## IMPLEMENTASI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA PADA ETNIS ROHINGYA
Ilhamda Fattah Kaloko 1 , Eno Prasetiawan 2 , Mustika Sukma Utari 3 Universitas Andalas, Sumatera Barat 1,3 , Universitas Airlangga, Surabaya 2 , Indonesia Email: ilhamdaf@gmail.com, eprasetiawan555@gmail.com, mustikasukmautari10@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Hukum Kemanusiaan, Genosida, Pidana Internasional,  Tanggung Jawab Hukum  humaniter  adalah  seperangkat  aturan  berdasarkan  perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuatan pihak yang berperang  untuk  menggunakan  sarana  dan  sarana  perang  untuk  mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan perang. Hukum humaniter internasional erat kaitannya dengan hak asasi manusia (selanjutnya disebut hak asasi manusia), baik yang menyangkut hak atas perlindungan maupun keberadaan manusia yang harus dijaga dan dilindungi bila dikaitkan dengan ancaman kekerasan dan pelanggaran yang terjadi pada manusia. ketika perang terjadi. Masalah pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan perlindungan martabat manusia dari kejahatan, terutama kejahatan  internasional  yang  kejam  dan  berdampak  luas  pada  kemanusiaan. Rumusan masalah penelitian: 1) Kejahatan genosida yang terjadi terhadap etnis Rohingya dalam perspektif hukum pidana internasional? 2) Pertanggungjawaban atas  kejahatan  genosida  terhadap  Rohingya?  Kesimpulan  penelitian:  1)  Jika kejahatan tidak mengandung dimensi internasional, maka ada syarat utama yaitu sentuhan nilai kemanusiaan universal, kesadaran hukum dan rasa keadilan bagi umat  manusia.  Meski  tidak  berdimensi  internasional  di  dalamnya,  namun peristiwa  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  kejahatan  internasional  karena menimbulkan reaksi, simpati, dan kecaman dari seluruh masyarakat internasional atas tindakan keji dan tidak manusiawi tersebut. 2) Tanggung jawab atas segala perlakuan  tidak  manusiawi  terhadap  Etnis  Rohingya,  dilihat  dari  pengaturan Statuta Roma mengenai tanggung jawab individu dan komando dapat dipidana. Pertanggungjawaban  dalam  KUHP  adalah  bahwa  Mahkamah  menganut pertanggungjawaban  pidana  perseorangan  (Individual  Criminal  Responsibility) yang dalam Pasal 25 ayat (1) yurisdiksi Mahkamah adalah terhadap orang-orang atau  orang-orang  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  kejahatan  yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Statuta ICC.
ABSTRACT Keywords: Humanitarian Law, Genocide,  International Crime, Responsibillity Humanitarian  law  is  a  set  of  rules  based  on  international  treaties  and international customs that limit the powers of belligerent parties to use the means and  means  of  war  to  defeat  the  enemy  and  regulate  the  protection  of  war. International  humanitarian  law  is  closely  related  to  human  rights  (hereinafter referred to as human rights), both of which concern the right to protection and the existence of human beings that must be guarded and protected when related to  threats  of  violence  and  violations  that  occur  to  humans  when  war  occurs. Problems  regarding  human  rights  violations  are  related  to  the  protection  of human  dignity  from  crimes,  especially  international  crimes  that  are  cruel  and have a broad impact on humanity. The formulation of the research problem: 1) The  crime  of  genocide  that  occurred  against  the  Rohingya  ethnicity  in  the
perspective  of  international  criminal  law?  2)  Accountability  for  the  crime  of genocide  against  the  Rohingya?  Research  conclusions:  1)  If  a  crime  does  not contain an international dimension, then there is the main condition, namely the touch  of  universal  human  values,  legal  awareness  and  a  sense  of  justice  for mankind. Although there is no international dimension in it, but the incident can be said to be an international crime because it caused reactions, sympathy, and condemnation  by  the  entire  international  community  for  such  heinous  and inhumane acts. 2) The responsibility for all inhumane treatment of the Rohingya Ethnic, seen from the Rome Statute setting regarding individual and command responsibility  can  be  punished.  The  responsibility  in  the  ICC  is  that  the  Court adheres to individual criminal responsibility (Individual Criminal Responsibility) which in Article 25 paragraph (1) of the Court's jurisdiction is over persons or individuals  who  must  be  responsible  for  the  crimes  they  have  committed  as stipulated in the ICC Statute.

## PENDAHULUAN
Hukum Humaniter merupakan cabang dari Hukum Internasional, yang masih belum dikenal oleh  masyarakat  duniaHukum  humaniter  dulu  dikenal  dengan  hukum  perang    (Law  of  War), kemudian  menjadi  hukum  konflik  bersenjata  (Law  of  Armed  Conflict)  dan  berubah  menjadi hukum humaniter internasional (International Humanitarian Law), mengenai terjemahan ini belum ada  kata  sepakat  tentang  istilah  yang  paling  tepat  karena  istilah  tersebut  masih  (relatif)  baru, tidaklah mengherankan bahwa masih banyak orang yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan  International  Humanitarian Law itu, bahkan di  kalangan para ahli  hukum  sendiri masih banyak juga yang belum memahami artinya.  Hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur  perlindungan  perang.  Hukum  humaniter  mencoba  untuk  mengatur  agar  perang  dapat dilakukan  dengan  lebih  memperhatikan  prinsip-prinsip  kemanusiaan.  Haryomataram  membagi hukum humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok dalam perang, yaitu (1) Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/The Hague Laws). (2)  Hukum  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  terhadap  kombatan  dan  penduduk  sipil  dari akibat perang (Hukum Jenewa/The Genewa Laws).
