Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 1068-1075
Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga
Anwar Rosidi 1*) , Heru Prastyo 2) , Edwin Zusrony 3) 1,2 Institut Agama Islam Negeri Salatiga
3 Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM) *Email korespondensi: rosidi0867@gmail.com

## Abstract
This research technique uses interviews. Interviews were conducted with several UMKM in Tingkir Lor Village who are customers in Islamic Banking, and 1 (one) mantri at Bank Muamalat KCP Salatiga. However,  in this study, the researcher will also use the literature study method or the method of using document materials, because the  researcher  does  not  directly  examine  and  process  the  data  obtained  from  the  respondents  themselves  but examines and copies the data or documents produced by other parties. In addition to supporting the results of the interview, it is also used to describe in general the real role of Islamic banking towards UMKM.
Keywords: Syariah banking, UMKM Empowerment, Quality of life.
Saran sitasi : Rosidi, A., Prastyo, H., & Zusrony, E. (2021). Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (02), 1068-1075. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2565
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2565

## 1. PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) adalah  sektor  perekonomian  yang  sangat  penting  di Indonesia.  Estimasi  pertumbuhan  pengusaha  akan memperlihatkan  setiap  42.797  pengusaha  tercipta akan  meningkatkan  1%  nilai  PDB  di  Indonesia. UMKM  sangat  berkontribusi  bagi  perekonomian bangsa Indonesia dan sudah teruji dalam menghadapi hantaman  sebuah  krisis  dan  terbukti  pada  beberapa tahun  yang  lalu  UMKM  tetap  eksis  disaat  banyak perusahaan  besar  yang  bangkrut  atau  gulung  tikar (Astuti, Catur W, Sulistiyowati, C, & K, 2014).
UMKM dapat berperan penting dan dapat dilihat dalam  3  parameter  menurut  kajian  dari    Bank Indonesia  di  tahun  2009  diantaranya:  berdasarkan seberapa  banyak  jumlah  unit  industri,  kemudian berdasarkan  kemampuan  UMKM  dalam  melakukan serapan tenaga kerja, dan yang terakhir seberapa besar sumbangan  UMKM  terhadap  pendapatan  nasional (Probosari, 2014).
Kajian  tersebut  di  atas  menunjukkan,  bahwa UMKM  merupakan  sektor  usaha  yang  dapat menyangga ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia,  namun  demikian  kenyataannya  UMKM
sering  mendapatkan  kesulitan  dari  pihak  perbankan konvensional (pemerintah/swasta) untuk memperoleh pinjaman modal usaha. Salah satunya karena jaminan kebendaan  (collateral  minded)  yang  sukar  dipenuhi oleh pelaku yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan  pinjaman,  kondisi  tersebut  tentunya merupakan hal yang ironis.
Melihat kenyataan tersebut, maka penting peran serta  pihak  lain,  seperti  perbankan  syariah  untuk mengatasi  problem  yang  sedang  dihadapi  UMKM, terutama berkaitan dengan modal usaha. Sebab dalam menjalankan misinya, selain  mengemban misi  bisnis ( tijarah ),  perbankan  syariah  juga  mengemban  misi sosial ( tabarru’ ) (Tho’in & Pratiwi, 2019). Hal inilah yang membedakan perbankan syariah dan konvensional,  yakni  perbankan  syariah  dinilai  lebih luwes dalam penetapan jaminan kebendaan ( collateral minded ), jika dibanding dengan perbankan konvensional  (Machmud,  Rukmana,  Wibi  Hardani, Hayati, & Sallama, 2010).
Melalui  peningkatan  peran  perbankan  syariah dalam  pemberdayaan  UMKM  akan  meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebab terdapat fakta yang menunjukkan  bahwa  perbankan  syariah  kurang
memainkan  peranan  yang  signifikan  di  dalam pembiayaan bisnis skala mikro, skala kecil serta skala menengah, sebagai ciri utama yang harus dikedepankan  guna  meningkatkan  kesejehteraan rakyat (Setyobudi, 2007).
