NOMOR: 2 HALAMAN: 122 - 129
Doi: 10.24198/share.v9i2.20326

## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (STUDI KASUS DI KOTA CIMAHI)
Ishak Fadlurrohim 1* , Soni Akhmad Nulhaqim 2 , Sri Sulastri 3
1, 2 Pusat Studi Konflik dan Resolusi Konflik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
3 Pusat CSR. Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran
* korespondensi: ishakfadlurrohim@gmail.com

## ABSTRAK
Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM (keluarga penerima manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur. Kekuatan bantuan sosial pangan non tunai ini adalah penerima manfaat secara efisien dan efektif mampu mengoptimalkan bantuan yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sehingga secara tidak langsung dapat menggairahkan kehidupan ekonomi yang bersangkutan, terjadinya proses internalisasi keuangan inklusif kepada fakir miskin melalui revitalisasi peran lembaga perbangkan, terhindarnya sejumlah kasus inefisien dan inektivitas sebagaimana penyaluran bantuan sosial pangan sebelumnya dan memerlukan manajemen yang baru. Pelaksanaan program BPNT (mencakup : registrasi, penggantian data, kontak informasi dan pengaduan) yang terdiri dari Kordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten/ Kota, Kordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/ Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH dan Asisten pendamping PKH untuk daerah sulit. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Weinbach (1994) dalam Kettner (2002), mengatakan bahwa, manajemen dapat dianggap sebagai fungsi spesifik yang dilakukan oleh orang-orang dalam lingkungan kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggambarkan tentang implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (studi kasus di Kota Cimahi). Informan ditentukan berdasarkan purposive sampling (Informan ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu peneliti), teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam ( indeph interview, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Artikel ini menunjukkan Penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan
NOMOR: 2 HALAMAN: 122 - 129
serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Inilah yang menjadi sistem manajemen baru.
Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Pangan Non Tunai, Kota Cimahi

## ABSTRACT
Non cash food aid is channelled social assistance in the form of food non cash from the government to the beneficiaries electronic money every month by the mechanisms used only for purchasing food earnings at the vendors of food or called e-warong who cooperate with the channel. The power of social assistance food it is beneficiaries non cash efficiently and effectively able to optimize the assistance provided based on the level needs and indirectly the economic concerned can excite, The occurrence of the process of the internalization of the maintains its inclusiveness financial needy people or the equivalent through revitalizing the role of perbangkan institutions and has been addressed, avoid several probable inefisien and inektivitas as the delivery of aid social legislators approved the ipos of food was laid aside as and requires management that is new.  The implementation of the program BPNT (include: registration, replacement data, contact information and complaints) consisting of cordinator social welfare districts, as family of hope cordinator program, power social welfare kecamatan (TKSK), a companion PKH and assistant a companion PKH for regions difficult.This is in line by which it is conveyed weinbach (1994) in kettner ( 2002 ), said that, management may be regarded as specific function was the in a work environment where intended to increase productivity and the achievement of a goal organization.  Methods used in research this is the method descriptive with a qualitative approach which aims to describe on the implementation of food assistance programs non-cash (case study in the city cimahi). Informants determined based on purposive sampling (informants determined based on certain consideration researchers), technique data collection used namely in-depth interviews (indeph the interview, observation participative and study documentation. This article show delivery of aid social non-cash by using banking system can support behavior productive recipients assistance and increase transparency and accountability of the program to ease control, monitor and reduce deviation. This is what being a system of new management.
Keywords :  Implementation, Food aid non-cash, Cimahi Distrik

## PENDAHULUAN
Bantuan sosial pangan non tunai adalah paradigma baru dalam penetapan strategi percepatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam
bentuk pangan non tunai yang dilakukan secara nasional berdasarkan peraturan presiden RI nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial pangan secara non tunai. Serta merupakan penyempurnaan pelaksanaan subsidi beras
NOMOR: 2 HALAMAN: 122 - 129 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i2.20326
sejahtera (Rastra) yang dianggap  masih kurang efektif dan efisien. Pendekatan ini diperlukan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas bantuan sosial pangan bagi penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang telah di tetapkan dan telah terdaftar dalam basis data terpadu (BDT).
Kekuatan bantuan sosial pangan non tunai ini adalah penerima manfaat secara efisien dan efektif mampu mengoptimalkan bantuan yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sehingga secara tidak langsung dapat menggairahkan kehidupan ekonomi yang bersangkutan, terjadinya proses internalisasi keuangan inklusif kepada fakir miskin melalui revitalisasi peran lembaga perbangkan, terhindarnya sejumlah kasus inefisien dan inektivitas sebagaimana penyaluran bantuan sosial pangan sebelumnya  dan memerlukan manajemen yang baru. Manajemen adalah fungsi dalam industri yang dikonsepsikan dalam pelaksanaan kebijakan, dalam batas-batas yang ditetapkan oleh administrasi. dan pekerjaan organisasi untuk benda-benda tertentu yang ditetapkan sebelumnya (Sheldon, 1966) dalam Kettner (2002). Maka dalam rangka meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai pada rapat terbatas tentang keuangan inklusif tanggal 26 April 2016. Penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan.  Inilah yang menjadi sistem manajemen baru.
Sementara itu terjadi perubahan dari program beras sejahtera (Rastra) agar dilakukan melalui kupon elektronik (e-voucer) sehingga tepat sasaran dan lebih mudah dipantau. E-voucer ini digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan bergizi yaitu telur sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diinginkan.
Dengan demikian, tujuan program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran; memberikan gizi yang lebih seimbang; lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin; mendorong usaha eceran rakyat; memberikan akses jasa keuangan pada rakyat  miskin dan mengefektifkan anggaran. Secara jangka panjang penyaluran bantuan pangan secara non tunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima
manfaat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Henri Fayol (1949) dalam Kettner (2002), aktivitas manajemen terdiri dari lima komponen: perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan pengendalian.
Penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sasaran dan prasarana penyaluran non tunai. Serta mulai tahun 2018, subsidi rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial non tunai. Sehingga penyaluran bantuan sosial yang dilakukan di kabupaten dan kota disalurkan dalam bentuk non tunai walaupun hanya sebagian daerah yang sudah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sementara di beberapa daerah masih menyalurkan Rastra tanpa harga tebus yang harus dibayarkan keluarga penerima manfaat (KPM).
Kota cimahi merupakan salah satu kota/kabupaten yang ada di jawa barat terdiri dari 3 Kecamatan dan 15 kelurahan dengan luas wilayah 4.025.75 Ha. Secara umum pelaksanaan program BPNT ini ditetapkan sejak bulan oktober 2016 dimana pada waktu itu masih dikenal dengan Beras sejahtera (Rastra), dalam pelaksanaan kegiatan sendiri dilakukan oleh kelurahan dan dikelola oleh sekretariat daerah bagian administrasi kota cimahi. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2017 mulai mengalami perubahan pelaksana tugas dimana dijalankan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di karenakan peran kelurahan dianggap masih kurang efektif dan efisien.
Saat ini kota cimahi memiliki kuota penerima manfaat (KPM) sebesar 18724 kpm yang tersebar di 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Namun pada kenyataannya hanya sebesar 15818 kpm yang menjadi penerima program bantuan sosial pangan non tunai (BPNT) serta memiliki selisih sebesar 2906 kpm. Hal ini menjadi perhatian dikarenakan pemerintah kota memiliki kewajiban untuk memenuhi kuota yang sudah di tetapkan oleh kementerian sosial. Maka dari itu dilakukan pertemuan/ rapat kordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat didalamnya meliputi pihak Himbara dalam hal ini adalah Bank BNI, sekertaris daerah kota cimahi dan dinas sosial sebagai pengawas pelaksana program serta perwakilan kecamatan dan kelurahan. Sehingga memutuskan untuk fokus dengan data jumlah 15818 kpm pada penyaluran bulan januari dan februari. Data ini di peroleh dari pusat melalui Bank BNI.
NOMOR: 2 HALAMAN: 122 - 129
ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i2.20326
Pada pelaksanaan nya sendiri memiliki mekanisme yang baru yakni dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas diantaranya dengan membentuk Tim Kordinasi Bansos Pangan yaitu tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan BPNT serta pertanggung jawaban sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Selain itu di bentuk tim pengendali dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai (BPNT) sesuai dengan perpres No.63 Tahun 2017, tim ini   diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), wakil ketua adalah Menteri perencanaan Pembangunan Nasional (BPN)/ kepala bappenas dan sekretari adalah Sekretariat Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dengan anggota Menteri-Menteri dan Kepala Lembaga terkait termasuk kantor staf kepresidenan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta Pendamping BPNT adalah petugas yang mendampingi keseluruhan proses pelaksanaan program BPNT (mencakup : registrasi, penggantian data, kontak informasi dan pengaduan) yang terdiri dari Kordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten/ Kota, Kordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/ Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH dan Asisten pendamping PKH untuk daerah sulit.  Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Weinbach (1994) dalam Kettner (2002), mengatakan bahwa, manajemen dapat dianggap sebagai fungsi spesifik yang dilakukan oleh orang  -  orang dalam lingkungan kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.
Saat ini pelaksanaan program memiliki 6 hal yang menjadi dasar diantaranya tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas,  tepat kuantitas dan tertib administrasi. Ke enam hal tersebut yang dapat menjadi dasar di dalam setiap kegiatan BPNT. Namun pada pelaksanaannya menghadapi berbagai permasalahan meliputi perubahan data, saldo 0 dan error. Permasalahan umum yang terjadi adalah kekurangan jumlah E- Warong disetiap wilayah agar mencapai komposisi 200  KPM/E-Warong dan perebutan KPM yang terjadi antara PKH dan TKSK meliputi kepesertaan PKH dan Non PKH. Fakta yang terjadi Kementerian Sosial sendiri secara Rutin mengirim bantuan senilai Rp. 110.000,- dengan sejumlah 18701 KPM sesuai data SIK-NG di kota cimahi namun pada kenyataan nya data yang di terima oleh Bank Wilayah hanya
15818 KPM sementara terdapat selisih 2883 KPM yang tidak diketahui. Berbagai langkah yang dilakukan dalam memperbaiki agar KPM menerima bantuan telah dilakukan di tingkat masing-masing cabang BNI. Namun tetap inti permasalahan berada di data yang di kirim pusat yang tidak dapat menjelaskan secara rinci penyaluran/ realisasi di setiap bulannya.
Prinsip utama dalam program BPNT adalah sebagai berikut: (a) Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM (b) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas dan harga bahan pangan (beras dan/atau telur) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada E-warong tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan) (c) Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM (d) Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM (e) E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.  Sehingga bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.
Thompson (1967) menggunakan istilah Task Environment untuk merujuk ke elemen di luar organisasi yang memungkinkannya untuk beroperasi dan yang mengatur konteks dasar untuk operasi ini. Digambarkan pada karya Dill (1958), ia menyertakan empat komponen kunci dalam Task Environment : (1) pelanggan (baik distributor dan pengguna); (2) pemasok bahan, tenaga kerja, modal, peralatan, dan ruang kerja; (3) pesaing untuk pasar dan sumber daya; dan (4) kelompok pengatur, termasuk lembaga pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi interkoneksi.   Hal ini sama seperti yang  ditunjukkan pada program BPNT di Kota Cimahi dimana  Pelanggan yang di maksud adalah Keluarga Penerima  Manfaat, kedua pemasok bahan yaitu suplaier atau penyedia barang pangan yang memiliki modal dalam pengadaan barang serta memiliki perlengkapan pendukung dalam mendistribusikan bantuan dan memiliki profesionalitas di bidangnya, selain itu tentunya memiliki pesaing atau kompetitor dalam menawarkan harga dan juga terdapat lembaga yang mengawasi dan mengatur pelaksanaannya yaitu baik pemerintah daerah maupun, bulog, Himbara, OJK, BI dan sebagainya yang memiliki peran.
NOMOR: 2 HALAMAN: 122 - 129 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i2.20326

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus di Kota Cimahi)   adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang pada dasarnya untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Peneliti memilih pendekatan kualitatif agar mendapatkan data yang lebih efektif, komprehensif serta jelas.  Menggunakan metode deskriptif. Agar dapat tergambarkan suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi, fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang  diselidiki di deskripsikan secara  sistematis, faktual dan akurat.
Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi dengan memperhatikan uji kredibilitas data meliputi ketekunan pengamatan, triangulasi sumber, teknik, waktu serta kecukupan referensi selanjutnya hasil penelitian ini dilakukan uji transferabilitiy yaitu pengujian hasil penelitian dapat diterapkan dimana dilakukan secara rinci, jelas, sistematis dan dapat di percaya berbentuk laporan. Selanjut nya melakukan uji dependability dan confirmability dimana dimaksudkan sebagai langkah mengaudit langkah yang diperoleh melalui konsultasi kepada tenaga ahli/ dosen pembimbing, sehingga data yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berjalannya suatu lembaga tentunya dipengaruhi berbagai hal seperti yang disampaikan Martin (1980), mengidentifikasi sejumlah elemen eksternal yang mempengaruhi lembaga  dan lebih spesifik nya di jelaskan oleh Montana dan Charnov (1993) menggambarkan lingkungan eksternal dalam istilah  domain ekonomi, sosiologis, politik, dan teknologi.
Ketika mengeksplorasi faktor ekonomi di lingkungan, yang memiliki arti penting bagi organisasi, lima komponen yang diambil dari sejumlah kerangka kerja sebelumnya termasuk (1) sumber pendanaan, (2) pendapatan non-kas, (3) klien atau konsumen, (4) pemasok, dan (5) pesaing. Sumber pendanaan merupakan bagian penting dari lingkungan tugas. Dana layanan sosial umumnya diambil dari sumber-sumber berikut (Netting, Kettner, & McMurtry, 1998, hal. 242): 1. Dana Pemerintah: Apropriasi pemerintah langsung, Dana kontrak pembelian dari  pemerintah, Hibah pemerintah, Mencocokkan dana, Manfaat pajak. 2.
Sumbangan Dana : Sumbangan amal langsung, Kontribusi tidak langsung, Hibah pribadi dan Wakaf. 3. Biaya untuk Layanan: Pembayaran langsung dari klien, Pembayaran dari pihak ketiga (misalnya, asuransi). 4. Penghasilan Badan Lainnya: Investasi, Anak perusahaan pembuat keuntungan, Acara penggalangan dana dan banding.  Lingkungan Eksternal yang ada diantaranya: Dana bantuan sosial pangan senilai Rp. 110.000/KPM dengan jumlah kuota KPM di masing-masing kabupaten/kota ; Keuntungan (fee) yang di peroleh dari penyaluran setiap bulannya; Persaingan harga beras dan telor dan persaingan harga; Perebutan KPM (keluarga penerima manfaat); Insentif bulanan pendamping BPNT Rp.500.000., Insentif Kordinator Rp.3.280.000., Insentif Supervisor BPNT (Kabid Fakir Misikin dinas sosial) Kabupaten/ Kota.
Faktor Sosiologis. Demografi komunitas, masalah dan kebutuhan masyarakat. Pelaksana kegiatan meliputi : Pendamping PKH terdiri dari 10 orang Laki-laki dan 20 Perempuan; Jumlah TKSK terdiri dari 2 orang perempuan dan 1 laki –  laki; Kordinator PKH terdiri dari 1 orang laki-laki; Kordinator Tenaga Kesejahteraan sosial terdiri dari 1 orang laki-laki; Supervisor BPNT terdiri dari 1 orang laki-laki; Pendidikan pendamping PKH rata rata Sarjana/ diploma IV sementara TKSK terdapat 1 S1 dan 2 SMA.  Faktor Politik/ Profesional. Peraturan, iklim politik dan harapan profesional semua harus dinilai diantaranya;  Penambahan jumlah E-Warong dan Kube Jasa/ kelompok KUBE; Pembuatan Laporan realisasi tiap bulan; Pengaturan Fee agen; Tidak ada pengarahan dari dinas sosial ataupun Pendamping BPNT.  Faktor Teknologi. Teknologi baru dan model praktik baru harus dieksplorasi  Berbasis aplikasi online  yaitu Sistem  Informasi  Kesejahteraan  Sosial  Next Generation dan E- Pelaporan.
Lingkungan lnternal. Sejumlah komponen internal  perlu  dipahami, serta sesuai dengan komponen lain dan dampaknya terhadap satu sama lain dan seluruh organisasi.  Tujuan, Misi, dan Filosofi Organisasi.  Organisasi yang dikelola dengan baik harus memiliki misi dan filosofi yang menembus semua aspek organisasi dimana Tujuan Program BPNT  :  Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat; Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerima bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat;  Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan; Mendorong pencapaian tujuan
NOMOR: 2 HALAMAN: 122 - 129 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e)
Doi: 10.24198/share.v9i2.20326
pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals).  Disisi lain memiliki manfaat untuk : Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan social; Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT); Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi di daerah terutama kelompok usaha mikro. Selain itu memiliki Prinsip Utama  yang dipegang teguh diantaranya Mudah dijangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat ; Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang Kapan, Berapa, Jenis, Kualitas dan Harga bahan pangan (Beras dan/atau telor) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada E-Warong tertentu dan bahan pangan tidak di paketkan);  Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani Keluarga Penerima Manfaat; Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada Keluarga Penerima Manfaat;  E  –  Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal;  Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan. Pada dasar nya memperhatikan 6 T (Tertib Administrasi; Tepat Jumlah; Tepat Kualitas; Tepat Kuantitas; Tepat Sasaran; Tepat Waktu).
Perencanaan Organisasi. Perencanaan strategis,  jangka panjang, dan program tumpang tindih dan berinteraksi.  Dana Bantuan Sosial dari tanggal 14 atau sebelum tgl 25 sudah di masukkan ke KKS Keluarga penerima manfaat. Setiap tanggal 25 sudah dapat menyalur kan bantuan pangan. Dalam satu kabupaten/ kota hanya berlaku satu mekanisme program (RASTRA/ BPNT).  Penerima Bantuan merupakan 40% dari jumlah penduduk miskin meliputi 25% BPNT dan 15% PKH. Data KPM ditetapkan oleh menteri sosial. Perubahan dilakukan dua semester atau 6 bulan. Pengiriman data KPM dilakukan melalui aplikasi SIKS NG (sistem informasi kesejahteraan sosial next generation). Setiap KPM memiliki data meliputi Nama pasangan kepala keluarga, nama kepala keluarga, anggota keluarga, alamat, NIK, kode unik keluarga dalam data terpadu, kode unik individu dalam data terpadu dan penanda kepesertaan PKH. Montana dan Charnov (1993) menjelaskan tiga tingkat perencanaan: perencanaan strategis, perencanaan jangka panjang, dan perencanaan operasional.
Fungsi  masing-masing departemen, program, dan unit harus  ditinjau secara berkala.  Sebelum tanggal 25 atau tanggal 20 mengadakan pertemuan persiapan penyaluran BPNT meliputi pendamping BPNT, korcam PKH, kecamatan, pekerja sosial kelurahan dan pendamping pkh membahas komoditas dan tanggal penyaluran serta kesiapan E –  Warong.  Melakukan monitoring dan evaluasi 3 bulan sekali di tingkat kota. Membuat laporan dan menyerahkan laporan di awal bulan setelah penyaluran BPNT.  Bantuan Pangan Non Tunai melibatkan berbagai pihak meliputi Bank Himbara, Bulog, kelompok usaha bersama, kelompok usaha mikro. Sumber Daya Manusia. Fungsi sumber daya manusia harus dirangkum dan dilaporkan setiap tahun dan dinilai untuk konsistensi interelasinya. Recruitment Pendamping BPNT dilakukan secara nasional oleh kementerian sosial atau oleh dinas sosial kabupaten/ kota masing – masing.
Memiliki indek penilaian penerimaan pendamping BPNT  dan  Wawancara Pendamping BPNT terdiri dari Kepala Bidang Fakir Miskin sebagai supervisor, Kordinator Tenaga Kesejahteraan sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial serta Operator SIKS NG. selain itu melibatkan kordinator Program Keluarga Harapan dan Pendamping sosial serta Himbara.  Pendamping BPNT memiliki fungsi pengawasan dan pelaksana program BPNT. Sumber Daya Teknologi. Semua departemen. program, dan unit dalam organisasi harus tetap di atas dan menggabungkan teknologi terbaru. Memiliki aplikasi SIKS NG online sebagai alat dalam menentukan dan mendaftarkan Keluarga Penerima Manfaat (data BDT “basis data terpadu”).  Memiliki aplikasi SIKS NG offline yang di pegang oleh kasi kelurahan sebagai hasil dari musyawarah tentang update data BDT yang di input secara offline dan di masukan kedalam SIKS NG online.   Memiliki aplikasi E- pelaporan dalam memudahkan pendamping dilapangan untuk melihat data Keluarga Penerima Manfaat pada saat penyaluran di setiap bulan nya dan membuat keterangan permasalahan yang dihadapi.
Sumber Daya Keuangan. Data keuangan harus dikompilasi dan digunakan untuk membuat indikator kinerja.  Bersumber dari APBN meliputi insentif bulanan wajib dari kementerian dan tali asih untuk TKSK. Bersumber dari APBD insentif Tenaga Harian Lepas di setiap bulannya yang diberikan dinas sosial kepada TKSK dan Operator SIKS NG.

## SIMPULAN
Tujuan  program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah untuk meningkatkan ketepatan
NOMOR: 2 HALAMAN: 122 - 129 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i2.20326
kelompok sasaran; memberikan gizi yang lebih seimbang; lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin; mendorong usaha eceran rakyat; memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin dan mengefektifkan anggaran. Secara jangka panjang penyaluran bantuan pangan secara non tunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Henri Fayol (1949) dalam Kettner (2002), aktivitas manajemen terdiri dari lima komponen: perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan pengendalian.
Penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sasaran dan prasarana penyaluran non tunai. Serta mulai tahun 2018, subsidi rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial non tunai. Sehingga penyaluran bantuan sosial yang dilakukan di kabupaten dan kota disalurkan dalam bentuk non tunai walaupun hanya sebagian daerah yang sudah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sementara di beberapa daerah masih menyalurkan Rastra tanpa harga tebus yang harus dibayarkan keluarga penerima manfaat (KPM).
Pada pelaksanaan nya sendiri memiliki mekanisme yang baru yakni dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas diantaranya dengan membentuk Tim Kordinasi Bansos Pangan yaitu tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan BPNT serta pertanggung jawaban sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Selain itu di bentuk tim pengendali dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai (BPNT) sesuai dengan perpres No.63 Tahun 2017, tim ini  diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), wakil ketua adalah Menteri perencanaan Pembangunan Nasional (BPN)/ kepala bappenas dan sekretari adalah Sekretariat Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dengan anggota Menteri-Menteri dan Kepala Lembaga terkait termasuk kantor staf kepresidenan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta Pendamping BPNT adalah petugas yang mendampingi keseluruhan proses pelaksanaan program BPNT (mencakup: registrasi, penggantian data, kontak informasi dan pengaduan) yang terdiri
dari Kordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten/ Kota, Kordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/ Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH dan Asisten pendamping PKH untuk daerah sulit. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Weinbach (1994) dalam Kettner (2002), mengatakan bahwa, manajemen dapat dianggap sebagai fungsi spesifik yang dilakukan oleh orang-orang dalam lingkungan kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.
Saat ini pelaksanaan program memiliki 6 hal yang menjadi dasar diantaranya tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat kuantitas dan tertib administrasi.  Dimana pada pelaksanaannya memiliki perencanaan seperti yang disampaikan  Montana dan Charnov (1993) menjelaskan tiga tingkat perencanaan: perencanaan strategis, perencanaan jangka panjang, dan perencanaan operasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## Kettner, Peter M. 2002. Human Social
Organizations. Boston. A Pearson Education Company. ISBN 0-205-31878- 9.
Rex A. Skidmore.1995. Social Work Administration Dynamic Management and Human Relationships. Third Edition. Allyn & Bacon A simon & schuster Company Needham Heights, ISBN 0-13-669037-8.
Pedoman Umum  Bantuan Pangan Non Tunai. Cetakan pertama. 2017. Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.
Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. 2018. Direktoral Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Undang  –  Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
NOMOR: 2 HALAMAN: 122 - 129 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) Doi: 10.24198/share.v9i2.20326

## Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)

## Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

## Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

## Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).

## Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680).

## Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199).

## Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191).

## Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun  2015
tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).

## Peraturan Presiden Repulik Indonesia Nomor
63 Tahun 2017  tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
Peraturan Presiden Repulik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang strategi nasional keuangan inklusif.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228
/PMK.05/2016 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara/ lembaga.

## Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42
Tahun 2010  tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337).
Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013  tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95).
Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940).

## Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi
Nomor 24 Tahun 2014  tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170).
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 03 Tahun 2015  tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27).

## Keputusan Menteri Sosial Nomor
30/HUK/2017 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

## Keputusan Menteri Sosial Nomor
57/HUK/2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

## Keputusan Menteri Sosial Nomor
140/HUK/2017  tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018.