Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
ITSBAT NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PENELITIAN DI KOTA LHOKSEUMAWE)
ASSY’RA 1 Faisal 2 Fauzah Nur Aksa 3
Dara Quthni Effida 4
1 Pegawai Kantor PPAT Cut Ida Khairani, Kabupaten Aceh Barat
1 assyra98@gmail.com
2 Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
2 faisal@unimal.ac.id
3 Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
3 fauzah@unimal.ac.id
4 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar daraquthnieffida@utu.ac.id

## Abstact
A  marriage  that  is  legal  according  to  the  law  if  the  marriage  is  carried  out according  to  each  religion  and  belief  and  is  recorded  in  accordance  with  the prevailing laws and regulations and is proven by a marriage certificate. However, some  husband  and  wife  only  perform  marriages  that  are  legal  according  to religion and are not yet legally valid or carry out an underhand marriage so that it cannot be proven by a marriage certificate, so the couple can apply for Itsbat Nikah  to  the  Syar'iyah  Court  by  fulfilling  predetermined  conditions.  This  study aims  to  determine  and  understand  the  implementation  of  Itsbat  Nikah  in Lhokseumawe  City,  the  legal  consequences  of  unregistered  marriages  and recorded marriages. This study uses an empirical or juridical sociological method (sociological legal research) which is descriptive in the form of written or spoken words from people who are used as sources of information. The Itsbat Nikah was held  in  Lhokseumawe  City  by  involving  the  APIK  Legal  Aid  Institute  which  was energized with the government and the Syar'iyah Court in the Mobile Marriage program.  The  legal  consequence  of  registering  Marriage  is  to  obtain  legal certainty  for  married  couples  and  children  born  in  marriage.  Itsbat  Nikah  can make  it  easier  for  the  community  to  apply  for  a  legal  marriage  but  under  the responsibility it becomes a legal marriage according to positive law and obtains a marriage  book.  The  Lhokseumawe  Government  needs  to  socialize  to  the  public about the importance of marriage registration, so that the community becomes more  aware  of  the  legal  consequences  and  legal  strength  of  marriage  which  is recorded in accordance with statutory regulations.
Keywords: Itsbat Marriage, Legal Consequences.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalizhan untuk mentaati  perintah  Allah  dan  melakukannya  merupakan  ibadah.  Perkawinan dilakukan  untuk  memperoleh  keturunan  dalam  kehidupan  manusia  baik perorangan maupun kelompok, dengan jalan perkawinan yang sah dan memiliki akal (pikiran) dan perasaan (hati). Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh  rasa kasih sayang  antara suami  istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga. 1
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan dapat pula diartikan sebagai suatu bentuk ikatan perjanjian antara  pasangan  suami  istri  yang  harus  bekerja  sama  dan  bertanggung  jawab terhadap segala urusan rumah tangganya agar dapat terbangun sebuah keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah meneruskan generasi-generasi keluarga mereka. 2
Perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  positif  Indonesia  adalah  apabila perkawinan  dilakukan  menurut  agama  dan  kepercayaan  masing-masing  calon mempelai  serta  dicatatkan  sesuai  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku dan dibuktikan dengan akta nikah. Namun beberapa pasangan suami istri hanya melakukan  perkawinan  yang  sah  menurut  agama  belum  sah  menurut  hukum positif dengan kata lain perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan dibawah tangan  sehingga  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah,  maka  pasangan tersebut  dapat  mengajukan  Itsbat  Nikah  ke  Mahkamah  Syar’iyah  dengan memenuhi  syarat  yang  sudah  ditentukan.  Menurut  Pasal  7  ayat  (2)  Kompilasi Hukum  Islam  yang  menyatakan  “Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan dengan  akta  nikah,  dapat  diajukan Itsbat Nikahnya  ke  Pengadilan  Agama  atau Mahkamah  Syar’iyah.”  Satu  sisi  Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia menyatakan  pencatatan  perkawinan  merupakan  satu-satunya  alat  bukti  telah terjadinya  perkawinan,  namun  disisi  lain  Peraturan  Perundang-undangan  juga memberi  jalan  keluar  bagi  orang-orang  yang  tidak  dapat  membuktikan  adanya perkawinan  tersebut  dengan  jalan  Penetapan  Nikah  (Istbat  Nikah)  dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.
Isbat Nikah yaitu penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita  sebagai  suami  istri  yang  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan Agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Pernikahan yang tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pejabat KUA (Kantor Urusan  Agama)  yaitu  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN) 3 dapat  mengajukan  Istbat
1 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum UI ,Yogyakarta, 1996,  hlm 1.
2 Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia ,  Ghalia Indonesia, Jakarta,  1982,  hlm. 11.
