Novario Asca H. (2022) Konsepsi Negara Hukum dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, (7) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022
KONSEPSI NEGARA HUKUM

## DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Novario Asca H. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia Email: novario.asca@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  memiliki  kasus-kasus  pelanggaran  hukum  berat.  Pada  awal  tahun  2023, Presiden Jokowi mengakui setidaknya ada 12 (dua belas) kasus pelanggaran hak asasi manusia  berat  di  masa  lampau  mulai  dari  peristiwa  terkait  G30S/PKI  sampai  dengan peristiwa  Jambo  Keuopok  di  Aceh  pada  tahun  2023.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara konsep negara hukum  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  serta  bagaimana  konsep  tersebut diimplementasikan  dalam  konteks  nyata  di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Data  penelitian  didapatkan  melalui  studi pustaka, wawancara dan observasi. Analisis data  dengan menggunakan analisis kualitatif untuk  mengidentifikasi  pola,  tren,  dan  temuan  penting  terkait  dengan  konsepsi  negara hukum  dan  upaya  penyelesaian  pelanggaran  hak  asasi  manusia  di  Indonesia.  Hasil penelitian ini adalah politik hukum HAM dalam negara hukum demokratis harus bersifat promotif,  protektif  dan  implementatif  terhadap  HAM  guna  mencegah  penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk pelanggaran HAM.
Kata kunci : Hak asasi manusia, Negara Hukum, Pelanggaran HAM

## Abstract
Indonesia  has  had  serious  cases  of  legal  violations.  In  early  2023,  President  Jokowi acknowledged the existence of at least 12 (twelve) cases of severe human rights violations in the past, ranging from events related to the G30S/PKI to the Jambo Keuopok incident in Aceh in 2023. This research aims to gain a deeper understanding of the relationship between the concept of a state based on the rule of law and the protection of human rights, as well as how this concept is implemented in real contexts in Indonesia. The method used in this research is a qualitative approach. Research data is obtained through literature reviews,  interviews,  and  observations.  Data  analysis  employs  qualitative  analysis  to identify patterns, trends, and important findings related to the conception of a state based on the rule of law and efforts to address human rights violations in Indonesia. The results of this study show that the human rights legal politics within a democratic rule of law must be promotive, protective, and implementative in order to prevent the abuse of power in the form of human rights violations.
Keywords: Human Rights, Rule of Law, Human Rights Violations

## Pendahuluan
Manusia  secara  alami  adalah  makhluk  yang  bebas,  sama  dan  merdeka,  tak seorangpun dapat dikeluarkan dari keadaan ini dan tunduk kepada kekuatan politik dari orang  lain  tanpa  adanya  persetujuan  dari  manusia  tersebut  (SA  &  SH,  2019).    Setiap manusia  memiliki  norma  yang  dianutnya  sendiri,  dan  norma-norma  individu  ini berhubungan  dengan  normal-norma  umum  yang  berlaku  sebagai  statuta  umum  terkait dengan konstitusi.  Oleh karenanya setiap manusia, dengan kesepakatan dengan manusia yang  lainnya  untuk  menciptakan  suatu  badan  politik  berdasarkan  satu  pemerintahan, menempatkan  dirinya  terhadap  suatu  kewajiban  untuk  setiap  orang  pada  masyarakat tersebut  untuk  tunduk  kepada  keputusan  dari  mayoritas.    Keputusan  mayoritas  inilah merupakan salah satu bentuk suatu sistem demokrasi yang ada (Hanafi, 2013).
Menurut Samuel P. Huntington, dalam dua (hingga tiga) dekade terakhir ini, kita melihat  terjadinya  revolusi  politik  yang  luar  biasa  dimana  transisi  dari  otoritarianisme menuju demokrasi telah terjadi di lebih dari 40 negara.
Negara  merupakan  konstruksi  yang  diciptakan  umat  manusia  (human  creation) tentang  pola  hubungan  antarmanusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang diorganisasikan  sedemikian  rupa  untuk  maksud  memenuhi  kepentingan  dan  mencapai tujuan Bersama (Rifan & Rahmawati, n.d.). Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu di organisasikan untuk mencapai tujuan sebagai satu unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut body politic atau Negara (state) sebagai a society politically organized.
Ada hubungan yang signifikan antara sistem pemerintahan sebuah negara dengan hukum  yang  dianutnya.  Dalam  sistem  pemerintahan  yang  otoriter,  hukum  menjadi subordinasi dari politik. Artinya, hukum mengikuti politik (Bareta et al., 2020). Dengan kata  lain,  hukum  digunakan  hanya  sekadar  menunjang  politik  penguasa.  Sebaliknya dalam  sistem  pemerintahan  yang  demokratis,  hukum  terpisah  secara  diametral  dari politik. Artinya, hukum bukan menjadi bagian dari politik, akan tetapi hukum menjadi acuan berpolitik dari sebuah bangsa.
