TENSI SEKTARIANISME DAN TANTANGAN DEMOKRASI DI TIMUR TENGAH PASCA ARAB SPRING

## Sainul Rahman
Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Kajian Timur Tengah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta *) Email: sainulrahman001@gmail.com

## ABSTRACT
The  Arab  Spring  wave  in the  beginning  of 2011  that  hit  Middle  Eastern  countries,  started from  Tunisia,  Egypt,  Libya,  Yemen, and  Syria,  which  still  continue  to  this  day,  is  a  symbol  of the  fall  of  authoritarian  and  repressive  Arab  regimes,  as  well  as  a  symbol  of the struggle of Arabian  people  who  want great changes  in  various  fields such  as economic,  social, and democratic  political  system.  After  eight  years,  the  Arab  Spring  still  has  many  problems, Middle  Eastern  countries still trapped in  conflict  and  civil  war.  The  transition of democracy that  hoped is  not  going  well, trapped  in sectarian  interests:  tribes,  religions, streams (madzhab), and  political  groups.  Sectarianism  has  become  one  of  the  causes  of  instability and  colored  the  politic  dynamics  in the region. In  fact,  it socially  and historically has multiple roots  over  a  long  period  of  time in the  Middle  East.  This  paper  seeks  to  read  the  history  and dynamics  of  sectarian  conflict, as  well  as the  process  of  democratic  transition:  between opportunities  and  challenges,  and  the  realization  of  democracy  in  the region after  the  Arab Spring.
Keywords: Sectarianism, Democracy, Arab Spring, Middle East.

## ABSTRAK
Gelombang Arab  Spring pada  awal  2011  yang  melanda negara-negara  Timur  Tengah, dimulai  dari  Tunisia, Mesir, Libya, Yaman,  dan Suriah yang  masih  berlanjut  hingga  kini, adalah  sebuah  simbol jatuhnya  rezim-rezim Arab yang  otoriter  dan  represif,  dan  juga sebagai  simbol perjuangan  rakyat Arab yang  menginginkan  adanya  perubahan  besar dalam berbagai bidang, ekonomi,  sosial,  sistem  politik  terbuka  dan  demokratis.  Setelah delapan  tahun  semenjak  bergulirnya, Arab  Spring masih  menyisakan  banyak  problem, negara-negara Timur  Tengah masih  terpuruk,  terjebak  dalam  konflik  dan  perang  saudara. Transisi demokrasi yang dicita-citakan tidak berjalan dengan baik, tersandera oleh kepentingan-kepentingan sektarian: suku, agama, mazhab dan kelompok politik. Sektarianisme menjadi  salah  satu  penyabab  instabilitas  dan  telah  mewarnai  dinamika politik  di  kawasan Timur  Tengah. secara  sosio-historis  sektarianisme  di Timur  Tengah memiliki  akar  yang  berlapis-lapis dalam  kurun  waktu  yang  panjang.  Tulisan  ini  berusaha untuk  membaca sejarah  dan dinamika  konflik  sektarisnisme, proses  transisi  demokrasi: antara  peluang  dan  tantangan,  dan  realisasi  demokrasi  di  Timur  Tengah  pasca  Arab Spring.
Kata Kunci: Sektarianisme, Demokrasi, Arab Spring, Timur Tengah.

## PENDAHULUAN
Kawasan Timur  Tengah adalah kawasan yang sangat penting dan strategis,  terutama  jika  dilihat  dari  aspek ekonomi, politik, keamanan, dan ideologi. Cadangan minyak dan gas yang  banyak dikandung,  serta  letaknya yang berada di persimpangan tiga
benua, Asia, Afrika, dan Eropa,
membuat kawasan Timur
Tengah semakin penting dan strategis. Pada masa  lampau, kekuatan-kekuatan  besar dunia seperti kerajaan Persia, Turki Ustmaniyah,
dan Prancis
masa Napoleon, berusaha untuk menjadi penguasa  di wilayah  ini.  Selain  itu,
kawasan Timur  Tengah menjadi  tempat lahirnya peradaban-peradaban besar sejak  dahulu  seperti Iran, Irak,  Mesir, dan Palestina 1 .
Timur Tengah juga diketahui oleh khalayak  ramai  sebagai rahim  dari lahirnya agama-agama besar dunia: Islam,  Kristen dan Yahudi,  sekaligus sebagai tempat bersemainya mazhab- mazhab dan sekte-sekte keagamaan. Sehingga secara umum, seringkali media masa dan para analis menggunakan perspektif agama, mazhab, dan  sekte dalam  memetakan dan  menganalisis  konflik-konflik  yang terjadi  di sana. Pemetaan ini  bukan tanpa dasar dan alasan yang jelas, faktanya bahwa konflik-konflik yang terjadi  seringkali mencuat atas  dasar sentimen agama, mazhab dan sekte. Timur  Tengah  hingga  saat  ini  masih identik  dengan  ketegangan,  perang  dan konflik,  baik  konflik  antar-intra  suku, agama, mazhab, sekte dan politik. Sektarianisme  merupakan  masalah  besar dan menjadi salah satu penyebab instabilitas di kawasan Timur Tengah. Sektarianisme bahkan
kian berkembang dan meruyak di Timur Tengah sejak  bermulanya  transisi  ke demokrasi.  Seiring  dengan  menguatnya Arab  Spring,  yang  mula-mula  terjadi  di Tunisia pada desember 2010 dan kemudian  menyebar  ke  berbagai  negara- negara  di  dunia Arab, Mesir,  Libya, Yaman, Bahrain, dan Suriah hingga kini, sektarianisme juga akhirnya mewarnai
pergumulan politik.
Meskipun gelombang demokrasi telah berjalan  cukup  lama  akan  tetapi  belum
1 M.  Riza  Sihbudi, Menyandera  Timur Tengah,  Cet.  1  (Jakarta :  Ujungberung,  Bandung:
Mizan ;  Didistribusikan  oleh  Mizan  Media  Utama, 2007), pp. V – XXIV.
juga terlihat adanya tanda-tanda menyusutnya
sektarianisme agama, mazhab,  sekte,  sosial,  dan  politik di
Timur Tengah 2 .
Abdul Hakim d alam  “ Konflik Sektarian dan
Perkembangan
Pemikiran  Islam ”  melihat  bahwa awal dari konflik sektarianisme di dunia Arab, khsususnya antara Sunni dan Syi’ah , terjadi  setelah  peristiwa tahkim (perundingan) pada perang siffin. Perang  siffin  adalah  perang  saudara  di antara  umat Islam dari  generasi  sahabat yang  terjadi  antara Ali  bin  Abi  Thalib sebagai khalifah dan Muawiyah  bin  Abi Sufyan selaku gubernur Syam yang melakukan pemberontakan. Peristiwa Tahkim akhirnya  melahirkan Khawarij, kelompok  radikal  pertama  dalam  rahim Islam,  mereka  adalah  kelompok  yang tidak  puas  dan  kecewa  hasil tahkim,  lalu memerangi Ali dan  umat Islam lain yang  tidak  sependapat  dengan  mereka. Perang Siffin dan peristiwa Tahkim telah  membuat  umat  Islam  terpolarisasi tajam ke dalam kelompok-kelompok: Sunni,  Syi’ah,  dan  Khawarij  yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan radikal  dan  ekstrim  seperti  Alqaedah, Boko Haram, dan ISIS sekarang ini 3 .
Ahmad  sahide juga melihat hal yang  sama bahwa  konflik  sektarianisme khusunya Sunni dan Syi’ah memiliki akar historis yang  cukup  panjang. Lebih jauh  lagi, benih-benihnya  telah  dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad.
2 Azyumardi Azra, Transformasi politik Islam: radikalisme,  khilafatisme,  dan  demokrasi,  Cet.  1 (Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group bekerja sama  Pusat  Pengkajian Islam  dan  Masyarakat (PPIM),  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  2016),  p. 273. 3 Abdul  Hakim,  ‘Konflik  Sektarian  Dan Perkembangan  Pemikiran  Dalam  Islam’, SAFINA: Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam,  1.1  (2016),  56 – 60 (p. 57).
Konflik  ini  pada  awalnya  adalah  konflik politik,  hal  ini  terkait tentang  suksesi kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad.  Namun demikian konflik ini  terus  berlanjut  dan  terseret  dalam konflik  akidah atau mazhab.  Konflik Sunni- Syi’ah memiliki dampak yang sangat besar dalam mewarnai perkembangan peradaban dunia Islam kontemporer. Keberadaanya  juga  telah mewarnai prahara politik di Timur Tengah selama  bergulirnya  gelombang Arab  Spring sejak  awal  tahun  2011. Konflik Sunni- Syi’ah di  kawasan Timur Tengah memiliki  dua  bentuk  universal: konflik antar kelompok masyarakat, baik itu antar rezim Sunni dan kelompok masyarakat yang Syi’ah maupun  sebaliknya, dan  kenflik  antar negara 4 .
