## PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH DPD PARTAI GERINDRA JAWA TIMUR
DALAM RANGKA MENGHADAPI PEMILU SERENTAK 2019 (Studi Pada DPC Partai Gerindra Kabupaten dan Kota Mojokerto)

## Halimur Rosyid
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Darul Ulum Lamongan h.rasyid88@gmail.com
Abstract: General election Simultaneously 2019 is a challenge and opportunity for all elements  of  the  nation  in  improving  the  political  system  and  democracy  in  Indonesia, that  is the  reason that  became  the  basis  of  the  East  Java  Gerindra  Party  to  carry  out political  education  in  Mojokerto.  This  study  aims  to  describe  the  implementation  of political education for three times with qualitative descriptive methods and interactive analysis.  The  results  of  this  study  reveal  that  the  objectives  and  material  presented  in the  implementation  of  political  education  are  still  oriented  towards  strengthening internal  party  institutions  as  an  effort  to  strengthen  ideology,  winning  strategies  and internal  party  consolidation.  In  addition,  the  obstacles  that  arise  are  methods  of inappropriate communication and limited time of activity.

## Keywords: Simultaneous elections, Political Education, Gerindra Party
Abstrak: Pemilihan umum serentak 2019 menjadi tantangan dan peluang bagi seluruh elemen bangsa dalam perbaikan sistem politik dan demokrasi di Indonesia, alasan itulah yang  menjadi  dasar  Partai  Gerindra  Jawa  Timur  melaksanakan  pendidikan  politik  di Mojokerto.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pelaksanaan  pendidikan politik selama tiga kali dengan metode deskriptif kualitatif dan analisis interaktif. Hasil penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa tujuan  dan  materi  yang  disampaikan  pada pelaksanaan pendidikan politik masih berorientasi pada penguatan kelembagaan internal partai sebagai  usaha  untuk  penguatan ideology,  stratefi  pemenangan dan  konsolidasi internal partai. Selain  itu,  hambatan  yang  muncul  adalah  metode  komunikasi  yang kurang tepat dan keterbatasan waktu kegiatan.

## Kata kunci: Pemilu serentak, Pendidikan Politik, Partai Gerindra

## PENDAHULUAN
Pendidikan politik merupakan serangkaian  aktifitas  yang  bertujuan untuk  membentuk  dan  menumbuhkan orientasi  politik  pada individu  berupa keyakinan  konsep,  pengetahuan  dan wawasan  politik yang bermuatan  politis, sehingga mampu menggerakkan seseorang untuk memiliki  kesadaran
terhadap  persoalan  politik  dan  sikap politik. Jika hubungkan dengan  partai
politik, pendidikan politik dapat dimaknai sebagai  upaya sadar  dan  tersistematis dalam  mentransformasikan  segala hal yang terkait dengan  perjuangan  partai politik, agar tujuan  untuk  memberikan kesadaran kepada mereka r akan pentingnya peran  dan  fungsi,  serta  hak dan  kewajibannya  sebagai  manusia  atau warga negara. Sistem politik kita telah menempatkan partai politik sebagai salah
satu pilar penyangga demokrasi. Kehadiran  partai  politik  dalam  negara demokrasi  tidak  dapat lepas dari  peran dan  fungsi  partai  politik  itu  sendiri. Ramlan  Surbakti  (2010:149)  menyatakan bahwa  fungsi  utama  partai  politik  adalah mencari  dan  mempertahankan  kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Namun selain untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan, partai politik  juga  memiliki  peranan  sebagai wadah sosialisasi  politik atau instrument of  political  socialization.  Secara  harfiah,
sosialisasi merupakan
upaya memasyarakatkan
sesuatu
menjadi dikenal dan dipahami  oleh  masyarakat, sedangkan  sosialisasi  politik  ialah  proses pembentukan  sikap  dan  orientasi  politik para  anggota  masyarakat  (Muhadam Labolo, 2015:20), dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan  politik  merupakan  satu dari kesekian fungsi  partai  politik  yang  wajib untuk  dilaksanakan guna  mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik.
Selain  itu, pelaksanaan  pemilihan umum  juga  menjadi  indikator  dalam sistem demokrasi, karena masyarakat bisa berpartisipasi  dalam menentukan  pilihan politiknya  terhadap proses pemerintahan dan kenegaraan.
