## EKSISTENSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENANGANAN KASUS KEWARISAN ANAK

## NURHIDAYAH A. HAMBALI, SUBEHAN KHALIK

## Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstrak
Balai  Harta  Peninggalan  dalam  penanganan  kasus  kewarisan  anak  telah  mematuhi hukum  yang  ada  dan  sudah  sesuai  dengan  standar  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Ini menunjukkan  bahwa  para  wali  harus  lebih  memperhatikan  tugasnya  sebagai  wali  anak agar  mengelola  warisan  si  anak  dengan  baik  dan  tidak  menyalahgunakan  harta  anak dibawah  perwaliannya  agar  harta  warisan  anak  tetap  terlindungi  dan  wali  anak berkewajiban untuk mengasuh anak yang berada dibawah perwaliannya. Dengan adanya harta  peninggalan  yang  tidak  terurus  maka  dari  itu  Balai  harta  peninggalan  harus  lebih meningkatkan  pengawasan  sebagai  wali  anak  dan  meningkatkan  kinerjanya  baik  dari sumber  daya  manusia,  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dengan  mengikuti  cara  pelaksanaan penanganan pembagian hak anak dalam kewarisan.
Kata Kunci : Anak, Balai Harta Peninggalan, Kewarisan.

## Abstract
The  Probate  Court  in  handling  cases  of  inheritance  of  children  has  complied  with existing laws and is in accordance with islamic law compilation standards. This shows that guardians must pay more attention to their duties as guardians of children in order to manage the child's inheritance well and not to abuse the assets of the child under his guardianship so that the child's inheritance remains protected and the child's guardian is  obliged  to  care  for  the  child  under  his  guardianship.  With  the  inheritance  of  assets that aren’t taken care, the inheritance hall should increase supervision as a guardian of children  and  improve  their  performance  both  from  human  resources,  so  that  mistakes don’t  occur  by  following  the  implementation  of  handling  the  distribution  of  children's rights in inheritance.
Keywords: Children, Heritage Sites, Inheritance.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan  yang  dibuat  oleh  negara  dan  mengikat  warga  negaranya  dengan  mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. 1
Selain  bersifat  memaksa,  dalam  hukum  perdata  pada  umumnya  hukum  bersifat mengatur.  Adapun  untuk  mencapai  tujuan  hukum  itu,  hukum  harus  difungsikan  dan dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat.
Hukum  kewarisan  adalah  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata  secara  keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga, maka hukum kewarisan adalah bagian dari  hukum  kekeluargaan  yang  memegang  peranan  sangat  penting,  bahkan  menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. 2
Setelah datangnya Islam, hukum kewarisan yang berpihak kepada golongan tertentu mengalami  revisi.  Diantara  penertiban  yang  dimaksud  adalah  aturan  yang  memberikan hak kewarisan kepada kaum wanita. Tidak hanya itu, aturan yang dimaksud dengan rinci memberikan hak-hak kewarisan dari pihak keluarga dalam garis keturunan ayah, maupun ibu. 3
Hukum  waris  adalah  hukum  yang  mengatur  kedudukan  harta  kekayaan  seseorang setelah  ia  meninggal,  terutama  berpindahnya  harta  kekayaan  itu  kepada  orang lain. 4 Dalam  hal  kewarisan  anak  yang  walinya  lalai  dalam  pengurusan  harta  kewarisan anak  maka  diberikan  kepada  Balai  Harta  Peninggalan.  Sebagaimana  diatur  dalam pasal 338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Bila dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk itu, wali lalai menaruh ikatan jaminan atau gadai dan tidak memiliki harta benda tak bergerak yang cukup, maka atas tuntutan Balai Harta Peninggalan, pengurusan harta kekayaan  anak  belum  dewasa  harus  dicabut  oleh  Pengadilan  Negeri  dan  diberikan kepada  Balai  Harta  Peninggalan,  sampai  wali  memberikan  jaminan  secukupnya;  yaitu bila atas permintaan wali, pengadilan negeri setelah mendengar Balai Harta Peninggalan, menyerahkan tugas tersebut kembali kepada wali.