Hukum  humaniter  internasional  berkaitan  erat  dengan  Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya disebut HAM), keduanya menyakut hak perlindungan dan adanya keberadaan manusia yang harus dijaga dan dilindungi bila terkait adanya ancaman kekerasan dan pelanggaran yang terjadi pada manusia ketika peperangan terjadi. Masuk dan dekatnya HAM dengan hukum humaniter terbukti pula dari makna humanitarian (kemanusiaan itu sendiri), sehingga pelanggaran hukum humaniter sama  dengan  melanggar  HAM  berat.    Dalam  Pasal  1  Deklarasi  Universal  HAM  (selanjutnya disebut DUHAM) menyatakan bahwa “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain delam persaudaraan”.
DUHAM  yang  mengumandangkan  seruan  agar  rakyat  menggalakkan  dan  menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan-kebebasan yang telah ditetapkan  dalam  deklarasi.    Permasalahan  mengenai  pelanggaran  HAM  berkaitan  dengan

## Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya
perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia  dari  tindakan  kejahatan  terutama  kejahatan internasional yang kejam dan berdampak luas terhadap kemanusiaan.
Kejahatan  internasional  yang  lahir  dari  sejarah  perkembangan  konvensi  mengenai  HAM merupakan konsekuensi logis akibat Perang Dunia II yang meliputi bukan hanya korban-korban perang mereka yang termasuk combatant, melainkan juga korban penduduk sipil (non-combatant) yang seharusnya dilindungi dalam peperangan. Salah satu dari tindak pidana internasional ini ialah crime of genocide atau genosida sesuai dengan deklarasi PBB tanggal 11 Desember 1946 yang menetapkan genosida sebagai kejahatan menurut hukum internasional.
Kejahatan  internasional  adalah  kejahatan  yang  telah  disepakati  dalam  konvensi-konvensi internasional serta kejahatan yang beraspek internasional.ICC (International Criminal Court) atau Mahkamah  Pidana  Internasional  adalah  lembaga  internasional  pertama  yang  berkuasa  untuk mengadili  pelaku  kejahatan  kemanusiaan,  genosida,  kejahatan  perang,  dan  agresi militer.Pelanggaran  berat  dalam  hukum  humaniter  internasional  adalah  bagian  dari  kejahatan perang  dalam  arti  yang  luas  (sama  halnya  dengan  cangkupan  dari  pengertian  kejahatan  perang dalam arti sempit, dengan meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida).
Genosida sebagai salah satu jenis kejahatan internasional merupakan tindakan yang pernah terjadi  sejak  zaman  dulu  di  berbagai  belahan  bumi.  Melihat  perkembangan  saat  ini  ada  kasus genosida  juga  yang  terjadi  di  Rakhine,  Myanmar  yakni  pembantaian  terhadap  etnis  muslim Rohingya.
Rohingya adalah grup Etnis yang kebanyakan beragama Islam di Negara Bagian Rakhine Utara di Myanmar Barat. Kerajaan Arakan sebelum bergabung dengan Union of Myanmar pada tahun 1948 berturut-turut  dikuasai  oleh kerajaan  Hindu, kerajaan  Islam  (pada  abad 15-18), dan Buddhist. Saat ini penduduk Rohingya diperkirakan sekitar 800.000-an tinggal di Arakan, 250 ribu orang melarikan diri ke Negara terdekat di Myanmar. Hingga sejak 30 Mei 2003 terjadi kekerasan di wilayah Myanmar, yang tewas diperkirakan lebih dari 70 orang akibat kerusuhan dengan adanya dukungan  dari  aparat  setempat.  Perbedaan  ini  jelas  dari  penggunaan  bahasa,  warna  kulit,  dan agama.
Secara geografis wilayah Arakan (Rakhine) kebanyakan tinggal di wilayah perbatasan antara Bangladesh  dengan Arakan wilayah Burma Barat  (Myanmar). Oleh karena itu Rohingya selalu menjadi  subjek  penyiksaan  sejak  tahun  1962  ketika  Rezim  komandan  militer  mengambil  alih pemerintahan Burma.Dimasa orde baru negara Myanmar telah memiliki hubungan baik dengan dunia  internasional,  terlihat  adanya  perubahan  besar  bagi  negara  Myanmar  meliputi  reformasi politik dan sosial, perkembangan di bidang pers, melepaskan tahanan politik, dan adanya proses penandatanganan  perjanjian  penyatuan  Myanmar.  Penyatuan  mengenai  suku  di  Myanmar  tidak diperuntukkan pada Etnis Rohingya. Presiden Thein Sein yang kini berkuasa menolak memberikan kewarganegaraan  Myanmar  kepada  Rohingya.  Kuat  dugaan  pihak  Myanmar  telah  melakukan perbuatan Genosida yaitu berupa pembunuhan Etnis Rohingya, bahkan hal ini dilakukan secara acak dalam rangka pemusnahan Etnis Rohingya.
