Volume 5 Issue 2, September 2021: pp. 245-263. Copyright © 2020 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548- 1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0  International  License,  which  permits  unrestricted  use,  distribution, and  reproduction in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly cited.

## Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif PERATUN dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik

## Government Tort in Administrative Court’s Perspective and Principles of Good Governance
Aju Putrijanti 1 , Anggita Doramia Lumbanraja 2 , Kadek Cahya Susila Wibawa 3
1. Faculty of Law, Diponegoro University, Semarang, Indonesia. E-mail: ajuputrijanti@lecturer.undip.ac.id 2   Faculty of Law, Diponegoro University, Semarang, Indonesia. E-mail: anggitadoramialumban@lecturer.undip.ac.id 3. Faculty of Law, Diponegoro University, Semarang, Indonesia. E-mail: kadekwibawa@lecturer.undip.ac.id
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Administrative Court; Government tort ; Principles of Good Governance This  research  is  aimed  to  analyze  that  the  absolute  competence  of Administrative Court has become wider after the Act Number 30 Year 2014 of  Governance  Administration  promulgated.  This  Act  gives  competence  to investigate,  settle  the  lawsuit  of  government  tort.    Previously,  government tort put lawsuit to general court especially for private procedural law and it had been made for some decade . This research is to find out the government tort  from  administrative  court’s  perspective,  and  the  role  of  principles  of good  governance  in  governance  administration.  This  is  normative  legal research  and  used  literature  study,  which  is  descriptive  analytical.
Government  act  in  public  law  can  be  dividing  into  legal  action  and  factual action.  Based  on  Article  87  Letter  (a)  of  Act  Number  30  Year  2014  of Governance  Administration  that  written  decision  also  includes  the  factual action. Government tort is a factual act in public law, so it has to investigate, settle using administrative procedural law. Shifting paradigm of government tort now become Administrative Court competence to investigate, settle the lawsuit  of  government  tort  and  follow  the  Act  Number  5  Year  1986  of Administrative Court and its amendments for administrative procedural law. The  role  of  principles  of  good  governance  is  important  as  guidance  for governance  to  implementation  the  regulations.  This  principle  had  become rule  to  follow  and  to  guide  instead  of  does  not  comply,  which  can  caused damaged  with  whomsoever.  The  novelty  is  to  emphasize  that  from  the perspective of administrative court is relevance of shifting paradigm lawsuit of government tort to administrative court and the role of principles of good governance to avoid the government tort. INFO ARTIKEL ABSTRAK Kata kunci: Peratun ; Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kompetensi  absolut  Peratun menjadi lebih luas setelah Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
T indakan faktual ; AUPB Administrasi  Pemerintahan  diundangkan,  karena  memberi  kompetensi untuk  mengadili  tindakan  faktual  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. Sebelumnya,  gugatan  tentang  perbuatan  melanggar  hukum  adalah kompetensi  Peradilan  Umum  dan  diperiksa  sesuai  hukum  acara  perdata. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum,  menggunakan  data  sekunder yaitu  hasil  penelitian,  jurnal,  yang  dianalisa  secara  deskriptif.    Tindakan pemerintah  terdiri  dari  tindakan  hukum  dan  tindakan  faktual.  Berdasar Pasal  87  huruf  a  UU  Administrasi  Pemerintahan,  penetapan  tertulis  yang mencakup tindakan faktual, maka gugatannya diajukan ke Peratun.Pergeseran  paradigma  memeriksa  gugatan  tindakan  pemerintah yang  melanggar  hukum  sekarang  menjadi  kewenangan  absolut  Peratun. Dasar  hukum  yang  digunakan  adalah  Pasal  87  huruf  a  UU  AP,  perluasan makna  dari  ketetapan  tertulis  yang  harus  di  maknai  sebagai  penetapan tertulis    juga  mencakup  tindakan  faktual.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa gugatan  tindakan  faktual  adalah  kompetensi  absolut  Peratun,    karena merupakan  perbuatan  hukum  di  bidang  hukum  publik.  Pemeriksaan  dan jenis  putusan  mengikuti  perundangan  tentang  Peratun.  Asas  Umum Pemerintahan  yang  Baik  atau  AUPB  sebagai  pedoman  bagi  pemerintah dalam  menjalankan  pemerintahan,  yaitu  supaya  tidak  menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dari perspektif Peratun, kompetensi memeriksa gugatan  tindakan  faktual  adalah  tepat  dan  peran  AUPB  dalam melaksanakan  tata  kelola  pemerintahan,  untuk  tercapainya  pemerintahan yang baik dan mengurangi gugatan perbuatan melanggar hukum.

## 1. Pendahuluan
Pelaksanaan pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pembagian kekuasaan menjadi 3 ( tiga) yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif, dan dalam arti luas mencakup legislatif dan yudikatif yang menjalankan fungsi masing-masing.  Pemerintah melakukan pelbagai pengaturan dalam bentuk peraturan perundangan, keputusan, penetapan serta tindakan hukum,  untuk mencapai tujuan negara.  Dalam negara  hukum segala tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menghindari kekuasaan  absolut  oleh  penguasa.    Ide  negara  hukum  pertama  kali  dikemukakan  oleh Plato  yang  kemudian  didukung  oleh  Aristoteles,  yang  mengaitkan  pengertian  negara hukum pada kata “ polis” bahwa seluruh urusan negara, warga masyarakat harus selalu turut serta dalam urusan penyelenggaraan negara 1 . Konsep negara hukum yang bersifat universal,  turut  mempengaruhi  pelaksanaan  yang  berbeda  di  setiap  negara  dan  serta berdasarkan politik, budaya dan sosial masyarakat.
Sesuai  dengan  perkembangan  pemerintahan  di  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  ( selanjutnya disebut UU AP) memberi pengaturan  yang  jelas  mengenai  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  (AUPB),
1 Zahermann Armandz Muabezi, “NEGARA BERDASARKAN HUKUM ( RECHTSSTAATS ) BUKAN KEKUASAAN ( MACHTSSTAAT ) RULE OF LAW AND NOT POWER STATE,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 3 (2017): 421–46.
kewenangan, upaya administratif, larangan penyalahgunaan wewenang dan hal – hal lain terkait penyelenggaraan pemerintahan yang dahulu belum ada pengaturan secara jelas.
