Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 10, No. 1 Juli 2018 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## ANALISIS FUNGSI INTERMEDIASI DAN RISIKO KREDIT MACET (STUDI KASUS PERBANDINGAN BANK UMUM DAN BPR) DI PROVINSI BALI

## Desak Ayu Sriary Bhegawati
Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar-Bali, Indonesia
desak.bhegawati@gmail.com Diterima: 2 Maret 2018 Direvisi: 6 Juni 2018 DiPublikasi: 30/07/2018 DOI: http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.1.710.22-31

## Abstract
The  development  of  economy  indonesian  does  not  get  separated  from  the  role  of  the  government,  in  the  financial  sector institutions,  and  the  business  operators.Monetary  wisdom  as  one  part  of  this  superior  wisdom  have  an  important  role  in meeting of the bank in realizing an objective of national development.Economic development in a country very much dependent on the development of dynamic and real contribution of the country banking sector. Bank is a a financial institution that has a duty  as  an  intermediary  finances  between  the  sides  parties  who  have  these  surplus  funds  with  the  party  who  deficit  of funds.Intermediation  function  run  by  banking  institutions  participate  as  an  agent  in  the  accelerated  development  and  to increase economic growth and become better at public welfare.Naturally bank able to perform intermediation function with a deal with different types of borrowers and regulatory framework institutional and appropriate, banks have better preparations in the face of asymetric information.Non performing loan is the ratio use for measures the bank in managing risk repayment failure by the debtor.The lower the percentage of Non Performing Loan, then the bank will experience advantage, but if the percentage of non performing loan of the increasing, the banks will be a loss.Intermediation function (Loan to Depocit Ratio) there  are  differences  between  commercial  banks  (Loan  to  Depocit  Ratio)  and  BPR  (Loan  to  Depocit  Ratio)  in  bali,  this indicates of Public Credit Bank more capable of carries on the intermediation function. The Public Credit Bank better able to intermediation function.The value of Non Performing Loans to outstanding loans Commercial Bank and  Public Credit Bank in bali there was a gap in it is seen of the value  Non Performing Loans to outstanding loans Public Credit Bank higher than the commercial, as by Loan to Depocit Ratio of  higher Public Credit Bank than the Commercial Bank.
Keywords : Commercial Bank, Public Credit Bank, Loan to Deposit Ratio,and  Non Performing Loans

## Abstrak
Perkembangan perekonomian Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peranan pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan, dan  para  pelaku  usaha.  Kebijaksanaan  moneter  sebagai  salah  satu  bagian  dari  kebijaksanaan  ekonomi  makro  mempunyai peranan penting di dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergan- tung  pada  perkembangan  dinamis  dan  kontribusi  nyata  dari  sektor  perbankan.  Bank  merupakan  suatu  lembaga  keuangan (financial institution) yang memiliki tugas sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak - pihak yang mem- iliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang kekurangan dana (deficit unit). Fungsi intermediasi yang dijalankan oleh lembaga  perbankan  berperan  serta  sebagai  agen  dalam  proses  percepatan  pembangunan  dan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  kearah  yang  lebih  baik  sehingga  terwujud  kesejahteraan  masyarakat.  Secara  alami  bank  mampu  melakukan  fungsi intermediasinya dengan melakukan kesepakatan dengan berbagai tipe peminjam dan dengan kerangka aturan serta kelembagaan yang  sesuai,  bank  memiliki  persiapan  yang  lebih  baik  dalam  menghadapi    asymetric  information.  Non  Performing  Loan merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Semakin rendah persentase Non  Performing  Loan,  maka bank tersebut akan  mengalami keuntungan, tetapi jika justru sebaliknya persentase Non Performing Loan yang semakin tinggi, maka bank tersebut akan mengalami kerugian. Fungsi intermediasi  LDR terdapat perbedaan antara LDR Bank Umum dan BPR di Bali, Hal ini  mengindikasikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lebih mampu menjalankan fungsi intermediasinya. Nilai NPL Bank Umum dan BPR di Bali terdapat perbedaan hal ini  dilihat dari nilai NPL BPR lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Umum, karena  dengan LDR dari  BPR yang  lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Umum.
Kata Kunci : Bank Umum, BPR, Loan to Deposit Ratio (LDR),dan Non Performing Loans (NPL)

