## PENDEKATAN PEMEKARAN WILAYAH, PRINSIP DAN FILOSOFINYA UNTUK TANAH PAPUA
MELMAMBESSY MOSES 1) , LA  ACHMADY 2)
Pusat Studi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Di Tanah Papua (Center for Governance, Development and Civil Society Studies for Papua community)
IPDN Kampus Papua
e-mail : mosesmelmambessy@gmail.com ; achmady.la@gmail.com

## Abstract
Regional  autonomy  has  brought  impact  of  the  desire  to  split  parts  of  themselves  or  in  other words,  broke  away  to  become  the  new  autonomous  region.  Regional  expansion  is  not  just happening  at  the  provincial  level,  but  also  occurred  in  the  district  /  city  level.  The  number  of Regency / City is far more than the number of provincial post-reform 1999. Regional expansion phenomenon was driven by several factors that support among the existing regulations already provide  a  tremendous  opportunity  for  the  proliferation  of  regional  expansion  proposals.  The procedure is quite easy, and encouraged some of the motives of "hidden" from the local political elites  and  political  elites  at  the  national  Regional  Expansion  has  brought  negative  atupun positive  implications  for  society,  local  government  and  central  government.  The  implications  of regional  expansion,  antaralain:  social  implications  of  political,  social  implications  of  economic, socio-cultural  implications,  implications  for  public  services,  and  the  implications  for  economic development.
Key Words : regional autonomy, regional expansion

## Abstrak
Otonomi  Daerah  telah memberikan  peluang  pemekaran sehingga berdampak terhadap daerah terbagi menjadi bagian-bagian kecil tersendiri atau dengan kata lain , memisahkan diri menjadi daerah  otonom  baru.  Pemekaran  daerah  tidak  hanya  terjadi  di  tingkat  Provinsi,  tetapi  juga  di tingkat  Kabupaten/Kota.  Jumlahnya  jauh  lebih  meningkat    setelah  pasca  reformasi  1999. Fenomena pemekaran daerah didorong oleh beberapa faktor yang mendukung : per-undangan- undangan  yang  ada  telah  memberikan  peluang  luar  biasa  terhadap  proliferasi  pemekaran daerah. Prosedur yang mudah sehingga mendorong berbagai motif "tersembunyi" dari para elit politik  lokal  maupun  nasional  pada  pemekaran  daerah,  secara  nasional  telah  membawa implikasi  negatif  ataupun  positif  bagi  masyarakat  lokal,  pemerintah  daerah  dan  pemerintah pusat. Implikasi dari pemekaran daerah adalah, antara lain : implikasi sosial dari politik, implikasi sosial dari ekonomi, implikasi sosial-budaya, implikasi untuk layanan publik, dan implikasi untuk pembangunan Ekonomi.
Kata Kunci : otonomi daerah, pemekaran daerah

## 1. PENDAHULUAN
Sebelum  menganalisis  lebih  lanjut  tentang pemekaran  daerah,  akan  lebih  baik  jika  diketahui terlebih  dahulu  makna  dari  istilah  pemekaran
daerah  tersebut.  Dari  perspektif  kewilayahan, terminologi  „pemekaran‟  menurut  Prof.  Eko Budiharjo  dalam  Herawati,  Nunik.  R.  (2015) merupakan  istilah  yang  salah  kaprah  karena
dalam  pemekaran  yang  terjadi  justru  penciutan atau  penyempitan  wilayah  (Kompas,  19  Januari 2008  dalam  Herawati  2015)  [1].  Mengapa demikian  ?  Hal  ini  dikarenakan  pemekaran  yang sering  terjadi  sekarang  ini  di  Indonesia  adalah pemecahan  satu  daerah  otonom  ke  dalam beberapa  daerah  otonom,  sehingga  yang  terjadi justru  penyempitan  wilayah.  Pemekaran  jarang dipahami  sebagai  penggabungan  dua  atau  lebih daerah  otonom  untuk  membentuk  satu  daerah otonom  baru.  Saile  (2009)  [2],  menyatakan pemekaran  daerah  bukan  merupakan  persoalan yang mudah karena akan menimbulkan persoalan baru  dalam  penetapan  batas-batas  wilayah administratif suatu daerah yang terkena pemekaran  tersebut.  Perubahan  batas  wilayah darat  antar  daerah  sebagai  akibat  pemekaran sering  menjadi  persoalan  rumit  untuk  diputuskan oleh  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah Daerah karena sulit untuk mengakomodasi secara adil  dan  komprehensif  aspirasi  masyarakat, sehingga  yang  terjadi  justru  sengketa.  Sengketa batas wilayah tersebut sering melahirkan pertentangan,  ketegangan  atau  konflik  bahkan pertikaian,  bentrok  dan  perkelahian  antar  warga. Istilah  pemekaran  daerah  sebenarnya  dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa ( eupheisme ) yang  menyatakan  proses  “perpisahan”  atau „pemecahan” satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru (Makaganza, 2008) [3], Dilihat  dari  kacamata  filosofi  harmoni,  istilah perpisahan atau perpecahan memiliki makna yang negatif  sehingga  istilah  pemekaran  daerah  dirasa lebih  cocok  digunakan  untuk  menggambarkan proses  terjadinya  daerah-daerah  otonom  baru pasca  reformasi  di  Indonesia.  Istilah  pemekaran daerah  kadang  silih  berganti  dipakai  untuk menggantikan istilah pembentukan daerah. Hal ini dikarenakan  kedua  istilah  tersebut  memiliki pengertian yang hampir sama meskipun sebenarnya  istilah  pembentukan  daerah  memiliki makna berbeda dengan pemekaran daerah.
Sejarah  Pemekaran  Daerah  di  Indonesia dapat  di  bagi  ke  dalam  empat  fase  yaitu  Era Perjuangan Kemerdekaan (1945-1950), Era Demokrasi  Terpimpin  dan  Orde  Lama  (1950- 1966),  Era  Orde  Baru  (1966-1998)  dan  Era Reformasi  (1999-sekarang)    (Saile,  Said.  2009) [2]..  Pasca  turunnya  rezim  otoritarian  yang dipimpin  oleh  Soeharto  pada  tahun  1998  dan  di bentuknya  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999, fenomena  pemekaran  daerah  di  Indonesia semakin berkembang.
Perkembangan
pembentukan Daerah Otonomi  Baru  (DOB)  terhitung  sejak  tahun  1999- 2014,  jumlah  daerah  otonomi  baru  (provinsi/ kabupaten /kota) adalah 223 DOB yang terdiri dari 34  provinsi,  181  kabupaten  dan  34  kota (Kemendagri, 2015) [4].
Diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  Tentang  Otonomi  Daerah,  banyak daerah  di  Indonesia  yang  mengusulkan  diri  untuk menjadi  daerah  otonom  baru  dengan  tujuan mendapatkan  kewenangan  yang  lebih  besar dalam mengupayakan pembangunan dan kesejahteraan  bagi  daerahnya.  Pembentukan daerah  otonomi  baru  atau  yang  biasa  disebut pemekaran  daerah  memungkinkan  daerah  untuk mengelola sumber daya nasional  yang tersedia di wilayah  masing-masing.  Hal  ini  tertuang  dalam Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  yang  menyebutkan  bahwa daerah  memiliki  wewenang  untuk  mengelola  dan memelihara sumber daya nasional yang dimilikinya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan (Kemendagri, 2015) [4].
Pemekaran wilayah dalam tatanan filosofis di maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Hal  itu  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  129  Tahun  2000  yang  kemudian diganti  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.78 Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Pembentukan, Penghapusan  dan  Penggabungan  Daerah.  Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut di sebutkan bahwa tujuan pemekaran daerah untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui: (1)  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat, (2) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi,
(3)
percepatan pelaksanaan pembangunan  ekonomi  daerah,  (4)  peningkatan keamanan  dan  ketertiban,  serta  (5)  peningkatan hubungan  yang  serasi  antara  pusat  dan  daerah (Kemendagri, 2007) [5].
Rachim  (2013)  [6]  dalam  penelitiannya menyebutkan  bahwa  terdapat  dua  alasan  yang melatarbelakangi maraknya fenomena pemekaran wilayah  di  Indonesia  diantaranya:  Pertama  : Peningkatan kualitas pelayanan publik, Pendekatan pelayanan melalui pemerintah daerah yang  baru  diasumsikan  akan  lebih  efektif  dan efisien dibandingkan daerah induk. sesuai dengan kebutuhan lokal. Kedua
: Percepatan pertumbuhan Ekonomi, Pemekaran daerah diasumsikan  mampu  mempercepat  pertumbuhan ekonomi  daerah  melalui  pemanfaatan  potensi lokal.
Beberapa  pihak  merasa  bahwa  pemekaran bukanlah jawaban utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ida, 2005) [7].  Fitriani et  al.  (2005)  [8],  menegaskan  bahwa  pemekaran membuka  peluang  untuk  terjadinya bureauncratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pemekaran wilayah, baik  dana  dari  pemerintah  pusat  maupun  dari penerimaan  daerah  sendiri.  Di  sisi  lain,  sebagai sebuah  daerah  dituntut  untuk  mewujudkan kemampuannya  menggali  potensi  daerah.  Hal  ini bermuara kepada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya menghasilkan suatu perekonomian daerah berbiaya  tinggi.  Bersamaan  dengan  pandangan bahwa  prinsip  pembentukan  daerah  otonom adalah  untuk  memberikan  kesejahteraan  dan kemakmuran masyarakat, namun kenyataan yang ada  pembentukan  daerah  otonom  lebih  banyak menimbulkan  masalah-masalah  yang  baru,  baik yang  berkaitan  dengan  hubungan  antar  daerah, antar  masyarakat  sampai  ke  tahap  tidak  berhasil, sebagaimana  dinyatakan  Sujianto  (2010)  [9], Berdasarkan Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16  Agustus  2014  tentang  evaluasi  pelaksanaan pemerintahan kabupaten/kota yang baru dikemukakan  hanya  20%  dari  jumlah  tersebut yang  berhasil.  Artinya  80%  kabupaten/kota  yang baru  tidak  berhasil  dan  dinyatakan  gagal  dalam pelaksanaan  pemerintahan  dan  pembangunan  di daerah otonom baru.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 antara lain  menyatakan  bahwa  pembagian  daerah  atas daerah  besar  dan  daerah  kecil  dengan  bentuk susunan pemerintahannya dengan undang- undang  dengan  memandang  dan  mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan  negara,  dan  hak-hak,  asal  usul dalam  daerah  bersifat  istimewa.  Kebijakan Desentralisasi  dalam  bentuk  pembagian  daerah menjadi Pemerintahan
Daerah otonom merupakan  salah  satu  kebijakan  politik  yang dirancang untuk membangun format pemerintahan yang bisa memberikan dukungan terhadap kekokohan dalam
mempertahankan  keberadaan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah digunakan atau diberlakukan desentralisasi dengan  prinsip  otonomi  daerah  yang  seluas- luasnya serta otonomi yang nyata dan
bertanggungjawab. Prinsip otonomi seluas- luasnya  dimaksudkan  bahwa  daerah  diberikan kewenangan  mengurus  dan  mengatur  semua urusan  pemerintahan  diluar  6  urusan  (Luar Negeri, Moneter, Peradilan, Agama dan Pertahanan  serta  Keamanan)  yang  menjadi urusan  pemerintah  pusat.  Sedangkan  prinsip otonomi  yang  nyata  yaitu  otonomi  dimana  dalam menangani  urusan  pemerintahan  dilaksanakan berdasarkan  tugas,  wewenang  dan  kewajiban yang  senyatanya  telah  ada  dan  berpotensi  untuk tumbuh,  hidup  dan  berkembang  sesuai  dengan kekhasan  daerah.    Pengertian  prinsip  otonomi yang  nyata  tentunya  adalah  isi  dan  jenis  otonomi untuk  setiap  daerah  tidak  selalu  sama  dengan daerah  lainnya  karena  masing-masing  daerah mempunyai  kekhasan  kultur  dan  karakter  daerah sendiri-sendiri.  Melalui  prinsip-prinsip  otonomi tersebut, diharapkan daerah dalam penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  daerah untuk  mampu  meningkatkan  daya  saing  dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan  serta  potensi  dan  keanekaragaman daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Menurut  Scott  A.  Bollens  (2001)  dalam Muttaqin,  Muttaqin  (2011)  [11],  otonomi  daerah dilihat  mempunyai  kelebihan  dan  manfaat  yang heterogen.  Melalui  otonomi  kalangan  minoritas dapat  lebih  terlibat  aktif  dalam  politik  untuk mempertahankan  kebudayaannya,  meningkatkan kesempatan  untuk  lahir  dan  terbangunnya  koalisi antar etnis.
