## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUMULASI PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR, PROVINSI

## BENGKULU
Nurna Aziza, Mini Harti dan Effed Hadi Darta Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu izabkl.76@gmail.com
ABSTRACT : This study aims to investigate the influence of some factors namely budget  planning,  procurement  of  goods  and  services,  human  resources,  and regulation  on  the  accumulation  of  budget  absorption  of  District  Government  of Kaur  .  The  population  of  this  study  was  15  local  government  agencies  of  162 employees from total 43 agencies in District Government of Kaur. The sampling Technique  in  this  study  was  purposive  sampling.  Data  analysis  technique  were descriptive  and  multiple  regression  analysis.  The  data  used  in  this  study  was primary  data  obtained  from  questionnaire  distribution  in  form  of  open-ended  ad closed-ended question. The results of the study indicate that (1) budget planning affects negatively and significantly on the accumulation of budget absorption. (2) Procurement  of  goods  and  services  affects  negatively  and  significantly  on  the accumulation  of  budget  absorption.  (3)  Human  resources  affects  negatively  and significantly  on  the  accumulation  of  budget  absorption.  (4)  Regulation  affects negatively  and  significantly  on  the  accumulation  of  budget  absorption.  It  also concludes  that  budget  planning,  procurement  of  goods  and  services,  human resources,  and  regulation  simultaneously  affect  the  accumulation  of  budget absorption in District Government of Kaur.
Keywords :    Budget  Planning,  Procurement  of  Goods  and  Services,  Human Resources & Regulation.

## PENDAHULUAN
Penyerapan  anggaran  menjadi  suatu  hal  yang  penting  bagi pemerintah  karena  menjadi  salah  satu  tolak  ukur  kinerja  pemerintah. Buruknya  penyerapan  anggaran  mengakibatkan  hilangnya  manfaat, karena  dana  yang  dialokasikan  tidak  semuanya  dapat  dimanfaatkan. Apabila  pengalokasian  anggaran  efisien,  maka  keterbatasan  sumber  daya yang  dimiliki  daerah  dapat  dioptimalkan  untuk  mendanai  kegiatan strategis,  namun  pola  penyerapan  anggaran  belanja  cenderung terakumulasi  pada  akhir  tahun  anggaran  yang  akan  mengurangi  fungsi- fungsi APBN/APBD (Kuswoyo, 2011).
Total  belanja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kaur  Provinsi Bengkulu  yang  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  namun  tidak imbangi  dengan  penyerapan  anggaran  yang  maksimal.  Penyerapan anggaran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kaur  selama  2012-2015  telah menghasilkan  pola  belanja  rendah  di  semester  pertama  dan  menumpuk pada  akhir  tahun  anggaran  berjalan,  dapat  dilihat  pada  realisasi  belanja
semester I (pertama) dan realisasi belanja semester II (kedua) dalam Tabel dibawah ini:
Tabel 1 Realisasi APBD Kabupaten Kaur Semester I dan Semester II Tahun   2012-2015 (Dalam Miliar Rupiah) Tahun Pagu Anggaran Belanja Realisasi Anggaran Total Realisasi Anggaran (Jan-Des) % Semester I % II % 2012 439 114 26 263 60 377 86 2013 490 142 29 309 63 451 92 2014 566 192 34 340 60 532 94 2015 609 177 29 390 64 567 93