Balai  Harta  Peninggalan  bergerak  dalam  bidang  harta  peninggalan  dan  kepailitan. Terhadap perwalian atas anak-anak dibawah umur BHP berfungsi sebagai wali pengawas jika    telah  diangkat  seorang  wali  oleg  Pengadilan.  Wali  disini  harus  melakukan kewajiban-kewajibannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Namun  banyak terjadi  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  wali  terhadap  harta  kelayaan  anak dibawah umur, sehingga menimbulkan kerugian, upaya yang harus dilakukan oleh BHP dalam  mencegah  penyalahgunaan  wewenang  Pengadilan  ialah,  melakukan  sumpah  dan dibuat berita acara sumpah yang diberikan kepada BHP sehingga dapat diketahui adanya penetapan  perwalian  yang  dilakukan  Pengadilan.  Hal  ini  untuk  menghindari  hak-hak yang dapat hilang yang dimiliki anak terutama dalam kepemilikan harta yang diberi dari
1 Teguh Prasetyo , Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, (Cet. III; Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013), h. 6.
2 Syamsulbahri  Salihima ,  Perkembangan  Pemikiran  Pembagian  Warisan  Dalam  Hukum  Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 1-2.
3 Subehan  Khalik ,  Wasiat  Kepada  Ahli  Waris  “Telaah  Fikih  Dengan  Pendekatan  Kritik Kesahihan Hadis”, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 2.
4 Titik Triwulan Tuti, Pengantar Hukum  Perdata  di  Indonesia, (Cet. I; Jakarta:  Prestasi Pustaka, 2006), h. 275.
orang  tua  yang  meninggal  dunia.  Maka  wali  tidak  dapat  melakukan  hal-hal  yang merugikan  karena  BHP  yang  mengawasi  kewajiban  yang  harus  dilakukan  wali.  Hal tersebut diatur dalam KUHPerdata. Hambatan yang terjadi SDM yang minim, sarana dan prasarana kerja, tidak adanya sanksi jika terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan wali. Menyikapi  masalah  yang  terjadi  diatas  maka  perlu  dibenahi  peraturan  perundang- undangan  serta  birokrasi  terkait  yang  sesuai  dengan  masyarakat  dan  tujuan  awal  yaitu pelayanan  hukum.  Sehingga  dapat  tercapai  kinerja  yang  optimal  yang  sebagaimana mestinya agar masyarakat mengetahui eksistensi BHP dalam pelayanan hukum.
Balai  Harta  Peninggalan  bertugas  untuk  mengawasi  pembagian  harta  anak. Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  366  KUHPerdata  “Dalam  setiap  perwalian  yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas”
Balai Harta Peninggalan diharapkan berperan dalam memeberikan pelayanan secara optimal sehingga sesuai dengan adanya tuntutan reformasi dan demokratisasi sejak tahun 1997  yang  memasyarakatkan  perubahan  paradigm  kepemerintahan  ,  pembaharuan system  kelembagaan  dan  peningkatan  kompetensi  sumber  daya  manusia  dalam penyelenggaraan  pemerintah  dan  pembangunan  yang  mengacu  pada  terselenggaranya pemerintah  yang  baik  yaitu  mewujudkan  pemerintah  yang  bersih  dan  beribawa  serta transparan  ( good  governance ).  Selanjutnya  masih  terdapat  hambatan-hambatan  yang menyebabkan  kurang  optimalnya  pelaksaaan  tugas  Balai  Harta  Peninggalan  di masyarakat, yaitu hambatan-hambatan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM).
Orang  yang  berhak  menerima  harta  warisan  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam yaitu, ditentukan oleh undang-undang dan wasiat. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia  dengan  meninggalkan  harta  kekayaan  yang  sebagiannya  akan  diwariskan  kepada ahli waris. 5 Sedangkan ahli waris adalah orang-orang yang akan  menerima harta warisan yang  ditinggalkan  oleh  pewaris.  Sebagaimana  diuraikan  sebelumnya  bahwa  ahli  waris penerima  harta  warisan  setelah  harta  kekayaan  orang  diseleksi  terlebih  dahulu.  Ahli waris  menjadi  salah  satu  syarat  terjadinya  kewarisan.  Kalau  ada  pewaris  yang  menjadi syarat  adalah  kematian  seseorang  maka  pada  ahli  waris  sebaliknya  yaitu  harus  benar- benar hidup disaat kematian pewaris. Selain itu seseorang dapat menjadi ahli waris kalau tidak ada faktor-faktor penghalang untuk mewarisi. 6
Kewarisan maupun pewasiatan senantiasa berupaya untuk menumbuhkan semangat sosial  secara  kolektif.  Orang  yang  akan  memberikan  wasiat  di  syaratkan  memiliki kemampuan.  Di  samping  itu,  di  syaratkan  pula  adanya  keinginan  secara  ikhlas  dari pewasiat  untuk  mewasiatkan  sesuatu.  Pewasiat  haruslah  merdeka  dari  unsur  paksaan dalam bentuk apapun. 7
Adapun klasifikasi ahli waris dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu: ahli waris yang  mendapat  bagian  tertentu  dalam  keadaan  tertentu  meliputi  (anak  perempuan tunggal,  ibu,  bapak,  duda, janda,  saudara  laki-laki,  saudari  bersyirkah,  cucu  perempuan dari  putra,  kakek,  nenek,  saudari  seayah),  ahli  waris  yang  tidak  ditentukan  bagiannya meliputi (anak laki-laki, cucu laki-laki dari putra, bapak, kakek dari pihak bapak, saudara seibu,  saudara  sebapak,  putra  saudara  sekandung,  putra  saudara  sebapak,  paman  yang
5 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2012), h. 29.