Oleh  Van  Houtten  dalam  Muttaqin,  Azmi (2011)  [11],  otonomi  dapat  dikategorikan  sebagai berikut  :  (1).  Otonomi  bersifat  umum.  Otonomi  ini biasanya  diterapkan  pada  Negara  yang  memiliki stabilitas  politik  terkendali  tidak  dalam  potensi konflik.  (2).  Otonomi  bersifat  khusus  atau  yang disebut  Desetralisasi  Asimetris.  Desentralisasi Asimentris  ini  lazim  diterapkan  pada  daerah  yang memang  memiliki  potensi  perbedaan  tinggi,  yang memiliki  ketimpangan  luar  biasa  hingga  dapat memicu terjadinya gejolak. Manfaat dari desentralisasi asimetris adalah :(a) menjadi solusi atas  kemungkinan  terjadinya  konflik  etnis  atau konflik  sosial  lainnya;  (b)  sebagai  respon demokratis yang damai terhadap keluhan/masalah-masalah  kaum  minoritas  yang hak-haknya  selama  ini  dilanggar  dan  diabaikan. Sementara  itu,  para  ahli  menyebutkan  bahwa pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  telah berimplikasi  pada  pengalihan  kekuasaan  politik
dan  ekonomi  yang  berujung  pada  konflik  lintas parameter  primordial  (Lay,  Corneles.  2000)  [12]; [13].
Dalam  UU  No  32  Tahun  2004  otonomi daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa  sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik
Indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memelihara sumber daya nasional yang dimilikinya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Sejak adanya Undang-undang  tentang Pemerintahann  Daerah  yang  diawali  UU  Nomor 22  Tahun  1999  kemudian  UU  Nomor  32  Tahun 2004  dan  terakhir  UU  nomor  23  Tahun  2014 diterjemahkan juga oleh daerah dengan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) sehingga pemerintah pusat menerbitkan
Peraturan
Pemerintah  Nomor  129  Tahun  2000      kemudian diganti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78 Tahun  2007  Tentang  Tata  cara  Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Bergulirnya Otonomi daerah mengakibatkan pemekaran  wilayah  makin  meningkat  (Ratnawati, 2009) [14].
2.2    Pemekaran Daerah Maraknya pemekaran daerah di era otonomi  daerah  telah  menimbulkan  sejumlah pertanyaan,  mengapa  bisa  terjadi  dan  motif  apa yang  mendasari  adanya  pemekaran  daerah tersebut  ?  Bank  Dunia  menyimpulkan  bahwa  ada 4  faktor  utama  pendorong  pemekaran  daerah, sebagai berikut :
1.   Motif untuk efektifitas administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu  luas,  penduduk  yang  menyebar  dan adanya ketertinggalan dalam pembangunan.
2.  Kecenderungan  untuk  homogenitas  (etnis, bahasa, agama, urban rural, tingkat pendapatan).  Beberapa  pemekaran  daerah lebih  didasari  motif  ingin  lepas  dari  himpitan “penindasan”  kelompok  lain  atas  dasar  etnis, agama, dan lain. Lain Contoh nyata pada level
ini  adalah  pembentukan  Propinsi  Banten, Maluku Utara, Gorontalo, dan Bangka Belitung  nuansa  etnik  sangat  kuat  sekali yangmana  mereka  ingin  membebaskan  diri dari  orang  Bandung,  Ambon,  Manado  dan Palembang  (Djohan  Djohermansyah,  2005) [15].
3.    Adanya  kemanjaan  fiskal  yang  dijamin  UU dengan disediakannya DAU, DAK, Bagi  Hasil dari  Sumber  Daya  Alam  dan  disediakannya sumbersumber pendapatan daerah.
4.   Motif pemburu rente dari para elite Pemekaran daerah  banyak  didasari  motif  karena      ingin menjabat di Birokrasi Lokal dan DPRD. Selain itu,  pemekaran  daerah  juga  didasari  motif untuk  membangun  kembali  sejarah  dan kekuasaan  aristokrasi  lama  yang  pernah pudar  di  masa  lalu.  Menurut  Ratnawati,  Tri (2009) [16],  pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia  selama  ini  sebenarnya  memiliki beberapa motif tersebunyi diantaranya :
a. Gerrymander yaitu  usaha  pemekaran daerah  untuk  kepentingan  partai  politik tertentu. Contoh Kasus pemekaran Papua oleh  pemerintahan  Megawati  (PDIP) disinyalir bertujuan untuk memecah suara partai lawan.
b.   Pemekaran daerah telah berubah menjadi semacam  “bisnis”  Pratikno  mencatat bahwa inisiatif proses legislasi pemekaran daerah justru banyak dimulai oleh DPR RI (RUU  inisiatif).  Pada  tanggal  25  Oktober, DPR  mengajukan  13  RUU  pembentukan daerah  baru,  10  Desember  2007  DPR mengajukan 16 RUU pembentukan daerah  baru.  Dan  pada  bulan  Februari 2008  DPR  sedang  membahas  usulan pemekaran  21  daerah  Baru  (Pratikno, 2008) [17].
c.  Tujuan  pemekaran  daerah  seperti  untuk merespon  separatisme  agama  dan  etnis sebenarnya bermotifkan untuk membangun  citra  rezim,  memperkuat legitimasi  rezim  berkuasa, self  interest dari para aktor elit daerah maupun pusat. Pemekaran  daerah  ditinjau  dari  beberapa aspek  pada  dasarnya  adalah  bertujuan  antara lain,  untuk :
1..  Dari  aspek  perekonomian,  sosial,  budaya dan  politik  pembentukan  daerah  otonom baru  hasil  pemekaran  daerah  berdampak terhadap percepatan pertumbuhan
pembangunan
daerah pemekaran tersebut.
2.  Dari aspek
pelayanan publik,
pembentukan  daerah  otonom  baru  hasil pemekaran  daerah  berdampak  terhadap peningkatan  kualitas  pelayanan  publik daerah pemekaran tersebut.
3..  Dari  aspek  rentang  kendali (span  of control) terhadap  kinerja  pelayanan publik  daerah  semakin  pendek  maka dengan  demikian    akan  membaiknya rentang  kendali  terhadap  peningkatan kualitas pelayanan publik Provinsi/Kabupaten/Kota pasca pemekaran  (Robbin  dan  Couter,  2004) [17]. Beberapa alasan yang mendorong pemisahan diri suatu daerah atau pemekaran wilayah yaitu (Antonius Tarigan, 2010) [18]. a. Preference  for  homogeneity (kesamaan kelompok) atau
historical etnic
memungkinkan  ikatan  sosial  dalam  satu etnik yang sama perlu diwujudkan dalam satu daerah yang sama.
b. Fiscal spoil (insentif fiskal untuk memekarkan  diri,  dapat  dari  DAU/DAK), adanya jaminan dana
transfer, khususnya  Dana  Alokasi  Umum,  dari pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah menghasilkan  keyakinan  bahwa  daerah tersebut akan dibiayai.
c. Beaurocratic  and  political  rent  seeking ((alasan  politik,  dan  untuk  mencari jabatan penting/mobilitas vertikal).
Alasan  politik  dimana  dengan  adanya wilayah baru akan memunculkan wilayah kekuasan  politik  baru  sehingga  aspirasi politik masyarakat jauh lebih dekat.
d. Administrative dispersion , mengatasi
rentang kendali pemerintahan. Alasan ini semakin  kuat  mengingat  daerah-daerah pemekaran  merupakan  daerah  yang cukup luas sementara pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat sulit dijangkau.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 78  Tahun  2007  pemekaran  wilayah  adalah pemecahan  provinsi  atau  kabupaten/kota  menjadi dua daerah atau lebih. Pada dasarnya pemekaran wilayah  bertujuan  untuk  memperpendek  rentang pemerintahan agar tercipta pelayanan publik yang lebih  baik  dan  lebih  dekat  dengan  masyarakat demi  terwujudnya  masyarakat  yang  sejahtera. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78 Tahun  2007  tersebut,  ada  tiga  kriteria  yang
menjadi  persyaratan  dalam  usulan  pemekaran suatu wilayah yaitu :
1.  Syarat Administratif. Syarat administratif didasarkan pada aspirasi masyarakat setempat yang  kemudian  ditindaklanjuti  pemerintah daerah seperti DPRD, bupati atau walikota dan gubernur,  serta  rekomendasi  menteri  dalam negeri terhadap rencana pembentukan daerah.
2.  Syarat  Teknis.  Syarat  teknis  didasarkan  oleh kemampuan  ekonomi,  potensial  daerah,  sosial budaya,  sosial  politik,  kependudukan,  luas daerah,  pertahanan  dan  keamanan,  serta faktor
lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. 3.  Syarat Fisik Kewilayahan. Syarat fisik kewilayahan  dalam  pembentukan  Daerah Otonomi Baru (DOB) meliputi cakupan wilayah, lokasi,  calon  ibukota,  sarana  dan  prasarana pemerintah.
4.  Pemekaran  daerah  otonom,  sesungguhnya merefleksikan harapan masyarakat akan perbaikan  kesejahteraan.  Pola  pembangunan selama  ini  belum  mampu  menghasilkan pemerataan  kesejahteraan,  baik  dalam  arti ekonomi  maupun  akses  untuk  memperoleh pelayanan publik
yang
berkualitas.
Pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di beberapa  pusat  pertumbuhan.  Demikian  pula pelayanan  publik  belum  mampu  menjangkau seluruh  wilayah  daerah  dengan  kualitas  yang merata. Harapannya, melalui pemekaran daerah,  rentang  kendali  dapat  diperkecil, fasilitas pelayanan lebih dekat pada masyarakat  dan  kegiatan  ekonomi  menjadi tersebar (Kemendagri, 2007) [5].
Fitriani et  al. (2005)  [8],  menyatakan  bahwa pemekaran  telah  membuka  peluang  terjadinya bureaucratic  and  political  rent-seeking ,  yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Lebih lanjut dikatakan bahwa, karena adanya tuntutan untuk menunjukkan kemampuan menggali potensi wilayah,  maka  banyak  daerah  menetapkan berbagai pungutan untuk meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Hal  tersebut menyebabkan  terjadinya  suatu  perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih jauh lagi timbul pula tuduhan  bahwa  pemekaran  wilayah  merupakan bisnis  kelompok  elit  di  daerah  yang  sekedar menginginkan jabatan dan posisi. Euforia demokrasi  dan  partai-partai  politik  yang  memang terus  tumbuh,  dimanfaatkan  kelompok  elit  ini untuk  menyuarakan  ”aspirasinya”  mendorong
terjadinya  pemekaran.  Di  sisi  lain,  banyak  pula argumen yang diajukan untuk mendukung pemekaran,  yaitu  antara  lain  adanya  kebutuhan untuk  mengatasi  jauhnya  jarak  rentang  kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan  pemerataan  pembangunan.  Alasan lainnya  adalah  diupayakannya  pengembangan demokrasi  lokal  melalui  pembagian  kekuasaan pada  tingkat  yang  lebih  kecil ( Ida,  La  Ode  2005 ) [4].  Terlepas  dari  masalah  pro  dan  kontra, perangkat  hukum  dan  perundangan  yang  ada, yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.  78  tahun  2007 Tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan dan  Penggabungan  Daerah  memang  masih dianggap  memiliki  banyak  kekurangan.  Hal  inilah yang  mengakibatkan  mudah  lolosnya  proposal pemekaran  wilayah  oleh  pemerintahan.  Dalam kondisi  demikian,  timbul  pertanyaan  apakah kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik  pada  akhirnya  benar-benar  meningkat setelah  daerah  tersebut  dimekarkan?  Karena pada  kenyataannya,  pemekaran  daerah  tidak secara otomatis bisa langsung mampu merealisasikan harapan tersebut. Setidaknya satu tahun  pertama  pasca  terbentuknya  daerah  baru, langkah  awal  harus  dilakukan  adalah  pengisian jabatan-jabatan politik  dan birokrasi pemerintahan daerah  baru  tersebut  dan  ini  tidak  bisa diselesaikan  dalam  1-2  tahun.  Pengisian  jabatan politik  dan  birokrasi  pemerintahan  ini  bisa  saja memerlukan waktu yang lebih panjang bila muncul konflik    kepentingan  di  kalangan  elite,  atau  bisa juga  karena  adanya  konflik  antara  daerah  induk dan daerah baru yang tidak kunjung terselesaikan di  masa  transisi  ini,  kepentingan  elite  (birokrasi, politik  dan  pengusaha)  akan  sangat  kuat mendominasi  daerah  otonom  baru  tersebut ketimbang tuntutan masyarakat sebagai stakeholder  sesungguhnya.  Sehingga  bila  tidak ditimbang  dengan  kontrol  masyarakat,  bisa  jadi pemekaran daerah justru berujung pada inefisiensi  dan  inefektivitas.  Selain  jabatan  politik dan  pemerintahan  yang  baru,  adanya  aliran  dana yang  begitu  besarnya  dari  pusat  kepada  daerah, juga menjadi iming-iming bagi tuntutan pemekaran.  Jika  selama  ini  hanya  menunggu pasokan dana daerah induk, sebuah daerah yang baru  dimekarkan  akan  langsung  mendapat suntikan  dana  dari  induknya  dan  juga  pusat. Komponen  suntikan  dana  itu  mencakup  dana alokasi  umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil.  DAU  bisa  saja  lebih banyak  turun  ke  daerah,  tapi  belum  tentu
berkorelasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat.  Bukannya  mensejahterakan  publik tetapi justru menyejahterakan sebagian kecil elite, (Dede,  2007  dalam  Yuliati,  2011)  [19].  Senada dengan hal tersebut, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla  juga  menilai  pemekaran  yang  ada  saat  ini terlalu  memboroskan  anggaran  negara  dan mencerminkan  semangat  otonomi  daerah  yang otoriter.  Untuk  itu  ia  mengajak  semua  daerah untuk menghentikan sementara pemekaran daerah  karena  pemekaran  tanpa  perubahan kesejahteraan,  dan  menimbulkan  konflik  antara masyarakat. Pemekaran wilayah mulai dari tingkat propinsi,  kabupaten/kota  atau  kecamatan  diduga mempunyai  andil  yang  cukup  berarti  terhadap lahirnya  potensi  konflik  bagi  daerah  yang dimekarkan. Meskipun pemekaran wilayah bertujuan  untuk  mendekatkan  fungsi  pelayanan pemerintah  daerah  terhadap  rakyatnya,  akan tetapi beberapa daerah yang dimekarkan mempunyai kinerja yang lamban.
