licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/
Pemberian Kelonggaran Waktu Pemeriksaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan Niaga
Dianda Dyassaputri 1 , Nyulistiowati Suryanti 2 Aam Suryamah 3
1 Fakultas Hukum, Hukum Ekonomi, Universitas Padjadjaran, email dianda18001@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
3 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
Article 2 letter C SEMA 1 of 2020 stipulates that the time limit for PKPU may exceed the time limit due to forced circumstances, which are not in line with the time provisions in the UUKPKPU. This study aims to examine and see the position of SEMA 1 of 2020 in the hierarchy of laws and regulations and the legal consequences of the enactment  of  SEMA  1  of  2020.  The  research  method  used  is  the  normative  juridical  method  with  research specifications that are descriptive analytical, that is to describe laws and regulations analytically applicable regulations  and  legal  theories  are  related  to  the  issue  of  provisions  for  the  time  of  postponement  of  debt payment obligations. The results of the study concluded that the position of SEMA 1 of 2020 is not included in the hierarchical arrangement of laws and regulations as stipulated in Article 7 paragraph 1 of Law Number 12 of 2011 or its position is under UUKPKPU which is recognized as long as it fulfills the requirements as stipulated in Article 8 of Law Number 12 of 2011 2011 and the legal consequence of the enactment of SEMA 1 of 2020 is that there is no legal certainty in paying debts to creditors because the settlement of debts and receivables through PKPU institutions will take a longer time than the provisions in UUKPKPU.
Keywords
SEMA 1 Year 2020, Exceptional Circumstances, Time Conditions, Legal Certainty. Cite This Paper Dyassaputri,  D.,  Suryanti,  N.,  &  Suryamah,  A.  (2023).  Pemberian  Kelonggaran  Waktu Pemeriksaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan Niaga. Legal Spirit,
7 (1).

## PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 menjadi sorotan dari setiap negara setelah diumumkan sebagai Pandemi Global pada tanggal 11 Maret 2020 oleh World Health Organization (WHO). Hampir seluruh sektor terdampak oleh Pandemi Covid-19 dan sektor ekonomi mengalami dampak cukup serius sehingga memengaruhi perekonomian nasional. 1 Apabila melihat pada bagian konsideran Peratuan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  sebagaimana  ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 dijelaskan bahwa implikasi Pandemi Covid- 19  telah  berdampak  terhadap  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, selain itu Pandemi Covid-19 berdampak pula pada kelangsungan usaha dari suatu perusahaan, hampir semua bidang usaha mengalami kerugian karena kinerja bisnis tidak berjalan dengan normal, yang
1 “ Erdawati,  Mia  Muchia  Desda,  “ Pandemi  Covid-19  Dampaknya  terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah di Pasaman Barat ”, Jurnal Ilmu Manajemen Retail , Vol. 2, No 1, 2021, hlm 32 diakses pada 9 Juni 2022. ”
berakibat  pada  menurunnya  jumlah  pemasukan  yang  didapat  oleh  perusahaan  sampai dengan kesulitan membayar utang atau kredit macet terhadap Kreditor. Utang yang dimiliki oleh  Debitor  timbul  berdasarkan  kegiatan  pinjam-meminjam  dalam  bentuk  perjanjian utang-piutang yang melibatkan pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan. Perjanjian pinjam-meminjam  adalah  ketika  seseorang  yang  meminjamkan  sejumlah  uang  tertentu kepada  pihak  lain,  maka  pihak  tersebut  akan  menerima  kembali  jumlah  uang  yang  sama sesuai  dengan  persetujuan  yang  disepakati,  hal  tersebut  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal 1754 KUHPerdata.
