650-672

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI DENGAN SISTEM PAYROLL (STUDI KASUS PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SULSELBAR)

## Sulkifli Herman
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: sulkifliherman @ stiba.ac.id

## Saifullah bin Anshor
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: saifullahanshar85 @ gmail.com

## Akhmad Hanafi Dain Yunta
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: ahmadhanafi @ stiba.ac.id

## Siti Munawira S
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: sitimunawira @ gmail.com Keywords : ABSTRACT Islamic Law, Payroll, PLN SULSELBAR, Y ū suf al- Qar ḍā w ī , Professional Zakat
The concept of zakat on the profession is a new term was invented by a contemporary scholar, namely Y ū suf al-Qar ḍā w ī in his book of zakat.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  view  of Islamic law on the payment of zakat of a profession with the payroll system and the payment mechanism of zakat of a profession with the  payroll  system  at  PT.  PLN  (Persero)  Regional  Main  Unit SULSELBAR. The method used in this research was a qualitative method  with  a  normative  juridical  approach.  The  results  showed that the professional zakat expenditure mechanism with the payroll system at PT. PLN (Persero) Regional Unit SULSELBAR has not met the criteria for zakat of profession that must be paid since it is not  required  to  reach  the  nisab  and  does  not  pass  a  year  (haul), although,  with  this  payroll  system,  zakat  payment  becomes  more regular, easy, and effective. Kata kunci : ABSTRAK Hukum Islam, Payroll, PLN
SULSELBAR, Y ū suf al- Qar ḍā w ī , Zakat Profesi
Konsep zakat profesi merupakan istilah baru yang dicetuskan oleh seorang  ulama  kontemporer,  yaitu  Y ū suf  al-Qar ḍā w ī dalam  kitab zakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum  Islam  terhadap  pembayaran  zakat  profesi  dengan  sistem payroll  dan  mekanisme  pembayaran  zakat  profesi  dengan  sistem payroll  di  PT.  PLN  (Persero)  Unit  Induk  Wilayah  SULSELBAR. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengeluaran zakat profesi dengan sistem payroll adalah  boleh,  namun  secara teknis  zakat  profesi  di PT. PLN  (Persero)  Unit  Wilayah  SULSELBAR belum  memenuhi kriteria  zakat  profesi  yang  wajib  dikeluarkan,  karena  tidak
650-672
disyaratkan  mencapai  nisab  dan  berlalu  setahun  (haul),  meskipun dengan sistem payroll ini pengeluaran zakat menjadi lebih teratur, mudah dan efektif.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  sebagai  sarana  penyalur  zakat  di  Indonesia  terus  berusaha memaksimalkan dan memudahkan penyaluran zakat, selain zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagai perwujudan ibadah seseorang kepada Allah swt. sekaligus perwujudan  kepedulian  social,  sebagaimana  Allah  swt.  berfirman  dalam  Q.s.  Ali- Imr ā n/3: 133-134,
َو ُتاَواَمَّسلا اَهُضْرَع ٍةَّنَجَو ْمُكِ بَّر نِ م ٍةَرِفْغَم َٰلَِإ اوُعِراَسَو
ِل  ْتَّدِعُأ ُضْرَْلْا ( َينِقَّتُمْل ١٣٣ ِف َنوُقِفنُي َنيِذَّلا ) َينِمِظاَكْلاَو ِءاَّرَّضلاَو ِءاَّرَّسلا َ(ينِنِسْحُمْلا ُّبُِيُ َُّللَّاَو  ِِۗساَّنلا ِنَع َينِفاَعْلاَو َظْيَغْلا ١٣٤ )
Terjemahnya:
“ Dan bersegerahlah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang  bertakwa,  (yaitu)  orang  yang  berinfak,  baik  diwaktu  lapang  maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik” 1 .
Untuk itu, inti dari ibadah zakat, infak dan sedekah adalah pengabdian kepada Allah swt. dan pengabdian sosial. Zakat, infak dan sedekah merupakan pembuktian iman kita kepada Allah swt. dan bentuk simpati kita untuk membantu sesama muslim karena di  dalam  zakat,  infak  dan  sedekah  terdapat  dua  dimensi  peribadatan,  yaitu  dimensi vertikal  yang  hubungannya  antara  kaum  muslimin  dengan  Allah  swt.  dan  dimensi horizontal di mana seorang muslim itu akan selalu berhubungan dengan muslim yang lain 2 .  Dengan  demikian,  ekspektasinya,  kehidupan  berislam  yang  baik  dalam  suatu masyarakat  akan  terwujud  dan  berimplikasi  pada  kemakmuran,  keamanan  dan ketentraman 3 .
Sejatinya,  pemerintah  telah  mengatur  pengolahan  dana  zakat  dalam  Undang- Undang  No.  38  Tahun  1999  tentang  pengelolaan  zakat  yang  mengatur  kegiatan amil zakat,  mulai  dari  pengumpulan  zakat,  pengelolaan,  hingga  penyalurannya.  Undang- undang zakat ini juga mengharuskan setiap Lembaga Amil Zakat bersikap profesional dan  amanah  dalam  menyalurkan  dana  zakat  masyarakat  Islam  kepada  mereka  yang
Kok 1 Tim Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (t. Cet; Bandung: Cordoba, 2017), h. 67.
2 Hidayah, “ Peran Lazis Wahdah Islamiyah Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Kesejahteraan Umat Di Makassar”, Skripsi, (Makassar: Jur. Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018), h. 2-3.
3 Usman, M. H., & Aswar, A., “Korelasi Kehidupan Berislam Masyarakat Desa Baruga dengan Kemakmuran, Keamananan dan Ketentraman Hidup. Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan 6, no. 1 (2020): h. 8-12.
650-672
berhak menerima 4 . Dasar hukum ini diperkuat lagi dengan Keputusan Menteri Agama (KMA)  Nomor  581  Tahun  1999  dan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  dan  Urusan  Haji  Nomor  D/291  Tahun  2000  tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan Zakat 5 . Dengan demikian, dalam penerimaan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat untuk kaum duafa Badan Amil Zakat di Indonesia memiliki ketentuan yang mengikat 6 .
Seiring  berkembangnya  teknologi,  permasalahan-permasalahan  yang  ada  juga ikut  berkembang,  termasuk  dalam  hal  penyaluran  zakat,  misalnya  pembayaran  zakat melalui sistem payroll. Penyaluran zakat profesi melalui sistem payroll merupakan hal yang  tak  lepas  dari  kajian  fikih  kontemporer  yang  hendaknya  dicarikan  jalan  keluar berdasarkan  Al-Qur’an  dan  sunah dengan  ditopang  oleh  pendapat  dan  ijtih a d  ulam a dengan memperhatikan aturan dan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Mubarak, et, al., yang mengkaji tentang persoalan  kontemporer,  yakni  BPJS  Kesehatan  Mandiri,  menemukan  bahwa  metode istinbat  yang  diterapkan  oleh  Dewan  Syariah  Wahdah  Islamiyah  dalam  menetapkan hukumnya adalah bersumber dari Al-Qur’an, sunah, ijmak dan kias 7 . Dengan demikian, untuk mengkaji tinjauan hukum Islam berkenaan zakat profesi dengan sistem payroll, maka metode istinbatnya, juga semisal dengannya.
Zakat profesi merupakan istilah baru yang tidak pernah disampaikan oleh para ulama terdahulu. Konsep zakat ini dicetuskan oleh seorang ulama kontemporer, yaitu Y ū suf al-Qar ḍā w ī dalam kitab zakatnya. Secara garis besar, zakat profesi adalah zakat yang  dikeluarkan  dari  penghasilan  profesi  (hasil  profesi)  bila  telah  mencapai  nisab. Profesi  tersebut  misalnya  pegawai  negeri  atau  swasta,  konsultan,  dokter,  notaris, akuntan dan wiraswasta 8 . Menurut Y ū suf al-Qar ḍā w ī , zakat jenis ini dikeluarkan tanpa harus  menunggu  haul  (batas  waktu  setahun).  Dengan  kata  lain,  zakat  dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Hal ini dikiaskan dengan zakat hasil bumi yang dibayarkan tiap waktu panen 9 . Adapun zakat via payroll adalah layanan kemudahan bagi para donator atau muzaki 10 untuk membayarkan dana zakatnya setiap bulan, dengan cara  mengisi standing  instruction  untuk  payroll,  maka  besar  nominal  dan  tanggal
4 4 “Undang-undang  Pengelolaan  Dana  Zakat  di  Indonesia” ,  Situs  Resmi  Dompet  Dhuafa. http://zakat.or.id/undang-undang-pengelolaan-dana-zakat-di-indonesia/ (7 September 2018).
5 Kementrian Agama RI, Diroktorat Jandral Bimbingan Masyarakat Islam dan diroktorat Pemberdayaan zakat, Pedoman Pembakuan Sarana dan Prasarana Lembaga Pengelola Zakat, 2010), h.1.
6 “Undang-undang  Pengelolaan  Dana  Zakat  di  Indonesia” ,  Situs  Resmi  Dompet  Dhuafa. http://zakat.or.id/undang-undang-pengelolaan-dana-zakat-di-indonesia/ (7 September 2018).
7 Mubarak, I. R., Herman, S., & Saputra, R., “Metode Istinbath Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam  Menetapkan  Hukum  BPJS  Kesehatan  Mandiri”, BUSTANUL FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum Islam 1, no. 1 (2020): h. 76.
8 Ali Mahmud Uqaily, Praktis & Mudah Menghitung Zakat (Cet. I; Solo: Aqwam, 2013), h.165.
9 Ali Mahmud Uqaily, Praktis & Mudah Menghitung Zakat, h. 165.
10 Muzaki adalah orang yang wajib membayar zakat. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 991.
650-672
pembayaran zakat akan secara otomatis didebet atau dikurangkan dari rekening donator atau muzaki itu sendiri 11 , untuk memudahkan karyawan karena dilakukan setiap bulan dan menertibkan penyaluran zakat agar para muzaki terhindar dari lupa.