## I.  PENDAHULUAN
Perkembangan  perekonomian  Indonesia  tidak  bisa dipisahkan dari peranan pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan, dan para pelaku usaha. Pemerintah dalam  hal  ini  berperan  sebagai  pembuat  dan  penetap
kebijakan diharapkan  mampu  memberikan  iklim  yang kondusif bagi dunia usaha (Andang,2007). Kebijaksanaan  moneter sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan  ekonomi  makro  mempunyai  peranan penting  di  dalam  mewujudkan  tujuan  pembangunan nasional.  Sasaran  akhir  dari  kebijaksanaan  moneter
Analisis Fungsi Intermediasi Dan Risiko Kredit Macet (Studi Kasus Perbandingan Bank Umum Dan Bpr) Di Provinsi Bali juga  merupakan  sasaran  pembangunan  nasional,  yaitu pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan  pembangunan termasuk  pemerataan  pendapatan  dan  perluasan kesempatan  kerja,  pertumbuhan  ekonomi  serta kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran  Indonesia.  Mengingat  perekonomian Indonesia  di  tahun-tahun  mendatang  masih  akan menghadapi  tantangan,  maka  dalam  perspektif  jangka panjang diperlukan penyempurnaan di berbagai bidang termasuk  penyempurnaan  di  bidang  moneter  dan perbankan.  Peranan  bank  sentral  didalam  pembinaan perbankan perlu terus ditingkatkan agar tercipta suatu sistem finansial yang sehat dan terkoordinasi.
Pembangunan  ekonomi  di  suatu  negara  sangat bergantung  pada  perkembangan  dinamis  dan kontribusi  nyata  dari  sektor  perbankan.  Ketika  sektor perbankan  terpuruk  perekonomian  nasional  juga  ikut terpuruk.  Demikian  pula  sebaliknya,  ketika  sektor perekonomian  mengalami  stagnasi  sektor  perbankan ikut  terkena  dampak  sehingga  fungsi  intermediasi tidak  berjalan  normal  (Kiryanto,  2007).  Bank merupakan  suatu  lembaga  keuangan  (financial institution)  yang  memiliki  tugas  sebagai  perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak - pihak yang  memiliki  kelebihan  dana  (surplus  unit)  dengan pihak  yang  kekurangan  dana  (deficit  unit)  (Agus, 2003).
Fungsi  intermediasi  yang  dijalankan  oleh  lembaga perbankan  berperan  serta  sebagai  agen  dalam  proses percepatan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  kearah  yang  lebih  baik sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan  (perbankan)  menyediakan  sumber  -  sumber dana dalam bentuk penyaluran kredit yang di gunakan untuk  pembiayaan  modal  kerja,  konsumsi,  dan investasi  di  sektor  swasta  (Anindita,2011).  Secara alami bank mampu melakukan fungsi intermediasinya dengan  melakukan  kesepakatan  dengan  berbagai  tipe peminjam  dan  dengan  kerangka  aturan  serta kelembagaan  yang  sesuai,  bank  memiliki  persiapan yang  lebih  baik  dalam  menghadapi    asymetric information.
Penyaluran  kredit  merupakan  fungsi  utama  dari bank  dan  merupakan  sumber  pendapatan  yang  utama pada  umumnya.  Pendapatan  ini  diperoleh  dari Spread suku bunga simpanan dan kredit yang dikenakan oleh bank.  Spread  atau net  margin akan  menentukan net income dari  bank.  Penentuan Spread ini  tergantung dari  pihak  bank  dan  bagaimana  terget  marketnya (Kurniawan:2004).  Dalam  praktek  perbankan  di Indonesia  eksekutif  bank  menetapkan spread sebesar 2  persen  sampai  dengan  3  persen  yang  merupakan harga  yang  layak  atau  cukup  sebagai  komponen lending rate.
Sebagaimana  umumnya  negara  berkembang, sumber  pembiayaan  investasi  di  Indonesia    masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan. Dengan demikian  wajar  lambatnya  penyaluran  kredit  di
Indonesia  setelah  krisis  1997  dituding  sebagai  salah satu  penyebab  lambatnya  pemulihan  ekonomi Indonesia  dibandingkan  negara  Asia  lainnya  yang terkena  krisis  (Korea  Selatan  dan  Thiland).  Kritikan pedas  terhadap  intermediasi  perbankan  muncul ditengah-tengah  turunnya  suku  bunga  SBI  yang  telah berlangsung  dalam  beberapa  waktu  namun  tidak diikuti  oleh  penurunan  suku  bunga  kredit  secara signifikan.
Sesuai  dengan  kebijakan  otoritas  moneter,  bank- bank  umum  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) sebagai  lembaga  keuangan  diharapkan  mampu memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap pergerakan  perekonomian  Bali  melalui  pengucuran kredit  investasi  untuk  untuk  mendanai  pembangunan daerah.  Melalui  pengawasan  terhadap  Bank  Umum (BU)  dan  BPR  sebagai  pelaksana  system  keuangan moneter,  bank  sentral  memilki  tugas  menjaga  agar sistem  moneter  berfungsi  dengan  baik,  sehingga tingkat  pertumbuhan  kredit  atau  uang  beredar  sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan inflasi (Nopirin,2010).
Berdasarkan  Latar  Belakang  Masalah  tersebut diatas  maka  yang  menjadi  pokok  permasalahan adalah :
Apakah  terdapat  perbedaan  Fungsi  Intermediasi (LDR) Bank Umum dengan BPR di Bali?
Apakah  terdapat  perbedaan  resiko  Kredit  Macet (NPL) Bank Umum dengan BPR di Bali?

## II.  TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan Teori Bank

## A.  Pengertian Bank
Dalam  UU  No.7  tahun  1992  tentang  perbankan  , sebagaimana  telah  diubah  dalam  UU  No.  10  tahun 1998,  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  bank adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Sedangkan menurut    Santoso  (1996)  Bank  dinyatakan  sebagai suatu  industri  yang  bergerak  dibidang  kepercayaan yang  dalam  hal  ini  adalah  sebagai  media  perantara keuangan  ( financial  intermediary )  antara  debitur  dan kreditur dana. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan  bahwa  usaha  pokok  bank  adalah  : Menghimpun  dana  dari  pihak  ketiga,  dalam  hal  ini masyarakat,  Menjadi  perantara  untuk  menyalurkan penawaran dan permintaan kredit, memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

