah covid- 19 yaitu: Biaya uji skrining covid - 19, Biaya untuk APD dan  pemindai suhu
Pembebasan pajak ysng  dibatasi  atas akomodasi, makanan, transportasi, dan kebutuhan sehari- hari yang
d isediakan oleh pemberi kerja.

## Sumber: Data diolah, 2022
Tabel 2. Insentif Pajak Untuk Pembelian Mobil Baru di 3 Negara
Ket Negara Indonesia Malaysia Singapura Sumber Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan  Bermotor  dengan PPnBM  atas Penyerahan  Barang Kena  Pajak  yang  Tergolong Mewah Ditanggung              oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021. PENJANA  (Pelan  Jana  semula Ekonomi Negara) - Bentuk Pembebasan  pajak yaitu  PPnBM sebesar  100%  atas  mobil  baru kategori tertentu Pembebasan  pajak   penjualan atas pembelian mobil perakitan  lokal sebesar 100%  dan  mobil  penumpang impor sebesar 50%. - Tujuan Agar  mendorong pemulihan  di sektor perindustrian  akibat pandemi covid- 19 . Untuk  merevitalisasi industri otomotif Malaysia akibat  Pandemi covid -19. -

## Sumber: Data diolah, 2022
Persamaan dari ketiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam memberikan insen- tif perpajakan akibat pandemi covid-19 adalah memiliki perhatian yang sama akan keberlangsungan pem- berdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di negaranya masing-masing. Indonesia melalui PMK No- mor 9/PMK.03/2021 Pasal 5 menyebutkan bahwa PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto atas penghasilan usaha akan ditanggung pemerintah. Selain itu, Malaysia melalui paket stimulusnya bernama PENJANA menyebutkan bahwa untuk mendorong pendirian bisnis baru. UKM baru yang didirikan antara 1 Juli 2020 dan 31 Desember 2021 berhak mendapatkan potongan pajak penghasilan hingga RM 20.000 per tahun untuk tiga tahun penilaian. Selain  itu,  negara  Singapura dengan paket stimulus yang keempatnya yakni fortitude budget menyebutkan salah satu tujuan stimulus tersebut adalah menciptakan lapangan kerja serta  mendorong  transformasi  perusahaan.  Hal  itu  didukung  dengan  adanya  hibah  kas  dari  pemerintah kepada  pemilik  properti,  kemudian  tuan  tanah  diwajibkan  untuk  meneruskan  manfaat  tersebut  kepada penyewa UKM mereka.
Persamaan  yang  kedua  adalah  ketiga  negara  tersebut  sama-sama  memberikan  perhatian  insentif pajak penghasilan kepada individu. Pemerintah Indonesia menanggung pajak penghasilan (PPh) Pasal 21
milik pegawai dengan kriteria tertentu melalui PMK Nomor 9/PMK.03/2021 Pasal 2. Sementara itu Malay- sia memiliki insentif pengaturan kerja yang fleksibel bagi pekerja dengan memberlakukan keringanan pa- jak  penghasilan  pribadi  hingga  RM  2.500  diberikan  untuk  pembelian handphone,  notebook dan tablet . Kemudian  berlaku  efektif  1  Juli  2020,  pembebasan  pajak  penghasilan  hingga  RM5.000  untuk  karyawan yang  menerima  ponsel, notebook, dan tablet dari  majikan  mereka.  Selain  itu,  Singapura  memberikan  pe- nangguhan pembayaran pajak penghasilan karyawannya.
Sementara  itu,  perbedaan  pemberian  insentif  perpajakan  akibat  pandemi  covid-19  dari  ketiga negara secara garis besar yakni Indonesia dan Malaysia berfokus kepada pemberian dan atau pembebasan yang diberikan pemerintah berupa tarif, sedangkan Singapura lebih banyak fokus kepada pemberian pe- nangguhan pelaporan pajak. Perbedaan lebih lengkapnya diuraikan dalam Tabel 1. Terdiri dari dua perbe- daan.  Pertama,  perlakuan  pengurangan  atau  pembebasan  pajak  untuk  hal-hal  yang  berguna  dalam pencegahan covid-19. Kedua, mengenai pembebasan pajak atas pembelian mobil baru.
Terdapat pula insentif pajak untuk pembelian mobil baru sebagaimana di tabel 2 yang menunjuk- kan adanya perbedaan di ketiga negara tersebut. Berbeda dengan negara Malaysia yang sigap memulihkan otomotifnya  pada  awal  pandemi  covid-19.  Indonesia  baru  menerapkan  pembebasan  pajak  yaitu  PPnBM sebesar 100% atas mobil baru kategori tertentu per Maret 2021. Sementara itu, pemerintah Singapura mem- ilih tidak untuk memberikan insentif perpajakan untuk pembelian mobil baru karena pemerintah Singapu- ra  mengatur  ketat  jumlah  total  mobil  yang  beredar.  Perlakuan  pembebasan  pajak  dari  pembelian  mobil baru disajikan dalam tabel 2

