Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 4722-4734
Strategi Implementasi Kebijakan Terhadap Tata Kelola Aset Syariah Tetap Pada Lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta
Ari Gunawan 1*) , Andriyani 2)
1,2 Faculty of Economics and Business Diponegoro University, Semarang, Indonesia *Email korespondensi: ari.gunawan0801@gmail.com

## Abstract
This study aims to be mode orderly in administration, orderly in securing fixed assets, to get to the best opinion with no records of audit findings from external parties, namely the BPK. This research uses a qualitative method with a case study approach that occurred at ex-BPPT institutions in 2019 and 2020. This qualitative research methods uses primary data obtained from interviews, observation, documentation and secondary data obtained from documents. The results of the research are the findings from the BPK regarding the management of fixed assets in the ex-BPPT institutions had not been effective due to limited Human Resources in managing fixed assets or State Property. Implementation support with a commitment from the top leadership of the Head of BRIN as outlined in the form of policies and implementation guidelines. Lack of officers managing state property, lack of coordination  internally  and  externally,  training  and  outreach  need  to  be  increased,  policy  outreach,  system improvements and the absence of standard operating procedures (SOP), and if necessary rewards for officers managing assets or state property.

## Keywords: policy implementation, fixed asset governance
Saran sitasi : Rahardjo, I. D., & Raharja, E. (2023). Strategi Implementasi Kebijakan Terhadap Tata Kelola Aset Syariah Tetap Pada Lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta . Jurnal ilmiah ekonomi islam,
9 (03), 4722-4734. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11422
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11422

## 1. PENDAHULUAN
Lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang disingkat BRIN merupakan lembaga pemerintah Republik Indonesia yang ditetapkan untuk melakukan riset, pengembangan, pegkajian, dan penerapan, serta inovasi,  untuk  menyelenggarakan  ketenaganukliran dan menyelenggarakn kenatariksaan yang terintegrasi sesuai  dengan  aturan  peraturan  presiden  nomor  78 yang diterbitkan pada tahun 2021. Pada rencana kerja tahunan (RKT) di tahun 2022, sesuai matrik rencana kerja  BRIN  bahwa  sasaran  strategis,  target  dan indicator kinerja utama, salah satu fungsi utama yaitu pembinaan dan pemberian dukungan administrasi.
Barang  Milik  Negara  (BMN)  adalah  semua barang  milik  negara  yang  diperoleh  atas  biaya anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  atau  dari perolehan  lain  yang  benar-benar  baru,  hal  dapat dipahami  sesuai  aturan  pemerintah  nomor  27  tahun 2014  yang  telah  direvisi  dengan  arahan  pemerintah nomor  28  tahun  2020  tentang  penatausahaan  barang
milik  negara.  Dalam  pengelolaan  BMN  meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan dan  pemeliharaan,  penilaia,  pemindahtanganan, pemusnahan,  penghaousan,  penatausahaan,  serta pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian.  Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagaimana penjabaran dari siklus logistik yang mana hal ini diamanatkan sesuai dengan pasal 49 ayat (6) undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
Lembaga  pemerintah  melaksanakan  aturan  ini akan terwujudnya tertib administrasi aset negara yang efektif,  efisien,  optimal  dan  akuntabel.  Pada penatausahaan  aset  negara  ini,  pembukuan  opname fisik  merupakan  kegiatan  pemeriksaan,  pencatatan dan  pelaporan  hasil  inventarisasi  BMN  sedangkan pelaporan merupakan kegiatan proses penyusunan dan penyampaian  data  dan  informasi  BMN  secara semesteran dan tahunan.
Beberapa penelitian terdahulu juga menyinggung ketidak-optimalan  pengelolaan  aset  seperti  yang terjadi  pada  lembaga  eks  BPPT.  Kurniawan  (2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengamanan  aset  tanah  milik  Pemerintah  Kota  di Semarang masih banyak yang tidak didukung dengan kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  akurat,  tidak tertibnya  bukti  kepemilikan  yang  sah,  sistem koordinasi  antar  instansi  masih  lemah  dan  kurang efisien dalam birokrasi pemerintahan kota Semarang, keahlian  sumberdaya  manusia  yang  dimiliki  oleh pihak  yang  terkait  masih  kurang  optimal  (kurang paham tentang pengurusan administrasi pertanahanan), ketersediaan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya memadai, dan kewenangan yang diberikan pada ASN masih kurang efektif. Permasalahan yang sama terjadi di  eks  BPPT  yaitu  tentang  pengamanan  aset  tetap berupa tanah yang belum bersertfikat, sehingga hal ini yang menjadi temuan dari pemeriksan eksternal.
Penelitian  yang  lain  menemukan  penerapan system regulasi pedoman teknis  pembukuan, inventarisasi,  dan  pelaporan  Barang  Milik  Daerah (BMD) belum maksimal (Tri Rinawati (2022). Hal ini terjadi  karena  adanya  beberapa  hambatan,  seperti SDM yang kurang memahami aturan, data aset tanah, dan  legalitas  tanah.  Juga,  terbatasnya  kualitas  dan kuantias  Aparat  Sipil  Nasional  (ASN)  dalam menganalisis  kebutuhan  barang  dan  kemahiran penggunaan  teknologi  dalam  menjalankan  tugas. Permasalahan  ini  senada  dengan  yang  dialami lembaga eks BPPT, yaitu tidak tertibnya administrasi pencatatan aset yang meliputi pencatatan secara paket, yang seharusnya dicatat dalam bentuk per unit.
Penelitian  Zadrak  Romeo  Kermite  (2021), memberikan  hasil  risetnya  yang  menyampaikan bahwa sistem kontrol dan kendali terhadap aset tidak bergerak di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian  Penyakit  (BTKLPP)  Kelas  II  Ambon kurang  bermanfaat  dengan  baik,  masih  adanya  aset tetap  yang  belum  di  tetapkan  penggunaan  statusnya, sehingga BMN tersebut tidak dapat dihapuskan, serta adanya BMN yang belum diusulkan penghapusannya meskipun  BMN  tersebut  dalam  kondisi  rusak  berat, sehingga mengakibatkan pemborosan biaya pemeliharaan serta menngurangi terjadinya penumpukan barang di ruangan”.
Penelitian  ini  dalam  pengamatan  awal,  telah ditemukan  adanya  temuan  dari  pemeriksaan  pihak eksternal  yaitu  dari  Badan  Pemeriksan  Keuangan
(BPK)  di  tahun  anggaran  2019  dan  tahun  anggaran 2020 bahwa pengelolaan aset tetap belum optimal.

## LITERATURE REVIEW
Pada  perumusan  masalah  disebutkan  bahwa ditemukannya permasalahan yang ada pada Lembaga eks BPPT dan adanya spesifikasi permasalahan yang ditemukan oleh pihak pemeriksa eksternal. Peramalan kebijakan akan menuju pada good governance . Tahap selanjutnya  adalah  rekomendasi  kebijakan  dengan mengadopsi  kebijakan  yang  merupakan  legitimasi memberikan kewenangan pada pimpinan.

