Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 241-245 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3411.241-245

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PENADAHAN MOBIL
Ida Bagus Mayun Andika Putra, I Nyoman Gede Sugiartha, I Nyoman Subarnia Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia wigusmayun25@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, doktorsubamia@gmail.com

## Abstrak
Kasus  dalam  penadahan  kendaraan  sering  terjadi  mengingat  meningkatnya  jumlah  produksi  kendaraan  yang makin  menanjak.  Seseorang  melakukan  kejahatan  pencurian  kendaraan  bermotor  dikarenakan  ingin  memiliki namun  ekonominya  tidak  memungkinkan  untuk  membeli  secara  resmi.  Maka  salah  satu  upaya  dalam merealisasikan  hal  ini  yaitu  melalui  penadahan  dikarenakan  harganya  jauh  lebih  murah  dari  harga  resminya. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengungkap  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  perkara  penadahan  mobil  serta sanksi pidana pelaku tindak pidana penadahan mobil. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan berupa  sumber  hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  di  lakukan  dengan  cara mencatat, mengutip, membaca, maupun meringkas literatur yang mengacu terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara penadahan mobil. Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya di analisis denga sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pasal 480 KUHP digunakan sebagai sanksi pidana penadahan apabila terdakwa terbukti bersalah.
Kata Kunci : Penadahan, Pertimbangan Hakim, Sanksi Penadahan

## Abstract
Cases  in  vehicle  catching  often  occur  given  the  increasing  number  of  vehicle  production  increases.  Someone commits the crime of motor vehicle theft because they want to own it, but the economy does not allow it to buy legally.  One  of the  efforts  to  realize  this  is through  restructuring because  the  price  is  much  cheaper  than  the official price. The purpose of this research is to reveal the judges' considerations in the decision of car arresting cases and the criminal sanctions for car arresting offenders. The research method used is a normative research method with a conceptual approach and a case approach. The sources of legal materials used are primary and secondary sources of law. The technique of collecting legal materials is done by recording, quoting, reading, and summarizing the literature that refers to the judge's consideration in the decision of the car arresting case. After  the  legal  materials  are  collected,  they  are  analyzed  systematically.  The  results  of  the  study  reveal  that Article 480 of the Criminal Code is used as a criminal sanction for detention if the defendant is found guilty. Keywords : Detention, Judge's Consideration, Detention Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Keadaan  masa  sekarang  ini  pemerintah  sedang  fokus  melakukan  pembangunan  dibidang  hukum, sebagaimana  untuk  memberikan  wujud  reformasi  dari  hukum  itu  sendiri.  Untuk  dapat  menciptakan ketertiban,  keamanan  dan  kesejahteraan  di  kalangan  masyarakat.  Kejahatan  terhadap  harta  benda sering  terjadi  dilingkungan  masyarakat,  seperti  kejahatan  harta  benda  pencurian,  perampokan, penipuan, penggelapan, atau, penadahan (Prasetyo, 2010) .
Diantara  kasus  kejahatan  yang  sering  dijumpai  pada  saat  ini,  yaitu  kejahatan  penadah khususnya  terhadap  kendaraan  bermotor,  maupun  kendaraan  roda  empat  yang  menjadi  salah  satu kejahatan yang sering dijumpai sampai saat ini. Pembeli kendaraan bermotor, maupun kendaraan roda empat hasil pencurian disebut dikatakan sebagai penadah, karena si pembeli sudah mengetahui barang yang dibeli merupakan barang dari pencurian (Rukmini, 2009) .
Pada  kriminal  penadahan,  pelaku  sudah  sepatutnya  mengira  maka  barang  yang  di  peroleh tersebut  menggambarkan  hasil  kejahatan,  sebagai  contoh  mobil  yang  diperjualkan  tidak  dilengkapi dengan  surat  sah  seperti  surat  kendaraan  bermotor  (STNK)  dan  buku  pemilik  kendaraan  bermotor (BPKB).  Dengan  reaksi  sosial  ini,  maka  semakin  banyak  pula  terlihat  pada  saat  permasalahannya, kejahatan yang sangat sering meningkat secara hukurn, dan pengadilan hukum dapat memperlihatkan individu  serta  seluruh  masyarakat  dalarn  alternatif  pilihan  yang  menyesuaikan  serta  penyimpangan.
