## DAMPAK KEBIJAKAN VISA ON ARRIVAL (VOA) DAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) TERHADAP ASPEK SOSIAL-BUDAYA INDONESIA
Najma Afifa Nurfara*, Nisa Aulia Nur Setiawan, Dzaky Huda Ari Sumenang Putra, M. Fadhlan Radyahadi & Athiyyah Izzati J
http://doi.org/10.5614/wpar.2024.22.1.02
Diserahkan : 28 Mei 2024
Diterima: 25 Juni 2024
Diterbitkan: 30 Juni 2024
*Penulis korespondensi, e-mail:
najmafara16@gmail.com
Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan VoA dan BVK. Fasilitas ini memudahkan para calon wisatawan mancanegara untuk mengeksplor Indonesia dan dapat memberikan dampak pada ruang lingkupnya, baik secara positif maupun negatif. Penelitian ini digambarkan melalui fenomena dengan desain deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui laporan, berita, dan dokumen pendukung lain melalui studi pustaka. Interaksi antara wisatawan mancanegara dengan masyarakat lokal memungkinkan terjadinya gesekan yang menimbulkan tindak kriminal. Hal ini dapat merusak ketahanan dan keamanan Indonesia terhadap aspek sosial budaya. Banyak terjadi tindak kriminal yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara, salah satunya, WNA perempuan menerobos pagelaran tarian tradisional Bali dan tidak mengenakan busana.
Kata Kunci: Visa on Arrival, Dampak Pariwisata, Transnational Crimes, Sosial Budaya, dan Ketahanan Destinasi Pariwisata.
Pemerintah  Indonesia,  sejak  tahun 2016 telah menetapkan Visa on Arrival (VoA) sebagai fasilitas yang memudahkan
wisatawan mancanegara.  Melalui  pariwisata, kegiatan ini mampu memberi dampak kepada ketahanan maupun keamanan kedaulatan  Indonesia.  Pariwisata sendiri  adalah  bagian  yang  tidak didefinisikan  sebagai  industri  yang berbeda  dalam  sistem  regional maupun  nasional,  sehingga  sulit untuk menentukan nilai dari dampaknya (Harahap A., et al., 2023). Dampak  terbagi  menjadi  dua,  yaitu bernilai  positif  dan  negatif.  Dampak yang  baik  adalah  nilai  positif  lebih besar  dari  nilai  negatif  itu  sendiri. Eddyono  F.  (2021)  mengatakan bahwa  pembangunan  pariwisata merupakan  sebuah  peralihan  yang adil  menuju  ke  praktik  yang berkelanjutan demi mendorong terjadinya nilai positif yang lebih banyak. Perencanaan dalam industri pariwisata, oleh sifatnya, rumit, dan multidimensional  dapat  diteliti  dari  sudut  pandang  politik, sosial  budaya,  dan  lingkungan  (Bhati  A.,  2016).  Adanya kegiatan pariwisata, memungkinkan terjadinya kontak antara masyarakat  lokal  dengan  masyarakat  luar  lokal  (wisatawan
mancanegara) yang berbeda dalam hal pengertian politik dan sosial budaya (Lazuardina A., et al., 2023).
Dalam  upaya  meningkatkan  kunjungan  wisatawan mancanegara,  kebijakan  Visa  on  Arrival  (VoA)  dibuat Indonesia untuk memberikan kemudahan akses bagi warga negara  asing  (WNA)  untuk  memasuki  wilayah  Indonesia.
Gambar 1. Visa on Arrival di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai
Sumber: Mediaindonesia.com, 2024.
Meskipun,  ditinjau  dari  sisi  ekonomi  kebijakan  program pembebasan visa melalui kebijakan Visa on Arrival (VoA) dan Bebas  Visa  Kunjungan  (BVK)  akan  menunjukkan  reaksi positif,  namun  program  pembebasan  visa  ini  bertentangan dengan norma-norma universal hukum imigrasi, yakni terkait kebijakan selektif dan prinsip timbal balik. Paramarta, Y. A (2016) dalam Purnomo (2018) juga meragukan keuntungan akan  penerapan  program  pembebasan  visa  ini  sebab kebijakan  tersebut  dinilai  tidak  dapat  mengakomodasi kepentingan  keamanan  dan  sosial  negara.  Kemungkinan transnational  crimes  (kejahatan  lintas  batas  negara)  terjadi turut  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  migrasi internasional  (Puspita,  et  al.,  2023).  Iftidha  (2020)  dalam Putra,  et  al  (2022)  menyatakan  pengaruh  negatif  dari meningkatnya  arus barang, jasa, informasi  dan  orang, yaitu (1)  Penyelewengan  izin  tinggal;  (2)  Timbulnya  kriminal internasional  (transactional  crimes);  (3)  Dominasi  ekonomi nasional  oleh  perusahaan  transnasional  yang  bekerja  sama dengan perusahaan  Indonesia. Direktorat Jenderal  Imigrasi sendiri telah mencatat banyaknya kasus penyalahgunaan visa dibawah program pembebasan visa (Purnomo, 2018).
Ketahanan sebuah negara dalam pandangan sebagian besar orang-orang  adalah  sebuah  entitas  yang  bersangkut  paut dengan kemiliteran. Namun, secara falsafah yang lebih luas, konsepsi ketahanan negara muncul dari adanya proses untuk mencapai  tujuan  ekspansi  suatu  negara.  Berawal  dari rancangan dan ekspansi yang ekstensif dan berhasil, sebuah negara  dapat  dikatakan  memiliki  ketahanan  dan  keamanan dari  beraneka  ragam  bahaya  serta  keadaan  yang  tidak diinginkan (Kimhi  et  al., 2019;  Sutono et  al.,  2023). Secara keseluruhan, ketahanan negara adalah suatu keadaan dinamis sebuah  bangsa  yang  memiliki  kemampuan  untuk  bertahan dan  mengembangkan  kekuatan  negara  dalam  menghadapi
persoalan  bahaya,  tantangan, dan hambatan yang berasal dari internal  maupun  eksternal bangsa  yang  berisiko  terhadap keutuhan serta keberlangsungan  hidup  bangsa (Sutono et  al., 2023).  Sekarang ini  globalisasi  dan  modernisasi adalah salah satu jenis ancaman dan  bahaya  yang  muncul sebagai celah ketahanan sebuah bangsa  dan  negara  (Isabella, 2017).
Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi bagaimana dampak dari kebijakan Electronik  Visa  on  Arrival (VoA)  terhadap  ketahanan maupun  keamanan  kedaulatan Indonesia dari perspektif sosial budaya.

## Visa on Arrival (VoA) Indonesia
Bebas  Visa  Kunjungan  Negara  Indonesia  telah  digunakan sejak  tahun 2016,  yang  dituangkan kedalam  PP  Nomor  21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Visa ini adalah bentuk Indonesia dalam meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara  lain. Selain itu, tujuan visa  ini  adalah untuk mempermudah  setiap  warga  negara  asing  (WNA), pemerintah daerah administratif eksklusif suatu bangsa, dan objek  kategoris untuk  mengunjungi  daerah Indonesia  yang dilakukan  dalam  bentuk  pembebasan  dari  kewajiban memiliki visa kunjungan dengan mengacuhkan pada prinsip berbalasan  dan  berfaedah.  Secara  umum,  hal  ini  dapat meningkatkan  manfaat  ekonomi  secara  lebih  dan  secara khusus  akan  meningkatkan  angka  perjalanan  wisatawan asing.
Selanjutnya, pada  tahun 2019  terjadi  wabah Covid-19  yang membatasi  bahkan  melarang  untuk  melakukan  kegiatan wisata. Oleh karena itu, pasca Covid-19 tepatnya pada tahun 2022,  pemerintah  Indonesia  kembali  membuka  sektor pariwisata secara luas demi mendorong pemulihan ekonomi, dengan  konsep  pariwisata  berkelanjutan.  Otoritas  imigrasi selaku  fasilitator  ekspansi  keselamatan  masyarakat  dan membantu  kebijakan  pemerintah  yang  berprinsip  dasar timbal balik dan manfaat, Direktur Jenderal Imigrasi merevisi kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan/Visa Exemption (BVK)  dan  Visa  Kunjungan  Saat  Kedatangan/Visa  On Arrival  (VOA)  bersifat  terbatas  yang  dikutip  dari imigrasisingaraja.kemenkumham.go.id  (2024). Melalui  Surat Edaran  No.  IMI-0708.GR.01.01  Tahun  2022  tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Dan Bebas Visa Kunjungan adalah bentuk
Gambar 2. Daftar Subjek 97 Negara Penerima Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Sumber: Imigrasisingaraja.kemenkumham.go.id, 2024.
dukungan  atas  kebijakan  pemerintah  Indonesia  untuk menggapai pariwisata yang berkelanjutan.
Hasil  revisi  kebijakan  tersebut,  mulai  terlihat  efektif  pada tahun  2023  yang  dilansir  dari  kemenkumham.go.id  (2023). Perlu adanya penyesuaian jumlah bangsa, pemerintah daerah administratif  eksklusif  suatu  bangsa,  dan  objek  kategoris yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa  kunjungan.  Oleh  karenanya,  melalui  Surat  Keputusan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2024, terdapat 97 negara yang di antaranya ada pada Gambar 2.
Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kebijakan revisi tersebut mencakup  Visa  Exemption  yang  diberikan  kepada  objek warga negara asing untuk menetap di daerah Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang serta tidak  memiliki  persyaratan  dalam  penggunaannya. Sedangkan,  Visa  On  Arrival  pemberian  visa  kepada  orang asing dengan masa berlaku maksimal 30 hari. Visa ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan durasi waktu 30 hari yang dapat  dilakukan  di  Kantor  Imigrasi  daerah  warga  negara asing  itu  tinggal.  Visa  yang  diajukan  tersebut  tidak  dapat diubah  statusnya  dan  untuk  mendapatkan  Visa  On  Arrival, wisatawan  mancanegara  harus  memenuhi  beberapa persyaratan, yaitu:
1. Paspor berlaku minimal 6 bulan
2. Membayar biaya imigrasi sebesar Rp500.000,-
3. Mempunyai  tiket  pulang  pergi  atau  tiket  lanjutan  ke negara  lain  (kecuali  bagi  awak  alat  angkut yang  singgah untuk  bergabung  dengan  kapal  dan  melanjutkan perjalanan ke negara lain)
Sebagai  negara  kepulauan  dengan  sistem  republik,  setiap daerah  di  Indonesia  tentu  memiliki  daya  tariknya  sendiri dalam  mengembangkan  potensi  pariwisata  untuk menegembangkan  potensi  pariwisata  nasional  dan  menarik wisatawan mancanegara dengan berbagai tujuan kunjungan, dilihat dari sisi tujuan kunjungan ini kehadiran warga negara asing  (WNA)  di  Indonesia  mempengaruhi  peraturan  serta kebijakan keimigrasian (Adrian, et al, 2023). Bali merupakan salah satu daerah dengan tingkat kunjungan wisatawan asing yang tinggi, selain memiliki kebijakan terkait durasi atau lama tinggal  untuk  orang  asing  menetap  di  wilayah  Indonesia sesuai  dengan  ketetapan  peraturan  perundang-undangan. Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Singaraja  juga  menyatakan secara  terbuka  terkait  aturan  boleh  dan  tidak  boleh  yang dilakukan  para  orang  asing  selama  berapa  di  wilayah  Bali, sebagian  besar  peraturan  tersebut  menekankan  untuk menghargai  kebudayaan  termasuk  agama,  berbagai  tradisi atau upacara keagamaan serta tempat yang disucikan.

## Dampak Pariwisata
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisataan,  menjelaskan  pariwisata  sebagai  aktivitas ekspedisi  seseorang  ataupun  sekelompok  orang  yang berkunjung  ke daerah tertentu dengan tujuan utama  untuk tamasya  dan  nilai  tambahnya  dapat  mendalami  kekhasan suatu  daya  tarik  wisata  tersebut  dengan  durasi  waktu sementara. Kemudian, orang-orang ini dapat disebut sebagai tamu,  wisatawan,  maupun  turis  dan  aktivitas  mereka berkaitan erat dengan pariwisata, yaitu terkait hal pembiayaan wisata (United Nations World Tourism Organization, 2008). Adanya  permintaan  pariwisata,  berbagai  sarana  dan prasarana  fasilitas  disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha pariwisata,  pemerintah  lokal  maupun  pemerintah  pusat (VoA).