Dalam sejarah perjalanan  bangsa  Indonesia, pemilu menjadi tujuan nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi, pemilu juga menjadi hajatan lima  tahunan untuk  mengganti kekuasaan  dan  kepemimpinan ditingkat nasional, dimana partai politik bisa saling berkompetisi  untuk  mendapatkan  simpati rakyat  dalam  memperoleh  kekuasaan politik (legislatif dan eksekutif)  yang sah secara undang-undang dan konstitusional.
Persoalaanya,  semenjak  reformasi, sistem pemilu di Indonesia terus mengalamai  berbagai  pergeseran,  hal  ini karena  kebutuhan  akibat  perkembangan dan situasi politik bangsa. Sistem pemilu
yang  dianut  di  Indonesia  sebelumnya adalah  sistem  pemilu  yang  dilakukan dalam  tahapan pemilu  legislatif  (pileg), pemilu  presiden  (pilpres)  serta  pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota (pilkada). Pemisahan sistem  pemilu,  dianggap  oleh  beberapa kalangan kurang efektif dan efisien dalam mendukungun  penguatan pemerintahan sistem  presidensial,  karena  menimbulkan berbagai persoalan, seperti konflik antara berbagai  kepentingan  kelompok dan individu,  pemborosan  anggaran, money politic atau politik  uang,  politisasi birokrasi, dan  juga tingginya  intensitas kegiatan elction di  Indonesia yang  tentu saja berdampak  pada  rendahnya  tingkat partisipasi pemilih akibat  kejenuhan publik. Sedangkan,  sistem  pemilu  yang akan dilaksanakan tahun 2019 berdasarkan Putusan Nomor 14/PUUXI/2013  Perihal uji  materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden,
telah  memiliki  konsekuensi lahirnya pemilu  serentak yang  akah  dilaksanakan pada tahun 2019,  yaitu  pemilu  presiden untuk  memilih  pemimpin  eksekutif  dan legislative  dilaksanakan  secara  serentak, bersamaan dihari dan waktu yang sama.
Dari  berbagai  persoalan  tersebut, pemilu  serentak  2019  tentu  menjadi tantangan  dan  peluang  bagi  seluruh elemen  bangsa  dalam  perbaikan  sistem politik  dan  demokrasi  di  Indonesia, khususnya  partai  politik  peserta  pemilu. Agar  pemilu  serentak  2019  dapat terlaksana dengan baik diperlukan kesungguhan dari pemerintah dan anggota  parlemen  untuk  tidak  terjebak dalam  politik  oportunis  dan  pragmatis, penyelenggaraan  pemilu  serentak  2019 harus  menjadi  referensi  sistem  pemilu baru di Indonesia.
Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melihat proses pelaksanaan
Pendidikan Politik oleh Dewan Pimpinan
Daerah  (DPD)  partai  Gerindra  Jawa Timur di Kabupaten dan Kota Mojokerto dalam menghadapi pemilu serentak 2019.
Jika  melihat  hasil  pemilu  legislatif  tahun 2014 yang lalu,
Partai Gerindra merupakan  partai  dengan  jumlah  suara terbesar keempat setelah PKB, PDIP dan Partai Golkar di Jawa Timur. Sedangkan, pada  pemilu  serentak  2019  mendatang, visi partai  Gerindra  Jawa  Timur adalah menjadi partai pemenang di Jawa Timur, dengan  target  memenangkan  pilpres dengan suara 55% di Jatim, meraih 4 juta suara  Partai  dan  Caleg  pada  pemilihan legislatif  2019,  meraih 24  kursi  DPRD Jawa  Timur pada  pemilihan  legislatif 2019,  memenangkan 15  Kursi  DPR  RI pada  pemilihan  legislatif  2019,  serta memenangkan
370 kursi DPRD
Kab/Kota  dalam  pemilu  legisatif  2019 (22%). Selain  itu,  DPD  Partai  Gerindra Jawa  Timur  juga  mengusung  slogan “Setia  Bersama  Rakyat”  sebagai  upaya untuk melegitimasi bahwa seluruh perjuangan politik partai Gerindra dipersembahkan untuk kebaikan masyarakat di seluruh Jawa Timur. Pelaksanaan Pendidikan Politik
DPD  Partai  Gerindra  Jawa  Timur sebenarnya  dilaksanakan  dipuluhan titik Kabupaten  dan  kota di  seluruh  Jawa Timur  akhir  bulan  Desember  2018 yang lalu. Namun, penulis hanya membatasi di dua  titik,  yaitu  di  Kabupaten  Mojokerto dan Kota Mojokerto dalam penelitian ini, selain  karena  faktor teknis,  kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto
merupakan  dua  wilayah  kekalahan  partai Gerindra  pada  pemilu  tahun  2014  yang lalu, sehingga DPD Partai Gerindra Jawa Timur tentu  akan fokus  didua  wilayah tersebut sebagai  upaya  strategis  untuk meningkatkan  perolehan  suara  di  pemilu 2019  yang  akan  datang. Selain  itu, pelaksanaan pemilu serentak juga menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi  Partai  Gerindra,  jika  peluang tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik,
bukan tidak mungkin keuntungan electoral dari coattail effect bisa diperoleh  oleh  partai  Gerindra,  karena mampu  mengusung  calon  presiden  dan wakil  presiden  dari  partainya  sendiri bersamaan  dengan  pelaksanaan  pemilu legislatif.