## Sumber: Bidang Verifikasi dan Pelaporan DPPKAD Kab. Kaur
Tabel  1  menggambarkan  penyerapan  anggaran  APBD  Kabupaten Kaur pada tahun 2012-2015, penyerapan anggaran belanja pada semester II (kedua) memiliki proporsi penyerapan anggaran yang terakumulasi yaitu sebesar  60%,  63%,  60%  dan  64%.  Akumulasi  penyerapan  anggaran  pada semester II atau di triwulan IV mencerminkan penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Permasalahan  dalam  perencanaan  anggaran  pada  Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur lebih disebabkan karena masih adanya anggapan pada beberapa SKPD bahwa anggaran yang diusulkan nantinya tidak akan disetujui semua, sehingga SKPD mengusulkan anggaran yang lebih besar dari  yang  butuhkan  tanpa  memperhatikan  faktor  kemudahan implementasi  dan  kebutuhan  riil  di  lapangan,    selain  itu,  proses perencanaan  anggaran  waktu  yang  tersedia  untuk  penyusunan  anggaran terbatas,  sehingga  beberapa  SKPD  dalam  penyusunan  anggaran  hanya melakukan copy  paste dari  anggaran  tahun  lalu,  serta  selama  ini  SKPD masih  belum  memahami  dengan  baik  tentang  pentingnya  sebuah perencanaan  kas  karena  semangkin  meningkatnya  akurasi  perencanaan kas maka semakin baik kualitas penyerapan anggaran.
Permasalahan  terkait  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa,  dimana sumber  dana  terbesar  dari  belanja  barang  dan  belanja  modal  pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kaur  adalah  penerimaan  dari  dana perimbangan  salah  satunya  yaitu  Dana  Alokasi  Khusus (DAK),  berkaitan dengan  faktor  regulasi  untuk  melaksanakan  dana  tersebut  harus berdasarkan  petunjuk  teknis  penggunaan  DAK  dari  pemerintah  pusat, petunjuk teknis ini sering kali terlambat dimana Juklak dan Juknis tersebut baru  keluar  pada  bulan  April  atau  Mei  pada  tahun  anggaran  berjalan sehingga  diperlukan  perubahan/revisi  anggaran  pada  SKPD  yang
menerima  DAK  untuk  menyesuaikan  pagu  anggaran  dan  program kegiatan  dengan  petunjuk  teknis  tersebut,  karena  keterlambatan  tersebut mengakibatkan  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  seperti penjadwalan  proses  pelaksanaan  kegiatan  dan  penentuan  panitia pengadaan  barang  dan  jasa,  serta  proses  lelang  baru  dilaksanakan  pada bulan  agustus  atau  september  sehingga  berdampak  pada  penumpukan penyerapan anggaran karena pencairan terjadi di semester II .
Selain  itu  permasalahan  mengenai  pengadaan  barang  dan  jasa adanya  keterbatasan  jumlah  pejabat  pengadaan  barang  dan  jasa  yang bersertifikat dan seringkali terjadi keterlambatan dalam penetapan pejabat pengadaan,  mengakibatkan  keterlambatan  dalam  membuat  kerangka acuan  dan  jadwal  pelaksanaan  kegiatan,  serta  panitia  pengadaan  barang dan jasa mengalami kesulitan dalam menentukan harga perkiraan sendiri (HPS), ditambah dengan permasalahan pejabat pengadaan barang dan jasa di SKPD teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum seringkali merasa ketakutan dan kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan pengadaan, karena risiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima dianggap belum seimbang.
Pada  faktor  sumber  daya  manusia  (SDM)  permasalahan  terjadi dikarenakan  jumlah  sumber  daya  manusia  yang  bersertifikat  pengadaan barang  dan  jasa  belum  memadai.  Berdasarkan  data  LPSE  Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 diketahui bahwa pegawai yang lulus sertifikasi  nasional  pengadaan  barang  dan  jasa  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kaur  hanya  63  orang,  dan  yang  bertugas  pada  SKPD  teknis yaitu  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Daerah  sebanyak  15  orang,  dari  data tersebut  menunjukan  tidak  merata  dalam  penempatan  pegawai  yang bersertifikasi pengadaan karena 24% dari personel yang memiliki sertifikat pengadaan  terpusat  hanya  pada  satu  instansi,  sedangkan  pada  instransi lain  ada  yang  belum  memiliki  pegawai  yang  lulus  sertifikat  pengadaan serta adanya keenggan pegawai yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa menjadi pejabat pengadaan karena risiko pekerjaan yang begitu besar.
Permasalahan  lain  adanya  sumber  daya  manusia  yang  kurang berkompeten dimana masih banyak terdapat pengelola pelaksana kegiatan dan  pegelola  keuangan  yang  tidak  sesuai  dengan background ilmu  yang dimiliki.  Seringnya  mutasi  mengakibatkan  keterlambatan  dalam penyerapan  anggaran  karena  diperlukan  waktu  penyesuaian  antara pejabat  lama  dengan  pejabat  baru,  serta  adanya  tugas  tambahan  dari pimpinan  yang  bukan  tupoksi  menjadi  kendala  tersendiri  dalam penyelesaian pekerjaaan yang pada akhirnya berdampak pada penyerapan anggaran.
Permasalahan  lain  penyerapan  anggaran  yaitu  adanya  faktor regulasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dimana dengan adanya peraturan yang sering mengalami perubahan, seperti keluarnya peraturan Perpres  No.  70  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Presiden  Nomor  54  tahun  2010  tentang  pengadaan  barang  dan  jasa  yang mengharuskan  pengadaan  barang  dan  jasa  melalui  proses online ,  dimana pelaksanaannya  sudah  harus  dilaksanakan  pada  tahun  2012,  sehingga menjadi  salah  satu  penyebab  terlambatnya  daya  serap  anggaran  belanja karena dengan adanya peraturan tersebut maka diperlukan kesiapan dari
semua SKPD untuk dapat menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa tersebut, pengadaan secara elektronik akan memberikan keuntungan bagi pengguna  maupun  penyedia  lelang  yaitu  proses  lelang  tidak  harus menyerahkan  dokumen  administrasi  lelang  yang  biasa  bertumpuk- tumpuk.
Perubahan  peraturan  juga  terjadi  pada  perubahan  Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah  dan Peraturan    Menteri  Dalam  Negeri  No.  64  Tahun  2013  tentang  penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, dimana  peraturan  tersebut  mengharuskan  perubahan  laporan  keuangan pemerintah  daerah  dari  yang  berbasis  kas  berganti  ke  laporan  keuangan berbasis  akrual,  sehingga  dengan  adanya  pergantian  peraturan  tersebut maka  diikuti  juga  dengan  perubahan  SIMDA  yang  membutuhkan  waktu untuk adaptasi atau update dengan sistem baru.
Selain itu penerimaan terbesar dari APBD Kabupaten Kaur terdapat pada dana perimbangan salah satunya adalah DAK, dimana dana alokasi khusus  ini  sangat  berperan  terhadap  pembangunan  infrastruktur  dan pengadaan  serta  pembangunan  di  Kabupaten  Kaur,  untuk  melaksanakan dana  tersebut  harus  berdasarkan  regulasi  berupa  petunjuk  teknis penggunaan  DAK    dari  pemerintah  pusat,  petunjuk  teknis  inilah  yang sering kali terlambat dimana Juklak dan Juknis tersebut baru keluar pada bulan April atau Mei pada tahun anggaran berjalan, sehingga diperlukan perubahan/revisi  anggaran  pada  SKPD  yang  menerima  DAK  untuk menyesuaikan  pagu  anggaran  dan  program  kegiatan  dengan  petunjuk teknis  tersebut,  sehingga  hal  ini  dapat  menyebabkan  akumulasi penyerapan anggaran.
Berkaitan  dengan  perencanaan  anggaran  dimana  karena perencanaan  anggaran  yang  tidak  matang  dan  adanya  penyesuaian- penyesuaian  belanja  sehingga  diperlukan  perubahan/revisi  anggaran, perubahan ini mengakibatkan adanya perubahan Peraturan Daerah (Perda) dan  Peraturan  Bupati  (Perbup)  tentang  APBD,  dimana  secara  langsung akan berpengaruh dengan penyerapan anggaran belanja, program/kegiatan  yang  mengalami  perubahan/revisi  anggaran  belum bisa dilaksanakan hingga perubahan/revisi anggaran selesai dilaksanakan dengan  adanya  penetapan  perubahan  Peraturan  Daerah  tentang perubahan APBD/ Pergeseran Anggaran atas revisi anggaran belanja.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  faktor perencanaan  anggaran,  faktor  pengadaan  barang  dan  jasa,  faktor  sumber daya  manusia  dan  faktor  regulasi  terhadap  akumulasi  penyerapan anggaran  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kaur.  Berdasarkan fenomena  tersebut  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akumulasi Penyerapan Anggaran Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur”.

## REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS Perencanaan Anggaran
Menurut  peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  54  tahun  2010, perencanaan  anggaran  daerah  adalah  suatu  proses  penyusunan  tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di  dalamnya,  guna  pemanfaatan  dan  pengalokasian  sumber  daya  yang ada,  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dalam  suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Menurut  Yustika  (2012)  bahwa  salah  satu  faktor  penghambat penyerapan anggaran belanja disebabkan karena ketidakmatangan proses perencanaan anggaran, hal ini disebabkan masih banyaknya program dan kegiatan  yang  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  tahun  anggaran  berjalan. Penyerapan  anggaran  tidak  berjalan  dengan  jadwal  yang  ada  karena sebagian  proyek/program  sejak  awal  tidak  ikuti  dengan  jadwal pelaksanaan  yang  jelas.  Jikapun  jadwal  sudah  tersedia,  sifatnya  hanya sebagai panduan dan bukan sebagai target pelaksanaan.
Berdasarkan hasil survei penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  (2011),  menunjukkan  bahwa  aspek perencanaan  anggaran  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  akumulasi penyerapan  anggaran  pada  akhir  tahun.  Ketidaktepatan  dalam perencanaan  atau  penyusunan  anggaran  mengakibatkan  perlunya tindakan  revisi  terhadap  anggaran.  Revisi  anggaran  ini  akan mempengaruhi penyerapan anggaran karena jadwal kegiatan harus diubah sehingga  waktu  pelaksanaan  menjadi  mundur  dan  akhirnya  terjadi  sisa anggaran yang tidak sempat lagi digunakan pada akhir tahun. Selain itu, jika  dilakukan  revisi  maka  kegiatan  dan  program  belum  dapat dilaksanakan  sampai  dengan  persetujuan  atas  revisi  turun.  Selain  itu, Herriyanto (2012) menjelaskan bahwa tingginya frekuensi revisi anggaran menunjukan  buruknya  perencanaan  anggaran,  revisi  anggaran menyebabkan  keterlambatan  penyerapan  anggaran  karena  pelaksanaan angggaran harus menunggu revisi anggaran selesai.