Namun demikian untuk mengetahui secara lebih jauh  tentang  fakta  sesungguhnya,  perlu  dilakukan penelitian secara mendalam tentang peranan perbankan  syariah  dalam  pemberdayaan  UMKM sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Kota  Salatiga, sebab menurut laporan OJK yang dirilis bulan Januari 2019  jumlah  Asset  Gross  (Aset  Kotor)  perbankan syariah  di  Kota  Salatiga  paling  rendah  diantara Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, berikut tabelnya:
Tabel 1. Assets Gross, Pembiayaan, DPK (Dana Pihak Ketiga)
Kota/Kabupaten  Assets
Gross (Milyar Rp) Pembiayaan (Milyar Rp) Dana Pihak Ketiga (Milyar Rp) Kab. Semarang 903 550 503 Kab. Kendal 92 60 87 Kab. Tegal 480 460 95 Kab. Pati 143 131 141 Kab. Kudus 735 409 692 Kab. Banyumas 1.545 909 1335 Kab. Cilacap 263 144 255 Kota Semarang 11.327 7.406 9.077 Kota Salatiga 91 62 90 Kota Pekalongan 1.595 974 1.222 Kota Tegal 1.296 1.161 649 Kota Surakarta 8.206 7.383 5.325 Sumber : Data OJK Diolah, 2021
Pada tabel 1 terlihat bahwa perbankan syariah di Kota Salatiga aset kotornya hanya mencapai 91 milyar rupiah  yang  dimana  90  milyar  rupiah  diantaranya berasal dari dana pihak ketiga, dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan sebesar 62 milyar rupiah. Kondisi tersebut  tentunya  menarik  sebab  dengan  rendahnya jumlah  dana  (modal)  yang  dimiliki  oleh  perbankan syariah  tersebut  tentunya  peran  perbankan  syariah juga rendah dalam upaya peningkatan kualitas hidup UMKM karena dana perlu dibagi juga pada pihak lain yang membutuhkan. Namun demikian untuk mengetahui kebenaran fakta tersebut perlu dilakukan penelitian lebih mendalam.

## LANDASAN TEORI Perbankan Syariah
Bank  di  Indonesia  pertama  kali  diterapkan  oleh bank  syariah,  yaitu  Bank  Muamalat.  Dewasa  ini terkait dengan UU No. 10 terbaru tentang Perbankan tahun  1998,  dimana  bank  umum  bisa  menjalankan kegiatan  usaha  dengan  prnsip  syariah  yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Kasmir, 2014).
Ada beberapa ciri esensial perbedaan antara bank syariah dan konvensional (Negara, 2008), diantaranya sebagai berikut:
a. Operasionalnya memiliki prinsip anti terhadap riba dan anti terhadap maysir;
b. Melayani  dengan  prioritas  berdasarkan Islam Syariah  Principal ,  uang  dijadikan  sebagai  alat tukar dan bukan sebagai komoditi serta bagi hasil, jual beli, dan sewa.
c. Kepentingan publik menjadi orientasi utama.
d. Tujuannya  berbentuk Islam  social  economic dan profitable .
e. Kehati-hatian terkait partisipasi pengelolaan risiko terkait hubungan nasabah.
Zamroni memiliki argumen dimana sistem dalam perbankan  Islam,  seperti  layaknya  berbagai  aspek lainnya  dari  pandangan  hidup  dalam  Islam,  adalah sebuah  sarana  pendukung  dalam  mewujudkan  suatu tujuan  dari social  system dan Islamic  economic (Zamroni, 2016).
