Analisis  Penerapan  Perencanaan  Pajak  ( Tax  Planning )  PPH  Pasal  21 sebagai Upaya Efesiensi Beban Pajak Wajib Pajak Badan
The  Implementation  Analysis  of  Income  Tax  Planning  Article  21  as  Tax Payment Efficiency Tax Burden on Corporate Taxpayers
Dian Nur Febria, Suhirman Madjid
Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, YARSI University, Jakarta Jalan Letjen. Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta 10510,
Telepon (021) 4206674, 4206675, 4206676 E-mail: suhirman.madjid@yarsi.ac.id
KEYWORDS   tax planning, income tax article 21, efficiency, tax burden
ABSTRACT   Tax is a deduction of corporate income, therefore the company needs a way that can be used to streamline the tax burden. One way that is used to make the  tax  burden  is  through  tax  planning.  This  study  aims  to  find  out  the implementation of income tax planning article 21 and improve the efficiency of  the  company.  This  research  is  a  descriptive  analytical  research  that collected  information  and  data,  calculating  and  comparing  income  tax article  21  employee  in  accordance  with  Law  Number  36,  year  2008  about Income  Tax,  calculated  and  compared  the  amount  of  take  home  pay employee,  and  cost  which  is  borne  by  the  Company.  This  research  data obtained  from  documentation  at  PT  SKF  Indonesia  The  Company  also provides  in-kind  benefits  as  well  as  granting  tax  allowances  to  employees that will enlarge the company’s operating costs and in itself will reduce the tax payable. The application of income tax planning article 21 as a strategy for  the efficiency of  tax  payments  provided that if  funds  in  Baitul  Mall are insufficient. With the Tax Planning policy, it is not excessive in minimizing the  tax  burden  so  that  it  is  not  too  miserly  to  issue  assets  in  the  form  of income  received  by  utilizing  various  possible  loopholes  that  can  be  taken through tax regulations.

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya pajak bagi perusahaan  adalah  beban,  karena  salah satu  hal  yang  diinginkan  oleh  perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya namun  peningkatan  laba  perusahaan semakin  besar  juga  pajak  perusahaannya. Perusahaan  mengetahui  bahwa  salah  satu pengurang  laba  adalah  pajak.  Dari
berbagai  jenis-jenis  pajak  yang  ada  di Indonesia, salah satu diantaranya mengenai  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 (Resmi, 2014).
Pajak  Penghasilan  Pasal  21  (PPH 21)  yang  dapat  dijadikan  sebagai  beban adalah  tunjangan  atau  kenikmatan  atau fasilitas  yang  berhubungan  dengan  PPh 21,  yang  ditanggung  oleh  perusahaan sebagai  pemberi  kerja.  Beban  pajak  yang
ditanggung  oleh  perusahaan  menjadikan perusahaan harus mengefisiensikan beban pajaknya agar perusahaan
dapat memaksimalkan laba bersih yang harapkan  dan  dapat  menarik  bagi  para pemegang saham. Menurut Pohan (2015), menjelaskan tax  planning adalah  proses mengorganisasian  usaha  wajib  pajak orang  pribadi  ataupun  badan  usaha sedemikian  rupa  dengan  memanfaatkan berbagai  celah  kemungkinan  yang  dapat ditempuh  oleh  perusahaan  dalm  koridor ketentuan peraturan
perpajakan ( loopholess ),  agar  perusahaan  dapat membayar  pajaknya  dalam  jumlah  yang minimum.
Menurut Peraturan Direktur
Jenderal  Pajak  Nomor  PER-32/PJ/2015 adalah  pajak  atas  penghasilan  berupa gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan  dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk  apapun  yang  sehubungan  dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri (Permenkeu, 2008).
