## IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN BERBASIS KEBENCANAAN
Widya Kartika 1 , Buddewi Sukindrawati 2 , Sarju 3
1,2,3 Universitas Janabadra, Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 55-57, 55231, Indonesia Email: widya.kartika@janabadra.ac.id

## ABSTRACT
The condition of rapid development of housing development and residential areas shows that many people live in disaster-prone residential areas. Disaster-prone settlements have a high risk due to living conditions that are not safe from the risk of a disaster that can occur suddenly. The community was relocated to a safer location to anticipate the possibility of being affected by the disaster. Therefore research is to identify land that has the potential as a housing relocation location for people living in disaster-prone areas. The research method used is quantitative. The research data collected is primary and secondary. The results of the drone mapping and research results  can  be  concluded  that  in  Sleman  Regency,  which  still  has  remaining  vacant  land,  including  Huntap Gondang  2,  Huntap  Pagerjurang,  Huntap  Plosokerep,  Huntap  Gondang  3,  Huntap  Dongkelsari,  and  Huntap Kuwang. Bantul Regency in the area of the Wukirsari and Selopamioro Villages, the potential for relocation land in  these  areas  is  around  7,368  m 2 and  2,334  m 2 .  Gunungkidul  Regency  and  Kulonprogo  Regency  have  the characteristics of spot disasters. Therefore the land relocation pattern handling tends to be independent and not integrated, so the Gunungkidul Regency and Kulonprogo Regency areas do not yet have exceptional relocation land.
Keywords: Disaster, Land Identification, Mapping, Relocation, Risk Management

## ABSTRAK
Kondisi pembangunan dan perkembangan perumahan serta kawasan permukiman yang pesat, tidak sedikit masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan  permukiman  yang  termasuk  ke  dalam  kawasan  rawan  bencana.  Hal  ini memiliki risiko tinggi dikarenakan kondisi tempat tinggal mereka yang tidak aman dari risiko terjadinya bencana yang  dapat  terjadi  secara  tiba  -  tiba.  Untuk  melakukan  antisipasi  terhadap  kemungkinan  terdampak  bencana, maka masyarakat perlu untuk direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Oleh karena itu perlunya penelitian untuk mengidentifikasi lahan yang memiliki potensi sebagai lokasi relokasi perumahan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan  rawan  bencana.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kuantitatif.  Data  penelitian  yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Hasil pemetaan drone dan hasil penelitian dapat disimpulkan di Kabupaten  Sleman  yang  masih  mempunyai  sisa  lahan  kosong  antara  lain  Huntap  Gondang  2,  Huntap Pagerjurang,  Huntap  Plosokerep,  Huntap  Gondang  3,  Huntap  Dongkelsari,  dan  Huntap  Kuwang.  Kabupaten Bantul di wilayah Kalurahan Wukirsari dan Kalurahan Selopamioro, potensi lahan relokasi di wilayah tersebut dengan luasan sekitar 7.368 m 2 dan 2.334 m 2 . Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo mempunyai karakteristik bencana bersifat spot oleh sebab itu penanganan pola lahan relokasinya cenderung relokasi mandiri dan tidak terpadu. Sehingga diwilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo belum mempunyai lahan relokasi khusus.
Kata kunci : Identifikasi Lahan, Kebencanaan, Manajemen Risiko, Pemetaan, Relokasi
Identifikasi Lahan Potensial (Kartika / hal. 146-151)

## PENDAHULUAN
Bencana  alam  merupakan  peristiwa alam yang menimbulkan risiko atau bahaya bagi  kehidupan  manusia.  Perubahan  iklim perlu  dillihat  sebagai  isu  global,  akibat perubagan iklim, bencana hidrometeorologi masih  menjadi  ancaman  bagi  Indonesia secara keseluruhan. BNPB mencatat bahwa di  Indonesia  adalah  bencana  hidrologi  dan meteorology masih mendominasi (Pantow et al.,  2021).  Di  Indonesia  berbagai  bencana alam  seperti  banjir,  gempa  bumi,  tsunami, gerakan  tanah,  angin  kencang,  kebakaran hutan,  dan  lain-lain  sudah  sering  terjadi. Akibat  yang  ditimbulkan  dari  bencana tersebut  adalah  kerugian  berupa  jiwa maupun harta benda manusia dan kerusakan terhadap lingkungan.