Beberapa    tujuan    serta    fungsi    penting    yang diinginkan    dari    sistem  dalam  perbankan  Islam sebagai berikut:
a. Tingkat  ekonomi    yang  makmur  serta    meluas dengan  tingkat  kinerja  yang  penuh  serta tingkat pertumbuhan  ekonomi  yang optimal;
b. Keadilan  dalam economic social serta  distribusi dalam  pendapatan serta  kekayaan  yang merata;
c. Stabilitas    nilai    mata  uang    agar  dapat  dijadikan alat  tukar  serta  menjadi  suatu unit  perhitungan yang  dapat dipercaya,  standar  pembayaran  yang adil  dan  nilai simpan yang stabil;
d. Mobilitation dan saving  investation bagi pembangunan sebuah ekonomi  dengan  berbagai upaya  tertentu  yang memberikan jaminan  bahwa semua  stakeholder  yang  terlibat  mendapatkan bagian pengembalian (bagi hasil) yang adil;
e. Pelayanan    yang  efektif    dengan    semua service yang    sangat  diinginkan    dari  sebuah  sistem perbankan.

## Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Dalam  UU  No.  20  tahun  2008  terkait  Usaha Mikro,  usaha  Kecil  serta  usaha  Menengah,  usaha mikro  merupakan  sebuah  usaha  produktif  yang dimiliki  oleh  perorangan  dan  atau  badan  usaha  dari perorangan  yang  terdapat  seluruh  kriteria  usaha mikro.  UMKM  dengan  berbagai  skala serba terbatas ternyata mempunyau sejumlah power , yaitu kemampuan  dalam  melakukan  fleksibilitas  didalam menghadapi  berbagai environmental  challenges . Kegiatan  usaha  yang  berdasarkan  perhitungan economies  of  scale tidak  memungkinkan    dilakukan oleh sebuah korporasi besar pada prinsipnya menjadi sebuah kekuatan bagi usaha kecil (Hartati, 2013).

## Peranan UMKM
Peranan  pada  dasarnya  menunjukan  terkait kegiatan  yang  dilakukan  individu  untuk  melakukan sesuatu didalam kelompok warga masyarakat. Apabila seorang individu tidak melakukan sesuatu pada suatu kelompok tersebut maka dia tidak memenuhi hak serta kewajibannya  sebagai  anggota  kelompok  didalam organisasi. Secara etimologi kata peranan berasal dari kata  “peran”  yang  memiliki  arti  tukang  lawak  dan pemain  sandiwara.  Kata  “peran”  diberi  akhiran  “an” menjadi  kata  peranan  yang  mempunyai  arti  sesuatu yang  memegang  pimpinan  /  karena  suatu  hal  / peristiwa (Purwadarminta, 2011).
Sedangkan  kata  “peranan”  menurut  Plano, didefinisikan  sebagai  seperangkat  pelaku  yang diharapkan  dari  individu  yang  menduduki  posisi tertentu didalam suatu social group (Mamesah, 2014). Peranan  bisa  juga  diartikan  sebagai  sebuah  proses kegiatan yang dilakukan dengan sadar oleh manusia, yang  mengikutsertakan  jiwa  dan  harta  benda,  untuk mendukung  pelaksanaan  suatu  aktivitas  tertentu (langsung  atau  tidak  langsung)  dalam  rangka mencapai  sebuah  tujuan  yang  telah  ditetapkan (Sambiran, 2015).

## Pemberdayaan UMKM
Pemberdayaan  adalah  upaya  atau  proses menyadarkan  tentang  suatu  kelemahan  atau  potensi yang  dimiliki  yang  berdampak  pada  timbulnya  dan meningkatnya  rasa  percaya  diri  untuk  keluar  dari berbagai problem dan  untuk  memecahkan  suatu permasalahan  serta  melakukan  pengembangan  diri, secara  singkat  dijelaskan  keluar  dari  kondisi  yang tidak berdaya menjadi kondisi yang berdaya (Zubaedi, 2016).
Pemberdayaan  memiliki  sebuah  program  untuk membentuk seorang individu dan warga menjadi lebih mandiri. Kemandirian tersebut terdiri dari kemandirian dalam berpikir, bertindak serta mengendalikan apa yang diakukan oleh mereka lebih lanjut  diperlukan  penelusuran  terkait  sesungguhnya dapat dimaknai sebagai masyarakat mandiri (Wibowo, 2014).  Pendekatan  kelompok  tidak  berarti  menuntut sebuah  pembentukan  kelompok  baru  dalam  warga masyarakat.