6 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , h. 215.
7 Subehan  Khalik ,  Wasiat  Kepada  Ahli  Waris  “Telaah  Fikih  Dengan  Pendekatan  Kritik Kesahihan Hadis”, h. 19 .
sekandung  dengan  bapak,  paman  sebapak  dengan  bapak,  putra  paman  yang  sekandung bapak, putra bapak yang sebapak dengan bapak). 8
Pewarisan  menurut  undang-undang  ialah  pembagian  warisan  kepada  orang-orang yang  ditunjuk  langsung  oleh  undang-undang,  baik  karena  mempunyai  hubungan  darah yang  terdekat  dengan  pewaris  (baik  sah  maupun  di  luar  kawin  yang  diakui)  maupun karena terjadinya perkawinan dengan si pewaris. 9
Hal ini terterah dalam pasal 832 KUHPerdata:
Menurut  undang-undang,  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  ialah  keluarga  sedarah, baik  yang  sah  menurut  undang-undang  maupun  yang  di  luar  perkawinan  dan  si  suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.
Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara,  yang wajib melunasi utang-utang  orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu. 10
Yang  dimaksud  dengan  keluarga  sedarah  dalam  pasal tersebut  ialah anak-anak  dan atau  keturunannya  ialah  anak  itu  sendiri  dan  atau  beserta  keturunanya  dalam  garis lencang kebawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan  urutan  kelahiran.  Mereka  itu  mengecualikan  lain-lain  anggota  keluarga dalam  garis  lencang  ke  atas  dan  garis  samping,  meskipun  mungkin  di  antara  anggota- anggota  keluarga  yang  belakangan  ini,  ada  yang  derajatnya  lebih  dekat  dengan  si meninggal. 11
Selain  itu,  ada  pula  yang  dimaksud  dengan mawani’  al-irsi ialah  penghalang terlaksananya  waris-mewarisi.  Artinya,  seorang  yang  berhak  mendapat  harta  warisan tetapi  oleh  karena  padanya  ada  suatu  keadaan  tertentu,  menyebabkan  dia  tidak mendapatkan  warisan.  Jadi, adanya  dianggap  tidak  ada  artinya  sekali  pun  ia memenuhi syarat  sebagai  ahli  waris  tetapi  karena  ada  sesuatu  keadaan  tertentu  itu,  terhalang  ia memperoleh harta warisan. 12

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  kualitatif  lapangan  dengan  pendekatan  yang  digunakan  adalah: yuridis,  normatif  syar’i.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer dengan  cara  turun  langsung  ke  lapangan  dan  data  sekunder  melalui  studi  kepustakaan. Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi  dan  penelitian kepustakaan.  Lalu  teknik  pengolahan  data  dan  analisis  data  dilakukan  dengan  tahap, yaitu: klasifikasi data, reduksi data, editing data, dan penarikan kesimpulan.

## C. PEMBAHASAN
1. Peranan  Balai  Harta  Peninggalan  Dalam  Melakukan  Pengawasan  Wali  dan Harta Anak
Perwalian  terjadi  jika  kekuasaan  orang  tua  terhenti,  baik  karena  salah  satu  atau keduanya telah meninggal dunia, karena adanya perceraian antara orang tuanya, karena dicabut kekuasaannya sebagai orang tua atau karena adanya yang dilahirkan tidak dalam perkawinan  yang  sah.  Tujuan  perwalian  ini  terutama  agar  harta  si  anak  ada  yang
8 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , h. 48-50.