PT. SKF Indonesia telah melakukan  kebijakan tax  planning atas perhitungan  PPh  21  pada  karyawan. Perusahaan  menggunakan  metode Gross Up karena lebih menguntungkan dan bisa meminimalisasi  beban  pajak  perusahaan. Dengan  metode Gross  Up tersebut perusahaan memberikan tunjangan kepada  setiap  karyawan  sebesar  pajak penghasilan  yang  mereka  tanggung. Dengan  menerapkan tax  planning maka, perusahaan  menginginkan  agar  beban pajak  terutang  dapat  seefesien  mungkin dengan  membandingkan  metode-metode yang  baik  diterapkan  oleh  perusahaan, diantaranya: metode net , gross , dan gross up .  Dengan tax  planning selain  akan mengurangi  beban  pajak  perusahaan tentu  juga  akan  memperoleh  penghasilan kena pajak yang lebih rendah.
Penghematan  pajak  akan  menghasilkan Pajak Penghasilan Badan yang efesien.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  maka dapat  dibuat  rumusan  masalah  sebagai berikut:
1) Bagaimana  penerapan tax  planning PPh 21 di PT. SKF?
2) Bagaimana tax planning PPh 21 bisa meminimalkan pajak penghasilan?

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan penelitian dalam bentuk analisis deskriptif dengan cara membuat perbandingan  serta  menganalisa  data yang  ada  sesuai  dengan    adanya  teori- teori  yang  dijadikan  panduan  (Sugiyono, 2014).
Objek penelitian ini adalah perusahaan  PT.  SKF  Indonesia.  Dalam penyusunan  penelitian  ini  adanya  data- data yang diperoleh dari adanya kegiatan observasi  (pengamatan)  secara  langsung yang bersumber dari laporan  yang dibuat perusahaan  dan  juga  dokumen-dokumen yang diperlukan terkait dengan penelitian,  diantaranya  seperti  daftar rincian  beberapa  gaji  karyawan  pegawai tetap tahun 2018.
Tahapan menganasilsis data dalam  penelitian  tentunya  diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Memperoleh  Daftar  Gaji  Beberapa Pegawai Tetap PT. SKF Indonesia.
b. Melakukan  perhitungan  PPh  Pasal  21 minimal  2  orang  pegawai  dengan menggunakan  metode Net , Gross , Gross Up oleh perusahaan.
c. Menganalisis  cara  mengefesiensikan beban  pajak  PT.  SKF  Indonesia  pada PPh Badan PT. SKF Indonesia.
d. Menarik kesimpulan hasil perhitungan yang telah diperoleh.
ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ( TAX PLANNING ) PPH PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFESIENSI BEBAN PAJAK WAJIB PAJAK BADAN

## ISI
Objek  pada  penelitian  ini  adalah PT.  SKF  Indonesia.  Upaya tax  planning dengan memaksimalkan biaya-biaya fiskal. Seringkali dalam praktik karyawan diberikan  biaya  transportasi,  akomodasi, dan  uang  saku.  Biaya  tersebut  sama perlakuannya  dengan  biaya  perjalanan dinas.  Tetapi  ketika  biaya  pendidikan atau  pelatihan  berdasarkan  PMK  No. 76/PMK03/2011  dapat  dikurangkan  dari penghasilan  bruto,  maka  dengan  adanya pendidikan  atau  pelatihan  bagi  karyawan dapat  menurunkan  penghasilan  bruto yang  menyebabkan  penghasilan  kena pajak menurun sehingga, dapat menurunkan  utang  pajak  perusahaan (Ompusunggu,  2011;  Mardiasmo,  2016). PT.  SKF  Indonesia  memperoleh  manfaat penurunan  utang  pajak  dan  peningkatan keahlian karyawan untuk masa yang akan datang.
Upaya tax planning dengan tunjangan  dalam  bentuk  kenikmatan (natura)  PT.  SKF  Indonesia  tidak memberikan  uang  makan  siang  ataupun tunjangan  beras  kepada  karyawan,  tetapi perusahaan  memberikan  makan  dan minum bersama bagi karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan  bukan  merupakan  objek  pajak PPh  Pasal  21  karena,  makan  bersama merupakan  pemberian  dalam  bentuk natural.  Dengan  demikian,  dari  sisi karyawan  pemberian  makan  ini  tidak akan  menambah  PPh  Pasal  21  terutang. Di  sisi  perusahaan  berdasarkan  pasal  9 ayat  (1)  huruf  e  UU  PPh  No.  36  Tahun 2008, penggantian atau imbalan sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jasa yang  diberikan  dalam  bentuk  natura  atau kenikmatan  tidak  dapat  dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makanan  dan  minuman  bagi  seluruh pegawai (Zain, 2015; Umam, 2015).