Kasus  kekerasan  yang  terjadi  pada  muslim  Rohingya  bermula  dibulan  Juni  2012,  yang bersifat mematikan terjadi disebelah barat Negara Bagian Arakan antara Etnis Budha Arakan dan Muslim Rohingnya (maupun non-muslim rohingya). Kekerasan pecah setelah adanya kabar yang beredar bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 ada seorang wanita beretnis Arakan yang diperkosa dan dibunuh di kota Ramridan menurut dugaan dilakukan oleh tiga orang laki-laki dari etnis muslim rohingya.
Konflik  masyarakat  arakan  dengan  muslim  rohingnya  bermula  dengan  terjadinya peningkatan tindak pelanggaran dan kekerasan HAM yang dialami muslim Rohingya. Ternyata bukan  hanya  ditekan  oleh  militer  dan  pemerintah  Myanmar,  melakukan  tindakan  kekerasan terhadap  muslim  Rohingya  meliputi  pembunuhan,  pemerkosaan,  pemenggalan,  pemukulan, pembakaran  rumah,  pengusiran  dan  tidak  adanya  bantuan  makan  yang  masuk  yang  terjadi  di provinsi Rokhine Burma merupakan aksi yang tidak bisa dibiarkan oleh dunia internasional.
Keberadaan  manusia  dalam  suatu  negara  dengan  memiliki  jati  diri  ataupun  identitas “kewarganegaraan”  merupakan  hubungan  hukum  antara  seseorang  atau/  individu  dengan Negaranya. “Individu yang tergabung dalam suatu kelompok etnis, memerlukan kewarganegaraan untuk  memberikan  mereka  perlindungan  hukum  terhadap  keberadaan  mereka.  Sehingga  dapat mempertahankan  keberadaan  kelompok  etnis  mereka  dan  dapat  hak-hak  mereka  sebagaimana warganegara  lainnya”.  Keberadaan  Etnis  Rohingya  pengingkaran  status  kewarganegaraan  ini dalam hukum internasional ialah setiap manusia harus memiliki identitas serta kewarganegaraan yang merupakan jati diri seseorang untuk dapat dikenali dan dapat dilindungi didepan hukum.
Kebijakan negara membuat Etnis Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan hal ini jelas  melanggar  Konvensi  Internasional  mengenai  HAMberdasarkan  Deklarasi  Universal  HAM pada  Pasal  15  mengenai  “hak-hak  kewarganegaraan”  dan  juga  termasuk  pelanggaran  terhadap Konvensi  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  (ICCPR)  dengan  untuk  menempati  suatu  negara,  atau meninggalkan  sebuah  negara.  Negara  seharusnya  dirancang  untuk  melindungi  rakyatnya  dari kekerasan, namun juga membuat negara modern sebagai tempat perlindungan terhadap kekerasan. Perlindungan  terhadap  manusia  tersebut  harus  dimasyarakatkan  secara  luas,  dalam  rangka mempromosikan  penghormatan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  sebagai  ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.
Jika melihat pengaturan tentang kejahatan genosida berdasarkan yang diatur dalam Statuta Roma 1998, ada unsur kejahatan genosida yang terjadi pada etnis muslim Rohingya di Myanmar. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas muslim Rohingya di Myanmar telah menyita banyak perhatian masyarakat internasional. Etnis Rohingya yang mengalami tindakan diskriminasi berupa penyiksaan  dan  kekerasan  yang  tidak  manusiawi,  membuat  negara  harus  bertanggung  jawab dengan  melakukan  penyelidikan  atas  kasus  pembunuhan  Etnis  Rohingnya  dengan  secara transparan  dan  jujur  untuk  dapat  mengadili  dan  menghukum  pelaku-pelaku  tersebut.  kejahatan internasional tentunya tidak dapat dibiarkan terjadi dimuka bumi, karena ada HAM tiap individu yang harus dilindungi.

## METODE
Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif, yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode bola salju (snow  ball  method)  yang  diawali  dengan  pengumpulan  bahan  hukum  baik  primer  maupun sekunder  dan  diinventarisasi,  identifikasi,  dan  diambil  hal-hal  yang  relevan  dengan  pokok masalah.
Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengaitkan ketiga bahan hukum tersebut dan dilakukan penelahan untuk mendapatkan penjabaran yang sistematis. Bahan hukum yang diolah dari  penelitian  ini  dianalisa  dengan  menafsirkan  dan  mengkonstruksi  pernyataan  yang  terdapat dalam  dokumen  dan  perundang-undangan  dengan  metode  deduktif,  yakni  menganalisis  hal-hal yang sifatnya umum kemudian disimpulkan menjadi khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kejahatan  Genosida  yang  terjadi  atas  etnis  Rohingya  dalam  perspektif  hukum  pidana internasional
Pasal  92 Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa juga  menyatakan  bahwa  kebiasaan internasional adalah salah satu sumber hukum yang akan diterapkan oleh Mahkamah Internasional. Kebiasaan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum yang berasal dari tindakan negara-negara yang konsisten yang muncul dari keyaknian bahwa tindakan mereka itu diwajibkan oleh hukum (Rosenne,  1984). Maka  dari  itu,  terdapat  dua  unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk  membuktikan keberadaan suatu kebiasaan internasional (Cassese, 2005):
1) Praktik atau kebiasaan negara-negara ( usus )
2) Keyakinan dari negara-negara bahwa kebiasaan tersebut dilakukan atas dasar kewajiban hukum ( opinio juris )
Kepentingan  kedua  unsur  ini  telah  ditegaskan  oleh  Mahkamah  Internasional  dalam perkara Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Africa & Nigeria, n.d.). Terkait dengan aspek opinio juris yang merupakan unsur subjektif, Mahkamah Internasional menyatakan dalam perkara North Sea Continental Shelf bahwa kebiasaan tersebut harus dilakukan dengan sedemikian rupa  sehingga  menjadi  bukti  keyakinan  bahwa  kebiasaan  tersebut  diwajibkan  oleh  hukum, sehingga negara yang melakukan kebiasaan tersebut harus merasa bahwa tindakan mereka sejalan dengan kewajiban hukum. Mahkamah Internasional menekankan perlunya pembuktian rasa untuk memenuhi kewajiban hukum dan bukan "tindakan yang didorong oleh pertimbangan kesopanan, kemudahan atau tradisi". Pernyataan ini ditegaskan kembali dalam perkara Nicaragua v. United States of America (Parthiana, 2015).