Saat  ini,  kegiatan  pariwisata  dapat  berasal  dari  fenomena politik  dan  sosial  budaya  yang  melibatkan  perpindandahan seseorang  maupun  sekelompok  orang  ke  suatu  tempat tertentu  yang  diluar  dari  lingkungan  biasa  mereka,  dengan tujuan  pribadi  maupun  profesional.  Kemudian,  menurut Weber  (2006:1)  dalam  Pramitha,  R.  Z.  (2023)  mengatakan bahwa,  pariwisata  sangat  kompleks  dan  berasal  dari pergerakan  yang  melibatkan  masyarakat  lokal.  Aktivitas  ini memunculkan  dampak  positif  maupun  negatif  terhadap destinasi pariwisata. Faizun (2009) dalam (Lazuardina A., et al., 2023) akibat atau dampak dari aktivitas pariwisata dapat merubah suatu populasi bangsa sebagai elemen lingkungan hidup,  baik  sebelum  maupun  sesudah  adanya  aktivitas pariwisata  pada  bangsa  tersebut.  Gayatri  (2005)  dampak pariwisata  dapat  ditinjau  pada  populasi  masyarakat  dan  di suatu  bangsa  tujuan  pariwisata,  terdapat  tiga  komponen penting,  yaitu  dampak  terhadap  sosial-budaya,  sosial- ekonomi, dan lingkungan.
Gambar 3. E-Poster Do and Don’t di Wilayah Bali
Sumber: ImigrasiSingaraja.kemenkumham.go.id, 2024.
Banyak orang percaya, hubungan antara kegiatan pariwisata dan  kejahatan  (Rothman,  1978;  Milman  &  Pizam,  1988; Lawson et al., 1998; Ryan, C., 2003) terus meningkat seiring dengan  peningkatan  pariwisata  di  suatu  destinasi,  yang memudahkan kejahatan untuk berkembang (Prideaux, 1996; Ryan C., 2003). Perluasan destinasi pariwisata ditandai oleh pergerakan  mass  tourism/wisatawan  (Ryan  C.,  1993),  hal  ini turut  memperluas  target  penjahat  dan  mungkin,  tercipta keuntungan  yang  tinggi,  sehingga  pihak  berwajib  sulit mengidentifikasi  tindakan  yang  tidak  biasa  (Mathieson  & Wall,  1982:  151).  Pariwisata  dapat  berkontribusi  terhadap peningkatan kejahatan, terutama pada high season yang terjadi melalui gesekan antara masyarakat lokal dan wisatawan yang mungkin terwujud dalam kegiatan kriminal (Ryan, C., 2003). Mathieson  dan  Wall  (1982) korban  tidak  selalu  wisatawan, tetapi  wisatawan  juga  bisa  sebagai  agesesor.  Peluang  yang dibawa oleh perjalanan (VoA) mudah terkait dengan kegiatan pariwisata.  Sehingga,  identifikasi  dampak  transnational  crimes yang  terjadi  bisa  ditinjau  dari  suatu  proses  penetapan mengenai pengaruh dari perubahan sosial budaya yang terjadi didalam kedaulatan Indonesia.

## Ketahanan dan Keamanan Sosial-Budaya Indonesia
Saat  ini,  pada  penelitian  terbaru  pariwisata  yang  berkaitan dengan  ketahanan  negara  telah  sampai  pada  pendekatan evolusioner.  Pendekatan  ini  tidak  sesuai  dengan  ide keseimbangan  dan  lebih  difokuskan  kepada  bobot  yang melekat  pada  daya  tarik  wisata  maupun  destinasi  wisata (Davoudi,  2012;  Sutono,  2023).  Demi  mewujudkan ketahanan  yang  evolusioner,  perlu  adanya  pemeliharaan melalui  perbaikan  sistem  adaptasi  dan  transformasi  yang berkelanjutan.  Ketahanan  ini  telah  mengalami  berbagai perubahan  untuk  dapat  dimengerti  sebagai  bentuk  suatu sistem,  sehingga  dalam  mencapai  ketahanan  daerah pariwisata, dapat menyatukan ketahanan kedalam alur daerah pariwisata untuk membantu sustainable sistem menggunakan saluran  keunggulan  kompetitif  yang  diperbarui  (Sutono, 2023).
Penelitian  ketahanan  daerah  pariwisata  bertujuan  untuk menanggapi  perkara  mendasar,  seperti  bagaimana  daerah pariwisata  dapat  mengoperasikan  ketahanan  pada  jenjang sistem,  infrastruktur,  dan  tata  kelola  pariwisata  yang berkelanjutan  dapat  dipergunakan  untuk  membantu mencapai  ketahanan.  Menurut  Hartman  (2018),  terdapat  6 (enam)  syarat  penting  untuk  membangun  ketahanan destinasi  yang  telah  disatukan  dari  berbagai  hasil  temuan- temuan yang ada, yaitu:
1. Pembelajaran dan reflektifitas
2. Alterasi dan redundansi daya tarik
3. Pemerintahan yang polisentris
4. Konektivitas
5. Pemikiran dan sistem adaptif
6. Kepekaan lingkungan
Ketika  sektor  pariwisata  diperkenalkan  di  suatu  wilayah, terutama  dalam  konteks  negara  seperti  Indonesia,  itu
memicu  kebutuhan  akan  adaptasi  dan  pertumbuhan, terutama dalam hal menyediakan kebutuhan bagi wisatawan sebagai  tamu  dan  pengelola  sebagai  tuan  rumah.  Proses adaptasi  dan  pertumbuhan  ini  tidak  hanya  terbatas  pada produk yang terlihat, tetapi juga mempertimbangkan aspek ketahanan dan keamanan. Dalam konteks negara, partisipasi kedaulatan  negara  menjadi  krusial  dan  harus  diperhatikan dengan serius.