Kerusakan  tempat  tinggal  dan  fasilitas umum diakibatkan oleh bencana perlu untuk mendapatkan perhatian dikarenakan dampaknya  terhadap  penurunan  kualitas hidup masyarakat terdampak bencana (Sari, 2004).  Di  dalam  setiap  bencana  yang  akan terjadi  maupun  sesudah,  masyarakat  kita sering kali mendapatkan informasi- informasi  yang  salah.  Pada  dasarnya masyarakat  akan  cenderung  panik  dalam menghadapi  informasi  atau  isu-isu  yang tidak benar (Kunci, 2022).
Kebutuhan  manusia  yang  mendasar salah  satunya  adalah  tempat  tinggal. Kenyataannya,  tidak  semua  tempat  tinggal layak huni (RTLH). Hal ini menjadi masalah dalam  mengembangkan  dan  menciptakan kawasan  permukiman  dengan  kualitas lingkungan  baik  (Fitriani  &  Natalia,  2021). Masyarakat  berhak  untuk  tinggal  di  tempat tinggal  dan  lingkungan  permukiman  yang aman  dan  layak  huni  (Rachmawati  &  Mei, 2016).  Permasalahan  tersebut  merupakan urusan  pelayanan  dasar  yang  wajib  untuk dipenuhi oleh Pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018  tentang Standar  Pelayanan  Minimal,  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun
2021  tentang  Penerapan  Standar  Minimal, dan  Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor 29/PRT/M/2018  tentang  Standar  Teknis Standar  Pelayanan  Minimal  Pekerjaan Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR, 2018).
Bencana yang terjadi dapat mengakibatkan  kerusakan  pada  bangunan tempat  tinggal  dan  prasarana  sarana  umum lingkungan  tempat  tinggal  masyarakat terdampak  bencana  (Seluma  et  al.,  2018). Kondisi  pembangunan  dan  perkembangan perumahan serta kawasan permukiman yang pesat, tidak sedikit masyarakat yang tinggal di  kawasan  permukiman  yang  termasuk  ke dalam  kawasan  rawan  bencana.  Hal  ini memiliki  risiko  tinggi  dikarenakan  kondisi tempat tinggal mereka yang tidak aman dari risiko terjadinya bencana yang dapat terjadi secara tiba - tiba. Beberapa wilayah dengan tingkat  kemiringan  lereng  curam  ini dimanfaatkan  tidak  sebagaimana  mestinya sehingga meningkatkan risiko kerugian yang dialami  saat  terjadi  bencana  (Firdaus  & Yuliani, 2022). Untuk melakukan antisipasi terhadap  kemungkinan  terdampak  bencana, maka  masyarakat  perlu  untuk  direlokasi  ke lokasi  yang  lebih  aman  (Zulkarnain  et  al., 2022). Penentuan lokasi yang aman dari dari ancaman  bencana,  lokasi  yang  memiliki akses  mudah  terhadap  lokasi  pekerjaan, aksesbilitas  terhadap  lokasi  pekerjaan,  dan aksesbilitas terhadap fasilitas umum (Utami, n.d.).  Permukiman  yang  akan  direlokasi adalah  permukiman  yang  terletak  pada daerah  sangat  rentan  tanah  bergerak  dan memiliki  daerah  yang  luas  serta  tingkat kepadatan yang tinggi (Los, n.d.).
