## Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19
A. Sakti Ramdhon Syah R.
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : Ramdhansyah44@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  Implementation  of  State Financial  Policy  in  Handling  Covid-19 regarding Perpu Number 1 of 2020 jo. Law Number 2 of 2020. This research method uses the type of normative-juridical legal research, which refers to the legal norms of statutory regulations, as well  as  legal  theories  and  principles  as  supporters.  This  research  is  descriptive-analytical  in nature,  with  a  qualitative  approach.  The  results  of  this  study  indicate  that  regarding  the implementation  of  the  State  Financial  Policy  in  exceptional  circumstances,  especially  in  the handling of Covid-19 be able due to authority and also legislation. Nevertheless, about Article 27 Perpu  Number  1  of  2020  jo.  Law  Number  2  of  2020  has  a  number  of  weaknesses  that  are vulnerable to abuse of power.
Keywords : State Policy, State Finance, Legislation, Covid-19.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  mengenai Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Covid-19 berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Metode Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-yuridis, yakni mengacu pada norma hukum peraturan perundang-undangan ( statute approach ), serta teori dan asas  hukum  sebagai  pendukung.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif-analitis,  dengan  pendekatan kualitatif.  Hasil  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  mengenai  Pelaksanaan  Kebijakan  Keuangan Negara  dalam  keadaan  luar  biasa,  khususnya  dalam  penanganan  Covid-19,  dimungkinkan dikarenakan  berdasarkan  kewenangan  dan  juga  peraturan  perundang-undangan.  Hanya  saja, mengenai  Pasal  27  Perpu  Nomor  1  Tahun  2020  jo.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020 memiliki sejumlah kelemahan yang rentan dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Kata Kunci : Kebijakan Negara, Keuangan Negara, Peraturan Perundang-Undangan, Covid-19.

## PENDAHULUAN
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda sejumlah negara di dunia, tak terkecuali Indonesia, memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan sebuah Negara. Di Indonesia  sendiri, update dari  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  (Kemenkes  RI)  per tanggal 24 Mei 2020, pukul 12.00 WIB, di 34 Provinsi tercatat sebanyak 22.271 positif Covid-19 (naik 526 orang dari total sebelumnya), sebanyak 5.402 total pasien yang sembuh (naik 153 orang
dari  total  sebelumnya),  serta  sebanyak  1.372  total  yang  meninggal  (naik  21  orang  dari  total sebelumnya).
Dalam  pembacaan  terkait  dengan  rilis  Kemenkes  RI  tersebut  nyata  bahwa  penyebaran pandemi Covid-19 dari waktu ke waktu menunjukan peningkatan korban jiwa ataupun kerugian- kerugian materil dari waktu ke waktu, sehingga berimplikasi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan pula  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  meredam  laju  penyebaran  Covid-19  serta  dalam  rangka menjaga ketahanan negara diperlukan berbagai upaya yang dimaknai sebagai misi penyelamatan negara  dalam  bentuk  peraturan.  Fokus  utamanya  yakni  menyangkut  perihal  belanja  kesehatan, pembentukan jaring pengaman sosial ( social safety net ), serta penjagaan dan pemulihan dibidang perekonomian.
Dengan  tujuan  tersebut,  dibentuklah  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perpu)  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan,  sebagaimana  telah  disahkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2020  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
Pembentukan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 jo. UU Nomor 2 Tahun 2020 oleh publik direspon secara  beragam.  Beberapa  masalah  diantaranya  yaitu  mengenai  materi  muatan  Pasal  2  ayat  (1) huruf, Pasal 12 ayat (2), ataupun Pasal 27. Pasal 2 ayat (1) huruf a mengatur soal penetapan batasan defisit anggaran melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan Covid-19. Kelemahan Pasal tersebut  yakni  tidak  memberikan  batas  atas  yang  tegas  sehingga  dikhawatirkan  terjadi penyalahgunaan  pelaksanaan  kebijakan  keuangan  negara.  Masalah  juga  timbul  terkait  materi muatan Pasal 27 yang sampai dimohonkan uji materil di Mahkamah Konstitusi. Pasal ini dinilai dapat memungkinkan terjadi potensi korupsi, sebab Pasal tersebut mengatur perihal penggunaan biaya selama pemulihan masa pandemi tidak dinilai sebagai kerugian negara.