Pada umumnya, negara harus menyatakan persetujuannya terlebih dahulu agar dapat terikat dengan suatu perjanjian secara hukum. Namun, kebiasaan internasional merupakan norma yang juga  berlaku  untuk  negara  yang  belum  menyatakan  persetujuannya.  Pengecualian  diberikan kepada negara yang menjadi persistent objector atau dalam kata lain negara yang terus menerus menentang keberadaan suatu kebiasaan internasional, kecuali jika hukum tersebut masuk ke dalam kategori jus cogens (Mauna, 2001).
Perlindungan  Hukum  HAM  internasional  dalam  masa  damai  didasarkan  pada  pengakuan bahwa setiap umat manusia, terlepas dari negara asal, memiliki hak-hak dasar semata-mata karena dia adalah manusia. Rejim hukum HAM internasional karenanya juga mengakui dan melindungi hak-hak  fundamental  individu  dari  hukum  negara  dan  kekuasaan  kedaulatan  negara.  Perlakuan buruk  negara  terhadap  warga  negaranya  merupakan  ancaman  bagi  negara  lain  dan  karenanya perbuatan itu dapat diuji oleh masyarakat internasional (Hata, 2015).
Suatu  kejahatan  dapat  dikatakan  sebagai  kejahatan  internasional  berdasarkan  beberapa kriteria.  Yakni  tempat  terjadinya  kejahatan;  kewarganegaraan  pelaku  atau  korban;  korban  yang

## Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya
berupa  harta  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak  milik  asing,  yang  ketiga  kategori  ini  harus mengandung  dimensi  internasional.  Jika  suatu  kejahatan  itu  tidak  mengandung  dimensi internasional  seperti  yang  telah  diuraikan  tersebut,  maka  ada  kondisi  yang  utama  yakni tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan universal, kesadaran hukum dan rasa keadilan umat manusia. Meskipun  tidak  ada  dimensi  internasional  di  dalamnya,  namun  peristiwa  itu  dapat  dikatakan sebagai  kejahatan  internasional  karena  menimbulkan  reaksi,  simpati,  kecaman  oleh  seluruh masyarakat  internasional  atas  perbuatan  yang  keji  dan  tidak  berperikemanusiaan  seperti  itu (Parthiana, 2015).

## Konflik di Myanmar Ditinjau Menurut Hukum Humaniter
Peristiwa kejahatan kemanusiaan di Rakhine dilakukan oleh militer bersama penduduk sipil merupakan  tindakan  yang  kejam  yang  dilakukan  oleh  aparat  Negara,  dan  oleh  karenanya  perlu ditinjau berdasarkan hukum humaniter. Dilihat dari kondisi yang terjadi di Myanmar bahwa karena angkatan bersenjata ikut berperan serta dalam melakukan tindakan kejahatan terhadap penduduk sipil,  maka  konflik  yang  terjadi  adalah  konflik  bersenjata  non  internasional.  Konflik  tersebut terjadi di dalam internal Negara Myanmar antara penduduk, etnis, dan antar ras. Menurut Sekjen PBB bahkan konflik yang terjadi hingga tahun 2017 tersebut merupakan upaya pembersihan etnis muslim rohingya di Myanmar (Utami & Wijaya, 2018).
Menurut  hukum  humaniter,  tindakan  kekerasan  di  Myanmar  terhadap  permasalahan Rohingya, dengan konflik  berperang yang diatur  dalam Konvensi  tentang Humaniter mengenai konflik  bersenjata  dengan  cara  dan  alat  yang  boleh  dipergunakan  serta  perlindungan  terhadap penduduk  sipil.  Pengaturan  perlindungan  pada  penduduk  sipil  terdapat  pada  Konvensi  Jenewa 1949 dalam Protokol Tambahan I 1977 pada Pasal 51 mengenai perlindungan penduduk sipil dan Pasal 57 mengenai pencegahan terjadinya serangan Militer, Protokol Tambahan II 1977 Pasal 13 mengenai perlindungan penduduk sipil, Pasal 17 mengenai Larangan pemindahan paksa penduduk sipil, serta Konvensi Den Haag IV (mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat) 1907 pada Pasal 46 mengenai hak milik.
