## PERANAN KANTOR IMIGRASI KELAS I JAMBI DALAM
PEMBUATAN PASPOR HAJI (STUDY KASUS JEMAAH HAJI KERINCI)
H. Abdul Hariss, S.H.,M.H.

## Abstrak
Setelah memiliki biaya atau dana  yang  cukup untuk naik  haji  ke Mekkah Arab Saudi, tidaklah begitu saja untuk sampai dan masuk kewilayah negara  Arab  Saudi,  tetapi harus memenuhi syarat dan prosedur untuk itu. Diantaranya dan paling utama adalah memiliki surat perjalanan keluar negeri atau tepatnya perjalanan haji ke Mekkah. Surat perjalanan keluar negeri yang dimaksud adalah paspor yang di keluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui kantor Imigrasi.
Namun yang sangat disayangkan, warga masyarakat yang berkeinginan membuat paspor  haji  dalam waktu singkat tetapi karena tidak ada kantor Imigrasi  di  wilayahnya terpaksa membuat paspor hajinya ke wilayah  lain yang  memiliki kantor Imigrasi.  Keadaan ini jelas meresahkan dan membuat berat warga masyarakat,  karena selain memakan waktu  yang  panjang juga akan mengeluarkan biaya  yang  cukupbesar. Atas dasar hal tersebut pihak kantor Imigrasi Kelas  I  Jambi  rela untuk membuka loket pelayanan pembuatan paspor haji di wilayah yang belum ada kantor Imigrasinya.
Pembukaan loket pelayanan paspor  haji  di  wilayah  yang  belum ada kantor Imigrasi merupakan tantangan tersendiri bagi kantor Imigrasi Kelas  I Jambi, baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya yang harus dikeluarkan.
Ternyata dalam pembuatan paspor  haji,  banyak permasalahan  yang dihadapi oleh kantor Imigrasi Kelas  I  Jambi,  tetapi permasalahan  yang dihadapi tersebut tidaklah di biarkan melainkan telah dilakukan berbagai upaya penanggulangannya walaupun hasil yang diperoleh belum sebagaimana yang diharapkan.

## A.  Latar Belakang Masalah
Bagiumat  Islam,  naik  haji  yang  merupakan rukun  Islam  kelima merupakan cita-cita untuk diwujudkan pada saat telah punya kemampuan biaya.
Setelah memiliki biaya atau dana  yang  cukup untuk naik  haji  ke Mekkah Arab Saudi, tidaklah begitu saja untuk sampai dan masuk kewilayah negara  Arab  Saudi,  tetapi harus memenuhi syarat dan prosedur untuk itu. Diantaranya dan paling utama adalah memiliki surat perjalanan keluar negeri atau tepatnya perjalanan haji ke Mekkah.
Surat perjalanan keluar negeri  yang  dimaksud adalah paspor  yang  di keluarkan oleh Pemerintah  Indonesia  melalui kantor Imigrasi dan  Visa masukkeluarnegeri yang dikeluarkanolehPemerintah Arab Saudi. Adanya visa masukke  Arab  Saudi  tidak terlepas dari telah adanya paspor  yang  dimiliki oleh calon jemaah haji.
Pembuatan atau proses pencetakkan paspor haji warga negara Indonesia dilakukan  di  Kementerian Kehakiman melalui kantor-kantor Imigrasi  di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di wilayah Provinsi Jambi.
Di  wilayah Provinsi  Jambi  ternyata tidak semua daerah tingkat dua (Kabupaten)  memiliki kantor Imigrasi,  yang  ada hanyalah  di  wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan keadaan tersebut maka warga masyarakat  yang  berkeinginan untuk mengurus paspor hajinya akan mengunjungi kantor Imigrasi yang terdekat dengannya.
Namun yang sangat di sayangkan, warga masyarakat yang berkeinginan membuat paspor  haji  dalam waktu singkat tetapi karena tidak ada kantor Imigrasi  di  wilayahnya terpaksa membuat paspor hajinya ke wilayah  lain yang  memiliki kantor Imigrasi.  Keadaan ini jelas meresahkan dan membuat berat warga masyarakat,  karena selain memakan waktu  yang  panjang juga akan mengeluarkan biaya yang cukup besar.
Dikarenakan pengurusan atau pembuatan paspor,  tak terkecuali paspor haji merupakan pendapatan kantor Imigrasi Kelas I Jambi yang nota benenya merupakan salah satu asset penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara  maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah,  maka pihak kantor Imigrasi Kelas  I  Jambi  berupaya memaksimalkan sumber-sumber pendapatannya,  yang salah satunya meminimalisir permasalahan pengurusan dan pembuatan paspor  haji.  Pihak kantor Imigrasi Kelas  I  Jambi  rela untuk membuka loket pelayanan pembuatan paspor haji di wilayah yang belum ada kantor Imigrasinya.
Pembukaan loket pelayanan paspor  haji  di  wilayah  yang  belum ada kantor Imigrasi merupakan tantangan tersendiri bagi kantor Imigrasi Kelas  I Jambi, baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya yang harus dikeluarkan.
Ternyata dalam pembuatan paspor  haji,  banyak permasalahan  yang dihadapi oleh kantor Imigrasi Kelas  I  Jambi,  tetapi permasalahan  yang dihadapi tersebut tidaklah dibiarkan melainkan telah dilakukan berbagai upaya penanggulangannya walaupun hasil yang diperoleh belum sebagaimana yang diharapkan.

