## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## KEWENANGAN HUKUM ADMINISTRASI TERKAIT PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

## Alya Maya, Kresnha Adhy W

## Universitas Sebelas Maret
E-mail : alyamkr@gmail.com, kresnhaadhy97@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  hukum  adminstrasi  dengan  permasalahan  tindak pidana  korupsi  di  indonesia  serta  mengetahui  mengenai  unsur  penyalahgunaan  wewenang  dalam  tindak pidana  korupsi  merupakan  kompetensi  absolut  dalam  peradilan  administrasi.  Jenis  penelitian  yang digunakan adalah yuridis normatif.  Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan.  Hasil  penelitian  menujukan  bahwa  hubungan  antara  hukum  pidana  dengan  hukum  acara administrasi tidak hanya terkait tindak pidana  korupsi  melainkan juga terkait dengan Keuangan Negara, perbendaharaan  negara  serta  mengenai  badan  pemeriksa  keuangan  (BPK).  Hasil  penelitian  ini  juga menunjukkan  bahwa  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus  unsur  penyalahgunaan  wewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan kompetensi absolut dari peradilan administrasi, dikarenakan secara konsep “penyalahgunaan wewenang” berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan konsep “menyalahgunakan  kewenangan”  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  secara teoritis dan praktis merupakan konsep yang sama.
Kata  kunci: Kewenangan,  Hukum  Administrasi,  Tindak  Pidana  Korupsi,  Penyalahgunaan Wewenang.

## Abstract
This study aims to determine the relationship between administrative law and the problem of corruption in Indonesia  and  to  find  out  about  the  element  of  abuse  of  authority  in  corruption  which  is  an  absolute competence in administrative justice. The type of research used is normative juridical. While the approach used is a statutory approach. The results of the study indicate that the relationship between criminal law and administrative procedural law is not only related to corruption but also related to State Finance, the state treasury and the financial audit body (BPK). The results of this study also show that the authority to examine and decide on the element of abuse of authority in corruption is an absolute competence of the administrative court, due to the concept of "abuse of authority" based on the Government Administration Act  and  the  concept  of  "abusing  authority"  in  the  Act  on  the  Eradication  of  Acts.  Corruption  crime  is theoretically and practically the same concept .
Keywords: Authority, Administrative Law, Corruption, Abuse of Authority.

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan  wewenang  merupakan  kata  yang  sering  kita  dengar  sebagai  salah  satu  unsur  yang melatarbelakangi korupsi baik yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Secara umum korupsi yang terjadi selama ini dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan yang berada di tempat yang memungkinkan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan. Secara konseptual, penyalahgunaan wewenang jabatan adalah pemanfaatan kesempatan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  tengah  menjabat  dengan  mengambil  kesempatan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
karena jabatannya.  Menurut  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo. Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  penyalangunaan  wewenang  merupakan  jika seseorang  atau  kelompok  mengambil  keuntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  dan  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda. 1
Beberapa  kasus  terkait  penyalahgunaan  wewenang  yang  pernah  dilakukan  oleh  pejabat  negara  di Indonesia  antara  lain  adalah  Direktur  Garuda  Indonesia,  I  Gusti  Ngurah  Askhara  atau  Ari  Askhara  yang melakukan  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  dalam  jabatannya  yang  melakukan  penyelundupan  onderdil motor besar (moge) dengan merk Harley Davidson dan Brompton yang berakhir dengan pemecatannya sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia tersebut. 2 Penemuan barang mewah oleh petugas Bea dan Cukai di lambung pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 9721 bertipe Airbus A330-900 Neo terjadi pada Minggu 17 November 2019 itu menambah panjangnya catatan tentang penyalahgunaan wewenang ( a buse of power ) oleh seorang  pejabat  negara,  sekaligus  membuktikan  bahwa  sebuah  jabatan  itu  sangat  rentan  disimpangi.  Terkait kasus ini menurut pendapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, negara telah dirugikan antara Rp 532 juta hingga Rp 1,5 milyar. 3 Sebagai komitmennya pemerintah terkait mewujudkan prinsip good clean governance dan good government , Dewan Komisaris PT. Garuda Indonesia Persero Tbk. hari itu (9 Desember 2019) resmi memberhentikan  empat  direktur  yang  ditengarai  terlibat  kasus  penyelundupan  barang  gelap  tersebut. Keempatnya adalah Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Human Capital Heri Akhyar, serta Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto. 4
Terdapat pula kasus lain terkait penyalahgunaan wewenang yang sempat menghebohkan publik yaitu kasus dicopot dan ditahannya Brigjen Polisi Prasetijo sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Karo Korwas dan PPNS) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, hal ini karenakan pelaku telah mengeluarkan surat jalan bagi Djoko Tjandra, terdakwa (buron) koruptor kelas kakap. 5
Indonesia yang menggunakan konsep negara hukum, sejatinya telah melakukan dan menerapkan aturan terkait penyelenggaraan pemerintahan, kenegaraan dan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan agar tercipta kegiatan pemerintahan,  kenegaraan  dan  kemasyarakatan  yang  bersih,  adil,  makmur,  damai,  dan  sejahtera.  Kegiatan administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan pun dalam pelaksanaannya telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan/wewenang yang dimiliki terhadap kepentingan umum.
