Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 5 (2), 2023: 130-149 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.11985
email correspondence: mrs_reyzma@syariah.uin-malang.ac.id Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 Copyright (c) 2023 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

## Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan
Onvoldoende Gemotiveerd
Lusiana Indriawati, Risma Nur Arifah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Abstrak:
Penelitian  ini  didasarkan  pada  fakta  normatif  pengabulan onvoldoende  gemotiveerd pada  permohonan  kasasi  atas  kasus wanprestasi  tanah.  Secara  khusus,  penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  dasar  hukum  hakim  dalam  mengabulkan onvoldoende gemotiveerd sebagai alasan permohonan kasasi dan untuk  menganalisis  putusan  kasus  wanprestasi  atas  tanah (putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  2637  K/Pdt/2015) berdasarkan  asas  kepastian  hukum  dan  hukum  Islam. Penelitian  hukum  normatif  ini  bertumpu  pada  sumber  data sekunder  yang  dihasilkan  dari  studi  dokumen  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum bagi hakim dalam  mengabulkan onvoldoende  gemotiveerd sebagai  alasan permohonan kasasi ialah karena terdapat pertimbangan bahwa gugatan  Penggugat/Terbanding  dinyatakan  kabur  ( obscuur libel )  dan  tidak  dapat  diterima,  padahal  gugatan  Penggugat sudah  jelas  dan  memenuhi  syarat  formil  gugatan, mempertimbangkan  jual  beli  tanah  sengketa  berdasarkan hukum  adat  dengan  mengenyampingkan  KUH  Perdata, hukum  adat  memiliki  kedudukan  yang  sah,  namun  apabila tidak  menghiraukan  ketentuan  dalam  KUH  Perdata  maka kedudukan  pembuktiannya  tidak  kuat.  Majelis  hakim pengadilan  negeri  dan  Mahkamah  Agung  dalam  putusannya sudah menerapkan asas kepastian hukum, akan tetapi majelis hakim  tinggi  tidak  menerapkan  asas  kepastian  hukum  dalam putusannya  karena  menyatakan  gugatan  Penggugat  kabur ( obscuur  libel )  dan  tidak  dapat  diterima.  Dalam  Islam  apabila seseorang  melakukan  wanprestasi  atau  terdapat  unsur  lalai, maka  dikenakan  sanksi  kepadanya  berupa  ganti  rugi  atau penahanan  yang  menjadi  miliknya  sebagai  suatu  jaminan sejumlah  yang  telah  dijanjikan.  (This  research  is  based  on  the normative  fact  of  granting  onvoldoende  gemotiveerd  in
Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd
131
cassation  application  on  land  default  case.  Specifically,  this research aims to analyze the legal basis of the judge in granting onvoldoende  gemotiveerd  as  a  reason  for  the  cassation application  and  to  analyze  the  decision  of  the  default  case  on land  (Supreme  Court  Decision  Number  2637  K/Pdt/2015) based on the principles of legal certainty and Islamic law. This normative  legal  research  relies  on  secondary  data  sources generated  from  document  studies  with  a  statutory  approach and a case approach. The results showed that the legal basis for the judge in granting onvoldoende gemotiveerd as a reason for the cassation application was because there was consideration that  the  Plaintiff's  /  Appellant's  claim  was  declared  vague (obscuur  libel)  and  could  not  be  accepted,  even  though  the Plaintiff's claim was clear and met the formal requirements of the lawsuit, considering the sale and purchase of the disputed land  based  on  customary  law  by  ignoring  the  Civil  Code, customary  law  has  a  valid  position,  but  if  it  ignores  the provisions  in  the  Civil  Code,  its  evidentiary  position  is  not strong. The judges of the district court and the Supreme Court in their decisions have applied the principle of legal certainty, but the panel of high judges did not apply the principle of legal certainty  in  their  decisions  because  they  stated  that  the plaintiff's  claim  was  vague  (obscuur  libel)  and  could  not  be accepted. In Islam, if someone does.)
Kata Kunci :
Wanprestasi tanah, Onvoldoende gemotiveerd , Kepastian hukum

## Pendahuluan
Perselisihan  mengenai  tanah  merupakan  permasalahan  yang sering kali terjadi dan terdapat dimana-mana. Faktor utama penyebab permasalahan  tanah  adalah  karena  jumlah  tanah  yang  dibutuhkan terus  meningkat  sedangkan  luas  tanah  tetap. 1 Salah  satu permasalahan mengenai tanah adalah wanprestasi, yang berarti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. 2
1 Arlando  Yudistira  Jaya,  “Analisis  Yuridis  Perbuatan  Ingkar  Janji (Wanprestasi)  Terkait  Pemenuhan  Kewajiban  Pembayaran  Jual  Beli  Tanah  (Studi Kasus:  Putusan  Nomor  8/Pdt.G/2020/PN.Sel  juncto  Putusan  Nomor    2031 K/Pdt/2021),” t.t., 5.
2 Tim  Hukum  Online,  “Pengertian  Wanprestasi,  Akibat  dan  Cara Menyelesaikannya,” Hukum Online , 2022,

## Lusiana Indriawati, Risma Nur Arifah
Tanah  diatur  dalam  Konstitusi  Negara  Indonesia  karena memiliki  peran  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  rakyat Indonesia. Dalam hukum agraria terdapat Peraturan mengenai tanah di  mana  masyarakat  itu  tinggal.  Bagi  kehidupan  manusia,  tanah berperan  penting  karena  akan  terus-menerus  berhubungan  antara manusia dengan tanah. Namun kenyataannya beberapa oknum masih memanfaatkan  adanya  konsisi  kelemahan  penegak  hukum  sehingga terjadi  peningkatan  perselisihan  tanah.  Perselisihan  mengenai  tanah tidak dapat dihindari, selain disebabkan karena ada oknum penegak hukum  yang  lemah,  juga  disebabkan  karena  kebutuhan  tanah  yang sangat  tinggi  sementara  jumlah  tanah  yang  terbatas.  Penyelesaian sengketa tanah dapat melalui litigasi di dalam pengadilan dan proses penyelesaian non litigasi atau di luar pengadilan. 3
Pentingnya  putusan  hakim  harus  memastikan  bahwa keputusan  yang  dikeluarkan  harus  berlaku  adil  untuk  semua  pihak yang  terlibat. 4 Putusan  hakim  memiliki  peranan  sentral  dalam menentukan kebenaran, keadilan dan etika moral, khususnya dalam konteks  perselisihan  tanah  karena  perlu  adanya  perbaikan  dalam bidang  penataan  tanah  dan  penggunaan  tanah  untuk  kesejahteraan masyarakat  dan  terutama  untuk  memastikan  kepastian  hukum  di dalamnya. 5 Penyebab wanprestasi pada kasus wanprestasi atas tanah ini  ialah  karena  salah  satu  pihak  telah  membatalkan  secara  sepihak dan  tanpa  ada  pemberitahuan,  sehingga  hal  tersebut  yang  dapat memicu  terjadinya  konflik  dan  menimbulkan  dampak  negatif  bagi kedua belah pihak. 6
https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan- wanprestasi-lt62174878376c7/.
3 Putu Diva Sukmawati, “Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2, no. 2 (2022): 89–90.
4 Fadli Daud Abdullah, Ramdani Wahyu Sururie, dan Oyo Sunaryo Mukhlas, “Analisis  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Cirebon  pada  Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah,” Strata Social and Humanities Studies 1, no. 2 (2023): 73. 5 Hendri  Jayadi  dkk.,  “Penyelesaian  Sengketa  Tanah  berdasarkan  Kaidah Hukum  Positif  dan  Doktrin  Hukum  tentang  Penyelesaian  Sengketa  di  Indonesia,” Jurnal ComunitÃ Servizio 5, no. 1 (2023): 1054.
6 Hamidah Rohimah Hasibuan dan Rahmat Daim Harahap, “Analisis Faktor- Faktor  Penyebab  Terjadinya  Wanprestasi  Dalam  Penyelesaian  Produk  Pembiayaan Multijasa  Di  PT.  Bprs  Al-Washliyah  Krakatau,” Jurnal  Sains  dan  Teknologi 5,  no.  2 (2023): 565.
Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd
Sebagai  contohnya  kasus  wanprestasi  atas  tanah  Putusan Mahkamah Agung Nomor 2637 K/Pdt/2015 mengungkapkan bahwa bahwa  pokok  sengketa  terletak  pada  Penggugat  yang  merupakan pembeli  dalam  perjanjian  jual  beli  tanah.  Namun  ketika  Penggugat akan melunasi sisa harga jual beli tanah, Tergugat secara sepihak dan tanpa pemberitahuan membatalkan perjanjian yang telah disepakati, yang disebut juga sebagai wanprestasi. Akibatnya Penggugat sebagai pembeli  tidak  mendapatkan  haknya  yaitu  tanah  yang  telah  dibeli tersebut,  sedangkan  Tergugat  sebagai  pihak  penjual  tidak  dapat menerima harga jual tanah dari pembeli secara penuh karena sebelum dilunasi  harga  tanah  tersebut  sudah  dibatalkan  secara  sepihak  atas kelalaian Tergugat sendiri.
Penggugat  mengajukan  perkara  ke  Pengadilan  Negeri  Labuan Bajo dengan hasil dikabulkan sebagian oleh hakim. Tergugat merasa tidak  terima  karena  dituduh  wanprestasi  kemudian  mengajukan perkara banding dengan hasil, putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dengan  gugatan  Penggugat/Terbanding  dinyatakan  tidak  dapat diterima. Padahal gugatan Penggugat sudah lengkap dan dilengkapi dengan  pihak  Turut  Tergugat.  Penggugat  yang  tidak  terima  dengan hasil  dari  banding  kemudian  mengajukan  ke  tingkat  kasasi  dengan alasan  Majelis  Hakim  Tinggi  salah  menerapkan  atau  melanggar hukum dengan tidak memberi pertimbangan yang cukup ( onvoldoende gemotiveerd )  yang  kemudian  alasan  tersebut  dikabulkan  oleh  hakim. Penggugat mengajukan dari pengadilan pertama sampai Mahkamah Agung guna mendapatkan kepastian hukum.
Wanprestasi  diatur  dalam  Pasal  1238  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  didefinisikan  sebagai  tindakan  lalai  yang  dilakukan oleh  salah  satu  pihak,  penyelesaiannya  dapat  melalui  pengadilan dengan  hasil  berupa  putusan. 7 Wanprestasi  merupakan  pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah  satu  pihak  karena  tidak  melaksanakan  apa  yang  telah diperjanjikan  atau  malah  melakukan  sesuatu  yang  dalam  perjanjian tersebut  tidak  boleh  dilakukan. 8 Dalam  melaksanakan  hak  dan
7 Virna  Amalia  Nur  Permata  dkk.,  “Analisis  Hukum  Terhadap  Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa: Tinjauan Putusan Perkara
No.394/Pdt.G/2021/PNJkt.Pst,” ResearchGate , 2023, 12.
8 Kristiane  Paendong  dan  Herts  Taunaumang,  “Kajian  Yuridis  Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata,” Lex Privatum 10, no. 3

## Lusiana Indriawati, Risma Nur Arifah
kewajiban akibat perjanjian, para pihak harus memperhatikan aspek keadilan  dan  kepatutan  agar  terhindar  dari  tindakan  yang  dapat merugikan  pihak  lain.  Asas  ini  berfungsi  untuk  mengurangi pertambahan  konflik  yang  timbul  dalam  suatu  perjanjian.  Sehingga konflik dapat diselesaikan dengan cara damai. 9
Kasus  wanprestasi  atas  tanah  pada  tingkat  banding  tersebut belum  mencapai  keadilan  karena  Majelis  Hakim  Tinggi  kurang mempertimbangkan  gugatan  dari  Penggugat  dengan  menyatakan bahwa  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima.  Hal  ini  dapat berdampak  terhadap  masyarakat  yang  mengalami  hal  yang  sama,
atau  yang  sedang  mengalami  sengketa  tanah  dan  akan  mengajukan perkara  melalui  pengadilan.  Hal  ini  juga  berdampak  negatif  pada ekonomi masyarakat dan lingkungan setempat.
Peran  hakim  dalam  mencapai  keadilan  hingga  sekarang menjadi  tantangan,  bukan  hanya  menjamin  kepastian  hukum,  tetapi juga  mewujudkan  keadilan  yang  menyeimbangkan  kepentingan negara  dengan  rakyatnya. 10 Putusan  yang  dibuat  oleh  hakim merupakan  "mahkota"  yang  menggambarkan  nilai  kebenaran, keadilan,  serta  etika  moral  dari  sudut  pandang  hakim. 11 Namun  di dalam  putusan  hakim  sering  kali  kasus  wanprestasi  atas  tanah dianggap belum bisa menciptakan keadilan bagi para pihak. Artinya satu  pihak  merasa  adil,  namun  pihak  lainnya  merasa  tidak  adil. Sering kali putusan wanprestasi tanah melalui proses dari pengadilan tingkat  pertama  sampai  kasasi.  Putusan  pengadilan  merupakan tanggung  jawab  hakim,  di  mana  hakim  dalam  memutuskan  perkara harus  menaati  peraturan  yang  berlaku,  serta  hukum  acara  perdata yang berlaku, karena tujuan untuk mencapai kepastian hukum. 12 (2022): 1, https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/41642. 9 Ramadhita  Ramadhita  dan  Sahlan  Roy  Matua  Hasibuan,  “Nilai  Keadilan
Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Ptd.Sus-
BPSK/2017/PN.Lmj,” Jurnal Suara Hukum 4, no. 2 (2023): 247,
https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p243-264. 10 FX Adji Samekto, “Tantangan Hakim Di Indonesia : Dari Penjaga Kepastian Hukum  Menuju  Pencipta  Keadilan  Berdasarkan  Pancasila,” Jurnal  Ketatanegaraan 4 (2017): 90.
11 Laila  M.  Rasyid  dan  Herinawati, Pengantar  Hukum  Acara  Perdata (Aceh: Unimal Press, 2015), 96–97.
12 Nur  Iftitah  Isnantiana,  “Legal  Reasoning  Hakim  dalam  Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan,” Islamadina (Jurnal Pemikiran Islam) 18, no. 2 (2017): 44.
Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd
135
Hakim dalam memutuskan perkara, mempertimbangkan faktor yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga menciptakan keadilan serta kepastian  hukum  bagi  masyarakat. 13 Namun  ada  beberapa  putusan yang  memiliki  kondisi  berbeda,  seharusnya  keputusan  yang diputuskan  oleh  hakim  dengan  kondisi  sempurna,  artinya  tidak kurang  pertimbangan,  tidak  cacat,  sebagaimana  menurut  M  Yahya Harahap  dalam  bukunya,  bahwasanya  asas-asas  tertentu  harus ditegakkan  agar  keputusan  yang  dibuat  tidak  cacat.  Salah  satunya adalah  keputusan  wajib  memuat  alasan  yang  detail,  bukan  putusan yang  tidak  sempurna  atau  tidak  cukup  pertimbangan  ( onvoldoende gemotiveerd) . 14
Namun  di  dalam  kasus  ini  hakim  mengabulkan  putusan dengan  alasan onvoldoende  gemotiveerd padahal  itu  adalah  putusan yang  tidak  sempurna  atau  tidak  cukup  pertimbangan,  apakah putusan  tersebut  dapat  menciptakan  kepastian  hukum  bagi  para pihak. Sebagaimana teori Margono dalam bukunya, kepastian hukum dalam  putusan  berarti  putusan  harus  melindungi  setiap  pihak  dari tindak sewenang-wenang hakim selama proses peradilan. 15 Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 55/Pdt/2015/PT.Kpg  mengungkapkan  Majelis  Hakim  memutuskan untuk  membatalkan  putusan  pengadilan  tingkat  pertama  yaitu Pengadilan  Negeri  Labuan  Bajo.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi
Kupang  mengadili  bahwa  menyatakan  tidak  dapat  menerima gugatan  Penggugat/Terbanding  dengan  pertimbangan  bahwa gugatan  tersebut  ialah  gugatan  yang  kabur  ( obscuur  libel )  sehingga tidak  ada  urgensi  untuk  mempertimbangkan  pokok  perkaranya. Seharusnya  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  Kupang  tidak memutuskan  bahwa  gugatan  tersebut  ialah  gugatan  kabur  ( obscuur libel )  dikarenakan  Penggugat/Terbanding  telah  dengan  jelas  dalam gugatannya  menyertakan  bukti  beserta  menambahkan  pihak  Turut Tergugat agar gugatan tersebut tidak cacat formil.
Mahkamah  Agung  memutuskan  bahwa  permohonan  kasasi dari  Penggugat/Pemohon  kasasi  dikabulkan  dengan  putusan
13 A. Hairun Yulasni, Muhammad Yahya Selma, dan KN Sofyan, “Disparitas dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sekatu  Kelas  II  atas  Perkara  Tindak  Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan,” Jurnal Hukum Doktrinal 6, no. 2 (2021): 70.
14 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 797.
15 Margono, Asas  Keadilan  Kemanfaatan  &  Kepastian  Hukum  Dalam  Putusan Hakim (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 113–18.

## Lusiana Indriawati, Risma Nur Arifah
Pengadilan  Tinggi  Kupang  yang  membatalkan  putusan  Pengadilan Negeri Labuan Bajo dibatalkan dengan mengadili sendiri.
Dari  penjelasan  tersebut  berarti  bahwa  hakim  Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung menghasilkan putusan yang berbeda. Kenapa terdapat perbedaan pada putusan hakim, seharusnya hakim dalam  memutuskan  menghasilkan  putusan  yang  sama  karena berdasarkan  peraturan  yang  ada.  Aditya  Y.  S.  dan  Aldio  F.  P.  A. dalam  jurnalnya  untuk  mencegah  putusan onvoldoende  gemotiveerd dapat  dilakukan  dengan  cara  hakim  dapat  menemukan  hukum melalui  konstruksi  dan  interpretasi  hukum  guna  melengkapi pertimbangan hakim yang tidak lengkap. Dengan demikian, putusan hakim dalam pertimbangannya harus memadai dengan pertimbangan yang menggunakan dasar hukum dan penalaran yang logis, cermat serta rasional. 16

## Metode
Metode  penelitian  normatif  digunakan  dengan  menganalisis bahan  hukum  dikonseptualisasikan  berdasarkan  doktrin-doktrin yang  dianut  dan  dikembangkan.  Penelitian  ini  mencoba  untuk mengkaji konsistensi Mahkamah Agung dalam memastikan kepastian hukum  pada  kasus  wanprestasi  atas  tanah  dan onvoldoende gemotiveerd . 17 Pendekatan  perundang-undangan  digunakan  dengan meninjau peraturan lain yang relevan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan  kasus  dengan  menggunakan  putusan  yang  berkekuatan hukum  tetap.  Penulis  menggunakan  studi  dokumen  sebagai  metode pengumpulan  bahan  hukum  sebagai  sumber  data  sekunder  dalam penelitian ini 18 , dengan analisis bahan hukum menggunakan analitis data pendekatan kualitatif. 19
16 Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Arti Penting Legal  Reasoning  Bagi  Hakim  Dalam  Pengambilan  Keputusan  di  Pengadilan  Untuk Menghindari ‘Onvoldoende Gemotiveerd,’” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 482, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232.
17 Maiyestati, Metode  Penelitian  Hukum (Sumatera  Barat:  LPPM  Universitas Bung Hatta, 2022), 55.
18 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (NTB: Mataram University Press, 2020), 56–65.
19 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 107.
Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd
137
Dasar  Hukum  Bagi  Hakim  dalam  Mengabulkan Onvoldoende Gemotiveerd sebagai Alasan Permohonan Kasasi
Onvoldoende  gemotiveerd adalah  putusan  yang  dianggap  tidak sempurna,  yang  tidak  memenuhi  pertimbangan  yang  cukup  dan jelas. 20 Onvoldoende  gemotiveerd terjadi  apabila  putusan  hakim pengadilan  yang  dalam  pertimbangannya  tidak  mempertimbangkan semua  bagian  gugatan  Penggugat,  baik  posita  maupun  petitum,
termasuk dalam jawaban, eksepsi, gugatan balik, dari Tergugat, atau tidak  menggunakan  dasar  peraturan  perundang-undangan  yang sesuai, tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti keseluruhan fakta  hukum  dalam  persidangan,  dan  tidak  mempertimbangkan akibat hukumnya. 21 Pertimbangan hakim yang onvoldoende gemotiveerd yaitu:
1. Gugatan  Penggugat/Terbanding  dinyatakan  kabur  ( obscuur libel ) dan tidak dapat diterima Gugatan  kabur  adalah  gugatan  yang  tidak  jelas  dasar hukum  dalil  gugatannya,  posita  tidak  menjelaskan  dasar hukum serta fakta yang mendasari gugatan. Sehingga gugatan yang tidak berdasarkan pada fakta dan atas hukum dianggap tidak jelas oleh pengadilan. 22
Pada  kasus  wanprestasi  atas  tanah  ini  pertimbangan majelis  hakim  tinggi  yang  tidak  lengkap  berkaitan  dengan dinyatakannya bahwa gugatan Penggugat/Terbanding adalah kabur  ( obscuur  libel )  ialah judex  factie telah  salah  menerapkan hukum, karena gugatan Penggugat cukup jelas sehingga telah memenuhi  syarat-syarat  formal  sebuah  gugatan.  Dari  posita sudah  sangat  jelas  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  memiliki hubungan  hukum  dilatarbelakangi  karena  adanya  perjanjian
20 Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Arti Penting Legal  Reasoning  Bagi  Hakim  Dalam  Pengambilan  Keputusan  di  Pengadilan  Untuk Menghindari ‘Onvoldoende Gemotiveerd,’” 484.
21 Teresia  Mira  Pw  &  Harjono,  “Studi  Tentang  Pertimbangan  Hakim  Yang
Tidak  Lengkap  (Onvoldoende  Gemotiveerd)  Sebagai  Alasan  Permohonan  Kasasi Sengketa  Sarang  Burung  Walet  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:1609 K/Pdt/2012),” Verstek 9, no. 2 (6 Mei 2021): 401, https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51098. 22 Natalia Andita Sari, Ramlani Lina Sinaulan, dan Achmad Fitrian, “Peranan
Hakim  dalam  Memberikan  Nasehat  Kepada  Penggugat  Atas  Gugatan  yang  Kabur Terhadap Perkara Sengketa Tanah,” Journal of Innovation Research and Knowledge 3, no.
3 (15 Agustus 2023): 567, https://doi.org/10.53625/jirk.v3i3.6332.

## Lusiana Indriawati, Risma Nur Arifah
jual  beli  tanah  yang  dibuktikan  dengan  adanya  bukti  surat keterangan  jual  beli  tanah,  surat  keterangan  penyerahan tanah,  pernyataan  fisik  bidang  tanah  sporadik,  surat  tanah tidak dalam sengketa, dan surat keterangan riwayat pemilikan hak atas tanah, dengan Penggugat telah mencicil harga tanah secara  transfer  hingga  lunas  melalui  Turut  Tergugat  maka dianggap  sah.  Akan  tetapi  Tergugat/Termohon  Kasasi  telah membatalkan perjanjian secara sepihak, tanpa pemberitahuan dan  tanpa  alasan  yang  jelas,  sehingga  tindakan  tersebut dinyatakan wanprestasi. Pertimbangan judex  factie pengadilan  tinggi  hanya berdasar  pada  pertimbangan  redaksional,  yang  menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur ( obscuur libel ) dengan majelis hakim tinggi tidak menguraikan secara rinci dan detail selain hanya karena pertimbangan redaksional perjanjian jual beli  dan  jual  beli  semata.  Padahal  secara  hukum,  perjanjian jual beli dengan jual beli adalah sama. 23 Judex factie pengadilan tinggi  sama  sekali  tidak  mempertimbangkan  relevansi  dan korelasi antara posita, petitum dan 14 bukti surat  yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding bahwa sangat jelas dan menjadi fakta hukum yang tidak dapat dibantah, telah terjadi hubungan  hukum  jual  beli,  dengan  para  pihak  yang  jelas, objek  jual  beli,  harga  objek  jual  beli  dan  bahkan  sudah diterima  pembayarannya  oleh  Tergugat  melalui  Turut Tergugat secara transfer. 2. Mempertimbangkan  jual  beli  tanah  sengketa  berdasarkan hukum  adat  dengan  mengenyampingkan  ketentuan  KUH Perdata Majelis  Hakim  Tinggi  telah  salah  menerapkan  atau melanggar hukum yang berlaku karena hanya mempertimbangkan  jual  beli  tanah  sengketa  berdasarkan pada  hukum  adat  yang  bersyarat  terang  (dilakukan  di hadapan  kepala  adat/desa)  dan  tunai  (penyerahan  objek  jual beli  tanah  dari  penjual  kepada  pembeli)  dengan mengenyampingkan  ketentuan  Pasal  1458  KUH  Perdata
23 Endi  Suhadi  dan  Ahmad  Arif  Fadilah,  “Penyelesaian  Ganti  Rugi  Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,” Jurnal  Inovasi  Penelitian 2, no. 7 (2021): 1967, https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1078.
Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd
139
bahwa  suatu  jual  beli  dianggap  terjadi  apabila  para  pihak mencapai  kesepakatan  atas  objek  serta  harganya  walaupun objek tersebut belum diserahkan/dibayar. 24
Berdasarkan  pada  Pasal  1320  kesepakatan  ialah  suatu unsur  dari  perjanjian.  Pasal  1338  menyatakan  bahwa kesepakatan  membuat  suatu  perjanjian  menjadi  sah  dan berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  pembuatnya. 25 KUH Perdata  ialah  ketentuan  yang  berkarakteristik  bahwa perjanjian bersifat konsensual sedangkan dalam hukum adat, ketentuannya  ialah  berkarakteristik  tidak  hanya  konsensual dalam  perjanjiannya,  akan  tetapi  juga  bersifat  konkrit. Sehingga  tidak  cukup  apabila  hanya  didasarkan  dari persetujuan atau kesepakatan saja. Berdasarkan hukum positif di  Indonesia,  hukum  adat  memiliki  kedudukan  yang  sah, namun  jika  tidak  menghiraukan  ketentuan  dalam  KUH
Perdata maka kedudukan pembuktiannya tidak kuat. 26
Judex  factie juga  mengabaikan  beberapa  bukti  surat yang  telah  diajukan  oleh  Penggugat/Terbanding  yaitu sebanyak  14  bukti  surat.  Fakta  hukumnya  bahwa  antara Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perbuatan  hukum  jual beli  dari  surat  keterangan  jual  beli  yang  telah  diketahui  oleh Lurah  Labuan  Bajo  sehingga  telah  memenuhi  syarat  terang dan sah menurut hukum berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA  Nomor  475  K/Sip/1970  dengan  kaidah  hukum  bahwa jual beli menurut hukum adat terjadi sejak perjanjian jual beli diikuti  dengan  pencicilannya.  Terdapat  pula  dalam Yurisprudensi  MA  Nomor  380  K/Sip/1975  dengan  kaidah hukum  bahwa  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  jual  beli  tanah ialah  terang  dan  penguatan  dari  pejabat  yang  memiliki kewenangan.  Yurisprudensi  merupakan  salah  satu  sumber hukum yang penting. Dalam tradisi civil law mengakui bahwa
24 Desy  Haryani,  “Akibat  Hukum  Terhadap  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual Beli Yang Dinyatakan Prematur Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/PDT/2017,” Indonesian Notary 3, no. 16 (2021): 347.
25 Bella Thalia Akay, “Sahnya Suatu Perjanjian yang Diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab undang-undnag Hukum Perdata,” Lex Privatum 7, no. 3 (2019):
69.
26 M  Yazid  Fathoni,  “Kedudukan  Hukum  Peralihan  Hak  atas  Tanah  secara Adat  dalam  Persfektif  Hukum  Positif  Indonesia,” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan Keadilan 8, no. 1 (2020): 190, https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.882.

## Lusiana Indriawati, Risma Nur Arifah
140
selain yang tertuang dalam bentuk Undang-undang, terdapat juga  sumber  hukum  dari  hakim judge  made  law/rechtstersrech atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  yurisprudensi ( jurisprudentierecht ). 27
Berdasarkan pada Pasal 30 ayat 1 UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan  atas  UU  No.  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung, permohonan  kasasi  tersebut  telah  sesuai  dengan  salah  satu alasan/syarat  untuk  dikabulkannya  kasasi,  yaitu judex  factie telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan judex  factie telah  lalai  dalam  memenuhi  beberapa  syarat  yang diwajibkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Kasus wanprestasi atas tanah yang dikaji oleh penulis, di mana putusan  yang  dikeluarkan  oleh judex  factie majelis  hakim  tinggi terdapat  pertimbangan  hukum  yang  tidak  lengkap  ( onvoldoende gemotiverd ).  Adapun  hasil  analisa  penulis  terhadap  kasus  tersebut ditemukan  indikator  dari  pertimbangan  hakim  yang  tidak  lengkap tersebut yaitu: 1. Putusan  yang  ditujukan  oleh  majelis  hakim  tinggi  tidak mempertimbangkan keseluruhan dari fakta dalam persidangan  yang  relevan,  sehingga  menyebabkan  putusan tersebut merugikan salah satu pihak yang berperkara (Pasal 178 ayat 1 HIR/Pasal 189 ayat 1 Rbg). ; 2. Putusan  tidak  mengadili  dan  memeriksa  dengan  rinci  dan detail  atau  secara  seksama  seluruh  bagian  gugatan Penggugat dan bahkan gugatan Penggugat dinyatakan kabur ( obscuur libel ).
Analisis  Putusan  Kasus  Wanprestasi  atas  Tanah  (Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  2637  K/Pdt/2015)  Ditinjau  dari  Asas Kepastian Hukum
Kasus  wanprestasi  atas  tanah  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  2637  K/Pdt/2015  mengungkapkan  bahwa  pokok  sengketa terletak  pada  Penggugat  yang  merupakan  pembeli  dalam  perjanjian jual  beli  tanah.  Namun  ketika  Penggugat  akan  melunasi  sisa  harga
27 Enrico  Simanjuntak,  “Peran  Yurisprudensi  dalam  Sistem  Hukum  di Indonesia,” Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (1 April 2019): 83, https://doi.org/10.31078/jk1615.
Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd
jual  beli  tanah,  Tergugat  secara  sepihak  dan  tanpa  pemberitahuan membatalkan  perjanjian  yang  telah  disetujui,  atau  wanprestasi. Putusan  terkait  dengan  putusan  di  atas  ialah  putusan  Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang.
Penggugat  mengajukan  perkara  ke  Pengadilan  Negeri  Labuan
Bajo  dengan  nomor  putusan  17/Pdt.G/2014/PN.LBJ.  Adapun  hasil gugatan dikabulkan sebagian oleh hakim. Hakim menyatakan bahwa perjanjian  jual  beli  antara  Penggugat  dan  Tergugat  atas  sebidang tanah  kering  dengan  batas-batas  tersebut  ialah  sah  dan  berkekuatan hukum  mengikat  bagi  para  pihak.  Hakim  juga  menyatakan  bahwa pembayaran  oleh  Penggugat  secara  transfer  melalui  Turut  Tergugat dengan  nominal  Rp  220.000.000,-  ialah  sah  dan  berkekuatan  hukum mengikat. Hakim juga menyatakan Tergugat atas perbuatannya yang membatalkan secara sepihak perjanjian jual beli merupakan tindakan wanprestasi.  Tergugat  mendapat  hukuman  untuk  melaksanakan  isi perjanjian jual beli yaitu dengan menyerahkan sebidang tanah kering kepada  Penggugat  dengan  batas-batasnya  tersebut  serta  Tergugat dihukum  untuk  menerima  pembayaran  sisa  harga  jual  beli  tanah dengan nominal Rp 30.000.000,- dari Tergugat.
Hakim  juga  memberikan  hukuman  kepada  Turut  Tergugat untuk  tunduk  serta  taat  terhadap  hasil  putusan.  Tergugat  juga dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  dengan  nominal  Rp 2.936.000,-.  Hakim  memutuskan  putusan  tersebut  dengan  beberapa pertimbangan  yaitu,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Labuan  Bajo berdasar pada asas hukum perdata, Penggugat memiliki kewenangan untuk  menentukan  pihaknya,  serta  dipertegas  dalam  Yurisprudensi MA  Nomor  305  K/Sip/1971  bahwa  Penggugat  berhak  menentukan pihak dalam gugatannya. Penggugat dalam gugatannya menambahkan  pihak  Turut  Tergugat  sehingga  menjadikan gugatannya  lengkap.  Sehingga  eksepsi  Tergugat  ditolak  dengan alasan  bahwa  eksepsi  tersebut  tidak  didasarkan  pada  alasan  dan dasar  hukum  yang  lemah.  Tergugat  dinyatakan  wanprestasi  sebab telah  secara  sepihak  dan  tanpa  pemberitahuan  membatalkan perjanjian jual beli, serta dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak pernah memiliki hubungan dan urusan kepada Penggugat.
Hakim  menggunakan  dasar  Pasal  163  HIR/  283  RBg  bahwa yang  mendalilkan  sesuatu  hak  maka  berkewajiban  untuk membuktikan  hal  tersebut.  Berdasarkan  alat  bukti  berupa  surat Penggugat  mendalilkan  14  bukti  sedangkan  Tergugat  hanya  1  bukti

## Lusiana Indriawati, Risma Nur Arifah
dan Turut Tergugat sebanyak 10 bukti. Berdasarkan bukti Penggugat berupa surat keterangan jual beli dengan dalam klausul telah dihadiri beberapa  saksi  dan  telah  diketahui  oleh  Lurah  Labuan  Bajo.  Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Labuan  Bajo  dalam  putusannya mempertimbangkan  bahwa  bukti  pembayaran  berupa  kuitansi  ialah sah  sebagai  bukti  pembayaran.  Berdasarkan  dari  bukti  surat  maka diperoleh  fakta  bahwa  telah  terjadi  perjanjian  jual  beli  atas  tanah antara Penggugat dan Tergugat.
Hakim  menggunakan  dasar  Pasal  1925  KUH  Perdata  bahwa pengakuan  di  depan  Hakim  ialah  bukti  sempurna,  siapa  saja  yang melakukannya  baik  sendiri,  maupun  dari  perantara  kuasa  serta terdapat pada Pasal 176 HIR/ 313 RBg bahwa setiap pengakuan harus diterima  keseluruhan  kecuali  bermaksud  menyebutkan  beberapa perbuatan  yang  jelas  kepalsuannya,  bahwa  dalam  kuitansi pembayaran tertanggal 28 Oktober 2012 yang ditandatangani sendiri oleh  anak  dari  Tergugat  dan  telah  diakui  juga  oleh  anak  Tergugat serta  Turut  Tergugat  menyatakan  dalam  jawabannya  bahwa  benar telah  terjadi  jual  beli  tanah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dengan uang pembayarannya melalui Turut Tergugat.
Hakim dengan menggunakan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa  perjanjian  yang  telah  dibuat  sah  maka  akan  berlaku  sebagai undang-undang bagi yang membuat perjanjian tersebut. Maka Hakim menolak  jawaban  Tergugat  yang  mana  Tergugat  dalam  jawabannya menyatakan tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat ialah dalil yang tidak beralasan hukum. Hakim menyatakan tindakan Tergugat ialah  wanprestasi  berdasarkan  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Perjanjian jual  beli  tanah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  ialah  sah  sehingga memiliki konsekuensi yuridis, maka perjanjian jual beli tanah tersebut tidak  dapat  ditarik  kembali  oleh  Tergugat,  dan  perjanjian  jual  beli tanah  tersebut  harus  dilaksanakan  dengan  beritikad  baik.  Hakim menyatakan  bahwa  Tergugat  telah  melanggar  prinsip-prinsip  dasar perjanjian  yaitu  dasar  perjanjian  timbal  balik  sebab  Tergugat  dalam jawabannya menyangkal dengan mengatakan tidak pernah membuat perjanjian  jual  beli  tanah  dengan  Penggugat.  Tergugat  dengan tindakannya  tersebut  maka  merupakan  tindakan  dengan  upaya melepaskan  kewajiban  sebab  adanya  perjanjian  jual  beli,  tindakan tersebut merupakan wanprestasi.
Hakim  menghukum  Tergugat  untuk  melaksanakan  isi perjanjian jual beli tanah berdasarkan pada Pasal 1267 KUH Perdata
Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd
yang menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi perikatan dan jika  hal  tersebut  masih  terus  dilakukan,  maka  ia  dapat  dituntut pembatalan  perjanjian  beserta  penggantian  biaya  kerugian  dan bunga.
Tergugat  yang  tidak  terima  dengan  hasil  putusan  pengadilan pertama,  kemudian  mengajukan  ke  tingkat  banding  yaitu  ke
Pengadilan  Tinggi  Kupang  dengan  hasil  nomor  putusan 55/Pdt/2015/PT.Kpg. Adapun hasil putusan menerima permohonan Pembanding  dan  dalam  eksepsi  menguatkan  putusan  Pengadilan Negeri  Labuan  Bajo  Nomor  17/Pdt.G/2014/PN.LBJ,  dalam  pokok perkara  membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Labuan  Bajo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.LBJ. dengan mengadili sendiri, menyatakan  gugatan  Penggugat/Terbanding  tidak  dapat  diterima dan menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara. Penggugat/Terbanding  kemudian  mengajukan  perkara  pada tingkat  kasasi.  Adapun  putusan  Mahkamah  Agung  adalah mengabulkan  permohonan  kasasi  dan  membatalkan  putusan Pengadilan  Tinggi  Kupang  Nomor  55/Pdt/2015/PT.KPG,  dengan mengadili  sendiri,  menolak  seluruh  eksepsi  Tergugat.  Dalam  pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Menyatakan jual beli  antara  Penggugat  dan  Tergugat  serta  pembayaran  transfer melalui  Turut  Tergugat  adalah  sah  dan  memiliki  kekuatan  hukum mengikat.  Menyatakan  Tergugat  wanprestasi  dan  menghukum Tergugat  untuk  menerima  sisa  pembayaran  sebesar  Rp  30.000.000,- dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
Asas  kepastian  hukum  merupakan  salah  satu  dari  tiga  tujuan hukum  yaitu  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum.  Hukum bertugas  menciptakan  kepastian  hukum  karena  untuk  menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa  suatu  hukum  dijalankan,  yang  berhak  dapat  memperoleh haknya  dan  putusan  dapat  dilaksanakan.  Kepastian  hukum  juga merupakan  perlindungan  dari  tindakan  sewenang-wenang  yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam  keadaan  tertentu.  Kepastian  hukum  merujuk  kepada pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  tetap  serta  konsisten  yang  mana dalam  pelaksanaannya  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa Keadaan subjektif. Kepastian hukum yang sebenarnya adalah apabila peraturan  perundang-undangan  dijalankan  sesuai  dengan  prinsip

## Lusiana Indriawati, Risma Nur Arifah
144
serta  norma  hukum. 28 Kepastian  hukum  berkonsep  bahwa  kejelasan hukum  dengan  cara  normatif  apabila  suatu  peraturan  terbuat  dan diundangkan  dengan  cara  nyata  serta  masuk  akal. 29 Aliran  normatif yuridis menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum. 30
Asas  kepastian  menurut  Margono,  bahwa  kepastian  hukum dalam  putusan  berarti  putusan  harus  melindungi  setiap  pihak  dari tindak  sewenang-wenang  hakim  selama  proses  peradilan. 31 Majelis hakim  pengadilan  negeri  telah  menerapkan  asas  kepastian  hukum, begitu  pula  Mahkamah  Agung  sudah  menerapkan  asas  kepastian hukum  yang  disempurnakan  dalam  putusannya  Nomor  2637 K/Pdt/2015.  Hakim  yang  tidak  menerapkan  kepastian  hukum dengan  benar  ialah  majelis  hakim  tinggi  dalam  putusan  nomor 55/Pdt/2015/PT.Kpg  mengenai  gugatan  yang  diajukan  Penggugat dinyatakan  kabur  ( obscuur  libel )  dan  tidak  dapat  diterima,  padahal bahwa  sangat  jelas  dan  menjadi  fakta  hukum  yang  tidak  dapat dibantah, telah terjadi hubungan hukum jual beli, dengan para pihak yang  jelas,  objek  jual  beli,  harga  objek  jual  beli  dan  bahkan  sudah diterima  pembayarannya  oleh  Tergugat  melalui  Turut  Tergugat secara transfer.

## Kasus  Wanprestasi  atas  Tanah  dan
Onvoldoende  Gemotiveerd
Kajian dalam Hukum Islam
Kasus wanprestasi atas tanah yang dibahas pada artikel ini ialah wanprestasi  tanah  pada  perjanjian  jual  beli.  Jual  beli  dalam  Islam disebut  dengan ba’i yaitu  yang  berarti  menjual  atau  menukar.  Suatu jual  beli  sah  apabila  ada  kesepakatan  atau  persetujuan  para  pihak yang melakukan transaksi, barang yang diperjual belikan bermanfaat, dan  tidak  diperbolehkan  menjual  barang  haram.  Dasar  hukum  jual
28 Siti  Halilah  dan  Mhd.  Fakhrurrahman  Arif,  “Asas  Kepastian  Hukum Menurut Para Ahli,” Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. 2 (2021): 59–65. 29 Shellen  Dhea  Af  Gaumi  dan  Rudy  Hartono,  “Analisa  Hukum  Sengketa Merek  Dagang  Geprek  Bensu  Berdasarkan  Asas  Kepastian  Hukum  (Studi  Kasus Putusan  No.  196/G/2020/PTUN-Jkt),” Jurnal  Darma  Agung 30,  no.  2  (2022):  77, http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1592.
30 Syams  Eliaz  Bahri,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui Basyarnas Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,” Jurnal Tanwil 3, no. 1 (2017): 55.
31 Margono, Asas  Keadilan  Kemanfaatan  &  Kepastian  Hukum  Dalam  Putusan Hakim , 113–18.
Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd
145
beli  menurut  hukum  ekonomi  Syariah  berasal  dari  Al-Qur’an  surat Al-Baqarah  ayat  275  dengan  arti :  “dan  Allah  mengeharamkan  jual  beli dan  mengharamkan  riba” .  Dijelaskan  pula  pada  surat  An-Nisa  ayat  29 yang  berarti: “Hai  orang-orang  yang  beriman  janganlah  kalian  memakan harta  sesame  dengan  jalan  yang  batil  kecuali  dengan  jalan  perniagaan dengan berlakunya asas suka sama suka diantara kamu” . Dari Hakim bin Hisyam dari Nabi SAW. bersabda : “Dua orang yang berjual beli berhak khiar (tawar-menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual  beli  mereka” .  Hadits  ini  memiliki  maksud  bahwa  Nabi  melarang praktik  jual  beli  yang  cacat  karena  tidak  jujur,  cidera  janji  atau wanprestasi  dan  lain  hal  yang  dilarang  karena  tidak  memeberikan suatu  keuntungan  melainkan  kemudhorotan.  Apabila  seseorang melakukan  wanprestasi  atau  tidak  melakukan  yang  seharusnya dilakukan  atau  terdapat  unsur  lalai,  maka  dikenakan  sanksi kepadanya  berupa  pembayaran  ganti  rugi  atau  penahanan  yang menjadi  miliknya  sebagai  suatu  jaminan  dari  sejumlah  yang  telah dijanjikan.  Dalam  hukum  ekonomi  Syariah  bagi  yang  melakukan wanprestasi  dengan  unsur  kesengajaan,  maka  baginya  disebut sebagai orang munafik karena tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat  yang  dibebankan  kepadanya.  Dalam  Islam  terdapat  3  (tiga) cara  dalam  menyelesaikan  sengketa  atau  perselisihan  yaitu  secara damai  ( as-shulh ),  secara  arbitrase  ( at-tahkim ),  atau  melalui  lembaga peradilan ( al-qadha ). 32
Dalam  hadits  riwayat  Bukhori,  pertama  kali  dalam  kitabul ahkam  ditempatkan  ayat An-Nisa’ ayat  59.  Jadi  Hakim  di  sini  dapat diartikan  sebagai  Rosul,  atau  dapat  diartikan  sebagai  orang  yang mengatur perkara dikalangan kalian. Jika pada zaman dahulu adalah Nabi sekaligus qodi (juru hukum), sekaligus Rasul. Maka apabila toat dengan Allah dan Rosul, toat pada keputusan yang ditetapkan Rosul sesuai dengan Al-Qur’an dan hadits.
Seperti  dalam  surat Shad ayat  26,  Allah  berfirman:  “Wahai Dawud,  sesungguhnya  Kami  menjadikan  engkau  sebagai  khalifah (penguasa)  di  muka  bumi,  maka  berilah  keputusan  (perkara)  di antara  manusia  dengan  adil  dan  janganlah  engkau  mengikuti  hawa
32 Zuhdan Fajrin Candra Ridha, “Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Jual Beli Rumah  Melalui  Peralihan  Hak  atas  Tanah  Tinjauan  Hukum  Positif  dan  Hukum Ekonomi Syariah,” E-Thesis UIN Malang , 2020, 45–81.

## Lusiana Indriawati, Risma Nur Arifah
nafsu  sehingga  akan  menyesatkan  engkau  dari  jalan  Allah. Sesungguhnya  orang-orang  yang  sesat  dari  jalan  Allah  akan mendapat  siksaan  yang  berat,  karena  mereka  melupakan  hari perhitungan.”  Berarti,  Kami  (Allah)  jadikan  engkau  wahai  Dawud sebagai pengganti di bumi (sebagai khalifah/penguasa) maka engkau supaya  menghukumi  diantara  manusia  dengan  benar  sesuai  dengan syariat yang Allah tetapkan dizaman Nabi Dawud waktu itu. Dalam menghukumi  jangan  sampai  mengikuti  hawa  nafsu,  yang  akibatnya keputusan itu menyesatkan dirimu dari jalannya Allah.

## Penutup
Dasar  hukum  bagi  hakim  dalam  mengabulkan onvoldoende gemotiveerd sebagai  alasan  permohonan  kasasi  ialah  karena  terdapat pertimbangan majelis hakim tinggi yang onvoldoende gemotiveerd yaitu gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan kabur ( obscuur libel ) dan tidak dapat diterima, padahaln gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan  memenuhi  syarat  formal  sebuah  gugatan.  Majelis  hakim  tinggi mempertimbangkan jual beli tanah sengketa berdasarkan hukum adat dengan  mengenyampingkan  KUH  Perdata,  hukum  adat  memiliki kedudukan yang sah, namun apabila tidak menghiraukan ketentuan dalam  KUH  Perdata  maka  kedudukan  pembuktiannya  tidak  kuat.
Putusan  dari  majelis  hakim  tinggi  tidak  mempertimbangkan keseluruhan  dari  fakta  dalam  persidangan  yang  relevan,  sehingga merugikan salah satu pihak yang berperkara.
Majelis hakim pengadilan negeri dan Mahkamah Agung dalam putusannya  sudah  menerapkan  asas  kepastian  hukum,  akan  tetapi majelis hakim tinggi tidak menerapkan asas kepastian hukum dalam putusannya  karena  menyatakan  gugatan  Penggugat  kabur  ( obscuur libel ) dan tidak dapat diterima.
Dalam  Islam  Nabi  melarang  praktik  jual  beli  yang  tidak  jujur, termasuk  wanprestasi.  Apabila  seseorang  melakukan  wanprestasi atau terdapay unsur lalai, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa ganti  rugi  atau  penahanan  yang  menjadi  miliknya  sebagai  suatu jaminan  sejumlah  yang  telah  dijanjikan.  Apabila  pihak  yang wanprestasi  melakukan  dengan  sengaja,  maka  tidak  memenuhi amanat yang telah diberikan kepadanya.
Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd
147