Upaya tax planning dengan pemberian tunjangan pajak pada karyawan.
Perusahaan memberikan tunjangan  pajak  kepada  karyawan  akan memperbesar biaya operasional
perusahaan  maka,  dengan  sendirinya akan memperkecil pajak terutang. Pemberikan tunjangan pajak dapat dilakukan  perusahaan  dengan  menambah gaji  karyawan  untuk  dikurangkan  dari penghasilan bruto perusahaan (Damayanti, 2009). Tax planning pada biaya perjalanan dinas terdiri dari tiga komponen  meliputi:  biaya  transportasi, akomodasi,  dan  uang  saku  (Damayanti, 2009).  PT.  SKF  Indonesia  menggunakan kebijakan reimbursement yaitu  dengan pembayaran yang disertai dengan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan  penggunaan  dana  dengan meminta bukti pengeluaran kepada karyawan.  Apabila  terdapat  kelebihan dikembalikan  ke  perusahaan  (bagian kasir) dan bila kekurangan dapat meminta kembali ke perusahaan.
Perbandingan  perhitungan  PPh Pasal  21  dengan Net  Method , Gross Method ,  dan Gross - Up  Method untuk memberi gambaran yang lengkap mengenai  proses  perencanaan PPh  Pasal 21,  berikut  ini  adalah  tabel  perhitungan yang dibuat untuk menganalisis perhitungan PPh Pasal 21.
Analisis perhitungan PPh pasal 21 gaji untuk  Gol 1A menggunakan 3 (tiga) metode  (pada  Tabel  1  dan  4.),  dari perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:
a. Menggunakan  metode  PPh  pasal  21 yang  dipotong  langsung  dari  gaji karyawan,  maka  gaji  karyawan  akan mengalami  perubahan  yaitu  sebesar Rp.  64.539.418/tahun  dikurangi  pajak terutang  yang  ditanggung  sebesar  Rp.
3.048.072.

## DIAN NUR FEBRIA, SUHIRMAN MADJID
b. Perusahaan menggunakan Net Method , maka  gaji  karyawan  tidak  akan mengalami  perubahan,  sama  dengan menggunakan Gross  Method yaitu sebesar  Rp.  64.539.418/tahun.  Pada perhitungan Net  Method diketahui bahwa  PPh  pasal  21  karyawan  yang terutang jug
c. Perusahaan tidak mengalami perubahan  memakai  metode Gross sebesar  Rp.  3.048.072,  tetapi  dengan metode ini karyawan tidak
menanggung  PPh  yang  terutang  dan perusaan  yang  menanggung  PPh terutang tersebut.
d. Gross  up Method  PPh  pasal  21 terutang  di  perusahaan,  maka  gaji karyawan  akan  naik  menjadi  Rp. 73.444.480/tahun dibandingkan dengan  menggunakan Gross  Method atau Net  Method yaitu  sebesar  Rp. 64.539.418/tahun.  Pada  perhitungan Gross  Method dan Net  Method diketahui  jumlah  PPh  Pasal  21 terutang adalah sebesar  Rp. 3.048.072 jumlah  ini  lebih  kecil  dibandingkan menggunakan Gross  up  Method yaitu sebesar  Rp.  3.511.112,  tetapi  dalam hal  ini  karyawan  tidak  menanggung PPh  Pasal  21  terutang,  karena  adanya tunjangan  pajak  yang  telah  diberikan perusahaan  sebesar  Rp.  3.511.112 kepada karyawan.