## B. PerumusanMasalah
1. Bagaimana peranan  Kantor  Imigrasi Kelas  I  Jambi  dalam pembuatan paspor haji ?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam proses pembuatan paspor haji di kantor Imigrasi Kelas I Jambi ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan  yang  ditempuh guna mengatasi permasalahan yang dihadap itersebut ?

## C.  Pembahasan
1. Peranan  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Jambi Dalam  Pembuatan  Paspor Haji
Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,  yang  dalam  Pasal  1  angka  1  nya  menyebutkan  bahwa
keimigrasian  adalah  “hal  ihwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar wilayah  Indonesia  serta  pengawasannya  dalam rangka  menjaga  tegaknya kedaulatan  negara”. Salah  satu sarana keluar masuknya  orang  ke  Negara lain adalah adanya paspor.
Paspor  sebagai  surat  keterangan  jalan  yang  diberikan  kepada seseorang  yang  ingin  meninggalkan  negaranya  menuju  negara  lain  yang dikeluarkan  oleh  Direktorat  Imigrasi  Departemen  Hukum  Hak  Azasi Manusia,  memiliki  berbagai  jenis. Berdasarkan ketentuan Pasal  29 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, ada beberapa jenis paspor, diantaranyaadalahpaspor haji.
Paspor  haji dikeluarkan ataupun diterbitkan pemerintah  yang diberikan kepada mereka yang akan menunaikan ibadah haji ketanah suci Makkah. Paspor haji biasanya diurus dan diterbitkan secara kolektif pada masa-masa hari raya Idul Adha.  Masa berlakunya paspor  haji  selama diperlukan untuk menunaikan ibadah  haji  di  tanah suci Makkah,  yang biasanya hanya berlaku selama jangka waktu  3  (tiga)  bulan dan sesudah itu, paspor haji dianggap tidak pernah berlaku lagi.
Setiap tahun jumlah warga masyarakat Provinsi Jambi yang naik haji dan  melaksanakan  umroh  ke  tanah  suci  Mekkah  Saudi  Arabia  terus meningkat  dengan  pesat.  Dengan  peningkatan  yang  pesat  tersebut berdampak  pada  kebutuhan  akan  surat  perjalanan  keluar  negri  umumnya dan paspor pada khususnya.
Untuk  mendapatkan  paspor  haji, warga  masyarakat  harus mengajukan  permohonan  ke  kantor  Imigrasi  Kelas  I  Jambi  yang berwenang untuk mengeluarkannya.
Dikarenakan  pembuatan  paspor,  termasuk  paspor  haji  dapat mendatangkan  keuntungan  dana  yang  besar  yang  merupakan  sumber pendapatan kantor  Imigrasi Kelas  I Jambi khususnya maupun pendapatan kas daerah dan kas negara umumnya, maka sangat dituntut peranan kantor Imigrasi  Kelas  I  Jambi  dalam  peningkatan  pendapatan  dana  pembuatan
paspor  haji,  dengan  tidak  mengindahkan  pelayanan  yang  sebaik-baiknya terhadap peserta pemohon pembuatan paspor haji.
Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Jambi  cukup  berperan  dalam  pembuatan paspor  haji  umumnya  dan  paspor  calon  jemaah  haji  Kerinci  pada khususnya, dimana peranan yang dilakukan adalah:
a. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pemohon
Pelayanan  yang  dilakukan  adalah  mempersiapkan  blanko permohonan  paspor,  mendampingi  pemohon  dalam  pengisian  blanko dan penentuan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan paspor, kemudian  demi  memberikan  pelayanan  yang sebaik-baiknya  terhadap pemohon  paspor  haji,  kantor  Imigrasi  kelas  I  Jambi  melakukan  sistem jemput  bola,  dimana  pemohon  yang  berdomisili  jauh  di  luar  wilayah kantor  Imigrasi  Kelas  I  Jambi  dan  di  wilayahnya  tidak  ada  kantor Imigrasi  seperti  di  Kerinci,  Bangko  maupun  Bungo  tidak  harus  selalu datang ke kantor Imigrasi kelas I Jambi dalam pembuatan paspor tetapi petugas kantor Imigrasi Kelas I Jambi yang datang ke wilayah pemohon dan  membuat  loket  khusus  beberapa  hari  untuk  melayani  pembuatan paspor  calon  jemaah  haji,  dengan  perbuatan  ini  pemohon  yang  berada di luar wilayah kantor Imigrasi Kelas I Jambi merasa senang dan cukup terbantu  dalam  segala  hal  baik  waktu,  tenaga  dan  biaya  jika  harus  ke kantor Imigrasi Kelas I Jambi.
b. Mempersingkat waktu
Setiap  pembuatan paspor  calon  jemaah  haji  termasuk  calon jemaah  haji  Kerinci  diupayakan  secepat  mungkin,  malah  lebih  cepat pembuatan paspor biasa kerena umumnya paspor haji ini permintaannya kadangkala mendesak dan sekaligus banyak.
c. Mempermurah biaya pengurusan
Pemohon  cukup  membayar  biaya  administrasi  yang  dibutuhkan untuk  pembuatan  paspor  tanpa  harus  membayar  biaya-biaya  lain  dan bagi  yang  berada  di  wilayah  yang  sangat  jauh  seperti  di  Kabupaten
Kerinci  bukan  pemohon  yang  datang  ke  kantor  imigrasi    melainkan petugas yang pergi kesana.

