## PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DALAM RANGKA PENATAGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
Ahsanul Rizky Ramadhan a , Firman Muntaqo a , Iza Rumesten RS a a Fakultas Hukum,Universitas Sriwijaya, Email: ahsanulriizkyramadhan@yahoo.com firmanmuntaqo@yahoo.com, izarumesten@gmail.com
Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 2 Mei 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1799

## Abstrak:
Salah  satu  asas  hukum  pertanahan  menyebutkan  bahwa  tanah  pertanian  seharusnya  dikerjakan  atau diusahakan  secara  aktif  oleh  pemilinya  sendiri.  Namun,  saat  ini  masih  ada  orang  yang  tidak  dapat memanfaatkan  tanahnya  secara  maksimal  karena  dijadikan  sebagai  objek  investasi  sehingga  lahir kesan  bahwa  tanahnya  ditelantarkan.  Penelantaran  tanah  merupakan  tindakan  yang  tidak  bijaksana, tidak  ekonomis  dan  tidak  berkeadilan  serta  merupakan  pelanggaran  terhadap  kewajiban  yang  harus dijalankan para pemegang hak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  melakukan  kajian    mekanisme  dan  pelaksanaan  penetapan  hak  atas  tanah  akibat  tanah terlantar  berdasarkan  pada  peraturan  Pemerintah  No.  11  Tahun  2010  tentang  Penertiban  dan Pendayagunaan  Tanah  Terlantar  serta  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  penelantaran  tanah  hak milik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analaisis yuridis kualitatif. Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  dismipulkan  bahwa  mekanisme  dan  pelaksanaan  penetapan  hak atas  tanah  akibat  tanh  terlantar  menurt  Peraturan  Pemerintah  No.  11  Tahun  2010  tenang  Penertiban dan  Pendayagunaan  Tanah  Terlantar  adalah  dengan  empat  tahapan,  yaitu  inventarisasi  tanah, identifikasi  tanah,  peringatan  terhadap  pemegang  hak  dan  penetpan  tanah  terlantar.  Akbat  hukum penetapan  hak  atas  tanah  terlantar  bagi  pemilik  hak  atas  tanah  yaitu  adanya  pemutusan  hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah, kemudian tanah tersebut dikuasai kembali oleh negara.
Kata Kunci: Penertiban; Penatagunaan; Pemanfaatan; Tanah Terlantar

## Abstract:
One of the principles of land law states that agricultural land should be actively worked or cultivated by the owner himself. However, at this time there are still people who do not use their land optimally because it is used as an investment object so that it seems that the land is neglected. Abandonment of land is an act that is unwise, uneconomical, unfair, and is a violation of the obligations that must be carried out by rights holders who have obtained the basis of land tenure. The purpose of this study is to examine the mechanism and implementation of the determination of land rights due to abandoned land  based  on  government  regulation  number  11  of  2010  concerning  Control  and  Utilization  of Abandoned  Land  and  the  factors  that  cause  abandonment  of  property  rights.  This  research  is  a normative legal research. Based on the results of the study, it can be concluded that the mechanism and  implementation  of  the  determination  of  land  rights  due  to  abandoned  land  according  to Government Regulation No. 11 of 2010 concerning Control and Utilization of Abandoned Land is in four  stages,  namely  land  inventory,  land  identification,  warning  to  right  holders  and  stipulation  of abandoned land. The legal consequences of establishing rights to abandoned land for owners of land rights are the termination of the legal relationship between the subject of the holder of land rights and the object of the land, then the land is re- controlled by the state.
Keywords: Control; Stewardship; Utilization; Abandoned Land

## LATAR BELAKANG
Ketergantungan  manusia  terhadap  Salah  satu  kekayaan  alam  atau  sumber  daya  alam  adalah tanah.  Manusia  hidup  di  atas  tanah  dengan  mendirikan  rumah  (papan)  dan  memperoleh penghidupan  seperti  bahan  makanan  (pangan)  dengan  mendayagunakan  kesuburan  tanah. Dua  dari  tiga  kebutuhan  primer  manusia  (sandang,  pangan,  papan)  berkaitan  dengan  tanah, sehingga  kehidupan  manusia  sangat  membutuhkan  tanah  dan  tidak  dapat  dipisahkan dengannya.  Tanah  merupakan  modal  bagi  masyarakat  Indonesia  dan  menjadi  suatu  unsur utama  dalam  pembangunan  menuju  terbentuknya  masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Tanah  memiliki  peranan  yang  besar  dalam  dinamika  pembangunan.  Dalam Negara Republik  Indonesia,  kehidupan  rakyatnya  terutama  perekonomian  masih  bercorak  agraria. Praktis  pergerakan  setiap  jenis  kehidupan  manusia,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung,  sangat  membutuhkan  tanah.  Tak  terkecuali  ketika  orang  menggigit  debu, sebenarnya mereka membutuhkan lahan untuk interniran. Dalam keberadaan manusia, tanah telah berubah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang hidupnya. 1
Kata agrarian mempunyai arti yang sangat berbeda antara Bahasa  yang satu  dengan bahasa  lainnya.  Dalam  bahasa  latin  kata  agrarian  berasal  dari  kata  ager  dan  agrarius. 2 Kata  ager  berarti  tanah  atau  sebidang  tanah,  sedangkan  kata  agrarius  mempunya  arti  sama dengan perladangan, persawahan, pertanian. Dalam terminologi bahasa  Indonesia, agrarian berarti urusan tanah  pertanian, perkebunan, rumah agrarian yang selalu diartikan tanah dan dihubungkan  dengan  usaha  pertanian.  Pengertian  agrarian  ini  sama  sebutannya  dengan agrarian  laws,  bahkan  sering  kali  digunakan  untuk  menunjukkan  kepada  perangkat peraturan  hukum  yang  bertujuan  mengadakan  pembagian  tanah-tanah  yang  luas  dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikan tanah. 3 Pengertian Tanah adalah lapisan bumi yang paling luar atau lapisan bumi yang berada di atas sekali. Tanah dalam pengertian yuridis,  khususnya  hak-hak  istimewa  tanah  dapat  dituntut atau  dibatasi  oleh  orang-orang yang berasal dari penduduk Indonesia atau orang luar yang berdomisili di Indonesia, dapat pula  dibatasi  oleh  unsur-unsur  yang  halal,  khususnya  bahan-bahan  hukum  privat  atau unsur-unsur hukum publik, unsur-unsur sah Indonesia atau unsur-unsur hukum. . pihak luar yang memiliki delegasi di Indonesia.
Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”.  Dari  ketentuan  dasar  tersebut, dapat  diketahui  bahwa  kemakmuran  rakyatlah  yang  menjadi  tujuan  utama  dalam pemanfaatan  fungsi  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya.
Untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, maka di bidang agraria perlu adanya suatu rencana ( planning ) mengenai peruntukkan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara. Rencana umum ( national  planning )  yang  meliputi  seluruh  wilayah  Indonesia,  yang  kemudian  diperinci menjadi rencana-rencana khusus ( regional planning ) dari tiap-tiap daerah.2 Dengan adanya
1 I  Gusti  Agung  Mas  Rwa  Jayantiari  and  I  Ketut  Kasta  Arya  Wijaya,  “Tinjauan  Yuridis  Pengaturan  Tanah Druwe  Desa  Di  Bali  (Aspek  Hukum  Perlindungan  Masyarakat  Adat  Atas  Tanah),” Jurnal  Lingkungan  & Pembangunan 1, no. 1 (2017): 34.
2 M.  Yazid  Fathoni,  “Lingkup  Dan  Implikasi  Yuridis  Pengertian  ‘Agraria’  Dalam  Undang-  Undang  Nomor  5 Tahun 1960,” Justisia Jurnal Hukum 2, no. 2 (2018): 356.
3 St. Paul Minn, Black’s Law Dictionary (West Publisihing Co, 1983).
planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur sehingga dapat  membawa  manfaat  (kemakmuran  dan  kesejahteraan)  yang  sebesar-besarnya  bagi rakyat.
Berdasarkan  jalan  pemikiran  tersebut,  telah  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  biasa  disebut  Undang- Undang  Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut  UUPA).  Pasal  2  ayat  (1)  UUPA  mengatur bahwa,  “Atas  dasar  ketentuan  dalam  pasal  33  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  dan  hal-hal sebagai  yang  dimaksud  dalam  pasal  1,  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”
Diatur  pula  dalam  Pasal  19,  23,  32,  dan  38  UUPA  yang  menghendaki  agar pemerintah  menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  yang  bersifat  recht  kadaster  dengan  asas bahwa penguasaan saja terhadap suatu bidang tanah belum merupakan jaminan bahwa orang tersebut  berhak  atas  tanahnya.  Ini  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  UUPA,  khususnya mengenai  peletakkan  dasar-dasar  dalam  rangka  mengadakan  kepastian  hukum  atas  tanah. Dari  hal-hal  tersebut,  maka  bukan  suatu  hal  yang  mustahil  bahwa  terbuka  kemungkinan timbulnya perselisihan/persengketaan hak, baik secara materiil maupun secara formil.
Negara  adalah  subjek  yang  sah  yang  memiliki  posisi  untuk  membantu  berbagai komitmen  dan  kebebasan  penduduk.  Hak  Milik  Negara  (HMN)  adalah  kekuasaan  untuk menguasai  Aset  Agraria  (SDM)  yang  diperoleh  negara  melalui  penunjukan  kebebasan publik  dari  Keistimewaan  Negara.  Berdasarkan  kekuasaan  ini,  negara  mengeluarkan pendekatan,  membuat  tindakan,  mengawasi,  mengawasi  dan  mengelola  kontrol, kepemilikan,  penggunaan  dan  penggunaan  aset  reguler.  Kewenangan  adalah  kesepakatan yang bersumber dari undang-undang perhimpunan pemerintah, yang dapat diperjelas secara umum tentang aturan- aturan yang berkaitan dengan perolehan dan pemanfaatan wewenang pemerintah oleh subyek peraturan publik dalam hubungan hukum yang terbuka.
Kepentingan  atas  tanah  untuk  wilayah  lokal  itu  terkait  dengan  kebebasan  yang diklaim  oleh  individu-individu  lokal  di  wilayah  Indonesia  ini.  Di  samping  padatnya penduduk Indonesia, jelas akan bertambah pentingnya kedudukan hak- hak atas tanah yang dimiliki oleh anggota masyarakat. 4
Berdasarkan pengaturan di dalam UUPA, asal atau sumber dari lahirnya kepemilikan atas  tanah  oleh  masyarakat  atau  warga  negara  adalah  bersumber  dari  dua  unsur,  yakni:  1. Hak  atas  tanah  oleh  warga  negara  yang  lahir  dikarenakan  adanya  pemberlakuan  atau penerapan  hukum  adat  di  Indonesia  yang  di  mana  hak  atas  tanah  tersebut  diperoleh  dan dimiliki  terus  menerus  dan  dapat  dilanjutkan  (diwariskan)  yang  pada  mulanya  bersumber berdasarkan adanya tindakan pengalihfungsian tanah- tanah hutan yang di mana  terhadap tanah  tersebut  belum  pernah  dilakukan  penguasaan. 2.  Hak  atas  tanah  yang  diperoleh  dari warga  negara  lainnya  atau  individu-individu  tertentu  baik  itu  secara  pribadi  maupun berbarengan yang dilakukan berbagai subyek hukum lain yang di dalamnya termasuk suatu badan hukum dan rakyat. 5
Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 15 Menyebutkan bahwa:  “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap
4 Arie Bestary, 2014. Analisis Yuridis Kelemahan Kriteria Tanah Terlantar Yang Berstatus Hak Milik, E-Jurnal Gloria Yuris, Volume 2, Nomor 3, hlm 1.