Kedaulatan merupakan sesuatu yang mencakup banyak hal (the  one  or  the  many).  Sedangkan,  menurut  Ismail,  Z  (2019), kedaulatan adalah otoritas tertinggi dari sebuah bangsa yang tak  terhingga  dan  tidak  dibatasi  oleh  peraturan  maupun hukum,  namun  hal  ini  bukan  berarti  kedaulatan  tidak memiliki  batas.  Karena,  kedaulatan  bangsa  hanya  akan berlaku  pada  orang,  entitas,  dan  perkara  pada  batasan teritorial  bangsa  bersangkutan. Oleh karena  itu, kedaulatan negara akan berlaku pada wilayah negara bersangkutan dan tidak akan berlaku pada wilayah negara lain, dengan kata lain kedaulatan  suatu  bangsa  berhenti  sampai  batas  teritorial bangsa lain. Selain itu, wilayah kedaulatan yang dimiliki suatu bangsa  akan  menunjukkan  bangsa  tersebut  berdiri  sendiri dan terbebas dari kekuasaan negara lain. Kemudian, menurut James  J.  Sheehan  (2006)  dalam  Riyanti  &  Sigit  (2014), meskipun  kedaulatan  adalah  ide  politik,  itu  tidak  sama dengan  konsep  demokrasi  maupun  despotisme.  Karena kedaulatan  berbeda  halnya  dengan  parlemen  maupun birokrasi yang menggambarkan institusi dalam menjalankan kekuasaan,  sedangkan  kedaulatan  tidak  menggambarkan kekuasaan itu ada. Selain itu, kedaulatan bangsa tidak serupa dengan  prinsip  hukum  (order)  maupun  keadilan  (justice), karena tidak mencitrakan objek dari implementasi kekuasaan.
Prof.  Dr.  Hikmahanto  Juwana,  seorang  ahli  hukum internasional  dan  konstitusi, juga  kerap  membahas  konsep kedaulatan  dalam  konteks  hukum  internasional  dan konstitusi  Indonesia.  Beliau  menekankan  pentingnya menjaga  kedaulatan  negara  dalam  hubungan  internasional, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional. Ketika  dikaitkan  dengan  sektor  pariwisata,  pandangan tersebut menjadi relevan karena dampaknya yang signifikan terhadap kelangsungan sektor pariwisata.
Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan (2020) mendefinisikan Proxy War adalah merupakan strategi peperangan di mana dua kekuatan besar saling berhadapan secara tidak langsung melalui pihak ketiga, dengan tujuannya adalah  menghindari  konfrontasi  langsung  yang  berpotensi menimbulkan kerusakan besar.
Biasanya negara-negara besar melakukan Proxy War dengan motivasi  kekuasaan  atas  politik  dan  keamanan  hingga ekonomi-budaya  dengan  menggunakan  hard  power  dan  soft power. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dalam menggambarkan sebuah fenomena dan karakteristiknya  (Fauzy,  et  al.,  2022).  Pemilihan  penelitian pariwisata di Indonesia dipilih karena menyediakan fasilitas Visa  on  Arrival  (VoA)  dan  jarang  membahas  terkait bagaimana  dampaknya  terhadap  ketahanan  maupun
keamanan bagi kedaulatan Indonesia dari kebijakan tersebut. Pengkolektifan  data  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara memeriksa  catatan,  laporan,  berita,  video,  dan  dokumen pendukung lainnya melalui kajian literatur. Keseluruhan data sekunder  yang  telah  terkumpul  akan  diolah  dan  dianalisis dengan cara penyusunan data secara runtut, mengkategorikan,  dan  dihubungkan  dari  satu  data  dengan data yang lainnya

## Jumlah Wisatawan Mancanegara 2022-2023 (VoA)
Berdasarkan data dari Badan Statistik Pusat tahun 2022-2023 diatas,  diketahui  bahwa  wisatawan  mancanegara  yang menggunakan Visa on Arrival (VoA) ke Indonesia pada tahun 2022-2023  berjumlah  12,517,083.  Wisatawan  mancanegara asal  Malaysia  menjadi  pengguna  terbanyak  Visa  on  Arrival terbanyak  dengan jumlah 3,113,816, berikutnya  negara  asal Singapura  menjadi  nomor  2  (dua)  dalam  penggunaannya yang  berjumlah  2,151,244,  kemudian  negara  asal  Australia menjadi  nomor  3  (tiga)  dari  penggunaan  tersebut  dengan jumlah 2,086,547, dan seterusnya.
Para  wisatawan  mancanegara  pengguna  Visa  on  Arrival (VoA) yang datang ke wilayah Indonesia dapat menggunakan jalur udara, jalur laut, maupun jalur darat. Jalur udara tersibuk di  Indonesia  sendiri  berada  di  Bandar  Udara  Internasional Soekarno-Hatta  sebagai  pintu  utama,  kemudian  Bandar Udara  I  Gusti  Ngurah  Rai  yang  berada  di  Bali.  Kedua bandara  tersebut  melayani  penerbangan  domestik  dan internasional,  menghubungkan  Indonesia  dengan  berbagai negara  di  seluruh  dunia.  Akses  mudah  dan  jaringan penerbangan yang luas menjadikan kedua bandara ini sebagai pilihan utama bagi para wisatawan mancanegara yang ingin berwisata ke Indonesia.
Berdasarkan grafik pada Gambar 4, tingkat kunjungan WNA tertinggi di Indonesia melalui pintu udara Ngurah Rai Bali. Bali  diketahui  sebagai  ‘Land  of  Gods’  yang  menawarkan berbagai jenis keindahan wisatanya, terutama pada keunikan budaya serta keindahan alamnya (Kristy, et al., 2021). Jumlah
kunjungan  warga  negara  asing  di  kota Indonesia  paling  tinggi  ditempati  oleh Bali,  hal  ini  dikarenakan  Bali  memiliki strategi  komunikasi  pariwisata  yang dapat  menciptakan  Bali  sebagai  Top  of Mind untuk aktivitas pariwisata melalui media promosi komunikasi, yaitu media cetak, elektronik,  maupun  media  online (Situmeang, 2020).