## Kualitas Hidup
Kualitas  hidup  dapat  didefinisikan  sebagai persepsi  yang  subjektif  dari  seseorang  terhadap, psikologis,  kondisi  fisik  sosial,  dan  lingkungan didalam  kehidupan  yang  dialami  dalam  kesehrian (Rubbyana, 2012).
Dalam World  Health  Organization  Quality  of Life (WHOQOL),    terdapat  empat  aspek  mengenai kualitas  hidup  (Fitriana,  2012),  diantaranya  sebagai berikut:
a. Physical Health (terkait aktivitas keseharian).
b. Welfare  Psychological ,  (terkait  spiritual  serta perasaan positif/negatif).
c. Social  Relationship (terkait personal  relational
dan social support ).
d. Relationship  With  Environment (terkait financial source ,  lingkungan  rumah  dan  lingkungan  fisik, dan kualitas lingkungan)

## 2. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  tujuannya,  jenis  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif  eksplanatif,  yaitu  suatu  metode  penelitian yang dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Gambaran akhir  dari  riset  ini  merupakan  hasil  terkait  sebuah hubungan  kausal.  Riet  ini  seringkali  disamakan dengan  berbagai  riset  dengan  sebuah  pertanyaan “MENGAPA”  didalam  mengembangkan  sebuah informasi  yang  sudah  tersedia.  Tujuan  dari  riset eksplanatif  adalah:  a)  menghubungkan  berbagai berbeda tetapi memiliki keterkaitan, b) menghasilkan pola  hubungan  sebab  akibat  (Sugiyono,  2012). Kegiatan terkait analisis dalam data kualitatif terdapat tiga,  yaitu data  reduction  stage , data  display ,  dan conclusion atau verification (Sugiyono, 2016).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan  Kualitas  Hidup  Masyarakat Secara Nasional
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  peranan  dalam perbankan  syariah  dalam  sebuah  pemberdayaan UMKM  sebagai  upaya  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat dapat dilihat dengan perbandingan jumlah modal kerja yang dimiliki perbankan syariah dengan besar  modal  kerja  tersebut  yang  disalurkan  kepada masyarakat, dalam hal ini UMKM.
Tabel 3. Perbandingan Modal Kerja Perbankan Syariah dan Modal Kerja
Yang Disalurkan Pada UMKM Kurun Waktu Modal Kerja Modal Kerja Yang Disalurkan Pada UMKM % Perubahan 2015 63.640 26.650 41,88% 2016 68.420 28.458 41,59% -0,28% 2017 72.188 28.973 40,14% -1,46% 2018 72.425 27.392 37,82% -2,31% Januari 2019' 70.964 28.427 40,06% 2,24% Pebruari 2019 71.323 28.082 39,37% -0,69% Maret 2019'  73.099 28.398 38,85% 0,52% April 2019'  73.493 29.133 39,64% 0,79%
Berikut penjelasan data tersebut di atas dijelaskan melalui gambar grafik di bawah ini:

## Grafik 1. Perbandingan Modal Kerja dan Modal Kerja Yang Disalurkan Pada UMKM
Melihat  grafik  tersebut  di  atas  terlihat  bahwa jumlah  dana  (pembiayaan)  yang  disalurkan  kepada pihak  perbankan  syariah  kepada  masyarakat,  dalam
hal ini UMKM mengalami turun naik,  padahal jumlah modal  kerja  yang  dimiliki  perbankan  syariah menunjukkan tren yang meningkat. Untuk mengetahui lebih  jauh  tentang  hal  tersebut  pada  dasarnya  dapat dilihat dari rasio NPF.