## B.  Jenis dan Usaha Bank
Pada  pasal  5  UU  No.  10 tahun  1998  dicantumkan ada 2 (bank) jenis bank, yaitu :
Bank  Umum  adalah  bank  yang  melaksanakan
Analisis Fungsi Intermediasi Dan Risiko Kredit Macet (Studi Kasus Perbandingan Bank Umum Dan Bpr) Di Provinsi Bali kegiatan  usaha  secara  konvensional  dan  atau berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam  kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain melakukan  kegiatan  usaha  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 6, Bank Umum dapat pula :
Melakukan  kegiatan  dalam  valuta  asing  dengan memenuhi  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia.
Melakukan  kegiatan  penyertaan  modal  pada  bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, assuransi, serta lembaga  kliring  penyelesaian  dan  penyimpanan, dengan  memenuhi  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh Bank Indonesia.
Melakukan  kegiatan  penyertaan  modal  sementara untuk  mengatasi  akibat  kegagalan  kredit  atau kegagalan  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah, dengan syarat harus  menarik kembali penyertaannya , dengan  memenuhi  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh Bank Indonesia.
Bertindak  sebagai  pendiri  dana  pensiun  dan pengurus  pensiun  sesuai  dengan  ketentuan  dalam peraturan  perundang-undangan  dana  pensiun  yang berlaku.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah  bank  yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya tidak  memberikan  jasa  tidak  memberikan  jasa  dalam lalu  lintas  pembayaran.  Sedangkan  usaha  yang diijinkan  untuk  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  , seperti  yang  tercantum  dalam  pasal  13  UU  No.10 Tahun 1998 meliputi :
Menghimpun  dana  dari  masyarakat,  dalam  bentuk simpanan  berupa  deposito  berjangka,  tabungan  dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
Memberikan  kredit  kepada  masyarakat  untuk kesejahteraan.
Menyediakan pembiayaan baginasabah berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Menempatkan  dananya  dalam  bentuk  sertifikat Bank  Indonesia  (SBI),  deposito  berjangka,  sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain.
Sejarah  lembaga  perkreditan  rakyat  dimulai  pada masa  kolonial  Belanda  pada  abad  ke-19  dengan dibentuknya  Lumbung  Desa,  Bank  Desa,  Bank  Tani, dan Bank Dagang Desa, dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat  pelepas  uang  rentenir  yang  memberikan  kredit dengan  bunga  tinggi  (www.bi.go.id,  Cetak  Biru  Bank Perkreditan Rakyat Indonesia,2006:1). Pasca kemerdekaan  Indonesia,  didirikan  beberapa  jenis lembaga  keuangan  kecil  dan  lembaga  keuangan  di pedesaan  seperti  Bank  Pasar,  Bank  Karya  Produksi Desa (BKPD), dan mulai awal 1970an, Lembaga Dana Kredit  Pedesaan  (LDKP)  oleh  Pemerintah  Daerah.
Pada  tahun  1988,  Pemerintah  mengeluarkan  Paket Kebijakan  Oktober  1988  (PAKTO  1988)  melalui Keputusan  Presiden  RI  No.38  yang  menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut  memberikan  kejelasan  mengenai  keberadaan dan  kegiatan  usaha  “Bank  Perkreditan  Rakyat  ”  atau BPR.  Dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  No.7 tentang Perbankan tahun 1992 (UU No.7/1992 tentang Perbankan), BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai  salah  satu  jenis  bank  selain  Bank  Umum. Sesuai  UU  No.7/1992  tentang  Perbankan,  Lembaga Keuangan  Bukan  Bank  yang  telah  memperoleh  izin usaha  dari  Menteri  Keuangan  dapat  menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank. Selain itu, dinyatakan juga bahwa
lembaga-lembaga  keuangan  kecil  seperti  Bank Desa,  Lumbung  Desa,  Bank  Pasar,  Bank  Pegawai, LPN  (Lumbung  Pitih  Nagari),  LPD  (Lembaga Perkreditan  Desa),  BKD  (Badan  Kredit  Desa),  BKK (Badan  Kredit  Kecamatan),  KURK  (Kredit  Usaha Rakyat Kecil), LPK (Lembaga Perkreditan
Kecamatan), BKPD (Bank Karya Produksi Desa), dan lembaga-lembaga  lainnya  yang  dipersamakan  dengan itu  dapat  diberikan  status  sebagai  BPR  dengan memenuhi  persyaratan  dan  tata  cara  yang  ditetapkan dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP).  Selanjutnya  PP No.71/1992 memberikan jangka waktu sampai dengan 31  Oktober  1997  bagi  lembaga-lembaga  keuangan tersebut  untuk  memenuhi  persyaratan  menjadi  BPR. Sampai  dengan  batas  waktu  yang  ditetapkan,  tidak seluruh  lembaga  keuangan  tersebut  dapat  dikukuhkan sebagai BPR karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. BPR yang didirikan sesudah PAKTO 1988  maupun  Lembaga  Keuangan  yang  dikukuhkan menjadi  BPR  sesuai  dengan  PP  No.71/1992,  tunduk pada  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang- undang  Perbankan  dan  peraturan-peraturan  yang dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  sebagai  otoritas pengawas  bank.  Khusus  Badan  Kredit  Desa  (BKD), meskipun  lembaga  tersebut  sesuai  UU  No.7/1992 tentang  Perbankan,  diberikan  status  sebagai  BPR, namun  karena  organisasi  dan  manajemennya  relatif sederhana,  lingkup  usahanya  sangat  kecil,  serta operasionalnya tidak setiap hari, maka pengaturan dan pengawasan terhadap BKD pun tidak dapat disamakan dengan  BPR. Sampai dengan akhir Juli 2006 terdapat 5.345 BKD  yang tersebar di pulau Jawa dan Madura, namun dari jumlah tersebut sebanyak 863 diantaranya tidak  melakukan  kegiatan  (non  aktif).  Dengan mempertimbangkan karakteristik yang spesifik, jumlah dan  sebarannya  serta  secara  historis  sebelum  PAKTO 1988  pengawasan  BKD  dibawah  kewenangan  BRI maka pengawasan BKD dilakukan oleh BRI untuk dan atas nama Bank Indonesia. Pada akhir bulan Juli 2006 jumlah  BPR  mencapai  1.935  terdiri  dari  BPR  yang didirikan  setelah  PAKTO  1988  sebanyak  1.277  (66 persen),  dan  Bank  Pasar  atau  Bank  Desa,  BKPD  dan bank  milik  Pemerintah  Daerah  lainnya  yang  telah beroperasi  sebelum  PAKTO  1988  sebanyak  658  (34
Analisis Fungsi Intermediasi Dan Risiko Kredit Macet (Studi Kasus Perbandingan Bank Umum Dan Bpr) Di Provinsi Bali
persen).
Loan  to  deposit  ratio  (LDR)  adalah  rasio  untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang di berikan di bandingkan  dengan  jumlah  dana  masyarakat  dan modal  sendiri  yang  digunakan  (Kasmir,  2004). Ketentuan  Bank  Indonesia  tentang  LDR  yaitu  berada di  antara  rasio  85%  -  100%.  Dendawijaya  (2005) menyatakan  bahwa  salah  satu  ketentuan  perbankan yang  sangat  berpengaruh  terhadap  keberanian  para eksekutif  perbankan  untuk  memperbesar  volume kreditnya  dalam  rangka  mengejar  profitabilitas  yang tinggi  adalah  LDR.  sebagai  tolak  ukur  bank  untuk memperbesar  volume  kredit  untuk  mencapai  profit yang  tinggi.  Nilai loan  to  deposit  ratio (LDR) merupakan angka yang dapat digunakan untuk melihat berjalan  tidaknya  fungsi  intermediasi  bagi  sektor perbankan,  yaitu  untuk  menyalurkan  kembali  dana masyarakat  yang  dihimpun  ke  dalam  bentuk  kredit. Nilai  LDR  ( loan  to  deposit  ratio )  dapat  diperoleh dengan rumus (Manurung, 2004) sebagai berikut :
LDR =
x 100 %
Loan to Deposit Ratio digunakan untuk mengukur seberapa  besar  kemampuan  bank  dalam  menyalurkan dana  pihak  ketiga  yang  dihimpun  oleh  bank (Agustiningrum  2013  dalam  Sofia,  2014).  Menurut Sofia  (2014)  semakin  tinggi  Loan  to  Deposit  Ratio maka profitabilitas perbankan akan meningkat dengan asumsi  bank  tersebut  mampu  menyalurkan  kredit secara efektif.