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan alternatif dari skema penyelesaian  masalah  utang-piutang  antara  Debitor  dan  Kreditor  melalui  restrukturasi utang. PKPU dimaksudkan untuk Debitor bisa mengajukan  proposal rencana  perdamaian yang meliputi skema pembayaran berupa penundaan waktu pembayaran (pemberian grace period ), atau dengan memberikan skema penjadwalan ulang pembayaran utang, melakukan penyesuaian komposisi besaran utang, ataupun hair cut , dan besaran down payment kepada Para  Kreditor.  Tujuan  dilaksanakannya  PKPU  untuk  memungkinkan  seorang  Debitor meneruskan  usahanya  dengan  mengedepankan  asas  kelangsungan  usaha  meskipun  ada kesukaran pembayaran dan bertujuan untuk menghindari kepailitan. 2
Adapun  PKPU  merupakan  perkara  yang  dalam  prosesnya  dibatasi  oleh  waktu, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 225 ayat 3 UUKPKPU yang menyatakan bahwa sejak didaftarkannya  permohonan  PKPU  yang  diajukan  oleh  pihak  Kreditor,  Majelis  Hakim Pemutus  dalam  waktu  20  (dua  puluh)  hari  harus  mengabulkan  Permohonan  yang menyatakan bahwa Debitor dalam keadaan PKPU sementara, sepanjang utang Debitor dapat dibuktikan secara sederhana dan Debitor memiliki dua kreditor yang salah satu utangnya telah  jatuh  tempo.  Waktu  pelaksanaan  PKPU  Sementara  guna  menjalankan  pembahasan Rencana Perdamaian telah dijelaskan  berdasarkan ketentuan Pasal 225  ayat 4 UUKPKPU yaitu  harus  diselesaikan  dalam  waktu  45  (empat  puluh  lima)  hari.  Terhadap  Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor belum disetujui oleh Para Kreditor, dikarenakan belum  tercapainya  kesepakatan  pembayaran  utang-piutang,  maka  Kreditor  dapat menentukan pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, Pengurus, dan Kreditor mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian, yang pelaksanaannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.
Kondisi Pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, namun memberikan  dampak  pula  pada  pelaksanaan  layanan  hukum  di  lembaga  pengadilan, tercermin  dari  upaya  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (MA)  dalam  menanggulangi roda penyebaran Covid-19 di tingkat lembaga peradilan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA 1 Tahun 2020), yang berfungsi sebagai petunjuk bagi lingkungan peradilan dan pengaturan untuk penyelenggaraan sistem peradilan  di  Indonesia.  Apabila  merujuk  ketentuan  Pasal  2  huruf  c  SEMA  1  Tahun  2020, ketentuan tersebut memberikan acuan bahwa terhadap sidang perkara yang dibatasi oleh waktu,  Majelis  Hakim  dapat  menunda  pemeriksaan  walaupun  melampaui  tenggat  waktu yang  ditentukan  peraturan  perundang-undangan  dengan  perintah  kepada  Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya suatu keadaan luar biasa.
Ketentuan Pasal 2 huruf C SEMA 1 Tahun 2020 secara langsung memberikan arahan bahwa  Hakim  dapat  melakukan  pemeriksaan  perkara  PKPU  melebihi  batas  waktu sebagaimana diamanatkan UUKPKPU yang dalam pasal 225 ayat 3 UUKPKPU yang mengatur bahwa Pengadilan harus mengabulkan permohonan PKPU paling lambat 20 (dua puluh) hari
2 “ Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan , Malang: UMM Press, 2020, hlm. 158 ”
sejak  didaftarkan  permohonan  oleh  Kreditor.  Adanya  ketentuan  SEMA  1  Tahun  2020 terutama Pasal 2 huruf C akan memberikan keringanan dan kelonggaran waktu pemeriksaan perkara PKPU guna memberikan Putusan apakah suatu permohonan akan dikabulkan atau ditolak  oleh  Pengadilan,  yang  bahwasannya  akan  berpengaruh  pada  proses  penyelesaian sengketa utang piutang antara Debitor dan Kreditor guna tercapainya perdamaian antara para pihak.