## 1.1. Kepemimpinan
Peranan pimpinan dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan.  Keterampilan kepemimpinan  yang   baik dan  sangat  efektif penting   untuk membangun  dan dan mempromosikan kualitas bukan jumlah produksi dalam  perusahaan  yang  kuat  dan  akhirnya  meraih keberhasilan (Badu dkk, 2017). Dalam melaksanakan pekerjaan yang baik dan benar dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran merupakan sifat kemampuan yang dimiliki dari kepemimpinan yang dapat mempengaruhi  seseorang.  Faktor  kepemimpinan merupakan salah satu peran penting dalam kebijakan sistem  informasi  manajemen  yang  dibutuhkan dukungan  dari  lembaga  dan  rezim  yang  berkuasa dalam  implementasi  kebijakan  agar  dapat  berjalan dengan baik dengan hasil yang optimal (Erfin Eko B.S Haryanto dkk, Jurnal 2019).

## 1.2. Kinerja SDM
Ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang memadai  sangat  dibutuhkan  dalam  implememntasi kebijakan  agar  dapat  berjalan  dengan  hasil  kinerja yang  memenuhi  target  kerja  (Haryanto  dkk,  2019). Terdapatnya  data  pada  sumber  daya  manusia pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Bandung yang  tidak  linier  dengan  pendidikannya  sehingga perlu  adanya  pelatihan  untuk  menyeimbangkan kinerja dengan keahliannya (Pusparani, dkk, 2021).

## 1.3. Kepatuhan Regulasi
Untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  dari aparatur  negara  dalam  sistem  pemerintahan  tunduk dan  patuh  terhadap  peraturan  yang  berlaku. Kepatuhan pada peraturan dalam pengelolaan barang milik  negara  mempunyai  arti  bahwa  aparat  negara atau pegawai yang menangani pengelolaan aset negara bertindak pada aturan yang berlaku. Beberapa aturan regulasi  yang  diterapkan  dalam  pengelolaan  barang milik  negara  yang  menjadi  acuan,  antara  lain
Peraturan  Pemerintah  nomor  27  tahun  2014  yang dilakukan  perubahan  menjadi  Peraturan  Pemerintah nomor  28  tahun  2020  tentang  pengelolaan  barang milik negara/daerah.

## 1.4. Koordinasi
Menurut  Winardi  (2015)  bahwa  pelaksanaan koordinasi  merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen. Dalam  organisasi  keberadaan  pengorganisasian sangat  penting  bagi  terintegrasinya  seluruh  kegiatan organisasi  untuk  mencapai  tujuan.  Koordinasi mengimplikasikan  bahwa  elemen-elemen  sebuah organisasi yang saling berhubungan dan menunjukan keterkaitan  sedemikian  rupa  hingga  semua  orang melaksanakan  tindakan  tepat  pada  waktu  yang  tepat dalam  rangka  mencapai  tujuan.  Adanya  komunikasi dan koordinasi yang cukup baik di antara pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kota Semarang (Rudy, 2020).

## 1.5. Budaya organisasi
Menurut Stephen P Robbins (2016), Organizational  culture  budaya  organisasi  adalah sebuah system dari makna bersama yang dianut oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain.  Menurut  Mangkunegara  (2005),  Budaya  kerja merupakan perangkat asumsi atau system keyakinan, nilai,  dan  norma  yang  dikembangkan  dalam  satu organisasi  yang  dapat  dijadikan  sebagai  landasan tingkah  laku  anggota,  untuk  mengatasi  masalah adaptasi eksternal maupun integrasi internal.

## 1.6. Standar operasional prosedur (SOP)
Standar operasional prosedur sangat penting dan bermanfaat  bagi  setiap  instansi  atau  lembaga pemerintah  yang  melaksanakan  kegiatan-kegiatan agar  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Menurut  Sailendra Annie (2020), Standar operasional prosedur merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan  kegiatan  operasional  organisasi  atau perusahaan berjalan dengan lancar.

## 1.7. Kerangka Pemikiran
Adanya temuan pihak eksternal (BPK) Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 Pengelolaan Aset BPPT yang tidak optimal
Kenapa
Melakukan investigasi atas temuan Faktor yang mempengaruhi Kepemimpinan Kinerja SDM Kepatuhan regulasi Koordinasi Standar Operation Prosedure Lembaga Organisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Implementasi
Pelaksanaan Kebijakan
Melakukan wawancara terhadap pegawai yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara Budaya Kerja Perumusan Masalah Prediksi / Peramalan Rekomendasi Pemantauan Evaluasi
Penelitian  ini  diawali  adanya  temuan  pihak eksternal yaitu Badan Pemeriksan Keuangan RI untuk tahun  anggaran  2019  dan  tahun  anggaran  2020  di lembaga  eks  BPPT.  Kemudian  dilakukan  pencarian data-data  atas  temuan  tersebut  yang  telah  dilakukan investigasi terhadap temuan BPK. Peneliti melakukan wawancara  dan  dokumentasi  terhadap  pegawai  yang menangani pengelolaan barang milik negara atau aset negara.  Data  dari  hasil  wawancara  dan  dokumentasi dianalisa lebih lanjut untuk menentukan temuan dari BPK yang menyebabkan pengelolaan aset BPPT yang tidak mencapai target.

## 2. METODE PENELITIAN
Untuk  melakukan  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena  peneliti menilai  sesuai  judul  penelitian  permasalahan  yaitu permasalahan aset tetap atau barang milik negara pada BPPT yang menjadi temuan BPK pada tahun 2019 dan tahun 2020. Peneliti melakukan wawancara terhadap para  responden  penelitian  yang  dianggap  sebagai petugas yang melakukan dan mengetahui pengelolaan aset  di  lembaga  eks  BPPT.  Responden  ini  dianggap sebagai orang yang terlibat dalam penelitian, sehingga merupakan  bagian  dari  responden  yang  memberikan respon serta tanggungjawab atas keterlibatannya. Oleh karena tidak mungkin seluruh unit kerja dapat diteliti dilingkungan  eks  BPPT,  maka  peneliti  menetapkan unit  yang  menjadi  topik  temuan  BPK  dijadikan sumber dalam penelitian ini yaitu pada:
a. Koordinator atau Kepala Bagian BMN pada unit kerja eks sekretaris utama BPPT (SETAMA) pada periode  tahun  2018,  periode  tahun  2019  dan periode tahun 2020.
b. Petugas  pencatat  barang  milik  negara  eks  BPPT pada unit kerja sekretariat utama.
c. Petugas pengelolah barang milik negara eks BPPT pada unit kerja sekretariat utama.
d. Petugas pengelolah barang milik negara eks BPPT pada unit kerja sekretariat utama.
e. Unit  kerja  Balai  Besar  Teknologi  Modifikasi Cuaca (B2TMC) 1 orang sebagai petugas pencatat dan pengelolah BMN.
f. Unit  kerja  Balai  Teknologi  Bahan  Bakar  dan Rekayasa  Desain  (BTB2RD)  1  (satu)  orang sebagai petugas pencatat dan pengelolah BMN
Lokasi  penelitian  tempat  dimana  penelitian dilakukan,  yang  pada  satu  lembaga  eks  BPPT  yang berada di Jl. MH Thamrin No.8 Jakarta dan di wilayah
Kawasan  Pusat  Penelitian  Pengetahuan  Teknologi Serpong Tangerang Selatan. Waktu untuk melakukan wawancara  selama  2  (dua)  bulan  yaitu  pada  bulan Agustus dan September 2022.
Teknik pengumpulan data menggunakan metode pendekatan  trianggulasi  teknik,  yaitu  :  Wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan cara terstruktur dan tidak terstruktur: observasi, dokumentasi  dan  trianggulasi  sumber,  yaitu  : Wawancara.  Peneliti  menggunakan  metode,  yaitu: Metode Dokumentasi, Metode wawancara