Negara  merupakan  konstruksi  yang  diciptakan  umat  manusia  (human  creation) tentang  pola  hubungan  antarmanusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang diorganisasikan  sedemikian  rupa  untuk  maksud  memenuhi  kepentingan  dan  mencapai tujuan  Bersama  (Liwe,  2016).  Apabila  perkumpulan  orang  bermasyarakat  itu  di organisasikan  untuk  mencapai  tujuan  sebagai  satu  unit  pemerintahan  tertentu,  maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut body politic atau Negara (state) sebagai a society politically organized (Nendissa, 2020).
Untuk memahami Negara hukum secara baik, perlu mengetahui sejarah timbulnya pemikiran tentang Negara hokum (Ridwan & Sudrajat, 2020). Pengertian tentang Negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu Negara ataupun ilmu kenegaraan (Anshar, 2019).
Negara Hukum adalah konsep yang merupakan produk sejarah. Karena itu unsur- unsur  negara  hukum  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  sejarah  dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Sementara itu sejarah dan perkembangan
masyarakat  setiap  negara  tidaklah  sama,  sehingga  pemaknaan  dan  unsur-unsur  negara hukumnya juga berbeda. Hal ini melahirkan adanya berbagai tipe negara hukum, mulai dari Negara Hukum Anglo Saxon, Negara Hukum Eropa Kontinenantal, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi Islam) sampai Negara Hukum Pancasila yang masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan ciri karakteristik sendiri-sendiri.
Tulisan penulisan ini membahas bagaimana suatu negara hukum dapat memberikan jaminan  dan  perlindungan  atas  hak  asasi  manusia,  khususnya  perlindungan  hak  asasi manusia di Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data penelitian didapatkan  melalui  studi  pustaka,  wawancara  dan  observasi  dengan  mengumpulkan literatur dan sumber terkait konsep negara hukum dan isu pelanggaran hak asasi manusia di  Indonesia  melalui  buku,  jurnal,  laporan  pemerintah,  dan  sumber-sumber  terpercaya lainnya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep negara hukum, hak asasi manusia, dan upaya penyelesaian permasalahan pelanggaran hak asasi manusia. Wawancara  dilakukan  dengan  para  ahli  hukum,  akademisi,  pegawai  pemerintah,  dan aktivis  hak  asasi  manusia  yang  berpengalaman  untuk  mendapatkan  perspektif  mereka tentang konsepsi negara hukum di Indonesia dan upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi  manusia.  Analisis  data  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif  untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan penting terkait dengan konsepsi negara hukum dan upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

## Negara hukum
Istilah Negara Hukum baru dikenal pada Abad XIX tetapi konsep Negara Hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari jaman Plato hingga  kini,  konsepsi  Negara  Hukum  telah  banyak  mengalami  perubahan  yang mengilhami  para  filsuf  dan  para  pakar  hukum  untuk  merumuskan  apa  yang  dimaksud dengan Negara Hukum dan hal-hal apa saja yang harus ada dalam konsep Negara Hukum. Negara memiliki kekuatan koersif, dan orang-orang ingin tahu bagaimana menghindari kekuasaan itu (Ramdani & Kusmayadi, 2016)
Plato dan Aristoteles memperkenalkan Negara Hukum sebagai negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut: (Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, n.d.)
1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran ( idée der warhead );
2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan ( idée der zodelijkheid );
3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan ( idee der schonheid ); dan
4. Cita-cita untuk mengejar keadilan ( idée der gorechtigheid ).
Plato  dan  Aristoteles  menganut  paham  filsafat  idealisme.  Menurut  Aristoteles, keadilan dapat berupa komunikatif (menjalankan keadilan) dan distribusi (memberikan
keadilan). Menurut Plato yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles, bahwa hukum yang diharapkan  adalah  hukum  yang  adil  dan  dapat  memberikan  kesejahteraan  bagi masyarakat,  hukum  yang  bukan  merupakan  paksaan  dari  penguasa  melainkan  sesuai dengan kehendak warga Negara, dan untuk mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara (Debi, 2015)
Negara Hukum Formal menyusun unsur-unsur Negara hukum adalah:
1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan Negara harus berdasarkan pada teori trias politica;
3. Dalam  menjalankan  tugasnya,  pemerintah  berdasar  atas  undang-undang  (wetmatig bestuur);
4. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.