9 Istiqamah, Hukum Waris dan Benda , (Makassar: Alauddin  University Press, 2012), h. 25.
10 Republik Indonesia , KUHPerdata, Bab X, Pasal 832.
11 Istiqamah, Hukum Waris dan Benda , h. 26.
12 Asymuni  A.  Rahman  Dkk, Ilmu  Fiqh, (Cet.  II;  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986), h. 20.
mengurus  baik  pribadinya  maupun  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  si  mati  untuk anaknya.  Tugas  untuk  mengawasi  perwalian  menurut  KUHPerdata  Pasal  366  dapat dilimpahkan  kepada  Balai  Harta  Peninggalan  dan  tanggung  jawab  BHP  sebagai  wali pengawas adalah mengawasi wali dalam mengurus harta kekayaan anak dibawah umur. Seperti  kasus  yang  terjadi:  bahwa  seorang  wali  yang  tidak  lain  pamannya  sendiri, Mustafa  Lasulika  (kakak  dari  almarhum  ayahnya)  nekat  menjual  harta  warisan  si  anak Novry Satryo Nugroho Lasulika yaitu sebidang tanah seluas 88 M2 yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan, Kec. Tamalanrea, Kel. Tamalanrea Indah dan salah satu keluarga dari  Ibunya  (Merry  Trivita  Sutarto)  yaitu  Bibi  (kakak  dari  almarhuma  ibunya),  Bibi tersebut  keberatan  karena  mengetahui  bahwa  wali  dari  keponakannya  itu  telah  menjual salah  satu  warisan  milik  keponakannya  yang  bukan  diperuntuhkan  untuk  kebutuhan  si anak  dan  bibi  dari  si  anak  melaporkan  ke  Balai  Harta  Peninggalan,  putusan  akhirnya dimenangkan oleh Bibi dari si anak itu dan Pengadilan Agama Makassar menunjuk BHP Makassar  sebagai  wali  sementara  sebelum  ditetapkanya  wali  bagi  si  anak,  harta  yang telah  dijual  oleh  wali  si  anak  harus  di  kembali,  maka  dari  itu  Balai  Harta  Peninggalan berhak  mencabut  wewenang  dan  memecat  wali  dari  si  pewaris  tersebut  karena  telah melanggar  aturan  dan  melalaikan  tugasnya  sebagai  wali. 13 Balai  Harta  Peninggalan dalam  hal  perwalian  pengawas  itu  diperintahkan  kepadanya.  Wali  pengawas  wajib memaksa  kepada  wali  atas  ancaman  kerugian  dimana  wali  diberikan  hukuman mengganti  biaya  kerugian  yang  dilakukannya.  Dalam  pasal  418  KUH  Perdata  yang berisikan.  “Balai  Harta  Peninggalan  dan  dewan-dewan  perwakilan  tidak  boleh dikesampingkan  dari  segala  campur  tangan  yang  diperintahkan  kepada  mereka  dalam ketentuan Undang-undang” dikatakan senjata pamungkas Balai Harta Peninggalan ketika maju dipersidangan untuk menjaga dan melindungi hak waris anak.
Mengenai  kaitannya  dengan  hak  hibah  untuk  anak  dibawah  umur  dengan  obyek sebidang  tanah  hendaknya  dilakukan  pendaftaran  peralihan  hak  di  kantor  pertanahan setempat  yang  tentunya  pengurusannya  dilakukan  oleh  kekuasaan  orang  tuanya, sehingga  setelah  terbit  sertifikat  maka  akan  muncul  nama  anak  dibawah  umur  tersebut dalam sertifikat. Ini harus dilakukan dalam rangka perlindungan hukum kepada penerima hak yang masih dibawah umur.
Adapun  undang-undang  no.23/2002  tentang  Perlindungan  anak.  Pada  tahun  2002, pemerintah  mengundangkan  undang-undang  no.23/2002  tentang  perlindungan  anak. Adapun  yang  dimaksud  dengan  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisispasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dalam  undang-undang  perlindungan  anak  ini  diatur  juga  antara  lain  mengenai perwalian dan wali pengawas. Pasal 33 UU No.23/2002 menentukan bahwa: Dalam hal orang tua tidak cakap melakukan perbuatan  hukum, tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaanya,  maka  seseorang  atau  badan  hukum  yang  memenuhi  persyaratan  dapat ditunjuk wali anak yang bersangkutan. Pengangkatan wali dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali wajib mengelola harta milik anak.
Dalam  pasal  34  UU  No.23/2002  menentukan  bahwa:  “wali  yang  ditunjuk berdasarkan  penetapan  pengadilan  dapat  mewakili  anak  untuk  melakukan  perbuatan hukum,  baik  didalam  maupun  diluar  pengadilan  untuk  kepentingan  yang  terbaik  bagi anak”
31 Dikutip dari dokumen Balai Harta Peninggalan Makassar. Tanggal 27 Juni 2016.
Dalam  hal  ini  anak  belum  mendapat  penetapan  pengadilan  mengenai  wali,  maka harta  kekayaan  tersebut  dapat  diurus  oleh  Balai  Harta  Peninggalan.  Balai  Harta Peninggalan  bertindak  sebagai  wali  pengawas  untuk  mewakili  kepentingan  anak, pengurusan harta tersebut harus mendapat penetapan.
Ketentuan  mengenai  perwalian  dan  wali  pengawas  itu  jelas  merupakan  ketentuan yang  bertumpang  tindih,  baik  dengan  ketentuan  mengenai  perwalian  maupun  wali pengawas  yang  diatur  dalam  KUHPerdata  dan  ketentuan  mengenai  Balai  Harta Peninggalan,  maupun  dengan  ketentuan  mengenai  perwalian  dalam  UU  No.1/1974 tentang perkawinan ini juga sedikit banyak berpengaruh terhadap tugas-tugas Balai Harta Peninggalan, sebab didalamnya juga diatur mengenai perwalian, yaitu pada bab XI mulai pasal 50 sampai dengan pasal 54.
Keberadaan  Balai  Harta  Peninggalan  bermanfaat  bagi  kepentingan  seluruh  warga Negara  Indonesia,  lebih-lebih  jika  diingatkan  bahwa  banyak  tugas  dari  Balai  Harta Peninggalan    bersangkutan  dengan  kepentingan  umum  dan  bahkan  dengan  kepentingan Negara  semisal  masalah  perwalian    dan  wali  pengawas,  jadi  kinerja  Balai  Harta Peninggalan masih perlu ditingkatkan agar apa yang diharapkan diatas dapat terlaksana dengan  lancar,  baik  dari  sudut  sarana,  prasarananya  maupun  dari  sumber  daya manusianya  dan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  menjadi  landasan  kerjanya  maupun anggaran pembiayaannya.
Adapun kebijakan operasional tugas pokok Balai Harta Peninggalan dapat diperinci sebagai berikut:
1. Mengampu
Kewajiban  wali  pengawas  adalah  mewakili  kepentingan-kepentingan  anak  yang belum  dewasa,  untuk  itu  Balai  Harta  Peninggalan  boleh  memaksa  wali  membuat inventaris atau pemerincian barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh pada si anak yang belum dewasa, menurut hukum perwalian ada tiga macam yaitu: perwalian  oleh  suami  istri  hidup  lebih  lama  dengan  demikian  berarti  orang  tua  yang terlama hidup dengan sendirinya menjadi wali, perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri, perwalian diangkat oleh Hakim. Wali-wali ini harus menunaikan perwaliannya yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati,  wali-wali  ini  juga  berkewajiban  memberitahukan  kepada  Balai  Harta  Peninggalan sebagai wali pengawas tentang perwalian tersebut dan apabila mereka lalai maka boleh dipecat  sebagai  wali.  Balai  Harta  Peninggalan  juga  dapat  sebagai  pengampu  apabila orang tua laki-laki meninggal, sang ibu pada saat itu sedang mengandung dan kalau anak itu kemudian lahir maka sang ibu dengan sendirinya (menurut hukum) menjadi wali dan Balai Harta Peninggalan menjadi wali pengawas.
Tugas  Balai  Harta  Peninggalan  tercantum  dalam  ayat  terakhir  pasal  359 KUHPerdata  yang bersangkut paut dengan perwalian dan pengawas wali yang diangkat ditetapkan  oleh  Hakim  atas  permohonan  yang  diajukan  oleh  keluarga  terdekat  si  anak tersebut.  Sementara  penetapan  pengangkatan  wali  dari  pengadilan  Negeri  belum  ada maka  kemungkinan  sekali  keadaan  sudah  mendesak  agar  diadakan  tindakan  seperlunya demi  kepentingan  anak  yang  belum  dewasa  tersebut,  dalam  keadaan  demikian  apabila dipandang  perlu  Balai  Harta  Peninggalan  mengadakan  tindakan-tindakan  seperlunya guna    mengurus  diri  dan  harta  kekayaan  anak,  tindakan-tindakan  tersebut  antara  lain mengadakan  inventerisasi  atas  harta  kekayaan  si  anak  serta  mewakili  anak  tersebut dalam suatu tindakan hukum. Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus atas diri dan  harta  kekayaan  anak  belum  dewasa  akan  berakhir  ketika  wali  untuknya  telah
diangkat atau ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dengan diangkatnya seorang wali maka tugas Balai Harta Peninggalan selanjutnya berubah menjadi wali pengawas.
Tugas  Balai  Harta  Peninggalan  sebagai  pengawas  wali  diatur  dalam  pasal  366 KUHPerdata  yang  menyebutkan  “dalam  tiap-tiap  perwalian  yang  diperintahkan  di Indonesia,  Balai  Harta  Peninggalan  berkewajiban  melakukan  tugas  wali  pengawas.” Adapun  tugas  sebagai  wali  pengawas,  Balai  Harta  Peninggalan  bertindak  untuk mengamat-amati  apakah  wali  melaksanakan  kewajiban  dengan  baik  atau  tidak  dan seberapa perlu memberikan nasihat-nasihat kepada wali untuk melakukan kewajibannya dengan  sebaik-baiknya,  kewajiban  wali  yang  harus  diperhatikan  oleh  Balai  Harta Peninggalan antara lain:
a. Dalam  tenggang  waktu  3  bulan  setelah  terjadinya  kematian  menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan suami atau istri (Pasal 127 KUHPerdata).
b. Apabila wali lalai untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka wali pengawas dapat memaksakan agar pendaftaran itu dilakukan (Pasal 370 ayat 2 KUHPerdata).
c. Menyelenggarakan pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur itu dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 371 KUHPerdata).
d. Tiap  tahun  wali  berkewajiban  memberikan  perhitungan  dan  tanggung  jawab  atas pengurusan yang sudah dilakukan (Pasal 372 jo. 409 KUHPerdata).
e. Apabila wali enggan melaksanakan  kewajibannya maka wali dapat digantikan. Berkaitan dengan kewajiban-kewajiban wali tersebut diatas, maka BHP mempunyai kewajiban:
1) Meminta  kepada  wali  untuk  menyelenggarakan  pendaftaran  harta  kekayaan  yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa.
2) Mewakili  kepentingan  anak  belum  dewasa,  apabila  kepentingan  mereka bertentangan dengan kepentingan walinya.
3) Apabila  diperlukan  memaksakan  kepada  wali  untuk  membuat  pendaftaran  harta kekayaan yang dimaksud.
4) Meminta kepada wali untuk menyediakan jaminan secukupnya.
5) Meminta perhitungan dan tanggung jawab dari wali.
6) Mengajukan  usul  kepada   Pengadilan  Negeri  untuk  memecat  wali  dan mengajukan calon wali yang baru.
7) Memberikan  keterangan  kepada  Hakim  tentang  bermanfaat  tidaknya  penjualan barang yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa.
8) Mewakili  anak  belum  dewasa  melakukan  perjanjian  sewa  menyewa  apabila penyewanya adalah wali sendiri.
9) Memberikan kuasa kepada wali untuk bertindak sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata guna kepentingan anak belum dewasa.
10) Menghadiri  acara  pemisahan  dan  pembagian  harta  kekayaan  yang  didalammya berkepentingan anak belum dewasa.
Dari  uraian  kewajiban  wali  dan  wali  pengawas  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa lembaga perwalian dan wali pengawas diadakan oleh perundang-undangan demi kepentingan anak belum dewasa itu sendiri, sehingga hak-hak si anak tidak dilanggar.
Tugas  pokok  Balai  Harta  Peninggalan  sebagai  pengampu  atas  anak  yang  masih dalam kandungan, karena manusia merupakan pengembang hak dan kewajiban, dimulai sejak lahir sampai meninggalnya yang bersangkutan. Namun  ada kalanya seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan anak  tersebut  menghendaki  demikian  (Pasal  2  KUHPerdata)  ketentuan  Pasal  2 KUHPerdata  berkaitan  erat    dengan  ketentuan  Pasal  348  KUHPerdata  yang  isinya
mewajibkan  seorang  istri  yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya  untuk  melaporkan  kepada Balai  Harta  Peninggalan  ketika  suaminya  meninggal  dan  isteri  sementara  mengandung. Apabila  si  isteri  tersebut  berada  dalam  keadaan  hamil  maka  dengan  sendirinya  Balai Harta  Peninggalan  akan  bertindak  sebagai  pengampu  atas  anak  dalam  kandungan, sebagai pengampu maka Balai Harta Peninggalan berkewajiban:
1) Membuat berita acara kehamilan
2) Melakukan  sesuatu  guna  melindungi  kepentingan  anak  dalam  kandungan  tersebut anatara lain melakukan inventarisasi atas harta warisan yang ditinggalkan suaminya dan melayani gugat atau menggugat yang kemungkinan timbul dalam warisan yang dimaksud.
Tugas  Balai  Harta  Peninggalan  sebagai  pengampu  anak  dalam  kandungan  akan berakhir ketika anak tersebut dilahirkan. Kelahiran tersebut ada dua kemungkinan  yang lahir  hidup  atau  lahir  mati.  Kalau  seandainya  anak  tersebut  lahir  mati,  maka  warisan yang seharusnya akan diterima anak tersebut beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang  lain.  Sedangkan  kalau  anak  tersebut  lahir  hidup,  maka  tugas  Balai  Harta Peninggalan selanjutnya berubah menjadi wali pengawas.
Adapun  data  dari  jumlah  perwalian  yang  terjadi  dari  tahun  ke  tahun  dapat  dilihat dalam table sebagai berikut:
Tabel 1 Data perwalian Tahun 2014-2016 1 Tahun 2014 2015 2016 2 Jumlah perwalian 1 1 1 Jumlah 3
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa angka perwalian mulai dari tahun 2014-2016  dengan  jumlah  3  orang  yang  telah  ditangani  oleh  Balai  Harta  Peninggalan Makassar.
2. Tanggung Jawab Wali Atas Pengurusan Harta Anak
Pada  intinya  perwalian  adalah  pengawasan  atas  orang  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang  dan  pengelola  barang-barang  dari  anak  yang  belum  dewasa  ( pupil ). 14 Demikian  juga  dengan  penguasaan  dan  perlindungan  terhadap  terhadap  seseorang sebagai  wali,  orang  tersebut  mempunyai  hubungan  dengan  orang  yang  dikuasai  dan dilindungi, anak atau orang lain selain orang tua yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali, oleh karena itu perwalian tersebut adalah suatu kewanangan yang diberikan  kepada  seseorang  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  sebagai  wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua.
Pasal 50, 51, 52, 53, 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal  107-112  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  mengatur  tentang  perwalian  dapat disimpulkan  bahwa  perwalian  didefinisikan  sebagai  kewenangan  untuk  melaksanakan perbuatan  hukum  demi  kepentingan  atau  atas  nama  anak  yang  orang  tuanya  telah
14 Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta: Raja Wali Pers, 1997), h. 150.
meninggal  dunia. 15 Sementara  itu  perwalian  dalam  pengertian  fiqh  Islam  terbagi  tiga, yaitu:
1. Perwalian terhadap jiwa ( al-walayah ‘alan-nafs ).
2. Perwalian terhadap harta ( al-walayah ‘alal-mal ).
3. Perwalian terhadap jiwa dan harta ( al-walayah ‘alan nafsi wal-mali ma’an ). Urutan  perwalian  tersebut  merupakan  urutan-urutan  yang  dapat  ditunjuk  oleh hakim  pengadilan  agama  untuk  menjadi  wali  bagi  seorang  anak,  apabila  orang  tua  si anak sebelum meninggal dunia tidak menunjuk wali untuk anaknya. Penunjukan tersebut diambil  dari  salah  seorang  diantara  mereka  mulai  dari  kerabat  terdekat  menurut  garis keturunannya.
Wali  memiliki  tanggung  jawab  yang  bertujuan  untuk  memelihara  akan kesejahteraan  dari  pada  yang  diperwalikan,  termasuk  dalam  pemeliharaan  harta  benda yang dipertinggalkan. Hal in sebagaimana dinyatakan dalam pasal 110 KHI, yaitu:
1. Wali  wajib  mengurus  diri  dan    harta  orang  yang  berada  di  bawah  perwaliannya dengan  sebaik-baiknya  dan  berkewajiban  memberikan  bimbingan  agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan si anak.
2. Wali  dilarang  mengikat,  membebani  dan  mengasingkan  harta    orang  yang  berada dibawah  perwaliannya,  kecuali  bila  perbuatan  tersebut  menguntungkan  orang  yang berada dibawah perwaliannya.
3. Wali  bertanggung  jawab  terhadap  harta  barang  yang  berada  dibawah  perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul akibat  kesalahan dan kelalaiannya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diataur dalam pasal 51 ayat (4)  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974,  pertanggujawaban  wali  tersebut  ayat  (3)  harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap tahun sekali.
Menurut  KUHPerdata,  perwalian  terhadap  anak  dilakukan    baik  itu  secara perorangan  maupun  yayasan  atau  lembaga  lainnya,  ini  merupakan  akibat  dari  adanya kebutuhan  yang  menghendaki  adanya  perwalian  yang  ditunjuk  oleh  pengadilan berdasarkan  ketentuan  hukum.  Sedangkan  arti  dari  perwalian  itu  sendiri  adalah penguasaan  terhadap  pribadi  dan  pengurus  harta  kekayaan  seorang  anak  yang  belum dewasa.  Dengan  demikian  anak  yang  orang  tuanya  telah  meninggal  dunia,  berada dibawah perwalian.
Pada  awal  penetapan  perwalian,  diperlukan  upaya  inventarisasi  semua asset  (harta) dari anak dibawah umur tersebut dan wali wajib mendokumentasikan semua perubahan terhadap  aset  tersebut.  Harta  tersebut  harus  diaudit  secara  annual  (tahunan)  untuk mengetahui  nilai  dari  asset  anak  yang  diperwlikan  itu  dan  untuk  memastikan  bahwa hartanya tetap terjaga. Selain itu wali dilarang menjual, mengalihkan, mengadaikan asset anak perwalian. Kemudian jika dalam keadaan terpaksa menjual harta  milik anak, maka seorang  wali  wajib terlebih  dahulu memperoleh izin  dari  pengadilan agama.  Sementara proses pengalihan asset, seorang wali diharuskan untuk mengalihkan semua harta kepada anak dibawah perwalian ketika anak telah berusia 21 tahun atau telah menikah. 16 Namun jika  ditemukan  adanya  harta  yang  hilang  atau  disalah  gunakan  oleh  wali,  maka pengadilan agama dapat memutuskan perkara tersebut, didasarkan pada proses verifikasi dan  inventarisis  harta  yang  dikelola  oleh  wali  jika  ditemukan  adanya  penyalahgunaan, maka wali harus mengganti kerugian tersebut.
15 Bahder Johan Nasution, Hukum Perdata Islam, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 45-46.
16 Pasal 111 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Balai  Harta  Peninggalan  dapat  dikemukakan  bahwa  tugas  pokok  Balai  Harta Peninggalan dalam kasus penanganan anak adalah mengawasi pembagian harta anak selaku  wali  sementara  dan  wali  pengawas  dalam  perwalian,  mengurus  harta  si  anak agar tetap terlindungi dan untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Hukum  kewarisan  menurut  hukum  islam  sebagai  salah  satu  bagian  dari  hukum kekeluargaan  sangat  penting  dipelajari  agar  supaya  dalam  pelaksanaan  pembagian harta  warisan  tidak  terjadi  kesalahan  dan  dapat  dilaksanakan  dengan  seadil-adilnya, sebab  dengan  mempelajari  hukum  kewarisan  islam  dapat  terhindar  dari  dosa  yakni tidak memakan  harta  yang  bukan  haknya.  Maka  dalam  kasus  penanganan  kewarisan anak ini sudah sejalan atau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Rahman,  Asymuni  Dkk. Ilmu  Fiqh. Cet.  I;  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986.
Anshori,  Abdul,  Ghofur. Hukum  Kewarisan  Islam  Di  Indonesia .  Cet.  I;  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
Ashidueqy,  Teungku  Muhammad  Hasbi. Fiqih  Muwarris. Semarang:  Pustaka  Putra, 1999.
Ash-Shabuni, Muhammad Ali. Pembagian Waris Menurut Islam. Jakarta:  Gema Insane Press, 1996.
Doi I A. Rahman. Hudud dan Kewarisan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996. Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif . Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
Istiqamah. Hukum Waris Dan Benda . Makassar: Alauddin University Press, 2012.
Kementerian  Agama .  Al-Qur’an  Terjemahan  dan  Tafsir .  Bandung:  Syaamil  Quran, 2011.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  untuk pelajar. Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2011. Khalifah, Muhammad Thoha Abu Eka. Hukum Waris. Bandung: Tiga Serangkai, 2007.
Khalik,  Subehan . Wasiat Kepada Ahli Waris “Telaah Fikih Dengan Pendekatan Kritik Kesahihan Hadis ”. Makassar: Alauddin University Press, 2013. Mardani. Hukum  Kewarisan  Islam  Di  Indonesia .  Cet.  II;  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2015.
Nasution, Bahder Johan. Hukum Perdata Islam . Bandung: Mandar Maju, 1997. Prasetyo, Teguh . Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana . Cet. III; Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
Rachmad,  Budiono. Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 1999.
Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Mawaris . Cet. I: Bandung: Pustaka Setia, 2009. Salihima,  Syamsulbahri. Perkembangan Pemikiran  Pembagian  Warisan  Dalam  Hukum Islam  Dan  Implementasinya  Pada  Pengadilan  Agama. Jakarata:  Prenadamedia Group, 2015.
Sulistiani, Siska  Lis. Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2015. Sutrisno, Hadi. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986. Sofyan  Syahril, Beberapa  Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta  (Khusus  Warisan). Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010.
Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media, 2004. Tutik, Titik Triwulan. Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata . Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
Yunus, Assaad. Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam . Jakarta: PT. Alqushwa, 1992.