Menghitung  PPh  yang  harus dipotong/ditanggung  karyawan  Gol  4A (Tabel  2  dan  5.)  menggunakan  metode PPh  Pasal  21  yang  dipotong  langsung dari  gaji  karyawan,  maka  gaji  karyawan akan mengalami  perubahan  yaitu sebesar Rp.194.259.120/tahun  dikurangi  pajak terutang  yang  ditanggungnya  sebesar Rp.14.688.418.
a. Perusahaan  menggunakan  metode PPh yang ditanggung oleh
perusahaan, maka gaji karyawan tidak akan  mengalami  perubahan  dengan
metode pertama yaitu sebesar Rp.194.259.120.  Pada  perhitungan Net  method diketahui  bahwa  PPh Pasal  21  karyawan  yang  terutang pertahun juga tidak mengalami perubahan  dengan  metode  pertama sebesar  Rp.14.688.418,  tetapi  dengan metode ini karyawan tidak menanggung  PPh  yang  terutang  dan perusahaan  yang  menanggung  PPh terutang tersebut.
b. Metode  PPh  Pasal  21  terutang  di Gross  Up perusahaan,  maka  gaji karyawan akan naik menjadi
Rp.211.500.704  dibanding  dengan menggunakan dua metode sebelumnya yaitu sebesar Rp.194.259.120.  Pada  perhitungan
Gross dan Net  Method diketahui bahwa  jumlah  PPh  Pasal  21  terutang adalah sebesar Rp 14.688.418 jumlah ini lebih kecil disbanding menggunakan Gross Up Method yaitu sebesar  Rp.17.241.584,  tetapi  dalam hal  ini  karyawan  tidak  menanggung PPh Pasal 21 terutang, karena adanya tunjangan  pajak  yang  telah  diberikan perusahaan  sebesar  PPh  terutang yaitu  Rp.17.241.584  pada  karyawan. Metode ini memberikan dampak yang baik untuk karyawan karena penghasilan karyawan meningkat dengan  adanya  tunjangan  pajak  yang diberikan  perusahaan  yang  diakui sebagai  penghasilan  karyawan,  dan bagi perusahaan tunjangan pajak yang diberikan pada karyawan dapat menjadi biaya pengurang penghasilan pada  perhitungan  laporan  keuangan fiskal PPh Badan.
Analisis  PPh  pasal  21  gaji tertinggi  untuk  Gol  4F  (Tabel  3  dan  6.) menggunakan  3  (tiga)  metode,  dari perhitungsn tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:
ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ( TAX PLANNING ) PPH PASAL 21
SEBAGAI UPAYA EFESIENSI BEBAN PAJAK WAJIB PAJAK BADAN 024
a. Menggunakan  metode  PPh  pasal  21 yang  dipotong  langsung  dari  gaji karyawan,  maka  gaji  karyawan  akan mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 209.787.304/tahun dikurangi pajak  terutang yang  ditanggung sebesar Rp. 16.718.095.
b. Perusahaan menggunakan Net Method ,  maka  gaji  karyawan  tidak akan  mengalami  perubahan,  sama dengan  menggunakan Gross  Method yaitu  sebesar  Rp.  209.787.304/tahun. Pada perhitungan Net Method diketahui  bahwa  PPh  pasal  21 karyawan  yang  terutang  juga  tidak mengalami perubahan memakai metode Gross sebesar Rp.
16.718.095,  tetapi  dengan  metode  ini karyawan  tidak  menanggung  PPh yang  terutang  dan  perushaan  yang menanggung PPh terutang tersebut.
c. Gross  up  Method PPh  pasal  21 terutang  di  perusahaan,  maka  gaji karyawan  akan  naik  menjadi  Rp. 306.696.869/tahun dibandingkan dengan  menggunakan Gross  Method atau Net  Method yaitu  sebesar Rp.209.787.304/tahun. Pada perhitungan Gross  Method dan Net Method diketahui  jumlah  PPh  Pasal 21  terutang  adalah  sebesar  Rp. 16.718.095  jumlah  ini  lebih  kecil dibandingkan menggunakan Gross up Method yaitu sebesar Rp. 19.182.565, tetapi  dalam  hal  ini  karyawan  tidak menanggung  PPh  Pasal  21  terutang, karena  adanya  tunjangan  pajak  yang telah  diberikan  perusahaan  sebesar Rp. 19.182.565 kepada karyawan.