Non  Performing  Financing (NPF)  adalah financial  ratio yang  memperlihatkan  risiko  dalam pembiayaan yang tengah dihadapi oleh bank sebagai dampak dari penyaluran dana,  serta adanya investasi dana  bank  pada  portofolio  yang  berbeda.  Semakin kecil  Berikut  rasio  NPF  perbankan  syariah  selama kurun  waktu  tahun  2015  sampai  dengan  bulan  April 2019.
Tabel 4. Rasio NPF Kurun Waktu Modal Kerja Yang Disalurkan Pada UMKM (Milyar Rp) NPF (%) Perubahan 2015 26.650 1.808 0 2016 28.458 1.751 -0,057 2017 28.973 1.825 0,074 2018 27.392 1.429 -0,396 Januari 2019' 28.427 1.396 -0,033 Pebruari 2019 28.082 1.456 0,060 Maret 2019' 28.398 1.458 0,002 April 2019' 29.133 1.583 0,125
Berikut penjelasan data tersebut di atas dijelaskan melalui gambar grafik di bawah ini:

## Grafik 2. Rasio NPF
Hasil  perhitungan  Rasio  NPF  menunjukkan bahwa selama tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019  besarnya  rasio  NPF  perbankan  syariah mengalami tren naik turun, hal tersebut menunjukkan terdapat peningkatan maupun penurunan pembiayaan bermasalah  yang  dihadapi  oleh  perbankan  syariah pada  kurun  waktu  tersebut.  Berdasarkan  penjelasan tersebut maka peningkatan ataupun penurunan jumlah
pembiayaan  yang  disalurkan  kepada  pihak  UMKM disebabkan sikap manajemen perbankan syariah yang lebih  berhati-hati  dalam  menyelurkan  kredit  kepada UMKM.
Terlepas dari penjelasan tersebut di atas, menurut SE  No.6/23/DPNP  tanggal  31  Mei  2004,  rasio  NPF dikatakan baik jika memiliki nilai ≤ 5%, dan dikatakan tidak  sehat  jika  nilai  NPF  >  5%.  Berdasarkan penjelasan  tersebut,  maka  perbankan  syariah  selama kurun  waktu  tahun  2015  sampai  dengan  bulan  April 2019 tetap dikatakan sehat karena nilai rasio NPF-nya berada  pada  kisaran  1,396%-1,825%,  walaupun  ada indikasi peningkatan penurunan dari jumlah pembiayaan bermasalah.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  terlihat bahwa  perbankan  syariah  secara  nasional  memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas hidup  masyarakat,  khususnya  UMKM,  dan  tetap profesional  dalam  menyalurkan  pembiayaannya kepada UMKM.
3.2. Peranan
Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan  Kualitas  Hidup  Masyarakat  di Kota Salatiga
Untuk  mengetahui  bagaimana  peran  perbankan syariah  dalam  pemberdayaan  UMKM  sebagai  upaya peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  di  Kota Salatiga  dapat  dilihat  dari  data  jumlah  modal  kerja, dana  pihak  ketiga,  dan  jumlah  modal  kerja  yang disalurkan  kepada  UMKM.  Adapun  datanya  dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 5. Jumlah Modal Kerja Perbankan Syariah,
Dana Pihak Ketiga,
dan Jumlah Modal Kerja Yang Disalurkan
Kurun Waktu Modal Kerja (Milyar Rp) Dana Pihak Ketiga (Milyar Rp) Modal Kerja Disalurkan (Milyar Rp) 2018 83 81 60 Januari 2019' 91 90 62 Pebruari 2019 87 85 58 Maret 2019' 89 86 59 April 2019' 84 81 60
Berikut penjelasan data tersebut di atas dijelaskan melalui gambar grafik di bawah ini:
Grafik 3. Jumlah Modal Kerja, Dana Pihak Ketiga,
dan Jumlah Modal Kerja Yang Disalurkan
Pada  grafik  3  tersebut  dapat  dijelaskan,  bahwa jumlah  modal  kerja  yang dimiliki  perbankan  syariah di  Kota  Salatiga  juga  mengalami  tren  naik  turun, begitu  juga  dengan  dana  pihak  ketiga  (dana masyarakat) yang ditempatkan di perbankan syariah. Kondisi  tersebut  tentunya  juga  berdampak  pada besarnya  modal  kerja  yang  disalurkan  kepada UMKM.