## Pengadaan Barang dan Jasa
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  yang  dimaksud  dengan  pengadaan barang/jasa  pemerintah  adalah  kegiatan  untuk  memperoleh  barang/jasa oleh  Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/  Institusi lainnya  yang  prosesnya  dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan  sampai diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk  memperoleh  barang/jasa.  Secara umum,  pengadaan  barang  dan  jasa  dilakukan  melalui  dua  cara,  yaitu melalui  swakelola  dan  melalui  penyedia  barang.  Pengadaan  barang  dan jasa  melalui  swakelola  adalah  pengadaan  barang  atau  jasa  dimana pekerjaannya direncanakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja/Instansi  sebagai  penanggungjawab anggaran, oleh instansi pemerintah lain, atau oleh kelompok masyarakat Yustika  (2012)  menjalaskan  bahwa  penghambat  penyerapan anggaran belanja salah satunya faktor pengadaan barang dan jasa, kegiatan pengadaan seringkali  tidak diikuti  dengan jadwal yang jelas, serta proses tender yang memakan waktu lama dalam pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa, dan terdapat beberapa jenis program kegiatan tertentu yang tidak bisa dilaksanakan pada awal tahun, seperti  program kegiatan monitoring dan  evaluasi  atas  program  yang  dijalankan  pelaksanaannya  baru  dapat dilakukan  pada  akhir  tahun  serta  ada  kegiatan-kegiatan    yang  harus menyesuaikan dengan keadaan goegrafis dan iklim.
Berdasarkan hasil survei penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  (2011)  menunjukkan  bahwa pengadaan  barang  dan  jasa  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab akumulasi penyerapan anggaran pada akhir tahun. Pelaksanaa barang dan jasa  tidak  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan  sehingga  waktu pelaksanaan  barang  dan  jasa  menjadi  terlambat  dalam  pelaksanaan maupun  pencairan.  Selain  itu,  rasa  was-was  dan  kehati-hatian  pejabat pengadaan  barang  dan  jasa  dalam  melaksanakan  kegiatan  menjadi penyebab akumulasi penyerapan anggaran.

## Faktor Sumber Daya Manusia
Menurut  Nawawi  (2001:93)  ada  tiga  pengertian  sumber  daya manusia yaitu:
1. Sumber  daya  manusia  adalah  manusia  yang  bekerja  dilingkungan suatu  organisasi  (disebut  juga  personil,  tenaga  kerja,  pekerja  atau karyawan).
2. Sumber  daya  manusia  adalah  potensi  manusia  sebagai  penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan fungsi sebagai  modal  (non  material/no  finansial)  di  dalam  organisasi  bisnis yang  mewujudkan  menjadi  potensi  nyata  (real)  secara  fisik  dan  non- fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.
Herriyanto  (2012)  menjelaskan  bahwa  sumber  daya  manusia merupakan  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  keterlambatan penyerapan anggaran, yang disebabkan karena keengganan dan ketakutan untuk menjadi pelaksana program/kegiatan khususnya panitia pengadaan barang dan jasa. Hal ini karena tidak seimbangnya risiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima. Disamping itu bekerja sebagai panitia merupakan pekerjaan sampingan selain pekerjaan pokok dan rutin sehari-harinya, dan seringnya  mutasi  yang  dialami  pejabat/pegawai  pengelola  keuangan disatuan kerja, pemahaman yang kurang terhadap mekanisme penacairan dana, terbatasnya sumber daya manusia di satuan kerja, serta kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.

## Faktor Regulasi
Menurut  Bastian  (2010:33)  regulasi  publik  adalah  ketentuan  yang harus  dijalankan  dan  dipatuhi  dalam  proses  pengelolaan  organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/tempat peribadatan, maupun organisasi  sosial  masyarakat  lainnya.  Sedangkan  peraturan  adalah gambaran tentang kebijakan pengelola organisasi publik. Peraturan publik
disusun dan ditetapkan terkait dengan beberapa hal, dimana yang pertama adalah  regulasi  publik  dimulai  dengan  adanya  berbagai  isu  yang  terkait dengan regulasi tersebut, kedua tindakan yang diambil terkait dengan isu yang ada adalah bentuk regulasi atau aturan yang dapat diinterprestasikan sebagai wujud penuh organisasi publik, ketiga peraturan adalah hasil dari berbagai aspek dan kejadian.
Menurut  Kaharuddin  &  Abdul  (2011)  regulasi  merupakan  aturan yang  harus  dilaksanakan  satuan  kerja  dalam  melaksanakan  program  dan kegiatan sehingga apabila regulasi tidak berjalan dengan baik maka dapat mempengaruhi  keterlambatan  penyerapan  anggaran,  hal  ini  disebabkan sering  terjadinya  perubahan  peraturan,  yang  memberikan  pengaruh  bagi pemerintah  daerah  dalam  penerapannya  dimana  perubahan  peraturan tersebut membutuhkan waktu untuk adaptasi  atau update dengan sistem baru,  keterlambatan  regulasi  tentang  petunjuk  teknis  penggunaan  DAK, kurangnya sosialisasi atas petunjuk teknis tersebut, dan ketidakjelasannya mekanisme  pelaksanaan  DAK  antara  tender  dan  swakelola.  Hal  tersebut menyebabkan  terhambatnya  penyerapan  belanja,  padahal  salah  satu sumber pembiayaan APBD yang cukup besar adalah dana perimbangan.