Dinamika Sosial Budaya Wisatawan Mancanegara Meningkatnya angka kunjungan wisatawan mancanegara dari pemberlakuan  program  pembebasan negara juga linear dengan meningkatnya interaksi antara wisatawan asing dengan masyarakat  pribumi.  Interaksi  antara wisatawan  asing  dan  masyarakat pribumi  memiliki  implikasi  yang  bervariasi  terhadap  aspek sosial  budaya.  Beberapa  penelitian  (Gokhale  et  al.,  2014; Terkenli  et  al.,  2007;  Viswanatha  &  Candrashekara,  2014; Sandeep & Vinod, 2014; Soontayatron, 2013; Widari, 2022) menyoroti  bahwa  interaksi  ini  dapat  menciptakan  dampak positif  maupun  negatif.  Sependapat,  Widari  (2022)  juga mengatakan  bahwa  interaksi  atau  hubungan  ini  biasanya dipengaruhi  oleh  perbedaan  latar  belakang  (budaya)  kedua belah pihak, yang seringkali menjadi pemicu konflik.
Terdapat  beberapa  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia,  salah satunya adalah Badung Bali yang dilansir dari liputan6.com (2024).  Terdapat  3  (tiga)  Warga  Negara  Asing  (WNA) menyewa villa sekitar 24 tahun 8 bulan yang dijadikan sebagai tempat clandestine laboratorium hydroponic ganja dan mephedrone, pemilik  villa  sendiri  sudah  dipastikan  tidak  terlibat  dalam kasus ini.  Ketiga WNA tersebut adalah Ivan Volovod (31) dan  Mikhayla  Volovod  (31)  yang  berasal  dari  Ukraina. Kemudian, Konstantin Krutz (KK) yang berasal dari Rusia dan  satu  lagi  tersangka  dengan  inisial  LM  berasal  dari Indonesia.
WNA asal Ukraina dengan inisial IV dan MV memiliki peran sebagai pengendali clandestine laboratorium dan juga produksi. Terbongkarnya kasus tersebut bermula dari pendalaman satu orang  DPO  Bareskrim  jejaring  Sunter  Jakarta  Utara, berinisial LM yang melarikan diri ke Bali sebelum ditangkap di lokasi pabrik. Selain itu, penelusuran paket narkoba yang dikendalikan  oleh  LM.  Seperti  yang  disampaikan  oleh wartawan Kompas, Wahyu  “tim  kami  menemukan  bukti  kuat berupa dokumentasi perjalanan paket barang bahan kimia prekursor clandestine laboratorium Sunter ke Bali”. Di Bali, LM terfasilitasi dengan  para  tersangka  lainnya.  Keberhasilan  penangkapan ini  dilakukan  oleh  tim  gabungan  pihak  berwenang  selama hampir dua bulan pendalaman. Namun, masih terdapat dua pelaku lainnya yang masih dalam pengejaran kepolisian, yaitu RN dan OK WNA asal Ukraina.

## Tabel 1. 10 Negara Terbanyak Pengguna VoA
No.  Negara Jumlah 1 Malaysia 3.113.816 2 Singapore 2.151.244 3 Australia 2.086.547 4 Timor Leste 1.432.366 5 China 957.302 6 India 888.253 7 United States of America 581.074 8 United Kingdom 506.090 9 France 408.223 10 Germany 392.168 Sumber: Badan Statistik Pusat, 2022-2023 .
Terjadi di Bali juga, yaitu kasus Warga Negara Asing (WNA) telanjang  ditengah-tengah  pementasan  seni  budaya  Bali. Dilansir  2024  dari  Kompas.com  (2023),  seorang  WNA melakukan  aksi  tidak  senonoh  yang  viral  di  media  sosial. Video  yang  beredar,  menunjukkan  seorang  wanita  sama sekali  tidak  memakai  busana  yang  berjalan  ditengah keramaian  pertunjukkan  tari  Bali  dan  hampir  memasuki gapura  belakang  panggung  di  Puri  Saraswati  Ubud  sekitar pukul 19:30 Wita. Kejadian tersebut bermula saat perempuan WNA  tersebut  datang  ke  loket  tiket  dengan  pakaian  yang baik  berupa  daster  berwarna  coklat.  Kemudian,  WNA tersebut  memicu  keributan  dengan  penjaga  loket  karena memaksa masuk saat berlangsungnya acara pertunjukkan tari di stage Puri Saraswati. Penjaga loket tidak menyadari WNA tersebut  membuka  pakaiannya  dan  menerobos  masuk sampai  ke  atas  stage  pertunjukkan  tari  dan  menyebabkan kerusakan pada pintunya. Dengan kejadian ini, para penjaga dan  pekerja  Puri  Saraswati  langsung  mengamankan  dan menyerahkan WNA wanita tersebut ke pihak berwajib, yaitu di Polisi Sektor Ubud. Dengan kasus yang serupa, terjadi juga di Kawah Gunung Agung, Bali.
Pria WNA mengunggah tautan gambar di akun sosial media Instagramnya,  pria  tersebut  berpose  semi  telanjang  yang membuka  celananya  di  puncak  Gunung  Agung  Bali.  Foto tersebut  kemudian  menjadi  viral,  memperlihatkan  gambar seorang  pria  yang  sedang  berpose  membelakangi  kamera. Diketahui,  WNA  tersebut  berasal  dari  Rusia  dan  diduga melakukan pendakian secara mandiri via Pura Besakih. Selain itu,  diperkirakan  WNA  itu  mendaki  bersama  dengan  8 temannya dan tidak melakukan administrasi kepada petugas pos  di  Gunung  Agung  Bali.  Hal  ini  dapat  diindikasikan bahwa  mereka  menghindari  pembiayaan  yang  akan
dibebankan  apabila  mereka  ingin  melakukan  pendakian  di Gunung Agung Bali.
