## Al-Mizan
(e-Journal)

## Determinasi Illicit Enrichment dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Mohamad Said Al-Hamid Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Email: 21912029@students.uii.ac.id
Author Correspondence: 21912029@students.uii.ac.id
Abstract:  This  study  aims  to  elaborate  on  whether  the  criminalization  of  illicit enrichment  has  the  potential  to  be  an  efficient  and  balanced  action  against corruption  crimes,  especially  by  public  officials  and  to  offer  alternative formulations  of  illicit  enrichment  arrangements  in  corruption  law  as  an  effort  to eradicate crime corruption in Indonesia. This study discusses the differences in the formulation of offenses in Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of Law Number 20 of  2001  concerning  Amendments  to  Law  Number  31  of  1999  concerning Eradication of Corruption Crimes illicit enrichment in United Nations Convention Against  Corruption  (UNCAC)  and  offer  alternative  formulations  of  illicit enrichment in corruption laws. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a contextual approach. The results of the study show that Indonesia has ratified the concept of illicit enrichment in the UNCAC but has not regulated further illicit enrichment in its national law. Even though Indonesia has regulated its provisions in Article 2 and Article 3 of the Corruption Law, these provisions still have weaknesses and have not accommodated the concept of illicit enrichment contained  in  the  UNCAC.  Therefore,  in  the  following  discussion,  the authors  offer  the  illicit  enrichment  offense  formulation  as  an  effort  to  eradicate corruption in Indonesia.
Keywords: Illicit Enrichment; Corruption; Crime

## Determination of Illicit Enrichment in Efforts To Eradicate Corruption in Indonesia
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengelaborasi  apakah  kriminalisasi illicit enrichment (perbuatan memperkaya diri secara tidak sah) memiliki potensi menjadi tindakan  yang  efisien  dan  seimbang  melawan  kejahatan  korupsi  khususnya  oleh pejabat  publik  dan  menawarkan  alternatif  formulasi  pengaturan illicit enrichment dalam undang-undang tindak pidana korupsi sebagai upaya memberantas kejahatan korupsi  di  Indonesia.  Penelitian  ini  membahas  tentang  perbedaan  rumusan  delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan illicit enrichment dalam United Nations Convention Against  Corruption  (UNCAC)  serta  menawarkan  alternatif  formulasi  pengaturan
illicit  enrichment  dalam  undang-undang  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Indonesia  telah meratifikasi konsep illicit enrichment dalam UNCAC namun belum mengatur lebih lanjut delik illicit enrichment dalam hukum nasionalnya. Walaupun Indonesia telah mengatur  ketentuannya  sendiri  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3  undang-undang  tindak pidana  korupsi,  namun  ketentuan  tersebut  masih  memiliki  kelemahan  dan  belum mengakomodir konsep illicit enrichment yang terdapat dalam UNCAC.
Kata Kunci: Illicit Enrichment, Korupsi, Tindak Pidana

## A. Pendahuluan
Di  era  globalisasi  saat  ini,  kejahatan  korupsi  telah  menjadi  fenomena kejahatan yang melibatkan hubungan multilateral dan internasional. Dalam hal ini terdapat  berbagai  macam  perjanjian  internasional  yang  berfungsi  untuk  mencegah dan  memberantas  kejahatan  korupsi,  salah  satunya  Konvensi  Anti  Korupsi (UNCAC- United  Nation  Convention  Against  Corruption)  yang  dibentuk Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  tahun  2003  yang  bertujuan  untuk menanggulangi  kejahatan  korupsi  secara  global  dengan  melakukan  kerjasama internasional  untuk  bersama-sama  mengambil  tindakan  dalam  menghapuskan kejahatan korupsi di seluruh dunia.
Kejahatan  korupsi  dipandang  sebagai  fenomena  paradigmatik  atau  dapat dikatakan sebagai fenomena sosial yang mendarah daging karena dianggap sebagai budaya bangsa. Jika digambarkan, budaya korupsi sebagai ancaman serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan penyempitan ruang kebenaran moral hukum. Seturut dengan  itu,  radius  jangkauan  korupsi  telah  menjalar  ke  pelbagai  sendi  kehidupan bermasyarakat  dan  dapat  dikatakan  bahwa  korupsi  bukan  hanya  telah  menjadi budaya  namun  juga  telah  melembaga  akibat  buruknya  moralitas  para  pejabat  di Indonesia. 1
1 Artidjo Alkostar, “Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern  (Telaah  Tentang  Praktik  Korupsi  Politik  Dan  Penanggula ngannya),” Jurnal  Hukum  IUS QUIA IUSTUM 16, no. edisi khusus (2009): 156 –158;  Mohamad Hidayat  Muhtar, “Model  Politik Hukum  Pemberantasan  Korupsi  Di  Indonesia  Dalam  Rangka  Harmonisasi  Lembaga  Penegak Hukum,” Jambura Law Review 1, no. 1 (2019): 70.
Bila  dicermati  dari  kepentingan  Indonesia  dalam  upaya  pemberantasan korupsi  agar  sejalan  dengan  spirit  pemberantasan  korupsi  di  forum  internasional, Indonesia  mengamandemen  undang-undang  tindak  pidana  korupsi  yang  dibuat dengan  tujuan  mengurangi  kasus  kejahatan  korupsi,  yaitu  Undang-undang  Nomor 31  Tahun  1999  yang  secara  khusus  mencabut  dan  menggantikan  Undang-undang Nomor  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi;  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (selanjutnya  disebut  UU  Tipikor),  yang  memperbarui  dan  menambah  sejumlah beberapa  pasal  yang  ada  dalam  undang-undang  sebelumnya  yang  dikelompokkan, yaitu: (a) korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara (pasal 2 dan 3); (b) suap-menyuap (pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, dan pasal 13); (c) penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, 10 huruf a, b, c); (d) pemerasan (pasal 12 huruf e, g, f);
(e) p erbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c, d; pasal 7 ayat 2; pasal 12 huruf h); (f) benturan kepentingan dalam pengadaan (pasal 12 huruf i); dan (g) gratifikasi (pasal 12B juncto pasal 12C).
Di  sini  terlihat  jelas,  Indonesia  memiliki  semangat  dalam  memberantas tindak  pidana  korupsi.  Namun  dalam  praktik  penegakan  hukumnya  terkait penindakan  kasus  korupsi  yang  dilakukan  aparat  penegak  hukum  dari  tahun  2017 hingga  tahun  2021  memperlihatkan  kecenderungan  potensi  kerugian  negara  yang terus  meningkat,  bahkan  dalam  praktiknya  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana korupsi  belum  berjalan  dengan  maksimal.  Menurut  Pratikno,  pada  tahun  2012 sebesar  Rp250  Triliun  uang  negara  yang  dikorupsi  dan  uang  hasil  korupsi  yang dikembalikan  ke  negara  hanya  Rp15,09  Triliun  atau  8,97%  dengan  nilai  eksplisit yang  tidak  dikembalikan  atau  hilang  sebesar  Rp153,1  Triliun. 2 Penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW), bahwa dalam kurun waktu 2017 hingga 2021 menunjukkan  potensi  nilai  kerugian  negara  yang  dikorupsi  sebesar  Rp29,438
2 Gusti,  “Uang  Negara  Hilang  Rp  250  Triliun  Akibat  Korupsi,” Universitas  Gadjah  Mada (Yogyakarta,  July  25,  2013),  https://www.ugm.ac.id/id/berita/8043-uang-negara-hilang-rp-250- triliun-akibat-korupsi,  diakses 12 Agustus 2022)
Triliun,  bahkan  dalam  rentang  waktu  2020-2021,  ditemukan  sebanyak  30  kasus korupsi yang terkait anggaran Covid-19. 3
Korupsi adalah aspek kejahatan yang terkenal yang masih menjadi masalah di  Indonesia.  Kejahatan  korupsi  dalam  kepustakan  hukum  dikenal  dengan  istilah extraordinary  crime,  white  collar  crime,  atau  transnational  crime.  Kejahatan korupsi  merupakan  produk  budaya,  akibat  sistem  politik,  sosial  budaya,  dan ekonomi  yang  sekuler  yang  dikatakan  S.  Hornby  E.V.  Gatenby  dan  H  Wakefield sebagai ‘ corruption  decay ’  yang  berarti  sesuatu  yang  busuk  atau  rusak. 4 Jadi, korupsi  merupakan  suatu  perbuatan  jahat,  buruk,  dan  merusak  yang  dilakukan untuk  memenuhi  kepentingan  (mendapatkan  keuntungan)  pribadi  dan  menindas kepentingan  orang  lain  yang  sebenarnya  menjadi  hak  orang  lain  atas kepentingannya. 5
Dari  segi fiqh  jinayah,  korupsi  menurut  unsur  dan  definisinya  yang mendekati  terminologi  korupsi  di  masa  sekarang,  yaitu ghulul  (penggelapan), risywah  (penyuapan),  ghasab  (mengambil  paksa  hak/harta  orang  lain),  khianat, sariqah  (pencurian),  hirabah  (perampokan),  al-maks  (pungutan  liar),  al-ikhtaas (pencopetan),  dan al-ihtihab  (perampasan). 6 Setiap  perkara  yang  berbau  korupsi tentu merupakan larangan di dalam ajaran agama, terutama bagi agama Islam yang menjunjung  tinggi  solidaritas  dan  kepentingan  bersama,  menyangkut  hal  tersebut merupakan  sebuah  hal  yang  tidak  mendapatkan  toleransi  dari  sisi  hukum  agama ataupun  hukum  negara. 7 Sebagaimana  tersebut  dalam  firman  Allah  swt.  dalam Alquran:
3 Indonesia Corruption Watch, “Hasil  Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021,” Indonesia  Corruption  Watch,  last  modified  2022,  https://antikorupsi.org/sites/default/files/ dokumen/Tren Penindakan 2021.pdf., diakses 12 Agustus 2022.
