Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal.378-383 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI : https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3444.378-383

## SANKSI HUKUM BAGI PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG TERLIBAT PEREDARAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
I Kadek Pasek Saputra, I Nyoman Gede Sugiartha & I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia saputrapasek4@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Sebagai negara yang berkembang dengan ideologi negara Pancasila, belum cukup bagi Negara Indonesia untuk  mampu  mendedikasikan  diri  sebagai  negara  yang  sejahtera.  Dilihat  dari  perspektif  hukum,  ada tingkah laku yang sesuai dengan norma yang berlaku dan ada pula tingkah laku yang menyimpang dari norma  yang  berlaku.  Kendati  demikian  maka  perlu  adanya  sanksi  hukum  yang  mengatur  kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia lembaga pemasyarakatan memiliki kedudukan sebagai tempat pembinaan dan pelaksanaan atas apa yang sudah diputus oleh pengadilan bagi terpidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas  terhadap  peredaran  narkotika  yang  terjadi  di  lembaga  pemasyarakatan  dan  pemberian  sanksi hukum bagi petugas lembaga pemasyarakatan yang terlibat pengedaran narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan.  Dalam  meneliti  peneltian  ini,  menggunakan  metode  penelitian  normatif,  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus.  Hasil penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  Penyalahgunaan  wewenang  petugas  lembaga  pemasyarakatan  diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narkotika, Sanksi Hukum

## Abstract
As a developing country with the state ideology Pancasila, it is not enough for the State of Indonesia to be able to dedicate itself as a prosperous country. Viewed from a legal perspective, there are behaviors that are in accordance with the prevailing norms and there are also behaviors that deviate from the prevailing norms. Nevertheless, it is necessary to have legal sanctions regulating the life of the nation and state. In the criminal justice system in Indonesia, the correctional institution has a position as a place of guidance and  implementation  of  what  has  been  decided  by  the  court  for  the  convicted  person.  There  are  two problem formulations that will be discussed further related to the criminal  act of looting, including how the classification of abuse of power carried out by prison officers against the circulation of narcotics that occurs  in  prisons  and  how  to  impose  legal  sanctions  for  prison  officers  who  are  involved  in  narcotics trafficking in prisons? From the formulation of the problem, the discussion is carried out using normative research  methods.  The  abuse  of  authority  of  correctional  officers  is  regulated  in  Law  no.  12  of  1995 concerning Correctional Facilities.
Keyword: Legal Sanctions, Correctional Indtitutions, Narcotics

## I. PENDAHULUAN
Kejahatan  merupakan  suatu  tindakan  disertai  perilaku  yang  pastinya  sangat  merugikan  dan meresahkan masyarakat sekitar. Hal ini tentunya sama sekali tidak diharapkan oleh masyarakat, dikarenakan begitu sangat tidak  diuntungkan. Maka dari itu pemerintah yang  merupakan salah satu pemegang keputusan harus bisa mengatasinya dengan keputusan yang tegas dan bijak agar terciptanya suatu ketentraman serta kedamaian ditengah masyarakat.
Perlu diketahui Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang sangat memegang teguh ideologi negara yaitu Pancasila, walaupun sudah memiliki ideologi yang sangat baik, akan tetapi  tetap  perlu  adanya  suatu  hukum  yang  bisa  mengatur  jalannya  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  (Arief,  2001).  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  1945
bahwasannya negara Indonesia  merupakan  negara hukum, dengan adanya  kepastian seperti  itu maka  dapat  dimaknai  bahwa  segala  kegiatan  ataupun  aktivitas  pada  negara  Indonesia  diatur dengan cara normatif. Serta dengan adanya suatu keberadaan hukum yang berlaku di Indonesia tersebut tentunya sangat  memberikan  dampak yang  begitu sangat baik serta menciptakan suatu ketertiban, dikarenakan dapat menekan kegiatan dan segala aktivitas kejahatan berbagai macam ragam yang terjadi ditengah masyarakat.
Tindakan  kejahatan  dapat  ditekan  keberadaanya  dikarenakan  adanya  sanksi  yang diberikan seperti pelaku  yang  melakukan tindakan  kejahatan yang sudah  divonis penjara maka akan  mendapatkan  masa  hukuman  penjara  di  lembaga  pemasyarakatan.  Lembaga  yang dimaksudkan  ini  adalah  sebuah  institusi  teknik  pada  jajaran  kementrian  hukum  dan  hak  asasi manusia dan perlu dipahami bahwa lembaga ini merupakan wadah atau tempat bagi orang yang sudah di vonis hukuman akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.