## Non Performing Loans (NPL)
Tingkat  pengumpulan  kembali  kredit  yang dikeluarkan  oleh  bank  sampai  lunas,  termasuk  pokok cicilan  dan  bunganya  disebut  dengan  kolektibilitas. Kriteria  penggolongan  kolektibilitas  kredit  dapat dikelompokkan  dalam  kriteria  lancar,  kurang  lancar, diragukan  dan  macet,  yang  kemudian  menjadi  piranti dari  Non  Performing  Loans  sebuah  lembaga perbankan.  Dengan  kata  lain  yang  dimaksud  dengan Non  Performing  Loans  atau  disingkat  NPLs  menurut Bank  Indonesia  (2005)  adalah  kredit  dalam  kualitas kurang  lancar,  diragukan,  dan  macet.    Perhitungan NPLs  menurut  Bank  Indonesia  dibedakan  menjadi NPL  gross  dan  net.  Berdasarkan  jenis  penggunaan kredit,  NPLs  dapat  dibedakan  menjadi  NPLs  kredit investasi,  NPLs  kredit  Modal  Kerja,  dan  NPLs  kredit konsumsi.
Terdapat  beberapa  kriteria  yang  menunjukkan mengapa suatu kredit dikatakan berada dalam kualitas tersebut  diatas.  Menurut  Sudirman  (1996:66)  kredit digolongkan  kurang  lancar  apabila  memenuhi  kriteria dibawah ini:
Terdapat  tunggakan  bunga  angsuran  dari  masa angsuran  yang  telah  ditetapkan  (untuk  kredit  dengan
angsuran diluar KPR).
Terdapat  tunggakan  angsuran  pokok  yang  telah melampaui 6 bulan tetapi belum 9 bulan (untuk kredit dengan angsuran untuk KPR).
Untuk  kredit  tanpa  angsuran  dikatakan  kurang lancar bila terdapat tunggakan bunga melampaui batas waktu  untuk  kredit  yang  belum  jatuh  tempo,  atau kredit  telah  jatuh  waktu  dan  belum  dibayar  tetapi belum melampaui 3 bulan.
Kredit  tergolong  diragukan  jika  kredit  yang bersangkutan  tidak  memenuhi  kriteria  lancar  dan kurang  lancar  diatas  tetapi  berdasarkan  penilaian disimpulkan bahwa:
Kredit  masih  dapat  diselamatkan  dan  agunannya bernilai  sekurang-kurangnya  75  persen  dari  hutang peminjam, termasuk bunganya.
Kredit  tak  dapat  diselamatkan  tetapi  agunannya masih  bernilai  sekurang-kurangnya  100  persen  dari hutang peminjam.
Sementara kredit dikatagorikan macet jika:
Tidak  memenuhi  kriteria-kriteria  lancar,  kurang lancar, dan diragukan seperti tersebut diatas.
Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi dalam jangka  waktu  21  bulan  sejak  digolongkan  diragukan belum  ada  pelunasan  atau  usaha  menyelamatkan kredit.
Kredit  tersebut  penyelesaiannya  diserahkan  pada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN)  atau  telah  diajukan  penggantian  ganti  rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
Non  Performing  Loan  merupakan  rasio  yang dipergunakan  untuk  mengukur  kemampuan  bank dalam mengkonversikan resiko kegagalan pengembalian  kredit  oleh  debitur  (Darmawan,2004). Semakin  rendah  persentase  Non  Performing  Loan, maka  bank  tersebut  akan  mengalami  keuntungan, tetapi  jika  justru  sebaliknya  persentase  Non Performing  Loan  yang  semakin  tinggi,  maka  bank tersebut  akan  mengalami  kerugian.  Bertambahnya biaya  yang  digunakan  dalam  pengelolaan  kredit bermasalah  akibat  Non  Performing  Loan  yang meningkat  akan  menyebabkan  produktivitas  bank menurun  (Berger  dan  Mester,2003).  Hal  ini  sejalan dengan  yang  dilakukan  oleh  Atmaja  (2014)  dan Septiarini  (2014)  yang  memperoleh  hasil  NPL  secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
Non  Performing  Loan  yang  tinggi  akan mengakibatkan  kerugian  pada  bank,  seperti  tidak diterimanya  kembali  dana  yang  telah  disalurkan  dan pendapatan  bunga  yang  harusnya  diterima.  Sehingga bank  kehilangan  kesempatan  mendapatkan  bunga, tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya seperti membayar kembali pencairan dana deposannya pada  saat  ditagih  serta  tidak  dapat  mencukupi permintaan  kredit  yang  telah  diajukan  dan  berakibat penurunan pendapatan secara total. Meningkatnya Non
Analisis Fungsi Intermediasi Dan Risiko Kredit Macet (Studi Kasus Perbandingan Bank Umum Dan Bpr) Di Provinsi Bali
Performing  Loan,  akan  membuat  bank  tidak  berani meningkatkan  kapasitas  penyaluran  kreditnya,  apalagi DPK  tidak  dicapai  secara  optimal,  sehingga menggangu  likuiditas  bank.  Teori  tersebut  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widiasari (2015)  yang  menyatakan  NPL  berpengaruh  negatif terhadap  hubungan  antara  LDR  dengan  profitabilitas. Semakin tinggi persentase Non Performing Loan, akan menyebabkan  jumlah  modal  yang  dimiliki  oleh  suatu bank  akan  berkurang.  Hal  ini  terjadi  karena pendapatan  yang  seharusnya  diterima  oleh  bank menjadi  modal  yang  digunakan  untuk  menutupi tingginya  Non  Performing  Loan,  sehingga  akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut akan semakin  berkurang. Maka dari  itu, NPL yang  tinggi  akan  mengakibatkan  berkurangnya profitabilitas,  karena  pendapatan  bunga  yang seharusnya diterima menjadi berkurang.