Hal  ini  dengan  dasar  pertimbangan  bahwa  zakat  profesi  juga  masih  menjadi kontroversi di kalangan masyarakat dikarenakan zakat ini merupakan hasil ijtihad salah seorang ulama pada era modern ini. Sementara zakat merupakan suatu ibadah yang para ulama ahlusunah bersepakat bahwa dalam permasalahan ibadah tidak ada peluang ijtihad di  dalamnya.  Kadar  zakat  ini  pun  tidak  sesuai  dengan  penganalogiannya  yang  justru menganalogikan dengan zakat emas dan perak. Di tengah kontroversi mengenai zakat ini, kini terdapat sistem untuk mempermudah penyalurannya, sistem ini disebut sistem payroll. Pertanyaannya, apakah penyaluran melalui sistem payroll dengan pemotongan setiap bulan merupakan cara tepat ataukah pemotongan dilakukan setelah harta melalui masa  haul  layaknya  zakat  harta  (simpanan/kekayaan)?.  Oleh  karena  itu,  tampak  pula bahwa sistem pembayaran zakat ini telah diterapkan di salah satu instansi di Makassar, yakni  PT.  PLN  (Persero)  Unit  Induk  Wilayah  SULSELRABAR  dengan  beberapa permasalahan  sebelumnya.  Untuk  itu,  dibutuhkan  kajian  secara  mendalam  dari  sudut pandang  syariat  Islam  (fikih  zakat)  dalam  rangka  membantu  menemukan  solusi yang tepat.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka  dirumuskan  masalah  pokok sebagai berikut ini dirinci dan dibatasi dua sub masalah yang menjadi objek penelitian:
1. Bagaimana mekanisme pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah SULSELRABAR?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll?
Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penilitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  pembayaran zakat  profesi  dengan  sistem payroll  dan  mengetahui  mekanisme  pembayaran  zakat profesi  dengan  sistem payroll  di  PT.  PLN  (Persero)  Unit  Induk  Wilayah SULSELRABAR.
Studi tentang zakat profesi sudah banyak diteliti dan dibahas dalam banyak karya ilmiah  bahkan  telah  diaplikasikan  di  tengah-tengah  masyarakat  kita.  Namun,  dalam perkembangannya, penelitian-peniltian tersebut masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.  Dalam  pembahasan  ini  penulis  juga  mengkaji  peranan  sistem payroll  dalam memudahkan  penyaluran  zakat  dan  hukumnya  dalam  Islam.  Berikut  ini  disajikan beberapa  literatur  dan  karya  tulis  baik  berupa  buku,  artikel,  dan  karya  ilmiah  yang relevan dengan tulisan ini:
11 “Zakat Via Payroll System”, Situs Resmi MAI Foundation , http://mandiriamalinsani.or.id/zakat- sistem-payroll-zakat-mudah-terarah-dan- berkah/?doing_wp_cron=1554215134.0425999164581298828125 (2 April 2019).
650-672
1. “Zakat Kontemporer”, karya Kholid Bin Ali al-Musyaiqih. Buku ini mengumpulkan beberapa fenomena kekinian yang berkaitan dengan masalah hukum zakat, seperti hal-hal  yang  berhubungan  dengan  zakat  surat-surat  berharga  (deposito,  obligasi, asuransi dan lain-lain), kepemilikan saham, bonus akhir tahun, dan pengembangan harta,  zakat  oleh  otoritas  pengelola,  zakat  harta  non-halal  dan  masalah-masalah kontemporer  lainnya  termasuk  zakat  pendapatan  bulanan  (profesi).  Buku  ini mencantumkan  beberapa  pendapat  dan  fatwa  yang  berhubungan  dengan  zakat profesi serta menyimpulkan sebagaimana pendapat Komisi Tetap Fatwa Arab Saudi yaitu dengan membuat daftar hitungan tersendiri untuk setiap gaji, kapan diperoleh dan kapan mencapai satu masa haul. Bagi yang telah mencapai maka dibayarkan zakatnya dan bagi yang belum boleh didahulukan 12 .
2. “Praktis  dan  Mudah  Menghitung  Zakat”,  karya  Ali  Mahmud  Uqaily.  Buku  ini membahas tentang tentang cara-cara menghitung zakat  dengan berbagai jenisnya karena  cara  menghitungnya  berbeda-beda  tergantung  jenis  zakatnya,  serta dilengkapi dengan ulasan zakat profesi. Namun, penulis buku lebih condong kepada salah satu pendapat yang penulisnya cantumkan yaitu pendapat yang tidak setuju akan adanya zakat profesi 13 . 3. Y ū suf  al-Qar ḍā w ī dalam Fiqh  al-Zak ā h,  menyatakan  bahwa  penghasilan  yang dominan pada zaman sekarang adalah apa yang didapat dari sumber perolehan gaji baik itu pegawai, karyawan, jasa dan profesi lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dari sebagian profesi yang ada beberapa di antaranya memperoleh hasil yang jauh melebihi kebutuhan asasinya, namun apakah zakat wajib bagi harta ini? Sementara seorang muslim perlu mengetahui apa yang wajib dan tidak wajib baginya untuk ditunaikan.  Buku  ini  menjawab  pertanyan  tersebut  melalui  3  pembahasan  yaitu: pertama, fikih zakat profesi dan pendapat pakar fikih mengenai zakat ini; kedua, takaran nisabnya dan cara penentuannya; ketiga, takaran yang harus dikeluarkan 14 .
4. Tesis  yang  dibahas  oleh  Endrati  Nurwiyani,  Universitas  Diponegoro  Semarang tahun  2009  yang  berjudul  “Urgensi  Komunikasi  Hukum  Terhadap  Pengelolaan Zakat  Profesi  di  Kabupaten  Temanggung 15 ”.  Tesis  ini  membahas  tentang pelaksanaan komunikasi hukum zakat profesi di Kabupaten Temanggung, kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung dan  hambatan  yang  dihadapi  komunikasi  hukum  dalam  bentuk  sosialisasi  zakat profesi dan solusinya di Kabupaten Temanggung.
12 Kholid  bin  Ali  al-Musyaiqih, Zakat  Kontemporer  Solusi  Atas  Fenomena  Kekinian  (Cet.  I; Jakarta: Embun Lentera, 2010), h.25.
13 Ali Mahmud Uqaily, Praktis dan Mudah Menghitung Zakat (Cet. I; Solo: Aqwam, 2013), h.166.
14 Y ū suf  al-Qar ḍā w ī , Fiqh al-  Zak ā h  al-Juz’u al-Awwal  (Cet.II; Suriah:  Muassasatu al-risalah, 1973), h. 487.
15 Endrati Nurwiyani, “Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung.” Tesis, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009 M), h. 24.
650-672
5. Hasil penelitian yang dibahas oleh Siti Mualimah
16 Fakultas Syariah Jurusan A ḥ w ā l al-Syakhs } iyah  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Salatiga  Tahun  2015  yang berjudul, “Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Kementerian  Agama  Kabupaten  Demak)”. Penelitian ini membahas tentang konsep zakat profesi menurut fikih dan Undang- undang  yang  berlaku  di  Indonesia,  pengelolaan  zakat  profesi  pegawai  di Kementerian  Agama  Kabupaten  Demak  dan  distribusi  zakat  profesi  pegawai  di Kementerian Agama Kabupaten Demak.
6. Hasil penelitian yang dibahas oleh Dahlia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Tahun 2014 yang berjudul “Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus  Pada  Lembaga  Amil  Zakat  Nasional  /Laznas)  PKPU  Cabang  Makassar” membahas tentang implementasi zakat profesi pada Lembaga Amil Zakat (Laznas) PKPU  cabang  Makassar  dan  kendala  atau  Hambatan  zakat  profesi  saat  ini  pada Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) PKPU Cabang Makassar 17 .
Dari  beberapa  literatur  penelitian  di  atas  terdapat  beberapa  perbedaan  yang memungkinkan penelitian ini perlu untuk dilanjutkan. Pertama, karya tulis di atas tidak membahas  mengenai  penyaluran  zakat  melalui  sebuah  sistem  untuk  mempermudah proses penyalurannya dan tidak meninjau hukum zakat ini dalam syariat Islam melalui sebuah  sistem. Kedua,  perbedaan tempat penelitian, serta  perbedaan tujuan dan hasil yang ingin dicapai.

## PEMBAHASAN
Pengertian Zakat Profesi
Zakat  profesi  adalah  zakat  yang  dikeluarkan  dari  hasil  usaha  yang  halal  yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian  tertentu.  Dari  definisi  ini  jelas  ada  poin-poin  yang  perlu  digarisbawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu: (1) Jenis usahanya yang halal; (2) Menghasilkan uang relatif banyak; (3) Diperoleh dengan cara yang mudah; dan (4) Melalui  suatu  keahlian  tertentu 18 .  Berdasarkan  poin-poin  tersebut  pula,  maka  profesi seseorang ditinjau dari bentuk usahanya bisa berupa: (1) Usaha fisik, seperti pegawai; (2) Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter; (3) Usaha kedudukan, seperti komisi  dan  tunjangan  jabatan;  (4)  Usaha  modal,  seperti  investasi.  Sedangkan  apabila
16 Siti Mualimah, “ Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Kementerian  Agama  Kabupaten  Demak). " Skripsi,  (Selatiga:  Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015 M), h. 4-5.
17 Dahlia, “Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional /Laznas) PKPU  Cabang  Makassar”.  Skripsi,  (Makassar:  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  UIN  Alauddin Makassar, 2014 M), h. 9.
18 Dahlia, “ Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional /Laznas) PKPU  Cabang  Makassar”,  Skripsi  (Makassar:  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam  Universitas  UIN Alauddin Makassar, 2014), h. 17.
650-672
ditinjau dari hasil usahanya, profesi itu bisa berupa: (1) Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau pun hari; seperti upah pekerja dan gaji pegawai; (2) Hasil yang tidak  tetap  dan  tidak  dapat  diperkirakan  secara  pasti,  seperti  kontraktor,  pengacara, royalti pengarang, dan konsultan 19 .
