SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022

## Analisa Hukum Cash On Delivery (COD) Berdasarkan Akad Komersil dalam Ekonomi Islam
Dodi Okri Handoko 1 ; Tuti Anggraini 2 ; Marliyah 3*
*1 Universitas Islam Riau; 2&3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: dodiokri@eco.uir.ac.id ; tutianggraini@uinsu.ac.id ; marliyah@uinsu.ac.id
Abstrak : Aktivitas bisnis dunia maya atau online shope begitu marak  akhir-akhir ini, seperti COD, karena ini bagian dari muamalah bisnis maka bisnis bagi seorang muslim bukan hanya perkara untung rugi,  namun  lebih  dari  itu  bisnis  bicara  surga  dan  neraka  sehingga  pengusaha  ataupun  juga    bukan pengusaha wajib memahami terkait  halal serta haram dalam bisnis dan muamalah. Bisnis adalah suatu aktivitas  individu  atau  kelompok/organisasi  untuk  memproduksi  dan  memasarkan  barang  atau  jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit . Jadi bisnis Islami adalah bisnis  yang  sesuai  syariah  Islam,  demikian  juga  bahwa  bisnis  adalah  sekumpulan  aktivitas  atau perbuatan  manusia  dimana  perbuatan  tersebut  wajib  terikat  dengan  syariah  Islam,  Bagi  seorang Muslim  berbisnis  Islami  itu  merupakan    konsekuensi  dari  keimanan,  di  samping  itu  bisnis  Islami adalah  solusi  untuk  masalah  manusia,  sekaligus  akan  membawa  maslahat,  maka  wajib  bagi  seorang muslim  terlebih  dahulu  memahami  fikih  bisnis  sebelum  terjun  ke  dunia  usaha  agar  terbebas  dari keharaman.
Kata Kunci: Cash on Delivery (COD), Akad Komersil, Ekonomi Islam
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022

## PENDAHULUAN
Aktivitas  bisnis  dunia  maya  atau online shope begitu marak akhir-akhir ini, seperti  COD,  karena  ini  bagian  dari muamalah  bisnis  maka  bisnis  bagi seorang  muslim  bukan  hanya  perkara untung  rugi,  namun  lebih  dari  itu  bisnis bicara  surga  dan  neraka  sehingga pengusaha  ataupun  juga    bukan pengusaha wajib memahami terkait  halal haram dalam bisnis dan muamalah. Bisnis adalah  suatu  aktivitas  individu  atau kelompok/organisasi untuk memproduksi  dan  memasarkan  barang atau  jasa  kepada  konsumen  dengan tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan atau profit . Jadi bisnis Islami adalah bisnis yang  sesuai  syariah  Islam,  demikian  juga bahwa bisnis adalah sekumpulan aktifitas atau perbuatan manusia dimana perbuatan  tersebut  wajib  terikat  dengan syariah  Islam,  Bagi  seorang  muslim berbisnis Islami itu merupakan konsekuensi  dari  keimanan,  di  samping itu  bisnis  Islami  adalah  solusi  untuk masalah manusia, sekaligus akan membawa  maslahat,  maka  wajib  bagi seorang muslim terlebih dahulu memahami fikih bisnis sebelum terjun ke dunia usaha agar terbebas dari keharaman.
Media social dalam hal  ini internet merupakan    media  informasi  dan komunikasi  elektronik      digunakan  oleh kebanyakan  orang    dalam  melakukan banyak kegiatan, misalnya untuk mengetahui informasi, menjelajah (browsing), bertukar pesan menggunakan email, bertukar  kabar  via  situs  media sosial,  dan  termasuk  digunakan  untuk dunia bisnis. Terkait dengan perdagangan,  yang memanfaatkan  media internet  sebagai  sarana  pemasarannya dengan sebutan electronic comerce atau e- commerce . Ecommerce yakni  proses dalam  jual  beli  serta  pertukaran
barang/jasa serta informasi lewat jaringan  computer  termasuk  internet  ( Kurniawan  dan  S.  H.  Nurwardhani, 2016:2) sedangkan  menurut pemahaman kebanyakan orang Cash On Delivery (COD ) ialah  suatu  sistem  pembayaran  produk dibayar  tunai  saat  produk  atau  barang  ( objek akad )  sampai ditangan pembeli. Di tenggarai  Pembayaran  metode Cash  On Delivery  (COD) akan  menguntungkan pihak pembeli karena produknya dijamin aman  tiba  ditempat.  Keunggulan  sistem pembayaran  ini  salah  satunya  lebih dipercaya. Apakah demikian karena fakta banyak  berkata  lain,  terkadang  barang yang  di  datangkan  malah  tidak  sesuai dengan spek semula,  sedangkan  hak khiyar atau  pembatalan  tidak  boleh karena  anggapan  mereka  akad  sudah terjadi.  Lanjut  anggapan  berikutnya new buyer yang    berkecimpung  di  dunia perdagangan online akan  merasa  lebih percaya dan tidak khawatir lagi terhadap barang  yang  dipesannya  sudah  dikirim atau  belum  setelah  ia  mentransfer  uang atau kualitas barang yang diterima sudah sesuai  atau  belum  dengan  apa  yang dijanjikan. Dalam Islam sebenarnya tidak cukup  transaksi  hanya  memperhatikan aspek  kenyamanan  transaksi  tetapi  juga harus  di  lakukan  secara  benar  menurut syariat,  kebanyakan  yang  menganggap Cash On Delivery (COD) adalah salah satu solusi  alternatif,  karena  pembeli  akan membayar  apabila  barang  yang  diterima sampai  dengan  selamat  dengan  kondisi yang  baik  sesuai  dengan  apa  yang dijanjikan. Cash On Delivery (COD) mampu menambah  rasa  kepercayaaan  pembeli atau  konsumen  terhadap  penjual  dalam berbelanja online (Tussafinah,  2018). namun  hal  ini  tidak  cukup,  hanya memperhatikan  dari  aspek  keamanan tapi juga harus di lihat dari sisi keabsahan dari sudut pandang syariah.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022

