Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
55

## PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA AWAL PEMERINTAHAN ISLAM
Oleh : Muhammad Ismail IAIN Sunan Ampel Surabaya email : muhismail@yahoo.co.id

## Abstrak
Pemikiran  akan  berdaya  guna jika  dan  hanya  jika pemikiran  tersebut terstruktur menjadi sebuah bangunan sistem  yang terintegrasi. Oleh karena itu manakalah kita hendak menguak sebuah fenomena ekonomi pada suatu masa, maka  fenomena  ekonomi  itu  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  bangunan  system yang ada pada saat itu.
Sebelum  membahas  tentang  Pemikiran  Ekonomi  Islam  pada  awal Pemerintahan Islam, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan, yakni ketika membahas  ekonomi,  Islam  fokus  pada  masalah  bagaimana  cara  memperoleh kekayaan,  masalah  mengelola  kekayaan  yang  dilakukan  oleh  manusia,  serta bagaimana  cara  mendistribusikan  kekayaan  tersebut  di  tengah-tengah  rakyat secara  adil. 9 Berdasar  pada  pemikiran  inilah  kita  akan  membahas bagaimana Pendirian  dan  Pengaturan  Keuangan  public , baitul  maal  dan  kebijakan  fiskal , konsep  permintaan  dan  penawaran ,  serta kebijakan  moneter  pada  awal pemerintahan  Islam ,  dengan  latar  belakang populasi,  ketenagakerjaan  dan pendapatan masyarakat , serta gerakan pendidikan dan kebudayaan pada masa tersebut.

## Pendahuluan
Populasi, ketenagakerjaan dan pendapatan
Fenomena  ekonomi  berkaitan  erat  dengan  keadaan  demografi  suatu wilayah, sehingga apabila kita membicarakan pemikiran dan kebijakan ekonomi pada masa awal pemerintahan Islam, akan menjadi semakin komprehensif bila dikaitkan  dengan  bagaimana  keadaan  populasi,  ketenagakerjaan  dan pendapatan  masyarakat  Madina  pada  saat  itu.  Namun  sudah  tentu  jumlah populasi  Madinah,  baik  Muslim,  Non  Muslim,  pada  masa  awal  pemerintahan Islam tidak dapat diketahui secara pasti karena Biro Pusat Statistic belum ada. Meski  demikian,  perkiraan  jumlah  populasi  ini  dapat  diperkirakan  dengan merujuk pada catatan-catatan sejarah tentang jumlah kaum Muslimin  yang ikut berperang pada masa itu.
99 Taqiyuddin An Nabhani, membangun system ekonomi alternative perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1996 hal. 61
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352 56
Adiwarman  Karim,  dengan  mengutip  dari  tulisan  Kadim  As  Sadr,  membuat matrik perkiraan jumlah kaum Muslimin dalam matrik berikut:
Nama Perang Waktu Jumlah pasukan Estimasi jumlah kaum muslimin Badr 2 SH 313 Uhud 3   SH 1.000 10.000 Khandaq 5  SH 2.000 Banu Quraidah 5 SH 3.000 15.000 Futuh Mekah 8 SH 10.000 50.000 Hunain 8 SH 12.000 60.000 Tabuk 9 SH 30.000 200.000
Meskipun  tidak  dapat  mengetahui  jumlah  populasi  penduduk  Negara  pada masa  awal  pemerintahan  Islam,  namun  ada  hal  yang  lebih  penting  dari  itu adalah  bagaimana  peluang  kerja  dan  pendapatan  masyarakat  pada  masa tersebut sehingga kita bisa melihat perkembangan pemikiran ekonomi Islam di zaman itu.
Madinah dan Thaif adalah dua wilayah dengan kelembaban dan curah hujan yang memadai, jika dibanding dengan wilayah Hijaz yang lain. Oleh karena itu salah satu mata pencaharian khusus penduduk Madinah adalah agrikultura, hortikultura, dan berternak. Berkat tindakan dan kebijakan Rasulullah, aktivitas pertanian meningkat dan jumlah industry serta kerajinan tangan berkembang di Madinah. Dalam hal ini, aktivitas ekonomi lainnya yang berlangsung pada masa pemerintahan Rasulullah adalah industry tenun untuk memproduksi kain, jahitan, konstruksi bangunan, pandai besi, kerajinan kulit, dan pengeksplorasian sumber air (Adiwarman Karim, Dar Ihya al Turats al Arabi, tt), vol 2 hal. 103 )
Di  samping  berbagai  aktivitas  ekonomi  tersebut,  sector  perdagangan  juga menjadi salah satu sumber mata pencaharian penduduk Madinah. Tidak seperti halnya  kaum  quraisy  dan  penduduk  Mekkah,  masyarakat  Madinah  merupakan bangsa  arab  yang  berasal  dari  Yaman  yang  terletak  di  wilayah  bagian  selatan jazirah  Arabia.  Di  Yaman  terdapat  jalur  pperdagangan  antara  India  di  satu  sisi dan  Syria,  Mesir,  serta  Romawi  di  sisi  lain.  Dengan  demikian  terlihat  bahwa aktivitas  ekonomi  kaum  Muslimin  yang  paling  utama  di  Madinah  adalah Pertanian,  hortikultura,  dan  Peternakan.  Selain  itu,  beberapa  diantara  mereka juga bergerak di bidang perdagangan, perniagaan, dan kerajinan.
Membicarakan  aktivitas  ekonomi  pada  masa  Rasulullah,  kita  mesti  melihat ke  belakang,  bahwa  akibat  kejahatan  kaum  Quraisy  dan  blockade  ekonomi
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
mereka  terhadap  kaum  Muslimin,  pendapatan  perkapita  kaum  Muslimin  di Mekkah  sebelum  hijrah  ke  Madinah  sangat  rendah.  Pada  masa  awal  hijrah  ke Madinah,  tidak  ada  perubahan  yang  berarti  terhadap  kesejahteraan  mereka karena kaum Quraisy tidak mempedulikan kepergian mereka dan tidak ada yang bisa  membawa  harta  mereka,  bahkan  banyak  pula  yang  tidak  bisa  membawa anggota keluarga mereka.
Berkat langkah-langkah yang diambil Rasulullah, termasuk mempersaudarakan  kaum Muhajirin dan Anshor, serta atas nama seluruh kaum Muslimin di Madinah dan Hijaz, secara bertahap kesejahteraan kaum Muslimin mengalami perkembangan. Bagi kaum Anshor dengan adanya kaum Muhajirin, mereka  mendapatkan  tambahan  SDM  dalam  menggerakkan  roda  ekonomi, sehingga  produktivitas  penduduk  Madinah  meningkat  yang  pada  akhirnya menaikkan  pendapatan.  Sementara  bagi  kaum  Muhajirin  dengan  bergabung pada  kaum  Anshar,  mereka  mendapatkan  kesempatan  kerja  dan  berproduksi sehingga  memperoleh  pendapatan.  Hanya  dalam  waktu  relative  singkat  telah terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat Madinah  yang pada  giliran berikutnya meningkatkan  pendapatan  dari  sektor  zakat.  Faktor-faktor katalis Inilah  yang berhasil  mempercepat  distribusi  ekonomi  di  tengah-tengah  penduduk  Madinah berjalan secara optimal.

## Kajian Teori

## Pendirian dan Pengaturan keuangan public
Keuangan publik (baitul Maal) adalah tempat pengumpulan dana atau pusat pengumpulan  kekayaan  Negara  Islam  yang  digunakan  untuk  pengeluaran tertentu.  Pada  awal  perkembangan  Islam,  sumber  utama  pendapatan  Negara adalah  khums,  zakat, kharaj ,  dan jizyah .  Jumlah,  jangka  waktu  serta penggunaannya  telah  ditentukan  oleh  Al  Qur  an  dan  hadits  Nabi.  Pajak  yang pertama khums yang dikeluarkan pada tahun 2 H, sedangkan kharaj ditetapkan pada  tahun  7  H,  setelah  peristiwa  penaklukan  Khaibar.  Pada  tahun  8  H, pembayaran  zakat,  yang  waktu  itu  tidak  begitu  popular,  menjadi  sebuah kewajiban.  Akhirnya,  pada  tahun  7  atau  8  H,  Jizyah  juga  ditetapkan 10 .  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Baitul  Maal  didirikan  oleh  nabi.  Pengaturan  Baitul  Maal tersebut  sangat  flexible  dan  tidak  begitu  birokratis.  Nabi  sendiri  melakukan pembayaran  harian  dari  Baitul  Maal  hingga  tidak  ada  dana  Baitul  Maal  yang tersisa sedikitpun.
Sepeninggal  beliau,  pada  masa  kepemimpinan  Abu  Bakar  struktur  dan kebijakan  Baitul  Maal  tidak  banyak  berubah.  Namun  pada  massa  Umar  bin  al Khattab,  terjadi pembenahan administrai  yang  begitu rapi dengan  departemen- departemen  yang  detail.  Karena  perluasan  wilayah  Islam,  Baitul  Maal  Lokal
10 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran ekonomi Islam, Jakarta; Raja Grafindo, 2004 hal 99
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352 58
didirikan  di  setiap  distrik  dan  provinsi.  Administrasi  dikembangkan  dan  Negara Islam memiliki Baitul Maal pusat dan lokal, seperti APBN dan APBD sekarang.