Dahulu lembaga pemasyarakatan dikenal dengan sebutan rumah pengajar, yaitu tempat saat  orang  yang  memiliki  vonis  yang  sudah  diberikan  oleh  hakim  yang  tentunya  memiliki kewajiban  menjalankan  hukum  yang  diberikan  kepada  orang  yang  melanggar  hukum. Pemberian  sebutan  seperti  rumah  pengajar  tersebut  dikarenakan  agar  pemasyarakatan  tidak dikenal  sebagai  tempat  hanya  memidana  seseorang  saja  tetapi  untuk  tempat  yang  bisa memberikan binaan serta mendidik seseorang terpidana tersebut. Guna memberi binaan tersebut dikarenakan  agar  orang  tersebut  mendapatkan  keahlian  seperti  mudah  bergaul  serta bersosialisasi dan menyesesuaikan keadaan diri saat sudah keluar dari dalam lapas.
Lembaga  pemasyarakatan  memiliki  fungsi  yang  tentunya  sangat  baik  bagi  perubahan yang  dialami  oleh  orang  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  tersebut  menjadi  lebih  baik daripada  sebelumnya  dan  tidak  mengulangi  kesalahan  yang  sudah  dilakukannya  dikarenakan efek  jera  yang  diberikan  dalam  masa  kurungan  tersebut  ( Priyatno,  2005 ).    Akan  tetapi  fungsi dari  lapas  ini  sedikit  ternodai  akibat  beberapa  oknum  dari  dalam  yaitu  petugas  lembaga pemasyarakatan itu sendiri menjadi pelaku tindak pidana seperti melakukan peredaran narkotika didalam  lapas  tersebut,  yang  tentunya  sangat  mencoreng  peradilan  pidana  di  Indonesia. Sebagaimana  fungsi  dari  lapas  tersebut  tentunya  harus  memberikan  dampak  yang  baik  akan tetapi faktanya justru terkadang hal seperti tersebut malah datang dari beberapa oknum penjaga lapas yang berbuat tidak terpuji.
Ada  beberapa  peneltian  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Penegakkan  hukum peredaran narkotika di lapas dan rutan ( Suhayati, 2015) . Salah satu bentuk penegakkan hukum adalah  pemberian  sanksi,  penerapan  sanksi  terhadap  narapidana  yang  melakukan  peredaran narkotika  dari  dalam  Lembaga  masyarakat  ( Syahputra,  2017 ).  Kemudian  pada  penelitian terakhir  menjelaskan  bagaiamana  pemberatan  pidana  bagi  petugas  Lembaga  pemasyarakatan yang  terlibat  dalam  peredaran  narkotika  ( Saskara,  2019 ).  Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya kemudian  peneliti  memutuskan  untuk  mengkaji  sanksi  hukum  bagi  petugas  yang  terlibat peredaran  narkoba.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menelaah  penyalahgunaan  wewenang yang  dilakukan  oleh  petugas  terhadap  peredaran  narkotika  yang  terjadi  di  lembaga pemasyarakatan  dan  pemberian  sanksi  hukum  bagi  petugas  lembaga  pemasyarakatan  yang terlibat pengedaran narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan tipe hukum normatif yaitu menganalisis kepustakaan berdasarkan bahan hukum yang digunakan, baik primer maupun sekunder  ( Efendi  &  Ibrahim,  2016 ).  Sedangkan  jenis  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan  konseptual dan pendekatan kasus. Dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer  berpedoman  tehadap  undang-undang  dan keputusan  yang  mengikat  dan  kemudian  dikelompokkan  sesuai  dengan  hierarki  perundang- undangan  ( Iswara  et  al.,  2019 ).  Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang- undangan  dan data  dari  instansi  atau  lembaga  tempat  penelitian  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang
dibahas dalam penelitian . Didapatkan  melalui  kamus  hukum serta ensiklopedia  yang berkaitan mengenai  informasi  hukum.  Hal  ini  dilakukan  dengan  teknik  inventarisasi  atau  penelusuran bahan  hukum  yang  bersangkutan  lalu  di  klasifikasi  atau  dikelompokan  dan  didokumentasikan, dicatat,  dikutip,  diringkas,  diulas  sesuai  kebutuhan  dengan  pendekatan  kualitatif  yang menghasilkan  data  deskriptif analitis. Menganalisis  penelitian  ini  menggunakan  teknik  bersifat sistematis  dengan  disajikan  secara  deskriptif-analitis,  yaitu  dengan  mendeskripsikan  bahan hukum terlebih  dahulu secara sistematis  kemudian  menganalisa  melalui teknik analisis  dengan teknik  tafsiran  dan  menggunakan  argumentasi  yang  bertumpu  pada  logika  hukum  dengan deduktif-induktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Klasifikasi  Penyalahgunaan  Wewenang  Yang  Dilakukan  Oleh  Petugas  Lembaga Pemasyarakatan  Terhadap  Peredaran  Narkotika  Yang  Terjadi  Di  Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga  Pemasyarakatan  atau  lebih  sering  kita  kenal  dengan  nama  sebutan  lapas  merupakan sebuah binaan untuk seorang narapidana. Tentunya hal ini berfungsi untuk menjadikan seorang narapidana  menjadi  lebih  baik  lagi  ketika  sudah  selesai  masa  kurungannya  atau  sudah  keluar dari  lapas  tersebut.  Tujuan  dari  lapas  sendirinya  adalah  untuk  menjadikan  seorang  lebih  baik lagi dan tidak mengulangi tindak pidana yang sudah dilakukannya.
