## PENGARUH PROFESIONALISME TERHADAP  KINERJA PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH KANTOR INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA

## Yohanis Tangdiasik
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua

## ABSTRAK
Penelitian ini secara garis besar dapat menyimpulkan bahwa memang terbukti adanya pengaruh yang positif antara profesionalisme pada tahap Afiliasi Komunitas (X 1 ), Kebutuhan otonomi (X 2 ), Keyakinan diri (X 3 ), pada dedikasi (X 4 ), dan kewajiban sosial (X 5 ) terhadap Kinerja Pengawasan Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Kantor  Inspektorat  Provinsi  Papua.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  angka  koefesien  (R 2 )  sebesar  0,33%.  Artinya  bahwa  secara  simultan  sebanyak  33,0 persen  variabel  kinerja  Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  mampu  dijelaskan  oleh variabel  bebasnya  yakni  Afiliasi  Komunitas  (X 1 ),  kebutuhan  otonomi  (X 2 ),  Keyakinan  diri  (X 3 ), pada dedikasi (X 4 ), dan pada kewajiban sosial (X 5 ), sisanya sejumlah 67,0 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model tersebut.
Kata Kunci: Profesionalisme, Kinerja, Pengawasan Keuangan Daerah

## 1.     PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan  Undang-undang  No.  22  tahun  1999 tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang No.  25  tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan  Daerah  telah  memberikan  arti  penting bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat.  Fungsi  pemerintah  daerah  dalam bidang  pengawasan saat ini  diamanatkan  kepada Badan  Pengawasan  Daerah  (INSPEKTORAT) sebagai pengawas internal.
Inspektorat  seringkali  menghadapi  berbagai masalah  diantaranya,  adanya  tuntutan  untuk selalu mengedepankan sikap profesionalisme bagi para  auditornya,  standar  penilaian  kinerja  yang tidak  sepenuhnya  memperhitungkan  keahlian audit  serta  kepuasan  kerja  dan  komitmen organisasi  yang  harus  diciptakan  oleh  institusi untuk meminimalkan keinginan untuk berpindah.Oleh  karena  auditor  Inspektorat  dalam melaksanakan  tugasnya  dituntut  untuk  bertindak secara  profesional,  karenanya  pengawasan  yang dilakukan  oleh  auditor  Inspektorat  memiliki  peran yang  sangat  penting  dalam  menciptakan  efisiensi nasional.Untuk menjaga dan meningkatkan
profesionalismenya,  auditor  Inspektorat  harus memiliki  keahlian  dan  ketrampilan  dalam  bidang audit  yang  dapat  diperoleh  melalui  pembinaan baik melalui pendidikan, pengalaman dan pelatihan formal maupun informal.
Audit yang telah dilakukan pada sektor public perbeda  dengan  yang  dilakukan  sektor  swasta, hal  ini  disebabkan  karena  latar  belakang institusional  dan  hukum  yang  berbeda.  Hal  ini diketahui  bahwa  auditor  pemerintah  dalam melaksanakan  tugasnya  tidak  hanya  memeriksa dan  menilai  kewajaran  laporan  keuangan  sektor publik,  tetapi  juga  menilai  ketaatan  aparatur pemerintah terhadap undang-undang dan peraturan  pemerintah  terhadap  undang-undang dan  peraturan  yang  berlaku,  juga  memeriksa  dan menilai  sifat  ekonomis,  efisiensi  dan  keefektifan dari  semua  pekerjaan  dan  pelayanan  yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Oleh  karena  itu seorang audit dituntut harus memiliki profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  yang  perlu menjadi pokok masalah yang akan diteliti “Apakah berpengaruh signifikan pada faktor-faktor profesionalisme aparatur bagi Inspektorat terhadap  kinerja  bagi  pengawasan  keuangan daerah”.
Adapun  tujuan  dari  pada  penelitian  yang dilakukan  bertujuan  untuk  mendapatkan    suatu bukti  empiris  mengenai pengaruh profesionalisme kepada  aparatur  Inspektorat  hinggah  terhadap kinerja  yang  baik    pada  pengawasan  keuangan daerah.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  mampu  dan dapat
memberikan kontribusi bagi:
Pengembangan  teori  yang  berkaitan  dengan pengawasan keuangan daerah khususnya Instansi  Pengawasan  Intern  Pemerintah  Daerah Inspektorat  setiap  auditor  dapat  meningkatkan profesionalisme yang ada akhirnya akan mempengaruhi hasil kerja mereka .