Selain itu berdasarkan data pada tabel 4.5 juga dapat diperoleh mengenai besarnya persentase (%) pembiayaan  yang  disalurkan  kepada  UMKM  di wilayah Kota Salatiga, berikut penjelasannya:
Tabel 6. Persentase Jumlah Modal Kerja Yang
Disalurkan Kepada UMKM Kurun Waktu Modal Kerja (Milyar Rp) Dana  (Modal Kerja) Disalurkan (MilyarRp) % 2018 83 60 72,29 Januari 2019' 91 62 68,13 Pebruari 2019 87 58 66,67 Maret 2019' 89 59 66,29 April 2019' 84 60 71,43
Berikut penjelasan data tersebut di atas dijelaskan melalui gambar grafik di bawah ini:
Grafik 4. Persentase Jumlah Modal Kerja Yang Disalurkan Kepada UMKM
Melihat  besarnya  modal  kerja  yang  disalurkan kepada pihak UMKM dengan kisaran 66,67%-72,29% menunjukkan bahwa peran perbankan syariah di Kota Salatiga dalam meningkatkan kualitas hidup UMKM sangatlah  tinggi,  sebab  modal  kerja  yang  dimiliki  > 50%  disalurkan  untuk  pembiayaan  UMKM  di  Kota Salatiga.  Sementara  itu  naik  turunnya  persentase modal  kerja  yang  disalurkan  kepada  UMKM  juga menunjukkan  bahwa  perbankan  syariah  memiliki sikap  kehati-hatian  dalam  melakukan  penyaluran dana.  Hal  tersebut  selain  dapat  dilihat  dari  besarnya rasio NPF, dapat juga dilihat dari besarnya rasio FDR perbankan syariah itu sendiri.
Berikut rasio FDR perbankan syariah di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 7. Rasio FDR
Kurun Waktu Modal Kerja (Milyar Rp) Modal Kerja Disalurkan (Milyar Rp) FDR 2018 83 60 73,57% Januari 2019' 91 62 68,59% Pebruari 2019 87 58 68,31% Maret 2019' 89 59 68,03% April 2019' 84 60 73,63%
Berikut penjelasan data tersebut di atas dijelaskan melalui gambar grafik di bawah ini:

## Grafik 5. Rasio FDR
Rasio  FDR  perbankan  syariah  di  Kota  Salatiga selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan Bulan April 2019 mengalami kecenderungan yang berfluktuasi, dimana pada tahun 2018 nilai FDR-nya sebesar  73,57%,  menurun  pada  bulan  Januari-Maret 2019  menjadi  sebesar  68%.  Penurunan  FDR  ini mengindikasikan  bahwa  perbankan  dinilai  lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaannya, namun demikian  pada  bulan  April  2019  nilai  FDR-nya kembali  meningkat  menjadi  73,63%.  Kenaikan  rasio tersebut  menunjukkan  terjadi  kenaikan  ekspansi pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di
Kota Salatiga, salah satunya tentu dengan meningkatkan  jumlah  pembiayaan  yang  disalurkan kepada  UMKM.  Penilaian  Rasio  FDR  menurut  SE No.6/23/DPNP  tanggal  31  Mei  2004,  perbankan syariah di Kota Salatiga dikatakan sangat sehat (50%- 75%) karena nilai rasionya berada pada kisaran angka 68,03% - 73,63%.
Penilaian sangat sehat pada perbankan syariah di Kota Salatiga tersebut memberikan indikasi, perbankan syariah bekerja secara profesional dengan penuh kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaannya  kepada  UMKM,  selain  itu  kondisi tersebut  juga  mengindikasikan  bahwa  UMKM  yang memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah juga telah  mengalami  mengalami  peningkatan  kualitas hidup  karena  lancar  dalam  melakukan  pembayaran pembiayaan yang menjadi tanggung jawab mereka.