3 Endang Ali Ma’sum, Pernikahan Yang Tidak Dicatat, Jurnal, Musawa Vol. 12, No. 2, 2013, hlm. 35.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
nikah  ke  Mahkamah  Syar’iyah.  Tujuan  dan  manfaat  dari  adanya  Itsbat  Nikah adalah  untuk  mendapatkan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  masing- masing  pasangan  suami  istri  terhadap  terjadinya  suatu  perkawinan,  menjadi bukti  terhadap  sahnya  perkawinan,  serta  untuk  menjamin  hak-hak  dalam pernikahan  jika  terjadi  perceraian  termasuk  hak  memperoleh  warisan  serta perlindungan  terhadap  status  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut  yang dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Kelahiran. 4 Selain  itu,  pencatatan  perkawinan merupakan upaya agar negara ikut bertanggung jawab dalam suatu perkawinan. 5 Pengajuan permohonan Istbat Nikah di Kota Lhokseumawe mencapai 500 pasangan  suami  istri,  yang  tersebar  dalam  68  Desa.  Pasangan  suami  isteri tersebut tidak memiliki buku nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan  Nikah  atau  tidak  memiliki  buku  nikah.  Istbat  Nikah  ini  untuk memberikan kepastian hukum untuk mempermudah pasangan suami istri dalam hal  adminitrasi  kependudukan,  misalnya  dalam  kepengurusan  Kartu  Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak. Lembaga Bantuan Hukum  APIK  yang  bergerak  dibidang  sosial  yang  memfasilitasi  dalam menyelenggarakan  Itsbat  Nikah  bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu.  Itsbat Nikah tersebut dilaksanakan secara massal oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe  di  Cunda  Kecamatan  Muara  Dua,  Kota  Lhokseumawe.  Hasil penelusuran awal  di Kota Lhokseumawe masyarakat yang belum memiliki  buku nikah  sebanyak  500  pasangan suami  isteri.  Namun,  yang  sudah  melangsungkan Itsbat  Nikah  terdapat  28  pasangan  suami  istri  dan  sisanya  akan  dilangsungkan tahun  depan.  Berdasarkan  hal  yang  dipaparkan  di  atas  maka  terdapat  rumusan permasalahan sebagai berikut:
a. Bagaimana proses pelaksanaan Itsbat Nikah di Kota Lhokseumawe?
b. Bagaimana akibat hukum terhadap pernikahan yang tercatat?
c. Bagaimana akibat hukum terhadap pernikahan yang tidak tercatat?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris  atau  penelitian  lapangan yang bertitik tolak pada data primer yaitu yang didapat langsung dari responden sebagai  sumber  data  pertama  dengan  kegiatan  lapangan. 6 Penelitian  ini menggunakan pendekatan  kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. 7
Berdasarkan  sifatnya,  penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala,  atau  frekuensi  adanya  suatu  hubungan  tertentu  antara  suatu  gejala
4 Hafidz Nugroho, Akibat Hukum Penolakkan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama \Terhadap Pihak Yang Melakukan Nikah Siri , Skripsi, Fakultas Hukum, UniversitasTarumanagara, 2016, hlm. 45.
5 Faisal,  F.,  Jamaluddin,  J.,  &  Amalia,  N.  (2017).  Urgensi  Kehadiran  Hukum  Keluarga  di  Aceh. Mimbar  Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 29 (2), hlm. 250. https://doi.org/10.22146/jmh.16690
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. hlm. 93.
7 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika , Jakarta, 2009, hlm. 24.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dengan  gejala  lain  di  masyarakat,  penelitian  ini  dilakukan  guna  memberikan gambaran  atau  merumuskan  masalah  sesuai  keadaan  atau  fakta  yang  ada mengenai  Itsbat  Nikah  massal  dari  perkawinan  yang  tidak  dicatat  serta  akibat hukum  dari  pernikahan  yang  tidak  dicatat  dan  hambatan  dari  pernikahan  yang tidak dicatat.
Lokasi  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Lhokseumawe.  Dengan  penentuan populasi dan sampel dilakukan secara purposive yaitu sampel dan populasi yang diambil secara tertentu,  untuk masalah yang diteliti 8 . Populasi dalam penelitian ini dibagi menjadi: a) Informan (1 orang Ketua Mahkamah Syar’iyah dan 1 orang ketua Lembaga Hukum Apik Kota Lhokseumawe); b) Responden (1 orang Hakim Mahkamah  Syar’iyah,  1  orang  pegawai  Lembaga  Hukum  Apik,  1  orang  Pegawai Catatan Sipil Kota Lhokseumawe), dan Para Pihak.
Sumber  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  data  primer yang  didapatkan  melalui  penggalian  informasi  dengan  teknik  wawancara  di lapangan  langsung  dengan  informan  dan  responden.  Sedangkan  data  sekunder diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 9 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.