## III.METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Obyek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  lembaga  perbankan di Bali, karena kondisi perbankan di  Bali  mempunyai peranan yang penting khususnya pembangunan daerah Bali,  khususnya  dalam  penyediaan  dana  yang diperlukan.  Obyek  dalam  penelitian  ini  adalah lembaga  perbankan  di  Bali  yaitu  Bank  Umum,  dan BPR.

## Identifikasi Variabel
Untuk  menganalisis  data  dan  menguji  hipotesis penelitian  perlu  diidentifikasi  variabel-variabel  yang akan dipergunakan dalam model penelitian ini. Secara garis  besar  variabel  yang  dianalisis  adalah  nilai  Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Bank Umum dan BPR di Bali  serta  nilai  Non  Performing  Loans  (NPL)  pada Bank Umum dan BPR di Bali.

## Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional diperlukan untuk memperjelas arti  dan  pemahaman  tentang  variabel-variabel  yang dijelaskan  dalam  identifikasi  variabel.  Definisi operasional variabel yang dimaksud pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Loan to  Deposit Ratio (LDR) Bank Umum adalah rasio  jumlah  kredit  yang  disalurkan  dengan  jumlah dana  yang  dihimpun  Bank  Umum  di  Bali  periode triwulan I 2005 s/d triwulan IV 2017 yang dinyatakan dalam satuan persen.
Loan  to  Deposit  Ratio  (LDR)  BPR  adalah  rasio jumlah  kredit  yang  disalurkan  dengan  jumlah  dana yang dihimpun BPR di Bali periode triwulan I 2005 s/ d  triwulan  IV  2017  yang  dinyatakan  dalam  satuan persen.
Rasio Non Performing Loans (NPL)  Bank Umum adalah persentase kredit dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan  macet secara keseluruhan Bank Umum
di  Bali  periode  triwulan  I  2005  s/d  triwulan  IV  2017 yang dinyatakan dalam satuan persen.
Rasio  Non  Performing  Loans  (NPL)    BPR  adalah persentase  kredit  dalam  kualitas  kurang  lancar, diragukan  dan  macet  secara  keseluruhan  BPR  di  Bali periode  triwulan  I  2005  s/d  triwulan  IV  2017  yang dinyatakan dalam satuan persen.

## Jenis dan Sumber Data

## A.  Jenis Data menurut Sifatnya
Jenis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Data  Kuantitatif.  Data  kuantitatif  adalah  data yang  berbentuk  angka,  atau  data  kuantitatif  yang diangkakan  (Sugiyono,  2007).  Data  kuantitatif  dalam penelitian  ini  adalah  nilai  Loan  to  Deposit  Ratio (LDR)  pada  Bank  Umum  dan  BPR  di  Bali  serta nilai Non  Performing  Loans  (NPL)  pada  Bank  Umum  dan BPR di Bali.

## B.  Jenis Data menurut Sumbernya
Data  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  yang berasal  dari  pihak  lain  atau  orang  lain  berupa  data sekunder  yang  terpublikasi  dari  Bank  Indonesia  yaitu Kajian  Ekonomi  Regional  Bali  Periode  periode triwulan I 2005 s/d triwulan IV 2017.

## C.  Metode Pengumpulan Data
Data-data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi,  yaitu  melalui  pencatatan  berbagai dokumen  yang Bank Indonesia  yaitu  Kajian Ekonomi Regional  Bali  Periode  periode  triwulan  I  2005  s/d triwulan IV 2017.

## Teknik Analisis Data

## A.  Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah dalam  model regresi, variabel tergantung dan  variabel bebas  keduanya  mempunyai  distribusi  normal  atau tidak.  Metode  yang  dipakai  untuk  mengetahui kenormalan  model  regresi  adalah  One  Sample Kolmogorov-Sminov Test. (Ghozali, 2012). Distribusi data  dinyatakan  normal  apabila  nilai  p  dari  One Sample Kolmogorov-Sminov Test>0,05.

## B.  Uji Mann-Whitney dan Uji Beda Dua Rata-Rata
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah dengan pengujian Mann-Whitney, menurut Siegel, Sidney (1986) mengemukakan bahwa jika  tercapai  setidak-tidaknya  pengukuran  ordinal. Pengujian  Mann-Whitney  digunakan  untuk  menguji apakah  dua  kelompok  independen  telah  ditarik  dari populasi yang sama. Uji Mann-Whitney dikembangkan  oleh  Henry  Mann  dan  Donald Ransom.Uji Mann-Whitney merupakan uji nonparametrik  yang  digunakan  untuk  menguji  apakah dua  buah  sampel  independen  berasal  dari  populasi yang  sama.  Populasi  dari  sampel  pertama  berbeda dengan  populasi  dari  sampel  kedua  sehingga  kedua
Analisis Fungsi Intermediasi Dan Risiko Kredit Macet (Studi Kasus Perbandingan Bank Umum Dan Bpr) Di Provinsi Bali
sampel  tersebut  bersifat  independen  Whitney  (1947). Melakukan  uji  statistik  untuk  membuktikan  hipotesis dengan  syarat  atau  kondisi.  Jika  sampel  lebih  dari  30 menggunakan  uji  beda  dua  rata-rata  independen  atau independent  t-test  for  two  sample  means,  dengan asumsi  bahwa  distribusi  data  normal,  jika  distribusi data tidak normal, maka akan menggunakan uji Mann- Whitney.

## IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Normalitas data untuk LDR Bank Umum dan  BPR  adalah  berdistribusi  tidak  normal  yaitu  nilai Asymp  Sig  (2-tailed)  baik  pada  LDR  Bank  Umum maupun  LDR  BPR  berada  dibawah  signifikansi  0,05 yaitu 0,005 (LDR Bank Umum) dan 0,000 (LDR BPR)
sehingga  data  LDR  Bank  Umum  dan  LDR  BPR berdistribusi  tidak  normal.  Untuk  menguji  apakah terdapat perbedaan, oleh karena data berdistribusi tidak normal yaitu menggunakan uji statistik non parametrik test  dengan  uji  Mann-Whitney.  Hasil  Uji  Normalitas data  untuk  NPL  Bank  Umum  dan  BPR  adalah berdistribusi  normal  yaitu  nilai  Asymp  Sig  (2-tailed) baik pada NPL Bank Umum maupun NPL BPR berada diatas  signifikansi  0,05  yaitu  0,200  (NPL  Bank Umum)  dan  0,088  (NPL  BPR)  sehingga  data  NPL Bank  Umum  dan  NPL  BPR  berdistribusi  normal. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan, oleh karena data berdistribusi tidak normal yaitu menggunakan uji statistik parametrik test yaitu dengan uji beda dua rata- rata. Hasil Uji normalitas data pada tabel dibawah ini.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Analisis Fungsi Intermediasi Dan Risiko Kredit Macet (Studi Kasus Perbandingan Bank Umum Dan Bpr) Di Provinsi Bali
Hasil  Pengujian  LDR  Bank  Umum  dengan  LDR BPR  dengan  menggunakan  Uji  Mann  Whitney  yaitu nilai  Asymp  Sig  (2-tailed)  0,00  lebih  kecil  dari signifikansi  0,05,  Hal  ini  berarti  bahwa  terdapat perbedaan  fungsi  intermediasi  (LDR)  antara  Bank Umum  dengan  BPR  di  Bali.  Fungsi  Intermediasi (LDR)  merupakan  salah  satu  indikator  kesehatan likuiditas  bank.  Penilaian  likuiditas  merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara  tingkat  likuiditas  yang  memadai  dan kecukupan  manajemen  risiko  likuiditas.  LDR  paling sering  digunakan  oleh  analis  keuangan  dalam  menilai suatu kinerja bank terutama dari seluruh jumlah kredit yang  diberikan  oleh  bank  dengan  dana  yang  diterima oleh bank. Alasan memilih variabel ini adalah dengan pertimbangan bahwa semakin besar jumlah kredit yang diberikan oleh bank maka akan semakin rendah tingkat likuiditas bank yang bersangkutan, namun dilain pihak semakin  besar  jumlah  kredit  yang  diberikan diharapkan bank akan mendapatkan return yang tinggi pula.  Hal  tersebut  akan  mempengaruhi  penilaian investor  dalam  mengambil  keputusan  investasinya sehingga  secara  bersamaan  akan  mempengaruhi permintaan dan penawaran saham di pasar modal yang pada  akhirnya  mempengaruhi  harga  saham  yang akhirnya  berdanpak  pada  pertumbuhan  tingkat  retun saham bank.
LDR  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  walaupun berfluktuasai  namun  selalu  berada  diatas  70  persen, bahkan dalam beberapa periode melampaui nilai ideal yang  diisyaratkan  Bank  Indonesia  (85  persen-100 persen).  Hal  ini  mengindikasikan  Bank  Perkreditan
Rakyat  (BPR)  lebih  mampu  menjalankan  fungsi intermediasinya,  bahkan  fungsi  intermediasi  yang dijalankan  oleh  BPR  tidak  banyak  mengalami gangguan  yang  berarti  walaupun  krisis  global, termasuk  Bali.  Nilai  LDR  yang  tinggi  juga menunjukkan  bahwa  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) cenderung  kurang  berhati-hati  di  dalam  menjalankan fungsi  utamanya  tersebut.  LDR  yang  tinggi  bisa  pula diakibatkan oleh terbatasnya sumber dana pihak ketiga yang  dimiliki  oleh  BPR  untuk  disalurkan  kembali, sedangkan permintaan kredit yang cukup tinggi karena prosedurnya  yang  lebih  sederhana  dibandingkan dengan  bank  umum.  Akibatnya  seluruh  DPK  (Dana Pihak Ketiga) disalurkan kembali dalam bentuk kredit, tanpa  memperhatikan  posisi  likuiditasnya.  Namun demikian,  kelebihan  oleh  BPR    dibandingkan  dengan bank  umum  adalah  kemampuan  mereka  untuk mengenali  dengan  jelas  karakteristik  nasabah  dan debitur  mereka.  BPR  memiliki  informasi  yang  lebih lengkap  mengenai  debitur  yang  akan  diberikan pinjaman  karena  letak  atau  lokasi  Bank  Perkreditan Rakyat  (BPR)  dan  sistem  operasionalnya  yang  lebih “merakyat”.
Tingginya  Rasio  LDR  BPR  tersebut  menunjukkan bahwa  penyaluran  kredit  dilakukan  tidak  hanya  dari penghimpun dana tetapi juga dari modal bank, kondisi tersebut akan meningkatkan rasio likuiditas bagi bank. Peningkatan penyaluran kredit ini antara lain didorong oleh linkage  program antara  bank  umum  dan  BPR serta sudah beroperasinya Lembaga Dana Apex (LDA Apex)  yang  berperan  di  dalam  membantu  BPR  yang anggotanya mengalami liquidity mismatch .
Mann-Whitney Test Ranks
Test Statistics a
Analisis Fungsi Intermediasi Dan Risiko Kredit Macet (Studi Kasus Perbandingan Bank Umum Dan Bpr) Di Provinsi Bali
Non  Performing  Loan  (NPL)  merupakan  ukuran risiko kredit yang menjadi parameter tingkat kesehatan bank.  Bank  dinilai  memiliki  potensi  kesulitan  yang membahayakan  kelangsungan  usahanya  jika  rasio kredit bermasalah ( Non Performing Loan ) secara neto lebih dari 5% dari total kredit. Jika melebihi 5% maka akan  mempengaruhi  penilaian  tingkat  kesehatan  bank tersebut.  Semakin  besar  tingkat  NPL  maka  bank tersebut  tidak  profesional  dalam  pengelolaan kreditnya,  sekaligus  memberikan  indikasi  bahwa tingkat risiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup  tinggi  searah  dengan  tingginya  NPL  (Riyadi, 2006).Meskipun  rata-rata  rasio  NPL  tidak  melebihi angka  5%  pada  Bank  Umum,  tetapi    nilainya    relatif berfluktuasi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  NPL  rentan sekali  mengalami perubahan  yang tidak terduga. Oleh karena  itu, diperlukan suatu strategi  yang tepat dalam mengendalikan  rasio  NPL  agar  kinerja  Bank  Umum yang  go  public  jauh  lebih  baik  sehingga  mendorong investor  tertarik  untuk  berinvestasi  dengan  nilai  rata- rata NPL Bank Umum yang Go Public.
Hasil pengujian dengan uji beda dua rata-rata dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara NPL Bank
Umum dan NPL BPR di Bali, hal ini dilihat dari nilai yaitu  nilai  Asymp  Sig  (2-tailed)  0,00  lebih  kecil  dari signifikansi  0,05.Risiko  kredit  macet  NPL  yang dihadapi  BPR  lebih  besar  dibandingkan  Bank Umum,hal  ini  dapat  dilihat  dari  profesionalisme kinerja  BPR  dibandingkan  Bank  Umum  seperti  : produk gagal yang ditawarkan kepada nasabah,pinjaman  berdasarkan  kekuatan  neraca  bukan berdasarkan  pinjaman  arus  kas,  bank  mengambil terlalu banyak kenyamanan dalam keamanan, asimetri informasi, lingkungan ekonomi dan pengaruh politik
Fluktuasi  nilai  NPL  diharapkan  dapat  menjadi masukan  bagi  manajemen  perbankan  baik  Bank Umum  maupun  BPR  sehingga  dapat  menekan tingginya  NPL  untuk  periode  berikutnya,  terutama pada  kondisi-kondisi  krisis  ekonomi.  Dengan mengetahui  rasio  NPL  suatu  bank,  masyarakat  dan Bank  Indonesia  dapat  mengambil  langkah  yang  bijak dalam  menyikapi  dan  menghadapi  bank  tersebut. Peningkatan  atau  penurunan  rasio  NPL  pada  suatu bank  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  baik internal bank, maupun secara makro.
T-Test Group Statistics
Independent Samples Test