Arliman menjelaskan yang terpenting dalam Negara hukum, yaitu (Arliman, 2019)
1. Bahwa pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle).
Dalam  perkembangan  sejarah  pemikiran  dan  praktik  negara  hukum  ditemukan adanya beberapa tipe negara hukum. Dari pemikiran ahli dan praktik ketatanegaraan di Eropa ditemukan adanya tipe Negara Hukum Anglo Saxon yang berasal dari konsep rule of law dan Negara Hukum Eropa Kontinental yang berasal dari konsep rechtsstaat. Selain kedua  tipe  tersebut  di  negara-negara  komunis  juga  berkembang  tipe  Negara  Hukum Sosialis atau yang disebut dengan socialist legality.
Karakteristik politik hukum nasional adalah kebijakan atau arah yang akan dituju oleh  politik  hukum  nasional  dalam  masalah  pembangunan  hukum  nasional.  sebagai bentuk dari kristalisasi kehendak-kehendak rakyat (Fata et al., 2015). Untuk itu kita perlu untuk menengok kembali rumusan politik hukum nasional yang terdapat dalam GBHN. Pada butir ke-2 TAP MPR No IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tentang arah kebijakan bidang hukum dikatakan:  “Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui menghormati hukum agama dan hukum adat serta  memperbaharui  perundang-undangan  warisan  kolonial  dan  hukum  nasional  yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.“
Berdasarkan pemaparan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik:
1. Sistem hukum nasional yang dibentuk hendaknya bersifat menyeluruh dan terpadu;
2. Sistem hukum nasional yang dibentuk tetap mengakui dan menghormati eksistensi hukum dan agama adat; adat
3. Sistem hukum nasional yang dibentuk melakukan pembaharuan terhadap warisan hukum kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan tujuan reformasi.

## Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Suatu Negara Hukum
HAM yang melekat pada manusia secara kodrati merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijujung tinggi dan dilindungi oleh negara,  hukum,  Pemerintah  dan  setiap  orang.  Hak-hak  ini  tidak  dapat  diingkari  oleh siapapun juga. Pengingkaran terhadap hak prinsipil tersebut berarti mengingkari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itulah baik negara, pemerintah maupun organisasi apapun harus mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada tiap manusia tanpa terkecuali. Hal ini mengandung maksud bahwa HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pendekatan  politik  hukum  dalam  penanganan  HAM  ini  dilakukan  karena  politik hukum  HAM  adalah  kebijakan  hukum  HAM  ( human  rights  legal  policy )  tentang penghormatan ( to respect ), pemenuhan ( to fulfill ) dan perlindungan HAM ( to protect ). Kebijakan ini bisa dalam bentuk pembuatan, perubahan, pemuatan pasal-pasal tertentu atau pencabutan peraturan perundang-undangan (Nurhardianto, 2014). Dalam pandangan Moh. Mahfud M D, implementasi politik hukum dapat berupa:
1. Pembuatan hukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan penciptaan hukum yang diperlukan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.
Penegasan  mengenai  HAM  dalam  setiap  bentuk  peraturan  perundang-undangan Indonesia seperti disebut di atas, merupakan terdapatnya politik hukum pemerintah dalam melaksanakan nilai-nilai esensial yang terkandung di dalam HAM. Pergeseran paradigma dari  sistem  pemerintahan  yang  otoriter  kepada  sistem  pemerintahan  yang  cenderung demokratis  saat  ini  dapat  telihat  dengan  jelas  dari  karakteristik  produk  hukum  yang dihasilkannya.Hal  ini  dapat  dijelaskan  dalam  konfigurasi  politik  dan  produk  hukum bahwa  dalam  sistem  yang  demokratis  maka  menghasilkan  produk  hukum  yang berkarakter  responsif.  Produk  hukum  yang  responsif  ialah  produk  hukum  yang mencerminkan  rasa  keadilan  dan  memenuhi  harapan  masyarakat.  Dalam  proses pembuatannya  memberikan  peranan  besar  dan  partisipasi  penuh  kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan- tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.
Pernyataan  bahwa  “hukum  adalah  produk  politik”  adalah  benar  jika  didasarkan pada Das Sein dengan mengonsepkan hukum sebagai undang-undang.  Dalam faktanya jika  hukum  dikonsepkan  sebagai  undang-undang  yang  dibuat  oleh  lembaga  legislatif maka tak seorang pun dapat membantah  bahwa hukum adalah produk politik sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang
saling bersaingan baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik  yang  terbesar.  Dalam  konsep  dan  konteks  inilah  terletak  kebenaran  pernyataan bahwa “hukum merupakan produk politik” (Antariksa, 2017).
Hukum dapat berubah-ubah sesuai dengan apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.  Demikian pula halnya yang terjadi pada salah satu bidang peegakan hukum, dimana  adanya  keinginan  masyarakat  baik  nasional  atau  internasional  untuk  segera memiliki atau membentuk institusi peradilan yang khusus mengenai masalah HAM di wilayah Indonesia.