5 A.  A.  Sagung  Tri  Buana  Marwanto,  2017.  Pengaturan  Hak  Penguasaan  Tanah  Hak  Milik  Perorangan  Oleh Negara, Volume 5, Nomor 4, hlm. 9.
orang,  badan  hukum  atau  instansi  yang  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  tanah  itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.”
Terdapat  salah  satu  asas-asas  hukum  agraria  nasional  yang  menyebutkan,  asas bahwa  tanah  pertanian  harus  dikerjakan  atau  diusahakan  secara  aktif  oleh  pemiliknya sendiri. 9 Sudah  sewajarnya  apabila  kita  mengelola  tanah  dengan  sebaik-baiknya  agar pemanfaatantanya  dapat  memberikan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  demi mewujudkan  cita-  cita  bangsa  sesuai  yang  telah  diamanatkan  dalam  Pasal  33  ayat  (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan sosial dalam artian  yang  sangat  luas  mencakup  berbagai  tindakan  yang  dilakukan  manusia  untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. 6
Namun,  saat  ini  masih  ada  orang  yang  tidak  memanfaatkan  tanahnya  secara maksimal  karena  dijadikan  sebagai  objek  investasi  sehingga  terkesan  tanahnya  di terlantarkan. Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya  potensi  ekonomi  tanah)  tidak  berkeadilan,  serta  juga  merupakan  pelanggaran terhadap  kewajiban  yang  harus  dijalankan  para  pemegang  hak  atau  pihak  yang  telah memperoleh dasar penguasaan tanah.
Pemahaman secara umum mengenai tanah terlantar adalah tanah yang dimiliki oleh seseorang,  namun  tidak  dipergunakan,  dimanfaatkan  atau  tidak  diusahakan  sesuai  dengan keadaannya, sifat  pemilikan serta tujuan perolehan hak atas tanah. 7 Adanya tanah terlantar disebabkan oknum pemilik tanah yang tidak mengusahakan tanah yang dimiliki/ketidaksesuaian  pemanfaatan  tanah  sebagaimana  dasar  pengajuan  permohonan penguasaan hak atas tanah yang dimiliki. Seakan telah dapat diprediksikan akan timbulnya tanah  terlantar,  dalam  UUPA  menyebutkan  akan  hilang  hak  kepemilikan  atas  tanah  salah satunya  karena  “diterlantarkan”,  oleh  sebab  itu  pemilik  hak  diwajibkan  mengelola  tanah yang dimiliki sesuai dengan peruntukannya. 8
Mengenai tanah terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah  Terlantar  yang  kemudian  diperbaharui menjadi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  Tentang  Penertiban  dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  tahun  2010  Pasal  2  menyebutkan  bahwa:  “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.”
Mengenai tanah-tanah yang terlantar tersebut di atas, baik yang mempunyai hak-hak istimewa yang berhubungan maupun yang diberi kebebasan tanah oleh orang miskin, dapat dinyatakan  secara  langsung  dibatasi  oleh  Negara  dengan  asumsi  tanah  itu  dinyatakan kosong.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian hukum ini akan difokuskan pada sengketa pilkada, yang dirumuskan sebagai berikut:
6 Isbandi  Rukminto  Adi,  2013.  Kesejahteraan  Sosial  Pekerjaan  Sosial,  Pembangunan  Sosial,  dan  Kajian Pembangunan. Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 4.
7 Arie Bestary, 2014. Analisis Yuridis Kelemahan Kriteria Tanah Terlantar Yang Berstatus Hak Milik, E-Jurnal Gloria Yuris, Volume 2, Nomor 3,, hlm. 17.
8 Heru  Yudi  Kurniawan,  2015.  Tinjauan  Yuridis  Pemanfaatan  Tanah  Terindikasi  Terlantar  Untuk  Kegiatan Produktif  Masyarakat  (Meninngkatkan  Taraf  Perekonomian)  Ditinjau  dari  PP  Nomor  11  tahun  2010  Tentang Pemanfaatan dan Pendaya Gunaan Tanah Terlantar, Jurnal Nestor Magister Hukum, Volume 1, hlm. 1.
1. Bagaimana mekanisme penetapan tanah terlantar dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2010?
2. Apa faktor yang menyebabkan adanya penelantaran tanah hak milik?

## METODE
Penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  analisis.  Bahan  hukum  yang  dipergunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kulitatif kemudian teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Mekanisme penetapan tanah terlantar
AP  Parlindungan  mengemukakan  gagasan  tentang  tanah  terlantar  dengan  mengacu  pada peraturan  baku,  khususnya  sesuai  dengan  sifat  tanah  terlantar  (keadaan  yang  telah  berubah dalam  waktu  tertentu  (3,5  sampai  10  tahun)  kemudian,  pada  saat  itu,  hak-hak  istimewa tersebut jatuh dan kembali ke kebebasan standar. Sudarto Gautama, mengungkapkan bahwa istilah  sepi  mengandung  arti  bahwa  ia  diuraikan  antara  kondisi  dalam  hal  tanah  tidak dimanfaatkan kondisinya. Berdasarkan penilaian di atas, tanah terlantar lebih dikoordinasikan dengan keadaan yang ada. dari tanah yang menyebabkan keadaan tanah yang sekarang tidak berguna  dan  zona  mati.Salah  satu  prinsip  dasar  yang  mendapatkan  penegasan  dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  'Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum'.  Bahkan secara  historis  negara  hukum (rechtsstaat) adalah  negara  yang  diidealkan  oleh  para  pendiri bangsa  sebagaimana  dituangkan  dalam  penjelasan  umum  UUD  1945  sebelum  perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) , tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat) .