4 Baharuddin Lopa, Kejahatan  Korupsi  Dan  Penegakan  Hukum  (Cet.  1.;  Jakarta:  Kompas, 2001), 2.
5 Moh.  Asyiq  Amrulloh,  “Korupsi  Dalam  Perspektif  Fiqh,”  in Fiqh  Korupsi:  Amanah  VS Kekuasaan, ed. Ervyn Kaffah and Moh. Asyiq Amrulloh (Cet. 1; Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003), 268.
6 M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Cet. 2: Jakarta: Amzah, 2014), 78.
7 Abdulloh  Munir,  “Analysis  of  Text  and  Context  Approaches  in  Islamic  Law  about Corruption Cases,” Al-Mizan 13, no. 1 (2017): 101 – 120.
اَّنلا او ُس َ خْبَت ا َ ل َو َنْي ِد ِس ْفُم  ِض ْرَاْلا ىِف اْوَثْعَت اَلَو ْمُهَءۤاَي ْش َ ا  َس ( ١٧٣ ) Terjemahnya:
Janganlah  kamu  merugikan  manusia  dengan  mengurangi  hak-haknya  dan janganlah membuat kerusakan di bumi (QS Asy- Syu’ara/26: 183 ). 8
Pada  QS  Asy- Syu’ara/26:  183  tersebut memberikan  pesan  moral  agar manusia  jangan  merugikan  atau  mengambil  hak-hak  manusia  lainnya.  Ayat  ini dapat meneguhkan kita bahwa hal mendasar paling merugikan dalam tindak pidana korupsi  adalah  merampas  hak-hak  orang  lain.  Bahkan,  bisa  jadi  seluruh  rakyat merasakan dampak buruk korupsi, sistem perekenomian menjadi sangat terganggu. Dan  unsur fasad  atau  kerusakan  yang  ditimbulkannya  bisa  sangat  meluas.  Lebih jauh  lagi,  ayat  ini  menegaskan  bahwa  setiap  unsur-unsur  korupsi  pun  terdapat kecurangan  yang  sama  dengan  kecurangan  yang  dimaksud  oleh  Alquran.  Dengan bahwa kecurangan-kecurangan itu dianggap telah mengambil dan mengurangi hak- hak seseorang serta fasad terhadap kehidupan negara dan masyarakat. 9
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  diketahui  jaringan  korupsi merupakan  salah  satu  kejahatan  paling  serius  yang  merugikan  kepentingan masyarakat  dan  secara  langsung  mempengaruhi  stabilitas  perekenomian  negara, lebih parah lagi seakan korupsi sudah menjadi perilaku kolektif para pejabat negara dan  penyelenggara  negara.  Dengan  kata  lain,  korupsi  adalah  penyakit  pejabat publik dan masyarakat, maka wajiblah mencari obat dan langkah-langkah tambahan untuk  memberantas  korupsi  dan  menunjang  kerugian  negara  yang  semakin  besar akibat tindak pidana korupsi.
Untuk menunjang penggantian kerugian negara perlu dilakukan reformulasi dalam  undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Salah  satu  upayanya dengan  melakukan  pengaturan  tentang illicit  enrichment.  Ketentuan  illicit enrichment terdapat dalam pasal 20 UNCAC yang menyatakan bahwa:
8 Kementerian  Agama  RI., Qur’an  Kemenag  in  Word  v.3 (Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat).
9 Hakim Muda Harahap, Ayat-Ayat Korupsi (Cet. 1; Yogyakarta: Gama Media, 2009), 93- 94.
Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as  may  be  necessary  to  establish  as  a  criminal  offense,  when  committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income. 10
Terjemahnya:
Setiap  negara  pihak  wajib  mempertimbangkan  untuk  mengambil  langkah legislasi  untuk  menetapkan  sebagai  tindak  pidana  terkait  peningkatan kekayaan  signifikan  seorang  pejabat  publik  yang  dilakukan  dengan  sengaja dan  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  masuk  akal  sehubungan dengan pendapatannya yang sah.
Frasa each  party  shall  consider  adopting  dalam  rumusan  pasal  20, mempunyai  makna  ketentuan  wajib  setingkat  dengan  perintah. 11 Artinya,  bagi negara  peserta  UNCAC,  khususnya  Indonesia  bertanggung  jawab  untuk menerapkan illicit enrichment ke dalam hukum nasionalnya. Indonesia merupakan negara pihak ke-57 yang menandatangani UNCAC pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang  Pengesahan United  Nation  Convention  Againts  Corruption  2003  pada tanggal 18 April 2006. 12
Pengaturan  terhadap  ketentuan illicit  enrichment  dalam  UNCAC  penting diatur  untuk  memperkuat  instrumen  hukum  dalam  agenda  pemberantasan  korupsi di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karakteristik  kasus  korupsi  itu  sendiri  yang pada kenyataannya semakin sulit ditangani, terutama dimana terjadi pertumbuhan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  mempunyai  daya  konstruktif  dalam memberantas kejahatan korupsi karena tidak dikriminalisasinya pejabat publik atau penyelenggara  negara  yang  memiliki  kekayaan  yang  tidak  wajar  secara  melawan
10 United Nations Convention Againts Corruption, pasal 20.
11 Alvon Kurnia Palma et al., Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan  Secara  Tidak  Sah)  Di  Indonesia  (Jakarta:  ICW  Kerjasama  YLBHI  dan  Pukat  UGM, 2014), 18.
12 Milda  Istiqomah,  “Kebijakan  Formulasi  Pengaturan  ‘Illicit  Enrichment’  Sebagai  Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Media Hukum 23, no. 1 (2016): 79.
hukum ke dalam undang-undang a quo. Selain itu, pengembalian aset negara tidak optimal,  sehingga  berimplikasi  pada  keuangan/kekayaan  negara  yang  telah dikorupsi tidak dapat dikembalikan lagi.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  karena  yang  dikaji adalah  norma  hukum  dalam  undang-undang  tindak  pidana  korupsi  dengan memfokuskan  pada  konsep illicit  enrichment  dalam  UNCAC  dan  pencerminan konsep  tersebut  dalam  kebijakan  formulasi  undang-undang  tindak  pidana  korupsi. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan  konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan menelaah rumusan delik Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, sedangkan  pendekatan  konseptual  mengacu  pada  elemen-elemen  teoretis  yang mendasari  pembentukan  konsep illicit  enrichment  dalam  UNCAC.  Analisis dilakukan  dengan  mengulas  konsep illicit  enrichment  dalam  UNCAC  terhadap rumusan  delik  Pasal  2  dan  Pasal  3  undang-undang  tindak  pidana  korupsi.  Tulisan ini  secara  khusus  mengkaji  konsep illicit  enrichment  dalam  UNCAC  dan penerapannya  dalam  kebijakan  formulasi  perundang-undangan  agar  efektif  dalam upaya memberantas kejahatan korupsi di Indonesia.