Berkaitan  dengan  fakta  tersebut  maka  strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Kota Salatiga jika dikaitkan dengan pendapat Balai Besar  PMD,  hanya  terkait  dengan  pemberian stimulan,  walaupun  sebenarnya  SOP  di  perbankan syariah  sendiri  (Bank  Syariah  Mandiri)  terdapat ketentuan bahwa pegawai harus melakukan kunjungan setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali kepada nasabah. Tetapi karena menurut narasumber (nasabah) hal  tersebut  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya, maka  strategi  pemberdayaan  perbankan  syariah  di Kota  Salatiga  masih  sebatas  dalam  pemberian stimulan.  Menurut  Balai  Besar  PMD,  stimulan  ini dimaksudkan  hanya  sebagai entry  point untuk menggali  dan  menggerakkan  potensi-potensi  yang secara laten sebetulnya tersedia dalam masyarakat.
Berdasarkan  uraian  penjelasan  tersebut  di  atas, maka  dapat  dijelaskan  bahwa  peranan  perbankan syariah  dalam  pemberdayaan  UMKM  sebagai  upaya peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  sebenarnya cukup berhasil, walaupun peran yang dilakukan masih sebatas  dalam  hal  penyaluran  pembiayaan  modal usaha.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka  ada baiknya  dimasa-masa  yang  akan  datang  pihak manajemen  perbankan  syariah  perlu  meningkatkan lagi perannya dengan membantu memajukan UMKM, seperti:  membantu  UMKM  dalam  meningkatkan kemampuan  manajerialnya,  bahkan  dalam  hal meningkatkan  pendapatannya.  Kebijakan  tersebut merupakan  hal  yang  penting  dilakukan  mengingat misi bisnis ( tijarah ) yang diemban perbankan syariah, perbankan  syariah  juga  mengemban  misi  sosial ( tabarru’ )  yang  membedakannya  dengan  perbankan
konvensional.  Melalui  peningkatan  peran  perbankan syariah  dalam  pemberdayaan  UMKM  tersebut  maka akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## 4. KESIMPULAN

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Kota Salatiga, dalam hal ini Bank Muamalat KCP Salatiga  mampu  meningkatkan  kualitas  hidup UMKM,  khususnya  UMKM  di  Kelurahan  Tingkir Lor.  Model  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh perbankan  syariah  tersebut  pada  dasarnya  hanya berupa pemberian dana pinjaman modal usaha kepada para UMKM, padahal sebenarnya pendampingan juga menjadi  ketentuan  bank  syariah.  SOP  bank  syariah mewajibkan setiap pegawai yang bertugas di lapangan dalam  hal  ini  mantri  perlu  melakukan  kunjungan setiap  1  bulan  sekali  dan  3  bulan  sekali.  Melakukan kunjungan  kepada  nasabah  secara  rutin  merupakan bentuk pengawasan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya  gagal  bayar  pembiayaan  yang  disalurkan kepada nasabah. Sebab melalui kunjungan-kunjungan rutin tersebut pegawai dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi positif terhadap usaha yang dijalankan nasabah.

## Saran
Bagi  Bank  Muamalat  KCP  Salatiga  terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:
a. Menegur  petugas  yang  tidak  melakukan  fungsi pendampingan, hal tersebut penting sebab masalah yang dihadapi oleh UMKM bukan hanya masalah permodalan,tetapi juga masalah masalah operasional, seperti pengelolaan, manajemen, dan lain sebagainya;
b. Menambah jumlah pegawai yang memang benar- benar menguasai masalah syariah;
c. Membuka cabang usaha di pinggir Kota Salatiga, misal  dengan  membuka  kantor  cabang  di  sekitar wilayah  Tingkir  yang  masyarakatnya  banyak bergerak  di  bidang  UMKM.  Kebijakan  tersebut penting  untuk  mempermudah  akses  nasabah (pelaku UMKM) ke bank syariah.