Kemudian  dalam  Pasal  27  ayat  selanjutnya,  disebutkan  bahwa  pejabat  pemerintah  yang melaksanakan Perpu Nomor 1 tahun 2020 tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Disebutkan  pula  tindakan  Pejabat  TUN  yang  diambil  berdasarkan  Perpu  Nomor  1  Tahun  2020
bukanlah  merupakan  objek  gugatan  yang  dapat  diajukan  dalam  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Akan tetapi oleh karena Perpu Nomor 1 Tahun 2020 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang, menurut kalangan ahli hukum  dinilai permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi tersebut tidak lagi relevan.
Salah satu persoalan lainnya yang timbul dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 jo. UU Nomor 2 Tahun  2020,  yakni  menyangkut  materi  muatan  Pasal  12  ayat  (2)  yang  mengatur  mengenai perubahan postur dan/atau rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan  langkah-langkahnya,  diatur  dengan  Peraturan  Presiden  (Perpres).  Hal  ini  dinilai  dapat mereduksi kewenangan lembaga legislatif yakni DPR dalam menjalankan fungsinya, baik fungsi legislasi maupun fungsi anggaran yang dikhawatirkan dapat melemahkan kedudukan DPR sebagai lembaga yang memiliki wewenang di bidang legislasi dan anggaran.
Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), disebutkan bahwa  Peraturan Presiden adalah Peraturan  Perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  untuk  menjalankan  perintah Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dalam  menyelenggarakan  kekuasaan pemerintahan.  Artinya,  kewenangan  dalam  membentuk  Perpres  merupakan  kewenangan  yang timbul dari Undang-Undang tertentu. Akan tetapi dalam praktiknya dapat saja timbul kebijakan- kebijakan pemerintah dalam berbagai bentuk, yang dibentuk oleh karena keadaan rechtsvacuum . Sebagaimana diketahui bahwa terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah, dimana Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Sedangkan Peraturan Presiden  adalah  sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya.  Dengan  kata  lain,  dalam  Peraturan Pemerintah  sejatinya  tidak  ada  pembentukan  norma  baru  yang  bersifat  subjektif  selain  untuk menjalankan  Undang-Undang.  Sedangkan  Peraturan  Presiden  dimungkinkan  dibentuk  norma subjektif sepanjang merupakan delegasian dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan.
Berdasarkan persoalan-persoalan yang telah diuraikan sebelumnya, apakah materi muatan Pasal  12  ayat  (2)  yang  mengatur  mengenai  kebijakan  pemerintah  dalam  mengatur  perubahan postur dan/atau rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-
langkahnya,  dapat  melemahkan  kedudukan  DPR  sebagai  lembaga  pembentuk  Undang-Undang, sangat menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut.

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-yuridis, yakni mengacu pada norma  hukum  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  serta  teori  dan  asas  hukum sebagai pendukung. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Perihal Kebijakan Keuangan Negara
Perihal  Keuangan  negara  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara). Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa keuangan negara meliputi :
a. Hak  negara  untuk  memungut  pajak,  mengeluarkan  dan  mengedarkan  uang,  dan melakukan pinjaman;
b. Kewajiban  negara  untuk  menyelenggarakan  tugas  layanan  umum  pemerintahan  negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran Daerah;
g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat  berharga,  piutang,  barang,  serta  hak-hak  lain  yang  dapat  dinilai  dengan  uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
i. Kekayaan  pihak  lain  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  fasilitas  yang  diberikan pemerintah.
Dalam  Penjelasan  umum  UU  Keuangan  Negara,  dasar  pemikiran  dari  dibentuknya  UU Keuangan negara adalah dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam
alinea  IV  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  dibentuk  pemerintahan  negara  yang menyelenggarakan  fungsi  pemerintahan  dalam  berbagai  bidang.  Pembentukan  pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.
Penguasaan terhadap keuangan negara dipegang oleh Presiden selaku kepala pemerintahan yang dianggap merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan tersebut selanjutnya dikuasakan kepada :
a. Menteri keuangan selaku wakil dari pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
b. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
c. Gubernur/bupati/walikota  selaku  kepala  pemerintahan  daerah  untuk  mengelola keuangan  daerah  dan  mewakili  pemerintah  daerah  dalam  kepemilikan  kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Tidak  termasuk  kewenangan  dibidang  moneter,  yang  meliputi  antara  lain mengeluarkan dan mengedarkan uang,  yang diatur dengan undang-undang. (Pasal 6 ayat 2 UU Keuangan Negara).