Ketika  pemerintahan  Islam  dipimpin  Oleh  Imam  Ali,  karena  beberapa  alas an  politik  dan  social,  ibukota  Negara  dipindah  dari  Madinah  ke  Kuffah,  pusat Baitul  Maal ternyata juga  berpindah.  Perpindahan ini ternyata menguntungkan, karena  setelah  penaklukan  Syria,  Irak,  Iran,  dan  wilayah  yang  lain,  posisi Ibukota  dan  Baitul  Maal  secara  geografis  menjadi  sangat  strategis.  Selain  itu komunikasi antara Kuffah dan pemerintahan provinsi menjadi lebih lancar.

## Baitul Maal dan kebijakan fiskal
Kebijakan  fiskal  merujuk  pada  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  untuk mengarahkan  ekonomi  suatu  negara  melalui  pengeluaran  dan  pendapatan pemerintah 11 .  Pada  zaman  Rasulullah  SAW.  dan  para  shahabat,  Baitul  Maal adalah  lembaga  pengelolaan  keuangan  Negara,  sehingga  terdapat  kebijakan fiskal seperti yang kita kenal saat ini. Kebijakan fiskal di Baitul Mal memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat, dan secara tidak langsung  memberikan  dampak  pada  pengendalian  inflasi  dan  pertumbuhan ekonomi. 12
Dalam Baitul  Maal, kas pendapatan Negara dibedakan  menjadi bagian  Fai dan  kharaj (meliputi,Ghonima,  Kharaj,  Jizyah,  fai,  dan  dharibah). bagian Pemilikan  Umum (meliputi  Energi  dan  Pertambangan,  Kelautan,  sungai, perairan  dan  mata  air),  dan Bagian  shadaqah (meliputi  zakat  harta  dan perdagangan,  zakat  pertanian  dan  buah-buahan,  serta  zakat  peternakan) 13 . Sementara  alokasi  belanja  Negara  dibagi  menjadi  Departemen  Pelayanan militer,  Departemen  Kehakiman  dan  Ekskutif,  departemen  Pendidikan  dan Pengembangan  Islam,  dan  departemen  Jaminan  Sosial 14 .    Berdsarkan  hal tersebut,  secara  umum  desain  kebijakan  fiskal  Negara  Islam  telah  terbentuk, meskipun dengan kesederhanaan pola dan mekanisme.

## Instrumen Kebijakan Fiskal di awal Pemerintahan Islam
1.  Peningkatan Pendapatan Negara dan Tingkat Partisipasi Kerja
Sebagai  tahap  awal,  dalam  rangka  meningkatkan  permintaan  agregat ( agregat  demand ) masyarakat Muslim Madinah, sebagaimana dijelaskan di atas,  Rasulullah  melakukan  kebijakan  mempersaudarakan  kaum  Muhajirin dan  kaum  Anshar.  Hal  ini  menyebabkan  terjadinya  distribusi  pendapatan dari  kaum  Anshar  ke  kaum  Muhajirin  yang  berimplikasi  pada  peningkatan permintaan total masyarakat Madinah.
11 http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_fiskal . baca juga pada kamus perbankan dan Makro ekonomi.
12 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Makro Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 2008 hal. 247
13 Abdul qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara khilafah, Bogor: Pustaka tharikul Izzah, 2002 14 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja grafindo, 2004 edisi 2
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010
Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
Selain  itu  Rasulullah  SAW.  juga  menerapkan  kebijakan  penyediaan lapangan  kerja  bagi  kaum  muslimin  sekaligus  peningkatan  pendapatan nasional  Negara  Islam  dengan  mengimplementasikan  akad muzaraah , musaqat ,  dan mudharabah .  Secara  alami,  perluasan  produksi  dan  fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum Muslimin dan menghasilkan peningkatan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan, dan Modal. 15
2.  Kebijakan Kharaj, Khumus, dan Zakat
Penerapan  kebijakan  ini  menyebabkan  terjadinya  stabilitas  harga  dan mengurangi tingkat inflasi. Hal ini karena zakat dikumpulkan dari prosentase tertentu ( nishob ) kekayaan. Bukan prosentase dari harga sebagaimana ppn yang  ada  saat  ini.  Sehingga  adanya  zakat  tidak  mempengaruhi  struktur harga,  dan  justeru  zakat  yang  diperuntukkan  bagi  kaum  lemah  akan meningkatkan  permintaan  secara agregat yang  berarti  mendorong  laju produksi dan serapan tenaga kerja. Sementara kharaj yang identik dengan sewa tanah tidak mempunyai dampak yang signifikan pada jumlah produksi dan  harga.  Praktis,  kebijakan  ini  memutar    roda  ekonomi  Negara  berjalan cepat dan stabil.