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1.  Profesionalisme
Profesi  dan  profesionalisme  perlu  dan  dapat dibedakan secara konseptual.“Profesi dan profesionalisme  juga  dapat  dibedakan  secara konseptual.  “Profesi  merupakan  jenis  pekerjaan yang  memenuhi  beberapa  kriteria,  sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual  yang  penting  tanpa  melihat  suatu pekerjaan  merupakan  suatu  profesi  atau  tidak” (Kalbers dan Fogarty, 1995: 72).Sebagai profesional,  akuntan  publik  mengakui  tanggung jawabnya  terhadap  masyarakat,  terhadap  klien, dan  terhadap  rekan  seprofesi,  termasuk  untuk berprilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi.
Profesionalisme jika dilihat dari segi pandang pengertian  bahasanya  menurut  Tjiptohadi  (1996) dalam  Abdul  Fatah  (2002),  mempunyai  dua  tiga makna yaitu :
1)  Profesionalisme  bisa  berarti  suatu  keahlian, mempunyai
kualifikasi tertentu, berpengalaman sesuai dengan bidang keahliannya, atau memperoleh imbalan karena keahliannya.
2)  Profesionalisme  bisa  merujuk  ke  suatu standar  pekerjaan,  prinsip-prinsip  moral  dan etika profesi
3)  Profesionalisme  berarti  moral.  Dalam  hal  ini perilaku  akuntan  berupaya  mempertahankan atau  menjaga  martabat  dan  kepercayaan yang diberikan masyarakat.
Menurut  Greenwood  &  Gode  (1957)  dalam Kalbers  &  Fogarty  (1995)  mengemukakan  bahwa profesionalisme berarti menunjukkan suatu pekerjaan yang mempunyai seperangkat
karakteristik  tertentu.Menurut  Christian  (1994) mengemukakan bahwa seorang profesional harus tahu,  mau  dan  harus  mampu  memberi  pelayanan yang  memuaskan  atau  memberi  karya  yang bermutu yang berkaitan dengan profesinya sesuai dengan  keahlian,  kecakapan  teknis.  Dengan demikian  seorang  profesional  dituntut  untuk memiliki sikap dan perilaku kesungguhan, ketelitian  dalam  bekerja,  mengejar  kepuasan orang  lain  dan  bukan  kepuasan  diri  sendiri, keberanian menanggung resiko, ketekunan, ketabahan hati, integritas tinggi, konsistensi, serta adanya kesatuan pikiran, kata dan perbuatannya.
Konsep  profesionalisme  Menurut  Hall  (1968) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu :
1)  Pengabdian  pada  profesi  dicerminkan  dari dedikasi
profesionalisme
dengan menggunakan  pengetahuan  dn  kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan  pekerjaan  meskipun  imbalan ekstrinsik  kurang.  Sikap  ini  adalah  ekspresi dari  pencurahan  diri  yang  total  terhadap pekerjaan.  Pekerjaan  didefinisikan  sebagai tujuan,  bukan  hanya  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan.  Totalitas  ini  sudah  menjadi komitmen pribadi,  sehingga kompensasi utama yang di harapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.
2)  Kewajiban  sosial  adalah  pandangan  tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
3)  Kemandirian  dimaksudkan  sebagai  suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu  membuat  keputusan  sendiri  tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan  anggota  profesi).  Setiap  ada  campur tangan  dari  luar  dianggap  sebagai  hambatan kemandirian secara profesional.
4)  Keyakinan  terhadap  peraturan  profesi  adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang  menilai  pekerjaan  profesional adalah  rekan  sesama  profesi,  bukan  orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
5)  Hubungan  dengan  sesama  profesi  adalah menggunakan  ikatan  profesi  sebagai  acuan, termasuk  didalamnya  organisasi  formal  dan kelompok  kolega  informal  sebagai  ide  utama dalam  pekerjaan.  Melalui  ikatan  profesi  ini para profesional membangun kesadaran yang sesui dengan bidangnya profesional.
Hall (1968) mengemukakan bahwa profesionalisme berkaitan dengan dua aspek yaitu : 1)  Aspek Struktural
Aspek ini dibentuk melalui pendidikan formal/pelatihan, pembentukan asosiasi profesional dan pembentuk etik.
2)  Aspek  Sikap atau perilaku Aspek  ini  berkaitan  dengan  pembentukan profesionalisme.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kalbers &  Fogarty  (1995)  menyimpulkan  bahwa  tiap-tiap dimensi profesionalisme berhubungan denga satu atau  lebih  dari  hasil  kerja,  seperti:  kinerja, kepuasan  kerja,  komitmen  organisasional  dan keinginan untuk berpindah.