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Berdasarkan data dan fakta yang ditemukan, di masing-masing negara Indonesia, Malaysia, dan Sin- gapura memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal pemberian insentif perpajakannya. Persamaan dari ketiga  negara  tersebut  ialah  memiliki  perhatian  yang  sama  akan  keberlangsungan  pemberdayaan  Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan ketiganya memiliki perhatian insentif pajak penghasilan kepada individu. Sementara  itu  terdapat  perbedaan  pendekatan  pemerintah  dalam  memberikan  insentif  perpajakannya. Pemerintah Indonesia memberikan insentif perpajakan dengan cara memberikan atau membebaskan tarif pajak  kepada  subjek  dan  objek  dengan  kriteria  tertentu.  Berbeda  dengan  Indonesia,  pemberian  insentif perpajakan di Malaysia diberikan secara terperinci untuk berbagai  kalangan sektor dari mulai sektor ko- moditas,  pariwisata  hingga  UMKM.  Sama  seperti  sistem  perpajakannya,  pemerintah  Malaysia  sangat memerhatikan target penerima insentif pajak akibat pandemi covid-19nya.
Terkait  dengan  pemerintah  Singapura  yang  pemberian  insentif  pajaknya  mayoritas  lebih  ke  pem- berian  perpanjangan  tenggang  waktu  pelaporan  pajak,  membuktikan  bahwa  hal  tersebut  sesuai  dengan prinsip mendasar dari kebijakan pajak Singapura yaitu menjaga tarif pajak agar tetap kompetitif  baik un- tuk perusahaan maupun individu. Selain itu, secara keseluruhan tidak ada perubahan mendasar pada sis- tem perpajakan Singapura akibat pandemi covid-19 hal itu bisa jadi karena pemerintah memandang bahwa sistem perpajakan yang ada sudah cukup kompetitif dan ramah bisnis. Mengingat Singapura adalah nega- ra yang memiliki julukan macan asia karena memiliki pendapatan tinggi dan terkaya di Asia dan memiliki berbagai kemudahan perpajakan agar memicu warga negaranya berbisnis.
Insentif pajak adalah hal yang cukup  menarik subjek pajak terutama pengusaha di era pandemi ini. Insentif  pajak  dapat  membantu  keberlangsungan  suatu  perusahaan  atau  bahkan  penghasilan  individu. Oleh karena itu, perlu adanya beberapa pertimbangan yang dapat diberikan agar pelaksanaan insentif pa- jak  dapat  memberikan  hasil  yang  optimal.  Saran  yang  dapat  diberikan  diantaranya  adalah  perlu  adanya pendekatan  sosialisasi  secara  jelas  oleh  pemerintah  agar  dapat  lebih  baik  diterima  masyarakat  luas. Masyarakat jadi lebih paham mengenai insentif pajak yang berlaku hingga yang sudah mulai tidak berlaku seiring perubahannya kebijakan, pengusaha perlu memperhatikan timeline pengajuan usahanya agar pe- rusahannya  terdaftar  dalam  KLU  secara  tepat  waktu  dan  agar  bisa  mendapatkan  insentif  pajak  tersebut, dan pemerintah perlu  menyesuaikan kebijakan insentif pajak dengan perkembangan ekonomi negaranya di era pandemi covid-19. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait insentif pajak untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan secara berkelanjutan memperbaiki substansi dari peraturan insentif pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, G. N. I. A. (2021). Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Dimasa Pandemi Covid-19.
Jurnal Ekonomi da Bisnis , 8 (2), pp 155-162, https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.247 Arieza, U.  (2020,  Juli 15). CNN  Indonesia. Retrieved from
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200715070132-532-  524781/alarm-resesi-ekonomi- dari-singapura-berbunyi
A. T., & Purwoko, B. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expres- sive Writing. Jurnal BK UNESA, 3-4.
Fauzia,
M.  (2020,  Juni 16). Money  Kompas. Retrieved from
https://money.kompas.com/read/2020/06/16/144308526/semua-sektor-  anjlok-akibat-corona- realisasi-penerimaan-pajak-jeblok?page=all
Gorbalenya, A. B. (2020). Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its virus- es – a statement of the Coronavirus Study Group. bioRxiv, 3.
Grantthornton  Singapore.  (n.d.).  Fortitude  Budget  and  COVID-19  Support  Measures.  Diakses  tanggal  25 April 2021, dari https://www.iras.gov.sg/irashome/About-Us/
Hasibuan,  B.  (2016,  October  17).  Retrieved  from  Business  Law  Binus  Web  site:  https://business- law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/
Kementerian Kewangan Malaysia. (n.d.). Pelan Jana Semula Ekonomi Negara - PENJANA. Diakses tanggal 25 April 2021, dari https://penjana.treasury.gov.my/
KPMG  International  Cooperative.  (n.d.).  Malaysia  Government  and  institution  measures  in  response  to COVID-19.
Diakses tanggal 25 April 2021, dari https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/malaysia-government- and-institution-
measures-in-response-to-covid.html
KPMG  International  Cooperative.  (n.d.).  Singapore  Government  and  institution  measures  in  response  to
COVID-19. Diakses tanggal 25 April 2021, dari https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/singapore-government- and-institution-
measures-in-response-to-covid.html
Kusuma, I. G. K. C. B. A., & Simanungkalit, Y. T. S. . (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G
Edward III. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) , 3 (2), 236–248.
https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  9/PMK.03/2021  tentang  Insentif  Pajak  Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdam- pak  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  sebagaimana  telah  diubah  dengan  PMK  No. 110/PMK.03/2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 86/PMK.03/2020  tentang  Insentif  Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona  Virus Disease 2019
Safrina,  Noor;  Soehartono,  Akhmad;  &  Savitri,  Aura  A.  (2020).  “Menjaga  Marwah”  Insentif  Perpajakan yang Berdampak pada Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019. Jurnal Riset Terapan Akuntansi , 4 (1), pp 1-11, https://doi.org/10.5281/zenodo.3865134
Setiawan,  A.  (2020,  Agustus  18).  DDTC  News.  Retrieved  from  https://news.ddtc.co.id/pemerintah- alokasikan-insentif-pajak-rp204-triliun- 23209?page_y=0
Setiawan,
R.  (2020,  Agustus
14). Money  Kompas. Retrieved from https://money.kompas.com/read/2020/08/14/121200726/pertumbuhan- ekonomi-malaysia- minus-171-persen-pada-kuartal-ii-2020-terendah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa- jakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indo- nesia Nomor 16 Tahun 2009
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan