## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 24, No 1 (2024): Februari, 143-149 DOI: 10.33087/jiubj.v24i1.4609

## Prinsip Non-Refoulement Penanganan Pengungsi dan Relevansinya dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian

## Icha Rachma Mutiara Fitri, Jehan Irianti Bekti Yepese, Mochamad Gozzi Arofah
Politeknik Imigrasi
Correspondence: mutiaraicharachma@gmail.com, yepesejehan@gmail.com, arofahgozi@gmail.com
Abstrak. Keimigrasian  merupakan  hal  ihwal  lalu  lintas  orang  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia  yang dilatarbelakangi  oleh  beberapa  faktor  seperti  sosial-budaya,  politik  dan  ekonomi  yang  menajadi  alasan  orang asing melakukan migrasi. Kantor Imigrasi berada di bawah Direktorat Jendral Imigrasi menjadi tanggung jawab dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki wewenang dalam mengatur keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Imigrasi menganut sistem selective policy yang berarti hanya orang  asing  yang  berguna  dan  bermanfaat  yang  di  izinkan  masuk  wilayah  Indonesia  dan  tidak  menganggu kedaulatan negara.  Hukum  internasional  menjalankan  prinsip non-refoulement yaitu melarang pengusiran  atau penolakan  orang  asing  kembali  ke  negara  asal  dengan  alasan  tertentu,  prinsip  ini  bertujuan  memberikan perlindungan  hak  asasi  manusia  terhadap  pengungsi.  Kepentingan  nasional  tersebut  tidaklah  linear  dengan kepentingan hukum internasional. Oleh karena itu, pengungsi tidak terlepas dari tanggung jawab Imigrasi dalam melakukan pengawasan dan memberikan penegakan hukum keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam kajian hukum primer dan sekunder. Peneliti mengumpulkan data-data terkait dari asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan sistem hukum sebagai fokus utamanya.
Kata kunci : keimigrasian; non-refoulement ; pengungsi; selective policy .
Abstract.  Immigration  is  a  matter  of  the  movement  of  people  into  and  out  of  Indonesian  territory  which  is motivated  by  several  factors  such  as  socio-cultural,  political  and  economic  which  are  the  reasons  why foreigners  migrate.  The  Immigration  Office  is  under  the  Directorate  General  of  Immigration  and  is  the responsibility  of  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  and  has  the  authority  to  regulate  the  presence  and activities of foreigners while they are in Indonesian territory. Immigration adheres to a selective policy system, which means that only useful and useful foreigners are allowed to enter Indonesian territory and do not disturb the  country's  sovereignty.  International  law  applies  the  principle  of  non-refoulement,  namely  prohibiting  the expulsion or refusal of foreigners to return to their country of origin for certain reasons. This principle aims to protect  the  human  rights  of  refugees.  National  interests  are  not  linear  with  international  legal  interests. Therefore,  refugees  cannot  be  separated  from  Immigration's  responsibility  in  carrying  out  supervision  and providing  enforcement  of  immigration  law.  This  research  uses  a  normative-empirical  research  method  which refers  to  the  provisions  in  primary  and  secondary  legal  studies.  Researchers  collect  related  data  from  legal principles,  legal  conceptions,  views,  legal  doctrines,  statutory  regulations  and  the  legal  system  as  the  main focus.
Keywords : immigration; non-refoulement; refugees; selective policy.

## PENDAHULUAN
Sepanjang abad ke-20, terjadi perpindahan banyak orang, barang, dan informasi  secara  besar-besaran  akibat  adanya perkembangan revolusioner teknologi dan informasi  dewasa.  Mayoritas  perpindahan  ini dilakukan  secara  terpaksa  karena  adanya kekerasan  akibat  dua  perang  dunia  dan  130 pertikaian  senjata  sejak  1945.  Pemindahan massal  dan  eksodus  yang  jumlahnya  mencapai juga  terjadi  akibat  adanya  peperangan  tersebut. Sehingga,  perpindahan  tersebut  mengakibatkan abad  ke-20  menjadi  sebuah  periode homeless people atau  kita  mengenalnya  dengan  sebutan
tunawisma. Berdasar hukum yang berlaku secara internasional, homeless  people sendiri  secara istilah  memiliki  definisi  sebagai  sekumpulan orang  tanpa  kewarganegaraan,  orang  yang mengungsi,  atau  orang  yang  sedang  mencari perlindungan ( Fonna, 2019) .
Pentingnya  menghormati  hak  asasi manusia,  termasuk  hak  individu  untuk  mencari suaka  dan  perlindungan  dari  penganiayaan merupakan salah satu kewajiban dari masyarakat internasional.  Selain  itu  juga  termasuk  dalam salah  satu  implementasi  dari  teori  liberalism dalam  konteks  hubungan  internasional.  Dalam konteks  perpindahan  masal  pengungsi,  teori
liberalisme  akan  menekankan  perlunya  negara- negara  menjalankan  tanggung  jawab  mereka dalam  melindungi  hak-hak  pengungsi.  Negara- negara liberal mungkin cenderung memperjuangkan  perlindungan  internasional bagi pengungsi, bekerja sama dengan organisasi internasional,  dan  menerima  pengungsi  dengan pengakuan  hak  asasi  mereka.  Teori  liberalisme mendorong  solidaritas  internasional  dan  kerja sama  antarnegara  dalam  menangani  tantangan global.  Dalam  konteks  perpindahan  masal pengungsi, liberalisme  akan  mendorong  negara- negara untuk bekerja sama dalam berbagi beban dan  tanggung  jawab  penanganan  pengungsi.  Ini dapat  melibatkan  koordinasi  program  bantuan, pembagian pengungsi antara negara-negara, atau pendirian lembaga internasional yang memfasilitasi  kerja  sama  dalam  penanganan pengungsi.
Liberalisme  juga  mengedepankan  nilai solidaritas internasional dan kerja sama antarnegara.  Dalam  konteks  pengungsi,  ini berarti  negara-negara  yang  mengadopsi  prinsip liberalisme akan cenderung mendukung penanganan pengungsi secara kolaboratif. Mereka  mungkin  berpartisipasi  dalam  program penempatan  pengungsi,  memberikan  bantuan kemanusiaan, atau bekerja sama dengan organisasi  internasional  untuk  memperbaiki kondisi pengungsi. Sifat kompleks dan kontroversial  dari  isu  pengungsi  sering  kali membuat  implementasi  teori  liberalisme  dalam penanganan  pengungsi  menjadi  tantangan. Negara-negara memiliki kepentingan dan keterbatasan  sendiri  yang  dapat  mempengaruhi pendekatan  mereka  terhadap  pengungsi  karena berbagai faktor seperti tergantung pada kepentingan  nasional,  politik  domestik,  dan dinamika geopolitik.
Faktor  penyebab  seseorang  mengungsi dikarenakan  mereka  merasa  nyawa  mereka terancam  apabila  memutuskan  untuk  menetap karena  adanya  peperangan,  penganiayaan  atau penyiksaan.  Para  pengungsi  tidak  mendapat perlindungan  dari  negaranya  atau  tidak  mau mendapatkan  perlindungan  dan  bahkan  mereka mendapat  ancaman  penganiayaan  dari  negara mereka sendiri (Kadarudin, 2018). Dalam kasus seperti  ini,  apabila  adanya  ketidakmampuan sebuah  negara  untuk  melindungi  warganya  dan penolakan dari sebuah negara untuk melindungi para  pengungsi,  maka  sudah  menjadi  tugas  dari masyarakat  internasional  untuk  mengambil  alih dan  bertanggung  jawab  atas  berbagai  hak  yang mendasar  bagi  manusia  yang  dimiliki  oleh  para
pengungsi  tersebut.  Dalam  status  perlindungan internasional, setiap orang yang sedang mengungsi  atau  orang  yang  sedang  mencari suaka  berhak  mendapat  jaminan  perlindungan atas  hak  mereka  selaku  manusia.  Proteksi  hak asasi  mereka  menjadi  hal  utama  terkait  segala hal  yang  menyangkut  urusan  mereka  oleh masyarakat  internasional  dan  juga  menjadi kewajiban nasional suatu negara ( Jastisia, 2015) . Tindakan pengusiran pengungsi merupakan  sebuah  tindakan  penyelewangan hukum yang berlaku secara internasional dimana didalamnya  menghimbau  untuk  tidak  mengirim pengungsi  atau  pencari  suaka  kembali  ke wilayah  mereka  mendapatkan  ancaman  atas keselamatan  mereka.  Aturan  tersebut  dikenal sebagai non-refoulement .  Pada  pasal  32  dan  33 Konvensi  1951,  prinsip non-refoulement ini melalui sebuah negara mengirim setiap pengungsi  atau  yang  mencari  suaka  ke  daerah dimana hidup dan keselamatan mereka terancam ( Riyanto, 2010) . Non  refoulement ini  adalah  sebuah dogma  yang  umum  dalam  hukum  internasional. Oleh  karena  itu,  seluruh  entitas  wilayah  tidak terkecuali bagi negara non-pihak konvensi 1951 wajib  mengizinkan  setiap  orang  yang  hendak hadir  ke  daerah  kedaulatannya.  Sudah  jelas, bahwa  negara  dilarang  lepas  tanggung  jawab dalam  melindungi  pengungsi  ataupun  pencari suaka. Prinsip non-refoulement ini mengesampingkan keberpihakan dan diskriminasi,  yang  mana  dalam  pemberian bantuan  tidak  boleh  berlandaskan  alasan  politik dan  militer  yang  mana  negara  penerima berwenang  akan  prinsip  non  refoulement ( Wibowo,  2022) .  Menolak  pengungsi  atau bahkan  memulangkannya  merupakan  sebuah tindakan  yang  berlawanan  dengan  hukum internasional juga sebuah pengingkaran terhadap keterikatan  masyarakat  internasional  dalam penyelesaian masalah pengungsi dalam Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang Status  Pengungsi “Convention  Relati  to  the Status  of  Refugees  1951” (yang  seterusnya disingkat Konvensi 1951) yang diselenggarakan di  Jenewa,  Swiss  yang  mendapat  persetujuan Sebagian  negara  pada  2-25  Juli  1951  (Susanto, 2015).
Setiap  negara  memiliki  perbedaan  cara menngurus  pengungsi  yang  bersetuju  kedalam kawasan kedaulatannya. Hal tersebut memeperlihatkan adanya peran kepenting nasional  dalam  bersikap  dan  mengambil kebijakan  bagi  sebuah  negara.  Terkadang,
kepentingan  nasional  bertentangan  dengan hukum  internasional,  sebagai  contoh  adalah adanya  pertentangan  dengan  prinsip non- refoulement .  Pertentangan  tersebut  ada  karena munculnya anggapan bahwa hukum internasional  lepas  dari  keinginan  negara (Mochtar, 1977).
Melihat  berbagai  kasus  yang  ada, kebanyakan  para  pengungsi  atau  pencari  suaka mayoritas tidak memenuhi syarat dokumen yang diperlukan karena melihat situasi dimana mereka secara  terpaksa  meninggalkan  negara  mereka. Kasus ini menyebabkan para pengungsi mendapat perlakuan yang tidak sesuai di negara tujuan dengan alasan bahwa mereka tidak sesuai dengan  hukum  nasional  negara  tujuan.  Dalam hal ini, berkaitan dengan peraturan keimigrasian suatu  negara,  termasuk  Indonesia  ( Sakharina, 2013) .
Mandat  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  Pasal  75  tentang  Keimigrasian dijelaskan  mengenai  aktivitas  imigrasi  yang dipraktikkan  kepada  orang  asing  yang  menetap di  Indonesia  wajib  patuh  terhadap  peraturan yang  ada,  maka  jika  terdapat  pelanggaran terhadap  Undang-Undang  yang  berlaku  dapat ditindaklanjuti  secara  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.  Dalam  menyeleksi  orang  asing  yang masuk  ke  Indonesia,  diterapkan selective  policy atau kebijakan polisi sehingga hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan yang dapat masuk ke Indonesia.
Prinsip non-refoulement seringkali dihiraukan,  dilanggar  atau  bahkan  tidak  diakui karena  dianggap  tidak  sesuai  kepentingan nasional.  Disamping  itu,  prinsip  ini  telah menjadi prevalensi internasional yang memberikan  dampak  terhadap  negara  secara individu  maupun  bersama-sama  agar  tidak mengingkari  prinsip non-refoulement yang menjadi  ketetapan  hukum  internasional  yang telah  beredar  di  masyarakat  internasional ( Riyanto, 2010) .
Melihat  fakta  tersebut,  yang  mana terdapat  perbedaan  antara  prinsip  dan  yang berlaku di Indonesia dalam menangani pengungsi. Dalam hukum internasional melarang  sebuah  negara  untuk  menolak  atau mengirim  kembali  pengungsi  kembali  ke wilayah asalnya, sedangkan Indonesia menerapkan selective  policy yang  mana  hanya orang  asing  yang  menguntungkan  dan  tidak membahayakan  yang  boleh  masuk  ke  wilayah Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengkaji  terkait  bagaimana  prinsip non-
refoulement penanganan pengungsi dan relevansinya dalam perspektif kebijakan selektif keimigrasian.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  normatif-empiris  yang  merupakan suatu  bentuk  penelitian  yang  menggabungkan unsur penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan pendekatan yang menggunakan  bahan-bahan  seperti  asas  hukum, konsepsi  hukum,  pandangan,  doktrin-doktrin hukum,  peraturan,  dan  sistem  hukum  sebagai fokus utama, kemudian menganalisisnya dengan bantuan  data  sekunder  yang  dapat  ditemukan dalam buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber  lain  yang  relevan  dengan penelitian  tersebut.  Sementara  itu,  penelitian hukum  empiris  adalah  jenis  penelitian  yang difokuskan pada penerapan peraturan perundang-undangan secara langsung di masyarakat,  terutama  dalam  konteks  penegakan hukum. Penelitian ini didukung oleh pengumpulan  data  primer  untuk  menggali informasi  yang  menjadi  dasar  untuk  menyusun solusi.

## HASIL
Prinsip Non-refoulement Penanganan Pengungsi Non-refoulement adalah  sebuah  prinsip dan  konsep  dasar  dalam  sistem  perlindungan Internasional, yang mana didalamnya melindungi  para  pengungsi  dan  pencari  suaka. Setiap  negara  dilarang  menolak  atau  bahkan mengembalikan  pengungsi  dan  para  pencari suaka  kembali  ke  wilayahnya.  Hal  ini  karena para  pengungsi  dan  pencari  suaka  tersebut terancam  keamanan  serta  keselamatannya. Non refoulement mengandung unsur bahasa Perancis yakni refouler yang memiliki arti mengembalikan atau mengirim balik.
Seiring  berjalannya  waktu,  prinsip non- refoulement tidak sebatas mengatur negara pihak konvensi  1951,  melainkan  sudah  menjadi  jus cogens.  Setiap  negara  wajib  menghormati teritorial  setiap  negara,  menghargai  hak-hak asasi  manusia,  tidak  melakukan  agresi  militer, dan  lain  sebagainya  ( Parthiana,  2002) .  Maka dari  itu,  seluruh  negara  wajib  tunduk  terhadap Konvensi  1951,  meski  negara  tersebut  tidak meratifikasinya.  Atas  pertimbangan  mengenai non  refoulement  yang  memiliki  karakteristik agar  ditetapkan  sebagai  ius  cogens,  setiap negara, baik secara individual maupun
keseluruhan  wajib  mematuhi  prinsip non- refoulement ini  sebagai  dampak  dari  ketetapan Hukum Internasional yang dibenarkan sekaligus dianut  sebagian  besar  penduduk  dunia.  Prinsip non-refoulement ini  tidak  diterapkan  secara mutlak dan absolute kepada para pencari tempat mengungsi  dan  pencari  tempat  berlindung, karena  mungkin  adanya  pengecualian  terhadap pengungsi  dan  pencari  suaka  sehingga  tidak berhak atas perlindungan internasional. Pengecualian  terhadap  undang-undang  yang mengecualikan dukungan perlindungan internasional  terhadap  mereka  yang  pada dasarnya  tergolong  subjek  pengungsi  namun terdapat sesuatu yang menghambat mereka agar mendapat  perlindungan  utuh  dalam  lingkup internasional (( Riyanto, 2010) .
Didalam  pasal  33  ayat  2  dalam Konvensi  1951  diatur  bahwa  apabila  pengungsi keberadaannya  mengancam  maka  prinsip non- refoulement tidak berlaku. Dasarnya secara asasi setiap  orang  memiliki  perlindungan,  yang  mana kaitan  perlindungannya  juga  erat  dengan  aspek keimigrasian  yang  mengizinkan  seseorang masuk  wilayah  suatu  negara  tanpa  adanya dokumen perjalanan resmi, melihat kondisi yang tidak  dimungkinkan.  Hukum  internasional umumnya  mengatur  terkait  perbuatan  kepada orang  asing.  Dalam  hal  ini  terdapat  berbagai alasan.  Sebagai  permulaan  yakni  eksistensi keyakinan  yang  menganggap  orang  berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang  dari  mana  asalnya  atau  tempat tinggalnya.  Kedua,  merupakan  fakta  yang  tak terhindarkan dari meningkatnya mobilitas hubungan  demografis  antara  warga  satu  negara dengan  negara  lain  dalam  berbagai  bidang kebutuhan  dan  kehidupan  manusia.  Ketiga, sangat  penting  bagi  negara-negara  untuk menjaga  berbagai  hubungan  baik  di  antara mereka  agar  warganya  diperlakukan  secara  adil di  luar  negeri.  Secara  singkat,  warga  negara memiliki  hak  untuk  hidup  aman  dan  damai  di negara lain ( Manan, 2014) .
Melihat  kasus  yang  ada,  biasanya  para pengungsi  dan  pencari  suaka  tidak  memiliki dokumen perjalanan yang resmi. Meski demikian,  setiap  negara  wajib  menerima  atau menampung  para  pengungsi  atau  pencari  suaka dan  berkewajiban  untuk  menjamin  keselamatan mereka.  Penerapan  prinsip non-refoulement tidak  terbatas  pada  negara-negara  peserta Konvensi Jenewa tentang Pengungsi tahun 1951, tetapi  berlaku  untuk  semua  negara.  Untuk  itu diperlukan pengembangan prinsip non-
refoulement  ini  merupakan  suatu  jus  cogens. Artinya,  negara-negara  yang  belum  meratifikasi Konvensi  1951  diwajibkan  untuk  menerapkan dogma  tersebut.  Apabila  terdapat  anggapan pelarangan  refoulement  bersifat  jus  cogens, maka  pihak  negara  tersebut  atau  bersama-sama dilarang  mencurangi  asas  ini,  karena  asas pelarangan  refoulement  merupakan  peraturan yang  diakui  dalam  hukum  internasional  dan disetujui. dari pemerintah. Komunitas internasional ( Riyanto, 2010) . Penggolongan  prinsip non-refoulement menjadi standar jus cogens hukum yang berlaku secara  internasional  bisa  diukur  atas  fakta-fakta berikut. Kesatu, prinsip non-refoulement saat ini telah menjadi standar hukum internasional yang dituangkan di perjanjian internasional multilateral  yaitu  Konvensi  1951.  Selanjutnya, prinsip non-refoulement sudah ditetapkan sebagai  hukum  internasional  yang  umum,  yang diterapkan  oleh  berbagai  negara  dalam  waktu yang  lama  sebelum  prinsip  tersebut  telah dicetuskan dalam instrumen internasional. Kemudian,  seiring  berkembangnya  waktu, khususnya  dalam  perangkat  hukum  yang  dianut masyarakat  internasional  tentang  pemberian perlindungan  kepada  pengungsi,  prinsip non- refoulement diidentifikasikan  lagi  dan  bahkan dilegalkan  dengan  tegas  sebagai  ius  cogens. Terakhir,  keterbukaan  dan  penguatan  prinsip non-refoulement dalam  sistem  perlindungan internasional bagi para pencari tempat mengungsi  dan  pencari  suaka  dapat  dilihat dalam  implementasi  organisasi  internasional terkait yaitu UNHCR ( Vita, 2021).
Sisi  hukum,  kebijakan  penerimaan pengungsi  atau  pemberian  suaka  kepada  orang asing  merupakan  dilema  dan  sedikit  lebih kompleks. Ada lebih dari satu kepentingan yang bertentangan  secara  diametris  yang  harus menjadi  pertimbangan  oleh  suatu  negara sebelum  menetapkan  apakah  akan  mengizinkan pengungsi  untuk  masuk  atau  tidak.  Negara memiliki  dua  pilihan,  yaitu  sebagai  pelindung HAM  dan  keperluan  individu  atau  menjaga tatanan  publik.  Umumnya,  tidak  ada  negara yang  memperbolehkan  orang  asing  masuk  ke negaranya  dengan  persyaratan  yang  tidak lengkap. Namun, pengungsi merupakan pengecualian  yang  dilindungi  oleh  hukum internasional yang tidak terikat oleh aturan ini.
Status  negara  yang  tidak  memberikan akses atau meratifikasi Konvensi 1951 sebenarnya  tidak  diwajibkan  untuk  mengatasi persoalan pengungsi, tetapi tidak dapat diartikan

## Icha Rachma Mutiara Fitri et al., Prinsip Non-Refoulement Penanganan Pengungsi dan Relevansinya dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian
juga  bahwa  mereka  tidak  berkewajiban  untuk membantu dengan alasan kemanusiaan. Langkah-langkah perlu diterapkan setiap negara dengan upayanya untuk mencegah dan mengendalikan  arus  imigrasi  tidak  dapat menghasilkan  pengembalian.  Melalui  repatriasi, para  pengungsi  kehilangan  rasa  aman  jiwanya dan  terpaksa  mencari  tempat  berlindung  yang putus  asa  sebagai  tindak  preventif  persekusi  di negara  asalnya.  Pemulihan  ini  pastinya  bukan manusia. Ini memiliki tiga konsekuensi. Pertama, prinsip perlindungan dan non- refoulement yang  berlaku  bagi  pengungsi  telah berulang  kali  diingkari.  Kemudian,  jumlah kekerasan terhadap pengungsi jumlahnya bertambah. Terakhir, masalah pengungsi semakin  dilihat  menjadi  problem  dunia  politik dibanfing kemanusiaan, serta konektivitas kebijakan  imigrasi  dengan  kebijakan  pengungsi disebut-sebut tidak jelas.

## Relevansi  Prinsip  Non-Refoulement  Dalam Perspektif Selektif Keimigrasian
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara dengan  jumlah  pengungsi  dan  pencari  suaka terbesar.  Jumlah  pengungsi  dan  pencari  suaka berjumlah  13.700  orang  yang  terdiri  dari Afghanistan,  Somalia,  Irak,  Myanmar,  Sudan, Sri  Lanka,  Yaman,  Palestina,  Iran,  Pakistan, Eritrea  dan  Ethiopia.  Masuknya  pengungsi  dan pencari suaka ke Indonesia melalui 2 (dua) cara yaitu  datang  menggunakan  pesawat  dengan menggunakan  izin  masuk  yang  sah  dan  tidak ingin  kembali  ke  negara  asal,  mereka  berharap mendapatkan status pengungsi untuk ditempatkan  di  negara  ketiga.  Ada  yang  masuk secara tidak resmi (tidak sah) dengan menggunakan kapal untuk berlabuh di Indonesia.  Kebanyakan  berasal  dari  Vietnam- Cambodia  sejak  tahun  1970-an.  Kebanyakan yang  melalui  jalur  laut  dan  tidak  resmi  berasal dari  negara  Asia  Selatan,  Asia  Tengah,  dan Afrika  (Afghanistan,  Irak,  Sudan,  Somalia,  Sri Lanka,  Bangladesh  dan  Myanmar  (Rohingya) ( Susetyo, 2023) .
Perdebatan  tentang  perlakuan  terhadap pencari  suaka  dan  pengungsi  semakin  pelik ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Ditjen Imigrasi No: IMI-0352.GR.02.07 tentang perlakuan terhadap imigran gelap yang menyatakan  diri  sebagai  pencari  suaka  dan pengungsi,  yang  mana  ditandatangani  pada  19 April. 2016. Menurut Pasal 2 ayat (2), Konvensi 1951 secara implisit mempertimbangkan prinsip non-refoulement , dimana orang asing yang telah
menyatakan diri sebagai pencari suaka dan peng ungsi  setelah  tiba  di  wilayah  Indonesia diperlakukan  secepat  mungkin.  Hal  ini  jelas bertentangan dengan prinsip kebijakan keimigrasian selektif yang dianut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
Teori kebijakan imigrasi selektif merupakan  prinsip  dasar  yang  berlaku  secara universal  di  semua  negara  di  dunia.  Prinsip  ini terkait  dengan  hak  negara  untuk  menentukan nasib  sendiri  yang  harus  dihormati  ( Santoso, 2017) .  Dalam  hukum  positif,  kebijakan  selektif keimigrasian tertuang dalam pasal 75 dan bagian 1  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011, kebijakan  selektif  ini  mensyaratkan  bahwa ( Syahrin,  2016) :  (a)  orang  asing  yang  dapat masuk  dan  tinggal  di  Indonesia  hanyalah  yang dipercaya; (b) orang asing yang tidak menimbulkan  ancaman  terhadap  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  dapat  masuk  dan  berada di Indonesia; (c) hukum Indonesia perlu dipatuhi oleh  orang  asing;  dan  (d)  orang  asing  yang masuk  dan  berada  di  wilayah  Indonesia  wajib memenuhi maksud dan tujuan.
Prinsip non-refoulement berkebalikan dengan prinsip kebijakan keimigrasian Indonesia yang selektif. Alasannya adalah sebagai berikut: (i)  Indonesia  tidak  memihak  pada  Konvensi 1951, (ii) Adanya  pengungsi  mengecam ketertiban umum, (iii) Undang-Undang Keimigrasian  hanya  mengenal  istilah  legal migran  dan illegal  migration .  Penindakan terhadap  migran  ilegal  berupa  deportasi  dan penyidikan  serta  (iv)  masalah  kemanusiaan nasional  harus  diutamakan  tanpa  mengabaikan kepentingan  pengungsi  internasional.  Selain  itu, kebijakan selektif seharusnya mencermati adanya keseimbangan antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan dalam implementasinya. Di sinilah letak keserbagunaan Kantor  Imigrasi  sebagai  pengemban  tugas penegakan  hukum,  pengawas  kedaulatan  negara dan  penggagas  pembangunan  kesejahteraan masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  penerapan bentuk kedaulatan negara Indonesia yang mutlak dan mutlak.
Pengancangan terhadap keamanan kebijakan  ini  bukan  hanya  mengacu  pada pendekatan keamanan tradisional, yaitu keamanan nasional yang terkait dengan militerisasi  dan  konflik  atas  sebagian  dari kedaulatan  negara,  tetapi  juga  keamanan  non- tradisional,  yaitu  keamanan  warga  negara Indonesia. Mendefinisikan konsep kesejahteraan erat  kaitannya  dengan  dimensi  material  yaitu
kedatangan  orang  asing  dapat  memberikan  efek positif  bagi  perekonomian  Indonesia.  Namun kesejahteraan  di  sini  memiliki  arti  yang  luas berkaitan  dengan  dimensi  sosial  dan  psikologis, yaitu  kemampuan  memberi  dan  menerima, menerima pengakuan dan penghormatan, berpartisipasi  dalam  pekerjaan  yang  bermanfaat serta  memiliki  rasa  memiliki  dan  kepercayaan dalam  masyarakat.  Singkat  kata,  bagaimana peran orang asing tersebut secara bermakna dan positif  bagi  kehidupan  masyarakat  Indonesia ( Sande, 2020) .
Asas  kebijakan  keimigrasian  selektif sebagai  penyaring  individu  yang  masuk  dan keluar  daerah  Indonesia.  Atas  dasar  asas  ini, orang  asing  yang  dapat  bermanfaat  bagi kesejahteraan  rakyat,  bangsa  dan  negara  serta tidak mengancam keamanan dan ketertiban yang dapat  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia. Namun dalam praktiknya, keberadaan kedaulatan  negara  menciptakan  efek  kerentanan yang  masif  dalam  hal  imigrasi  saat  ini.  Hal  ini dapat  dilihat  pada  contoh-contoh  peristiwa kontemporer  berikut  ini  yang  cenderung menggerogoti kedaulatan negara.
Imigrasi memiliki peran dalam mengatur  lalu  lintas  masuk  dan  keluar  wilayah Indonesia  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Keimigrasian,  bahwa  setiap  orang  asing  yang masuk  ke  wilayah  Indonesia  wajib  melalui Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi.  Pengungsi  yang merupakan  orang  asing  yang  berada  di  wilayah Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab Imigrasi  untuk  menjaga  segala  bentuk  kegiatan dan  keberadaanya  agar  tidak  menganggu keamanan  dan  ketertiban  negara.  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan  Peraturan  Direktur  Jendral  Imigrasi
Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016. Perlakuan pemerintah terhadap pengungsi dengan  menerima  pengungsi  masuk  dan  tinggal di  Indonesia  berdasarkan  pertimbangan  HAM tidak  sesuai  dengan  kewajiban  Indonesia  yang tidak  meratifikasi  konvensi  tahun  1951  dan protocol 1967.  Pelaksanaan  ini  menjadikan Indonesia  seolah-olah  merupkan  negara  yang menyetujui kesepakatan tersebut untuk mengurus  pengungsi  di  Indonesia  ( Syahrin  & Ginting, 2019) .
Keberadaan  pencari  suaka  di  Indonesia harus melalui beberapa prosedur untuk memperoleh  status  sebagai  seorang  pengungsi yang  diberikan  oleh  UNHCR (United  Nations High  Commissioner  for  Refugees). Pemberian
status  pengungsi  merupakan  bentuk  pemberian izin  tinggal  pengungsi  di  Indonesia,  apabila tidak  melanggar  hukum  positif  yang  berlaku  di Indonesia.  Dijelaskan  dalam  Undang-Undang Keimigrasian  bahwa  orang  asing  yang  sudah mendapatkan status pengungsi akan ditempatkan sementara di Community House. Kantor Imigrasi yang  berada  di  wilayah  setempat  akan melakukan pengawasan rutin untuk memastikan keberadaan  dan  kegiatan  pengungsi  selama berada di Community House . UNHCR berkoordinasi  dengan  IOM  dalam  memfasilitasi pengungsi  yang  berada  di Community  House , karena  pengungsi  tidak  diperbolehkan  untuk bekerja  di  Indonesia.  Fasilitas  yang  diberikan kepada pengungsi berupa program yang disediakan untuk pengembangan bakat pengungsi  dan  pencari  suaka  yang  berada  di Community  House ,  menyediakan  makanan, sarana dan pra-sarana dan memberikan penanganan kesehatan.
Penanganan yang diberikan oleh UNHCR, IOM dan organisasi-organisasi internasional  terhadap  pengungsi  dan  pencari suaka  Indonesia,  memberikan  rasa  nyaman terhadap  mereka  untuk  tetap  tinggal  di Indonesia,  sehingga  mereka  tidak  memiliki keinginan  untuk  Kembali  ke  negara  asal. Keberadaan  pengungsi  dan  pencari  suaka  di Indonesia  tidak  memberikan  keuntungan  bagi negara, apabila dilihat dari hukumnya Indonesia tidak  menyetujui  keberadaan  pengungsi  di Indonesia  sehingga,  keberadaan  pengungsi  dan pencari  suaka  menjadi  permasalahan  yang sedang  dipikirkan  oleh  pemerintah  untuk mengebalikan  pengungsi  ke  negara  ketiga  atau negara yang meratifiikasi penerimaan pengungsi.

## SIMPULAN
Kerangka  hukum  internasional,  seperti Konvensi  Pengungsi  1951  dan  Protokol  1967, memberikan landasan hukum dalam perlindungan pengungsi dan mengatur tanggung jawab  negara-negara.  Negara-negara  dapat berkomitmen  untuk  mematuhi  dan  menerapkan perjanjian tersebut serta mengembangkan mekanisme  penegakan  hukum  yang  efektif. Hukum  internasional  juga  dapat  digunakan sebagai  dasar  untuk  memperjuangkan  hak-hak pengungsi  dan  memastikan  perlindungan  yang memadai.
Prinsip non-refoulement yang  tertulis  di pasal  33  Konvensi  1951,  adalah  sebuah  asas hukum  yang  mencegah  negara  untuk  menolak
bahkan mengirim pengungsi kembali ke wilayah yang  menyebabkan  mereka  tidak  aman.  Prinsip non-refoulement menjadi pondasi payung pengungsi  yang  kemudian  berubah  menjadi  jus cogens. Sehingga setiap negara wajib mematuhi prinsip  ini,  meski  tidak  termasuk  peserta  yang menandatangani  Konvensi  1951.  Penanganan pengungsi  bergantung  pada  sudut  pandang negara terhadap pengungsi itu sendiri. Beberapa negara  memposisikan  pengungsi  dari  sudut pandang  keimigrasian.  Kepentingan  nasional biasanya  tidak  linear  dengan  asas  dan  prinsip hukum Internasional.
Prinsip non-refoulement ini tidak diterapkan  secara  mutlak,  karena  pada  pasal  33 ayat  2  konvensi  1951  tertulis  bahwa  negara berhak  menolak  pengungsi  apabila  dianggap mengancam  dan  membahayakan.  Sehingga,  di Indonesia  sendiri,  penerapan  prinsip  ini  tidak mutlak  dan  urgensinya  bergantung  pemerintah Indonesia.  Berdasar  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian, selective policy menjadi  kebijakan  dasar  pelaksanaan imigrasi  Indonesia  terhadap  orang  asing  yang hendak  masuk  wilayah  Indonesia. Selective policy ini  memilah  warga  negara  asing  yang bemanfaat  dan  tidak  mebahayakan  kemanan negara untuk masuk ke nagara Indonesia. Hal ini bertujuan  untuk  menjaga  kepentingan  nasional terkait kedaulatan dan keamanan Indonesia yang bisa  saja  terancam  akibat  kebebasan  keluar masuknya orang asing. Selective policy imigrasi Indonesia didasarkan pada pendekatan keamanan (security  approach) dan  pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) yang berjalan secara seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvi  Syahrin,  M.,  2016.  Menakar  Kedaulatan Negara  Dalam  Perspektif  Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure . 46 Fonna,  N.  2019. Pengembangan  revolusi industri  4.0  dalam  berbagai  bidang .
Guepedia.
Heru  Susetyo.  2023. Urgensi  Penanganan Pengungsi  dan  Pencari  Suaka  di Indonesia .
Iman  Santoso,  M.,  2017. Prespektif  Imigrasi
dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime. Cetakan 1.
Jastisia,  M.  2015.  Perlindungan  Hukum  Hak Asasi  Manusia  Internasional  Terhadap Imigran  Suriah, Disertasi ,  Fakultas
Hukum  Universitas  Islam  Bandung (Unisba).
Kadarudin,  K.,  2018.  Kewajiban  Negara Terhadap Pengungsi Internasional Sebagai  Wujud  Pelaksanaan  Hak  Asasi Manusia di Indonesia, Disertasi ,
Universitas Hasanuddin.
Manan,  A.  2014. Peranan  hukum  dalam pembangunan ekonomi . Kencana Prenada Media Group. Mochtar kusumaatmaja. 1977. Pengantar
Hukum  Internasional ,  Cetakan  Kedua.
Bandung: Putra Abardin.
Parthiana,  I.  W.  2002. Hukum  perjanjian internasional . Mandar Maju.
Riyanto, S. 2010. Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya  dalam  Sistem  Hukum Internasional. Mimbar  Hukum-Fakultas Hukum  Universitas  Gadjah  Mada ,
22 (3), 434-449.
Sakharina,  I.  K.  2013.  Pengungsi  dan  HAM.
Jurnal  Hukum  Internasional , 1 (2),  198-
221.
Sande,  J.  P.  2020.  Selective  Policy  Imigrasi Indonesia  terhadap  Orang  Asing  dari
Negara Calling Visa. Indonesian
Perspective , 5 (1).
Susanto, R. 2015. Prinsip Non Refoulement dan
Relevansinya Dalam Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional. Syahrin,  M.  A.,  &  Ginting,  B.  P.  2019.  Tafsir
Yuridis  Peraturan  Direktur  Jenderal Imigrasi  Nomor  IMI-0352.  GR.  02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan
Imigran  Ilegal  yang  Menyatakan  Diri sebagai  Pencari  Suaka  atau  Pengungsi dalam  Kebijakan  Selektif  Keimigrasian. Jurnal  Ilmiah  Kajian  Keimigrasian ,
2 (1), 109-128.
Vita  Indah,  P.  2021.  Kebijakan  Politik  Luar Negeri  Indonesia  terhadap  Pengungsi Asing  dan  Pencari  Suaka  Pada  Era Reformasi  Perspektif  Siyāsah  Dauliyah, Disertasi , IAIN Purwokerto
Wibowo,  G.  2022.  Migrasi  Dalam  Perspektif Sosio Teologi Kristen: Krisis Pengungsi Irak-Suriah di Eropa Barat. Voice , 2 (1).