## PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

## (S URVEI PADA D INAS D AERAH K OTA T ASIKMALAYA )
Iwan Hermansyah a, *, Rani Rahman b , Maman Suherman c
a Universitas Siliwangi, Indonesia
b Universitas Siliwangi, Indonesia
c Universitas Siliwangi, Indonesia *iwanhermansyah@unsil.ac.id
Diterima : Juni 2018. Disetujui : Juni 2018. Dipublikasikan : Juni 2018

## ABSTRACT
The purpose of this research is to know: (1) Implementation of Accountability, Transparency and  Quality  of  Public  Service,  (2)  Accountability  Relation  with  Transparency,  (3)  Influence  of Accountability and Transparency partially to Quality of Public Service. (4) Influence of Accountability and  Transparency  simultaneously  to  the  Quality  of  Public  Service.  The  research  method  used  is descriptive  method  of  analysis  with  survey  approach.  The  analysis  tool  used  is  path  analysis  (path analysis). Hypothesis testing partially by using t test and simultaneously by using F test with significant level (α = 0,05). The results showed that: (1) Accountability, Transparency and Quality of Service. Public has been well implemented. (2) The relationship between accountability and transparency has a  positive  and  significant  relationship,  (3)  Influence  of  Accountability  and  Transparency  partially significant  to  Quality  of  Public  Service,  (4)  Influence  of  accountability  and  transparency simultaneously have significant effect to public service quality.
Keywords: Accountability, Transparency, Quality of Public Service.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini    untuk  mengetahui  :  (1)  Penerapan  Akuntabilitas,  Transparansi  dan Kualitas  Pelayanan  Publik,  (2)  Hubungan    Akuntabilitas  dengan    Transparansi,  (3)  Pengaruh Akuntabilitas  dan  Transparansi  secara  parsial  terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik.(4)  Pengaruh Akuntabilitas  dan  Transparansi  secara  simultan  l  terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik.  Metode penelitian yang digunakan  adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan  survei. Alat analisis yang  digunakan  adalah  analisis  jalur  (path  analysis).  Pengujian  hipotesis  secara  parsial  dengan menggunakan uji t dan secara simultan dengan menggunakan uji F dengan tingkat signifikan (α = 0,05). Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan .Publik telah  dilaksanakan  dengan  baik.  (2)  Hubungan  antara  akuntabilitas  dengan  transparansi  mempunyai hubungan  yang  positif  dan  signifikan  ,  (3)  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi  secara  parsial berpengaruh  signifikan  terhadap  Kualitas  Pelayanan  Publik,  (4)  Pengaruh  akuntabilitas  dan transparansi  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Kualitas Pelayanan Publik.
Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni 2018 21-29 http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak ISSN: 1907-9958 (Print)

## PENDAHULUAN
Dalam kiprahnya suatu pemerintahan dalam suatu negara, terutama pemerintahan daerah
senantiasa mengupayakan agar dapat melayani masyarakatnya dengan baik, sehingga dapat tercipta suatu pelayanan yang memberikan kepuasan kepada Publik.
Dalam  prakteknya    pelayanan publik masih ditemukan adanya pelayanan yang  diwarnai  oleh  pelayanan  yang  sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika  harus  mengurus  suatu  perizinan tertentu,  biaya  yang  tidak  jelas  serta terjadinya  praktek  pungutan  liar  (pungli), berindikasikan rendahnya kualitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah.