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas mengenai permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan SEMA 1 Tahun 2020 terhadap UUKPKPU berdasarkan Hierarki Peraturan  Perundang  -  Undangan  di  Indonesia  dan  bagaimana  akibat  hukum  dari berlakunya  ketentuan  Pasal  2  huruf  C  SEMA  1  Tahun  2020  dengan  ketentuan  waktu pemeriksaan  perkara  PKPU  berdasarkan  UUKPKPU.  Penulis  berharap  bahwa  hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna  dari segi praktik maupun teoritis. Manfaat yang  dapat  diberikan dari segi teoritis yaitu memberikan sumbangan pemikiran serta  sebagai  bahan  referensi  ilmu  pengetahuan  khususnya  ilmu  hukum  yang  berkaitan dengan hukum kepailitan pada suatu perseroan dan dari segi praktik yaitu diharapkan dapat memberikan  manfaat  dan  informasi  yang  dibutuhkan  para  pihak  termasuk  Debitor, Kreditor, Pengurus atas pelaksanaan PKPU dan Hakim, Panitera, Mahkamah Agung selaku Lembaga  dan  Pembentuk  Undang-Undang  untuk  memberikan  masukan  dalam menyempurnakan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka terciptanya tertib hukum di bidang hukum kepailitan di Indonesia.

## METODE
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni  menitikberatkan  penelitian  hukum  kepustakaan,  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji data kepustakaan atau data sekunder berupa hukum  positif. 3 Pendekatan  ini  berusaha  mencari  data  sebanyak  mungkin  dengan menitikberatkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan PKPU serta literatur-literatur  yang  berhubungan  dengan  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia  ataupun mengenai  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  batasan/ketentuan  waktu  dalam penyelesaian sengketa utang-piutang melalui pranata PKPU.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  dilakukan  dengan menganalisis  dan  menyajikan  fakta  dan  gejala  hukum  lainnya  secara  sistematis  sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan 4 yang berkaitan dengan PKPU di Indonesia dan batasan/ketentuan waktu dalam penyelesaian sengketa utang-piutang melalui pranata PKPU,  kemudian  menganalisis  hal  tersebut  sehingga  dapat  digunakan  untuk  menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan SEMA 1 Tahun 2020 terhadap UUKPKPU berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia
Sejak  Pandemi  Covid-19  banyak  Kementerian  dan  Lembaga  mengeluarkan  Surat Edaran  yang  seolah-olah  sebagai  produk  hukum  dan  bersifat  mengikat.5  Salah  satunya ketika  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  mengeluarkan  SEMA  Nomor  1  Tahun  2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di  Bawahnya,  guna  menyikapi  kondisi  pelaksanaan  layanan  hukum  di  lembaga  peradilan
3 “ R.H. Soemitro dan Juri Metri , Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm. 19 ” 4 “ Irawan  Soehartono, Metode  Penelitian  Sosial  Suatu  Teknik  Penelitian  Bidang  Kesejahteraan  Sosial Lainnya , Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, hlm. 63 ”
5 “ Agus  Pambagio  "Surat  Edaran  Serasa  Produk  Hukum"  selengkapnya https://news.detik.com/kolom/d- 5053853/surat-edaran-serasa-produk-hukum. di akses pada 25 Oktober 2022 ”
yang terdampak oleh Pandemi Covid-19 serta untuk menanggulangi roda penyebaran Covid- 19 di tingkat lembaga peradilan, yang berfungsi sebagai petunjuk bagi lingkungan peradilan dan  pengaturan  penyelenggaraan  sistem  peradilan  di  Indonesia.  Landasan  hukum kekuasaan  dan  kewenangan  MA  menerbitkan  suatu  peraturan  termasuk  Surat  Edaran berdasarkan  kewenangannya  dalam  Pasal  79  Undang  -  Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang  Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang  diperlukan  bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila  terdapat hal-hal yang  belum cukup diatur dalam  Undang  -  Undang,  yang  sebagai  pelengkap  untuk  mengisi  kekurangan  atau kekosongan  hukum  yang  diperlukan  bagi  kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  dan Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi  Hukum  acara  yang  sudah  diatur  Undang-undang. 6 Hal  tersebut  kemudian ditegaskan pada ketentuan Pasal 32 ayat 4 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA),  yang  mengatur  bahwa  MA  berwenang  memberi  petunjuk,  tegoran,  atau  peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.
