## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 
Muhammad Fachri Said Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Jalan Urip Sumohardjo Km. 5 Makassar, Sulawesi Selatan e-mail : fachri.said@umi.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the problem of legal protection for children in the perspective of human  rights.  The  type  of this  research is  socio-juridical  or including  descriptive  research  with  a non-doctrinal approach, which views law as a socio-empirical symptom observed in experience. The research  method  used  is  descriptive  research  with  the  type  of  incorporation  of  normative  legal research  with  sociological  legal  research  related  to  the  implementation  of  legal  protection  for children  in  the  perspective  of  human  rights.  The  results  of  the  study  show  that  the  results  of  this study are the legal protection of children in the perspective of human rights in essence is an effort made by parents, government and society to fulfill and guarantee all children's rights that have been guaranteed  in  the  convention  of  children's  rights  and  laws  Number  35  of  2014  concerning  Child Protection.  Legal  protection  for  children  in  the  perspective  of  human  rights  is  less  implemented because  the  government  has  not  implemented  its  obligations  in  fulfilling  children's  rights  so  that there  are  still  legal  violations  of  children.  The  recommendation  of  this  research  is  to  implement legal protection for children in the perspective of human rights, parents should be fully responsible for the behavior of children and the government establishes policies that are in line with the wishes of  the  community,  so  that  the  common  perception  between  parents,  government  and  society  is realized in fulfilling the rights child.
Keywords: Legal Protection, Children, Human Rights

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  masalah  perlindungan  hukum  terhadap  anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Adapun jenis penelitian ini adalah sosio yuridis atau termasuk penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  secara  non  doktriner,  yang  memandang  hukum  sebagai gejala  sosio  empirik  yang teramati  dalam  pengalaman.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah penelitian deskriptif dengan tipe penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum  sosiologis  yang  terkait  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  persepektif Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan Adapun hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum  terhadap  anak  dalam  perspektif  Hak  Asasi  Manusia  pada  hakikatnya  adalah  suatu  upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak  anak  yang  telah  di  jamin  dalam  konvensi  hak  anak  dan  Undang-undang  No.  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  perspektif  Hak  asasi manusia  kurang  terimplementasi  karena  pemerintah  belum  melaksanakan  kewajibannya  dalam memenuhi  hak-hak  anak  sehingga  masih  terjadi  pelanggaran  hukum  terhadap anak.  Rekomendasi penelitian  ini  adalah  dalam  mengimplementasikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam perspektif  hak  asasi  manusia  hendaknya  orang  tua  bertanggung  jawab  penuh  atas  perilaku  anak dan  pemerintah  menetapkan  kebijakan  yang  sejalan  dengan  keinginan  masyarakat,  sehingga terwujud kesamaan  persepsi  antara  orang tua, pemerintah  dan  masyarakat  dalam  memenuhi  hak- hak anak.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Hak Asasi Manusia
 Naskah diterima: 10 September 2018, direvisi: 12 September 2018, disetujui untuk terbit: 23 September 2018

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  amanah  Tuhan Yang  Maha  Esa  yang  harus  kita  lindungi agar  tercapai  masa  pertumbuhan  dan perkembangannya menjadi seorang manusia    dewasa    sebagai    keberlanjutan masa    depan  bangsa  (Fajaruddin,  2014: 23)  sehingga  mutlak  bagi  negara  dan pemerintah  memberikan  perlindungan hukum  dan  hak  asasi  manusia  kepada anak  sebagai  bagian  dari  anak  bangsa yang  diharapkan  menjadi  pelanjut  cita-
cita perjuangan bangsa Indonesia (Djanggih, 2018: 317).
Setiap  negara,  hak  anak  telah  di  atur dalam  Undang-Undang  dalam  hal  ini tidak terkecuali di Indonesia (Roza, 2018: 10).  Negara  memikul  tanggungjawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak- anak secara konstitusional dalam Undang- Undang  Dasar  1945.  Secara  hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak  Indonesia,  mulai  dari  produk hukum  nasional  dan  produk  hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia (Ismawati, 2013: 197).
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak  Anak  beserta  protokolnya, melalui  Keppres  No.  36  Tahun  1990  dan Undang-Undang  No.  5  Tahun  1998 sebagai  ratifikasi  terhadap  Konvensi Menentang  Penyiksaan  dan  Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang kejam. tidak  manusiawi  yang  merendahkan martabat  manusia.  Karena  itu,  secara hukum terikat untuk melaksanakan konvensi  tersebut  dan  menjadikannya
bagian dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ernis, 2016: 164).