Sejumlah  penelitian  yang  lebih  serius mengungkapkan  hasrat-hasrat  kuatnya  untuk menjadi bagian dari format negara kesatuan yang ada. Tidak mengherankan bila penelitian Sjamsuddin  pada  tahun  1999  tentang  Aceh, misalnya,  sampai  pada  satu  kesimpulan  bahwa apa  dari  hasrat  untuk  memisahkan  diri  (Lay, 2001).  Tuntutan  daerah  yang  diekspresikan  lewat berbagai gerakan melakukan perubahan mendasar  format  hubungan  Jakarta  -  Daerah ketimbang  sebuah  hasrat  pemisahan  diri  yang memang  inherent  dalam  setiap  gerakan  separatis (Kahin,  1989  dalam  Lay,  2000)  [13].  Sulit dipastikan  mengapa  pemekaran  wilayah  yang terjadi  semenjak  bergulirnya  Otonomi  Daerah sering  berakhir  dengan  kekerasan  atau  konflik. Terkadang  hasil  dari  pemekaran  memunculkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang  akhirnya  dibagi  dua.  Ada  beberapa  faktor yang  diduga  telah  menjadi  penyebab  mengapa konflik  sering  muncul  ketika  terjadi  pemekaran wilayah.  Setiap  usulan  mengenai  pemekaran wilayah atau pembentukan provinsi, kabupaten/kota serta kecamatan baru seharusnya benar-benar  merupakan  komitmen  mayoritas warga,  bukan  semata-mata  itikad  di  tingkat  elite. Lebih  jauh  Sadu  Wasistiono  mengatakan  bahwa rencana pemekaran wilayah yang terus berembus dalam era Otonomi Daerah ini, harus benar-benar diarahkan  demi  semakin  mendekatkan  fungsi pelayanan  birokrasi  Pemerintah  Daerah  terhadap rakyatnya.  Karena  tanpa  hal  itu,  persepsi  yang mengaitkan  wacana  pemekaran  wilayah  sekedar
eufhoria  otonomi  yang  semata  terkait  dengan logika  kekuasaan.  Sadu  menambahkan  bahwa setidaknya ada beberapa variabel untuk mengukur  kelayakan  pemekaran  wilayah  yakni batas  wilayah  dan  jumlah  penduduk,  potensi ekonomi,  sumber  daya  alamnya  serta  sumber daya  manusianya  (Pikiran  Rakyat,  20  Agustus 2004  dalam  Herawati,  2015)  [1].  Batas  wilayah; hal ini diyakini sebagai faktor penting dalam setiap usulan wacana pemekaran wilayah. Kemungkinan seperti  ini  harus  tetap  diamati  karena  beberapa daerah  yang  dimekarkan  selalu  diperhadapkan oleh persoalan-persoalan prosedural dari persyaratan  pemekaran  wilayah.  Selain  itu,  jika pemekaran wilayah tidak melalui kajian yang tepat dan  cermat  serta  komprehensif  maka  usulan tersebut  bisa  saja  ditunda.  Alasannya,  adalah bahwa  tujuan  pemekaran  wilayah  dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan menghindari terjadinya sentimen-sentimem etnisitas.  Misalnya,  terjadi  konflik  antara  daerah dalam  perebutan resources di  dalam  satu kawasan.  Padahal  otonomi  bukan  dan  tidak  bisa dijadikan  sebagai  instrumen  untuk  menjustifikasi penyangkalan terhadap ke-Indonesiaan dan sekaligus  sebagai  pembenaran  atas  kebangkitan dan  pemujaan  terhadap  politik  kesukuaan.  Di dalam  konsep  otonomi  daerah,  pemekaran wilayah  harus  bisa  memberikan  peluang  yang sama  terbuka  untuk  mengembangkan  kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan  potensi  ekonomi  didaerahnya. Hal ini sangat penting, karena setiap daerah yang dimekarkan  akan  membebani  keuangan  negara. Bahkan  tidak  jarang,  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  semakin  mengalami  penurunan  setelah terjadinya  pemekaran  wilayah.  Sumber  daya alam;  pengalihan  kekuasaan  secara  besar- besaran  kepada  daerah  untuk  Sumber  Daya Alamnya  (SDA)  sendiri,  akan  dengan  cepat menderivasi keuntungan-keuntungan ekonomi jangka pendek yang tidak terbayangkan sebelumnya.  Akan  tetapi,  akan  dibayar  secara sangat  mahal  dalam  jangka  panjang.  Laju eksploitasi  SDA  bisa  saja  akan  mencapai  sebuah fase  tanpa  kendali,  kecuali  sebuah  kesadaran baru secara sungguh-sungguh muncul dikalangan pengambil kebijaksanaan di daerah-daerah pemilik  SDA.  Sumber  Daya  Manusia;  Salah  satu aspek  penting  yang  sangat  menentukan  kinerja pelaksanaan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah karena sebagai penentu terhadap pengembangan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan  tugas  dan  kewenangannya.  Selain
itu  kompetensi  dan  profesionalisme  pemerintah daerah perlu dibangun dan peningkatan kemampuan  daerah  adalah  sangat  bermanfaat dalam  pembangunan  daerah  terutama  untuk mengembangkan  investasi  dan  menciptakan  iklim usaha  yang kondusif. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber  daya  manusia  yang  sesuai  kompetensi dan  profesionalisme  untuk  memberikan  kontribusi positif  bagi  daerah  yang  dimekarkan.  Banyak daerah  yang  dimekarkan  ternyata  tidak  melihat berdasarkan pertimbangan potensi ekonomi daerah  yang  dimiliki.  Akan  tetapi,  pertimbangan politis selalu menjadi ancaman utama bagi daerah yang  dimekarkan.  Hal  ini  disebabkan  adanya segelintir  elit  yang  semata-mata  bertujuan  untuk menggapai  kekuasaan  tanpa  melihat  faktor  yang lainnya.  Arogansi  kekuasaan  dibungkus  dengan wacana keinginan untuk pelayanan birokrasi yang efisien  demi  terjadinya  pemekaran  wilayah. Akibatnya aroma politik semakin kental mempengaruhi  pengambilan  keputusan  dalam pemekaran  wilayah.  Hal  ini  menjadi  sangat penting  karena  banyak  daerah  yang  telah dimekarkan  mengalami  konflik  berkepanjangan yang  menyebabkan  arah  pemekaran  wilayah tersebut menjadi tidak jelas.
Adapun  faktor-faktor  penyebab  terjadinya konflik pada suatu wilayah pemekaran disebabkan : (1) tidak meratanya kursi kekuasaan dan akses- akses potensial serta sulitnya mengakses layanan publik;    (2)  batas  wilayah/tapal  batas  wilayah karena  perebutan  resources;  (3)  dominasi  suatu pihak tertentu terhadap  pihak lain dibidang politik, sosial, ekonomi dan budaya.

## 5. HASIL  DAN  PEMBAHASAN

## A.  Otonomi Khusus  dan Pemekaran Wilayah Di Papua
Kebijakan  otonomi  khusus  selain  dikaitkan dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan publik,  mendorong  proses  demokratisasi  dan partisipasi  publik  lebih  luas,  juga  adalah  untuk memperkuat  kapasitas  dan  tanggung  jawab daerah  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah lokal  dengan  segala  potensi  dan  kreativitas  yang dimiliki  daerah,  yang  juga  dihubungkan  dengan tujuan  untuk  mempertahankan  dan  memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  merupakan Provinsi  di  Tanah  Papua  menyelenggarakan  Tata Pemerintahannya secara Asimentris, yakni setelah  diberlakukannya  UU  Nomor  21  Tahun
2001 Tentang Otonomi Khusus Papua (Raharusun,  A.  2014)  [20].  Namun  dalam kenyataannya walau UU OTSUS telah diberlakukan  sejak  tahun  2001,  sampai  saat  ini masih  pula  diberlakukan  juga  UU  Nomor  23
Tahun  2014  Tentang  Otonomi  Daerah  serta  UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan yang berpedoman pada ketiga undang-undang tersebut telah  memberikan  berbagai  dampak  baik  positif maupun negatif, ditinjau dari aspek Pemerintahan,
Pembangunan
maupun Kemasyarakatan (Rumbiak,  Yan  Pieter.  2016)  [21].  Selanjutnya disampaikan  pada  kenyataannya  UU  OTDA mendominasi  UU  OTSUS  demikian  pula  UU Desa. Keadaan tersebut menimbulkan kerancuan, seperti yang berkembang saat ini tentang rencana pemekaran  daerah  Tanah  Papua  yang  menjadi bahasan  berbagai  pihak,  padahal  UU  OTSUS telah secara jelas mengatur tentang hal tersebut.
Pemekaran  Daerah  di  Papua,  secara  jelas telah  diatur  pada  UU  OTSUS  Papua  pasal  76 yang  menekankan  bahwa  pemekaran  daerah  di Papua  harus  melalui  mekanisme  pembahasan Pemerintah  Daerah  dan  DPR  Papua  lalu disampaikan  ke  MRP  yang  merupakan  lembaga kultural  masyarakat  Papua  kemudian  mengkaji usulan tersebut dibahas berdasarkan pertimbangan  kepentingan  kultural  masyarakat asli  Papua.  Pertimbangan  kultural  tersebut tentunya  dibahas  dan  dipertimbangkan  dan ditinjau dari aspek-aspek
Pemerintahan,
Pembangunan  dan  Kemasyarakatan  dari  sudut pandang Orang Asli Papua tentunya.
B.  Pro-Kontra, Pandangan, Pendapat Tentang  Pemekaran  Daerah  di  Tanah Papua
Pemekaran  Papua  telah  menjadi  perdebatan dan  silang  pendapat  dari  berbagai  pihak  sejak terjadinya  pemekaran  Provinsi  Papua  Barat. Wacana pemekaran wilayah Papua telah menimbulkan  sikap  pro  dan  kontra  di  berbagai kalangan  politisi,  tokoh  masyarakat,  pejabat pemerintah  dan  di  antara  para  pakar.  Hebohnya wacana  Pemekaran  di  Tanah  Papua  terjadi setelah  Tim  61  orang  Tokoh  Masyarakat  Papua bertemu  Presiden  tanggal  10  September  2019  di Istana  Negara  Jakarta  yang  mengajukan  tujuh usulan, salah satunya untuk dilakukan pemekaran Provinsi  di  Papua.  Pada  saat  itu  Presiden  Jokowi merespon  usulan  Pemekaran  Tim  dengan  akan membuka kesempatan usulan 2 atau 3 Provinsi di
Tanah  Papua.  Kemudian  hal  tersebut  direspon kembali  oleh  Mendagri  saat  itu  yang  pada  intinya memberikan  prioritas  kepada  Papua  untuk  di mekarkan  dengan  mencari  celah  hukum  sebagai dasar  pelaksanaan  walaupun  sejak  Tahun  2008 Pemekaran Daerah di moratorium oleh pemerintah. Sikap Pro dan
Kontra memperdebatkan manfaat ataupun kerugian yang timbul dari rencana yang pemekaran wilayah terus menghiasi  berbagai  media  massa  dan  forum- forum  masyarakat  lainnya.  Berbagai  pandangan dan  opini  disampaikan  untuk  mendukung  sikap masing-masing  pihak.  Provinsi  Papua  (saat  itu Irian  Barat)  adalah  Provinsi  terluas  di  Indonesia, diserahkan  oleh  Pemerintah  Belanda  kepada Pemerintah Indonesia pada  1 Mei 1963 dan pada tahun  1969  menjadi  Provinsi  yang  ke  26, kemudian  di  mekarkan  menjadi  Provinsi  Papua dan  Papua  barat  berdasarkan  UU  Nomor  45 Tahun 1999 dan PP Nomor 24 Tahun 2007.