## 2. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Proses Pembuatan Paspor
Ternyata dalam proses pembuatan paspor  calon jemaah haji Kerinci oleh pihak Kantor Imigrasi kelas I Jambi tidak selamanya berjalan lancar, tetapi ada ditemui permasalahan.
Permasalahan yang  ditemui  pihak  kantor  Imigrasi  Kelas  I  Jambi dalam proses pembuatan paspor calon jemaah haji Kerinci adalah berupa : a. Kurangnya Petugas
Dikarenakan  pembuatan  paspor  calon  jemaah  haji  Kerinci  selalu dalam keadaan mendadak dan dalam jumlah yang besar sehingga tidak terladeni  oleh  jumlah  petugas  yang  tersedia.  Hal  ini  sangat  dirasakan pada  waktu  petugas  yang  dikirim  ke  Kabupaten  Kerinci  untuk membuka loket pelayanan pembuatan paspor calon jemaah haji, dimana petugas  yang  dikirim  hanya  5  (lima) orang,  sedangkan  jamaah  yang harus dilayani sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) orang dalam waktu 2 (dua) hari.
b. Kurangnya alat yang tersedia
Pada  saat  pembukaan  loket  pelayanan  pembuatan  paspor  calon jemaah  haji  di  Kerinci,  alat  yang  bisa  terbawa hanya  sedikit  yaitu  2 perangkat  komputer,  modem  dan  alat  foto,  sehingga  untuk  pencetakan paspor harus dilakukan di Kantor Pusat (kantor Imigrasi Kelas I Jambi) yang  penyelesaian  pencetakan  paspor  membutuhkan  waktu  yang panjang.
c. Kurangnya petugas yang profesional
Dikarenakan  peralatan  pembuatan  paspor  semakin  canggih sedangkan  pengetahuan  petugas  sangat  terbatas,  sehingga  harus mempelajari  peralatan  tersebut  dalam  beberapa  hari  sedangkan kebutuhan  akan  paspor  sudah  semakin  mendesak.  Kekurangan
profesional petugas tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya, yaitu sebagaimana terlihat di bawah ini.
1) Sarial,  SH  selaku  Kasubsi  Lintas  Batas  dengan  pendidikan  terakhir S1;
2) Aidi Kurniawan, SH dengan pendidikan terakhir S1;
3) Richo Septiadi dengan pendidikan terakhir SMA;
4) Zonni Kurniawan dengan pendidikan terakhir SMA;
5) Wahyu Setiagraha dengan pendidikan terakhir SMA.
d. Gangguan jaringan server
Pengiriman  data  pemohon  guna  pencetakkan  paspor  dan  segala sesuatu  berkenaan  dengan  keadministrasian  harus  dikirim  ke  kantor pusat  melalui  internet.  Dikarenakan  wilayah  kabupaten  Kerinci  cukup jauh  dari  kantor  Imigrasi  kelas  I  Jambi  dan  jaringan  internet  selalu gangguan atau sebaliknya jaringan internet ada tetapi server mengalami gangguan.  Kalaupun  komputer  direstart  akan  memakan  waktu  yang lama,  akhirnya  pengiriman  data  terlambat  atau  tertunda,  sehingga pencetakan paspor lebih dari waktu yang ditentukan.
e. Pemohon tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik
Pemohon lebih fasih dengan bahasa daerahnya dan kesulitan jika menggunakan  bahasa  Indonesia,  sehingga  petugas  yang  mengisi  data dan/atau  permohonannya  sering  salah  dan  memakan  waktu  yang panjang, padahal pemohon lain cukup banyak untuk didata.