Di  Indonesia,  peraturan  mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia,  peran  dunia  internasional dalam  mengawasi  terpenuhinya  hak  anak berdasarkan Convention of The Right of a Child turut memberikan efek  yang positif bagi  perkembangan  perlindungan  anak  di Indonesia.
Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan  anak  adalah  orang  tua, keluarga,  pemerintah  dan  negara,  beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan  anak  jatuh  pada  orang  tua, namun  diera  modern  seperti  sekarang  ini kebanyakan  orang  tua  sibuk  dengan pekerjaannya  dan  mulai  mengabaikan anaknya.
Berbagai peraturan baik dalam undang-undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan  anak,  namun  tetap  saja  dari tahun  ke  tahun  pelanggaran  perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan  zaman,  akibat  dari  bentuk regulasi  yang  kurang  visioner  sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru. (Aswari, et.al, 2018: 39)
Universal  Declaration  of  Human Rights pada  tahun  1948  menjadi  dasar Convention  Of  The  Right  Of  a  Child, namun  konvensi  perlu  dianalisis  lebih baik, hal ini dimaksudkan karena
konvensi  ini  lebih  banyak  mengakomodir nilai-nilai  dan  budaya  yang  bernuansa eropa sehingga beberapa kalangan menilai budaya asia tidak terakomodir di dalamnya (Haling, et.all, 2018: 360).
Sehingga pemerintah saat itu dianggap  tergesa-gesa  dalam  meratifikasi Convention  Of  The  Right  of  a  Child, hal ini dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas, perangkat  pendukung  dan  sistem  sanksi dari perlindungan anak, sebagai contoh di bidang  pengawasan  dan  jenis  sanksi- sanksi selain ancaman pidana penjara.
Kejahatan terhadap anak tiap tahunnya meningkat  dengan sangat pesat, berdasarkan hasil pantauan KPAI (Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia)  dari  tahun 2011  sampai  2014  sebelum  berlakunya Undang-undang  No  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak  terjadi  2178 kasus  kekerasan  pada  tahun  2011, sedangkan  tahun  2012  sejumlah  3512 kasus,  2013  terjadi  4311  kasus  dan  tahun 2014  terjadi  5066  kasus.  Jumlah  tersebut adalah  anak  yang  menjadi  korban, sementara  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  dari  tahun  2011  sampai  tahun 2015  berjumlah  6006  kasus,  selanjutnya kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764  kasus,  kesehatan  dan  napza  1366 kasus  serta  pornografi  dan  cybercrime 1032 kasus (www.kpai.go.id, 2017:6/5)
Data  terakhir  yang  dirilis  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  di  tahun 2016  telah  menerima  3.851  pengaduan masyarakat  terkait  pelanggaran  hak  anak (www.nasional.kompas.com,  2017:  4/9). Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  anak yang  berada  pada  kondisi  sulit  baik
menjadi korban kekerasan atau anak yang berhadapan dengan hukum belum menunjukkan perkembangan yang baik.
Melihat  jumlah  pengaduan  yang disebutkan  di  atas  tentunya  bukan  tidak ada perhatian sama sekali dari Pemerintah Indonesia.  Banyak  hal  yang  sudah dilakukan oleh pemerintah baik kebijakan mengenai  perbaikan  sanksi  kepada  para pelanggar  perlindungan  anak  ataupun upaya  konkrit  yang  sudah  di  terapkan, berbagai regulasi dan legislasi, perencanaan  dan  penganggaran  serta pembentukan  kelembagaan  yang  bisa mengatasi  masalah  anak  secara  lebih sistematis telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
Terlepas  dari  fakta-fakta  tersebut diatas maka hal lain yang memprihatinkan adalah  eksploitasi  anak  pada  sektor seksual.  Pemerintah  mengakui  tidak adanya  data  akurat,  namun  diperkirakan dari  semua  kasus  eksploitasi  seksual sekitar 60% korbannya adalah anak-anak. Sedangkan mayoritas dari 60% korbannya adalah perempuan dan sebagian anak laki- laki.