3.  Anggaran
Pengaturan  APBN  yang  dilakukan  Rasulullah  secara  cermat,  efektif,  dan efisien.  Menyebabkan  jarang  terjadinya  anggaran  defisit  meskipun  sering terjadi  peperangan.  Bahkan  pada  masa  pemerintahan  Khalifah  Umar  dan Usman Baitul Maal mengalami surplus yang besar. Pada  masa  Imam  Ali  ra.  sebagai  Khalifah,  beliau  mengambil  kebijkakan tidak  menyisahkan  anggaran  dalam  Baitul  Maal.  Ini  berarti  belanja  Negara mencapai maksimum, yang akan mendorong permintaan agregat dan pada giliran berkutnya akan memacu laju produktivitas Negara. 16
4.  Kebijakan fiskal khusus
Rasulullah  SAW.  menerapkan  beberapa  kebijakan  fiskal  khusus  untuk pengeluaran Negara. Pertama , Rasulullah meminta bantuan kaum Muslimin secara  sukarela  untuk  memenuhi  kebutuhan  pasukan  kaum  Muslimin. Kedua ,  meminjam  peralatan  dari  kaum  non-muslim  secara  Cuma-Cuma dengan jaminan pengembalian dang anti rugi bila terjadi kerusakan. Hal ini biasanya  merupakan klausul  dari  suatu  perjanjian  damai  antara  Rasulullah dengan suku-suku non-muslim.
Ketiga ,  meminjam  uang  dari  orang-orang  tertentu  untuk  diberikan  kepada para muallaf. Pinjaman ini dilakukan dalam jangka pendek. Setelah perang Hunain  dan  setelah  harta  rampasan  perang  tersebut  dibagikan,  seluruh utang-utang dilunasi. Bilal diperintahkan Rasulullah membantu orang-orang
15 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja grafindo, 2004 edisi 2
16 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja grafindo, 2004 edisi 2 hal. 83
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
60
yang  membutuhkan  dan  melunasi  utang  orang-orang  yang  tidak  dapat membayar  utangnya  sendiri  (Gharim).  Bilal  dibenarkan  meminjam  uang untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran tersebut jika dibutuhkan. Keempat , menerapkan  kebijakan  insentif  untuk  menjaga  pengeluaran  dan meningkatkan  partisipasi  kerja  dan  produksi  kaum  muslimin.  Kebijakan  ini adalah  menghargai  orang  yang  bekerja,  beraktivitas,  serta  menafkahi keluarga dan praktis mencela para pengangguran. Selain itu perbuatan baik seperti  pemberian  qard,  wakaf,  dan  sedekah  menghasilkan  redistribusi pendapatan  dan  meningkatkan  efisiensi  pertukaran  serta  permintaan  total. Pengharaman  riba,  monopoli,  dan  transaksi  lainnya,  termasuk  kecaman pada  pelaku  mubaddzir,  selain  meningkatkan  efisiensi  sektor  swasta,  juga meningkatkan  penawaran  total  serta  kesejahteraan  ekonomi  secara umum 17 .

## Pembahasan
Gerakan pendidikan dan kebudayaan
Sebagai  kewajiban  Negara  dan  menjadi  kebutuhan  primer  setiap  individu penduduk  adalah  mendapatan  layanan  jasa  pendidikan.  Rasulullah  SAW memberikan  perhatian  yang  besar  terhadap  pengajaran  dan  pendidikan  bagi setiap Muslim dan memanfaatkan setiap sumber daya untuk membuat mereka melek  huruf.  Sebagai  contoh  Rasulullah  memberikan  kompensasi  kepada tawanan perang badar  yang telah mengajar 10 orang pemuda Anshar, mereka akan  dibebaskan 18 .  Gerakan  belajar  membaca  dan  menulis  di  Madinah menyebar  luas  sehingga  tempat  tersebut  dikenal  sebagai  Darul  Qurra  (Rumah Para Pembaca).
Adiwarman,  juga  menuliskan  bahwa  Rasulullah  juga  menunjuk  hakim dikalangan  Muslimin.  Beberapa  shahabat  yang  ditunjuk  antara  lain  Ali  bin  abi thalib, Muhammad bin Maslamah, dan attab bin asid. Disamping mengirim juru dakwah  serta  mengangkat  hakim  dan  pengajar,  Rasulullah  SAW.  juga memberikan  perhatian  sangat  besar  terhadap  pembangunan  masjid  yang digunakan  sebagai  tempat  shalat  berjamaah  disamping  sebagai  tempat bermusyawarah,  konsultasi  dan  pengambilan  keputusan,  serta  tempat pendistribusian  dana  Baitul  Maal.  Demikian  pada  saat  itu  gerakan  pendidikan dan  pembangunan  peradaban  berlangsung  begitu  dahsyat  mendobrak kebekuhan dengan Islam.

## Kebijakan moneter
Perdagangan  merupakan  dasar  perekonomian  di  Jazirah  Arabia  sebelum datangnya  Islam.  Prasyarat  untuk  melakukan  transaksi  adalah  adanya  alat pembayaran  yang  dapat  dipercaya.  Jazirah  Arab  berada  di  bawah  pengaruh kekuasaan  Persia  dan  Romawi.  Mata  uang  yang  digunakan  dalam  Negara-
17 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja grafindo, 2004 edisi 2 hal. 155
18 Ibid hal. 134
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010
Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
negara  tersebut  adalah  dirham  dan  dinar.  Dalam  transaksi  bisnis  di  Arabia, kedua jenis mata uang ini juga diterima.
Koin dirham dan dinar mempunyai berat yang tetap dan memiliki kandungan perak dan emas yang tetap. Pada saat itu, jumlah zakat emas dan perak seperti yang  disebutkan  dalam  Al  Qur  an  di  dasarkan  pada  beratnya  koin  dirham  dan dinar  yang  ditetapkan  pada  masa  periode  awal  Islam.  Nilai  satu  dinar  sama dengan sepuluh dirham, satu dinar equivalen dengan 4,25 gram emas.
Pada  Masa  Kekhalifahan  Umar,  diterbitkan  surat  pembayaran  cek  yang penggunaannya  diterima  oleh  masyarakat.  Umar  menginstruksikan  untuk mengimpor  sejumlah  barang  dagangan  dari  Mesir  ke  Madinah.  Karena  barang yang  diimpor  jumlahnya  cukup  besar,  pendistribusiannya  menjadi  terhambat. Oleh  karena  itu,  Umar  menerbitkan  sejumlah  cek  kepada  orang-orang  yang berhak dan rumah tangga sehingga secara bertahap setiap orang dapat pergi ke bendahara kaum Muslimin dan mengumpulkan hartanya. Penggunaan cek oleh umar  yang  diterima  oleh  publik  menunjukkan  penggunaannya  sebagai  alat pembayaran  pada  periode  awal  Islam 19 .  Dengan  data  ini,  meski  perbankan secara  eksplisit  belum  wujud,  namun  sebagian  fungsi  Baitul  Maal  memberikan peran yang sebagaimana Perbankan saat ini, sebab bagaimana pemegang bisa mencairkan  “cek”  pada  bendahara  kaum  muslimin  jika  mereka  tidak  memiliki deposit  dalam  Baitul  Maal.  Secara  ringkas  akan  digambarkan  dalam  skema pada kesimpulan makalah ini.

## Penawaran dan Permintaan Uang
Pada  masa  pemerintahan  Nabi  Muhammad  SAW  di  Madinah,  mata  uang dinar diimpor dari Roma dan dirham dari  Persia. Besarnya volume impor dinar dan  dirham  dan  juga  barang-barang  komoditas  bergantung  kepada  volume komoditas  yang  diekspor  ke  kedua  Negara  tersebut  dan  ke  wilayah-wilayah yang  berada  di  bawah  kekuasaanya.  Biasanya  jika  permintaan  uang  ( Money demand )  pada  pasar  internal  meningkat,  uanglah  yang  diimpor.  sebaliknya, permintaan uang turun komoditaslah yang diimpor.
Karena tidak adanya pemberlakuan tarif dan bea masuk pada barang impor, uang  diimpor  dalam  jumlah  yang  cukup  untuk  memenuhi  permintaan  internal. Pada  sisi  lain,  nilai  emas  dan  perak  pada  kepingan  dinar  dan  dirham  sama dengan  nilai  nominal  ( face  value )  uangnya.  Karena  alasan  tadi,  dapat disimpulkan  bahwa  pada  awal  periode  Islam  penawaran  uang  ( Money  supply ) terhadap pendapatan sangat elastis.
Setelah  Persia  ditaklukkan,  percetakan  uang  logam  di  wilayah  itu  terus beroperasi. Sementara itu, kaum Muslimin secara perlahan mulai diperkenalkan kepada teknologi percetakan uang sehingga pada masa kepemimpinan khalifah Ali  kaum  Muslimin  secara  resmi  mencetak  uang  sendiri  dengan  menggunakan nama pemerintah Islam.
19 Adiwarman Azwar karim, Sejarah Pemikiran ekonomi Islam, Jakarta; Raja Grafindo. 2004 cetakan kedua.
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
62
Instrumen kebijakan Moneter Tidak  ada  satu  pun  instrument  kebijakan  moneter  yang  digunakan  saat  ini diberlakukan  pada  awal  periode  Islam.  Karena  penggunaan  uang  sebagai  alat tukar,  tidak  ada  alasan  untuk  melakukan  perubahan  supply  uang  melalui kebijakan  diskresioner 20 .  Lagi  pula  kredit  tidak  memiliki  peran  dalam menciptakan  uang;  faktornya  antara  lain, pertama ,  kredit  hanya  digunakan diantara  pedagang. Kedua ,  peraturan  pemerintah  tentang promissory  notes 21 (surat  pinjaman/kesanggupan)  dan negotiable  instruments (alat-alat  negosiasi) dibuat sedemikian rupa hingga tidak memungkinkan system kredit menciptakan uang.  Aturan  tersebut  mempengaruhi  keseimbangan  antara  pasar  barang  dan pasar uang berdasarkan transaksi tunai 22
Dalam  nasi’ah  atau  aturan  transaksi  Islami  lainnya,  ketika  komoditi  dibeli  saat ini,  tapi  pembayarannya  dilakukan  kemudian,  uang  dibayarkan  atau  diterima untuk mendapatkan komoditas atau jasa. Dengan kata lain, uang dipertukarkan dengan  sesuatu  yang  benar-benar  menciptakan  nilai  tambah  buat perekonomian;  bahkan  dalam  kasus  ini  uang  dipertukarkan  dalam  kerangka yang Islami.
Instrumen lain yang dipergunakan saat ini untuk mengatur jumlah uang beredar adalah  dengan  menaikkan  atau  menurunkan  suku  bunga  bank,  juga  tidak dikenal dalam instrument moneter Islam, karena keharaman hukum bunga. Praktis,  system  yang  diterapkan  pemerintah  menyangkut  konsumsi,  tabungan, investasi,  dan  perdagangan  telah  menciptakan  instrument  otomatis  untuk pelaksanaan  kebijakan  moneter.  Pada  satu  sisi  system  ini  menjamin keseimbangan uang dan barang dan pada sisi yang lain mencegah penggunaan tabungan  untuk  tujuan  selain  kesejahteraan  yang  lebih  nyata  di  masyarakat. Lebih  dari  itu,  motivasi  memperoleh  falah  pada  setiap  usaha  dan  bentuk kegiatan ekonomi lainnya, serta partisipasi dari para shahabat Rasulullah dalam perdagangan  dan  pertanian,  telah  menambah  nilai  dari  kegiatan  ini  di  mata kaum Muslimin.
20 Kebijakan Diskresioner adalah kebijakan pemerintah untuk merubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan :1.  Mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. 2.Menciptakan suatu kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) yang  tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi & selalu mengalami pertumbuhan yg. memuaskan.
Dari konsep ini dpt.dikemukakan bhw. terdapat dua macam alat yg.digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan diskresioner, yaitu : 1. Membuat perubahan- perubahan atas pengeluarannya 2. Membuat perubahan atas pajak yang dipungutnya.
21 Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang  tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya (Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun 2009 Tentang  Lembaga  Pembiayaan)
22 Adiwarman Azwar karim, Sejarah Pemikiran ekonomi Islam, Jakarta; Raja Grafindo. 2004 cetakan kedua
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352

## Politik Ekonomi Islam
Politik  Ekonomi  adalah  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  hukum-hukum  yang dipergunakan  untuk  memecahkan  mekanisme  mengatur  urusan  manusia. Sedangkan  politik  ekonomi  Islam  adalah  jaminan  tercapainya  pemenuhan semua  kebutuhan  primer  ( basic  needs )  tiap  orang  secara  menyeluruh,  berikut kemungkinan  tiap  orang  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  skunder  dan tersiernya  sesuai  dengan  kadar  kesanggupannya,  sebagai  individu  yang  hidup dalam  sebuah  masyarakat  yang  memiliki  gaya  hidup (life  style) tertentu.  Islam memandang  tiap  orang  secara  pribadi,  bukan  secara  kolektif  sebagai  kounitas yang hidup dalam sebuah Negara 23 .
Adapun  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  kebutuhan  primer,  maka menurut  pandangan  hukum  Islam  terbagi  dua: Pertama ,  kebutuhan-kebutuhan primer  bagi  tiap-tiap  individu  rakyat. Kedua ,  kebutuhan-kebutuhan  primer  bagi rakyat  secara  keseluruhan.  Adapun  kebutuhan-kebutuhan  primer  bagi  tiap-tiap individu,  adalah  sandang  (pakaian),  pangan,  dan  papan  (tempat  tinggal).  Oleh karena itu, pemenuhan ketiga kebutuhan primer itu merupakan hak bagi setiap manusia untuk memperolehnya. Kebutuhan primer ini merupakan masalah yang mendasar,  sedang  yang  menjadi  jalan  keluar  pemecahan  masalah  ini  adalah dengan menyediakan pemenuhannya. Islam menjamin pemenuhan kebutuhan- kebutuhan  primer  ini  bagi  semua  individu  rakyat  satu  per  satu  secara  pasti, dalam nash-nash yang jelas. 24  ……dan  kewajiban  ayah  memberi  makan  dan  Pakaian  kepada  para  ibu dengan car a ma'ruf. … (QS. Al Baqarah: 233)
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka…. (QS. At Thalaq:6)
Sedangkan  Jaminan  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  primer  bagi  rakyat secara keseluruhan, maka syara’ telah menetapkan bahwa Negara yang secara langsung  menjamin  pengaturan  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  primer  ini. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan primer ini berbeda dengan kebutuhan- kebutuhan  primer  tiap-tiap  individu.  Sebab  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan tiap-tiap individu telah dijamin oleh syara’ dengan mewajibkan pemberian nafkah yang  dibebankan  kepada  para  keluarga.  Sementara  pemenuhan  kebutuhan- kebutuhan  primer  bagi  rakyat  secara  keseluruhan,  maka  syara’  telah menetapkan pemenuhannya kepada Negara secara langsung. Rasulullah SAW. bersabda:
ﺍﻻﻤﺎﻢ ﺮﺍﻉ ﻮﻫﻮﻤﺴﺆﻝ ﻋﻦ ﺮﻋﻴﺘﻪ
Seorang  imam  (pemimpin)  adalah  bagaikan  pengembala,  dan  dia  akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya (rakyatnya). 25
23 Taqiyuddin An Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspektif Islam, Surabaya: Risala gusti, 1996
24 Abdurrahman Al Maliki, Politik Ekonomi Islam, Bangil Pasuruan: Al Izzah, 2001
25 HR Bukhori dari Ibnu Umar
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
64
Adapun  yang  termasuk  kebutuhan-kebutuhan  primer  bagi  rakyat  secara keseluruhan  adalah  keamanan,  pengobatan  (kesehatan),  dan  pendidikan. Rasulullah SAW bersabda:
ﻤﻦ ﺃﺼﺒﺢ ﺁﻤﻨﺎ ﻔﻲ ﺴﺮﺒﻪ ﻤﻌﺎﻔﻲ ﻔﻲ ﺒﺪﻨﻪ ﻋﻨﺪﮦ ﻗﻮﺖ ﻴﻮﻤﻪ ﻔﻜﺎﻨﻤﺎ ﺤﻴﺯﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﻨﻴﺎ ﺒﺤﺬﺍﻔﻴﺮﻫﺎ
Siapa  saja  yang  ketika  memasuki  pagi  hari  mendapati  keadaan  aman kelompoknya,  sehat  badannya,  memiliki  bahan  makanan  untuk  hari  itu,  maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya.”
Beliau SAW juga bersabda:
ﻤﺜﻝ ﻤﺎﺒﻌﺜﻨﻲﺍﷲ ﺒﻪ ﻤﻦﺍﻟﮭﺪﻯ ﻮﺍﻟﻌﻟﻢ ﻜﻤﺜﻞ ﺍﻟﻐﻴﺚ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺃﺼﺎﺐ ﺃﺮﺿﺎ ﻔﻜﺎﻦ ﻤﻨﮭﺎ  ﻨﻗﻴﺔ  ﻗﺒﻠﺔ ﺍﻠﻤﺎﺀ ﻔﺄﻨﺒﺘﺖ ﺍﻠﻜﻸ ﻮﺍﻠﻌﺸﺐ ﺍﻠﻜﺜﻴﺮﻮﻜﺎﻦ ﻤﻨﮭﺎ ﺃﺠﺎﺪﺏ  ﺍﻤﺜﻜﺖ ﺍﻠﻤﺎﺀ ﻔﻨﻔﻊ ﺍﷲ ﺒﮭﺎ ﺍﻠﻨﺎﺲ  ﻔﺸﺮﺒﻮﺍ ﻮﺴﻗﻮﺍ  ﻮﺰﺮﻋﻮﺍ ﻮﺃﺼﺎﺐ ﻤﻨﮭﺎ ﻄﺎﺌﻔﺔ ﺃﺨﺮﻯ ﺇﻨﻤﺎﻫﻲ ﻘﻴﻌﺎﻦ ﻻ ﺘﻤﺴﻚ ﺍﻠﻤﺎﺀ ﻮﻻ ﺘﻨﺒﺖ ﺍﻠﻜﻸ ﻔﺬﻟﻚ ﻤﺜﻞ ﻤﻦ ﻔﻜﻪ ﻔﻲ ﺪ ﻴﻦ ﺍﷲ ﻮﻨﻔﻌﻪ ﻤﺎﺑﻌﺜﻨﻲ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻔﻌﻠﻢ ﻮﻋﻠﻢ ﻮﻤﺜﻞ ﻤﻦ ﻟﻡ  ﻴﺮﻔﻊ  ﺒﺬﺍﻠﻚ  ﺮﺃﺴﺎ ﻮﻟﻡ ﻴﻘﺒﻞ ﻫﺪﻯ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺮﺴﻠﺖ ﺑﻪ
Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya aku diutus Allah, seperti air hujan yang menyirami bumi, diantara bumi (tanah) itu ada tanah yang subur yang menerima air, lalu tumbuh darinya rumput dan tanaman yang banyak, dan diantaranya  ada  tanah  yang  tandus  yang  menahan  air,  dimana  dengan  air  itu allah  member  manfaat  kepada  manusia,  mereka  minum,  mangairi,  dan menanam.  Dan  diantaranya  mengenai  kelompok  tanah  yang  lain,  yaitu  tanah yang  terbalik  yang  tidak  menahan  air  dan  tidak  tumbuh  rumput,  maka  yang demikian  itu  seperti  orang  yang  mengerti  agama  Allah,  dia  mendapatkan manfaat dengan apa yang Allah mengutus aku untuk membawanya, dan setelah dia  mengerti  dia  mengajarkannya.  Dan  seperti  orang  yang  dengan  (apa  yang aku  bawa)  itu  tidak  menjadikannya  mengangkat  epala,  serta  tidak  menerima petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya.” 26
Syara’  menetapkan  keamanan,  kesehatan,  dan  nafkah  sebagai  kebutuhan primer.  Menjadikan  keamanan,  dan  kesehatan  sebagai  kebutuhan  primer sebagaimana bahan makanan.
Dalam  hadits  kedua,  Rasulullah  SAW  menyamakan  penolakan  dan penerimaan  manusia  terhadap  ilmu  dan  petunjuk  dengan  penerimaan  tanah terhadap hujan,  dan ada tidaknya  pemanfaatan  air hujan oleh tanah.  Air hujan termasuk  diantara  kebutuhan-kebutuhan  primer  manusia,  maka  begitu  pula halnya dengan petunjuk dan ilmu (pendidikan). Dengan demikian menunjukkan bahwa ilmu termasuk diantara kebutuhan-kebutuhan primer.
26 HR. Bukhori, dari Abu Musa
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010
Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352

## Kesimpulan
Demikian pemikiran ekonomi di awal pemerintahan Islam. Nampak dengan jelas bahwa system ekonomi Islam memberikan garansi distribusi ekonomi di tengah masyarakat  secara  adil,  dengan  mekanisme  mutaakhir,  lengkap  dengan instrument kebijakan fiskal dan moneter   yang begitu kompleks. Secara umum pemikiran  ekonomi  di  awal  pemerintahan  Islam  dapat  diringkas  dalam  bentuk bagan sebagai berikut.
Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352
66
Oleh karena  itu sebagai  wacana pengembangan sistem  ekonomi mutaakhir ke depan adalah Ekonomi Islam, semoga sedikit pikiran sederhana ini bisa menjadi pemicu  kita  untuk  berkembang.  Kritik  kontruktif  argumentatif  guna penyempurnaan makalah ini menjadi suatu hal yang niscaya. semoga Wallahua’lam bi ash Shawab.

## Daftar Pustaka
Departemen Agama RI, Al-Qur an dan Terjemah http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_fiskal Karim, Adiwarman Azwar, Ekonomi Makro Islam , Jakarta: Raja Grafindo, 2008 ______, Sejarah Pemikiran ekonomi Islam, Jakarta; Raja Grafindo. 2004 cetakan kedua
Maliki,  Abdurrahman , Politik Ekonomi Islam , Bangil Pasuruan: Al Izzah, 2001 Nabhani, Taqiyuddin , Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspektif Islam , Surabaya: Risala gusti, 1996 Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun 2009  Tentang  Lembaga Pembiayaan Shahih Bukhori, http://lidwa.com/app/ Simorangkir, Kamus Perbankan, Jakarta: Rineka Cipta; 1994 Zallum, Abdul Qadim, Sistem Keuangan di Negara khilafah , Bogor: Pustaka tharikul Izzah, 2002