Oleh  karena  itu  perlunya  penelitian untuk  mengidentifikasi  lahan  –  lahan  yang memiliki  potensi  sebagai  lokasi  relokasi perumahan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  kuantitatif.  Data  penelitian  yang
Identifikasi Lahan Potensial (Kartika / hal. 146-151) dikumpulkan  adalah  data  primer  dan sekunder.  Data  primer  dengan  mengambil data  langsung  di  lapangan  sedangkan  data sekunder  yaitu  dengan  mengambil  metoda pada  penelitian  terdahulu  dan  peraturan pemerintah yang linier.
Variabel  penelitian  yang  digunakan yaitu dengan mengkategorikan atau mengklasifikasikan lahan potensial  relokasi per kabupaten di Yogyakarta.
Teknik pengumpulan data, meliputi studi pustaka,  penelaahan  peta-peta  dasar  atau laporan  terdahulu,  tim  teknis,  pihak  terkait lainnya  guna  tercipta  kesepakatan  rencana kerja,  metodologi  pelaksanaan  pekerjaan, dan  hasil  pekerjaan,  persiapan  alat  dan koordinasi wilayah kerja, orientasi lapangan, dan  peta  dasar  digital.  Survey  pada penelitian ini berupa kegiatan pengumpulan data di kabupaten/kota masing - masing serta koordinasi  lintas  sektor  pada  pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yaitu pada OPD yang  menangani  kebencanaan  di  wilayah Yogyakarta.  Koordinasi  dengan  melakukan kegiatan  rapat.  Pada  setiap  rapat  semua permasalahan    mengenai  capaian  progress dan  didisikusikan  secara  bersama  menurut kemampuan  (Siregar  &  Jagakarsa,  n.d.). Lanjut  dengan  survey  instansional  yaitu kegiatan  survey  yang  dilaksanakan  pada instansi  dan  kalurahan  untuk  memperoleh data terkait rencana lokasi relokasi. Setelah melakukan survey instansional dan koordinasi  dengan  instansi  terkait,  di sepakati wilayah lokus yang akan dilakukan identifikasi,  maka  pekerjaan  lapangan selanjutanya  adalah  melakukan  pendataan atau  identifikasi  terhadap  wilayah  yang sudah  direncanakan  sebagai  lokasi  relokasi oleh  pemerintahan  desa  setempat  yang rawan terhadap bencana.
Pengolahan  data  dengan  penelahan terhadap  peraturan  perundangan  mengenai SPM serta kajian terkait pendataan terhadap kawasan rawan bencana yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian peraturan  dan  beberapa  kajian  yang  sudah
dipilih dilanjutkan untuk dianalisis terhadap kondisi  pekerjaan  pada  saat  pengambilan data  survey  instansional  atau  koordinasi dengan  pemerintah  kabupaten/kota  dan pekerjaan  lapangan  selesai  dilakukan  maka analisis data selanjutnya yaitu deskripsi data (Imanda,  2013).  Pekerjaan  identifikasi lokasi  diantaranya  adalah  deskripsi  kondisi lokasi  atau  lahan  rencana  relokasi  yang meliputi  metoda  observasi  langsung  di lapangan  berupa  pengamatan  terhadap kondisi lahan yang aman terhadap bencana; identifikasi  status  lahan  dan  status  hukum agrarian  dengan  berkoordinasi  dengan pemerintah kalurahan setempat; identifikasi kelayakan lahan untuk permukiman meliputi akses  road,  akses  jaringan  listrik,  akses  air bersih, akses drainase.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  konsultasi,  survey, dan  pengumpulan  data  di  instansi  BPBD Kabupaten, didapatkan bahwa lahan relokasi sangat  bergantung  pada  karakter  bencana yang  dialami  setiap  kabupaten,  dimana secara  spasial  yang  telah  dipersiapkan, hanya  pada  lokasi  yang  relatif  memliki karakter  bencana  yg  bersifat  massal  bukan spot  (Sleman,  Bantul  terutama  wilayah Kalurahan Wukirsari dan Selopamioro yang sering terjadi longsor) dan pola relokasinya bersifat  lahan  relokasi  terpadu,  sedangkan pada  karakter  bencana  spot,  penanganan pola  lahan  relokasinya  cenderung  relokasi mandiri dan tidak terpadu (Kulonprogo dan Gunung Kidul kecuali pada momen bencana topan  cempaka  2017  ada  relokasi  di Kalurahan Tegalrejo
Kapanewon
Gedangsari  yang  mengakibatkan  banjir dimana sangat jarang terjadi di Gunungkidul.