## Measurement
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yang  tepat untuk mencari arti yang mendalam pada suatu kasus yang terjadi. Oleh karena itu hasil data dari responden menghasilkan  kajian  fenomena  yang  komprehensif. Teknik  sampling  dari    responden  berdasarkan subjektivitas peneliti. Adapun teknik yang digunakan untuk  menentukan  responden  yaitu  sampling purposive. Responden merupakan pegawai eks BPPT yang bekerja  sebagai petugas pengelola aset tetap atau barang milik negara pada unit kerja Sekretariat Utama BPPT,  unit  kerja  Balai  Besar    Teknologi  Modifikasi Cuaca  (B2TMC),  unit  kerja  Balai  Teknologi  Bahan Bakar dan Rekayasa Desain (BTBRD) BPPT sebelum tahun 2022.
Terdapat  tiga  kelompok  responden  dalam  usia bekerja  di  lembaga  eks  BPPT.  Kelompok  usia  lama bekerja kurang dari 10 tahun, kelompok usia kurang dari 10 tahun merupakan pegawai yang diterima eks BPPT dan langsung penempatan pekerjaannya berada sebagai pengelola aset tetap, usia lama bekerja antara 10  tahun  –  20  tahun,  ada  3  (tiga)  orang  responden terdiri  dari  responden  ZM  (R-03)  ini,  adalah responden sebagai petugas aset tetap atau BMN sejak diterima  di  lembaga  eks  BPPT  dan  mempunyai pengalaman bekerja sebagai pengelola aset tetap yang cukup  mumpuni,  dan  yang  2  (dua)  orang  responden yaitu  M  (R-07)  dan  S  (R-08)  pengalaman  bekerja sebagai  pengelola  aset  tetap  atau  BMN  lima  tahun karena sebelumnya sebagai tenaga teknisi dan tenaga bagian  keuangan,  serta  usia  lama  bekerja  di  atas  30 tahun,  ada  3  (tiga)  orang  responden  dan  yang mempunyai  pengalaman  bekerja  sebagai  pengelola aset tetap atau bmn hanya berinisial IM (R-05) selama 10  tahun  sedangkan 2  orang  yaitu  inisial  AN  (R-01) dan AD (R-02) sebagai responden pengelola aset tetap atau  bmn  hanya    3  –  4  tahun,  tetapi  mempunyai pengalaman sebagai Kepala Bagian atau Koordinator
sehingga  mumpuni  untuk  berkomunikasi  dan mempunyai pengalaman untuk mengambil keputusan. Data menyebutkan pada usia lama bekerja lebih dari 20 tahun dan lama bekerja antara 10 sampai 20 tahun menunjukan  responden  mempunyai  pengalaman bekerja  yang  cukup  baik  dan  mempunyai  hubungan yang baik di antara unit kerja di lingkungan lembaga eks BPPT.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil
3.1.1. Responden Ke-satu (R-01) Responden pertama, peneliti melakukan wawancara kepada NA (R-01) sebagai pejabat kepala bagian barang milik negara pada lembaga eks BPPT periode tahun 2021, dan sejak masa transisi dari eks BPPT  menjadi  lembaga  BRIN,  NA  (R-01)  sebagai Koordinator Barang Milik Negara eks BPPT di Biro Manajemen  Barang  Milik  Negara  dan  Pengadaan (BMBMNP) BRIN.
NA  (R-01)  menyatakan  bahwa  hasil  pemeriksaan BPK pada tahun 2019, di lembaga  eks BPPT adalah sebagai berikut:
Pencatatan  aset  tetap  yang  tidak  dirinci  atau secara gelondongan
“Jadi ini memang di bppt itu banyak aset yg unik tidak seperti aset yang di kementerian teknis lainnya, BPPT itu sesuai dengan tugas dan fungsinya, kita salah satu output  berupa  siteplane  itu,  suatu  sistem  alat  yang pengadanaannya  secara  gelondongan,  sulit  untuk dicatat  persatu-satu,  kita  mencatat  dari  pengadaan seperti besinya sendiri, mencatat gentengnya sendiri tapi  hasil  akhirnya  menjadi  rumah.  Pabrik  garam dibeli  secara  ecer  kemudian  menjadi  pabrik,  sama seperti PLTU pengadaannya multiyear, itu sudah kita jelaskan ke pemeriksan, kalau kita mencatat per item sangat sulit sehingga secara gelondongan”
NA (R-01) menyebutkan bahwa pengadaan atau pembelian peralatan untuk membangun suatu produk dibeli secara gelondongan seperti contoh membangun rumah  tidak  dicatat  persatuan  namun  dicatat  secara utuh yaitu berupa rumah per paket. untuk serah terima aset  tetap  dari  suatu  organisasi  atau  lembaga pemerintah  kepada  pihak  lain  secara  administrasi diperlukan  berita  acara serah  terima, menurut  aturan yang  berlaku  yaitu  PMK  nomor  111/PMK.06/2016
tentang  tata  cara  pemindahtanganan  BMN  bahwa serah terima aset diperlukan berita acara serah terima. Namun  serah  terima  tersebut  dalam  bentuk  berita acara sementara jika kebutuhan yang mendesak untuk masyarakat. Sehingga yang melakukan penandatanganan berita acara cukup pejabat pembuat komitmen  (PPK)  selaku  penanggungjawab  barang selama tahun berjalan.
NA (R-01) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK  pada  tahun  2020  lembaga  eks  BPPT  belum melaksanakan  pengelolaan  aset tetap  secara  optimal, sebagai  berikut  :  Belum  melaksanakan  sertifikasi tanah.
“Tinggal 4 bidang yg belum disertifikatkan berada di Surabaya  dan  digunakan  oleh  TNI-AL  dan Pemerintah Kota Surabaya. 2 bidang dialihkan ke TNI dan 2 bidang dialihkan ke Pemerintah Kota Surabaya, nyatanya 4 bidang itu sdh digunakan oleh TNI-AL dan Pemerintah Kota Surabaya”.
Lembaga  eks  BPPT  memilik  tanah  sebanyak  4 bidang  yang  belum  bersertifikat  berada  di  lokasi  di surabaya, dan tanah tersebut digunakan oleh     TNI- AL  dan    Pemerintah      Kota      Surabaya.      Peneliti melakukan  observasi  bahwa  4  bidang  tanah  tersebut berada di lokasi kelurahan tambakwedi dan kelurahan bulakbanteng  kecamatan  kenjeran  surabaya,  yang  di rencanakan akan dialihkan kepada TNI-AL 2 bidang dan  kepada  Pemerintah  Kota  Surabaya  2  bidang.  4 bidang  tanah  tersebut  akan  disertifikat  oleh  TNI-AL dan Pemerintah Kota Surabaya setelah dilakukannya pengalihan  aset  tetap  tersebut.  Sehingga  BPPT  tidak melakukan  sertifikasi  karena  kedua  institusi  tersebut bersedia  melakukan  sertifikasi  tanah  setelah  adanya serah terima aset tetap tersebut.
Aset tetap berupa instlasi dan jaringan tidak diketahui lokasi
Dalam pembukuan aset tetap BMN BPPT, bahwa aset  tetap  berupa instalasi dan jaringan  yang tercatat sejak  tahun  1990  tidak  diketahui  keberadaannya, kemungkinan  kondisi  saat  ini  aset  tetapnya  banyak yang  sudah  hancur,  hal  ini  menjadi  permasalahan adanya kerugian negara. Observasi aset tetap berupa instalasi dan jaringan yang diperoleh sejak tahun 1990 sangat sulit untuk di telusuri keberadaannya dan data- data tentang aset tersebut itupun juga menjadi kendala tidak diketahui keberadaannya.