Berdasarkan  penjabaran  diatas,
penulis  tertarik  untuk mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan pendidikan  politik  yang  dilakukan  oleh DPD  partai  Gerindra  Jawa  Timur  di Kabupaten Mojokerto dan Kota
Mojokerto  dalam  menghadapi  pemilu serentak  2019,  serta apa  saja  faktor penghambat  dalam  proses  pelaksanaan pendidikan politik tersebut.

## Kerangka Teoiritis

## Pendidikan Politik
Secara  harfiah  istilah  pendidikan dan  politik  merupakan  dua  hal  yang berbeda,  namun  memiliki  tujuan  utama yang  saling  medukung  satu  sama  lain. Pendidikan dapat dikatikan dengan proses  transfer ilmu  pengetahuan  dan budaya, dan juga perkembangan keterampilan dan pelatihan yang diharapkan  mampu membawa  perubahan pada diri individu yang terdidik (Sudiarja,  2006:413).  Sedangkan  politik terkait dengan  praktik  kekuasaan  yang berkenaan  dengan  pembuatan kebijakan publik.  Karena  keduanya  sarat  dengan distribusi nilai atau value dalam masyarakat,  maka  tidaklah  sulit  untuk memahami bahwa pendidikan dan politik adalah  dua  perangkat  aktivitas  yang kedepan akan terus terkait.
Pendidikan politik tersebut menurut Alfian (dalam Ahdiyana, 2009)
merupakah  upaya sadar  untuk  merubah proses  sosialisasi  politik di masyarakat sehingga mampu memahami  nilai atau value yang ada dalam sistem politik ideal yang  hendak  dicapai. Secara  umum, pendidikan politik bertujuan untuk mempersiapkan  generasi  penerus yang
mampu  menerima  dan  melanjutkan sistem  nilai yaitu sistem  politik,  pola keyakinan dan sistem budaya, menyamakan sistem berfikir yang berpedomanan pada nilai-nilai, memantapkan diri dalam  menjalankan sistem  nilai-nilai  religius,  sekaligus melestarikan sistem nilai (Soemarno, AP. 2002). Sementara  itu,  dalam  UU  No  2 Tahun  2008  tentang  partai  politik mendefinisikan pendidikan
politik
merupakan proses  pembelajaran  dan pemahaman  tentang  hak, kewajiban,  dan tanggung  jawab  setiap  warga  negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Partai Politik
Partai  politik selanjuntya  disingkat parpol adalah  sarana  atau  tempat  bagi masyarakat
untuk berkumpul,
menyalurkan  aspirasi,  dan  menyatakan pendapat  politik.  Sistem  politik kita saat ini  telah  menempatkan parpol sebagai salah  satu  pilar  penyangga  demokrasi. Kehadiran  partai  politik  dalam  negara demokrasi tidak bisa lepas dari peran dan fungsinya, tidak hanya kepada konstituen yang  dikelola  tetapi  juga  kepada  bangsa dan Negara, sehingga bisa dikatakan baik buruknya  sebuah  partai  politik  akan berdampak  pada  baik  buruknya  sebuah bangsa.
Dari  pemahaman tersebut,  secara umum  partai  politik dapat  dimaknai sebagai kelompok  yang  terorganisasi, dengan anggota yang mempunyai orientasi,  nilai, dan  cita-cita  yang  sama. Tujuan  kolompok  ini jika  dimaknai secara low  level  politic ialah  untuk memperoleh  kekuasaan  dan  merebut kedudukan negara  (politik) dengan  cara yang  sah  secara konstitusional  untuk melaksanakan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang mereka janjikan (Budiarjo, 2005: 60).