Konvensi  Den  Haag  1907,  Pasal  46  dan  Pasal  47  mengenai  Kehormatan  dan  hak-hak keluarga  dan  hak  hidup  manusia  serta  hak  milik  pribadi  dan  juga  praktik  keagamaan  serta kebebasan beribadah harus dihormati, Hak milik pribadi tidak boleh dirampas, Penjarahan dengan tegas  dilarang.  Berdasarkan  Konvensi  tentag  Humaniter  dalam  pasal-pasal  diatas  yang memberikan  perlindungan  bagi  penduduk  sipil  menjelaskan  bahwa  ketika  suatu  negara  dalam kondisi perang atau konflik menuntut untuk mentaati hukum ketika berperang menghadapi musuh atau lawannya.
Peperangan  pun  dibatasi  dengan  adanya  cara  atau  alat  berperang  yang  digunakan,  dan bagaimana  proses  perang  itu  terjadi.  Konflik  berperang  antara  negara  satu  dengan  negara  lain, menyangkut  perebutan  wilayah  dan  harusterselesaikan  dengan  cara  berperang.  Berbeda  halnya dengan konflik berperang, jika suatu negara yang konfliknya terjadi bukan negara dengan negara melainkan konflik antar masyarakat atau antar Etnis mengenai permasalahan dalam negaranya.

## Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya
Berdasarkan  hukum  humaniter,  bila  telah  ada  pelanggaran  berat  baik  menyangkut  HAM maupun  genocide  membuat  penegakan  hukum  bagi  pelaku  untuk  dapat  diadili  di  Mahkamah. Negara  juga  berkewajiban  mencari  pelaku  yang  diduga  melakukan  atau  telah  melakukan pelanggaran berat serta mengadili pelaku tersebut di pengadilan Mahkamah Pidana Internasional.

## Kejahatan  Genosida  Terhadap  Etnis  Rohingya  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana Internasional
Menurut  Pasal  5  ayat  (1)  Statuta  Roma  1998,  kejahatan  genosida  merupakan  bagian  dari kejahatan  internasional  yang  menjadi  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional.Selain  itu  ada beberapa  unsure  dari  suatu  kejahatan  genosida  yang  terdapat  di  Pasal  6  Statuta.  Unsure  dari kejahatan genosida tersebut ialah:
a. Membunuh anggota kelompok tersebut;
b. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;
c. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
d. Memaksakan  tindakan-tindakan  yang  dimaksud  untuk  mencegah  kelahiran  dalam  kelompok tersebut;
e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.
Dalam konteks kasus ini, pembunuhan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya  merupakan  kejahatan  yang  termasuk  kedalam  unsure  yang  disebutkan  dalam  Statuta Roma. Akibatnya penduduk etnis Rohingya juga merasakan ketakutan yang luar biasa dan dikejar- kerjar  oleh  militer  dan  kaum  biksu  di  Rakhine.  Melihat  pengaturan  tersebut,  maka  sudah sepantasnya  kejahatan  yang  dilakukan  terhadap  etnis  Rohingya  ini  mendapat  perhatian  dunia karena kejahatan yang dilakukan oleh militer Myanmar.
Konflik  yang  terjadi  antara  Etnis  Budha  dan  Etnis  Rohingya  yang  mengakibatkan munculnya kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM, dan Genocide mempersoalkan tanggung jawab  negara  untuk  menegakan  keadilan  bagi  pelaku  pelanggaran  tersebut.  Kejahatan kemanusiaan terhadap Etnis Rohingya dalam pelanggaran HAM mengenai tindakan penganiayaan terdapat  pada  Pasal  7  Statuta  Roma  bahwa  kejahatan  kemanusiaan  yang  dilakukan  negara Myanmar  jelas  melanggaran  Hak  Asasi  Manusia.  Pelanggaran  HAM  terhadap  Rohingya  yang selama  ini  dialami  perbuatan  yang  tidak  manusiawi,  bila  dilihat  dari  Pasal  7  Statuta  Roma  ada beberapa  penyimpangan  antara  lain:  Pembunuhan;  Pemusnahan;  pemindahan  paksa  penduduk atau  deportasi;  Penyiksaan;  Perkosaan,  Penganiayaan  antara  lain  dengan:  Penghilangan  paksa; Kejahatan  apartheid;  dan  Perbuatan  tak  manusiawi  lain  dengan  sifat  sama  yang  secara  sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik terhadap Etnis Minoritas di Myanmar.
Pada  bulan  Juli  2012  Presiden  Myanmar  Thein  Sein  pernah  mengatakan  di  forum internasional  supaya  warga  Rohingya  mencari  negara  lain  saja  diluar  Myanmar  atau  PBB
mencarikan tempat penampungan lain di luar Myanmar. Myanmar tidak welcome dengan orang Rohingya dan siap mendeportasi masyarakat Rohingya.
Perbuatan ini membuat dunia internasional tersentak atas pernyataan seorang Presiden yang memindahkan  secara  paksa  penduduknya  dan  meminta  negara  ketiga  untuk  dapat  menampung, dikarenakan  Rohingya  tidak  memiliki  status  kewargnegaraan  dengan  hanya  dianggap  sebagai pendatang dari Bengali. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam DUHAM yang mengakui setiap manusia memiliki hak, untuk diakui oleh negaranya. Pengakuan diberikan dengan adanya status kewarganegaraan Rohingya di Myanmar, namun hal itu masih sangat miris diberlakukan.  Status  individu  dianggap  ada  dalam  suatu  negara,  sebenarnya  menjadi  pelindung dan penjamin hak-hak dasar yang melekat pada kodrat manusia.
Dalam DUHAM menyatakan “Setiap orang memiliki hak untuk berkewarganegaraan” yang terdapat  dalam  Pasal  15  ayat  (1).  Konvensi  internasional  lainnya  juga  mengatur  ketentuan  ini terdapat di dalam Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (selanjutnya disebut ICERD), hak-hak diskriminasi ras yang terjadi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa: “diskriminasi ras” diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, yang berdasarkan  ras,  warna  kulit,  keturunan,  atau  kebangsaan  atau  sukubangsa,  yang  mempunyai maksud  atau  dampak  meniadakan  atau  merusak  pengakuan,  pencapaian,  atas  dasar  persamaan, HAM dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat.  Pasal 5 ICERD, mewajibkan negara untuk menjamin hak setiap orang, salah satunya adalah  hak  atas  kewarganegaraan  ( the  right  to  nationality ).  Walaupun  ketentuan  yang  terdapat dalam hukumnya tersebut  merupakan perlindungan hak berkewarganegaraan terhadap individu, Etnis  sebagai  suatu  kelompok  tetap  berhak  mendapat  perlindungan  terhadap  hak  atas kewarganegaraan. Sejumlah hak manusia penting bukan merupakan hak-hak individu, melainkan hak-hak kolektif, yaitu hak-hak dari kelompok-kelompok atau rakyat-rakyat (Kusnardi & Ibrahim, 1998).
Pada  Juni  2012  warga  Rakhine  Buddhist  bekerjasama  dengan  militer  Burma,  polisi  dan angkatan bersenjata melakukan pembantaian dan kekerasan terhadap 10 muslim Myanmar (non Rohingya).  Kekejaman  pemerintah  mendapatkan  dukungan  kelompok  biksusebagai  pemuka agama  Buddha  di  Myanmar.  Salah  seorang  Biksu  asal  Mandalay,  Ashin  Wirathu  dengan  dalih populasi  Muslim  yang  semakin  tinggi  membuat  gerakan  “969”,  sebuah  gerakan  ekstrimis  anti Muslim yang bertujuan menebarkan kebencian kepada Muslim Rohingya.
Kericuhan dan kekerasan terjadi di Myanmar yang juga merupakan berupa bentuk kejahatan genosida yang harus diadili oleh Mahkamakah Pidana Internasional, menyangkut genosida sudah jelas dilanggar negara Myanmar baik secara Individual maupun Komando ataupun perintah atasan untuk  melakukan  perbuatan  genosida.  Dalam  Konvensi  genosida  menegaskan  siapa-siapa  saja yang  dapat  dikatakan  melakukan  tindakan  genosida  sebagaimana  diatur  dalam  ICC  yang menyatakan orang-orang yang melakukan genosida atau setiap perbuatan lain yang disebut dalam

## Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya
pasal 5 harus dihukum. Maka sudah saatnya dunia Internasional terlibat aktif dalam menangani pembersihan etnis yang mengarah kepada Kejahatan Genosida di Myanmar yang semakin lama semakin meluas.  Apabila dunia  Internasional dalam  kedukaan  etnis Rohingya ini secara serius, bukan  tidak  mungkin  suatu  waktu  etnis  Rohingya  tidak  akan  dijumpai  lagi  dalam  peta  dunia, karena mereka stateless (tidak diakui kewarganegaraannya) dan forgetten (dilupakan).
Konvensi  internasional  yang  juga  mengatur  tentang  genosida  selain  Statuta  Roma,  yaitu Konvensi  tentang  Pencegahan  dan  Penghukuman  Kejahatan  Genosida  ( Convention  on  the Prevention  and  Punishment  of  the  Crime  of  Genocide )  tahun  1948.  Permasalahan  pembersihan etnis  dalam  Konvensi  Genosida  terdapat  pada  Pasal  2  mengartikan  Genosida  sama  dan  serupa dengan perbuatan-perbuatan genocide yang juga diatur pada Pasal 6 Statuta Roma yang disebutkan di babsebelumnya. Dalam Konvensi Genosida 1948 menekankan pada Pasal 3 mengenai perbuatan yang menimbulkan Kejahatan genosida antara lain:
a. Genosida;
b. Persekongkolan untuk melakukan genosida;
c. Hasutan langsung di didepan umum melakukan genosida;
d. Mencoba melakukan genosida; dan
e. Keterlibatan dalam genosida.
Keberadaan  Statuta  Roma  dan  Konvensi  Pencegahan  dan  Penghukuman  Kejahatan Genosida menjadi tonggak keadilan bagi masyarakat Rohingya untuk dapat mempertanggungjawabkan dan mengadili pelaku dengan perbuatan atau kejahatan-kejahatan yang sudah  diatur  dalam  hukum  internasional.  Pelanggaran  HAM  pada  kaum  muslim  tidak  mampu beraktifitas  sehari-hari  dengan  aman  dan  nyaman,  tidak  ada  kesempatan  bagi  orang-orang Rohingnya untuk sekedar makan dan minum karena aktivitas sekecil apapun. Apabila larangan itu dilanggar akan di tembak tentara, mengunci masjid-masjid di perkampuangan. Pelanggaran HAM yang dialami Etnis Rohingya tidak bisa dibiarkan begitu saja, melihat segitu banyak perampasan hak-hak  yang  telah  dilanggar  dan  harus  di  kembalikan  untuk  mencapai  kedamaian  dan ketentraman.