Namun dalam praktiknya penyalahgunaan wewenang para pejabat masih saja terjadi. Masalah ini sesuai dengan dua (2) kasus yang telah penulis sajikan diatas, yang membuktikan bahwa dalam sebuah jabatan yang memiliki kewenangan yang besar dan strategis, dimungkinkan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang ( a buse of power ). Hal ini sesuai dengan pernyataan sejarawan Inggris, John Emerich Edward Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton (1833-1902), yang menyebutkan bahwa “ Power tends to corrupt. Absolute
1 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2 https://money.kompas.com/read/2019/12/11/142302226/ditemukan-17-november-mengapa-kasus-harley-ilegal- diungkap-5-desember , diakses pada 23 November 2021.
3 https://koran.tempo.co/read/berita-utama/448205/direktur-utama-garuda-bisa-terjerat-pidana ,  diakses  pada  23 November 2021.
4 Ibid .,
5 https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/13325331/brigjen-prasetijo-divonis-35-tahun-penjara-dalam-kasus- djoko-tjandra , diakses pada 23 November 2021.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
power corrupts absolutely ” (“Kekuasaan itu cenderung korup, Kekuasaan absolut korup seratus persen”). 6
dalam  hukum  administrasi  negara,  kebijakan  dimaksudkan  sebagai  suatu  perencanaan  atau  program pemerintah  mengenai  apa  yang  akan  dilakukan  dalam  menghadapi  suatu  permasalahan  tertentu  dengan  cara tertentu  yang  telah  direncanakan  tersebut.  Pengertian  kebijakan  ini  agaknya  masih  sangat  sederhana  dan memberikan kesan seolah-olah setiap program pemerintah merupakan kebijakan dari pemerintah. Hal ini tidak pula dapat dipersalahkan, karena sesungguhnya ada anggapan bahwa kebijakan publik adalah bentuk nyata atau “ruh” negara, dengan demikian kebijakan publik  merupakan bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. 7
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyajikan tulisan yang berjudul “Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Jenis penelitian yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  meneliti  kaidah  hukum  (peraturan  perundang-undangan, yurisprudensi, atau hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas hukum. 8 Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ) yang digunakan untuk menelaah dari aspek pengaturan administrasi dalam tindak pidana korupsi. 9

## Pembahasan

## Hubungan Hukum Adminstrasi dengan Permasalahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Parameter yang membatasi kewenangan aparatur negara ( discretionary power ) dalam perspektif hukum administrasi negara adalah detournament de povouir (penyalahgunaan wewenang) dan abus de droit (sewenang- wenang). Sedangkan dalam dalam perspektif hukum pidana yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara  berupa  unsur wederrechtlijkheid dan  “menyalahgunakan  wewenang”.  Permasalahan  dalam  hukum pidana tidak sesulit apabila dilakukan pembedaan sebagai titik singgung ( grey area ) antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi. 10
Hubungan antara hukum pidana dengan hukum acara administrasi tidak hanya semata mata terangkum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara praktik dan teoritik, dalam hukum adminstrasi juga  memasukkan ruang lingkup  hukum  pidana  dan  hukum  perdata  didalamnya.  Sebagai  contoh  dibeberapa  negara  (sebagai  contoh Inggris, Amerika, dan Belanda), penyelesaian tindak pidana juga dapat diselesaikan dengan cara administrasi, seperti tekait kasus penyuapan dalam proyek penanaman kapas transgenic di Amerika melanggar foreign action act akan  tetapi  penegak  hukum  disana,  yaitu Department  Of  Justice dengan Security  Action  Commission menyelesaikan masalah kerugian Negara dengan denda sebesar US 1,5 juta. 11
Lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara adalah penyalahgunaan wewenang, sedangkan lingkup tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan. 12 Unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal tersebut bersifat  alternatif,  karena  selain  penyalahgunaan  wewenang  juga  terkait  kesempatan  dan  sarana  yang  ada didalamnya karena jabatan adalah unsur dari tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum (konsep tindak pidana) dengan disertai adanya mens rea (berniat jahat). Bentuk  konkret mens  rea adanya actus  reus berupa fraud , confl  ict  of  interest ,  dan illegality ,  sehingga