Kemudian,  berbeda  dengan  kasus  sebelumnya,  terjadi pemerasan  yang  dilakukan oleh  9  pria  dan 1  wanita  WNA asal China di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dilansir 2024 dari Regional.Kompas.com (2022). Melalui aplikasi Mi Chat, mereka  melakukan  pemerasan  (penipuan)  yang  bermodus VCS  atau  Video  Call  Sex.  Dalam  aksinya  tersebut,  seorang WNA  wanita  dijadikan  sebagai  model  untuk  menarik  para peminat  yang  akan  dijadikan  target,  serta  9  WNA  pria berperan sebagai pengintai dan melakukan profiling para target tersebut. Salah satu korbannya adalah pria hidung belang asal China  yang  merupakan seorang  pejabat di  negara  tersebut. Saat  pejabat  melakukan  VCS  dengan  WNA  wanita,  para WNA  pria  lainnya  merekam  kejadian  tersebut  tanpa diketahuinya.  Setelah  rekaman  didapat  dan  menggunakan rekaman  itu,  pelaku  lain  langsung  menghubungi  korban dengan  akun  Mi  Chat  lain  untuk  mengancam  akan disebarluaskan sekaligus memeras pejabat tersebut. Dengan bukti  rekaman  video  sejumlah  pria  dan  bukti  jejak perbincangan  berbahasa  mandarin  akhirnya,  sembilan  pria dan wanita WNA asal China ditangkap di Perumahan Plazo Garden, Batam Center.
Adapun kasus yang terjadi di Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB), seorang pria WNA asal Perancis berinisial ER yang berumur 51 tahun, ditangkap karena membuat onar di Masjid Nurul  Huda  Lombok  Barat.  Pria  tersebut  ditangkap  di kediamannya, Perumahan Green Valley Senggigi. Kasus ini bermula  dari  ER  yang  mempertanyakan  suara  yang  keluar dari  masjid  dan  merasa  mengganggu  waktu  istirahatnya. Kemudian,  ER  mendatangi  masjid  untuk  memprotes  hal
Gambar 4. Data Kunjungan Wisatawan Provinsi Bali 2024
Sumber: Badan Statistik Pusat Bali, 2024.
tersebut, akan tetapi mendapat respon keras dari warga yang sedang berada di masjid. Hal ini dikarenakan, ER menolak untuk  melepas  alas  kaki  saat  memasuki  area  suci  masjid, padahal  warga  setempat  telah  menegur  secara  baik-baik untuk melepasnya, namun ER tidak mengindahkannya sama sekali.  Bahkan,  ER  menantang  warga  setempat  untuk merekam  aksinya  dan  menyebarluaskan  ke  media  sosial. Karena membuat gaduh, warga setempat mengamankan ER ke pengurus dusun hingga diteruskan ke pihak berwajib. ER terbukti melanggar Pasal 75 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang  Keimigrasian.  Pria  WNA  asal  Perancis  tersebut akhirnya dikenai sanksi deportasi oleh pihak Imigrasi.
Silmy  Karim  selaku  Direktur  Jenderal  Imigrasi  pada  Q1 tahun  2023  lalu  juga  menyatakan  telah  mendeportasi setidaknya 620 WNA yang dinilai nakal dari Indonesia. Para WNA  tersebut  dideportasi  karena  berbagai  pelanggaran keimigrasian, termasuk penyelewengan visa dan izin tinggal,
mengusik  ketertiban  pribumi,  hingga  tidak  patuh  terhadap peraturan  yang  berlaku  di  daerah  Indonesia.  Silmy menjelaskan bahwa pihak Direktorat Jenderal Imigrasi tidak akan  menoleransi  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  WNA, sanksi tegas hingga penangkalan masuk ke Indonesia selama kurun  waktu  tertentu  diberlakukan  bagi  para  WNA  yang melanggar.  Upaya  tegas  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  ini menunjukkan  komitmen  pemerintah  dalam  menjaga ketertiban  negara,  serta  meminimalisir  terjadinya  konflik yang merugikan masyarakat lokal oleh para WNA nakal.
Keterkaitan  pariwisata  dengan  kejahatan  tidak  dapat dihindari  lagi.  Seiring  dengan  meningkatnya  kedatangan wisatawan  mancanegara,  turut  serta  meningkatkan  peluang kejahatan. Dalam hal ini, kebijakan VoA dan BVK yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, secara tidak langsung telah memberi  ruang  bagi  penjahat.  Besar  kemungkinan  akan terjadi  interaksi  yang  dilakukan  oleh  para  wisatawan
Gambar 5. (a) WNA telanjang dan berpose di Kawah Gunung Agung; (b) Imigrasi Mataram - WNA Asal Prancis, Masuk Masjid Menggunakan Alas Kaki; (c) Tersangka Kasus Laboratorium Narkoba, Bali.
Sumber: Youtube Kompas.com, 2024.
Sumber: Kompas.com, 2023 . Sumber: News.detik.com, 2023.
(a)
(b)
mancanegara  dengan  masyarakat  lokal  di  mana  mereka berkunjung.  Terjadilah  gesekan  antara  masyarakat  lokal dengan  wisatawan  mancanegara  yang  berbeda  perspektif terkait  sosial  budaya  yang  terwujud  dalam  tindak  kriminal. Sudah banyak tercatat kasus kriminalitas yang dilakukan oleh para wisatawan mancanegara di wilayah Indonesia. Bahkan, di  Bali  tahun  2022,  angka  kasus  kriminalitas  wisatawan mancanegara  meningkat  hingga  68,6  persen  dari  periode sebelumnya 2021, dikutip dari DetikBali.com (2023). Kasus kriminalitas  ini  menimbulkan  keresahan  di  kalangan  para stakeholder  yang  berkaitan,  teruma  dikalangan  masyarakat lokal.  Mereka  mengkhawatirkan  hal  ini  akan  berdampak buruk bagi ketenangan pariwisata Indonesia di situasi saat ini. Terlebih, secara  langsung, hal ini juga  akan mempengaruhi keadaan terhadap aspek sosial budaya masyarakat lokal dan secara tidak langsung, akan mempengaruhi ketahanan serta keamanan Indonesia terhadap kedua aspek tersebut.