Sementara  itu,  dalam  kepustakaan ilmu  politik  terkait  peranan  dan  fungsi
partai  politik, dapat dikemukakan  bahwa peran partai  politik adalah (Gaffar  dan
Amal dalam Fadjar, 2013:18) :
a. Dalam proses pendidikan politik
b. Sumber rekrutmen calon pemimpin bangsa untuk mengisi posisi pejabat negara
c. Lembaga  kepentingan  masyarakat,
dan
d. Penghubung antara masyarakat dan penguasa.
Dalam  negara  demokrasi  modern, fungsi  partai  politik  secara  umum (Budiarjo,  2005:  163)  adalah  sebagai wadah untuk komunikasi politik, sosialisasi  politik,  dan  sarana  pengatur konflik.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara  deskriptif. Data  tersebut  diperoleh dari  hasil  wawancara,  pengamatan  di lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen  resmi yang  terkait  dengan penelitian (Moeloeong,  2004:  131).
Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan- laporan  dokumenter  yang  berkaitan dengan  proses  pelaksanaan  pendidikan politik  oleh DPD  Partai  Gerindra  Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada pendidikan politik  yang  dilakukan  oleh  DPD  Partai Gerindra  Jawa  Timur  kepada  masyarakat di  Kabupaten  Mojokerto dan  Kota Mojokerto, dengan fokus sebagai berikut:
a. Konsep  dan  program  partai  politik tentang pendidikan politik.
b. Materi  dan  metode  pendidikan  politik yang digunakan.
c. Faktor-faktor
pendorong dan penghambat  bagi  partai  politik  dalam
memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah meliputi:
a. Kantor  DPD  Partai  Gerindra  Jawa Timur b. Kantor DPC Kabupaten Mojokerto c. Kantor DPC Kota Mojokerto d. Hotel Ayola Kota Mojokerto e. Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto Waktu  penelitian  dilakukan  pada
bulan November - Desember  2018.
Sedangkan  untuk sumber  data  yang
digunakan  adalah  data  primer  yang diperoleh  dari  lokasi  penelitian,  berupa hasil wawancara dengan informan penelitian  dan  selanjutnya  didukung  oleh data  sekunder  terkait  dengan  proses pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD Partai Gerindra Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto  dan  Kota  Mojokerto. Data primer tersebut terdiri dari: a. Hidayat,  M.Si  (Wakil  ketua  DPD
Partai Gerindra Jawa Timur)
b. Arif  Setiawan,  S.Sos.  (Ketua  DPC Partai Gerindra Kabupaten Mojokerto)
c. Edwin  (Ketua  DPC  Partai  Gerindra Kota Mojokerto)
d. Peserta pelaksanaan pendidikan politik DPD Partai Gerindra Jawa Timur

## PEMBAHASAN
Pendidikan  politik  sering  disebut sebagai
political forming karena
mengandung intense  dalam membentuk insan  politik  yang sadar  akan kedudukan politiknya di kalangan masyarakat. Selain itu  pendidikan  politik  juga  bermakna “ bildung ” (pembentukan atau, pendidikan diri sendiri), karena kata tersebut mengandung  pengertian  pembentukan diri secara individu dengan kesadaran dan tanggung  jawab sendiri  untuk  menjadi insan politik (Kartono, 1989: 13).
Partai  politik  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang Partai Politik diartikan sebagai organisasi yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh
sekelompok  warga  negara  Indonesia secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan  politik  anggota,  masyarakat, bangsa  dan  negara,  serta  memelihara keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Partai politik yang ada di Indonesia wajib  mengadakan  sebuah  pendidikan politik.  Hal  ini  sesuai  yang  dicantumkan dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011 pasal 31 ayat 1 bahwa partai politik wajib  melakukan  pendidikan  politik  bagi masyarakat,  dengan  bertujuan  untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban  masyarakat  dalam  kehidupan bernegara  serta  meningkatkan  partisipasi politik  dan  membentuk  budaya  politik sesuai Pancasila.