Sedangkan  dalam  bentuk  menyimpang  atau  pelanggar  serius  sifatnya  yaitu  pelanggar  hukum  yang bisa  dikatakan  sebagai  penjahat.  Pada  situasi  saat  ini  kejadian  seperti  ini  dapat  dimasukan  kedalam tindak  pidana  penadahan,  karena  kejadian  perbuatan  tersebut  telah  mendorong  seseorang  untuk berbuat  kejahatan,  atau  istilah  lain  dapat  dikatakan  sebagai  pertolongan  jahat  yang  dimana  sudah diatur didalam pasal 480 KUHP.
Pada  dasarnya  dalam  mengungkap  tindak  pidana  penadahan  tidak  mengharuskan  untuk menghukum  atau  menunggu  pelaku  tindak  pidana  pencurian  terlebih  dahulu  karena  awal  mula terjadinya  tindak  pidana  penadahan  ini  bermula  dari  tindak  pidana  pencurian (Khoirunnisak  et  al., 2017) .  Lebih  lanjut  menurut Lestiyana  &  Sudarti  (2020) dengan  menerapkan  jenis  dakwaan  tunggal yakni  Pasal  480  ayat  (1)  KUHP  sudah  sesuai  dikarenakan  perbuatan  dari  masing-masing  terdakwa memang hanya tertuju pada satu tindak pidana saja yaitu penadahan yang merujuk Pasal 480 ayat (1) KUHP. Tindak pidana yang biasa terjadi adalah tindak pidana penadahan kendaraan yang merupakan hasil pencurian. Sebagaimana yang telah  diatur di  dalam  Buku II Bab XXX KUHP mengenai tindak pidana  penadahan  yang  dimana  salah  satu  unsur  kegiatan  ini  yang  biasa  dibuktikan  oleh  Jaksa Penuntut Umum pada praktik persidangan adalah unsur culpa, yang  berarti bahwa pelaku penadahan harus dapat menyangka asal barang tersebut dari kejahatan (Mamahit, 2017) .
Berdasarkan  uraian  diatas,  tujuan  penelitian  ini  untuk  mengungkap  pertimbangan  hakim dalam putusan perkara penadahan mobil serta sanksi pidana pelaku tindak pidana penadahan mobil.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  secara  normatif,  dimana  mengacu  kepada  studi kepustakaan  di  bidang  hukum,  dengan  menggunakan  pendekatan  masalah  secara  konseprual  dan pendekatan  kasus.  Sumber  hukum  yang  digunakan  berupa  sumber  hukum  primer  dengan menggunakan  yakni bahan  hukum primer berpedoman terhadap undang-undang  dan  keputusan  yang mengikat dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui jurnal, buku hukum, serta internet yang memuat  mengenai  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  perkara  penadahan  mobil.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  Hal  ini  di  lakukan  dengan  cara  mencatat,  mengutip,  membaca,  maupun meringkas  literatur  yang  mengacu  terhadap  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  perkara  penadahan mobil.  Setelah  data  dikumpulkan,  kemudian  setiap  bahan  hukum  dianalisis  dalam  bentuk  kalimat yang  teratur,  logis,  dan  efektif  sehingga  mudah  untuk  memahami  hasil  analisis,  bahan  buku  yang dipergunakan  untuk  memilih  yang  sesuai  dengan  topik  dari  penelitian  skripsi  yang  mana  akan  di analisis dengan sistematis dan mengaitkannya dengan bahan hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Penadahan Mobil
Pertimbangan hakim adalah merupakan posisi yang paling penting dalam mengarahkan nilai dari hasil keputusan hakim. Dimana putusan tersebut berisi keadilan, dan ketentuan hukum. disamping itu juga terdapat  fungsi  bagi  pihak  yang  bersangkutan,  sehingga  pertimbangn  hakim  tersebut  harus  disikapi dengan  baik,  cermat,  dan  teliti.  Hakim  memeriksa  suatu  kasus  juga  perlu  memerlukan  pembuktian, dari hasil pembuktian itu akan diambil sebagai bahan untuk mernutuskan suaru kasus tersebut Dimana dalam  pembuktian  ini  adalah  tahap  yang  sangat  relevan,  dimana  dalam  pemeriksaan  persidangan, pembuktian  bertujuan  agar  mendapatkan  suatu  kepastian  untuk  suatu  peristiwa  dan  fakta  yang diajukan tersebut pasti terjadi, agar mendapatkan putusan hakim yang berbenar.