6 Ermasjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK Edisi Kedua, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2010,  hlm 1.
7 Barda Nawawi Arief. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994, hal. 63.
8 Bagir Manan, Penelitian Bidang Hukum , Bandung: Jurnal Hukum, Puslitbangkum Unpad, Perdana, Januari 1999, hlm. 4.
9 Maroni, Kriminalisasi Di Luar KUHP dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana , Dalam Buku Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum, Bandar Lampung, Penerbit Unila, 2013, hlm. 104.
10 Adji, Indriyanto Seno, Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif , Jurnal Keadilan Vol. 5 No. 1 (Tahun 2011)., hlm. 10
11 Andi Nirwanto, Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) ,  Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62 di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015.
12 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
merupakan  tindak  pidana.  Sedangkan  akibat  dari  penyalahgunaan  wewenang  dan  sewenang-wenang  dalam ranah hukum administrasi adalah mengakibatkan keputusan pejabat tidak sah dan dapat dibatalkan. 13
Menurut  Andi  Nirwanto  terdapat  hubungan  antara  Hukum  Administrasi  Negara dan  Hukum  Pidana, namun diakuinya pula ditemukan perbedaan antara Hukum Administrasi Negara (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama terkait dengan artian “penyalahgunaan wewenang” (Istilah dalam Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan)  dan  “penyalahgunaan  kewenangan” (Istilah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

## Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Bagian  dari  Peradilan Administrasi
Terjadinya perbedaan hukum karena adanya coflict of norm dapat diselesaikan dengan asas preferensi hukum,  yang  terdiri  dari  3  (tiga)  asas  yaitu lex  superior  derogat  legi  inferiori ; lex  specialis  derogat  legi generalis ;  dan lex  posteriori  derogate  legi  priori . 14 Asas  hukum  lex superior  derogat  legi  inferiori ,  dapat diterapkan  dalam  terjadinya  pertentangan  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  hierarki tingkatannya lebih rendah dengan peraturan perundangundangan di atasnya yang lebih tinggi. Dalam asas ini, peraturan ³perundang-undangan dengan tingkatan lebih rendah, keberlakuannya dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, kecuali substansi yang diatur oleh peraturan perundang- undangan  lebih  tinggi  oleh  Undang-Undang  ditetapkan  sebagai  wewenang  peraturan  perundang-undangan tingkat lebih rendah.
Sedangkan dalam asas hukum lex specialis derogat legi generalis , asas ini dapat diimplikasikan ketika terjadinya  pertentangan  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  khusus  dengan  peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Sesuai dengan penjelasan tersebut, aturan hukum yang umum dapat dikesampingkan oleh aturan hukum yang khusus ketika memenuhi beberapa prinsip yaitu aturan-aturan hukum tersebut harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama, misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan KUHP yang sama-sama termasuk rumpun hukum pidana; aturan-aturan hukum tersebut levelnya harus sederajat (Undang-Undang dengan Undang-Undang); dan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. 15
Sedangkan  yang  terakhir  mengenai  asas  hukum lex  posteriori  derogate  legi  priori ,  yang  dapat diimplikasikan ketika terjadi pertentangan antara hukum yang dibuat terdahulu dengan hukum yang dibentuk kemudian/setelahnya.  Keberlakuan  asas  ini  harus  di  dasarkan  pada  terpenuhinya  beberapa  prinsip,  yaitu mengenai aturan hukum yang baru levelnya harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama; dan aspek yang diatur dalam hukum baru dan hukum lama haruslah sama.
Berdasarkan penjelasan masing-masing asas tersebut, asas hukum yang dapat diterapkan dalam conflict of  norm dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas hukum lex posteriori derogate legi priori , dikarenakan pertentangan yang terjadi antara norma yang termuat dalam Undang-Undang yang telah ada sebelumnya, dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang yang baru dibentuk. 16 Hal ini tidak dapat diterapkan dalam dua (2) asas yang lain dikarenakan dalam Undang-Undang  tersebut  kedudukannya  dalam  hierarki  perundang-undangan  setara;  Undang-Undang  dan substansi  norma  yang  dipertentangkan  aspeknya  sama,  yaitu  terkait  penanganan  masalah  penyalahgunaan wewenang/menyalahgunakan kewenangan.
13 Andi Nirwanto, Op., Cit .,
14 Wasis  Susetio, Disharmoni  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Bidang  Agraria ,  Artikel  dalam  Jurnal  Lex  Jurnalica, Volume 10 Nomor 3, Desember 2013, hlm. 145.
15 Ibid .,
16 Sidharta, Penemuan  Hukum  Melalui  Putusan  Hakim ,  Makalah,  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, PUSHAM UII,  dan  Norsk  Senter  For  Menneskerettigheter  Norwegian  Centre  For  Human  Rights,  Hotel  Grand  Angkasa  Medan, tanggal 2-5 Mei 2011.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Dalam ratio  legis pembentukan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang  Administrasi Pemerintahan terdapat  hubungan  didalamnya  yaitu  dibentuk  dengan  tujuan  yang  sama  yaitu  terkait  pemberantasan  tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  yang  berada  dalam  rumpun  Hukum  Pidana  diniatkan  untuk  memberantas  Tindak  Pidana Korupsi (Tipikor) melalui sarana penindakan (tindakan represif ), sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan,  walaupun  berada  dalam  rumpun  Hukum  Administrasi  Negara dimaksudkan  sebagai  sarana  pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor)  melalui  tindakan  pencegahan ( preventif )  dengan  pendekatan  reformasi  birokrasi. 17 Benang  merahnya  dapat  dilihat  juga  dalam  substansi pengaturan  penyelenggaraan  negara  oleh  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggara Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  Dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme,  yang  di  dalamnya pure mengatur hubungan  antara  Hukum  Administrasi  Negara  dan  hukum  pidana  (korupsi). 18 Berdasarkan  asas  hukum lex posteriori  derogate  legi  priori ini,  maka  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus  penyalahgunaan kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan kompetensi absolut Peradilan Administrasi, karena  kompetensi  absolut  yang  dimiliki  Peradilan  Administrasi  diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dibentuk setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah ada lebih dulu ( prior ).
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada saat ini mengalami pergeseran. Hal ini dikarenakan politik  hukum  pemerintah yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  negara  cenderung  melakukan  penyeimbangan antara  upaya  pencegahan  ( preventif )  dengan  upaya  penindakan  ( represi f).  Romli  Atmasasmita  berpendapat bahwa terdapatnya perubahan arah politik hukum terkait upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di  Indonesia,  dimana  upaya  pencegahan  korupsi  didudukkan  sama  pentingnya  dengan  penindakan  korupsi. 19 Dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadikan tindakan represif sebagai “ primum remedium ” harus dikaji  ulang.  Hukum  pidana  harus  dikembalikan  kepada  jalannya  sebagai  upaya  terakhir  yang  harus dipergunakan dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan asas “ ultimum remedium ”. 20
Sedangkan  dalam  konteks  hukum  administrasi,  sanksi  pidana  yang  ada  dalam  penyelewengan wewenang menurut pendapat dari Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi atau dengan kata lain merupakan bentuk “fungsionalisasi/ operasionalisasi/instrumentalisasi dari hukum pidana di bidang hukum administrasi”, sehingga berada pada tahapan terakhir. 21 Hal ini sesuai dengan pendapat W.F Prins yang dikutip Philipus M. Hadjon, bahwa hampir setiap peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri dengan
17 Shobirin,  Penyalahgunaan  Wewenang  Jabatan  Oleh  Pejabat  Negara/Pemerintah:  Perspektif  Hukum  Administrasi Negara Dan Hukum Pidana, Diakses Melalui https://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Respublica , Pada 24 November 2021, hlm. 116.
18 Yulius, Perkembangan  Pemikiran  dan  Pengaturan  Penyalahgunaan  Wewenang  di  Indonesia  (Tinjauan  Singkat  Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) , Artikel dalam Jurnal Hukum  dan  Peradilan,  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan  Peradilan  Mahkamah  Agung  RI,  Volume  04 Nomor 3 November 2015, hlm. 375.
19 Romli Atmasasmita, Penyalahgunaan Wewenang oleh Penyelenggara Negara: Suatu Catatan Kritis atas UU RI Nomor 30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan;  Dihubungkan  dengan  UU  RI  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  UU  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Makalah,  disampaikan dalam  Seminar  Nasional  dalam  rangka  H.U.T.  IKAHI  Ke-62  dengan  tema  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan, Menguatkan atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi, Hotel Mercure, Ancol Jakarta, tanggal 26 Maret 2015, hlm. 6-7.
20 Suhariyono AR., Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Artikel dalam Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, hlm. 21
21 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya, 2005, hlm. 139.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
ketentuan pidana sebagai “ in cauda venenum ” (pada ujungnya). 22
Berdasarkan  kajian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus unsur  “penyalahgunaan  wewenangan”  karena  jabatan  dalam  tindak  pidana  korupsi  merupakan  kompetensi absolut dari Peradilan Administrasi, dikarenakan secara konsep “penyalahgunaan wewenang” dalam Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  dan  konsep  “menyalahgunakan kewenangan” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara teoritis dan praktis merupakan konsep yang sama. Ketika terdapat dua (2) hukum ( kebijakan legislasi ) dengan level sederajat mengatur aspek yang sama, maka berdasarkan asas “ lex posteriori derogate legi priori ”, hukum yang dibentuk kemudian/lebih barulah yang berlaku sebagai dasar penyelesaian masalah tersebut.
Latar belakang timbulnya permasalahan kewenangan terkait mengadili antara Peradilan Tipikor dengan Peradilan  Administrasi  dalam  penanganan  penyalahgunaan  kewenangan  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi (Tipikor)  karena  terdapat  perbedaan  antara  konsep,  teori,  dan  pengaturan  tentang  “wewenang”  dan “kewenangan” dalam hukum Indonesia. Sementara itu, secara terminologi kedua kata tersebut berasal dari kata yang  sama  yaitu  “wenang”  dengan  makna  yang  tidak  jauh  berbeda,  karena  keduanya  selalu  dikonotasikan dengan “hak dan kekuasaan” yang dimiliki oleh pejabat publik. Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dan pengaturan  mengenai  “wewenang”  dan  “kewenangan”,  diharapkan  para  akademisi  hukum,  legislatif,  dan penegak hukum untuk melakukan penegasan dan penyamaan persepsi mengenai istilah yang akan digunakan dalam hukum Indonesia dengan memilih salah satu istilah tersebut.