## Permasalahan dan Penyelesaian Temuan BPK (R-01)
Responden  Tahun  Permasalahan Penyelesaian R 01 2019 Pencatatan secara gelondongan Koordinasi antara bagian unit kerja pembuat kontrak Penetapan tata cara perolehan aset tetap Pemindahan aset tetap dari BPPT kepada pihak pemerintah maupun ke masyarakat Penetapan penandatanganan format berita acara Dibuat tata cara aturan bentuk serah terima aset tetap 2020 tanah BPPT belum di sertifikatkan  Memerlukan penyelesaian perbedaan pandangan Konstruksi dalam pekerjaan tidak berlanjut Memerlukan penyelesaian penghapusan Aset tetap berupa instalasi dan jaringan tidak diketahui lokasi penempatannya Memerlukan penyelesaian untuk dihapuskan dari catatan pembukuan aset tetap Penerapan aplikasi BMN Plus belum dilaksanakan Membutuhkan pengingkatan SDM Sumber: Data dikembangkan hasil penelitian 3.1.2. Responden Ke-dua (R-02)
Responden kedua, peneliti melakukan wawancara kepada AD (R-02) sebagai pejabat kepala bagian barang milik negara pada lembaga eks BPPT periode tahun 2017-2018, dan saat ini responden R-02 sebagai  pengelola  Koperasi  BRIN.  AD  (R-02) menyatakan  bahwa  hasil  pemeriksaan  BPK  pada tahun  2019,  terdapat  temuan,  Pencatatan  aset  tetap atau  barang  milik  negara  yang  dicatat  secara gelondongan adalah:
“Terjadi  memang  salah  pencatatan  beda  klasifikasi pada  simak  yang    diinginkan      kita  menganggapnya gelondongan,  BPK  tidak  mau  yang  tercatat  secara gelondongan istilahnya”
Menjelaskan bahwa BPK RI tidak menginginkan tata kelola aset tetap dicatat secara gelondongan, hal ini  yang  menyebabkan  terjadinya  salah  pencatatan yang beda klasifikasi pada SIMAK (Sistem Informasi Manajemen  Akuntansi),  pencatatan  dibuat  secara terperinci, yang dianggap gelondongan seperti dicatat 1 paket yang seharusnya dicatat per unit item.
“ya mungkin ada sedikit kesalahan administrasi yaa disini yang mestinya dalam 1 (satu)  aset  gedung dan bangunan itu khan, persepsinya gedung bangunan di dalam  gedung  itu  ada  ya  ada  ac,  lift,  sound  system yang  kita  maksudkan  itu    pencatatannya  jadi  satu, kelihatannya  besar  padahal  itu    harus  dipisahkan antara  bangunan    dan    aset  mesin    atau  peralatan disitu,  ya  mungkin  ada  sedikit  pencatatan  atau kesalahan dari pihak adminisrasi”.

## Temuan BPK di tahun 2020
Responden AD (R-02) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan  BPK  pada tahun  2020,  sebagai  berikut, Belum melaksanakan sertifikasi tanah
“6 bidang tanah ada di Jakarta 2 bidang dan di jawa timur  4  bidang,  yang  di  jawa  timur  ada  kendala pengelola  tanah  ada  3  pihak,  ini  yg  merasa mengklaim  ada  di  wilayah  tanahnya.  ……..sudah mengadakan  pertemuan  dengan  pihak  pemerintah kota surabaya, pihak TNI Aangkatn Laut. … 3 pihak ini mengklaim atas kepemilikan tanah”.

## Tabel 2
Permasalahan dan Penyelesaian Temuan BPK (R-02) Responden  Tahun  Permasalahan Penyelesaian R 02 2019 Pencatatan secara gelondongan Memerlukan komunikasi antar unti bagian Memerlukan kebijakan keputusan Memerlukan aturan sistem kerja Pemindahan aset tetap dari BPPT kepada pihak lain Memerlukan aturan mekanisme cara kerja 2020 Bidang tanah belum di sertifikatkan Adanya penyelesaian perbedaan pendapat Konstruksi dalam pekerjaan tidak berlanjut Memerlukan kebijakan keputusan Penerapan aplikasi BMN Plus belum dilaksanakan Peningkatan SDM
Sumber: Data dikembangkan hasil penelitian

## 3.1.3. Responden Ke-tiga (R-03)
Responden keempat yang dilakukan wawancara adalah  ZM  (R-03)  sebagai  pelaksana  petugas  sub bagian penatausahaan bagian barang milik negara biro umum  lembaga  eks  BPPT  periode  tahun  2019,  dan saat  ini  sebagai  pelaksana  pengelolaan  barang  milik negara  Biro  Manajemen  Barang  Milik  Negara  dan Pengadaan (BMBMNP) BRIN.