Kewajiban  partai  politik  untuk melaksanakan  pendidikan  politik  tidak sekedar  karena  perintah  konstitusi,  lebih dari  itu  partai  politik  mempunyai tanggung jawab moral terhadap konstituen  dan  pendukungnya,  selain  itu perkembangan politik  seperti  perubahan sistem  politik  di  Indonesia  juga  menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pendidikan  politik  oleh  partai  politik khususnya  DPD  Partai  Gerindra  Jawa Timur. Pemilihan  Umum  Serentak  atau yang disebut dengan “concurrent elections” oleh Benny Geys didefinisikan sebagai sistem pemilu
yang melangsungkan  beberapa  pemilihan  pada satu  waktu  yang  bersamaan  (Electoral studies  25,  2006;652).  Sistem  Pemilu  ini selain  di  pelopori  oleh  Amerika  Serikat, juga  banyak  diterapkan  dinegara-negara dengan  Demokrasi  yang  sudah  maju seperti di Eropa Barat. Di Asia Tenggara sendiri,  Pemilu  Serentak  belum  terlalu dikenal,  namun  pelaksanannya  dapat dilihat  di  Filipina.  Meskipun  sistem Pemilu  ini  identik  dengan  negara
Demokrasi  maju,  namun  di  Amerika Latin, sistem ini cukup populer diterapkan dinegara-negara basis sosialis, seperti Brazil, Bolivia, Peru, dan Venezuela. Geys (Andersen, 2011) menjelaskan bahwa salah satu keuntungan dilaksanakannya Pemilu serentak  adalah  pengaruh dan  efeknya terhadap  tingkat  partisipasi  pemilih. Seperti di Amerika misalnya, pelaksanaan pemilu serentak menunjukkan bagaimana pemilih ternyata lebih  antuasias  dengan Pemilu Kongres dan  Pemilu  Senat jika  dilaksanakan serentak  bersamaan dengan pemilihan presiden. Namun demikian, sistem
pemilu serentak juga mempunyai pengaruh kurang positif terhadap pengetahuan  pemilih,  yaitu terbatasnya kemampuan “pemilih” dalam
menganalisis  dan memahami  siapa calon yang  tepat  untuk  menjadi  pilihannya, sehingga  mengakibatkan kecendrungan pemilih untuk  ikut  dengan keputusan mayoritas.
Perubahan  sistem  pemilu  itulah yang melatarbelakangi DPD Partai
Gerindra untuk melaksanakan pendidikan politik dibeberapa wilayah di Jawa Timur termasuk  di  Kabupaten  Mojokerto  dan Kota  Mojokerto,  hal  ini  terungkap  dari wawancara  peneliti  dengan  salah  satu pengurus  DPD  Partai  Gerindra  Jawa Timur (Hidayat, M.Si), yang menyatakan bahwa  salah  satu  alasan  pelaksanaan pendidikan  politik  selain  masuk  dalam program kerja partai juga karena kebutuhan mendesak akibat diberlakukannya  pemilu  secara  serentak, sehingga  perlu  adanya  kegiatan  dengan
konstituen  dan  masyarakat  di  daerah daerah  guna  memperkuat  konsolidasi kepartaian. Pendidikan politik merupakan usaha  sadar  untuk  mengubah  proses sosialisasi  politik  masyarakat  sehingga mereka menghayati dan memahami nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  sistem politik  ideal  yang  hendak  dibangun. Metode  penyampaian  pendidikan  politik pun  dilakukan  dengan  cara  berbeda, seperti  untuk  kader  atau  anggota  partai dilakukan pertemuan secara intensif guna menanamkan loyalitas serta pembentukan sikap politik yang ideal guna menjalankan  program  partai  yang  telah ditentukan.  Sementara  itu,  pendidikan politik untuk masyarakat dapat dilakukan secara  langsung  maupun  tidak  langsung, yakni  melalui  perantara  media,  baik media  massa  ataupun  media  eletronik yang  ada.  Dalam  penelitian ini,  penulis melihat  bahwa  pelaksanaan  pendidikan politik  oleh  DPD  Partai  Gerindra  Jawa Timur  lebih  banyak  berorientasi  kepeda pendidikan  politik  internal,  atau  politik untuk  kader,  anggota  dan  simpatisan partai.