## 2.2.  Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan  menurut  Keputusan  Presiden Nomor  74  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Pengawasan  Penyenyelenggaraan  Pemerintah Daereh.  Pasal  1  ayat  (6)  menyebutkan,  bahwa  : “Pengawasan pemerintah daerah adalah merupakan  suatu  proses  kegiatan  yang  ditujukan untuk  menjamin  agar  pemerintah  daerah  berjalan sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku”,  Sehingga berdasarkan  ruang  lingkupnya  Fatchurrochman (2012)  pengawasan  keuangan  negara  dapat dibedakan  menjadi  Pengawasan  Internal  dan Pengawasan eksternal.
Pengawasan  Administrasi  umum  pemerintah dilakukan  terhadap:  1)  Kebijakan  daerah;  2) Kelembagaan;  3)  Pegawai  Daerah;  4)  Keuangan daerah; 5) dan Barang daerah.
Sedangkan  pengawasan  urusan  pemerintah dilakukan  terhadap  :  1)  Urusan  wajib;  2)  Urusan pilihan;  3)  Dana  Dekonsentrasi;  4)  Tugas pembantuan;  dan  5)  Kebijakan  Pinjaman  Hibah Luar Negeri.

## 2.3.  Kinerja Pemerintah
Kinerja  pegawai  pada  Instansi  Pemerintah adalah  merupakan  suatu  gambaran  mengenai tingkat  pencapaian  sasaran  ataupun  merupakan tujuan  instansi  pemerintah  sebagai  penjabaran dari  visi,  misi  dan  strategi  instansi  pemerintah yang  meng-indikasikan  tingkat  keberhasilan  dan kegagalan  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  sesuai dengan  program  dan  kebijakan  yang  ditetapkan. (LAN 2014).
Pengukuran  Kinerja  auditor  adalah    suatu proses  sistematik  dan  berkesinambungan  untuk menilai  keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan kegiatan  sesuai  dengan  program,  kebijakan, sasaran  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam mewujudkan visi, misi, strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap
indikator kinerjaguna memberikan  gambaran  tentang  keberhasilan  dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
Pengukuran  kinerja  juga  digunakan  untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran ( goals and objectives ).Sistem  pengukuran  kinerja  biasanya terdiri  atas  metode  sistematis  dalam  penetapan sasaran  dan  tujuan  dan  pelaporan  periodik  yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. (LAN 2016).
Jadi  Pengukuran  Kinerja  tidak  dimaksudkan untuk  berperan  sebagai  mekanisme  dalam pemberian  penghargaan/hukuman  ( reward/pu- nishment ), namun berperan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki organisasi.
Penilaian  kinerja  dapat  digunakan  ukuran penilaian  yang didasarkan  pada indikator sebagai berikut (LAN 2014 :24).
a)  Masukan  ( input ),  yaitu  tolok  ukur  kinerja berdasarkan  tingkat  atau  besaran  sumber- sumber: dana, sumber daya manusia, material,  waktu,  teknologi,  dan  sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan.
b)  Keluaran  ( Output )  adalah  tolok  ukur  kinerja berdasarkan  produk  (barang  dan  jasa)  yang dihasilkan  dari  program  atau  kegiatan  sesuai dengan masukan yang digunakan.
c)  Hasil  ( Outcome )  adalah  tolok  ukur  kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dicapai berdasarkan  keluaran  program  atau  kegiatan yang sudah dilaksanakan.