Kontestasi  politik  dan  distribusi kekuasaan di negara-negara Timur Tengah selalu diwarnai sektarianisme. Dalam  konteks  Timur  Tengah, dinamika sektarianisme  masih  sangat  kental  dan terlihat  jelas.  Selain  kontestasi  agama, seperti  Islam  dan  Yahudi  yang  terjadi antara
Palestina
dan
Israel,
sektarianisme  antar  mazhab  Sunni  dan Syiah terjadi  di  beberapa  negara  di kawasan Timur  Tengah  yang  memiliki penduduk Sunni dan Syiah. Konflik sektarianisme Sunni-Syiah
telah
melibatkan dua negara berkekuatan besar dan sekaligus sebagai kiblat. keduanya  yaitu Arab  Saudi  dan  Iran. Arab Saudi direpresentasikan sebagai kekuatan  dan  kiblat  Sunni  sedangkan Iran menjadi kiblat dan pusat dari kekuatan  Syiah. Konflik sektarianisme Sunni  dan  Syiah  telah  mempengaruhi
4 Ahmad Sahide, ‘Konflik Syi’ah -Sunni Pasca- The Arab Spring’, Jurnal  Kawistara,  3.3  (2013),  pp. 315 – 19.
sistem  dan  arah  politik  di kawasan
Timur Tengah.
Sektarianisme telah memberikan pengaruh  besar  pada  kontestasi  dan  arah politik  di  kawasan  Timur  Tengah. Tidak sampai di situ saja, konflik sektarianisme  juga  menjadi  salah  satu tantangan dan penghambat transisi demokrasi  di  Timur  Tengah. Padahal, Perjuangan  demokrasi  di Timur  Tengah telah  melewati proses  panjang dengan pengorbanan besar. Demokrasi bagi rakyat  Timur Tengah  adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Perjuangan demokrasi ini muncul karena adanya kebutuhan yang mendesak atas hak-hak rakyat yang terabaikan oleh rezim yang otoriter. Sehingga rakyat memutuskan untuk menolak pemerintahan individu, pemerintahan militer dan monarki. Rakyat menginginkan kedaulatan, mereka  juga    ingin  berpartisispasi  dalam menentukan  masa  depan  bangsa  dan negaranya  yang  lebih  demokratis,  adil, makmur dan sejahtera 5 .
Lalu kemudian, yang menjadi pertanyaannya
adalah bagaimana perjalanan  demokrasi di Timur  Tengah, mengapa hingga saat ini, demokrasi masih  berjalan  setengah  hati.  Mengapa sektarianisme menjadi masalah dan tantangan  demokrasi  di Timur  Tengah, dan  seberapa  besar  peluang  demokrasi di Timur Tengah?
Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam tulisan  ini  adalah  pendekatan  historis dengan metode diskriptif-analisis. Penulis  juga  akan  menggunakan  teori- teori demokrasi dalam menganalisis
5 Ibnu  Burdah, Menuju  Dunia  Baru  Arab: Revolusi Rakyat, Demokratisasi, Dan Kekuasaan, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), pp. 26 – 27.
perkembangan,  tantangan, dan  peluang demokrasi di Timur Tengah. Demokrasi menurut Hans Kelsen adalah sebuah proses
berkelanjutan menuju kesempurnaan. Demokrasi lahir dari adanya ide kebebsan  dalam  benak  manusia.  Proses demokrasi diawali dengan adanya kompromi  yang  sehat  antara  kehendak mayoritas dan minoritas yang terimplementasi dalam parlemen dan lembaga-lembaga  politik  lain.  tidak  ada paksaan dalam beragama dan berkeyakinan, kebebsan berpendapat dan  pers,  hak  memilih,  ide  persamaan, sistem  pemilihan  yang  meliputi  lembaga pemilihan, hak pilih, dan partai politik 6 .
PEMBAHASAN a. Arab spring dan
Perjuangan
Demokrasi di Timur Tengah
Arab  Spring  atau  Musim  Semi Arab merupakan gelombang gerakan rakyat  akar  rumput  yang  terdiri  dari berbagai profesi yang menginginkan sebuah perubahan besar yang dapat membawa  meraka  pada  sebuah  situasi hidup yang lebih baik. Mengingat situasi dan kondisi negara-negara mereka yang  semakin  tidak  menentu; ekonomi melemah, angka kemiskinan yang terus meningkat, pengangguran yang  semakin  banyak, ketimpangan  dan kesenjangan sosial semakin lebar, kebebasan hidup dan politik yang dibelenggu oleh rezim-rezim yang berkuasa. Arab Spring juga dapat dikatakan sebagai revolusi yang
menginginkan sebuah sistem
pemerintahan  yang  demokratis,  sebuah sistem yang terbuka, transparan,
6 Hans  Kelsen, Teori  Umum  Tentang  Hukum Dan Negara, Cet. VI (Bandung: Nusa Media, 2011), pp. 402 – 16.
berasaskan pada kebebasan dan keadilan. Situasi ini  dapat  dimaklumi bila  melihat  keadaan  para  pemimpin negara-negara  arab yang memimpin  dan menjabat dengan kurun waktu yang cukup  lama,  puluhan  tahun.  Hal  ini membuat  para  rezim  semakin  kuat  dan cenderung diktator dan sewenang- wenang dalam memimpin.
Arab Spring atau Musim  Semi Arab merupakan  kosa  kata  politi  baru dalam kamus politik Timur Tengah. Arab  Spring menjadi  sebuah  simbol  dari jatuhnya para pemimpin otoriter di negara-negara Timur  Tengah,  terutama negara-negara
Arab seperti Tunisia, Mesir, Libya dan Yaman.  Hal  ini juga dianggap sebagai sebuah momentum dan peluang berharga untuk menuju kebangkitan dan perubahan besar di kawasan Timur Tengah, termasuk lahirnya sebuah sistem polik dan pemerintahan demokratis, yang  terbuka dan berkeadilan sehingga dapat membawa
kesejahteraan dan
kemakmuran bagi rakyat di tengah kekayaan alam yang melimpah ruah 7 .
Gelombang Arab Spring yang telah menyapu sebagian besar negara-negara  di  Timur  Tengah pertama kali  terjadi  di  Tunisia.  Hal  ini dipicu oleh  pembakaran  diri  yang  dilakukan oleh seorang anak muda, dengan berlatar belakang sarjana, yang berprofesi sebagai pedagang buah. Muhammad Bouazizi melakukan aksi nekatnya dalam  keadaan  frustasi  yang mendalam  atas  sikap  aparat  yang  telah merampas dagangan yang merupakan mata  pencahariannya  dan  tidak  kunjung mengembalikannya. Aksi nekat itu
7 Ahmad  Sahide, Gejolak  Politik  Timur Tengah  (Dinamika,  Konflik  dan  Harapan),  cet.  I (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017), p. 136.
sebagai respon dan protes keras terhadap perilaku sewenang-wenang dan tidak  berkeadilan yang  dilakukan oleh aparat  dan  pemerintah lokal  di bawah  rezim  otoriter Zaenal  Abidin bin Ali.
Muhammad Bouazizi
bukan seorang  ideolog,  bukan  juga  pemimpin gerakan ataupun orator ulung yang hendak membakar diri demi sebuah cita-cita  agung.  Aksi  yang  ia  lakukan diyakini  sebagai  reaksi  individual  atas keadaan yang dialami oleh dirinya sendiri.  Namun,  ternyata  aksi  nekadnya telah menggantikan tugas-tugas yang gagal  dilakukan  oleh  para  ideolog,  para pemimpin  gerakan,  dan  para  orator  di negara-negara  Arab  selama  ini.  Selama sekitar  empat  dekade  ini,  semua  ideolog besar,  pemimpin-pemimpin  gerakan  dan para  orator  oposan  yang  muncul  di hampir seluruh negara Arab dengan berbagai latar belakang spektrum ideologi dan agendanya, telah gagal melakukan  perubahan  terhadap  kondisi politik  represif,  monopoli  ekonomi  di sekitar  penguasa,  ketimpangan  ekonomi di masyarakat dan ketidakdilan sosial 8 .
Muhammd Bouazizi berhasil melakukan tugas besar menjatuhkan rezim otoriter yang telah berkuasa cukup  lama  di  negaranya,  Tunisia. Aksi bakar  diri  (Self  Immolation)  Bouazizi mendapat respon yang sangat luas melalui pemberitaan media, baik nasional  maupun  internasional,  hal  ini diikuti  dengan  aksi  demonstrasi  yang menggoncang  kekuasaan  rezim  otoriter Tunisia.  Aksi  bakar  diri Bouazizi dan demonstrasi besar-besaran yang terus berlanjut dipenjuru kota akhirnya
8 Ibnu  Burdah, Islam  Kontemporer:  Revolusi dan  Demokrasi,  cet.  I  (Malang:  Intrans  Publishing, 2014), pp. 27 – 28.
memaksa  rezim  Ben  Ali  mundur  dari kekuasaannya  yang  selama ini  dibangun di  atas  tangan  besi 9 . Bouazizi  telah berhasil  meruntuhkan  mitos  kegagalan dalam menjatuhkan rezim-rezim diktator, kematiannya justru telah menepis ketakutan dan menyulut keberanian rakyat untuk melawan penguasa-penguasa  diktator  yang  telah lalim dan menindas mereka.