Pelaksanaan  Pendidikan  Politik  DPD Partai Gerindra Jawa Timur
Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan  data  yang  diperoleh peneliti,  pelaksanaan  pendidikan  politik DPD partai Gerindra Jawa Timur terlebih dahulu dilaksanakan di Kabupaten
Mojokerto, berkerjasama dengan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten  Mojokerto  sebagai  panitia pelaksana ditingkat lokal. Tempat Hari, tanggal pelaksanaan Jumlah peserta Materi Narasumber Hotel Ayola Kota Mojokerto Selasa, 27 November 2018 270 peserta - Ideologi Partai Gerindra dan gerakan PPIR - Undang undang PEMILU - Letjend (Purn) Musa Bangun - Hidayat, M.Si - Ketua KPUD Kab. Mojokerto
- Strategi Pemenangan Pemilu Sumber; Data Olahan Penulis, 2018 Kota Mojokerto Selanjutnya pelaksanaan pendidikan  politik kedua DPD  partai Gerindra  Jawa  Timur  dilaksanakan  di Kota  Mojokerto,  berkerjasama  dengan pengurus  DPC  Partai  Gerindra  Kota Mojokerto  sebagai  panitia  pelaksana ditingkat lokal. Tempat Hari, tanggal pelaksanaan Jumlah peserta Materi Narasumber Hotel Ayola Kota Mojokerto Rabu, 28 November 2018 150 peserta - Ideologi Partai Gerindra dan gerakan PPIR - Undang undang PEMILU - Strategi Pemenangan Pemilu - Letjend (Purn) Musa Bangun - Hidayat, M.Si - Ketua KPUD Kota Mojokerto

## Sumber; Data Olahan Penulis, 2018

## Gabungan
Selanjutnya pelaksanaan pendidikan  politik  ketiga  DPD  partai Gerindra  Jawa  Timur  dilaksanakan  di Kota  Mojokerto,  berkerjasama  dengan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten  Mojokerto  dan  DPC  Partai Gerindra  Kota  Mojokerto  sebagai  panitia pelaksana ditingkat lokal. Tempat Hari, tanggal pelaksanaan Jumlah peserta Materi Narasumber Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto Ahad, 23 Desember 2018 250 peserta - Kompas Jalan Pemenangan Partai Gerindra - Undang undang PEMILU - Strategi Pemenangan Pemilu - Surokim (Surabaya Survey Center) - Hidayat, M.Si - Ketua KPUD Kab. Mojokerto
Sumber; Data Olahan Penulis, 2018
Dari  tabel  yang  disajikan  oleh penulis,  dapat  dipahami  bahwa  DPD Partai  Gerindra  Jawa  Timur  telah melaksanakan  Pendidikan  Politik  di Hotel Ayola Kota Mojokerto selama tiga hari,  dengan  jumlah  peserta  dihari pertama  sebanyak  270  orang  pada  hari selasa  tanggal  27  November  2018,  hari kedua sebanyak 150 orang pada hari rabu tanggal  28  November  2018.  Dari  270 peserta  dihari  pertama  dan  150  peserta
yang  hadir,  rata  rata  peserta  yang  hadir berasal  dari  simpatisan  dan  kader  partai Gerindra, hal ini sesuai dengan pernyataan  ketua  DPC  Partai  Gerindra Kabupaten  Mojokerto,  Arif  Setiawan yang  juga  menjadi  panitia  tingkat  lokal dalam  kegiatan  tersebut,  jumlah  peserta yang hadir berasal dari simpatisan partai, relawan  pemenangan  calon  presiden, kader partai, anggota partai, dan sebagian Purnawirawan  Pejuang  Indonesia  Raya
(PPIR)  Kabupaten  Mojokerto  sebagai sayap  partai.  Hal  yang  sama  juga  terjadi di  pelaksanaan  pendidikan  politik  hari ketiga  di  Hotel  Raden  Wijaya  Kota Mojokerto  sebanyak  250  peserta  pada hari Ahad 23 Desember 2018.
Jika merujuk pada hasil wawancara
tersebut, serta
memperhatikan latarbelakang  peserta  yang  hadir  dapat dipahami  bahwa  pelaksanaan  pendidikan politik di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto  selama  tiga  kali lebih  banyak berorientasi  pada  pendidikan  politik internal. Hal ini diperkuat oleh keterangan  saudara  Hidayat,  sebagai panitia  pelaksana  dari  DPD  Partai Gerindra  Jawa  Timur  bahwa  kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Mojokerto  memang  bertujuan  untuk penguatan konsolidasi kader partai dalam menghadapi  Pemilu  serentak  2019. Hal ini  tentu  selaras  dengan  tujuan  partai politik  yaitu  untuk  membentuk  dan menumbuhkan  kepribadian  politik  dan kesadaran  politik,  sebagaimana  juga bertujuan  untuk  membentuk  kemampuan dalam  berpartisipasi  pada  individu  agar menjadi  partisipasi  politik  yang  positif (Prihatmoko, 2003: 180).