Peristiwa di Myanmar terhadap Rohingya terlihat dengan bagaimana tanggung jawab negara saat konflik ini terjadi dan kenapa tidak dapat terselesaikan hingga sampai saat ini. Maka selain negara yang bertanggung jawab atas konfliktersebut, tanggung jawab ini bisa dilihat dari siapa saja yang  menyokong  terjadinya  pelanggaran  HAM,  dan  Genosida  di  Myanmar.  Sehingga  akan  tau siapa pelaku yang dengan jelas dengan sengaja menghasut dan membiarkan konflik merebak ke seluruh  wilayah  Myanmar  dan  menerima  perintah  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  baik Pelanggaran HAM dan Genosida. Karena itu kasus ini patut dibawa ke Mahkamah untuk dapat mengadili pelaku atas perbuatanperbuatan dan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Myanmar untuk dapat mempertanggungjawbakan perbuatannya, baik orang-perseorangan ataupun komando yang berdasarkan Statuta Roma.
Mengenai  siapa yang berhak mengadili  atau membawa perkara ini ke Mahkamah,  adalah Myanmar sendiri sebagai Negara yang berdaulat untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Pasal 6  Konvensi  Genosida  mengatakan  bahwa  kasus-kasus  genosida  akan  diadili  oleh  sebuah pengadilan  di  wilayah  dimana  perbuatan  itu  dilakukan  atau  melalui  pengadilan  internasional. Apabila  Myanmar  tidak  melakukan  penindakan  dan  mengadili  pelaku  kejahatan  itu,  maka berlakulah prinsip  Universal  sebagaimana yang diatur oleh Hukum Internasional. Bahwa setiap Negara  dapat  melaksanakan  yurisdiksi  atas  perbuatan  pidana  yang  melanggar  kepentingan masyarakat  internasional,  yang  tujuannya  adalah  menjamin  agar  kejahatan  tidak  lepas  dari hukuman.

## Pertanggungjawaban Atas Kejahatan Terhadap Etnis Rohingya
Tanggung jawab dalam peristiwa di Myanmar, dapat dilihat dari bagaimana negara berperan aktif untuk dapat menyelesaikan konflik antar etnis ini. Myanmar sudah sejak lama dipimpin oleh presiden Thein Sein, yang dari masa ke masa pemerintahannya Rohingya di wilayah Arakan tidak pernah mendapatkan pengakuan dari negara Myanmar yang dianggap sebagai pendatang. Sebab itu tidak adanya perlindungan hukum bagi Rohingya, menyangkut konflik yang semakin beredar luas  keseluruh  Arakan.  Permasalahan  ini  jelas  dimana  letak  Tanggung  jawab  negara  mengenai suatu keberadaan Etnis yang minoritas untuk dapat dilindungi. Namun perihal tidak ada pengakuan dari negara, terus saja Etnis Rohingya jadi bulan-bulanan atas perbuatan penyiksaan dan kekerasan Etnis Buddha. Ketidak-pedulian negara terhadap permasalahan yang terjadi, membuat masyarakat internasional turut menyudutkan Myanmar untuk dapat mengakui keberadaan Etnis Rohingya.
Salah  satunya  dengan  tekanan  dari  SEKJEN  PBB  yang  menekan  Myanmar  untuk  segera melakukan  pengahapusan  Undang-undang  Kewarganegaraan  di  Myanmar  dengan  untuk  dapat mengakui  Rohingya  sebagi  bagian  dari  Myanmar.  Tanggung  jawab  atas  semua  perlakuan  yang tidak  manusiawi  terhadap  Etnis  Rohingya,  dilihat  dari  pengaturan  Statuta  Roma  mengenai tanggung  jawab  individu  dan  komando  dapat  dijatuhi  hukaman.  Maka  perihal  kekejaman  yang diterima Rohingya dapat menjerat pelaku yang dengan sengaja melakukan kejahatan yang sudah diatur dalam Statuta Roma.
Dalam prinsip utama hukum pidana internasional, ada beberapa criteria yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu (Sefriani, 2015):
a. Melakukan kejahatan langsung sebagai pribadi; bersama orang lain, atau lewat orang lain.
b. Memerintahkan, mengusahakan atau menyebabkan kejahatan terjadi/percobaan.
c. Mempermudah terjadinya terjadinya kejahatan, membantu, bersekongkol, atau menyediakan sarana untuk melakukan kejahatan.
d. Secara  langsung  atau  tidak  langsung  menghasut  orang-orang  lain  untuk  melakukan kejahatan internasional seperti misalnya Genosida.
Tanggung  jawab  dalam  ICC  bahwa  Mahkamah  menganut  tanggung  jawab  pidana  secara pribadi dari individu ( Individual Criminal Responsibility ) yang pada Pasal 25 ayat (1) yurisdiksi

## Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya
Mahkamah  adalah  terhadap  orang-orang  atau  individu-individu  yang  harus  bertanggung  jawab atas kejahatanyang dilakukanya sebagai mana yang ditentukan dalam Statuta.