Arab Spring terus berlanjut  dan berubah seolah menjadi virus yang menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru negara-negara di  Timur  Tengah. Tidak  lama  setelah Tunisia, Mesir juga mengalami gejolak yang sama. Keberhasilan rakyat Tunisia
menjatuhkan rezim otoriter Bin Ali, nampaknya mengilhami rakyat Mesir untuk melakukan hal yang sama. Rakyat  mesir  memiliki  masalah  yang sama  yaitu  kemiskinan  dan  penganguran yang merajalela, serta karakter kepemimpinan otoriter husni mubarok yang  telah  berkuasa puluhan  tahun 10 . Demonstrasi bergulir besar-besaran yang  terjadi  diseluruh  penjuru  Mesir dengan satu tujuan bersama yaitu menuntut agar orang  nomor wahid di negeri piramida tersebut turun dari jabatannya  setelah  30 tahun  berkuasa, karena  dianggap  telah  gagal  membawah kesejahteraan bagi rakyatnya. Setelah demonstrasi berlangsung selama 18
hari,  akhirnya  presiden  Husni  Mubarok
9 Ahmad Sahide and others, ‘The Arab Spring: Membaca  Kronologi  Dan  Faktor  Penyebabnya’, Jurnal  Hubungan  Internasional,  4.2  (2015),  118 – 29 (pp. 120 – 22). 10 Mansur  Juned,  Musa  Maliki,  and  M Asrudin ,  ‘Kekuatan  Politik  Media  Sosial:  Uji  Kasus Pada  Revolusi  Mesir  2011’, Global:  Jurnal  Politik Internasional, 15.1 (2013), p. 69.
mundur  dari  jabatannya  pada  11  febuari 2011 11 .
Tumbangnya rezim Bin Ali, Tunisia, lalu kemudian disusul oleh tumbangnya rezim Husni Mubarok, Mesir, fenomena  ini  nampak memiliki efek domino terhadap negara-negara Arab lainnya. Hal ini dikarenakan negara-negara Arab secara umum memiliki  problem  yang  sama;  ekonomi, sosial,  dan  politik. 12 Maka  fenomena arab  spring  terus  berlanjut  dari  tunisia, mesir,  libya,  yaman,  dan  suriah. Di sebagaian besar negara-negara arab, rakyat  dipimpin  oleh  rezim-rezim  yang otoriter,  tertutup  dan  anti  kritik.  Rezim- rezim  tersebut  sebagian  besar  berkuasa selama  puluhan  tahun,  mulai  dari Zainal Abidin Bin Ali di Tunisia, Husni Mubarok di Mesir,  ali  abdullah  saleh di yaman,  basar  asad,  suria 13 . Begitu  juga dengan  yang  terjadi  di  libya,  muammar kaddafy yang lebih dikenal dengan kaddafy,  telah  berkuasa  selama  42  tahun sebelum akhirnya jatuh dari kekuasaannya dengan kematian yang tragis 14 . Mungkin  sudah  menjadi  takdir sejarah bahwa perubahan-perubahan politik di negara-negara arab harus ditempu  dengan  jalan  paksa,  “revolusi”.
Rakyat telah menentukan sikapnya untuk  membebaskan  diri  dari  rezim- zerim otoriter represif. Menurut Al-
11 Musthafa  Abd  Rahman,  ‘Hosni  Mubarak Mundur’, Kompas,
2011 <https://nasional.kompas.com/read/2011/02/12/04005 444/hosni.mubarak.mundur?page=all>  [accessed  22 April 2019].
12
https://kompas.com/read/2011/01/23/06532377/Robo h.seperti.Teori.Domino
13 Sahide and others.
14 Machmudi  Yon,  Riyan  Hidayat,  and  Elia Agustina, Sejarah  Timur  Tengah  Kontemporer; kepemimpinan  di  Arab  Saudi  dan  Libya,  cet.  1 (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI-Press), 2016), pp. 168 – 69.
Jabiry, kebebasan berfikir, kebebasan mengemukakan
pendapat, kebebasan memilih  dan  mendirikan  partai  sudah menjadi ijma’ (kesepakatan)  masyarakat arab  sejak  beberapa  dekade  yang  lalu. Namun,  kekuasaan  telah  membuat  para pemimpin mereka melupakannya 15 .
Perjalanan demokratisasi di negara-negara Arab memiliki catatan- catatan yang memprihatinkan. Yang jelas, proses  tersebut  telah  menuntut sebuah  pengorbanan  yang  sangat  mahal, hal  yang  paling  jelas  di  depan  mata adalah banyaknya nyawa yang berjatuhan. Beberapa tahun proses perubahan  di  dunia Arab diperkirakan telah  merenggut  puluhan  ribu  nyawa manusia  baik  itu  rezim  dan  anasirnya, pejuang perubahan, rakyat biasa, perempuan  dan  anak-anak  yang  tidak berdosa.
Sehingga menjadi sangat ironis, karena tujuan penting terbentuknya masyarakat dan negara “yang dicita -citaka n” adalah untuk memberikan  perlindungan  kepada  anak bangsanya, bukan justeru sebaliknya. Ibnu Burdah,  dosen  tetap Universitas Sunan  Kalijaga  Yogjakarta, yang  sangat serius melihat  dan  memperhatikan  isu- isu  terkini  yang  sedang  berkembang  di dunia Arab memprediksi  bahwa  selain banyaknya  korban  nyawa,  bahwa  bila melihat  laporan  akibat  kekerasan  yang terjadi  di Libya, Suriah, Yaman, Mesir, Tunisia, Yordania dan Sudan,  korban terluka  akibat  proses  berubahan  tersebut tidak  kurang  dari  satu  juta  jiwa.  Tidak hanya  itu  saja,  kehancuran  infrastruktur fisik dan sosial hasil pembangunan dalam  waktu  yang  lama juga  terjadi, sehingga yang tidak kalah penting adalah bahwa hancurnya sendi-sendi
15 Burdah, Menuju Dunia Arab Baru, p. 28.
sosial dan kembali menguatnya sentimen kesukuan yang selama ini dijaga 16 .
Pasca jatuhnya rezim-rezim otoriter  di  beberapa  negara Arab,  mulai dari Tunisia,  Mesir,  Libya,  dan  Yaman, stabilitas keamanan tidak dapat dipulihkan langsung,  sehingga  hal  ini berdampak negatif terhadap kondisi sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Kebebasan yang tercipta
sebab proses demokratisasi  yang  sedang  berlangsung ternyata menimbulkan masalah baru, kontestasi  kesukuan  dan  sekte  semakin mengemuka dan menguat. Masing- masing  suku  dan  sekte memperebutkan kemenangan, satu sama lain ingin menang  sendiri  dengan  berbagai  cara, bahkan terkadang dengan cara-cara yang tidak bertanggungjawab. Kelompok-kelompok yang sebelumnya menolak demokrasi, justru ikut menggunakan  kebebasan  tersebut  untuk keberhasilan agenda-agenda mereka, bahkan  serigkali  mereka  justeru  lebih agresif  dan  lantang  bersuara,  sehingga sektarianisme menjadi masalah dan tantangan  demokrasi  pasca  Arab  Spring di Timur Tengah.
Pertanyaannya selanjutnya dari mana akar mula masalah sektarianisme di Timur
Tengah, mengapa hingga kini sektarianisme masih menjadi masalah, dan bahkan menjadi penyebab instabilitas di kawasan Timur Tengah? b. Akar Sektarianisme
Berlapis di
Timur Tengah. Sektarianisme
yang sedang menggeliat  hari  ini  bukan  merupakan fenomena  baru  di  timur  tengah.  secara sosiohistoris  kawasan  ini  penuh  dengan riwayat sektarianisme agama, sosial
16 Burdah, Islam Kontemporer, pp. 21 – 22.
budaya  dan  politik  yang  berlapis-lapis sejak muncul kristianitas berhadapan dengan  yudaisme,  ketika  yesus  kristus dan ajarannya dianggap menyimpang dengan ajaran yahudi. sektarianisme intra  agama  yahudi  terjadi  dan  berlanjut hingga  kini  antara  yahudi  ortodoks  dan yahudi reformis. Begitu juga intra kristianitas  yang  mencakup  denominasi yang  sangat  banyak,  khususnya  antara abad  ke-12  sampai  abad  ke-17,  pasca reformasi gereja yang memunculkan protestanisme. Semangat sektarianisme yang  terjadi  antara  kristianitas  dan  islam menjadi faktor penting terjadinya sembilan  kali  perang  salib  antara 1096 sampai  1272  untuk  pembebasan  tanah suci  dari  kekuasaan  muslim.  Konflik antara  muslim  dan  kaum  kristiani  juga masih  berlanjut  di  semenanjung  Iberia (Spanyol) sejak kekuasaan islam tertancap  sejak  177  yang  berakhir lewat reconquista oleh gabungan kekuatan Gereja  Katolik  pada  2  Januari  1492 dengan  inkuisisi  terhadap  umat  Muslim dan Yahudi 17 .