Pengertian Sistem Payroll Zakat  via payroll  system  adalah  sebuah  bentuk  pelayanan  zakat  melalui pemotongan  langsung  dari  gaji  seorang  karyawan  di  sebuah  perusahaan 20 .  Adapun kelebihan  membayar  zakat  melalui payroll  sistem,  yaitu:  (1)  Memudahkan  karyawan (penunaian zakat langsung dipotong dari gaji oleh bagian SDM perusahaan), karyawan tidak perlu menyisihan sendiri pengeluaran zakat dari gaji yang telah diperoleh karena secara  otomatis  telah  dipotong  oleh  SDM  perusahaan;  (2)  Meringankan  karyawan (dilakukan  setiap  bulan  secara  otomatis),  karyawan  tidak  perlu  disibukkan  untuk mengeluarakan  zakat  setiap  bulannya  dari  gaji  mereka;  (3)  Tertib  (karyawan  sebagai wajib zakat terhindar dari lupa), karena secara otomatis telah dipotong oleh SDM bagian perusahaan maka pengeluaran zakat menjadi tertib dan teratur setiap bulannya sehingga karyawan  terhindar  dari  lupa;  (4)  Menjaga  keikhlasan  (tidak  berhubungan  langsung dengan mustahik), menghidarkan karyawan dari sifat riya (ingin dipuji) karena dalam proses penyalurannya karyawan tidak langsung berhubungan dengan mustahik; (5) Tepat sasaran dan berdaya guna, penyaluran dengan sistem ini menjadikan objek tujuan tepat sasaran sehingga berdaya guna dan berkesinambungan 21 .
Zakat Profesi dalam Islam
Zakat ini tidak pernah ada sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah saw. Namun, gagasan ini pertama kali muncul oleh seorang mujtahid yang bernama Y ū suf al- Qar ḍā w ī yang  dia  kemukakan  dalam  bukunya  yang  pertamaa  kali  terbit  tahun  1969 dengan judul “ Fiqh al-Zak ā h”. Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia tahun 90-an yaitu  setelah diterbitkannya buku yang merupakan terjemahan dari buku Y ū suf al-Qar ḍā w ī di tahun 1999. Sejak saat itu, zakat profesi banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia seperti BAZNAS, BAZ, Dompet Duafa, dan lembaga-lembaga zakat lainnya 22 .
19 Muhammad,  Zakat  Profesi, Wacana  Pemikiran  dalam  Fiqh  Kontemporer  (t. Cet;  Jakarta: Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 59.
20 "Baznas Apresiasi Kementerian/Lembaga yang Terapkan Payroll System untuk Zakat", Situs Resmi Kompas,
https://nasional.kompas.com/read/2016/06/30/12414581/baznas.apresiasi.kementerian.lembaga.yang.tera pkan.payroll.system.untuk.zakat (10 April 2010).
21 “Zakat via Payroll Sistem”, Situs Resmi MAI Foundation http://mandiriamalinsani.or.id/zakat- via-payroll-system/?doing_wp_cron=1554991616.1991429328918457031250 (11 April 2019).
22 Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, no. 1 (2015): h. 50.
650-672
Dalam ilmu fikih, untuk mengeluarkan suatu hukum yang tidak ada dalam nas baik  Al-Qur’an  maupun  sunah,  maka  cara  yang  harus  dilakukan  ialah  dengan mengembalikan  permasalahan  tersebut  kepada  Al-Qur’an  dan  sunah.  Untuk mengembalikan  kepada  dua  sumber  tersebut,  maka  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu dengan perluasan makna lafaz atau dengan jalan kias. Demikian halnya dalam Qs. Al- Baqarah/2: 267, Allah Ta’ ā la berfirman,
ْخَأ اَِّمَِو ْمُتْ بَسَك اَم  ِتاَبِ يَط نِم اوُقِفنَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ يَأَيَ
ِم َثَيِبَْلْخَا اوُمَّمَيَ تَ  َلَاَو   ِضْرَْلْا َنِ م مُكَل اَنْجَر ْن نَأ  َّلَاِإ ِهيِذِخِبِ مُتْسَلَو َنوُقِفنُتَ ُه
ديَِحَ ٌِّنَِغ ََّللَّا َّنَأ اوُمَلْعاَو ِِۚهيِف اوُضِمْغُ تَ
Terjemahnya:
“ Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Infakkanlah  sebagian  dari  hasil  usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak  mau  mengambilnya  melainkan  dengan  memicingkan  mata  (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji” 23 .
Allah  memerintahkan  kepada  orang-orang  beriman  untuk  menginfakkan  hasil usahanya,  baik  dari  hasil  perdagangan  maupun  hasil  bumi  dari  biji-bijian  dan  buah- buahan. Hal ini termasuk di dalamnya zakat dua alat tukar (emas dan perak) dan zakat pertanian secara keseluruhan, baik yang diperjualbelikan maupun hasil bumi dari biji- bijian  dan  buah-buahan  itu  sendiri.  Dengan  demikian,  maka  hal  ini  masuk  pada keumuman  ayat  ini  baik  yang  wajib  dikeluarkan  maupun  yang  dianjurkan  untuk dikeluarkan dari harta 24 . Kata “ ام ” termasuk kata yang mengandung makna umum yang artinya hasil apa saja dari yang kamu usahakan yang baik-baik, sehingga orang-orang setuju  dengan  adanya  zakat  profesi  menjadikan  ayat  ini  sebagai  dalil  berdasarkan keumuman lafaznya.
Sayyid Qu ṭu b dalam tafsirnya Fī Ẓilāli al-Qur’an , menafsirkan ayat ini bahwa nas  tersebut  mencakup  seluruh  harta  hasil  usaha  manusia  yang  baik  dan  halal  dan mencakup  pula  seluruh  yang  dikeluarkan  Allah  dari  dalam  dan  atas  bumi,  baik  yang terdapat di zaman Rasulullah saw. maupun di zaman sesudahnya 25 . Sedangkan menurut Syarifuddin  menjelaskan  bahwa  penggunaan  kata  “Maa”  dalam  ayat  tersebut  di  atas adalah  mencakup  sebagian  dari  segala  apa-apa  yang  diperoleh  melalui  hasil  usahamu yang  baik-baik  dan  sebagian  usaha  atau  jasa,  dan  juga  apa-apa  dari  apa  yang  kami keluarkan  atau  diusahakan  dari  bumi 26 .  Dengan  argumentasi  bahwa  kekuatan  lafaz
23 Tim Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (t. Cet; Bandung: Cordoba, 2017), h.45.
24 ‘Abdurrahm ā n bin N āṣ ir al-Sa’d ī , Taisir al-Kar ī m al-Rahm ā n f ī Tafs ī r Kal ā mirrahm ā n (Cet. 1; Jeddah: al-Mamlakatu al-‘Arobiyah al-Su’ ū diyah, 1422), h.194.
25 Sayyid Quthub, Tafsir Fi Zhilaalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an , Terj. Fi Zhilalil Qur'an (Jilid. I: Beirut: Daar el-Surq, 2008), h.
26 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam (Jakarta: Logos, 1987), h.
650-672
umum  terhadap  semua  satuan  pengertian  yang  tercakup  di  dalamnya  secara  pasti, sebagaimana penunjukkan lafaz khusus terhadap arti yang terkandung di dalamnya.
Penggunaan lafaz umum untuk semua satuan pengertian ini berlaku sampai ada dalil lain yang membatasinya 27 . Dalam Qs. Al-Taubah/9: 103, Allah swt. berfirman,
ِهْيَلَع ِ لَصَو اَِبِ مِهيِ كَزُ تََو ْمُهُرِ هَطُتَ ًةَقَدَص ْمِِلِاَوْمَأ ْنِم ْذُخ ميِلَع  عيَِسَ َُّللَّاَو ِۗ ْمَُّلِ  نَكَس  َكَتَ َلََص َّنِإ ْم
Terjemahnya:
“ Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  guna  membersihkan  dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  Dan  Allah  Maha Mendengar, Maha Mengetahui” 28 .
Makna  terminologi  generik  ayat  ini  menunjuk  pada  harta  kekayaan,  tidak menunjuk  dari  mana  harta  ini  diperoleh  (usaha)  yang  bernilai  ekonomi  dan  karena spektrumnya  lebih  bersifat  umum,  maka  di  dalamnya  termasuk  jasa/gaji  yang  secara rasional  adalah  bagian  dari  harta  kekayaan,  sehingga  wajib  dikeluarkan  zakatnya 29 . Dalam  hadis  yang  di  riwayatkan  oleh  imam  Bukhari  dari Sa’id  bin  Abi  Burdah  dari bapaknya dan dari kakeknya Rasulullah saw. bersabda:
َْلَ ْنَمَف ،َّللَّا َّ ِبَِن َيَ :اوُلاَقَ ف . ةَقَدَص ٍمِلْسُم ِ لُك ىَلَع ؟ديج ُقَّدَصَتَ يَو ُهَسْفَ ن ُعَفْ نَ يَ ف ِهِدَيِب ُلَمْعَ ي :َلاَق
ِةَجاَْلْا اَذ ُينِعُي :َلاَق ؟ْدَِيج َْلَ ْنِإَف :اوُلاَق ةَقَدَص ُهَل اََّنَِّإَف ِ رَّشلا ْنَع ْكِسْمُيْلَو ْلَمْعَ يْلَ ف :َلاَق ؟ْدَِيج َْلَ ْنِإَف :اوُلاَق .َفوُهْلَمْلا . 30
Artinya:
“ Setiap muslim wajib bersedekah, mereka berkata wahai Nabi Allah, bagaimana jika tidak punya? Nabi menjawab: “Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya,  lalu  bersedekahlah”,  mereka  bertanya  kembali:  “jika  tidak  mendapat pekerjaan?  Nabi  menjawab:  Maka  kerjakanlah  kebaikan  dan  tinggalkanlah keburukan, susungguhnya hal tersebut merupakan sedekah”.