Tentunya hal ini juga dapat dijelaskan pada keputusan Menteri Republik Indonesia No 6 Tahun  2013  menjelaskan  bahwa  lapas  ialah  yang  memberikan  binaan,  menampung  serta merawat  seorang  narapidana  tersebut.  Dalam  hal  ini  narapidana  bukanlah  hanya  sebuah  objek tetapi dapat dikatakan sebagai subjek yang tentunya sama pada manusia pada umumnya seperti mempunyai  kelalain  ataupun  kesalahan.  Penyebab  atau  faktornya  yang  harusnya  kita  berantas, maka  dengan  adanya  sanksi  kurungan  didalam  lapas  tersebut  merupakan  solusi  terbaik  untuk melakukan  perubahan  pada  diri  narapidana,  hal  tersebut  tentunya  dilakukan  untuk  menyadari serta  menyesali  perbuatan  mereka  yang  lakukan  itu  salah  dan  pastinya  agar  mereka  menjadi lebih baik  lagi. Tetapi tidak  hanya saja faktor penyesalan saja  yang  dapat merubah  narapidana menjadi  lebih  baik  lagi,  akan  tetapi  didukung  oleh  petugas  lembaga  pemasyarakatan  ( Effendi, 2011 ).  Sebagaimana  diketahui  bahwa  tugas  serta  tanggung  jawab  yang  begitu  berat  diberikan kepada petugas lapas, dikarenakan petugas lapaslah tiap harinya berinteraksi dengan narapidana maka secara tidak  langsung petugas lapas sangat berperan  dalam  merubah sikap serta perilaku dalam lapas.
Penjaga tahanan atau bisa disebut (Sipir) merupakan seorang yang tiap harinya terlibat pada  kegiatan  dilapas  ataupun  rutan,  maka  apapun  yang  dilakukan  didalam  lapas  atau  segala aktivitas  maka  penjaga  tahanan  tentunya  terlibat,  dikarenakan  petugas  lapas  harus  ada  tiap harinya  di  dalam  lapas,  untuk  mengurus  seluruh  narapidana  yang  ada  didalam  lapa  tersebut ( Adji, 2002 ). Serta apabila terjadi sebuah pelanggaran didalam lapas tersebut tentunya penjaga tahananlah yang harus turun tangan untuk mengatasinya, sudah menjadi kewajiban dari seorang sipir  untuk  menjaga  lapas  agar  tetap  aman  dan  tidak  ada  pelanggaran  hukum  apapun  didalam lapas.  Yang  tentunya  tetap  mengedepankan  aspek  bahwa  petugas  lapas  harus  menjaga  dan membina narapidana didalam lapas.
Lembaga  yang  membawahi  langsung  lapas  adalah  kantor  wilayah  Kemenkumham, maka  hal  apapun  yang  terjadi  secara  langsung  dilapas  harus  diketahi  langsung  kepada  kanwil. Dan  apabila  terjadi  sebuah  pelanggaran  hukum  dan  tidak  diberikan  sebuah  penyelesaian masalah  dari  penjaga  tahanan  dan  bahkan  penjaga  tahanan  terlibat  dalam  kegiatan  yang melanggar  hukum  tersebut  maka  yang  memiliki  kewajiban  untuk  menegakan  pelanggaran  ini adalah  kanwil  Kemenkumham  sebelum  masalah  ini  dibawa  pada  pihak  berwenang  atapun kepolisian.