Selain  itu, hasil  penelitian  juga menunjukkan bahwa materi yang disampaikan  pada  kegiatan  pendidikan politik  tersebut,  lebih  mengarah  pada penguatan ideology  dan konsolidasi internal  partai, pemahaman  terhadap tahapan  dan  aturan  pemilu  serantak, strategi  pemenangan  partai  Gerindra, serta  peluang  dan  tantangan  partai Gerindra  dalam  menghadapi  pemilu serentak tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari  materi  yang  disampaikan  pertama kali, yaitu penguatan ideology kepartaian, kemudian materi selanjutnya lebih bersifat  pemahaman  terhadap  sistem pemilu serantak, yaitu bagaimana tahapan dan aturan aturan yang harus diikuti oleh seluruh elemen masyarakat agar terhindar dari  kasus  hukum  yang  disebabkan oleh
aturan  kepemiluan.  Sementara  itu,  untuk memperkuat  strategi  pemenangan,  dalam pelaksanaan  pendidikan  politik  itu  juga terdapat  materi  dari  lembaga  survey  dan konsultan  politik  (Surabaya  Survey Center)  yang  memaparkan  hasil  survey dan  kajian  bagaimana peluang  dan tantangan  yang  bisa  dimanfaatkan  oleh Partai Gerindra dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Rangkaian  kegiatan  dan  substansi materi yang disampaiakan pada pelaksanaan  pendidikan  politik  tersebut, tentu sebagai upaya yang bertujuan untuk membentuk  manusia  menjadi  partisipan yang  bertanggung  jawab  dalam  politik (Kartono,  1989  :  14).  Pendidikan  politik ini  juga  merupakan  aktifitas  yang terorganisir  dan  efektif  yang  dilakukan secara  sengaja  dan  sistematis  bertujuan untuk  membentuk  individu  agar  mampu menjadi  partisipan  yang  bertanggung jawab  secara  etis/moral  dalam  mencapai tujuan-tujuan  politik.  Pendidikan  politik merupakan  pendidikan  orang  dewasa dengan  jalan  menyiapkan  kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan  penyelesaian  politik  agar menang dalam perjuangan politik
(Kartono, 1989: 14).
Penelitian  ini  juga  mengkonfirmasi bahwa harapan pasca pelaksanaan kegiatan  pendidikan  politik  ini  bisa semakin menumbuhkan kesadaran politik bagi  seluruh  simpatisan,  relawan,  kader, dan anggota partai Gerindra yang berasal dari pengetahuan, orientasi, dan nilai nilai yang membentuk wawasan politik individu  jika  dikatikan  dengan  tinjauan terhadap  kekuasaan  politik. Kesadaran politik  dapat  dicapai  melalui  arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun nonformal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha- usaha  bimbingan  dan  pengajaran  politik langsung,  yang  dilakukan  oleh  para pemikir dan pemimpin-pemimpin politik. Pengalaman  politik  yang  didapatkan
melalui  partisipasi  politik. Kesadaran muncul melalui dialog-dialog kritis.

## Faktor Penghambat
Peneliti menemukan beberapa faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD Partai Gerindra Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. Pertama, metode  komunikasi  yang  kurang  tepat, penyampaian  pendidikan  politik  yang dilakukan  pada  saat  kegiatan  terkesan menggunakan metode  komunikasi  satu arah,  yaitu  metode  komunikasi  dari komunikator,  dalam  hal  ini  narasumber dari  partai kepada  penerima  pesan yaitu para simaptisan atau relawan masyarakat. Metode komunikasi seperti ini cenderung bersifat Top  down yang jika  dipahami sebagai bentuk pemaksaan stimulus yang justru  bisa  jadi sama  sekali  tidak menjamin bisa  dipahami dengan baik oleh masyarakat, istilah  kasar  yang muncul  adalah komunikasi  totalitarianis. Secara  teori,  pola  komunikasi tersebut justru tidak bisa memberi pengaruh yang signifikan terhadap  kecerdasan politik masyarakat, karena dalam metode komunikasi  satu  arah  tentu tidak  terjadi proses dialog dan diskusi antara komunikator atau  penyampai  pesan dengan penerima pesan, padahal prasyarat utama dalam membentuk kesadaran  politik  adalah  melalui  dialog- dialog  kritis  yang  dibangun  pada  saat kegiatan pendidikan politik.
Kedua, keterbatasan waktu,
padatnya materi yang disampaikan dalam waktu yang sangat singkat tentu menyebabkan  substansi  materi  bisa  tidak sampai  dibenak  para  peserta  yang  hadir. Jika  memperhatikan  aspek  aspek  yang perlu dibangun dalam pendidikan politik, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik,  suasana  ruangan  yang santai  tanpa  tekanan  kapan  harus  selasai adalah  pra  syarat  utama,  terdapat  empat materi dalam waktu kurang dari satu hari
tentu  bisa  menyebabkan  apa  yang disampaikan  oleh  narasumber  menjadi sia-sia, apalagi padatnya materi terkadang juga  harus  terpotong  karena  factor-faktor teknis seperti molornya waktu pembukaan  acara,  absensi  sesuai  dengan kartu  identitas,  pembagian  alat  peraga kampanye,  serta  antri  pada  saat  istiraha, sholat dan makan.