Dalam  rangka  pelaksanaan  kekuasaan  atas  pengelolaan  fiskal,  berdasarkan  Pasal  8  UU Keuangan Negara, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
b) menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;
c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
d) melaksanakan  pemungutan  pendapatan  negara  yang  telah  ditetapkan  dengan undangundang;
e) melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
f) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
g) melaksanakan  tugas-tugas  lain  di  bidang  pengelolaan  fiskal  berdasarkan  ketentuan undang-undang.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 9 UU Keuangan Negara, Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna  Anggaran/  Pengguna  Barang  kementerian  negara/lembaga  yang  dipimpinnya mempunyai tugas :
a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;
e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
f. mengelola  barang  milik/kekayaan  negara  yang  menjadi  tanggung  jawab  kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
g. menyusun  dan  menyampaikan  laporan  keuangan  kementerian  negara  /lembaga  yang dipimpinnya;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.
Kemudian  menyangkut  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dikuasakan  kepada Gubernur/bupati/walikota  selaku  kepala  pemerintahan  daerah,  dalam  Pasal  10  UU  Keuangan Negara diatur sebagai berikut :
(1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c :
a. dilaksanakan  oleh  kepala  satuan  kerja  pengelola  keuangan  daerah  selaku  pejabat pengelola APBD;
b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
(2) Dalam  rangka  pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
c. melaksanakan  pemungutan  pendapatan  daerah  yang  telah  ditetapkan  dengan Peraturan Daerah;
d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
e. menyusun  laporan  keuangan  yang  merupakan  per-tanggungjawaban  pelaksanaan APBD.
(3) Kepala  satuan  kerja  perangkat  daerah  selaku  pejabat  pengguna  anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
e. mengelola  utang  piutang  daerah  yang  menjadi  tanggung  jawab  satuan  kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
f. mengelola  barang  milik/kekayaan  daerah  yang  menjadi  tanggung  jawab  satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
g. menyusun  dan  menyampaikan  laporan  keuangan  satuan  kerja  perangkat  daerah yang dipimpinnya.
Pada dasarnya UU Keuangan Negara masih tetap berlaku, hanya saja dalam Pasal 28 angka 3 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 jo. UU Nomor 2 Tahun 2020, beberapa Pasal yakni Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) dalam  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan  lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4286), dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Diseas e 2019 (Covid-19) dan/atau dalam  rangka  menghadapi  ancaman  yang  membahayakan  perekonomian  nasional  dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 jo. UU Nomor 2 Tahun 2020.

## Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Nomenklatur Peraturan Presiden sebelum era reformasi tidak dikenal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam lampiran TAP MPRS RI Nomor XX Tahun 1966 hanya terdapat nomenklatur Keputusan Presiden, yakni berisi keputusan yang bersifat khusus ( einmaligh ),  adalah  untuk  melaksanakan  ketentuan  Undang-Undang  Dasar  yang  bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau Peraturan Pemerintah. Begitu juga dalam Pasal 3 ayat (6)  TAP  MPR  Nomor  III/MPR/2000,  disebutkan  bahwa,  Keputusan  Presiden  yang  bersifat
mengatur  dibuat  oleh  Presiden  untuk  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  berupa  pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan.
Menurut  A.  Hamid  Attamimi  (dalam  A.  Sakti  Ramdhon  Syah  R.,  2020),  pada  dasarnya Keputusan Presiden mengadung 4 (empat) norma hukum, yaitu :
1. Gedelegeerde wettelijkeregels ,  yakni norma pengaturan  yang berdasarkan kewenangan delegatif.
2. Beleidsregels ,  yakni  norma  hukum  yang  menyelenggarakan  kebijakan  pemerintahan yang tidak terikat atau yang bersifat mandiri.
3. Besluiten  van  algemene  strekking ,  yakni  norma  hukum  berupa  keputusan  administratif yang berentang umum.
4. Besluiten  gericht  tot  bepaalde  persoon ,  yakni  norma  hukum  yang  berupa  keputusan administratif  yang  ditujukan  (adressat)  kepada  subjek  hukum  tertentu,  atau  biasa  juga disebut dengan Keputusan TUN.