UU  AP  ini  adalah  perundangan  baru  yang  penting  sebagai  pedoman  penyelenggaraan administrasi pemerintahan.  Menurut Mahfud MD yang dikutip dari Teguh Satya Bhakti, menyebutkan  bahwa politik hukum adalah legal policy atau  kebijakan tentang hukum yang  akan  diberlakukan    baik  dengan  pembuatan  hukum  baru  atau  pergantian  hukum yang  lama  dengan  tujuan  untuk  mencapai  tujuan  negara 2 .  Berawal  dari  pendapat Mahfud  MD  di  atas,  UU  AP  menunjukkan  tujuan  Pemerintah    untuk  meningkatkan kwalitas penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan perlindungan hak asasi warga serta menempatkan warga sebagai subyek.
Sebelum UU AP berlaku, perbuatan melawan  hukum oleh pemerintah  dapat  digugat di Pengadilan  Negeri,  hal  ini  berdasarkan  doktrin  bahwa  perbuatan  melawan  hukum merupakan  perbuatan  hukum  di  bidang  perdata,  sehingga  hukum  acara  pemeriksaan mengikuti ketentuan yang ada di HIR ( Herzien Inlandsch Reglement ) serta Kitab Undang- undang  Hukum  Perdata  (  KUHPerdata).  Perkembangan  hukum  dan  politik  membawa pergeseran praktek penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hukum administrasi negara.
UU  AP  dalam  Pasal  87  huruf  a  menyebutkan  bahwa  keputusan  tata  usaha  negara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  Usaha  Negara  yang  diperbaharui  oleh  Undang-undang  Nomor  51  Tahun  2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual.  Untuk  menindaklanjuti  ketentuan  tersebut,  Mahkamah  Agung  mengeluarkan Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  (  Perma)  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Pedoman Penyelesaian  Sengketa  Pemerintahan  dan  Kewenangan  Mengadili  Perbuatan  Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ( Onrechtmatige Overheidsdaad ). Hal tersebut menimbulkan pertanyaan yang dikemukakan oleh  Philipus M. Hadjon, apakah perluasan  makna  tersebut  tidak  menimbulkan contraditio  in  termino ,    menurut  beliau, yang  seharusnya  diubah  utamanya  adalah  peraturan  perundang-undangan  tentang Peratun, perlu ditegaskan terkait asas lex generalis ( UU AP) dapat merubah lex specialis ( yaitu perundangan tentang Peratun) 3 .
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Syukron  Salam,  menyebutkan  bahwa  gugatan  terhadap kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dapat  diajukan  ke  Peradilan  Tata  Usaha Negara  (PERATUN),    serta  adanya  mekanisme citizen  lawsuits ,  apabila  negara  tidak
2 Teguh Satya Bhakti, “POLITIK HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM THE POLITIC OF LAW IN A VERDICT,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 5, no. 1 (2016): 53–72.
3 Philipus  M.  Hadjon,  “Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Konteks  UU  No  30  Tahun  2014  Tentang Adminisitrasi Pemerintahan,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 4, no. 1 (2015): 51–63.
melakukan  tindakan  yang  menjadi  kewajibannya 4 .  Bahwa  setelah  amandemen  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada  kesamaan filosofi dengan GALA di Belanda yaitu  mengarah  pada  HAM  dan  demokrasi  berdasarkan  faham  liberalisme  dan individualisme,  serta  penormaan  AUPB  dalam  bentuk    norma  tertulis  yaitu  UU  AP, sementara di Belanda dipertahankan sebagai meta norma atau tidak dituangkan dalam bentuk tertulis 5 . Normativasi Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam UU AP bertujuan  untuk  memberi  kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, selain  AUPB  yang  ada  di  beberapa  perundangan  lain.  Konsekwensi  berlakunya  UU  AP menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah harus berdasar hukum  serta ada upaya hukum  yang  diberikan  kepada  warga  sebagai  akibat  tindakan  pemerintah,  serta memperluas  kompetensi  Peratun  untuk  memeriksa  penyelesaian  sengketa onrechtmatige overheidsdaad 6 .  Dari berbagai hasil penelitian di atas, penulis berusaha untuk mengetahui bagaimana  perbuatan melawan hukum dari perspektif Peratun, serta bagaimana  perkembangan  AUPB  sebagai  dasar  penyelenggaraan  tata  kelola pemerintahan yang baik ?
Keterbaruan yang dikemukakan dari  hasil penelitian ini adalah  bahwa dari perspektif Peratun,    perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  adalah kompetensi  Peratun  untuk  memeriksa.    Serta    peran  AUPB      yang  bertujuan  agar  tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik.

## 2. Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yaitu  dengan  meneliti peraturan  perundangan  terkait  dengan  permasalahan.  Menggunakan  pendekatan undang-undang, pendekatan asas, serta  perbandingan untuk menjawab permasalahan. Data  diperoleh  adalah  data  sekunder  yaitu  jurnal  hasil  penelitian  yang  telah  ada dipublikasi,  SIPP dari Peratun.

## 3. Analisa

## 3.1. Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perspektif Peratun
Pengertian  pemerintah  dalam  arti  luas  terdiri  dari  kekuasaan  eksekutif,  legislatif  dan yudikatif  ,  dan  pemerintah  dalam  arti  sempit  hanya  kekuasaan  eksekutif. Penyelenggaraan  fungsi  pemerintah  dalam  konteks  negara  kesejahteraan  memerlukan pengaturan  secara  jelas  yang  berdasarkan  pembagian  kekuasaan.    Berbagai  bentuk
4 Syukron Salam, “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa,” Nurani Hukum 1, no. 1 (2018): 33–44.
5 et.al  Phahlevy,  Rifqy  Ridlo,  “Pergeseran  Paradigma  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Di  Indonesia  Dan Belanda,” Arena Hukum 12, no. 3 (2019): 576–91.
6 Bambang Arwanto, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah,” Yuridika 31, no. 3 (2016): 358–83.
tindakan  pemerintah  yang  dilakukan  untuk  dapat  menciptakan  masyarakat  yang berkesejahteraan,  terutama tindakan hukum pemerintah.  Tindakan  hukum  pemerintah dapat  dilakukan  di  bidang  hukum  publik  maupun  hukum  perdata,  yang  menyesuaikan dengan dasar hukum serta hubungan hukum yang timbul.
Taksonomi  yang  dilakukan  oleh  Oswald  Jansen  membedakan  antara  tindakan  hukum Pemerintah  dalam  melaksanakan  kewajiban  terdiri  tindakan  hukum  dan  tindakan faktual, sementara pembagian lebih lanjut bahwa tindakan hukum terdiri atas tindakan hukum di bidang hukum publik dan tindakan hukum di bidang hukum perdata. Tindakan hukum  di  bidang  hukum  publik  dapat  terdiri  dari  keputusan  yang  bersifat  umum  ( decisions with a general application ) dan keputusan yang bersifat individual ( individual decision ) 7 .