## f. Pemohon telah tua
Banyak  pemohon  yang  dapat  kesempatan  untuk  naik  haji  dalam usia yang  cukup  tua,  sehingga  petugas  kesulitan  dalam  pengumpulan datanya  atau  melakukan  wawancara  dengannya  karena  mayoritas pendengarannya  sudah  semakin  kurang.  Akibatnya  pengumpulan  data pemohon ini membutuhkan waktu yang cukup lama pula.
g. Jarak tempuh yang cukup jauh
Wilayah Kerinci cukup jauh dari ibu kota Provinsi Jambi atau dari kantor  Imigrasi  Kelas  I  Jambi,  sehingga  akan  memperpendek  waktu yang  tersedia  untuk  mengumpulkan  data  para  pemohon  yang  sangat banyak.  Akibatnya  waktu  yang  tersedia  tidak  cukup  untuk menyelesaikan  pengumpulan  data  dan  wawancara  dengan  para pemohon.
h. Waktu terbatas
Jangka  waktu  pelaksanaan  tugas  melayani  atau  mengumpul  data para  pemohon  paspor  haji  di  Kabupaten  Kerinci  sangat  singkat,  yaitu hanya  2  hari  sedangkan  calon  jemaah  haji pemohon  paspor  haji  yang harus dilayani dan diselesaikan sebanyak 246 orang.