Data yang diperoleh  kemudian dilakukan analisis data dilakukan sejak awal dan  terus  berjalan  sepanjang  proses  penelitian  berlangsung  ( cycling  process). Analisis data yang didapat dilakukan dalam 4 (empat) tahap kegiatan:
a. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan sejak awal penelitian dan data yang diperoleh dalam lapangan mengenai pelaksanaan itsbat nikah di  Kota  Lhokseumawe  dituangkan  dalam  bentuk  tulisan  untuk  kemudian dianalisis.
b. Reduksi  data.  Reduksi  data  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  yang lebih tajam tentang Pelaksanaan itsbat nikah dan akibat hukumnya. Reduksi data  juga  mempermudah  peneliti  untuk  mencari  kembali  data  yang diperoleh  bila diperlukan, Reduksi data ini dilakukan terus menerus selama penelitian.
c. Penyajian/display  data.  Yaitu  penyajian  data  penelitian  berupa  gambaran keseluruhan  tentang  pelaksanaan  itsbat  nikah  di  Kota  Lhokseumawe sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.
d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi ini merupakan tahapan akhir dalam  penelitian  yang  dilakukan  selama  penelitian  berlangsung  terus menerus. Pada proses verifikasi, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna  dari  kata-kata  yang  telah  terkumpul  untuk  kemudian  dituangkan dalam  bentuk  kesimpulan  yang  bersifat  tentative  (sementara),  seiring dengan  berakhirnya  penelitian,  maka  proses  verifikasi  akan  menghasilkan kesimpulan yang bersifat ‘grounded’ ataupun permanen dan mendasar.
8 Nasution S, Metode Penelitian Ilmiah , Buni Aksara, Jakarta, 2008, hlm 105.
9 Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum ,  Semarang, Mandar  Maju, 2004, hlm .23.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1   Pelaksanaan Itsbat Nikah di Kota Lhokseumawe Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2015  mengatur  tentang pelayanan  terpadu  sidang  keliling  pengadilan  negeri  dan  pengadilan  agama/ mahkamah syar’iyah dalam  rangka penerbitan akta penerbitan, buku nikah  dan akta  kelahiran.  Peraturan  tersebut  menjadi  penyelesaian  baru  dalam permasalahan  hukum  acara  perdata  yang  bertujuan  untuk  menjamin  agar masyarakat  memperoleh  pengakuan  hukum,  sekalipun  perkawinan  tidak  sah menurut hukum positif namun sah menurut agama, sehingga anak memperoleh hak anak atas identitas diri yang dituangkan didalam akta kelahiran.
Pelayanan  terpadu  sidang  keliling  ialah  sidang  yang  dilaksanakan  diluar gedung  pengadilan,  dan  dalam  konsep  penerapannya  dapat  dilakukan  secara berkala maupun insidentil. Pelayanan sidang keliling tersebut membantu dalam menyelesaikan  persoalan  administratif  yang  berdampak  pada  administrasi kependudukan  di  masyarakat.  Sidang  keliling  merupakan  salah  satu  penjabaran akses  terhadap  keadilan  ( access  to  justice ),  yang  telah  menjadi  komitmen masyarakat hukum di banyak Negara.
Pelayanan  terpadu  sidang  keliling  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang dilaksanakan  secara  terpadu  serta  terkoordinasi,  baik  didalam  satu  waktu ataupun  tempat  tertentu  antara  Pengadilan  Negeri  atau  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten/Kota,  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan.  Pelayanan  terkait pengesahan  perkawinan  dan  perkara  lainnya  merupakan  kewenangan Pengadilan  Negeri  sedangkan  Itsbat  Nikah  merupakan  Kewenangan  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah  didalam  memenuhi  hak  atas  Akta  Perkawinan  dan Akta  Kelahiran. 10
Selanjutnya  sebelum  melaksanakan  Itsbat  Nikah,  Hakim  membuat  suatu pertemuan  untuk  melangsungkan  wawancara  terhadap  para  pihak  yang melakukan  Itsbat  Nikah  untuk  memastikan  bahwa  pernikahan  yang  dilakukan tersebut  sah  atau  tidak  sah  suatu  pernikahan.  Pernikahan  yang  berlangsung sudah  memenuhi  syarat  sah  dalam  agama  masing-masing.  Alasan  masyarakat mengajukan  permohonan  Itsbat  Nikah  di  Mahkamah  Syar’iyah  bertujuan  agar hak anak memiliki Akta Kelahiran terpenuhi, alasan lain melakukan permohonan Itsbat  Nikah  agar  pasangan  suami  istri  yang  ingin  bercerai  secara  hukum mendapatkan  akta  cerai  sebagai  bukti  kuat  jika  dari  pasangan  tersebut  ingin
10 Bayu  Prakasa, Hambatan  Penerapan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Pelayanan Terpadu Sidang Keliling , Skripsi,  Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017, hlm. 5.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
melangsungkan penikah selanjutnya, agar dapat membagi harta bersama selama menikah. 11
Jumlah Pelaksanaan Itsbat Nikah Dari Tahun 2016-2018
Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe TAHUN JUMLAH PERKARA 2016 36 perkara 2017 95 perkara 2018 75 perkara
Berdasarkan data di atas, pelaksanaan Itsbat Nikah di Mahkamah Syar’iyah pada  tahun  2017  merupakan  yang  paling  banyak  dilakukan  masyarakat  melalui program pelayanan  Terpadu Satu Hari “one day service” yang menyatukan tiga layanan  sekaligus.  Mahkamah  Syari'iyah  melakukan  sidang  Itsbat  Nikah  untuk pasangan suami istri, Kementerian Agama mengeluarkan buku nikah, dan Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  mengeluarkan  akta  kelahiran.  Sehingga, memudahkan  masyarakat  mendapatkan  pelayanan  sesuai  dengan  yang ditentukan pemerintah.
Dalam  Proses  pelaksanaan  Itsbat  Nikah,  Lembaga  Bantuan  Hukum  APIK melaksanakan  program  Lembaga  Bantuan  Komunitas.  Program  tersebut  untuk membantu  masyarakat  dalam  memberikan  arahan  terhadap  penyelesaian masalah  keluarga,  memberikan  penjelasan  kepada  masyarakat  bahwa  setiap masalah  yang  timbul  tidak  harus  langsung  melapor  kepihak  kepolisian  atau pengadilan,  ada  jalur  non-litigasi  yang  dapat  ditempuh,  misalnya  mediasi. Program  tersebut  untuk  bertujuan  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat serta  meyakinkan  masyarakat  akan  pentingnya  pengakuan/legalisasi  terhadap perkawinan  yang  juga  akan  berdampak  pada  pemenuhan  hak  anak  yang dilahirkan dalam perkawinan yakni memiliki akta kelahiran.
Lebih  lanjut  program  lembaga  bantuan  komunitas  ini  berguna  untuk memberikan  pemahaman  terhadap  masyarakat  khususnya  ibu-ibu  PKK  dan posyandu  tentang  hak  perlindungan  perempuan,  Undang-Undang  Penghapusan terhadap  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  dan  Undang-Undang  Perlindungan anak.  Lembaga  Bantuan  Komunitas  yang  sudah  dikembangkan  di  Kota Lhokseumawe ada dua lembaga, yakni “Putik Keupula Uteungkot” di Kecamatan Muara  Dua  dan  “Malahayati”  di  Desa  Blang  Cruen.  Melalui  lembaga  ini masyarakat  yang  mempunyai  masalah  dapat  berkonsultasi  melalui  pertemuan rutin  tiap  bulannya,  kemudian  diberikan  arahan  mengenai  apa  saja permasalahan  yang  dapat  diselesaikan  di  Gampong  dan  permasalahan  apa  saja
11 Wawancara  Dengan  bapak  Drs.  Surya,  S.H.  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe  Pada  Tanggal  09 Desember 2019.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
yang tidak bisa di selesaikan di Gampong dengan merujuk pada Qanun Nomor 9 Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Istiadat  Dalam Penyelesaian Sangketa/Perselisihan Ringan.
Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9  Tahun 2008, perselisihan dalam  rumah  tangga  menjadi  ranah  penyelesaian  melalui  Gampong.
Permasalahan dalam masyarakat terkait perkawinan adalah  banyaknya  masyarakat  yang  tidak  memiliki  buku  nikah.  Alasan masyarakat  tidak  memiliki  buku  nikah  dikarenakan  kekurangan  biaya  dan masyarakat yang menikah pada masa konflik Aceh.  Permasalahan tentang tidak tercatatnya  perkawinan  secara  negara  mengakibatkan  posisi  perempuan  dan anak lebih rentan ketika menghadapi permasalahan lanjutan seperti perceraian, permasalahan  dalam  pembagian  harta  bersama,  hak  anak,  hak  asuh  anak  dan lainnya.  Setelah  permasalahan-permasalahan  yang  ada  didata  oleh  Program Layanan  Berbasis  Komunitas  kemudian  didiskusikan  bersama  dengan  Lembaga Bantuan Hukum APIK. Kemudian Lembaga Bantuan Hukum APIK mendiskusikan lagi  ke  Mahkamah  Syar’iyah  dan  Dinas  Syariat  Islam  tentang  masyarakat  yang tidak memiliki buku nikah untuk melakukan Itsbat Nikah.
Lembaga  Batuan  Hukum  APIK  Aceh  dalam  melaksanakan  peran  dan fungsinya  merujuk  pada  peran  dan  fungsi  Asosiasi  APIK,  diantaranya  sebagai fasilitator  (komunikasi,  koordinasi, support  sistem ),  mediator  (konflik  anggota, kerjasama  dengan  pihak  lain,  penyimpangan  atas  visi-misi,  nilai-nilai), perencanaan, monitoring dan evaluasi terkait dengan program Asosiasi LBH APIK Indonesia  di  daerah,  pusat  informasi  dan  dokumentasi  ( clearing  house ) dan knowledge management ( sharing , riset), penyelenggara capacity building dan jaringan advokasi di tingkat nasional. 12
Pemerintah  dalam  menjalankan  Undang-Undang  Perkawinan  khususnya mengenai pencatatan nikah, memberikan tugas kepada suatu lembaga Pegawai Pencatat  Nikah  untuk  mencatat  setiap  perkawinan  warganya  yang  kemudian dikeluarkan  dalam  bentuk  akta  yang  merupakan  bukti  adanya  suatu  ikatan perkawinan  dan  juga  merupakan  pernyataan  sahnya  perkawinan  tersebut  di hadapan hukum. Kemudian  dalam hal menjamin kepastian hukum seperti yang dijelaskan  di  atas,  pemerintah  mengharuskan  bagi  pasangan  yang  akan melangsungkan  perkawinan  agar  melangsungkan  perkawinannya  di  depan  atau sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah. 13
Undang-Undang  Perkawinan  menegaskan  mengenai  sahnya  suatu perkawinan, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi:
1. Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
12 https://lbhapik.or.id/tentang-kami/. Akses tanggal 14 Juni 2020.
13 Muh  Riswan, Penetapan  Itsbat  Nikah  Massal  Oleh  Pengadilan  Agama  Makassar, Skripsi,  Fakultas  Hukum, Universiras Hasanuddin, 2014, hlm. 12.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Namun suatu perkawinan  bisa saja sah menurut  agama tetapi di hukum positif  justru  tidak  diakui.  Hal  tersebut  dapat  bahkan  sering  terjadi  terutama dikalangan  masyarakat  yang  beragama  Islam  di  Indonesia  dimana  ketika seseorang  melangsungkan  perkawinan  tanpa  melakukan  pencatatan  terhadap perkawinannya,  dengan  kata  lain  perkawinan  tersebut  dilakukan  diluar pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah.  Namun  akibat  yang  ditimbulkan  dari keadaan  tersebut  menjadikan  perkawinan  tersebut  tidak  diakui  di  mata  hukum yang nantinya akan berdampak pada keturunan beserta harta benda suami isteri. Untuk  menghindari  hal  tersebut,  suami  isteri  yang  telah  melakukan perkawinan sah secara agama untuk melaksanakan Itsbat Nikah, guna diakuinya perkawinan  dimata  hukum.  Selain  peran  aktif  dari  pihak  suami  isteri, pelaksanaan  itsbat  nikah  perlu  andil  pemerintah,  melalui  program  terencana tentang  Istbat  Nikah.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Lembaga  Bantuan Hukum  APIK,  pasangan  suami  isteri  yang  melakukan  Itsbat  Nikah  ada  yang menggunakan dengan biaya sendiri, namun dengan adanya program pemerintah maka dari Lembaga Bantuan APIK bersinergi dengan program pelaksanaan Itsbat Nikah  secara  massal  yang  dilaksanakan  secara  gratis.  Pemerintah  berkoordinasi dengan  Lembaga  Bantuan  Hukum  APIK  dalam  hal  pendataan  masyarakat  yang malaksanakan Itsbat Nikah.
Pada  proses  Pelaksanaan  Itsbat  Nikah  Lembaga  Bantuan  Hukum  APIK masih  meraba-raba  dikarenakan  belum  terlalu  berpengalaman  sehingga mengakibatkan  proses  pelaksanaan  Itsbat  Nikah  ini  terlalu  lama,  secara  syarat dan  secara  ketentuan  belum  fokus  ke  pelaksanaan  Itsbat  Nikah.  Mereka  yang mendapampingi  masyarkat  juga  belajar  tentang  syarat  pernikahan  dan  syarat itsbat  nikah  dari  Mahkamah  Sya’riah. 14 Berikut  daftar  nama  pasangan  suami isteri yang melakukan Istbat Nikah:
Daftar Peserta Itsbat Nikah Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokaeumawe Tahun 2019
NO NOMOR
PERKARA
NAMA PASANGAN
SAKSI SUAMI ISTRI 1 103 M. Nur Fajar Tiara Ayu Memeliati Akbar Bahari Tgk. Abu Karim Ilyas 2 104 Muhammad Idawati Roli Fajar Tgk. Abu Karim Ilyas 3 106 Nazaruddin Rifka Safitri Umardani Tgk. Abu Karim
Ilyas
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
4 112 Junaidi Yusra Safari/Samsul Kamal Tgk.Abu Karim Ilyas 5 115 Muhammad Jafar Syamsiah Roza Yusrizal Tgk. Abu Karim Ilyas 6 116 Amni Nur Hafni Ibrahim Ahmad Tgk.Abu Karim Ilyas 7 117 M. Reza Yuni Sarah M. Abdullah Tgk. Abu Karim Ilyas 8 118 Abdul Aziz Rismawati Abdul Fatah Tgk. Abu Karim Ilyas 9 119 Zulkifli Hamid Delima Br. Lubis Rasyid Tgk. Abu Karim Ilyas 10 120 Eka Karimullah Magdalena Roza Yusrizal Tgk. Abu Karim Ilyas 11 121 Samsul Bahar Syafriati Zulkifli Yasin Tgk. Abu Karim Ilyas 12 122 Salamet Fatimah M. Aziz Tgk. Abu Karim Ilyas 13 123 Ayub Gani Mutia Amiruddin Tgk. Abu Karim Ilyas 14 126 Munzir Ramadhan Misbah Saufian Tgk. Abu Karim Ilyas 15 127 Ferizal Nova Linda Eka Karimullah Tgk.Abu Karim Ilyas 16 128 Doni Aldian Osa Yolanda Tgk.Abu Karim Ilyas 17 129 Muhammad Rosdiana Razali Tgk. Abu Karim
Ilyas
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Berdasarkan  tabel  di  atas  terdapat  18  pasangan  suami  isteri  yang melakukan  Itsbat  Nikah  massal  di  Desa  Uteungkot  Kecamatan  Muara  Dua  pada tanggal 19 September 2019. Kegiatan Itsbat Nikah massal bekerja sama dengan Mahkamah  Syar’iyah  kota  Lhokseumawe,  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  beserta Camat dan Pengurus LBH APIK.  Beberapa pasangan suami isteri yang mengikuti program  Itsbat  Nikah  massal  menyampaikan  alasan  keikutsertaannya, diantaranya  karena  tidak  mendapatkan  restu  dari  ayah,  kekurangan  biaya pernikahannya,  anak  dari  pasangan  tersebut  akan  memasuki  bangku  sekolah, dalam persyaratan untuk memasuki sekolah anak dari  pasangan tersebut harus memiliki  akte  kelahiran,  dan  ingin  mendapatkan  akta  perceraian  yang  sebagai dasar pengurusan pernikahan selanjutnya. 15
Itsbat  Nikah  massal  seyogyanya  dilakukan  karena  alasan  tidak  dapat mencatatkan  perkawinan  karena  dalam  keadaan  konflik  dan  bencana  alam seperti  tsunami.  Tetapi,  masyarakat  yang  melakukan  Itsbat  Nikah  tersebut sebagian masyarakat melakukan perkawinan dibawah tangan untuk menghindari segala  administrasi  hukum  yang  berlaku  dan  sebagian  masyarakat  memiliki alasan-alasan  tertentu  untuk  tidak  melakukan  perkawinan  yang  tercatat  sesuai aturan hukum.
Pelaksanaan  itsbat  nikah  massal  yang  direncanakan  di  wilayah  Kota Lhokseumawe dibagi dalam empat kecamatan, dengan total 200 pasangan yang masing-masing  kecamatan  terdiri  dari  50  pasangan.  Pasal  5  Kompilasi  Hukum Islam  menyatakan  agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  islam, maka perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah, namun masyarakat tidak  memperdulikan  aturan  hukum  yang  berlaku  sehingga  masih  melakukan perkawinan  yang  tidak  dicatat  tanpa  memikirkan  pernikahan  yang  sah  secara agama  dan  secara  hukum  akan  mendapatkan  memberikan  kekuatan  hukum terhadap pernikahan tersebut. Pelaksanaan Itsbat Nikah massal ini menimbulkan dampak  positif  bagi  masyarakat,  karena  dengan  adanya  Itsbat  Nikah  massal  ini membentuk  suatu  keperdulian  pemerintah  terhadap  masyarakat  yang  tidak memiliki buku nikah sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan mengerti peraturan-peraturan  yang  berlaku  saat  ini  penting  bagi  masyarakat  yang melakukan  pernikahan  dibawah  tangan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  positif yang kuat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  kenyataannya  tingginya permintaan  nikah  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  disebabkan  oleh  nikah  sirri (nikah  tapi  tidak  tercatat),  seperti  kasus  di  Aceh.  Perkawinan  sirri  menjadi persoalan  hukum,  namun  seperti  yang  lazim  di  Aceh  menurut  kepercayaan masyarakat,  jika  telah  kawin  secara  agama  maka  perkawinan  tersebut  sah.
18 130 Usman Abdullah Sukarni Wahono Tgk. Abu Karim Ilyas
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Begitu pun jika tidak dicatat atau dikeluarkan dengan akta nikah.  Perkawinan siri yang  lebih  banyak  terjadi  setelah  gempa  bumi  dan  tsunami  pada  Desember 2004.  Peristiwa  ini  menghancurkan  sebagian  besar  infrastruktur  dan  fasilitas layanan  umum,  seperti  sekolah,  rumah  sakit,  jalan,  jembatan,  perkantoran  dan perusakan  ini  adalah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  yang  melayani  urusan perkawinan dan pencatatan nikah umat Islam. 16
Nikah sirri seringkali memicu konflik dalam masyarakat. Hal ini disebabkan adanya  pelanggaran  peraturan  atau  latar  belakang  seseorang  yang  berperilaku menyimpang. Dalam perspektif konflik yang mengedepankan sifat kemajemukan masyarakat,  munculnya keresahan  dalam  masyarakat  disebabkan  oleh ketidakseimbangan  posisi  dan  status  sosial  dan  ekonomi.  Hal  ini  juga  akibat status  hukum  yang  berdampak  pada  perlindungan  hukum  di  tengah-tengah masyarakat. Manfaat yang diperoleh berupa perlindungan hukum kepada pihak- pihak  yang  terkait  dengan  perkawinan,  dengan  kepastian  hukum  melalui kekuatan  alat  bukti  otentik  dihadapan  hukum.  Perkawinan  siri  adalah perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  memiliki  kekuatan hukum dan bukti perkawinan.

## 3.2 Akibat Hukum Pernikahan Yang Dicatat
Terhadap  status  perkawinan  yang  dilangsungkan  adalah  sah  ketika memenuhi  syarat  sah  berdasarkan  kepercayaan  masing-masing  agama  serta ketentuan  Perundang-Undangan  yang  berlaku,  sehingga  perkawinan  tersebut memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Pencatatan  perkawinan  akan  memberikan kepastian  hukum  terhadap  status  anak  yang  dilahirkan.  Pada  Pasal  42  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Anak yang sah adalah anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  sah”.  Dengan diadakannya  Itsbat  Nikah,  maka  akan  memberikan  kepastian  hukum  terhadap status harta perkawinan jika terjadi sengketa. Dapat dilihat pada ketentuan Pasal 35  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  disebutkan: Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama,  Harta bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  yang  diperoleh  masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Aceh, secara khusus diatur tentang administrasi  kependudukan, termasuk akta nikah. Permasalahan administrasi kependudukan secara umum telah diatur dalam  Qanun  Nomor  6  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan.  Pada  Pasal  1  ayat  (1)  disebutkan:“Administrasi  kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil, Pencatatan  Perkawinan  bagi  umat  Islam,  pengelolaan  informasi  administrasi
16 Jamaluddin, J., Ramziati, R., Faisal, F., & Jumadiah, J. (2019). The Registration of Marriages and Urgency After the  Tsunami  in  Aceh. International  Journal  of  Innovation,  Creativity  and  Change , 9 (4),  129-137. http://repository.unimal.ac.id/id/eprint/5157  dan  https://www.ijicc.net/index.php/ijicc-editions/2019/126-vol-9-iss-4 hlm.3.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan pembangunan”.  Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  jelas  sekali  bahwa  pencatatan nikah  (pencatatan  perkawinan)  masuk  dalam  administrasi  kependudukan.  Akta nikah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sifatnya resmi. Masyarakat  secara  keseluruhan  berhak  atas  dokumen  kependudukan,  seperti akta  nikah.  Itsbat  Nikah  atau  pengesahan  nikah  merupakan  salah  satu  perkara yang  menjadi  kewenagan  Pengadilan  Agama.  Dengan  adanya  lembaga  yang melakukan  Itsbat  Nikah  ini  merupakan  sebagai  pencegahan  kekurangan  dan penyimpangan  rukun  dan  syarat  pernikahan  menurut  agama  maupun Perundang-Undangan, selain itu juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar  dalam  melangsungkan  pernikahan  tidak  hanya  mementingkan  salah  satu aspek hukum saja, tetapi keduanya harus diperhatikan baik aspek hukum agama maupun aspek hukum perdata. Oleh karena itu, Itsbat Nikah adalah merupakan penetapan dari  pernikahan yang dilakukan  oleh  sepasang suami istri yang telah menikah  sesuai  dengan  hukum  Islam  dengan  memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan. 17

## 3.3 Akibat Hukum Pernikahan Yang Tidak Dicatat
Status  perkawinan  terhadap  pernikahan  yang  tidak  dicatat  adalah  tidak sah/diakui  oleh  hukum  sehingga  jika  kelak  anak  lahir  dalam  masa  perkawinan tersebut,  tidak  dapat  memperoleh  haknya  untuk  mendapatkan  akta  kelahiran. Perkawinan  sirri  /  perkawinan  dibawah  tangan  mudah  dijumpai  di  Indonesia, khususnya Aceh, pernikahan ini cenderung hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan.
Masyarakat  muslim  Indonesia  dipandang  tidak  mempedulikan  kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan  bahwa  pelaksanaan  ajaran  Islam  tidak  membutuhkan  keterlibatan negara,  yang  pada  akhirnya  lagi  mengusung  pandangan  bahwa  agama  harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan istilah Sekularisme. Apabila  terjadi  wanprestasi  terhadap  janji  perkawinan,  maka  peluang untuk  putusnya  perkawinan  akan  terbuka  secara  bebas  sesuka  hati  suami  atau istri,  tanpa  adanya  akibat  hukum  apapun,  sehingga  hampir  semua  kasus berdampak  pada  wanita  yang  kemudian  akan  berakibat  buruk  kepada  anak- anaknya. 18
Perkawinan  seperti  itu  dipandang  tidak  memenuhi  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi  sengketa  akan  sulit  dipenuhi  akibat  tidak  adanya  bukti  catatan  resmi
17 Burhanuddin  A.  Gani, Keengganan  Pasangan  Suami  Istri  Dalam  Melakukan  Itsbat  Nikah, Skripsi,  Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018, hlm. 15.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
perkawinan  yang  sah.  Akibat  hukum  yang  timbul  dari  perkawinan  dibawah tangan dan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah antara lain:
a. Perkawinan  dianggap  tidak  sah  jika  belum  dicatat  oleh  kantor  urusan agama dan catatn sipil;
b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan kelurga ibu;
c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan
4. KESIMPULAN
1. Pelaksanaan  Itsbat  Nikah  di  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe pada  tahun  2017  merupakan  yang  paling  banyak  dilakukan,  melalui program  pelayanan  Terpadu  Satu  Hari “one  day  service” yang menyatukan  tiga  layanan  sekaligus.  Mahkamah  Syari'iyah  melakukan sidang  Itsbat  Nikah  untuk  pasangan  suami  istri,  Kementerian  Agama mengeluarkan  buku  nikah,  dan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil mengeluarkan akta kelahiran. Sehingga, memudahkan masyarakat mendapatkan  pelayanan  sesuai  dengan  yang  ditentukan  pemerintah. Itsbat  Nikah  yang  dilakukan  di  Kota  Lhokseumawe  menjadi  salah  satu jalan keluar bagi pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah, sehingga  dengan  adanya  Itsbat  Nikah  massal  tersebut  lebih mempermudah masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum akan pernikahannya.
2. Akibat hukum terhadap perkawinan yang dicatat adalah adanya status perkawinan  yang  sah,  karena  telah  memenuhi  syarat  sah  berdasarkan kepercayaan  masing-masing  agama  serta  ketentuan  Perundang- Undangan  yang  berlaku.  Pencatatan  perkawinan  akan  memberikan kepastian  hukum  terhadap  status  anak  yang  dilahirkan.  Pada  Pasal  42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Anak yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan sah”.
3. Akibat  hukum  terhadap  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  adalah perkawinan  tersebut  tidak  sah/diakui  oleh  hukum  positif  walaupun telah  memenuhi  syarat  sesuai  dengan  kepercayaan  agama  masing- masing.  Perempuan  tidak  dianggap  sebagai  istri  sah  dan  tidak  berhak atas  nafkah  dan  warisan  dari  suami  jika  ditinggal  meninggal  dunia.
Selain  itu  sang  istri  tidak  berhak  atas  harta  gono-gini  jika  terjadi perceraian.  Status  perkawinan  juga  berdampak  terhadap  anak  yang dilahirkan  dalam  masa  perkawinan  tersebut,  tidak  dapat  memperoleh haknya untuk mendapatkan akta kelahiran.
5. REFERENSI
Buku:
Ahmad Azhar Bashir, Hukum Perkawinan Islam , UII Press, Yogyakarta, 2000
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Bahder  Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum ,  Semarang, Mandar  Maju, 2004 Nasution S, Metode  Penelitian Ilmiah ,  Buni  Aksara, Jakarta, 2008.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2009.
Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982 Zainuddin Ali, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Jurnal:
Bayu  Prakasa, Hambatan    Penerapan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2019  Tentang  Pelayanan  Terpadu  Sidang Keliling ,  Skripsi,    Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2017.
Burhanuddin A. Gani, Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018. Endang Ali Ma’sum, Pernikahan Yang Tidak Dicatat, Jurnal, Musawa Vol. 12, No. 2, 2013.
Faisal, F., Jamaluddin, J., & Amalia, N. (2017). Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga di Aceh. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 29 (2), https://doi.org/10.22146/jmh.16690
Hafidz  Nugroho, Akibat  Hukum  Penolakkan  Permohonan  Itsbat  Nikah  Oleh Pengadilan  Agama  Terhadap  Pihak  Yang  Melakukan  Nikah  Sirrih ,  Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, 2016.
Muh Riswan, Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar, Skripsi, Fakultas Hukum, Universiras Hasanuddin, 2014.
Jamaluddin, J., Ramziati, R., Faisal, F., & Jumadiah, J. (2019). The Registration of Marriages and Urgency After the Tsunami in Aceh. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 9 (4), 129-137. http://repository.unimal.ac.id/id/eprint/5157 dan https://www.ijicc.net/index.php/ijicc-editions/2019/126-vol-9-iss-4
Undang - Undang:
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  pelayanan  terpadu sidang  keliling  pengadilan  negeri  dan  pengadilan  agama/  mahkamah syar’iyah  dalam  rangka  penerbitan  akta  penerbitan,  buku  nikah  dan  akta kelahiran.
Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Peraturan  Gebernur  Aceh  Nomor  25  Tahun  2017,  tentang  Pelaksanaan  Itsbat Nikah.
Internet: https://lbhapik.or.id/tentang-kami/. Akses tanggal 14 Juni 2020.