## B. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam
Islam adalah al-din dan sekaligus al-dawlah. Artinya, di samping mengatur hubungan  manusia  dengan  tuhan al-din,  Islam  juga  berkepentingan  meletakkan basis-basis etika dan moral pada hubungan manusia dengan sesama dalam lembaga politik  yang  bernama  negara  ( al-dawlah). 13 Oleh  karena  itu,  Islam  mengajarkan prinsip  secara  komprehensif  dalam  menanggulangi  perbuatan al-munkarat  agar hubungan manusia menjadi damai dan beradab. Dalam konteks hukum Islam belum diperoleh istilah yang sepadan atau selaras dengan definisi korupsi dalam hukum di Indonesia,  berdasarkan  kajian  para  ahli  fiqh,  korupsi  dapat  dikategorikan  sebagai
13 Ali  Imron,  “Kontribusi  Hukum  Islam  terhadap  Pembangunan  Hukum  Nasional  (Studi tentang Konsepsi Taklif dan Mas’uliyyat dalam Legislasi Hukum), Disertasi (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008).
kejahatan maliyah  yakni  kejahatan  memakan  harta  orang  lain  secara  tidak  benar ( akl al-amwal an-nas bi al-bathil) seperti yang diharamkan dalam Alquranan, tetapi apabila  mengacu  pada  kata  asal  dari  korupsi,  maka  dapat  berarti  merusak  (dalam bentuk  kecurangan)  atau  merugikan  orang  lain.  Secara  terminologis,  korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas ( al-amanah), keadilan ( al- ‘adalah ), dan tanggung jawab.
Dalam spektrum ajaran Islam, terdapat istilah lain yang variatif dalam ayat- ayat  Alquran  tentang  istilah  yang  sepadan  dengan  definisi  maupun  unsur-unsur korupsi  antara  lain,  yakni ghulul,  harb,  al-suht,  al-sariqah,  al-dalwu,  gasab,  dan dakhal yang pada pokoknya bermuara pada fasad. 14 Terma fasad atau korupsi dan istilah lain yang memiliki pengertian yang sama dengan kata fasad telah disebutkan banyak kali dengan perincian QS al-Baqarah/2: 11 dan 279; QS Ali Imran/3: 37 dan 39;  QS  al-Ma ’ idah5/:  33  dan  64;  QS  al-Anfal/8:  57;  QS  al-Taubah/9:  107;  QS Maryam/19: 11; QS Saba’ /34: 13; QS Muhammad/47: 4; dan QS Sad/38: 21. 15
Misalnya  dalam  QS  al-Baqarah/2:  11  dengan  redaksi la>  tufsidu>  fiy  al-ard}I (janganlah  berbuat  kerusakan  di  bumi).  Al-Sabuni  mengemukakan  bahwa  lawan kata fasad  (kerusakan)  dalam  potongan  ayat  tersebyt  adalah  s}alah  (kebaikan, kedamaian).  Artinya,  apabila  sudah  rusak,  maka  itu  telah  dianggap  keluar  dari lingkup  kebaikan  dan  kedamaian.  Adapun  kerusakan  di  muka  bumi  dalam  ayat tersebut adalah tidak ada keamanan dan ketertiban umum lagi, yakni tidak ada lagi jaminan  keamanan  jiwa  dan  keamanan  harta  yang  dibuktikan  dengan  munculnya berbagai  kasus  korupsi,  penipuan  dan  penggelapan. 16 Hal  ini  menunjukkan  bahwa Alquran  mempromosikan  nilai-nilai  transparansi,  integritas,  dan  melarang  semua jenis  korupsi  beserta  segala  dampak  negatifnya  yang  menghasilkan  berbagai distorsi  bagi  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat  yang  dapat  digolongkan  ke dalam perbuatan fasad yang sangat dilaknat oleh Allah swt. 17
14 Harahap, Ayat-Ayat Korupsi, 50.
15 Ibid., 69-70. 16 Ibid., 76. 17 Nuralia  Jamila  Ali,  “A  Comparative  Analysis  o f  Corruption  Between  Muslim  And Western Countries,” International Journal of Advanced Research in Islamic and Humanities 4, no. 1 (2022): 3.
Perkembangan  dunia  modern  dan  kontemporer  tetap  membutuhkan  peran ijtihad  melalui  istinbath  hukum  para  ahli  fiqh  untuk  menggali  dan  menetapkan hukum  atas  bentuk  korupsi  yang  beraneka  ragam  modus  dan  bentuknya.  Oleh karena  itu,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah  menetapkan  fatwa  yang mengharamkan  perbuatan  korupsi,  melalui  keputusan  sidang  komisi  fatwanya, korupsi  adalah  tindakan  pengambilan  sesuatu  yang  ada  di  bawah  kekuasaannya dengan  cara  yang  tidak  benar  menurut  syari’at  Islam. 18 Keputusan  Komisi  Fatwa ini  sebagai social  pressure  untuk  mengeliminir  budaya  korupsi  bagi  semua  umat beragama sekaligus sebagai penegasan bahwa praktik korupsi merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam.
Harta korupsi adalah harta haram, sehingga Islam menyeru kepada manusia agar  mencari  usaha  dan  rezeki  dari  pintu-pintu  yang  baik  dan  halal.  Sebagaimana Alquran  melarang  memakan/menyalahgunakan  milik  orang  lain  yang  merupakan perbuatan  dalam  arti  luas  yang  menggolongkan  pelanggaran  lainnya,  seperti pencurian, penipuan, penyalahgunaan kewenangan, dan penggelapan. Alquran juga memiliki perangkat normatif-teoretis dalam memberantas korupsi, seperti menyeru kepada manusia untuk tidak rakus memakan harta. 19
Alquran, sunnah, dan ijtihad ulama (termasuk fatwa MUI) sebagai legislasi utama  hukum  Islam  telah  memberikan  panduan  dasar  mengenai  larangan  untuk memakan  harta  dengan  cara  yang  batil  termasuk  di  dalamnya  mengenai  larangan untuk  memakan  harta  haram  termasuk  harta  hasil  korupsi.  Islam  memberikan ketentuan  agar  dalam  memperoleh  harta  kekayaan  dilakukan  dengan  cara  yang bermoral  dan  sesuai  dengan  kaidah  hukum,  yaitu  dengan  tidak  menyalahgunakan kewenangan, tidak merugikan orang lain, tidak melakukan penggelapan harta, tidak mencuri,  tidak  melakukan  riba,  tidak  curang,  tidak  melakukan  korupsi,  dan  lain sebagainya.
18 Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI), Fatwa  Musyawarah  Nasional  VI  Majelis  Ulama Indonesia Tentang Risywah (Suap) Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat (Jakarta, 2000).
19 Lihat QS. al-Baqarah/2:1 88 dan QS. al-Mu ’ minun/23: 51.
Sejarah  praktik  korupsi  dalam  Islam  dalam  berbagai  dokumentasi  sejarah terkait  jejak  pemberantasan  korupsi  menunjukkan  bahwa  proses  pengangkatan pejabat publik ada mekanisme dan prosedur secara ketat agar pejabat publik bersih dan  bebas  dari  korupsi.  Sahabat  Nabi  yang  paling  konsisten  melalui  prosedur  ini adalah  Umar  bin  Khattab.  Setiap  kali  Umar  menunjuk  seorang  wali  (pejabat)  di suatu daerah, ia menuntut agar orang yang bersangkutan menghitung kekayaannya sebelum menerima jabatan itu kemudian menghitungnya kembali setelah ia selesai menjalankan  kewajiban  dan  tugasnya.  Jika  kekayaannya  meningkat  secara signifikan  dan  tidak  dapat  dijelaskan  asal-usul  dari  harta  kekayaannya  itu,  maka Umar memerintahkan agar harta itu dimasukkan ke dalam kas negara. 20
Meskipun  secara  konsep  belum  ada  kajian  yang  secara  rinci  membahas kontribusi  nilai-nilai  islam  dalam  mempengaruhi  konsep illicit  enrichment  atau peningkatan  harta  kekayaan  pejabat  publik  secara  tidak  wajar,  tetapi  pada kenyataannya  secara  substansial  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  dan bebas  dari  korupsi  menunjukkan  adanya  kesamaan  norma  dalam  islam  dengan konsep illicit  enrichment  dalam  UNCAC.  Larangan  Umar  bin  Khattab menunjukkan  bahwa  peningkatan  harta  kekayaan  pejabat  publik  dengan  cara-cara selain yang diperoleh dari pendapatan dan gaji resminya adalah perbuatan keji dan diharamkan.
C. Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Konsep Illicit Enrichment dalam UNCAC
Konvensi  UNCAC  yang  diratifikasi  atau  disahkan  oleh  Indonesia  melalui Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nations Convention  Against  Corruption  Tahun  2003  memberikan  konsekuensi  yuridis bahwa rumusan yang terkandung dalam ketentuan konvensi tersebut harus dipatuhi
20 Bambang  Widjoyanto,  Abdul  Malik  Gismar,  and  Laode  M.  Syarif,  eds., Koruptor  Itu Kafir:  Telaah  Fiqih  Korupsi  Dalam  Muhammadiyah  Dan  Nahdlatul  Ulama  (NU)  (Jakarta:  Mizan, 2010), 40.
dan ditaati sebagai subjek hukum internasional. 21 Sebagai akibat dari disahkannya konvensi  tersebut,  meskipun  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  telah  diubah dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, perlu diadakan perubahan lagi atau penggantian untuk disesuaikan dengan United  Nations  Convention  Against  Corruption  (Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi).
Jika dilihat lebih lanjut, keberadaan rumusan delik illicit enrichment dalam UNCAC pada hakikatnya memiliki padanan yang hampir sama dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dirumuskan antara lain:
Rumusan delik dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar rupiah). 22
Rumusan  delik  tindak  pidana  korupsi  pada  Pasal  2  ayat  (1)  ini  terdiri  dari atas  unsur-unsur  (a)  subjek  setiap  orang  (tidak  termasuk  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara);  (b)  perbuatannya:  memperkaya  diri  sendiri,  memperkaya orang lain, dan memperkaya suatu korporasi; (c) dengan cara melawan hukum; dan (d) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Rumusan tindak pidana yang dimuat dalam Pasal 3 sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan
21 Mochtar Kusumaatmadja and Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: PT. Alumni, 2015), 95.
22 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp.  50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 23
Apabila dirinci rumusan tersebut mengandung unsur-unsur, yaitu: (a) subjek delik setiap orang dalam Pasal 3 ini bermakna setiap orang yang dimaksud hanya yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, yakni pejabat publik atau pegawai negeri;  (b)  perbuatannya,  yang  terdiri  unsur  objektifnya  dan  unsur  subyektifnya. Unsur  obyektifnya,  yaitu  menyalahgunakan  kewenangan,  menyalahgunakan kesempatan,  menyalahgunakan  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  dan  atau kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara. Sedangkan  unsur  subjektifnya  adalah  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri, orang lain atau suatu korporasi.
Jika  mencermati  rumusan  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  Tipikor  memiliki persamaan  dalam  tujuan,  yaitu  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  dan memberikan  efek  jera,  selain  itu  unsur  memperkaya  dalam  Pasal  2  dan  unsur menguntungkan  dalam  Pasal  3  UU  Tipikor  mempunyai  pengertian  yang  sama (identik). Bahwa bertambahnya kekayaan dari pejabat publik atau pegawai negeri, orang  lain,  atau  suatu  korporasi  diakibatkan  dengan  adanya  penyalahgunaan wewenang.  Perbedaannya  hanya  terdapat  dalam  subjek  deliknya 24 dan  unsur “melawan hukum” sebagai delik utama atau delik pokok ( bestanddeel delict) dalam Pasal  2  dan  unsur  “penyalahgunaan  kewenangan”  sebagai  delik  utama  atau  delik pokok ( bestanddeel delict) dalam Pasal 3.
Sedangkan illicit enrichment yang diatur dalam Pasal 20 UNCAC berbunyi:
Subject  to  its  constitution  and  the  fundamental  principles  of  this  legal system, each state party  show  considers adopting such legislative and other measures  as  may  be  necessary  to  establish  as  a  criminal  offense  when committed  intentionally,  illicit  enrichment,  that  is,  a  significant  increase  in
23 Ibid, pasal 3.
24 Pasal 2 ayat (1) subjeknya setiap orang dan Pasal 3 subjeknya pejabat publik atau pegawai negeri.
the  assets  of  a  public  official  that  he  or  she  cannot  reasonably  explain  in relation to his or her lawful income. 25
Secara  umum illicit  enrichment  dapat  diartikan  sebagai  instrumen  hukum yang  mengkriminalisasi  pejabat  publik  dan  penyelenggara  negara  yang  memiliki kekayaan  dan/atau  peningkatan  kekayaan  dalam  jumlah  tidak  wajar  (tidak  sesuai dengan  sumber  pemasukannya)  tanpa  mampu  membuktikan  bahwa  aset  tersebut diperoleh secara legal/sah (bukan berasal dari tindak pidana).
Konsultan  yang  berspesialiasi  dalam  isu  Anti-Korupsi  Guillermo  Jorge berpendapat  bahwa illicit enrichment  didefinisikan  sebagai  kejahatan  korupsi  dan bukan sebagai “peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan” per se. 26 dengan demikian illicit enrichment terdiri dari dua unsur, yaitu dengan sengaja menerima dana  hasil  korupsi  yang  tidak  dapat  dijelaskan  ( mens rea) dan memiliki kekayaan dari hasil korupsi ( actus reus). 27
Illicit enrichment terdiri dari lima unsur-unsur inti, yaitu: person of interest, period of interest, significant increase in asset, intent, dan absent of justification. 28

## 1. Person of Interest
Pengaturan illicit enrichment dalam UNCAC menargetkan pejabat publik. 29
Pasal 2 UNCAC mendefinisikan pejabat publik sebagai berikut. 30
a) any  person  holding  a  legislative,  executive,  administrative  or  judicial office of a state party, whether appointed or elected, whether permanent or temporary,  whether  paid  or  unpaid,  irrepective  of  that  person’s  seniority (setiap  orang  yang  menduduki  jabatan  legislatif,  eksekutif,  administratif atau  yudikatif  dari  suatu  negara  pihak,  baik  yang  ditunjuk  atau  dipilih,
25 United Nations, “United Nations Convention Against Corruption,” United Nations Office on  Drugs  and  Crime,  last  modified  2004,  https://www.unodc.org/documents/brussels/ UN_Convention_Against_Corruption.pdf. (diakses 13 Agustus, 2022)
26 Guillermo  Jorge,  “The  Romanian  Legal  Framework  on  Illicit  Enrichment,”  no.  July (2007): 60.
27 Nelly  Gacheri  Kamunde,  “The  Crime  Of  Illicit  Enrichment  Under  International  Anti - Corruption  Legal  Regime,” National  Council  for  Law  Reporting  Kenya  Law, http://kenyalaw.org/kl/index.php?id=1891.
28 Lindy  Muzila  et  al., On  the  Take:  Criminalizing  Illicit  Enrichment  to  Fight  Corruption (Stolen Asset Recovery (StAR) Series), 2012: 32.
29 Ibid.
30 United Nations, “United Nations Convention Against Corruption.”
baik  permanen  maupun  sementara,  baik  dibayar  atau  tidak  dibayar, terlepas dari kedudukan atau pangkat orang tersebut);
b) any  other  person  who  performs  a  public  function,  including  for  a  public agency or public enterprise, or provides a public service, as defined in the domestic law of the state party and as applied in the pertinent area of law of  that  state  party  (setiap  orang  lain  yang  menjalankan  fungsi  publik,
termasuk  untuk  badan  publik  atau  perusahaan  publik,  atau  menyediakan layanan  publik,  sebagaimana  didefinisikan  dalam  hukum  nasional  negara pihak dan sebagaimana diterapkan dalam wilayah hukum terkait di negara pihak tersebut);
c) any other person defined as a public official in the domestic law of a state party  (setiap  orang  lain  yang  dianggap  sebagai  pejabat  publik  dalam hukum nasional suatu negara pihak).