Hakim  dalam  melaksanakan  rugas  untuk  merujuk  suatu  kejadian,  khususnya  perkara  pidana yang sedikit  ditemui, bahwa untuk  merujuk suatu perkara tersebut menghabiskan  waktu yang sangat panjang,  bisa  sampai  berrninggu-minggu,  bahkan  sampai  berbulan-bulan,  dan  mungkin  bisa  sampai bertahun-tahun  lamanya,  baru  bisa  terselesaikan  suatu  perkara  dipengadilan.  Pokok  kekuasaan kehakiman  diatur  dalam  undang-undang  dasar  negara  republik  indonesia,  Bab  IX  pasal  24  dan  25 serta  di  dalam  undang-undang  Nomor  48  tahun  2009,  menjamin  adanya  kekuasaan  kehakiman  yang bebas. Hakim juga memerlukan alat bukti untuk menunjang para pemeriksa, dalam menyelidiki suatu kasus, agar hakim  dapat mempertimbangkan hasil  dari alat bukti tersebut. Dengan adanya alat bukti maka  pemeriksa  dapat  mendetail  dan  dapat  menyelesaikan  perkara  pidana.  Menurut Hamzah  (2011) Alat bukti yang sah terdapat pada pasal 184 KUHP yakni: a. Penjelasan saksi b. Penjelasan ahli
c.Surat d. Petunjuk, dan e. penjelasan terdakwa
Namun  keadaan  saat  ini  ada  saja  kelakuan  saksi  yang  memberikan  informasi  keterangan palsu, mungkin ada  kedekatan, atau keluarga dengan terdakwa. Ada Kalanya  hakim percaya dengan keterangan palsu tersebut yang disampaikan oleh saksi dalam persidangan tersebut. akan tetapi masih banyak  terdapat  pembuktian  yang  salah  yakni,  keterangan  palsu  dari  seorang  saksi,  surat  dan  bukti lainnya tidak sesuai  dengan fakta yang ada. Dengan  memberikan  keterangan palsu tersebut bisa saja hukuman yang dijatuhkan oleh hakim untuk pelaku diringankan (Soesilo, 1984) .

## 2. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Penadahan Mobil
Tindak  pidana  penadahan  adalah  tindak  pidana  yang  tidak  bisa  bertumpu  mandiri,  karena  tindak pidana  yang  didahulukan  dengan  tindak  pidana  asal.  Karena  tindak  pidana  ini  merupakan  tindak pidana  berantai  dimana  harus  diutamakan  dengan  perbuatan  karena  itulah  seorang  melakukan kriminal,  dan  barang  hasil  kriminal  tersebut  ada  yang  dipakai  seorang  diri,  dan  ada  juga  dijual memperuntukan menarik keuntungan (Lamintang, 1997) .
Pertimbangan hakim  dalam  menetukan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang membeli  barang  hasil  kejahatan  ditinjau  dari  unsur  obyektif  maupun  subyektif  dari  tindak  pidana penadahan itu sendiri, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dari penilaian alat-alat bukti sah yang dihadirkan  dalam  persidangan,  yang  dinilai  oleh  hakim  sehingga  memperoleh  keyakinan  dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya (Putra et al., 2016) .
Mengenal  makna  penadah  ini,  untuk  saat  ini  tidak  ada  ringkasan  yang  jelas  mengenai keterangan  sah  sebagai  pedoman  para  ahli  hukum  pidana.  Hanya  mencangkup  tindak  pidana penadahan  tersebut  seperti  komponen  dari  kejahatan  pertolongan  jahat.  Menurut  prof.Satochid Kartanegara,  penadahan  disebut  juga  sebagai  tindak  pidana  pemudah,  karena  perbuatan  menadah dapat menghasut atau membantu orang lain untuk melakukan kejahatan (Lamintang, 2009) .
Unsur-unsur  tindak  pidana  penadahan  dalam  pasal  480  ayat  1  KUHP  ada  dua  ringkasan  kejahatan penadahan, ringkasan yang kesaru memiliki unsur-unsur berikut: a. Unsur-unsur objektif, yaitu :
1) kopen atau membayar
2) Buren atau menyewakan
3) Inruilen Atau menukarkan
4) In pand nemenz atau menjaminkan
5) Als geschenk anemen atau memiliki sebagai hadiah
6) Uit winst jaga atau dibantu oleh maksud untuk menaikan keuntungan
7) verokepen atau memasarkan
8) Verhuren Atau menyewakan
9) In pad geven arau menjaminkan
10) Vervoeren atau mengangkat
11) Bewarenz atau menguatkan
12) Verbergen atau menutup-nutupi
b. Unsur-unsur subjektif, yaitu :
1) Yang ia ketahui atau waarvan hij weet
2) Yang secara patut harus dapat ra duga atau warn hij redelijkerwijs moet vermoeden.