Nomenklatur  perundangan  mengenai  Peraturan  Presiden  baru  dimuat  dalam  Undang- Undang Nomor 10 tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  P3).  Akan  tetapi,  pengertian  yang diberikan  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2004  mengenai  Peraturan  Presiden  masih  cukup terbatas,  yakni “Peraturan  Presiden  adalah  Peraturan  Perundang-undangan  yang  dibuat  oleh Presiden” .
Dalam  UU  P3  perubahan,  pengertian  Peraturan  Presiden  diuraikan  lebih  panjang,  yakni “Peraturan  Presiden  adalah  Peraturan  Perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden untuk  menjalankan  perintah  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dalam menyelenggarakan  kekuasaan  pemerintahan” .  Perbedaan  antara  Peraturan  Pemerintah  dan Peraturan Presiden, yakni Peraturan Presiden tidak dibentuk atau ditetapkan semata-mata untuk menjalankan perintah undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan presiden ditetapkan oleh Presiden  untuk  menjalankan  perintah  peraturan  perundang-undangan,  sehingga  tidak  hanya undang-undang saja.
Materi muatan Peraturan Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU P3, berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau
materi  untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintahan.  Dijelaskan  dalam Penjelasan  Pasal  13  UU  P3,  bahwa “Peraturan  Presiden  dibentuk  untuk  menyelenggarakan pengaturan  lebih  lanjut  perintah  Undang-Undang  atau  Peraturan  Pemerintah  secara  tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya” .
Apabila  diamati,  dalam  TAP  MPRS  RI  Nomor  XX  Tahun  1966  dan  TAP  MPR  Nomor III/MPR/2000, maupun dalam UU P3, substansi hukum dari Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden  pada  dasarnya  menekankan  pada  pemberian  kewenangan  oleh  peraturan  perundang- undangan kepada pemerintah dibidang admnistrasi negara untuk menjalankan fungsi dan tujuan pemerintahan  negara.  Istilah  “kewenangan”  dalam  kaidah  administrasi  negara  dapat  berbentuk kebijakan maupun kebijaksanaan yang merupakan inti dari fungsi pemerintahan. Hal ini oleh sebab dalam  kaidah  administrasi  negara  tidak  mempersoalkan  apa  nama  sehari-hari  yang  digunakan, tetapi fungsi yang dilaksanakan.
Dalam pembentukan suatu kebijakan oleh pemerintahan di suatu negara  yang berdasarkan hukum,  kebijakan  harus  dibentuk  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Akan  tetapi, dikarenakan  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  yang  serba  cepat  kadang-kadang  suatu kebijakan dibentuk dimungkinkan tidak atas perintah dari peraturan perundang-undangan, tetapi melalui kewenangan pemerintah karena jabatannya. Hal ini sebab dalam kaidah adminitrasi negara berlaku sebuah asas, yakni asas freies ermessens atau yang biasa juga disebut dengan diskresi.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan, disebutkan  bahwa  Diskresi  adalah  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan  untuk  mengatasi  persoalan  konkret  yang  dihadapi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan . Diskresi  juga  didasarkan  pada  Pasal  13  UU  P3  yang  memuat  frasa  untuk  menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya (kursif oleh penulis).
Pelaksanaan  diskresi  yang  merupakan  wujud  kebijakan  dari  pemerintah  dapat  dilakukan dengan  cara  membentuk  peraturan  ataupun  keputusan  dari  pemerintah  yang  bertujuan  untuk mengatur persoalan konkret yang terjadi di masyarakat. Di tingkat pusat, kebijakan dapat berupa Peraturan  Presiden  ataupun  Keputusan  Presiden,  ataupun  bentuk  peratauran  lainnya  sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Dalam menangani Wabah Covid-19
Berdasarkan  kajian  teoritis  maupun  praktis,  pelaksanaan  kebijakan  keuangan  negara berdasarkan peraturan presiden, sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 1 tahun 2020 jo. Undang- Undang  Nomor  2  tahun  2020,  sangat  dimungkinkan  sekalipun  misalnya  tidak  secara  tegas disebutkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  disebabkan  karena  dalam  tradisi administrasi negara sendiri berlaku sebuah kebiasaan hukum administrasi, yakni freies ermessens ataupun  diskresi,  yang  senantiasa  terpelihara  hingga  sekarang.  Akan  tetapi  dalam  suatu  negara hukum,  segala  tindakan  pemerintah  semestinya  mengacu  pada  dasar  hukum  tertentu  untuk mempertegas  wewenang  ataupun  fungsi  pemerintahan  yang  akan  atau  sedang  dilaksanakan. Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 yang dituangkan dalam Perpu Nomor 1 tahun  2020  jo.  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2020  merupakan  suatu  usaha  untuk  konsisten dalam mempertahankan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum.