Sektarianisme intara-Islam juga berkembang  sejak  masa  sahabat Nabi Muhammad ketika Khawarij muncul pada akhir  perang Siffin,  perang  antara Ali  Bin  Abi  Thalib  dan  Muawiyah  Bin Abi  Sofyan  yang  berujung  pada Tahkim, melakkan tindak kekerasan terhadap golongan Islam lainnya yang tidak sependapat dengan mereka. Sejak peristiwa perang Siffin dan yang berakhir dengan tahkim umat islam secara tajam terpolarisasi ke dalam kelompok-kelompok.  Mereka  yang  setia kepada Ali disebut Syi’ah ,  mereka  yang setia  kepada Muawiyah disebut Sunni,
sedangkan kelompok Khawarij
17 Azra, Transformasi politik Islam, p. 274.
kemudian melahirkan gerakan-gerakan ekstrem  dan  radikal  seperti  al-Qaedah, Boko Haram dan ISIS hingga saat ini 18 . Sektarianisme Sunni- Syi’ah juga muncul dan menguat setelah perang Siffin. Bahkan konflik sektarianisme Sunni- Syi’ah , benih-benihnya telah
dimulai sejak wafatnya Nabi
Muhammad.
Konflik dimulai ketika suksesi
kepemimpinan pasca
sepeninggalan Nabi menganggat Abu Bakar melahirkan  faksi  antara  pengikut setia Ali  Bin  Abi  Thalib dan  pengikut setia Abu  Bakar.  Pengikut  setia Ali kemudian dikenal dengan kelompok Syiah,  sedangkan  pengikut  Abu  Bakar dikenal  sebagai Sunni.  Konflik Sunni- Syi’ah ini  terus  berlanjut  dari  waktu  ke waktu, dan mewarnai perkembangan politik Timur  Tengah,  terutama pasca kebangkitan  Syi’ah  yang  dipimpin  oleh Ayatullah Imam Khomaeni dengan melakukan  Revolusi  Islam  Iran  pada tahun 1979 19 .
Keberhasilan  revolusi  Islam  Iran 1979  telah  membawa  banyak  pengaruh dan berubahan baik secara sosial, ekonomi,  dan  politik  di  dalam  negeri Mullah tersebut maupun di wilayah Timur  Tengah dan  bahkan  dunia  pada umumnya.  Revolusi Islam Iran disubut- sebut juga sebagai “salah satu pembrontakan rakyat terbesar dalam sejarah  umat  manusia”.  Bagi  banyak kalangan  revolusi Islam  Iran merupakan contoh  murni Islam politis 20 . Revolusi ini juga banyak mengangkat isu-isu kebangkitan Islam  kontemporer  seperti
18 Hakim, p. 57.
19 Sahide,  ‘Konflik  Syi’ah -Sunni  Pasca-The Arab Spring’, p. 315.
20 John  L  Esposito  and  John  Obert  Voll, Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem Dan Prospek (Penerbit Mizan, 1999), p. 66.
yang berkaitan dengan keyakinan, kebudayaan, kekuasaan, dan politik, penekanan pada identitas bangsa, keaslian budaya, partisipasi politik, keadilan sosial yang disertai dengan penolokan terhadap pembaratan, otoriterisme  pemerintah,  dan  pembagian kekayaan yang tidak merata.
Meledaknya  revolusi Islam  Iran telah  memberikan  pengaruh  yang  cukup besar  di  dunia Islam,  khususnya  di Timur Tengah. Di kawasan Timur
Tengah, pengaruh tersebut berupa
munculnya  apa  yang  kemudian  dikenal sebagai gerakan-gerakan Islam
“fundamentalisme”, “radikal” , “ militan ” ,  dan “ ekstrem ” .  Gerakan  ini yang dibeberapa negara cenderung “antikemapanan”,  biasanya  disebut  juga sebagai  “kelompok -kelompok pro-Iran ” . pengaruh  revolusi  Islam  Iran  ini  sangat terasa  terutama  di  negara-negara  yang memiliki  penganut  Syi’ah  cukup  besar seperti  di  Irak,  Lebanon,  Bahrain,  dan Kuwait 21 .
Menguatnya pengaruh revolusi
Islam  Iran membawa  kekhawatiran  di kalangan politisi dan penguasa- penguasa Timur  Tengah.  kekhawatiran ini dikarenakan adanya narasi untuk mengekspor revolusi Islam Iran ke negara-negara Islam lainnya,  khusunya di Timur  Tengah. keberhasilan  revolusi Islam  Iran seolah  memiliki  dua  sisi  yang berbeda,  disisi  lain  sebagian  kalangan menganggapnya sebagai contoh dan inspirasi  untuk  menciptakan  perubahan besar  dan  melepaskan  diri  dari  belenggu rezim-rezim otoriter dan pengaruh Barat. Namun sebagian yang lain melihatnya sebagai ancaman, bahkan
21 M.  Riza  Sihbudi, Islam,  Dunia  Arab,  Iran, Bara  Timur  Tengah,  cet.  1  (Bandung:  Mizan,  1991), p. 191.
sebagai sebab dari instabilitas di kawasan  Timur  Tengah serta menjadi momok tersendiri bagi Barat.
Benar  saja,  bahwa  kekhawatiran elite-elite dan  rezim  penguasa Timur Tengah atas semakin menguatnya pengaruh revolusi Islam Iran yang diklaim  sebagai  arus  besar Syi’ah di kawasan  tersebut,  telah  melahirkan  dan semakin mempertajam sentimen sektarianisme Sunni- Syi’ah di  kawasan Timur  Tengah.  Semakin  meruncingnya sentimen sektarianisme Sunni- Syi’ah yang  melibatkan  para  elite dan  aktor- aktor  besar Arab, juga memperparah kondisi  instabilitas  di  kawasan  tersebut. Instabilitas yang disebabkan oleh sektarianisme  juga  mempengaruhi  arah perubahan baru negara-negara Timur Tengah. Arah perubahan baru yang dicita-citakan dan diperjuangkan oleh banyak kalangan, agar mendapatkan kebebasan,
keadilan,
kesejahteraan dengan sistem politik yang lebih demokratis melalui Arab Spring
pengorbanan yang mahal, justru semakin pudar dan hilang bersama dengan
menguatnya
sentimen sektarianisme.  Kawasan Timur  Tengah telah mengalami kekacauan besar bersamaan dengan terjadinya gelombang Arab  Spring yang  dimulai dari Tunisia, namun kekacauan ini semakin diperparah dengan kontestasi agresif  antar  golongan  yang  didasarkan atas sentimen mazhab dan sekte keagamaan. yang seringkali dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab, bahkan terkadang hingga menghalalkan segala cara.
Konflik dan  perang  saudara  yang terjadi  di Yaman dan  masih  berlangsung hingga  saat  ini,  merupakan  salah  satu contoh  dari  warna  konflik  sektarianisme
yang  masih  eksis  dan  terus  menguat  dari waktu  ke  waktu  di  kawasan Timur Tengah. gerakan dan gelombang demonstrasi yang mendesak rezim Yaman, Ali Abdullah Saleh, untuk mundur dari jabatannya akhirnya menyisakan instabilitas dan konflik yang  berlarut-larut yang  tidak  diketahui kepan  akan  berakhir.  Desakan  rakyat Yaman terhadap Ali  Abdullah  Saleh bukan tanpa alasan, pasalnya selain sejak 1978 memimpin rakyat telah merasakan aroma tidak sehat dalam kepemimpinannya: ketidakadilan, korupsi,  dan  nepotisme  menjadi  warna kontras  di  lingkungan  istana. kondisi  ini juga semakin diperparah oleh kesewenang-wanangan dan diskriminasi Abdullah  Saleh yang  notabene Sunni kepada  kelompok
Islam  Syi’ah dalam banyak hal: distribusi kekuasaan, perekrutan militer, pendidikan, hingga menutup peluang kelompok Syi’ah dalam pemerintahan 22 .
Kondisi Yaman hari  ini  tidak dapat  dipisahkan  dari  masalah  konflik sektarianisme. Konflik sektarianiseme telah membuat negara ini menjadi “negara  boneka”  dan  ladang proxy  war dari kekuatan-kekuatan eksternal yang memiliki kepentingan untuk menancapkan  pengaruhnya  di Yaman 23 . Intervensi Arab Saudi dan negara- negara GCC (Gulf Cooperation
Council) yang  didukung  oleh Amerika untuk  mendukung  dan  mempertahankan kekuasaan Abdullah  Saleh yang Sunni ikut mengundang reaksi Iran untuk
22 Fatkurrohman, Isu  Dan  Realita  Konflik Kawasan,  Cet.  1  (Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2010), pp. 5 – 6. 23 Ah  Fawaid,  ‘Yaman  Pasca  Al -Rabî  Al- Arabî:“Musim  Semi  Gerakan  Islamisme”  Dan “Negara  Gagal”’, Istiqro,  15.02  (2017),  323 – 50  (p. 323).
memberikan dukungan terhap oposisi Houthi  yang  memiliki  kesamaan  afiliasi sekte dan mazhab. Intervensi Arab Saudi dan Iran dalam  konflik  internal Yaman memperlihatkan  kompetisi  dan persaingan tajam keduanya dalam memperebutkan eksistensi hegemoni di kawasan Timur Tengah 24 .