Budaya berubah karena lingkungan di mana budaya itu ada berubah (lingkungan yang bersifat fisik dan sosial). Banyak budaya yang dipelajari menunjukkan proses perubahan yang independen dari yang diyakini terkait dengan pariwisata, dan pariwisata hanyalah salah satu cara di mana akulturasi terjadi. Namun,  aktivitas  wisata  menjadi  penyebab  perubahan
terhadap budaya dan masyarakat Indonesia. Tindak kriminal yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara nyata adanya di tengah  masyarakat. Hal  ini  telah  menarik  perhatian, karena banyaknya  interaksi  antara  wisatawan mancanegara  dengan masyarakat lokal yang bersifat sementara.

## Kesimpulan
Seiring  dengan  dampak  positif  ditinjau  dari  sisi  ekonomi seperti yang diharapkan, manfaat dari program pembebasan visa melalui Visa on Arrival (VoA) dan Bebas Visa Kunjungan (BVK)  juga  dilengkapi  dengan  potensi  risiko  keamanan, termasuk dari nilai sosial - budaya yang akan mempengaruhi masyarakat. Dampak negatif dari pariwisata yang berlebihan, terutama  karena  tingginya  jumlah  wisatawan  asing  dengan latar belakang nilai sosial budaya yang berbeda yang masuk dan  berinteraksi  sosial  dengan  masyarakat  lokal  Indonesia, perlu diantisipasi dengan pengawasan ketat. Pengawasan ini meliputi  pengendalian  keluar  masuknya  orang  asing  di wilayah Indonesia, penguatan institusi, lembaga, dan regulasi terkait juga sangat diperlukan.

## Daftar Pustaka
Adrian,  M.,  Kawitriresen,  T.,  &  Renaningtyas,  M.  (2023). Penggunaan sistem e-visa dalam peningkatan ekonomi berbasis  pariwisata:  analisis  kunjungan  turis mancanegara  di  Bali.  Journal  of  Economic,  Business  & Accounting Research Vol:1, No.1, 22-39.
Badan  Pusat  Statistik.  (2023).  Jumlah  Kunjungan  Wisatawan Mancanegara 2022-2023. Badan Pusat Statistik. Jakarta. Bhati A., et al (2016). National Disaster Management in the ASEAN-5: An Analysis of Tourism Resilience. Emerald Insight.
Choe, J., & Lugosi, P. (2022). Migration, tourism and social sustainability. Tourism Geographies Vol 24, No 1, 1-8. Detik Bali. (2023). Kunjungan Wisman di Bali Meningkat, Angka Kriminal  Libatkan  WNA  Naik.  Diakses  dari https://www.detik.com/bali/berita/d-
6600280/kunjungan-wisman-di-bali-meningkat-angka- kriminal-libatkan-wna-naik pada 19 Mei 2024.
Fauzy,  A.,  et  al.  (2022).  Metodologi  Penelitian.  Kabupaten Banyumas: CV. Pena Persada.
Hararap,  A.,  Andjanie,  I.,  F.,  &  Fatmasari,  B.,  R.  (2023).
Impact  of  Domestic  Tourist  Spending  on  the Economy of West Java Province, Indonesia. ASEAN Journal  on  Hospitality  and  Tourism  Vol.  21,  No.  3, December 2023, pp. 333-346. DOI:
https://doi.org/10.5614/ajht.2023.21.3.07.
Hartman,  S.  (2018).  Resilient  tourism  destinations? Governance  implications  of  bringing  theories  of resilience and adaptive capacity to tourism practice. In E.  Innerhofer,  M.  F.  Innerhofer,  &  H.  Pechlaner
(Eds.), Destination Resilience (p. 11). Routledge. Herlina,  A.  (2021).  Rethinking  Indonesian  Visa  Policy:  An Onshore Visa as a Tool to Anticipate Non-Traditional Security Threats. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 592, 397-404.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2002  tentang Pertahanan Negara. Sekretaris Negara RI. Jakarta. Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan.  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2009 Nomor 11. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa  Kunjungan.  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2016 Nomor 44. Sekretariat Negara RI. Jakarta. Indrady, A. (2020). A Critical Assessment on the Indonesian Free  Visa  Policy:  A  Critical  Assessment  on  the Indonesian Free Visa Policy: a Neorealist Perspective. Global: Jurnal Politik Internasional Vol. 22: No. 1, 54-76. Ismail,  Zulkarnain.  (2019).  Penegakan  Kedaulatan  Dan Hukum  Dari  Ancaman  Kejahatan  Pembajakan  Pada Kawasan  Perbatasan  Negara.  Fakultas  Hukum Universitas Pattimura Ambon.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). Bahan
Pembelajaran Proxy War.
https://www.kemhan.go.id/badiklat/wp- content/uploads/2021/06/tmp_23263-HANJAR- PROXY-WAR-1197984620.pdf.
Kompas. (2023). 5 Kasus WNA yang Membuat Keresahan di Bali, Ada yang Pamer Alat Kelamin dan Telanjang. Diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/06/0
61500365/5-kasus-wna-yang-membuat-keresahan-di- bali-ada-yang-pamer-alat-kelamin-dan?page=all  pada 20 Mei 2024.
Kristy, N. M., Harini, S., & Haqqi, H. (2021). Kepentingan Nasional  Australia  Dengan  Menjadikan  Bali  Sebagai Destinasi Wisata Favorit (2018). Solidaritas: Jurnal Ilmu-
Ilmu Sosial, 4(1). Retrieved from
https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/v iew/5491.
Lazuardina  D.,  Shabrina  A.,  G.  (2023).  Desa  Ciburial Kabupaten  Bandung:  Dampak  Pariwisata  Terhadap Kehidupan  Masyarakat  Lokal  di  Kawasan  Wisata. Warta Pariwisata. Institut Teknologi Bandung.
Liputan  6.  (2024).  Vila  di  Bali  Disulap  Jadi  Laboratorium Narkoba dan Kebun Ganja Hidroponik, 3 WNA Ditangkap. Diakses dari https://www.liputan6.com/regional/read/5595147/v ila-di-bali-disulap-jadi-laboratorium-narkoba-dan- kebun-ganja-hidroponik-3-wna-ditangkap pada 17 Mei 2024.
Mathieson, A. & Wall, G. (1982) Tourism, Economic, Physical and Social Impacts. Harlow: Longmans.