Van  Wijk  dan  Willem  Konijnenbelt  membagi      tindakan  pemerintah  ( bestuurhandelingen )  menjadi  tindakan  hukum  ( rechtshandelingen )  dan  tindakan  nyata ( feitelijke  handelingen ).  Tindakan  hukum  dapat  diartikan  bahwa  tindakan  yang  dapat menimbulkan  akibat  hukum,  sementara  tindakan  faktual  sebagai  tindakan  yang  dapat menimbulkan  akibat  faktual  tanpa  menimbulkan  akibat  hukum  atau  keadaan  hukum baru  bagi  warga.    Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Koentjoro  Purbopranoto  mengenai tindakan faktual sebagai tindakan yang tidak mepunyai hubungan serta akibat langsung terhaap  kewenangan  yang  dimiliki.    Pendapat  Utrecht  menyebutkan  bahwa  tindakan faktual sebagai perbuatan yang bukan perbuatan hukum 8 .
Istilah  “onrechtmatige  overheidsdaad”  menimbulkan  pelbagai  pendapat  di  antara  para ahli  hukum  administrasi  negara.    Sebelum  UU  AP  disahkan,  ada  diskursus  mengenai penggunaan  istilah  “onrechtmatige  overheidsdaad”.  Pendapat  pertama  menyatakan bahwa apabila RUU AP diberlakukan, maka  ada 2 (dua) gugatan yang  akan memperluas kompetensi  Peratun  dan  kondisi  ini  mirip  dengan  sistem  peradilan  administrasi  di Perancis,  yang  membedakan  antara  gugatan  pembatalan  surat  keputusan  dan  gugatan ganti rugi pertanggungan jawab penguasa / pejabat. Pendapat kedua menyatakan tidak setuju dengan memberi kesamaan antara onrechtmatige overheidsdaad dengan sengketa tata usaha negara yang berupa tindakan faktual, karena ada perbedaan yang jelas antara keduanya , serta kontradiksi karena sengketa administrasi negara tetapi hukum materiil yang  digunakan  adalah  Pasal  1365  KUHPerdata.  Agus  Budi  Susilo  menyatakan pengertian “melanggar hukum “ berarti tidak saja melanggar hukum tertulis tetapi juga
7 Enrico Parulian Simanjuntak, “Substansi Dinamika Perluasan Kompetensi Absolut Peratun Dalam Konteks Kontemporer,” in Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi , 2018, 71–80.
8 Sudarsono,  “Tindakan  Administrasi  Pemerintahan  Dan  Tindakan  Faktual  Sebagai  Obyek  Sengketa  Di Peradilan Tata Usaha Negara,” in Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi Hukum Acara Dan Peradilan Elektronik (Jakarta, 2019), 30–73.
hukum tidak tertulis, termasuk pelanggaran terhadaap AUPB, asas-asas hukum Nasional, hak asasi manusia serta hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 9
Secara  historis,  pemeriksaan  perbuatan  melanggar  hukum  merupakan  kompetensi absolut Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri, hal ini didasarkan pada latar belakang di  masa  penjajahan  Belanda.  Sistem  hukum  Indonesia  pada  masa  lalu  yang  mengikuti sistem hukum negara penjajah, serta berlakunya asas konkordansi yaitu peraturan yang berasal  dari  negara  penjajah  diterapkan  atau  digunakan  di  negara  jajahan  dengan memperhatikan  kondisi  negara  jajahan.  Kondisi  ini  terus  berjalan  dan  mengalami  titik balik  setelah Pemerintah mengeluarkan UU AP.
Istilah  perbuatan  melanggar  hukum  pada  awalnya  berasal  dari  hukum  perdata,  yaitu sesuai dengan Pasl 1365 KUHPerdata, sehingga kompetensi mengadili ada di Pengadilan Negeri, yang harus dibuktikan dengan beberapa unsur yaitu 10 :
1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku
4. Adanya kerugian yang dialami oleh korban
5. Adanya  hubungan kausalitas antara timbulnya kerugian tersebut dan kesalahan si pelaku.
Yurisprudensi di Belanda yaitu Arrest Lindebaum-Cohen tahun 1919  memperluas istilah perbuatan  melanggar  hukum,  sehingga  termasuk  pula  suatu  perbuatan  yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan yang dianngap pantas dalam pergaulan di masyarakat. Arrest Ostermann tahun 1924, Hoge Raad menyatakan bahwa penguasa  dipersalahkan  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  karena  bertindak bertentangan  dengan  kewajiban  berdasarkan  ketentuan  hukum  publik.    Kedua yurisprudensi di atas merupakan cikal bakal yang menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan perbuatan melanggar hukum dan pemeriksaan di lakukan di peradilan umum sehingga mengikuti ketentuan dalam hukum perdata.
Setelah ada Arrest  Lindebaum-Cohen dan Arrest Ostermann, unsur pertama dan kedua mengalami  perluasan,  yang  selanjutnya  dituangkan  dalam  bentuk  Surat  Edaran Mahkamah  Agung RI No.MA/Pemb/0159/77, tanggal 25 Februari  1997,  ditentukan 3 ( tiga) tolok ukur untuk menentukan adanya Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) :
9 Agus  Budi  Susilo,  “Reformulasi  Perbuatan  Melanggar  Hukum  Oleh  Badan  Atau  Pejabat  Pemerintahan Dalam Konteks Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 2 (2013): 291–308.
10 Paulus  Effendi  Lotulung,  “Kompetensi  Peratun  Pasca  Pengesahan  RUU  Administrasi  Pemerintahan,”  in Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan , 2103, 45–61.
1. Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa harus diukur dengan undang- undang dan peraturan formal yang berlaku
2. Harus  diukur  dengan  kepatuhan  dalam  masyarakat  yagn  seharusnya dipatuhi oleh penguasa
3. Penilaian  tentang  faktor  ekonomi  (  dari  penyewa  dan  pemilik)  adalah pelengkap  wewenang  kepala  daerah  sebagai  penguasa  yang  tidak termasuk  kompetensi  pengadilan  untuk  menilainya,  kecuali    kalau wewenang tersebut dilakukan dengan melanggar peraturan atau melewati batas-batas  kepatutan  dalam  masyarakat  yang  harus  diperhatikan  oleh penguasa.