d)  Manfaat  ( Benefit )  adalah  tolok  ukur  kinerja berdasarkan  tingkat  kemanfaatan  yang  dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil.
e)  Dampak  ( Infact )  adalah  tolok  ukur  kinerja berdasarkan  dampaknya  terhadap  kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.
Terlepas  dari  besar,  jenis,  sektor  atau spesialisasinya, setiap organisasi biasanya cenderung untuk tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek berikut ini (Modul LAN 2014
a.  Aspek finansial
Aspek  finansial  meliputi  anggaran  rutin  dan
pembangunan dari  suatu instansi pemerintah. Karena  aspek  finansial  dapat  dianalogikan sebagai  aliran  darah  dalam  tubuh  manusia, maka  aspek  finansial  merupakan  aspek penting  yang  perlu  dan  harus  diperhatikan dalam pengukuran kinerja bagi auditor.
b.  Kepuasan Pelanggan Dalam  globalisasi  perdagangan,  peran  dan posisi pelanggan  sangat  krusial  dalam penentuan strategi perusahaan atau organisasi.
Hal  serupa  juga  terjadi  pada  instansi pemerintah.  Dengan  semakin  banyaknya tuntutan  masyarakat  akan  pelayanan  yang berkualitas, maka instansi pemerintah dituntut untuk  secara  terus  menerus  memberikan pelayanan  yang  berkualitas  prima.  Untuk  itu, pengukuran  kinerja  perlu  didesain  sehingga pimpinan  dapat  memperoleh  informasi  yang relevan atas tingkat kepuasan pelanggan.
c.  Operasi Bisnis Internal Informasi  operasi  bisnis  internal  diperlukan untuk  memastikan  bahwa  seluruh  kegiatan instansi  pemerintah  sudah  seirama  ( in- concert )  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran organisasi  seperti  yang  tercantum  dalam rencana strategis.
Di  samping  itu,  informasi  operasi  bisnis internal diperlukan untuk melakukan perbaikan  terus-menerus  atas  efisien  dan efektifitas operasi perusahaan.
d.  Kepuasan  Pegawai Dalam  setiap  organisasi  pegawai  merupakan aset yang harus dikelola dengan baik.
e.  Kepuasan
komunitas dan Shareholders/Stakeholders Intansi  pemerintah  tidak  beroperasi  “ in vacuum ”, artinya,
kegiatan instansi pemerintah  berinteraksi  dengan  berbagai pihak  yang  menaruh  kepentingan  terhadap keberadaannya.  Untuk  itu  informasi  dari pengukuran  kinerja  perlu  didesain  untuk mengakomodasi kepuasan dari para stakeholders .
f. W a k t u Ukuran  waktu  juga  merupakan  variabel  yang perlu  diperhatikan  dalam  disain  pengukuran kinerja.  Betapa  sering  kita  membutuhkan informasi  untuk  pengambilan  keputusan, namun  informasi  tersebut  lambat  diterima. Sebaliknya  informasi  yang  ada  sering  sudah tidak relevan atau kadaluarsa.

## 3.  METODE PENELITIAN

## 3.1. Jenis Data dan Data Primer
Data  primer  merupakan  data  yang  dapat diperoleh dari  berbagai macam sumber  pertama, baik  dari  individu  /perorangan  seperti  hasil wawancara  atau  hasil  pengisian  kuesioner. Berupa jawaban dari responden.

## 3.2. Data Sekunder
Data  sekunder yang digunakan  untuk mendukung  penelitian  ini  adalah  penelitian terdahulu  yang  berhubungan  dengan  penelitian dan data-data kepegawaian.