Melakukan  perencanaan  pajak terhadap  PPh  Pasal  21  yang  tepat  bagi perusahaan,  maka  perusahaan  harus melakukan perhitungan dan perbandingan tingkat Take  Home  Pay karyawan berdasarkan  3  (tiga)  metode  perhitungan
PPh  Pasal  21.  Berikut  merupakan perhitungan Take Home Pay tersebut.Setelah  menghitung  besarnya Take Home Pay dari pegawai Moh Soleh yang memperoleh sebesar Rp.
66.382.038,  besarnya Tax  Home  Pay berasal  dari  penghasilan  bruto  setahun untuk Bapak Moh Soleh yang dikurangin dengan  BPJS  Kesehatan,  BPJS  Tenaga Kerja  dan  PPh  pasal  21  sehingga mengurangi  penghasilan  yang  diperoleh pegawai.
Penghasilan  yang  di Tax  Home Pay oleh  pegawai  dengan Gross  Method bukanlah  beban  yang  dapat  dikurangkan ( Non  Deductable )  yang  diakui  sebagai beban  pajak  yang  dapat  mengurangi pendapatan,  karena  pajak  yang  terutang tersebut telah dikurangkan dari penghasilan  yang  seharusnya  diterima oleh  pegawai.  Dalam  hal  ini,  perusahaan tidak  sama  sekali  mengeluarkan  kas untuk  PPh  Pasal  21  pegawai  baik  yang dihitung  secara  komersil  maupun  fiskal. Tetapi  dengan  pemakaian Gross  Method untuk untuk PPh Pasal 21 ini justru akan mempengaruhi psikologis pegawai
karena  pajak  yang  ditanggung  oleh pegawai yang mana sangat membebankan pegawai  dalam membayar pajaknya.  Dengan  demikian  dilaporan fiskal  akan  adanya  koreksi  positif  untuk PPh  Pasal  21  yang  ditanggung  pegawai Moh Soleh sebesar Rp. 9.005.062.
Setelah menghitung besarnya
Take  Home  Pay dari  pegawai  Arri  Bayu yang merupakan salah satu pegawai tetap PT.  SKF  Indonesia.  Dapat  dilihat  pada Tabel 2. bahwa penghasilan yang di Take Home  Pay oleh  Arri  Bayu  sebesar  Rp. 179.570.602.  Besarnya Take  Home  Pay berasal  dari  penghasilan  bruto  dalam setahun,  untuk  pegawai  Arri  Bayu sebesar  Rp.  207.972.960  yang  dikurangi dengan  BPJS  Kesehatan,  dan  BPJS Tenaga Kerja.

## 025
Penghasilan  yang  di Take  Home Pay oleh  pegawai  Arri  Bayu  dengan Net Method sama  sekali  tidak  berkurang walaupun adanya pajak terutang pegawai yang  harus  dibayar  ditanggung  oleh perusahaan.  Dengan  begitu  pasti  akan berpengaruh terhadap psikologis pegawai karena  pegawai  tidak  perlu  khawatir mengenai  penghasilan  mereka  akan dikurangi  dengan  pajak  yang  terutang pegawai  karena  pajak  telah  ditanggung oleh  perusahaan.  Sehingga  pajak  yang ditanggung  perusahaan  bukanlah  biaya yang dapat dikurangkan ( Non Deductable )  dari  penghasilan  bruto  dan bukan  merupakan  penghasilan  ( Non Taxtable Income ) bagi karyawan.
Dapat  dilihat  pada  Tabel  2  di atas  bahwa  penghasilan  yang  dapat  di Take  Home  Pay dengan  menggunakan Gross  Method yang  ditunjang  pajak sebagian oleh perusahaan untuk penghasilan  sebesar  Rp.  283.694.976.
Dari penghasilan yang diperoleh pegawai
Panji  Aulia  dengan  adanya  tunjangan pajaknya sebagian sebesar
Rp.
19.182.565. Tunjangan Pajak yang diberikan oleh perusahaan dengan kebijakan bahwa perusahaan akan menunjang  pajaknya  sebagian  adalah biaya yang dapat dikurangkan ( Deductable )  oleh  perusahaan.  Akan tetapi,  sebagian  adalah  kewajiban  yang menjadi tanggungan pegawai untuk bayar
pajak yang mana beban tersebut bukanlah biaya  yang  dapat  dikurangkan  ( Non Deductable ) bagi perusahaan.