## METODE
Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum,  dimana  kajian  normatif/teori hukum  adalah  kajian  hukum  dengan menempatkan  hukum  sebagai  konstruksi dari  suatu  sistem  peraturan  perundang- undangan  dan  perilaku.  Penyusunan pasal  ini  menggunakan  pendekatan undang-undang,  pendekatan  konseptual, dan  pendekatan  kasus  atau  perjanjian. Literatur hukum dalam artikel ini berupa literatur  hukum  dasar  berupa  kajian klasik  dan  kontemporer,  mengacu  pada kitab-kitab  yang  telah  diakui  oleh  para ulama dan peraturan perundang- undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang konsumsi. perlindungan,  undang-undang  Nomor  19 Tahun  2016  mengubah  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  terkait  dengan informasi  dan  transaksi  elektronik  dan KUHPerdata,  (Purwati,  2020)  diikuti dengan  dokumen  hukum  sekunder berupa  buku  dan  jurnal  hukum  serta dokumen  hukum  Tersier  seperti  Kamus Hukum  dan  KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa Indonesia).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akad Jual Beli dengan Transaksi Online Melalui Sistem Cash on Delivery (COD ) Kenyamanan  masyarakat  dalam
berbelanja diimbangi dengan perkembangan  metode  pembayaran. Metode
pembayaran adalah cara pembayaran  barang  atau  jasa  dengan harapan  mendapatkan  keuntungan  dari produk  tersebut.  Ada  berbagai  macam metode  pembayaran  yang  tersedia  saat ini,  antara  lain  kartu  kredit,  kartu  debit, dompet elektronik, dan paypal. Pembayaran  COD  yang  dilakukan  saat barang  sudah  sampai  di  rumah  adalah
yang paling umum. Pembayaran ini dinilai mudah karena tidak memerlukan edukasi bagi  konsumen  yang  belum  memahami cara  menggunakan  metode  pembayaran lainnya. Pembayaran  COD  populer  di kalangan  konsumen  karena  dianggap sebagai cara untuk menghindari penipuan yang  dilakukan  oleh  penjual.  Dengan pembayaran  COD,  konsumen  tidak  perlu khawatir  barang  yang  mereka  beli  akan sampai  atau  kualitasnya  memuaskan  – mereka  sudah  membayarnya.  Sedangkan pembayaran  COD  menawarkan  beberapa keuntungan,  seperti  kemudahan  dan kemampuan  untuk  mencoba  produk sebelumnya.  membelinya,  ada  juga kekurangannya,  seperti  anggapan  bahwa pembeli  akan  benar-benar  meluangkan waktu  untuk  mencoba  produk  sebelum membelinya.  Ada  beberapa  toko  yang menawarkan  kebijakan  "coba  sebelum membeli",  termasuk  Zalora,  Sorabel,  dan Fimela.  Namun,  tidak  semua  toko menawarkan kebijakan ini.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
Dan nampaknya hal ini malah membentuk    perspektif  masyarakat bahwa    toko online membolehkan  untuk membuka dan mencoba produk dulu baru membayar.
Dari kejadian ini permasalahan  dimulai  jika  barang  yang didapat  tidak  sesuai  dengan  deskripsi produk  atau  tidak  sesuai  dengan  harga yang  dibayarkan,  yang    akan  menjadi sasaran  kemarahan  konsumen  adalah kurir.  Sedangkan  kurir  tidak  akan  mau menerima paket yang telah dibuka karena memang  sudah  SOP  pekerjaannya.  Selain daripada  itu  toko online lain  memang menyediakan pengembalian barang namun  harus  melal      ui  diskusi  terlebih dahulu dengan penjual dan menggunakan pengiriman  yang  disediakan  oleh  pihak toko.  Bukan  dengan  melalui  kurir  yang
mengantar  paket  sebelumnya.  Hal  ini sejatinya  merugikan    kedua  belah  pihak bagi  konsumen  maupun  kurir.  Masih segar di ingatan, banyak kasus kurir yang mendapatkan  tindak  kekerasan  seperti diancam,  dimaki  dengan  kata  kasar  dan bahkan  ada  yang  sampai  di  todong dengan  senjata    tajam  hanya  karena permasalahan  COD  ini  (Okezone.com, 2021).  Pemerintah  telah    menetapkan landasan  hukum  guna  melindungi  hak dan  kewajiban  konsumen.  Landasan hukum    tersebut  tertera  dalam  UU  No  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.  Dalam  UU  ini    memberikan kepastian dengan menjamin perlindungan  yang  didapatkan  oleh konsumen.  Definisi    dari  konsumen sendiri  adalah  setiap  individu  atau
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
kelompok  yang  memakai  produk  barang atau    jasa  yang  tersedia  di  masyarakat baik  penggunaannya  dimaksudkan  untuk kepentingan  sendiri,    kepentingan keluarga,  orang  lain  maupun  makhluk hidup lain.
Dengan demikian perlu kita pahamai  terlebih  dahulu  ketentuan ketentuan  jual  beli  dalam  Islam,  jual  beli Ada  beberapa  istilah  yang  dipergunakan untuk  jual  beli  yaitu al-ba’i yaitu menyerahkan  barang  dan  menerima pembayaran asy-syira’ yakni memasukkan  zat  ke  dalam  hak  milik dengan
imbalan, al-mubadah (pertukaran),  dan attijarah (perniagaan antar  manusia,  atau  pertukaran  antara kehidupan dunia dengan akhirat).
Menurut  terminologi,  jual  beli  ialah persetujuan  saling  mengikat  antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak
yang membayar/membeli  barang  yang  dijual). Para  ulama  berbeda  pendapat  dalam mendefinisikannya,  antara  lain:  Menurut ulama  Hanafiyah:  Menukar  sesuatu  yang diinginkan  dengan  yang  sepadan  dengan cara tertentu.
Menurut  Imam  Nawawi  dalam  al- Majmu‟:  pertukaran  harta  dengan  harta dengan  cara  tertentu.  Menurut  Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni‟: pertukaran  harta  dengan  harta,dengan kepemilikan dan penguasaan.