Wacana pemekaran yang berkembang sampai saat ini adalah pemekaran Provinsi Papua dengan  membentuk  Provinsi  baru  :  Papua Selatan,  Papua  Tengah,  Papua  Pegunungan, Provinsi  Tabi  dan  Saireri,  pada  Provinsi  Papua Barat  :  Papua  Barat  Daya  atau  Provinsi  Sorong Raya.  Banyak  pihak  mengemukakan  hendaknya pemekaran  wilayah  di  Papua  berdasarkan  pada wilayah adat. Gubernur Enembe, pada tanggal 14 September  2019  dalam  Pos  Papua.com  (14 September 2019), mengemukakan bahwa,
“Pemekaran Papua dilakukan tidak boleh setengah-setengah. Pemekaran dilakukan menjadi  tujuh provinsi sesuai jumlah wilayah adat yang  ada  di  wilayah  Papua  dan  Papua  Barat. “Kalau  mau  mekarkan  Papua,  sekaligus  saja dimekarkan  menjadi  tujuh  provinsi  sesuai  wilayah adat  masing-masing  dengan  status  otonomi khusus  bagi  masing-masing,”  ujar  Enembe. Demikian  pula  saran  dari  Rektor  UNCEN,  Apolo Safanpo  yang  menyatakan,  pemekaran  Papua menjadi  tujuh  provinsi  “sebab  kalau  cuma  tiga atau  empat  provinsi  maka  berpotensi  timbulnya masalah  baru  karena  berbeda-beda  budaya, sedangkan kalau dimekarkan menjadi tujuh, maka masing-masing  wilayah  adat  bisa  kembangkan wilayahnya  sesuai  adat  dan  budaya  masing- masing”,  wacana  pendekatan  pemekaran  ini masih  akan  dilakukan  pengkajian  oleh  UNCEN. Kemudian ada juga beberapa pihak mengemukakan  baiknya  pemekaran  mengacu pada  wilayah  ekosistem  yang  ada  di  Papua, seperti  yang  disarankan  oleh  Agus  Sumule, Dosen  UNIPA  yang  mengemukakan  Bank  Dunia
melalui Konsultan
Pembangunan, Lavalin
International  Inc.  yang  bekerja  sama  dengan BAPPEDA  pada  tahun  1980  telah  melakukan penelitian  dan  menghasilkan  sejumlah  dokumen penting sangat bermutu sebagai data dasar dalam rangka  bagi  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan  di  Irian  Jaya  (Papua  dan  Papua Barat).  Selanjunya  dikemukakan,  terkait  dengan pemwilayahan  adat  dalam  pembangunan  di Papua belum dapat diterjemahkan oleh penggagasnya,  hal  tersebut  hanya  memberikan ruang  yang  lebih  besar  bagi  penerapan  kearifan lokal,  dalam  kenyataannya  belum  ada  program pembangunan  yang  lebih  berhasil  mengangkat kesejahteraan  masyarakat  asli  Papua  akibat digunakannya konsep pemwilayahan adat tersebut.
Sedangkan  para  pihak  yang  kontra,  menolak terhadap pemekaran wilayah di Papua mengemukakan  hal  tersebut  disebabkan  SDM Orang  Asli  Papua  belum  siap;  secara  ekonomi, sosial,  politik  sehingga  akan  mengalami  degrasi dalam  politik,  sosial  dan  ekonomi.  Kemudian  di kemukakan juga perkembangan migrasi penduduk luar  Papua  yang  terus  meningkat  sehingga masyarakat asli Papua makin terpinggirkan. Ketua Pokja  Adat  MRP  Demas  Tokoro  saat  bertemu Wakil  Presiden  di  Jakarta,  menyampaikan  bahwa jumlah  pendatang  telah  melebihi  penduduk  asli Papua,  sebagaimana  yang  telah  terjadi  di Kabupaten Merauke dan Keerom (Tempo.com, 28 November 2019). Demikian juga keadaan tersebut di  sampaikan  oleh  Yunus  Wonda,  saat  masih menjadi  Ketua  DPR  Papua  bahwa  pemekaran akan  membuat  masyarakat  asli  Papua  makin termarginalkan  (Kompas.com,  30  Oktober  2019), selanjutnya  dikatakan  pemekaran  hanya  untuk kepentingan para elit politik dan penguasa karena mengharapkan  jabatan.  Demikian  pula  Ketua MRP  Timotius  Murib  menyatakan  menolak  dan tidak  akan  memberikan  rekomendasi  tentang pemekaran  provinsi  karena  bukan  merupakan kehendak masyarakat asli Papua (Kompas.com, 5 November 2019).
C.  Pendekatan  Pemekaran  Wilayah    dan Aspek Filosofinya di Papua
Seandainya  wacana  rencana  pemekaran wilayah  tetap  dilakukan  maka  di  bawah  ini  di jelaskan pendekatan-pendekatan pemekaran
wilayah  baik  melalui  pendekatan  wilayah  adat yang  selama  ini  cukup  kuat  berkembang dimasyarakat    maupun  pendekatan  menurut ekosistem/agroekosistem yang merupakan usulan dari  beberapa  pihak  serta  filosofi-filosofi  dari pemekaran wilayah tersebut.

## 1. Pendekatan Wilayah Adat
Provinsi  Papua  diklaim  memiliki  lima  wilayah budaya:  Mamberamo-Tami  (Mamta),  Saereri,  Ha Anim,  La  Pago  dan  Mee  Pago,  sementara Provinsi  Papua  Barat  memiliki  wilayah  adat Bomberai  dan  Domberai. Konsep  tujuh  wilayah adat  Papua  itu  dikemukakan  dan  digunakan pertama  kali  oleh  Dewan  Kesenian  Irian  Jaya  di Tahun 1980-an. Konsep ini menjadi populer ketika terbentuknya  MRP  (Majelis  Rakyat  Papua) khususnya MRP jilid ke-2, yang banyak menggunakan  istilah  wilayah  budaya.  Konsep pewilayahan adat biasa dilakukan dalam antropologi  budaya.  Alfred  Kroeber,  seorang  ahli antropologi  budaya  dari  Amerika  Serikat  (1876- 1960),  membagi  kebudayaan  penduduk  asli  ke dalam  beberapa  wilayah  budaya.  Yang  menjadi masalah  adalah  pewilayahan  adat  masih  belum diterjemahkan  oleh  para  penggagasnya  untuk menjadi penuntun praktis bagi para penyelenggara
pembangunan
di daerah. Misalnya: apakah ada perbedaan dalam menyelenggarakan  pembinaan,  pelayanan  dan pemberdayaan  ekonomi,  sosial  dan  budaya  pada wilayah-wilayah adat tersebut?, Nilai-nilai khas/kearifan lokal apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan  dan  memajukan  taraf  hidup  pada masyarakat  Papua  di  masing-masing  wilayah budaya/adat  tersebut  ? Selanjunya  dikemukakan, terkait dengan pemwilayahan adat dalam pembangunan
di Papua belum dapat diterjemahkan  oleh  penggagasnya,  hal  tersebut hanya  memberikan  ruang  yang  lebih  besar  bagi penerapan  kearifan  lokal,  dalam  kenyataannya belum  ada  program  pembangunan  yang  lebih berhasil  mengangkat  kesejahteraan  masyarakat asli Papua akibat digunakannya konsep pemwilayahan adat tersebut.
Berikut  Peta  Tanah  Papua  ditinjau  tujuh pemwilayahan  adat  di  Tanah  Papua,  seperti tersebut pada Gambar 1.
Gambar 1. Tujuh Wilayah Adat di Papua Sumber  : Pospapua,com, Jayapura. 15 September 2019
Peta tersebut di atas dijelaskan dan memberikan gambaran tentang pewilayahan adat yang  secara jelas di rincikan sebagai berikut :
Tabel 1. Penyebaran Kabupaten/Kota Menurut Wilayah Adat
Di Provinsi Papua dan Papua Barat No Wilayah Adat/Provinsi Kabupaten/ Kota Suku-Suku   Besar I Mamberamo–Tami (Mam-Ta), 87 Suku (Prov. Papua) Kab. Jayapura, Kota Jayapura, Keerom,Sarmi,Mamberamo Raya, Numbay, Sentani, Genyem, Depapre,  Demta,  Sarmi,  Bonggo, Pantai Timur, Mamberamo II Sairery, 37 Suku (Prov. Papua) Biak-Numfor, Supiori, Kep. Yapen, Waropen Biak,  Numfor,  Serui,  Waropen, Nabire Pantai. III Bomberai, 52  Suku (Prov. Papua Barat) Manokwari,  Manokwari  Selatan, Wondama, Peg. Arfak, Wondama, Bintuni, Kab. Sorong, Kota Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Raja Ampat, Maybrat Manokwari, Doreri  Arfak, Ransiki, Wondama,  Teminabuan,  Bintuni, Inanwatan, Raja Ampat, Ayamaru,  Kebar,  Aifat,  Aitinyo, Babo IV Domberai, 19 Suku (Prov. Papua Barat) Fak-Fak, Kaimana, Fak-Fak, Kokas Kaimana, Kokonao, Mimika V Ha-Anim/Anim-Ha, 29 Suku (Prov. Papua) Merauke,  Boven  Digul,  Asmat, Mappi. Marin, Boven Digul, Muyu, Mandobo, Asmat VI La-Pago, 19 Suku (Prov. Papua) Jayawijaya, Yahukimo, Lani Jaya, Tolikara,  Mamberamo  Tengah, Peg. Bintang, Puncak Jaya, Puncak, Yalimo, Nduga Wamena, Kurima Okbibab, Oksibil, Kiwirok,Puncak, Yahukimo Puncak Jaya VII Mee-Pago, 11 Suku (Prov. Papua) Nabire,  Paniai,  Dogiyai,  Deiyai, Intan Jaya, Mimika Nabire,  Mimika,  Paniai,  Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai
Sumber  : MRP, 2019; BAPPEDA Prov. Papua, 2019
Pemekaran berlandaskan
aspek-aspek kekhasan  anthropologis  dapat dilihat  pada beberapa pendapat mengenai pendekatan- pendekatan tersebut.
Kondisi  alam,  mempengaruhi  semua  unsur- unsur  budaya  kelompok-kelompok  etnis/suku bangsa,  seperti  halnya  sistem  peralatan  atau teknologi  tradisional,  sistem  religi,  organisasi sosial sistem pengetahuan, dan kesenian (arsiktertur  tradisional,  musik,  tari,  seni  ukir  dan lukis).  Hubungannya    yang  diuraikan  di  atas sangatlah  penting  dalam  pembangunan  daerah yang  disebut Pembangunan Berbasis  Kearifan Lokal .  Pembangunan  daerah  yang  berpegang terhadap  nilai  budaya  lokal  sangat  perlu  untuk mendisain konsep pembangunan dengan melakukan  kajian  mendalam  untuk  memahami budaya  lokal  masyarakat,  kearifan  lokal (local wisdom) untuk dipahami sebagai gagasan setempat  (lokal)  yang  bijaksana,  penuh  kearifan, bernilai  baik,  yang  tertanam  dan  diikuti  oleh masyarakat lokal yang menjadi sasaran pembangunan.  Nilai-nilai  budaya  (etika,  aturan, resep,  norma,  hukum  adat)  sangat  penting  dalam kehidupan  masyarakat  penduduk  lokal  karena secara  tradisional  diturunkan  atau  diwariskan secara turun-temurun. Nilai budaya ini merupakan suatu  warisan  sosial-budaya  yang  telah  teruji ditinggalkan  oleh  nenek  moyang    mereka sehingga  untuk  diganti  dengan  nilai  baru,  mereka akan menolak.  Mengapa  demikian ? Karena nilai- nilai  budaya  inilah  yang  mengatur  sistem  sosial masyarakat,  yaitu:  etika,  norma,  aturan  dan hukum adat yang mengatur,  tentang : a. hubungan/relasi manusia dengan sang penciptanya,
b. hubungan/relasi
manusia dengan sesamanaya, dan c. hubungan/relasi manusia dengan lingkungannya. Aturan,  norma  dan  hukum  adat  yang mengatur hubungan-hubungan inilah yang dikatakan  sebagai  kearifan  lokal  yang  telah  lama mengatur  hubungan  manusia  dengan  sang pencipta,  sesama,  dan  lingkungannya.  Secara tradisional  setiap  suku  bangsa  memiliki  kearifan lokal  yang  berfungsi  manjaga  lingkungan  sosial dan  alam dimana mereka  tinggal. Sirtha,  Nyoman dalam  Rumansara  (2009)  [22],  mengemukakan bahwa  fungsi  Kerifan  Lokal  bermacam-macam, antara lain :
Berfungsi  untuk  konservasi  dan  pelestarian sumber daya alam;
 Berfungsi  untuk  pengembangan  sumber daya manusia;
 Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan;
Berfungsi  sebagai  petuah,  kepercayaan, sastra dan pantangan;
 Bermakna  etika  dan  moral,  yang  terwujud dalam upacara dan pensucian roh leluhur.
 Berfungsi  untuk  menciptakan  hubungan harmonis antar manusia, kelompok, kelompok etnik dan umat beragama.
 Dan fungsi lainnya.
Berdasarkan  yang  dikemukakan  di  atas, maka  sangat  penting  apabila  suatu  program pembangunan  memperhatikan  nilai  kearifan  lokal dalam  penerapan  dan  pengembangan  suatu program.  Pembangunan  yang  berbasis  kearifan lokal  adalah  pembangunan  yang  perencanaan pembangunannya bersifat dari bawah.
Masyarakat  asli  Papua  bersifat plural societies yang  multi  etnik,  multi  kultural,  multi kedaerahan,  dan  multi  keagamaan  itu  membawa implikasi  beragam  dan  spesifiknya  menyebabkan hubungan dan jaringan sosial kelompok-kelompok masyarakat  lebih  banyak  bersifat  homophily dibanding heterophily (Mansoben, 1995) [23].
Beberapa unsur kebudayaan yang merupakan  dasar  dari  pola  perilaku  kehidupan orang  Papua,  terbentuk  oleh  4  zona  wilayah ekologis.  Suku  asli  Orang  Papua,  terdiri  dari  254 suku  bangsa  asli  yang  mendiami  di  pulau  paling timur dari kawasan Nusantara.
Penduduk masyarakat asli Papua
diklasifikasi
secara
geografis, ekologi, kewilayahan,  sosial,  budaya,  politik  dan  ekonomi, sebagai berikut :
Pertama  : Bahasa  Orang  Papua  secara umum  dibagi  kedalam  dua  kelompok  besar menurut pembagian bahasa daerah. Silzer (1986) dalam Rumansara (2009) [22], menyatakan kedua bahasa  tersebut  adalah  bahasa  Austronesia  dan bahasa Non  Austronesia. Adapun bahasa-bahasa yang masuk  dalam  kelompok Austronesia disebut dengan nama bahasa-bahasa Papua. Dua bahasa ini  merupakan  bahasa  induk  yang  didalamnya tergolong  bahasa-bahasa  lokal  yang  kurang  lebih terdapat 250 buah bahasa.
Kedua  : Peralatan  Hidup/Teknologi.  Pada masyarakat tradisional sedikitnya  ada 8 (delapan) macam  sistem  peralatan  dan  unsur  kebudayaan fisik  yang  digunakan  oleh  mereka  yang  hidup
dalam  masyarakat  kecil  yang  berpindah-pindah, atau  masyarakat  petani  di  kampung.  Ke-8 (delapan) sistem peralatan itu adalah: (1) alat-alat produksi,  (2)  Senjata,  (3)  Wadah,  (4)  Alat  untuk membuat  perahu,  (5)  Makanan,  Minuman,  bahan pembangkit  gairah,  dan  jamu;  (6)  Pakaian  dan perhiasan, (7) Tempat berlindung dan rumah, dan (8)  alat-alat  transportasi.  Peralatan  hidup  yang digunakan  dalam  kebudayaan  orang  Papua sangat  bervariasi  sesuai  dengan  kondisi  alam (zona ekologis) tanah Papua. Selain itu, peralatan hidup  yang  bervariasi  juga  merupakan  hasil  dari proses  akulturasi  (kontak  budaya)  yang  terjadi  di tanah  Papua.  Misalnya,  etnis  yang  tinggal  di daerah  pantai  penggunaan  peralatan  jauh  lebih lengkap  dibandingkan  dengan  etnis  yang  ada  di daerah  pedalaman.  Peralatan  hidup  yang  dimiliki orang  Papua  umumnya  berfungsi  sebagai  alat produksi  (mengolah  sumber  daya  alam),  sebagai wadah (tempat makan, menyimpan, dan mengolah), sebagai senjata (berburu dan berperang,),  sebagai  pakaian  dan  perhiasan,  dan sebagai  status  sosial.  Contoh  kasus  pada  orang Dani/Lani yang menggunakan “Kapak Batu” untuk memotong,  “Busur  dan  Panah”  (senjata)  untuk berperang, Tugal/Sege untuk membuat cuming/gundukan  tanah  dan  menanam  ubu  jalar (Hipere),  “Koteka”  untuk  pakaian  laki-laki  dan “Sali” untuk pakaian perempuan. Rumah, umumnya  orang  Papua  memiliki  rumah  sebagai tempat  untuk  berlindung,  berkumpul,  pemujaan, pendidikan  dan  status  sosial.  Rumah  yang dibangun  selalu  disesuaikan  dengan  kondisi lingkungan  alam  dan  disain  (arsitektur)  berbeda berdasarkan masing-masing etnis. Rumah dibangun  diatas  tiang  kayu  dengan  berbagai macam  ukuran  yang  setiap  ruangan  memiliki fungsinya  masing-masing  (dapur,  tempat  tidur, tempat  berkumpul,  dan  sebagainya).  Misalnya, rumah  di  dataran  tinggi  (pedalaman  Papua) berbeda  dengan  rumah-rumah  yang  berada  di daerah  rawah,  aliran  sunga,  pesisir  pantai  dan kepulauan.  Misalnya,  rumah  adat  dari  beberapa suku,  antara  lain:  Rumah  Adat  Korwari  dari Jayapura,  Rumah  Adat  Rumsaram  dari  Biak, Rumah  Adat  Jeuw  dari  Asmat,  Rumah  Adat Karapau  dari  orang  Kamoro,  dan  rumah  Honai dari suku Dani/Lani (Mansoben, 1995) [23]
Ketiga : Struktur Sosial. Membahas tentang “struktur  sosial”  atau  “organisasi  sosial”  suatu masyarakat  ini  berarti  kita  bicara  suatu  sistem sosial  dan  budaya  yang  terdiri  dari  berbagai kelompok  suku  yang  memandang  hubungan sosial  berdasarkan  posisi  dan  peranan  yang
saling  berkaitan.  Bila  kita  katakan  bahwa  struktur sosial  dari  suatu  masyarakat  mengandung  sistem ikatan  sosial,  kita  mempunyai  resiko  menghadapi kekacauan konsepsi. Untuk memudahkan pemahaman  struktur  sosial,  kita  harus  mulai dengan  hubungan  sosial,  yaitu  cara  mereka berinteraksi,  hal-hal  yang  mereka  katakan  dan lakukan  dalam  hubungan  mereka  satu  sama  lain. Tetapi  terdapat  juga  gagasan  mereka  tentang hubungan mereka, konsepsi masing-masing dengan  pihak  yang  lain,  pemahaman  dan  strategi serta  harapan  yang  menuntun  perilaku  mereka. Baik  pola  perilaku  maupun  sistem  struktur  sosial (Keesing,  1989)  [24].  Membahas  tentang  stuktur sosial  berarti  mengacu  pada  bentuk-bentuk hubungan sosial yang pranata kehidupan bermasyarakat  suatu  kesatuan  hidup  sosial  yang bersumber  pada  hubungan  kekerabatan  dan diwujudkan  dalam  sistem  istilah  kekerabatan maupun pewarisan keturunan. Pemahaman terhadap  istilah  kekerabatan  penting  karena  hal tersebut  mensyaratkan  hak  dan  kewajiban  yang harus diperankan dalam kesatuan hidup sosialnya.  Orang  Papua  dibedakan  berdasarkan prinsip  pewarisan.  Ada  dua  prinsip  pewarisan keturunan yaitu: (a).  Melalui garis keturunan ayah atau  patrilineal,  dan  terdapat  pada  suku  bangsa Meibrat,  Mee,  Dani,  Biak,  Waropen,  Wandamen, Sentani,  Marind-anim  dan  Nimboran.  (b).  Melalui prinsip bilateral yaitu melalui garis keturunan ayah dan ibu, terdapat pada orang dipedalaman Sarmi. (c).  Masyarakat  berdasarkan  struktur  ambilateral atau  ambilineal,  dimana  kadang-kadang  diatur menurut  garis  keturunan  pihak  ibu  atau  ayah, terdapat  pada  Suku  Yagai,  Manikion,  Kamoro (Pouwer,  1966  dalam  Mansoben  2004)  [27]. Orang Papua juga mengenal pembagian masyarakat kedalam moiety yang terbagi atas dua paruh  masyarakat.  Terdapat  pada  orang  Asmat (aipmu-aipem),  Dani  (Waita-Waya),  Waropen (buriworai-buriferai)  dalam  (Mansoben,  1995; 2004)  [23];[27]  Sistem  Perkawinan  yang  dianut oleh  sebagian  besar  orang  Papua  adalah eksogami  moiety  dan  eksogami  klen,  artinya  : seseorang  apabila  mencari  jodohnya  harus mencari  keluar  moiety  atau  kawin keluar klen/marga.  Harta/mas  kawin  yang  digunakan adalah  kapak  batu,  manik-manik,  paseda,  gelang batu  dan  perak,  piring  porseling,  babi  dan  kain timor.  Harta  mas  kawin  akhir-akhir  ini  mengalami pergeseran dimana sekarang uang tunai merupakan tuntutan pertama yang harus diselesaikan  oleh  keluarga  pihak  calon  suami. Orang  Papua  pada  umumnya  mengenal  3  bentuk
perkawinan  yaitu:  (a)  sistem  pemberian  mas kawin,  (b)  sistem  tukar  saudara  perempuan,  dan (c) sistem pencurahan tenaga.
Keempat  : Sistem  Politik  Orang  Papua mempunyai sistem politik dalam mengatur kehidupan  masing-masing  suku  bangsa  yang multi  etnik  di  Tanah  Papua.  Orang  Papua mengenal  sistem  yang  mengatur  hubungan  atau relasi  antar  warga  dalam  berbagai  aktivitas hidupnya  sehari-hari  berdasarkan  kebudayaan mereka  masing-masing.  Orang  Papua  mengenal sistem  politik  atau  sistem  kepemimpinan  politik tradisional, menurut Sahlins (1963) dalam Mansoben  (1995)  [23],  terdapat  empat  sistem atau  tipe  politik  di  Papua  yaitu:  (a)  Big  man  atau pria  wibawa:  diperoleh  melalui  pencapaian kemampuan individual, kekayaan material, kepandaian  berdiplomasi/  pidato,  keberanian memimpin  perang,  fisik  tubuh  yang  besar,  sifat bermurah  hati  (Sahlins,  1963;  Koentjaraningrat, 1970;  dalam  Mansoben,  1995)  [23].  Pelaksanaan kekuasaan  biasanya  dijalankan  oleh  satu  orang. Adapun  etnik  yang  menganut  sistem  ini  adalah Suku  Dani,  Asmat,  Mee,  Maybrat,  Muyu. (Mansoben,  1995)  [23],  (b)  Sistem  Politik Kerajaan: sistem ini adalah pewarisan berdasarkan senioritas  kelahiran dan klen. Weber (1972) dalam Mansoben (1995)  [23], mengatakan sebagai  birokrasi  patrimonial  atau  birokrasi tradisional.  Birokrasi  tradisional  terdapat  pada cara merekrut orang untuk duduk dalam birokrasi. Biasanya  mereka  yang  direkrut  mempunyai hubungan  tertentu  dengan  penguasa,  misalnya hubungan  keluarga  atau  hubungan  pertemanan. Di  sini  terdapat  pembagian  kewenangan  tugas yang  jelas,  pusat  orientasi  adalah  perdagangan. Tipe  ini  terdapat  di  Raja  Ampat,  Semenanjung Onin,  Teluk  Mac.Cluer  (teluk  Beraur)  dan Kaimana.  (Mansoben,  1995)  [23],    (c)  Sistem Politik  Ondoafi:  sistem  ini  merupakan  pewarisan kedudukan dan birokrasi tradisional. Wilayah/teritorial  kekuasaan  seseorang  pemimpin hanya terbatas pada  satu kampung dan kesatuan sosialnya  terdiri  dari  golongan  atau  sub  golongan etnik  saja  dan  pusat  orientasi  adalah  religi. Terdapat  di  bagian  timur  Papua;  Nimboran,  Teluk Humboldt,  Tabla,  Yaona,  Skouw,  Arso,  Waris (Mansoben, 1995) [23], (d) Sistem Kepemimpinan Campuran.  Menurut  Mansoben  (1995)  [23], terdapat  juga  sistem  lain  yang  menampakkan  ciri pencapaian  dan  pewarisan  yang  disebut  sistem campuran.  Sedangkan  menurut  Sahlins,  sistem kepemimpinan  yang  berciri  pewarisan  (chief) dibedakan atas dua tipe yaitu sistem kerajaan dan
sistem  ondoafi.  Perbedaan  pokok  kedua  sistem politik tersebut terletak pada unsur luas jangkauan kekuasaan  dan  orientasi  politiknya.  Sistem Kepemimpinan Campuran,
kedudukan kepemimpinan  diperoleh  melalui  pewarisan  dan pencapaian atau berdasarkan kemampuan individualnya  (prestasi  dan  keturunan).  Tipe  ini terdapat  pada  penduduk  Teluk  Cenderawasih, Biak, Wondama, Waropen,  Yapen, Waropen,  dan Maya (Mansoben, 2004) [25].
Kelima  : Hak  Ulayat  Tanah.  Tanah  bagi orang Papua mempunyai makna tersendiri secara luas  bagi  setiap  kelompok  etnik  berdasarkan kebudayaannya  masing-masing.  Orang  Papua memandang  tanah  sebagai  “mama”  atau  “ibu” yang  melahirkan,  memberi  makan,  memelihara, mendidik  dan  membesarkan  mereka.  Tanah sesungguhnya  adalah  rahim  dan  buah  kandung yang  membentuk  dan  menciptakan  manusia. Sebagaimana  Tom  Beanal  (orang  Amungme) mempertegas pemahamannya bahwa suku Amungme  tidak  pernah  merasa  diri  terpisah  dari alam sekitarnya. Mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan  dari  alam  sekitarnya,  karena  itu  jika manusia  merusak  alam  berarti  ia  merusak  dirinya sendiri.  Dalam  bahasa  Amungkal  disebut  “Te  Aro Neweak  Lako”  yang  berarti  “alam  adalah  aku”. Demikian  pula  suku  bangsa  Kamoro  yang menggambarkan  bagaimana  hubungan  manusia dengan  tanah.  Orang  Kamoro  menyebut  tanah sebagai  sumber  lahirnya  manusia  “keluar”  yang diartikan  lahir  dari  mata  air  yang  disebut “Bunyomane.”  Ini  berarti  bahwa  setiap  suku bangsa  mempunyai  pandangan  dan  persepsi sesuai  dengan  kebudayaan  mereka  masing- masing,  sebagaimana  orang  Papua  dengan kemajemukannya.  Sifat  kemajemukan  orang Papua  dapat  dilihat  juga  pada  prinsip  hak  ulayat tanah.  Diantara  orang  Papua  terdapat  kolektifa etnik  yang  mengatur  sistem  hak  ulayat  tanah melalui  kelompok  suku  atau  klien/marga,  jadi kepemilikan secara komunal. Hal tersebut terdapat  pada  beberapa  suku  bangsa  Papua seperti  suku  Dani/Lani,  Biak,  Awyu,  Yapen, Waropen  dan  beberapa  suku  bangsa  Papua lainnya.  Di  samping  itu  terdapat  pula  kolektifa- kolektifa  yang  mengatur  hak  ulayat  melalui keluarga  inti  atau  hak  individual  sebagaimana terdapat  pada  orang  Mee  (Mansoben,  2004)  [25]. Dasar  pemilikan  tanah  adat  itu  berdasarkan beberapa  faktor,  antara  lain:  (a)  faktor  sejarah kampung/wilayah adat (bisa berdasarkarkan mite), pemilik  tanah  adat  adalah  suku  atau  klien/marga yang  pertama  kali  datang  dan  menduduki  tempat
atau kampung, (b) Lokasi berkebun, yaitu wilayah bekas  kebun  dari  leluhur,  (b)  Faktor  tempat  cari makan,  yaitu  wilayah  atau  tempat  mereka berburu,  mencari  ikan,  mencari  buah  merah  dan tempat  meramu  sagu  dan  (d)  sebagai  sumber air/mata  air  (Mansoben,  2004  [25];  Rumansara, 2009) [22]
Keenam : Sistem Mata Pencaharian Sistem mata pencaharian penduduk di Papua dipengaruhi oleh  4  (empat)  zona  ekologis  yang  telah dikemukakan  di  atas.  Orang-orang  Papua  yang hidup  dan  terikat  pada  zona  ekologis  yang berbeda-beda ini mewujudkan pola-pola kehidupan  yang  bervariasi  sesuai  dengan  zona tersebut.  Kelompok  suku  bangsa  yang  mendiami zona  ekologis  rawa,  pantai  dan  sepanjang  aliran sungai  meliputi  suku  banga  Asmat,  Jagai,  Awyu, Yagai  Citak,  Marind-Anim,  Kamoro  dan Waropen. Mata pencaharian utama mereka adalah menokok sagu  dan  menangkap  ikan.  Kelompok  suku bangsa  yang  mendiami  zona  ekologis  dataran tinggi;  meliputi:  suku  Dani/Lani,  Yali,  Ngalum, Amungme,  Nduga,  Damal,  Moni  dan  orang Ekari/Mee.  Mata  pencaharian  utama  mereka adalah  berladang  menanam  ubi-ubian  dan memelihara  babi.  Kelompok  suku  bangsa  yang mendiami zona ekologis kaki gunung dan lembah- lembah kecil; meliputi: daerah Sentani, Nimboran, Arso,  Waris,  Foja,  Hattam,  Meyach,  Sough. Ayamaru  dan  Muyu.  Mata  pencaharian  utama mereka  adalah  berkebun,  berburu  dan  berternak babi. Kelompok suku bangsa yang mendiami zona ekologis  dataran  rendah  dan  pesisir;  meliputi: Sorong  sampai  Nabire,  Biak  dan  Yapen.  Mata pencaharian  utama  mereka  adalah  berladang, menangkap  ikan  dan  menanam  tanaman  keras (Mansoben, 1995 [23];  2004) [25].
Ketujuh  : Sistem  Religi.    Sebelum  agama- agama  besar  seperti:  Kristen  Protestan  dan Katolik,  Islam  masuk  di  Papua,  tiap  suku  bangsa mempunyai  sistem  kepercayaan.  Pada  awalnya masing-masing suku bangsa mempunyai kepercayaan  tradisional  yang  percaya  akan adanya kekuatan roh halus, roh leluhur atau dewa (penguasa  alam  semesta)  yang  berkuasa  di  atas kekuatan  lainnya.  Misalnya  pada  orang  Biak Numfor,  dewa  tertingginya  “Manseren  Nanggi”; orang  Moi  menyebut  “Fun  Nah”;  orang  Seget menyebut “Naninggi”; orang Wandamen menyebut  “Syen  Allah”.  Orang  Marind-Anim menyebut  “Dema”;  orang  Asmat  menyebut “Mbiwiripitsy”  dan  orang  Mee  menyebutnya “Ugatame”.  Semua  dewa  atau  Tuhan  diakui  dan dihormati  karena  dianggap  dewa  pencipta  yang
mempunyai kekuasaan mutlak atas nasib kehidupan  manusia,  mahluk  yang  tidak  nampak, juga  dalam  unsur  alam  tertentu  (angin,  hujan, petir, pohon besar, sungai, pusaran air, dasar laut, tanjung,  pulau  dan  teluk).  Kekuatan  alam dipercaya melindungi  manusia dengan pemberian sesaji  dan  upacara  ritual  tertentu.  Sistem kepercayaan  tradisi  ini  sudah  tidak  dilaksanakan secara  intensif  lagi  sejak  orang  Papua  memeluk agama,    namun  dalam  menghadapi  persoalan- persoalan  dasar  yang  menimpa  kehidupan manusia  seperti  tertimpa  kecelakaan,  sakit  dan meninggal,  masih  banyak  orang  Papua  mencari jawabannya  melalui  kepercayaan  tradisi  mereka masing-masing.  Kepercayaan  demikian  dalam antropologi disebut Animisme. Semua kepercayaan  tersebut  di  atas  didasarkan  pada mitologi  yang  memiliki  masing-masing  suku  di tanah Papua. Mitologi ini pula yang menjadi dasar dari  gerakan  kargoisme (curgo  culd) di  Tanah Papua  (Mansoben,  2004  [25]  Giyai,  2007  [31]; Rumansara, 2009;) [22].
Kedelapan : Kesenian. Kesenian terdiri dari beberapa  sub,  yaitu  antara  lain:  seni  rupa  (seni lukis, seni pahat, seni bangunan (artistektur), seni suara/seni  musik,  seni  tari,  seni  sastra  dan dramatik.  Semuanya  ini  selalu  menonjolkan  sifat dan  ciri  khas  kebudayaan  suatu  etnik/suku. Kesenian tradisional atau asli Papua pernah diteliti oleh  orang  asing  dengan  pembagian  wilayah kesenian sesuai  dengan hasil penemuan mereka. Dalam  "Papua  Kunst  in  Het  Rijks  Museum" kesenian Papua dapat dibedakan mejadi 6 (enam) ragam seni yang terdiri dari: (1) Ragam seni Teluk Yos  Sudarso  (Humbold  baay)  dan  pantai  utara Jayapura,  (2)  Ragam  seni  daerah  Sentani  dan Tanah  Merah,  (3)  Teluk  Cenderawasih  sampai pantai  Selatan  Sorong,  (4)  Ragam  seni  daerah Marind-Anim  didaerah  Merauke,  (5)  Ragam  Seni di  daerah  Asmat,  dan  (6)  Ragam  Seni  di  daerah Mimika dan sekitarnya (Subardi, dkk., 1980 dalam Rumansara,  2009)  [22].  Pembagian  tersebut  di atas,  terlihat  bahwa  pedalaman  Papua  tidak disebutkan  masuk  ke  dalam  kelompok  mana. Untuk  itu,  dapat  kita  tambahkan  bahwa  daerah pegunungan tengah memiliki ragam seni tersendiri. Keaneka ragam bentuk seni, khususnya  tari  tradisional  Papua  juga  mengalami pergeseran  fungsi  dan  nilai  budaya  yang merupakan  akibat  kontak  dengan  kebudayaan dari  luar  Papua.  Seperti  halnya  Tari  Pancar,  tari Lemon  Nipis  dari  Jayapura,  tari  Mapia,  tari Balenggan dan  tari  Dero di  Merauke. Kesenian di Papua  pada  dasarnya  tidak  bisa  dipisahkan  dari
Sistem
Religi mereka
karena
dalam penyelenggaraan  upacara  agama  tradisional, pada saat itu pula ditampilkan seni sebagai bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  upacara  tersebut (Mansoben 1995 [23]; 2004 [25].
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas memberikan gambaran bahwa untuk orang Papua haruslah  dipahami  budayanya  terutama  nilai budaya  atau  kearifan  lokal  yang  dimiliki  oleh setiap etnik yang menyebar pada 4 zona ekologis di Tanah Papua.
2. Pendekatan Ekologi atau Agroekosistem
Keanekaragaman orang Papua bertalian erat dengan  pola  adaptasi  sosio-ekonomi  penduduk pada  zona  ekologi.  Setidaknya  ada  empat  zona ekologi  utama, Pertama, ekologi  rawa,  daerah pantai  dan  muara  sungai; kedua, dataran  pantai; ketiga, kaki gunung dan lembah-lembah kecil; dan keempat, pegunungan  tinggi  (Mansoben,  2004) [25]
Dalam  pemekaran  wilayah  terdapat  pula yang  menghendaki  pemekaran  daerah  mengacu pada ekosistem wilayah Papua. Pada tahun 1980- an,  Bank  Dunia  menunjuk  suatu  perusahaan konsultan  pembangunan,  Lavalin  International Inc.,  untuk  bekerjasama  dengan  Bappeda  Irian Jaya  dalam  melakukan  serangkaian  penelitian sosial-budaya  dan  ekonomi  di  Provinsi  Irian  Jaya (sekarang  Provinsi  Papua  dan  Provinsi  Papua Barat).  Salah  satu  usulan  dari  studi  itu  adalah membagi  Papua  ke  dalam  sejumlah  ekosistem, dan  menyeleraskan  rencana  dan  pelaksanaan program  pembangunan  agar  sesuai  dengan  ciri setiap ekosistem tersebut (BAPPEDA, 2008) [29].
Ekosistem  Papua  pada  dasarnya  dapat dibagi  menjadi  dua:  dataran  tinggi  dan  dataran rendah.   Haynes,  kemudian  mengusulkan  agar dataran  rendah  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu:  (1) pantai,  rawa  dan  sungai;  (2)  dataran  pantai;  dan (3)  kaki  gunung  dan  lembah  kecil.   Ahli  lain
kemudian  mengusulkan  agar  ekosistem  dataran tinggi  dibagi  menjadi  tiga,  yaitu:  (1)  lembah  luas; (2)  dataran  di  sekitar  danau;  dan  (3)  lereng  bukit di  lembah  sempit.  Sedangkan  Petocz,  Ronald  G (1987)  [26],  menyampaikan  Papua  terdiri  dari  6 zona  lingkungan  utama,  yakni  :  (1)  hutan  bakau; (2)  rawa;  (3)  hutan  basah  dataran  rendah;  (4) zona  pegunungan  bawah;  (5)  zona  pegunungan atas dan (6) zona Alpin.
Karafir,  Y.P.  dan  Tim  Uncen  dari  Kampus Manokwari  (sekarang  Universitas    Papua)  dan Kampus  Jayapura  mengembangkan  lebih  jauh konsep  itu  menjadi  pembangunan  berbasis agroekosistem  atau  ekosistem  pertanian,  hal tersebut  mengacu  pada  tulisan    Tucker,  A.F. (1987)  dalam  buku  yang  berjudul  Ekosistem- Ekosistem Tani di Irian Jaya dan Arah Pembangunannya”,  disampaikan  bahwa  Papua terdapat  6  (enam)  ekosistem  pertanian,   masing- masing  sub  ekosistem  itu  diidentifikasi  4  (empat) faktor  penting  dalam  pembangunan  pertanian, yaitu  :  (1)  Kegiatan  produksi  utama;  (2)  Makanan pokok dan tambahan; (3) Sumber-sumber tradisional  pendapatan  tunai (cash  income); dan (4)  Sumber-sumber  pendapatan  tunai  yang berasal  dari  luar  (Tim  Uncen  Manokwari,  1998) [30]
Pendekatan Agroekosistem dapat pula dilihat dari  aspek  pola  pangan  utama,  tanaman  spesifik lokal  penghasil  karbohidrat  yang  digunakan masyarakat setempat dan telah lama berlangsung secara turun temurun, seperti yang kemukakan La Achmady dan Jurg Schneider (1990) [31],  dalam : Tuber Crops in Irian Jaya : Diversity and the Need for  Conservation pada  Seminar  Internasional  : Indigenous  Knowledge  in  Conservation  of  Crop Genetic  Resources, menyatakan  terdapat  5 (empat)  pola  pangan  pokok  tanaman  yang dibudidaya sebagai sumber penghasil karbohidrat, sebagai berikut :
ambar  2.  Peta Penyebaran Pola Pangan Pokok di Tanah Papua .
Tabel  2.  Jenis  Tanaman/Pangan  Pokok  Penghasil  Karbohidrat  dan  Penyebaran  Pada Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat
No. JenisTanaman Penghasil Karbohidrat Kabupaten/Kota 1. Sagu,Keladi/bête, Gembili/Ubi  kelapa,  Ubi jalar/Batatas Kab.  Jayapura,  Kota  Jayapura,  Keerom,  Sarmi, Mamberamo  Raya,  Waropen,  Wondama,  Teluk  Bintuni, Kab. Sorong, Kota Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw, Fak-Fak, Kaimana, Mimika.
2. Sagu,Gembili/Ubi Kelapa,Keladi/Bete, Singkong/Kasbi,Ubi Jalar/Batatas Asmat, Merauke, Mappi, Kep. Yapen 3. Singkong/Kasbi, Keladi/Bete,Ubi Jalar/ Batatas Boven  Digul,  Yahukimo,  Yalimo,  Mamberamo  Tengah. Nduga 4. UbiJalar/Batatas, Gembili/UbiKalapa, Keladi/Bete Jayawijaya,  Lani  Jaya,Tolikara,  Puncak  Jaya,  Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya,Peg. Bintang 5. Keladi/Bete, Ubi Jalar/ Batatas Maibrat, Biak-Numfor, Supiori, Peg. Arfak
Keterangan : Keladi/Bete : Colocasia sp. + Xanthosoma sp. + Alokasia sp. UbiKelapa/Gembili : Dioscorea alata + Dioscorea esculenta + Dioscorea hysapida
Ada  beberapa  pendapat  dari  beberapa  ahli tentang  pembangian  zona  ekologis  berdasarkan ketinggian  maupun  sistem  pertanian  di  wilayah Papua.  Ahli  yang dimaksud antara lain: Boelaars (1983) [28]; Petocz (1987) [26]. Laporan penelitian yang dilakukan oleh "Lavalin Internasional Incorporate  “di  Papua  (1987)  dan  Tucker  (1988). Untuk kepentingan pembangunan di tanah Papua, disarankan menggunakan pembagian zona ekologis.  Dalam  Laporan  Penelitian  dari "Lavalin Internasional  Incorporated" yang  bekerja  sama dengan  "PT.  Hasfarm  Dian  Konsultan"  dan BAPPEDA  Provinsi  Irian  Jaya  (Papua  dan  Papua Barat)  tentang  Rencana  Pembangunan  Daerah Papua  (1987)  [29],  dari  aspek  Antropologis pembagian zona ekologisnya dikemukakan sebagai berikut :
1.  Zona  Rawa,  Pantai  dan  Sepanjang Aliran sungai : suku-suku yang mendiami zona ekologis ini adalah suku Asmat, suku Jagai,  suku  Marind-Anim,  suku  Kamoro, suku  sebyar,  suku  Simuri,  suku  Irarutu, suku Waropen dan suku Bauzi.
2.  Zona  Dataran  Tinggi  : suku-suku  yang mendiami  zona  ekologis  ini  adalah  suku Lani,  Ngalum,  suku  Mee,  suku  Nduga,
suku Amungme, suku Moni, suku Yali dan suku Hubula.
3.  Zona  Kaki  Gunung  dan  Lembah-
Lembah Kecil : suku-suku yang mendiami  zona  ini  adalah  suku  Sentani, Nimboran,  Meybrat,  suku  Hattam  dan orang Muyu,
4.  Zona  Dataran  Rendah  dan  Pesisir  : suku-suku yang mendiami zona ini adalah suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Sorong sampai Nabire, Biak dan Yapen.
Perkembangan  sistem  pertanian  di  Papua dipengaruhi  oleh  lingkungan  ekologi  dan  mata pencaharian  yang  tercermin  pada  pola  makanan pokok masyarakat setempat. Pembangunan pertanian mulai nampak ketika misionaris, penyuluhan pertanian, transmigrasi, serta penelitian dan introduksi teknologi  yang dilakukan oleh  LIPI,  LSM  dan  perguruan  tinggi  seperti Faperta  Uncen  yang  kini  menjadi  Universitas Negeri  Papua  (UNIPA)  Manokwari.  Mansoben (2004)  membagi  empat  lingkungan  atau  zona ekologi  utama  yang  berpengaruh  terhadap kehidupan  ekonomi  (pertanian),  sosial,  budaya penduduk New Guinea khususnya Papua yaitu (1) Zona  ekologi  rawa (Swampy  Areas), daerah
pantai dan muara sungai (Coastal & Riverine). (2) Zona  ekologi  daerah  pantai (Coastal  Lowland Areas). (3)  Zona  ekologi  kaki  gunung  serta lembah-lembah kecil (Foothills and Small Valleys), dan (4) Zona ekologi pegunungan tinggi
(Highlands). Masyarakat Papua yang hidup dalam zona ekologi yang berbeda-beda akan mewujudkan  pola  perilaku  berbeda  dalam  hal mencari  makanan  untuk  kehidupan  mereka sehari-hari.  Masyarakat  yang  hidup  di  wilayah berawa  seperti  misalnya  masyarakat  Asmat, Mimika dan Waropen bermata pencaharian pokok meramu  sagu  dan  menangkap  ikan  merupakan mata pencaharian pelengkap. Sebaliknya masyarakat  Dani,  lani,  Yali  dan  Mee  yang  yang hidup di wilayah dataran tinggi pertanian budidaya ubi-ubian  merupakan  mata  pencaharian  pokok  di samping  beternak  babi  (La  Achmady,  1988)  [31]. Lebih  lanjut  masyarakat  Muyu,  Genyem,  Arso yang  hidup  pada  wilayah  kaki  gunung  dan lembah-lembah kecil menjadikan perladangan dan meramu sagu sebagai mata pencaharian pokok di samping  berburu  dan  beternak.  Masyarakat  yang hidup di wilayah ekologi pantai, muara sungai dan kepulauan misalnya
masyarakat
Biak, Wandamen, Moi, kepulauan Raja Ampat, menjadikan  menangkap  ikan  sebagai  mata pencaharian  pokok  di  samping  berburu  sebagai mata  pencaharian  pelengkap  (Mansoben,  2004) [25].  Dilihat  dari  pola  konsumsi  makanan  pokok sehari-hari  masyarakat  Papua  adalah  jenis  umbi- umbian  seperti  keladi (Colocasia  sp.), ubi  jalar (Ipomoea  batatas) dan  gadung (Dioscarea  sp.) serta sagu. Terutama tanaman ubi jalar merupakan  tanaman  pokok  yang  ditanam  pada lahan-lahan pertanian di Papua, hanya dikonsumsi  keluarga (subsistens). Sebagai  bahan makanan pokok sehari-hari dan dilakukan dengan teknologi  sederhana,  dan  ladang  berpindah (Shiifting  Cultivation). Cara  seperti  itu  mereka belum  mampu  meningkatkan  taraf  hidup  petani dan memenuhi kebutuhan pangan secara lengkap.  Masyarakat  asli  Papua  dikenal  sebagai petani,  tetapi  pada  waktu-waktu  tertentu  masih melakukan  peramuan  hasil-hasil  hutan  lainnya untuk  tambahan  makanan.  Secara  tidak  sengaja sisa-sisa  hasil  ramuan  kadang-kadang  dibuang  di
sekitar  lingkungan  rumah  masyarakat  yang akhirnya  tumbuh  sebagai  tanaman  yang  dapat dipanen  kembali.  Oleh  sebab  itu  perladangan  di sekitar  tempat  tinggal  masyarakat  Papua  secara tidak langsung merupakan lahan untuk pengkoleksian tumbuhan liar (domistikasi) menjadi tanaman  budidaya.  Contoh  yang  sampai  saat  ini masih  sering  dijumpai  adalah  pengkoleksian  dan penanaman  buah  merah (Pandanus  conodius) dan pandan hutan (Pandanus juliantinus) (Walujo, 1996).  Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  dalam penelitian  Karafir  (1988),  Rochani  (1990),  dalam Tim  Faperta  Uncen  (1992)  [30],  masyarakat  asli Papua  dapat  digolongkan  dalam  tiga  kelompok utama  berdasarkan  bahan  makanan  pokok mereka. (1)
Masyarakat
pantai yang mengkonsumsi sagu dan ubi-ubian; (2) masyarakat  dataran  rendah  yang  mengkonsumsi sagu  dan  pisang,  sedangkan  (3)  masyarakat dataran  tinggi,  ubi-ubian  adalah  makanan  pokok mereka.  Ekosistem  tersebut  sering  mempunyai ciri-ciri  spesifik  karena  wilayahnya  terisolir  dari daerah-daerah  lain.  Pada  daerah-daerah  yang merupakan  pusat  penduduk,  wilayah  tersebut mempunyai ekosistem yang memungkinkan dilakukan usaha produksi pertanian. Tetapi, lahan- lahan  di  Papua  umumnya  adalah  lahan  yang kurang  ideal  untuk  usaha  pertanian,  antara  lain disebabkan  air  tanah  yang  rendah  dan  miskin unsur hara. Produktivitas lahan sangat bergantung pada  kandungan  bahan  organik  tanahnya.  Oleh sebab  itu  Soenarto  (2003)  [31],  mengatakan bahwa  usaha  keras  penduduk  agar  dapat  tetap hidup  di  daerah-daerah  tersebut  menghasilkan suatu teknologi tradisional (indigenous technology) dalam  budidaya  tanaman  bahan makanan.  Bagi  masyarakat  tradisional  seperti masyarakat pedalaman di Papua, hubungan yang erat  antara  alam  dengan  kehidupan  sehari-hari dicerminkan  dalam  pola  usahatani,  berburu  atau meramu.  Mereka  menyadari  bahwa  manusia  itu bergantung  pada  alamnya  maka  penduduk  tidak berniat  untuk  menguasai  lahan,  melainkan berusaha  hidup  dalam  hubungannya  yang  baik dengan alam di mana mereka berdomisili.

## 6.    KESIMPULAN.
Mempelajari dan mengamati tentang pemekaran  wilayah  di  Papua  dibandingkan  pada wilayah di luar Papua umumnya dilakukan selama ini  berlandaskan  pertimbangan  dominasi  aspek politik,  karena  kalau  ditinjau  dari  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  terhadap kriteria-kriteria  yang  dipersyaratkan  umumnya belum  terpenuhi.  Untuk  itu  maka  hendaknya pemekaran  wilayah  di  Papua  tersebut  dilakukan adalah  dengan  tujuan  memberdayakan  dan mensejahterakan masyarakat asli
Papua.
Mengapa
demikian dan pertimbangan- pertimbangan apa  yang  harus diperhatikan dalam melakukan  pemekaran  wilayah  di  Papua  ? Pertimbangan-pertimbangan penting tersebut adalah, sebagai berikut :
1.  Populasi  masyarakat  asli  Papua  jumlahnya sudah sangat sedikit, data terakhir diperkirakan berjumlah  1.800  jiwa  yang  tersebar  mendiami wilayah  hampir  3 1 / 2 kali  Pulau  Jawa,  dengan dilakukan  pemekaran  wilayah  maka  akan makin  sedikit  jumlahnya  untuk  tiap  wilayah pemekaran,  sedangkan  dilain  pihak  tingkat migrasi  penduduk  luar  Papua  5  (lima)  persen tiap  tahun  dan  cenderung  meningkat  (Kaji Cepat  Lembaga  Kompak,  2019.  Kerjasama BAPPENAS dan Pemerintah Australia, Seminar 26 April 2019), keadaan tersebut telah terjadi  di  beberapa  Kabupaten/Kota,  seperti  : Merauke,  Keerom,  Kota  Jayapura,  Nabire  dan Mimika,  (Demas  Tokoro,  Ketua  Pokja  Adat MRP,  Tempo.com,  28  November  2019).  DR. Jim  Elmslie,  Akademisi  dari  University  of Sydney  yang  dimuat  pada  The  Asia  Pasific Journal, Tahun 2010, bahwa jumlah persentase penduduk luar Papua mendominasi pada  Kabupaten  :  Merauke  (62,72%);  Nabire (52,46%);  Mimika  (57,49%);  Keerom  (58,68%) dan  Kota  Jayapura  (65,09%).  Dominasi penduduk  luar  Papua  akan  menyusul,  adalah Kabupaten Jayapura (38,52%); Yapen (21,91%);  Biak  Numfor  (26,18%);  Boven  Digul (33,04%);  Sarmi  (29,75%)  dan  Waropen (20,41%),  sedangkan  penduduk  Orang  Asli Papua masih mendominasi Kabupaten- Kabupaten  di  wilayah  pegunungan  rata-rata  di atas 90 persen (La Achmady, 2019) [32].
2.  Pemekaran  wilayah,  harus  dapat  memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan  masyarakat  asli  Papua  karena sampai  tahun  2018  tingkat  kemiskinan  di Indonesia  tertinggi  adalah  Provinsi  Papua 27,43  persen,  Papua  Barat  22.66  persen
dengan  pendapatan  perKapita  pertahun  diluar PDRB  pertambangan,  Provinsi  Papua  kisaran antara Rp. 360 ribu hingga Rp. 401 ribu; Papua Barat  kisaran  antara  Rp.  516  ribu  hingga  Rp. 560  ribu  (BPS  Provinsi  Papua;  Papua  Barat). Indeks Kemiskinan Multi dimensi (IKM) Provinsi  Papua  dan  Papua  Barat  tahun  2018 tertinggi  berada  pada  angka  60,56  persen. Sedangkan  IKM  nasional  :  8,20  persen;  BPS, IKM  nasional  :  9,82  persen.  Delapan  Indikator IKM  :  sanitasi,  air  minum  layak,  asupan  gizi, pendidikan pra sekolah, keberlanjutan sekolah, sumber  penerangan,  bahan  bakar  masak  dan kondisi tempat tinggal (Prakarsa, 2018) [33].
3.  Pemekaran  wilayah  hendaknya  berlandaskan hal-hal  :  5  (lima)  Modal  Dasar  Pembangunan masyarakat  asli,  yaitu  :  (1)  Modal  Sosial  : Hubungan antar manusia melalui rambu-rambu yang ada dalam adat istiadat dan kelembagaan masyarakat,  (2)  Modal  Sumber  Daya  Manusia :  Jumlah  penduduk,  kesehatan,  pendidikan sebagai mutu sumber daya manusia, (3) Modal Sumber Daya Alam  : Apa yg tersedia di dalam lingkungan  alam,  (4)    Modal  Spiritual    :  Nilai dasar  yang  dominan  tentang  hidup,  relegi, kerja,  kerjasama,  pengguna  hasil  kerja,  (5) Modal  Fisik  Buatan    : Sarana  dan  prasarana fisik yang tersedia (Poli,WIM. Dkk, 2006) [34].
4.  Pemekaran hendaknya
memperhatikan berbagai  hal  yang  terkait  dengan  Adat Istiadat dan  Kearifan  lokal  masyarakat  setempat, antara lain : (a) Otonomi Komunitas masyarakat, yaitu    Otonomi  Otoritas  Wilayah Adat,  sebagaimana  Tanah    Papua  terdapat  7 wilayah  adat  dengan  jumlah  suku-sukunya, Provinsi  Papua,  terdapat  5  wilayah  adat  dan Provinsi  Papua  Barat  ada  2  wilayah  adat, seperti  yang  sudah  dikemukakan . (b)  Hak Berian, yaitu Hak yg diberikan, seperti Otonomi Khusus  Papua , (c)  Hak  Bawaan,  yaitu  Hak Adat  Istiadat  turun  temurun  dan  kearifan  lokal setempat,  seperti  sistem  kelembagaan  dan sistem  kepemimpinan  tradisional,  penerapan dan pengelolaan wilayah-wilayah yang dilindungi,  upacara-upacara  adat  dan  aspek- aspek kesenian (Fauzi, Noor. Dkk, 2000) [35]
5.  Pemekaran wilayah
mempertimbangkan ekosistem pertanian dan pangan serta bentangan  6  (enam)  ekosistem  wilayah  dari “Cartenz  Piramid”  hingga  “Mamberamo  Foja”, (Petocz,  Ronald,  G.  1987;  [28]  Tucker,  A.F. 1988;  La  Achmady  and  Jurg  Schneider,  1995) [27].
6.  Pemekaran Wilayah Papua hendaknya mengacu  prinsip-prinsip  pada  filosofi  dari Roh/Jiwa  OTSUS  Papua,  yaitu  :  : Pertama  : Keberpihakan kepada  Orang  Asli  Papua, yakni,
menciptakan/memberi
peluang/kesempatan  pengembangan  diri  dan menempatkannya sejajar/sederajat sama dengan  warga  masyarakat  lainnya  dalam bingkai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dan  warga  masyarakat  dunia.  Pendekatan secara  Politik    : Memberi  peluang  OAP berkiprah  di  dalam    di  luar  (Provinsi/Daerah) Tanah  Papua;    di    tingkat  nasional    pada  TNI, POLRI, Eksekutif,
Legislatif, Ekspose/Berita/Siaran Langsung kegiatan apapun  di  Papua  ke  luar  Papua; Pendekatan secara  Ekonomi    :    Peluang  usaha  ;  Bantuan Modal;  Pendampingan  dari  hulu  hingga  hilir; Peluang  menjadi  pengusaha  daerah  dan nasional;  Pendekatan  secara  Sosial    : Pendidikan  gratis    berjenjang  dr  TK  hingga Perguruan  tinggi;  Pelayanan  kesehatan  dan gizi gratis; Bantuan perumahan/Renovasi gratis pd kampung-kampung. Pengembangan sarana  prasarana  ibadah  gratis:  Pendekatan secara  Budaya  : Pengembangan  kreatif budaya  OAP;    Lawatan/Pergelaran  seni  dan budaya khas Papua daerah hingga luar negeri. Pengembangan sarana prasarana budaya dan situs2 budaya/rumah adat, dan lain sebagainya. Kedua  :  Perlindungan kepada Orang  Asli  Papua,  yakni  pengakuan  dan perlindungan  hukum  terhadap  Hak  Asasi  dan Hak  Adat  Istiadat  dan  kearifan  lokalnya. Pendekatan  secara  Politik    : Pelindungan
HAM; HAM Perempuan OAP; Adanya Peradilan  HAM;    Perlindungan  Adat    Istiadat; Kerjasama  Peradilan  Adat  dengan  Peradilan Negeri;    Adanya  Komisi  HAM  Papua;  Komisi Pembenaran  dan  Rekonsiliasi;    Dialog    Papua dengan  Jakarta.  Pendekatan  secara  Ekonomi : Kepastian  Hukum  utk  usaha;  Perlindungan usaha; Kemudahan usaha; Kebijakan prioritas; Perlindungan  SDA  Hayati  dan  Non  Hayati; Haki  dan  Patenisasi  SDA  Hayati;  Pendekatan secara  Sosial    : Kepastian  Hukum  di  Bidang Pendidikan;    Kesehatan  dan  Gizi;  Bidang Perumahan  serta  sarana  prasarana  ibadah; Pendekatan  secara  Budaya    : Perlindungan dan  Kepastian  Hukum  pada  Adat  Istiadat, Kearifan lokal, Hak Intelektual, Pengembangan Haki  dan  Patenisasi;  Perlindungan  situs-situs budaya. Ketiga  :  Pemberdayaan, Orang  Asli Papua, Yakni memberi pengakuan/
pengembangan  berdasarkan  : Community Oriented ,  yakni  :  Orientasi  kepada  kebutuhan nyata masyarakat setempat; Community Based, yakni : Berdasarkan sumber daya yang dimiliki  masyarakat  setempat  dan Community Managed, yakni : dikelola masyarakat setempat sejak dari
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian hingga penggunaan hasil pembangunan. Dalam pemberdayaan masyarakat asli Papua
hendaknya selalu memulainya dengan memperhatikan  3  (tiga)  prinsip  dasar  tersebut di  atas,  apapun  yang  hendak  dilakukan,  baik dalam  pendekatan  secara  politik,  ekonomi, sosial  maupun  budaya  (La  Achmady,  2019) [32].

## 7. DAFTAR   PUSTAKA
[1].  Herawati,  Nunik,  R.  (2015) Pemekaran Daerah  Di  Indonesia. Proseding  Seminar Nasional. UI
[2].  Said  Saile,  2009. Pemekaran  Wilayah Sebagai  Buah  Demokrasi  di  Indonesia, Jakarta, Restu Agung
[3].  Makagansa,  H.R. Tantangan  Pemekaran Daerah . Yogyakarta : FusPad, 2008.
[4].  Kemendagri, 2015. Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.
[5].  Kemendagri,  2007. Peraturan  Pemerintah
Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan  Pembentukan  dan  Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan
Penggabungan Daerah.
[6].  Rachim, Ratri Furry Pustika. 2013. “Evaluasi Pemekaran  Wilayah  Kota  Serang  Ditinjau dari  Kinerja  Ekonomi    dan  Kinerja Pelayanan  Publik  Daerah”. Skripsi  Tidak Dipublikasikan. Semarang: Universitas
Diponegoro.
[7].  Ida, La Ode. 2005 . Permasalahan Pemekaran  Daerah  di  Indonesia, Jakarta, Media Indonesia, 22 Maret 2005.
[8].  Fitriani  dkk  2005. Pemekaran  Wilayah  dan Berbagai  Eksesnya. Proseding  Seminar Nasional. UI.
[9].  Sujianto,  2010. “Kebijakan  Pemekaran
Daerah Di Provinsi Riau”, Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  dalam  Kajian Kebijakan Publik. Universitas Riau.
September. Pekanbaru.
[10].  Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia .    Undang-Undang  Nomor  21
Tahun    2001  Tentang  Otonomi  Khusus Papua
[11]. Muttaqin,  Azmi.  2007. Otonomi  Khusus Papua,  Suatu  Upaya  Merespon  Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua. Journal Ilmu  Politik  Vol.  4,  No.  1      (diunduh  3  Maret 2019, jam 10.04 WIT)
[12]. Lay,  Coneles,  (2000). Antara  Anarki  dan Demokrasi;  Masalah  Kekuasaan , dalam Jurnal  ISP;  Keberdayaan  dan  Demokrasi, Gadjah Mada University Press; Yogyakarta.
[13].  Lay,  Corneles.  (2000). Otonomi  Daerah dan  Ke-Indonasiaan, dalam  Jurnal  ISP; Otonomi  Lokal  dan  Keindonesiaan.  Gadjah Mada University Press; Yogyakarta.
[14].  Ratnawati, Tri. Pemekaran Daerah : Politik Lokal  dan  Beberapa  Isu  Terseleksi , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
[15]  Djohan, Djohermansyah, “Fenomena
Etnosentrisme  dalam  Penyelenggaraan Otonomi Daerah” dalam Haris,
Syamsuddin. Desentralisasi  dan  Otonomi Daerah  :  Desentralisasi,  Demokratisasi dan  Akuntabilitas  Pemerintahan  Daerah , Jakarta : Yayasan Obor, 2005.
[16]    Pratikno.“ Usulan  Perubahan  Kebiajakan Penataaan  Daerah  :  Pemekaran  dan Penggabungnya  Daerah” .  Paper  USAID, 29 Febuary 2008
[17]  Robbins,  S.P  dan  Coulter,  M.  2004. Manajemen, EdIsi ke-7, Terjemahan, Penerbit: Intan Sejati Klaten. Jakarta.
[18]  Tarigan,  Antonius  (2010); Dampak Pemekaran  Wilayah , Artikel  dalam Majalah  Perencanaan  Pembangunan. Bappenas. Jakarta.
[19]  Yuliati,  Emie.  2011. “Evaluasi  Hasil Pemekaran : Studi Kasus Pemekaran  Kabupaten”. Tesis  Tidak Dipublikasikan . Jakarta: Program
Megister  Perencanaan  dan  Kebijakan Publik, Universitas Indonesia. [20]  Raharusun,  Anthon.  2014. Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik  Indosenia  (Studi  Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta,  Aceh  dan  Papua  dalam Periode  1950-2012). Genta  Publishing 2014. Yogyakarta.
[21]  Rumbiak,  Yan  Pieter,  2016 , Inovasi Pemerintahan , Institut Pemerintahan
Dalam  Negeri  (IPDN),  Jatinangor,  Jawa Barat.
[22]  Rumansara,  Enos.  2009. Koreri  dalam Gerakan  Perlawanan  Papua  Merdeka (Disertasi). Universitas Indonesia Jakarta.
[23]   Mansoben, Johz. R. 1995. “Gerakan Koreri di  Daerah  Biak,  Antara  1938  –  1943”. Dalam  Majalah  PRISMA,  No.  8  Agustus 1980. LP3S
[24]  Keesing,  .M.R.  1989/1992. Antropologi Budaya:  Suatu  Perspektif  Kontemporer (Jilid I-II). Jakarta Erlangga.
[25]    Mansoben,  Johz.  R.  2004. Sistem  Politik Tradisional  di  Irian  Jaya. Jakarta.  LIPI Jakarta.
[26]    Petocz,  Ronald,  G.  1987. Konsevasi  Alam dan Pembangunan Di Irian Jaya. Penerbit Pustaka Grafitipers. Jakarta
[27]     La  Achmady  and  Jurg  Scneider,  1995. Tuber  Crops in  Irian Jaya : Diversity  and the  Need  for  Conservation. International Workshop  :  Indigenous  Knowladge  in Conservation  of  Crop  Genetic  Resources. International  Potato  Center  (CIP)  and Central  Research  Institute  for  Food  Crops (CRIFC).
[28]  Boelaars,  J.  1983 Manusia  Irian  : Dahulu,Sekarang dan Masa Depan.
Jakarta, PT.Gramedia.
[29]   BAPPEDA, Pemerintah  Provinsi Papua dan United Nation Development Program
(UNDP), 2005. Sintese Kapasitas Pembangunan Papua. Final Draft
[30]    La  Achmady,  1988. Ubi  Jalar,  Jenis Kultivar  dan  Sistem  Pembudidayaannya di Lembah Baliem. Kabupaten Jayawijaya. In  Proseding  Seminar  Ubi- Ubian Irian Jaya, 27-29 Juli 1988 di Fakultas Pertanian UNCEN Manokwari.
[31]   Giyai, Benny. 2007. Kepercayaan Cargo Di Papua, Sekolah Tinggi Fajar Timur. Abepura-Jayapura. Papua [32]   La Achmady, 2019. “Kekhususan” Otonomi  Khusus  Papua. Karya  Ilmiah. (sedang  dalam  proses  ekspose  di  jurnal). Pusat  Studi  Pemerintahan,  Pembangunan dan Kemasyarakatan di Tanah Papua. IPDN Kampus Papua. Jayapura – Papua.
[33]  Prakarsa,  2018. Kemiskinan  Di  Papua Paling  Parah . www.prakarsa.com .  diunduh tanggal 19 Juli; jam 21.10 WIT.
[34]  Poli,  W.I.M.  dkk  2006. Modal  Dasar Pembangunan. Hasanuddin University Press. Makassar. Sulawesi Selatan.
[35]  Fauzi,  Noer.  Dkk.  2000. Otonomi  Daerah dan  Sengketa  Tanah. Lapera  Pustaka
Utama. Yogyakarta.
.