Perusahaan  yang  menerapkan tax planning PPh  Pasal  21  menginginkan beban  pajak  yang  dibayarakan  dapat efesien  tentunya  dengan  memanfaatkan peraturan  perpajakan yang  berlaku. Setelah  melakukan  perhitungan  di  atas dengan menggunakan metode Gross , Net , dan Gross  Up yang  ditunjang  sebagian oleh perusahaan perlunya untuk memperhatikan yang mana secara komersil adalah beban tetapi belum tentu secara fiskal adalah beban pajak perusahaan
(Damayanti, 2009; Novayanti, 2012). Menerapkan kebijakan
tax planning PPh  Pasal  21  tentunya  bisa dengan  menerapkan tax  planning yang dapat  digunakan  oleh  perusahaan,  yakni metode Gross , Net, dan Gross Up . Selain itu  bisa  juga  dengan  cara  pemberian kesejahteraan  yang  sifatnya Benefit  In Cash untuk seluruh pegawai.
Untuk  mengetahui  perbandingan jumlah  beban  gaji  sebelum  dan  sesudah menerapkan tax planning dengan tunjangan dan tanpa tunjangan pajak agar mengetahui metode mana yang lebih baik digunakan  agar  beban  pajak  yang dibayarkan dapat efesien bagi perusahaan. Perhitungannya adalah sebagi berikut:
ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ( TAX PLANNING ) PPH PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFESIENSI BEBAN PAJAK WAJIB PAJAK BADAN

## Tabel 1. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21
Bapak: MOH SOLEH Status : K/0, Gol: 1A Penghasilan Bruto Gross Method Net Method Gross-up Method Gaji pokok 43.776.420 43.776.420 43.776.420 Tunjangan PPh - - 9.005.062 Bonus dan THR 21.888.210 21.888.210 21.888.210 Tunjangan BPJS Kesehatan 3.840.000 3.840.000 3.840.000 Tunjangan BPJS TK 687.168 687.168 687.168 Tunjangan BBM 3.765.480 3.765.480 3.765.480 Tunjangan Kendaraan - - - Total penghasilan bruto 73.957.278 73.957.278 82.962.340 Pengurangan Biaya Jabatan 3.697.860 3.697.860 3.697.860 BPJS Kesehatan 4.800.000 4.800.000 4.800.000 BPJS TK 1.020.000 1.020.000 1.020.000 Total Pengurangan 9.517.860 9.517.860 9.517.860 Total penghasilan neto 64.539.418 64.539.418 73.444.480 PTKP 54.000.000 54.000.000 54.000.000 PKP 10.539.418 10.539.418 19.444.480 PPh Pasal 21 setahun 5% x 50.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 15% 548.072 548.072 1.011.112 3.048.072 3.048.072 3.511.112 Tunjangan pajak - - 3.511.112 PPh Pasal 21 yang dipotong 3.048.072 - - Sumber: PT SKF Indonesia data diolah dalam Rupiah

## DIAN NUR FEBRIA, SUHIRMAN MADJID

## Tabel 2. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21
Bapak: ARRI BAYU
Status : K/I, Gol: 4A Penghasilan Bruto Gross Method Net Method Gross-up Method Gaji pokok 123.751.200 123.751.200 123.751.200 Tunjangan PPh - - 17.241.584 Bonus dan THR 61.878.600 61.878.600 61.878.600 Tunjangan BPJS Kesehatan 3.840.000 3.840.000 3.840.000 Tunjangan BPJS TK 1.942.560 1.942.560 1.942.560 Tunjangan BBM 10.644.600 10.644.600 10.644.600 Tunjangan Kendaraan 5.916.000 5.916.000 5.916.000 Total penghasilan bruto 207.972.960 207.972.960 225.214.544 Pengurangan Biaya Jabatan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 BPJS Kesehatan 4.800.000 4.800.000 4.800.000 BPJS TK 2.913.840 2.913.840 2.913.840 Total Pengurangan 13.713.840 13.713.840 13.713.840 Total penghasilan neto 194.259.120 194.259.120 211.500.704 PTKP 63.000.000 63.000.000 63.000.000 PKP 131.259.000 131.259.000 221.365.138 PPh Pasal 21 setahun 5% x 50.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 15% 12.563.850 12.188.418 14.741584 14.688.418 14.688.418 17.241.584 Tunjangan pajak - - 17.241.584 PPh Pasal 21 yang dipotong 14.688.418 - - Sumber: PT SKF Indonesia data diolah dalam Rupiah