## SIMPULAN
Dalam menghadapi pemilu serentak
2019,  Dewan  Pimpinan  Daerah  (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur melaksanakan program pendidikan politik di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto sebagai upaya untuk penguatan  ideology  dan  konsolidasi partai.  Orientasi  pendidikan  politik  ini masih berorientasi pada penguatan kelembagaan internal partai, yaitu pendidikan  politik  yang  disampaikan pada kalangan internal seperti simpatisan, relawan,  kader,  dan  anggota  partai Gerindra sendiri.
Materi  yang  disampaikan  pada kegiatan  pendidikan  politik  tersebut, lebih  mengarah  pada  penguatan  ideology dan konsolidasi internal partai, pemahaman  terhadap  tahapan  dan  aturan pemilu  serantak,  strategi  pemenangan partai  Gerindra,  serta  peluang  dan tantangan partai Gerindra dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019. Selain itu, dalam penelitian ini juga berhasil  mengungkap  hambatan  yang dihadapi pada saat pelaksanaan pendidikan politik yaitu metode komunikasi  yang  kurang  tepat  pada  saat menyampaikan  materi, masih cenderung bersifat top  down sehingga  tidak  muncul komunikasi  dua  arah secara  maksimal. Hambatan  selanjutnya  lebih  bersifat teknis,  yaitu  keterbatasan  waktu  akibat padatnya  materi  yang  terkadang  juga harus  terpotong  karena  factor-faktor teknis seperti molornya waktu pembukaan  acara,  absensi  sesuai  dengan
kartu  identitas,  pembagian  alat  peraga kampanye,  serta  antri  pada  saat  istiraha, sholat dan makan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andersen,  David  J.  2011. “Pushing  the
Limits  of  Democracy:  Concurrent Elections and Cognitive Limitations of  Voters.  PhD  Dessertation,  (New Jersey:  The  State  University  of New Jersey).
Arikunto,  Suharsimi.  2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan HAM.  2011. Peran  Partai  Politik Dalam  Memberikan  Pendidikan Politik  Bagi  Masyarakat.  Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI. Basrowi  dan  Suwandi.  2008. Memahami Penelitian  Kualitatif.  Jakarta:  PT
Rineka Cipta.
Budiarjo,  Miriam.  1986. Dasar-Dasar Ilmu  Politik.  Edisi  kedua.  Jakarta: PT Gramedia Firmanzah.  2011. Mengelola  Partai Politik Komonikasi dan Positioning Ideologi  Politik  di  Era  Demokrasi. Jakarta  :  Yayasan  Buku  Obor Indonesia Geys,  Benny.  2006.  “Explaining  Voter Turnout: A Review of Aggregate – level  Research.”  Dalam  Electoral Studies 25 Haris, Syamsuddin. 2014. Partai, Pemilu, dan  Parlemen  Era  Reformasi. Jakarta : Yayasan Pustaka OBOR.
Kantaprawira,  Rusadi.  2004.
Sistem Polilik  Indonesia:  Suatu  Model Pengantar.  Bandung:  Sinar  Baru Algensindo. Kartono,  Kartini.  1996. Pendidikan Politik  Sebagai  Bagian  Pendidikan
Orang  Dewasa.  Bandung:  CV. Mandar Maju.
Labolo,  Muhadam.  2015. Partai  Politik
Dan  Sistem  Pemilihan  Umum  Di Indonesia  :  Teori,  Konsep  dan  Isu Strategis. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Mukthie  Fadjar,  Abdul.  2013. Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia. Malang:  Setara  Press  (Kelompok Penerbit Intrans). Muliansyah  A.  Ways.  2015. Political  : Ilmu  Politik,  Demokrasi,  Partai Politik & Welfare State. Yogyakarta. Buku Litera. Moloeng, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatf. Bandung:
Remaja Rosda Karya. Pamungkas,  Sigit.  2012. Partai  Politik  : Teori  dan  Praktik  di  Indonesia. Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism. Prihatmoko,  Joko.  2003. Pemilu  2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang: LP21 Press Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik.  Jakarta.  PT. Grasindo.
Sumber lainnya AD  /  ART  Partai  Gerindra. Rancangan Cetak  Biru  DPD  Partai  Gerindra Jawa Timur 2017 – 2019.