## PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP PENGETAHUAN WAJIB PAJAK NON KARYAWAN DI INDONESIA
Muhammad Destyawan 1
Universitas Ahmad Dahlan
bukaniwann@gmail.com Amir Hidayatulloh 2 * Universitas Ahmad Dahlan amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id

## Diterima 6 Juni 2021 Disetujui 24 Oktober 2022
Abstract— The Purpose of this study is to analyze the demographic factors that influence tax knowledge.  The  Population  in  this  study  is  individual  taxpayers  in  Indonesia.  The  sampling technique  in  this  study  uses  purposive  sampling,  with  criteria  (1)  individual  non-employee taxpayers in Indonesia, and (2) having a taxpayer base number. Data collection in this study used  a  questionnaire  with  help  of  Google  Form.  Respondents  in  this  study  numbered  71 respondents  who  were  dominated  by  male  respondents  (51  respondents),  aged  25-34  years (35  respondents).  Data  analysis  techniques  in  this  study  used  multiple  linear  regression analysis  with  the  help  of  SPSS  tools.  This  study  found  that  demographic  factors  that influenced  tax  knowledge  were  education  level  and  income  level.  However,  age  and  gender do not affect tax knowledge.
Keywords:  Tax  Knowledge;  Age;  Gender;  Education  Level;  Income  Level;  Demographic Factors

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Sumber  penerimaan  negara,  salah  satunya  berasal  dari  sektor  pajak.  Bahkan,  sektor pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  terbesar.  Menurut  (Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib warga negara kepada negara yang pemungutannya  dapat  dipaksakan  (berdasarkan  undang-undang)  dengan  tidak  mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Pajak  memiliki  dua  fungsi  yaitu  fungsi  anggaran  dan  fungsi  mengatur.  Fungsi  anggaran berarti pajak digunakan sebagai salah satu sumber APBN. Sedangkan, fungsi mengatur berarti pajak  digunakan  untuk  mengatur  kehidupan  sosial  maupun  ekonomi  (Resmi,  2014); (Mardiasmo, 2016).
Pemerintah  dalam  melakukan  pemungutan  pajaknya  menggunakan self  assessment system yang  berarti  bahwa  pemerintah  memberikan  kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk mendaftar,  menghitung,  membayar,  serta  melaporkan  SPT  secara  pribadi.  Oleh  karena  itu, penerapan self  assessment system, masyarakat  dituntut  untuk  memiliki  pengetahuan  yang cukup  guna  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sebagai  bentuk  kontribusi  kepada  negara. Pernyataan  ini  didukung  oleh  hasil  peneliti  (Budiatmanto,  1999);  (Misman,  2016), adanya perubahan  dari official  assessment  system ke self  assessment  system terbukti  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Penerapan self  assessment  system memberikan  manfaat  bagi  wajib  pajak  yaitu  wajib pajak  diberikan  kepercayaan  oleh  apparat  pajak  untuk  menghitung,  membayar,  dan melaporkan  sendiri  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku. Namun, self assessment system juga memiliki kelemahan secara praktik yaitu sistem ini sulit dilaksanakan  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Hal  ini  disebabkan  karena self  assessment system menuntut  kesadaran  diri  bagi  wajib  pajak  untuk  mematuhi  setiap  kewajiban  yang terkait dengan pajak (Paramartha & Rasmini, 2016).
Pengetahuan perpajakan memadai merupakan salah satu hal yang dinilai penting untuk dimiliki wajib pajak. Hal ini karena adanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat  membantu  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  secara  baik  dan benar. Usaha peningkatan pengetahuan pajak dan kesadaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan  cara mensosialisasikan  peraturan  perpajakan  baik  berupa  pamlet,  baliho,  ataupun  membuat  situs- situs yang dapat diakses sebagai bahan literasi untuk wajib pajak (Witono, 2008).
Menurut  (Afriyadi,  2018),  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  sudah  menerima  laporan 10.589.648  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  2017  hingga  31  Maret  2018.  Dari  total 10.589.648  SPT  tersebut,  244.084  diantaranya  merupakan  SPT  badan,  993.754  merupakan SPT orang pribadi (OP) non karyawan, dan 9.351.810 merupakan SPT OP karyawan. Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang terdaftar wajib lapor SPT sebanyak 17.653.963  dengan  rincian  WP  Badan  1.452.428,  WP  OP  non  karyawan  2.452.652  dan WPOP karyawan 13.748.883.
Menurut  (Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per-16/PJ  Tahun  2016),  wajib pajak non karyawan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja  lepas  yang  memperoleh  penghasilan  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  dari pemotongan.  PPh  pasal  21  dan/atau  PPh  pasal  26  sebagai  imbalan  jasa  yang  dilakukan berdasarkan  perintah  atau  permintaan  dari  pemberi  penghasilan.  Jumlah  wajib  pajak  non karyawan di Indonesia sekitar 2.452.652 dan wajib pajak yang melaporkan SPT hanya sekitar 993.754.  Sehingga,  berdasarkan  data  ini  kepatuhan  wajib  pajak  non  karyawan  tergolong masih rendah yaitu sekitar 40 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak non  karyawan  masih  rendah.  Salah  satu  penyebab  ketidakpatuhan  wajib  pajak  karena kurangannya pengetahuan perpajakan yang dimiliki (www.pajak.go.id, 2017).
Menurut  (Pratama,  2017),  kurangnya  pengetahuan  perpajakan  dapat  diatasi  dengan pemahaman  karaktersitik  demografi  wajib  pajak  yang  dilakukan  oleh  institusi  terkait, sehingga  institusi  tersebut  dapat  menyesuaikan  program  pendidikan  yang  tepat.  Direktorat Jenderal  Pajak  perlu  mengidentifikasi  kelompok  yang  memiliki  pengetahuan  pajak  yang rendah dan memberikan dukungan kepada kelompok tersebut guna meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, karakteristik demografi menjadi salah satu faktor penentu dalam besar kecilnya penerimaan pajak. Karateristik demografi meliputi usia, gender , tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan.
Usia  adalah  salah  satu  faktor  yang  memengaruhi  pengetahuan  pajak.  Hal  ini  sesuai dengan  hasil  penelitian    (Pratama,  2018),  usia  berpengaruh  negatif  pada  pengetahuan  pajak. Sehingga,  semakin  tinggi  usia  seseorang  maka  pengetahuan  pajaknya  semakin  rendah.  Hal tersebut  sejalan  dengan  hasil  penelitian  (Engida  &  Baisa,  2014)  yang  berpendapat  bahwa terdapat hubungan negatif antara usia dan pengetahuan pajak.
Faktor  demografi  lain  yang  dapat  memengaruhi  pengetahuan  pajak  adalah gender . Perbedaan gender menentukan preferensi perpajakan. Beberapa penelitian menyatakan gender berpengaruh pada pengetahuan pajak. Menurut (Engida & Baisa, 2014), pria lebih mengetahui pajak dibandingkan dengan perempuan.
Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pengetahuan pajak.  Menurut  (Palil,  2010),  wajib  pajak  yang  berpendidikan  mungkin  lebih  sadar  akan tanggung  jawabnya,  mengetahui  sanksi  yang  akan  diterima  ketika  tidak  mematuhi  undang- undang  perpajakan.  Hal  ini  diperkuat  oleh  hasil  penelitian  (Pratama,  2017),  semakin  tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka pengetahuan pajaknya juga semakin tinggi.
Faktor lain yang memengaruhi pengetahuan pajak adalah tingkat pendapatan. Individu dengan  pendapatan  tinggi  biasanya  memiliki  pengetahuan  pajak  lebih  tinggi  daripada  yang individu yang memiliki pendapatan rendah. Hal ini didukung oleh pernyataan (Hamm, 1995), semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka pengetahuan wajib pajak pun meningkat.
Penelitian  ini  replikasi  dari  (Pratama,  2018),  adapun  perbedaannya  adalah  terletak pada  objek  pajak.  Penelitian  (Pratama,  2018)  menggunakan  wajib  pajak  wajib  pajak  orang pribadi  yang  bekerja  sebagai  karyawan  di  Kota  Bandung,  sedangkan  objek  penelitian  ini adalah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang ada di Indonesia. Pemilihan wajib pajak non karyawan sebagai objek dalam penelitian ini karena wajib pajak non karyawan di tahun 2017  tingkat  kepatuhan  pelaporan  SPT  hanya  sebesar  40  persen.  Hal  tersebut  menunjukan bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  non  karyawan  masih  rendah.  Selain  itu,  penerapan self assessment  system lebih  dapat  tercerminkan  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi  non  karyawan. Hal  ini  karena  biasanya  wajib  pajak  orang  pribadi  karyawan  biasanya  pajaknya  dibayarkan oleh  perusahaan  tempatnya  bekerja.  Oleh  karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  faktor  demografi  yang  meliputi  usia, gender ,  tingkat  pendidikan,  dan  tingkat pendapatan terhadap pengetahuan wajib pajak non karyawan di Indonesia.
Penelitian  ini  memiliki  implikasi  dari  sisi  teori  maupun  praktis.  Implikasi  dari  sisi teori  adalah  penelitian  ini  memperluas  penelitian  di  bidang  perpajakan,  khususnya pengetahuan  perpajakan.  Sedangkan,  implikasi  dari  sisi  praktis  penelitian  ini  memberikan bukti  mengenai  faktor  demografi  yang  dapat  memengaruhi  pengetahuan  pajak.  Sehingga, hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  pedoman  pihak  terkait  mengenai  langkah meningkatkan  pengetahuan  perpajakan.  Hal  ini  karena  pengetahuan  pajak  merupakan  salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Palupi & Hidayatulloh, 2019)

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian,  maka  rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Apakah usia berpengaruh negatif terhadap pengetahuan pajak?
2. Apakah gender berpengaruh terhadap pengetahuan pajak?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pengetahuan pajak?
4. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap pengetahuan pajak?

## 1.3 Telaah Literatur dan Hipotesis

## 1.3.1 Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan  merupakan  hasil  tahu  individu  pada  suatu  hal  atau  segala  perbuatan individu  untuk  memahami  suatu  objek  tertentu  yang  dapat  berwujud  baik  melalui  indera maupun akal. Selain itu, objek penelitian yang dapat dipahami individu juga dapat berbentuk ideal  maupun  yang  bersangkutan  dengan  masalah  kejiwaan  (Utomo,  2011).  Lebih  lanjut (Utomo,  2011)  mendefinisikan  pengetahuan  pajak  sebagai  kemampuan  wajib  pajak  dalam mengetahui  peraturan  perpajakannya  baik  mengenai  tarif  pajak  berdasarkan  undang-undang yang  wajib  pajak  bayar  maupun  manfaat  pajak  yang  akan  digunakan  untuk  kehidupan masyarkat Indonesia.
Menurut  (Rahayu  &  Kurnia,  2010),  pengetahuan  pajak  atau  pemahaman  pajak meliputi  pengetahuan  mengenai  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan,  pengetahuan mengenai  sistem  perpajakan  di  Indonesia,  serta  pengetahuan  tentang  fungsi  pajak.  Indikator untuk  mengukur  pengetahuan  pajak  meliputi  pengetahuan  pajak  mengenai  fungsi  pajak, peraturan pajak, fungsi pajak, tata cara pendaftaran sebagai wajib pajak, tata cara pembayaran pajak, dan tarif pajak.

## 1.3.2 Faktor Demografi
Faktor demografi yang memengaruhi pengetahuan pajak meliputi gender , usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah  lembut,  cantik,  emosional,  dan  keibuan,  sementara  laki-laki  dianggap  kuat,  rasional, jantan,  dan  perkasa.  Secara  terminologis gender bisa  didefinisikan  sebagai  harapan-harapan budaya  laki-laki  dan  perempuan. Gender dipandang  sebagai  konsep  kultural  yang  dipakai untuk  membedakan  peran,  perilaku,  mentalitas,  dan  karakteristik  emosional  antara  laki-laki dan perempuan yang berkembang dimasyarakat (Rokhmansyah, 2016).
Usia merupakan keberadaan individu yang diukur dalam satuan waktu dipandang dari segi  kronologik,  individu  normal  yang  memperlihatkan  derajat  perkembangan  anatomis  dan fisiologik  sama  (Nuswantari,  1998).  Menurut  (Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003), pendidikan  merupakan  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan proses pembelajaran dengan tujuan peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, serta masyarakat.
Menurut (Rahardja, 2006), pendapatan merupakan total penerimaan baik dalam bentuk uang maupun bukan uang oleh individu atau suatu rumah tangga pada periode tertentu. Lebih lanjut,  (Sukirno,  2006)  menyatakan  bahwa  pendapatan  adalah  sejumlah  penghasilan  yang diperoleh  masyarakat  atas  prestasi  kerjanya  dalam  periode  tertentu  baik  harian,  mingguan, bulanan, maupun tahunan. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah total penerimaan atas prestasi  kerja  individu  baik  berupa  uang  maupun  bukan  uang  secara  harian,  mingguan, bulanan, maupun tahunan.

## 1.3.3 Usia dan Pengetahuan Pajak
Usia  merupakan  lamanya  keberadaan  individu  yang  diukur  dalam  satuan  waktu dipandang dari segi kronologik, individu normal yang memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan fisiologik sama (Nuswantari, 1998). Menurut (Pratama, 2018), semakin tua usia wajib pajak maka pengetahuan yang dimiliki semakin berkurang. Hal ini selaras dengan hasil penelitian (Engida & Baisa, 2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara usia  dan  pengetahuan.  Hal  ini  disebabkan  karena  regulasi  perpajakan  yang  sering  berubah. Perubahan  aturan  perpajakan  tersebut  tentunya  terkait  dengan  sistem  perpajakan  yang  ada. Wajib pajak yang masih muda usianya memiliki kecenderungan lebih mudah untuk menyerap dan mempelajari aturan-aturan baru dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki usia tua. Oleh karena itu, hipotesis alternatif pertama (Ha 1 ) penelitian ini adalah sebagai berikut: Ha 1 : usia berpengaruh negatif terhadap pengetahuan pajak

## 1.3.4 Gender dan Pengetahuan Pajak
Beberapa  penelitian  menunjukan gender memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap pengetahuan pajak. Menurut (Engida & Baisa, 2014), beberapa penelitian sebelumnya tentang gender dan pengetahuan pajak telah menyatakan bahwa pria lebih tahu tentang pajak. Hal ini diperkuat  oleh  hasil  penelitian  sebelumnya  (Fallan,  1999),  pria  memiliki  skor  yang  lebih
tinggi  dalam  mata  kuliah  yang  bersifat  maskulin,  salah  satunya  mata  kuliah  hukum  pajak. Oleh karena itu, hipotesis alternatif kedua (Ha 2 ) penelitian ini adalah sebagai berikut: Ha 2 : gender berpengaruh terhadap pengetahuan pajak

## 1.3.5 Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan pajak
Jenjang  pendidikan  adalah  tahapan  pendidikan  yang  ditetapkan  berdasarkan  tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, yaitu  terdiri  dari  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  tinggi  (Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003). Menurut (Pratama, 2018), semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka pengetahuan pajaknya juga semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak yang  mempunyai  tingkat  pendidikan  tinggi  cenderung  mempunyai  semangat  belajar  dan menyerap  informasi  lebih  dibandingkan  dengan  seseorang  yang  tingkat  pendidikannya rendah. Oleh karena itu, hipotesis alternatif ketiga (Ha 3 ) penelitian ini adalah sebagai berikut: Ha 3 : tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pengetahuan pajak

## 1.3.6 Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan Pajak
Menurut (Rahardja, 2006), pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang  atau  suatu  rumah  tangga  dalam  periode  tertentu.  Lebih  lanjut,  (Sukirno,  2006) menjelaskan bahwa pendapatan merupakan sejumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat atas  prestasi  kerjanya  dalam  periode  tertentu,  baik  harian,  mingguan,  bulanan,  maupun tahunan. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah total penerimaan atas prestasi kerjanya baik  uang  maupun  bukan  uang  baik  harian,  mingguan,  bulanan,  maupun  tahunan.  Menurut (Hamm,  1995),  pendapatan  yang  diperoleh  wajib  pajak  meningkat  maka  pengetahuan  wajib pajak  pun  meningkat.  Pernyataan  ini  didukung  oleh  hasil  penelitian  (Pratama,  2018),  wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi cenderung lebih mempunyai pengetahuan pajak  yang  tinggi.  Semakin  tinggi  tingkat  pendapatan  wajib  pajak  maka  pengetahuan perpajakannya  juga  semakin  tinggi.  Oleh  karena  itu,  hipotesis  alternatif  keempat  (Ha 4 ) penelitian ini adalah sebagai berikut:
Ha 4 : tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pengetahuan pajak
2.7 Model Penelitian Gambar 1. Model Penelitian Usia Gender Tingkat Pendidikan Tingkat Pendapatan Pengetahuan pajak
2. METODOLOGI DAN ANALISIS DATA

## 2.1 Populasi, Sampel, Teknik, dan Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Teknik pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini menggunakan purposive  sampling ,  dengan  kriteria (1) wajib pajak orang pribadi non karyawan di Indonesia, serta (2) wajib pajak yang memiliki Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP).  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  orang pribadi non karyawan di Indonesia yang memiliki NPWP.

## 2.2 Metode Penelitian
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini kuantitatif. Peneliti ingin menguji pengaruh  usia  terhadap  pengetahuan  pajak,  pengaruh  gender  terhadap  pengetahuan  pajak, pengaruh  tingkat  pendidikan  terhadap  pengetahuan  pajak,  dan  tingkat  pendapatan  terhadap pengetahuan pajak.

## 2.3 Penelitian

## 2.3.1 Variabel Dependen
Penelitian  ini  terdiri  dari  satu  variabel  dependen  yaitu  pengetahuan  pajak. Pengetahuan  perpajakan  adalah  kemampuan  wajib  pajak  dalam  mengetahui  peraturan perpajakan  baik  terkait  tarif  pajak  berdasarkan  undang-undang  yang  akan  wajib  pajak  bayar maupun  manfaat  yan  akan  berguna  bagi  kehidupan  masyarakat  (Utomo,  2011).  Variabel pengetahuan  pajak  diukur  dengan  menggunakan  pertanyaan  yang  diadopsi  dari  (Pratama, 2018).  Jawaban  responden  dibagi  menjadi  tiga  kelompok  yaitu  benar,  salah,  dan  tidak  tahu. Respon  dari  responden  diukur  dengan  menggunakan  skala guttman .  Menurut  (Sugiyono, 2015),  skala guttman adalah  skala  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  jawaban  tegas  dari seponden,  yaitu  antara  dua  interval  seperti  “setuju-tidak  setuju”;  “ya-tidak”;  “benar-salah”; “positif-negatif”; “pernah-tidak pernah”. Setiap jawaban benar bernilai (1) dan jawaban salah atau  dikosongkan  bernilai  nol  (0).  Setiap  pertanyaan  kemudian  dikalkulasikan  untuk mengetahui  tingkat  pengatahuan  wajib  pajak.  Rumus  tingkat  pengetahuan  pajak  yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:
x100%

## 2.3.2  Variabel Independen
1.  Usia
Usia Merupakan lamanya keberadaan seseorang diukur dalam satuan waktu di pandang dari  segi  kronologik,  individu  normal  yang  memperlihatkan  derajat  perkembangan anatomis  dan  fisiologik  sama  (Nuswantari,  1998).  Pengukuran  variabel  usia  diadopsi dari  (Pratama,  2018).  Penelitian  ini  mengelompokkan  usia  menjadi  5  (lima)  pilihan jawaban yaitu (1) Kurang dari 25 tahun (2) 25 – 34 tahun, (3) 35 – 44 tahun, (4) 45 – 54 tahun,  dan  (5)  Lebih  dari  54  tahun.  Respon  dari  responden  diukur  dengan Category Scale .  Skala  ini  dipergunakan  jika  ingin  mendapatkan  jawaban  dari  responden  yang diarahkan pada beberapa kategori.
2.  Gender Menurut  (Rokhmansyah,  2016), gender adalah  sifat  yang  melekat  pada  laki-laki maupun  perempuan  yang  dikonstruksikan  secara  sosial  maupun  kultural.  Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sementara laki-laki  dianggap  kuat,  rasioanal,  jantan,  dan  perkasa.  Respon  dari  responden  diukur dengan Skala Dummy , Laki-laki (0) dan perempuan adalah (1).

## 3. Tingkat pendidikan
Menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003), Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan  yang  ditetapkan  berdasarkan  tingkat  perkembangan  peserta  didik,  tujuan yang  akan  dicapai,  dan  kemampuan  yang  dikembangkan.  Tingkat  pendidikan  dibagi menjadi  3  yaitu  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  tinggi. Pengukuran  variabel  tingkat  pendidikan  diadopsi  dari  (Pratama,  2018)  yang  membagi tingkat  pendidikan  menjadi  lima  kelompok  yaitu  (1)  Sekolah  Dasar  (SD),  (2)  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP),  (3)  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  (4)  Diploma  atau Sarjana,  (5)  Magister  dan  Doktor.  Respon  dari  responden  diukur  dengan Category Scale .  Skala  ini  dipergunakan  jika  ingin  mendapatkan  jawaban  dari  responden  yang diarahkan pada beberapa kategori atau klasifikasi jawaban.

## 4.  Tingkat Pendapatan
Pendapatan  adalah  sejumlah  penghasilan  yang  diperoleh  masyarakat  atas  prestasi kerjanya  dalam  periode  tertentu,  baik  harian,  mingguan,  bulanan,  maupun  tahunan (Sukirno, 2006). Pengukuran variabel tingkat pendidikan diadopsi dari (Pratama, 2018) yang membagi tingkat pendapatan menjadi kelompok (1) kurang dari Rp1.000.000, (2) Rp1.000.000  –  Rp4.000.000,  (3)  Rp4.000.001  –  Rp7.000.000,  (4)  Rp7.000.001  – Rp10.000.000,  dan  (5)  lebih  dari  Rp10.000.00.  Respon  dari  responden  diukur  dengan Category Scale . Skala ini dipergunakan jika ingin mendapatkan jawaban dari responden yang diarahkan pada beberapa kategori atau klasifikasi jawaban.

## 2.4 Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  dipakai  dalam  penelitian  adalah  data  primer.  Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  dengan  bantuan Google  Form .  Kuesioner disebar  melalui twitter,  facebook,  whatshapp mau  media  komunikasi  yang  dimiliki  oleh peneliti.

## 2.5 Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.  Persamaan  fungsi  regresi  linier  berganda  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah:
PP = α + β 1 U+ β 2 G+ β 3 TP+ β 4 TPD+ e
Di mana:
PP = Pengetahuan Pajak a = Konstanta Regresi β 1 , β 2 , β 3 , β 4 , β 5 = Koefisien Regresi
U = Usia G = Gender TP = Tingkat Pendidikan TPD = Tingkat Pendapatan e = Error

## 3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI 3.1 Objek Penelitian
Responden yang dipilih adalah wajib pajak non karyawan yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kuesioner yang terkumpul berjumlah 136 kuesioner. Namun, 65
kuesioner  tidak  dipakai.  Hal  ini  karena  65  kuesioner  tersebut  tidak  sesuai  kriteria,  seperti responden  adalah  pegawai  tetap  serta  kuesioner  tidak  diisi  secara  lengkap.  Sehingga,  71 kuesioner  yang  dapat  diolah  lebih  lanjut.  Responden  dalam  penelitian  ini  didominasi  oleh responden  berjenis  kelamin  laki-laki  (51  responden),  sedangkan  20  responden  berjenis kelamin  perempuan.  Usia responden  didominasi oleh usia 25-34 tahun (35 responden).  Usia responden secara rinci disajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Deskripsi Usia Responden
Sumber: data primer, diolah (2019)
Responden  dalam  penelitian  ini  didominasi  oleh  responden  yang  memiliki  pekerjaan wirausaha (35 responden). Serta, responden dalam penelitian didominasi oleh responden yang berdomisi  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Deskripsi  pekerjaan  responden  secara  rinci disajikan pada tabel  2. Sedangkan, provinsi  responden berdomisi secara  rinci  disajikan pada gambar 2.
Tabel 2. Deskripsi Pekerjaan Responden
Sumber: data primer, diolah (2019)
Keterangan Frekuensi < 25 Tahun 16 25 – 34 Tahun 35 35 – 44 Tahun 14 45 – 54 Tahun 5 > 54 Tahun 1 Profesi Frekuensi Dokter 9 Legal Associate 1 Project Manager 1 Peneliti 1 Notaris dan PPAT 6 Wirausaha 35 Advokat 4 Penulis 1 Konsultan Pajak 3 Trader 1 Freelancer 1 Penilai 1 Arsitek 1 Admin Project 1 Associate Attorney 1 Konsultan Hukum 4

## Gambar 2. Deskripsi Domisili Responden
Sumber: data primer, diolah (2019)

## 3.6 Uji Hipotesis
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  regresi  linear berganda  dengan  bantuan  alat  SPSS.  Sebelum  pengujian  hipotesis,  penelitian  ini  melakukan pengujian  kualitas  data  (uji  validitas  dan  uji  relialibitas),  serta  uji  asumsi  klasik  (uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedesitisitas), dan hasil dari pengujian kualitas data  dan  asumsi  klasik  penelitian  ini  memenuhinya.  Tahap  selanjutnya  yaitu  pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Koefesien Sig (1- tailed Sig (2- tailed Alpha Keputuusan Usia -0,280 0,205 0,410 0,05 H 1 tidak terdukung Gender -0,120 0,0335 0,067 0,05 H 2 tidak terdukung Tingkat Pendidikan 0,118 0,0125 0,025 0,05 H 3 terdukung Tingkat Pendapatan 0,087 0,001 0,002 0,05 H 4 terdukung Konstanta                  = -0,27
Variabel Dependen   = Pengetahuan pajak Adjusted R Square    = 0,279
F Statistik                  = 7,758
Signifikansi              = 0,000 Sumber: data primer, diolah (2019)
Tabel  3  menunjukan  bahwa  nilai adjusted  R-Square sebesar  0,279.  Hal  ini  berarti variabel usia, gender , tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan dapat menjelaskan variabel pengetahuan pajak sebesar 27,9 persen, dan 72,1 persen dijelaskan oleh  variabel  lain di  luar model. Tabel 3 juga menunjukan nilai signifikasi uji F sebesar 0,000, hal ini berarti minimal ada satu variabel independen (usia, gender , tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan) yang berpengaruh terhadap pengetahuan pajak.
Uji t pada tabel 3 menunjukan bahwa tingkat pendidikan (signifikasi 0,0125; koefisien 0,118)  dan  tingkat  pendapatan  (signifikasi  0,001,  koefisien  0,087)  yang  memiliki  nilai koefisien  lebih  kecil  dibandingkan  0,05  dan  nilai  koefisien  positif.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  tingkat  pendidikan  dan  tingkat  pendapatan  berpengaruh  positif  terhadap
pengetahuan  pajak.  Atau  dengan  kata  lain,  hipotesis  ketiga  (H 3 )  dan  hipotesis  keempat  (H 4 ) terdukung.
Wajib  pajak  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  semakin  tinggi  maka  pengetahuan pajaknya  pun  semakin  meningkat.  Hal  ini  karena  wajib  pajak  yang  memiliki  tingkat pendidikan tinggi maka wajib pajak tersebut memiliki kecenderungan untuk semangat belajar dan menyerap informasi dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan lebih  rendahHasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  sebelumnya  (Pratama,  2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pengetahuan pajak.
Faktor lain yang memengaruhi pengetahuan pajak adalah tingkat  pendapatan. Menurut (Hamm, 1995), semakin tinggi  pendapatan yang  diperoleh wajib pajak maka semakin tinggi pula  pengetahuan  pajak  yang  dimilikinya.  Hasil  ini  mendukung  hasil  penelitian  sebelumnya (Pratama,  2018)  yang  menyatakan  bahwa  tingkat  pendapatan  berpengaruh  positif  terhadap pengetahuan  pajak.  Oleh  karena  itu,  dari  hasil  ini  diharapkan  pemerintah  dalam  hal  ini direktorat  jenderal  pajak  lebih  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang  memiliki tingkat  pendidikan  rendah  maupun  masyarakat  yang  memiliki  tingkat  pendapatan  kecil  baik menggunakan  baliho,  media  elektronik  dan  sebagainya,  sehingga  pengetahuan  pajak  untuk wajib  pajak  yang  memiliki  tingkat  pendidikan  rendah  semakin  tinggi.  Sehingga,  diharapkan dengan  meningkatnya  pengetahuan  pajak  maka  diimbangi  dengan  tingkat  kepatuhan  wajib pajak.
Pengetahuan  pajak  tidak  dipengaruhi  oleh  usia.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  nilai signifikasi  (0,205)  yang  lebih  besar  dibandingkan  0,05.  Atau  dengan  kata  lain,  hipotesis pertama  (H 1 )  penelitian  ini  tidak  terdukung.  Hal  ini  karena  menurut  (Pratama,  2018),  wajib pajak  yang  memiliki  usia  muda  lebih  mudah  untuk  menyerap  informasi  yang  baru dibandingkan  dengan  wajib  pajak  yang  lebih  tua.  Wajib  pajak  usia  muda  lebih  mengerti aturan  pajak  terbaru.  Sementara,  wajib  pajak  lebih  tua  kurang  memahami  aturan  terbaru, seperti penggunaaan e-spt, e-filing dan lain sebagainya. Ketidakterdukungan ini juga mungkin karena responden dalam penelitian ini didominasi oleh usia muda yaitu kurang dari 35 tahun (51 responden).
Faktor  lain  yang  tidak  memengaruhi  pengetahuan  pajak  adalah  faktor gender .  Hal  ini ditunjukan dengan nilai signifikasi (0,067) yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Atau dengan kata lain, hipotesis kedua (H 2 ) tidak terdukung. Menurut (Richardson, 2008); (Tehulu &  Dinberu,  2014),  tidak  ada  pengaruh gender terhadap  pengetahuan  pajak  dan  kepatuhan pajak. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian  (Pratama, 2018), di  Indonesia baik laki-laki  maupun  perempuan  memiliki  persamaan  di  mata  pajak.  Setiap  wajib  pajak mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  tanpa  ada  perbedaan gender .  Sehingga  dari  hasil ini  diharapkan  pemerintah  menyelenggarakan  sosialisasi  perpajakan  tanpa  memandang  usia dan gender .  Pemerintah  dapat  melakukan  sosialisasi  kepada  wajib  pajak  maupun  kepada calon  wajib  pajak.  Sosialisasi  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  pengetahuan  wajib  pajak dan calon wajib pajak terkait dengan peraturan perpajakan

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Usia tidak berpengaruh terhadap pengetahuan pajak
2. Gender tidak berpengaruh terhadap pengetahuan pajak
3. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pengetahuan pajak
4. Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap pengetahuan pajak

## 4.2 Keterbatasan
Terdapat beberapa hal yang membatasi penelitian ini yaitu:
1. jumlah  responden  yang  relatif  sedikit.  Hal  ini  karena  peneliti  kesulitan  memperoleh responden,  dan  banyaknya  kuesioner  yang  terkumpul  yang  tidak  sesuai  dengan  kriteria penelitian.
2. Kurangnya  penyebaran  usia  responden.  Responden  dalam  penelitian  ini  didominasi  oleh usia kurang dari 35 tahun

## 4.3 Saran
Saran  yang  diajukan  untuk  penelitian  selanjutnya  mengenai  pengaruh  faktor  demografi terhadap pengetahuan pajak adalah:
1. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan responden dengan usia yang lebih bervariasi.

## 4.4 Implikasi Penelitian
Implikasi  dari  derikan  dari  penelitian  ini  terdiri  dari  implikasi  teori  dan  implikasi praktis.  Implikasi  teori  adalah  penelitian  ini  memperluas  penelitian  di  bidang  perpajakan, khususnya  pengetahuan  perpajakan.  Sedangkan,  implikasi  dari  sisi  praktis  penelitian  ini memberikan  bukti  mengenai  faktor  demografi  yang  dapat  memengaruhi  pengetahuan  pajak. Sehingga,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  pedoman  pihak  terkait  mengenai langkah meningkatkan pengetahuan perpajakan. Hal ini karena pengetahuan pajak merupakan salah  satu  faktor  yang  dapat  memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  (Palupi  &  Hidayatulloh, 2019)

## 5. REFERENSI
Afriyadi,  A.  D.  (2018,  November  23).  Ditjen  Pajak  Terima  Laporan  10,6  Juta  SPT,  Ini Rinciannya. Finance.Detik.Com .  Retrieved  from  https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-3949620/ditjen-pajak-terima-laporan-106-juta-spt-ini-rinciannya Budiatmanto,  A.  (1999). Study  Evaluasi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebelum  dan  Sesudah Reformasi  Perpajakan  Tahun  1983  Studi  Kasus  pada  Kantor  Wilayah  VIII  Direktorat Jenderal  Pajak  Jawa  Tengah  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta .  Universitas  Gadjah Mada.
Engida, T. G., & Baisa, G. A. (2014). Factors Influencing taxpayers’ compliance with the tax system: An empirical study in Mekelle City, Ethiopia. EJournal of Tax Research , 12 (2), 33 – 452.
Fallan, L. (1999). Gender, Exposure to Tax Knowledge, and Attitudes Towards Taxation: an Experimental Approach. Journal of Business Ethics , 2 , 173 – 184.
Hamm, J. L. (1995). Income Level And Tax Rate As Determinants Of Taxpayer Compliance: An Experimental Examination . Texas Tech University.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan (2016th ed.). CV Andi.
Misman,  S.  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Self  Assessment  Terhadap  Optimalisasi Penerimaan  PPh  Pasal  25  Wajib  Pajak  Badan  Pada  KPP  Pratama  Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (4), 1074–1086.
Nuswantari, D. (1998). Kamus Saku Kedokteran Dorland Edisi 25 . Jakarta: EGC. Palil,  M.  R.  (2010). Tax  Knowledge  And  Tax  Compliance  Determinants  In  Self  Assessment System In Malaysia . University of Birmingham.

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595
Palupi,  A.  L.,  &  Hidayatulloh,  A.  (2019).  Studi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Wirausahawan di Kabupaten Kulon Progo. Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan , 4 (1), 58–65.
Paramartha, I. P. I. P., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan dan  Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 15 (1), 641–666.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dan/atau  Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Pratama,  A.  (2017).  Factors  Affecting  Students’  Learning  Interest  in  an  Accounting  Study Programme:  A  Study  in  Bandung  City,  West  Java,  Indonesia. Review  of  Integrative Business and Economics Research , 6 , 295–311.
Pratama,  A.  (2018).  Individual  Taxpayer  Characteristics  and  Taxpayer  Knowledge: Exploratory  Survey  on  Individual  Taxpayers  in  Bandung  City,  Indonesia. Review  of Integrative Business and Economics Research , 7 (1).
Rahardja, P. M. M. (2006). eori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar . Retrieved from Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Rahayu, & Kurnia, S. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Resmi, S. (2014). Perpajakan: Teori dan kasus . Jakarta: Salemba Empat.
Richardson, G. (2008). The Relationship Between Culture and Tax Evasion Across Countries: Additional Evidence and Extensions. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation , 17 (2), 67–78.
Rokhmansyah, A. (2016). Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme . Yogyakarta: Garudhawaca.
Sugiyono. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Sukirno, S. (2006). Pengantar Teori Makro Ekonomi . Jakarta: Rai Grafindo Persada.
Tehulu,  T.  A.,  &  Dinberu,  Y.  D.  (2014).  Determinants  of  Tax  Compliance  Behavior  in Ethiopia: The Case of Bahir Dar City Taxpayers. Journal of Economics and Sustainable Development , 5 (15), 268 – 280.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Umum Perpajakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Utomo,  B.  A.  W.  (2011). Sikap,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Pengetahuan  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Kecamatan  Pamulang  Kota  Tangerang  Selatan (UIN  Syarif  Hidayatulloh).  Retrieved from http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1462
Witono,  B.  (2008).  Peranan  Pengetahuan  Pajak  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 7 (2), 196–208.
www.pajak.go.id.
(2017). Laporan Kinerja Tahun 2017. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2017