Politik  hukum  HAM  merupakan  kebijakan  hukum  (legal  policy)  tentang  HAM yang  mencakup  kebijakan  Negara  tentang  bagaimana  hukum  tentang  HAM  itu  telah dibuat  dan  abagiamana  pula  seharusnya  hukum  tentang  HAM  itu  dibuat  untuk membangun  masa  depan  yang  lebih  baik,  yakni  kehidupan  Negara  yang  bersih  dari pelanggaran-pelanggaran HAM terutama yang dilakukan oleh penguasa.
Penguasa  Asia  yang  otoriter,  termasuk  rezim  Orde  Baru  selalu  mengajukan argumen bahwa negara dan masyarakat yang ia pimpin memiliki konsep HAM tersendiri; suatu  pandangan  yang  sama  dengan  penganutabsolutisme  budaya  bahwa  HAM  pada masyarakat yang berbeda memiliki konsep HAM yang berbeda pula.
Setelah perubahan rezim pada 1998 Indonesia mencoba untuk menjadi negara yang bersifat  demokrasi  dan  tidak  lagi  menganut  totaliter  dimana  negara  totaliter  selalu berorientasi  mempertahankan  kekuasaan  juga  melakukan  kontrol  terhadap  kehidupan masyarakat dengan membentuk suatu sistem politk yang melebihi kekuasaan negara yang mengontrol,  menguasai  dan  memobilisasi  segala  kehidupan  masarakat.  Dimulai  pada masa Presiden B.J. Habibie sudah dibentuk beberapa peraturan serta adanya kebijakan yang  membuka  akses  bagi  masyarakat  untuk  mencapai  keadilan  diantaranya: Pembebasan Tahanan Politik.
Diantara  yang  dibebaskan  tahanan  politik  kaum  separatis  dan  tokoh-tokoh  tua mantan  PKI, yang  telah  ditahan  lebih  dari  30  tahun. Amnesti diberikan  kepada Mohammad  Sanusi  dan  orang-orang  lain  yang  ditahan  setelah  Insiden  Tanjung  Priok. Selain tokoh itu tokoh aktivis petisi 50 (kelompok yang sebagian besar terdiri dari mantan jendral yang menuduh Soeharto melanggar perinsip Pancasila dan Dwi Fungsi ABRI). Dr Sri  Bintang  Pamungkas,  ketua  Partai  PUDI  dan  Dr  Mochtar  Pakpahan  ketua  Serikat Buruh  Sejahtera  Indonesia  dan  K.  H  Abdurrahman  Wahid  merupakan  segelintir  dari tokoh-tokoh  yang  dibebaskan  Habibie.  Selain  itu  Presiden  B.J.  Habibie  mencabut Undang-Undang Subversi dan menyatakan mendukung budaya oposisi serta melakukan pendekatan kepada mereka yang selama ini menentang Orde Baru.
Ketakutan  beberapa  pihak  akan  tetap  terjadinya  pemerintahan  yang  represif  dan tidak  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  membuat  desakan  kepada  Presiden  B.J. Habibie  untuk  mengundangkan  peraturan  yang  mengandung  muatan  HAM  tidak tebendung.
Pada  masa  Presiden  Gus  Dur  serta  Megawati  juga  terjadi  beberapa  kebijakan penting yang berkaitan dengan HAM antara lain:
a. Penghapusan  ketetapan  MPRS  No.25  Tahun  1966  tentang  PKI  meskipun  pada akhirnya hal ini gagal direalisasikan oleh pemerintahan Abdurahman Wahid.
b. Pada  masa  ini  dengan  berubahnya  peta  kekuatan  di  parlemen  yang  berwenang merubah UUD terjadilah perubahan signifikan dalam UUD 1945 kita dengan adanya amandemen  baru  konstitusi  tersebut.  Pengaturan  tentang  HAM  diperluas  dalam konsitiusi lota dengan perdebatan berlangsung alot, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar akhirnya berhasil dicapai. MPR sepakat memasukan HAM ke dalam Bab XA, yang berisi 10 Pasal HAM (dari pasal 28A-28J) pada Amandemen Kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000, yang melengkapi dan memperluas Pasal 28. Tolak  tarik  kepentingan  antar  elite  di  MPR/DPR  mengenai  luas  lingkup  perubahan UUD  1945,  termasuk  substansi  HAM  yang  harus  dimuat  di  dalamnya  tidak  saja dilatarbelakangi  oleh  perbedaan  persepsi  tentang  konsep  HAM  di  antara  para  elite politik di parlemen untuk kepentingan politik pendukung status quo Orde Baru yang cemas akan kuatnya desakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi dan dilakukan oleh penguasa Orde Baru.