## Kerangka Analisis
Kerangka  analisis  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  faktor perencanaan  anggaran,  faktor  pengadaan  barang  dan  jasa,  faktor  sumber daya  manusia,  dan  faktor  regulasi  dapat  mempengaruhi  terjadinya akumulasi  penyerapan  anggaran  belanja,  maka  kerangka  analisis penelitian ini sebagai berikut:

## Gambar 1 Kerangka Analisis

## Pengembangan Hipotesis
Faktor Perencanaan Anggaran terhadap Akumulasi Penyerapan Anggaran Perencanaan  anggaran  tersusun  dalam  dokumen  perencanaan pembangunan  daerah.  Perencanaan  pembangunan  daerah  ini  disusun untuk  menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan, anggaran,  pelaksanaan  dan  pengawasan.  Dokumen  perencanaan  memuat
Akumulasi Penyerapan Anggaran Belanja
(Y)
Faktor Perencanaan Anggaran (X 1 )
Faktor Pengadaan Barang dan Jasa  (X 2 )
Faktor Sumber Daya Manusia (X 3 )
Faktor Regulasi
(X 4 )
program  dan  kegiatan  untuk  menghasilkan  sasaran  hasil  kerja  dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Menurut Yustika (2012) faktor penghambat penyerapan anggaran belanja disebabkan ketidakmatangan proses perencanaan anggaran, karena masih banyaknya program  dan  kegiatan  yang  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  tahun anggaran berjalan.
Perencanaan anggaran bertujuan untuk mencapai visi dan misi dan program  kepala  daerah  yang  dituangkan  dalam  dokumen  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  yang  disusun  dangan berpedoman  kepada  Rencana  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  dan memperhatikan  Rencana  Jangka  Mengah  Nasional  (RPJMN).  Penelitian yang  dilakukan  oleh  Herriyanto  (2012)  memberikan  hasil  bahwa  faktor perencanaan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  keterlambatan penyerapan  anggaran.  Berdasarkan  landasan  teori  dan  penelitian sebelumnya diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :
Hı:  Perencanaan  anggaran  berpengaruh  terhadap  akumulasi  penyerapan anggaran.
Faktor  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Anggaran    terhadap  Akumulasi Penyerapan Anggaran
Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  pasal  1  ayat  (1),  yang  dimaksud  dengan pengadaan  barang/jasa  pemerintah  adalah  kegiatan  untuk  memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi  lainnya  yang  prosesnya  dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Secara umum, pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui 2 cara, yaitu melalui swakelola dan melalui penyedia barang.
Menurut  Yustika  (2012)  faktor  penghambat  penyerapan  anggaran belanja  salah  satunya  faktor  pengadaan  barang  dan  jasa,  kegiatan pengadaan seringkali  tidak diikuti  dengan jadwal yang jelas, serta proses tender yang memakan waktu lama dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan terdapat beberapa jenis program kegiatan tertentu yang tidak bisa dilaksanakan pada awal tahun, seperti  program kegiatan monitoring dan  evaluasi  atas  program  yang  dijalankan  pelaksanaannya  baru  dapat dilakukan  pada  akhir  tahun  serta  ada  kegiatan-kegiatan    yang  harus menyesuaikan dengan keadaan goegrafis dan iklim Febrianti & Adi (2015) menghasilkan faktor pengadaan barang dan jasa  yang  mempengaruhi  penyerapan  anggaran.  Menurut  Astadi et  al. (2015)  menemukan  faktor  keterlambatan  penyerapan  pengadaan  barang dan  jasa  dimana  ada  ketakutan  dan  kehati-hatian  PA/KPA  dalam melaksanakan  kegiatan  pengadaan,  kurangnya  sosialisasi  tata  cara pengadaan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku,  SDM  yang  kurang kompeten,    sehingga  berdasarkan  landasan  teori  diatas  hipotesis  sebagai berikut:
H 2 :  Pengadaan  barang  dan  Jasa  berpengaruh  terhadap  akumulasi penyerapan anggaran.
Faktor Sumber Daya Manusia  terhadap Akumulasi Penyerapan Anggaran Sumber  daya  manusia  merupakan  potensi  bagi  penggerak organisasi  dalam  mewujudkan  eksestensinya.  Sumber  daya  manusia menyangkut  manusia  yang  mampu  bekerja  untuk  memberikan  jasa  atau usaha  kerja  tersebut.  Mampu  bekerja  berarti  mampu  melakukan  kegiatan yang  mempunyai  kegiatan  ekonomis,  yaitu  bahwa  kegiatan  tersebut menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan  atau masyarakat.
Menurut Febrianti & Adi (2015) menghasilkan faktor sumber daya manusia  berpengaruh  terhadap  akumulasi  penyerapan  anggaran.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  Herriyanto  (2012)  keterlambatan  penyerapan anggaran  disebabkan  adanya  mutasi  yang  dialami  pejabat/pegawai pengelola  keuangan  disatuan  kerja,  pemahaman  yang  kurang  terhadap mekanisme penacairan dana, terbatasnya sumber daya manusia di satuan kerja,  kehati-hatian  dalam  pengelolaan  anggaran,  sedangkan  menurut Miliasih.  (2012)  menemukan  penyebab  keterlambatan  penyerapan anggaran  terbatasnya  SDM  yang  bersertifikat,  kurangnya  kemampuan teknis  dalam  pekerjaan yang  akan  ditangani,  sehingga berdasarkan  terori diatas hipotesisnya sebagai berikut:
H 3 :  Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  terhadap  akumulasi  penyerapan anggaran .
Faktor Regulasi  terhadap  Akumulasi Penyerapan Anggaran Regulasi merupakan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi  publik. Peraturan publik disusun dan ditetapkan  terkait  dengan  beberapa  hal,  dimana  yang  pertama  adalah regulasi  publik  dimulai  dengan  adanya  berbagai  isu  yang  terkait  dengan regulasi tersebut, kedua tindakan yang diambil terkait dengan isu yang ada adalah bentuk regulasi atau aturan yang dapat diinterprestasikan sebagai wujud penuh organisasi publik, ketiga peraturan adalah hasil dari berbagai aspek dan kejadian.
Manurut Kaharuddin & Halim (2011) menghasilkan faktor regulasi mempengaruhi  keterlambatan  penyerapan  anggaran,  hal  ini  disebabkan sering  terjadinya  perubahan  peraturan,  yang  memberikan  pengaruh  bagi pemerintah  daerah  dalam  penerapannya  dimana  perubahan  peraturan tersebut membutuhkan waktu untuk adaptasi  atau update dengan sistem baru,  keterlambatan  regulasi  tentang  petunjuk  teknis  penggunaan  DAK, kurangnya sosialisasi atas petunjuk teknis tersebut, dan ketidakjelasannya mekanisme pelaksanaan DAK antara tender dan swakelola. Menurut Arif
(2011)    adanya  aturan-aturan  yang  berubah  secara  cepat  dan waktu  yang tidak terlalu banyak sehingga mengalami kesulitan dalam mengimplimentasikan  kegiatan  fisik  karena  takut  salah  dalam menjalankan  pekerjaan  pengadaan.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka hipotesis sebagai berikut:
H 4 : Regulasi berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran.
Faktor Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Sumber Daya Manusia  dan Regulasi  terhadap  Akumulasi Penyerapan Anggaran Penyerapan  APBD  yang  dilaksanakan  melalui  pencairan  dana Satuan Kerja bisa dinilai dari tinggi atau rendahnya jumlah anggaran yang dicairkan oleh Satuan Kerja tersebut dalam kurun waktu tertentu. Menurut Lusiana  (1997),  bahwa  kriteria  bagaimana  suatu kemampuan  penyerapan dikatakan  baik  dan  dinilai  berhasil  apabila  prestasi  realisasi  penyerapan adalah  sesuai  dengan  prestasi  aktual  fisik  pekerjaan  yang  dapat diselesaikan  dengan  anggapan  bahwa  prestasi  fisik  aktual  pekerjaan tersebut adalah relatif sama dengan target prestasi penyelesaian pekerjaan yang  direncanakan.  Secara  sederhana,  dari  penjelasan  tersebut  bisa dikatakan bahwa suatu penyerapan anggaran dikatakan baik apabila telah dilaksanakan  sesuai  dengan  perencanaan.  Berdasarkan  penjelasan  diatas maka hipotesis sebagai berikut:
H 5 :  Perencanaan  Anggaran,  Pengadaan  Barang  dan  Jasa,  Sumber  Daya Manusia  dan  Regulasi  berpengaruh  terhadap  akumulasi  penyerapan anggaran.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  survey  yaitu  penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi yang menggunakan kuesioner berupa pertanyaan terbuka dan tertutup. Jenis data yang digunakan adalah data  primer  yang  diperoleh  melalui  penyebaran  kuesioner  dengan pertanyaan  terbuka  dan  tertutup,  sedangkan  data  sekunder  berupa informasi,  data,  dan  laporan,  referensi  serta  dokumen-dokumen  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Responden  penelitian  ini adalah  15  SKPD  dari  43  SKPD  pada Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kaur yang  berjumlah  162  orang.  Metode  analisis  data  digunakan  analisis deskriftif dan analisis regresi linier berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Responden  yang  diberikan  kuesioner  berjumlah  220  orang  dan yang  mengembalikan  kuesioner  berjumlah  162  orang  atau  74%.  Hasil  uji validitas data menunjukan koefisien korelasi uji validitas menunjukan nilai lebih besar dari nilai r tabel = 0,1543, sehingga disimpulkan bahwa seluruh item  pertanyaan  dalam  kuesioner  adalah  valid  dan  dapat  dilakukan analisis  pada  tahap  selanjutnya.  Hasil  uji  reliabilitas  terhadap  jawaban responden  untuk  semua  item  pertanyaan  menunjukan Cronbach’Alpha sebesar  > 0,70,  sehingga  disimpulkan  bahwa  item  pertanyaan  yang berjumlah 32 lolos uji reliabilitas.
Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis regresi  linier  berganda  ( Multiple  Regression  Linear). Adapun  hasil  analisis regresi tersebut diuraikan berikut ini

