Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 – 9736 E-ISSN: 2828-545X

## EFEKTIVITAS PERATURAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI DI KOTA BANDUNG TAHUN 2020-2021
Muhammad Rizqi Firdaus 1) , Abdal 1) , Dedeng Maolani Yusuf 1)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1)
Email: rizqifir1@gmail.com 1) ,abdal@uinsgd.ac.id 2) , dedeng@uinsg.ac.id 3)

## Abstract
This study aims to determine the effectiveness of health services during the pandemic in the city of Bandung. The method in this study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and literature studies. The results of this study conclude that health service regulations have been running quite effectively in reducing active COVID-19 cases, but further regulations are needed  to  reduce  COVID-19  cases.  The  shortcomings  found  in  this  study  are  that  the communication built by the Bandung City Health Office during the pandemic to the community has not run optimally. So that people do not obey the rules of health services. Therefore, the effectiveness of health services during the pandemic at the Bandung City Office needs to be improved again so that the services provided to the community can run optimally.. Keywords: Policy Effectiveness, Public Services, Health

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi di Kota Bandung. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan  jenis  penelitian  deskriptif. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara, observasi, dan studi literatur.  Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan pelayanan kesehatan sudah berjalan cukup efektif dalam menurunkan kasus aktif COVID-19 tetapi perlu adanya  peraturan  lanjutan  agar  kasus COVID-19 menurun.  Adapun  kekurangan  yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu komunikasi yang dibangun oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung  pada  masa  pandemi  kepada  masyarakat  belum  berjalan  maksimal.  Sehingga masyarakat  tidak  taat  terhadap  aturan  pelayanan  kesehatan.  Oleh  karena  itu,  efektivitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi di Dinas Kota Bandung perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Pelayanan Publik, Kesehatan