Y ū suf al-Qar ḍā w ī menafsirkan dalam bukunya akan keumuman dari makna hadis ini  bahwa  zakat  penghasilan  wajib  dikeluarkan  sesuai  dengan  tuntutan  Islam  yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasih dan suka memberi dalam  jiwa  orang  mukmin.  Untuk  itu  Nabi  mewajibkan  pada  setiap  muslim mengorbankan sebagian harta atau apa saja yang biasa ia korbankan 31 .
27 Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, h. 55.
28 Tim Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.203.
29 Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, h. 56.
30 Ab ū ‘Abdillah  Muhammad  bin  Ism ā ’il  bin  Ibrah ī m  al-Bukh ā r ī , Ṣ ah ī h  al-Bukh ā r ī (Cet.  I; Dimasyq Beirut: D ā r ibnu Ka śī r, 2002), h.351.
31 Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, h. 56.
650-672
Adapun  dalam  hal  kias,  wajibnya  zakat  profesi  dikiaskan  pada  tindakan Mu ʿ awiyah yang mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam. Hal ini karena beliau adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Adapun perbuatan khalifah ʿ Umar bin ‘Abdul ʿ Az ī z yang memungut zakat pemberian ( u ʿ ṭ iyah) dan  hadiah,  juga  memungut  zakat  dari  para  pegawainya  setelah  menerima  gaji,  serta menerima  zakat  dari  orang  yang  menerima  barang  sitaan  setelah  dikembalikan kepadanya 32 .  Y ū suf  al-Qar ḍā w ī dalam  bukunya  juga  menulis a ṡā r  dan  fatwa  dari sejumlah  sahabat  dan  tabiin  di  antaranya  Ibnu ʿ Abb ā s,  Ibnu  Mas ʿ ū d  dan  Mu ʿ ā wiyah tentang  pengeluaran  zakat  ini  di  masa  mereka 33 .  Dr.  Muhammad  al-Ghazali  pun mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat,  maka  dia  pun  wajib  berzakat,  maka  dokter,  pengacara,  insinyur,  produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu 34 .
Kias yang  mereka  gunakan  terhadap  zakat  profesi  ini  ialah  dengan menganalogikan zakat profesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan  zakat  emas  dan  perak  (harta).  Allah  swt. telah  mewajibkan  untuk  mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nisab 5 wasaq (+ 750 kg beras) sejumlah 5 % jika ada biaya tambahan atau 10 % jika tidak ada biaya tambahan. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya. Selain  menganalogikan  kepada  pertanian,  secara  khusus  juga  dapat  dianalogikan terhadap sewaan 35 . Hal ini dikarenakan keduanya memiliki persaman dari segi kekayaan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim karena profesinya sama dengan kekayaan yang  dihasilkan  dengan  menyewakan  sesuatu,  maka  zakat  profesi  juga  wajib dikeluarkan.
Di  Indonesia  sendiri,  MUI,  Pemerintah  dan  ormas  besar  di  Indonesia  sepakat perlunya memungut zakat profesi dari para profesional. Dukungan politis dan yuridis dari  pemerintah  juga  jelas  dengan  disahkannya  UU  Pengelolaan  Zakat  terbaru  tahun 2014. Sementara beberapa tokoh ulama dan cendekiawan muslim baik secara eksplisit maupun  implisit  menyatakan  persetujuan  dan  dukungan  kewajiban  zakat  profesi tersebut.  Di  level  internasional  ada  beberapa  ulama  yang  dikenal  luas  telah  gencar menyuarakan zakat profesi, sebut saja sebagian di antaranya Syaikh Y ū suf al-Qar ḍā w ī , Abd. al-Rah}ma>n Ḥ asan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Muhammad al-Ghazali,
32 Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, h. 56.
33 Yusuf Qardlawi. 19976. Fiqhuz-Zakat , Terj. Didin Hafidhuddin, et.al. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h.
34 Fuad  Riyadi,  “Kontroversi  Zakat  Profesi  Pesrpektif  Ulama  Kontemporer”, Jurnal  Zakat  dan Wakaf 2, no. 1 (2015): h. 119.
35 Fuad  Riyadi,  “Kontroversi  Zakat  Profesi  Pesrpektif  Ulama  Kontemporer”, Jurnal  Zakat  dan Wakaf 2, h. 116.
650-672
Abdullah Nashih  Ulwan dan juga ulama  besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun, dari sekian tokoh yang disebut itu, Y ū suf al-Qar ḍā w ī yang paling jelas konsep dan  ajarannya  tentang  zakat  profesi  lewat  kitab Fiqh al-Zak ā h.  Sementara MUI  juga mendukung  zakat  profesi  dengan  dikeluarkannya  fatwa  MUI  tanggal  7  Juni  tahun 2003 36 .
Inti  dari  pendapat  yang  mendukung  zakat  ini  ialah  argumen  mereka  yang dibangun  berdasarkan  teks  keagamaan  dari  ayat  Al-Qur’an,  hadis  dan a ṡ ar-a ṡ ar    dan fatwa dari sejumlah sahabat dan tabiin. Jika dilogikakan apabila zakat diwajibkan dari hasil pertanian, maka bagaimana dengan profesi yang mungkin menghasilkan upah lebih besar dan mereka menyatakan juga bahwa petani merupakan sebuah profesi. Sementara itu, Syaikh Ibnu al-‘Utsaimin, Syaikh S {ali ḥ Al-Munajjid dan lainnya mengatakan bahwa zakat  penghasilan  itu  ada,  tetapi  seperti  zakat  lainnya,  mesti  mencapai  nisab,  dan menunggu selama satu haul. Dengan kata lain, tidak diwajibkan zakat penghasilan pada gaji bulanan. Hanya saja nisabnya itu adalah setara 85 gram emas dan dikeluarkan 2,5% setelah  satu  haul 37 .  Syeikh ʿ Abd.  Al- ʿ Az ī z  bin  B ā z,  mufti  Kerajaan  Saudi  Arabia  di masanya bisa dikategorikan  sebagai ulama masa kini yang juga tidak sepakat dengan adanya zakat profesi ini. Berikut petikan fatwanya: “ Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci: Bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nisab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nisab, atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati” 38 .
Pendapat  serupa  juga  ditegaskan  oleh  Syeikh  Mu ḥ ammad  bin  S{aleh  Al- ʿ Utsaimin, salah seorang ulama di Kerajaan Saudi Arabia di masanya tentang zakat gaji bulanan hasil profesi. Apabila gaji bulanan yang diterima oleh seseorang setiap bulannya dinafkahkan  untuk  memenuhi  hajatnya  sehingga  tidak  ada  yang  tersisa  sampai  bulan berikutnya, maka tidak ada zakatnya. Hal ini karena di antara syarat wajibnya zakat pada suatu harta (uang) adalah sempurnanya haul yang harus dilewati oleh nisab harta (uang) itu.  Jika  seseorang  menyimpan  uangnya,  misalnya  setengah  gajinya  dinafkahkan  dan setengahnya disimpan, maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat harta (uang) yang disimpannya setiap kali sempurna haulnya 39 .
Fatwa serupa juga telah diedarkan oleh Anggota Tetap Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, berikut fatwanya: “ Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa di antara harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak (mata uang). Dan di antara syarat wajibnya  zakat  pada  emas  dan  perak  (uang)  adalah  berlalunya  satu  tahun  sejak
36 Ali Trigiyatno, “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangnya”, Jurnal Hukum Islam 14, no. 2 (2016): h. 138.
37 Ali Trigiyatno, “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangnya”, Jurnal Hukum Islam, h. 139.
38 Fuad  Riyadi,  “Kontroversi  Zakat  Profesi  Pesrpektif  Ulama  Kontemporer”, Jurnal  Zakat  dan Wakaf 2, h. 127.
39 Fuad  Riyadi,  “Kontroversi  Zakat  Profesi  Pesrpektif  Ulama  Kontemporer”, Jurnal  Zakat  dan Wakaf 2, h. 127.
650-672
kepemilikan uang tersebut. Mengingat hal itu, maka zakat diwajibkan pada gaji pegawai yang  berhasil  ditabungkan  dan  telah  mencapai  satu  nisab,  baik  gaji  itu  sendiri  telah mencapai  satu  nisab  atau  dengan  digabungkan  dengan  uangnya  yang  lain  dan  telah berlalu satu tahun. Tidak dibenarkan untuk menyamakan gaji dengan hasil bumi; karena persyaratan  haul  (berlalu  satu  tahun  sejak  kepemilikan  uang)  telah  ditetapkan  dalam dalil, maka tidak boleh ada kias. Berdasarkan itu semua, maka zakat tidak wajib pada tabungan gaji pegawai hingga berlalu satu tahun (haul)” 40 .
Gaji  berupa  uang merupakan  harta,  sehingga  gaji  masuk  dalam  kategori  zakat harta, yang apabila telah memenuhi persyaratannya yaitu: (1) Mencapai nisab baik gaji murni  atau  dengan  gabungan  harta  lainnya  dan  mencapai  haul;  (2)  Apabila  telah terpenuhi dua syarat tersebut, maka gaji wajib dizakati. Adapun bila gaji kurang dari nisab atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati, demikianlah keterangan para ulama kita 41 .
Dalam  Muktamar  zakat  pada  tahun  1984  H  di  Kuwait,  masalah  zakat  profesi telah  dibahas  pada  saat  itu,  lalu  para  peserta  membuat  kesimpulan:  “Zakat  gaji  dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat,  seperti  gaji  pekerja  dan  pegawai,  dokter,  arsitek  dan  sebagainya.  Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota muktamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai nisab dan haul lalu  mengeluarkan  zakat  untuk  semuanya  ketika  mencapai  nisab.  Adapun  gaji  yang diterima  di  tengah-tengah  haul  (setelah  nisab)  maka  dizakati  di  akhir  haul  sekalipun belum  sempurna  satu  tahun  penuh.  Adapun  gaji  yang  diterima  sebelum  nisab,  maka dimulai  penghitungan  haulnya  sejak  mencapai  nisab  lalu  wajib  mengeluarkan  zakat ketika sudah mencapai haul. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun” 42 .