Ilmu perundang-undangan di Indonesia mengenal adanya teori hierarki yaitu teori yang  memberikan  ketentuan  bahwa  sistem  hukum  disusun  secara  berjenjang  dan bertingkat-tingkat. 7 Pandangan  Hans  Kelsen  yang  dikutip  Maria  Farida  yang  menyatakan bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis lapis dalam suatu hierarki (tata susunan)  yang  mengandung  arti  bahwa,  suatu  norma  yang  lebih  rendah  bersumber  dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi dengan demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar ( grundnorm ). 8
Teori  tersebut  juga  tercermin  dalam  sistem  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang  - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang  -  Undangan  (UU  Nomor  12  Tahun  2011)  yang memperlihatkan adanya suatu susunan atau hierarki dari peraturan perundang-undangan. Merujuk ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan jenis dan hierarki dari  Peraturan  Perundang-undangan  yang  terdiri  atas:  a.  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang- Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang;  d.  Peraturan  Pemerintah;  e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan  perundang-undangan  dengan  jenis  dan  hierarki  yang  diatur  dalam  Pasal  7  UU Nomor  12  Tahun  2011  termasuk  dalam  kategori  undang-undang  formal  yang  dengan sendirinya memiliki makna normatif.
Pasal  8  UU  Nomor  12  Tahun  2011  menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa  jenis peraturan  lainnya  yang  tidak  termasuk  pada  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang- undangan,  namun  keberadaanya  diakui  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau dibentuk berdasarkan kewenangan, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  BPK,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau  Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  DPRD  Provinsi,  Gubernur,  DPRD
6 “ Anistia  Ratenia  Putri  Siregar, Eksistensi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  Dan  Jumlah  Denda  Dalam  Kuhp  Pada  Peradilan  Pidana . Jurnal Ilmiah. Universitas Sumatera Utara: Fakultas Hukum, Medan, 2013, hlm. 15 ”
7 “ Zaka  Firma  dan  M.  Reza, Rekonstruks  Herarki  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia ,  Pusat Penelitian  dan  Pengkajian  Perkara,  dan  Pengelolaan  Perpustakaan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 80 ”
8 “ Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan , Cetakan Pertama, Depok: Kanisius, 2007, hlm. 41 ”
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Berdasarkan ketentuan Pasal  8  UU  Nomor  12  Tahun  2011  secara  spesifik  menjelaskan  bahwa  peraturan  yang dikeluarkan oleh MA merupakan suatu Peraturan Kebijakan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan memenuhi persyaratan yaitu diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, yang salah satunya termasuk  pembuatan  Surat  Edaran.  Peraturan  yang  dibentuk  MA  tentu  tidak  dapat disamakan dengan peraturan yang dibentuk lembaga legislatif. MA hanya dapat membentuk peraturan apabila Undang-Undang kurang jelas atau tidak mengatur, sehingga kewenangan tersebut hanya dibatasi dalam rangka penyelenggaraan peradilan. 9
MA  selaku  penyelenggara  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  yang  diberikan kewenangan  oleh  undang-undang  untuk  menerbitkan  suatu  peraturan  yang  berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum ataupun pelengkap untuk mengatur kekurangan aturan terhadap  hukum  acara,  demi  memperlancar  penyelenggaraan  peradilan, 10 yang  dalam pelaksanan pembentukan peraturan seharusnya memperhatikan apakah pengaturan yang dikeluarkan  bertentangan  atau  tidak  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi.  Peraturan kebijakan  yang  secara  tidak  langsung  mengikat  publik  akan  menimbulkan  masalah  jika pembentukannya tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang semestinya  baik  formil  maupun  materil,  memiliki  potensi  suatu  surat  edaran  tersebut menjadi  masalah  dalam  sistem  peraturan  perundang-undangan. 11 Pembentukan  SEMA  1 Tahun 2020 yang dikeluarkan MA pada dasarnya merupakan alternatif dikarenakan adanya kondisi Pandemi Covid-19, sehingga memang pengaturannya mengesampingkan UUKPKPU disebabkan adanya kondisi mendesak.
Pembentukan  peraturan  SEMA  dalam  hal  ini  ditunjukan  kepada  Hakim,  Ketua Pengadilan, Panitera, ataupun Pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat  aturan  kebijakan  yang  mengatur  kedalam  internal.  SEMA  lebih  merupakan  perintah atau petunjuk MA  kepada jajaran di bawahnya, jadi SEMA bukan merupakan regulasi yang wajib ditaati oleh pihak di luar ruang lingkup Mahkamah Agung. 12 Norma yang dikeluarkan MA  seharusnya  tidak  boleh  bertentangan  dan  mengesampingan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti UUKPKPU, selain itu SEMA pada dasarnya hadir  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  ataupun  melengkapi  peraturan  perundang  - undangan.  Pembentukan  peraturan  oleh  badan  atau  lembaga  sejatinya  perlu memperhatikan  keterkaitannya  dengan  peraturan  pada  jenjang  yang  lebih  tinggi, sebagaimana  diatur  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia. 13
Akibat Hukum dari Berlakunya Ketentuan Pasal 2 huruf C SEMA 1 Tahun 2020 dengan Ketentuan Waktu Pemeriksaan Perkara PKPU berdasarkan UUKPKPU
SEMA merupakan suatu kebijakan yang sifatnya internal, dalam hal ini SEMA 1 Tahun 2020 ditujukan kepada internal badan peradilan. Oleh karena kedudukan dari SEMA yang berada  diluar  hierarki  perundang-undangan  dan  berada  di  bawah  Undang-Undang  serta merupakan suatu peraturan kebijakan yang berlaku internal, tentunya SEMA 1 Tahun 2020 menimbulkan akibat dari keberlakuannya bagi proses peradilan, termasuk proses peradilan
9 “ Nur  Solikin, Mencermati  Pembentukan  Peraturan  Mahkamah  Agung ,  Jurnal  Rechtsvinding,  Februari 2017, hlm. 2 ” 10 “ Noor  M, Laporan  Pengkajian  Hukum  Tentang  Eksistensi  peraturan  Perundang  -  Undangan  di  Luar Hierarki  Berdasarkan  UU  No.  10 Tahun 2004  tentang  pembentukan  Peraturan  Perundang  -  Undangan , Kemenkumham RIL Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2010, hlm. 38 ”
11 “ Leyta  Lovmanya, Menguji  Kekuatan  Surat  Edaran ,  ( https://kawanhukum.id/menguji-kekuatan-surat- edaran/2/, ) diakses pada 26 Oktober 2022 ” 12 “ Puteri  Hikmawati, Kontroversi  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Mengenai  Pengajuan  Peninjauan Kembali Satu Kali, Info Singkat : Vol. VII, No. 01/I/P3DI/Januari 2015, hlm. 3 ”
13 “ Umbu Rauta, Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah , Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hlm.
perkara PKPU. Berkenaan dengan persidangan di pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 2  SEMA  1  Tahun  2020  merujuk  ketentuan  huruf  c  dijelaskan  bahwa  terhadap  perkara- perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang  dibatasi  oleh  ketentuan  perundang-undangan  dengan  perintah  kepada  Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini. Perkara PKPU merupakan salah satu perkara yang waktu pemeriksaannya dibatasi  oleh  undang-undang,  tenggang  waktu  pemeriksaan  perkara  PKPU  dalam  hal diajukan oleh Kreditor berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat 3 UUKPKPU paling lambat 20 (dua  puluh)  hari  sejak  tanggal  didaftarkannya  surat  permohonan,  harus  dikabulkan  oleh pengadilan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
Redaksi  dari  SEMA  1  Tahun  2020  terutama  Pasal  2  huruf  c  yaitu  memberikan kesempatan  waktu  pemeriksaan  PKPU  yang  seharusnya  paling  lambat  selama  20  (dua puluh) hari, Majelis Hakim dapat menunda pemeriksaan meskipun melebihi  batas waktu tersebut dan Majelis Hakim memberikan pemaklum bahwa pemeriksaan perkara PKPU bisa melebihi batas waktu yaitu 20 (dua puluh) hari, yang secara normatif SEMA 1 Tahun 2020 ketentuan Pasal 2 huruf c mengacu pada waktu pemeriksaan dari perkara PKPU. 14 Sidang pemeriksaan atas perkara PKPU terdiri dari agenda pembacaan surat permohonan, jawaban, pembuktian surat pemohon, pembuktian surat termohon, keterangan saksi  pemohon dan termohon, keterangan ahli pemohon dan  termohon,  kemudian  kesimpulan pemohon dan termohon, pada persidangan perkara PKPU tidak mengenal adanya replik dan duplik guna efisiensi waktu. 15
Hadirnya  SEMA  1  Tahun  2020  tentunya  akan  semakin  meningatkan  penyelesaian perkara  PKPU  (terutama  waktu  pemeriksaan)  yang  melebihi  batas  waktu,  yang  pada dasarnya  terdapat  penetapan  waktu  perkara  PKPU  bertujuan  untuk  mewujudkan  asas peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Sederhana  dalam  hal  ini  adalah  acara  yang jelas,  mudah  dipahami,  dan  tidak  berbelit-belit  yang  memungkinkan  timbulnya  berbagai penafsiran  yang  kurang  menjamin  kepastian  hukum  dan  menyebabkan  keengganan  atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Cepat menunjuk jalannya peradilan terlalu banyak formalitas merupakan hambatan jalannya peradilan. Biaya ringan agar terpikul oleh rakyat,  biaya  yang  tinggi  menyebabkan  pihak  yang  berkepentingan  enggan  untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan. 16
Bahwasannya  SEMA  1  Tahun  2020  yang  dikeluarkan  oleh  MA  seharusnya  berlaku untuk internal di peradilan yang ditujukan atau diperuntukkan kepada pejabat-pejabat yang berada  di  bawah  naungan  MA.  Namun,  SEMA  1  Tahun  2020  secara  langsung  juga berimplikasi  terhadap  masyarakat  yang  berperkara  di  pengadilan.  Oleh  karena  itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh MA tidak hanya mengikat para hakim-hakim atau pejabat yang  berada  di  bawah  naungan  MA  saja,  tetapi  juga  mengikat  masyarakat  secara keseluruhan yang bersinggungan atau berperkara di pengadilan. Ketentuan dalam SEMA 1 Tahun  2020  seharusnya  tidak  bertentangan  dan  mengesampingan  ketentuan  di  dalam UUKPKPU,  dalih  dikeluarkanya  SEMA  tersebut  dikarenakan  adanya  keadaan  luar  biasa, namun keadaan tersebut tidak akan terjadi secara terus – menerus, tentu seharusnya tetap ada batasan ketentuan waktu, SEMA semestinya hadir sebagai peraturan pelaksanaan atau
14 “ Hasil Wawancara,  Bapak  Emiral  Rangga  Tranggono,  Advokat  &  Konsultan  Hukum  Emiral  Rangga  & Associates pada 20 Oktober 2022 ” 15 “ Ibid, Hasil Wawancara ” 16 “ Sulistyo, Penerapan Sistem Peradilan Dua Tingkat Untuk Peradilan Tata Usaha Negara Studi Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung , Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hlm. 1. ”
mengisi kekosongan undang-undang, namun ketentuan di dalam SEMA 1 Tahun 2020 justru bertentangan dengan undang-undang. 17
Disatu sisi, walaupun SEMA 1 Tahun 2020 sebetulnya  mengesampingan ketentuan dalam UUKPKPU, namun hadirnya SEMA 1 Tahun 2020 memberikan peluang bagi debitor dan  kreditor  untuk  menyelesaikan  sengketanya  dengan  memberikan  kelonggaran  waktu pemeriksaan perkara PKPU yang relatif lebih lama dari pada sebelum dikeluarkannya SEMA 1 Tahun 2020 akibat adanya Pandemi Covid-19. Majelis Hakim menyelesaikan perkara tidak sebagaimana waktunya, 18 dilihat dari beberapa contoh kasus yaitu:
Debitor Tanggal Pendaftaran Permohonan Putusan PKPU Sementara Total Hari Pemeriksaan Perkara PKPU Pertamina Foundation (Yayasan Pertamina) 16 Juni 2022 27 Oktober 2022  127 Hari PT Danora 19 Mei 2020 23 Juni 2020 36 Hari PT NEO 12 Februari 2020  9 Maret 2020 27 Hari Tabel 1.1
Hadirnya  SEMA  1  Tahun  2020  memberikan  keringanan  untuk  Majelis  Hakim menyelesaikan  perkara  tidak  sebagaimana  waktunya.  Selain  memberikan  peluang  dan kesempatan kepada debitor dan kreditor dalam menyelesaikan sengketa utang piutang guna tercapainya perdamaian serta memungkinkan debitor terhindar dari kepailitan melihat dari asas  kelangsungan  usahanya,  Akibat  hukum  dari  dikeluarkannya  SEMA  1  Tahun  2020 terutama ketentuan Pasal 2 huruf c adalah tidak adanya kepastian hukum pembayaran utang kepada  kreditor  dikarenakan  penyelesaian  utang  piutang  melalui  pranata  PKPU  akan berjalan dengan waktu yang lebih lama dari ketentuan dalam UUKPKPU. 19 Dengan adanya perbedaan pengaturan mengenai ketentuan waktu pemeriksaan perkara PKPU antara SEMA 1  Tahun  2020  dan  UUKPKPU  dikhawatirkan  tidak  dapat  memberikan  perlindungan  dan kepastian hukum yang adil baik terhadap kreditor dan debitor dalam proses penyelesaian sengketa utang-piutang melalui pranata PKPU. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. 20
Sejatinya  pembatasan  dan  ketentuan  waktu  yang  sudah  diamanatkan  UUKPKPU tentunya beralasan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian sengketa utang piutang  antara  Debitor  dan  para  Kreditornya.  Waktu  pemeriksaan  perkara  PKPU  yang semakin  lama  pelaksanaannya  akibat  dikeluarkannya  SEMA  1  Tahun  2020  tidak  hanya memberikan  peluang  dan  keuntungan  bagi  debitor  dan  kreditor  untuk  menyelesaikan sengketa utang piutangnya dikarenakan terdapat hambatan yaitu Pandemi Covid-19, namun dengan pelaksanaan yang membutuhkan waktu relatif lebih lama akan membuat semakin lamanya pembahasan rencana perdamaian, sehingga dikhawatirkan kepastian hukum untuk
17 “ Hasil Wawancara, Op.Cit ”
18 “ Hasil Wawancara, Op.Cit ”
19 “ Hasil Wawancara, Op.Cit ”
20 “ Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 160 ”
pembayaran  utang  kepada  para  kreditor  menjadi  tidak  pasti21  sedangkan  bagi  kreditor, pengajuan PKPU dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai kapan mereka bisa menerima  pembayaran  piutangnya  secara  penuh  sehingga  tidak  sampai  memberikan kerugian kepadanya. 22

## PENUTUP
Kedudukan  SEMA  1  Tahun  2020  tidak  termasuk  ke  dalam  susunan  hierarki  peraturan perundang - undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 atau kedudukannya  berada  di  bawah  UUKPKPU  yang  diakui  keberadaannya  sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011. Akibat hukum diberlakukannya Pasal 2 huruf C SEMA 1 Tahun 2020 ialah menjadi tidak adanya kepastian hukum pembayaran utang kepada kreditor dikarenakan penyelesaian utang piutang melalui pranata PKPU akan berjalan dengan waktu yang lebih lama dari ketentuan dalam UUKPKPU dikarenakan adanya keadaan luar biasa, namun keadaan tersebut tidak akan terjadi secara terus  –  menerus,  sehingga  dikhawatirkan  menjadi  tidak  ada  batasan  dan  tidak  dapat memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  baik  terhadap  kreditor  dan debitor dalam proses penyelesaian sengketa utang-piutang melalui pranata PKPU.