Nasional  Oke  News  (2023).  620  WNA  Dideportasi  dari Indonesia  Gara-Gara  Salah  Gunakan  Visa  hingga  Berbuat Onar. Diakses dari https://nasional.okezone.com/read/2023/04/03/337 /2792495/620-wna-dideportasi-dari-indonesia-gara-
gara-salah-gunakan-visa-hingga-berbuat-onar  pada  19 Mei 2024.
Pramitha, R. Z. (2023). Literasi Sapta Pesona Pariwisata pada Desa Wisata Pariangan. Program Studi Pariwisata Syariah Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Mahmud  Yunus Batusangkar.
Prideaux,  B.  (1996).  The  tourism  crime  cycle:  A  beach destination case study. A. Pizam and Y. Mansfeld (eds) Tourism, Crime and International Security Issues (pp. 59–76). Chichester: Wiley.
Prihartini, E. N., & Yudhistira, M. H. (2023). The  adverse effects  of  the  visa  exemption  policy:  evidence  of immigration  violations  in  Indonesia.  Journal  of  Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 15:3, 318-335. Purnomo,  A.  S.  (2018).  The  Visa  Exemption  Policy Implementation  on  Global  Mobility:  A  Strategy  to Minimising The Risks and Maximising The Benefits of Visa Policies. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Volume 1, No. 2.
Puspita,  N.  A.,  &  Putri,  P.  K.  (2023).  Analisis  Dampak Pemberian  Visa  On  Arrival  (VOA)  Bagi  Negara Konflik (Studi Kasus: Voa Bagi Rusia dan Ukraina di Imigrasi  Ngurah  Rai).  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Keimigrasian
6:2, 121-144. Putra,  S.  P.,  Rizhaldi,  M.  F.,  &  Brilian,  M.  F.  (2022). Immigration Law Enforcement against the Misuse of Foreign  Nationals  Residence  Permit  Visas.  Delegaleta Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 1.
Regional  Kompas  (2022).  7  Kasus  WNA  Dideportasi  dari Indonesia, Ada Ibu dan Balitanya Asal Rusia Diakses dari https://regional.kompas.com/read/2022/04/15/092 500578/7-kasus-wna-dideportasi-dari-indonesia-ada- ibu-dan-balitanya-asal-rusia?page=all  pada  20  Mei 2024.
Rothman, R.A. (1978). Residents and transients: Community reaction to seasonal visitors. Journal of Travel Research 16 (3), 8–13.
Ryan,  C.  (1993).  Tourism  and  crime:  An  intrinsic  or accidental  relationship?.  Tourism  Management  14  (3), 173–183.
Ryan,  C.  (2003).  Recreational  Tourism.  Channel  View Publications: An imprint of Multilingual Matters Ltd.
1st ed. G155.A1R925. Retrieved from
https://www.perlego.com/book/969882/recreational -tourism-demands-and-impacts-pdf  (Original  work published 2003).
Sigit Riyanti. (2014). Re-Interprestasi  Kedaulatan  Negara  Dalam Hukum  Internasional, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta 24 Juni 2014.
Sudini,  L.  P.,  &  Arini,  D.  G.  (2022).  Visit  Visa  Abuse  by Foreigners. Journal of Positive School Psychology Vol. 6, No. 10, 583-592.
Sutono A., et al (2020). Pariwisata dan Ketahanan Nasional: Percepatan Pembangunan Pendidikan Vokasi Berbasis Penta  Helix  Guna  Peningkatan  Daya  Saing  Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional. UPT Penerbitan dan Percetakan - Universitas Pendidikan Indonesia.
Sutono A., et al (2023). Pariwisata dan Ketahanan Nasional: Pengukuran  Ketahanan  Destinasi  Pariwisata  Berbasis Asta  Gatra.  Pusat  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
Situmeang, I. V. O. (2020). Strategi Komunikasi Pariwisata:
Menciptakan Seminyak Menjadi Top of Mind Tujuan Wisata Di Bali. Scriptura, 10(1), 43-52.
Swesti,  W.  (2019).  Dampak  Pariwisata  Terhadap  Kondisi Sosial Budaya Masyarakat di Banda Aceh; The Social- Cultural  Impact  of  Tourism  in  Banda  Aceh.  Jurnal Kepariwisataan Indonesia 13 (2), 49-65.
Widari, D. A. (2022). Interaksi dan Dampak Sosial Budaya dalam Pengembangan Pariwisata. Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi Volume 16 Nomor 1, 42-55.
Najma  Afifa  Nurfara,  merupakan mahasiswa  S2  pada  Program  Magister Perencanaan  Kepariwisataan  di  Institut Teknologi  Bandung.  Menyelesaikan pendidikan  S1  pada  Program  Studi Destinasi  Pariwisata  di  Politeknik
Pariwisata  NHI  Bandung  pada  tahun 2022. Nisa Aulia Nur Setiawan, merupakan mahasiswa S2 pada Magister Administrasi Bisnis di Institut Teknologi Bandung.  Menyelesaikan  pendidikan  S1 pada Program Studi Destinasi Pariwisata di  S1  di  Politeknik  Pariwisata  NHI Bandung pada tahun 2022.
Dzaky Huda Ari S. P., menyelesaikan pendidikan  S1  pada  Program  Studi Destinasi  Pariwisata  di  Sekolah  Tinggi
Pariwisata  NHI  Bandung  pada  tahun 2023. Kemudian melanjutkan pendidikan  S2  pada  Program  Magister Perencanaan Kepariwisataan di Institut Teknologi Bandung. Fadhlan Radyahadi, saat ini merupakan mahasiswa S2 pada Program Magister  Perencanaan  Kepariwisataan Institut Teknologi Bandung. Menyelesaikan  pendidikan  S1  pada Program  Studi  Destinasi  Pariwisata  di
Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung pada tahun 2022.
Athiyyah  Izzati  J,  menyelesaikan pendidikan  S1  pada  Program  Studi Destinasi  Pariwisata  di  Sekolah  Tinggi Pariwisata  NHI  Bandung  pada  tahun
2022. Kemudian melanjutkan pendidikan  S2  pada  Program  Studi Magister Perencanaan Kepariwisataan di
Institut Teknologi Bandung.
Foto 3x4
Foto 3x4