## Tabel 2 Hasil Analisis Data Regresi Berganda
Model Variabel Unstandarized coefficients Standardized coefficients t sig B Std.error Beta 1 Perencanaan Anggaran (X 1 ) -0,178 0,063 -0,210 - 2,811 0,006 Pengadaan Barang dan Jasa (X 2 ) -0,107 0,051 -0,155 - 2,078 0,039 Sumber Daya Manusia (X 3 ) -0.182 0,071 -0,189 - 2,541 0,012 Regulasi (X ₄ ) -0.262 0,095 -0,207 - 2,769 0,006 F Hitung                                                       = 6,257 Sig.F                                                             = 0,000 t -tabel                                                          = 0,1543 Koefisien Determinan (R 2 )                          = 0,262 Signifikansi : 0,05 (%)
Tabel  2  menunjukan  bahwa  variabel  perencanaan  anggaran  yang paling  berpengaruh,  kemudian  variabel  regulasi,  sumber  daya  manusia, dan pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel perencanaan  anggaran  merupakan  variabel  yang  paling  dominan berpengaruh  terhadap  penumpukan  penyerapan  anggaran.  Persamaan regresi diperoleh dari hasil analisis sebagai berikut:
Y= -0,210 X 1 – 0,155 X 2 – 0,189 X 3 – 0,207 X 4 Berdasarkan Tabel 2 diketahui nilai F hitung sebesar 6,257  dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,000.  Jika  nilai  probabilitas  ( )  0,000  tersebut dibandingkan  dengan  nilai alpha 0,05,  maka  nilai    <    0,05.  Hasil  ini menunjukan  bahwa  secara  simultan  variabel  perencanaan  anggaran, pengadaan  barang  dan  jasa,  sumber  daya  manusia,  dan  regulasi berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran.
Hasil  pengujian  hipotesis  pertama  (H1)  diketahui  bahwa perencanaan  anggaran  berpengaruh  terhadap  akumulasi  penyerapan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar -2,811 dan nilai probabilitas  ( )  sebesar  0,006,  hipotesis  kedua  (H2)  diketahui  bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran. Hal  ini  dibuktikan  dengan nilai  t-hitung  sebesar  -2,078  dengan nilai  probabilitas  ( )  sebesar  0,039, hipotesis  ketiga  (H3)  diketahui  bahwa sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  akumulasi  penyerapan anggaran. Hal  ini  dibuktikan  dengan nilai  t-hitung  sebesar  -2,541  dengan nilai  probabilitas  ( )  sebesar  0,012,  dan  hipotesis  empat  (H4)  diketahui bahwa  regulasi  berpengaruh  terhadap  akumulasi  penyerapan  anggaran. Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  t-hitung  sebesar  -2,769  dengan  nilai probabilitas ( ) sebesar 0,006.
Tabel  2  menghasilkan  uji  koefisien  determinasi adjusted R Square adalah  sebesar  0,262.  Nilai  tersebut  menunjukan  bahwa  26,2%  variasi akumulasi  penyerapan  anggaran  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  dari keempat  variabel independen yaitu  perencanaan  anggaran,  pengadaan barang  dan  jasa,  sumber  daya  manusia,  dan  regulasi,  sedangkan  73,8  % dijelaskan oleh faktor lain di luar model.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  penelitian  ini menggunakan  kuesioner  tertutup,  dimana  hasil  analisis  persepsi responden  pada  penelitian  ini  sebagai  berikut:  hasil  persepsi  responden terhadap  variabel  perencanaan  diketahui  bahwa  variabel  perencanaan anggaran  secara  umum  menggambarkan  bahwa  pengelola  angaran  pada SKPD di Kabupaten Kaur dengan hasil rata-rata keseluruhan sebesar 1,90 menunjukan  pada  kategori  tidak  baik,  artinya  perencanaan  anggaran belum berjalan dengan semestinya karena masih terjadinya revisi anggaran yang  disebabkan  ketidakmatangan  perencanaan  program/kegiatan  dari tahun ke tahun.
Hasil  persepsi  responden  terhadap  item-item  variabel  pengadaan barang dan jasa secara umum menggambarkan bahwa pengelola angaran pada SKPD di Kabupaten Kaur dengan hasil rata-rata keseluruhan sebesar 2,05  menunjukan  pada  kategori  tidak  baik,  artinya  masih  banyak pelaksanaan  pengadaaan  barang  dan  jasa  tidak  sesuai  jadwal  yang ditetapkan karena pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih banyak dimulai  pada  triwulan  kedua  sehingga,  dapat  mengakibatkan  terjadinya akumulasi penyerapan anggaran pada akhir tahun.
Persepsi  responden  terhadap  item-item  variabel  sumber  daya manusia  secara  umum  menggambarkan  bahwa  pengelola  angaran  pada SKPD di Kabupaten Kaur dengan hasil rata-rata keseluruhan sebesar 1,88 menunjukan  pada  kategori  tidak  baik,  artinya  sumber  daya  manusia sebagai pengelola anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur masih sangat kurang terutama dari segi kualitas.
Persepsi  responden  terhadap  item-item  variabel  regulasi  secara umum  menggambarkan  bahwa  pengelola  anggaran  pada  SKPD  di Kabupaten  Kaur  dengan  hasil  rata-rata  keseluruhan  sebesar  1,96 menunjukan  pada  kategori  tidak  baik,  artinya  regulasi  pada  SKPD  di Kabupaten  Kaur  sebagai  ketentuan  yang  harus  dijalankan  dan  dipatuhi oleh seluruh SKPD dalam proses pengelolaan program dan kegiatan sering kali  terlambat  dalam  pembuatan  peraturan  baik  itu  regulasi  dari  pusat maupun  daerah  yang  mengakibatkan  proses  pelaksanaan  program  dan pencairan anggaran belum dapat dilaksanakan.