## 3.3. Populasi dan Sampel a. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  primer  yang  digunakan adalah  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada para  pegawai  yang  menjadi  responden  Kantor Inspektorat  Provinsi  Papua  di  Jayapura.  Metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive  sampling. Metode  ini  diambil dengan  kriteria  bahwa  staff  yang  dijadikan responden  adalah  yang  telah/pernah  ikut  dalam pemeriksaan.

## b. Teknik Analisis Data
Deskriptif
Deskriptif    memberi  gambaran  mengenai karakteristik demografi responden, dengan menggunakan  metode  scoring  untuk  tiap  item dalam kuesioner.

## c. Uji Kualitas Data
Setiap  penelitian  yang  menggunakan  angket atau  kuesioner  perlu  dan  harus  memenuhi  dua syarat, yaitu valid dan realibel. Yang terdiri dari Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Uji Asumsi Klasik.

## Secara statistik uji normalitas menggunakan
Modification  Of  Kolmogrov  Smirnov  Test (Hair  et. al. 1995:66). Dengan program SPSS dapat dilihat nilai  signifikansi  dari  data  yang  diuji.  Berdasarkan Autokorelasi, Multikolonieritas Heteroskedasitas.

## d. Pengujian Hipotesis
Alat  statistik  yang  digunakan  untuk  menguji hipotesa  adalah  regresi  berganda  ( multiple regression ). Model regresi berganda yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  disajikan  dalam persamaan sebagai berikut:
Y= α+β1x1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +β5X5 ℮
Keterangan :
Y = Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah A = Konstanta Β = Koefisien regresi X1 = Community affiliation X2 = Autonomy Demands X3 = Self Regulation X4 = Dedication X5 = Social Obligasi ℮   = Error
Pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  diuji  pada  taraf  5%.  Kriteria pengambilan keputusan dalam melakukan penerimaan dan penolakan setiap hipotesa adalah dengan  membandingkan  nilai  t  hitung  dengan  t tabel.  Untuk  masing-masing  koefesien    regresi apabila  t  hitung  lebih  kecil  dari  t  tabel,  maka hipotesa nol (Ho) tidak dapat ditolak dan apabila t hitung  lebih  besar  dari  t  tabel  juga  digunakan kriteria  nilai  P  value  (kekuatan  koefesien  regresi dalam menolak Ho). Jika P value < 0,05 maka Ho ditolak dan apabila P value > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak.

## 4. PEMBAHASAN DAN HASIL
Berdasarkan analisis untuk dapat
membuktikan  pengaruh  profesionalisme  terhadap aparatur Inspektorat ( Community Affiliation , Outonomy  Demanas,  dan  Self  Regulation, Dedications,  Social  Obligasi  sebagai  indikator) dengan  Kinerja  pengawasan  dan  Pengelolaan terhadap keuangan daerah.

## 4.1. Pengujian Data
Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrument pada penelitian ini dapat diperoleh nilai alpha sebesar 0,91,18 dan didukung oleh  F Ratio sebesar  275,5674  pada  tingkat  signifikasi  0,0000 lebih kecil dari α = 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa instrument yang dapat digunakan reliable.

## 4.2. Analisis Data dan Uji Hipotesis a. Uji Asumsi
Pengujian  terhadap  beberapa  asumsi- asumsi  yang  mendasari  model  analisis  regresi berganda  adalah  suatu  hasil  uji  linearitas,  uji multikolinearitas, dan uji normalitas.

## b. Uji Autokorelasi
Uji  Autokorelasi  melalui  uji  Durbin-Watson merupakan  cara  yang  paling  populer,  dengan asumsi sebagai berikut: (Nachrowi, 2002)
 Bila  d<d L →  Tolak  H 0 ,  berarti  ada  korelasi yang positif
 Bila  d L ≤  d  ≤d U →  Tidak  dapat  diambil kesimpulan apa-apa
 Bila  d U <d<4-d U →  Jangan  tolak  H o maupun H o , artinya tidak ada korelasi positif negatif.
 Bila  d>4-d L →  Tolak  H o ,  artinya  ada  korelasi negatif.

## Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Regresi
Model Summary Model   R R Square Adjusted R Square Std. Error  Of the Estimat e 1 ,817 ,803 ,940 1,174
a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3, X4, X5
b. Dependent  Variable: Y (kinerja)
Sumber: Hasil analisis statistik, 2018
Untuk  α  =  5%,  k  =  6  dan  n  =  44,  diperoleh nilai  titik  kritis  d L dan  d U Durbin-Watson  adalah 0,782  dan  1,  776.  Dengan  demikian  d U <d<4-d U atau 0,782<1,174<2,2536, maka disimpulkan tidak terdapat Autokorelasi.

## c. Uji Heteroskedastisitas
Uji  ini  bertujuan  untuk  dapat  mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan  variance  residual  dari  suatu pengamatan  kepada  pengamatan  lain.  Jika variabel  independen  dependen,  maka  indikasi yang terjadi adalah Heteroskedastisitas.
Hasil  analisis  juga  menunjukkan  tidak  ada satupun  variabel  independen  nilai  Kinerja.  Hal  ini terlihat  dari  semua  probabilitas  signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5%. Dengan demikian, dapat  disimpilkan  bahwa  model  regresi  tidak mengandung Heteroskedastisitas.
d. Uji Multikolinieritas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi  terjadi  ketidaksamaan  variance  residual dari  suatu  pengamatan  ke  pengamatan  lain.  Jika variabel  independen  dependen,  maka  indikasi dapat terjadi Heteroskedastisitas.
Hasil  analisis  menunjukkan  tidak  ada satupun  variabel  independen  yang  signifikan  nilai
kinerja.  Hal  ini  terlihat  dari  semua  probabilitas signifikannya  diatas  tingkat  kepercayaan  5%. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa model regresi
tidak
mengandung
Heteroskedastisitas.

## e.  Uji Multikolinieritas
Uji  ini  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel
bebas  (independent).  Model  regresi  yang  baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independent.  Menurut  (Ghozali,  2005:93),  deteksi adanya multiko dapat dilakukan dengan memperhatikan  nilai tolerance dari  variabel independen.  Ketentuan,  jika  nilai tolerance dari variabel  kurang  dari  0,10  atau  0,10  atau  10% maka  terdapat  multikolonieritas,  jika  terjadi sebaliknya maka tidak ada multikolonieritas.
Tabel 2. Tabel Ringkasan Hasil Analisis Regresi Coefficients Model Unstandardized Coefficients Stantardize Coefficients T Sig Collinearity Statistics B Std Error Beta Tolerance VIF (Constant) 25.522 6.466 3.947 000 .58 1.707 Affiliasi Komunitas .54 .099 -133 - .591 6 1.368 Kebutuhan Otonomi .044 .129 .145 .156 .058 .140 541 .301 .765 .414 .73 1 1.123 Keyakinan Diri Dedikasi .026 .127 .035 .825 .836 .89 1.098 Kewajiban Sosial .018 .141 .023 .206 .126 .901 1 .91 1 .77 0 1.098 f. Dependent Variabel Kinerja
Hasil perhitungan di atas, dapat menunjukkan tidak  adanya  variabel  independent  yang  memiliki nilai tolerance kurang  dari  0.10  yang  berarti  tidak ada  korelasi  antar  variabel  independent  yang nilainya  lebih  dari  95%.  Hasil  perhitungan  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  juga    dapat menunjukkan  hal  yang  sama,  tidak  ada  variabel independent yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan  demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada  multikolonieritas  antar  variabel  independen dalam model regresi.