Sementara itu dalam ayat 2 menyatakan penadahan terdiri dari unsur-unsur berikut:
a. Unsur-unsur objektif
1) Perilaku yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan dari
2) Objeknya adalah hasil dari suatu barang
3) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan
b. Unsur-unsur subjektif
1) Yang diketahuinya, atau
2) Patut menduga barang tersebut dari hasil kejahatan
Untuk mendapatkan seorang pelaku telah pasti memenuhi unsur yang diketahui sebagai halnya dapat ditafsirkan berdasarkan uraian diatas baik penuntut umum dan hakim mesti pandai memperlihatkan di persidangan untuk memeriksa dan mengadili pelaku:
a. Bahwa pelaku sudah mengira yakni, benda tersebut telah didapatkan dari hasil pencurian
b. Bahwa  pelaku  mempunyai  tujuan  untuk  melakukan  perbuatannya  dimana  didakwakannya oleh penuntut umum
c. Bahwa pelaku mempunyai tujuan dan bermaksud teruntuk melakukan kegiatan yang terbukti oleh penuntut umum, karena mendorong hasrat untuk rnendapatkan keuntungan.
Maka dari itu sanksi tindak pidana penadahan mobil terdapat 3 sanksi pidana yakni: a. Penadahan biasa
Dimana  penadahan  ini  rnerupakan  tindak  pidana  yang  tidak  ada  hal  yang  mendahulukan  dalam ancaman pidana, karena kegiatan penadahan biasa ini dikenai sanksi penjara selama empat (4) tahun, dan  dikenai  denda  sebesar  Rp.900  (sembilan  ratus  rupiah).  seperti  itulah  isi  pasal  dari  pasal  480 KUHP.
b. Penadahan Ringan
Penadahan ringan  ini  merupakan penadahan  yang sangat ringan karena di dalam penadahan ini yang ditahan  ialah  barang  bukti  yang  ditemukan  dari  hasil  kejahatan  ringan,  jika  barang  bukti  tersebut didapatkan  dari  salah  satu  kejahatan  yang  diatur  didalam  pasal  364,373,  dan  379  KUHP.  Maka bersalah  melaksanakan  penadahan  ringan  dengan  ancaman  hukuman  penjara  paling  lama  tiga  (3) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.900 (sembilan ratus rupiah). sesuai dalam pasal 482 KUHP. c. Penadahan kebiasaan atau pemberatan
Dimana pelaku penadahan diancam lebih berat dari pada penadahan bisa dan penadahan ringan karena penadahan  ini  dikatakan  tidak  hanya  dilakukan  sekali  saja,  namun  terus-menerus,  dan  dikatakan sebagai mata pencahariannya, walaupun pelaku sudah mengetahui perbuatan yang ia lakukan dilarang dan telah melanggar hukurn, yang dimana pelaku akan diberikan ancaman kurungan penjara selama 7 (tujuh) tahun lamanya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Majelis  Hakim  mempertimbangkan  atas  dasar  bukti  hukum  yang  terkuak  di  persidangan  melalui penjelasan  saksi,  barang  bukti,maupun  penjelasan  pelaku  itu  sendiri,  berdasarkan  putusan  nomor 647/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr. Berdasarkan fakta terdakwa melakukan tindak pidana penadahan dengan modus untuk  mendapatkan  keuntungan, selanjutnya hakim  mepertimbangkan pertama-tama kejadian yang memberatkan dan meringankan pelaku sebelum hakim memberikan keputusan terhadap pelaku. Seperti Pelaku merugikan orang lain, Pelaku meresahkan masyarakat atau keadaan yang meringankan seperti Pelaku belum pernah dihukum, Pelaku mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan di  persidangan,  Pelaku  menyesali  perbuatannya,  Pelaku  masih  dibawah  umur.  Karena  semua  unsur dari pasal 480 ayat I sudah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan ti ndak pidana penadahan mobil, dan dihukurn seringan-ringannya dengan pidana penjara 10  (sepuluh)  bulan,  dan  dikenakan  biaya  perkara  sebesar  Rp.  5.000.00  (lima  ribu  rupiah).  Sanksi pidana  penadahan  mobil,  yakni  perbuatan  yang  merupakan  pertolongan  jahat  dimana  pelaku mernbantu  menjual  hasil  barang  dari  kejahatan  yang  dimana  guna  unruk  mendapatkan  keunrungan, dan  dijadikan  sebagai  mata  pencaharian.  Kasus  tindak  pidana  penadahan  dapat  dikenakan  sanksi penjara selama 4 (empat) tahun, dan dikenakan biaya perkara sebesar Rp. 900 (sembilan ratus rupiah) barangsiapa  membeli,  menyewa,  menukar,  menerima  gadai,  menukarkan,  menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga  bahwa  dari  hasil  kejahatan.  Seperti  itu  isi  dari  pasal  480  ayat  I. Rancangan  Undang-Undang KUHP.