Sjachran  Basah  menyebutkan, pertama ,  OOD  yang  di  dalamnya  terdapat materiele handelinge  /feitelijke    handelingen termasuk  dalam  bidang  hukum  perdata  sehingga merupakan  kompetensi  pengadilan  negeri. Kedua ,  yang  terkait  dengan beschikking, adalah  kompetensi  Peratun.  Philipus  M.  Hadjon  mengingatkan  bahwa  sengketa administrasi  negara  yang  obyeknya  nerupakan  perbuatan  faktual,  hendaknya  jangan selalu  disamakan  sebagai  perbuatan  melanggar  hukum.  Mafthuh  Effendi  berpendapat bahwa tidak sepenuhnya tepat, apabila OOD yang terkait dengan materiele handelingen / feitelijke handelingen masuk bidang hukum perdata 11 .
Pemerintah  dalam menjalankan fungsinya dapat menyebabkan  OOD,  yang tidak selalu merupakan  tindakan  hukum  ( rechtshandelingen ),  tetapi  juga  dapat  berupa  tindakan nyata ( feitelijke handelingen ), hal tersebut   memiliki arti tindakan-tindakan  yang tidak ditujukan untuk suatu akibat hukum, tetapi dapat menimbulkan akibat hukum.
Merujuk  pendapat  yang  disampaikan  oleh  F.C.M.A  Michiels  yaitu  tindakan  nyata  tidak bertujuan  menimbulkan  suatu  akibat  hukum,  tetapi  dapat  menimbulkan  akibat  hukum atau fakta hukum 12 . Terhadap tindakan hukum pemerintah yang menimbulkan kerugian dapat diajukan gugatan serta tuntutan ganti rugi melalui lembaga peradilan.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Maximus  Watung,  menyebutkan  bahwa onrechtmatige daad berlaku pula terhadap onrechtmatigeoverheidsdaad ( OOD) dengan memperhatikan  4  (  empat)  kategori  yaitu  :  melanggar  hak  subyektif  orang  lain, bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si  pembuat,  bertentangan  dengan  kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan yang timbul di masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. 13 . Dari kriteria yang dikemukakan di atas, perlu ditambahkan dalam hal dilakukan oleh pemerintah dan sebagai akibat dari tindakan hukum di bidang publik.
11 Maftuh  Effendi, Dinamika  Yurisdiksi  Peradilan  Administrasi ,  ed.  Dr.HS.  Tisnanta  (Bandar  Lampung: Pusaka Media, 2018).
12 Ridwan, Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
13 Maximus Watung, “Onrechtmatige Overheidsdaad Dalam Praktek  Peradilan Negara Hukum Indonesia,” Lex Et Societatis VI Jan-m, no. 1 (2018): 46–56.
UU  AP  memberi  paradigma  baru  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  dengan memberi pengertian hukum mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), diskresi,  penyalahgunaan  wewenang,  fiktif  positif,  sanksi  administrasi,  keputusan elektronik,  upaya  administrasi,  syarat  penyusunan  keputusan  yang  bertujuan  untuk menjamin  penyelenggaraan  pemerintahan  berdasar  hukum  serta  berpihak  kepada warga  negara,  dan  jaminan  kepada  warga  masyarakat  tidak  lagi  sebagai  obyek melainkan subyek penyelenggaraan pemerintahan.
Pasal 87 huruf a UU AP menyebutkan bahwa  pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana  tercantum dalam UU  Peratun dan  perubahannya, salah satunya dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Pasal 87 menurut Irvan Mawardi  memiliki  3  (  tiga)  makna, pertama ,  UU  AP  tidak  secara  tegas  menghapus ketentuan  mengenai  keputusan  TUN  (  vide  Pasal  1  ayat  9  UU  Nomor  51  tahun  2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun), kedua , tidak menghapus  kriteria  keputusan  TUN  yang  diatur  dalam  UU  Nomor  51  Tahun  2009  , karena masih digunakan sepanjang diberikan makna yang luas, ketiga , beberapa kriteria TUN dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 mengalami revitalisasi makna 14 .
Pendekatan  ekstensif  digunakan  oleh  Muhammad  Adiguna  Bimasakti,  untuk menganalisa Pasal 87 huruf a yaitu memperluas  cakupan terkait tindakan faktual  yang senada  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung    (  SEMA)  Nomor  4  Tahun  2016  yang menyatakan OOD adalah kewenangan Peratun, hal ini dipertegas dengan menyebutkan bahwa segala tindakan pemerintah di bidang hukum publik, maka menjadi kewenangan Peratun  untuk  mengadili 15 .  Setelah  UU  AP  disahkan,  Mahkamah  Agung  melalui  Surat Edaran  ( SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 memberi arahan yang pada intinya menyebutkan kewenangan  Peratun  untuk  mengadili  perkara  berupa  gugatan  dan  permohonan,    dan berwenang mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik Badan  dan/  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  SEMA  ini  berfungsi  memperjelas  proses pemeriksaan  gugatan  tindakan  faktual  oleh  Pemerintah  dengan  tetap  mengikuti prosedur  beracara  sesuai  peraturan  perundangan  tentang  Peratun,  karena  di  dalam perundangan Peratun hal tersebut tidak ada pengaturannya.
Dilihat dari pendapat sarjana di atas, berawal dari tugas pemerintah dalam menjalankan fungsinya yang dapat melakukan tindakan hukum dan tindakan faktual. Pasal 87 huruf a UU AP menyebutkan bahwa perluasan makna keputusan TUN sebagai penetapan tertulis mencakup  tindakan  faktual.  Bahwa  keputusan  TUN  yang  dapat  digugat,  tidak  saja sebagaimana yang tercantum dalam UU Peratun melainkan tindakan faktual yang berasal dari  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Tata  Usaha
14 Irvan  Mawardi, Paradigma  Baru  PTUN  Respon  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Demokratisasi (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).
15 Muhammad Adiguna Bimasakti, “SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ACT AGAINST THE LAW BY THE GOVERNMENT FROM THE VIEW POINT OF THE LAW OF GOVERNMENT ADMINISTRATION,” Jurnal Hukum Peratun 1, no. 2 (2018): 265–86.