## 5. REFERENSI
Astuti, M., Catur W, H., Sulistiyowati, W., C, U., &
K, P. D. (2014). Analisis Hubungan Produktivitas Dengan Technology Content PadaUsaha Kecil & Menengah  (UKM). SPEKTRUM  INDUSTRI ,
Fitriana, N. A. (2012). Kualitas Hidup Pada Penderita Kanker  Serviks  Yang  MenjalaniPengobatan Radioterapi. Jurnal  Psikologi  Klinis  Dan Kesehatan Mental , 1 (2). Hartati,  S.  (2013). Manajemen  Keuangan  Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah . Kasmir.  (2014). Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Machmud,  A.,  Rukmana,  H.,  Wibi  Hardani,  S.  T.,
Hayati,  Y.  S.,  &  Sallama,  N.  I.  (2010). Bank syariah:  teori,  kebijakan,  dan  studi  empiris  di Indonesia . Jakarta: Erlangga.
Mamesah, F. Y. (2014). Peranan Badan
Permusyawaratan  Desa  dalam  Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (suatu Studi  di  Desa  Sendangan Kecamatan  Tompaso) 1. Politico: Jurnal Ilmu Politik , 2 (6), 1054.
Negara,  S.  (2008).  Undang-Undang  No.  21  Tahun 2008  Tentang  Perbankan  Syariah. Jakarta: Sekretaris Negara .
Probosari,  D.  (2014). Praktik  Akuntansi  dan Implikasinya  Pada  Kualitas  Informasi  (Sebuah Studi Pada UMKM) . Universitas Brawijaya.
Purwadarminta,  W.  J.  S.  (2011).  Kamus  Umum Bahasa  Indonesia.  In Jakarta:  Balai  Pustaka
(Edisi III). Jakarta: Balai Pustaka.
Romdhoni, A. H., Tho'in, M., & Wahyudi, A. (2012).
Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis  Perdebatan  Bunga  Bank  Termasuk Riba  Atau  Tidak). Jurnal  Akuntansi  dan Pajak , 13 (01).
Rubbyana,  U.  (2012).  Hubungan  Antara  Strategi Koping  Dengan  Kualitas  Hidup  Pada  Penderita Skizofrenia  Remisi  Simptom. Jurnal  Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental , 1 (2), 59–66.
Sambiran, B. S. (2015). Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri  Sipil  Di  Kabupaten  Minahasa  Utara. JURNAL  EKSEKUTIF , 1 (4),  2015.  Retrieved from http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalekse kutif/article/view/7536
Setyobudi,  A.  (2007).  Peran  Serta  bank  Indonesia Dalam  Pengembangan  usaha  mikro,  Kecil  dan Menengah (UMKM). Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan , 5 (2), 29–35.
Sugiyono.  (2012). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sugiyono.  (2016). Statistika  Untuk  Penelitian .
Bandung: Alfabeta.
Tho'in, M., & Prastiwi, I. E. (2019). An Analysis the Rupiah  Exchange  Rates  Effect  Against  the American  Dollar  and  Inflation  Against  the Growth  of  Islamic  Banking  Mudharabah Deposits  in  Indonesia. International  Journal  of Islamic Business and Economics (IJIBEC) , 3 (1), 82-91.
Wibowo,  T.  P.  (2014).  Kinerja  Badan  Keswadayaan Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Dana  PNPM Mandiri untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada  BKM“  Artha  Bhakti  Adhi  Guna”  Desa
Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik , 2 (3), 433– 439.
Zamroni.  (2016).  Peran  Bank  Syariah  Dalam Penyaluran  Dana  Bagi  Usaha  Mikro  Kecil  Dan Menengah  (UMKM). Jurnal  Iqtishadia , 6 (2), 225–240.
Zubaedi. (2016). Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik . Jakarta: Kencana.