Pasal  2  UNCAC  tersebut  diketahui  bahwa  definisi  pejabat  publik  cukup luas,  dalam  hal  ini  pejabat  publik  yang  menjabat  di  lingkup  kekuasaan  eksekutif, legislatif,  atau  yudikatif  (terlepas  status  kepegawaiannya),  mereka  yang menjalankan  fungsi  (pelayanan)  publik  serta  mereka  yang  menurut  ketentuan hukum masing-masing negara diberi status sebagai pejabat publik.

## 2. Period of Interest
Period  of  interest  adalah  waktu  atau  masa  jabatan  seorang  pejabat  publik yang  mengalami  peningkatan  kekayaan  secara  signifikan  untuk  dapat  dimintai pertanggungjawaban atas kepemilikan kekayaan secara tidak sah. 31 Unsur period of interest  ini  secara  temporer  menghubungkan  pelayanan  publik  seseorang  dengan peningkatan  kekayaan  secara  signifikan. 32 Dalam  literatur,  ada  tiga  pendekatan terkait period  of  interest  untuk  menentukan  pejabat  publik  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  dugaan illicit  enrichment  (kepemilikan  kekayaan  secara tidak wajar) yaitu: coincidence with the performance of functions (hanya pada saat menjabat), a  limited  term  after  leaving  their  functions  (saat  menjabat  sampai jangka waktu tertentu setelah pensiun, berhenti atau diberhentikan), dan an open- ended period (saat dan setelah menjabat, tanpa batas waktu). 33
31 Muzila et al., On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (Stolen Asset Recovery (StAR) Series): 16.
32 Ibid. 33 Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Jakarta: Kompas, 2013), 88.
UNCAC  tidak  secara  spesifik  mendefinisikan  masalah  di  atas.  Namun mengacu  pada  definisi  pejabat  publik  dalam  UNCAC  bahwa  proses  hukum  atas dugaan illicit  enrichment  hanya  dapat  dilakukan  jika  ada  kekayaan  atau peningkatan  kekayaan  yang  tidak  wajar  dari  seorang  pejabat  publik  saat  yang bersangkutan  menjabat.  Proses  penuntutannya  bisa  saja  dilakukan  setelah  pejabat tersebut  pensiun.  Sistem  ini  pula  yang  diterapkan,  misalnya  di  negara  Chile  atau Elsavador. 34 Bahkan  ketentuan  unsur  ini  dalam illicit  enrichment  menggunakan langkah  paling  agresif  dengan  menuntut  pejabat  publik  untuk  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  pelanggaran illicit  enrichment  selama  sisa  hidupnya. Ketentuan  ini  memperlakukan illicit  enrichment  sebagai  pelanggaran berkelanjutan, 35 sehingga pejabat publik dapat dituntut atas peningkatan kekayaan secara  tidak  sah  kapan  saja,  bahkan  jika  pejabat  publik  tersebut  memperoleh kekayaan setelah menjabat.

## 3. Significant Increase in Asset
Significant  increase  in  asset  adalah  penambahan  kekayaan  di  luar  batas kewajaran atau tidak masuk akal. Penilaian wajar atau tidak wajar dikaitkan dengan perbandingan  antara  kekayaan  yang  sepantasnya  dimiliki  oleh  pejabat  publik tersebut  sesuai  dengan  profil  penghasilannya  dengan  kekayaan  yang  secara  nyata dimiliki atau dikuasai pejabat tersebut. 36
Ketentuan illicit enrichment mengatur dan me ngkriminalisasi “peningkatan kekayaan  secara  signifikan”  yang  dilakukan  oleh  pejabat  publik. 37 UNCAC  tidak
34 Ibid. 35 Dalam  hukum  pidana,  kejahatan  diklasifikasikan  menurut  sifatnya  yakni  seketika  dan berlanjut.  Pelanggaran  seketika  adalah  tindakan  terpisah  yang  terjadi  pada  satu  periode  waktu tertentu. Kerugian yang ditimbulkannya terjadi pada saat itu dan tidak berlanjut setelahnya. Di sisi lain,  istilah  pelanggaran  berkelanjutan  adalah  istilah  yang  mengandung  makna  hukum  khusus. Pelanggaran  yang  mencakup  jangka  waktu  yang  lama  dan  kerugian  yang  ditimbulkannya  terus berlanjut tanpa gangguan sampai tindakan itu berhenti. Lihat Jeffrey R Boles, “Easing the Tension Between  Statutes  of  Limitations  and  the  Continuing  Offense  Doctrine,” Northwestern  Journal  of Law  and  Social  Policy  7,  no.  219  (2012):  1 – 39,  http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/ njlsp/vol7/iss2/1.
36 Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Menggagas  Perubahan  UU  Tipikor :  Kajian  Akademik Dan Draf Usulan Perubahan, 2019, 86-87.
37 Muzila et al., On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (Stolen Asset Recovery (StAR) Series): 18.
menjelaskan secara rinci definisi kata “signifikan” atau kata serupa yang digunakan dalam  ketentuan illicit  enrichment (misalnya,  apakah  kata  “signifikan”  serupa dengan kata “berlebihan”, “tidak sebanding”, atau “tidak proporsional”). Sebagian besar negara tidak mendefinisikan apa yang dimaksud tidak signifikan dalam illicit enrichment, namun ketentuan a quo dapat dipertimbangkan oleh pengadilan untuk menafsirkan makna kata signifikan tersebut. 38
Unsur significant  increase  in  asset  ini  bertalian  erat  dengan  aset  pejabat publik yang tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai pejabat publik. Arti “aset” dan  istilah  serupa  dalam  ketentuan  tersebut  meliputi  aset  likuid 39 pejabat  publik, properti,  instrumen  lain  yang  menghasilkan income,  dan  sejenisnya.  Untuk menyelidiki  asal-usul  kekayaan  pejabat,  pemerintah  dapat  menggunakan  teknik akuntansi  forensik  dan  mengumpulkan  laporan  bank,  catatan  pajak,  dan  dokumen pembuktian lainnya. 40
4. Intent
UNCAC  secara  eksplisit  menetapkan  bahwa illicit  enrichment  harus “dilakukan  dengan  sengaja”, 41 artinya  unsur intent  ini  dalam  illicit  enrichment adalah terdapat unsur mens rea dengan tujuan meningkatkan kekayaan. Unsur mens rea  dalam  konteks  illicit  enrichment  mencerminkan  kesadaran  pejabat  publik terhadap  “peningkatan  aset  secara  signifikan”  yang  didapatkan  secara  tidak  sah. Unsur mens  rea  jika  mengacu  pada  Pasal  28  UNCAC,  bahwa  pengetahuan  atau kesadaran  terdakwa  tidak  perlu  ditunjukkan  tetapi  sebaliknya  dapat  disimpulkan
38 Jeffrey R Boles, “Criminalizing The Problem Of Unexplained Wealth: Illicit Enrichment Offenses  And  Human  Rights  Violations,” New York  University  Journal  of  Legislation and  Public Policy 17, no. 835 (2014): 1 – 39. 39 Aset  likuid adalah aset  yang bisa diubah menjadi  uang tunai tanpa mengurangi nilainya secara  drastis.  Artinya,  ketika  memiliki  aset  tertentu,  seseorang  akan  gampang  mencairkannya dalam  bentuk  tunai.  Aset  likuid  meliputi  uang  tunai,  aset  pasar  uang,  sertifikat  bank  indonesia, reksadana,  exchange-traded  funds  (EFTs).  Piutang,  dan  lain  sebagainya.  Nur  Jamal  Shaid, “Mengenal  Apa  Itu  Aset  Likuid  Dan  Urgensinya  Dalam  Investasi,” Kompas.Com,  December  7, 2021, https://money.kompas.com/read/2021/12/07/151819726/mengenal-apa-itu-aset-likuid-dan- urgensinya-dalam-investasi?page=all#:~:text=Sederhananya%2C likuid adalah aset yang,cair%2C atau dalam bentuk cair. (diakses 13 Agustus, 2022)
40 Boles, “Criminalizing The Problem Of Unexplained Wealth: Illicit  Enrichment Offenses And Human Rights Violations.”
41 United Na tions, “United Nations Convention Against Corruption.”
dari “keadaan faktual obyektif” dari kasus tersebut. Dalam kasus illicit enrichment, keadaan faktual obyektif dapat dilihat dari bukti transfer dana yang signifikan dari pejabat  publik  yang  tidak  memilik  hubungan  bisnis  yang  sah,  pembayaran  uang tunai besar yang dilakukan oleh pejabat publik, atau memiliki properti mewah yang tidak dapat dijelaskan asal-usul properti tersebut. 42
5. Absent of Justification
Unsur absent  of  justification  dalam  illicit  enrichment  dirumuskan  dalam Pasal  20  UNCAC  dengan  kalimat  “ …that he or she cannot reasonably explain in relation  to  his  or  her  lawful  income ”,  definisi  dari  unsur absent  of  justification adalah  peningkatan  yang  signifikan  dalam  aset  pejabat  publik  yang  tidak  dapat dijelaskan  secara  wajar  asal-usul  perolehan  kekayaaannya  berkaitan  dengan pendapatannya  yang  sah.  Unsur  ini  dianggap  sangat  penting  dalam  pembuktian illicit  enrichment.  Artinya,  tersangka  tidak  dapat  dinyatakan  terbukti  melakukan illicit  enrichment  apabila  yang  bersangkutan  dapat  membuktikan  bahwa penambahan  kekayaan,  yang  tidak  sesuai  dengan  penghasilannya  sebagai  pejabat publik itu, adalah perolehan harta yang dilakukan secara sah. 43
Untuk  lebih  jelasnya  dari  analisis  penulis  dapat  dilihat  pada  tabel  berikut yang menunjukkan perbedaan antara unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dan konsep illicit enrichment dalam UNCAC:
Tabel 1
Perbedaan antara Unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan Konsep Illicit Enrichment dalam UNCAC Unsur Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 Illicit Enrichment Subjek  Setiap  orang/korporasi (tidak  termasuk  pejabat publik  atau  pegawai negeri) Setiap orang/korporasi/pejabat publik/pegawai negeri Pejabat publik/penyelenggara negara/pegawai negeri Objek 1. Memperkaya diri sendiri atau orang lain 1. Menguntungkan  diri sendiri  atau  orang 1. Period  of  interest  (waktu  atau masa  jabatan  seorang  pejabat
42 Muzila et al., On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (Stolen Asset Recovery (StAR) Series): 21.
43 Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Menggagas  Perubahan  UU  Tipikor :  Kajian  Akademik Dan Draf Usulan Perubahan, 88.
atau korporasi 2. Secara melawan hukum 3. Dapat merugikan keuangan  negara  atau perekenomian negara lain atau korporasi 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 3. Dapat merugikan keuangan negara atau  perekonomian negara publik yang mengalami peningkatan  kekayaan  secara signifikan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepemilikan  kekayaan  secara tidak sah) 2. Significant  increase  in  asset (penambahan  kekayaan  di  luar batas  kewajaran  atau  tidak masuk akal) 3. Intent (dengan sengaja) 4. Absent of justification (peningkatan  yang  signifikan dalam aset  pejabat publik yang tidak  dapat  dijelaskan  secara wajar asal-usul perolehan kekayaaannya berkaitan dengan pendapatannya yang sah.) Sanksi  Pidana mati/pidana penjara/pidana denda/pidana  tambahan berupa pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh  atau  sebagian perusahaan Pidana mati/pidana penjara/pidana denda/pidana  tambahan berupa pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh  atau  sebagian perusahaan Pidana  penjara/pidana  denda  dan pidana tambahan berupa perampasan aset
Dalam  perkara  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Gayus  Halomoan  Partahanan Tambunan, Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI,  putusan  pengadilan  pada  tingkat  pertama,  banding,  dan  kasasi  menyatakan Gayus Halomoan Partahanan Tambunan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, oleh  karena  perbuatannya  Jaksa  Penuntut  Umum  mendakwakan  Gayus  Halomoan Partahanan  Tambunan  melanggar  Pasal  2  ayat  (1) jo  Pasal  18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi jo  Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke  1  KUHP. Pasal  6  ayat  (1)  dan  Pasal  22 jo Pasal 28 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Korupsi  dengan  menghukum  terdakwa  pidana  penjara  selama  12  tahun  dan  denda sebesar  Rp.500.000.000  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 44
Menurut penulis, pada kasus di atas terdapat permasalahan dan kelemahan pada  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi. Pertama,  terdakwa  hanya  dijerat dengan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi  yakni  melakukan perbuatan  melawan  hukum  memperkaya  orang  lain  atau  korporasi  sejumlah Rp.570.000.000, sejumlah uang tersebut dikembalikan oleh negara kepada PT SAT melalui  persetujuan  terdakwa  atas  permohonan  keberatan  pajak  PT.  Surya  Alam Tunggal.  Dengan  adanya  pengembalian  pajak  fiktif  tersebut  negara  mengalami kerugian  sebesar  Rp.570.000.000.  Permasalahannya  dari  kasus  ini  adalah  lembaga yudikatif  keliru  dalam  memahami  esensi  melawan  hukum  dalam  Pasal  2  dan penyalahgunaan  wewenang  dalam  Pasal  3  yang  mencampuradukkan  bahkan menganggap  sama  unsur  delik  ( bestanddeel  delict)  dalam  pasal  a  quo.  Hal  ini terlihat  dalam  putusan  di  atas  majelis  menyatakan  terdakwa  terbukti  bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Padahal, terdakwa pada saat delik dilakukan berstatus  sebagai  pegawai  negeri  sipil  di  Lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak Kementerian  Keuangan  RI,  sehingga  tidak  sepatutnya  didakwa  dan  diputus bersalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
Kedua,  terdakwa  hanya  dijerat  kasus  permohonan  keberatan  pajak  PT. Surya  Alam  Tunggal  dengan  kerugian  negara  Rp.570.000.000.  Dari  kasus  ini diketahui bahwa undang-undang Tindak  Pidana Korupsi dapat digunakan terbatas kepada delik yang dapat merugikan keuangan negara. Artinya, dalam tindak pidana korupsi,  seseorang  hanya  dapat  dijatuhi  hukuman  apabila  perbuatan  tersebut memiliki  hubungan  kausal  dengan  adanya  kerugian  negara.  Padahal  terdakwa Gayus  Halomoan  Partahanan  Tambunan  memiliki  kepemilikan  uang  sejumlah Rp.28.000.000.000  yang  disimpan  di  rekening  milik  terdakwa  di  Bank  Panin  dan
44 Mahkamah Agung RI., Putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Pid.Sus/2011
Bank  BCA  terkait  dengan  pekerjaannya  selaku  Pegawai  Negeri  Sipil  pada Direktorat Jenderal Pajak.
Ketiga,  bahwa  terdakwa  dalam  kasus  tersebut  tidak  memberi  keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang harta yang dimilikinya yang bertambah  secara  tidak  wajar  dibandingkan  dengan  penghasilannya  sebagai Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Direktorat  Jenderal  Pajak 45 dengan  kepemilikan  uang sebanyak  Rp.28.000.000.000.  Namun  uang  tersebut  tidak  dapat  dirampas  oleh negara  karena  harta  yang  dapat  dirampas  adalah  harta  yang  diketahui  dan  diduga mempunyai  hubungan  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  disangkakan  kepada terdakwa. Dengan kata lain, perampasan kekayaan koruptor hanya dapat dilakukan terhadap  barang  yang  digunakan,  atau  diperoleh  dari  korupsi  atau  barang  yang menggantikannya  sehingga  pengadilan  tidak  dapat  merampas  harta  lain  yang didapat  secara  tidak  sah  yang  tidak  seimbang  dengan  pendapatannya  selama menjabat. 46 Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Tindak Pidana  Korupsi  yang  berbunyi:  “Perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau tidak  berwujud  atau  barang  yang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau  yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang- barang tersebut”
Melihat anotasi perkara tersebut, perbuatan terdakwa lebih tepat memenuhi unsur-unsur rumusan delik illicit enrichment daripada rumusan delik dalam Pasal 2 ayat  (1)  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pengaturan illicit  enrichment terdapat  dalam  Pasal  20 United  Nations  Convention  Against  Corruption sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Oleh karena itu, menjadi hal penting bagi Indonesia sebagai negara anggota UNCAC untuk mengatur lebih lanjut delik illicit enrichment dalam
45 Artidjo  Alkostar,  “Memperkaya  Diri  Secara  Tidak  Sah  (Illicit  Enrichment)  Dan Memperdagangkan  Pengaruh  (Trading  Influence)”  (2019):  1– 27,  https://law.uii.ac.id/wp- content/uploads/2019/07/Unsur-Melawan-Hukum-Tipikor-Dr.-Artidjo-Alkostar-fh-uii.pdf.