Saran dari Penulis terkait penelitian ini adalah terhadap pengaturan terkait kedudukan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  seharusnya  bisa  digambarkan  secara  eksplisit  dalam  UU Nomor  12  Tahun  2011,  yang  mana  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  tidak  hanya dikualifikaskan  sebagai  peraturan  kebijakan  saja,  namun  dijelaskan  dan  diberikan penegasan  bahwa  keberadaan  SEMA  berada  dibawah  Undang-Undang,  oleh  karena  itu Pemerintah perlu mengkaji kembali dan melakukan pembaharuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang  -  Undangan  terutama  dalam  perihal memperjelas kedudukan dari masing-masing peraturan guna memberikan pedoman kepada para  pencari  keadilan.  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  harus  mengkaji  kembali apakah “Keadaan Luar Biasa” sebagaimana ketentuan SEMA 1 Tahun 2020 masih relevan dalam penggunaannya pada tahun 2023, tentunya harus ada batasan waktu untuk keadaan tersebut melihat menurunnya angka kasus Pandemi Covid-19 dan didukung dengan adanya pencabutan  PSBB/PPKM,  sehingga  apabila  sudah  ada  pemberitahuan  dari  Pemerintah bahwa Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir, kondisi ekonomi di Indonesia berangsur  - angsur membaik maka sepatutnya ketentuan SEMA 1 Tahun 2020 atau setidak - tidaknya ketentuan Pasal 2 huruf C SEMA 1 Tahun 2020 dapat dicabut/disesuaikan guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan realisasi serta implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan
DAFTAR PUSTAKA Irawan  Soehartono,  (1999). Metode  Penelitian  Sosial  Suatu  Teknik  Penelitian  Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya , Bandung: Remaja Rosda Karya,
Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan , Cetakan Pertama, Depok: Kanisius, 2007. ”
R.H. Soemitro dan Juri Metri , (2020). Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan , Malang: UMM Press,.
Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Sunarmi, Hukum Kepailitan , Edisi Kedua, Jakarta: Sofmedia, 2010. ”
21 “ Hasil Wawancara, Op.Cit ” 22 “ Sunarmi, Hukum Kepailitan , Edisi Kedua, Jakarta: Sofmedia, 2010, hlm. 203 ”
Umbu Rauta, Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah , Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
Undang  -  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang  -  Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang  – Undangan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

## Jurnal
Anistia Ratenia Putri Siregar, Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana . Jurnal Ilmiah. Universitas Sumatera Utara: Fakultas Hukum, Medan, 2013.
Erdawati, Mia Muchia Desda, “ Pandemi Covid-19 Dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasaman Barat ”, Jurnal Ilmu Manajemen Retail , Vol. 2, No 1, 2021.
Noor M, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi peraturan Perundang - Undangan di Luar Hierarki Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang  -  Undangan ,  Kemenkumham  RIL  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Jakarta, 2010.
Nur Solikin, Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung , Jurnal Rechtsvinding, Februari 2017. ”
Puteri  Hikmawati, Kontroversi  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Mengenai  Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali, Info Singkat : Vol. VII, No. 01/I/P3DI/Januari 2015. ” Sulistyo, Penerapan Sistem Peradilan Dua Tingkat Untuk Peradilan Tata Usaha Negara Studi Tentang  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung ,  Tesis,  Sekolah  Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hlm. 1. ”
Zaka Firma dan M. Reza, Rekonstruks Herarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia , Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 9, No. 1, Juni 2018. ”

## Website
Agus Pambagio "Surat Edaran Serasa Produk Hukum" selengkapnya https://news.detik.com/kolom/d-5053853/surat-edaran-serasa-produk-hukum. di akses pada 25 Oktober 2022 ”
Leyta  Lovmanya, Menguji  Kekuatan  Surat  Edaran ,  ( https://kawanhukum.id/menguji- kekuatan-surat-edaran/2/, ) diakses pada 26 Oktober 2022 ”
Wawancara
Wawancara dengan Bapak Emiral Rangga Tranggono, Advokat & Konsultan Hukum Emiral Rangga & Associates pada 20 Oktober 2022. ”