## Pembahasan Pengaruh  Faktor  Perencanaan  Anggaran  terhadap  Akumulasi Penyerapan anggaran
Berdasarkan  hasil  data  analisis,  dan  persepsi  jawaban  responden atas  variabel  perencanaan  anggaran  diketahui  bahwa  perencanaan anggaran  berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran. dimana diketahui  bahwa  perencanaan  anggaran  pada  SKPD  di  Kabupaten  Kaur
belum memiliki perencanaan anggaran yang baik karena masih banyaknya perencanaan  kegiatan  yang  tidak  matang.  Ketidakmatangan  perencanaan anggaran  disebabkan  karena  masih  terdapat  pengelola  anggaran  pada SKPD  di Kabupaten  Kaur  dalam  menyusun  perencanaan  anggaran  tanpa memperhatikan  kebutuhan  riil  di  lapangan,  serta  seringkali  rencana kegiatan belum dilengkapi dokumen seperti TOR dan RAB untuk belanja modal  sehingga  pada  saat  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  anggaran belum dapat dilaksanakan pada awal  tahun hingga dilakukan perubahan atau revisi anggaran serta kelengkapan dokumen.
Ketidakmatangan  perencanaan  anggaran  selanjutnya  adalah keterbatasan  waktu  dalam  penyusunan  perencanaan  anggaran  yang mengakibatkan  pada  saat  penyusunan  anggaran  beberapa  SKPD  masih melakukan copy paste dari anggaran tahun lalu, serta keterlambatan juklak dan  juknis  DAK  sehingga  perencanaan  anggaran  yang  dibuat  pada  awal tahun harus disesuaikan dengan juklak dan juknis DAK yang ada. Hal ini dapat menyebabkan pada pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan  sampai  dilakukan  revisi  anggaran,  dimana  proses  revisi memerlukan waktu yang cukup lama sehingga banyak kegiatan yang yang seharusnya  sudah  dilakukan  belum  bisa  dibayarkan  karena  menunggu proses  revisi  selesai,  dengan  demikian  dapat  mengakibatkan  terjadinya akumulasi penyerapan anggaran.
Perencanaan  anggaran  seharusnya  didasarkan  pada  perencanaan anggaran matang. Menurut Yustika (2011) bahwa ketidakmatangan proses perencanaan  anggaran,  karena  masih  banyaknya  program  dan  kegiatan yang  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  tahun  anggaran  berjalan,  sehingga akan  berdampak  pada  akumulasi  penyerapan  anggaran,  oleh  karena  itu agar perencanaan anggaran SKPD di Kabupaten Kaur dapat merencanakan penganggaran  yang  matang,  dan  sesuai  dengan  program/kegiatan  baik dari  pusat  maupun  daerah  yang  nanti  dituangkan  dalam program/kegiatan  maka  pengelola  anggaran  SKPD  di  Kabupaten  Kaur harus  membuat  perencanaan  anggaran  lebih  realistis  dan  sesuai  dengan kebutuhan  yang  ada  serta  mempercepat  proses  revisi  anggaran  dengan secepatnya  pengelola  anggaran  SKPD  berkoordinasi  pada  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD) Kabupaten Kaur.

## Pengaruh  Faktor  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  terhadap  Akumulasi Penyerapan Anggaran
Berdasarkan  hasil  data  analisis,  dan  persepsi  jawaban  responden atas  variabel  pengadaan  barang  dan  jasa  diketahui  bahwa  faktor pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap akumulasi penyerapan anggaran,  dimana  pengadaan  barang  dan  jasa  pada  SKPD  di  Kabupaten Kaur belum melaksankan pengadaan barang dan jasa dengan baik artinya bahwa SKPD di Kabupaten Kaur dalam melaksanakan pengadaaan barang dan jasa masih banyak dimulai pada triwulan kedua sehingga pelaksanaan pengadaan  barang  dan  jasa  tidak  sesuai  jadwal  yang  ditetapkan  dalam DPA,  dan  pengelola  anggaran  pada  SKPD  Kabupaten  Kaur  merasa  was- was  dan  berhati-hati  dalam  melaksanakan  kegiatan  pengadaan  karena mengemban  risiko  dan  tanggungjawab  yang  besar,  serta  kurangnya
mendapatkan sosialisasi tentang pengadaan barang dan jasa, ditambah lagi dengan  keterbatasan  jumlah  pejabat  pengadaan  barang  dan  jasa  yang bersertifikat  sehingga  hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  terjadinya akumulasi penyerapan anggaran pada akhir tahun.
Penelitian ini sejalan dengan hasil survei penyerapan anggaran oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2011) bahwa faktor penyebab akumulasi penyerapan anggaran yang terjadi pada akhir tahun karena jadwal pelaksanaan barang dan jasa tidak mengikuti jadwal yang  direncanakan  dalam    DPA,  selain  itu  ada  perasaan  was-was  dan kehati-hatian  pejabat  pengadaan  dalam  melaksanakan  pengadaan  barang dan jasa karena risiko dan tanggungjawab yang diemban tidak sebanding. Oleh sebab  itu  pengelola  anggaran  SKPD  dalam  melaksanaan  pengadaan barang  dan  jasa,    agar  dapat  melaksanakan  pengadaan  barang  dan  jasa seawal  mungkin  sesuai  dengan  jadwal  yang  ditetapkan  dalam  DPA,  dan diperlukan pemberian reward bagi  pejabat pengadaan barang dan jasa  di Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kaur  untuk  mendorong  motivasi  dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