## 4.3. Hasil Analisis Regresi Berganda
Untuk  mengetahui  adanya  suatu  korelasi yang  kuat  antar  variabel  independen  dengan variabel  dependen,  maka  uji  multikolinearitas dilakukan  dengan  cara  mendiagnosa  perubahan pada  koefisien  regresi  berganda  (multiple  R), koefisien  determinasi  (R 2 ),  dan  standard  error melalui  analisis  regresi.  Untuk  menentukan
variabel-variabel  independen  mana  yang  terlebih dahulu  masuk  dalam  persamaan  regresi,  maka matriks interkorelasi digunakan untuk menentukan variabel  yang  mempunyai  korelasi  terbesar  yang lebih  dahulu  dimasukkan  dalam  persamaan regresi. Matris interkorelasi variabel-variabel penelitian pada tingkat signifikansi alpha (α) = 5%. Jika  masuknya  satu  variabel  independen  yang masuk dalam persamaan regresi tidak menyimpang dari asumsi multikolinearitas.
Analisis  pada  hasil  regresi  akan  melengkapi hasil-hasil  pembahasan  sebelumnya  dengan mengkaji  pengaruh  profesionalisme  yang  terdiri dari  Afialiasi  Komunitas  (X 1 ),  Kebutuhan  Otonomi (X 2 ),  Keyakinan  diri  (X 3 ),  Dedikasi  (X 4 ),  dan kewajiban  Sosial  (X 5 )  dalam  mempengaruhi Kinerja  Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan Daerah (Y). Berikut ini, disajikan statistik deskriptif untuk semua variabel dengan jumlah N serta hasil regresi berganda sebagai berikut:
Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Penelitian (lanjutan) Konstanta 25.522 Multiple R ,871 R Square (R 2 ) ,803 Adjusted R Square ,940 F Hitung ,259 Diolah : 2018
Berdasarkan  angka-angka  yang  terdapat  pada tabel  14  dan  15,  maka  dapat  disusun  persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini sebagai berikut:
Persamaan  ini  menggambarkan  bahwa  apabila salah  satu  variabel  independen  (X)  berubah sebesar  1  unit,  sedangkan  variabel  X  lainnya konstan,  maka  maksimum  perubahan  Y  adalah sebesar nilai koefesien regresi (b 1 ) dari X tersebut.

## 4.4. Pengujian Hipotesis
Dengan  menduga  bahwa  profesionalisme dalam  lingkungan  Pemerintah  Daerah  Provinsi Papua  khususnya  pada  Kantor  Inspektorat sebagai  instansi  yang  memiliki  tugas  sebagai Badan pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah  baik  dalam  tahapan  Afialisasi  Komunitas (X1),  Kebutuhan  Otonomi,  (X2),  Keyakinan  diri (X 3 ),  Dedikasi  (X 4 ),  dan  kewajiban  Sosial  (X 5 ) berpengaruh  namun  tidak  kuat  terhadap  kinerja pengawasan  dengan  asumsi  variabel  lain  adalah konstan.  Hasil  analisis  regresi  berganda  dengan cara memecahkan variabel bebas X lt , X 2t , X 3t , X 4t , X 5t ,  menunjukkan  pengaruhnya  terhadap  kinerja pengawasan  sebagaimana  yang  dapat  dilihat pada tabel sebagai berikut:

## Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Metode Enter
Variabel Penelitian Regresi (enter method) Koef. Regresi (B) SE t hitung Sig. T ( p ) Konstanta
X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 25.522 0,054 0,044 0,129 0,026 0,018 6,466 0,099 0,148 0,156 0,127 0,141 3,497 0,541 0,301 0,826 0,208 0,126 0,000 0,591 0,765 0,414 0,836 0,901 F ratio Multiple R R Square (R 2 ) Adj. R Square 0,259 0,871 0,803 0,94 0,923 Sumber : Hasil analisi statistik, 2018 Hasil analisis regresi metode enter menunjukkan  bahwa koefisien  Berganda (multiple R)  yang  diperoleh  sebesar  0,871  atau  87,10%, dan F ratio sebesar 25,90 pada tingkat signifikan p < 0,05, menunjukkan bahwa profesionalisme pada tahap  Afiliasi  Komunitas  (X 1 ),  kebutuhan  otonomi (X2),  Keyakinan  diri  (X 3 ),  pada  dedikasi  (X 4 ),  dan kewajiban Sosial (X 5 ) secara simultan
berpengaruh terhadap kinerja pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Y) dalam lingkungan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua khusunya Kantor Inspektorat. Selanjutnya koefisien determinasi (R 2 ) diperoleh sebesar 0,803 atau 80% menunjukkan bahwa variabel dependen (Y:  kinerja)  dijelaskan  oleh  variabel  independen profesionalisme  pada  tahap  Afiliasi  Komunitas (X 1 ), kebutuhan otonomi (X2), Keyakinan diri (X 3 ), pada  dedikasi  (X 4 ),  dan  kewajiban  Sosial  (X 5 ) sebesar 80 % sedangkan tidak dijelaskan sebesar 20%  (1-80%).  Penyesuaian  terhadap  koefisien determinasi  (adjusted  R  Square)  yang  diperoleh sebesar  0,94  atau  94,00  %,  menunjukkan  bahwa pengaruh  variabel-variabel  independen  terhadap variabel dependen yang belum dimasukkan dalam model  penelitian  setelah  disesuaikan  menjadi 0,06%.