c. Penghapusan badan koordinasi bantuan pemantapan stabilitas nasional (Baskorstanas) dan lembaga penelitian khusus (Litsus). Kebijakan ini dikeluarkan melalui keputusan Presiden (Keppres) No. 38/2000 tentang penghapusan Baskorstanas dan Litsus yang selama  orde  baru  menjadi  alat  represif  Negara.  Kebijakan  ini  merupakan  cermin gagasan besar Presiden K.H. Abdurrahman Wahid untuk meletakkan TNI pada tempat yang sebenarnya sekaligus mencabut sistem kontrol terhadap kebebasan masyarakat. Kedua lembaga yang di masa lalu menjadi instrumen rezim otoriter ini dinilai tidak tepat lagi berada di alam politik baru yang demokratis. Kebijakan ini mendapatkan respon positif yang sangat luas dari masyarakat, hingga ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa seharusnya kebijakan itu dilakukan sejak dulu, karena fungsi dan perannya tidak jelas.
Kebijakan Presiden Abdurahman Wahid yang membuat beberapa peraturan yang menjunjung HAM diteruskan pada Masa Presiden Megawati dengan berhasil mengadili beberapa  pelaku  pelanggaran  HAM  Tanjung  priok  dan  Timur-Timor  walaupun  pada akhirnya memang belum juga tuntas terselesaikan.
Warisan  kekerasan  dan  pelanggaran  HAM  masa  lalu  menjadi  salah  satu  warna dominan  bagi  rezim  yang  tengah  mengalami  tranisisi  dari  otoritarian  ke  demokratis, seperti halnya Indonesia.(Faruk & Budiawan, 2018).
Di bawah ini adalah tabel berbagai peristiwa menonjol terkait pelanggaran HAM di masa lalu yang diambil dari dokumentasi ELSAM:
Tabel 1. HAM di masa lalu yang diambil dari dokumentasi ELSAM
No Tahun Perkara
Bentuk Pelanggaran
1.  1965- Peristiwa 1965 (1)  Pembunuhan,    penyiksaan,  penangkapan  dan penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa,  perampasan  harta  benda,  perkosaan  atau kekerasan  seksual  lainnya,  pengusiran  atau pemindahan penduduk secara paksa, pemusnahan, perbudakan,  penganiayaan,  berbagai  tindakan lainnya;
(2)  Kematian  perdata  bagi  orang-orang  yang dituduh anggota PKI; (3) Stigmatisasi dan diskriminasi hingga sekarang. 2.  1965- 1969 Kekerasandi Papua sampai dengan Pepera 1969 Pembunuhan, penyiksaan, intimidasi, dll. 3.  1971 Pemerkosaan terhadap Sum Kuning, Yogyakarta Peradilan  sesat,  korban  justru  diadili.  Akhirnya dibebaskan 4. Perampasan tanah di Tapos (sampai90an) Perampasan tanah, intimidasi kepada warga 5. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah Pengusiran paksa, Kehilangan tanah, Intimidasi 6.  1971- 1972 Perampasan lahan di Gunung Balak, Lampung Pengosongan lahan untuk waduk, perampasan tanah, perubuhan  rumah  dan  fasilitas  penduduk,  tanaman warga dicabuti 7.  1974 Peristiwa Malari 11  pendemo  terbunuh,  orang-orang  yang  dianggap actor peristiwa tersebut diadili 8. Pembredelan media massa Pembredelan koran, diantaranya koran Indonesia Raya. 9.  1977- 1980an Komando Jihad RibuanaktifisIslam  ditangkapi  secara  sewenang- wenang, disiksa, dipenjara tanpa prosedur dan vonis tanpa landasan hukum 10.  1976- 1989 PraDOM di Aceh Kasus-kasuspra-DOM 1976-1989. Semenjak dideklarasikannya  GAM  oleh  Hasan  Di  Tiro,Aceh selalu  menjadi  daerah  operasi  militer  dengan intensitas kekerasan yang tinggi. 11.  1978 Pembungkaman ekspresi politik, gerakan mahasiswa dan pembredelan surat kabar Beberapamahasiswa ditahan dan koran dibredel 13.  1982 Pengembangan obyek wisata Borobudur Pengusiran  paksa,  pengambilan  tanah  secara  paksa, ganti rugi yang tidak layak 14. Pembredelan majalah Pembredelan majalah Tempo selama 2 bulan karena pemberitaan 15.  1982- 1985 Penembakan Misterius Pembunuhan, penyiksaan, perampasan kemerdekaan atau  kebebasan  lainnya  secara  sewenang-wenang, penghilangan orang secara paksa 16.  1984 Peristiwa Tanjung Priok Pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa 17.  1985- 1989 Pembangunan waduk Kedung Ombo,Jawa Tengah Menenggalamkan37  Desa,  pengusiran  paksa, kehilangan  tanah,  ganti  rugi  yang  tak  layak  teror, intimidasi dan kekerasan fisikakibat perlawanan 18.  1989 Peristiwa Talangsari Lampung Pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan Paksa 19. Perampasan lahan di Cimacan Perusakan lahan, pengambilalihan lahan masyarakat 20.  1989- 1998 DOMdiAceh Pembunuhan,  penyiksaan  (Operasi  militer  guna menumpas  GPK  di  bawah  pimpinan  Tgk.  Hasan  di Tiro.  pada  tiga  kabupaten;Aceh  Utara,Aceh  Timur dan Pidie) 21.  1991 Pembantaian di Santa Cruz, Dili, Timor-Timur Pembunuhan kilat
Upaya atau insiatif penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pada satu sisi perlu diapresiasi,  namun  pada  sisi  lain  harus  diletakkan  kembali  dalam  “jalur”  yang sebenarnya.  Meski  upaya  penyelesaian  dilakukan  dalam  berbagai  konteks  dan  tujuan yang berbeda-beda, misalnya kepentingan sebagai bangsa di masa depan, tujuan utama penyelesaian adalah untuk melaksanakan kewajiban negara berdasarkan konstitusi dan hukum  HAM  internasional  terkait  dengan  pelanggaran  HAM  yang  telah  terjadi. Kewajiban negara itu diantaranya memberikan hak-hak korban yang mencakup hak atas kebenaran ( the right to know the truth ), hak atas keadilan ( the right to justice ), maupun hak atas pemulihan ( the rights to reparations ).