Untuk  mengatasi  kondisi  tersebut perlu  dilakukan  upaya  perbaikan  kualitas penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik  yang  optimal. Salah satu upaya Pemerintah adalah dengan melakukan  penerapan  prinsip  yang  paling mendasar dari good governance (pemerintahan yang baik), yaitu akuntabilitas  dan  transparansi.  United Nation Development Program
mengungkapkan  bahwa  tanpa  transparansi tidak  akan ada  akuntabilitas,  tanpa akuntablitas  transparansi  menjadi  tidak akan berarti, transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun  secara  normatif  prinsip  ini berhubungan  secara  sejajar.  Transparansi dan  akuntabilitas  secara  konsep  saling berhubungan.  Akuntabilitas  terkait  erat dengan  instrumen  untuk  kegiatan  kontrol terutama  dalam  hal  pencapaian  hasil  pada pelayanan  publik  dan  menyampaikannya secara  transparan  kepada  masyarakat karena  akuntabilitas  berkaitan  dengan pertanggungjawaban  terhadap  masyarakat melalui  akses  informasi  dan  keterbukaan. Diharapkan dengan dilaksanakannya akuntabilitas dan transparansi dapat tercapai dengan optimal.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 26/KEP/M.PAN/6/2004  tentang  Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Maksud  ditetapkannya  petunjuk  teknis  ini adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara  pelayanan  publik  untuk meningkatkan  kualitas  transparansi  dan akuntabilitas  pelayanan,  sementara  tujuan ditetapkannya  petunjuk  teknis  ini  adalah untuk  memberikan  kejelasan  bagi  seluruh penyelenggara  pelayanan  publik  dalam melaksanakan  pelayanan  publik  agar berkualitas  sesuai  dengan  tuntutan  dan harapan  masyarakat.Untuk  meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat,  Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan Peraturah Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008  tentang  Pembentukan  Organisasi Perangkat  Daerah  yang  telah  dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya. Dinas Daerah Kota Tasikmalaya  termasuk  dari  Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan  publik  secara  langsung  bagi masyarakat  Kota  Tasikmalaya.  Masing- masing  Dinas  Daerah  Kota  Tasikmalaya memiliki  UPTD  atau  Unit  Pelayanan Langsung yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
Permasalahannya dengan masuknya Dinas  daerah  Kota  Tasikmalaya  menjadi Organisasi  Perangkat  Daerah,  ternyata belum  sepenuhnya  dapat  meningkatkan pelayanan publik. Fakta di lapangan, masih ada  masyarakat  yang  kebingungan  untuk mencari  pelayanan  yang  sesuai  dengan yang  dibutuhkan.  Seperti  untuk  membuat SIUP  (Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan), masyarakat  ada  yang  mendatangi  Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,  Peindustrian  dan  Perdagangan. Padahal  pembuatan  SIUP  sudah  menjadi tugas  BPPT  (Badan  Pelayanan  Perijinan Terpadu).  Kemudian  ditambah  dengan
adanya kesulitan dan pelanggaran terhadap prosedur pelayanan, yaitu seringnya masyarakat menginginkan jalan cepat tetapi prosedur  belum  lengkap  dan  mitra  kerja yang  kurang  responsif  terhadap  peraturan yang  ditetapkan  yang  membantu  proses penyelesaian tetapi persyaratan administratif  tidak  lengkap  yang  tentunya akan  mempengaruhi  terhadap  kualitas pelayanan.  Kejadian  tersebut  merupakan salah  satu  contoh  kecil    dari  kurangnya penerapan  akuntabilitas  dan  transparansi dalam  pelayanan  publik  yang  terjadi  di Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai  “Pengaruh  Akuntabilitas  dan Transparansi  terhadap  Kualitas  Pelayanan Publik  Survei  pada  Dinas  Daerah  Kota Tasikmalaya”.

## METODE PENELITIAN
Objek  penelitian  adalah  sesuatu yang  akan  menghasilkan  karakteristik- karakteristik  atau  sifat-sifat  yang  akan menjadi perhatian peneliti (Achmad,
Harapan: 2003). Objek dalam penelitian ini terdiri dari: Akuntabilitas, transparansi dan variable  Kualitas  Pelayanan.  Unit  analisis penelitian  ini  adalah  Kepala  UPTD/Unit Pelayanan  Langsung  dari  masing-masing Dinas  daerah  Kota  Tasikmalaya  Untuk mengisi variable X1 (Akuntabilitas dan X2 (Transparansi), sedangkan untuk kuesioner variable Y (Kualitas pelayanan Publik) diisi oleh masyarakat yang langsung dari masing – masing UPTD/Unit Pelayanan Langsung.
Penelitian ini bersifat penjelasan ( explanatory  research ),  akan  menjelaskan secara  mendalam  hubungan  sebab  akibat antara  variabel  penelitian  atau  tentang sesuatu hal (Copper, Schindler :2005), alat statistik  yang  digunakan  adalah    Analisis Jalur ( path analysis ).
Populasi  dalam  penelitian  meliputi seluruh  Dinas  Daerah  Kota  Tasikmalaya, dengan  menggunakan  metode  survey.
Sedangkan  variabel  yang  akan  diteliti meliputi:
1. Akuntabilitas  Publik  (X 1 )  dengan indikator  yang  digunakan  untuk mengukur akuntablitas adalah
Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program,
Akuntabilitas Kebijakan.
2. Transparansi (X 2 )  dengan  indikator dalam  mengukur  transparansi  ini adala  Informatif  (Informativeness), Keterbukaan ( Openness ),
Pengungkapan ( Disclosure ).
3. Kualitas  Pelayanan  Publik  (Y) dengan indikator kualitas pelayanan publik  adalah  Kenampakan  Fisik ( Tangibles ),
Reliabilitas ( Realiability ), Responsifitas ( Responsiveness ), Kompetensi ( Competence ), Kesopanan ( Courtesy ),
Kredibilitas ( Credibility ),  Keamanan  ( Security ), Komunikasi ( Communications ),
Akses ( Acces ), Pengertian
( Understanding the costumer ).
Alat analisis yang digunakan meliputi  uji validitas (uji kesahihan) dan uji reliabilitas (uji konsistensi), yang bertujuan untuk  menguji  kualitas  dari  instrumen penelitian yang digunakan  (Uma Sekaran: 2003;  Cooper,  Schindler:  2005).  Menurut Sekaran (2003), skala likert memiliki skala interval. Sedang alat analisis menggunakan path analysis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas  Pelayanan  Publik    pada  Dinas Daerah Kota Tasikmalaya
Dari hasil penelitian penulis tentang Akuntabilitas  pada  Dinas  Daerah  Kota Tasikmalaya,  maka  tanggapan  responden atas  Akuntabilitas  yang  diterapkan  pada UPTD/Unit Pelayanan  Langsung  yang ada di Dinas Daerah Kota Tasikmalaya  adalah
1.643  termasuk klasifikasi sangat baik.  Hal ini membuktikan bahwa Dinas Daerah Kota Tasikmalaya  adanya  peninjauan  secara berkala mengenai standar pelayanan minimal  dalam  memberikan  pelayanan terbaik kepada masyarakat demi memberikan  kepuasan  kepada  layanan masyarakatnya,  demikian  pula  halnya Dinas  Daerah  Kota  Tasikmalaya,    selama ini  Selalu  melakukan      perbaikan  jika terjadi  penyimpangan  dari  capaian  yang telah distandarkan bagi Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Disamping itu pula membuktikan  pula  bahwa  Dinas  Daerah Kota Tasikmalaya selalu melakukan koreksi  jika  terjadi  penyimpangan  dari capaian  yang  telah  distandarkan  agar kelemahan  atau  kekurangan  yang  ada  bisa diminimalisir  dengan  baik,  agar  kepuasan masyarakat dapat tercipta dengan baik serta didukung  oleh  komitmen  dan  sistem  kerja yang mengutamakan terpenuhinya akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebiijakan.
Sedangkan  tentang  Transparansi pada  Dinas  Daerah  Kota  Tasikmalaya, maka tanggapan responden atas Transparansi  yang  diterapkan  pada  Dinas Daerah  Kota  Tasikmalaya  adalah  1.213 termasuk  klasifikasi  sangat  baik.  Artinya, secara keseluruhan  penerapan Transparansi pada  Dinas  Daerah  Kota  Tasikmalaya sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini didukung oleh manajemen dan pelaksanaan  pelayanan  publik  yang  di informasikan  kepada  masyarakat  dengan jelas.