## Kesimpulan
Hubungan antara hukum pidana dengan hukum acara administrasi tidak hanya semata mata terangkum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hukum Adminstrasi selalu memasukkan ruang lingkup hukum pidana dan hukum perdata didalam kajiannya termasuk dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum administrasi. Terdapat hubungan yang erat antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, namun ditemukan juga perbedaan didalamnya yaitu terkait dengan artian “penyalahgunaan wewenang” (Istilah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) dan “penyalahgunaan kewenangan” (Istilah dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
Kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus  unsur  “penyalahgunaan  wewenangan”  karena  jabatan dalam tindak pidana korupsi merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Administrasi, dikarenakan secara konsep  “penyalahgunaan  wewenang”  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan  dan  konsep  “menyalahgunakan  kewenangan”  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara teoritis dan praktis merupakan konsep yang sama. Ketika terdapat  dua  (2)  hukum  (kebijakan  legislasi)  dengan  level  sederajat  mengatur  aspek  yang  sama,  maka berdasarkan  asas  “ lex  posteriori  derogate  legi  priori ”,  hukum  yang  dibentuk  kemudian/lebih  barulah  yang berlaku sebagai dasar penyelesaian.

## Daftar Pustaka
Adji, Indriyanto Seno. Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif . Jurnal Keadilan Vol. 5 No. 1 (Tahun 2011). Andi Nirwanto. Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) . Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62 di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015.
Bagir  Manan. Penelitian  Bidang  Hukum .  Jurnal  Hukum.  Puslitbangkum  Unpad.  Perdana.  Bandung.  Januari 1999.
Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana . Citra Aditya. Bandung. 2005.
22 Hadjon, Philipus M., dkk, Hukum Administrasi dan Good Governance , Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, Cetakan Kedua, 2012., hlm. 245.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Ermasjah Djaja. Memberantas Korupsi Bersama KPK Edisi Kedua . Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hadjon, Philipus M., dkk. Hukum Administrasi dan Good Governance Cetakan Kedua. Universitas Trisakti. Jakarta. 2012.
Maroni. Kriminalisasi Di Luar KUHP dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana . Dalam Buku Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum. Unila. Bandar Lampung. 2013.
Subekti, Rahayu, Raharjo. Purwono. Sungkowo., Waluyo, (2021), Actualization of Pawn Of Agricultural Land To Ensure Justice In Achieving Food Security, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 24 (7), 1- 7.
Subekti, Rahayu., Sulistiyono, A., & Handayani, I. G. A. K. R. (2017). Solidifying the just law protection for farmland to anticipate land conversion. International Journal of Economic Research, 14(13), 69–79
Romli Atmasasmita. Penyalahgunaan Wewenang oleh Penyelenggara Negara: Suatu Catatan Kritis atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Dihubungkan dengan UU RI Nomor 20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  UU  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi .  Makalah,  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  dalam  rangka  H.U.T.  IKAHI  Ke-62 dengan  tema  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan,  Menguatkan  atau  Melemahkan  Upaya Pemberantasan Korupsi, Hotel Mercure, Ancol Jakarta, tanggal 26 Maret 2015.
Sidharta. Penemuan  Hukum  Melalui  Putusan  Hakim ,  Makalah,  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional Pemerkuatan  Pemahaman  Hak  Asasi  Manusia  Untuk  Hakim  Seluruh  Indonesia,  yang  diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, PUSHAM UII, dan Norsk Senter For Menneskerettigheter Norwegian Centre For Human Rights, Hotel Grand Angkasa Medan, tanggal 2-5 Mei 2011.
Shobirin. Penyalahgunaan  Wewenang  Jabatan  Oleh  Pejabat  Negara  /  Pemerintah:  Perspektif  Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana . Diakses Melalui
https://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Respublica. Pada 24 November 2021 . Suhariyono  AR.,. Perumusan  Sanksi  Pidana  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan .  Artikel dalam Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.
Wasis  Susetio. Disharmoni  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Bidang  Agraria .  Artikel  dalam  Jurnal  Lex Jurnalica, Volume 10 Nomor 3, Desember 2013.
Yulius. Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) . Artikel dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
https://money.kompas.com/read/2019/12/11/142302226/ditemukan-17-november-mengapa-kasus-harley- ilegal-diungkap-5-desember , diakses pada 23 November 2021. https://koran.tempo.co/read/berita-utama/448205/direktur-utama-garuda-bisa-terjerat-pidana ,  diakses  pada  23 November 2021.
https://nasional.kompas.com/read/2021/03/10/13325331/brigjen-prasetijo-divonis-35-tahun-penjara-dalam- kasus-djoko-tjandra , diakses pada 23 November 2021.