Mengingat Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria,  hak  atas  tanah  menjadi  batal,  antara  lain karena  pengabaian.  Penggurunan  lahan  secara  progresif  menyebabkan  disparitas  bantuan sosial,  keuangan  dan  pemerintah  serta  penurunan  sifat  iklim,  sehingga  penting  untuk mengatur ulang penguasaan dan penggunaan lahan terlantar.
Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Penguasaan  dan Pemanfaatan Tanah Terlantar, terdapat hal khusus bagi obyek penguasaan tanah terlantar di darat dengan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan untuk kepentingan rakyat dan tanah yang dibatasi oleh kewenangan publik yang dinyatakan sebagai berikut: sebagaimana disinggung dalam pasal 2 adalah: a. Sebuah tanah dengan kebebasan pemilikan atau hak guna bangunan untuk  kepentingan  seseorang  yang  kebetulan  tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan  keadaan atau sifat dan alasan pemberian hak; dan b. tanah yang dibatasi oleh kekuasaan umum, baik secara  langsung  maupun  sebagai  akibat,  dan  berstatus  atau  belum  berstatus  Barang  Milik Negara/Daerah  yang  dengan  sengaja  tidak  dipergunakan  sesuai  dengan  keadaan  atau  sifat dan alasan pemberian hak tersebut”.
Dengan  demikian,  jelas  tidak  semua  tanah  karesidenan  atas  Hak  Milik  dan  Hak Guna  Bangunan  merupakan  obyek  tanah  terlantar.  Secara  khusus  juga  dinyatakan  bahwa tanah  yang  dibatasi  oleh  kewenangan  umum  tidak  menjadi  obyek  tanah  terlantar sebagaimana  dalam  Pasal  3  huruf  b  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010,  dimana
telah dinyatakan bahwa baik orang-orang yang telah terdaftar sebagai sumber daya BUMN dan BUMD maupun orang-orang miskin telah terdaftar.
Mengontrol lahan terlantar adalah cara paling umum untuk merevisi lahan terlantar sehingga sangat  baik  dapat  dimanfaatkan secara  ideal  untuk  membantu  daerah dan negara. Penguasaan  tanah  terlantar  merupakan  upaya  memperluas  sasaran  Pasal  33  ayat  3  UUD 1945  di  mana  tanah  dipergunakan  untuk  sebaik-baiknya  bantuan  pemerintah  kepada perseorangan.  Demikian  juga  dalam  Pasal  15  UUPA  juga  diperintahkan  untuk  menjaga tanah  dan  meningkatkan  kematangan  tanah  dan  fokus  pada  kepentingan  kelompok  yang tidak berdaya secara finansial.
Hak-hak  atas  tanah  membenikan  wewenang  kepada  pemegang  haknya  untuk menggunakan  tanahnya.  Menurut  Soedikno  Mertokusumo,  wewenang  yang  dipunyai  oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua yaitu:
1. Wewenang  Umum  Wewenang  yang  bersifat  umum  yaitu  pemegang  hak  atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi,  air  dan  ruang  yang  ada  di  atasnya  sekadar  diperlukan  untuk  kepentingan yang  langsung  berhubungan  dengan  penggunaan  tanah  itu  dalam  batas-batas menurut  UUPA  dan  peraturan-peraturan  hukum  lain  yang  lebih  tinggi  (Pasal  4 ayat (2) UUPA).
2. Wewenang  Khusus  Wewenang  yang  bersifat  khusus  yaitu  pemegang  hak  atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah dapat untuk kepentingan  pertanian  dan  atau  untuk  mendirikan  bangunan,  wewenang  pada tanah  Hak  Guna  Bangunan  adalah  menggunakan  tanah  hanya  untuk  mendirikan dan  mempunyai  bangunan  di  atas  tanah  yang  bukan  miliknya,  wewenang  pada tanah  Hak  Guna  usaha  adalah  menggunakan  tanah  hanya  untuk  kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan. 9
Selain  itu  juga  hak-hak  atas  tanah  menentukan  kewjiban  yang  harus  dilaksanakan oleh  pemegang  hak  atas  tanah.  Pasal  10  UUPA  menyebutkan  “Setiap  orang  dan  badan hukum  yang  mempunyai  sesuatu  hak  atas  tanah  pertanian  pada  asasnya  diwajibkan mengerjakan  atau  mengusahakan  sendiri  secara  aktif,  dengan  mencegah  cara-cara pemerasan.”  Kemudian  Pasal  15  menyebutkan  “Memelihara  tanah,  termasuk  menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau  instansi  yang  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  tanah  itu  dengan  mempehatikan pihak yang ekonomi lemah.”
Pemegang  hak  atas  tanah  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  27  huruf  a  angka  3,  Pasal  34  huruf  e,  Pasal  40  huruf  e  yang  menentukan semua hak atas tanah tersebut akan hapus dan jatuh ke tangan negara apabila tanah tersebut ditelantarkan. Secara yuridis hak atas tanah menjadi hapus jika dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebagai sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban tersebut atau dilanggarnya sesuatu  larangan  oleh  pemegang  hak  yang  bersangkutan6.  Lebih  lanjut  Boedi  Harsono menyatakan  keputusan  pejabat  tersebut  bersifat  konstitutif,  dalam  arti  hak  yang bersangkutan  baru  menjadi  hapus  dengan  dikeluarkannya  surat  keputusan  tersebut.  Jika yang  hapus  hak-hak  atas  tanah  primer,  maka  tanah  yang  bersangkutan  menjadi  tanah negara. 10
9 Soedikno Mertokusumo, 1988, Hukum dan Politik Agraria , Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 45.
10 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Tanah  yang  terlantar  pada  akhirnya  akan  menjadi  tanah  negara  dan  kembali  dalam penguasaan  negara.  Selanjutnya  negara  dapat  menyerahkannya  kepada  subjek  hukum  lain untuk dapat diolah dan dimanfaatkan atau diusahakan kembali , sehingga dapat memberikan manfaat lebih.