## Tabel 3. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21
Bapak PANJI AULIA Status : K/II, Gol: 4F Penghasilan Bruto Gross Method Net Method Gross-up Method Gaji pokok 160.876.560 160.876.560 160.876.560 Tunjangan PPh - - 19.182.565 Bonus dan THR 80.438.280 80.438.280 80.438.280 Tunjangan BPJS Kesehatan 3.840.000 3.840.000 3.840.000 Tunjangan BPJS TK 2.525.328 2.525.328 2.525.328 Tunjangan BBM 13.837.980 13.837.980 13.837.980 Tunjangan Kendaraan 42.857.148 42.857.148 42.857.148 Total penghasilan bruto 304.375.296 304.375.296 321.284.861 Pengurangan Biaya Jabatan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 BPJS Kesehatan 4.800.000 4.800.000 4.800.000 BPJS TK 3.787.992 3.787.992 3.787.992 Total Pengurangan 14.587.992 14.587.992 14.587.992 Total penghasilan neto 209.787.304 209.787.304 306.696.869 PTKP 67.500.000 67.500.000 67.500.000 PKP 142.287.304 142.287.304 239.196.869 PPh Pasal 21 setahun 5% x 50.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 15% 14.218.095 14.218.095 16.682.565 16.718.095 16.718.095 19.182.565 Tunjangan pajak - - 19.182.565 PPh Pasal 21 yang dipotong 16.718.095 - -
Sumber: PT SKF Indonesia data diolah dalam Rupiah
ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ( TAX PLANNING ) PPH PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFESIENSI BEBAN PAJAK WAJIB PAJAK BADAN
Tabel 4. Perbandingan Take Home Pay Karyawan Bapak: Moh Soleh Status: K/0, Gol 1A Keterangan Gross Method Net Method Gross-up Method Gaji dan tunjangan 73.957.278 73.957.278 82.962.340 Tunjangan PPh 21 - - 9.005.062 Pengurang BPJS Kesehatan 3.840.000 3.840.000 3.840.000 BPJS TK 687.168 687.168 687.168 PPh pasal 21 3.048.072 - 9.005.062 Take Home Pay 66.382.038 69.430.110 78.435.172 Sumber: PT SKF Indonesia data diolah dalam Rupiah
Tabel 5. Perbandingan Take Home Pay Karyawan Bapak: Arri Bayu Status: K/I, Gol 4A Keterangan Gross Method Net Method Gross-up Method Gaji dan tunjangan 207.972.960 207.972.960 225.214.544 Tunjangan PPh 21 - - 17.241.584 Pengurang BPJS Kesehatan 3.840.000 3.840.000 3.840.000 BPJS TK 1.942.560 1.942.560 1.942.560 PPh pasal 21 14.688.418 - 17.241.584 Take Home Pay 179.570.702 194.259.120 211.500.704 Sumber: PT SKF Indonesia data diolah dalam Rupiah Tabel 6. Perbandingan Take Home Pay Karyawan Bapak: Panji Aulia Status: K/II, Gol 4F Keterangan Gross Method Net Method Gross-up Method Gaji dan tunjangan 304.375.296 304.375.296 321.284.861 Tunjangan PPh 21 - - 19.182.565 Pengurang BPJS Kesehatan 3.840.000 3.840.000 3.840.000 BPJS TK 2.525.328 2.525.328 2.525.328 PPh pasal 21 14.587.992 - 19.182.565 Take Home Pay 283.694.976 300.282.968 317.192.533
Sumber: PT SKF Indonesia data diolah dalam Rupiah

## 029
Tabel 7. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Tax Planning Tahun 2018
Sebelum Tax Planning Setelah Tax Planning Keterangan Net Gross Gross Up Beban gaji (Deductible): Gaji 328.404.180 328.404.180 328.404.180 328.404.180 Tunjangan Bonus dan THR 164.205.090 164.205.090 164.205.090 164.205.090 BPJS Kesehatan 11.520.000 11.520.000 11.520.000 11.520.000 BPJS Tenaga Kerja 4.882.056 4.882.056 4.882.056 4.882.056 Tunjangan BBM 28.248.060 28.248.060 28.248.060 28.248.060 Tunjangan Kendaraan 48.773.148 48.773.148 48.773.148 48.773.148 Tunjangan Pajak - - - 45.429.211 Jumlah Beban Pajak 586.032.534 586.032.534 586.032.534 629.461.745
Sumber: PT SKF Indonesia data diolah dalam Rupiah
Tax  planning (Tabel  7)  yang diterapkan  oleh  perusahaan  yang  sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku  dapat terjadi penghematan beban PPh  sebesar  Rp.  629.461.745  dengan menggunakan Gross  up  Method melalui pemberian  tunjangan  PPh  pasal  21 sebagai  penambah  unsur  penghasilan bagi  pegawai.  Penerapan Gross  up
Method juga mengakibatkan laba komersial  perusahaan  setelah  pajak meningkat.

## PENUTUP
Perusahaan  yang  menerapkan tax planning PPh Pasal 21 maka beban pajak perusahaan dapat efesien apabila perusahaan sedang kondisi laba. PT. SKF Indonesia  telah  menerapkan  kebijakan tax  planning untuk  PPh  Pasal  21  bagi perusahaan
untuk menerapkan perhitungan
dengan menggunakan metode net/gross/gross u p.

## DAFTAR PUSTAKA
Damayanti,  C.  2009.  Analisis  Penerapan Tax Planning atas
Biaya
Kesejahteraan  Karyawan  Pada  PT.
Perkebunan Nusantara IV (Persero)
Medan.
Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan. Mardiasmo.  2016.  Perpajakan  Edisi Revisi  Terbaru  2016.  Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia: CV. Andi Offset. Novayanti,  D.  2012.  Analisis  Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh  21  sebagai  Upaya  untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi  Kasus  PT.  A).  Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Ompusunggu,  A.  2011.  Cara  Legal Siasati  Pajak.  Jakarta,  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta,  Indonesia: Puspa Swara. Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). 2008. Nomor 238/PMK.03/2008  tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  dan  Pengawasan Pemberian  Tarif  Bagi  Wajib  Pajak Dalam  Negeri  yang  Berbentuk Perseroan Terbuka. http://www.kadin- indonesia.or.id/enm/images/dpkum en/KADIN-136-3551- 11022009.pdf. Diakses pada tanggal 28 Juli 2018. Pohan, C.,A. 2015. Manajemen
Perpajakan  Strategi  Perencanaan
ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ( TAX PLANNING ) PPH PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFESIENSI BEBAN PAJAK WAJIB PAJAK BADAN
Pajak  dan  Bisnis  Edisi  Revisi. Jakarta,  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta,  Indonesia:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Resmi,  S.  2014.  Perpajakan  Teori  dan Kasus  Edisi  8.  Jakarta,  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta,  Indonesia: Salemba Empat.
Suandy,  E.  2008.  Hukum  Pajak.  Jakarta, Daerah  Khusus  Ibuota  Jakarta,
Indonesia: Salemba Empat.
Sugiyono.  2014.  Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.
Bandung,  Jawa  Barat,  Indonesia: CV. Alfabeta.
Umam,  RU.  2015.  Analisis  Perencanaan
Pajak  Untuk  Meminimalkan  Beban Pajak  Penghasilan  PT.  Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di Makassar. Skripsi Universitas Hasanuddin. Makasar. Zain,  M.  2015.  Manajemen  Perpajakan Edisi Ketiga. Jakarta, Daerah Khusus  Ibuota  Jakarta,  Indonesia:
Salemba Empat.