Pemerintah Kabupaten Sleman mencatat kerusakan akibat  meletusnya  Gunung Merapi  terjadi  di  tiga  kecamatan,  yaitu Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Ngemplak  dan  Kecamatan  Turi.  Data  yang diperoleh  terdapat  2.555  rumah  dengan
Identifikasi Lahan Potensial (Kartika / hal. 146-151)
kondisi  rusak  di  Kecamatan  Cangkringan, 25  rumah  rusak  di  Kecamatan  Ngemplak, sedangkan  di  Kecamatan  Turi  hanya  rusak sebanyak 6 rumah.
Lahan  relokasi  di  wilayah  Kabupaten Bantul  yang  rawan  terjadi  gerakan  tanah terdapat  di  Desa  Wukirsari  dan  Desa Selopamioro. Kejadian longsor yang hampir setiap tahun terjadi pada wilayah permukiman  membuat  BPBD  Kabupaten Bantul  dengan  Kalurahan  Wukirsari  dan Kalurahan Selopamioro menyediakan lahan relokasi.  Dari  hasil  survey  dan  konsultasi dengan  instansi  BPBD  Kabupaten  Bantul didapatkan bahwa BPBD Kabupaten Bantul telah membuat tabulasi kebutuhan rehabilitasi  dari  Tahun  2022-2026  sebagai rencana  penanganan  wilayah  yang  sering terjadi longsor.
Badai cempaka yang terjadi di kawasan Kabupaten  Gunungkidul  mengakibatkan bencana  alam  tanah  longsor,  salah  satunya terjadi pada ruas jalan Semin - Tambakromo Gunungkidul  (Kartika,  2022).  Wilayah Kabupaten  Gunungkidul  dan  Kulonprogo mempunyai  karakteristik  bencana  bersifat spot  oleh  sebab  itu  penanganan  pola  lahan relokasinya cenderung relokasi mandiri dan tidak terpadu. Sehingga di wilayah Kabupaten  Gunungkidul  dan  Kabupaten Kulonprogo belum mempunyai lahan relokasi khusus.
Lahan  relokasi  di  Kabupaten  Sleman memiliki  jumlah  10  huntap.  Huntap  Batur, Huntap  Gading,  Huntap  Jetis  Sumur,  dan Huntap Banjarsari sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Huntap yang masih bisa digunakan  untuk  dikembangkan  sebagai lahan  relokasi  antara  lain  Huntap  Gondang 2, Huntap Pagerjurang, Huntap Plosokerep, Huntap  Gondang  3,  Huntap  Dongkelsari, dan Huntap Kuwang.
Gambar 1. Peta Citra Drone Wilayah Huntap Gondang 2
Gambar  1  merupakan  salah  satu  lokasi huntap  yang  masih  bisa  dikembangkan. Huntap  Gondang  2  berada  di  Dusun Gondang,  Wukirsari,  Cangkringan,  Sleman seluas  22.650  m 2 .  Huntap  ini  memiliki memiliki  penghuni  107  KK  yang  berada pada  114  rumah.  Sedangkan  jumlah  jiwa sebesar  360  jiwa.  Pada  Huntap  Gondang  2 memilki  fasilitas  lengkap  seperti  air  dan listrik  yang  berasal  dari  Pamsimas,  sumur bor  dan  PLN.  Huntap  Gondang  2  sendiri diisi oleh pengungsi dari Dusun Ngepringan dan  Gondang.  Pekerjaan  utama  berupa petani  dan  peternak.  Sumber  pendanaan pembangunan Huntap Gondang 2 menggunakan  dana  dari  pemerintah  pusat. Berdasarkan  batas  huntap  Gondnag  2  yang sudah ada di wilayah ini masih ada lahan sisa untuk  keperluan  optimalisasi  huntap  seluas 15.903,6 m 2 . Selain itu rekomendasi potensi optimalisasi lahan disekitar huntap Gondang 2 jika terjadi erupsi Gunung Merapi seperti terlihat  pada  gambar  1  mempunyai  luas 5.866 m 2 .