## A. PENDAHULUAN
Covid 19 telah melanda berbagai negara, hal ini memberikan dampak yang signifikan yang dirasakan pada pelayanan kesehatan sebesar 90% berdasarkan laporan yang disampaikan oleh WHO .  Pandemi  ini  memberikan  pengaruh  terhadap  perekonomian  global,  salah  satunya menyebabkan menurunnya pendapatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar, dalam kondisi ini adanya hambatan pada kebutuhan esensial serta distribusi logistik. Tidak hanya itu, fasilitas kesehatan seperti obat-obatan, alat kesehatan, sangat terhambat yang disebabkan oleh penurunan  kapasitas  finansial.  Strategi  peningkatan  kesehatan  pun  diupayakan  oleh WHO untuk mewujudkan building blocks . (D. P. K. P. D. J. P. Kesehatan, 2020)
Daerah  otonom  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  pelayanan  yang  prima  kepada masyarakat  salah  satunya  di  bidang  kesehatan,  semasa Covid-19 pemerintah  kota  bandung berperan  penting  terkait  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  diatur  dalam
Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  10  Tahun  20019  tentang  Sistem  Kesehatan  Kota Bandung  pasal  8,  dijelaskan  bahwa  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  memperhatikan pelayanan kesehatan sesuai wewenangnya. Hal ini menjadi salah satu kewajiban pemerintah kota bandung untuk memenuhi hak masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil studi literatur dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, indeks kasus penyebaran Covid-19 dari  bulan  ke  bulan  naik  drastis  di  setiap  daerahnya.  Pemerintahan  kota  bandung  berupaya mengendalikan penambahan kasus covid 19 dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Kota Bandung  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Secara Proporsional Dalam rangka pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 . Di Kota Bandung, hampir tiga tahun telah berlalu sejak pandemi Corona atau Covid-19 di Indonesia. Pandemi Coronavirus Disease ini juga bisa dirasakan di Bandung. Pemerintah Kota Bandung  telah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dan  peraturan  untuk  mengatasi  pandemi Covid-19 ini,  namun  pandemi  saat ini  belum  berakhir  dan  total  3.942  warga  Kota  Bandung telah terkonfirmasi Covid 19 . Kasus tersebut meliputi 641 pasien yang merupakan pasien aktif atau masih dirawat/isolasi. Saat ini, 3.182 orang telah pulih dan 119 orang meninggal. Kasus terus  bertambah  setiap  bulan  sampai  akses  ke  bisnis  dan  pendidikan  sangat  dibatasi  untuk mencegah  penyebaran  virus,  yang  berkembang  setiap  hari.  Per  31  Desember  2021,  saat  ini terdapat satu kasus lagi Covid-19 , dan saat ini  ada 17 pasien  yang dirawat atau dikarantina. Jumlah  ini  dianggap  sebagai  salah  satu  yang  terendah  dalam  pandemi  secara  keseluruhan. Secara  keseluruhan,  total  kasus  positif Covid  19 sebanyak  43.557,  menurut  data  Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dari jumlah tersebut, 42.117 mampu pulih atau tumbuh.(Bramasta, 2020) Hal tersebut terlihat dari tabel berikut :
Gambar 1. Daftar kasus Covid-19 di Kota Bandung dari tahun 2020-2021
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2022
Tujuan  nasional  bangsa  Indonesia  salah  satunya  memajukan  kesejahteraan  umum  yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara tidak langsung hal ditegaskan bahwa  kesejahteraan  menjadi  orientasi  pelaksanaan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Di Indonesia,  pemberian  pelayanan  pada  bidang  kesehatan  masih  dianggap  belum  optimal. Ditengah-tengah kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terkait masalah kesehatan, maka pemberian  pelayanan  kesehatan  yang  baik  dan  berkualitas  menjadi  tuntutan  bagi  para penyelenggara pelayanan publik. Maka dari itu untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, penyelenggara  pelayanan  harus  dapat  mempertahankan  serta  menjaga  pelayanan  kesehatan agar  tetap  berkualitas.  Salah  satu  usaha  untuk  dapat  memaksimalkan  kualitas  pelayanan