## Temuan BPK di tahun 2019
ZM  (R-03)  menyatakan  jawabannya  atas wawancara  tentang  hasil  pemeriksaan  BPK  pada tahun  2019,  yaitu  ,  lembaga  eks  BPPT  melakukan pencatatan  aset  tetap  atau  barang  milik  negara  yang dicatat secara gelondongan adalah
“ini memang terjadi kesalahan di pencatatan aset itu dicatat  jadi  satu  paket  gelondongan  tidak  dirinci sesuai  dengan  per  item  atau  klasifikasi  bmn  yang seharusnya  menjadi  aset  gitu  ………..  mencatat barang  berdasarkan  dokumen  perolehan  misalnya kontrak atau SPK itu di lampiran atau di rincian itu kan  spesifikasinya  kan,  memang  ada  item-item tersebut yang harusnya memang menjadi aset namun di rincian harga itu menjadi satu paket”.
Menurut  R-03  bahwa  tidak  ada  komunikasi antara  pihak  user  atau  disebut  pengguna  barang  dari unit  kerja,  PPK,  dan  pengelolah  BMN,  serah  terima aset  tetap  dari  BPPT  kepada  pihak  lain  seperti Pemerintah  Daerah  atau  masyarakat,  diperlukan  ijin dari Menteri Keuangan.

## Temuan BPK di tahun 2020
ZM (R-03) menyatakan jawaban atas wawancara tentang  hasil  pemeriksaan  BPK  pada  tahun  2020, lembaga eks BPPT belum melaksanakan pengelolaan aset tetap secara optimal, yaitu, Sertifikat Tanah “yang  pertama  ini  banyak  yang  belum  dilakukan sertifikat karena kendalanya memang eee harus aktif ya  pa  ya  untuk  berkoordinasi  dengan  pihak-pihak terkait.,  misal  di  DKI  Jakarta  ada  dua  bidang,  ini khan  eks  rumah  negara  karena  memang  berbentuk jalan,  tidak  sepenuhnya  diserahkan  ke  penghuni. Namun  terakhir  kalu  nggak  salah  sudah  diproses untuk sertifikatnya di tahun 2021”.
Disebutkan bahwa R-03 mengetahui pada tahun 2015  akan  ada  pembangunan  gedung  laboratorium namun hanya sebatas DED nya, karena DED tercatat sebagai aset tetap dan berikutnya nilai dan aset tetap DED  ini  akan  dilakukan  integrasi  gabungan  dengan aset  tetap  gedung  bangunan  yang  akan  dibangun, namun  karena  adanya  peraturan  yang  tidak menginjinkan  institusi  pemerintah  membangun gedung maka ditunda pembangunannya.
“Rekomendasi  Kementerian  Keuangan  sebenarnya sudah memberikan jawaban, 3 rekomendasi eee yaitu dihentikan untuk  sementara, dua dilanjutkan dihentikan  atau  nanti  di  tahun  berikutnya  akan dilakukan  pembangunan  atau  benar-benar  tidak berlanjut. Perlu pernyataan pimpinan sih sebenarnya ini  menyebutkan  bahwa  pembangunan  gedung  lan tersebut tidak jadi dilakukan karena saya ingat dulu itu karena tidak dilakukan karena adanya
moratorium” Tabel 3 Permasalahan dan Penyelesaian Temuan BPK (R-03) Responden Tahun Permasalahan Penyelesaian R 03 2019 Pencatatan secara gelondongan Memerlukan komunikasi antar unti bagian Pemindahan aset tetap dari BPPT kepada pihak lain Memerlukan aturan mekanisme cara kerja Memerlukan komunikasi antar unti bagian 2020 Bidang tanah belum di sertifikatkan Memerlukan koordinasi antar pihak Konstruksi dalam pekerjaan tidak berlanjut Memerlukan kebijakan keputusan Lokasi aset tetap instalasi jaringan Memerlukan kebijakan keputusan Penerapan aplikasi BMN Plus belum dilaksanakan Memerlukan koordinasi dengan pihak eksternal Sumber: Data dikembangkan hasil penelitian 3.1.4. Responden Ke-empat (R-04)
Responden keempat yang dilakukan wawancara adalah Nisa Halisha (R-04) sebagai pejabat kepala sub bagian penatausahaan bagian barang milik negara biro umum  lembaga  eks  BPPT  periode  tahun  2019,  dan
saat  ini  sebagai  pelaksana  pengendalian  dan pengawasan  barang  milik  negara  Biro  Manajemen Barang  Milik  Negara  dan  Pengadaan  (BMBMNP) BRIN.

## Temuan BPK di tahun 2019
NH (R-04) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK pada tahun  2019, lembaga eks BPPT melakukan sebagai  berikut  :  Pada  aset  tetap  yang  dicatat  secara gelondongan, adalah
“nah memang dari dokumen sumber itulah yang kita tuangkan  di  dalam  aplikasi  simak  BMN  saat  ini adalah  SAKTI  nah  eee…  berdasarkan  dokumen  itu kita  catat  di  dalam  aplikasi  ternyata  pada kenyataannya  memang  eee  asetnya  itu  ada  banyak gitu, tapi dibuat dalam satu paket dalam kontraknya itu  seperti  itu.  Nah  itulah  yang  menjadi  penemuan dari  BPK  harusnya  memang  dari  kontrak  itulah  di pecah  sesuai  dengan  item-item  yang  memang  dibeli atau diadakan seperti itu”
Bahwa  untuk  melaksanakan  pemindahtanganan dari  pihak  BPPT  kepada  Pemerintah  Daerah  atau masyarakat sebaiknya dibuat format berita acara serah terima yang baku, melalui aturan internal di lembaga
eks  BPPT  atau  saat  ini  lembaga  BRIN,  dan  dengan aturan ini perlu juga adanya sosialisasi kepada seluruh unit  kerja  di  lembaga  BRIN,  maka  akan  ada keseragaman  format  berita  acara  serah  terima  aset tetap.