Dapat  dilihat  pada  tabel  di  bawah  ini  landasan  hukum  yang  digunakan  dalam penyelesaian masalah HAM di masa lalu berdasarkan penelitian dari ELSAM.

## Tabel.2. Landasan hukum yang digunakan dalam penyelesaian masalah HAM Di masa
lalu berdasarkan penelitian dari ELSAM No Kebijakan Mandat Keterangan 1.  Ketetapan MPR No. V Tahun 2000 Tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional Membentuk  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan  penyalahgunaan  kekuasaan  dan pelanggaran  hak  asasi  manusia  di  masa  lampau, sesuai  dengan  ketentuan  hukum  dan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dan  melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa, Masih Berlaku sebelum Terbentuk KKR 2.  UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (1)Memeriksa  perkara  pelanggaran  HAM  yang berat,  yaitu  (1)  kejahatan  genosida  dan  (2) Kejahatan terhadap kemanusiaan Untuk  pelanggaran  HAM yang  berat  sebelum  dan sesudah tahun 2000 (2)Mengatur  penyelesaian  pelanggaran  HAM yang  berat  dengan  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi Pelanggaran HAM yang beratsebelum tahun 2000 3.  PP  No.  2  Tahun  2002 tentang Perlindungan Saksi dan  Korban  Pelanggaran HAM yang Berat Mengatur tentang mekanisme perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat Aturan  turunan  UU  No.  26 tahun 2000 4.  PP  No.  3  Tahun  2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran  HAM  yang Berat Mengaturteknis pelaksanaan Kompensasi, Restitusidan Rehabilitasi Aturanturunan  UU  No.  26 tahun 2000 5.  UU  No.  21  Tahun  2001 tentang Otonomi Khusus Papua Pembentukan KKR di Papua Belum terimplementasi 6.  UU No. 27 Tahun 2004 Tentang KKR Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui pencarian kebenaran Dibatalkan MK tahun 2006 7.  UU No.  11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pembentukan KKRdan Pengadilan HAM di Nangroe Aceh Darussalam Belum terimplementasi
8.  UUNo. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksidan Korban (1)Mengatur  perlindungan  saksi  dan  korban, termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat Belum diuji di pengadilan (2)Mengatur  mekanisme  kompensasi  dan restitusi  korban  kejahatan,  termasuk pelanggaran HAM yang berat Belum diuji di pengadilan (3)Mengatur  hak  korban  pelanggaran  HAM yang berat untuk mendapatkan bantuan medis dan psiko social Sudah terimplementasi secara terbatas 9.  PP  No.  44  Tahun  2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Mengaturteknis pemberikan Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan  Korban Sudah terimplementasi secara terbatas
Baru-baru  ini  Presiden  Jokowi  mengakui  peristiwa  pelanggaran  HAM  berat  di masa lalu yakni:
1. Peristiwa 1965-1966;
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985;
3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989;
4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989;
5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998;
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999;
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999;
9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999;
10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002;
11. Peristiwa Wamena, Papua 2003; dan
12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan rasa simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Untuk itu, pemerintah akan  berupaya  memulihkan  hak  para  korban  secara  adil  dan  bijaksana.  Selain  itu, Presiden  menambahkan,  pemerintah  akan  berupaya  dengan  sungguh-sungguh  untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang berat pada masa yang akan datang. Presiden pun  menginstruksikan  kepada  Menteri  Koordinator  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md untuk mengawal hal tersebut.