## 3. Upaya Penanggulangan Yang Ditempuh
Guna  memberikan  pelayanan  yang  sebaik-baiknya  bagi  para pemohon  paspor  haji,  maka  segera  dilakukan  upaya  untuk  mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses pembuatan paspor.
Adapunupaya  penanggulangan  yang  ditempuh  guna  mengatasi permasalahan  yang  dihadapi  dalam  proses  pembuatan  paspor  haji  dengan cara-cara sebagai berikut.
a. Menambah jumlah petugas
Dilandasi adanya pengalaman akan kekurangan petugas dalam hal pendataan  pemohon  paspor,  maka  untuk  selanjutnya  petugas  akan ditambah jika jumlah pemohon sama atau lebih dari sebelumnya dengan perhitungan 1 petugas mendata 30 (tiga puluh) orang untuk waktu yang singkat.
b. Menambah kapasitas alat yang dibutuhkan
Dikarenakan  tempat  yang  sangat  jauh  dari  kantor  pusat  Imigrasi Kelas  I  Jambi  dan  dihadapi  cukup  besarnya  jumlah  pemohon  paspor haji  yang  akan  didata,  maka  jumlah  alat  akan  ditambah  sesuai  dengan kebutuhan sebelumnya.
c. Memperbanyak pelatihan dan keahlian petugas
Agar  dimasa  berikutnya  tidak  ada  lagi  petugas  yang  kurang memahami atau kurang ahli dalam menggunakan alat-alat yang canggih yang  berkaitan  dengan  jalur  internet,  maka  terhadap  petugas  diikutkan dan  diberikan  pelatihan  dan  penambahan  keahliannya  berkenaan dengan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaannya.
d. Menggunakan cara manual
Jika  terjadi  kerusakan  sever  pengiriman  data,  padahal  data  harus segera dikirim, maka petugas lapangan melakukan cara manual dengan mengontak  petugas  pusat  untuk  menerima  data  yang  diberikan  agar segera ditindak lanjuti penyelesaiannya.
e. Meminta pendamping pemohon
Terhadap  pemohon  yang  kurang  bisa  berbahasa  Indonesia  dan sudah  sangat  tua,  diminta  keluarganya  atau  pemohon  paspor  lainnya untuk mendampinginya  dalam  pemberian  data  maupun  wawancara, agar proses pembuatan paspor dapat dilakukan secara cepat.
f. Menambah jangka waktu tugas
Dikarenakan  tempat  yang  jauh  dan  pemohon  paspor  haji  yang cukup banyak, maka untuk selanjutnya dimohon oleh petugas terhadap pimpinannya  agar  jangka  waktu  tugas  ditambah  guna  kesempurnaan data yang diinginkan.

## D. Penutup
1. Peranan  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Jambi  dalam  proses  pembuatan  paspor haji adalah berupa :
a. Memberikan  pelayanan  yang  sebaik-baiknya  kepada  para  pemohon paspor haji;
b. Mempersingkat waktu; dan
c. Mempermurah biaya pengurusan.
2. Permasalahan  yang  dihadapi  dalam  proses  pembuatan  paspor  haji  pada kantor Imigrasi Kelas I Jambi adalah berupa :
a. Kurangnya petugas;
b. Kurangnya alat yang tersedia;
c. Kurangnya petugas yang profesional;
d. Gangguan jaringan server;
e. Pemohon tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik;
f. Pemohon telah terlalu tua;
g. Jarak tempuh yang terlalu jauh; dan
h. Waktu terbatas.
3. Upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi permasalahan yang dihadapi  dalam  proses  pembuatan  paspor  haji  di  kantor  Imigrasi  Kelas  I Jambi adalah dengan cara :
a. Menambah jumlah petugas;
b. Menambah kapasitas alat yang dibutuhkan;
c. Memperbanyak pelatihan dan keahlian petugas;
d. Menggunakan cara manual;
e. Meminta pendamping pemohon; dan
f. Menambah jangka waktu tugas.

## E. DaftarPustaka
Felix, Rega. woordpress.com/2011/01/15/penerapan-dan-penggunaan- pencegahan-dan-penangkalan-keimigrasian-dalam-perspektif-hak- atas-kebebasan-bergerak.
Lubis,  M.  Solly. Politik  Hukum  dan  Kebijakan Publik, CV.  Mandar  Maju,
Bandung, 2014.
Nasution,  S.  dan  Thomas,  M. Buku  Penuntun  Membuat  Tesis,  Skripsi,
Disertasi, Makalah, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
Poerwadarminta,  W.J.S. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, Balai  Pustaka,
Jakarta, 2004.
Salusu,  J. Pengambilan  Keputusan Strategik  Untuk  Organisasi  Publik, Grasindo, Jakarta, 1996
Simorangkir,  J.C.T.  dan  kawan-kawan. Kamus  Hukum, Sinar  Grafika, Jakarta, 2005.
Soekanto,  Soerjono  dan  Mamudji,  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.

## Soekanto, Soerjono. Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang
Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
Thamrin,  H.  Husni. Hukum  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia,  Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
Waluyo,  Bambang. Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek, Sinar  Grafika, Jakarta, 1991.
____________. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.