Maka  dari  itu  Ketika  terjadi  sebuah  permasalahan  atau  suatu  kegiatan  yang  melanggar  hukum yang  melibatkan  penjaga  tahanan  kanwil  Kemenkumham  tentunya  harus  memberikan  sanksi secara tegas ataupun menindak lanjuti masalah yang terjadi sebagaimana dilakukan sesuai pada
wewenang.  Tentunya  proses  yang  dilakukan  diharapkan  harus  dilakukan  dengan  cepat,  agar tidak terjadi terhambatnya pembinaan di dalam lapas tersebut.
Dalam  hal  ini  sebenarnya  pegawai  pemasyrakatan  sudah  memiliki  pegangan  peraturan dalam  menjalankan  tugasnya  seperti  yang  diatur  pada  PERMENKUMHAM  RI  No.  M.HH-16 KP.05.02  Tahun  2011  mengenai  tentang  Kode  Etik  Pegawai  Pemasyarakatan  Pasal  1  angka  1 yang  dimana  menjelaskan  bawah  yang  merupakan  kode  etik  ialah  pedoman  mengenai  sikap maupun  perbuatan  sipir  yaitu  menjalankan  fungsi  seperti  pembinaan  serta  membibing  para narapidana  atau  warga  binaan  pemasyarakatan  tersebut  dan  disertai  dengan  mengelola  benda yang menjadi sitaan atapun barang hasil rampasan ( Ali, 2015 ).
Maka  ketika  terjadi  sebuah  pelanggaran  hukum  terjadi  didalam  lapas  sebaiknya  dapat diselesaikan langsung oleh penjaga lapas yang menjaga narapida terpidana tersebut, akan tetapi ketika terjadi pelanggaran yang melibatkan penjaga tahanan itu sendiri maka akan menimbulkan citra yang sangat buruk terhadap lembaga hukum tentunya di Indonesia sendiri, serta pandangan masyrakat  terhadap  lapas  yang  seharusnya  dapat  menjadi  wadah  untuk  seorang  narapidana merubah  dirinya  malah  sebaliknya,  yaitu  menjadikan  narapidana  menajadi  semakin  buruk setelah  keluar  dari  lapas.  Atas  dasar  itu  sebaiknya  penjaga  lapas  memang  benar-benar  dapat memegang  teguh  apa  yang  menjadi  kode  etik  dalam  bekerja  melaksanakan  pekerjaannya menjadi penjaga lapa. Bukannya hanya sekedar pekerjaan untuk dirinya sendiri saja, akan tetapi penjaga lapas harus sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya dengan sebaiknya.

## 2. Pemberian  Sanksi  Bagi  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  Yang  Terlibat  Pengedaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan
Kata  sanksi  merupakan  sebuah  kata  yang  sering  dipakai  pada  hal  aturan  mengenai  hukum  di lingkungan masyarakat, selain itu salah satunya yakni pada KUHP penggunaan kata sanksi pada KUHP  sering  dikatakan  sebagai  pidana  saja  ( punishment ).  Istilah  tindak  pidana  adalah  sebuah hal masalah yang dimana sangat berhubungan erat pada masalah kriminalisasi. Tentunya tindak pidana  memiliki  unsur-unsur  serta  pengertiannya  lebih  banyak  lagi,  pada  dasarrnya  tindak pidana harus memiliki unsur yang objektif dan subjektif.
Seperti  beberapa  dari  tinjauan  kasus  tindak  pidana  yang  terjadi  pada  Lembaga pemasasyarakatan,  salah  satunya  yang  terjadi  adalah  mengedarkan  narkotika  di  dalam  lapas yang dilakukan oleh petugas lapas itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 114 UUD RI No.  35  Tahun  2009  mengenai  Narkotika  menjelaskan  dengan  sangat  jelas  bahwa  setiap siapapun  itu  yang  melawan  hukum  seperti  menawarkan  dan  menjadi  penyambung  jual  beli dapat  dikenai  sanksi  berupa  penjara  paling  sebentar  lima  tahun  tentunya  terdapat  hukuman paling lama yaitu selama dua puluh tahun dan juga hukuman mati dapat diterima oleh sipir yang mengedarkan narkotika ini.