Dari  berbagai  defenisi  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  jual  beli  ialah pertukaran  harta  dari  penjual  kepada pembeli  sesuai  dengan  harga  yang disepakati.  Pada  masa  Rasullullah  SAW harga  barang  itu  dibayar  dengan  mata uang  yang  terbuat  dari  emas  (dinar)  dan mata  uang  yang  terbuat  dari  perak (dirham)  COD  bagian  dari  aktipitas  jual beli,  maka  harus  memenuhi  syarat  dan rukun jual beli,ada pun rukun yang harus
terpenuhi dalam transaksi jual beli adalah : a. Rukun Jual Beli
a) Orang  yang  Berakad  (Penjual  dan Pembeli) Penjual adalah pihak yang menawarkan barang dagangannya, sementara  pembeli  adalah  pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
b) Sighat Sighat yaitu ijab dan qabul seperti perkataan  penjual,  “saya  jual kepadamu  atau  saya  serahkan kepadamu.”
Dan perkataan pembeli,  “saya  terima  atau  saya beli.”
c) Ada Barang yang Dibeli
Ma’qud  ‘alaih alias  barang  yang dibeli. Tidak sekedar harus adanya barang,  namun  juga  dalam  Islam diatur kriteria bahwa barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat.  Tujuannya  agar  pihak yang  membelinya  tidak  merasa dirugikan.
d) Ada Nilai Tukar Pengganti Barang Rukun jual beli adalah saling tukar harta  dengan  harta  melalui  cara tertentu. Atau  tukar-menukar sesuatu  yang  diinginkan  dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sehingga  nilai  tukar  pengganti barangnya  pun  harus  sesuai  dan bisa  diterima  kedua  pihak  yakni penjual dan pembeli.
b. Syarat jual beli
Syarat  jual  beli  wajib  di  aplikasikan ketika  penjual  dan  pembeli  akan melakukan  transaksi,  karena  salah satu  syarat  tidak  terpenuhi  maka akan  menjadikan  kad  tersebut menjadi bathil dan rusak. Dari hal ini sebenarnya  sudah  cukup  bagi  kita
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
menghukumi  transaksi  kontemporer yang  berkembang  dewasa  ini.  syarat jual  beli  yang  di  tetapkan  dalam literatur  fikih  dan  beberapa  sumber adalah:
a) Syarat pelaku (aqid)
Adanya  subjek  atau  pelaku    yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat:
a. Berakal,  jual  belinya  orang  gila atau  rusak  akalnya  dianggap tidak sah.
b. Baligh ,  jual  belinya  anak  kecil yang  belum baligh dihukumi tidak  sah.  Akan  tetapi  jika anaknya  itu  sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk),  maka  di  perbolehkan melakukan  jual  beli  terhadap barang-barang  yang  harganya murah  seperti:  permen,  kue kerupuk.
c. Berhak  menggunakan  hartanya, orang  yang  tidak  berhak menggunakan harta  milik, yaitu orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya.
b) Syarat objek akad ( ma’qud alaih ) Dalam akad jual beli   ada yang di sebut objek akad ( barang)  disebut juga  dengan ma‘qud  ‘alaih adalah objek  transaksi  dimana  akad dilakukan  diatasnya,  sehingga memunculkan  implikasi  hukum tertentu. Objek akad dapat berupa benda,  manfaat  benda,  jasa  atau pekerjaan,  atau  suatu  yang  lain yang  tidak bertentangan  dengan syariah.  Benda  meliputi  benda bergerak  dan  tidak  bergerak maupun  benda  berbadan  dan benda tak berbadan. Syarat sahnya akad  jual  beli  yang  menyangkut objek  akad.  Benda  yang  dijadikan sebagai  objek  jual  beli  haruslah
memenuhi  persyaratan  sebagai berikut:
a. Barangnya Harus Mubah Secara Syar’i Sebagai  mana  Rasulullah  SAW bersabda.
َذِإ  ىَلبَعَت  َ َّاللَّ  َّىِإ
ُهَنَوَث  َم َّرَح  بًئْيَش  َم َّرَح  ا
Sesungguhnya  jika  Allah  Ta’ala mengharamkan  sesuatu,  maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya).”
Dalam  lafazh  musnad  Imam Ahmad disebutkan,
ُهَنَوَث َم َّرَح ، ٍءْيَش َلْكَأ َم َّرَح اَذِإ َّلَج َو  َّزَع َ َّاللَّ َّىِإ َو “Sesungguhnya  jika  Allah  ‘azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya).” Bahwa  didalam  ajaran  Islam dilarang  melakukan  jual-beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun  barang-barang  yang nyata-nyata  diharamkan  oleh ajaran agama. Mazhab Zahiriyah mengecualikan  barang-barang yang  sebenarnya  najis,  tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi dapat diperjualbelikan.  Ketentuan  ini didasarkan  pada  ayat  al-Qur‟an surat al-A‟raf ayat 157 : “ Mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan  bagi  mereka segala yang buruk”.
Adapun  sebuah  hadith  yang menjelaskan mengenai keharaman  menjual  belikan barang  najis  yaitu  hadith  dari Jabir bin Abdullah RadiyaallahuAnhu yang tertuang  dalam  sebuah  kitab Bulughul  Maram  yang  ditulis oleh  Ibnu  Hajar  al-„Asqalani sebagai berikut:
“Dari Jabir bin Abdullah Radiyallahu  Anhu  bahwa  dia pernah  mendengar  Rasulullah SAW  bersabda  disaat  hari penakhlukan kota Mekah, “sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamer (minuman keras),  bangkai, babi, dan berhala” kemudian seseorang bertanya: “bagaimana tentang lemak bangkai,  karena  banyak  yang menggunakannya sebagai pelapis  perahu  dan  meminyaki kulit  dan  untuk  bahan  bakar lampu?” Rasulullah SAW. Menjawab: “tidak  boleh,  semua itu  adalah  haram”,  kemudian Rasulullah SAW bersabda, “semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan  atas  mereka (jual  beli)  lemak  bangkai  tetapi mereka memprosesnya (mencairkannya) kemudian menjualnya dan memakan hasilnya.”(Muttafaq  Alayh). Ada beberapa  najis  yang  oleh  para ulama  ditetapkan  haram.  Ada juga najis yang terus diperdebatkan oleh para ulama.