Selanjutnya, lahan relokasi di Kabupaten Bantul  berada  di  Kalurahan  Wukirsari, Kapanewon Imogiri dan Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri.
Gambar 2. Peta Citra Drone Wilayah Kalurahan Wukirsari
Gambar 2 menunjukkan salah satu lokasi yang  memiliki  luas  lahan  6.425  m 2 .  Sudah ada  beberapa  rumah  yang  terbangun  dan ditempati oleh beberapa KK yang direlokasi akibat  bencana  gerakan  tanah  di  Wilayah Kalurahan Wukirsari. Lokasi lahan relokasi ini  masih  berpotensi  untuk  dioptimalkan dengan  luasan  sekitar  7.368  m 2 .  Dengan status tanahnya adalah Sultan Ground, maka pemanfaatannya sangat memerlukan perhatian dari sisi regulasi yang relatif ketat dan kompleks dibandingkan status tanah hak milik/SHM).
Wilayah  Kabupaten  Gunungkidul  yang berada  pada  wilayah  yang  mempunyai kerentanan  gerakan  tanah  tinggi  seperti wilayah  Kapanewon  Ngawen,  Gedangsari dan Nglipar yang sebagian besar wilayahnya mempunyai  morfologi  perbukitan  yang curam dapat direkomendasikan lahan relokasi  di  sekitar  wilayah  tersebut  yang relatif aman terhadap gerakan tanah.
Gambar 3. Peta DEMNAS Rekomendasi Potensi Lahan Relokasi Gunung Kidul
Rekomendasi  lahan  di  sekitar  wilayah Kapanewon  Ngawen,  Gedangsari  dan Nglipar  berada  pada  wilayah  dengan kemiringan lereng yang kecil dan aman dari gerakan  tanah.  Dari  analisis  DEMNAS rekomendasi  lahan  relokasi  di  sekitar wilayah  Kapanewon  Ngawen,  Gedangsari dan  Nglipar  dapat  ditempatkan  di  sekitar Sungai  Oyo  yang  mempunyai  morfologi perbukitan  bergelombang  lemah  sampai datar seperti terlihat pada gambar 3 diatas.

## SIMULAN
Hasil pemetaan drone dan hasil penelitian dapat  disimpulkan  di  wilayah  Huntap  di Kabupaten Sleman yang masih  mempunyai sisa  lahan  kosong  dan  berpotensi  untuk dikembangkan apabila terjadi erupsi Gunung  Merapi  yang  besar  antara  lain Huntap  Gondang  2,  Huntap  Pagerjurang, Huntap  Plosokerep,  Huntap  Gondang  3, Huntap  Dongkelsari,  dan  Huntap  Kuwang. Hasil pemetaan drone dan hasil penelitian di wilayah  Kabupaten  Bantul  terutama  di wilayah Kalurahan Wukirsari dan Kalurahan Selopamioro,  potensi  lahan  relokasi  di wilayah tersebut dengan luasan sekitar 7.368 m 2 dan 2.334 m 2 .
Wilayah  Kabupaten  Gunungkidul  dan Kabupaten Kulonprogo mempunyai karakteristik  bencana  bersifat  spot  oleh sebab itu penanganan pola lahan relokasinya cenderung  relokasi  mandiri  dan  tidak terpadu.  Sehingga  diwilayah  Kabupaten Gunungkidul  dan  Kabupaten  Kulonprogo belum mempunyai lahan relokasi khusus.