Pada hakikatnya  kode  etik  pada petugas lapas seharusnya dijalankan  dengan baik  oleh petugas  yang  menjalankan  pekerjaanya  tersebut.  Dengan  adanya  kode  etik  tersebut  sudah dipastikan  bahwa  setiap  petugas  lapas  yang  melanggar  kode  etik  dapat  diberikan  hukuman berupa  sanksi  yang  berlaku.  Apalagi  pelanggaran  yang  dilakukan  berat  seperti  mengedarkan narkotika  didalam  lapas,  sebagaimana  hal  tersebut  sudah  diatur  di  dalam  perundang-undangan di Indonesia.
Petugas  lapas  atau  sipir  yang  melanggar  akan  memperoleh  sanksi  berupa  pidana  dan sanksi administratif yang didapatnya. Perlu dipahami bahwa sanksi administrasi diberikan pada perbuatan  pelaggarannya,  akan  tetapi  sanksi  pidana  yaitu  diberikan  untuk  si  pelanggar.  Selain itu  sanksi  dari  dua  tersebut  memiliki  penegakan  hukum  yang  berbeda.  Hal  mengenai  sanksi kode  etik  tersebut  juga  diatur  di  dalam  peraturan  menteri.  Sanksi  dapat  diberikan  apabila  ada yang mengadukan atau membuat pengaduan tindakan pelanggara kode etik yang dilakukan oleh petugas lapas, tahap proses setelah adanya aduan tersebut akan menjalani pemeriksaan 14 hari. Setelah itu majelis kode etik akan memberikan keputusan. Keputusan dapat dikeluarkan setelah memeriksa sipir yang melanggar kode etik.
Tentunya  dalam  melakukan  pelanggaran  kode  etik  tersebut  petugas  lapas  memiliki beberapa  dorongan  atau  faktor  mengapa  sampai  bisa  melakukan  hal  itu,  faktor  ekonomi merupakan  hal  yang  paling  sangat  umum  terjadi,  ketika  sebuah  kejahatan  itu  lahir.  Dorongan ekonomi dengan banyaknya jumlah pengeluaran untuk membiayai kehidupan untuk diri  sendiri atau  untuk  keluarga  belum  tercukupi  sehingga  menyebabkan  tindakan  kejahatan  muncul  dan adanya  dorongan  untuk  memenuhi  ekonomi  secara  mendesak.  Maka  dari  itu  terdoronglah petugas  lapas  untuk  melakukan  pelanggaran  kode  etik  dikarenakan  dorongan  faktor  ekonomi yang  didapatkannya.  Hal  inilah  yang  mendasari  atau  melatar  belakangi  terjadinya  sebuah tindakan pelanggaran kode etik di dalam lapas sehingga tidak bisa dihindari.
Faktor  rendahnya  mental  yang  dimiliki  oleh  sipir,  menjadi  dasar  paling  utama  untuk mempertahankan kode etik yang berlaku pada petugas lapa. Dengan adanya mental yang rendah tersebut  tentu  bisa  menjadikan  diri  seorang  sipir  menjadi  cepat  melalaikan  tugas  mereka. Berikutnya yaitu sisten pengawasan di lapas kurang baik menyebabkan terjadinya sebuah sistem yang  kacau,  sehingga  menimbulkan  beberapa  pelanggaran.  Baik  itu  dari  seorang  petugasnya ataupun dari narapidana yang ada dialam lapas tersebut. Kasus seperti ini bisa menjadikan lapas menjadi  kurang  baik  itu  narapidana  didalamnnya.  Banyaknya  pecandu  narkoba  di  dalam  lapas termasuk salah satu pendorong tindakan peredaran narkotika didalam lapas, diakarenakan masih banyaknya  narapidan  yang  ingin  memakai  narkotika  tersebut  didalam  lapas.  Sehingga menyebabkan terjadi pelanggaran yang terjadi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari pemaparan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Klasifikasi  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  petugas  lembaga pemasyarakatan terhadap peredaran narkotika yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan pada  hakikatnya  petugas  lapas  mempunyai  kewajiban  yang  harus  dijalankannya didalam lapas, seperti  memberikan binaan  yang baik  kepada narapidana yang tentunya berlandaskan  pada  kode  etik  yang  berlaku.  Guna  menciptakan  lapas  yang  menjalani peraturan yang berlaku. Tentunya dengan adanya beberapa pelanggaran kode etik yang berlaku,  menyebabkan terjadinya lapas menjadi tercoreng  dikarenakan  oleh  dari akibat oknum petugas  yang  melanggar kode  etik tersebut  maupun pidana yang  dilakukannya, Sudah  sangt  jelas  bahwa  pelanggaran  kode  etik  tersebut  mencemari  lembaga  hukum yang  ada  di  Indonesia.  Pelanggaran  kode  etik  ini  dapat  diberikan  sanksi  bagi  yang melanggarnya. Baik itu sanksi pidana maupun administrasi.