Kompleksitas masalah yang dihadapi Yaman: ekonomi, sosial, politik, keamanan, intervensi eksternal, dan sektarianisme, membuat Yaman menjadi negara labil, untuk tidak mengatakan  negara  gagal,  melihat  masa depan Yaman sebagai negara demokratis  seolah  seperti  negara  “hidup segan mati tak mau”.
c. Dinamika Demokrasi di Timur
Tengah; Antara Tantangan dan Peluang.
Demokrasi  liberal,  paling  tidak dalam  arti  pemilihan  umum  dan  jaminan HAM,  pasca  Perang  Dingin  saat  ini, menurut  Fukuyama  dalam  bukunya The And of Historys the Last Man, merupakan satu-satunya
bentuk
pemerintahan  yang  bertahan  dan  lebih dekat  pada  sifat  manusia.  Hal  ini  karena tujuan agung demokrasi adalah pengakuan terhadap martabat dan kebebasan  manusia,  dan  adanya  korelasi yang  tinggi  antara  demokrasi  dengan kesejahteraan (menawarkan  jalan  keluar dari  kemiskinan),  dua  hal  yang  dalam sejarah manusia diperjuangkan secara kontan. Maka wajar jika demokrasi menjadi pilihan bagi negara-negara dunia,  seperti  yang  dikatakan  samuel  P. Huntington  saat  ini  sedang  berlangsung
24 Ahmad  Fanani,  ‘Rivalitas  Arab  Saudi -Iran Di  Yaman  Era  Arab  Spring  2010- 20116’, Diss. FISIPOL UMY, 2016, p. 14.
gelombang demokratisasi ke tiga di dunia 25 .
Islam adalah agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Timur Tengah. sehingga  peran  dan  pengaruh Islam terhadap  arah  baru  politik  di kawasan tersebut menjadi isu yang relevan untuk melihat situasi dan kondisi  kontemporer.  Melihat  fenomena yang ada, pengaruh Islam sebagai sumber  pertibangan  dan  aktivitas  politik masih eksis  dan  terus  berlangsung  di Timur Tengah. berdebatan antara syari’at Islam dan sistem demokrasi masih  berlanjut,  dan  bahkan  kontestasi sunni dan syiah selalu mewarnai perkembangan  politik  dari  level negara hingga  regional  kawasan  timur  tengah
26 . Selanjutnya yang menjadi pertanyaannya mendasar untuk melanjutkan  analisis  ini  adalah  apakah islam dan demokrasi compatible? Jawaban  dari  pertanyaan  ini  tentu  tidak akan tunggal.
Peristiwa penghancuran gedung WTC dan markas militer Amerika serikat, ditambah lagi dengan
kompleksitas masalah-masalah yang dihadapi negara-negara Islam khususnya Timur Tengah dalam melakukan transisi demokrasi,
memperkuat pandangan barat bahwa Islam dan  demokrasi  sebagai  produk barat  tidak  bisa  disandingkan.  Hal  ini juga menjadi
justifikasi tesis Huntington, The  Clash  of  Civilization, bahwa benturan  antara Islam dan Barat
25 Azyumardi  Azra, Konflik  Baru  Antar Peradaban:  Globalisasi,  Radikalisme  &  Pluralitas, cet.  1  (Jakarta:  Divisi  Buku  Perguruan  Tinggi, RajaGrafindo Perkasa, 2002), p. 40.
26 Arief  Bakhtiar  Darmawan,  ‘Islam  Dan Perilaku Politik  Di Timur Tengah’, Insignia  Journal of  International  Relation,  05.01  (2018),  46 – 57  (p. 56).
sebagai  pengganti benturan  kapitalisme dan komunisme. Juga membenarkan pendapat simplikatif beberapa intelektual  barat  seperti Adda  Bozeman yang  melihat  bahwa  kultur Islam tidak dibimbing  oleh  ide-ide  kebenaran,  atau Max  Stackhouse yang  mengklaim  islam sebagai  tradisi agama yang  tidak  sesuai dengan  konsepsi  demokrasi.  Bahkan  hal yang  sama  datang  dari  tokoh  dan  teoritis Islam,  seperti Ali  Benhadj dan Sayyid Qutb,  yang  juga  memberikan  legitimasi bahwa Islam dan demokrasi tidak compatible. Demikian juga yang diyakini  oleh Lary  Diamond dan Juan Linz tentang  kultur  politik, bahwa  dunia Islam tidak dapat diharapkan bisa melakukan  proses  transisi  ke  demokrasi 27 .
Bila memperhatikan fenomena yang  ada,  sikap  skeptis tersebut  cukup beralasan mengingat negara-negara Islam khususnya di Timur  Tengah telah gagal  dalam  memberikan  perlindungan terhadap warga negaranya terkait kebebasan, kesetaraan, penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan ekonomi karena hal ini merupakan esensi demokrasi. Diperparah lagi dengan  menguatnya  sentimen  kesukuan, kelompok,  agama,  mazhab  dan  sekte yang melahirkan kebijakan-kebijakan penguasa  dan elit-elit negara  yang  tidak berkeadilan  sehingga  memantik  lahirnya konflik-konflik sektarianisme tidak berujuang yang menjadi benyebab instabilitas sekaligus batu sandungan dan menghambat proses transisi demokrasi di negara-negara timur tengah.
Dalam perkembangan pemikiran politik Islam terkait dengan sistem
27 Azra, Konflik Baru Antar Peradaban, p. 40.
politik demokrasi, kalangan ulama, intelektual  dan  aktivis  muslim  memiliki respon dan kecenderungan yang beragam.  Paling  tidak,  respon  terhadap sistem politik demokrasi, melahirkan tiga  kelompok,  di antaranya: pertama, mereka  adalah  kelompok  yang  melihat bahwa  islam  dan  demokrasi  adalah  dua sistem yang berbeda. Demokrasi merupakan  produk  barat,  barat  bukan islam,  sehingga  demokrasi  tidak  dapat dijadikan  acuan  oleh  umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. salah  satu  dari  mereka  adalah Taqiy  Al- Din  An-Nabhani,  pendiri Hizbut  Tahrir. Kedua, kelompok yang memandang islam berbeda dengan demokrasi. Mereka  tetap  mengakui  adanya  prinsip demokrasi  dalam Islam,  namun  di  saat yang  sama  juga  tidak  menafikan  adanya perbedaan  antara Islam dan  demokrasi. Salah  satu  tokoh  di  dalamnya  adalah Abu Al - A’la Al - Maududi. Ketiga,
mereka adalah kelompok yang mengklaim  bahwa  islam  membenarkan dan mendukung demokrasi. Mereka melihat  bahwa Islam sebagai  sebuah sistem nilai senafas dengan prinsip- perinsip demokrasi: keadilan, kesetaraan, kebebasan, musyawarah,
dan sebagainya 28 . Untuk melihat kompabilitas islam dan demokrasi ini sangat bergantung pada pemahaman dan penafsirannya  seseorang  terhadap Islam itu  sendiri.  Mereka  yang  melihat Islam sebagai  ajaran  dan  doktrin  yang rigid, tertutup  dan  tidak  bisa  dirubah  lagi, maka  jawabannya  akan  negatif.  Berbeda
28 Masykuri  Abdillah  and  Wahid  Wahab, Demokrasi  Di  Persimpangan  Makna:  Respons Intelektual  Muslim  Indonesia  Terhadap  Konsep Demokrasi (1966-1993), cet. 1 (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999), p. 07.
dengan mereka yang melihat islam sebagai  agama  dengan  ajaran dan  nilai- nilai  universal  yang  dinamis,  terbuka dengan perubahan yang terus berkembang, dan dapat menerima penafsiran-penafsiran
baru,
maka jawabannya
Islam dan Demokrasi adalah dua entitas yang kompatibel. Dalam  konteks  ini, penulis meyakini bahwa Islam kompatibel, dan dapat bersanding dengan demokrasi. Islam sebagai  agama  dan  sistem  nilai shahih  li kulli zaman wal makan.
Islam  memiliki  nilai-nilai  dasar yang juga terkandung dalam sistem demokrasi: al-musawah (kesetaraan), al- hurriyah (kebebsaan), al-ukhuwwah (persaudaraan), al- ‘adalah (keadilan), al-shura (musyawarah), dan al- mas’uliyyat (pertanggungjawaban). Tentang hak-hak yang usahan oleh pribadi, masyarakat dan negara meliputi: hifz  al-din (hak  beragama), hifz  al-nafs (hak  hidup), hifz  al-maal (hak  milik  pribadi),  dan hifz  al- ‘irdh (hak  mempertahan  nama  baik) 29 . Pada akhirnya, seperti ditegaskan oleh Ronald Inglehart dan Pippa Norris, dunia Islam dan Barat sebenarnya  sama- sama mendukung demokrasi. Dalam bahasa Samsu  Rizal  Pangabean,  sama sekali  tidak  ada  masalah bagi  seorang untuk  menjadi  muslim  di  satu  sisi  dan menjadi demokratis di sisi lain 30 .