Negara.  Tindakan  faktual  yang  diajukan  sebagai  obyek  gugatan  di  Peratun  sudah diperjelas  yaitu  yang  merupakan  penetapan  tertulis,  hal  ini  mempertegas  perbedaan dengan perbuatan melawan hukum yang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
Kompetensi Peradilan Administrasi di Jerman tidak  terlalu luas karena  tidak mengadili gugatan tindakan faktual, hal ini berdasarkan alasan bahwa Peradilan Administrasi tidak menilai  peraturan  yang  berlaku  untuk  umum.  Latar  belakang  yang  menjadi  dasar tersebut pertama , bahwa pengertian  “ Verwaltungsakt atau beschikking atau keputusan yang bersifat individual saja , kedua , sengketa terhadap pemerintah tentang ganti rugi merupakan kewenangan peradilan umum, ketiga , sistem Peradilan Jerman yang bersifat plural ( plural jurisdiction ) artinya terdiri dari berbagai struktur organisasi peradilan dan masing-masing  memiliki  puncak  peradilan  yang  tetap  berada  di  bawah  kekuasaan kehakiman  ( judicial  power ). 16 Dilihat  dari  sisi  kelembagaan,  hal  ini  berbeda  dengan sistem  peradilan  di  Indonesia,  yaitu  semua  badan  peradilan  berpuncak  di  Mahkamah Agung.    Berkas  perkara  yang  mengajukan  kasasi,  peninjauan  kembali  ke  Mahkamah Agung,  akan  diperiksa  oleh    kamar  yang  sudah  disediakan  dan  sesuai  dengan  badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Militer dan Tata Usaha Negara.
Perluasan kompetensi Peratun, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa TUN yang lain agar  dapat  tercapai  keadilan  bagi  pihak  yang  memerlukan,  tetapi  jauh  dari  kepastian hukum,  hal  ini  mempertegas  bahwa  antara  keadilan  dan  kepastian  hukum  tidak  dapat tercapai  secara  bersama 17 .  Ditegaskan  oleh  Mafthuh  Effendi,  untuk  memperluas kompetensi  absolut  Peratun  harus  mempertimbangkan, pertama ,  cara  yang  digunakan untuk  menentukan  jenis  kegiatan  administrasi  pemerintahan  yang  dapat  diajukan  ke Peratun. Kedua ,  tolok  ukur  obyek  dan  subyek  sengketa.    Bertitik  tolak  dari  tolok  ukur obyek,  maka  perbuatan  pemerintah  yang  bersumber  dari  hukum  administrasi  atau hukum publik, dapat diajukan ke Peratun,  meliputi tindakan hukum, maupun tindakan faktual yang menimbulkan kerugian.    Hal ini sesuai dengan isi Pasal 87 huruf a UU AP bahwa  keputusan  TUN  harus  dimaknai  sebagai  penetapan  tertulis  yang  mencakup tindakan  faktual,  yang  tentu  saja  membuka  akses  bagi  masyarakat  untuk  menuntut keadilan.  Dari  perspektif  Peratun,  kompetensi  absolut  ini  harus  ditegaskan  melalui perundangan baru yang harus segera dibentuk.
Untuk  pencatatan  gugatan  OOD  di  Peratun  digunakan  istilah  tindakan  faktual,  yang jumlah perkara gugatan tindakan faktual dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

## Tabel 1. Permohonan pemeriksaan gugatan  tindakan faktual
16 Dani  Habibi,  “Perbandingan  Hukum  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dan  Verwaltungsrecht  Sebagai Perlindungan Hukum Rakyat,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 1 (2019): 1–22.
17 Maftuh Effendi, “Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen  Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,” Jurnal  Hukum Dan  Peradilan 3, no. 1 (2014): 25–35.
Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 PTUN Jakarta 2 11 PTUN Semarang - 1 PTUN Serang 1 1 PTUN Medan 1 -
Diolah penulis dari SIPP Peratun Jakarta, Semarang, Serang, Medan
Pengumpulan  data  diambil  mulai  bulan  Agustus  2019  sampai  dengan  pertengan  bulan Juli 2020. Dari data yang tercantum diatas, bahwa pemeriksaan gugatan tindakan faktual yang  didaftarkan  ke  Peratun  :  jumlahnya  tidak  banyak  apabila  dibandingkan  dengan gugatan  biasa,  permohonan  fiktif  positif.  Adapun  yang  banyak  menerima  permohonan pemeriksaan  gugatan  tindakan  faktual  adalah  Peratun  Jakarta,    dan  putusan  yang dikeluarkan  adalah  gugatan  tidak  diterima,  gugatan  dikabulkan  dan  ada  pula  yang mencabut gugatan.
Dalam  pemeriksaan  gugatan  tindakan  faktual,  pengujian  didasarkan  pada  peraturan perundang-undangan dan AUPB,  artinya pengujian tindakan faktual tidak berdasarkan pada yurisprudensi tentang  perbuatan melanggar hukum 18 . Hal ini sesuai dengan isi Pasal 53 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peratun jo UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun dan diperjelas dalam Pasal  3 Perma  yaitu  warga  masyarakat  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  tindakan pemerintahan  secara  tertulis  dengan  menyebutkan  alasan  yaitu  bertentangan  dengan peraturan perundangan yang berlaku dan bertentangan dengan AUPB.
Prosedur  pemeriksaan  gugatan  yang  mengikuti  prosedur  hukum  acara  dalam perundangan tentang Peratun, dimulai dari penggugat yang berhak mengajukan gugatan, tenggang  waktu  dan  alasan    pengajuan  gugatan,  jenis  putusan  yang  diberikan.  Pasal  2 Perma  sudah  menegaskan  bahwa  perkara  perbuatan  melanggar  hukum  adalah kewenangan Peratun, yang dipertegas dengan Pasal 7 dan 8 Ketentuan Peralihan. Dari isi pasal  di  atas,  maka  pemeriksaan  gugatan  tindakan  faktual  juga  melalui  proses  Rapat Permusyawaratan, Pemeriksaan Persiapan dengan waktu yang telah ditentukan undang- undang, serta dimungkinkan pemeriksaan acara cepat.
18 Enrico  Simanjuntak,  “Substansi  Dinamika  Perluasan  Kompetensi  Absolut  Peratun  Dalam  Konteks Kontemporer,” in Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi & Refleksi , 2018, 71–90.