Kebijakan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  keuangan  negara,  berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa kekuasaan pengelolaan  keuangan  negara  merupakan  wewenang  Presiden  selaku  Kepala  Pemerintahan, sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam keadaan normal, kebijakan perihal keuangan negara mengacu pada undang-undang keuangan negara. Sedangkan dalam keadaan tidak normal ( extraordinary ),  kebijakan  pemerintah  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  disesuaikan  dengan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini penyebaran wabah Covid-19. Untuk itulah beberapa Pasal dalam UU Keuangan Negara tidak diberlakukan atas dasar pemikiran memberikan akses  yang  luar  biasa  dalam  penanganan  wabah  Covid-19,  sebagaimana  dijelaskan  dalam Penjelasan Perpu Nomor 1 tahun 2020.
Adapun mengenai masalah-masalah norma yang diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 jo.  UU  Nomor  2  Tahun  2020  sebagaimana  telah  disinggung  dalam  pendahuluan  diatas, berdasarkan  teori  dan  asas  hukum  serta  perundang-undangan  yang  relevan,  dapat  dijelaskan sebagai  berikut. Pertama ,  mengenai  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  a  angka  1  yang  memberikan  akses kepada  pemerintah  dalam  menetapkan  batasan  defisit  anggaran,  dengan  ketentuan  dapat melampaui  3%  dari  PDB  selama  masa  penanganan  wabah  Covid-19.  Meskipun  Pasal  ini  tidak secara  tegas  memberikan  batasan  mengenai  berapa  presentasi  maksimal  dari  PDB  yang  dapat dikelola, akan tetapi memberikan batasan tentang keberlakuan dari Pasal ini, yakni hanya terbatas selama masa pandemik dan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022. Pada
Tahun  Anggaran  2023,  besaran  defisit  akan  dikembalikan  menjadi  3%  dari  PDB  lagi,  yang dilakukan secara bertahap. Praktis, hal ini tidak sama dengan penetapan APBN setiap tahun yang melibatkan antara DPR dan Pemerintah dalam kondisi normal.
Kedua , mengenai Pasal 12 ayat 2 yang mengatur tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara,  yang  berkaitan  dengan  perubahan  postur  dan/atau  rincian  APBN  beserta  langkah- langkahnya, diatur berdasarkan Peraturan Presiden. Materi muatan Pasal 12 ayat 2 pada intinya mengatur tentang pendelegasian kewenangan ( subdelegation ), yang dalam kaidah ketatanegaraan sangat dimungkinkan. Kenyataannya, hampir setiap undang-undang terdapat materi muatan yang mengatur  tentang  pendelegasian  kewenangan.  Berdasarkan  Lampiran  II  UU  P3,  pengaturan mengenai  pendelegasian  kewenangan  harus  menyebut  secara  tegas  terhadap  2  (dua)  hal,  yakni ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis Peraturan Perundang-undangan. Pasal 12 ayat 2  boleh  dikatakan  telah  memenuhi  unsur  ini,  yang  dalam  klausul  Pasal  tersebut  secara  tegas mengatur  lingkup  dan  jenis  peraturan  perundang-undangan  apa,  yang  menjadi  wujud  dari kebijakan  pemerintah.  Dengan  demikian,  pelaksanaan  kebijakan  keuangan  negara  sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 jo. UU Nomor 2 Tahun 2020, tidak dapat dikatakan telah mereduksi  fungsi  legislasi  dari  suatu  lembaga  negara  tertentu,  sebab  telah  dilaksanakan berdasarkan perintah dari undang-undang dan berdasarkan kewenangan.