## DAFTAR PUSTAKA
Firdaus,  M.  I.,  &  Yuliani,  E.  (2022).
Kesesuaian Lahan Permukiman
Terhadap  Kawasan  Rawan  Bencana Longsor. Jurnal  Kajian  Ruang , 1 (2),
Identifikasi Lahan Potensial (Kartika / hal. 146-151)
216. https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.2003
0
Fitriani,  H.,  &  Natalia.  (2021).  Kajian Persepsi  dan  Hambatan  Perencana dalam  Menghadapi  Konsep  Bangunan
Ramah  Lingkungan. Media  Teknik
Sipil , 19 (2), 1–10. https://doi.org/10.22219/jmts.v19i1.16 463
Imanda,  A.  (2013).  Gerakan  Tanah  Studi Kasus :  Permukiman  Sekitar  Ngarai Sianok Di Kelurahan Belakang Balok , Kota Bukittinggi. Jurnal Perencanaan
Wilayah Dan Kota , 24 (2), 141–156.
Kartika,  W.  (2022).  Identifikasi  dan Penilaian  Risiko  Pada  Proyek  Ruas Jalan  Semin-Tambakromo. Rancang Bangun Teknik Sipil .
Kunci, K. (2022). Identifikasi Perumahan di Lokasi  Rawan  Bencana  di  Kabupaten Tana Toraja Risnawati K 1 1 . 11 .
Los, U. M. D. E. C. D. E. (n.d.). Identifikasi Kerentanan  dan  Sebaran  Longsor Lahan Sebagai Upaya Mitigasi
Bencana di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo .
Pantow, M. R. N., Warouw, F., & Egam, P. P. (2021). Analisis Permukiman Rawan
Banjir  Pendekatan  Mitigasi  Bencana Studi Kasus Kelurahan Ternate
Tanjung. Jurnal Fraktal , 6 (1), 38–45.
Pupr, P. (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor 29/PRT/M/2018. 6(1), 1–8.
Rachmawati,  R.,  &  Mei,  E.  T.  W.  (2016). Relokasi  Permukiman  Desa  Suka
Meriah Akibat Kejadian Erupsi Gunung  Api  Sinabung  Kabupaten Karo. Jurnal  Perencanaan  Wilayah
dan Kota , 27 (2), 137. https://doi.org/10.5614/jrcp.2016.27.2. 5
Sari, R. K. (2004). Sistem Penentuan Daerah Relokasi  Pemukiman  Masyarakat  di Kota  Banda  Aceh  Berbasis  Sistem Informasi Geografis. 1–14.
Seluma,  K.,  Guntar,  D.,  &  Sugandi,  W.
(2018). Sosialisasi Potensi Bencana dan Sistem  Informasi  Geografi  (SIG). Jurnal  Bagimu  Negeri  30  April , 2 (1),
59–68.
https://doi.org/10.26638/jbn.552.8651 Siregar,  J.,  &  Jagakarsa,  U.  T.  (2023). Pekerjaan Konstruksi Sering Mengalami Keterlambatan yang Menyebabkan Kerugian Pada Stakeholder .  Menara :  Jurnal  Teknik
Sipil , Vol 18 No 1.
Utami,  W.  (2018).  Analisis  Spasial  Untuk
Lokasi Relokasi Masyarakat Terdampak  Tsunami  Selat  Banten Tahun.
Zulkarnain,  L.,  Pratama,  R.  A.,  Wulandari,
D., & Kusuma, A. J. (2022). Pemetaan
Lahan Potensial Untuk Relokasi Permukiman Kawasan Perkotaan Kota Kediri. Jurnal Penataan Ruang , 17 (2),
90–98.
https://iptek.its.ac.id/index.php/jpr/arti cle/view/13953/pdf_41