3.2. Perkembangan AUPB sebagai dasar penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik .
Komisi D’Monchy tahun 1950 di Belanda yang  pertama kali memperkenalkan Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur didasarkan pada penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahn saat itu. Pada awalnya digunakan sebagai instrumen bagi pemerintah untuk meningkatkan  kwalitas  pelayanan  publik,  yang  berawal  dari  praktek  penyelenggaraan pemerintahan,  putusan  pengadilan  sehingga  lebih  banyak  tidak  tertulis  karena merupakan  asas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Perkembangan  yang  terjadi adalah AUPB menjadi batu uji di Peratun dalam pengujian keputusan tata usaha negara oleh Hakim,  dan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsinya. 19
World  Bank  pertama  kali  menggunakan  istilah  “  principle  of  good  governance”  kepada negara yang  akan menerima bantuan,  yang selanjuntnya berkembang serta   digunakan oleh berbagai lembaga pemerintahan  maupun organisasi untuk  pengelolaan  yang lebih baik.  Berbagai  institusi  menyebutkan  “principle  of  good  governance”  terdiri  dari  asas yang  berbeda  satu  dan  yang  lain,  namun  secara  umum  tetap  ada  asas  yang  memiliki kesamaan.  United  Nations  Development  Programme  (  UNDP)  menurut  Grindle menyebutkan  sebagai  berikut  “...among  other  things  are  participatory,  accountable, transparent,  objective,  equitable  and  promote  the  rule  of  law...” 20 .  Institute  on Governance mengemukakan  “ principles of good governance in 21 st century comprises of  legitimacy  of  voice,  direction,  performance,  accountability,  fairness  “ 21 .    Pelbagai organisasi yang menyebutkan isi tentang apa yang di maksud dengan “principle of good governance”, perkembangan politik, ekonomi, hukum, sosial masyarakat mempengaruhi jenis asas yang digunakan sebagai tolok ukur penentuan, pengaruh globalisasi di semua aspek sangat mempengaruhi perkembangan yang timbul.
19 Syofyan Hadi and Tomy Michael, “Principles of Defense ( Rechtmatigheid ) In Decision Standing of State –400, https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096.
20 E K O Sakapurnama and Nurul Safitri, “Good Governance Aspect in Implementation of The Transparency of Public Information Law” 19, no. 1 (2012).
21 John Graham and Tim Plumptre, “Principles for Good Governance in the 21” (Canada, 2003).
G.H.  Addink  menyebutkan  bahwa  “...  good  governance  can  be  distinguish  into  three groups of values, i.e. : rule of law, institutional, democracy and have been developed into six    principles....” 22 . Rule  of  law yang  di  kemukakan  oleh  A.V.  Dicey  menyebutkan supremasi    hukum,  persamaan  di  muka  hukum,  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia,  sementara Rechtsstaat menurut  F.J.  Stahl  terdiri  dari  perlindungan  terhadap hak  asasi  manusia,  pembagian  kekuasaan,  pemerintahan  harus  berdasarkan  hukum, adanya  peradilan  administrasi 23 .  Secara  umum,  baik Rule  of  Law maupun Rechtsstaat meletakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia berdasarkan hukum yang berlaku, dan  dibuat  oleh  Pemerintah  serta  menjamin  adanya  perlakuan  yang  sama  di  depan hukum  atau  pengadilan.  Pemerintah  merupakan  institusi  atau  organisasi  tertinggi kenegaraan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Konstitusi  setiap  negara,  sehingga  ada  pembatasan  secara  tegas  agar  tidak  bertindak sewenang-wenang.  Demokrasi  dapat  dipahami  sebagai  suatu  bentuk  hubungan  yang memungkinkan para pihak untuk saling mengemukakan pendapat secara bebas, terbuka, aspiratif  dan  bersifat  membangun.    Enam  prinsip  yang  dikemukakan  oleh  G.H.  Addink saling  berhubungan  yang  terdiri  dari  kesesuaian  ( properness )  ,  hak  asasi  manusia  ( human  rights ),  transparansi  ( transparency ),  partisipasi  ( participation ),  efektifitas  ( effectiveness )  dan  akuntabilitas  ( accountability ).    Keenam  prinsip  tersebut  memiliki peran penting untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, yang tentunya akan berbeda di setiap negara.
AUPB  yang  berawal  dari  Belanda,  pada  awalnya  berasal  dari  praktek  penyelenggaraan pemerintahan  yang  tidak  tertulis,  dan  terus  menerus  dilakukan.  Demikian  pula  di Indonesia,  AUPB  dikenal  sebagai  asas  yang  menjadi  dasar  penyelenggaraan pemerintahan dan  tidak tertulis. Adapun di Indonesia,  AUPB yang ditetapkan ke dalam perundang-undangan  bertujuan  untuk  lebih  menjamin  kepastian  hukum.    UU  AP bertujuan  untuk  menjaga  hak  dan  kewajiban  antara  pemerintah  dengan  warga masyarakat tetap dilindungi oleh hukum.
22 G H Addink, “Good Governance : Importance in Practice , Theories and Definitions,” Jurnal Halu Oleo Law Review, HOLREV 1, no. 1 (2017): 1–32.
23 M. Zamroni, “General Principles of Good Governance in Indonesia : What  Are The Legal Bases ?,” Varia Justicia 15, no. 1 (2019): 1–8.
Dalam hukum normatif di Indonesia, pengaturan AUPB terdapat di UU No 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme,  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Undang-undang Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman,  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  dalam  Pasal  5  UU  AP  sekaligus  memberi perlindungan  hak  dan  kewajiban  pemerintah  dan  warga  masyarakat,  bahwa penyelenggaraan  pemerintahan  harus  berdasar  asas  legalitas,  AUPB  dan  asas perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia.  Dikutip  dari  Raynold  Fubby  Lofus  yang mengambil  pendapat  Paton  bahwa  hak  berdasar  hukum  berarti  hak  yang  diakui  dan dilindungi  oleh  hukum 24 .    Asas  legalitas  menunjukkan  bahwa  segala  tindakan pemerintah  harus  berdasarkan  hukum  tertulis  yang  dibuat  oleh  penguasa  dan  berlaku bagi segenap warga negara. AUPB sebagai pedoman bagi pemerintah untuk melaksanan tugas  dan  kewajiban  fungsu  pemerintahan  guna  kesejahteraan  masyarakat,  dan  asas perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia    sebagai  hak  yang  bersifat  mendasar  dan menyeluruh  terhadap  hak  asasi  manusia.  Pergeseran  paradigma  adminisitrasi pemerintahan    ke  arah  pelayanan  publik  yang  bersifat  terbuka  bagi  masyarakat  untuk mendapatkan  informasi,  selain  itu  menekankan  tanggung  jawab  agar  pemerintahan berorientasi  lebih  cepat,  menyenangkan  dan  murah  bagi  masyarakat  yang membutuhkan, hal ini salah satu pilar reformasi birokrasi 25 .  Perkembangan masyarakat di  era  kemajuan    teknologi  menghendaki  informasi  yang  akurat  dan  cepat,  hal  ini merupakan tantangan pemerintah  untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk  pembangunan  infrastruktur  yang  memadai  serta  mudah  di  jangkau,  dengan mengingat kondisi geografis negara serta heterogenitas masyarakat.