Eksploitasi  seksual  komersial  anak dilaporkan bahwa semua bentuk eksploitasi  komersial  anak  dijumpai  di Indonesia  seperti  anak  yang  dilacurkan, pelacuran  anak,  perdagangan  anak  untuk tujuan  seksual,  dan  pornographi  anak. Diperkirakan  sekitar  30%  dari  pekerja seksual  di  Indonesia  yang  jumlahnya 30.000-70.000 adalah anak-anak (http://www.republika.co.id, 2017: 6/10)
Hingga saat ini metode penanggulangan pelanggaran
perlindungan  anak  kebanyakan  masih pada  tataran  pendampingan  baik  anak yang  berhadapan  dengan  hukum  ataupun anak yang menjadi korban.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  sosio yuridis atau termasuk penelitian deskriptif dengan  pendekatan  secara  non  doktriner, yang  memandang  hukum  sebagai  gejala sosio  empirik  yang  teramati  dalam pengalaman.  Untuk  itu,  tidak  hanya mengkaji  dari  aspek  normatifnya,  tetapi juga hukum sebagaimana dalam realitasnya,
Metode  pendekatan  yang  digunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. Sebagai spesifikasi  penelitian  adalah  penelitian deskriptif  yuridis  analitis,  dengan  sumber data  berupa  bahan  hukum  primer, sekunder dan tertier, serta  yang didukung dengan  data  primer,  dan  dianalisis  secara juridis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  terhadap  anak  menjadi tanggung  jawab  negara,  pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang  kehidupan  agama,  pendidikan, kesehatan dan sosial (Indriati, 2014: 409). Hal  ini  sangat  beralasan  Karena  anak merupakan  bagian  dari  berbagai  aspek kehidupan  yang  wajib  untuk  dilindungi (Astari,  2015:  2)  serta  kehidupan  anak tidak  berbeda  dengan  kehidupan  orang dewasa (Rasyid & Asmara, 2015: 2 ).
Perlindungan  terhadap  anak  menjadi pening,  karena  anak  merupakan  penerus kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, sehingganya,  jika  mereka  telah  matang pertumbuhan  fisik  maupun  mental  dan sosialnya,  maka  tibalah  saatnya  untuk mereka menggantikan generasi terdahulu.
Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat  dunia  mempunyai  komitmen untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  anak dan  perlindungan  anak  yang  merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana  tercantum  dalam  konstitusi yang  tidak  lain  memberi  makna  bahwa masa depan anak Indonesia yang sejahtera,  berkualitas  dan  terlindungi (Sudrajat, 2011: 112-113)
Dalam  rangka  mewujudkan  sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, memiliki daya saing dan mampu memimpin  serta  memelihara  persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, diperlukan pembinaan  secara  terus  menerus  demi keberlangsungan hidup anak yang berdasarkan hak asasi manusia. Pertumbuhan  dan  perkembangan  mental, fisik  serta  sosial,  melindungi  dari  segala kemungkinan  yang  akan  membahayakan bagi setiap anak.
Anak  sebagai  sebuah  pribadi  yang sangat  unik  dan  memiliki  ciri  yang  khas. Perkembangan  anak  dengan  kemampuan dirinya  melakukan  sesuatu  sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk  perilaku  anak.  Sehingga peran  dari  orang  tua,  guru  serta  orang dewasa  lainnya  sangat  dibutuhkan  dalam
membentuk  perilaku  anak  demi  masa depan anak
Salah  satu  bentuk  perlindungan  anak adalah  dengan  terwujudnya  kepastian hukum bagi anak. Arif Gosita mengatakan bahwa  Kepastian  hukum  sebagai  sarana untuk  mencegah  diskriminasi  terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap  anak  itu  sendiri  (Gosita,  2004: 19)
Perlindungan adalah pemberian jaminan  atas  keamanan,  ketentraman, kesejahteraan,  dan  kedamaian  di  masa sekarang,  nanti  dan  akan  datang,  hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja  terletak  pada  instrumen  hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti  masyarakat,  lingkungan,  budaya dan jaminan masa depan yang cerah.
Dari  berbagai  define  perlindungan anak,  penulis  mendefiinisikan  bahwa perlindungan anak merupakan perlindungan  anak  yang  terlepas  dari kekerasan fisik maupun mental, penyalahgunaan  tanggungjawab  dalam bentuk apapun (abuse), dan eksploitasi.
Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan  agar  setiap  hak  sang  anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara  sederhana  menjamin  bahwa  anak- anak  akan  menerima  apa  yang  mereka butuhkan  agar  supaya  mereka  bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.