## Temuan BPK di tahun 2020
NH (R-04) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK  pada  tahun  2020,  lembaga  eks  BPPT  belum melaksanakan  pengelolaan  aset tetap  secara  optimal, sebagai  berikut  :  Adanya  temuan  konstruksi  dalam pekerjaan atau yang disebut dengan istilah KDP “Iya jadi dulu kan memang eee apa namanya adanya kebijakan  untuk  membangun  sebuah  gedung  tapi dikarenakan ada waktu itu kalau masalah terkait eee Perpres  atau  kebijakan  dari  Presiden  itu  terkait adanya  moratorium  maka  ee  saat  itu  rencana pembangunan itu jadi dia terhenti nah itu kan ee kalau tidak  salah  selama  5  tahun  moratorium  itu,  nah makanya DED ini tuh, masih dalam eee masih masih berupa KDP nah seperti itu sih pa”.
Tabel 5 Permasalahan dan Penyelesaian Temuan BPK (R-04) Responden  Tahun Permasalahan Penyelesaian R 04 2019 Pencatatan secara gelondongan Koordinasi antara bagian pembuat kontrak Pemindahan aset tetap dari BPPT kepada pihak pemerintah maupun ke masyarakat Memerlukan petunjuk aturan format serah terima yang baku 2020 bidang tanah belum di sertifikatkan Memerlukan komunikasi dengan pihak terkait Konstruksi dalam pekerjaan tidak berlanjut Kebijakan pimpinan dalam mengambil leputusan Aset tetap berupa instalasi dan jaringan tidak diketahui lokasi penempatannya Peningkatan SDM Penerapan aplikasi BMN Plus belum dilaksanakan Peningkatan SDM

## Sumber: Data dikembangkan hasil penelitian
3.1.5. Responden Ke-lima (R-05)

## Temuan BPK di tahun 2019
Responden  IM  (R-05)  menyatakan  bahwa  hasil pemeriksaan  BPK  pada  tahun  2019,  yaitu  :  Proses pemindahan aset BPPT kepihak lain belum sesuai “Masih  banyak  kelemahan  pada  beberapa  level  ini dari  pimpinan  sampai  dengan  pelaksanaan,  belum terjalin  dengan  baik  walaupun  secara  apa  regulasi mungkin kita mengacu pengeloa   barang  dalam  hal ini    Kementerian  Keuangan, mereka pasti sudah ada aturan-aturannya. Pada prakteknya pada pelaksanaannya kadang kita berjalan sendiri, teman- teman di BMN ini gak terlalu terlibat. Nah itu cuman kembali  lagi  ke  usernya  begitu  pengadaan  mungkin
karena  eee  tim  BMN  tidak  disertakan  mereka  sudah langsung  melaksanakan  serah  terima  jadi  akhirnya disini kurangnya koordinasi” .

## Temuan BPK di tahun 2020
Responden  IM  (R-05)  menyatakan  bahwa  hasil pemeriksaan  BPK  pada  tahun  2020,  lembaga  eks BPPT  belum  melaksanakan  pengelolaan  aset  tetap secara optimal, hal ini dengan adanya sebagai berikut: Konstruksi Dalam Pekerjaan
“Mengenai  DED,  apa  namanya  dalam  pekerjaan KDP  iini  kan  memang  eee  saat  kita  akan  eee membangun gedung kan memang disitu da DED, nah biasanya  tidak  berjalan  cuman  sayangnya  saat pelaksanaan hari ini kita terbentur dengan aturan pa
regulasinya yaitu dari eee pemerintah itu sendiri, jadi pas saat kita akan melakukan eee pembangunan disitu ada moratorium, otomatis pelaksanaan pembangunan itu  kan  stop,  …disinilah  perlunya  kebijakan pimpinan”.

## Aplikasi BMN Plus yang tidak berjalan
“Kalau yang saya pernah lihat, aplikasi ini bagus pa, nah  cuman    eee  sebagus-bagusnya  aplikasi  kalau enggak  selalu  mengikuti  perkembangan  update apalagi kalau ini kan eee apa namannya eh database- nya aset BPPT. Jadi kalau apa namanya enggak udah didukung  dengan  SDM  yang  paham,  ini  juga  pasti akan jadi masalah”.
Tabel 6 Permasalahan dan Penyelesaian Temuan BPK (R-05) Responden Tahun Permasalahan Penyelesaian
R 05
2019 Pencatatan secara gelondongan Memerlukan kebijakan para pimpinan Memerlukan peningkatan komunikasi antar pihak Pemindahan aset tetap dari BPPT kepada pihak pemerintah maupun ke masyarakat Dibuat aturan SOP bentuk serah terima 2020 bidang tanah belum di sertifikatkan 2 bidang sudah disertifikat, kinerja SDM ditingkatkan Konstruksi dalam pekerjaan tidak berlanjut Kebijakan pimpinan dalam mengambil leputusan Aset tetap berupa instalasi dan jaringan tidak diketahui lokasi penempatannya Peningkatan SDM Penerapan aplikasi BMN Plus belum dilaksanakan Sosialisasi melalui pelatihan aplikasi ke petugas BMN Sumber: Data dikembangkan hasil penelitian

## 3.1.6. Responden Ke-enam (R-06)
Responden  ke  enam,  wawancara  dilakukan kepada  NAN  (R-06)  sebagai  pelaksana  petugas pengelola  barang  milik  negara  pada  unit  kerja  sub bagian monitoring bagian BMN Biro Umum lembaga eks  BPPT  periode  tahun  2018  -  2021,  dan  saat  ini sebagai pelaksana petugas pengendalian dan pengawasan BMN di Biro BMN BRIN.
Temuan BPK di tahun 2019
NAN (R-06) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan  BPK  pada  tahun  2019,  adanya  temuan pertama  bahwa  lembaga  BPPT  ini  melakukan pencatatannya secara gelondongan.
“…mungkin  kalau  di  runut  adanya  masalah kenapa ada  pencatatan  yang  dilakukan  secara  gelondongan ini mungkin dari awalnya karena SPK (Surat Perintah Kerja)”.

## Temuan BPK di tahun 2020
NAN (R-06) menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2020, pengelolaan aset
belum  melaksanakan  secara  optimal,  yaitu  :Sertifkat tanah
“dari 6 bidang tanah yang belum sertifikat ini setahu saya  itu  ada  4  bidang  tanah  itu  yang  berlokasi  di Surabaya dan dua bidang tanah ini yang berlokasi di Meruya Kebon Jeruk Jakarta, nah ini belum dilakukan sertifikat  pada  tahun  2020,  nah  sampai  tahun  2021 tim kami sudah berhasil mensertifikatkan dua bidang tanah yang berlokasi di Kebon Jeruk”.

## Lokasi Aset Tetap instalasi dan jaringan
“iya ini juga sama seperti kasus yang sebelumnya ini kebetulan eee ada 58 unit ini juga kan eee dari setama sendiri eee khususnya biro umum itu kan melakukan pencatatan di unit kerja itu pa unit teknisnya eee unit yang  lama.  Nah  dari  infromasi  ini  eee  kami  juga menggandeng ini unit inspektorat tim dari Apip untuk melakukan penelusuran tapi auditor untuk melakukan penelusuran kebetulan pun ini juga banyak yang lama jadi  kami  juga  melakukan  penelusuran  alat-alat  ini dengan eee di masing unit”.
Tabel 7
Permasalahan dan Penyelsaian Temuan BPK (R-06) Responden  Tahun  Permasalahan Penyelesaian R 06 2019 Pencatatan secara gelondongan Petugas pengelola BMN diberikan training tentang BMN Koordinasi antara bagian pembuat kontrak Kebijakan pimpinan untuk menetapkan keputusan Dibuat aturan atau SOP tentang cara klasifikasi aset tetap Pemindahan aset tetap dari BPPT kepada pihak pemerintah maupun ke masyarakat Dibuat aturan SOP bentuk serah terima 2020 Bidang tanah belum di sertifikatkan 2 bidang sudah disertifikat, kinerja SDM ditingkatkan Konstruksi dalam pekerjaan tidak berlanjut Kebijakan pimpinan dalam mengambil leputusan Aset tetap berupa instalasi dan jaringan tidak diketahui lokasi penempatannya Peningkatan SDM Penerapan aplikasi BMN Plus belum dilaksanakan Peningkatan SDM