Dengan  demikian,  Mahkamah  hanya  memiliki  yurisdiksi  personal  terhadap  individu,  jadi tidak  terhadap  negara  maupun  subjek  hukum  internasional  lainya  selain  dari  pada  individu. Tanggung  jawab  negara  dilihat  menurut  Pasal  2  ayat  (1) International  Covenant  on  Civil  and Political  Rights (selanjutnya  disebut  ICCPR)  1966  menegaskan  bahwa  Tanggung  jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam Kovenan ini adalah di pundak negara, khususnya yang menjadi Negara Pihak ICCPR. Negara-negara pihak diwajibkan  untuk  “menghormati  dan  menjamin  hak-hak  yang  diakui  dalam  Kovenan  ini,  yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya” tanpa diskriminasi macam apapun.
Berkaitan dengan tanggung jawab individu, Konvensi Genosida dalam Pasal 4 menegaskan bahwa: “Orang-orang yang melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan  dalam  pasal  3  harus  dihukum,  apakah  mereka  adalah  para  penguasa  yang bertanggungjawab  secara  Konstitusional,  para  pejabat  negara,  atau  individu-individu  biasa.” Pertanggung jawaban seseorang atau individu dalam perbuatan kejahatan yang diatur di Statuta Roma  Pasal  5,  maka  dapat  dijatuhi  hukuman  berdasarkan  kategori  apakah  individu  atau berdasarkan angkatan militer dengan jabatan Komando atau bawahan. Bila seseorang Komadan atau  Komando  Militer  menyalahi  kekuasaannya  dan  membiarakan  bawahannya  terdapat melakukan  kejahatan-kejahatan  yang  diatur  dalam  Statuta  Roma  maka,  Komandan  diatur  Pada Pasal 28 Statuta Roma dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Mahkamah. Semua  hal  yang  telah  dialami  Rohingya  menjadi  kepedulian  masyarakat  dunia  dengan menyuarakan hak-hak bagi Rohingya.dari tahun ke tahun bantuan terus berdatangan untuk Etnis Rohingya baik dari PBB maupun lembaga lainnya yang terus menyokong penegakan keadilan bagi kehidupan dan keberadaan Etnis tersebut dengan berdirinya camp khusus untuk Rohingya. Bahkan peristiwa  yang  baru  terjadi  lagi  di  2017  ini,  membuat  seluruh  dunia  mengutuk  kejahatan  yang terjadi  pada  etnis  Rohingya.  Kejahatan  internasional  merupakan  musuh  bersama  umat  manusia yang oleh karena itu wajib dimusnahkan di muka bumi ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  Konvensi  tentang  Humaniter  dalam  pasal-pasal  diatas  yang  memberikan perlindungan bagi penduduk sipil menjelaskan bahwa ketika suatu negara dalam kondisi perang atau konflik menuntut untuk mentaati hukum ketika berperang menghadapi musuh atau lawannya. Dalam  Konvensi  Genosida  1948  menekankan  pada  Pasal  3  mengenai  perbuatan  yang menimbulkan  Kejahatan  genosida  antara  lain:  Keberadaan  Statuta  Roma  dan  Konvensi Pencegahan  dan  Penghukuman  Kejahatan  Genosida  menjadi  tonggak  keadilan  bagi  masyarakat Rohingya  untuk  dapat  mempertanggungjawabkan  dan  mengadili  pelaku  dengan  perbuatan  atau kejahatan-kejahatan yang sudah diatur dalam hukum internasional.

## Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya
Tanggung  jawab  atas  semua  perlakuan  yang  tidak  manusiawi  terhadap  Etnis  Rohingya, dilihat  dari  pengaturan  Statuta  Roma  mengenai  tanggung  jawab  individu  dan  komando  dapat dijatuhi  hukaman.  Tanggung  jawab  dalam  ICC  bahwa  Mahkamah  menganut  tanggung  jawab pidana secara pribadi dari individu (Individual Criminal Responsibility) yang pada Pasal 25 ayat (1)  yurisdiksi  Mahkamah  adalah  terhadap  orang-orang  atau  individu-individu  yang  harus bertanggung jawab atas kejahatanyang dilakukanya sebagai mana yang ditentukan dalam Statuta. Berkaitan  dengan  tanggung  jawab  individu,  Konvensi  Genosida  dalam  Pasal  4  menegaskan bahwa: “Orang-orang yang melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan  dalam  pasal  3  harus  dihukum,  apakah  mereka  adalah  para  penguasa  yang bertanggungjawab  secara  Konstitusional,  para  pejabat  negara,  atau  individu-individu  biasa.” Pertanggung jawaban seseorang atau individu dalam perbuatan kejahatan yang diatur di Statuta Roma  Pasal  5,  maka  dapat  dijatuhi  hukuman  berdasarkan  kategori  apakah  individu  atau berdasarkan angkatan militer dengan jabatan Komando atau bawahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Africa, S., & Nigeria, R. (n.d.). Policing and the Rule of Law in Sub-Saharan Africa . Cassese, A. (2005). International law . Oxford University Press, USA.
Hata, H. I. (2015). Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin . Setara Press.
Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1998). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia .
Mauna, B. (2001). Hukum Internasional: Pengertian Peranana dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global . Alumni.
Parthiana, I. W. (2015). Hukum Pidana Internasional . Yrama Widya.
Rosenne, S. (1984). Practice and methods of international law. (No Title) .
Sefriani, S. (2015). Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 22 (4), 538–565.
Utami,  K.  P.,  &  Wijaya,  Y.  D.  (2018).  Hubungan  dukungan  sosial  pasangan  dengan  konflik pekerjaan-keluarga pada ibu bekerja. Jurnal Psikologi: Media Ilmiah Psikologi , 16 (1).

## This Work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License