Perlindungan anak merupakan masalah  penting  dan  dianggap  sangat penting  diusahakan  dari  hal-hal  yang
berkembang dalam kehidupan
masyarakat,  seperti  pelacuran  yang  erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Problem  lainnya  yang  sering  dihadapi anak,  yakni  kekerasan  yang  dihadapi  di rumah  dan  di  sekolah  yang  berkaitan  era dengan  kemiskinan,  nilai  sosial,  agama dan  adat  istiadat  Hal  lain  pula  dijumpai dalam perkembangan kemajuan teknologi bahwa anak sering terlibat dalam masalah kriminalitas,  misalnya  anak  perdagangan anak dan pornografi anak.
Perlindungan  anak  dilakukan  sesuai dengan  kebutuhannya  sehingga  tidak terkesan  berlebihan  atau  perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingganya  perlindungan  terhadap  anak dilakukan secara
rasional bertanggungjawan  dan  bermanfaat  yang dilakukan secara efektif dan efisien.
Sehingganya,  makna  dari  usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan  kemauan  menggunakan  hak-haknya dan  melaksanakan  kewajibannya  sebagai seorang anak.
Hakikat  perlindungan  anak  sendiri dapat  dibedakan  menjadi  dua  bagian menurut  penulis,  yang  dimana  kedua bagian  tersebut  merupakan  unsur  inti dalam  perlindungan  anak.  Adapun  kedua bagian yang Penulis maksud adalah:
1) Perlindungan  anak  yang  bersifat yuridis, mencakup:
a. Perlindungan dalam bidang hukum publik dan
b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
2) Perlindungan  anak  yang  bersifat  non yuridis, meliputi:
a. Perlindungan dalam bidang sosial,
b. Perlindungan dalam bidang kesehatan,
c. Perlindungan dalam bidang pendidikan.
Perlindungan  anak  dimaknai  pula sebagai usaha untuk pencegahan, rehabilitasi  dan  pemberdayaan  terhadap anak, sehingga anak terlepas dari perlakuan salah (child abused), ekspliotasi,  dan  penelantaran.  Berbagai usaha  tersebut  tidak  lain  adalah  sebagai jaminan  atas  kelangsungan  anak  agar dapat  hidup  dan  berkembang  secara normal,  baik  fisil,  mental  dan  sosialnya (Media  Advokasi  &  Penegakan  Hak-Hak Anak,  1998:3). Hal  ini  sejalan  dengan pendapat  Arif  Gosita  (2004:52) yang mengatakan  bahwa  perlindungan  anak merupakan  suatu  usaha  melindungi  anak atas pemenuhan hak dan kewajibannya.
Perlindungan  hak-hak  anak  sangat erat kaitannya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian  dengan  pertimbangan  bahwa anak  merupakan  golongan  usia  yang sangat rawan (dependet), dan hal lain pula bahwa  adanya  golongan  anak-anak  yang mengalami  hambatan  dan  pertumbuhan perkembangannya,  baik  secara  rohani, jasmani maupun sosial.
Perlindungan  anak  bermanfaat  bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya,  maka  koordinasi  kerja sama  perlindungan  anak  perlu  diadakan dalam rangka mencegah
ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak  secara  keseluruhan.  Perlindungan Anak  berhubungan  dengan  beberapa  hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:
1) Luas lingkup perlindungan: a Perlindungan yang pokok meliputi  antara  lain:  sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
b Meliputi  hal-hal  yang  jasmaniah dan rohaniah.
c Mengenai  pula  penggolongan keperluan yang primer dan sekunder  yang  berakibat  pada
prioritas pemenuhannya.
2) Jaminan pelaksanaan perlindungan: a Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan  terhadap  pelaksanaan kegiatan  perlindungan  ini,  yang dapat  diketahui,  dirasakan  oleh pihak-pihak  yang  terlibat  dalam kegiatan perlindungan.
b Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan  tertulis  baik  dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya  sederhana  tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
c Pengaturan  harus  disesuaikan dengan  kondisi  dan  situasi  di
Indonesia  tanpa  mengabaikan cara-cara perlindungan yang
dilakukan  di  negara  lain,  yang patut  dipertimbangkan  dan  ditiru
(peniruan  yang  kritis)  (Gosita,
2004: 4-6).
Adapun pengertian perlindungan anak secara umum dapat juga dirumuskan secara sederhana, yaitu:
a. Suatu  perwujudan  adanya  keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan  keadilan  sosial,  yang merupakan dasar utama perlindungan anak;
b. Suatu  usaha  bersama  melindungi anak  untuk  melaksanakan  hak  dan kewajibannya  secara  manusiawi  dan positif;
c. suatu  permasalahan  manusia  yang Merupakan  suatu  kenyataan  sosial. Menurut  proporsi  yang  sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak  beraspek  mental,  fisik,  dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan
penanganan  anak  dilakukan  secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental;
d. Suatu  hasil  interaksi  antara  pihak- pihak  tertentu,  akibat  adanya  suatu interrelasi  antara  fenomena  yang  ada dan  saling  mempengaruhinya.  Jadi perlu  diteliti,  dipahami,  dan  dihayati siapa  saja  (objek  dan  subjek  hukum) yang terlibat sebagai  komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak  tersebut.  Selain  itu  perlu  juga diteliti,  dipahami  dan  dihayati  gejala mana  saja  mempengaruhi  adanya
perlindungan anak. Perlindungan anak  merupakan  permasalahan  yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya  harus  dilakukan secara simultan dan bersama-sama;
e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi  oleh  unsur-unsur  sosial tertentu  atau  masyarakat  tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi  motivasi,  lembaga-lembaga sosial  (keluarga,  sekolah,  pesantren, pemerintah  dan  sebagainya),  nilai- nilai  sosial,  norma  (hukum),  status, peran  dan  sebagainya.  Agar  dapat memahami  dan  menghayati  secara tepat  sebab-sebab  orang  melakukan Perlindungan  Anak  sebagai  suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau  bersama-sama),  maka  dipahami unsur-unsur  struktur  sosial  yang terkait;
f. Dapat  merupakan  suatu  tindakan hukum yang dapat mempunyai akibat hukum yang  harus  diselesaikan dengan  berpedoman  dan  berdasarkan hukum.  Perlu  adanya  pengaturan berdasarkan  hukum  untuk  mencegah dan menindak pelaksanaan Perlindungan Anak yang
menimbulkan  penderitaan  mental, fisik,  dan  sosial  pada  anak  yang bersangkutan;
g. Harus  diusahakan  dalam  berbagai bidang  penghidupan  dan  kehidupan keluarga,  bermasyarakat,  bernegara, dan  berbangsa.  Taraf  Perlindungan Anak  pada  suatu  masyarakat  atau bangsa  merupakan  tolok  ukur  taraf peradaban  masyarakat  dan  bangsa tersebut;
h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan  masalah  Perlindungan Anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan  rakyat  maupun  anak.
Ikut serta dalam pembangunan nasional  adalah  hak  dan  kewajiban setiap warga negara;
i. Merupakan bidang pelayanan sukarela  ( voluntarisme )  yang  luas lingkupnya dengan gaya baru ( inovatif,  inkonvensional )  (Gosita,
1999: 264-265).
Adapun dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah:
1) Dasar  Filosofis,  Pancasila  dasar kegiatan  dalam  berbagai  bidang kehidupan  keluarga,  bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis  pelaksanaan  perlindungan anak;
2) Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak  harus  sesuai  dengan  etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan,  dan  kekuatan  dalam pelaksanaan perlindungan anak;
3) Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan  anak  harus  didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang- undangan  lainnya  yang  berlaku.
Penerapan  dasar  yuridis  ini  harus secara  integratif,  yaitu  penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan  dari  berbagai
bidang hukum yang berkaitan (Gosita, 1999: 266-267).
Sementara itu Pelaksanaan
perlindungan  anak,  harus  memenuhi syarat antara lain:
1) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan
kesejahteraan anak;
2) Harus  mempunyai  landasan  filsafat, etika, dan hukum;
3) Secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan;  bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan  yang  diatur,  bukan perspektif kepentingan yang mengatur;
4) Tidak bersifat aksidental dan komplimenter,  tetapi  harus  dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional,  memperhatikan  unsur- unsur manajemen;
5) Melaksanakan  respons  keadilan  yang restoratif (bersifat pemulihan);
6) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi atau kelompok;
7) Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi  sesuai  situasi  dan kondisinya;
8) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak adalah manusia;
9) Berwawasan  permasalahan  ( problem oriented )  dan  bukan  berwawasan target;
10) Tidak merupakan faktor kriminogen ;
11) tidak  merupakan  faktor viktimogen (Gosita, 1999: 265-267).