## Sumber: Data dikembangkan hasil penelitian
3.1.7. Responden Ke-tujuh (R-07)
Responden  ke  tujuh,  wawancara  dilakukan kepada  M  (R-07)  sebagai  petugas  pengelola  barang milik  negara  pada  unit  kerja  Balai  Teknologi  Bahan Bakar Rekayasa dan Desain (BTB2RD) lembaga eks BPPT periode tahun 2019, dan saat ini responden M (R-07)  sebagai  pelaksana  petugas  BMN  unit  kerja BMN DIRI BRIN.
Temuan BPK di tahun 2019
R-07 menjelaskan tentang adanya temuan BPK, bahwa  di  unit  BTB2RD  mencatat  aset  tetap  secara gelondongan, yaitu :
“Ketika di tahun 2019 ada komunikasi yang  kurang pas,  akhirnya  terjadi  adanya  temuan  tersebut,…. kurang koordinasi …betul dan juga dengan petugas saya sebagai petugas BMN tersebut” .

## Temuan BPK di tahun 2020
R-07  tidak  menjelaskan terkait  temuan  di  tahun 2020 karena permasalahan aset tetap di unit BTB2RD tidak ada permasalahan atas temuan BPK.

## Tabel 8
Permasalahan dan Penyelsaian Temuan BPK (R-07) Responden  Tahun  Permasalahan Penyelesaian R 07 2019 Kontrak perolehan peralatan laboratorium satu paket Perlunya koordinasi antara bagian pembuat kontrak dan pencatat BMN Kebijakan pimpinan untuk membuat peraturan SOP tentang tata cara pencatatan BMN
Sumber: Data dikembangkan hasil penelitian

## 3.1.8. Responden Ke-delapan (R-08)
Responden  ke  delapan,  wawancara  dilakukan kepada  S  (R-08)  sebagai  petugas  pengelola  barang milik  negara  pada  unit  kerja  Balai  Besar  Teknologi Modifikasi  Cuaca  (B2TMC)  lembaga  eks  BPPT periode tahun 2019, dan saat ini responden S (R-08) sebagai  pelaksana  petugas  teknis  di  unit  kerja Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) BRIN.

## Temuan BPK di tahun 2019
Menurut  responden  S  (R-08),  adanya  temuan oleh BPK RI atas aset tetap di lembaga eks BPPT yang dicatat secara gelondongan, adalah :
“Kerja  itu  karena  kontrak  karena  biasanya  user  itu minta alat yang kayak modelnya begini… harus bisa gitu  nah…  khan  di  dalamnya  itu  ada  bermacam- macam barang, ada yang model habis pakai, ada  apa, daripada kita susah untuk menginput barang bmn di
aplikasi  kita,  yaudah…  saya  input,  melalui gelondongan sebenarnya gak bisa gak boleh yaa…”

## Temuan BPK di tahun 2020
R-08  tidak  menjelaskan terkait  temuan  di  tahun 2020 karena permasalahan aset tetap di unit B2TMC tidak ada permasalahan.
Tabel 9
Permasalahan dan Penyelesaian Temuan BPK (R-08) Responden  Tahun  Permasalahan Penyelesaian R 08 2019 Kontrak pembangunan renovasi gedung secara paket, terdapat item perolehan kursi, meja Memerlukan pelatihan Memerlukan komunikasi antar unit Pemindahan aset tetap dari B2TMC kepada Sekolah melalui Kemdiknas, penandatangan BA Memerlkan kebijakan pimpinan

## Sumber: Data dikembangkan hasil penelitian

## 3.2. Pembahasan
Penelitian  ini  telah  memaparkan  data  tentang kebijakan atas temuan BPK terhadap tata kelola aset tetap  lembaga  eks  Badan  Pengkajian  dan  Penerapan Teknologi (BPPT) dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2021 lembaga eks  BPPT  bergabung  menjadi  lembaga  Badan  Riset dan  Inovasi  Nasional  (BRIN)  di  Jakarta,  sehingga peneliti  melakukan  penelitian  dengan  judul  strategi implementasi kebijakan terhadap tata kelola aset tetap pada  lembaga  BRIN  di  Jakarta.  Penelitian  ini mengadopsi  kerangka  pikir  yang  disediakan  oleh Willian  N  Dunn  (2018)  dengan menjelaskan tentang masalah, prediksi, rekomendasi kebijakan, pemantauan atau monitoring dan evaluasi.
Penelitian  ini  menemukan  adanya  temuan  dari hasil pemeriksaan BPK terhadap tata kelola aset tetap yang  belum  memadai  dan  belum  mencapai  optimal, seperti  :  pencatatan  aset  tetap  secara  gelondongan, proses  pemindahan  aset  tetap  ke  pihak  lain  belum sesuai  ketentuan,  sertifikat  tanah,  konstruksi  dalam pekerjaan,  lokasi  aset  tetap  instalasi  dan  jarian  dan pemanfaatan  aplikasi  BMN  Plus.  Atas  temuan  ini peneliti menyajikan pada sub bab sebagai berikut:
3.2.1. Bagaimana Strategi
Implementasi

## Kebijakan Terhadap Tata Kelola Aset Tetap
Peneliti  terlebih  dahulu  membahas  temuan tentang  kebijakan  tata  kelola  aset  atas  temuan pencatatan  secara  gelondongan.  Petugas  aset  tetap atau  BMN  melakukan  pencatatan  aset  tetap  pada pembukuan  aplikasi  SIMAK  BMN  berdasarkan dokumen  kontrak  atau  surat  perjanjian  kerja  (SPK) yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  pembuat  komitmen (PPK).  Dan  berikut  pembahasan  tentang  aplikasi BMN  Plus,  peneliti  telah  melaksanakan  penelitian hasil  temuan  belum  bahwa  aplikasi  BMN  Plus  ini sebenarnya  kegunaannya  sangat  bagus  bisa  untuk
memonitor aset tetap, titik dan letak keberadaan aset tetap, dokumentasi aset tetapnya. Lembaga eks BPPT tidak  melanjutkan  aplikasi  BMN  Plus  ini,  karena tenaga  SDM  yang  melakukan  penginputan  data terbatas dan belum adanya pelatihan terhadap tenaga SDM  yang  menangani  aset  tetap  termasuk  belum melaksanakan sosialisasi aplikasi BMN Plus ke semua uni kerja. Kajian peneliti terdahulu Erfin Eko Bintoro Haryanto  menjelaskan  keterbatasan  sumber  daya manusia  menjadi  kendala  dalam  pengimplementasi kebijakan, mengingat masih banyak pengoperasionalan  SIMBA  BMD  yang masih  belum memahami  cara  mengoperasionalkannya  dengan benar.