kesehatan adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien yang menjadi konsumen jasa pelayanan kesehatan, sehingga pasien dapat merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang diterima.
Kualitas  layanan  yang  diberikan  adalah  sebagai  tolak  ukur  seberapa  baik  tingkatan pelayanan yang diberikan sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan atau pasien. Rumah sakit, puskesmas, dan klinik dinas kesehatan menawarkan berbagai jenis pelayanan kesehatan, yang dibutuhkan masyarakat untuk menjaga kesehatannya. (Azwar, 1995)
Kualitas  pelayanan  dan  kepuasan  pelanggan  diukur  dalam  hal  yang  berbeda.  Dikatakan bahwa cara paling umum untuk membedakan antara kualitas pelayanan dan kepuasan adalah bahwa  kualitas  pelayanan  adalah  jenis  sikap  dan  diukur  dalam  jangka  waktu  yang  panjang, sedangkan kepuasan adalah ukuran dari satu transaksi. Cara diskonfirmasi dibuat berdasarkan perbedaan antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berperan penting saat  pandemi COVID-19 , menurut  Kementerian  Kesehatan,  khususnya  Puskesmas,  dalam  mencegah,  mendeteksi,  dan merespons  pencegahan  dan  pengendalian Covid-19 .  Untuk  melacak  jumlah  kasus,  ini  harus dilakukan  bersama  dengan  langkah-langkah  lainnya.  Agar  mata  rantai  penyebaran  pada tingkatan individu, keluarga, dan masyarakat, mengharuskan puskesmas dapat mengendalikan dan  menggunakan  sumber  dayanya  secara  maksimal.  Komunikasi  risiko  dan  program  KIE, pemberdayaan  masyarakat,  dan  kolaborasi  lintas  sektor  dapat  digunakan  untuk  mencapai tujuan ini. (D. P. K. P. D. J. P. Kesehatan, 2020)
Menurut  Kementrian  Kesehatan  nomor  4  tahun  2020  ada  beberapa  karakteristik “pelayanan kesehatan yaitu sebagai berikut; (1). Pelayanan kesehatan yaitu hak asasi manusia dan seluruh masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang prima sesuai dengan kebutuhannya tanpa  melihat  kemampuannya  untuk  membayar.  (2)  Dampak  pelayanan  kesehatan  sering bersifat irreversible, yaitu berupa kecacatan atau kematian. Oleh karena itu kualitas pelayanan perlu  dikendalikan  untuk  melindungi  masyarakat  (3).  Adanya  informasi,  karena  adanya kesenjangan  yang  cukup  luas  dalam  penguasaan  teknologi  dan  ilmu  di  bidang  kesehatan” .(Permenkes, 2020)
Secara lebih luas mengenai efektivitas pelayanan publik, menurut Moenir, “keberhasilan pelayanan publik adalah tercapainya suatu tujuan berkenaan dengan terpenuhinya keinginan dan  kebutuhan  masyarakat  yang  mempunyai  kepentingan  menurut  norma-norma  dasar  dan proses yang telah ditetapkan”.  (Nashar, 2020)
Organisasi  sering  menggunakan  istilah  "efektivitas"  untuk  merujuk  pada  hasil  yang mereka harapkan untuk dicapai. Organizational effectiveness (Efektivitas Organisasi) berfokus pada kepuasan karyawan, mencapai misi perusahaan, dan memenuhi aspirasi adalah cara-cara yang  dapat  dilakukan  organisasi  untuk  meningkatkan  efektivitasnya  sekaligus  memberi manfaat  bagi  masyarakat.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mendefinisikan  kata  "efektif" sebagai  "mampu  mendatangkan  hasil"  atau  "membantu".  Kapasitas  untuk  menentukan  dan memenuhi tujuan yang realistis adalah komponen kunci untuk menjadi produktif. (Handoko, 2003)
Disampaikan Sedarmayanti yang dikutip dalam buku “Sisi Gelap Perencanaan”, dikatakan bahwa  “efektivitas  berkaitan  dengan  sebuah  pencapaian  usaha  yang  maksimal  dalam  arti mencapai target dengan waktu, kualitas, dan kuantitas”. Sebagaimana tercantum dalam (Sakti, 2014)

## B. KAJIAN PUSTAKA
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  mengatur  tentang prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  yang  merupakan  Efektivitas  Fungsi-fungsi
Pemerintahan  itu  sendiri.  Pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  Pemerintahan  yang  efektif dapat  memperkuat  demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia,  mempromosikan  kemakmuran ekonomi,  mengurangi  kemiskinan,  meningkatkan  perlindungan  lingkungan,  bijak  dalam pemanfaatan  sumber  daya  alam,  memperdalam  kepercayaan  pada  pemerintahan  dan administrasi publik”. (Presiden, R.I, 2009)
Adapun  dalam  melakukan  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teori  Efektivitas  hukum yang  dikemukakan  oleh    (Soekanto,  2019)  yaitu  bahwa  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu;
1. Faktor hukum  (peraturan)
2. Faktor  penegak  hukum,  yaitu  pihak-pihak  yang  membentuk  ataupun  menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor  masyarakat,  yaitu  lingkungan  dimana  suatu  hukum  tersebut  berlaku  dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Soekanto (2019) menyatakan terkait teori efektivitas hukum, “bahwa kemanjuran suatu undang-undang ditentukan oleh lima (lima) kriteria, yaitu kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat, oleh karena itu merupakan esensi penegakan hukum, juga sebuah tolok ukur. Pada unsur pertama, rule of law adalah yang menentukan dapat atau tidaknya hukum tertulis itu berjalan dengan baik”.
Peneliti  terdahulu  berkaitan  dengan  efektivitas  pelayanan  kesehatan  dilakukan  oleh (Tumiwa,  R.,  et  al,    2018)  yang  berjudul “Efektivitas  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan Masyarakat Pada Puskesmas Di Kecamatan Dumoga” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan  fasilitas  serta  sarana-prasarana  di  Puskesmas  Dumoga  yang  sangat  minim membuat  buruk  pelayanan  kesehatan  yang  terjadi.  Banyak  pasien  lahirnya  hanya  sekedar mengambil  rujukan,  atau  langsung  melakukan  pengobatan  di  kota  Kotamobagu  dan  kota Manado.  Tenaga  medis  yang  minim  seperti  dokter  yang  hanya  1  orang  serta  4  perawat, membuat pelayanan tersendat-sendat.
Peneliti  terdahulu  berkaitan  dengan  efektivitas  peraturan  dilakukan  oleh  (Wahyuni,  T., 2020) yang berjudul “Efektivitas Peraturan Kepala daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah”. Peneliti ini dilatar belakangi oleh komplikasi efektivitas peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati)) terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, dapat dilakukan melalui peraturan  Kepala  Daerah  yang  menjadi  objek  penelitiannya.  Analisis  terhadap  efektifitas peraturan  kepala  daerah  berdasarkan  dalam    terakomodasi  atau  tidaknya  konsep  sebuah implementasi  kebijakan  pada  dalamnya.  Kurangnya  salah  satu  kritikal  faktor  bisa mengakibatkan  kegagalan pada implementasi peraturan kepala daerah. Dari output analisis, masih  ada  beberapa  peraturan  Kepala  Daerah  (Peraturan  Bupati)  yang  belum  efektif  secara substansi. Ketidakefektifan peraturan kepala daerah tersebut, lantaran belum mengakomodasi empat kritikal faktor yang dijadikan indera analisis dalam penelitian ini, yakni : komunikasi, asal daya, perilaku,  struktur organisasi.
Adapun  yang  menjadi novelty atau  perbedaan  penelitian  kali  ini  dengan  penelitian sebelumnya adalah terdapat perbedaan pada lokus dan permasalah dan focus yang ada lebih menitikberatkan pada peraturan dan pelayanan publik Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  di  atas  serta  penelitian  terdahulu  yang menjadi referensi menjadikan peneliti memiliki ketertarikan untuk membahas penelitian yang
berjudul Efektivitas Peraturan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi di Kota Bandung.

## C. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif, merupakan sebuah proses menyelidiki serta memahami suatu permasalahan sosial berdasarkan gambaran yang lengkap dan diuraikan melalui kata – kata, pandangan informan secara rinci serta tersusun secara ilmiah. (Silalahi, 2012)
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif,  karena  disini  peneliti  ingin memberikan  gambaran  tentang  fakta  sebenarnya,  dengan  tahapan  yaitu  pencarian  data  lalu pengumpulan data dan dilanjutkan dengan menyeleksi data yang berkaitan dengan penelitian, sehingga kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan bisa peneliti temukan. Jenis data kualitatif yang dihasilkan ini melalui beberapa proses seperti wawancara,observasi, studi literatur serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.
Sumber data dalam penelitian kali ini terbagi dua menjadi data primer dan sekunder. Data primer disini merupakan dokumen asli dan original yang peneliti dapatkan secara langsung saat observasi  berlangsung  terhadap  pihak  yang  berkaitan.  Data  sekunder  merupakan  data  tidak langsung atau didapatkan melalui perantara atau dokumen lain. Teknik pengambilan data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara,observasi serta studi literatur.
1. Observasi
Observasi yang dilakukan melalui observasi partisipasi, selama observasi berlangsung peneliti  melakukan  pengamatan  di  lokasi  penelitian  yaitu  Dinas  Kesehatan  Kota Bandung sebanyak tiga kali.
2. Wawancara Wawancara  yang  dilakukan  menggunakan  jenis  wawancara  tidak  terstruktur  yaitu pertanyaan  yang  diberikan  hanya  garis  besarnya  dan  pemilihan  narasumber  hanya melalui orang yang bersangkutan langsung dengan penelitian saja.
3. Studi Literarur
Studi literatur dalam penelitian ini menggunakan sumber primer serta sumber sekunder. Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah  purposive  sampling,  karena  dalam penelitian  ini  terdapat  beberapa  unit  yang  memiliki  persamaan  sehingga  perwakilan populasinya  mampu  dipertanggungjawabkan.  Dalam  penelitian  ini  informan  yang  dipilih adalah yang dapat memberikan informasi terbaik berkaitan dengan penelitian. Adapun  yang menjadi informan dalam penelitian kali ini dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut :
Table 1. Informan penelitian No. Nama Jabatan 1. Bu Detty Kurnia, SKM.,M.AP Sub bagian program, data dan informasi 2. Bapak Ali Staff  ahli  bagian  program,  data  dan informasi 3. Bapak Doni Staff Ahli bagian program 4. Susi Masyarakat 5. Ibu Reni Bagian Pelayanan Kesehatan Sumber: Diolah Penulis, 2022
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Teknik analisis data ini merupakan kegiatan pencarian data secara teratur dan data yang diperoleh berasal dari
hasil  observasi  lapangan,  wawancara  serta  dokumentasi  yang  dapat  digunakan  serta dimanfaatkan sebagai informasi bagi penelitian.
Miles  dan  Huberman  dalam  (Sugiyono,  2018)  Analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif serta berurutan. Adapun beberapa langkah analisis yaitu :
1. Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dahulu dengan observasi, dilanjutkan dengan melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan serta  data yang telah diperoleh di dokumentasikan baik melalui gambar maupun audio visual.
2. Reduksi Data
Proses reduksi data disini dengan melakukan seleksi dan merangkum data-data yang paling berkaitan dengan penelitian sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas dan terstruktur.
3. Penyajian Data Dalam  penyajian  disini  dengan  memaparkan  secara  singkat  jelas  dan  terstruktur, penyajian data yang dilakukan adalah kualitatif yang bersifat narasi.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Pada tahap terakhir ini  penarikan kesimpulan yang ditarik merupakan penemuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, temuan yang disajikan  ini berupa sebuah gambaran dari objek yang sebelumnya tidak terlihat jelas sehingga saat sudah diteliti mampu terlihat menjadi lebih jelas dan menjawab permasalahan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  tentang  ”Efektivitas Peraturan Dinas Kesehatan Kota Bandung Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Di  Kota  Bandung  Tahun  2020-2021  menyatakan  bahwa  efektifnya  suatu  hukum  ini  dapat ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya ada Faktor Hukum,Penegak Hukum,Sarana atau Fasilitas,Masyarakat serta Faktor Kebudayaan.

## Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang)
Dinas  Kesehatan  Kota  Bandung  berpedoman  kepada  Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/Menkes/230/2021  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 . Keputusan ini menjelaskan  bahwasannya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus siap  dan  siaga  menanggapi  laju  pertumbuhan  pasien Covid-19 yang  terus  meningkat  dan perbandingan kapasitas rumah sakit serta ruang isolasi bagi pasien.
Ada beberapa strategi yang diterapkan Dinkes Kota Bandung berkaitan dengan pelayanan yang diberikan saat masa pandemi yaitu pertama, melakukan pengalihan area dan ruangan lain di ruang isolasi yang baru seperti ICU, perlunya melakukan mobilisasi berbagai peralatan serta tenaga dari satu unit ke unit lainnya yang sedang membutuhkan, termasuk berkaitan dengan SOP  yang  mengatur  sistem  penerimaan  serta  rujukan  bagi  pasien.  Kedua,  melakukan peningkatan  kapasitas  daya  tampung  melalui  penyelenggaraan  unit  rumah  sakit  lapangan maupun  rumah  sakit  darurat.  Berdirinya  rumah  sakit  lapangan  serta  rumah  sakit  darurat  ini dapat  dilakukan  jika  adanya  koordinasi  lintas  sektor  agar  mampu  memenuhi  standar  yang ditetapkan berkaitan dengan lokasi, bangunan, sumber daya manusia serta berbagai sarana dan prasarana kesehatan lain seperti obat, alat kesehatan serta ruangan yang diperlukan, perlunya proses  manajemen  yang  terintegrasi  dengan  baik  sesuai  wilayah  serta  kebutuhan  masing- masing.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  peneliti  lakukan  bersama  informan  dari  bagian pelayanan kesehatan menyatakan bahwa Dinkes Kota Bandung sudah  menerapkan peraturan
yang berlaku sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK,01.07/Menkes/230/2021,  dibuktikan  dengan  didirikannya  beberapa  rumah  sakit  darurat serta rumah sakit lapangan sebagai upaya mengatasi laju pasien Covid-19 yang dinamis.
Peraturan  Walikota  Bandung  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Pemberlakuan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Secara  Proporsional  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Pengendalian Coronavirus Disease 2019. BAB IV Bagian Kedua Tentang Penanganan Kesehatan tercantum dalam  Pasal  29,30  dan  31.  Pada  pasal  29  dalam  peraturan  tersebut  menyatakan  bahwa pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran APBD sebagai upaya untuk menangani pelayanan kesehatan serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berupa Rapid Antigen Test, Biosafety Level 2 serta berbagai fasilitas lainnya yang menunjang serta bertujuan untuk memastikan tingkat kesehatan yang diuji.
Berdasarkan hasil penelitian peraturan tersebut sudah berjalan dengan efektif,karena Dinas Kota  bandung  menyediakan  fasilitas  seperti  rapid  antigen  dan  vaksinasi  untuk  mengurangi penyebaran  virus Covid-19 yang  melonjak.  Dan  menyediakan  Biosafety  untuk  para  tenaga kerja medis yang menangani pasien Covid-19 di rumah sakit,kemudian menempatkan di titik tempat yang sering di kunjungi atau tempat berkerumunan. Kemudian Dinas Kesehatan kota bandung melakukan pengecekan kesehatan untuk para pegawai pemerintah,sekolahan,pedagang,dan masyarakat lainnya untuk memastikan bahwa masyarakat tidak terkena penyakit virus Covid-19 atau dinyatakan sehat.
Faktor  yang  menyebabkan  efektifnya  peraturan  yaitu,  kontribusi  masyarakat  yang  sangat besar  mematuhi  prokol  kesehatan  dan  mengikuti  vaksinasi  yang  telah  disediakan  oleh pemerintah  setempat.  Pemerintah  kota  bandung  atau  pegawai  satgas Covid-19 menyediakan fasilitas untuk masyarakat yang terkena virus Covid-19 . Dinas Kesehatan Kota Bandung juga menyediakan  pelayanan  secara  online  untuk  mengurangi  kerumunan  masyarakat  dan  juga memudahkan masyarakat dalam komunikasi dengan para pegawai dinas setempat.
Kendala yang ditemukan dalam penerapan aturan Walikota Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Secara  Proporsional  Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) . BAB IV Bagian Kedua  Tentang  Penanganan  Kesehatan  Pasal  29,30,  dan  31  adalah  kurangnya  partisipasi masyarakat dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Bandung karena masih kurangnya komunikasi yang jelas seperti adanya perbedaan pendapat antara pemerintah pusat,daerah  dan  kecamatan  menyebabkan  masyarakat  tidak  memahami  aturan  itu.  Adapun faktor lain yang menyebabkan kurangnya respon masyarakat terhadap aturan tersebut adalah dari segi ekonomi yang masih kurang  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini menyebabkan kurang taatnya masyarakat kepada peraturan yang telah ditetapkan.
Cara mengatasi kendala itu pemerintah memberi bantuan sosial untuk masyarakat supaya bisa  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Jika  kebutuhan  masyarakat  sudah  terpenuhi  maka masyarakat akan mentaati aturan itu. lalu pemerintah menyediakan fasilitas untuk pelayanan kesehatan  sesuai  standar  operasional  prosedur  pemerintah  pusat  yang  berlaku  sejak  masa pandemi Covid-19 . Bagi masyarakat yang tidak mentaati aturan itu tidak akan dilayani proses pelayanan nya.

## Faktor Penegak Hukum
Peran  penegak  hukum  dalam  menangani  masyarakat  yang  tidak  taat  terhadap  peraturan pemerintah  akan  tidak  dilayani  proses  pelayanannya  karena  didalam  aturan  itu  diwajibkan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan untuk berkurangnya penyebaran virus COVID-19 .  Bagi  pegawai  yang  tidak  taat  kepada  aturan  itu  akan  dikenakan  sanksi  berupa teguran  yang  secara  tidak  tertulis.  Penegak  hukum  yang  menangani  masalah  pelayanan kesehatan pada masa pandemi yaitu satgas Covid-19 karena ini sedang masa pandemi. Satgas
mempunyai peran utama, dan satgas ini terdiri dari beberapa instansi seperti Bnpb, Polri, TNI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. Hukumnya dapat ditemukan

## Faktor Sarana Dan Fasilitas
Dari  pertama  adanya  penyebaran  virus Covid-19 semua  fasilitas  kesehatan  belum  siap menghadapi pandemi Covid-19 terutama dalam hal penganggaran yang mengakibatkan sarana prasarana tidak terpenuhi dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu fasilitas itu mulai menjadi prioritas dalam memenuhi segala aspek di pemerintahan terutama dibidang pelayanan kesehatan.  Berikut  tabel  fasilitas  kesehatan  yang  sudah  dipenuhi  Dinas  Kesehatan  Kota Bandung:

## Tabel 2. Peralatan Kesehatan dan non kesehatan
NO

## PERALATAN (ALAT KESEHATAN DAN NON ALAT KESEHATAN)
1 Pelayanan Kegawatdaruratan/Pelayanan Tindakan a. AED
b. Mobile Operating Lamp
c. Stetoskop
d. Tensimeter
e. Thermometer forehead
f. PenLight/ Medical FlashLight
g. Film viewer
2 Pelayanan Perawat Isolasi Non Intensif
a. Timbangan Tempat Tidur
b. Tempat Tidur Dewasa
c. AED
d. Stretcher/ brandkard
e. Wheelchair/ kursi roda
f. Instrument Trolley
g. Nebulizer
h. Pen light
i. Trolley dressing
j. Otoscope
k. ECG/EKG/ Electrocardiograph
l. Emergency trolley
m. Trolley obat
3 Pelayanan Screening dan Konsultasi
a. Tempat Tidur Periksa
b. Mobile X-ray
c. Examination Lamp
d. Stetoskop
e. Thermometer Forehead
4 Pelayanan Observasi
a. Stetoskop
b. Thermometer forehead
c. Tensimeter
5 Pelayanan Fasilitas  Sanitasi
a. Set perkakas / alat kerja dan testing b. Drum
c. Bak sampah
d. Cold Storage B3
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2021

## Faktor Masyarakat
Covid-19 memberikan  pengaruh  pada  seluruh  aspek  kehidupan,  segala  aspek  kehidupan diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Salah  satunya  tentang  peraturan  pelayanan kesehatan  di  masa  pandemi Covid  19 .  lebih  terarahnya  masyarakat  banyak  yang  tidak  tahu menjadi tahu  apa saja yang harus dilakukan sejak ada kasus pandemi covid, dikarenakan ini tentang kebersamaan juga dalam kesehatan maupun keselamatan. Jadi dampaknya masyarakat tahu apa yang  harus dilakukan dan apa yang semestinya tidak dilakukan dari pandemi covid, ada  juga  beberapa  masyarakat  yang  mendapatkan  bantuan,  misalkan  bantuan sosial,makanan,minuman  dll  sesuai  kebutuhan  pokok.  Semua  itu  diberi    bantuan  oleh pemerintah, meskipun ada juga kesalahan data yang terjadi bahkandi rt,rw ada data-data yang pns, yang layak tidak dapat  tetapi dia malah dapat bantuan sosial, sedangkan yang seharusnya layak untuk dapat bantuan tetapi dia tidak dapat bantuan tersebut, ada beberapa kesalahan data.
Tanggapan masyarakat mengenai peraturan pelayanan kesehatan sangat menguntungkan untuk masyarakat karena aturan yang dikeluarkan membuat kasus Covid-19 dapat diminimalisir. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan menerapkan  peraturan  menjaga  jarak,  memakai  masker,  mencuci  tangan(3M).  masyarakat mengakui bahwa pemerintah lebih mengetahui segala aspek kebutuhan masyarakat sehingga perlu dikeluarkannya sebuah peraturan untuk mengurangi lonjakan kasus Covid-19 .