## 2. Saran
Diharapkan hakim  kedepannya dapat tegas dalam  mengambil  keputusan dan  memberikan saksi yang sesuai bagi pelaku tindak pidana penadahan karena perilaku tersebut dapat merugikan masyarakat dan sangat merugikan masyarakat, oleh karena itu penerapan pidana yang sangat ringan yang diputuskan oleh  majelis  hakim  sama  sekali  tidak  memberikan  efek  bagi  pelaku  tindak  pidana  penadahan  mobil. Hakim  juga  harus  ikut  mendukung  program  pemerintah  untuk  menghilangkan  aksi  kejahatan penadahan yang bisa saja meresahkan masyarakat dengan cara penyuluhan terhadap masyarakat yang belum  memahami  apa  itu  penadahan.  Diharapkan  kedepannya  sanksi  pidana  penadahan  perlu  dikaji ulang  dan  diperbaiki  kembali  mengingat  pasal  480  KUHP  tersebut  masih  sangat  kurang  tepat,  atau
bisa  dikatakan  masih  sangat  ringan,  karena  sanksi  tersebut  masih  terlihat  sangat  rendah  terutama  di bagian  denda tersebut  masih terlihat sangat sedikit, mengingat kerugian  yang  dihasilkan bisa sampai puluhan  juta,  bahkan  sampai  ratusan  juta  dan  tidak  sesuai  dengan  denda  yang  diberikan  sebesar Rp.900 (sembilan ratus rupiah). oleh  karena  itu  diharapkan semoga  kedepannya bisa ditegaskan  dan dipertimbangkan  kembali  supaya  pelaku  penadahan  yang  melakukan  atau  melanggar  pasal  tersebut bisa merasa jera, kapok, tidak mengulanginya kembali, karena melihat sanksi mengenai penadahan ini masih  ringan,  maka  peluang  pelaku  mungkin  masih  banyak,  jika  sanksi  tersebut  sudah  setimpal dengan  perbuatannya  dan  dendanya  sudah  sesuai,  maka  kemungkinan  pelaku,  atau  masyarakat  yang ingin melakukan kejahatan penadahan bisa berkurang untuk kedepannya sanksi ini di perbaiki.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah, A. (2011). KUHP & KUHAP . Rineka Cipta, Jakarta.
Khoirunnisak,  Erdianto,  &  Diana,  L.  (2017).  Pembuktian  Tindak  Pidana  Penadahan  Kendaraan Bermotor  oleh  Kepolisian  Resor  Kota  Pekanbaru  pada  Tingkat  Penyidikan. Jurnal  Online Mahasiswa Fakultas Hukum , 3 (2). Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia . Citra Aditya Bakti, Bandung. Lamintang, P. A. F. (2009). Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan . Sinar Grafika, Jakarta.
Lestiyana,  &  Sudarti,  E.  (2020).  Putusan  Tentang  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Penadahan. PAMPAS: Journal Of Criminal Law , 1 (1), 68–78.
Mamahit,  C.  (2017).  Aspek  Hukum  Pengaturan  Tindak  Pidana  Penadahan  dan  Upaya Penanggulangannya di Indonesia. Jurnal Hukum Unsrat , 23 (8), 69–81. Prasetyo, T. (2010). Kriminalisasi dalam Hukum Pidana . Nusa Media, Bandung.
Putra, I. G. M. K. D., Tjatrayasa, I. M., & Suardana, I. W. (2016). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pembeli  Barang  Hasil  Kejahatan  ditinjau  dari  Pasal  480  KUHP  Tentang  Penadahan. Jurnal Kertha Wicara , 5 (2), 1–5. Rukmini,  M.  (2009). Aspek  Hukum  Pidana  Dan  Kriminologi  (Sebuah  Bunga  Rampai) .  PT  Alumni, Bandung.
Soesilo,  R.  (1984). Pokok-pokok  Hukum  Pidana  Peraturan  Umum  dan  Delik-delik  Khusus . Politeia: Bogor.