46 Palma  et  al., Implementasi  Dan  Pengaturan  Illicit  Enrichment  (Peningkatan  Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia : 39; Bayu Miantoro, “Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia,” Veritas et Justitia 6, no. 1 (2020): 150 – 171: 161.
hukum  pidana  nasionalnya  agar  tidak  terjadi  ambiguitas  dalam  penerapan  hukum maupun  adanya  kekosongan  hukum  ( rechtsvocuum)  karena  pengaturan  illicit enrichment yang belum diatur dalam hukum pidana di Indonesia.
D. Formulasi Pengaturan Illicit Enrichment dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  saat  ini  tidak  efekif dalam  mendeteksi  dan  menuntut  pejabat  publik  atau  penyelenggara  negara  yang terlibat dalam praktik kejahatan korupsi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga legislatif  perlu  merancang  langkah-langkah  hukum  yang  efektif  dan  akurat  dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan menerapkan konsep illicit enrichment. Illicit  enrichment  diartikan  sebagai  instrumen  hukum  yang  mengkriminalisasi pejabat  publik  yang  memiliki  kekayaan  atau  peningkatan  aset  secara  signifikan yang tidak dapat dijelaskan  secara wajar sehubungan dengan pendapatannya yang sah. 47 Rumusan delik illicit enrichment tersebut memiliki lima unsur pokok yaitu:
(1) pejabat publik/penyelenggara negara yang (2) dalam jangka waktu tertentu (3) mengalami peningkatan kekayaan secara signfikan (4) dengan sengaja dan (5) tanpa alasan yang wajar. 48
Apabila  dilihat  dari  hukum  internasional,  begitu  suatu  negara  menyatakan kehendak untuk terlibat dan terikat pada suatu perjanjian internasional baik untuk seluruhnya  maupun  untuk  sebagian,  maka  negara  tersebut  terikat  untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu dengan iktikad baik ( good faith). 49 Dalam  hal  ini,  Indonesia  telah  meratifikasi  ketentuan  dalam  UNCAC sehingga  Indonesia  dianggap  telah  menandakan  kehendak  untuk  terikat  terhadap ketentuan UNCAC tersebut. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan illicit enrichment
47 Definisi Illicit  enrichment  terdapat  juga  dalam  Inter-American  Convention  Against Corruption  Art. IX,  lihat Peter  W  Schroth and Ana  Daniela  Bostan,  “International  Constitutional Law And Anti-Corrupti on Measures In The European Union’s Accession Negotiations: Romania In Comparative Perspective,” American Journal of Comparative Law 52, no. 625 (2004): 1 – 76. 48 Muzila et al., On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (Stolen Asset Recovery (StAR) Series): 13.
49 I.D.G Palguna, Hukum Internasional, Aspek-Aspek Teoretik Dan Penerapannya (Depok: Rajawali Press, 2019), 76.
dalam  UNCAC  menjadi  imperatif  untuk  diatur  dalam  produk  hukum  nasional setingkat  undang-undang  guna  mengatur  delik  pejabat  publik  atau  penyelenggara negara  yang  memiliki  peningkatan  kekayaan  yang  tidak  wajar.  Hal  ini  diperkuat dalam Pasal 20 UNCAC yang menyatakan “ …each party shall consider adopting” mempunyai makna ketentuan wajib setingkat dengan perintah. 50 Artinya, Indonesia sebagai  negara  peserta  UNCAC  bertanggung  jawab  untuk  menerapkan illicit enrichment  ke  dalam  hukum  nasionalnya.  Dengan  kata  lain,  memasukkan  aturan illicit enrichment melalui reformulasi UU Tipikor, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Upaya penting yang menjadi pertimbangan dalam memformulasi delik illicit enrichment  dalam  hukum  pidana  nasional  Indonesia  adalah  sebagai  upaya mengimbangi  berbagai  jenis  dan modus operandi  kejahatan korupsi yang semakin kompleks. 51 Dalam kejahatan kerah putih seperti korupsi, para pelaku memilih jalan pintas  memperoleh  kekayaan  dengan  melakukan  kejahatan  korupsi  karena  potensi keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil  korupsi  jauh  lebih  besar  daripada  hukuman yang  akan  diterimanya. 52 Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  mencoba  untuk memformulasikan  rumusan illicit enrichment dalam undang-undang tindak pidana korupsi sebagai respon terhadap tindak pidana korupsi yang sering dilakukan oleh pejabat  publik  sekaligus  mendorong  akuntabilitas  dan  transparansi  pejabat  publik serta  sebagai  upaya  preventif  dan  refresif  pejabat  publik  untuk  melakukan  tindak pidana korupsi.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  tawaran  untuk  formulasi  peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia di masa yang akan datang ( ius constituendum) adalah memasukkan rumusan norma illicit enrichment dengan bunyi pasal sebagai berikut:
50 Palma  et  al., Implementasi  Dan  Pengaturan  Illicit  Enrichment  (Peningkatan  Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia: 18.
51 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 238.
52 Larry  J  Siegel, Criminology:  Theories,  Patterns,  and  Typologies  (Belmont:
Wadsworth/Cengage Learning, 2010), 409.
Illicit Enrichment Ayat (1) Pejabat  publik  atau  Penyelenggara  negara  yang  kekayaannya  bertambah  secara signifikan  atau  tidak  wajar  dengan  sepengetahuannya  dan  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  secara  masuk  akal  asal-usul  perolehan  kekayaaannya berkaitan  dengan  pendapatannya  yang  sah,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (2) Dalam  hal  kekayaan  yang  bertambah  secara  signifikan  atau  tidak  wajar  yang  tidak dapat  dipertanggungjawabkan  secara  masuk  akal  perolehan  kekayaaannya  berkaitan dengan pendapatannya yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirampas oleh negara
Dengan reformulasi rumusan illicit enrichment dalam undang-undang tindak pidana  korupsi  menandakan  Indonesia  bertanggung  jawab  sebagai  negara  peserta UNCAC untuk mengadopsi ketentuan illicit enrichment dalam hukum nasionalnya.
Hal  ini  diperkuat  bahwa illicit  enrichment  dalam  UNCAC  bersifat  mandatory offences,  artinya  ketentuan  illicit  enrichment  tersebut  bermakna  kewajiban setingkat  perintah  negara-negara  peserta  untuk  mengatur  peningkatan  kekayaan yang signifikan atau tidak wajar yang dilakukan oleh pejabat publik. Disamping itu, ketentuan  di  atas  menandakan  Indonesia  telah  melakukan  harmonisasi  hukum sebagai  bagian  dari  iktikad  baik  dalam  kerjasama  dunia  internasional  untuk memberantas tindak pidana korupsi.