Perkembangan demokrasi di
dunia Islam khusunya Timur  Tengah cukup lambat, transisi menuju demokrasi  tidak  berjalan  dengan  baik
29 Ali Mutakin, ‘ISLAM DAN DEMOKRASI:
Kajian  Fikih  Siyasah  Tentang  Tantangan  Dan Hambatan’, Jurnal  Al-Ashriyyah,  01  (2016),  25 – 42 (pp. 32 – 33). 30 Muhammad  Adib  and  Nur  Qomari,  ‘Ar us Baru  Politik  Islam:  Pluralisme,  Kontestasi,  Dan Demokratisasi’, Maqashid, 1.2 (2018), 18 – 33 (p. 20).
dan  masih  akan  butuh  waktu  untuk memperbaiki  kondisi  yang  ada,  akan tetapi ini semua bukan semata-mata persoalan islam sebagai agama akan tetapi  minimal  ada  lima  faktor  penting yang menghambat pertumbuhan dan konsolidasi  demokrasi  di  negara-negara Islam khususnya di Timur Tengah . Pertama , kelemahan  dalam  infrastruktur dan  masyarakat. Sebagaian  besar  negara timur tengah terbelakang dalam ekonomi  dan  pendidikan. Kedua,  masih kuatnya pandangan normatif-teologis tentang hubungan agama (din) dan negara (dawlah). Perdebatan tentang arah  implementasi  politik Islam masih berlansung,  antara  yang  menginginkan eksperimen  “negara  islam”  ( dawlah islamiyyah),  dan khilafah (kekhalifahan universal). Ketiga, dominasi kultur politik  tradisional  yang berpusat  kepada kepemimpinan keagamaan karismatik yang  ditaklidi  secara  buta  oleh  sebagian umat muslim. Keempat, kegagalan negara-negara Islam yang telah mengadopsi demokrasi untuk mempraktekkan demokrasi secara
genuin  dan  otentik.  Seringkali  rezim yang mengaku demokreasi namun mengambil
kebijakan dan
menyelesaikan masalah dengan cara- cara  tidak  demokratis. Kelima,  lemah atau  tidak  berfungsinya civil  society. Sebagian  besar  masyarakat  tidak  dapat memainkan  peran instrumennya  dalam pertumbuhan  demokrasi,  hal  ini  bisa saja karena mereka telah dikooptasi negara  atau  mengalami  disfungsi  dan disorientasi  karena  keterlibatan  mereka dalam politik praktis 31 .
31 Azra, Konflik  Baru  Antar  Peradaban,  pp. 48 – 50.
Bila  melihat negara-negara  di timur  tengah,  secara  kelembagaan,  pada umumnya telah memiliki lembaga- lembaga  dan  simbol  demokrasi,  seperti partai politik, pemilihan umum, dan perwakilan rakyat. Namun rangkaian pelaksaan demokrasi masih memiliki banyak catatan. Lebanon, irak dan palestina  telah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan aspirasi,  namun  tetap  dengan  catatan. Di lebanon, kebebsan rakyat telah “dibajak” oleh  para  elit  politik  dengan sistem konsosiasional (sharing kekuasaan  antar  kelompok).  Di  irak, proses  politik masih  diwarnai  dengan masalah  sektarianisme.  Begitu  juga  di palestina,  proses  demokrasi  yang  mulai tumbuh  kembali  diganggu  oleh  pihak luar  seperti Amerika , Uni  Eropa , Israel dan  negara-negara Arab yang pro - Barat . Bahrain dan  kuwait  juga  telah  memiliki lembaga perwakilan rakyat, namun esensi  lembaga  ini  bukan  representasi perwakilan  rakyat  sebab  sebagian  besar yang  memilih  bukan  rakyat  melainkan raja. Di  aljazair,  sudan,  tunisia  dan mesir telah menerapkan sistem multipartai,  namun  pada  saat  yang  sama partai-partai politik dibonsai sehingga tidak dapat berkembang dan berkompetisi  dengan  partai  pemerintah 32 . d. Realisasi demokrasi di negara- negara Timur  Tengah  pasca-Arab Spring.
Setelah berjalan delapan tahun semenjak  bergulirnya pada  awal  2011, Arab  Spring masih menyisakan  banyak problem, kemerosotan ekonomi, minimnya
lapangan kerja,
32 Burdah, Menuju  Dunia  Arab  Baru,  pp.  27 – 28.
meningkatnya angka kemiskinan dan penganguran, Timur  Tengah juga masih terjebak dalam konflik dan perang saudara akibat kepentingan-kepentingan sektarian:  suku,  etnis,  agama,  mazhab, dan  kelompok  politik.  Taransisi  menuju demokrasi yang dicita-citakan tidak berjalan  dengan  baik,  demokrasi  masih sebatas  cita-cita  dan  mimpi  yang  indah bagi sebagian besar masyarat Arab khususnya Timur  Tengah.  implementasi demokrasi  bukan  sesuatu  yang  mudah bagi negara-negara Timur Tengah, namun  bukan  berarti  timur  tengah  tidak dapat menjalankan sistem demokrasi. Negara-negara Timur Tengah masih butuh  waktu  lebih  untuk  menyesuaikan diri dengan demokrasi.
Alam demokrasi di negara- negara Timur Tengah masih layu, masing-masing sedang menghadapi masalahnya  sendiri.  Namun  proses  dan progres  terus  diupayakan  di  beberapa negara, dalam hal ini khusunya di Tunisia. Tunisia menjadi asa bagi negara-negara Islam di Timur  Tengah untuk bangkit dari keterpurukan panjang. Sejak Arab Spring
2010 bergulir, belum nampak tanda-tanda yang memberikan tumbuh suburnya demokrasi secara substantif. Namun Tunisia menjadi sebuah pengecualian, dari Tunisia di  mulai  gelombang  besar Arab Spring sebagai  simbol  jatuhnya rezim-rezim  otoriter,  dan  dari Tunisia pula harapan untuk bangkit dan menujuk  alam  demokrasi  itu  di  mulai. Setelah  jatuhnya  rezim  bin Ali, Tunisia telah berhasil melangsungkan pemilu sacara  damai  dan  kontestasi  politik  di antara  partai-partai  yang  ada  berlansung kompetitif.
Tidak ada monopoli kekuasaan  pada  individu,  dan  partai- partai politik bersaing untuk
mendapatlan simpati publik, bahkan berbeda  dan  lebih  maju  dari  negara- negara  Timur  Tenga  lain,  di  Tunisia kaum perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menduduki  posisi-posisi  strategis  dalam ranah politik praktis.
Sebelum terjadi Arab Spring, Tunisia
mengadopsi demokrasi electoral, presiden dipilih melalui mekanisme  pemilu  dengan  masa  jabatan lima  tahun.  Akan  tetapi  setiap  kali pemilu Zainal  Abidin bin Ali  kerap terpilih  sebagai  presiden,  hal  ini  tidak lepas dari dukungan partai Constitutional Democratic Party yang menguasai  lebih  80%  kursi  di  parlemen. Kelompok  aktivis  dan  oposisi  selalu mendapatkan pengawasan ketat oleh rezim sehingga tidak
mudah berkembang,
hal ini juga mengakibatkan lemahnya partisipasi publik  dalam  dinamika  sosial  politik  di
Tunisia.  Setelah Arab  Spring dan  bin Ali jatuh, partai-partai politik mulai bermunculan. Setidaknya terdapat empat  partai  yang  mendominasi  peta politik di tunisia di antaranya An- Nahdhah, The Congress For
the
Republic, Ettakatol, dan Modernist Democratic Pole and Demokratic
Progress Party. Saat ini an-nahdah menjadi partai Islam populer dan mendominasi mayoritas suara, dan disusul dengan partai-partai lainnya 33 .
Tunisia terus bangkit dan memperbaiki  diri, Januari 2014 Majelis Nasional  Tunisia menyetujui  konstitusi baru  negara.  Pengesahan  konstitusi  ini merupakan langkah
maju
untuk
33 Muhammad  Fakhry  Ghafur,  ‘Agama  Dan Demokrasi:  Munculnya  Kekuatan  Politik  Islam  Di Tunisia, Mesir Dan Libya’, Jurnal Penelitian Politik, 11.2 (2016), 16 (p. 89).
membangun demokrasi di Tunisia setelah  tiga  tahun  jatuhnya  rezim  bin Ali.  Konstitusi  baru  tersebut  dianggap sebagai  impian  rakyat Tunisia,  bukti kebangkitan revolusi dan akan menciptakan bangsa sipil demokratik. Persetujuan konstitusi dan kemajuan membuat Tunisia kontras dengan kondisi  negara-negara  lain  di  kawasan yang  sedang  mengalami  transisi  pasca- Arab  Spring. Libya, Mesir, Suriah dan Yaman masih terus bergulat dengan konflik internalnya masing-masing setelah revolusi 2011.
Pengesahan konstitusi  baru  tersebut  membuat  tunisia menjadi negara paling prograsif di kawasan Konstitusi berisi tetang jaminan  kesamaan  hak  bagi  pria  dan wanita, menuntut negara mengatasi masalah  korupsi,  pembagian  kekuasaan eksekutif  antara  perdana  menteri  dan presiden 34 .