Hasil  penelitian  tentang  Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya,  maka  tanggapan  responden atas  Kualitas  Pelayanan  Publik  yang diterapkan  pada  Dinas  Daerah  Kota Tasikmalaya adalah 2.023 termasuk klasifikasi  sangat  baik  ini  berarti    bahwa Kualitas  Pelayanan  Publik  pada  Dinas Daerah Kota Tasikmalaya sudah dilaksanakan  dengan  sangat  baik.  Hal  ini
didukung  oleh  upaya  pegawai  dalam memberikan pelayanan semaksimal mungkin sehingga bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat masyarakat.

## Hubungan antara Akuntabilitas dengan Transparansi
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS  yang terdapat  dalam  tabel  correlation,  diketahui nilai koefisien  korelasi sebesar 0,818 yang menunjukan  besarnya  hubungan  atau korelasi  antara  variabel  X 1 (Akuntabilitas) dengan variabel X 2 (Transparansi)
mempunyai  hubungan  yang  positif  yaitu sebesar 0,818 dan memiliki nilai signifikansi  sebesar  0,000.  Karena  0,000 <0,05 berarti tolak Ho atau terima Ha yang artinya  antara  variabel  X 1 (Akuntabilitas) dengan variabel X 2 (Transparansi) memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini menunjukan  bahwa  dengan  meningkatnya akuntabilitas  maka  transparansi  pun  akan meningkat,  begitupun  sebaliknya.  Melalui transparansi  akan  tercipta  kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat  karena  masyarakat  diberikan kesempatan  untuk  mengetahui  kebijakan yang  akan  atau  telah  diambil  oleh pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap  pemerintah  merupakan  modal yang penting untuk berjalannya pemerintahan.  Tingkat  kepercayaan  akan melahirkan  dukungan  kepada  pemerintah dalam menjalankan program-programnya.
Hal  ini  sesuai  dengan yang dikemukakan oleh United Nation Development Program, hubungan
akuntabilitas  dan  transparansi  yaitu  tanpa transparansi  tidak  akan  ada  akuntabilitas, tanpa  akuntablitas  transparansi  menjadi tidak  akan  berarti,  transparansi  adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas,  meskipun  secara  normatif prinsip  ini  berhubungan  secara  sejajar. Transparansi  dan  akuntabilitas  secara konsep  saling  berhubungan.Akuntabilitas terkait  erat  dengan  instrumen  untuk kegiatan  kontrol  terutama  dalam  hal
pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada  masyarakat  karena  akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap masyarakat melalui akses informasi dan keterbukaan. Pengaruh Akuntabilitas dan
Transparansi    secara  Parsial  terhadap Kualitas Pelayanan Publik
Merujuk pada hipotesis yang diajukan  mengenai  “Akuntabilitas  secara Parsial  berpengaruh  signifikan    terhadap Kualitas  Pelayanan  Publik  pada  Dinas Daerah  Kota  Tasikmalaya”,  Dari  hasil perhitungan  SPSS  versi  16.0  (Tabel Coefficient),  diperoleh  nilai  koefisien  beta atau koefisien standar ( Standardized
Coefficient ) untuk
variabel X 1
(Akuntabilitas) terhadap variabel Y
(Kualitas Pelayanan Publik) adalah sebesar 0,100.  Ini  berarti  antara  akuntabilitas dengan kualitas pelayanan publik mempunyai hubungan yaitu sebesar 10,0% dengan kategori rendah (Sugiyono, 2006:214).    Sedangkan  nilai  koefisien determinasi  adalah  sebesar  0,01  (0,100 2 ), menunjukkan  bahwa  besarnya  pengaruh akuntabilitas  terhadap  kualitas  pelayanan publik adalah sebesar  1,0%. Artinya 1,0 % variabilitas  variabel  kualitas  pelayanan publik  dipengaruhi  secara  parsial  oleh variabel bebas yaitu akuntabilitas. .Dengan kriteria  tolak  Ho  jika  t hitung >  t tabel ,  maka berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran  5  diperoleh  nilai  t hitung sebesar 2,107. Dengan mengambil taraf signifikansi α  sebesar  5%  maka  t tabel sebesar  2,017 sehingga t hitung >t tabel (2,107 > 2,017) dengan tingkat signifikansi 0,041 < 0,05. Dikarenakan  t hitung >  t tabel dan  tingkat signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  maka kaidah  keputusannya  adalah tolak  Ho  atau terima  Ha,  artinya  akuntabilitas  secara parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, apabila akuntabilitas pada UPTD/Unit Pelayanan  Langsung  yang ada di  Dinas  Daerah  Kota  Tasikmalaya
dilaksanakan  dengan  baik,  maka  kualitas pelayanan publik juga akan semakin baik.
Hasil  ini  relevan  menurut  Felicio and  John  Abraham  yang  dikutip  oleh  Aril Fiszbein (2005:43) hubungan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik adalah these social accountability mechanisms sought to improve  the  quality  of  publik  service . Artinya  mekanisme  akuntabilitas  Publik untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik.
Untuk mengetahui pengaruh transparansi secara parsial terhadap kualitas pelayanan  publik,  maka  dilakukan  uji hipotesis.  Hipotesis  yang  diajukan  adalah “Transparansi  secara  Parsial  berpengaruh signifikan    terhadap  Kualitas  Pelayanan Publik pada Dinas Daerah Kota
Tasikmalaya”, yang berarti apabila transparansi  dilaksanakan  dengan  baik, maka akan menyebabkan kualitas pelayanan publik semakin baik pula.
Untuk  menguji  hipotesis  diatas, maka dilakukan pengolahan atas data hasil penelitian.  Dari  hasil  perhitungan  SPSS versi  16.0  (Tabel  Coefficient),  diperoleh nilai  koefisien  beta  atau  koefisien  standar ( Standardized  Coefficient )  untuk  variabel X 2 (Transparansi)  terhadap  variabel  Y (Kualitas Pelayanan Publik) adalah sebesar 0,901. Ini berarti antara transparansi dengan kualitas  pelayanan  publik  mempunyai hubungan  yaitu  sebesar  90,1%  dengan kategori  tinggi  (Sugiyono,  2006:  214). Sedangkan  nilai  koefisien  determinasi adalah sebesar 0,812 (0,901 2 ), menunjukkan  bahwa  besarnya  pengaruh transparansi  terhadap  kualitas  pelayanan publik  adalah  sebesar    80,2%.  Artinya 80,2% variabilitas variabel kualitas pelayanan publik dipengaruhi secara parsial oleh variabel bebas yaitu transparansi.
Dengan kriteria tolak Ho jika t hitung > t tabel ,  maka  berdasarkan  perhitungan  SPSS pada  lampiran  06  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  18,924.  Dengan  mengambil  taraf signifikansi α sebesar 5% maka t tabel sebesar
Iwan H., Rani R., Maman S./ Jurnal Akuntansi Volume 13 (1) (Januari-Juni 2018) 21-29
2,017 sehingga t hitung >t tabel (18,924 > 2,017) dengan  tingkat  signifikansi  0,000  <  0,05. Dikarenakan  t hitung >  t tabel dan  tingkat signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  maka kaidah  keputusannya  adalah tolak  Ho  atau terima  Ha,  artinya    transparansi  secara parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, apabila transparansi pada UPTD/Unit Pelayanan  Langsung  yang ada di  Dinas  Daerah  Kota  Tasikmalaya dilaksanakan  dengan  baik,  maka  kualitas pelayanan  publik  juga  akan  semakin meningkat.
Hasil penelitian  ini relevan menurut Archon  Fung,  Mary  Graham,  David  Weil (2005:5)  mengatakan  bahwa targeted transparency  policies  have  also  been crafted to improve the fairness and quality of  publik  services .  Yang  artinya  target kebijakan  transparansi  juga  telah  dibuat untuk  meningkatkan  keadilan  dan  kualitas pelayanan  publik.  Dapat  disimpulkan bahwa  prinsip  transparansi  dibuat  agar menciptakan  keadilan  tanpa  pandang  bulu sehingga  dapat  meningkatakan  kualitas pelayanan publik.