Tabel.  2  Pengaturan AUPB dalam perundang-undangan
Undang-undang AUPB Undang-undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal  3  :  Kepastian  hukum,  tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsonalitas, profesionalitas, akuntabilitas
24 Raynold Fubby  Lofus,  “Hak  Dan  Kewajiban  Pejabat  Pemerintahan  Menurut  Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” Lex Administratum VII, no. 1 (2019): 5–16.
25 I  Gusti  Ngurah  Wairocana  et  al.,  “The  Expansion  of  Administrative  Decision  Meaning  Based  on Government  Administration  Law :  A  Dispute  Submission  Process  Approach,” Jurnal  Magister  Hukum Udayana 8, no. 1 (2019): 13–33, https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p02.
Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2004 tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Merujuk Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal  3  :  Kepatutan,  keadilan,  non- diskriminasi,  tidak  memihak,  akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, kerahasiaan Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal  2  :  Kepastian  hukum,  profesionalitas, proporsionalitas,  keterpaduan,  delegasi, netralitas,  akuntabilitas,efekti  dan  efisien, keterbukaan,  nondiskriminatif,  persatuan dan  kesatuan,  keadilan  dan  kesetaraan, kesejahteraan. Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik
Pasal  4  :  Kepentingan,  kepastian  hukum, kesamaan  hak,  keseimbangan  hak  dan kewajiban,  keprofesionalan,  partisipatif, persamaan  perlakuan    /tidak  diskriminatif, keterbukaan,  akuntabilitas,  fasilitas  dan perlakuan  khusus  bagi  kelompok  rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal  58  :  Kepastian  hukum,  tertib penyelenggara  negara,  kepentingan  umum, keterbukaan, profesionalitas,
proporsionalitas,  akuntabilitas,  efisiensi, efektivitas, keadilan.
Jenis AUPB yang dicantumkan dalam pelbagai perundangan di atas, sifatnya  bervariatif dan  menunjukkan  kehendak  pemerintah  untuk  melaksanakan  pemerintahan    berdasar AUPB  tersebut.  Asas  kepastian  hukum,  keadilan  ,  akuntabilitas,  proporsionalitas, profesionalitas,  efisisensi,  efektivitas,  keterbukaan  sebagai  asas  yang  secara  umum tercantum dalam perundangan di atas.
Pentingnya  AUPB  bagi  pelaksanaan  pemerintahan  ditekankan  oleh  Dwipayana,    untuk dapat  memberi  pelayanan  kepada  publik  secara  transparan,  efektif,  efisien  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat 26 .    Sejalan  dengan  reformasi  birokrasi  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik kepada masyarakat, memang diperlukan  AUPB yang dinormakan  dalam bentuk perundangan, sehingga dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat sebagai pihak yang memperoleh pelayanan publik.
AUPB  digunakan  sebagai  batu  uji  terhadap  keputusan  tata  usaha  negara  yang  digugat termauk pula penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada  ketidakpatuhan terhadap  AUPB oleh pemerintah dalam melaksanan tugasnya. Pentingnya kepatuhan menjalankan pemerintahan sesuai dengan AUPB adalah agar  hak  warga  negara  tetap  dapat  dipenuhi,  terutama  kwalitas  pelayanan  publik. Penggunaan  AUPB  tidak  terbatas  sebagaimana  yang  dicantumkan  dalam  perundangan, pemerintah  dapat  menggunakan  AUPB  yang  bersumber  dari  putusan  pengadilan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap.    Perkembangan  dinamis  pemerintahan  juga  turut berperan bagi  pengadilan untuk melakukan penemuan asas yang baru.

## 4. Kesimpulan
Melihat  dari  uraian  di  atas,  beberapa  hal  penting    yaitu  pertama,  mengenai  tindakan pemerintah  di  bidang  hukum  publik,  yaitu  tindakan  hukum  dan  tindakan  faktual. Tindakan hukum masih dapat dibedakan lagi menjadi tindakan hukum di bidang hukum publik  dan  tindakan  di  bidang  hukum  perdata.    Tindakan  faktual  tidak  menimbulkan akibat  hukum  tetapi  menimbulkan  akibat  faktual  bagi  warga  masyarakat.  Tindakan faktual    yang  bersumber  dari  terbitnya  suatu  keputusan  tata  usaha  negara  yang  dapat dijadikan obyek gugatan ke Peratun, sementara tindakan faktual yang merupakan akibat dari  perbuatan  hukum  perdata,  tetap  menjadi  kompetensi  Peradilan  Umum.  Hal  ini timbul karena ada pergeseran paradigma pemerintahan karena ada UU Nomor 30 Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  yaitu  Pasal  87  huruf  a.    Kedua,  pergeseran paradigma pemerintahan tersebut memberi pemisahan yang tegas terkait  pemeriksaan terhadap tindakan faktual yang dilakukan Pemerintah, yaitu  dapat diajukan gugatan ke Peratun,  tidak    diajukan  ke  Peradilan  Umum.  Ketiga,  ketiadaan  payung  hukum  untuk menyelesaikan    prosedur  gugatan  terhadap  tindakan  faktual  di  Peratun,  maka  MARI mengeluarkan  SEMA  sebagai  pedoman  bagi  Hakim  dan  masyarakat  serta  memberi ketegasan  arti,  prosedur  gugatan,  jenis  putusan  dan  ganti  rugi  yang  dapat  dilakukan. Keempat, Peratun adalah badan peradilan yang memiliki kompetensi untuk  memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara, sesuai dengan dasar hukum pembentukannya yaitu  UU  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  beserta  undang- undang  perubahannya.    Pergeseran  paradigma  pemerintahan  yang  memberi  perluasan
26 Diah Ayu Pratiwi, Meri Enita, and Puspita Sari, “AN ANALYSIS OF GOOD GOVERNANCE IN THE PUBLIC SERVICE,” Journal of Techno Social 9, no. 1 (2011): 71–80.
kompetensi  absolut  terhadap  Peratun,  yang  pengaturan  pelaksanaannya  tidak  diatur dalam  perundangan  Peratun,  sehingga  di  buat  pedoman  oleh  MARI,  meliputi  prosedur pengajuan gugatan, tuntutan dan obyek sengketa. Didalam perundangan Peratun, obyek sengketa  adalah  keputusan  tertulis  yang  bersifat  final,  individual,  konkrit  yang menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang  dan/atau  badan  hukum  perdata.  Obyek sengketa ini diperluas maknanya sehingga meliputi pula sebagai tindakan pemerintahan ( vide Pasal 8 SEMA). Obyek sengketa ini menjadi penting, karena tidak lagi sempit yaitu berupa keputusan tata usaha negara dan sengketa tata usaha negara, menjadi lebih luas yaitu penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual.