Pilihan  atas  berbagai  jalur  penyelesaian,  atau  pentahapan  proses  penyelesaian tampaknya  harus  dirumuskan  secara  lebih  serius,  untuk  mampu  menerobos  kebuntuan yang selama ini terjadi. Pilihan atas pembentukan komite/badan khusus dengan kebijakan Presiden, dapat dilakukan dalam konteks membuka ruang pengungkapan kebenaran, atau mempercepat  proses-proses  penyelesaian  pelanggaran  HAM  masa  lalu.Dalam pengalaman sejumlah negara yang menghadapi masalah pelanggaran HAM masa lalu dan mengalami transisi, pengungkapan kebenaran tidak jarang dilakukan berlandaskan pada
kebijakan  kepresidenan.Demikian  juga  pada  pilihan  politik  hukum  HAM  dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu ini.
Politik  hukum  HAM  dalam  negara  hukum  demokratis  harus  bersifat  promotif, protektif dan implementatif terhadap HAM guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk pelanggaran HAM (Triputra et al., 2020). Promotif, berarti undang-undang yang dibuat memiliki kekuatan moral dan hukum yang memungkinkan setiap kebijakan, setiap  orang  dan  kekuasaan  menghormati  dan  menghargai  HAM.  Protektif,  berarti undang-undang  yang  dibuat  memiliki  daya  cegah  terhadap  pelbagai  kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM (PUTRA, n.d.). Sementara implementatif, berarti undang- undang yang dibuat harus bisa dilaksanakan atau diterapkan jika terjadi pelanggaran, dan bukan undang-undang yang tidak bisa dilaksanakan, baik karena rumusan pasalnya yang kabur, tidak jelas, duplikasi atau multi tafsir, maupun karena pelaksana undang-undang tidak independen.
Karena  efektifitas  pelaksanaan  hak-hak  konstitusional  bagaimanapun  sangat tergantung pada adanya syarat-syarat  sebagai berikut:
a. Adanya  pengetahuan  dan  pemahaman  para  warga  masyarakat  terhadap  hak-hak konstitusional mereka, yang telah secara jelas diakui di dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku. Dalam konteks Indonesia adalah UUD 1945.
b. Hak-hak konstitusional tersebut dipandang dan dirasakan oleh para warga masyarakat sebagai sesuatu yang esensial untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka.
c. Adanya  prosedur-prosedur  hukum  yang  memadahi  yang  diperlukan  guna  menuntut agar hak-hak konstitusional mereka.
d. Adanya  kecakapan  dari  para  warga  masyarakat  untuk  memperjuangkan  dan mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.
e. Adanya  sumber  daya  politik  yang  memadahi  yang  diperlukan  oleh  para warga masyarakat  guna  memperjuangkan  perwujudan  hak-hak  konstitusional  para warga masyarakat.
Syarat-syarat tersebut di atas tidaklah bersifat alternatif tapi bersifat komulatif. Itu berarti kelima syarat tersebut diatas diperlukan keberadaannya bagi efektifitas pelaksanaan hak-hak konstitusional para warga masyrakat.
Di  dalam  konsep  Negara  hukum  Pancasila,  ada  penekanan  tentang  pentingnya keseimbangan  anatara  “hak”  dan  “kewajiban”  serta  antara  “kebebasan”  dan  tanggung jawab”  dalam  penegakan  HAM. Kedua, jika  pilihan  harus  dilakukan  terhadap  dua konsepsi barat yang berbeda, maka titik berat paradigma negara hukum Indonesia perlu diarahkan kepada the rule of just law, yakni hukum yang bersukmakan keadilan tanpa harus membuang prinsip kepastian hukum.  Artinya, asas kepastian hukum dipergunakan untuk memastikan tegaknya keadilan, minimal memastikan adanya putusan yang lebih adil.
Terkait dengan hal yang dipaparkan di atas, Satya Arinanto mengutip pendapat Friedman bahwa untuk mereformasi hukum harus dilakukan pada 3 (tiga) hal, yakni: pada struktur  hukum  (tatanan  kelembagaan  dan  kinerja  lembaga),  pada  substansi  hukum (materi hukum) dan budaya hukum. Ketiga bidang ini menjadi landasan dasar dari legal
policy yang mengarahkan politik pembangunan hukum nasional, sehingga dengan politik pembangunan  hukum  nasional  yang  komprehensif  diharapkan  dapat  memperbaiki  dan menyempurnakan tatanan hukum dalam era pasca reformasi.