Pengaruh
Akuntabilitas
dan Transparansi  secara  Simultan  terhadap Kualitas Pelayanan Publik Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi secara simultan  terhadap  kualitas  pelayanan publik,  maka  dilakukan  uji  hipotesis. Hipotesis yang diajukan adalah “Akuntabilitas  dan  Transparansi  secara simultan  berpengaruh  terhadap  Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya”, yang berarti apabila akuntabilitas dan transparansi dilaksanakan dengan  baik,  maka  akan  menyebabkan kualitas  pelayanan  publik  semakin  baik pula.
Untuk  menguji  hipotesis  diatas, maka dilakukan pengolahan atas data hasil penelitian.Dari  hasil  perhitungan  SPSS versi  16.0  (Tabel  Coefficient),  diperoleh data  mengenai  nilai  R  (koefisien  korelasi)
dan R Square/R 2 (koefisien determinasi).Nilai R menunjukkan
besarnya  hubungan  atau  korelasi  antara akuntabilitas  dan  transparansi  terhadap kualitas pelayanan publik sebesar 0,984. Ini berarti antara akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas pelayanan publik mempunyai hubungan yaitu sebesar 98,4%
dengan kategori tinggi (Sugiyono, 2006:214).  Sedangkan  nilai  koefisien determinasi  (R 2 )  menunjukkan  besarnya pengaruh antara akuntabilitas dan transparansi  terhadap  kualitas  pelayanan publik,  yaitu  sebesar  0,969  atau  96,9  %. Artinya 96,9% variabilitas variabel kualitas pelayanan publik dipengaruhi secara simultan  oleh  variabel  bebas  yang  dalam hal ini adalah akuntabilitas dan transparansi.  Pengaruh  variabel  lainnya (faktor residu) terhadap kualitas pelayanan publik selain akuntabilitas dan transparansi adalah sebesar 1- 0,969 =  0,031 atau 3,1 %.
Dengan  kriteria  tolak  Ho  jika F hitung >  dari  F tabel ,  maka  berdasarkan perhitungan  SPSS  pada  lampiran  6 diperoleh  nilai  F hitung sebesar  645,543. Dengan  mengambil  taraf  signifikansi  α sebesar  5%  maka  F tabel sebesar  3,23 sehingga  F hitung >  F tabel (645,543  >  3,23) dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,000 yang  berarti  lebih  kecil  dari  tingkat  α  = 0,05. Dikarenakan F hitung > F tabel dan tingkat signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  maka kaidah  keputusannya  adalah tolak  Ho  atau terima  Ha,  artinya  akuntabilitas  dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Hal ini berarti apabila akuntabilitas dan transparansi pada UPTD/Unit Pelayanan  Langsung  yang ada di  Dinas  Daerah  Kota  Tasikmalaya dilaksanakan  secara  bersamaan  dengan baik,  maka  pencapaian  kualitas  pelayanan publik pada UPTD/Unit Pelayanan Langsung  yang  ada  di  Dinas  Daerah  Kota Tasikmalaya akan semakin meningkat.
Pelayanan publik merupakan salah satu  output  dari  terciptanya  prinsip  dasar good governance. Dengan cara membentuk
Iwan H., Rani R., Maman S./ Jurnal Akuntansi Volume 13 (1) (Januari-Juni 2018) 21-29
pemerintah  yang  transparan  dan  akuntabel dalam memberikan pelayanan dapat menciptakan pelayanan kepada publik yang optimal dan berkualitas yang mengacu pada kepuasan  masyarakat  atas  pelayanan  yang di  berikan  yang  artinya  Akuntabilitas, Transparansi,  dan  Kualitas  Pelayanan Publik saling berhubungan dalam menunjang berjalannya sistem kepemerintahan,  karena  dengan  adanya akuntabilitas dan transparansi maka kualitas  pelayanan  akan  semakin  tinggi, dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat  maka  masyarakat  pun  akan terpuaskan dengan pelayanan tersebut.