## 3.2.2. Apa  saja  yang  menghambat  Tata  Kelola Aset Tetap
Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang menjadi hambatan mengelola aset tetap di Lembaga eks BPPT yang menjadi temuan BPK, yaitu:
a. Koordinasi  antar  pihak  yang  kurang  komunikasi seperti  :  koordinasi  antar  institusi,  koordinasi antar petugas pengadaan barang dan petugas aset tetap  atau  BMN,  koordinasi  antar  petugas pencatatan BMN dan petugas monitoring BMN.
b. Kurangnya  pelatihan-pelatihan  aset  tetap  atau BMN untuk petugas BMN.
c. Kurangnya  tenaga  SDM  untuk  melakukan penginputan data di aplikasi BMN
d. Kurangnya sosialiasi aturan peraturan tentang aset tetap atau BMN ke unit-unit kerja.
e. Belum  adanya  aturan  petunjuk  system  operasi prosedur tentang pengelolaan aset tetap dilingkungan lembaga eks BPPT
f. Kebijakan pimpinan dalam mengambil keputusan tentang pengelolaan aset tetap atau BMN.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan tentang  kasus  adanya  temuan  BPK  di  lembaga  eks BPPT pada tahun 2019 dan tahun 2020, bahwa strategi implementasi  kebijakan  tata  kelola  aset  tetap    di lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta  adalah  meningkatkan  kinerja  sumber  daya manusia yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan aset  tetap  atau  barang  milik  negara  (BMN)  di lingkungan BRIN.
Hal ini terbukti dengan :
a. Meningkatkan perlunya koordinasi antar petugas dan  unit  kerja  yang  baik  di  dalam  lingkungan BRIN
b. Meningkatkan adanya pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan aset tetap petugas BMN
c. Membuat  aturan  panduanatau  petunjuk  teknis termasuk  SOP  tentang  tata  cara  pengelolaan BMN.
d. Memperbanyak sosialisasi aturan peraturan yang berlaku tentang pengelolaan BMN di lingkungan BRIN.
e. Dukungan  pimpinan  terhadap  petugas  BMN dalam mengelola aset.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A.A Anwar Prabu Mangkunegara, (2005).
Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan ,
Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Auerbach.  F.  Carl,  &  Silverstain  B.  Louise,  (2003).
Qualitative  Data .  New  York  and  London:  New York University Press.
Badu,  Syamsu  Q,  Novianty  Djafri,  (2017).
Kepemimpnan dan Prilaku Organisasi .
Gorontalo: Ideas Publishing.
Bogdan. R., & Biklen, S. (1992). Qualitative Research for Education . Boston, MA: Allyn and Bacon. Creswell.  W.  John,  (2015). Penelitian  Kualitatif  &
Desain  Riset.  Memilih  Di  antara  Lima pendekatan . Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Creswell.  W.  John,  (2018). Research  Design .  Fifth Edition. Los Angeles: SAGE Denzim  &  Lincoln,  (1994). Entering  The  Field  of Qualitative  Approaches .  Thousand  Oaks,  CA: SAGE Publications.
Haryanto  Erfin  Eko  Bintoro  Setyo,  dkk,  (2019),
Jurnal Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen  Daerah  Barang  Milik  Daerah  di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat . Vol. 11\No.4\ Oktober 2019, 551-567.
Keputusan  Kepala  BRIN  Nomor  1/HK/2022 tentang  Visi,  Misi,  Sasaran  Strategis  dan Indikator Kinerja Utama BRIN Tahun 2022 – 2024.
Keputusan  Kepala  BRIN  nomor  5/HK/2022 tentang  Rencana  Kerja  Tahunan  BRIN  tahun 2022.
Kermite,  Zadrak  Romeo, Jurnal  Pengelolaan  Aset Tetap  Barang  Milik  Negara  Ditinjau  Dari Permenkes No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Di
Lingkungan Kementerian Kesehatan (Penelitian pada  Balai  Teknik  Kesehatan  Lingkungan  dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon) . Volume 9 Nomor 4, Juli 2021.
Kurniawan,  Rudy,  (2020), Jurnal  Implementasi Kebijakan  Pengamanan  Aset  Tanah  Milik Pemerintah  Kota  Semarang  Berdasarkan  PP Nomor 27 Tahun 2014 , Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN:  2541-0849  e-ISSN:  2548-1398,  Vol.5, No.5 Mei 2020.
Moleong.  Lexy  J.,  (2018). Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang telah  di  ubah  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Pengelolaan Barang Milik Negara.
Peraturan  Presiden  nomor  33  Tahun  2021,  Bab  VI Pasal  69.  Tentang  Badan  Riset  dan  Inovasi Nasional.
Peraturan Presiden nomor 78 Tahun 2021, Bab I Pasal 1. Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Pelaksanaan Penggunaan BMN. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tatacara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian  BMN. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2016  tentang  Pemusnahan  dan Penghapusan BMN. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 115/PMK.06/2016 tentang Pemanfaatan BMN. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian BMN. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 165/PMK.06/2021  tentang  Perubahan  atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN
Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartaur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun  2012  tentang  Pedoman  Penyusunan Standar  Operasional  Prosedur  Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI nomor 1 Tahun  2017.  Standar  Pemeriksaan  Keuangan Negara (SPKN).
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional,
(2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
Pusat Bahasa.
Pusparani Melani, dkk (2021), Implementasi Kebijakan  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah (BMD) Pada Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung Propvinsi Jawa Barat ,
Vol.13\No.1\April 2021, 71-83. Rinawati Tri, dkk, 2022, Jurnal Evaluasi Manajemen Aset  Dalam  Mengoptimalkan  Pengelolaan  Aset Tetap Daerah Kota Semarang, ISSN Cetak 2252- 9993,  ISSN  Online  2598-618X ,  Jurnal  Lentera Bisnis Volume 11, Nomor 1, Januari 2022.
Sailendra  Annie  (2020), Langkah-langkah  praktis membuat SOP (standard operating procedures) ,
Cetakan  pertama,  Yogjakarta,  Trans  Idea Publishing.
Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta.
Undang-undang  RI  nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara
Undang-undang  RI  nomor  1  Tahun  2014  tentang Perbendaharaan Negara
Undang-undang  RI  nomor  5  tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara Winardi,  (2015). Manajemen  Perilaku  Organisasi . Edisi Revisi, Cetakan Enam. Jakarta: Kencana.