Pendukung zakat profesi mengemukakan tentang keumuman lafaz dalam Qs. Al- Baqarah/2: 267 dan Qs. Al-Taubah/9: 103 serta dalam hadis yang diriwayatkan dari Sa’id bin Abi Burdah dari ayahnya dan dari kakeknya dalam sahih Bukhari. Keumuman lafaz ini  telah  dikhususkan  oleh  hadis  lain  kemudian  ulama  memberikan takh ṣīṣ / taqy ī d (pembatasan)  pengertiannya  terhadap  beberapa  jenis  usaha  atau  harta  yang  wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan ini memiliki dasar hukum hadis. Dalam hal ini, hadis memperkhusus ayat- ayat Al-Qur’an yang bersifat umum yang dalam ilmu hadis disebut takh ṣīṣ al-‘ ā mm 43 .
40 Fuad  Riyadi,  “Kontroversi  Zakat  Profesi  Pesrpektif  Ulama  Kontemporer”, Jurnal  Zakat  dan Wakaf 2, h. 128.
41 Fuad  Riyadi,  “Kontroversi  Zakat  Profesi  Pesrpektif  Ulama  Kontemporer”, Jurnal  Zakat  dan Wakaf 2, h. 125.
42 Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer”, Jurnal Zakat dan Wakaf 2, h. 129-130.
43 Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer”, Jurnal Zakat dan Wakaf 2, h. 123.
650-672
Pendukung zakat profesi mengemukakan beberapa a ṡ ar dari Mu ʿ ā wiyah, Ibnu Mas ʿ ū d, Ibnu ʿ Abb ā s, ʿ Umar bin ʿ Abd. Al-ʿAzīz dan lain sebagainya tentang harta ini.
Pemahaman ini perlu ditinjau ulang lagi karena beberapa alasan berikut: (1) a ṡ ar - a ṡ ar  yang disebutkan dibawa kepada harta yang diperkirakan sudah mencapai 1 haul. Yakni  pegawai  yang  sudah  bekerja  (paling  tidak)  lebih  dari  1  tahun.  Lalu  agar mempermudah urusan zakatnya, maka dipotonglah gajinya. Jadi tetap mengacu kepada harta  yang  sudah  mencapai  nisab  dan  melampui  putaran  satu  tahun  (haul)  dari  gaji pegawai  tersebut;  (2)  Terdapat  beberapa a ṡ ar  dari  beberapa  sahabat  tersebut  yang menegaskan  disyaratkannya  haul  dalam  harta mustaf ā d  seperti  gaji;  (3)  Para  ulama sepanjang zaman di manapun berada telah bersepakat tentang disyaratkannya haul dalam zakat harta, peternakan dan perdagangan. Hal itu telah menyebar sejak para khulafaur rasyidin  tanpa  ada  pengingkaran  dari  seorang  alim  pun,  sehingga  Imam  Abu  Ubaid menegaskan bahwa pendapat yang mengatakan tanpa haul adalah pendapat yang keluar dari  ucapan  para  imam.  Ibnu  Abdil  Barr  berkata:  “ Perselisihan  dalam  hal  itu  adalah ganjil, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti itu” 44 .
Adapun hadis-hadis yang mereka lemahkan sebenarnya memiliki beberapa jalan dan  penguat  sehingga  bias  dijadikan  hujah,  apalagi  terdapat  banyak atsar  dari  para sahabat  sebagai  pendukungnya.  Terlebih  lagi  konsekuensi  yang  harus  diterima  cukup besar jika semua hadis-hadis yang mensyaratkan adanya haul dilemahkan, ini sama saja tidak  mewajibkan  haul  pada  semua  jenis  zakat,  sedangkan  persyaratan  haul  telah menjadi kesepakatan para ulama. Sedangkan dalil logika yang mereka kemukakan bahwa jika  petani  saja  diwajibkan  mengeluarkan  zakatnya,  maka  para  dokter,  eksekutif, karyawan  lebih  utama  untuk  mengeluarkan  zakat,  karena  kerjanya  lebih  ringan  dan gajinya hanya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisab.
Alasan ini tidak benar karena beberapa sebab: (1) Dalam masalah ibadah, harus mengikuti  dalil  yang  jelas  dan  sahih.  Dengan  demikian,  maka  tidak  perlu  dibantah dengan argumen tersebut karena Allah memiliki hikmah tersendiri dari hukum-hukum- Nya; (2) Gaji bukanlah suatu hal yang baru ada pada zaman sekarang, namun sudah ada sejak zaman Nabi, para sahabat, dan ulama- ulama dahulu. Namun tidak pernah didengar dari mereka kewajiban zakat profesi seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang; (3)  Dalam  zakat  profesi  terdapat  unsur  kezhaliman  terhadap  pemiliki  gaji,  karena sekalipun gajinya mencapai nisab namun kebutuhan orang itu berbeda-beda tempat dan waktunya. Selain itu juga, tidak diketahui masa yang akan datang kalau dia dipecat, atau rezekinya berubah 45 .
Adapun  kias  dengan  zakat  pertanian  dikarenakan  penolakan  mereka  terhadap haul  karena  zakat  profesi  dikeluarkan  setelah  upah  diterima,  seperti  halnya  zakat
44 Fuad  Riyadi,  “Kontroversi  Zakat  Profesi  Pesrpektif  Ulama  Kontemporer”, Jurnal  Zakat  dan Wakaf 2, h. 125.
45 Fuad  Riyadi,  “Kontroversi  Zakat  Profesi  Pesrpektif  Ulama  Kontemporer”, Jurnal  Zakat  dan Wakaf 2, h. 124.
650-672
pertanian  yang  dikeluarkan  pada  saat  setelah  panen.  Namun,  hal  ini  bila  dicermati ternyata  kejanggalan-kejanggalan  ditemui  sebagai  berikut:  (1)  Hasil  pertanian  baru dipanen  setelah  berjalan  3-4  bulan,  berarti  zakat  profesi  juga  semestinya  dipungut dengan  jangka  waktu  antara  3-4  bulan,  tidak  setiap  bulan;  (2)  Zakat  hasil  pertanian adalah seper sepuluh hasil panen bila pengairannya tidak membutuhkan biaya (10%) dan seper  dua  puluh  (5%)  bila  pengairannya  membutuhkan  biaya,  maka  seharusnya zakat profesi juga harus demikian, tidak dipungut 2,5% agar kias ini lurus dan tidak aneh; (3) Gaji itu berwujud uang, sehingga akan lebih mendekati kebenaran bila dihukumi dengan zakat emas dan perak, karena kedua-duanya merupakan alat jual beli barang 46 .
Itulah beberapa pendapat para ulama yang menilai tentang zakat profesi. Dalam hal ini penulis memilih pendapat yang membolehkan namun dengan penganalogian zakat ini terhadap zakat harta bukan dengan zakat pertanian. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, setelah melihat beberapa pendapat penganalogian dengan zakat pertanian, maka kurang tepat dan juga karena sifat upah/uang lebih mirip dengan harta yang artinya harus dikeluarkan  setelah  mencapai  nisab  dan  telah  melewati  satu  tahun,  seperti  sebagian pendapat yang disebutkan di atas.
Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi
Pada  zaman  sekarang  ini  orang  mendapatkan  uang  dari  pekerjaan  dan profesinya. Jadi, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain, seperti seorang dokter yang mengadakan praktik, pengacara, seniman, penjahit, dan lain-lain. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium, seperti pegawai (negeri atau swasta). Kedua macam pekerjaan tersebut  jelas  menghasilkan  uang  sebagai  harta  kekayaan.  Dengan  demikian,  apakah wajib  dikeluarkan  zakat  penghasilan  itu?.  Bahkan,  ada  orang  yang  menerima  atau mendapat penghasilan dari dua macam cara di atas, yaitu dokter sebagai pegawai negeri mendapat gaji dan dokter yang mengadakan praktik, juga mendapat penghasilan 47 .
Tentunya, penentuan zakat jenis ini mengundang pro dan kontra di kalangan para ulama dan masyarakat secara luas. Salah satu yang  tidak setuju dengan zakat profesi ialah Tim Fatwa Lajnah al-D ā ’imah Saudi Arabia. Mereka menjelaskan bahwa di antara jenis harta yang wajib dizakati ialah dua mata uang (emas dan perak). Di antara syarat wajibnya zakat pada jenis-jenis harta semacam itu ialah bila sudah sempurna mencapai haul. Atas dasar ini, uang yang diperoleh dari gaji pegawai yang mencapai nisab, baik dari jumlah gaji itu sendiri maupun dari hasil gabungan uangnya yang lain, dan sudah memenuhi haul maka wajib untuk dizakatkan 48 .
46 Fuad  Riyadi,  “Kontroversi  Zakat  Profesi  Pesrpektif  Ulama  Kontemporer”, Jurnal  Zakat  dan Wakaf 2, h. 124.
47 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, h. 73.
48 Ali Mahmud Uqaily, Praktis & Mudah Menghitung Zakat, h. 165-166.
650-672
‘Abd. al-Rah}ma>n Ḥ asan, Abu Zuhrah dan ‘Abd. al-Wahh ā b berpendapat bahwa zakat dikeluarkan jika telah cukup haul dan telah mencapai nisab. Jika diamati mazhab Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Ahmad berpendapat bahwa nisab tidak mensyaratkan harta tidak berkurang selama setahun penuh melainkan mensyaratkan harta mencapai nisab diawal  dan  diakhir  ketika  akan  dikeluarkan,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  harta tidak  mencapai  nisab  atau  melebihi  nisab  ketika  telah  mencapai  haul,  sehingga kewajiban  zakat  ditentukan  dari  penghasilan  muzaki  yang  memenuhi  nisab  dihimpun dalam satu masa haul. Adapun pendapat lain tidak ditemukan dalam fikih kecuali pada masalah  khusus  tentang  sewa  yang  diriwayatkan  dari  mazhab  Imam  Ahmad  bahwa barangsiapa  menyewakan  rumahnya  dan  terkumpul  hasilnya  hingga  mencapai  nisab maka wajib baginya zakat tanpa mensyaratkan haul, hal ini serupa dengan zakat profesi yang  dikeluarkan  ketika  telah  mencapai  nisab  dan  berbeda  dengan  pendapat sebelumnya 49 .  Di  tengah  kontroversi  mengenai  wajib  atau  tidaknya  zakat  profesi, beberapa  ulama  fikih  juga  berbeda  pendapat  tentang  disyaratkanya  haul  pada  zakat profesi, beberapa mengatakan bahwa haul menjadi syarat wajib harta zakat, sedangkan beberapa mengatakan zakat ini tidak memiliki haul dan ini pendapat yang dipilih oleh kebayakan pakar fikih yang menyetujui adanya zakat profesi.
ʿ Al ī Ma ḥ m ū d ʿ Uqail ī menyebutkan dalam bukunya bahwa zakat gaji tidak bisa dikiaskan dengan zakat hasil bumi. Persyaratan haul (satu tahun) tentang wajibnya zakat bagi dua mata uang (emas dan perak) merupakan persyaratan yang jelas berdasarkan nas. Apabila sudah ada nas maka tidak ada lagi kias. Berdasarkan hal itu, maka tidaklah wajib zakat  bagi  uang  dari  gaji  pegawai  sebelum  memenuhi  haul 50 .  Hal  ini  disebabkan, persyaratan harta yang wajib zakat adalah: (1) Harta milik sempurna; (2) Harta dalam penguasaan pemilik harta; (3) Harta dapat berkembang; (4) Melebihi kebutuhan pokok; (5) Sampai nisab (mencapai satu tahun) 51 .
Beberapa  pendapat  tentang  nisab  dan  kadar  zakat  profesi  yaitu:  (1) Menganalogikan  atau  mengkiaskan  zakat  profesi  kepada  hasil  pertanian,  baik  nisab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian zakat profesi adalah 653 kg beras dan kadar zakatnya 5% atau 10% (tergantung kadar keletihan yang bersangkutan) dan dikeluarkan setiap menerima gaji, tidak perlu menunggu batas waktu setahun; (2) Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas nisabnya 85 gram emas murni 24 karat, dan kadar zakatnya  2,5%,  boleh  dikeluarkan  setiap  menerima,  kemudian  penghitungannya diakumulasikan di akhir tahun 52 ; (3) Menganalogikan nisab zakat penghasilan dengan hasil pertanian. Nisabnya senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan
49 Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zak ā h al-Juz’u al-Awwal (Cet.II; Suriah: Muassasatu al-risalah, 1973), h. 488-489.
50 Ali Mahmud Uqaily, Praktis & Mudah Menghitung Zakat, h. 165-166.
51 ‘Amr Muhammad bin ‘Amr Abdirahman, Silsilatu Taisir Kutub al-Fiqh al-Islami Juz’u al-S ā n ī , h. 17.
52 Hikmat Kurnia dan A. Hidayah, Panduan Pintar Zakat, h. 251.
650-672
dengan emas yaitu 2,5%. Hal tersebut berdasarkan kias atas kemiripan (syabah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: (a) Modal memperoleh harta penghasilan berupa  panen  (hasil  pertanian);  (b)  Model  atau  bentuk  harta  yang  diterima  sebagai penghasilan berupa uang. Oleh sebab itu, bentuk harta ini dapat dikiaskan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan (2,5%) 53 . Pendapat  ketiga  inilah  yang  dinilai  lebih  kuat  berdasarkan  pertimbangan maslahat bagi  muzaki  dan  mustahik.  Sebab,  jika  memakai  pendapat  pertama (dianalogikan  dengan  zakat  pertanian,  baik  nisab  maupun  kadarnya),  maka  akan memberatkan muzaki karena kadar zakatnya 5%. Sementara itu, jika memakai pendapat kedua  (dianalogikan  dengan  emas,  baik  nisab  maupun  kadar  zakatnya),  maka memberatkan mustahik karena tingginya nisab akan semakin mengurangi jumlah orang yang sampai nisab. Oleh sebab itu, pendapat ketiga adalah pendapat pertengahan yang memperhatikan maslahat kedua belah pihak (muzaki dan mustahik) dan nisab 2,5% ini pernah dipraktikkan oleh ibnu Mas ʿ ū d, Mu ʿ ā wiyah, dan ʿ Umar bin ʿ Abd. Al- ʿ Az ī z 54 . Dengan demikian, apabila seseorang dengan penghasilan profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan  hidup  (diri  dan  keluarga),  maka  ia  menjadi  mustahik  (penerima  zakat). Sedangkan jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit  maka  baginya  tidak  wajib  zakat.  Kebutuhan  hidup  yang  dimaksud  adalah kebutuhan  pokok,  yakni  papan,  sandang,  pangan,  dan  biaya  yang  diperlukan  untuk menjalankan profesinya 55 .
Menurut  Abu  Hanifah  selama  harta  yang  diperoleh  sejenis  lalu  ditambah  dari sumber  pendapatan  yang  sama,  maka  harta  tersebut  dihimpun  menjadi  satu  hitungan dalam menentukan masa haulnya, dihitung sejak pertama kali menerima gaji 56 . Dengan demikian, pendapatan gajinya dihimpun dalam satu masa haul. Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa jumlah masing-masing harta dihitung tersendiri dalam menentukan masa haul, maka setiap kali menerima gaji masing-masing dihitung menjadi masa haul. Di  sini  timbul  kesulitan  secara  teknis,  sehingga  Komisi  Tetap  Fatwa  Arab  Saudi mengeluarkan  fatwa,  bahwa  sebaiknya  setiap  orang  menentukan  sendiri  batas  waktu serta menghitung berapa jumlah perolehan gajinya yang mencapai satu masa haul untuk melaksanakan  kewajiban  zakat  tepat  pada  waktunya.  Adapun  hartanya  yang  belum mencapai  satu  masa  haul,  hendaklah  disegerakan  zakatnya.  Menurut  jumhur  ulama boleh-boleh saja menyegerakan zakat, berbeda dengan kalangan Malikiyah 57 .
53 Hikmat Kurnia dan A. Hidayah, Panduan Pintar Zakat, h. 252.
54 Hikmat Kurnia dan A. Hidayah, Panduan Pintar Zakat, h. 252-253.
55 Hikmat Kurnia dan A. Hidayah, Panduan Pintar Zakat, h. 252.
56 Khalid bin Ali al-Musyaiqih, Zakat Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Embun Lintera, 2010), h. 24.
57 Khalid bin Ali al-Musyaiqih, Zakat Kontemporer, h. 25.
650-672
Payroll sebagai Sarana Penyalur Zakat Profesi Ditinjau dari Hukum Islam Seperti disebutkan pada bab sebelumnya bahwa sistem payroll merupakan sebuah bentuk  pelayanan  zakat  melalui  pemotongan  langsung  dari  gaji  bulanan  seorang karyawan di sebuah perusahaan. Sistem ini hanyalah sebuah sarana untuk memudahkan para muzaki untuk menyalurkan zakatnya. Syaikh al-Sa ʿ d ī rahimahullah berkata:
َو ُلِئاَس ِئاَوَّزلِل  ِمْكُْلْا  اَذَِبِ  ْمُكْحاَو  ِدِصاَقَمْلاَك  ِرْوُمُْلْا (Hukum  perantara  sama  dengan  hukum  tujuan  maka hukumilah dengan hukum tersebut untuk tambahan lainnya).
Turunan dari kaidah ini yaitu: (1) Perantara menuju yang wajib dihukumi wajib. Seperti berjalan menuju shalat wajib dihukumi wajib; (2) Perantara menuju yang sunnah dihukumi sunnah. Seperti menjenguk orang sakit yang dihukumi sunnah, maka berjalan menuju  hal  tersebut  dihukumi  Sunnah;  (3)  Perantara  menuju  yang  haram  dihukumi haram. Seperti perantara menuju syirik besar, dihukumi haram. Contoh mengagungkan kubur dan tabarruk (ngalap berkah) dengan kubur yang tidak sampai menyembah kubur, tetap dilarang karena pelarangannya dengan maksud saddu al-dzar ō i ʿ (untuk mencegah dari  sesuatu  yang  haram  yang  lebih  buruk);  (4)  Perantara  menuju  maksiat  dihukumi haram.  Seperti  perantara  menuju  zina  dengan  berdua-duaan  antara  pria  dan  wanita, dihukumi haram 58 .
Melihat  dari  turunan  kaidah  di  atas,  maka  sistem payroll  termasuk  dalam perantara  yang  dibolehkan  karena  zakat  profesi  termasuk  dalam  zakat  yang  harus dikeluarkan dengan ketentuan harus mencapai nisab dan berlalu setahun (haul). Namun, berbeda  dengan  praktik  pembayaran  zakat  profesi  dengan  sistem payroll di PT.  PLN (Persero) Unit Wilayah SULSELRABAR yang memotong gaji karyawan setiap bulan tanpa  mensyaratkan  harus  mencapai  nisab.  Padahal  ulama-ulama  yang  membolehkan zakat ini tetap mensyaratkan upah/gaji mencapai nisab terlebih dahulu kemudian wajib dikeluarkan. Jika kita lihat hal ini dapat merugikan karyawan PLN dan menjadikan zakat profesi  tanpa  ketentuan  yang  jelas.  Contoh  gaji  perbulan  seorang  karyawan  Rp. 4.000.000,- ini belum mencapai nisab meskipun dihimpun dalam waktu setahun hanya mampu mengumpulkan Rp. 48.000.000,- di luar kebutuhan sehari-hari. Sedangkan nisab minimal  yang  harus  dia  capai  yaitu  85  gram  emas  atau  kisaran  Rp.  52.530.000, disesuaikan dengan harga per gram emas saat itu. Dengan demikian, akan lebih baik jika pemotongan  gaji  karyawan  melalui  sistem  ini  hanya  untuk  karyawan  yang penghasilannya  telah  mencapai  nisab  dan  dibayarkan  diakhir  tahun  karena  kita  tidak dapat  menentukan  nasib  karyawan  tersebut  yang  mungkin  tidak  mampu mempertahankan pekerjaan tersebut dalam waktu setahun.
Untuk  mengetahui  bagaimana  menghitung  zakat  profesi,  harus  kita  uraikan perolehan  harta  dimaksud  dalam  masa  satu  tahun  (haul);  apakah  masa  haulnya
58 Muhammad  Abduh  Tuasikal,  “Kaidah  Fikih  (18):  Hukum  Perantara  sama  dengan  Hukum Tujuan”,  Blog  Rumaysho.com,  https://rumaysho.com/10130-kaedah-fikih-18-hukum-perantara-sama- dengan-hukum-tujuan.html (17 juni 2019)
650-672
diperhitungkan  tersendiri,  atau  dihitung  mulai  (awal)  masa  kepemilikan?.  Ada  tiga macam  perolehan  harta. Pertama,  harta  yang  diperoleh  murni  hasil  perniagaan  atau peternakan,  maka  masa  haulnya  ditentukan  mulai  (awal)  masa  kepemilikan 59 . Kedua, harta yang diperoleh selain hasil peternakan dan perniagaan (misal warisan) maka hasil yang diperoleh disepakati sebagai harta  yang berdiri sendiri, tidak dihimpun bersama harta  hasil  peternakannya. Ketiga,  harta  sejenis  yang  diperoleh  dari  hasil  selain perniagaan dan peternakan (misal gaji), para ulama berbeda pendapat apakah harta yang diperoleh dari uang gaji tersebut dihimpun  dengan harta miliknya dalam menentukan masa haul, ataukah dihitung tersendiri?. Zakat profesi masuk dalam jenis ketiga ini.
Dasar-dasar  perhitungan  teringkas  dalam  penjelasan  berikut:  (1)  Penetapan pemasukan gaji dalam satu tahun; (2) Dipotong nafkah hidup, cicilan barang, dan hutang yang  dibayar  selama  satu  haul.  Sisanya merupakan  harta  yang  wajib  dizakati  apabila telah sampai nisab; (3) Nisab zakatnya sepadan dengan harga 85% gram emas 24 karat; (4) Kadar zakat 2,5%; dan (5) Jika ia tidak memiliki catatan dan data keuangan. Pada kondisi ini dihitung sisa simpanan pada akhir haul, jika mencapai nisab maka ia wajib mengeluarkan zakatnya  sebesar  2,5%  tanpa  melihat  fluktuasi  di  tengah  haul.  Muzaki atau  pembayar  zakat  boleh  membayar  zakat  gajinya  setiap  bulan  atau  setiap  kali mendapatkan uang gajian di bawah perhitungan zakat gaji secara keseluruhan selama satu  haul.  Akan  tetapi,  ia  harus  menyamakan  jumlah  yang  telah  dikeluarkan  dengan jumlah yang harus ia tunaikan pada perhitungan akhir haul 60 .
Mekanisme Pengeluaran Zakat Profesi dengan Sistem Payroll di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah SULSELRABAR
Zakat profesi di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah SULSELRABAR telah berlaku sejak tahun 2014 bersamaan dengan adanya sistem payroll sebagai sarana untuk mempermudah  proses  pembayarannya.  Sebelumnya,  PT.  PLN  (Persero)  Unit  Induk Wilayah  SULSELRABAR  menerapkan  program  sedekah  sebagai  anjuran  terhadap seluruh karyawan yang ingin bersedekah dengan dipotong secara manual setiap bulannya dari gaji karyawan yang bersangkutan. Setelah 2014 sedekah tersebut kemudian berubah menjadi  zakat  profesi  yang  ditujukan  bagi  karyawan  yang  ingin  mengeluarkannya. Seiring perjalanan, kini seluruh karyawan telah menerapkan zakat ini baik dari karyawan yang setuju hingga karyawan yang tidak setuju dengan penerapan zakat ini dengan niat sebagai sedekah.
Menurut bapak Reski Nahru sebagai staf SDM (Sumber Daya Manusia) di PT. PLN (Persero) Unit Wilayah SULSELRABAR, alasan diberlakukannya zakat profesi di PT. PLN (Persero) Unit Wilayah SULSELRABAR yaitu sesuai aturan PLN Pusat yang meng- qiyas-kan  dengan  penghasilan  berupa  panen.  Pemotongan  gaji  disamaratakan
59 Khalid bin Ali al-Musyaiqih, Zakat Kontemporer, h. 21-22.
60 Hikmat Kurnia dan A. Hidayah, Panduan Pintar Zakat, h. 259.
650-672
sesuai  dengan  penghasilan  yang  dipotong  setiap  bulan.  Zakat  ini  dikeluarkan  dari pendapatan  kasar.  Zakat  disalurkan  biasanya  ke  lembaga-lembaga  panti  asuhan  yang membutuhkan,  mahasiswa  yang  kurang  mampu,  korban  bencana  alam,  dan  lain sebagainnya 61 .
Sedangkan  menurut  bapak  Isnan  Hamid  sebagai  Asmen  (Asisten  Manajer) Kesejahteraan  Pegawai  di  PT.  PLN  (Persero)  Unit  Wilayah  SULSELRABAR  dalam wawancara  langsung  tanggal  13  Juni  2019,  zakat  ini  diberlakukan  karena  mengikuti program dari pemerintah, juga karena telah banyak instansi yang ikut menerapkannya. Adapun kontroversi atau perbedaan pandangan karyawan tentang zakat profesi karena sebagian pegawai menganggap bahwa zakat ini tidak wajib dikeluarkan karena tidak ada nas yang jelas yang mengatur tentang zakat ini dan ada pula yang berpendapat karena muzaki  tidak  bersentuhan  langsung  dengan  mustahik.  Meski  pemerintah  tidak mewajibkan  zakat  ini  harus  diberlakukan  pada  setiap  instansi  namun  pihak  PLN memandang manfaat dari penerapan zakat ini dan agar pemotongan gaji lebih teratur karena  menggunakan  sistem  yang  secara  otomatis  memotong  gaji  karyawan.  Seluruh karyawan dalam instansi ini telah dipotong gajinya untuk membayar zakat profesi setiap bulannya,  baik  yang  setuju  maupun  tidak  dengan  niat  sedekah.  Meskipun  tidak  ada paksaan dari pihak PLN 62 .
Karyawan  yang  tidak  ingin  gajinya  dipotong  maka  boleh  mengajukan permohonan penolakan pemotongan gaji dengan membuat pernyataan lalu dikirim ke direktur PLN. Adapun bagi karyawan yang suka rela membayar dibuatkan berita acara sebagai bukti. Zakat ini dikeluarkan dari pendapatan kasar (bruto). Tidak terdapat syarat khusus mengenai siapa-siapa yang wajib membayar zakat selain syarat bahwa karyawan harus  beragama  Islam,  bahkan  syarat  mencapai  nisab  pun  tidak  disyaratkan.  Hal  ini dapat dilihat dari praktik zakat pada instansi tersebut, yaitu dengan menerapkan zakat profesi kepada seluruh karyawan tanpa menggolongkan karyawan yang penghasilanya mencapai nisab maupun tidak. Padahal telah disebutkan oleh ulama yang mewajibkan zakat profesi maupun yang menentang bahwa nisab merupakan syarat utama meskipun keduanya berbeda pendapat dalam masalah haul.
Mekanisme  pembayaran  zakat  profesi  melalui  sistem payroll  pada  PT.  PLN (Persero)  Unit  Induk  Wilayah  SULSELRABAR  sebagai  berikut:  (1)  Manajemen perusahaan memfasilitasi pimpinan dan karyawan untuk menunaikan zakat dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar gaji; (2) Pemotongan gaji dilakukan di unit PLN Pusat  atau  Wilayah;  (3)  Karyawan  mengisi  form  kesediaan  membayar  zakat  melalui potong  gaji  langsung  yang  ditujukan  kepada  bagian  SDM  atau  bagian  gaji;  (4) Pembayaran zakat dilakukan langsung dari gaji setiap bulan melalui dan ditransfer ke
61 Reski  Nahru,  Staf  SDM  PT.  PLN  (Persero)  Unit  Wilayah  SULSELRABAR,  Wawancara, Makassar, 12 Juni 2019.
62 Isnan  Hamid,  Asisten  Manajer  Kesejahteraan  Pegawai  PT.  PLN  (Persero)  Unit  Wilayah SULSELRABAR, Wawancara, Makassar, 13 Juni 2019.
650-672
YBM (Yayasan Baitul Mal) PLN; (5) Bagian SDM atau bagian gaji menyerahkan data karyawan yang membayar zakat kepada  YBM dalam bentuk file berformat excel; (6) Karyawan memperoleh kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), BSZ (Bukti  Setor Zakat) dan Laporan Donasi atas zakat yang ditunaikan; (6) Kemudian oleh bagian YBM zakat disalurkan keseluruh unit PLN SULSELRABAR, yang disalurkan ke setiap unit tergantung pada besar tidaknya pendapatan zakat dari unit tersebut dan seberapa banyak program dari unit tersebut; (7) Setiap unit mengelola masing-masing zakat tersebut dan membuat laporan pertanggung jawaban tiap bulan tentang informs dana yang digunakan misalnya disalurkan kepada kaum duafa.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah SULSELBAR berdasarkan manajemen perusahaan yang  memfasilitasi  pimpinan  dan  karyawan  untuk  menunaikan  zakat  dengan  cara diperhitungkan  langsung  dalam  daftar  gaji.  Pemotongan  gaji  dilakukan  di  unit  PLN Pusat  atau  Wilayah  dengan  cara  karyawan  mengisi form  kesediaan  membayar  zakat melalui potong gaji langsung yang ditujukan kepada bagian SDM atau bagian gaji.
Pembayaran  zakat  dilakukan  langsung  dari  gaji  setiap  bulan  melalui  dan ditransfer ke YBM (Yayasan Baitul Mal) PLN. Selanjutnya, bagian SDM atau bagian gaji menyerahkan data karyawan yang membayar zakat kepada YBM dalam bentuk file berformat excel, setelah itu, karyawan memperoleh kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat),  BSZ  (Bukti  Setor  Zakat)  dan  Laporan  Donasi  atas  zakat  yang  ditunaikan. Kemudian oleh bagian YBM zakat disalurkan ke seluruh unit PLN SULSELBAR, yang disalurkan  ke  setiap  unit  tergantung  pada  besar  tidaknya  pendapatan  zakat  dari  unit tersebut dan seberapa banyak program dari unit tersebut.
Ulama berbeda pendapat mengenai hukum zakat profesi. Ada yang mewajibkan dengan menganalogikannya terhadap zakat pertanian dengan kadar zakat harta. Ada juga pendapat  yang  menolak  dengan  alasan  zakat  ini  tidak  ada  di  zaman  Rasulullah  saw. Sedangkan pendapat yang ketiga membolehkan dengan syarat mencapai nisab dan haul. Dalam  hal  ini  penulis  memilih  pendapat  yang  membolehkan  namun  dengan penganalogian  zakat  ini  terhadap  zakat  harta  bukan  dengan  zakat  pertanian.  Hal  ini menurut  penulis  setelah  melihat  beberapa  pendapat  penganalogian  dengan  zakat pertanian tampak kurang tepat dan juga karena sifat upah/uang lebih mirip dengan harta yang artinya harus dikeluarkan setelah mencapai nisab dan telah melewati satu tahun, seperti sebagian pendapat yang disebutkan di atas.
Dengan  demikian,  sistem payroll  termasuk  dalam  perantara  yang  dibolehkan dengan  syarat  yang  sesuai  yaitu  dengan  ketentuan  harus  mencapai  nisab  dan  berlalu setahun. Akan tetapi, dalam praktik pembayaran zakat profesi dengan sistem payroll di PT. PLN (Persero) Unit Wilayah SULSELRABAR yang memotong gaji karyawan setiap
650-672
bulan  tanpa  mensyaratkan  harus  mencapai  nisab.  Padahal  ulama-ulama  yang membolehkan zakat  ini  tetap  mensyaratkan  upah/gaji mencapai  nisab  terlebih  dahulu kemudian  wajib  dikeluarkan.  Untuk  itu,  penulis  menyimpulkan  bahwa  pembayaran zakat  profesi  melelui  sistem payroll  di  PT.  PLN  (Persero)  Unit  Induk  Wilayah SULSELBAR tidak seharusnya dijalankan dengan cara demikian, karena hal ini dapat menzalimi  karyawan  dengan  gaji  dibawah  nisab  apalagi  jika  belum  dipotong  dari kebutuhan hariannya dan belum mencapai setahun (haul).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdirahman ,‘Amr Muhammad bin ‘Amr. (t.th.). Silsilatu Taisir Kutub al-Fiqh al-Islami Juz’u as-S ā n ī . t.Cet; t.t: Alukah.
Abu  Zahrah,  Muhammad.  (2001). Zakat  Dalam  Perspektif  Sosial.  Cet.  II;  Jakarta: Pustaka Firdaus.
Al-Bukh ā r ī ,  Ab ū ‘Abdillah  Muhammad  bin  Ism ā ’il  bin  Ibrah ī m.  (2002). Ṣ ah ī h  Al- Bukh ā r ī . Cet. I; Dimasyq Beirut: D ā r ibnu Ka śī r.
Al-Maqdis ī , Muhammad bin Qud ā mah. (1992). Al-Mugn ī . jilid IV. Cet. II; Kairo: Hijr. Al-Musyaiqih,  Khalid  bin  Ali.  (2010). Zakat  Kontemporer  Solusi  atas  Fenomena Kekinian. Cet. I; Jakarta: Embun Lintera.
Al-Nah ā si, Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Umar. (2011). Fiqhu al-Zak ā h. t. Cet; t.t.p: Jam’iyyah Ab ī Bakr al- Ṣ idd ī q.
Al-Sa’d ī ,  ‘Abdurrahm ā n  bin  N āṣ ir.  (1422H). Taisir  al-Kar ī m  al-Rahm ā n  f ī Tafs ī r Kal ā mirrahm ā n. Cet. 1; Jeddah: al-Mamlakatu al-‘Arobiyah al-Su’ ū diyah. Al-Qardhawi,  Yusuf. Fiqhu  al-Zak ā h  al-Juz’u  al-Awwal.  (1973).  Cet.  II;  Suriah: Muassasatu al-risalah.
Arliman  S,  Laurensius.  (2015). Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim.  t. Cet. I Sumatra Barat: Deepublish.
B, M. Taufan. (2016). Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan. Cet. I, Yogyakarta: Deepublish.
Bungin, P. D. H. B. (2005). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Kencana.
Dahlia.  (2014). Implementasi  Zakat  Profesi,  Studi  Kasus  Pada  Lembaga  Amil  Zakat Nasional  /Laznas  PKPU  Cabang  Makassar.  Skripsi.  Makassar:    Fakultas Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam  Universitas  UIN  Alauddin  Makassar.  Diakses  dari http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1556/1/DAHLIA.pdf
Direktorat  Pemberdayaan  Zakat.  (2010). Pedoman  Pembakuan  Sarana  dan  Prasarana Lembaga Pengelola Zakat, 2010. Diakses dari http://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/index.php?p=show_detail&id=152.
Domai,  Tjahjanulin,  et  al.  (2015). Perencanaan  Pemberdayaan  Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam rangka keterbukaan informasi public. Cet I; Malang: Universitas Brawijaya Press.
650-672
Hasan, M. Ali. (2008). Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia. Cet. II; Jakarta: Kencana.
Hidayah. (2018). “Peran Lazis Wahdah Islamiyah Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Kesejahteraan Umat Di Makassar”, skripsi (Makassar: Jur. Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab.
Ibnu B ā z, Abdul Aziz bin Abdullah bin  Abdurrahman. (2013). Majmu’ Al-Fat ā wa F ī
Kitab Al-Zak ā h. Cet. I; Riya ḍ : Idarah al-buhu ś al-Islamiyyah.
IMM Tarbiyah. (2011). Zakat Profesi. Diakses dari http://immdakwahpwt.blogspot.com/2011/09/zakat-profesi.html. Istijanto.  (2005). Riset  SDM  Cara  Praktis  Mendeteksi  Dimensi-Dimensi  Kerja Karyawan. Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Ja’far, Muhammadiyah. (2005). Tuntunan Ibadat Zakat Puasa dan Haji. Cet. VI; Jakarta: Kalam Mulia.
Kemenag. (2017). Al-Qur’an Al-Kar ī m dan Terjemahnya. t. Cet; Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia.
Kurnia, Hikmat, & Hidayah, A. (2010) Panduan Pintar Zakat. Cet. I; Jakarta: Qultum
Media. Kuwado,  Fabian  Januarius.  (2016). Baznas  Apresiasi  Kementerian/Lembaga  yang Terapkan Payroll System untuk Zakat. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2016/06/30/12414581/baznas.apresiasi.kemen terian.lembaga.yang.terapkan.payroll.system.untuk.zakat.
Marimin, Agus, & Fitria , Tira Nur. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1.
Mualimah  Siti.  (2015). Implementasi  Zakat  Profesi  Pegawai (Studi  terhadap Pengelolaan  Zakat  Profesi  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Kementerian  Agama Kabupaten  Demak.  Skripsi.  Selatiga:  Fakultas  Syariah  Jurusan  Ahwal  al- Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
Minu,  Ihwan  Wahid.  (2017). Peranan  Zakat  Dalam  Penanggulangan  Kemiskinan  Di Kota Makassar, Studi Kasus Baznas Kota Makassar.  Tesis. Makassar: Program Pascasarjana  UIN  Alauddin  Makassar.  Diakses  dari  http://repositori.uin- alauddin.ac.id/6260/1/Ihwan%20Wahid%20Minu.pdf.
Mubarak,  I.  R.,  Herman,  S.,  &  Saputra,  R.  (2020).  Metode  Istinbath  Dewan  Syariah Wahdah Islamiyah dalam Menetapkan Hukum BPJS Kesehatan Mandiri. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 1(1), 60-78.
Nurwiyani, Endrati. (2009). Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi  di  Kabupaten  Temanggung.  Tesis.  Semarang:  Program  Magister  Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Ramadhan, Gilang. (2017). Zakat Sistem Payroll; Zakat Mudah, Terarah dan Berkah.
Diakses  dari  http://mandiriamalinsani.or.id/zakat-sistem-payroll-zakat-mudah- terarah-dan-berkah/?doing_wp_cron=1555069900.1901230812072753906250.
650-672
Riyadi, Fuad. (2015). Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer, Jurnal Zakat dan Wakaf 2, no. 1. Diakses dari https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1538. S ā lim, Abu M ā lik Kam ā l bin Sayyid. (2003). Ṣ ah ī h Fiqh Sunnah, Jilid II. t. Cet.; Kairo: al-Maktabah al-Tawkifia.
Semiawan, Conny R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif.  t. Cet; Cikarang: Grasindo.
Sugiarto Eko. (2017). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis Suaka Media. Cet. I; Yogyakarta: Diandra kreatif.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa.
Trigiyatno,  Ali.  (2016). Zakat  Profesi  Antara  Pendukung  dan  Penentangnya,  Jurnal Hukum Islam 14, no. 2.
Tuasikal,  Muhammad  Abduh.  (1436  H). Kaidah  Fikih  (18):  Hukum  Perantara  sama dengan Hukum Tujuan. Diakses dari https://rumaysho.com/10130-kaedah-fikih- 18-hukum-perantara-sama-dengan-hukum-tujuan.html Uqaily, Ali Mahmud. (2012). Praktis & Mudah menghitung zakat. Cet. I; Solo: Aqwam. “Undang-undang  Pengelolaan  Dana  Zakat  di  Indonesia”.  Diakses  dari http://zakat.or.id/undang-undang-pengelolaan-dana-zakat-di-indonesia/. Usman,  M.  H.,  &  Aswar,  A.  (2020).  Korelasi  Kehidupan  Berislam  Masyarakat  Desa Baruga  dengan  Kemakmuran,  Keamananan  dan  Ketentraman  Hidup. Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan, 6(1).
Yassir, Muhammad. (2012). Tidak Ada Zakat Profesi Pegawai, Pengusaha Muslim. no.5