Tindakan  hukum  pemerintah  harus  selalu  berdasarkan  asas  legalitas,  AUPB  serta  asas perlindungan  hak asasi manusia.  Perkembangan  AUPB di setiap negara selalu berbeda, namun  demikain  tetap  memiliki  hal  yang  bersifat  umum.    AUPB  sudah  dimasukkan dalam bentuk formal yuridis yaitu undang-undang sehingga memiliki kekuatan mengikat umum.  Penyelenggaraan  pemerintahan  harus  berdasar  AUPB,  hal  ini  bertujuan  agar pemerintah  menjalankan  urusan  pemerintahannya  secara  terbuka,  akuntabel,  efisien, efektif sehingga masyarakat memperoleh kepuasan sebagai warga negara.

## Saran
Pemerintah perlu segera membuat UU Peratun dengan menegaskan kompetensi absolut serta    memperhatikan  perkembangan  hukum,  politik  dan  masyarakat  serta  dinamika hukum administrasi negara dan untuk mengawasi kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

## References

## Books with an author:
Simanjuntak, Enrico. “Substansi Dinamika Perluasan Kompetensi Absolut Peratun Dalam Konteks  Kontemporer.”  In  Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Transformasi  & Refleksi, 71–90, 2018.
Simanjuntak,  Enrico  Parulian.  “Substansi  Dinamika  Perluasan  Kompetensi  Absolut Peratun  Dalam  Konteks  Kontemporer.”  In  Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Transformasi & Refleksi, 71–80, 2018.
Graham,  John,  and  Tim  Plumptre.  “Principles  for  Good  Governance  in  the  21.”  Canada,
2003.
Mawardi,  Irvan.  Paradigma  Baru  PTUN  Respon  Peradilan  Administrasi  Terhadap Demokratisasi. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
Paulus  Effendi  Lotulung.  “Kompetensi  Peratun  Pasca  Pengesahan  RUU  Administrasi Pemerintahan.” In Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan, 45–61, 2103.
Ridwan. Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
Sudarsono. “Tindakan Administrasi Pemerintahan Dan Tindakan Faktual Sebagai Obyek Sengketa  Di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.”  In  Legal  Issues  Pada  Peradilan  Tata Usaha  Negara  Pasca-Reformasi  Hukum  Acara  Dan  Peradilan  Elektronik,  30–73. Jakarta, 2019.

## Books with an editor:
Maftuh  Effendi.  Dinamika  Yurisdiksi  Peradilan  Administrasi.  Edited  by  Dr.HS.  Tisnanta. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2018.

## Journal articles:
Addink, G H. “Good Governance : Importance in Practice , Theories and Definitions.” HOLREV 1, no. 1 (2017): 1–32.
Agus Budi Susilo. “Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 2, no. 2 (2013): 291–308.
Bambang Arwanto. “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah.” Yuridika 31, no. 3 (2016): 358–83.
Bhakti, Teguh Satya. “POLITIK HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM THE POLITIC OF LAW IN A VERDICT.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 5, no. 1 (2016): 53–72.
Bimasakti, Muhammad Adiguna. “SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ACT AGAINST THE LAW BY THE GOVERNMENT FROM THE VIEW POINT OF THE LAW OF GOVERNMENT ADMINISTRATION.” Jurnal Hukum Peratun 1, no. 2 (2018): 265–86.
Graham, John, and Tim Plumptre. “Principles for Good Governance in the 21.” Canada, 2003.
Habibi, Dani. “Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Verwaltungsrecht Sebagai Perlindungan Hukum Rakyat.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 1 (2019): 1– 22.
Hadi, Syofyan, and Tomy Michael. “Principles of Defense ( Rechtmatigheid ) In Decision
–400.
https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7096.
Lofus, Raynold Fubby. “Hak Dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan Menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Lex Administratum VII, no. 1 (2019): 5–16.
M. Zamroni. “General Principles of Good Governance in Indonesia : What Are The Legal Bases ?” Varia Justicia 15, no. 1 (2019): 1–8.
Maftuh Effendi. “Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 3, no. 1 (2014): 25–35.
Muabezi, Zahermann Armandz. “NEGARA BERDASARKAN HUKUM ( RECHTSSTAATS ) BUKAN KEKUASAAN ( MACHTSSTAAT ) RULE OF LAW AND NOT POWER STATE.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 6, no. 3 (2017): 421–46.
Phahlevy, Rifqy Ridlo, et.al. “Pergeseran Paradigma Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Dan Belanda.” Arena Hukum 12, no. 3 (2019): 576–91.
Philipus M. Hadjon. “Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks UU No 30 Tahun 2014 Tentang Adminisitrasi Pemerintahan.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 4, no. 1 (2015): 51–63.
Pratiwi, Diah Ayu, Meri Enita, and Puspita Sari. “AN ANALYSIS OF GOOD GOVERNANCE IN THE PUBLIC SERVICE.” Journal of Techno Social 9, no. 1 (2011): 71–80.
Sakapurnama, E K O, and Nurul Safitri. “Good Governance Aspect in Implementation of The Transparency of Public Information Law” 19, no. 1 (2012).
Salam, Syukron. “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa.” Nurani Hukum 1, no. 1 (2018): 33–44.
Wairocana, I Gusti Ngurah, I Ketut Sudiarta, I Wayan Bela, Siki Layang, Kadek Agus Sudiarawan, and I Gede Pasek Pramana. “The Expansion of Administrative Decision Meaning Based on Government Administration Law : A Dispute Submission Process Approach.” Jurnal Magister Hukum Udayana 8, no. 1 (2019): 13–33. https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p02.
Watung, Maximus. “Onrechtmatige Overheidsdaad Dalam Praktek Peradilan Negara Hukum Indonesia.” Lex Et Societatis VI Jan-m, no. 1 (2018): 46–56.