## Bahaya Penyampaian Berita Bohong Melalui Media Sosial
Andi Najemi, Tri Imam Munandar dan Aga Hanum Prayudi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi Email korepondensi: andi_najemi@unja.ac.id

## ABSTRAK
Kegiatan  berselancar  di  dunia  maya  saat  ini  menjadi  hal  yang  sangat  sering  dilakukan masyarakat Penggunaan media internet dalam kehidupan sehari-hari sudah dianggap hal yang biasa  dan  dianggap  sebagai  suatu  kebutuhan.,  Namun  dalam  penggunaannya  tentunya  akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah menyampaikan  berita  bohong  (hoaks)yang  disebarkan  melalui  media  sosial.  Dalam  rangka mencegah dampak dari penyebaran berita bohong (hoaks). Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kegiatan  yang  dilakukan  mempuyai  nilai    arti  positif  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat dalam menyikapi banyaknya berita hoaks yang beredar   Oleh karena itu melalui kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  bertujuan  untuk  memberikan  pengertian/pemahaman kepada  masyarakat  tentang    Undang-Undang  ITE.  Undang-Undang  U  No.  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Menyebarluaskan informasi tentang penggunaan internet yang bernilai positif dengan mengetahui batas-batas yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode pelaksanaan penyuluhan hukum yang kami lakukan   bermitra dengan Kepala Desa Betung Kec.Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi , dengan  melakukan beberapa tahapan yaitu: Langkah-langkah dan tahapan  memecahkan persoalan dan memberikan solusi dalam kegiatan ini meliputi: :Persiapan, Materi Kegiatan,Kegiatan Pokok,Evaluasi dan Penyusunan Laporan. Hasil    dari  kegiatan  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  hasil  yang  positif,  karena  dapat memberikan  pemahaman  akan  bahaya    penyebaran  berita  hoaks  (berita  bohong),  sehingga masyarakat akan berhati-hati dan waspada dalam menyampaikan suatu berita yang belum pasti akan kebenarannya.
Kata Kunci : Berita Bohong; Hoaks; Media Sosial

## PENDAHULUAN
Penggunaan  media  internet  dalam  kehidupan  sehari-hari  merupakan  suatu  hal  yang diibaratkan  atau  dianggap  sebagai  suatu  kebutuhan.  Penggunanya  juga    dari  berbagai kalangan, tidak mengenal perbedaan usia  dan dari berbagai  latar belakang sosial.
Penggunaan  media  internet  dapat  memiliki  dampak  positif  maupun  dampak  negatif tergantung  bagaimana  penggunanya  memanfaatkan  media  tersebut.  Perkembangan teknologi  informasi tentunya juga akan berdampak  pada  perkembangan ekonomi  maupun sosial budaya.
Sebagai  salah  satu  negara  yang  berkembang,  Indonesia  juga  juga  mengalami perkembangan    teknologi  dibidang  teknologi  informasi,  khususnya  dalam  penyebaran informasi  melalui  media  sosial.  Informasi  sangat  dibutuhkan  dalam  berbagai  sektor khususnya  informasi  untuk  menambah  wawasan  seseorang.  Salah  satu  hal  yang  perlu diwaspadai akibat kecanggihan tekhnologi dalam bidang informasi  adalah timbulnya berita yang tidak jelas kebenarannya atau lebih popular dikenal dengan istilah “ hoaks ” . 9
Keberadaan hoaks dan banyak terjadi di era teknologi sekarang ini, karena masyarakat sangat  mudah  dan  cepat    dalam  mendapatkan    beragam  macam  informasi  dari    berbagai
9 Hanik  Chumairoh,  Ancaman  Berita  Bohong  di  Tengah  Pandemi  Covid-19, Jurnal  VOX  POPULI , Volume 3,  Nomor 1, Juni 2020, hlm. 25
bentuk    media.  Bermacam-macam  jenis  berita  yang    dapat  diperoleh  tentunya  juga  dapat membuat masyarakat mudah tertipu dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya alias hoaks yang mana kebenaran berita yang diterima apakah memang benar adanya atau hanya sekedar kabar-kabar angin. Kabar yang diterima cukup sulit untuk dibedakan, apakah kabar tersebut memang benar atau asli atau kabar tersebut palsu. Maraknya beredar berita hoaks ini tentunya akan menimbulkan pengaruh tidak baik bagi perkembangan negara Indonesia dimana kadang-kadang pemberitaan hoaks tersebut dapat memunculkan konflik yang dapat menimbulkan    perseteruan di dalam  masyarakat  karena  adanya  pendapat yang disebarkan tanpa  jelas  kebenarannya  atau  mengandung  berita  Hoaks.  Hoaks  dapat  menyebabkan perseruan  hingga  bukan  tidak  mungkin  dapat  menimbulkan  konflik  dalam  kehidupan masyarakat.  Apalagi  hoaks  yang  disampaikan  ada  unsur      SARA.  Hal  tersebut  tentunya sangat  rawan    dan  dapat  menimbulkan  bentrokan    serta  bisa    mengganggu  stabilitas kehidupan  dalam  masyarakat  juga  bisa  mengancam  keutuhan    negara  dan  kebinekaan. 10 Hoaks  dalam  artian  adanya  berita  yang  tidak  pasti  sumbernya  apakah  memang  benar beritanya  atau  hanya  berita  rekayasa,  maka  memang  tidak  bisa  dibiarkan  dan  harus diwaspadai.
Hoaks adalah suatu penyampaian informasi yang diberitakan namun tidak sesuai dengan senyatanya, beritanya sudah diramu sedemikian rupa dengan menambahkan atau mengurangi isi dari  berita  yang  sebenarnya  terjadi.  Adanya  unsur    spesies  atau  jenis  tertentu  dalam menyampaikan    informasi  yang  disampaikan dengan tujuan  memperoleh   tanggapan dari pembacanya    dan menjadi  terkenal.  Pemicu  terjadinya  informasi  hoaks  dipicu   dua  motif yaitu ekonomi dan politik. 11 Ada website yang memang disengaja dilakukan dengan tujuan memperoleh  pengunjung  sebanyak  mungkin,  dengan  menghadirkan  informasi    penuh sensasi. Selain itu ada juga sengaja menciptakan konten yang tujuannya  untuk menyalurkan aspirasi  politik  melalui  media  sosial  dengan  membuat  informasi  palsu,  sehingga  dapat menimbulkan  kurangnya  nilai  kesopanan,  kurang  beretika,  menurunnya  budi  pekerti seseorang atau kelompok. 12
H oaks adalah istilah yang  dipakai  dalam  menampilkan  suatu  berita  yang tidak jelas sumbernya, beritanya bohong, fitnah atau suatu kegiatan yang mengandung unsur penipuan. Pemberitaan  yang  disampaikan    sangat    berbahaya  karena  dapat  menyesatkan  pikiran pembacanya.  Informasi    palsu  atau  hoaks  yang  saat  ini  menjadi  booming  atau  viral  akan menimbulkan  kecemasan  disetiap  kalangan,  karena  efeknya  dapat    mengakibatkan keresahan,  konflik      didalam  kehidupan  masyarakat.dan  perbuatan  tersebut  tentunya memerlukan penanganan yang serius dari semua kalangan termasuk keterlibatan masyarakat agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Adanya  kemudahan  dalam  membuat akun  diberbagai  media  sosial, menjadi  salah satu hal seseorang dengan mudah membuat akun palsu dengan tujuan menyebarkan berita hoaks dan mengiring pembacanya untuk mempercayai berita yang dibuat seakan-akan berita yang  dibuatnya  adalah  benar.  Sementara  itu  masyarakat  dengan  mudahnya  dipengaruhi dengan  berita  yang  tidak  jelas  kebenarannya,  dan  tidak    mencari  tahu  sumber    beritanya kemudian menyebarkannya, maka akibatnya dapat menimbulkan permasalahan.
Merajalelanya  berita  hoaks  di  berbagai  media,  tidak  terlepas  dari  sikap  masyarakat yang dengan mudah menerima berita tanpa mencari informasi kebenaran dari berita tersebut. Menurut kaca mata psikologi, salah  satu penyebab berita hoaks dengan mudah  dipercaya
10 Nuraisyah  Siddiq,  Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Berita  Palsu  ( Hoax )  Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Lex Et Societatis Vol. V, No. 10 (2017), h. 26-32.
11 Himslaw Article, Bahaya Menyebarkan Berita Hoaks, diakses Tgl 2 Februari 2020
12 ibid
masyarakat disebabkan adanya persamaan dengan opini atau sikap yang dimiliki seseorang dengan  berita  hoaks  yang  disebarkan,  tanpa  mencari  kebenaran  beritanya. Penyebaran beritanya tersebar di berbagai media. baik itu media cetak maupun media online , mulai dari penyebaran seseorang lewat broadcast message, maupun media massa lainnya. 13
Seseorang  yang menyebar luaskan berita  hoaks di media sosial akan dikenakan sanksi pidana  sebagaimana  ditentukan  didalam    Undang-Undang  No.19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE),  Pemerintah  secara  tegas  akan  melakukan tindakan  yang  tegas  dan  akan  menjatuhkan  hukuman  sesuai  dengan  hokum  yang  berlaku apabila  ujaran  kebencian  yang  diberitakan  telah  menyebabkan  terjadinya  konflik  sosial. Sebagaimana yang dikemukakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, menuturkan orang yang mengedarkan informasi palsu atau hoaks di dunia maya akan dikenakan hukum yang berlaku yaitu  Pemerintah telah menetapkan hukumannya terhadap yang mengedarkannya dapat dikenakan aturan hukum sebagaimana diatur dalam hukum  positif  sebagaimana yang diatur  dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  serta  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Undang-  Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi Elektronik diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 (A).
Berdasarkan  analisis  yang  diperoleh  bahwa  banyak  terjadi  informasi  bohong  dan menyesatkan  dalam  lingkup  masyarakat,  akibat  adanya  ketidaktahuan  masyarakat    tentang peraturan  yang  ada  dalam  UU  ITE,  baik  segi  perbuatannya  maupun  jenis  sanksinya,  sehingga dianggap  perlu untuk dilakukan kegiatan mesosialisasikan peraturan  ini.

## Permasalahan Mitra
Berdasarka  informasi yang  diperoleh  dari  Staf  Ahli  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Henri  Subiakto,  bahwa  Pengguna media  social pada  masa  covid  mengalami  peeningkatan  kurang  lebih  443  persen  dengan  penggunaan aplikasi  Zoom, Whats upp dan media lain. Namun  persoalannya  peningkatan berita bohong atau hoaks juga  meningkat  selama  masa  pandemi Covid-19.  Data  menunjukkan  bahwa tercatat  1.222 hoaks selama  periode  Februari  2020  hingga  April  2020.  Melihat  kenyataan yang terjadi terhadap meningkatnya berita  hoaks, hal tersebut tidak terlepas dari perlunya pengetahuan masyarakat tentang literasi digital. 14
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  materi  ini  diharapkan  memberikan  banyak manfaat  bagi  masyarakat  ,  guna  mencegah  masyarakat  tidak  mudah  menerima  informasi yang belum diketahui kebenarannya dan terhindar menjadi pelaku penyebaran berita bohong dan menyesat khususnya pada masa covid 19.  Adapun  rumusan  masalah dalam kegiatan ini berdasarkan analisis situasi yaitu:
1. Apakah  pentingnya  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  tentang  peraturan sebagaimana ketentuan  dalam  UU  No.  19  Tahun 2016  tentang  perubahan  dari  UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE?
2. Bagaimanakah solusi yang dilakukan agar masyarakat memahami dan mengerti serta dapat mengaflikasikan Ketentuan UU    No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE?
Adapaun tujuan  dilakukannya  kegiatan ini   yaitu::
1. Meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terhadap  Undang-Undang  No.19  tahun 2016  Tentang ITE.
13 Christiany  Juditha,  “Interaksi  Komunikasi Hoax di  Media  Sosial  serta  Antisipasinya”, Jurnal Pekommas , Vol. 3, No. 1 (2018), h. 31-44.
14 https//www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs- penyebaran-hoax-di-indonesia, diakses tanggal, 25 Februari 2021, jam 21.20..
2. Meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang    bahaya  menyebarkan  berita bohong (hoaks) .
3. Meningkatkan      kesadaran  masyarakat    agar  mengetahui  berita  yang  melanggar hukum
4. Agar  masyarakat    dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  penegakan  hukum  Undang- Undang  ITE, sehingga .masyarakat akan terhindar dari berita yang menyesatkan

## METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan  dari  kegiatan  yang  dilakukan  adalah  dengan  metode    penyuluhan    yang bermitra dengan Kepala Desa Betung Kec. Kumpeh Ilir,  untuk memberikan solusi terhadap permasalahan  yang ada pada mitra. Persiapan yang pertama dilakukan adalah penjajakan terhadap  mitra  yang  telah  terpilih.  Setelah  penentuan  mitra  telah  terpilih,  Selanjutnya melengkapi  administrasi  kegiatan,    menyusun  materi  yang  akan  disampaikan  serta penentuan  jadwal  kegiatan  untuk  pelaksanaan  kegiatan.  Pelaksanaan  kegiatan  dilakukan setelah ada kesepakatan dengan mitra waktu pelaksanaannya. Berdasarkan kesepakatan tim, maka  materi yang  disampaikan dalam penyuluhan adalah :
No. JUDUL MATERI PEMATERI PENDAMPING 1 Manfaat mensosialisasikan   UU ITE Andi Najemi Kepala  Desa/Staf 2 Pengaturan  UU ITE Aga Hanum Prayudi Kepala Desa/Staf 3 Bentuk-bentuk  Perbuatan  yang  masuk kategori Berita bohong beserta sanksinya Tri Imam Munandar Kepala Desa/Staf

## HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
Pelaksanaan  penyuluhan    yang  dilakukan  bermitra  dengan    masyarakat  Desa  Betung Kecamatan  Kumpeh  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Pengabdian  terhadap  masyarakat  ini mempergunakan metode pendekatan berupa sosialisasi dengan metode ceramah. Tujuan yang diinginkan dari kegiatan ini adalah dapat meningkatkan   pemahaman masyarakat mengenai Bahaya Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) dengan menggunakan  Media sosial.
Pelaksanaan kegiatan ini  memunculkan beberapa  pertanyaan  dari  warga masyarakat yang  berkaitan  dengan  tema  yang  disampaikan.  Banyaknya  pengguna  media  sosial  serta beraneka  ragamnya  pengguna  dengan  kondisi  yang  berbeda        tidak  sebanding    dengan kewaspadaan  dalam  menggunakannya,  sehingga  banyak  warga  masyarakat  yang  tidak paham  dalam  penggunannya.  Salah  satu  informasi  yang  banyak  beredar  adalah  berita bohong  (Hoaks).    Ada  beberapa  pelaku  yang  menyebarkan  berita  tidak  tahu  bahwa  berita disebarkan    merupakan  berita  hoaks,  karena  berita   yang  ddapatkan  mencantumkan  secara jelas  nama  lembaganya  sehingga  pelaku  menganggap  bahwa  informasinya  resmi  dari lembaga yang berwenang atau  berasal dari pihak  yang berwnang.. Artinya apabila ternyata berita yang dibagikannya adalah hoaks atau berita bohong maka apakah  yang menyebarkannya dengan tujuan memberikan peringatan atau agar orang lain waspada apakah  dapat dijerat dengan UU ITE atau Undang-Undang Nomer 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana?
Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  maka  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut: Perkembangan media sosial saat ini perkembangannya cukup  signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari tingginya  jumlah  anggota masyarakat  yang mempunyai  situs jejaring sosial. Pemakai internet di Indonesia saat ini berjumlah 132,7 juta atau 52%  dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah pengguna internet di atas, 129,2  juta mempunyai akun media sosial yang aktif dan penggunaan internet rata-rata menggunakan waktunya sekitar 3, jam per hari melalui telepon selular. Tingginya anggota masyarakat yang menggunakan jejaring social
merupakan dampak  dari  keberadaan  media  social,  sehingga  pada  saat   masyarakat  sangat tergantung  kepada teknologi.  Hoaks  atau  penyamapaian  bohong  menjadi fenomena  di Indonesia,  hal tersebut tidak terlepas dari  sikap  masyarakat Indonesia yang suka berbagi khabar berita diantara warga masyarakat dan adanya kepemilikan ponsel yang dimiliki warga tersebut,  paling  tidak    170  juta  masyarakat    Indonesia  mempunyai  paling  sedikit  satu handphone  atau paling tidak satu SIM card . Sehingga warga masyarakat akan dengan mudah berbagi berita atau informasi. 15
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara dalam  penggunaan  media sosial  sangat  aktif. Berdasarkan  website  resmi Kominfo  di[aporkan  angka  pemakai  internet  di  Indonesia  132,7 juta,  atau  hampir  separuh  dari  populasi  penduduk  dan  88  juta  dari  angka  tersebut  adalah pengguna  Facebook.  Bahkan  dari  332  juta  adalah  pengguna  Twitter,  sebanyak  77  persen adalah pemakai dari Indonesia dengan 4,1 juta tweet per hari. 16
Banyakanya  masyarakat  menggunakan  Media sosial tidak terlepas  keuntungan  yang diperoleh penggunanya, antara lain:
1. Bertambahnya  teman  baru  dari  berbagai  belahan  dunia    atau  menemukan  kembali teman yang sudah lama  tidak bertemu
2. Dapat meningkatkan  pendapatan  dari bisnis online
3. Memperoleh hiburan dengan berkomunikasi dengan pihak lain
4. Adanya kemudahan memperoleh dan memberikan Informasi  atau komentar
Walaupun  ada  keuntungan  yang  diperoleh  penggunanya,  namun  juga  ditemukan kelemahannya, antara lain:
1. Banyak waktu terbuang.
2. Melakukan obrolan yang tidak bermanfaat
3. Ada kalanya mendapatkan informasi bohong atau fitnah atau Hoaks
4. Berdampak  pada kesehatan karena kurang melakukan gerakan
5. Memudahkan  untuk membuat konten negatif
6. Sulit dikontrol oleh pihak yang berwajib
7. Ada  kalanya  mendapatkan  edaran  untuk  melakukan  teror  atau  gerakan  yang mengatasnamakan agama 17
Sisi negatif lain dari keberadaan media sosial  adalah berkurangnya nilai-nilai budaya masyarakat. Dengan  adanya  dampak  negatif  dari  perkembangan  teknologi  ini,  dapat menimbulkan kriminal. Timbulnya kriminal  di dunia maya yang selama ini sering dilakukan karena masyarakat tidak mampu melakukan dengan bijak dalam penggunaan media sosial baik yang dilakukan anak anak, maupun orangtua
Perilaku menyimpang dengan menggunakan sarana teknologi informasi jugan banyak dilakukan  masyarakat  bahkan sampai  dengan  mengarah  pada  tindakan  kriminal    yang menyebabkan para pengguna media sosial yang tidak bijak dapat dikenakan ke sanksi pidana. Oleh karena itu Masyarakat diminta untuk dapat membedakan antara informasi yang benar dengan informasi bohong (hoaks), masyarakat diminta mengenali perbedaan tersebut. Oleh karena itu  masyarakat perlu terus diberikan bimbingan  untuk dapat mengenali berita yang mengandung  berita  sesat  alias "hoaks"  yang  pada  saat  ini  banyak  tersebar  luas  di  dunia maya.
15 Roida  Pakpahan, Analisis  Fenomena  Hoaks  di  Berbagai  Media  Sosial  dan  Cara  Menanggulangi Hoaks, Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST, ), Maret 2017, hlm. 479
16 ibid
17 ibid , hlm. 480.
Menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Suwarjono,  bahwa "ada lima ciri  berita hoaks yang perlu diketahui suapaya masyarakat dapat  membentengi diri, (dikutip dari anatranews.com) 18 , yaitu:
1. Beritanya cenderung  mengandung unsur provokasi, "mengompori" dengan tujuan untuk mendorong pembacanya menyetujui berita yang disebarkan  di media social.
2. Menggunakan situs media yang mirip dengan media sudah dikenal, atau membuat situs media baru yang tidak dikenal dan tidak jelas .
3. Kontennya hanya berupa opini, tidak mencantumkan  sumber beritanya dan tidak didukung dengan fakta.
4. Foto  yang  digunakan  hanya  berupa  ilustrasi,  tidak  menjelaskan  atau menggambarkan  foto yang digunakan,  tidak relevan atau tak nyambung dengan caption dan keterangan fotonya.
5. Akun  yang  digunakan  adalah akun  baru, penuh  kebohongan  dan tidak  diketahui sumbernya. 19
Pelaku  yang  dengan  sengaja  menyebarkan  berita  bohong  dapat  dikenakan  sanksi sebagaimana yang diatur dalan beberapa Peraturan Perundan-undangan   diantaranya:
a.

## UU ITE
b.

## Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)
Dalam  ketentuan  peraturan    UU  no  1  tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana, dalam  pasal  14  ayat  (1)  secara  garis  besar  merumuskan  bahwa  “apabila  seseorang  melakukan  perbuatan menyebar  luaskan  atau  memberitahukan  berita    bohong,  dengan  sengaja  menciptakan  keonaran  didalam masyarakat, sanksinya berupa hukuman penjara paling lama sepuluh tahun”.
Ketentuan Pasal 14 ayat (2)  merumuskan “apabila seseorang melakukan  perbuatan    menyebar luaskan atau memberitahukan berita  bohong, dengan sengaja menciptakan keonaran padahal  la dapat menduga bahwa informasi  atau berita yang disampaikan merupakan berita bohong, maka dapat dikenakan sanksi pidana paling lama tiga tahun”
Ketentuan  Pasal 15 merumuskan bahwa “apabila seseorang menyebarkan berita  yang tidak jelas  atau  berita  yang  dilebih-lebihkan  atau  yang  tidak  lengkap,  padahal    ia  mengetahui  atau  patut  menduga bahwa berita tersebut dapat   menciptakan keonaran di dalam masyarakat, maka sanksinya berupa pidana penjara paling lama dua tahun”.
Ketentuan  Pasal  tersebut  dapat  dikenakan  terhadap    seseorang  yang  sengaja  dengan maksud  menyebarkan    berita  padahal  berita    yang  disampaikannya    berpotensi  menciptakan keonaran, terlepas dari berita yang disampaikan apakah beritanya mengandung kebenaran ataupun beritanya  tidak  benar,  yang  penting  adalah  bahwa  informasi  yang  disebarkan  dapat menciptakann keonaran.  walaupun terdapat kondisi lainnya yaitu berita tersebut memang tidak benar, tidak sepenuhnya benar atau patut diduga tidak benar.
Selanjutnya  peraturan    pemerintah  Indonesia  membuat  kebijakan  dengan diberlakukannya  UU  No  19  tahun  2006  tentang  Infomasi  dan  transaksi  elektronik,sebagai pengamanan terhadap penyebaran cyber cryme di masyarakat. Berkaitan dengan penyampaian berita hoaks, ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1), permusannya adalah:  “ Siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan menyampaikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang dapat menimbulkan  kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik ”
Apabila seseorang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28 (1) dapat  diancam  dengan  hukuman  seperti  yang  dirumuskan  dalam  pasal  45A  ayat  (1)  diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya selama  lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
18 Suwarjono, Ketua Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia,diakses tgl 13 Juli 2021
19 Ibid . hlm..482
Selanjutnya perbuatan yang dilarang juga ditentukan  Pasal 28 ayat (2). Adapun rumusannya adalah:  siapapun  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan  perbuatan  menyampaikan  informasi  yang tidak benar dengan tujuan  untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. (SARA)”.
Undang-undang  ITE  mengatur  tentang  bagaimana  parameter  atau  tatakrama    ketika seseorang mempergunakan  hal–hal yang berkaitan dengan gelombang digital atau internet baik itu  untuk  surat  elektronik,  berdagang/  jasa,  maupun  untuk  pemanfaatan  lain  seperti  jejaring sosial  atau  media  social,  dan  juga  mengatur    tentang  aturan  apabila  seseorang  melakukan perbuatan  yang  dilarang  atau  melakukan  pelanggaran  sebagaimana  yang  telah  dirumuskan dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik,  maka ada sanksi yang tegas yang dapat dikenakan terrhadap orang   tersebut berupa  pidana penjara,  kurungan dan  denda.
Penjelasan tentang pelaku hoaks dapat dilihat  dalam UU ITE. Pelaku hoaks  adalah pihak yang  melakukan  perbuatan  mengirim,  menyebarkan  dan  melakukan  kegiatan  lain  yang menjadikan  satu  berita  elektronik  ‘beredar’.  pelaku  yang  melakukan  perbuatan menginformasikan  atau  mengirimkan  suatu  berita  tidak  selalu  mengetahui  atau  menyadari bahwa berita yang disebarkannya adalah bohong, tidak lengkap atau bahkan bisa menimbulkan keresahan  didalam    masyarakat.  Tingginya  masyarakat  mengakses  internet  tidak  sebanding dengan  kemauan  mereka  untuk  mencari  tahu  informasi  yang  benar.  Berdasarkan  catatan UNESCO    budaya  literasi  di  Indonesia  cendrung  rendah.  Indeks  kemauan  membaca masyarakat  Indonesia  hanya  0,001  persen,  berarti  setiap  1.000  penduduk  hanya  satu  yang membaca.  Artinya  masyarakat  Indonesia  sebagai  pemakai  internet  lebih  banyak  yang  tidak melakukan  penyaringan  informasi  yang  diterimanya  terlebih  dahulu  sebelum  membagikan informasinya kepada pengguna lainnya karena memang kemauan untuk membaca yang rendah. Padahal  dengan  banyaknya  informasi  dibaca  bisa  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman terhadap informasi yang didapatkan, apakah termasuk berita yang tidak benar atau bukan dan dapat menyadari akibat yang timbul dari berita yang disebarkannya. Beberapa pelaku hoaks yang dikenakan sanksi menyatakan bahwa yang mereka lakukan hanya menyampaikan informasi yang didapatkannya dari pihak lain tanpa ada maksud untuk menciptakan keonaran.
Untuk  mengantisipasi  penyebaran  berita  hoaks  dan  tidak  melakukan  pelanggaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka  ada beberapa cara yang dilakukan diantaranya sebagaimana yang dinyatakan Nukman Luthfi, bahwa dengan “melakukan  peningkatan  literasi  media  dan  literasi  media  social”.    Selanjutnya  pernyataan Kristiono (Ketua Umum Mastel) yang menegaskan bahwa  literasi sangat penting dilakukan untuk menimbulkan pemahaman masyarakat ketika memperoleh berita hoaks sehingga  mereka tahu cara menghadapi berita palsu yang diterima. 20
Agar  peredaran  berita  hoaks  tidak  beredar  secara  bebas,  maka  perlu  dilakukan penanggulangan.   menurut Pramono Anung   penanggulan hoaks bisa dilakukan dengan cara "swasensor" Swasensor adalah bagian dari literasi media di mana pengguna media sosial  harus bisa menseleksi  informasi yang diterima, apakah beritanya mengandung kebohongan ataupun beritanya  memang  mengandung  unsur  kebenaran.  Swasensor  dapat  dijadikan  sebagai  salah satu solusi untuk mencegah fenomena berita bohong alias 'hoaks' di media sosial. Masyarakat seharusnya mempunyai pengetahuan untuk dapat selektif dan menyaring suatu berita dan tidak mudah percaya terhadap berita yang beredar di media sosial. 21 .
Disisi  lain  untuk  mencegah  hoaks  yang  banyak  terjadi,    pemerintah  telah  membentuk Badan  Siber  Nasional.  Lembaga  tersebut  bertugas  melacak  sumber  kabar  hoaks  dan melindungi  situs  pemerintah  dari  serangan  peretas.  Badan  Siber  Nasional  juga  ditugaskan
21 Dikutif dari Kompas.com, diakses  7 Juli 2021
melindungi  institusi  negara  dari  serangan  peretas. 22 Selanjutnya    Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  sebagai  komunitas  dan  lembaga  keagamaan  diharapkan  peranannya  untuk  dapat berperan mengedukasi masyarakat agar  lebih  waspada,  selektif  menerima  berita-berita  yang beredar di media sosial
Oleh karena itu agar pemahaman dan pengetahuan masyarakat  tentang Undang-Undang ITE ini menjadi penting, agar masyarakat yang  akan menggunakan jejaring sosial, mengetahui dan bahkan memahami tentang isi undang-undang ini, khususnya dalam menyikapi berita yang beredar, dan akan selektif  berkomentar, menulis/ update status di jejaring social.
Berdasarkan    materi    yang  telah  disampaikan  kepada  peserta,  maka  melalui  kegiatan pengabdian ini  diharapkan dapat mengoptimalkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang  Undang-Undang  ITE,  agar  masyarakat  yang    akan  menggunakan  jejaring  sosial, khususnya  dalam  menyikapi  berita  yang  beredar,  yang  belum  jelas  kebenarannya  dan  akan lebih  selektif    berkomentar,  menulis/ update status  di  jejaring  sosial,    agar  terhindar  dari perbuatan melanggar hukum.

## KESIMPULAN
Kegiatan Penyuluhan Hukum  dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan target yang ditentukan   serta mendapat dukungan dari semua peserta. Hal tersebut dapat dilihat dari keaktifan    semua  peserta  dan  tetap    mengikuti  penyuluhan  sampai  kegiatan  berakhir.. Pemahaman  peserta  terhadap  materi  juga  sudah  cukup  baik  walaupun  masih  ada  beberapa peserta belum  menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan penyuluhan akan tetap  diselenggarakan dengan materi yang berbeda. Adanya kegiatan lanjutan  agar masyarakat dapat    lebih  memahami  dalam  menggunakan  media  sosial  sebagai  sarana  komunikasi  dan informasi, agar terhindar dari perbuatan yang dilarang. Penggunaan media sosial yang baik dan benar  dapat dijadikan sebagai hal yang menunjang kehidupan bersosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Christiany  Juditha,  “Interaksi  Komunikasi Hoax di  Media  Sosial  serta  Antisipasinya”, Jurnal Pekommas , Vol. 3, No. 1 (2018).
Himslaw Article, Bahaya Menyebarkan Berita Hoaks https//www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs- penyebaran-hoax-di-indonesia,
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Kompas.com, Masrudi, “Hoax, Media Baru Dan Daya Literasi Kita”, Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi , Vol. 10 No. 2 (2019).
Nur  Aisyah  Siddiq,  “Penegakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan  Berita  Palsu  ( Hoax ) Menurut  Undang-  Undang  No.11  Tahun  2008  Yang  Telah  Dirubah  Menjadi  Undang- Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Lex Et Societatis Vol. V, No. 10 (2017).
Roida Pakpahan, Analisis Fenomena Hoaks di Berbagai Media Sosial dan Cara Menanggulangi Hoaks, Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST), Maret 2017. tribunnews.com.
Undang- Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang- Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
22 Dikutip dari tribunnews.com. Diakses  tgl 8 Juli 2021