## Kewenangan Pemerintah Dalam Penertiban Tanah Terlantar
Kewenangan  berasal  dari  kata  “wenang”  yang  artinya  adalah  hak  dan  kekuasaan  untuk melakukan  sesuatu.  Wewenang  adalah  hak  dan  kekuasaan  untuk  bertindak  sehingga kewenangan  berarti  kekuasaan  untuk  membuat/melakukan  sesuatu 11 Philipus  M.  Hadjon menyatakan bahwa kewenangan itu diperoleh melalui tiga (3) cara yaitu :
1. Atribusi  adalah  wewenang  untuk  membuat  keputusan  yang  langsung  bersumber kepada  Undang-undang  dalam  arti  materiil.  Dari  pengertian  tersebut  nampaknya kewenangan  yang  didapat  melalui  cara  atribusi  oleh  institusi  pemerintah  merupakan kewenangan asli.
2. Delegasi  adalah  penyerahan  wewenang  untuk  membuat  besluit  oleh  pejabat pemerintahan  kepada  pihak  lain  dalam  artian  adanya  perpindahan  dari  pemberi delegasi ( delegans ) kepada penerima delegasi ( delegatoris )
3. Mandat  adalah  suatu  pelimpahan  wewenang  kepada  bawahan  dalam  artian memberikan wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang  memberi  mandat  dan  tanggung  jawab  ada  pada  pemberi  mandat,  bukan merupakan tanggungjawab mandataris. 12
Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  menyatakan  bahwa:  “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  sebesar-  besar kemakmuran rakyat.” Dari kata “dikuasai oleh Negara” terlihat bahwa kewenangan dibidang pertanahan dilaksanakan oleh negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan kewenangan yang bersumber pada konstitusi maka kemudian diterbitkan UU  No.  5  Tahun  1960  yang  mengatur  masalah  keagrariaan  atau  pertanahan  sebagai  bagian dari bumi.
Pasal 2 ayat (2) UUPA disebutkan bahwa negara sebagai personifikasi dari seluruh rakyat diberi wewenang untuk mengatur, yaitu membuat peraturan, menyelenggarakan dalam arti  melaksanakan (execution), menggunakan (use) ,  menyediakan (reservation), dan memelihara (maintenance) ,  atas  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya.  Berdasarkan  hak  menguasai  negara  atas  bumi,  air  dan  kekayaan alam  tersebut,  maka  kewenangan  penguasaan  dan  pengurusan  bidang  pertanahan  ada  pada negara,  di  mana  di  bidang  eksekutif  (pemerintahan)  dijalankan  oleh  Presiden  (Pemerintah) atau didelegasikan kepada Menteri. 13
Kewenangan  penertiban  tanah  terlantar  merupakan  kewenangan  delegasi  dari pemerintah (Presiden) kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Ketentuan ini tersirat  dalam  Pasal  17  PP  No.11  Tahun  2010  yang  menyatakan  bahwa:  “Pelaksanaan penertiban  tanah  terlantar  dan  pendayagunaan  tanah  terlantar  dilakukan  oleh  Kepala  dan hasilnya  dilaporkan  secara  berkala  kepada  Presiden.”  Dalam  pelaksanaan  penertiban  tanah terlantar  dibentuk  sebuah  panitia.  Susunan  keanggotaan  panitia  ini  terdiri  dari  unsur  Badan
Agraria ini dan Pelaksanaanya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional , Djambutan , Jakarta, 2003, h.339.
11 W.J.S. Poerwadaminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, h.
12 Handjon,  Philipus,  M. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Di  Indonesia,  Peradapan. Universitas  Trisakti. Jakarta, 2007.
13 Edy Ruchiyat, loc.cit
Pertanahan  Nasional  dan  instansi  terkait  yang  diatur  oleh  Kepala  (Pasal  5  PP  No.11  Tahun 2010).
Melihat  ketentuan  tersebut  terjadi  kekaburan  norma  karena  instansi  terkait  yang dimaksud  tidak  jelas.  Sebagai  tindak  lanjut  dari  ketentuan  Pasal  14  PP  No.11  Tahun  2010 dikeluarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.4  Tahun  2010  tentang  Tata Cara  Penertiban  Tanah  Terlantar.  Panitia  yang  dimaksud  Pasal  5  PP  No.11  Tahun  2010, dalam  Peraturan  Kepala  BPN  No.4  Tahun  2010  adalah  Panitia  C  yang  terdiri  dari  Kanwil BPN,  Pemerintah  Daerah,  dan  instansi  yang  berkaitan  dengan  peruntukan  tanahnya  yang mempunyai  wewenang  untuk  melakukan  identifikasi  dan  penelitian  tanah  terindakasi terlantar.
Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  4  Tahun  2010 tentang  Tata  Cara  Penertiban  Tanah  Terlantar  Jo  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar adalah sebagai berikut :
1. Inventarisasi  tanah  hak  atau  dasar  penguasaan  atas  tanah  yang  terindikasi  terlantar dilaksanakan  melalui:  pengumpulan  data  mengenai  tanah  yang  terindikasi  terlantar meliputi data tekstual dan data spasial 14
2. Identifikasi  dan  penelitian  tanah  terindikasi  terlantarKepala  Kantor  Wilayah  BPN membentuk Panitia C melakukan identifikasi dan penelitian
3. Peringatan terhadap pemegang hak Berdasarkan saran pertimbangan panitia C terdapat tanah yang diterlantarkan, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada  pemegang hak dan sekaligus memberikan peringatan yaitu peringatan pertama, agar dalam jangka waktu  1  (satu)  bulan  sejak  tanggal  diterbitkan  surat  peringatan  pemegang  hak melakukan  tindakan  konkret,  antara  lain  mengusahakan,  menggunakan  dan memanfaakan  tanahnya  sesuai  keadaan  atau  sifat  dan  tujuan  pemberian  haknya. Apabila  pemegang  hak  tidak  melaksanakan  peringatan  dan  setelah  memperhatikan kemajuan peringatan pertama, Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama. Apabila pemegang hak  tidak  melaksanakan  peringatan  dan  setelah  memperhatikan  kemajuan  peringatan kedua,  Kepala  Kantor  Wilayah  memberikan  peringatan  tertulis  ketiga  dengan  jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua.
4. Penetapan tanah terlantar.
a. Apabila  peringatan  ketiga  ternyata  pemegang  hak  tidak  mematuhi  peringatan ketiga,  Kepala  Kantor  Wilayah  mengusulkan  kepada  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar
b. Penggunaan  tanah  tidak  sesuai  dengan  surat  keputusan  atau  dasar  penguasaan tanah atau
c. belum  mengajukan  permohonan  hak  untuk  dasar  penguasaan  tanah.  Tanah  yang diusulkan  untuk  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar  dinyatakan  dalam  keadaan status quo sejak tanggal pengusulan sampai diterbitkan penetapan tanah terlantar. Tehadap tanah tersebut tidak dapat dilakukan perbuatan hukum.
14 Data tekstual meliputi nama dan alamat pemegang hak, nomor, dan tanggal keputusan pemberian hak, npmor, tanggal,  dan berakhirnya  sertipikat,  letak  tanah,  luas  tanah,  penggunaan  tanah,  luas  tanah  terindikasi  terlantar. Data  spasial  merupakan  data  grafis  berupa  peta  yang  dilengkapi  dengan  koordinat  posisi  tanah  terindikasi terlantar
d. Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  menetapkan  Keputusan  Penetapan  Tanah Telantar atas usulan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
Dalam PP No 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2010 pasal 20 dinyatakan  :  Sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  Penetapan  tanah  terlantar  dengan memperhatikan  luas  tanah  terlantar  terhadap  tanah  hak/dasar  penguasaan,  dilakukan pengelompokan berdasarkan persentasenya sebagai berikut:
a. seluruh hamparan tanah hak/dasar penguasaan terlantar atau 100% diterlantarkan;
b. sebagian besar terlantar, dengan kisaran > 25% – < 100% diterlantarkan, dan
c. sebagian kecil terlantar, dengan kisaran ≤ 25 % diterlantarkan.
Apabila  seluruh  hamparan  tanah  yang  ditelantarkan  maka  keputusan  penetapan  Tanah Terlantar  diberlakukan  terhadap  seluruh  hamparan  hak  atas  tanah  tersebut.  Jika  sebagian hamparan  yang  ditelantarkan  maka  keputusan  penetapan  tanah  terlantar  diberlakukan terhadap  seluruh  hak  atas  tanah  tersebut,  dan  selanjutnya  kepada  bekas  pemegang  hak diberikan  kembali  sebagian  tanah  yang  benar-benar  diusahakan,  dipergunakan,  dan dimanfaatkan  sesuai  dengan  keputusan  pemberian  haknya,  dengan  melalui  prosedur permohonan hak atas tanah. Terhadap tanah yang ditelantarkan kurang dari atau sama dengan 25  (dua  puluh  lima  )  persen  maka  keputusan  penetapan  tanah  terlantar  diberlakukan  hanya terhadap  tanah  yang  ditelantarkan  dan  pemegang  hak  dapat  mengajukan  permohonan  revisi luas bidang tanah tersebut.

## Faktor Penyebab Penelantaran Tanah Hak Milik
Manusia dalam memenuhi kebutuhan di dalam menjalankan kehidupan serta penghidupannya tidak  dapat  dilepaskan  hubungan  dan  pertaliannya  dengan  tanah.  Jadi  dimanapun  dan kapanpun serta dalam hal apapun manusia sangat memerlukan tanah. 15
Kebutuhan  akan  tanah  pada  masa  sekarangsangatlah  penting  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  dan  kehidupan  baik  secara  individu,  mayarakat  maupun  negara.  Jika ditinjau  dari  hukum  adat  merupakan  suatu  hal  yang  cukup  esensial  dalam  kehidupan manusia.  Menurut  Suyono  Wignjodipuro  ada  dua  hak  pokok  yang  menyebabkan  tanah mempunyai  kedudukan  penting,  yaitu:  pertama,  Karena  sifatnya,  yakni  merupakan  satu- satunya  benda  kekayaan  yang  bagaimanapun  keadaannya  masih  tetap  bersifat  tetap  atau kadang-kadang bahkan menguntungkan. Kedua, Karena fakta, Suatu kenyataan bahwa tanah itu  merupakan  tempat  tinggal  persekutuannya,  penghitungan  bagi  warga  persekutuan, tempat warga dikebumikan, dan juga merupakan tempat tinggal para roh dan dayang-dayang leluhur persekutuan. 16
Menurut  Ali  Sofwan  Husein,  tanah  merupakan  investasi  yang  sangat menguntungkan,  karena  nilainya  tidak  akan  pernah  turun,  demikian  juga  pemiliknya tidak  perlu  susah-susah  memperbaiki  mutu  tanahnya,  karena  faktor  alamiah,  yaitu tekanan  penduduk  yang  selalu  bertambah  dan  kebutuhan  manusia  yang  terus meningkat.  Apalagi  jika  ada  campur  tangan  manusia  untuk  mengupayakan  naiknya  nilai tanah tambah tanah, maka tanah akan menjadi basis dari tambang kekayaan siapa saja yang mempunyai  akses  terhadapnya. 17 Tingginya  permintaan  atas  tanah  yang  terbatas  untuk berbagai  keperluan  pembangunan  dan  meningkatnya  pertumbuhan  penduduk  membawa
15 Arie  Sukanti  Hutagalung,  2005,  Program  Tanah  di  Indonesia  ,  Suatu  Sarana  ke  arah  Pemecahan  Masalah Penguasaan dan Pemilikan Tanah, Jakarta, Rajawali.hlm. 37.