## 5.  KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa yang telah diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Profesionaliseme
aparatur Inspektorat Provinsi Papua dengan variabel Afiliasi Komunitas (X 1 ), kebutuhan otonomi (X2), Keyakinan diri (X 3 ), pada  dedikasi  (X 4 ),  dan  kewajiban  Sosial  (X 5 ) sebagai  badan  pengawasan  Keuangan  Daerah berpengaruh menunjukkan bahwa koefisien regresi  berganda  (multiple  R)  yang  diperoleh sebesar  0,871  atau  87,10%,  dan  F  ratio  sebesar 25,90 pada tingkat signifikansi p<0,05, menunjukkan  bahwa  profesionalisme  pada  tahap Afiliasi  Komunitas  (X 1 ),  kebutuhan  otonomi  (X2), Keyakinan  diri  (X 3 ),  pada  dedikasi  (X 4 ),  dan kewajiban Sosial (X 5 ) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengawasan pengelolaan keuangan Daerah (Y) dalam lingkungan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua khususnya Kantor Inspektorat. Selanjutnya koefisien determinasi (R2) yang diperoleh sebesar 0,803  atau  80,3%  menunjukkan  bahwa  variabel dependen  (Y;  kinerja)  dijelaskan  oleh  variabel independen  profesionalisme  pada  tahap  Afiliasi Komunitas (X 1 ), kebutuhan otonomi (X2),
Keyakinan  diri  (X 3 ),  pada  dedikasi  (X 4 ),  dan kewajiban  Sosial  (X 5 ).  Penyesuaian  terhadap koefesien  determinasi  (adjusted  R  Square)  yang diperoleh sebesar 0,94 atau 94,00%, menunjukkan  bahwa  pengaruh  variabel-variabel independen  terhadap  variabel  dependen  yang belum dimasukkan dalam model penelitian setelah disesuaikan menjadi 0,06%.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Fatah  Abdul,  Hasanuddin  (2002).  Anteseden  dan Konsekuensi
Variabel-Variabel Profesionalisme  : Studi  Empiris  Pada Internal Auditor
Sektor
Publik di
Lingkungan  Badan  Pengawas  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  timur. Tesis Program  Pasca  Sarjana  Undip (Tidak dipublikasikan).
Kurniawati  Adi,  &  Indrawati  (2009).  Pengaruh Pendidikan,  Pengalaman  dan  Pelatihan Terhadap Profesionalisme Auditor Pemerintah yang Bekerja pada Inspektorat  Kota  Surabaya.  KNA,  Jakarta
2008.
Ferdinand, A. (2005). Struktural equation modeling  dalam  penelitian  manajemen. Edisi  5.  Badan  Penerbit  Universitas
Diponegoro, Semarang.
Hair,  J.  F.,  Anderson,  R.E.,  Tatham,  R.  L.,  & Black,.  W.C.  (1998). Mutivariate  data analysis. Fifth edition, Prentice-Hall International, Inc.
Basuki Hardo, (1996). Profesi Internal Audit Tahun 2010. Auditor. Edisi Maret-Juni 22-25.