Menurut  Wahbah  Al-Zuhayli, najis  yang  diharamkan  untuk dikonsumsi  antara  lain  daging babi,  darah,  air  seni,  kotoran
dan  muntahan  manusia,  khamr, nanah,  madzi,  wadi,  daging bangkai, dan daging hewan yang diambil  dari  kehidupan  hewan. Sebagaimana  disebutkan  dalam hadits  Nabi  SAW  di  atas, Madzhab  Syafi'i  melarang  jual beli  anggur,  bangkai,  babi,  dan anjing. Adapun berhala, larangannya  adalah  karena ibadahnya  daripada  najisnya. Berhala  dapat  ditukar  jika dipecah  menjadi  batu  biasa. Karena  dapat  dimanfaatkan sebagai  bahan  bangunan  dan lain-lain, berhala-berhala tersebut dapat ditukar. Jual beli miras,  bangkai,  dan  babi dilarang  karena  najis  (alasan). Sebagian besar akademisi setuju bahwa  ini  termasuk  semua kategori komoditas tidak murni. Dibolehkan  menjual  kotoran dan  kotoran  yang  mengandung najis  karena  dibutuhkan  untuk pupuk tanaman, menurut mazhab  Hanafi  dan  Zahiri. Namun  kedua  mazhab  ini  tidak termasuk hal-hal yang memiliki manfaat  dan  dianggap  halal untuk  dijual.  Pupuk  tanaman dan  bahan  bakar  perapian  (gas bio)  dapat  dibuat  dari  bahan- bahan ini.
Hukum  jual  beli  barang  yang bercampur dengan barang najis (mutanajji) ,  seperti  minyak bercampur  najis,  adalah  sah atau  boleh  menurut  mazhab Hanafi  karena  barang  yang terkena  najis  masih  dapat digunakan untuk segala sesuatu yang  lain.  daripada  konsumsi (minum  atau  makan),  tetapi menurut Jumhur
Ulama hukumnya  sama  untuk  jual  beli
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
harta  yang  dicampur  dengan barang  najis.  Anjing,  bangkai hewan  air,  hewan  mati  yang darahnya tidak mengalir,
pecahan  (bagian)  hewan  mati yang  darahnya  tidak  mengalir, kulit  bangkai,  dan  air  seni hewan  yang  dagingnya  dapat dikonsumsi  manusia  termasuk di  antara  benda-benda  najis yang dibolehkan. untuk dikecualikan. Terkait  kotoran  hewan,  ulama membedakan  hewan  menjadi dua:  pertama,  hewan  yang dagingnya halal dimakan seperti  kambing,  kerbau,  ayam dan  domba;  dan  kedua,  hewan yang  dagingnya  tidak  halal dimakan  seperti  babi  dan anjing.
Wahbah Al-Zuhayli dalam  kitabny  fikhul  Islam  wa adilatuhu  menjelaskan“Ulama Malikiyah dan Ulama Hambaliah berkata,  “air  kencing  dan kotoran  hewan  yang  dagingnya halal  dimakan,  seperti  unta, kerbau,  domba,  ayam,  burung merpati dan semua jenis burung adalah  sesuatu  yang  suci. Para ulama  Maliki  mengecualikan hewan  karena  jika  mereka mengkonsumsi  bahan  najis, maka  air  seni  dan  kotorannya juga  dianggap  kotor,  seperti halnya jika mereka mengkonsumsi  benda  yang makruh,  maka  air  seni  dan kotorannya juga dianggap makruh. Semua hewan mengeluarkan  air  seni  dan kotoran setelah memakan dagingnya. Air seni dan kotoran hewan yang dagingnya diharamkan  untuk  dikonsumsi adalah najis, sedangkan air seni
dan  kotoran  hewan  yang dagingnya boleh dimakan adalah haram. Urine, muntahan, kotoran  hewan,  dan  kotoran manusia, menurut "Ulama Hanafi dan Syafi'iah, dikategorikan najis karena Nabi Muhammad memerintahkan untuk  menyiram  air  seni  orang Arab  (Baduy)  ketika  mereka buang air kecil di masjid-masjid.
b. Agar  pembeli  tidak  merasa dirugikan,  maka  produk  yang diperdagangkan  harus  memiliki keunggulan. Secara alami, bagaimana manfaat ini dirasakan bervariasi. Karena hampir semuanya  memiliki  manfaat, standar agama harus diterapkan untuk mengukur kriteria manfaat ini. Penggunaan komoditas tidak boleh bertentangan  dengan  moral, ketertiban  umum,  atau  aturan dan  peraturan  yang  menjadi bagian  dari  kehidupan  sehari- hari.  Perdagangan  makanan atau  minuman  yang  dilarang juga  dilarang.  seperti  yang dinyatakan sebelumnya.
Begitu juga tidak boleh menjual Hewan  yang  disembelih  tanpa disebut  nama  Allah.Allah  Ta’ala berfirman,
قْسِفَل  ُهَّنِإ َو  ِهْيَلَع  ِ َّاللَّ  ُنْسا  ِرَكْذُي  ْنَل  بَّوِه  اوُلُكْأَت  َلَ َو
“ Dan  janganlah  kamu  memakan binatang-binatang  yang  tidak disebut  nama  Allah  ketika menyembelihnya.  Sesungguhnya perbuatan  yang  semacam  itu adalah  suatu  kefasikan.”  (QS.  Al An’am: 121)
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
c. Orang  yang  melakukan  akad sudah  memiliki  terlebih  dahulu barang tersebut. Bahwa  barang  yang  menjadi objek  perjanjian  jual  beli  harus benar-benar milik penjual secara  sah.  Dengan  demikian jual beli yang dilakukan terhadap  barang  yang  bukan miliknya  secara  sah  adalah batal. Walaupun demikian pembeli  yang  beritikad  baik tetap mendapatkan perlindungan  hukum  dan  tidak boleh  dirugikan  oleh  adanya perjanjian yang batil ini. Sebagaimana  Rasulullah  SAW bersabda “tidak  halal  menjual yang  bukan  milikmu,  dan  tidak halal  keuntungan  sesuatu  yang belum  terjamin  (  menjamin  hak bisa  di  serah  terimakan  )  ( HR.Ibnu Majjah)
d. Mampu atau dapat serah terimakan Dalam  artian  barang  harus sudah  ada,  diketahui  wujud  dan jumlahnya  pada  saat  perjanjian jual  beli  tersebut  diadakan,  atau sudah  ada  sesuai  dengan  waktu penyerahan yang telah dijanjikan  (dalam  jual  beli dengan sistem pemesanan).