Akhir-akhir  ini,  kita  mendengar banyak perubahan besar terkait eksistensi wanita di dunia Arab. Perubahan paling kasat mata adalah Arab  saudi  baru-baru  ini  memberikan kebebasan  dan  kesempatan  bagi  kaum perempuan  untuk  eksis  di  ruang-ruang publik: izin mengemudi, nonton di bioskop, masuk tradion, dan lain sebagainya. Namun perlu diketahui, Tunisia adalah  negara  yang  paling  maju dalam hal feminisme. Sejak awal merdeka  dari Prancis,  13  agustus  1956, Tunisia telah  mengundangkan  kesamaan hak  antara  pria  dan  wanita.  Sejak  saat itu,  13 Agustus di  peringati  menjadi  hari
34 Zaky Al Hamzah, ‘Konstitusi, Sejarah Baru Tunisia’, Republika, 2014 <https://www.republika.co.id/berita/koran/news- update/14/01/27/n02b9d-konstitusi-sejarah-baru- tunisia> [accessed 22 April 2019].
perempuan  nasional  di Tunisia 35 . Pada Juli
2018, demokrasi Tunisia
menorehkan sejarah baru dalam perpolitikan, Souad  Abderrahim terpilih menjadi perempuan pertama untuk menjabat  sebagai walikota Tunis setelah menang  dengan  perolehan  33,8%  suara mengalahkan  rivalnya Kamel  Idir dari partai sekuler, Dina Tounes, dengan perolehan  26  suara. Menariknya, Souad diusung oleh partai Annahda, partai islam yang selama ini beraliran konservatif. Annahda
mampu melakukan terobosan dan membaca realitas politik di tunisia. Annahda berhasil mengukuhkan diri sebagai partai “islam demokratis” dengan mendorong  kesetaraan  bagi  perempuan dan  laki-laki 36 . Pada 2017 tunisia mengijinkan wanita muslim menikah dengan  pria  non-muslim.  pada  agustus 2018, presiden Tunisia
Beji Caid
Assebsi mengusulkan persamaan warisan antara  laki-laki  dan  perempuan, sehingga  perempuan  mendapatkan  hak waris  yang  sama  dengan  laki-laki, yang dalam  ajaran  formal  hukum  islam (fiqih) laki-laki  mendapakan hak  waris dua  kali lipat dari bagian  perempaun. Tunisia adalah  negara  yang  telah  memberikan perempuan  hak  lebih  dari  negara-negara muslim lain di kawasan timur tengah 37 .
35 George  Junior,  ‘Tunisia,  Pionir  Feminisme
Di Dunia Arab’, Kumparan, 2018
<https://kumparan.com/george-junior/tunisia-pionir- feminisme-di-dunia-arab-27431110790544654> [accessed 22 April 2019]. 36 Zuhairi  Misrawi,  ‘Sejarah  Baru  Demokrasi Tunisia’, Detik,
2018 <https://news.detik.com/kolom/d-4099965/sejarah- baru-demokrasi-tunisia> [accessed 22 April 2019].
37 Marniati, ‘Presiden Tunisia Usul Persamaan Warisan  Bagi  Perempuan’, Republika, 2018 <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia- islam/dunia/18/08/14/pdfj4r366-presiden-tunisia- usul-persamaan-warisan-bagi-perempuan>  [accessed 22 April 2019].
Tunisia adalah harapan dan inspirasi  bagi  negara-negara muslim di timur tengah untuk segera kembali berbenah  dan  bangkit  dari  keterpurukan, konflik sektarian berkepanjangan, dan perang saudara. Demokrasi memang membutuhkan waktu untuk tumbuh dengan baik di Timur
Tengah. demokrasi Barat yang  dikarakteristikkan dengan adanya pemisahan kekuasaan, pemilu  yang  bebas,  kebebasan  warga sipil, hukum, penghargaan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan toleransi beragama, merupakan nilai yang sepenuhnya baru bagi negara- negara  di Timur  Tengah. Menerapkan demokrasi secara penuh merupakan prosesi  kompleks,  apa  lagi  bagi  Timur Tengah demokrasi merupakan konsep yang  masih  abstrak 38 . Namun meski bukan  hal  mudah, Timur  Tenga sedang dalam proses menuju pemenuhan prinsip-prinsip  demokrasi  dalam sistem pemerintahannya. Tunisia telah berupaya membuktikannya dengan berhasil menyelenggarakan pemilu
dengan baik, memberikan kebebsan berpendapat, dan menjaga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Demokrasi bisa tumbuh dan berkembang di dengara manapun termasuk di negara-negara Timur Tengah,  akan  tetapi  corak  Implementasi demokrasi tidak mesti sama dengan Barat, karena masing-masing negara memiliki  budaya  yang  tidak  sama  satu dengan  yang  lainnya.  Proses  Demokrasi dapat berkembang sesuai dengan budaya masing-masing negara.
38 Shafira  Elnanda  Yasmine,  ‘Arab  Spring: Islam  Dalam  Gerakan  Sosial  Dan  Demokrasi  Timur Tengah’, Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 28.2
(2016), 106 – 13 (pp. 110 – 11).
Demi menciptakan alam demokrasi, Timur Tengah semestinya
bisa  lebih  terbuka  dan  berani  untuk belajar  dari  negara-negara Islam lainnya yang telah berhasil menerapkan demokrasi. Timur tengah seharusnya berjiwa  besar  untuk  mengakui  bahwa mereka
memiliki segudang permasalahan: keadilan, kesetaraan, kesejahteraan, dan pembangunan pradaban  nyaris  sulit  ditemukan  dalam praktis kehidupan berbangsa dan bernegara  saat  ini.  Juga  berani melihat dan  menyadari  realitas  bahwa  mereka tidak lagi memiliki kejayaan sebagaimana  di  masa  lampau,  sehingga berani  untuk  mengadapi  kenyataan  dan menuju  arah Arab baru  dari  peradaban dunia Arab 39 .
Indonesia  adalah  negara  dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. indonesia memiliki nilai-nilai dan pengalaman  yang  sangat  berharga  terkai kemajemukan, mengelola  konflik, Islam dan  demokrasi. Indonesia adalah  negara yang majemuk, memiliki keragaman suku,  budaya,  bahasa,  dan  agama.  Hal ini bukan berarti Indonesia tidak terhindar  dari  konflik. Indonesia  juga menghadapi gesekan-gesekan konflik, akan tetapi yang menarik adalah Indonesia selalu mampu mengelola konflik dengan baik sehingga tidak berkepanjangan. Indonesia juga memiliki pengalaman transisi ke demokrasi dari pemerintahan otoriter, dan  mampu  membuktikan  bahwa Islam dan demokrasi kompetibel. Sehingga dengan demikian, negara-negara Muslim di Timur  Tengah, sepatutnya belajar  dan  mencontoh Indonesia untuk
39 Burdah, Menuju Dunia Arab Baru, p. 146.
menghadapi tantangan  dan  ujian  zaman yang sedang mereka hadapi saat ini.
Timur Tengah dapat  belajar  dan mencotoh  dua  hal  dari Indonesia yaitu Pancasila dan Islam yang moderat. Pancasila merupakan asas dasar dan nilai  bersama yang  dijadikan  pedoman hidup  dalam  berbangsa  dan  bernegara. di  dalam  mencakup  nilai-nilai  universal yang  dapat  dijadikan  titik  temu  (meeting poin) bersama terkai, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kepemimpinan dan  keadilan  sosial.  Dengan  titik  temu ini  keragamaan  dan  kemajemukan  dapat dikelola dengan baik, sehingga kemajemukan tidak  lagi  menjadi  sumber bencana, pertikaian, konflik, dan perang. Justeru sebaliknya mampu mengelola kemajemukan sebagai ciri khas,  identitas,  dan  bahkan  kekuatan sebuah  bangsa.  Hal  inilah  yang  harus ditemukan oleh negara-negara timur tengah,  menggali  nilai-nilai  dasar  dari budaya  mereka  sehingga  dapat  dijadikan titik  temu  (meeting poin)  yang  dapat dijadikan landasan dalam kehidupan sosial, agama, bangsa dan negara.
Praktis keislaman di Indonesia adalah Islam moderat (Islam
Washatiyyah).
Islam yang dibangun diatas nilai-nilai budaya, menjujung tinggi  inklusivime  dan  pluralisme.  Atau secara sederhana Islam moderat dimaknai sebagai Islam yang
akomodatif, toleran, nirkekerasan,
terbuka  dan  berkembang. Islam  moderat telah  membawa  umat Islam  Indonesia mampu untuk hidup berdampingan dengan suku, budaya dan agama apapun. Islam moderat juga telah mampu  menjadikan  umat Islam terbuka dan  menerima  demokrasi  serta  mampu menjalankannya  dengan  baik.  Hal  yang tidak kalah penting adalah Islam
moderat berhasil buat umat Islam
Indonesia untuk  tidak  terjebak  dalam konflik
sektarian Sunni- Syi’ah , sebagaimana  yang  dialami  oleh  negara- negara Timur  Tengah hari  ini.  Agama Islam memang  datang  pertama  kali  di negara Arab,  akan  tetai  secara  praktis, baik pemikiran, prilaku sosial dan politik Indonesia lebih mendekati
substansi ajaran Islam. Sehingga
semikian Timur  Tengah harus  belajar Islam moderat dari Indonesia.