## V.  KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dilihat  dari  fungsi  intermediasi  LDR  terdapat perbedaan antara LDR Bank Umum dan BPR di Bali, Hal  ini  mengindikasikan  Bank  Perkreditan  Rakyat (BPR) lebih mampu menjalankan fungsi intermediasinya,  bahkan  fungsi  intermediasi  yang dijalankan  oleh  BPR  tidak  banyak  mengalami
gangguan  yang  berarti  walaupun  krisis  global, termasuk  Bali.  Nilai  LDR  yang  tinggi  juga menunjukkan  bahwa  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) cenderung  kurang  berhati-hati  di  dalam  menjalankan fungsi  utamanya  tersebut  dibandingkan  dengan  Bank Umum  di  Bali  yang  lebih  berprinsip  kehati-hatian dalam  memberikan  kredit  dibandingkan  dengan  BPR. Nilai  NPL  Bank  Umum  dan  BPR  di  Bali  terdapat perbedaan  hal  ini  dilihat  dari  nilai  NPL  BPR  lebih
Analisis Fungsi Intermediasi Dan Risiko Kredit Macet (Studi Kasus Perbandingan Bank Umum Dan Bpr) Di Provinsi Bali tinggi  dibandingkan  dengan  Bank  Umum,  karena dengan LDR dari BPR yang lebih tinggi dibandingkan dengan  Bank  Umum  maka  cenderung  BPR  lebih kurang  berhati-hati  dalam  memberikan  kredit  kepada nasabah  sehingga  cenderung  NPL  BPR    lebih  tinggi dibandingkan dengan Bank Umum.

## Saran
Diperlukan kerjasama  yang  lebih  baik antara bank umum  dan  BPR  dalam  menjalankan  fungsi  utama mereka  sebagai  perantara  keuangan  (financial intermediary)  agar  BPR  dapat  menutupi  kekurangan dalam  mengakses  dana  untuk  menjalankan  usaha mereka,  sehingga  fungsi  intermediasi  Bank  Umum maupun  BPR  bisa  berada  diatas  ketentuan.  Selain kerjasama yang lebih baik antara bank umum dan BPR di Bali dalam fungsi intermediasi (LDR), harus bekerja sama untuk memperkecil NPL atau mengurangi risiko kredit  macet  demi  kelancaran  operasional  Bank. Kepercayaan  nasabah  agar  selalu  dijaga,  karena merupakan  faktor  utama  yang  menentukan  kelanjutan usaha  perbankan,  maka  bank  harus  menjaga kepercayaan  yang  diberikan  oleh  masyarakat,  salah satu  caranya  adalah  dengan  menjaga  tingkat likuiditasnya  tetap  berada  pada  batas  yang  ditentukan oleh  pemerintah  dengan  pengelolaan  yang  baik.  Bank Indonesia  sebagai Bank Sentral,  lebih  mengefektifkan pengawasannya agar bank-bank yang ada di Indonesia baik  Bank  Umum  maupun  BPR  di  Bali  dapat berkompetisi  secara  sehat  dan  tetap  menjaga  tingkat kesehatan Bank.