Hal ini relevan menurut
Muhammad Umar Syadat Hasibuan (2008:312)  mengatakan  bahwa  perbaikan kualitas  pelayanan  publik  dapat  diarahkan untuk  mencapai  tata  kelola  pemerintahan yang baik ( good governance ) dan berorientasi keadilan ( democratic governance ). Dalam format good governance ,  prasyarat  untuk  mencapai pelayanan  publik  yang  berkualitas  juga menuntut  pentingnya  akuntabilitas  dan transparansi pemerintah
sebagai penyelenggara pelayanan sehingga tercapai pelayanan publik yang berkualitas, dan juga kemampuan
pemerintah untuk mendayagunakan  energi  publik  dalam proses kebijakan.
Berdasarkan hasil penelitian,
banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi kualitas  pelayanan  publik  selain  dari akuntabilitas dan transparansi pada UPTD/Unit Pelayanan  Langsung  yang ada di Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Namun pada  intinya,  dari  hasil  penelitian  ini akuntabilitas dan transparansi cukup berpengaruh  terhadap  kualitas  pelayanan publik pada UPTD/Unit Pelayanan Langsung  yang  ada  di  Dinas  Daerah  Kota Tasikmalaya.

## SIMPULAN
1.
UPTD/Unit  Pelayanan  Langsung yang  ada  di  Dinas  Daerah  Kota Tasikmalaya  pada  umumnya  telah menerapkan
akuntabilitas, transparansi dan kualitas pelayanan publik  dengan  sangat  baik.  Hal  ini terlihat  dari  interpretasi  nilai  total jawaban responden mengenai akuntabilitas, transparansi dan kualitas pelayanan publik
menunjukkan  kategori  sangat  baik.
Artinya ruang lingkup akuntabilitas yang mencakup akuntabilitas kejujuran  &  hukum;  akuntabilitas proses;  akuntabilitas  program  dan akuntabilitas kebijakan;
transparansi yang mencakup
informatif; keterbukaan dan
pengungkapan serta kualitas pelayanan  publik  yang  diukur  dari kenampakan fisik; reliabilitas; responsivitas; kompetensi; kesopanan;  kredibilitas;  keamanan; komunikasi;  akses  dan  pengertian telah  dilaksanakan  dengan  sangat baik  oleh  UPTD/Unit  Pelayanan Langsung yang ada di Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Berdasarkan  hasil  analisis  dengan menggunakan  path  analysis,  maka Akuntabilitas  berhubungan  positif dengan Transparansi. Artinya,
semakin  meningkat  akuntabilitas maka  akan  diikuti  dengan  semakin meningkatnya transparansi,
demikianpun  sebaliknya.
3. Berdasarkan  uji  hipotesis,  dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan  publik  pada  UPTD/Unit Pelayanan  Langsung  yang  ada  di Dinas  Daerah  Kota  Tasikmalaya. Artinya,  akuntabilitas  yang  baik akan  terciptanya  terhadap  kualitas pelayanan yang baik pula, demikian
pula dengan diterapkannya transparansi yang baik akan memberikan  kontribusi  terciptanya kualitas pelayanan yang baik pula 4. Pengujian secara simultan menunjukkan  bahwa,  akuntabilitas dan  transparansi  secara  simultan berpengaruh  signifikan    terhadap kualitas  pelayanan  publik.  Artinya, dengan
akuntabilitas dan
transparansi  dilaksanakan  secara bersamaan dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang berarti terhadap    terciptanya    kualitas pelayanan publik  pada UPTD/Unit Pelayanan  Langsung  yang  ada  di Dinas  Daerah  Kota  Tasikmalaya akan  lebih  baik.  Jadi,  dengan membentuk pemerintah yang
transparan  dan  akuntabel  dalam memberikan pelayanan dapat menciptakan pelayanan kepada publik yang optimal serta
berkualitas  yang  mengacu  pada kepuasan  masyarat  atas  pelayanan yang diberikan.

## REFERENSI
Achmad  Bachrudin,  Harapan  L.  Tobing. (2003). Analisis Data Untuk Penelitian Survei Dengan Menggunakan  Lisrel  8 .  FMIPA.
Unpad Bandung.
Archon  Fung,  Mary  Graham,  dan  David Weil.  (2005). Full  Disclosure:  The Perils and Promise of Transparency. New  York:  Cambridge  University Press.
AUSAID (Australian Assistance for International Development). (2006). Good Governance: Guilding Principles for Implementation . Dwiyanto,  Agus.  (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Fiszbein,  Aril.  (2005). Politicians  and
Providers:  The  Latin  American Experience  With  Service  Delivery Reform. Wachington  Dc  :  The World Bank (ISBN 978-8213-6089- 7).
Husein,
Umar. (2000). Metodologi Penelitian, Aplikasi dalam
Pemasaran. Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Ibrahim,  Amin.  (2008). Teori  dan  Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya . Bandung: Mandar
Maju.
Indriantoro  dan  Sutomo.  (2002). Metode Penelitian  Bisnis  untuk  Manajemen dan Akuntansi . Jogjakarta: BPFE.
Jusman, Iskandar. (2001). Metode
Penelitian Sosial . Garut: Unigal.
Klaus  Deininger  dan  Paul  Mpuga.  (2004).
Does Greater
Accountability
Improve  the  Quality  of  Delivery  of
Public  Services  Evidence  from Uganda . Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman  umum  penyelenggaraan pelayanan publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum. Kusnaedi.  (2005).  Analisis  Jalur  dan Aplikasi dengan Program SPSS dan LISREL 8.Jurusan Pendidikan
Ekonomi  (JPE).  PFIPS:  Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
Lukman,  Sampara.  (2000).  Manajemen Kualitas  Pelayanan.  Jakarta:  STIA LAN Press.
Lolina  Lalolo  Krina  P.  (2003). Indikator
Iwan H., Rani R., Maman S./ Jurnal Akuntansi Volume 13 (1) (Januari-Juni 2018) 21-29
dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,
Transparansi, dan Partisipasi . Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Mardiasmo.  (2002).  Akuntansi  Sektor Publik. Yogyakarta:  Penerbit Andi. Nogi Tangkilisan, Hassel. (2005). Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo.
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6  Tahun  2010  tentang  Perubahan atas  Peraturan  Daerah  Nomor  8 Tahun  2008  tentang  Pembentukan Organisasi  Perangkat  Daerah  Kota Tasikmalaya.
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  2003  tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,  Dinas  Daerah  merupakan bagian  dari  perangkat  daerah  yang berperan  sebagai  unsur  pelaksana
Pemerintah Kabupaten/Kota.
Ratminto dan Atik Septi Winarsih.  (2005).
Manajemen Pelayanan: Pengembangan  Model  Konseptual, Penerapan  Citizen’s  Charter,  dan Standar Pelayanan Minimal .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Somantri,  Ating  dan  Sambas  Ali  Muhidin.
(2006). Aplikasi  Statistik  dalam Penelitian. Bandung: Pustaka Setia.
Sugiyono.  (2006). Metode  Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta.
_______. (2007). Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
_______. (2010). Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.
Sulistoni, G. (2003). Fiqh Korupsi: Amanah Vs  Kekuasaan .  Nusa  Tenggara
Barat: SOMASI.
Syadat  Hasibuan,  Muhammad  Umar.
(2008). Revolusi  Politik  Kaum Muda . Jakarta
Tjiptono,  Fandy,  2004. Prinsip-Prinsip
Total Quality Service (TQS). Yogyakarta: Andi Offset
Uma, Sekaran. 2006. Research Method for Bussines .  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  14  Tahun  2008  tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Widodo,  Joko.  (2001). Good  Governance, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi. Surabaya: Insan Cendekia.