## KESIMPULAN
Penerapan  demokrasi di  negara- negara Timur  Tengah bukanlah  sesuatu yang  mudah, proses transisi  demokrasi tidak berjalan dengan baik. Setelah berjalan delapan tahun semenjak bergilirnya pada awal 2011, Arab
Spring masih menyisakan
banyak masalah, Timur  Tengah masih  terjebak dalam  konflik  dan  perang  saudara akibat kepentingan sektarian. Secara sosio- historis  konflik  sektarianisme  di Timur Tengah memiliki akar berlapis-lapis dalam kurun waktu yang panajang. Konflik  sektarianisme Sunni dan Syi’ah telah dimulai sejak awal Islam. Sektarianisme  telah  menjadi  salah  satu penyebab  instabilitas  di  kawasan Timur Tengah, konflik sektarianisme, khususnya  konflik Sunni dan Syi’ah , telah memberikan pengaruh besar terhadap wajah baru perkambangan peradaban negara-negara di Timur Tengah. tensi konflik sektarianisme pasca terjadinya Arab Spring telah mewarnai  dinamika  dan  gejolak  politik di kawasan.
Bahkan
konflik sektarianisme telah menjadi batu sandungan  dari  taransisi  demokrasi  di Timur Tengah.
Kompleksitas
proses dan dinamika perjalanan demokrasi di Timur  Tengah bukan  menjadi  alasan untuk meragukan kompatibilas Islam dan  demokrasi. Islam  sebagai  agama, secara  nilai  dan  ajaran  pada  dasarnya selaras memperjuangkan nilai-nilai kebebasan, persamaan, hak asasi manusia, keadilan dan kemanusiaan. Sikap  skeptis Barat yang  meragukan kompetibilitas
Islam dan demokrasi adalah  hal  yang  wajar  bila  melihat fenomena  dan  perkembangan  baru  dunia Arab hari  ini  yang  gagal  dalam  transisi ke  demokrasi.  Keraguan  tersebut  tidak saja  datang  dari Barat,  perkembangan pemikiran  politik Islam juga  melahirkan minimal dua pemikiran terkait kompatibilitas Islam dan demokrasi: mereka  yang  menolak  demokrasi  dan menerima demokrasi.
Meski  di  beberapa  negara Timur Tengah proses demokratisasi masih berada dalam  ketidak  pastian,  namun tidak dengan Tunisia. Tunisia justru menjadi  asa  bagi  negara-negara Timur Tengah untuk bangkit dari keterpurukan.  Dari Tunisia gelombang tuntutan  demokratisasi  dimulai,  dan  dari Tunisia pula harapan demokrasi itu mulai tumbuh. Sejak bergulirnya gelombang Arab  Spring awal  2011  dan menjatuhkan rezim otoriter Zainal Abidin bin Ali, Tunisia telah  berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk mengangkat seorang pemimpin secara demokratis. Demokrasi Tunisia
semakin
membaik dengan
diresmikannya konstitusi baru yang memberikan  kesetaraan  antara  laki-laki dan perempuan sehingga tunisia menjadi pionir feminisme di Timur Tengah.
Timur Tengah dapat belajar  pada
negara-negara Muslim yang telah berhasil menjalankan demokrasi dan
dapat  mengelola konflik  sektarianisme dengan  baik. Dalam  hal  ini, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara- negara Timur  Tengah, selain  menjadi negara dengan penduduk Muslim
terbesar  di  dunia, Indonesia juga  telah berhasil menjalankan demokrasi. Dua hal  penting  yang  dapat  dicontoh  oleh negara-negara Timur Tengah dari Indonesia adalah Pancasila dan dan penguatan Islam
moderat. Pancasila
sebagai  nilai  dasar  merupakan  titik  temu dari  keragaman  dan  kemajemukan  suku, etnis,  budaya,  dan  agama.  Penguatan islam moderat sangat penting, Islam
yang inklusif, toleran, akomodatif,
nirkekerasan,  terbuka  dan  berkembang sehingga  tidak  mudah  terjebak  dalam konflik-konflik sektarianisme, khususnya konflik Sunni- Syi’ah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Masykuri,  and  Wahid  Wahab,
Demokrasi Di Persimpangan Makna:
Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), cet. 1
(Yogyakarta:  PT  Tiara  Wacana,
1999)
Adib, Muhammad, and Nur Qomari, ‘Arus
Baru Politik Islam: Pluralisme, Kontestasi, Dan Demokratisasi’,
Maqashid, 1.2 (2018), 18 – 33 Al Hamzah, Zaky, ‘Konstitusi, Sejarah Baru Tunisia’, Republika, 2014 <https://www.republika.co.id/berita/k oran/news-update/14/01/27/n02b9d- konstitusi-sejarah-baru-tunisia> [accessed 22 April 2019]
Azra, Azyumardi, Konflik Baru Antar
Peradaban: Globalisasi, Radikalisme
& Pluralitas, cet. 1 (Jakarta: Divisi
Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Perkasa, 2002) ——— , Transformasi politik Islam: radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi, Cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Prenadamedia Group bekerja sama Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016) Burdah, Ibnu, Islam Kontemporer: Revolusi dan Demokrasi, cet. I (Malang: Intrans Publishing, 2014)
——— , Menuju Dunia Baru Arab: Revolusi Rakyat, Demokratisasi, Dan Kekuasaan, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013)
Darmawan, Arief Bakhtiar, ‘Islam Dan Perilaku Politik Di Timur Tengah’,
Insignia Journal of International Relation, 05.01 (2018), 46 – 57 Esposito, John L, and John Obert Voll,
Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem Dan Prospek (Penerbit Mizan, 1999)
Fanani, Ahmad, ‘Rivalitas Arab Saudi -Iran Di Yaman Era Arab Spring 2010- 20116’, Diss. FISIPOL UMY, 2016 Fatkurrohman, Isu Dan Realita Konflik Kawasan, Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) Fawaid, Ah, ‘Yaman Pasca Al -Rabî Al- Arabî:“Musim Semi Gerakan Islamisme” Dan “Negara Gagal”’,
Istiqro, 15.02 (2017), 323 – 50 Ghafur, Muhammad Fakhry, ‘Ag ama Dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam Di Tunisia, Mesir Dan Libya’, Jurnal Penelitian Politik, 11.2 (2016), 16 Hakim, Abdul, ‘Konflik Sektarian Dan
Perkembangan Pemikiran Dalam Islam’, SAFINA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1.1 (2016), 56 – 60

## Juned, Mansur, Musa Maliki, and M
Asrudin, ‘Kekuatan Politik Media Sosial: Uji Kasus Pada Revolusi Mesir 2011’, Global: Jurnal Politik Internasional, 15.1 (2013)
Junior, George, ‘Tunisia, Pionir Feminisme Di Dunia Arab’, Kumparan, 2018 <https://kumparan.com/george- junior/tunisia-pionir-feminisme-di- dunia-arab-27431110790544654> [accessed 22 April 2019]
Kelsen, Hans, Teori Umum Tentang Hukum
Dan Negara, Cet. VI (Bandung: Nusa Media, 2011) Marniati, ‘Presiden Tunisia Usul Persamaan Warisan Bagi Perempuan’,
Republika, 2018 <https://khazanah.republika.co.id/ber ita/dunia- islam/dunia/18/08/14/pdfj4r366- presiden-tunisia-usul-persamaan- warisan-bagi-perempuan> [accessed 22 April 2019]
Misrawi, Zuhairi, ‘Sejarah Baru Demokrasi Tunisia’, Detik, 2018 <https://news.detik.com/kolom/d- 4099965/sejarah-baru-demokrasi- tunisia> [accessed 22 April 2019]

## Mutakin, Ali, ‘ISLAM DAN DEMOKRASI:
Kajian Fikih Siyasah Tentang Tantangan Dan Hambatan’, Jurnal Al-Ashriyyah, 01 (2016), 25 – 42 Rahman, Musthafa Abd, ‘Hosni Mubarak Mundur’, Kompas, 2011 <https://nasional.kompas.com/read/2 011/02/12/04005444/hosni.mubarak. mundur?page=all> [accessed 22 April 2019] Sahide, Ahmad, Gejolak Politik Timur
Tengah (Dinamika, Konflik dan Harapan), cet. I (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017)
———, ‘Konflik Syi’ah -Sunni Pasca-The Arab Spring’, Jurnal Kawistara, 3.3
(2013)
Sahide, Ahmad, Syamsul Hadi, Siti Muti’ah Setiawati, and Bambang Cipto, ‘The
Arab Spring: Membaca Kronologi Dan Faktor Penyebabnya’, Jurnal Hubungan Internasional, 4.2 (2015), 118 – 29
Sihbudi, M. Riza, Islam, Dunia Arab, Iran,
Bara Timur Tengah, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1991)
——— , Menyandera Timur Tengah, Cet. 1 (Jakarta : Ujungberung, Bandung:
Mizan ; Didistribusikan oleh Mizan Media Utama, 2007) Yasmine, Shafira Elnanda, ‘Arab Spring:
Islam Dalam Gerakan Sosial Dan Demokrasi Timur Tengah’,
Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 28.2 (2016), 106 – 13 Yon, Machmudi, Riyan Hidayat, and Elia Agustina, Sejarah Timur Tengah Kontemporer; kepemimpinan di Arab Saudi dan Libya, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press), 2016)