2. Pemberian  sanksi  hukum  bagi  petugas  lembaga  pemasyarakatan  yang  terlibat pengedaran  narkotika  di  lingkungan  Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  diberikan  sanksi administratif  sebagaimana  dapat  dikatakan  sanksi  tersebut  adalah  berupa  penurunan pangkat  atau  bisa  sampai  pada  pemecatan  jabatan  dikarenkan  hal  ini  sudah  melanggar pidana  yang  berlaku.  Sebagaimana  yang  diatur  pada  114  UUD  RI  No  35  Tahun  2009 mengenai  Narkotika  menjelaskan  dengan  sangat  jelas  bahwa  setiap  siapapun  itu  yang melawan hukum seperti  menawarkan  dan  menjadi penyambung jual beli  dapat dikenai sanksi  berupa  penjara paling  singkat  5  (lima)  tahun  tentunya  terdapat  hukuman  paling lama  yaitu  selama  20  (tahun)  dan  juga  hukuiman  mati  dapat  diterima  oleh  sipir  yang mengedarkan  narkotika  ini.  Maka  sanksi  pidana  inilah  sangat  memberikan  efek  jera kepada  oknum  petugas  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik  dan  sanksi  pidan tersebut.

## 2. Saran
Dari hasil penelitian skripsi ini terdapat dua saran yaitu:
1. Bagi  pemerintah  klasifikasi  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  petugas Lembaga  pemasyarakatan,  peran  Pemerintah  sangat  diharapkan  untuk  melakukan peningkatan  mutu  Sumber  daya  manusia  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  baik  dari
pengetahuan tentang  narkoba  maupun peningkatan kesejahteraan sehingga benar-benar dapat menjaga peredaran narkoba di dalam Lembaga pemasyarakatan.
2. Bagi  Aparat  Penegak  Hukum  dalam  pemberian  sanksi  hukum  bagi  petugas  lembaga pemasyarakatan  yang  terlibat  pengedaran  narkotika  di  lingkungan  Lembaga Pemasyarakatan sepatutnya benar-benar tegas memberikan sanksi yang dapat membuat oknum petugas yang melanggar kode etik maupun pidana didalam lapas dapat diberikan sanksi  yang  sepadan  atas  dasar  dari  perbuatannya  tersebut.  Dimana  yang  seharusnya petugas lapas melakukan pembinaan malah justru kebalikannya, yaitu menjadi pengedar narkotika.  Maka  sangat  diharapkan  untuk  aparat  penegak  hukum  untuk  memperketat lapas  dalam  segi  pengawasan  terhadp  oknum  pertugas  di  dalam  lapas.  Sehingga  tidak menyalahgunakan wewenang yang sudah diberikan kepada petugas tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
Adji,  I.  S.  (2002). Korupsi  dan  Hukum  Pidana .  Kantor  Pengacara  dan  Konsultan  Hukum, Jakarta. Ali, M. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana (Cet.3). Sinar Grafika, Jakarta. Arief,  B.  N.  (2001). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan . Citra Aditya Bakti, Bandung.
Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2016). Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris .  Kencana, Jakarta.
Effendi,  E.  (2011). Hukum  Pidana  Indonesia  Suatu  Pengantar (Cet.1).  Refika  Aditama, Bandung.
Iswara,  I.  G.  N.  B.  M.,  Nahak,  S.,  &  Mahendrawati,  N.  L.  M.  (2019).  Kepastian  Hukum Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Transaksi  Jual  Beli  Tanah  dan/atau  Bangunan. Jurnal Prasada , Vol.6 (1). Priyatno,  D.  (2005). Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia .  Refika  Aditama,
Bandung.
Saskara,  H.  S.  (2019). Pemberatan  Pidana  Bagi  Petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
Suhayati,  M.  (2015).  Penegakan  Hukum  Peredaran  Narkoba  di  Lapas  dan  Rutan. Jurnal  Info Singkat Hukum , Vol.7 (8). Syahputra.  (2017). Penerapan  Sanksi  Terhadap  Narapidana  yang  Melakukan  Peredaran Narkotika  dari  Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Kota  Bengkulu .  Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.