16 Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat,Jakarta: CV. Haji Masagung, 1968, hlm. 197.
17 Ali Sofwan Husein, Ekonomi Politik Penguasaan Tanah,Jakarta: Pustaka Sinar harapan,, 1995, hlm.8
akibat bergesernya fungsi sosial tanah, dan tanah akhirnya menjadi komoditas ekonomi. 18 Dapat kita ketahui bahwa setiap pembangunan akan memerlukan tanah baik sebagai faktor  produksi  maupun  sebagai  sarana  produksi,  maka  kebutuhan akan tanah dan waktu ke  waktu  semakin  meningkat.  Seiring  dengan  meningkatnya  pelaksanaan  pembangunan diberbagai  sektor  dan  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi,  serta  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  sangat  cepat,  hal  ini    sangat    berpengaruh  terhadap meningkatnya    kebutuhan    manusia,  baik    secara  kuantitas  maupun  kualitas.  Dalam pemenuhan  semua  kebutuhan  itu  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  sangat  berkaitan erat dengan tanah. 19
Mengingat pentingnya peranan tanah dalam kehidupan manusia, tetapi secara nyata bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat di perbaharui Non reneweable  resourches. 20 Terbatasnya  sumber  daya  tanah,  maka  dalam  pemanfaatan, penggunaan  dan  peruntukanya  harus  secara  adil  dan  seoptimal  mungkin  serta  menjaga kelestarianya. Agar dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 21
Penguasaan  tanah  oleh  negara  dalam  konteks  diatas  adalah  penguasaan  yang otoritasnya menimbulkan tanggungjawab bagi negara, yaitu penguasaan tanah tersebut harus digunakan  untuk  menciptakan  kemakmuran  rakyat.  Dengan  perkataan  lain  hubungan individu  dengan  tanah  adalah  hubungan  hukum  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban. Sedangkan hubungan negara dengan tanah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab. 22 Hak  tanah  merupakan  hak  penguasaan  atas  tanah  yang  berisikan  serangkaian wewenang,  kewajiban  dan/atau  larangan  bagi  pemegang  haknya  untuk  berbuat  sesuatu mengenai  tanah  yang  dihaki.“Sesuatu”  yang  boleh,  wajib  atau  dilarang  untuk  diperbuat, yang  merupakan  isi  hak  penguasaan  itulah  yang  menjadi  kriteria  atau  tolak  pembeda  di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. 23
Dikaitkan  dengan  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  menetapkan bahwa  bumi  air  dan  ruang  angkasa  termasuk  kekayaan  yang  terkandung  di  dalamnya, dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-  besar  kemakmuran  rakyat. Berpangkal  dari  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  tersebut,  Undang-Undang Pokok  Agraria  (UUPA),  berpendirian  bahwa  untuk  mencapai  apa  yang  ditetapkan  dalam Pasal  33  ayat  (3)  Undang-  Undang  Dasar  1945  tersebut  bahwa  kewenangan  Negara terhadap tanah merupakan kewenangan tertinggi untuk :
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persedian  dan pemeliharaannya ;
b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat di punyai atas (bagian dari bumi) air dan ruang angkasa itu ;
c. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antar  orang-  orang  dan
18 A.A.  Oka  Mahendra  dan  H.  Hasanudin,  Tanah  dan  Pembangunan  di  Tinjau  Dari  Segi  Yuridis  dan  Politis, Jakarta, Pustaka Manikgeni, 1997, hlm.9-10.
19 Boedi    Harsono,    2005,    Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-  Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan.hlm. 76
20 Dewi  Astutty  Mochtar  dan  Dyah  Ochtorina  Susanti.2012.  Pengantar  Ilmu  Hukum.  Malang,  Bayumedia PubliS.H.Ing.hlm. 23.
21 Dyah  Ochtorina  Susanti  dan  A'an  Efendi,  2015,  Penelitian  Hukum  ( Legal  Research ),  Jakarta,  Sinar Grafika.hlm.11.
22 Aslan Noor, Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia,Bandung: CV Mandar Maju, 2006, hlm.
85
23 Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-undang  Pokok  Agraria,  Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 24
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, ruang angkasa; Kewenangan  Negara  tersebut  bertujuan  untuk  mencapai  sebesar-  besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur (Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UUPA) terbalik, di mana masih banyak tanah yang belum dimanfaatkan sama sekali dan bahkan dibiarkan begitu saja atau dengan kata lain adalah tanah terlantar..
Dalam hal  faktor-faktor yang menjadi penyebab penelantaran tanah hak milik yaitu faktor  fisik,  faktor  kelembagaan  masyarakat,  faktor  sosial  budaya,  dan  faktor  ekonomi. 24 Faktor  yang  menjadi  penyebab  penelantaran  tanah  dikarenakan  konsep  penelantaran  tanah yang  diterima  oleh  masyarakat  tidak  sama  dengan  konsep  penelantaran  tanah  yang  ada didalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  tahun  2010  tentang  Penertiban  dan Pendayagunaan  Tanah  Terlantar, 25 untuk  menghindari  hal  tersebut  seharusnya  dilakukan sosialisasi mengenai adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan  Pendaygunaan  Tanah  Terlantar.  Berdasarkan  fakta  dan  temuan  di  lapangan  serta  hasil pembahasan  dan  analisis  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut :
a. Kekurangan  modal  atau  belum  adanya  dana,  sehingga para  pemegang  hak  atau yang menguasai tanah belum mampu atau bias memanfaatkan tanahnya.
b. Adanya Kecenderungan tanah yang dikuasai hanya dijadikan sebagai tabungan atau investasi.
c. Adanya status tanah dalam sengketa penguasaan  dan adanya proses peralihan.
d. penguasaan  atas  tanah  yang  belum  terselesaikan,  sehingga  tanah  tersebut  tidak dapat digunakaan/dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dari pada haknya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan PP No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  4  Tahun 2010  tentang  Tata  Cara  Penertiban  Tanah  Terlantar,  penertiban  tanah  terlantar  dilakukan dengan tahapan sebagai  berikut: a. Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar; b. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar;Peringatan terhadap pemegang hak; c. Penetapan tanah terlantar.
Adapun  faktor  yang  menyebabkan  pemilik  hak  atas  tanah  menelantarkan  tanahnya adalah karena:  a. Kekurangan modal atau belum adanya dana, sehingga para pemegang hak atau  yang  menguasai  tanah  belum  mampu  atau  bias  memanfaatkan  tanahnya.  b.  Adanya Kecenderungan  tanah  yang  dikuasai  hanya  dijadikan  sebagai  tabungan  atau  investasi.  c. Adanya status tanah dalam sengketa penguasaan  dan adanya proses peralihan. d. penguasaan atas tanah yang belum terselesaikan, sehingga tanah tersebut tidak dapat digunakaan/dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dari pada haknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Sofwan  Husein,  Ekonomi  Politik  Penguasaan  Tanah,Jakarta:  Pustaka  Sinar  harapan,,
1995, hlm.8
Arie  Bestary,  2014.  Analisis  Yuridis  Kelemahan  Kriteria  Tanah  Terlantar  Yang  Berstatus Hak Milik, E-Jurnal Gloria Yuris, Volume 2, Nomor 3.
24 Suhariningsih, 2009, Tanah Terlantar, Jakarta, Prestasi Pustaka. hlm. 45
25 Harsono,  Soni.  1996,  Hukum  Aquaria  Dan  Penataan  Pertanahan,  Ceramah  umum  di  Universitas  Haluoleo Anduonohu. Kendari. hlm. 45.
Arie  Sukanti  Hutagalung,  2005,  Program  Tanah  di  Indonesia  ,  Suatu  Sarana  ke  arah Pemecahan Masalah Penguasaan dan Pemilikan Tanah, Jakarta, Rajawali.hlm. 37.
Aslan Noor, Konsepsi  Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia,Bandung: CV  Mandar Maju, 2006.
A.A. Oka Mahendra dan H. Hasanudin, Tanah dan Pembangunan di Tinjau Dari Segi Yuridis dan Politis, Jakarta, Pustaka Manikgeni, 1997, hlm.9-10.
A.  A.  Sagung  Tri  Buana  Marwanto,  2017.  Pengaturan  Hak  Penguasaan  Tanah  Hak  Milik Perorangan Oleh Negara, Volume 5, Nomor 4.
Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-undang  Pokok Agraria, Jakarta: Djambatan, 2003.
Dewi  Astutty  Mochtar  dan  Dyah  Ochtorina  Susanti.2012.  Pengantar  Ilmu  Hukum.  Malang, Bayumedia PubliS.H.Ing.hlm. 23.
Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta, Sinar Grafika.hlm.11.
Fathoni,  M.  Yazid.  “Lingkup  Dan  Implikasi  Yuridis  Pengertian  ‘Agraria’  Dalam  Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960.” Justisia Jurnal Hukum 2, no. 2 (2018): 356.
Handjon,  Philipus,  M.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Di  Indonesia,  Peradapan. Universitas Trisakti. Jakarta, 2007.
Harsono,  Soni.  1996,  Hukum  Aquaria  Dan  Penataan  Pertanahan,  Ceramah  umum  di Universitas Haluoleo Anduonohu. Kendari. hlm. 45.
Heru  Yudi  Kurniawan,  2015.  Tinjauan  Yuridis  Pemanfaatan  Tanah  Terindikasi  Terlantar Untuk  Kegiatan  Produktif  Masyarakat  (Meninngkatkan  Taraf  Perekonomian)  Ditinjau dari  PP  Nomor  11  tahun  2010  Tentang  Pemanfaatan  dan  Pendaya  Gunaan  Tanah Terlantar, Jurnal Nestor Magister Hukum, Volume 1, hlm. 1.
Isbandi  Rukminto  Adi,  2013.  Kesejahteraan  Sosial  Pekerjaan  Sosial,  Pembangunan  Sosial, dan Kajian Pembangunan. Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 4.
Jayantiari,  I  Gusti  Agung  Mas  Rwa,  and  I  Ketut  Kasta  Arya  Wijaya.  “Tinjauan  Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa  Di Bali (Aspek  Hukum Perlindungan Masyarakat  Adat Atas Tanah).” Jurnal Lingkungan & Pembangunan 1, no. 1 (2017): 34.
Minn, St. Paul. Black’s Law Dictionary . West Publisihing Co, 1983.
Soedikno  Mertokusumo,  1988,  Hukum  dan  Politik  Agraria,  Karunika,  Universitas  Terbuka, Jakarta, hlm. 45.
Suhariningsih, 2009, Tanah Terlantar, Jakarta, Prestasi Pustaka. hlm. 45 Surojo  Wignjodipuro,  Pengantar  dan  Azas-azas  Hukum  Adat,Jakarta:  CV.  Haji  Masagung, 1968, hlm. 197.
W.J.S. Poerwadaminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.