## Daftar Pustaka
A.  Hairun  Yulasni,  Muhammad  Yahya  Selma,  dan  KN  Sofyan. “Disparitas  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sekatu  Kelas  II atas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan.”
Jurnal Hukum Doktrinal 6, no. 2 (2021): 66–83. Abdullah,  Fadli  Daud,  Ramdani  Wahyu  Sururie,  dan  Oyo  Sunaryo Mukhlas.  “Analisis  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama
Kabupaten  Cirebon  pada  Prosedur  Eksekusi  Sita  Jaminan Perkara Murabahah.” Strata Social and Humanities Studies 1, no. 2
(2023): 71–81.
Aditya  Yuli  Sulistyawan  dan  Aldio  Fahrezi  Permana  Atmaja.  “Arti
Penting  Legal  Reasoning  Bagi  Hakim  Dalam  Pengambilan Keputusan  di  Pengadilan  Untuk  Menghindari  ‘Onvoldoende Gemotiveerd.’” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021): 482–96.
http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232.
Arlando  Yudistira  Jaya.  “Analisis  Yuridis  Perbuatan  Ingkar  Janji (Wanprestasi)  Terkait  Pemenuhan  Kewajiban  Pembayaran  Jual Beli Tanah (Studi Kasus: Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Sel juncto Putusan Nomor  2031 K/Pdt/2021),” t.t.
Bella Thalia Akay. “Sahnya Suatu Perjanjian yang Diatur dalam Pasal 1320  dan  Pasal  1338  Kitab  undang-undnag  Hukum  Perdata.” Lex Privatum 7, no. 3 (2019): 62–69.
Fathoni,  M  Yazid.  “Kedudukan  Hukum  Peralihan  Hak  atas  Tanah secara  Adat  dalam  Persfektif  Hukum  Positif  Indonesia.” Jurnal IUS  Kajian  Hukum  dan  Keadilan 8,  no.  1  (2020). https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.882. Harjono,  Teresia  Mira  Pw  &.  “Studi  Tentang  Pertimbangan  Hakim Yang  Tidak  Lengkap  (Onvoldoende  Gemotiveerd)  Sebagai Alasan  Permohonan  Kasasi  Sengketa  Sarang  Burung  Walet (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:1609  K/Pdt/2012).” Verstek 9, no. 2 (6 Mei 2021). https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51098. Haryani, Desy. “Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual  Beli  Yang  Dinyatakan  Prematur  Berdasarkan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/PDT/2017.” Indonesian Notary
3, no. 16 (2021): 346–65.
Hasibuan, Hamidah Rohimah, dan Rahmat Daim Harahap. “Analisis
Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Wanprestasi  Dalam

## Lusiana Indriawati, Risma Nur Arifah
Penyelesaian  Produk  Pembiayaan  Multijasa  Di  PT.  Bprs  Al- Washliyah Krakatau.” Jurnal Sains dan Teknologi 5, no. 2 (2023). Jayadi, Hendri, Tomson Situmeang, Poltak Siringoringo, I Dewa Ayu
Widyani,  L  Elly  AM  Pandiangan,  dan  Putu  George  Matthew.
“Penyelesaian  Sengketa  Tanah  berdasarkan  Kaidah  Hukum Positif  dan  Doktrin  Hukum  tentang  Penyelesaian  Sengketa  di Indonesia.” Jurnal ComunitÃ Servizio 5, no. 1 (2023). Kristiane  Paendong  dan  Herts  Taunaumang.  “Kajian  Yuridis
Wanprestasi  dalam  Perikatan  dan  Perjanjian  Ditinjau  dari Hukum  Perdata.” Lex  Privatum 10,  no.  3  (2022). https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/articl e/view/41642. Laila  M.  Rasyid  dan  Herinawati. Pengantar  Hukum  Acara  Perdata . Aceh: Unimal Press, 2015.
M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Maiyestati. Metode  Penelitian  Hukum .  Sumatera  Barat:  LPPM
Universitas Bung Hatta, 2022. Margono. Asas  Keadilan  Kemanfaatan  &  Kepastian  Hukum  Dalam
Putusan Hakim . Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . NTB: Mataram University Press, 2020.
Nur Iftitah Isnantiana. “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan
Putusan  Perkara  di  Pengadilan.” Islamadina  (Jurnal  Pemikiran
Islam) 18, no. 2 (2017): 41–56.
Ramadhita,  Ramadhita,  dan  Sahlan  Roy  Matua  Hasibuan.  “Nilai Keadilan  Sebagai  Landasan  Putusan  Sengketa  Wanprestasi: Studi  Putusan  Nomor  5/Ptd.Sus-BPSK/2017/PN.Lmj.” Jurnal Suara Hukum 4, no. 2 (2023): 243–64. https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p243-264. Ridha,  Zuhdan  Fajrin  Candra.  “Penyelesaian  Wanprestasi  Terhadap Jual  Beli  Rumah  Melalui  Peralihan  Hak  atas  Tanah  Tinjauan Hukum  Positif  dan  Hukum  Ekonomi  Syariah.” E-Thesis  UIN Malang , 2020.
Samekto,  FX  Adji.  “Tantangan  Hakim  Di  Indonesia :  Dari  Penjaga Kepastian  Hukum  Menuju  Pencipta  Keadilan  Berdasarkan Pancasila.” Jurnal Ketatanegaraan 4 (2017).
Sari,  Natalia  Andita,  Ramlani  Lina  Sinaulan,  dan  Achmad  Fitrian.
“Peranan  Hakim  dalam  Memberikan  Nasehat  Kepada Penggugat  Atas  Gugatan  yang  Kabur  Terhadap  Perkara
Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd
Sengketa Tanah.” Journal of Innovation Research and Knowledge 3, no. 3 (15 Agustus 2023): 565–78. https://doi.org/10.53625/jirk.v3i3.6332. Shellen  Dhea  Af  Gaumi  dan  Rudy  Hartono.  “Analisa  Hukum Sengketa  Merek  Dagang  Geprek  Bensu  Berdasarkan  Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No. 196/G/2020/PTUN-Jkt).” Jurnal  Darma  Agung 30,  no.  2  (2022):
75–90. http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1592.
Simanjuntak,  Enrico.  “Peran  Yurisprudensi  dalam  Sistem  Hukum  di
Indonesia.” Jurnal  Konstitusi 16,  no.  1  (1  April  2019):  83. https://doi.org/10.31078/jk1615.
Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. 2
(2021): 56–65.
Suhadi,  Endi,  dan  Ahmad  Arif  Fadilah.  “Penyelesaian  Ganti  Rugi
Akibat  Wanprestasi  Perjanjian  Jual  Beli  Online  Dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen.” Jurnal  Inovasi  Penelitian 2,  no.  7
(2021). https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1078.
Sukmawati,  Putu  Diva.  “Hukum  Agraria  dalam  Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 2, no. 2 (2022): 89–95.
Syams Eliaz Bahri. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas  Ditinjau  dari  Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan Kemanfaatan.” Jurnal Tanwil 3, no. 1 (2017): 41–57. Tim  Hukum  Online.  “Pengertian  Wanprestasi,  Akibat  dan  Cara Menyelesaikannya.” Hukum Online , 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara- menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/. Virna Amalia Nur Permata, Marip Pasah, Lufna Nandita, Nada Syifa Nurulhuda,  Fadhil  Muhammad  Indiyarto,  Maria  Yohana, Aditya  Rizky  R,  Muhammad  Avin  Athalla  Rilya,  dan  Haezer Josua  Tio  M.  “Analisis  Hukum  Terhadap  Wanprestasi  dalam Perjanjian  Sewa  Menyewa:  Tinjauan  Putusan  Perkara No.394/Pdt.G/2021/PNJkt.Pst.” ResearchGate , 2023, 1–14. Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2022.