## Kesimpulan
Hukum  tidak  dimaksudkan  untuk  hanya  menjamin  kepentingan  yang  berkuasa, melainkan  kepentingan  keadilan  bagi  semua  orang  (justice  for  all).  Dengan  demikian negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, melainkan democratische rechtsstaat.  J. Soedjati Djiwandono menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, masa depan masyarakat hukum Indonesia dapat ditandai dengan adanya keseimbangan yang dinamis antara militer dan warga sipil. Selain itu, keseimbangan yang dinamis antara kebutuhan ekonomi dan politik juga akan terus berlanjut untuk menandai perkembangan nasional di Indonesia.
Negara Indonesia adalah Negara Hukum.  Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada.
Politik  hukum  HAM  dalam  negara  hukum  demokratis  harus  bersifat  promotif, protektif dan implementatif terhadap HAM guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk pelanggaran HAM.
Selengkap dan sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang mengatur HAM hanya  akan  bernilai  bila  dipraktekkan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Adanya  peraturan perundang-undangan  sudah  seharusnya  dan  sewajarnya  untuk  dilaksanakan  dan ditegakkan.  Sistem  peradilan  yang  tidak  memihak  dan  menjatuhkan  hukuman  kepada yang bersalah berdasarkan atas hukum yang benar dan dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang benar. Hak asasi manusia akan bisa berjalan dengan baik kalau setiap warga negara  atau  setiap  manusia  menjalankan  haknya  dengan  mengingat  kewajiban- kewajibannya.

## BIBLIOGRAFI
Anshar, S. (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. Soumatera Law Review , 2 (2), 235–245.
Antariksa,  B.  (2017).  Penerapan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  dalam ketatanegaran indonesia. Deliberatif , 1 , 24–41.
Arliman,  L.  (2019).  Mewujudkan  Penegakan  Hukum  Yang  Baik  Di  Negara  Hukum Indonesia. Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi , 11 (1), 1–20.
Bareta, R. D., Santoso, J., & Amin, F. (2020). Peran Badan Layanan Umum dalam Politik Hukum Omnibus Law Cipta Kerja. Jurnal Manajemen Perbendaharaan , 1 (1), 1– 20.
Debi, R. , A. A. F. , S. M. , & I. S. H. (2015). Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22-24/PUU-VI/2008) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
Faruk,  H.  T.,  &  Budiawan,  B.  (2018).  POLITIK  NEGOSISASI  DISKURSUS REKONSOLIASI 1965 DAN IMAJI KEINDONESIAAN PASCA-ORDE BARU. Jurnal Politik Profetik , 6 (1), 54–74.
Fata,  M.,  Zain,  M.,  &  Arifin,  A.  N.  (2015).  Impresi  Politik  Hukum  Nasional Berlandaskan  Pancasila  Terhadap  Sistem  Perundang-undangan  Nasional. Gema , 27 (50), 62065.
Hanafi, M. (2013). Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. None , 1 (2),
95778.
Liwe, I. C. (2016). Kewenangan Hakim Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lex Privatum , 4 (8).
Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih. (n.d.). Ilmu Negara (edisi revisi), . Gaya Media.
Nendissa,  R.  H.  (2020).  MEMAKNAI  PASAL  33  UNDANG-UNDANG  DASAR NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA  TAHUN  1945  DALAM  KONTEKS PEMBANGUNAN MALUKU. Pattimura Proceeding: Conference of Science and Technology , 9–18.
Nurhardianto,  F.  (2014).  Politik  hukum  HAM  di  Indonesia. Jurnal  Tapis:  Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 10 (2), 67–88.
PUTRA, R. Z. S. (n.d.). Pengaturan Politik Hukum Ham Di Indonesia Dan Kebebasan Berekspresi Serta Batasannya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia .
Ramdani,  D.,  &  Kusmayadi,  T.  (2016).  Identifikasi  Karakteristik  Sifat  Kuantitatif Kambing Peranakan Etawah Betina Di Kelompok Ternak Mitra Usaha Kecamatan Samarang  Kabupaten  Garut  (Quantitative  Traits  Identification  of  Peranakan Etawah Female Goat at Mitra Usaha Livestock Group Samarang Subdistrict Garut Regency). JANHUS  Jurnal  Ilmu  Peternakan  Journal  of  Animal  Husbandry Science , 1 (1), 24–32.
Ridwan,  I.  H.  J.,  &  Sudrajat,  M.  H.  A.  S.  (2020). Hukum  administrasi  Negara  dan kebijakan pelayanan publik . Nuansa Cendekia.
Rifan, M., & Rahmawati, L. (n.d.). Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi Di  Indonesia  (The  Village  Constitution  and  Its  Existence  in  Indonesian Regulation). Jurnal Konstitusi , 18 .
SA, A. W. G., & SH, M. H. (2019). Hukum Hak Asasi Manusia . Penerbit Andi.
Triputra,  Y.  A.,  Meirani,  W.,  Marshinta,  F.  U.,  Oktanisa,  S.,  &  Indasari,  D.  (2020). POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda , 17–29.
Copyright holder: Novario Asca H. (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: