STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN  PENERIMAAN  PAJAK  DARI KEGIATAN  PERDAGANGAN  MELALUI  SISTEM

## ELEKTRONIK
THE  GOVERNMENT'S  STRATEGY  TO  INCREASE  TAX REVENUES  FROM  TRADING  ACTIVITIES  THROUGH
THE ELECTRONIC SYSTEM (PMSE)
Yuliana Keke Febrianti a , Zainal Muttaqin b , Amelia Cahyadini c

## ABSTRAK
Tujuan dari tulisan ini adalah penulis mencoba memaparkan mengenai strategi  pemerintah  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  dari kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) khususnya di masa  pandemi  Covid-19  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2020.  Penulis  juga  membahas  mengenai  kontribusi pengenaan pajak dari kegiatan PMSE di Indonesia terhadap APBN dan manfaat lainnya. Kesimpulan yang dihasilkan dari tulisan ini adalah pemerintah  memberlakukan  PPN  dan  PPh  atau  Pajak  Transaksi Elektronik  untuk  aktivitas  PMSE  untuk  meningkatkan  penerimaan pajak di masa pandemi Covid-1. Penerimaan pajak dari kegiatan PMSE berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara dan kebijakan ini juga dapat menciptakan level playing field.
Kata  kunci: perdagangan  melalui  sistem  elektronik;  pajak pertambahan nilai; pajak penghasilan.

## ABSTRACT
The purpose of this paper is that the author tries to explain the government's strategy in increasing tax revenue from Electronic Trading (PMSE) activities, especially  during  the  Covid-19  pandemic  with  the  issuance  of  Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020. The author also discusses the contribution of taxation from PMSE activities in Indonesia to the state budget (APBN) and other  benefits.  The  conclusion  is  that  during  the  Covid-19  pandemic,  the government's strategy in increasing tax revenue from PMSE activities is the imposition of Value Added Tax (PPN) on digital products provided by foreign companies consumed domestically and the imposition of Income Tax (PPh) or Digital  Services  Tax  (DST)  on  PMSE  activities  conducted  by  foreign  tax subjects with certain criteria. Tax revenue from PMSE activities contributes significantly to state revenue and this policy can also create a level playing field.
Keywords: electronic trading; value added tax; income tax.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: yuliana20002@mail.unpad.ac.id
b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: zm_fh76@yahoo.com
c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: amelia.cahyadini@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 18 September 2021
Artikel diterbitkan:
30 November 2021 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v3i1.668 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## PENDAHULUAN
Dinamika  perdagangan  berkembang  dengan  pesat  selama  10  tahun  terakhir  di Indonesia.  Perkembangan  sistem  perdagangan  ini  seiring  dengan  perkembangan teknologi yang juga berkembang pesat di Indonesia. Dengan adanya fasilitas internet yang cepat dan tersedia hampir disemua tempat, membuat sistem perdagangan mulai beralih  dari  sistem  perdagangan  konvensional  dimana  usahawan  dan  konsumen bertemu langsung dan melakukan kesepakatan pembelian, menjadi sistem perdagangan dalam jaringan ( online ) dimana kesepakatan pembelian tersebut dilakukan secara virtual atau  tidak  saling  tatap muka.  Kemudahan  dan  kecepatan  transaksi  yang  ditawarkan sistem perdagangan dalam jaringan, membuat sistem perdagangan ini banyak diminati masyarakat.  Selain  banyak  diminati,  dengan  adanya  sistem  perdagangan  dalam jaringan, membuat penjual dapat meraih konsumen yang lebih luas, tidak dibatasi oleh jarak dan waktu dan tentunya dari sisi bisnis, penjual dapat menghasilkan profit yang lebih besar.
Perdagangan  elektronik  ( e-commerce )  pertama  yang  menjadi  terobosan  di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia terbuka pandangannya akan perdangan elektronik  adalah  beroperasinya  Go-Jek  di  tahun  2010.  Gojek  menawarkan  layanan transportasi berbasis online dan membuktikan kemajuan teknologi dapat memberikan dampak atau perubahan di banyak bidang.
Ditahun  2010  juga,  marketplace  Bukalapak  mulai  beroperasi.  Kemudian marketplace tiket.com dan Zalora Group mendirikan Zalora Indonesia di tahun 2011. Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pun kemudian mulai dirayakan di tahun 2012 dengan  harapan  meningkatkan  minat  warga  Indonesia  untuk  memiliki  pengalaman berbelanja dalam jaringan ( online ). Di tahun 2012 pula, Indonesian E-Commerce Association (idEA)  didirikan.  Asosiasi  ini  didirikan  untuk  menaungi  para  pemain e-commerce . Semakin  hari,  semakin  banyak  marketplace  yang  hadir  dan  beroperasi  di  Indonesia diantaranya  Tokopedia  di  tahun  2014,  OLX  Indonesia,  Shopee  (Singapura),  JD.id (Tiongkok)  di  tahun  2015,  dan  Lazada  Indonesia  di  tahun  2016. 1 Selain  marketplace, layanan  digital  hiburan  seperti  Netflix  untuk  menonton  film  dan  Spotify  untuk mendengarkan musik juga memasuki Indonesia di tahun 2016.
Para  penjual  dalam  sistem  perdagangan  elektronik  memiliki  kewajiban,  salah satunya  adalah  terkait  dengan  pajak.  Kewajiban marketplace dalam  perdagangan elektronik  ( e-commerce )  khususnya  dalam  pengenaan  pajak  baru  diatur  ditahun  2018 dimana  dikeluarkannya  PMK  Nomor  210/PMK.010/2018.  Tetapi  ketetapan  tersebut terbatas,  yaitu  hanya  mengenakan  pajak  di  dalam  daerah  pabean  saja  kepada  para
1 Kompasiana.  (2017).  Sejarah  E-Commerce  Indonesia:  Apa  yang  telah  dan  Akan  Terjadi? Available  online  from https://www.kompasiana.com/www.bhinneka.com/59b25877085ea65943594dc2/sejarah-e-commerce-indonesia- apa-yang-telah-dan-akan-terjadi?page=all (accessed, September 25, 2020)

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 1, November 2021
fasilitator platform pasar ( marketplace ), pedagang dan penyedia jasa. Dari pasal 3 dan pasal 4 PMK tersebut, dapat diketahui bahwa menjadi hal yang wajib bagi fasilitator platform pasar ( marketplace ), penyedia jasa dan pedagang yang melakukan penyerahan barang  dan/atau  jasa  secara  elektronik  melalui  Penyedia Platform  Marketplace untuk membayar  Pajak  Penghasilan.  Selain  itu,  disebutkan  dalam  pasal  5  ayat  1  bahwa Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  pedagang  atau  PKP  penyedia  jasa  juga  berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang atau PPN dan Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM).  PMK  tersebut  absah  diberlakukan  mulai tanggal 1 April 2019, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pemerintah yang berwenang  kemudian  menarik  kembali  atau  membatalkan  peraturan  ini  karena mengakibatkan ketidakjelasan informasi yang ada di masyarakat. 2
Kemudian,  pemberlakuan  pajak  PMSE  baru  diterapkan  kembali  di  tahun  2020, yakni  dikarenakan  adanya  pandemi  Covid-19  melalui  PERPU  Nomor  1  Tahun  2020 yang  kini  sudah  diundangkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020. Tentunya,  pandemi  ini  berdampak  besar  bagi  seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia. Dengan  ditutupnya  pusat  perbelanjaan,  mengakibatkan  tidak  adanya  pertemuan pedagang dan pembeli sehingga sangat mengurangi aktifitas ekonomi  dan transaksi. Terlebih  banyaknya  masyarakat  yang  kehilangan  pekerjaan  membuat  mereka  tidak mempunyai  penghasilan  dan  berdampak  pada  menurunnya  daya  beli  masyarakat. Penerimaan pajak pun menurun. Faktanya, sampai akhir semester pertama, (per tanggal 30  Juni  2020),  penerimaan  pajak  hanya  mencapai  Rp531,7  triliun  dan  penerimaan ini mengalami  penurusan  sebesar  12%  jika  disetarakan  dengan  penerimaan  pajak  tahun 2019  pada  periode  yang  sama. 3 Oleh  karena  itu,  Pemerintah  harus  mendapatkan penerimaan  negara  yang  lebih  maksimal  dan  salah  satu  strateginya  adalah mengoptimalkan pajak digital.
Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan pemerintah sejak diumumkannya kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020, membuat aktifitas masyarakat diluar rumah seolah terhenti. Semua masyarakat diminta untuk melakukan segala aktifitasnya dari rumah dimulai dari sekolah, bekerja, beribadah, hingga berbelanja. Dengan adanya fasilitas internet dan teknologi yang canggih, segala aktifitas dari dalam rumah menjadi lebih  mudah,  sehingga  pandemi  Covid-19  mengakibatkan  transaksi  elektronik meningkat Merupakan hal yang wajar apabila e-commerce atau marketplace dinilai sebagai
2 Mochamad Januar Rizki, (2019). Pengamat Kritik Pencabutan Aturan PMK Pajak E-Commerce, Available online from https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca84766df33e/pengamat-kritik-pencabutan-aturan-pmk-pajak-e- commerce/ (accessed September 6, 2020)
3 MUC Consulting. (2020). Hingga Semester Pertama 2020 Penerimaan Pajak Alami Kontraksi 12%, Available online from https://mucglobal.com/id/news/2180/hingga-semester-pertama-2020-penerimaan-pajak-alami-kontraksi-12 (accessed September 25, 2020)
sumber  pajak  bagi  negara  apabila  melihat  perkembangan  dan  peningkatan  aktifitas aksesnya.  Pengenaan  pajak  terhadap e-commerce atau  perdagangan  melalui  sistem elektronik  ini  pun  bukan  merupakan  hal  yang  baru.  Hal  yang  sama  dilakukan  oleh Amerika Serikat dan Jepang dalam menanggapi perkembangan e-commerce. Amerika Serikat dan Jepang merupakan negara yang telah lama memperhatikan perkembangan e-commerce dimana tidak ada diskriminasi perlakuan pajak baik terhadap penghasilan yang diperoleh melalui e-commerce maupun dengan penghasilan yang diperoleh tanpa melalui e-commerce . 4
Oleh karena adanya peningkatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) khususnya  selama  pandemi  Covid-19  dan  kemajuan  teknologi,  perlu  dipelajari  lebih lanjut  mengenai  strategi  Pemerintah  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  dari kegiatan PMSE.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  adalah  suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, 5 sedangkan  pendekatan hukum  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata  lain  sering  disebut  sebagai  penelitian  hukum  kepustakaan. 6 Jadi,  metode pendekatan  yuridis  normatif  ini  dilakukan  dengan  mengkaji  norma-norma  hukum dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  menggunakan  metode  yuridis normatif,  maka  peneliti  akan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  strategi  pemerintah  dalam  meningkatkan pajak  dari  kegiatan  perdagangan  melalui  sistem  elektronik.  Tulisan  ini  juga  akan mengkaji kaitan peraturan perundang-undangan tersebut dengan penerapannya.

## PEMBAHASAN

## Gambaran Umum PMSE serta Pengaturan Pengenaan Pajaknya
Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE)  adalah  perdagangan  yang transaksinya  dilakukan  melalui  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik. 7 Perdagangan semacam ini banyak terjadi terutama di kala revolusi industri 4.0 dimana adanya kemudahan dalam mengakses internet. PMSE merupakan bentuk dari ekonomi
4 Amelia  Cahyadini  &  Indra  Oka  Margana.  (2018)  “Kebijakan  Optimalisasi  Pajak  Penghasilan  Dalam  Kegiatan  E - Commerce”, Veritas et Justitia 4(2), 375-376
5 Soemitro, Roni Hanitjo. (1990). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 20
6 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2014). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 13
7 Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK 03/2020
JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 3, Nomor 1, November 2021
digital ( Digital Economy ) yang menjadi tren bisnis postmodern yang ciri-cirinya eranya disebut  era  informasi,  memiliki  simbol  komputer,  bermodel Networking/Multiverse (jaringan), produksi bersifat segmentaris/ Multivalence, pengambilan keputusan bersifat consensus,  memiliki  kesadaran  global  ( Global  Awareness ),  dan  prinsip-prinsip ekonominya adalah “ take over ” (ambil alih). 8
PMSE mulai diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan tersebut secara umum hanya mengatur mengenai kelengkapan  data  dan  informasi  pelaku  usaha  yang  menggunakan  sistem  elektronik dan sanksi apabila tidak sesuai data dan informasinya, yaitu adanya sanksi pidana dan denda. Kemudian, pengenaan pajak terhadap transaksi PMSE mulai diatur dalam PMK Nomor  210/PMK.010/2018.  Namun,  pemerintah  kemudian  mencabut  peraturan tersebut karena mengakibatkan ketidakjelasan informasi pada masyarakat.
Di tahun 2019, PMSE diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Peraturan ini memang tidak berfokus dalam pengenaan pajak PMSE, tetapi dalam  pasal  11  jelas  disebutkan  bahwa  para  usahawan  yang  melakukan  PMSE berkewajiban  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  yang  artinya,  apabila penghasilan pelaku usaha atau usahawan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pelaku usaha berkewajiban membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Dalam Peraturan  Pemerintah  tersebut  juga  disebutkan  bahwa  pelaku  usaha  PMSE  tidak terbatas hanya pada usahawan yang berasal dari Indonesia atau dalam negeri, tetapi dapat pula dapat berasal dari luar negeri. Secara lebih rinci, pasal 6 menyebutkan bahwa untuk  usahawan  PMSE  Indonesia  atau  dalam  negeri  dapat  berbentuk  orang perseorangan atau badan usaha. Lebih lanjut dalam pasal 7 disebutkan bahwa terdapat kriteria tertentu bagi pelaku usaha PMSE yang berasal dari luar Negara Indonesia atau luar  negeri  untuk  dapat  dianggap  hadir  secara  fisik  dan  melakukan  aktivitas perdagangan  tetap  di  Indonesia.  Syarat  atau  kriteria  yang  dimaksud  dalam  pasal  7 tersebut seperti jumlah dan/atau nilai transaksi, total paket yang dikirimkan, dan/atau banyaknya pengakses (traffic). PP Nomor 80 Tahun 2019 tersebut merupakan turunan dari peraturan terkait perdagangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan bukan merupakan turunan dari peraturan perpajakan yang seharusnya pajak PMSE ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.
Kementrian  Keuangan  sebagai  pemerintah  yang  berwenang  semakin  gencar untuk  mengenakan  pajak  kepada  para  pelaku  PMSE  dimasa  pandemic  Covid-19  ini terutama  bagi  pelaku  yang  berasal  dari  luar  daerah  pabean,  mengingat  masyarakat dihimbau untuk melakukan semua kegiatan dari rumah dan mengakibatkan transaksi
8 Sirait, Timbo Mangaranap. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dari Masa Ke Masa . Sleman: Deepublish, hlm. 14- 15
elektronik  meningkat.  Pengenaan  pajak  kepada  pelaku  PMSE  merupakan  salah  satu respon kebijakan untuk menghadapi dampak-dampak pandemic yang kini dialami oleh Indonesia  khususnya  dibidang  keuangan.  Dampak  pandemi  Covid-19  dibidang keuangan salah satunya adalah adanya perkiraan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang  menurun  dan  diperhitungkan  bahwa  penurunan  tersebut  dapat  mencapai  4% (empat  persen)  atau  bahkan  bisa  lebih  rendah.  Rendahnya  penurunan  pertumbuhan ekonomi ini tergantung kepada lama waktu dan tingkat keparahan dari Covid-19. 9 Oleh karenanya,  pemerintah  kemudian  merespon  hal  tersebut  dengan  menerapkan pengenaan  pajak  dalam  kegiatan  PMSE  melalui  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut kemudian ditetapkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Mochtar Kusumaadtmadja, hukum dapat digunakan sebagai agent of change , yang  berfungsi  sebagai  pelopor  perubahan  dalam  organisasi  atau  masyarakat,  serta mengawasi  dan  mengendalikan  perubahan  tersebut  ke  arah  yang  dikehendaki  atau direncanakan dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan social engineering. 10
Pasal  4  ayat  1  Lampiran  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  menyebutkan secara lebih rinci terkait pengaturan perpajakan sebagai salah satu kebijakan keuangan negara dimasa pandemi Covid-19. Terdapat empat Pengaturan perpajakan dalam pasal tersebut, seperti penyesuaian tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negri dan bentuk usaha tetap, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang waktunya di perpanjang, Menteri Keuangan yang diberikan kewenangan terkait pemberian fasilitas kepabeanan, dan yang menjadi dasar kuat pengenaan pajak PMSE adalah point b yang secara  jelas  menyebutkan  “Perlakuan  perpajakan  dalam  kegiatan  PMSE.”  Kemudian pasal  6  ayat  (1),  menyebutkan  bahwa  perlakuan  perpajakan  dalam  kegiatan  PMSE adalah berupa:
a. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari  luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); dan
b. Pengenaan  Pajak  Penghasilan  atau  pajak  transaksi  elektronik  atas  kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.
Pasal  6  ayat  (1)  tersebut  menyebutkan  jenis  pajak  yang  kemudian  dikenakan  pada kegiatan PMSE. PMSE dikenakan PPN baik barang yang tidak berwujud maupun jasa yang berasal  dari  luar daerah pabean dan PPh atau pajak transaksi  elektronik untuk
9 Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
10 Ali, Achmad. (2002). Menguak Tabir Hukum , Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, hlm. 90.
subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri yang dikenakan PPh adalah subjek pajak yang telah memenuhi ketentuan atau kriteria kehadiran ekonomi signifikan.

## Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kegiatan PMSE di Indonesia
Menurut  Supramono  dan  Damayanti 11 ,  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP). PPN wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh wajib pajak yaitu penjual, tetapi pihak yang sebenarnya memiliki  kewajiban  membayar  PPN  yaitu  konsumen  akhir.  Sebagaimana  telah disebutkan  sebelumnya  bahwa  pengenaan  PPN  untuk  kegiatan  PMSE  diatur  dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU Nomor 1 Tahun 2020 dimana PPN dikenakan kepada baik barang maupun jasa yang berasal dari luar daerah pabean. PPN ini menjadi jenis pajak dalam PMSE yang pertama dipungut dan direalisasikan hingga bulan November 2020.
Barang yang menjadi objek PPN dalam PMSE diatur dalam PMK Nomor 48/PMK 03/2020 dimana peraturan tersebut mengatur Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud sebagai salah satu objek PPN PMSE. Dalam pasal 3 disebutkan terdapat 6 jenis BKP yang menjadi  objek  PPN  ini  diantaranya  adalah  penggunaan  atau  hak  menggunakan  hak cipta  di  bidang  kesusastraan,  kesenian  atau  karya  ilmiah,  penggunaan  atau  hak menggunakan  peralatan/perlengkapan  industrial,  komersial,  atau  ilmiah,  dan  masih banyak lagi. Salah satu yang menarik dan menjadi perbincangan dalam masyarakat dari BKP yang menjadi objek PPN dalam PMK Nomor 48/PMK 03/2020 adalah jenis BKP point e yaitu adanya jenis BKP berupa penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup ( motion picture films ), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio. Hal ini karena dimasa pandemi Covid-19, masyarakat bukan hanya butuh memenuhi kebutuhan dasar dengan membelinya secara online, tetapi masyarakat juga harus memenuhi kebutuhan tersier nya yaitu hiburan. Dimasa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi seperti Netflix untuk menonton film dan  Spotify  untuk  mendengarkan  musik  untuk  memenuhi  kebutuhan tersier terebut mengingat tempat hiburan seperti bioskop ditutup selama kebijakan PSBB berlangsung. Aplikasi seperti Netflix dan Spotify memiliki fitur premium dimana penggunanya dapat membayarkan sejumlah uang agar dapat menikmati fitur-fitur aplikasi tersebut secara utuh.  Hal  ini  yang  kemudian  dilihat  pemerintah  dapat  menjadi  peluang  untuk mengenakan pajak terhadap transaksi tersebut.
11 Supramono dan Damayanti. (2010). Theresia Woro. Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan . Yogyakarta: ANDI. hlm 125
Lebih lanjut dalam pasal 6 PMK Nomor 48/PMK 03/2020 bahwa besarnya PPN yang  harus  ditarik  oleh  Pemungut  PPN adalah  10%.  Menteri  Keuangan  lah  yang berwenang  untuk  menunjuk  Pemungut  PPN  tersebut  dan  Pemungut  PPN  ini  harus memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas barang dan jasa yang diatur dan ditetapkan  sebagai  objek  PPN  PMSE.  Terdapat  kriteria-kriteria  bagi  usahawan  yang melakukan  kegiatan  PMSE  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  Pemungut  PPN  PMSE. Kriteria  ini  diatur  dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-12/PJ/2020. Dalam  pasal  4  disebutkan  bahwa  kriteria  Penunjukan  sebagai  Pemungut PPN  PMSE adalah pertama, dalam satu tahun nilai transaksi pelaku usaha PMSE dengan konsumen di Indonesia harus melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau dalam satu bulan  bernilai  transaksi sebesar  Rp50.000.000,00 (lima  puluh juta  rupiah),  dan  kedua adalah  dalam  satu  tahun  pelaku  usaha  PMSE  tersebut  harus  memiliki  pengakses  di Indonesia minimal 12.000 (dua belas ribu) pengakses atau dalam satu bulan memiliki pengakses di Indonesia minimal 1.000 (seribu) pengakses.
Berdasarkan ketentuan terkait BKP Tidak Berwujud sebagai salah satu objek PPN diatas,  berdasarkan  catatan  yang  berdasarkan  kajian  Kementrian  Keuangan,  ada  7 bentuk barang digital beserta nilai transaksi barangnya, diantaranya 12 :
a. Penerimaan dari media sosial dan layanan over the top (OTT) sebanyak Rp17,07 triliun
b. Hak siaran atau layanan televisi berlangganan senilai Rp16,49 triliun
c. Sistem perangkat lunak dan aplikasi senilai Rp14,06 triliun
d. Perangkat lunak telepon genggam sebesar Rp44,7 triliun
e. Penjualan film sebesar Rp7,65 triliun
f. Perangkat lunak khusus seperti untuk perangkat mesin dan disain senilai Rp1,77 triliun
g. Game, video, dan music mencapai Rp880 miliar
Data  diatas  dapat  dilihat  sebagai  potensi  penerimaan  pajak.  Dapat  dihitung  bahwa transaksi barang digital bernilai Rp 104, 4 triliun. Dari nilai tersebut kemudian dapat dihitung bahwa potensi penerimaan PPN secara keseluruhan dari barang-barang digital diatas dapat mencapai Rp 10, 4 triliun.
Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020,  terdapat  Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN dan berjumlah 36 SPLN. 36 SPLN ini tidak ditetapkan secara sekaligus, melainkan melalui 4 periode selama 4 bulan. Periode pertama adalah dibulan Agustus 2020 dimana terdapat 6 pelaku usaha PMSE luar negeri yang ditetapkan sebagai SPLN, termasuk didalamnya adalah
12 Sakina Rakhma Diah Setiawan. (2020). Potensi Penerimaan Pajak Digital Bisa Sampai Rp 10, 4 Triliun. Available online from  https://money.kompas.com/read/2020/04/03/051200826/potensi-penerimaan-pajak-digital-bisa-sampai-rp- 10-4-triliun?page=all (accessed September 26, 2020)
Netflix  dan  Spotify  sebagai  platform  yang  sedang  banyak  dibicarakan  dan  memiliki jumlah  pengakses  yang  meningkat  di  awal  pandemi  Covid-19.  Selanjutnya  di  bulan September 2020 mengalami peningkatan jumlah pelaku usaha PMSE yang ditetapkan sebagai  SPLN  yaitu  sebanyak  9  pelaku  usaha.  Di  bulan  Oktober  2020,  pemerintah menetapkan 7 pelaku usaha PMSE menjadi SPLN termasuk didalamnya adalah Novi Digital Entertainment yaitu perusahaan yang membawahi aplikasi “Disney+ Hotstar” yang pada saat itu baru saja resmi rilis di Indonesia selama satu bulan. Kemudian pada bulan  November  2020,  pemerintah  menetapkan  lagi  8  pelaku  usaha  PMSE  menjadi SPLN. Ke 36 SPLN tersebut tertulis pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.1.
Daftar Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN Per 1 Agustus
2020 13 Per 1 September 2020 14 Per 1 Oktober 2020 15 Per 1 November 2020 16 1. Amazon Web Service Inc
2. Google Asia Pacific Pte. Ltd 3. Google
Ireland Ltd
4. Google LLC 5. Netflix
International
B.V
6. Spotify AB. 1. Tiktok Pte., Ltd
2. Facebook Ireland Ltd 3. Facebook Payments International Ltd 4. Facebook Technologies International Ltd 5. Amazon.com Services LLC
6. Audible, Inc 7. Alexa Internat
8. Audible Ltd 9. Apple Distribution
1. Linkedin Singapore Pte. Ltd 2. McAfee Ireland Ltd 3. Microsoft Ireland Operation Ltd 4. Mojang AB (Minecraft) 5. Novi Digital Entertainment Pte. Ltd (Disney+ Hotstar) 6. PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd (Viu) 7. Skype Communication SARL 1. Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd 2. GitHub, Inc
3. Microsoft Corporation 4. Microsoft Regional Sales Pte. Ltd 5. UCWeb Singapore Pte. Ltd 6. To The New
Pte. Ltd
7. Coda Payments
Pte. Ltd
8. Nexmo Inc Sumber: Data Sekunder, diolah, 2021
13 Hendra  Kusuma.  (2020).  Resmi!  Langganan  Spotify  Hingga  Netlfix  Kena  Pajak  10%.  Available  online  from https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5083567/resmi-langganan-spotify-hingga-netflix-kena-pajak-10 (accessed September 25, 2020)
14 Yusuf Imam Santoso dan Noverius Laoli. (2020). Kemenkeu Akan Optimalisasi Penerimaan Pajak Digital pada 2021. Available  online  from  https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-akan-optimalisasi-penerimaan-pajak-digital- pada-202. (accessed September 25, 2020)
15 Fajar  Billy  Sandi.  (2020).  Pajak  Netfilx:  Ketahui  Besaran  PPN  Untuk  Pelaku  Usaha  PMSE.    Available  online  from https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-netflix (accessed Spetember 25, 2020)
16 Triyan  Pangastuti.  (2020).  Penerimaan  Pajak  Digital  Gelombang  Pertama  Capai  Rp  97  M.  Available  online  from https://investor.id/business/penerimaan-pajak-digital-gelombang-pertama-capai-rp-97-m  (accessed  November  20, 2020)
Pengenaan  pajak  pada  kegiatan  PMSE  memiliki  potensi  penerimaan  pajak terhadap negara yang besar. Berdasarkan data yang diambil dari Laporan Kementrian Keuangan di Bulan Oktober 2020 berjudul “APBN Kita”, 6 dari 36 SPLN yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN telah menyetorkan PPN ke kas negara di bulan September 2020 sebesar  kurang  lebih  Rp97  Miliar.  Jumlah  ini  memang  masih  terbilang  kecil  apabila dibandingkan dengan perkiraan penerimaan dari PPN kegiatan PMSE yang mencapai Rp10, 4 triliun. Namun, penerimaan sebesar Rp97 Miliar tersebut didaptkan baru dari Pemungut  PPN  gelombang  pertama  yang  hanya  terdiri  dari  6  Perusahaab  SPLN. Dengan adanya 36 SPLN yang sudah ditunjuk sebagai Pemungut PPN tentu diharapkan penerimaan kas negara dari PPN PMSE ini dapat terus meningkat dan mencapai target perkiraan yang sebelumnya sudah dihitung.
Pengenaan pajak kegiatan PMSE khususnya PPN atas objek pajak barang dan jasa dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean bukanlah sesuatu yang baru. Karena, dalam pasal 4 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sudah disebutkan bahwa  pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari  luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean  dikenakan  PPN.  Pengenaan  PPN  PMSE  sesuai  dengan  prinsip destination principle atau  prinsip  berdasarkan  tempat  tujuan  dimana  PPN  dipungut  di  tempat barang kenapa pajak dan/atau jasa kena pajak digunakan atau dikonsumsi. Destination principle atau  prinsip  berdasarkan  tempat  tujuan  adalah  prinsip  pajak  yang  memang dianut oleh Indonesia.

## Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Transaksi Elektronik PMSE di Indonesia
PERPU  Nomor  1  Tahun  2020  tidak  hanya  mengatur  pengenaan  PPN  pada kegiatan  PMSE,  tetapi  juga  pengenaan  PPh  atau  pajak  transaksi  elektronik.  Pajak penghasilan  (PPh)  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap  orang  pribadi  atau perseorangan  dan  badan  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya  selama masa satu tahun pajak. 17 Sementara Pajak Transaksi Elektronik (PTE) atau dalam bahasa inggris disebut dengan Digital Services Tax adalah jenis pajak baru yang berbeda dengan Pajak Penghasilan. Sampai saat ini, belum ada definisi yang valid dan baku mengenai Digital Services Tax. Istilah Digital Services Tax adalah istilah yang baru. Istilah Digital Services Tax digunakan oleh Uni Eropa dalam proposal Significant Digital Presence (SDP) dan Digital Service Tax (DST) dengan model Negara Perancis di tahun 2018. 18 . Meskipun belum ada definisi valid terkait dengan Digital Services Tax , tetapi istilah Digital Services
17 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
18 Suwardi dkk. (202 0) “Memajaki Transaksi Ekonomi Digital: Studi Kasus di India, Perancis, dan Australia”, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (2)1, 3
Tax juga telah digunakan oleh banyak negara seperti  Austria, Belgia, Brazil, Kanada, Kosta Rika, Republik Ceko, Yunani, Hungaria, dan masih banyak lagi. 19
PERPU Nomor 1 Tahun 2020 diatas juga mengamanatkan bahwa pedagang dan penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara PMSE yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi siginifikan dikenakan PPh. Penyelenggara PMSE yang memenuhi ketentuan  tersebut  dikenakan  PPh  karena  sudah  diperlakukan  sebagai  bentuk  usaha tetap.
Tidak semua SPLN pada kegiatan PMSE ditetapkan sebagai  badan usaha tetap dan  dikenakan  Pajak  Penghasilan.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  adanya  pengaturan terkait Penghindaran Pajak Berganda yang merupakan perjanjian dengan pemerintah negara lain. PERPU Nomor 1 Tahun 2020 mengatur bahwa SPLN yang terkendala status badan  usaha  tetap  nya  dalam  Perjanjian  P3B  dan  tidak  dapat  dikenakan  PPh,  dapat dikenakan Pajak Transaksi Elektronik.
Hingga  bulan  November  2020,  Pemerintah  Indonesia  belum  menarik  Pajak Penghasilan maupun Pajak Transaksi Elektronik atas SPLN. Hal ini dapat disebabkan karena  pengenaan  Pajak  Penghasilan  pada  kegiatan  PMSE  dapat  menimbulkan pengenaan pajak berganda. Saat ini Indonesia bekerjasama dengan 70 mitra P3B 20 yang pada  umumnya  P3B  mengatur  tentang  Pajak  Penghasilan.  Sehingga  diperlukannya kesepakatan atau konsensus diantara mitra P3B tersebut.
Pengenaan  PPH  dan  PTE  ini  memerlukan  kesepakan  global.  Namun,  hingga November  2020  belum  adanya  kesepakatan  global  tersebut  dan  masih  menjadi perdebatan  internasional  dalam  negosiasi  forum  G20  dan  OECD.  Konsesus  global terkait  pengenaan  PPh  dan  PTE  ini  tertunda  yang  seharusnya  kesepakatan  dapat tercapai  di  bulan  Desember  2020  menjadi  diharapkan  selesai  di  pertengahan  tahun 2021. 21 Hal  ini  menyebabkan  semakin  tertundanya  rencana  implementasi  pengenaan PPH maupun PTE atas SPLN di Indonesia.
Walaupun Pemerintah Indonesia diberikan hak oleh PERPU Nomor 1 Tahun 2020 untuk  mengenakan  Pajak  Transaksi  Elektronik  kepada  SPLN  yang  tidak  dapat dikenakan PPh, pengenaan Pajak Transaksi Elektronik ini perlu dikaji kembali. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pengenaan Pajak Penghasilan pada kegiatan PMSE dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda. Pajak Transaksi Elektronik pun dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda. Hal ini karena dalam Tax Treaty atau
19 Anang Mury Kurniawan. (2020) “Pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Lintas Negara (Unilateral Measures Vs Global Consensus)”, Simposium Nasional Keuangan Negara 2020 , 315
20 Kementrian Keuangan. (2020). Ini Penjelasan Singkat persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Atau Tax Treaty. Available online from https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-penjelasan-singkat-persetujuan- penghindaran-pajak-berganda-p3b-atau-tax-treaty/, (accessed November 20, 2020)
21 Institute of Chartered Accountants in England and Wales. (2020) OECD Announces Delay To Global Digital Services Tax  Framework”.  Available online  from  https://www.icaew.com/insights/tax-news/2020/oct-2020/oecd- announces-delay-to-global-digital-services-tax-framework (accessed November 20, 2020)

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 1, November 2021
perjanjian pajak khususnya dalam Perjanjian P3B dalam model Organization for Economic Co-opration and Development (OECD) dan United Nation (UN) selalu terdapat ketentuan mengenai Tax  Covered yaitu  berisi  jenis-jenis  pajak  yang  perlakuannya  diatur  dalam ketentuan Tax Treaty yang bersangkutan yang kemudian pengaturan internal di masing- masing negara terkait jenis-jenis pajak yang disebutkan di dalam Tax Covered tersebut diabaikan. Pajak Transaksi Elektronik ini dapat dikatakan sebagai salah satu jenis pajak yang sebenarnya termasuk kedalam Tax Covered dalam P3B ( Tax Treaty ), sehingga P3B dapat menjadikan pengenaan Pajak Transaksi Elektronik tidak dapat dilakukan. Seperti yang selalu disebutkan dalam pasal 2 ayat (4) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yaitu:
“ The convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this convention in addition to, or in place of, the existing taxes ,”
Dari  pasal  2  ayat  (4)  Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda  (P3B)  dapat diketahui bahwa P3B yang bersangkutan juga berlaku untuk pajak yang identik atau secara substansial serupa atau sebagai pengganti pajak yang sudah ada. Dalam hal ini, pajak yang sudah ada atau yang sudah diatur dalam perjanjian tersebut adalah Pajak Penghasilan  dan  Pajak  Transaksi  Elektronik  ini  memiliki  kemiripan  dengan  Pajak Penghasilan karena dasar pengenaan pajaknya sama-sama penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak (perusahaan). Selain itu, Pajak Transaksi Elektronik juga merupakan pengganti  Pajak Penghasilan  bagi  PPMSE  atau  subjek  pajak  yang  terkendala  dengan status  badan  usaha  tetap.  Oleh  karena  itu,  secara  tidak  langsung  Pajak  Transaksi Elektronik ini termasuk kedalam jenis pajak yang termasuk dalam Tax Covered Perjanjian P3B  yang  dapat  membuat  pengenaan  Pajak  Transaksi  Elektronik  tidak  dapat dilaksanakan. Namun, tetap saja kebijakan pengenaan Pajak Transaksi Elektronik atau Digital Service Tax ini perlu menunggu kesepakatan global yang direncanakan OECD dapat tercapai dipertengahan tahun 2021 mendatang.

## Kontribusi dan Manfaat Pengenaan Pajak dari kegiatan PMSE di Indonesia
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penerimaan pajak dari kegiatan PMSE ini diharapkan dapat menambah penerimaan negara terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 dimana negara harus memenuhi pembiayaan terkait penanganan Covid-19. Seperti  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya  juga  bahwa  penerimaan  pajak  dari  PPN PMSE mampu berkontribusi sebesar Rp97 Miliar kepada kas negara di bulan September 2020.
Kebijakan perlakuan perpajakan terhadap kegiatan PMSE, selain dapat membantu menopang  APBN  karena  adanya  tambahan  penerimaan  negara  yang  dapat dikonsentrasikan untuk penanganan pandemi Covid-19, juga dapat menciptakan level
JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 3, Nomor 1, November 2021
playing  field atau  kesetaraan  perlakuan  kepada  pelaku  usaha. 22 Dengan  adanya kesetaraan  perlakuan  kepada  pelaku  usaha,  dunia  usaha  di  Indonesia  akan  semakin berkembang dimana level playing field dapat berdampak secara khusus pada daya saing usaha dalam negeri yang tinggi dan secara umum para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip equity dalam prinsip perpajakan yang baik menurutu Adam Smith yang mengatakan “ People of every state should pay their share in  proportion  to  their  individual  abilities … ”  yang  berarti  bahawa  orang  seharusnya membayar  pajak  sesuai  dengan  kemampuan  mereka. 23 Prinsip  ini  berarti  keadilan dalam pembagian beban pajak. Prinsip ini juga diartikan bahwa diskriminatif adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Negara terhadap wajib pajak. 24 Level playing field tersebut  dapat tercipta  karena  baik  subjek pajak  di  Indonesia  atau dalam negeri maupun  subjek  pajak  luar  negeri  dikenakan  pajak.  Selain  itu,  dengan  adanya pemberlakuan  pajak  untuk  kegiatan  PMSE,  tidak  ada  diskriminasi  pula  antara pedagang  yang  sistem  perdagangannya  secara  konvensional  dengan  yang menggunakan sistem elektronik karena keduanya sama-sama miliki beban pajak.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kemudahan  serta  kecepatan  transaksi  yang  ditawarkan  sistem  perdagangan dalam jaringan, membuat sistem perdagangan ini banyak diminati masyarakat. Tidak hanya  fashion,  tetapi  transportasi  hingga  sarana  hiburan  pun  tersedia  secara  virtual dalam  perdagangan  dalam  jaringan.  Agar  pelaku  usaha  digital  dan  pelaku  usaha konvensional  mendapatkan  perlakuan  yang  sama,  adanya  pandemi  Covid-19  yang mengakibatkan  penerimaan  pajak  menurun,  dan  adanya  peluang  yang  besar  dari transaksi  digital,  pemerintah  kemudian  mulai  gencar  untuk  memberlakukan  aturan terkait  pajak  untuk  kegiatan  PMSE  yang  kemudian  diatur  dalam  PERPU  Nomor  1 Tahun 2020 yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
Strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dari PMSE adalah dipungutnya PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE dan dipungutnya PPh atau  PTE  atas  kegiatan  PMSE  yang  dilakukan  oleh  subjek  pajak  luar  negeri  yang memenuhi  kriteria  tertentu.  Dalam  implementasinya,  hingga  November  2020,  pajak yang dipungut hanyalah PPN dan sudah ada 36 SPLN yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN.  Pengenaan  PPh  atau  PTE  dalam  kegiatan  PMSE  masih  menjadi  perdebatan
22 Kementrian Keuangan. (2018). “Kesetaraan Pajak Untuk E - Commerce”, Media Keuangan 8 (126 ), 26.
23 T.R. Jain dan Satpal Gupta. (2020) Public Finance and International Economics Sem-III. New Delhi: VK Global Publication Pvt. Ltd, hlm.47
24 Ranjana Gupta. (2016) “Filling The Land Tax Void: New Zealand Standpoint”, e-Journal of Tax Research 14(3 ), 727.
internasional  dan  belum  mendapatkan  kesepakatan  global  sehingga  belum  dapat diimplementasikan.
Hingga  September  2020,  penerimaan  pajak  dari  kegiatan  PMSE  berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara. Selain dapat menambah penerimaan negara yang  dapat  dikonsentrasikan  untuk  penanganan  pandemi  Covid-19,  kebijakan pengenaan  pajak  terhadap  kegiatan  PMSE  juga  dapat  menciptakan level  playing  field yang sejalan dengan prinsip perpajakan yang Baik menurut Adam Smith yaitu prinsip equity karena pajak dipungut tanpa diskriminasi antar subjek pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Achmad. (2002). Menguak Tabir Hukum , Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
Jain, T., & Gupta, S. (2020). Public Finance and International Economics Sem-III. New Delhi: VK Global Publication Pvt. Ltd.
Sirait,  T.  M.  (2020). Pertanggungjawaban  Pidana  Korupsi  Dari  Masa  Ke  Masa. Sleman: Deepublish.
Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan .
Yogyakarta: ANDI.
Soemitro, R.H. (1990). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. Soekanto, S., & Mamudji, Sri. (2014). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Cahyadini, A. & Margana, I.O. (2018). Kebijakan Optimalisasi Pajak Penghasilan Dalam Kegiatan E-Commerce. Veritas et Justitia, 375-376.
Gupta, R. (2016). Filling The Land Tax Void: New Zealand Standpoint. e-Journal of Tax Research , 727.
Kementrian Keuangan,. (2018). Kesetaraan Pajak Untuk E-Commerce,. Media Keuangan ,
26.
Kurniawan,  A.M.  (2020)  Pemajakan  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PMSE) Lintas  Negara  (Unilateral  Measures  Vs  Global  Consensus), Simposium  Nasional Keuangan Negara 2020 , 315.
Suwardi  dkk.  (2020).  Memajaki  Transaksi  Ekonomi  Digital:  Studi  Kasus  di  India,
Perancis, dan Australia . Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 3.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019  (Covid-19)  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan Menjadi Undang-Undang
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  dan/atau  Dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional  dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik.
Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  210/PMK.010/2018  tentang  Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK 03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut,  Pemungutan,  dan  Penyetoran,  Serta  Pelaporan  Pajak  Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean  di  Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-12/PJ/2020  tentang  Batasan  Kriteria tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran,  dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

## Sumber Lain
(ICAEW), I. o. (2020). OECD Announces Delay To Global Digital Services Tax Framework . Retrieved  from  icaew.com:  https://www.icaew.com/insights/tax-news/2020/ oct-2020/oecd-announces-delay-to-global-digital-services-tax-framework.
Kementrian Keuangan. (2020, Februari 2). Ini Penjelasan Singkat persetujuan Penghindaran Pajak  Berganda  (P3B)  Atau  Tax  Treaty .  Retrieved  from  kemenkeuo.go.id:
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-penjelasan-singkat- persetujuan-penghindaran-pajak-berganda-p3b-atau-tax-treaty/.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 3, Nomor 1, November 2021
Kementrian  Keuangan.  (2020), APBN  Kita  Edisi  Oktober  2020, Retrieved  from https://www.kemenkeu.go.id/media/16585/apbn-kita-oktober-2020.pdf,  hlm.
34.
Kusuma,  H.  (2020,  Juli  7). Resmi!  Langganan  Spotify  hingga  Netflix  Kena  Pajak  10% . Retrieved  from  detik  finance:  https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-5083567/resmi-langganan-spotify-hingga-netflix-kena-pajak-10.
Kompasiana. (2017, September 8). Sejarah E-commerce Indonesia: Apa yang Telah dan Akan Terjadi? Retrieved from Kompasiana: https://www.kompasiana.com/
www.bhinneka.com/59b25877085ea65943594dc2/sejarah-e-commerce-indonesia- apa-yang-telah-dan-akan-terjadi?page=all.
Pangastuti, T. (2020, Oktober 12). Penerimaan Pajak Digital Gelombang Pertama Capai Rp 97
M .  Retrieved  from  investor.id:  https://investor.id/business/penerimaan-pajak- digital-gelombang-pertama-capai-rp-97-m.
RIzki, M. J. (2019, April 6). Pengamat Kritik Pencabutan Aturan PMK Pajak E-Commerce . Retrieved  from  hukumonline.com:  https://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt5ca84766df33e/pengamat-kritik-pencabutan-aturan-pmk-pajak-e- commerce/.
Sandi, F. B. (2020, Juli 15). Pajak Netflix: Ketahui Besaran PPN untuk Pelaku Usaha PMSE . Retrieved  from  OPajak:  https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/ pajak-netflix.
Santoso, Y. I., & Laoli, N. (2020, September 1). Kemenkeu Akan Optimalisasi Penerimaan Pajak Digital pada 2021 . Retrieved from kontan.co.id: https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-akan-optimalisasi-penerimaan- pajak-digital-pada-2021.
Setiawan,  S.  R.  (2020,  Maret  3). Potensi  Penerimaan  Pajak  Digital  Bisa  Sampai  Rp  10,4 Triliun . Retrieved from Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2020/04
/03/051200826/potensi-penerimaan-pajak-digital-bisa-sampai-rp-10-4- triliun?page=all.