Perlindungan  anak  pada  dasarnya dapat  dilakukan  secara  langsung  maupun secara  tidak  langsung,  yang  dimaksud secara langsung ialah kegiatannya langsung  ditujukan  kepada  anak  yang menjadi sasaran penanganan langsung.
Kegiatan  seperti  ini  dapat  berupa antara  lain  dengan  cara  melindungi  anak dari  berbagai  ancaman  dari  luar  dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi  anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.
Perlindungan anak secara tidak langsung  yaitu  kegiatan  tidak  langsung ditujukan  kepada  anak,  tetapi  orang  lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan  anak.  Usaha  perlindungan demikian  misalnya  dilakukan  oleh  orang tua  atau  yang  terlibat  dalam  usaha-usaha perlindungan  anak  terhadap  berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak,  mereka  yang  bertugas  mengasuh, membina,  mendampingi  anak  dengan berbagai  cara,  mereka  yang  terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai  cara,  mereka  yang  menyediakan sarana  mengembangkan  diri  anak  dan sebagainya.
Perlindungan  anak  diusahakan  oleh setiap  orang  baik  orang  tua,  keluarga, masyarakat,  pemerintah  maupun  negara. Pasal  20  Undang-undang  Nomor  35 Tahun 2014 menentukan:
" Negara,  Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  Masyarakat,  Keluarga,  dan
Orang  Tua  atau  Wali  berkewajiban dan  bertanggung  jawab  terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak." Jadi yang
mengusahakan perlindungan  anak  adalah  setiap  anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan  berbagai  macam  usaha  dalam situasi  dan  kondisi  tertentu.  Setiap  warga negara  ikut  bertanggung  jawab  terhadap dilaksanakannya  perlindungan  anak  demi kesejahteraan anak itu sendiri.
Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan  bersama,  kebahagiaan  yang dilindungi  adalah  kebahagiaan  yang melindungi.  Tidak  ada  keresahan  pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan  dengan  baik,  anak  menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh  positif  terhadap  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan negara.  Perlindungan  anak  bermanfaat bagi  anak  dan  orang  tua,  keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
Koordinasi  kerja  sama  kegiatan perlindungan  anak  perlu  dilakukan  dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan
tanggungjawab  Negara  dan  Pemerintah dalam  usaha  perlindungan  anak  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2014 yaitu:
a. Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah Daerah
berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,
budaya  dan  bahasa,  status  hukum, urutan  kelahiran,  dan  kondisi  fisik dan/atau mental. (Pasal 21);
b. Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan
dukungan  sarana,  prasarana,  dan ketersediaan  sumber  daya  manusia dalam penyelenggaraan  Perlindungan Anak (Pasal 22);
c. Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah Daerah menjamin perlindungan,
pemeliharaan kesejahteraan dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak dengan memperhatikan  hak  dan  kewajiban Orang  Tua,  Wali,  atau  orang  lain yang  secara  hukum  bertanggung jawab terhadap Anak. (Pasal 23);
d. Negara,  Pemerintah,  dan  Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai
dengan  usia  dan  tingkat  kecerdasan Anak (Pasal 24).
e. Kewajiban  dan  tanggung  jawab Masyarakat  terhadap  Perlindungan Anak melibatkan organisasi
kemasyarakatan, akademisi, dan
pemerhati Anak, dilaksanakan
melalui  kegiatan  peran  Masyarakat dalam penyelenggaraan  Perlindungan
Anak. (Pasal 25).
Kewajiban dan tanggung-jawab keluarga  dan  orang  tua  dalam  usaha perlindungan  anak  diatur  dalam  Pasal  26
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 yaitu:
1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. Mengasuh,
memelihara,
mendidik, dan melindungi Anak;
b. Menumbuh  kembangkan  Anak sesuai dengan kemampuan,
bakat, dan minatnya;
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak  diketahui  keberadaannya,  atau karena  suatu  sebab  tidak  dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung  jawabnya,  kewajiban  dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dapat  beralih kepada  Keluarga,  yang  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Adapun upaya-upaya untuk
melindungi anak tidak hanya mencerminkan  kepedulian  dan  semangat untuk  memberikan  pemeliharaan  dan jaminan finansial semata terhadap mereka tetapi  juga  karena  adanya  rasa  "keadilan" dalam menyikapi nasib anak-anak. Kepedulian  saja  tidak  memberikan  ikatan apapun - tetapi rasa keadilan memberikan ikatan  berupa  kewajiban  moral  ( moral obligation )  untuk  memenuhi  berbagai kebutuhan  yang  jika  tidak  diperoleh  anak akan  mengancam  kesejahteraan  lahir- batin dan mengancam jiwa mereka.

## SIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakekatnya  adalah  suatu  upaya  yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin  segala  hak  anak  yang  telah  di jamin  dalam  konvensi  hak  anak  dan Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif  Hak  asasi  manusia  kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi  hak-hak  anak  sehingga  masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  dan  Syukur  penulis  ucapkan  ke hadirat
Allah SWT yang telah memberikan  Rahmat  dan  Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan  penulisan  karya  ilmiah  ini yang  berjudul:  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif  Hak Asasi Manusia”.  Penulis  menyadari bahwa  tanpa  bantuan  dan  dorongan  dari berbagai  pihak  tidak  mungkin  karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu  pada  kesempatan  ini  dengan  segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas Muslim Indonesia.
2. Sejawat  Dosen  Fakultas  Hukum Universitas  Muslim  Indonesia  dan
sejawat lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Arif Gosita, 2004, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta.
Arif Gosita, 1999, Aspek Hukum
Perlindungan  Anak  dan  Konvensi Hak-hak Anak , Jakarta, Era Hukum, Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum.  No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara.
Media  Advokasi  dan  Penegakan  Hak-hak Anak.  Volume  II  No.  2,  1998, Medan:  Lembaga  Advokasi  Anak Indonesia (LLAI).

## Jurnal
Aan  Aswari,  Andika  Prawira  Buana,  and Farah  Syah  Rezah, Harmonisasi Hukum  Hak  untuk  Dilupakan  bagi Koran  Digital  terhadap  Calon Mahasiswa  di  Makassar, Kanun: Jurnal  Ilmu  Hukum  Vol.  20,  No.  1 39-62, 2018.
Darmini  Roza,  Laurensius  Arliman  S,
Peran Pemerintah Daerah Di Dalam  Melindungi  Hak  Anak  Di
Indonesia ,  Jurnal  Masalah-Masalah
Hukum, Vol. 47, No. 1, 2018.
Fajaruddin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi , Jurnal Varia Justicia, Vol. 10, No. 2, 2014 Hardianto Djanggih, Konsepsi
Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak Sebagai  Korban  Kejahatan  Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non
Penal. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 30, No. 2, 2018.
Noer  Indriati, Pengembangan  Model
Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Sebagai Korban Perdagangan Di  Indonesia ,  Jurnal  Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014. Prima Astari, Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan
Dengan  Hukum ,  Jurnal Arena Hukum, Vol. 8, No. 1, 2015.
Syamsu  Haling,  Paisal  Halim,  Syamsiah Badruddin,  &  Hardianto  Djanggih.
Perlindungan  Hak  Asasi  Anak Jalanan  Dalam  Bidang  Pendidikan Menurut  Hukum  Nasional  Dan
Konvensi Internasional . Jurnal Hukum  &  Pembangunan, Vol.  No.
2, 2018.
Sri  Ismawati, Mekanisme  Penyelesaian Perkara  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum  Pada  Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan  Pidana  Anak) ,  Jurnal Dinamika  Hukum,  Vol.  13,  No.  2, 2013.
Sumiadi,  Laila  M.  Rasyid  &  Romi
Asmara, Restorative  Justice  Hakim
Terhadap  Anak  Yang  Berkonflik
Dengan  Hukum  Di  Pengadilan Negeri Lhokseumawe , Jurnal
Mimbar  Hukum,  Vol.  29,  No.  1, 2017.
Tedy  Sudrajat, Perlindungan  Hukum
Terhadap  Hak  Anak  Sebagai  Hak Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia ,  Kanun  Jurnal Ilmu
Hukum, Vo. 13, No. 2, 2011. Yul Ernis, Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara  Tindak  Pidana  Anak  Di
Indonesia ,  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum, Vol. 10, No. 2, 2016.

## Internet
www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku- kekerasan-terhadap-anak-tiap- tahun-meningkat  diakses  5  Juni 2017
Nasional.kompas.com/amp/read/2017/01/ 13/19503671/wajah.perlindungan.a nak.2016 diakses 9 April 2017 http://www.republika.co.id/berita/koran/h alaman-1/16/11/21/ogzcs315- laporan-kekerasan-anak-di-daerah- meningkat, diakses 10 Juni 2017