Sebagaimana  sabda  Rasulullah SAW : “Jika  kamu  membeli  sesuatu, janganlah  engkau  jual,  hingga kamu memegangnya ( diserahkan kepadamu) ( HR.Ahmad) e. Agar  pembeli  tidak  merasa dirugikan,  maka  produk  yang diperdagangkan  harus  memiliki keunggulan. Secara alami, bagaimana manfaat ini dirasakan  bervariasi.  Karena
hampir semuanya memiliki manfaat,  standar  agama  harus diterapkan  untuk  mengukur kriteria manfaat ini. Penggunaan komoditas tidak boleh bertentangan  dengan  moral, ketertiban  umum,  atau  aturan dan  peraturan  yang  menjadi bagian  dari  kehidupan  sehari- hari. Perdagangan makanan atau minuman  yang  dilarang  juga dilarang. seperti yang dinyatakan sebelumnya.
Keenam  syarat  yang  berkaitan dengan  tujuan  transaksi  tersebut  di  atas bersifat  kumulatif,  yaitu  semuanya  harus dipenuhi  agar  transaksi  tersebut  sah. Keenamnya  mengikuti  prinsip taradhin sebagai  syarat  utama  dalam  berdagang. Jika  sesuatu  tidak  dilakukan,  jelas  akan membuat  pihak-pihak  yang  terlibat  tidak senang  satu  sama  lain.  Akibatnya,  milik orang  lain  dikonsumsi  secara  tidak semestinya. Selain itu, ada beberapa akad bathil yang juga perlu kita pahami dalam transaksi jual beli, antara lain:
1. Penjual  tidak  memenuhi  persyaratan kepemilikan subjek penjualan. Seperti  jual  beli fudzuliy dengan menjual  harta  orang  lain  tanpa  izin dan  tanpa  surat  kekuatannya.  Oleh karena  itu,  menjual  wakaf,  mesjid, bersedekah atau bersedekah sebelum diserahkan  kepada  penjual  atau menjual  jarahan  sebelum  dibagikan juga ilegal.
2. Hasil transaksi seperti untuk tanaman yang masih di ladang atau di ladang tidak dapat ditentukan.
3. Menjual  barang  yang  sudah  jadi, seperti  menyentuh  barang  saja, artinya jika seseorang telah menyentuh sesuatu yang disentuhnya,  mereka  wajib  membeli barang tersebut (jual beli
musamamah ).
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
4. Penjualan  barang  dilakukan  hanya dengan  membuangnya  (jual  beli munabadzah ).
5. Perdagangan  barang  najis  yang terkena  najis.  Para  ulama  sepakat tentang  larangan  jual  beli  barang najis.  Mereka  berbeda  pendapat tentang  barang-barang  yang  terkena najis  yang  tidak  mudah  dihilangkan, seperti  minyak  yang  bersentuhan dengan  bangkai  tikus.  Ulama  Hanafi membolehkan  makanan  yang  tidak boleh  dimakan,  sedangkan  ulama
Maliki membolehkan setelah disucikan.
6. Jual  beli  air.  Disepakati  bahwa  jual beli  air  milik  sendiri,  seperti  air sumur  atau  yang  ditampung  di tempat  pemiliknya,  dibolehkan  oleh ulama  empat  madzhab.  Di  sisi  lain, Ulama  Zahiri  sangat  melarangnya. Juga telah disepakati untuk melarang pembelian  dan  penjualan  air  resmi,
yaitu semua orang dapat menggunakannya.
7. Jual  beli  barang  yang  tidak  diketahui (majhul). Menurut  ulama  Hanafi,  jual beli  seperti  ini  terjadi  dengan  cepat, sedangkan  menurut  Jumhur  buruk karena  akan  menimbulkan  konflik antar manusia.
8. Pembelian  dan  penjualan  barang  di tempat  pengiriman  yang  salah  (tidak terlihat),  tidak  terlihat.  Menurut ulama  Hanafi,  penjualan  seperti  itu diperbolehkan  tanpa  menyebutkan harta  seseorang,  tetapi  pembeli memiliki  hak  untuk  khiyar  setelah melihatnya.  Ulama  Syafi`iyah  dan
Hanabilah  menyatakan  tidak  sah, sedangkan ulama Maliki membolehkan jika disebutkan atribut (penjelasannya). c. Ijab qobul
Ijab secara harfiah berarti permintaan.  Dikatakan  bahwa wajaba al-
bay`  wujub  [an]  wa  awjabahu, yang berarti lazima  wa  alzama (benar  dan harus). Ijab adalah sesuatu yang dilempar oleh penjual, yang menunjukkan kesediaannya untuk berdagang baik yang dilempar  terlebih  dahulu  atau  tidak. Sedangkan qabul adalah  sesuatu  yang dilemparkan  oleh  pembeli,  menunjukkan kesediaan  untuk  membeli  dan  menjual sebelum atau sesudahnya. Seperti halnya ijab, qabul juga terjadi dengan menggunakan  setiap  kata  atau  tindakan yang  secara  jelas  mengungkapkan ijab dan qabul . Dalilnya  adalah  firman  Allah SWT   :
“Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual beli.” (TQS. Al Baqarah [2]:275)
Ada  pula  yang  Diriwayatkan  dari Rasulullah SAW.,  bahwa beliau bersabda: “Jika dua orang berjual beli, maka masing masing memiliki hak untuk memilih (untuk meneruskan akadnya atau membatalkannya)  selama  keduannya belum berpisah dan masih berkumpul.” Konotasi    diatas  menunjukan,  bahwa Rasululllah  SAW.  Menjadikan  jual  beli bersifat mengikat , semata karena adanya faaktor  suka  sama  suka  dari  keduannya, dan  terjadinya  perpisahan  secara  fisik, dimana  be;iau  tidak  menentukan  ucapan atau perbuatan tertentu.