## E. Kesimpulan
Reformulasi  ketentuan illicit  enrichment  yang  tertuang  dalam  Konvensi Anti Korupsi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) diperlukan untuk  diatur  lebih  lanjut  dalam  hukum  nasional  di  Indonesia.  Seperti  diketahui bahwa  undang-undang  yang  berlaku  saat  ini  tidak  memberikan  kerangka  hukum yang  kuat  dalam  mendeteksi  dan  menuntut  pejabat  publik  atau  penyelenggara negara yang terlibat dalam praktik kejahatan korupsi dikarenakan Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999 juncto  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengkriminalisasi delik korupsi yang dilakukan  pejabat  publik  atau  penyelenggara  negara.  Ketentuan illicit  enrichment dalam  UNCAC  perlu  dimaknai  dan  dilihat  sebagai  instrumen  hukum  baru  dalam
rangka  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  karena ketentuan illicit  enrichment  lebih  menekankan  pada  pemulihan  keuangan  negara. Pada  prinsipnya  jika  pejabat  publik  atau  penyelenggara  negara  tidak  dapat mempertanggungjawabkan  atau  membuktikan  asal  usul  harta  kekayaannya  yang diperoleh  berkaitan  dengan  pendapatannya  yang  sah  akan  pidana  dan  harta kekayaannya akan dirampas oleh negara. Oleh karena itu, menjadi hal penting bagi Indonesia sebagai negara anggota UNCAC untuk mengatur lebih lanjut delik illicit enrichment dalam hukum pidana nasionalnya agar tidak terjadi ambiguitas dalam penerapan  hukum  maupun  adanya  kekosongan  hukum  ( rechtsvocuum)  karena pengaturan illicit enrichment yang belum diatur dalam hukum pidana di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Ajie, Radita. “Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar  (Illicit  Enrichment)  Dalam  Konvensi  PBB  Anti  Korupsi  2003 (UNCAC)  Dan  Implementasinya  Di  Indonesia.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 12, no. 3 (2015): 1 – 23.
Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Ali, Nuralia Jamila. “A Comparative Analysis of Corruption Between Muslim And Western Countries.” International Journal of Advanced Research in Islamic and Humanities 4, no. 1 (2022): 1 – 10.
Alkostar, Art idjo. “Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara  Modern  (Telaah  Tentang  Praktik  Korupsi  Politik  Dan Penanggulangannya).” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM  16,  no.  edisi khusus (2009): 155 – 179.
———.  “Memperkaya  Diri  Secara  Tidak  Sah  (Illic it  Enrichment)  Dan Memperdagangkan  Pengaruh  (Trading  Influence)”  (2019):  1– 27. https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Unsur-Melawan-Hukum- Tipikor-Dr.-Artidjo-Alkostar-fh-uii.pdf.
Amrulloh,  Moh.  Asyiq.  “Korupsi  Dalam  Perspektif  Fiqh.”  In Fiqh  Korupsi: Amanah VS Kekuasaan, edited by Ervyn Kaffah and Moh. Asyiq Amrulloh.
Cet. 1. Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003.
Boles,  Jeffrey  R.  “Criminalizing  The  Problem  Of  Unexplained  Wealth:  Illicit Enrichment Offenses And Human Rights Violations.” New York University Journal of Legislation and Public Policy 17, no. 835 (2014): 1 – 39.
———. “Easing the Tension Between Statutes o f Limitations and the Continuing
Offense  Doctrine.” Northwestern  Journal  of  Law  and  Social  Policy  7,  no. 219 (2012): 1 – 39. http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/
njlsp/vol7/iss2/1.
Gusti. “Uang  Negara Hilang Rp 250  Triliun Akibat Korupsi.” Universitas Gadjah Mada.  Yogyakarta,  July  25,  2013.  https://www.ugm.ac.id/id/berita/8043- uang-negara-hilang-rp-250-triliun-akibat-korupsi.
Harahap,  Hakim  Muda. Ayat-Ayat  Korupsi.  Cet.  1.  Yogyakarta:  Gama  Media, 2009.
Indonesia  Corruption  Watch.  “Hasil  Pemantauan  Tr en  Penindakan  Kasus  Korupsi
Tahun  2021.” Indonesia  Corruption  Watch.  Last  modified  2022. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan 2021.pdf. Irfan,  M.  Nurul. Korupsi  Dalam  Hukum  Pidana  Islam.  Cet.  2.  Jakarta:  Amzah,
2014.
Istiqoma h,  Milda.  “Kebijakan  Formulasi  Pengaturan  ‘Illicit  Enrichment’  Sebagai Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal  Media  Hukum  23, no. 1 (2016): 79.
Jorge, Guillermo. “The Romanian Legal Framework on Illicit Enrichment,” no. July (2007): 60.
Kamunde ,  Nelly  Gacheri.  “The  Crime  Of  Illicit  Enrichment  Under  International Anti- Corruption  Legal  Regime.” National  Council  for  Law  Reporting Kenya Law. http://kenyalaw.org/kl/index.php?id=1891.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Menggagas  Perubahan  UU  Tipikor :  Kajian Akademik Dan Draf Usulan Perubahan, 2019.
Kusumaatmadja,  Mochtar,  and  Etty  R.  Agoes. Pengantar  Hukum  Internasional. Bandung: PT. Alumni, 2015.
Latumeten, Junior Willem John. “Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan  (Illicit  Enrichment)  Sebagai  Salah  Satu  Cara Dalam Memberantas Korupsi.” Lex Privatum 5, no. 2 (2017).
Lopa,  Baharuddin. Kejahatan  Korupsi  Dan  Penegakan  Hukum.  Cet.  1.  Jakarta:
Kompas, 2001.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI). Fatwa  Musyawarah  Nasional  VI  Majelis  Ulama Indonesia  Tentang  Risywah  (Suap)  Ghulul  (Korupsi)  Dan  Hadiah  Kepada Pejabat. Jakarta, 2000.
Miantoro, Bayu. “Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia.” Veritas et Justitia 6, no. 1 (2020): 150 – 171.
Muhtar,  Mohamad  Hidayat.  “Model  Politik  Hukum  Pemberantasan  Korupsi  Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum.” Jambura Law Review 1, no. 1 (2019): 68 – 93.
Munir, Abdulloh. “Analysis of Text and Context Approaches in Islamic Law about Corr uption Cases.” Al-Mizan 13, no. 1 (2017): 101 – 120.
Muzila, Lindy, Michelle Morales, Marianne Mathias, and Tammar Berger. On the Take:  Criminalizing  Illicit  Enrichment  to  Fight  Corruption  (Stolen  Asset Recovery (StAR) Series), 2012.
Palguna,  I.D.G. Hukum  Internasional,  Aspek-Aspek  Teoretik  Dan  Penerapannya.
Depok: Rajawali Press, 2019.
Palma, Alvon Kurnia, Lais Abid, Sely Martini, Hifdzil Alim, and Febri Diansyah. Implementasi  Dan  Pengaturan  Illicit  Enrichment  (Peningkatan  Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia, 2014.
Putra,  Diky  Anandya  Kharystya,  and  Vidya  Prahassacitta.  “Tinjauan  Atas Kriminalisasi  Illicit  Enrichment  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia.” Indonesia Criminal Law Review 1, no. 1 (2021): 43 – 59. https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/.
Republik  Indonesia.  “Undang -Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Republik Indonesia, Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,” n.d.
Schroth, Peter W, and Ana Daniela Bostan. “International Constitutional Law And Anti- Corruption  Measures  In  The  European  Union’s  Accession Negotiations:  Romania  In  Comparative  Perspective.” American  Journal  of Comparative Law 52, no. 625 (2004): 1 – 76. Shaid,  Nur  Jamal.  “Mengenal  Apa  Itu  Aset  Likuid  Dan  Urgensinya  Dalam Investasi.” Kompas.Com, December 7, 2021. https://money.kompas.com/read/2021/12/07/151819726/mengenal-apa-itu- aset-likuid-dan-urgensinya-dalam- investasi?page=all#:~:text=Sederhananya%2C likuid adalah aset yang,cair%2C atau dalam bentuk cair. Siegel,  Larry  J. Criminology:  Theories,  Patterns,  and  Typologies.  Belmont: Wadsworth/Cengage Learning, 2010.
United Nations. “United Nations Convention Against Corruption.” United Nations Office on Drugs and Crime. Last modified 2004. https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corru ption.pdf.
Widjoyanto,  Bambang,  Abdul  Malik  Gismar,  and  Laode  M.  Syarif,  eds. Koruptor Itu  Kafir:  Telaah  Fiqih  Korupsi  Dalam  Muhammadiyah  Dan  Nahdlatul Ulama (NU). Jakarta: Mizan, 2010.
Yusuf,  Muhammad. Merampas  Aset  Koruptor  Solusi  Pemberantasan  Korupsi  Di Indonesia. Jakarta: Kompas, 2013.