## Pengaruh  Faktor  Sumber  Daya  Manusia  terhadap  Akumulasi Penyerapan Anggaran
Berdasarkan  hasil  data  analisis,  dan  persepsi  jawaban  responden atas sumber daya manusia  diketahui bahwa faktor sumber daya manusia berpengaruh  terhadap  akumulasi  penyerapan  anggaran,  dimana  sumber daya manusia sebagai pengelola anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur masih  sangat  kurang  terutama  dari  segi  kualitas,  meskipun  secara kuantitas  sudah  memadai  akan  tetapi  tidak  diimbangi  dengan  kualitas sehingga  diperlukan  bimbingan  teknis,  pelatihan  dan  sosialisasi,  serta penempatan terutama pengelola anggaran harus sesuai dengan background ilmu  yang  dimiliki  karena  pengelola  anggaran  adalah  penggerak  dan pelaksanaan secara teknis di lapangan maupun secara administrasi.
Keterbatasan  jumlah  sumber  daya  manusia  pada  SKPD  di Kabupaten Kaur yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa, serta danya mutasi  yang  sering  dilakukan  terutama  bagi  pengelola  anggaran  yang dapat menghambat proses penyerapan anggaran karena diperlukan waktu penyesuian antara pejabat lama dengan pejabat baru, dan adanya rangkap tugas  yang  menyebabkan  pikiran  pengelola  anggaran  terbagi  antara pekerjaan  administrasi  dan  pekerjaan  teknis,  sehingga  hal  tersebut  dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi penyerapan anggaran.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penyataan  Herriyanto  (2012) yang  menjelaskan  bahwa  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap penyerapan  anggaran.  Pada  penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  sumber daya manusia memiliki pengaruh negatif terhadap akumulasi penyerapan anggaran.  yang  disebabkan  oleh  pejabat  pengelola  anggaran  kurang kompeten,  jumlah  SDM  yang  bersertifikat  tidak  memadai  serta  terdapat kebiasaan  menunda  pekerjaan.  Oleh  sebab  itu  pengelola  anggaran  di Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kaur  harus  diberikan  kesempatan  untuk mengikuti  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi  dengan  memberikan
beasiswa,  bimbingan  teknis  dan  pelatihan  yang  berkaitan  dengan pengelolala  anggaran,  serta  adanya  keterlibatan  pimpinan  yang  ada  di SKPD untuk memberikan evaluasi terhadap pekerjaan bawahannya secara berkala  guna  mendisiplinkan  dan  menghilangkan  kebiasaan  menunda pekerjaan.

## Pengaruh Faktor Regulasi terhadap Akumulasi Penyerapan Anggaran
Berdasarkan  hasil  data  analisis,  dan  persepsi  jawaban  responden atas  variabel  regulasi  diketahui  faktor  regulasi  berpengaruh  terhadap akumulasi  penyerapan  anggaran,  dimana  terdapat  regulasi  yang  tidak tepat  waktu,  artinya  regulasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kaur  masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan  pencairan  dan  pertanggungjawaban  karena  tidak  sinkronnya antara paraturan satu dengan peraturan yang lain, apalagi dengan adanya perubahan  regulasi  maka  akan  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama untuk adaptasi atau update dengan sistem baru, serta dibutuhkan sosialisasi agar  memperoleh  pemahaman  pada  saat  pelaksanaannya,  hal  tersebut dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi penyerapan anggaran.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Kaharudin  &  Halim  (2011)  bahwa  faktor  regulasi berpengaruh  terhadap  akumulasi  penyerapan  anggaran.  Pada  penelitian ini  diketahui  bahwa  regulasi  pada  SKPD  di  Kabupaten  Kaur  masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan  pencairan  dan  pertanggungjawaban  karena  tidak  sinkronnya antara paraturan satu dengan peraturan yang lain, apalagi dengan adanya perubahan  regulasi  maka  akan  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama untuk  adaptasi  atau update dengan  sistem  baru,  hal  tersebut  dapat mengakibatkan terjadinya akumulasi penyerapan anggaran. Oleh sebab itu Upaya  yang  harus  dilakukan  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan perubahan  regulasi  harus  dilakukan  secara  cermat,  tepat  waktu, komprehensif  dan  mempertimbangkan  kondisi  implementasinya  serta apabila  ada  perubahan  regulasi  maka  SKPD  di  Kabupaten  Kaur  segera berkoordinasi dengan Dinas dan Kementerian terkait.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  faktor-faktor  yang mempengaruhi  terhadap  akumulasi  penyerapan  anggaran  belanja  di Kabupaten Kaur, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Perencanaan  anggaran  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap akumulasi  penyerapan  anggaran.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa semakin  buruknya  perencanaan  anggaran  maka  akumulasi penyerapan  anggaran  pada  SKPD  di  Kabupaten  Kaur  akan  semakin meningkat.
2. Pengadaan  barang  dan  jasa  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  akumulasi  penyerapan  anggaran.  Hasil  ini  menunjukan bahwa semakin buruknya pengadaan barang dan jasa maka akumulasi penyerapan  anggaran  pada  SKPD  di  Kabupaten  Kaur  akan  semakin meningkat.
3. Sumber  daya  manusia  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap akumulasi  penyerapan  anggaran.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa semakin buruknya sumber daya manusia maka akumulasi penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur akan semakin meningkat.
4. Regulasi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  akumulasi penyerapan  anggaran.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa  semakin buruknya  sumber  daya  manusia  maka  akumulasi  penyerapan anggaran pada SKPD di Kabupaten Kaur akan semakin meningkat.
5. Secara  simultan  (bersama-sama)  perencanaan  anggaran,  pengadaan barang  dan  jasa,  sumber  daya  manusia,  dan  regulasi  berpengaruh signifikan terhadap akumulasi penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.

## Saran
Beberapa  hal  yang  dapat  penulis  sarankan  setelah  melakukan analisis  faktor-faktor  akumulasi  penyerapan  anggaran  pada  Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur adalah
1. Untuk  meminimalisasi  revisi  anggaran,  maka  SKPD  di  Kabupaten Kaur harus membuat perencanaan anggaran lebih realistis dan sesuai dengan  kebutuhan  yang  ada,  serta  mempercepat  proses  revisi anggaran  dengan  secepatnya  SKPD  berkoordinasi  pada  Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
2. Pengelola anggaran SKPD dalam melaksanaan pengadaan barang dan jasa,    agar  dapat  melaksanakan  pengadaan  barang  dan  jasa  seawal mungkin sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam DPA. Selain itu diperlukan pemberian reward bagi pejabat pengadaan barang dan jasa untuk  mendorong  motivasi  dalam  melaksanakan  pengadaan  barang dan jasa.
3. Agar  setiap  SKPD  lebih  meningkatkan  kompetensi  sumber  daya manusia  dalam  hal  ini  pejabat  pengelola  anggaran  dengan  cara mengirimkan  mereka  untuk  mengikuti  sosialisasi  dan  pelatihan pengadaan  barang  dan  jasa  serta  pengelolaan  keuangan  daerah  yang diselenggarakan,  antara  lain  bimtek  tata  cara  pengadaan  barang  dan jasa  atau  diklat  pengelolaa  keuangan  pemerintah  daerah,  sehingga dengan  kompetensi  yang  cukup  diharapkan  tidak  ada  lagi  perasaan takut dan keengganan untuk melaksanakan pengadaan.
4. Agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan  regulasi  harus  dilakukan  secara  cermat,  tepat  waktu, komprehensif dan mempertimbangkan kondisi implementasinya.
5. Penelitian  ini  didasari  memiliki  beberapa  keterbatasan  yang  akan sangat  berguna  untuk  penelitian  di  masa  mendatang,  masih  ada variabel lain yang mungkin saja dapat membentuk faktor-faktor yang mempengaruhi  akumulasi  penyerapan  anggaran  sehingga  pada penelitian  selanjutnya  disarankan  meneliti  faktor  kultur  pengelolaan anggaran di SKPD.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggarini,  Y.,&  Purwanto,  B.H.(2010). Anggaran  Berbasis  Kinerja: Penyusunan  APBD  Secara  Komprehensif .  UPP  STIM  YKPN.
Yogyakarta.
Astadi, N.G., Sutarja, I.N., & Nadiasa, M. (2015). Analisis Sistem Pengadaan Proyek  Kontruksi  terhadap  Penyerapan  Anggaran  Pemerintah Kabupaten Badung. Jurnal Spektran, Vol. 3, No.1 , Hal. 82-89.
Arif, E., & Halim, A. (2011). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daeerah  (APBD) Kabupaten/Kota  Propinsi  Riau .  Proceding  Simposium  Nasional Akuntansi XVI , Manado . Bastian,  I.  (2010). Akuntansi  Sektor  Publik ,  Edisi  Ketiga,  Jakarta:  Penerbit Erlangga.
Ditjen  Perbendaharaan.  (2011). Hasil  Monitoring  dan  Evaluasi  Hal-hal  yang Mempengaruhi Dalam Penyerapan Anggaran . Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Jakarta.
Febrianti,  D.,  &  Adi,  T.J.W.  (2015).  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Rendahnya  Penyerapan  Anggaran  (Proyek  pada Badan  Pengembangan  Wilayah  Suramadu). Prosiding  Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXII . Surabaya Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS  IBM SPSS 21 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Kaharuddin.,  &  Halim,  A.  (2011).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penyerapan  Anggaran  (Studi  Kasus:  Belanja  Dana  Alokasi  Khusus Bidang  Pendidikan,  2010).  Jurnal  Akuntansi  dan  Manajemen,  Vol  24,
No.1, Hal 35-44.
Kamal,  M.  (2011).  Strategi  Penyerapan  Anggaran:  Melangkah  Lebih  Dini dengan  ber-SPIP,Online.  (http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/ ), di akses September 2011.
LKPP. (2010). Penerapan  Reward  dan  Punishment  Terhadap  Optimalisasi
Belanja  K/L.  Biro  Analisis  Anggaran  dan  Pelaksanaan  APBN-
SETJEN DPR-RI, Online . (www.dpr.go.id), di akses tanggal 31 Mei
2011.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik , Penerbit Andi, Yogyakarta. Mahmudi. (2010). Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Nawawi.  (2001). Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit yang Kompetitif , GM University Press, Yogyakarta.
Peraturan  Pemerintah  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Keuangan Daerah, Jakarta, Nomor 58, (2005).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Pendoman  Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta, Nomor 13, (2006).
Peraturan  Presiden  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa.  Jakarta,  Nomor  54, (2010).
Peraturan  Presiden  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta, Nomor 70, (2012).
Rahayu, S.L. (2011). Outlook Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga. Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Jakarta.
Seftianova,  R.,  &  Adam,  H.  (2013).  Pengaruh  kualitas  DIPA  dan  akurasi perencanaan  kas  terhadap  kualitas  penyerapan  anggaran  pada satker  wilayah  KPPN  Malang. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Komputerisasi Akuntansi, Vol.4, No. 1, Hal. 75-84 . Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Bisnis , Bandung: Penerbit  Alfabeta. Sumarsono,  S.  (2003), Ekonomi  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  dan Ketenagakerjaan , Yogjakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Tim  GTZ-USAID/CLEAN  Urban.  Januari  (2001). Pengembangan  Kapasitas bagi  Pemerintahan  Daerah-Suatu  Kerangka  Kerja  bagi  Pemerintah  dan Dukungan  Donor .  Laporan  Akhir:  Studi  Pengkajian  Kebutuhan Pengembangan  Kapasitas  bagi  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD. www.gtzsfdm.or.id.
Undang-Undang  Keuangan  Negara,  Departemen  Keuangan  Repubik Indonesia, Jakarta, Nomor 17, (2003).
Undang-undang  perubahan  kedua  atas  peraturan  menteri  dalam  negeri Nomor  13  tahun  2006,  Departemen  Dalam  Negeri  Repubik Indonesia, Jakarta, Nomor 21, (2011).
Usman,  S.,  Mawardi,  M.,  &  Sulton, P., Adri,  Suryahadi, Asep, &  Charles.
(2008).  “ The  Specific  Allocation  Fund  (DAK):  Mechanism  and  Uses”. SEMERU Research Institute. Research Report. Jakarta. Widjaja, A. (1987). Kamus Manajemen SDM dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Yustika,  A.E.  (2012). Perekonomian  Indonesia  :  Catatan  Dari  Luar  Pagar .
Malang: Bayumedia Publishing.
Yudhiyanto,  H.S.  (2011). Akuratnya  Perencanaan  Kas,  Berkualitasnya
Anggaran.  Online .  (www.perbendaharaan.go.id),  di  akses  tanggal
11 September 2011.