## Faktor Kebudayaan
Sebelum  adanya Covid-19 masyarakat  terbiasa  menjalankan  aktivitas  dengan  tidak menggunakan  masker,  menjaga  jarak,  dan  mencuci  tangan.  Masyarakat  lebih  leluasa  tanpa adanya aturan tersebut. Ketika dihadapkan dengan Covid-19 masyarakat dituntut untuk hidup lebih  disiplin.  Hal  ini  dikarenakan  kedisiplinan  masyarakat  merupakan  faktor  yang  paling utama dalam pencegahan kasus Covid-19 . Maka dari itu perlu diadakannya sebuah peraturan yang  mengatur  kedisiplinan  masyarakat  pada  masa  pandemi Covid-19 .  Aturan  tersebut dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  menuntut  masyarakat  untuk  memakai  masker,  menjaga jarak, mencuci tangan. Dengan adanya aturan tersebut masyarakat dapat menjalankan aturan itu.

## E. SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  peraturan  pelayanan  kesehatan  sudah berjalan cukup efektif dalam menurunkan kasus aktif Covid-19 tetapi perlu adanya peraturan lanjutan agar kasus Covid-19 menurun. Adapun kekurangan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu komunikasi yang dibangun oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung pada masa pandemi kepada masyarakat belum berjalan maksimal. Sehingga masyarakat tidak taat terhadap aturan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, efektivitas pelayanan kesehatan pada masa  pandemi di Dinas  Kota  Bandung  perlu  ditingkatkan  kembali  agar  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal.
Adapun  saran  peneliti  yang  digunakan  sebagai  rekomendasi  untuk  meningkatkan pelayanan  kesehatan  di  masa  pandemi  yang  diharapkan  berjalan  lebih  efektif,  maka  Dinas Kesehatan Kota Bandung sebaiknya:
1. Dinas Kesehatan sebaiknya harus lebih tegas kepada masyarakat yang tidak mentaati peraturan pelayanan kesehatan.
2. Dinas Kesehatan Kota Bandung seharusnya memberikan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat terhadap peraturan yang ada, agar terciptanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan peraturan.
3. Dinas Kesehatan Kota Bandung seharusnya memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada  setiap  Rumah  Sakit  dengan  lengkap  yang  sesuai  dengan  peraturan  Undang- undangan yang berlaku.

## REFERENSI
Azwar, A. (1995). Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan: Aplikasi Prinsip Lingkungan .
Bramasta. (2020). Update COVID-19 di Dunia 20 September: 30, 9 Juta Infeksi | 10 Negara dengan Kasus Terbanyak . Kompas.Com. https://www.kompas.com/ tren/read/2020/09/20/071500565/update Covid-19 -di-dunia-20-september--30-9-  juta- infeksi-10-negara-dengan?page=all.
Handoko, T. H. (2003). Manajemen . BPFE-Yogyakarta.
Kesehatan, D. P. K. P. D. J. P. (2020). . Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi Covid19 . Kementerian Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan No 4 tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan, Pub. L. No. 24 (2020).
Nashar. (2020). Kualitas Pelayanan Akan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Pub. L. No. 23 (1992).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pub. L. No. 25 (2009).
Sakti, F. T. (2014). SISI GELAP PERENCANAAN . FISIP UNPAS PRESS.
Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial . PT. Refika Aditama.s.
Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum . PT.Raja Grafindo.
Sugiyono. (2018). METODE PENELITIAN Kuantitatif,Kualitatif,dan RD . CV ALFABETA.