## Daftar Pustaka
Agus,  S.  2003. Manajemen  Keuangan ,  Teori  dan  Aplikasi. BPFE. Yogyakarta Aini, Anindita Nur. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan  Bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang Melakukan Pekerjaan Bebas Untuk Membayar pajak di  Kabupaten  Blora.  Surakarta.  Skripsi:  Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak Dipublikasikan.
Ali, Mashud. 2004. Asset Liability Management, Menyiasati
Risiko  Pasar  dan  Risiko  Operasional  dalam Perbankan.  Jakarta:  PT.  Elex  Media  Kompetindo Kelompok Gramedia.
Andang  Setyobudi,  2007,    Peran  Serta  Bank  Indonesia Dalam  Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan Menengah  (UMKM),  Buletin  Hukum  Perbankan Dan Kebanksentralan,  Volume 5, Nomor 2, Agustus 2007.
Bank Indonesia.2012. Laporan Perbankan Indonesia (2012). Bank Indonesia.2013. Laporan Perbankan Indonesia (2013). Bank  Indonesia.2012.  Kajian  Stabilitas  Sistem  Keuangan (KSK) No. 18,Maret 2012
Bank  Indonesia.2005.  Kajian  Perkembangan  Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan IV 2005. Denpasar.
Bank  Indonesia.2006.  Kajian  Perkembangan  Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I 2006. Denpasar.
Bank  Indonesia.  2007.  Kajian  Perkembangan  Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I 2007. Denpasar.
Bank  Indonesia.  2008.  Kajian  Perkembangan  Ekonomi
Regional Provinsi Bali Triwulan I 2008. Denpasar. Bank  Indonesia.  2009.  Kajian  Perkembangan  Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I 2009. Denpasar. Bank  Indonesia.  2010.  Kajian  Perkembangan  Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I  2010. Denpasar. Bank  Indonesia.  2011.  Kajian  Perkembangan  Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I  2011. Denpasar.
Bank  Indonesia.  2012.  Kajian  Perkembangan  Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I  2012. Denpasar.
Bank  Indonesia.  2013.  Kajian  Perkembangan Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I  2013 . Denpasar. Bank  Indonesia.  2014.  Kajian  Perkembangan  Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I  2014. Denpasar.
Bank  Indonesia.  2015.  Kajian  Perkembangan  Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I  2015. Denpasar.
Bank  Indonesia.  2016.  Kajian  Perkembangan  Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I  2016. Denpasar.
Bank  Indonesia.  2017.  Kajian  Perkembangan  Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I  2017. Denpasar. Bank  Indonesia.  2018.  Kajian  Perkembangan  Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan I  2018. Denpasar.
Bank  Indonesia,  Sistem  Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank Umum, Bank Indonesia 2004 (SE BI No.6/23/DNDP Tanggal 31 Mei 2004).
Berger,  A.N  dan  Mester,  L.J.1997.”Inside  the  black  box  : What  explains differencesin  the  efficiency  of financial  institutions ”  Journal  of  Banking  and Finance, 21, 895-947
Berger, Allen N. & DeYoung, Robert, 2006 . Technological Progress and the Geografic Expansion of the Banking Industry, Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing. Vol. 38(6), pages 1483- 1513,September .
Darmawan,  Komang  .2004.  Analisis  Rasio  –  Rasio  Bank.
Info Bank, Juli, 18 -21
Dendawijaya,  L.  2005.  Manajemen  Perbankan.  Edisi  ke-2.
Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
Gujarati,  Damodar.  2003.  Ekonometrika  dasar.  Jakarta  :
Erlangga
Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program  IBM  SPSS.  Yogyakarta:  Universitas Diponegoro.
Iswardono. 1994. Uang dan Bank, Edisi Empat. Yogyakarta :
BPFE
Kasmir.  2000.  Manajemen  Perbankan.PT  Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Kasmir.2004.  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya.
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Kiryanto,  Ryan,  2007,  “Konsolidasi Perbankan  Nasional Menuju Best Prsctice ”, Makalah Seminar, Jakarta Manurung,  Mandala  dan  Prathama  Rahardja.  2004.  Uang, Perbankan,  dan Ekonomi  Moneter  (Kajian Kontekstual  Indonesia).  Lembaga  Penerbit  FEUI, Jakarta
Negara,  I  Putu  Agus  Atmaja.  2014.  Pengaruh  Capital Adequacy  Ratio ,  Penyaluran  Kredit  dan  Non Performing  Loan  Pada  Profitabilitas. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
Analisis Fungsi Intermediasi Dan Risiko Kredit Macet (Studi Kasus Perbandingan Bank Umum Dan Bpr) Di Provinsi Bali
Nopirin.1990.  Ekonomi  Moneter,  edisi  tiga.  Yogyakarta  : BPFE
Nopirin.  2000.  Ekonomi  Moneter.  Buku  II.  Edisi  kesatu. Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta: BPFE UGM
Saiful  Bachri.  2013.  Pengaruh  Rasio  Keuangan  Terhadap Kinerja  Bank  Syariah.  Fakultas  Ilmu  Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
Santoso,  S.  2000.  Buku  Latihan  SPSS  Statistik  Parametik. PT Elex Komputindo. Jakarta.
Siamat,  Dahlan.  2000.  Manajemen  Lembaga  Keuangan.
Jakarta: FE UI
Siamat,  Dahlan.  2005.  Manajemen  Lembaga  Keuangan,
Kebijakan  Moneter,  dan  Perbankan.  Lembaga Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia. Jakarta.
Septiarini,  Ni  Luh  Sri.  2014.  Pengaruh  Kecukupan  Modal dan  Rasio  Penyaluran  Kredit  terhadap  Profitabilitas dengan Moderasi Rasio Kredit Bermasalah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
Slamet  Riyadi.  2006.  Banking  Asset  and  Liability Management. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sofia Prima Dewi. 2014. Pengaruh Capital Adequacy Ratio,
Non  Performing  Loan,  Loan  to  Deposit  Ratio  dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Fakultas  Ekonomi Universitas  Tarumanagara Jakarta. Suardita,  I  Wayan.  2015.  Pengaruh  Kecukupan  Modal  dan Penyaluran  Kredit  Pada  Profitabilitas  Dengan Pemoderasi  Risiko  Kredit.  Fakultas  Ekonomi  dan
Bisnis Universitas Udayana.
Sudirman,  I  Wayan.  1996.  Manajemen  Perbankan.  Teori, Kebijaksanaan  dan  Terapan.  Badan  Usaha  FE UNUD. Denpasar.
Sudirman,  I  Wayan.  2003.  “Faktor-Faktor  Penghambat Peningkatan  Loan  To  Deposit  Ratio.”  Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis  Indonesia  Vol.  18,  No.  1,  Hal: 21-36.
Sugiyono.  2012.  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta CV
Suhardjono,  Mudrajad  Kuncoro.  2002.  Manajemen Perbankan  Teory  dan  Aplikasi.  Penerbit  BPFE. Jakarta.
Surat Edaran BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Tata  Cara  Penilaian  Kesehatan  Bank  dan  Peraturan BI  No.  6/10/PBI/2004  tentang  Sistem  Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
Taufik,  Kurniawan.  2004.  Determinan  Tingkat  Suku  Bunga Pinjaman  di  Indonesia  Tahun  1983-2002.  Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Desember 2004.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  Tentang  Bank Indonesia.
Widiasari, Ni Kadek Yuni. 2015. Pengaruh Loan to Deposit Ratio  Pada  Profitabilitas  Dengan  Non  Performing Loan  Sebagai  Pemoderasi.  Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar.