## OTORITAS DALAM PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH ( KONFRONTASI ANTARA PEMIMPIN NEGARA DAN PEMIMPIN ORMAS KEAGAMAAN)

## Oleh : Nihayatur Rohmah
Jurusan Syariah,  Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) NGAWI)

## ABSTRAK
Problematika  Hisab  Rukyah  senantiasa  actual  untuk  diperbincangkan.  Kontroversi dalam  penetapan  awal  bulan  qamariyah  kian  menjadi  tradisi  yang  dapat  dipahami namun tetap meresahkan masyarakat. Ketika persoalan ibadah  yang berdimensi social- sebagaimana  persoalan  penetapan  dalam  mengawali  puasa  dan  mengakhiri  puasa- dibutuhkanlah  kerangka  pemikiran  yang  berbasis  kemaslahatan  umum.  Wajah  bumi pertiwi kerapkali dihiasi dengan “tuntunan”yang berujung pada “tontonan” yang dapat mengancam  ukhuwwah  Islamiyah. Truth  claim ormas  keagamaan  dan  belum  dapat diterimanya  otoritas  tunggal  di  Negeri  ini  menjadi  pemicu  adanya  perbedaan  yang  tak berkesudahan. Ketika otoritas dikonfrontasikan antara pemimpin Negara dan pemimpin ormas maka dibutuhkanlah jiwa besar untuk mengalah guna meraih kemenangan. Jadi, berbesar hati untuk mengambil Pemerintah sebagai otoritas tunggal untuk menciptakan persatuan  ummat  adalah  lebih  utama  daripada  mempertahankan  kriteria  kalender masing-masing ormas.

## Kata kunci; Bulan Qamariyah, Otoritas Tunggal, Ukhuwwah Islamiyah

## A. PROBLEMATIKA HISAB RUKYAT
Persoalan  hisab  rukyat dalam  hal  penentuan  awal  bulan  Qamariyah-terutama bulan Ramadlan, Syawwal  dan Dzulhijjah-seringkali memunculkan perbedaan, bahkan kadang menyulut permusuhan yang mengoyak jalinan ukhuwwah Islamiyyah. Ini wajar, mengingat  terdapat  dua  madzhab  dalam  fiqih  hisab  rukyat  di  Indonesia  yang  secara institusi  selalu  disimbolkan  pada  dua  organisasi  kemasyarakatan  Islam  di  Indonesia. Dimana  Nahdlatul  Ulama  secara  institusi  disimbolkan  sebagai  madzhab  Rukyah sedangkan  Muhammadiyah  secara  institusi  disimbolkan  sebagai  madzhab  Hisab. Sehingga  persoalan  yang  semestinya  klasik  ini  menjadi  selalu  actual  terutama  di  saat menjelang penentuan awal bulan-bulan tersebut.
Melihat  fenomena  seperti  itu,  kiranya  tidak  luput  apa  yang  dikatakan  Snouck Hurgronje  seorang  orientalis  dari  Belanda  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Ahmad Izzudin  dalam  bukunya  yang  berjudul  Fiqih  Hisab  Rukyah,  dalam  suratnya  kepada Gubernur Jenderal Belanda:
“ Tidak  usah  heran  jika  di  Negeri  ini  hampir  setiap  tahun  timbul  perbedaan tentang  awal  dan  akhir  puasa.  Bahkan  terkadang  perbedaan  itu  terjadi  antara kampong-kampung yang berdekatan” . 1
Berpuluh-puluh  tahun  sudah  umat  Islam  Indonesia  terjebak  dalam  perdebatan tiada akhir, tentang penetapan awal Ramadlan, Idul Fitri dan Idul Adha. Semakin lama bukan  semakin  mendekati  titik  temu,  tetapi  malah  semakin  menjauh.  Sehingga  sidang Itsbat  yang  diharapkan  bisa  menjadi  forum  untuk  mencari  solusi  bersama  pun,  kini terkesan sudah tak berdaya. Dalam perkembangannya saat ini, ternyata penentuan awal Ramadlan dan hari raya idul fitri dan Adha tidak lagi dapat dikatakan mudah. Dari segi teknis ilmiah sebenarnya penentuannya, memang mudah karena merupakan bagian ilmu eksakta. Tetapi dalam penerapannya di masyarakat terbilang susah, karena menyangkut masalah-masalah non eksakta, di antaranya;
- Perbedaan madzhab hukum (ex; ada yang menganggap tidak sah cara hisab),
- Perbedaan matla’ ( daerah berlakunya suatu kesaksian hilal),
- Kepercayaan kepada pemimpin ummat yang tidak tunggal .

## B. KONTROVERSI KIAN MENJADI SEBUAH TRADISI
Kontroversi  yang  terus  berulang  tentang  perbedaan  Idul  Adha  dengan  Arab Saudi. Merujuk pada kejadian tahun 1411 H/ 1991 M, Idul Adha di Indonesia dan Arab Saudi berbeda hari. Pada tahun 1991 wukuf di Arafah terjadi pada tanggal 21 Juni 1991 sedangkan di Saudi jatuh pada tanggal 22 Juni 1991. Sedangkan di Indonesia idul adha jatuh  pada  tanggal  23  Juni  1991.  Kemudian  tahun  1997  Saudi  mengumumkan  wukuf jatuh  pada  tanggal    9  dzulhijjah  bertepatan  pada  tanggal  16  April  1997  dan  idul  adha jatuh  pada  tanggal  17  April  1997.  Sedangkan  Indonesia  ditetapkan  pada  tanggal  18 April 1997. Lagi, hari wukuf di Arab Saudi telah diputuskan pada hari Jum’at 26 Maret 1999,  karenanya  ada  yang  menyatakan  ibadah  haji  tahun  1999  tersebut  termasuk  haji akbar. Namun, keputusan ini menimbulkan kontroversi tentang penentuan idul adha di Indonesia. Di Indonesia, sebagian besar mengikuti ketetapan pemerintah dengan beridul adha  pada  tanggal  28  Maret  1999,  sedangkan  sebagian  lainnya  mengikuti  Arab  Saudi beridul  Adha  27  Maret.  Kontroversi  yang  senantiasa  berulang.  Tahun  2015  ini, penetapan  awal  bulan  Dzulhijjah sangat  berpeluang dengan adanya perbedaan, dengan merujuk  pada  data  hisab  ephemeris  2015  pada  tanggal  13  september  2015  pada  saat
1 Ahmad Izzudin , Fiqih Hisab Rukyat, (Jakarta: Erlangga, 2007), 44.
ijtima/  konjungsi  tinggi  hilal  di  Indonesia  masih  sangat  rendah  yakni  kisaran  0 ⁰ 26′ 59″. 2
Dari  data  tersebut  dapat  diprediksi  bahwa  Idul  adha  sangat  rentan  dengan perbedaan.  Bagi  kalangan  penganut  madzhab  Rukyah  ketinggian  hilal  tersebut tergolong  mustahil  rukyah  (hilal  tidak  mungkin  terlihat)  sehingga  dimungkinkan  bagi kalangan ini akan melakukan istikmal (menggenapkan 30 hari) untuk bulan Dzulqa’dah sehingga  tanggal  1  Dzulhijjah  akan  jatuh  pada  tanggal  15  September  2015,  puasa sunnah Arafah  ( 9 Dzulhijjah) jatuh pada tanggal  23 September dan lebaran  Idul  adha pada  tanggal  24  September  2015  .  Namun,  tidak  dengan  penganut  Wujudul  Hilal, pendekatan  yang  dilakukan  oleh  Muhammadiyah  yakni  pendekatan  astronomis  bahwa hilal adalah penampakan bulan yang paling kecil yang menghadap Bumi beberapa saat setelah  ijtima’.  Inilah  yang  kemudian  menjadi  kriteria  hisabnya  awal  bulan  baru  yang ditandai dengan wujudnya hilal ditandai dengan jika Matahari terbenam terlebih dahulu dari  pada  Bulan.  Sehingga  dengan  ketinggian  hilal  0 ⁰ 26′  59″  hilal  sudah  dianggap wujud meskipun belum imkan rukyah, konsekuensinya bulan baru tanggal 1 Dzulhijjah akan  ditetapkan  pada  tanggal  14  September  2015.  Perbedaan  tidak  berhenti  sampai disitu,  pada  saat  konjungsi  tanggal  13  September  2015  pada  saat  Matahari  terbenam pukul  18:31  tinggi  hilal  di  Makkah  berada  pada  kisaran  1 ⁰ 17′33″  dan  Saudi  mulanya telah  menetapkan  wukuf    bagi  jamaah  haji  di  Makkah  pada  tanggal  22  September 2015.Namun  demikian, Pemerintah Saudi  masih menunggu hasil rukyah sebagai  dasar penetapan, sehingga masih ada kemungkinan akan mengalami perubahan penetapan.
Perlunya  kajian  ulang  terhadap  keputusan  pemerintah  Saudi .  Perbedaan tahun  ini  akan  ada  nuansa  yang  agak  lain,  dan  ini  pun  pernah  terjadi  pada  tahun sebelumnya  semisal  tahun  1999.  Sebagaimana  pendapat  Thomas  Djamaluddin sebagaimana  dimuat  dalam  harian  umum  Pikiran  Rakyat  26  Maret  1999,  Ketika kebebasan  makin  terbuka,  kemungkinan  untuk  berbeda  semestinya  dianggap  lumrah. Ibarat  ungkapan  dalam  iklan  layanan  masyarakat  tentang  pemilu  “ saya  beda,  boleh kan?”. Tetapi dalam hal penentuan waktu ibadah, perbedaan  yang terjadi  harus dalam batasan kaidah-kaidah syariah yang dibenarkan. Bukan asal beda. Bukan karena taqlid. Islam mengajarkan untuk jangan menuruti saja suatu ketentuan tanpa dasar pengetahuan tentang  itu. “janganlah  engkau  turuti  hal-hal  yang  tidak  kamu  ketahui  (dasarnya),
2 Thomas Djamaluddin, Menggagas Fiqih Astronomi, ( Bandung: Kaki Langit, 2005),18.
sesungguhnya  pendengaran,  penglihatan,  dan  hati  akan  diminta  pertanggung jawabannya (Qs. 17: 36)”.
Arab  Saudi  memutuskan  saat  wukuf  (9  dzulhijjah)  berdasarkan  keputusan rukyatul hilal yang dilaporkan terjadi pada 17 maret,  sehingga 1 dzulhijjah 1419 jatuh pada  tanggal  18  maret  dan  wukuf  pada  tanggal  26  maret  1999.  Berarti  di  Arab  Saudi idul  adha  berlangsung  pada  tanggal  27  maret.  Tidak  jelas  metode  rukyat  yang  mereka lakukan.  Tetapi  sering  terjadi  kontroversi  dengan  keputusan  rukyatnya.  Tampaknya setiap laporan rukyatul hilal langsung diterima tanpa adanya konfirmasi benar tidaknya hilal yang teramati itu. Mungkin dasarnya hanya keimanan dan kejujuran pengamat hilal tersebut.    Secara  syar’i  itu  sah.  Karena  Nabi  SAW  pernah  menerima  kesaksian seseorang  yang  menyatakan  melihat  hilal  hanya  dengan  menguji  keimanannya.  Tetapi pada  zaman  Nabi  mungkin  semua  orang  faham  betul  tentang  hilal,  karena  itulah  satu- satunya alat penentu tanggal. Belum ada jam dan belum ada pengetahuan tentang hisab astronomis.
Untuk  saat  ini,  walaupun  keimanan  dan  kejujuran  pengamat  hilal  tersebut  tidak diragukan,  tetapi  dari  segi  kebenaran  objek  yang  dilihatnya  apakah  benar-benar  hilal atau  objek  lainnya,  kita  masih  boleh  meragukannya  sebelum  ada  bukti  ilmiah  yang meyakinkannya.  Bukti  ilmiah  yang  bisa  menguatkan  kesaksian  akan  rukyatul  hilal antara lain  posisi  hilal,  bentuknya, serta waktu  mulai teramati  dan terbenamnya.  Bukti ilmiah itu bisa diuji kebenarannya dengan rukyat hari-hari berikutnya.
Bagi  kalangan  yang mempercayai  rukyat  terpandu hisab, bukti ilmiah itu bisa ditambah  dengan  hasil  hisabnya.  Hasil  rukyat  bisa  segera  dicocokkan  dengan  hasil hisabnya.  Dengan  kriteria  hisabnya  kalangan  ini  bisa  menolak  kesaksian  hilal  jika dianggap  meragukan.  Misalnya,  bulan  semestinya  (menurut  hisab  yang  akurat)  telah terbenam tidak mungkin bisa dirukyat.
Bukti  ilmiah  kiranya  saat  ini  sangat  diperlukan.  Untuk  saat  ini,  sumpah  saja tidak dan belum cukup. Pengamat hilal ternyata banyk juga yang belum memahami hilal dan belum bisa membedakannya dnegan pbjek terang lainnya. Gangguan polusi di ufuk Barat bisa menyulitkan pengamatan. Objek terang pada arah pandang saat ini juga bisa beragam. Tidak heran bila sering terjadi kasus kesaksian hilal yang kontroversial.
Dapat  diambil  contoh,  menurut  hisab  astronomis  pada  tanggal  17  Maret  1999  di Mekkah  Matahari  terbenam  pukul  18:31  waktu  setempat  dan  Bulan  terbenam  pukul
18:19. Bagaimana mungkin hilal terlihat pada saat maghrib di Arab Saudi padahal bulan telah  terbenam.  Apalagi  saat  ijtimak/konjungsi  baru  terjadi  pada  pukul  21:50  waktu setempat  (18  Maret,  01:50  WIB).  Tidak  mungkin  terjadi  hilal  sebelum  ijtimak.  Dapat dipastikan yang dilaporkan oleh pengamat di Saudi tersebut bukan hilal. Mungkin objek terang yang dikira hilal, mungkin juga bulan tsabit akhir bulan yang teramati waktu pagi yang sebenarnya itu bukan hilal.

## C. PRINSIP WAKTU IBADAH BERSIFAT LOKAL
Waktu  ibadah  dalam  Islam  sebenarnya  bersifat  local .  Waktu  shalat  dan puasa  ditentukan  secara  local  berdasarkan  fenomena  Matahari  di  tempat  tersebut. Ibadah haji pun ditentukan secara local di Arab Saudi. Belum pernah ada laporan Arab Saudi  mengumpulkan  informasi  dari  seluruh  dunia  sebelum  memutuskan  hari wukufnya.  Kalaupun  di  Amerika  terlihat  hilal  dan  Arab  Saudi  belum  terlihat,  yang secara  astronomis  memungkinkan,  belum  tentu  Arab  Saudi  mengambilnya  sebagai keputusan  rukyatul  hilal.  Padahal  orang  yang  selalu  mengikuti  keputusan  Arab  Saudi sering mencari pembenaran dengan alasan mengikuti rukyat global. 3
Dasar hukum rukyat local secara umum (termasuk penentuan awal dzulhijjah) adalah  hadits  Nabi  yang  memerintahkan  berpuasa  bila  melihat  hilal  dan  berbuka  atau berbuka atau beridul fitri bila melihat hilal. Sedangkan penampakan hilal bersifat local, tidak bisa secara seragam terlihat di seluruh dunia. Demi keseragaman hukum di suatu wilayah pemimpin umat bisa menyatakan kesaksian di manapun di wilayah itu berlaku untuk seluruh wilayah (konsep wilayatul hukmi) .
Tidak  perlunya  mengikuti  kesaksian  hilal  di  wilayah  lainnya  bisa  didasarkan pada tidak adanya dalil yang memerintahkan untuk bertanya pada daerah lain bila hilal tak terlihat.  Dalil  lainnya adalah ijtihas  Ibnu Abbas tentang perbedaan awal  Ramadlan di Syam dan Madinah. Tampaknya, Ibnu Abbas berpendapat hadits Nabi itu berlaku di masing-masing wilayah. Tetapi, sebagian ulama lainnya berpendapat tidak ada batasan tempat  kesaksian  hilal.  Di  manapun  hilal  teramati,  itu  berlaku  bagi  seluruh  umat  di dunia.  Dasarnya,  karena  hadits  Nabi  sendiri  tidak  memberi  batasan  keberlakuan rukyatul  hilal  itu,  jadi  mestinya  berlaku  untuk  seluruh  dunia.  Namun  mereka  tidak merinci teknis pemberlakuan di seluruh dunia yang sebenarnya tidak sederhana. Untuk mendukung  arguemntasi  ini,  ada  yang  berpendapat  rukyat  global  lebih  menjamin
3 Djamaluddin, Menggagas Fiqih Astronom., 21
keseragaman daripada rukyat local. Tetapi, analisis astronomi membantah pendapat ini. Baik rukyat global maupun rukyat local tidak mungkin menghapuskan perbedaan. Jadi, pendapat  untuk  mengikuti  rukyat  global  tidak  lebih  baik  daripada  rukyat  local.  Arab Saudi  pun  tidak  melaksanakan  rukyat  global,  mengapa  untuk  mengikuti  Arab  Saudi berdalih  mengikuti  rukyat  global?  Tetapi  ada  asaln  lain  untuk  mengikuti  idul  adha seperti Arab Saudi, yaitu alasan idul adha adalah sehari setelah wukuf.
Mengutip  pendapat  Thomas  Djamaluddin  dalam  bukunya  yang  berjudul “ Menggagas Fiqih Astronomi” dikatakan bahwa di Arab Saudi, idul adha sehari setelah wukuf adalah suatu kepastian. Untuk wilayah lain perlu didefinisikan. Saat ini ada yang secara  mudah  mendefinisikan  bila  wukuf  hari  jumat  maka  idul  adha  hari  sabtu  untuk seluruh  dunia.,  termasuk  Indonesia.  Tanpa  memperhatikan  hari  itu  10  Dzulhijjah  atau bukan.  Tidak  ada  dalil  qat’i  yang  dapat  dijadikan  landasan  pendapat  ini,  selain mengikuti kelaziman hari dalam definisi syamsiyah dalam kalender miladiyah.
Mencermati  apa  yang  telah  terjadi  di  tahun  1999,  hal  yang  perlu  dipertimbangkan adalah  ketika  idul  adha  27  Maret  bisa  disebut  “mendahului”  bukan  “mengikuti”  idul adha  di  Saudi.  Dari  segi  waktu  shalat  idul  adha,  pasti  mendahului.  Saat  di  sini melaksanakan shalat diul adha pukul 06.30 WIB, di Arab Saudi masih pukul 02.30 dini hari. Dari segi tanggal pun mendahului, di Indonesia saat itu masih 9 dzulhijjah.
Permasalah  berikutnya  adalah  soal  puasa  sunnah  arafah  yang  mungkin membingungkan banyak orang. Haramkah musli di Indonesia puasa pada hari sabtu 27 Maret sedangkan di Arab Saudi sudah beridul Adha? Jawabannya adalah karena waktu ibadah  bersifat  local  semestinya  juga  mengacu  pada  waktu  di  Indonesia.  Karena  di Indonesia idul adha pada tanggal 28 Maret maka sah puasa pada tanggal 27 Maret. Lain soal bagi orang yang yakin (dengan dasari pertimbangan aqli dan naqli) dengan ijtihad bahwa  idul  adha  jatuh  pada  27  Maret,  maka  bagi  mereka  terikat  pada  ketentuan  yang diyakkininya  bahwa  hari  itu  haram  berpuasa. 4 Hal  yang  paling  menentukan  dalam pengambilan  keputusan  masalah  penentuan  idul  adha  dan  puasa  arafah  adalah  ijtihad mana  yang  paling  diyakininya.  Tentunya,  bukan  dnegan  taqlid,  tetapi  dengan  dasar argumentasi yang benar secara syar’i dan sains.
4 Djamaluddin, Menggagas Fiqih Astronomi., 22.

## D. AKAR MASALAH HISAB RUKYAH
Akar  Masalah  perbedaan .  Mengekor  pendapat  Syaikh  Muhammad  Shadi Arbash dari Syria, beliau mengatakan pada seminar international di Malang tahun 2015 yang  lalu  bahwa  sebenarnya  akar  dari  permasalahan  yang  terjadi  di  Negara-negara muslim  dalam  penetapan  awal  bulan  bukan  terletak  pada  perbedaan  ahli  falak, melainkan  perbedaan  muncul  karena  adanya  perbedaan  dalam  teori  fiqih  yang  dianut oleh Negara muslim yang bersangkutan.
Setidaknya terdapat tiga hal yang lazimnya menjadi pemicu adanya perbedaan. Pertama, pendapat  yang  menyatakan  bahwa  penetapan  awal  bulan  mendasar  pada metode rukyah  bil  ain, bukan  mengacu  pada  hisab  secara  mutlak.  Pendapat  ini  dianut oleh beberapa Negara di antaranya Arab Saudi dan Syria. Kedua , penetapan awal bulan hijriyah dengan menggunakan metode hisab dengan batasan tertentu sebagai pengganti rukyah.  Pendapat  ini  diikuti  oleh  Tunisia,  Turki  dan  Aljazair. Ketiga, merujuk  pada pendapat  Imam  Subki  dengan  memidifikasi  antara  hisab  dan  rukyah.  Pendapat  ini diterapkan di Negara Mesir dan sebagian umat Islam di Indonesia. 5
Ketika  berbicara  tentang  rukyah  sebagai  penentu  awal  bulan,  maka  bahasan selanjutnya  adalah  tentang  bagaimana  batasan    keberlakuan  rukyah  hilal  (matla’)  baik secara  fiqih  maupun  astronomi?    Matla’  hilal  adalah  suatu  kawasan  geografis  yang mengalami  terbit  hilal  di  atas  ufuk  Barat  sesudah  Matahari  terbenam  sehingga  semua wilayah dalam kawasan tersebut memulai awal bulan pada hari yang sama.
Berikut  akan  penulis  paparkan  pendapat  para  ulama  tentang  batasan  matla’ sebagaimana  yang  pernah  dikutip  oleh  Abdus  Salam  Nawawi. 6 Pertama, menurut  al- Saidalany  dan  syaikh  Tajuddin  al-Tibrizy,  sejauh  satu  matla’,  yakni  setara  dengan  24 farsakh  seperti  Baghdad,  Kufah,  Ray  dan  Quzwain.  24  farsakh  setara  dengan  5.544 meter atau 133, 056 km, ada pula yang berpendapat 1 matla’ setara dengan 72 x 1.6093 x 1 km= 115, 8696 km. kedua, menurut al-Saimary, sejauh batas Iqlim (region). Ketiga, menurut al-Fawrany, Imam Haramayn, al-Ghazaly, al-Baghawy sejauh masafat al-qasr yakni  sejauh  88,  704  km. keempat, sebagaimana  diungkapkan  oleh  al-Sarkhasyi,
5 Muhammad Shadi Musthafa Irbash , Makalah Seminar International di Malang: Fiqih Hisab Rukyah  di Syria, 2015
6 Abdus  Salam  Nawawi, Rukyat Hisab di kalangan NU Muhammadiyah, Surabaya: Diantama, 2004),
97 .
ukurannya  bukan  jarak  tertentu  melainkan  peluang  rukyat (Imkan  Rukyah). Kelima, kesamaan  waktu  terbit  terbanmnya  Matahari  dan  Bintang,  seperti  Baghdad  dengan Kufah dan ini bertalian dengan bujur dan lintang suatu tempat.
Dari  kelima  pendapat  tersebut  di  atas  yang  sejalan  dengan  nalar  ilmu  hisab adalah  pendapat  yang  keempat  yaitu  yang  menjadikan  visibilitas  atau imkan  rukyah sebagai acuan dalam penentuan garis tanggal. Memang secara empiric permukaan bumi, sesudah  Matahari  terbanam  pasca  ijtima/konjungsi  di  setiap  akhir  bulan  selalu  terbagi menjadi dua, yakni kawasan yang mengalami penampakan hilal dan kawasan yang tidak mengalami  penampakan  hilal.  Karena  itu,  daerah-daerah  di  dalam  kawasan  yang mungkin  mengalami  penampakan  hilal  bisa  memasuki  bulan  baru  berdasarkan  rukyah hilal,  sedangkan  daerah-daerah  yang  berada  diluarnya  harus  memasuki  bulan  baru dengan berdasarkan istikmal.

## E. KONSEP MATLA’ DALAM FIQIH-ASTRONOMIS
Di  dalam  wacana  fiqih ,  terdapat  dua  (2)  teori  tentang  matla’,  yakni  teori ittifaq  al-Matali’ yang  disusun  oleh  madzhab  Hanafi,  Maliki  &  Hanbali  dan teori Ikhtilaf al-Matali’ yang dibangun oleh madzhab Syafi’i. 7
Menurut teori ittifaq al-Matali’ , peristiwa terbit hilal yang dapat dirukyat dari suatu  kawasan  Bumi  tertentu  mengikat  seluruh  kawasan  Bumi  lainnya  di  dalam mengawali  dan  menyudahi  puasa.  Dasarnya  adalah  hadits  Nabi “shuumuu  liru’yatihi waaftiruu  liru’yatihi. Hadits  tersebut  ditujukan  untuk  seluruh  umat  secara  umum, sehingga  apabila  salah  satu  dari  mereka  telah  melihat/merukyat  hilal  dibelahan  Bumi manapun ia berada, maka rukyatnya itu berlaku juga bagi mereka seluruhnya.  Menurut teori  ini,  rukyat  hilal  itu  hanya  berlaku  untuk  kawasan  rukyat  itu  sendiri  dan  untuk semua  kawasan  lainnya  yang  terletak  di  sebelah  Baratnya.  Sedangkan  untuk  sebelah Timurnya, rukyat hilal itu hanya berlaku bagi kawasan yang berada di dalam-atau tidak melampaui-batas matla’.
Rukyat  di  suatu  kawasan,  menurut  teori  ini,  tidak  dapat  diberlakukan  untuk seluruh dunia karena pertama, berdasarkan riwayat  Kuraib  yang ditakhrij oleh Muslim bahwa Ibnu Abbas yang tinggal di Madinah menolak berpegang pada rukyat penduduk Syam  kendati  telah  di  itsbat  oleh  Khalifah  Muawiyah.  Ibnu  Abbas  mengemukakan alasan, hakadza  amarana  Rasulullah  ( begitulah  Rasulullah  menyuruh  kami).  Kedua,
7 Abdus Salam Nawawi, Artikel: Rukyah Internasional, 2000, 2.
adanya  perbedaan  terbit  dan  terbenam  Matahari  dipelbagai  kawasan  di  Bumi menyebabkan  tidak  mungkin  seluruh  permukaan  Bumi  disamaratakan  sebagai  satu matla’.
Karena  “ajaran”  perbedaan  matla’nya  inilah  teori ikhtilaf  al-Matali’ dengan mudah  dipersepsi  sebagai  biang  terjadinya  perbedaan  hari  dalam  memulai  maupun mengakhiri  puasa  Ramadlan  di  berbagai  kawasan  di  Bumi.  Bahkan,  lebih  jauh  teori inipun  kemudian  dituding  sebagai  pemicu  perpecahan  umat.  Tapi  persoalannya, logiskah  perintah  Nabi “shuumuu  liru’yatihi.. itu  dipahami  sebagai  dalil  yang menghendaki  berlakunya  rukyat  secara  internasional?  Untuk  menjawab  pertanyaan  ini maka  akan  penulis  paparkan  hasil  analisis  dari  Abdussalam  Nawawi 8 dengan pendekatan  yang  proporsional.  Pertama,  kiranya  kita  sepakat  bahwa  hadits  kandungan di  atas  adalah  petunjuk  tentang  penentuan  waktu  memulai  dan  mengakhiri  puasa Ramadlan.  Karena  berkenaan  dengan  waktu,  maka  pemahaman  akan  implementasinya haruslah  menggunakan  logika  system  perjalanan  waktu,  bukan  logika  pengertian bahasa.  Kedua,  sunnatullah  tentang  system  perjalanan  waktu  di  Bumi  adalah  bersifat setempat-setempat  (local) tidak bersifat  global.  Waktu  di  Bumi mengalir dari timur ke barat sejalan dengan aliran siang dan malam. Kawasan di timur mengalami syuruq dan ghurub Matahari lebih dulu daripada kawasan di Barat. Semakin jauh jarak barat-timur antar kedua kawasan semakin besar pula beda waktu antara keduanya.
Dengan begitu, semua waktu  yang disebut didalam  dalil-dalil  syariat  logisnya adalah dipahami sesuai logika system perjalanan waktu di Bumi yang bersifat setempat- setempat  itu.  Kalau  pada  saat  ghurub  Matahari  di  Indonesia  hilal  belum  bisa  dirukyat, adalah tidak logis kalau kita kemudian mengikuti rukyatnya orang Makkah. Sama persis tidak  logisnya  dengan  memahami  masuknya  waktu  dzuhur  untuk  Indonesia  pada  kira- kira pukul 4 sore karena mengacu pada “tergelincirnya Matahari’nya mekkah atau pada kira-kira pukul 10 pagi karena mengikuti “tergelincirnya Matahari”nya di Tokyo.

## F. HILAL SATU MELAHIRKAN LEBIH DARI SATU PERAYAAN
Hilal-nya satu  tapi mengapa lebaran  kerap kali lebih dari  satu? di dalam al-Qur’an, bulan disebut dengan tiga istilah, yakni syahrun ( month), Qamar (moon), dan hilal  (crescent  moon) 9 .  Syahrun digunakan  untuk  menyebut  bulan  dalam  arti  durasi
8 Abdus Salam Nawawi, Rukyah  Hisab di Kalangan NU MUHAMMADIYAH ,115 .
9 Agus Musthofa , Jangan asal Ikut-ikutan Hisab Rukyat, (Surabaya: PADMA Press, 2013), 195 .
waktu  yang  berjumlah  29  atau  30  hari.  Juga  untuk  menyebut  nama  bulan. Qamar digunakan  untuk  menunjuk  sebuah  benda  langit  yang  menjadi  satelit  planet  Bumi. Sebuah  benda  langit  yang  bercahaya  dan  selalu  terlihat  berubah-ubah  bentuk  seiring dengan pergerakannya mengelilingi  Bumi.  Sedangkan hilal  adalah bulan yang pertama kali  tampak  cahayanya  dari  Bumi  pada  saat  terbenam  Matahari  sesudah  terjadinya ijtimak  atau  konjungsi.  Pada  saat  terbenam  Matahari  tanggal  29  Ramadlan  1423  H kedudukan  bulan  memang  sudah  positif  terhadap  ufuk  dengan  ketinggian  setengah derajat untuk wilayah Indonesia paling Barat. Hanya saja, dari perspektif imkan rukyah manapun,  ketinggian  bulan  sebesar  itu  belumlah  memenuhi  syarat  untuk  dapat melahirkan hilal. Artinya, bulan ( moon) memang sudah berada di atas ufuk tetapi hilal ( crescent) belum  lahir.  Hilal  inilah  yang  kemudian  dijadikan  sebagai  penentu  awal bulan  hijriyah. Hilal hanya  muncul  satu  kali  dan  selebihnya  akan  disebut qamar, dan seharusnya  dalam  batasan  satu  matla’  hanya  ada  satu  kali  lebaran.  Oleh  karenanya, Ummul  Qura  menggunakan  istilah wiladatul  hilal karena  dalam  hal  penentuan  awal bulan  menggunakan  metode  rukyah  yang  ditandai  dengan  lahirnya  hilal.  Sedangkan kalangan Muhammadiyah menggunakan istilah wujudul hilal dengan asumsi hilal sudah wujud  meskipun  tidak  terlihat  ( mustahil  rukyah) .  Logikanya  ketika  ada  satu  hilal seharusnya hanya akan ada satu kebenaran penetapan dalam mengawali atau mengakhiri puasa  dan/lebaran.  Kiranya  hal  inilah  yang  perlu  dirumuskan  tentang  formulasi  dan kriteria  hilal  yang  harus  disepakati  baik  dengan  metode  atau  pendekatan  hisab  dan rukyah.  Faktanya,  kita  masih  memiliki  dua  macam  kebenaran,  yakni  kebenaran  hilal versi  hisab  dan  rukyah,  yang  kemudian  muncul  pemahaman  yang  berbeda  tentang implementasi  hisab  rukyah  dengan  persepsi  bahwa  rukyah  bersifat taabbudi-ghair  al- ma’qul  ma’na sehingga  hasilnya  bersifat qat’I (hisab  dianggap  bersifat  dzanny) . sebaliknya  ada  pula  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  rukyah  itu  termasuk taaqquli- ma’qul  al-ma’na sehingga  hasilnya  hanya  bersifat  dzanny  (hisablah  yang  dianggap memiliki kebenaran qat’i).
Dari  dua  pendapat  tersebut  kemudian  muncul  pendapat  yang  berupaya menjembatani  kedua  madzhab  tersebut,  seperti  pendapat  al-Qalyubi  yang  mengartikan rukyah  dengan  “ imkan  al-rukyah” (posisi  hilal  mungkin  dilihat).  Dengan  demikian metode  hisab  dan  rukyah  tidak  dapat  dipisahkan  sebagai  sebuah  metode,    keduanya
dapat  saling  membantu  (simbiosis  mutualisme),  keduanya  seperti  dua  sisi  mata  uang yang tidak dapat dipisahkan, ketika terpaksa dipisahkan ibarat jasad tanpa ruh.
G. UPAYA  MEYELESAIKAN  MASALAH  TANPA  MASALAH  ;Sebuah tantangan dan Harapan
Upaya mengatasi dilema yang tak berkesudahan . Kalau kita merujuk pada landasan  hukum  persoalan-persoalan  hisab  rukyah  maka  dapat  dipahami  bahwa  hal tersebut  termasuk  persoalan  fiqih  atau  ijtihadi.  Karena  banyaknya  madzhab  dalam penentuan  awal  Ramadlan,  Syawwal  dan  Dzulhijjah  di  Indonesia  maka  banyak  juga pihak  yang  tergugah  untuk  mengupayakan  persatuan.  Terbukti  dari  berbagai pengalaman, perbedaan seringkali membingungkan masyarakat awam bahkan seringkali mengoyak  jalinan  ukhuwah  islamiyah-termasuk  peluang  perbedaan  akan  terjadi  dalam penetapan  puasa  sunnah  arafah  dan  lebaran  Idul  Adha  1436  H-  dan  sampai  sekarang belum  ada  pendapat  yang  dapat  diterima  oleh  semua  pihak.  Namun  demikian,  upaya penyatuan  pemerintah  dengan  madzhab imkan  rukyah dengan  format  kekuasaan itsbat pada  pemerintah  sebenarnya  merupakan  upaya  yang  lebih  mempunyai  peluang  untuk dapat  diterima  oleh  semua  pihak.  Upaya  pemerintah  ini  pada  dasarnya  berpijak  pada upaya  tercapainya  keseragaman,  kemaslahatan  dan  persatuan  umat  Islam  Indonesia. Dalam wacana hisab rukyah di Indonesia pada persoalan penetapan awal bulan terdapat fenomena  menarik  di  mana  Pemerintah  dengan  berdasar  pada  kaidah “hukm al-hakim ilzamun  wa  yarfa’al-khilaf” (keputusan  hakim/pemerintah  itu  mengikat  dan menyelesaikan perbedaan pendapat).
Keputusan  yang  diambil  pemerintah,  sebagai  upaya  untuk  mengakomodir semua madzhab semestinya dapat diterima dan diikuti oleh semua pihak. Namun dalam tataran  realitas,  ternyata  masing-masing  pihak  mengeluarkan  keputusannya  sendiri- sendiri.  Oleh  karenanya  Abdussalam  Nawawi  dalam  seminar  International  di  Hotel Solaris Malang menghimbau agar masing-masing ormas tidak lagi mengeluarkan fatwa, ikhbar dan/ pengumuman terkait penentuan awal bulan dan kemudian mengajak kepada umat  Islam  agar  tunduk  pada  itsbat  Pemerintah.  Jika  umat  Islam  di  Indonesia  ini menyatakan  keinginan  dan  tekad  untuk  mengawali  dan  mengakhiri  bulan  qamariyah secara  seragam  tetapi  masing-masing  ormas  masih  saja  memberikan  ikbar  kepada warganya dan keputusannya menyelisihi ketetapan pemerintah, maka cita-cita besar itu tidak  akan  pernah  terwujud.  Sudah  saatnya  menanggalkan  egoisme  ormas,  egoisme
partai dan aliran demi kepentingan persatuan umat. Muhammad Shadi Musthafa Irbash menambahkah  bahwa  di  Negara  kami  (Syria)  tidak  pernah  terjadi  perbedaan  dalam mengawali  dan  mengakhiri  bulan  Hijriyah  karena  terdapat  otoritas  tunggal  dalam  hal penetapan awal  bulan hijriyah  yakni  qadli/pemerintah. Beliau menegaskan bahwa para Ulama Ushuliyyun dan Fuqaha’ telah menetapkan bahwa keputusan qadli/hakim/pemerintah  itu  dapat  menghilangkan  adanya  perbedaan  dan  berlaku  untuk semua.
Mengutip  apa  yang  selalu  di  sampaikan  oleh  Thomas  Djamaluddin  bahwa Persoalan  penetapan  awal  Ramadhan,  Syawal,  dan  Dzulhijjah  bukan  sekadar  masalah penetapan  waktu  ibadah.  Ada  cita-cita  besar  yang  ingin  diwujudkan  umat  Islam: mewujudkan kalender Islam yang mapan. Kalender Islam yang mapan adalah kalender yang  bisa  digunakan  untuk  penentuan  waktu  ibadah  dan  kegiatan  muamalat  (sosial, ekonomi,  budaya)  yang  bisa  dibuat  untuk  puluhan  tahun,  bahkan  ratusan  tahun  ke depan. Untuk membuat kalender diperlukan ilmu hisab (komputasi) astronomi. Namun hasil  hisab  (perhitungan)  saja  belum  bisa  menetapkan  awal  bulan  kalau  belum menggunakan  kriteria.  Ya,  kriteria  menjadi  salah  satu  dari  tiga  syarat  utama  untuk membangun sistem kalender yang mapan.
Tiga syarat membangun sistem kalender yang mapan adalah (1) adanya otoritas tunggal,  (2)  adanya  batas  wilayah  yang  disepakati,  dan  (3)  ada  kriteria  tunggal  yang disepakati.  Kondisi  saat  ini,  perbedaan  penentuan  awal  bulan  qamariyah,  terutama Ramadhan,  Syawal,  dan  Dzulhijjah,  bersumber  dari  belum  adanya  kesepakatan  pada tiga syarat itu. Di Indonesia, otoritas pemerintah belum sepenuhnya disepakati. Saat ini otoritas  pimpinan  ormas  Islam  masih  lebih  dipercaya.  Batas  wilayah  secara  umum disudah  disepakati  yaitu  batas  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI), walau  ada  yang  menginginkan  batas  wilayah  global  (namun  tanpa  memberikan konsepnya).  Masalah  kriteria  makin  menampakkan  perbedaan  antar-ormas  Islam, khususnya  antara  Muhammadiyah,  Nahdlatul  Ulama  (NU),  dan  Persatuan  Islam (Persis).
Hasil  hisab  secara  umum  sama  antara  hasil  hisab  Muhammadiyah,  NU,  dan Persis  karena  semuanya  menggunakan  perangkat  lunak  astronomi.  Hasil  penetapan hisabnya, awal Ramadhan 1436 semuanya sepakat akan jatuh pada 18 Juni 2015. Hasil penetapan hisab awal Syawal (Idul Fitri) 1436 Muhammadiyah dan NU akan sama (17
Juli  2015),  namun  Persis  berbeda  (18  Juli  2015).  Hasil  penetapan  hisab  10  Dzulhijjah (Idul  Adha)  1436  Muhammadiyah  lebih  awal  (23  September  2015)  daripada  NU  dan Persis  (24  September  2015).  Ketika  terjadi  perbedaan,  bagaimana  sikap  kita?  Marilah kita  mengingat  cita-cita  besar  umat  Islam  untuk  mewujudkan  kalender  Islam  yang mapan.  Marilah  kita  bersatu  pada  tiga  syarat  kalender  mapan.  Batas  wilayah  NKRI sudah  disepakati.  Kalaulah  masalah  kriteria  belum  bisa  disepakati  dan  terlanjur  telah dijadikan dasar  dalam penetapan kalender masing-masing ormas, marilah bersatu untuk syarat otoritas tunggal.
Fatwa Majelis Ulama  Indonesia No. 2/2004  menyatakan “seluruh umat  Islam Indonesia  wajib  menaati  ketetapan  Pemerintah  RI  tentang  penetapan  awal  Ramadhan, Syawal,  dan  Dzulhijjah”.  Marilah  kita  bersepakat  untuk  menjadikan  Pemerintah  RI sebagai otoritas yang menjaga kalender Islam Indonesia. Marilah menjadikan keputusan pemerintah  saat  sidang  itsbat  (sidang  penetapan)  sebagai  keputusan  yang  diikuti  oleh seluruh  umat  Islam  Indonesia.  Itulah  salah  satu  tahapan  strategi  mewujudkan  kalender Islam Indonesia yang mapan. Sementara itu dialog terus dilakukan untuk menyamakan kriteria  berdasarkan  kajian  fikih  dan  astronomi.Tentunya  fatwa  MUI  ini  juga  sejalan dengan kaidah yang terdapat dalam Risalah Qawaid Fiqhiyah:  طونم ةيعرلا ىلع ماملاا فرصت ةحلصملاب  (Kebijaksanaan  Imam/Kepala  Negara  terhadap  rakyat  itu  harus  dihubungkan dengan kemaslahatan) 10 .
Perdebatan dalam hisab rukyat merupakan persoalan klasik namun tetap actual. Selanjutnya,  salah  satu  problematika  dalam  aplikasi  hukum  yang  tetap  hangat diperdebatkan baik yang klasik maupun yang kontemporer adalah tentang tujuan hukum itu sendiri ( the purpose of law) . Ada yang beranggapan bahwa ketika hukum itu dibuat, sudah  tentu  memiliki  tujuannya  sehingga  pada  masa  selanjutnya  aplikasi  hukum merupakan cause  and  effect  matter (urusan  sebab  akibat)  tanpa  perlu  lagi  melihat konteks  tujuan  awal  hukum.  Selanjutnya,  lazim  diketahui  bahwa  permasalahan– permasalahan  hukum  Islam  yang  muncul  pada  masa  kini  berbeda  dengan  persoalan hukum  yang  terjadi  pada  masa  lampau.  Dalam  menyelesaikan  masalah  kontemporer seperti  itu-semisal  persoalan  hisab  rukyat-satu-satunya  solusi  yang  tepat  adalah menangkap  prinsip-prinsip  dasar,  makna-makna  universal  dan  tujuan-tujuan  yang
10 Muhammad  Syafiq, Hak  Itsbat  Pemerintah  Dalam  Penentuan  Awal  Bulan  Ramadlan,  Syawal  dan Dzulhijjah, Artikel yang disampaikan pada WORKSHOP: Penyusunan Pedoman Kalender Taqwim Standar Indonesia” di Bandungan Semarang, Desember 2012.
terkandung  didalamnya  untuk  kemudian  diterapkan  dalam  wajah  baru  yang  sesuai dengan  semangat  merealisasikan  kemaslahatan  umum.  Inilah  yang  dinamakan  dengan maqashid-based ijtihad.
Dalam operasionalisasinya, maqashid-based ijtihad ini ada tiga hal pokok yang harus  dijadikan  dasar/pijakan  utama; pertama, mufti  atau  penentu  hukumnya  adalah orang-orang  yang  benar-beanr  memenuhi  kualifikasi  sebagai  mujtahid.  Kaitannya dengan  persoalan  penentuan  hisab  rukyat  yang  terformasi  dalam  sidang  itsbat,  kaidah ini harus betul-betul terpenuhi. Persoalan ini tentunya melibatkan para ahli (di antaranya ahli falak, ahli tafsir, ahli hadits, astronom dan seterusnya) yang kompeten dibidangnya sehingga  putusan  yang  diberikan  itu  benar. Kedua, mengetahui  dengan  baik  konteks problematika  hukum  yang  terjadi  (terutama  seluk  beluk  problematika  hisab  rukyat  di Indonesia). Ketiga, berpegang teguh pada dalil-dalil yang mu’tabar (diakui validitas dan reabilitasnya). Dalam prosesnya, tiga dasar tersebut d ilakukan dalam tiga tahap besar, yaitu tasyawwur,  takyif,  dan  tatbiq.  Tasyawwur adalah  tahapan  pengenalan  hakikat permasalahan  dan  konteksnya  dalam  realitas,  sementara takyif adalah  menyusun  dalil- dalil yang dianggap sesuai dengan masalah-masalah baru itu, dan tathbiq adalah tahapan terakhir penentuan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan, akibat hukum dan tujuan-tujuan hukum itu sendiri. 11 Kiranya semua prosedur di atas tercermin dalam hal ikhwal  sidang  Itsbat  Kemenag  RI.  Maka  kemaslahatan  apalagi  yang  lebih  besar  yang dapat diharapkan selain ukhuwwah Islamiyah.

## H. KESIMPULAN
Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah masalah ijtihadiyah. Tidak ada kebenaran mutlak dalam hal ijtihadiyah. Rasul SAW mengajarkan, kalaulah salah  dalam  berijtihad,  bukan  dosa  yang  kita  peroleh,  namun  kita  masih  dapat  satu pahala. Sementara menjaga ukhuwah, persaudaraan dan persatuan ummat, adalah wajib. Menurut kaidah Islam, kalau kita dihadapkan pada dua atau lebih pilihan, pilihlah yang paling besar maslahatnya. Menjaga ukhuwah lebih besar manfaatnya bagi kemaslahatan ummat,  daripada  bertahan  pada  ijtihad  penetapan  awal  Ramadhan,  Syawal,  atau Dzuhijjah.  Jadi,  berbesar  hati  untuk  mengambil  Pemerintah  sebagai  otoritas  tunggal untuk  menciptakan  persatuan  ummat  adalah  lebih  utama  daripada  mempertahankan
11 Muhammad  Darwis ,  Makalah:  Maqashid  al-shariah  dan  pendekatan  system  dalam hukum Islam perspektif Jasser Auda, 2012, 387 .
kriteria  kalender  masing-masing  ormas.  Bersepakat  pada  satu  otoritas  pun  menjadi bagian mewujudukan cita-cita besar umat Islam, yaitu mewujudkan kalender Islam yang mapan.

## REFERENSI
Djamaluddin, Thomas., Menggagas Fiqih Astronomi, Bandung: Kaki Langit, 2005.
Darwis , Muhammad, Makalah:  Maqashid  al-shariah  dan  pendekatan  system  dalam hukum Islam perspektif Jasser Auda, 2012.
Irbash,  Muhammad  Shadi  Musthafa ,  Makalah  Seminar  International  Agustus  2015  di Malang: Fiqih Hisab Rukyah Syria
Izzudin , Ahmad., Fiqih Hisab Rukyat, Jakarta: Erlangga, 2007
Musthofa , Agus., Jangan  asal  Ikut-ikutan  Hisab  Rukyat, Surabaya:  PADMA  Press, 2013
Nawawi, Abdussalam, Rukyat  Hisab  di  kalangan  NU  Muhammadiyah,  Surabaya: Diantama, 2004
Nawawi, Abdussalam, Artikel: Rukyah International, 2000.
Syafiq, Muhammad., Hak Itsbat Pemerintah Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadlan, Syawal  dan  Dzulhijjah, Artikel  yang  disampaikan  pada  WORKSHOP: Penyusunan Pedoman  Kalender  Taqwim  Standar  Indonesia” di  Bandungan  Semarang,  Desember 2012.