Ijab adalah apa yang terlontar dari pihak penjual,  baik  dilontarkan  terlebih  dahulu atau  tidak.  Sedangkan Qabul adalah  apa yang  terlontar  dari  pihak  pembeli  yang menunjukkan  kerelaannya  untuk  berjual beli,  baik  di  lontarkan  terlebih  dahulu atau kemudian,
“Dari  Nafi’  dari  Ibnu  Umar;  bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan  jual  beli,  masing-masing mereka  memiliki  hak  untuk  memilih  atas saudaranya  (teman  akadnya)  selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
beli  dengan  menggunakan  akad  khiyar.” (HR.Muslim).
Jadi  syariah  tidak  menetapkan lafadz  tertentu  atau  perbuatan  spesifik untuk ijab dan qabul dalam  jual  beli. Karenanya,  wajib  merujuk  pada  tradisi (kebiasaan masyarakat). Apa yang dinilai oleh  masyarakat  sebagai  jual  beli,  maka itu  merupakan  realitas  jual  beli,  seperti batasan serah terima (al-qabth), menyimpan  barang (al-hirz) dan  lainnya. Terputusnya ijab dan qabul sama artinya dengan terjadi perpisahan. Bersambungnya ijab dan qabu l itu terjadi dalam  satu  majelis  yang  sama  atau  jika kedua  belah  pihak  berada  di  dua  tempat yang berbeda.
Wajibnya Khiyar dalam jual beli Pengertian khiyar adalah hak untuk membatalkan atau melanjutkan perjanjian jual beli. Dalam jual beli, Islam mengakui  adanya  hak khiyar milik  pihak dagang.  Dalam khiyar, dimungkinkan untuk  membatalkan  akad  jual  beli  atau melanjutkan transaksi dengan kesepakatan  tertentu.  Pengertian khiyar Mengutip  dari  laman  Eprints  UIN Walisongo, keberadaan khiyar merupakan bentuk  yang  menjamin  kebebasan berpikir  bagi  pembeli  dan/atau  penjual. yang  membutuhkan khiyar .  Tidak  ada pihak  yang  dapat  menentukan  nasib mereka  sendiri. Khiyar akan  berlaku dengan  adanya  komitmen  kedua  belah pihak dalam bertransaksi, baik dari salah satu pihak kemudian diterima oleh pihak lain/kedua belah pihak, atau kedua belah pihak  menginginkannya.  Baik  pembeli maupun penjual diperbolehkan menggunakan  cara khiyar. Bagi  pembeli dan  penjual, khiyar dapat  membantu dalam  memikirkan  potensi  keuntungan dari  transaksi  sehingga  masing-masing pihak  dapat  merasa  yakin  tentang  apa yang mereka dapatkan sebagai imbalan.
Namun,  berbohong  atau  menipu dengan  khiyar  bukanlah  tindakan  yang bijak.  Jika  digunakan  secara  tidak  benar, itu  ilegal.  Sedangkan  jika  Anda  membeli sesuatu  dan  menyukainya,  Anda  berhak menyimpannya  selama  tiga  malam.  Jika Anda  tidak  menyukainya,  Anda  dapat mengembalikannya  kepada  pemiliknya. Hukum  Islam,  atau  Syariah,  dapat memberikan  pedoman  tentang  transaksi bisnis, seperti halnya pengalaman mereka yang  telah  terlibat  di  dalamnya.  Hal utama  yang  harus  diingat  untuk menghindari penyesalan adalah menghindarinya bagi penjual dan pembeli.  Menghindari  penipuan  saat membeli  dan  menjual  adalah  penting. Waspadai  lingkungan  Anda  dan  pastikan untuk teliti saat menegosiasikan transaksi.  Penguatan  kesediaan  penjual dan  pembeli  untuk  bekerja  sama  akan membantu  menumbuhkan  toleransi  di kedua belah pihak.
Macam-macam Khiyar . Khiyar memiliki empat macam bentuk yaitu:
1. Khiyar  Majlis.  Khiyar  Majlis adalah khiyar yang terjadi pada saat penjual dan  pembeli  masih  berada  di  tempat terjadinya  transaksi.  Hak  khiyar berakhir  ketika  kedua  belah  pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan.
2. Khiyar  Syarat.  Khiyar Syarat adalah hak  penjual,  pembeli,  atau  keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama tenggang  waktu  yang  disepakati bersama. Syarat  khiyar berlaku selama  tiga  hari  dan  transaksi  tidak dapat  dibatalkan  jika  telah  melewati jangka waktu tersebut. Kemudian hak khiyar tidak  dapat  diwariskan  dan tenggang  waktu  perlu  dilakukan secara hati-hati.
3. Khiyar  aib.  Khiyar aib  adalah khiyar bagi  pembeli  yang  berhak  memilih untuk membatalkan
atau
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
melanjutkan  transaksi  jika  ada  cacat pada  barang  yang  dibeli.  Adanya cacat  dapat  mengurangi  nilai  atau manfaat dari barang tersebut. Misalnya  cacat  pada  barang  penting, cacat  yang  sulit  dihilangkan,  atau cacat yang sudah di tangan penjual.
4. Khiyar  ru'yah.  Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan  transaksi  jual  beli karena objek transaksi belum terlihat pada  saat  akad  dibuat.  Dalam khiyar ini,  pembeli  belum  bisa  meneliti barang yang dibelinya.
Nabi Muhammad berkata: “Barangsiapa  yang  membeli  sesuatu  yang belum  pernah  dilihatnya,  maka  ia  berhak atas khiyar bila ia telah melihatnya.” (H.R. At-Tirmizi).
Hukum Pay Latter atau COD Harus kita pahami bahwa
konsekuensi  jual  beli  sudah  di  atur  oleh syariat.  Syariatlah  yang  menjadikan  akad jual beli mempunyai dampak konsekwensi  yang  mengikat,  serta hukum-hukum  dasar.  Hubungan  atara hukum  dan  implikasi  tersebut  dengan akad  jual  beli  adalah  hubungan syar’i bukan hubungan yang dibentuk oleh akal. Syariat yang hanif inilah yang menentukan,  dan  menjadikan  akad  jual beli  mempunyai  dampak  (implikasi) konsekwensi  yang  mengikat,  bukan sekehendak penjual dan pembeli. As-Syuthi  mengatakan, “sesuatu  yang tidak  bisa  di  tangguhkan  karena  suatu kondisi,  sehingga  ketika  di  tangguhkan maka statusnya batal.”
COD (Cash  on  Delivery )  adalah metode pembayaran dalam belanja online dimana konsumen membayar barang saat barang  yang  dipesan  sampai  di  alamat pembeli  atau  di  lokasi  yang  disepakati oleh  penjual  atau  pelanggan.  Setelah pengembalian  dana  dilakukan,  pembeli
dapat  langsung  melihat  dan  memeriksa barang  yang  telah  dibelinya,  dan  penjual dapat  menjelaskan  kondisi  barang tersebut  kepada  konsumen.  Dengan demikian,  pembayaran  dengan  COD berbeda  dengan  pembelian  melalui Internet  dengan  sistem  transfer  yang berbeda dimana konsumen harus terlebih dahulu  mentransfer  sejumlah  uang  yang disepakati  melalui  rekening  bank  dan kemudian  barang  pesanan  dikirim  ke pembeli.  Jika  ada  kesepakatan  atau kesepakatan  antara  penjual  dan  pembeli secara langsung atau langsung,
pembayaran akan dilakukan oleh pembeli saat  itu  juga.  Sedangkan  jika  tidak  ada kesepakatan, misalnya konsumen berpendapat  bahwa  spesifikasi  barang tidak  sesuai  dengan  pesanan,  artinya tidak  ada  pembayaran  dan  barang dibayarkan  kembali  kepada  penjual. Biasanya COD dilakukan jika penjual dan pembeli  berada  di  wilayah  yang  sama, misalnya di wilayah Jabodetabek. Sedangkan  jika  jarak  antara  penjual  dan pembeli  cukup  jauh,  seperti  Jakarta  dan Bandung, maka akan ada tambahan biaya pengiriman.  Ini  adalah  gambaran  dari data COD (manath). Jadi bagaimana Islam menghukum  COD?  Berdasarkan  uraian fakta-fakta  di  atas,  maka  jawabannya adalah  hukum  COD  tergantung  pada  saat terjadinya  akad  jual  beli  antara  penjual dan pembeli. Ada dua kemungkinan,
Pertama, penyerahan  dilakukan  sebelum akad  jual  beli,  yaitu  pada  saat  terjadi transaksi online antara  penjual  dan pembeli. Kedua, akad  jual  beli  dilakukan secara  langsung  atau  langsung  antara penjual  dan  pembeli.  Jika  kontrak penjualan dilakukan secara online (sebelum  pengiriman),  maka  pembelian dan  penjualan  menggunakan  sistem pengiriman  tunai  adalah  ilegal.  Karena pada  saat  mengadakan  kontrak  jual  beli online,  penjual  dan  pembeli  sama-sama
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
bertanggung  jawab,  khususnya  ketika penjual  belum  menyerahkan  barang,  dan pembeli  belum  membayar  harganya. Akad  jual  beli  jenis  ini  diharamkan, berdasarkan  hadits  yang  melarang  jual beli dimana baik penjual maupun pembeli melakukan transaksi non-moneter (utang) atau  dalam  istilah  fikih  dikenal  dengan jual beli hutang  versus hutang. Dari  Ibnu Umar RA, katanya. "Rasulullah SAW telah melarang  perdagangan  di  mana  baik penjual  maupun  pembeli  tidak  memiliki uang  tunai."  (nahâ  `an  bai`  al  kali  bi  al kali). (HR Al Hâkim dan Al Baihaqî,) hadits shahih  menurut  Imam  Jalaluddin  As Suyûthî, Al  Jámi` Al Shaghîr, II/192).  Arti kata “al kāli bi al kāli” dalam hadits adalah “an  nasîah  bi  an  nasîah”, artinya  penjual mengalami  keterlambatan  penyerahan dan  keterlambatan  pembayaran  uang pembeli. (Imam Ibnul Atsr, An Nihhayah fî Gharîb  Al  Hadîts  wa  Al  Atsar,  4/194). Sedangkan  jika  akad  jual  beli  dilakukan secara  langsung  antara  penjual  dan pembeli,  dan  tidak  pada  saat  transaksi online sebelumnya,  maka  hukum  COD diperbolehkan,  dengan  syarat  pembeli menerima  hak khiyar (opsi),  yaitu,  ia dapat  memilih  untuk  membeli  atau  tidak membeli.
Mengenai  bolehnya  COD  dengan akad jual beli saat bertatap muka, hal  ini sudah  jelas.  Karena  dengan  tatap  muka langsung  itu  akan  Nampak  kerelaan  dari kedua belah pihak sehingga  terjadi akad jual  beli,    dan  di  lakukan  pembayaran secara  kontan,  sehingga  akan  terhindar dari  larangan  jual  beli  secara al  kâli  bi  al kâli (sama-sama tidak tunai).
Terkait  dengan  syarat  bahwa pembeli  diberi  hak khiyâr (opsi),  karena kesepakatan secara online yang sebelumnya,  tidak  dapat  dianggap  akad jual  beli  secara syara’i ,  melainkan  hanya sekedar negosiasi dan  janji  untuk berjual beli  secara  tidak  mengikat  ( wa’ad  ghairu
mulzim ),  sehingga  boleh  ada  pembatalan (dari pihak pembeli/penjual).
Dengan  demi  kian  perlu  diberikan hak khiyâr (opsi)  kepada  pembeli,  agar janji  untuk  membeli  itu  tidak  bersifat mengikat.

## SIMPULAN
Akad  COD  bisa  menjadi  sah  jika, penjual  dam  pembeli  sama  sama  paham dan  manut  kepada  hukum muamalah dalam  Islam,  dimana    COD  di  lakukan ketika mereka berjumpa, pembicaraan via online sebelumnya belum di anggap telah tejadinya  akad,  itu  hanya  sekedar  janji, ingin  membeli  jika  kesepaktan  dan barang  sesuai  dengan  yang  diinginkan, oleh  karena  itu  dengan  berjumpa  akan nampak  kerelaaan  antara  kedua  belah pihak,  dengan  demikinan  bahwa  COD hanya  bisa  di  lakukan  oleh  penjual  yang wilayahnya  berdekatan  dengan  pembeli sehingga  memungkinkan  kedua  belah pihak  bersdjumpa  dan  memiliki  hak khiyar (  opsi  )  untuk  melanjutkan  atau membatalkan  transaksi  apabila  ada sesuatu  yang  tidak  dinginkan  seperti barang  menyalahi spek ,  cacat  atau  rusak. Tapi  jika  COD  yang  di  lakukan  dengan jarak  jauh  dan  kedua  belah  pihak  tidak dapat  berjumpa  dan  tidak  memiliki  hak khiyar,  lalau  akad  di  anggap  sudah  pinal ketika  penjual  dan  pembeli  melakukan akad secara online, dan kedua belah pihak belum  memberikan  hak  kepada  masing masing  seperti barang dari penjual harga dari  pembeli,    transaksi  inilah  yang  di sebut oleh Rasulullah SAW dengan istilah jual beli alqali bil qali, yaitu jual beli tidak secara  tunai  atau  terhutang,  dan  COD seperti  inilah  yang  di  larang  di  dalam islam  dan    akad  tersebut  mejadi  rusak alias batil.
Adapun  syarat  pembeli  diberikan hak khiyar (opsi) karena perjanjian online sebelumnya, hal ini tidak  dapat  dianggap
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
sebagai  akad  jual  beli  syara`i  melainkan hanya janji jual beli yang tidak mengikat. (wa`ad  ghairu  mulzim), diperbolehkan jika terjadi pembatalan (oleh pembeli/penjual). Dengan demikian, pembeli  perlu  memberikan  hak khiyar (pilihan),  agar  janji  pembelian  tidak mengikat.  Jual  beli  merupakan  hal  yang serius dalam Islam, sehingga ajaran Islam mengatur  mekanisme  pasar,  dari  aturan Syariah,  perdagangan  harus  dilakukan secara  ketat  dengan  syarat  dan  selaras dengan akhir musyawarah untuk menciptakan  mekanisme  pasar.  Bekerja dengan  baik  dan  membawa  kebaikan bersama  bagi  penulis.  Itulah  sebabnya sejak  zaman  Nabi  sampai  zaman  sahabat pasar  menjadi  perhatian  khusus,  bahkan pada  zaman  Nabi  dan  sahabat  pasar  ada pengawas  khusus  untuk  memastikan tidak  ada  jual  beli  di  pasar.  Praktik- praktik yang menyimpang dari ketentuan syarat  dan  rukun,  seperti  Khalifah  Umar bin  khottob,  telah  menjangkiti  pasar  dan menimbulkan  pertanyaan  bagi  para pedagang  tentang  pengertian  jual  beli. Dalam  suatu  riwayat  kholifah  Umar  bin Khottob  acap  kali  melakukan  infeksi pasar,  dan  menegur  setiap  kali  ada masyarakat yang mau melakukan transaksi  jual  beli  dengan  bertanya  “ apakah kalian sudah memehami fikih jual beli,  jika  jawaban  nya  belum  maka  umar menyuruhnya untuk pulang dan mempelajari fikih seputar jual beli.

## DAFTAR RUJUKAN
Kurniawan,  R.  R.,  &  Nurwardhani,  S.  H. (2016). Tinjauan  Yuridis  Terhadap
Perjanjian Jual  Beli Secara Online Di Olx.  Com  Dengan  Sistem  Cash  On Delivery (COD) (Doctoral dissertation, Universitas
Muhammadiyah Surakarta).
Purwati,  Ani.  (2020). Metode  Penelitian Hukum Teori  dan Praktek. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.
Tussafinah,  H.  (2018).  Pengaruh  Rating Dan Ulasan, Jaminan 100%
Pengembalian  Dan  Layanan  COD atau  Bayar  di  Tempat  terhadap Keputusan Pembelian Lazada (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan  Bisnis  Islam  UIN  Walisongo Semarang). FEBI-UIN Walisongo . Jalâluddin As Suyûthî, Al Jâmi’ Al Shaghîr , dar-alkutub al-ilmiyah , Lebanon th 2004
Imam Ibnul Atsîr, An Nihâyah fî Gharîb Al Hadîts  wa  Al  Atsar ,  dar  –ibnu  Jauzi, Mamlakah  al-Arobiyah  As-suudiyah th 1421 H
Anwar,  Syamsul.  (2010). Hukum Perjanjian Syari’ah . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
HR. Ad Daruquthni 3: 7 dan Ibnu Hibban 11:  312.  Syaikh  Syu’aib  Al  Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.
Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani. (1993).
Bulughul  Maram,  dar  ihya  al-Ulum Beirut.
Apa  itu  Khiyar  dalam  Islam:  Pengertian, Hukum,  Macam,  &  Hikmahnya (tirto.id)
Mas’ud , Ibnu.  (2007). Fiqih  Madzhab Syafi’i , Terj. Zainal Abidin. Bandung: CV Pustaka Setia.
Wahbah  Zuhaily. Fikh  Al-Islam  wa Adilatuhu . Juz 4, Dar fikir , Beirut. Sekh  Ziyad  Ghozal.  (2011). Buku  Pintar Bisnis Syar’i/ Masru’  al- Qonunu al- Buyu’ . Bogor : Al-Azhar Press. As-Suyyuti  .  (1993). Alasbah  wanaza’ir , dar – alkutub al-Ilmiyah , Beirut.
Paylater  di  E-Commerce  Makin  Diminati, Akan  Gantikan  COD?  -  E-commerce Katadata.co.id
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 2, Desember 2022

## Abu
Ja'far
Muhammad
bin jarir
AthThobari, Tarikhur  Rusul  Wal Muluk, Tahqiq oleh Muhammad Abul Fadhl, Beirut 2001
Ibrohim,  Juz.  5,  (Kairo  –  Mesir:  Darul Ma'arif,  t.t),  hlm.  17-18; Ibn  Al-Atsir Al-Jazari,  Al-Kamil  fi  At-Tarikh, Tahqiq oleh Abu Al-Fida ‘Abdullah Al- Qadhi, Jilid  2,  (Mesir:  Dar  Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t.t) Sabiq  sayyid, Fiqh  as-Sunnah ,  juz  III,  Dar al-Fikr Beirut. Th 1983
Sudiarti,  Sri.  (2018). Fiqh  Muamalah
Kontemporer .  Medan:  Febi  Uin-Su Press.