Ketiga , mengenai Pasal 27 yang masalah utama Pasal ini terletak pada ayat (2) dan ayat (3). Dalam  ayat  (2),  diatur mengenai  Anggota  KSSK,  Sekretaris  KSSK,  anggota  sekretariat  KSSK, serta  beberapa  lembaga-lembaga  negara  sebagaimana  disebutkan  dalam  ayat  ini,  tidak  dapat dituntut  baik  secara  perdata  maupun  pidana  jika  dalam  melaksanakan  tugas  didasarkan  pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Frasa “didasarkan pada iktikad baik” pada dasarnya hanya mengikat secara moral, walaupun hal ini merupakan tujuan dari politik hukum pemerintah yang bersifat ius operatum . Terlebih lagi kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur negara dalam implemetasi public servant mengalami angka penurunan yang cukup drastis.  Kebijakan-kebijakan  dari  unsur-unsur  KSSK  maupun  beberapa  lembaga  negara sebagaimana  disebutkan  dalam  ayat  ini, dalam  melakukan  perbuatan  publik  tentu bersandingan dengan ihwal perdata maupun pidana, meskipun dalam beberapa kasus adminitrasi, pemerintah yang dengan kewenangannya melekat pula suatu adhesi yang dapat memaksakan kehendaknya. Pengaturan mengenai tidak dapat dituntutnya unsur-unsur komite KSSK dan beberapa lembaga-
lembaga  sebagaimana  disebutkan  ayat  ini,  dikhawatirkan  dipandang  sebagai  penurunan  dalam penegakan hukum, khususnya di bidang hukum perdata maupun pidana.
Selanjutnya, mengenai ayat (3) yang mengatur tentang segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu Nomor 1 tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, bukan  merupakan  objek  gugatan  yang  dapat  diajukan  kepada  peradilan  tata  usaha  negara. Sebagaimana  telah  diketahui  bersama  bahwa  dalam  penyelesaian  sengketa  TUN,  ditentukan mengenai  tolok  ukur  subjek  dan  pangkal  sengketa  TUN  itu  sendiri,  yang  mana,  sengketa administrasi  dapat  dibedakan  lagi  atas  sengketa  intern  dan  ekstern.  Apabila  segala  tindakan maupun  keputusan  sebagaimana  berdasarkan  Perpu  Nomor  1  tahun  2020  jo.  Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, maka hal ini tidak menimbulkan masalah berarti sebab dapat diselesaikan secara internal.  Hal ini juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meski ada juga pendapat yang menilai bahwa hal ini sedikit banyak akan mengurangi peran pengadilan sebagai lembaga netral dalam hal penyelesaian internal sebagaimana dimaksud.
Akan tetapi manakala tolok ukur subjek dan pangkal sengketa TUN bersifat ekstern, maka hal ini akan menutup kemungkinan kepada individu atau masyarakat untuk mengajukan guguatan manakala  terdapat  tindakan  ataupun  suatu  keputusan  TUN  yang  dinilai  merugikan.  Memang, dalam jalur  penyelesaian  sengketa  TUN  dapat  dilakukan  dengan  upaya  administratif  yang  juga ditentukan  dalam  perundang-undangan,  namun  lazimnya,  prosedur  upaya  admnistratif  itu dilakukan di lingkungan pemerintah (banding administratif), yang bisa saja sewaktu-waktu terjadi praktik abuse of power dengan mengatasnamakan peraturan perundang-undangan.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal keadaan luar biasa, dalam hal ini  penanganan  penyebaran  Covid-19,  pemerintah  karena  kewenangannya  dan  atas  perintah undang-undang  dimungkinkan  untuk  mengambil  tindakan-tindakan  ekstra  dengan  tujuan penyelamatan negara. Pengaturan mengenai beberapa hal yakni Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 yang memberikan akses kepada pemerintah dalam menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan  dapat  melampaui  3%  dari  PDB,  kemudian  Pasal  12  ayat  2  yang  mengatur  tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara, yang berkaitan dengan perubahan postur dan/atau rincian APBN beserta langkah-langkahnya diatur berdasarkan Peraturan Presiden, merupakan kebijakan- kebijakan yang diambil dalam keadaan luar biasa. Akan tetapi mengenai Pasal 27, hal-hal yang diatur yakni perihal biaya-biaya yang dikeluarkan tidak dapat dihitung sebagai kerugian negara,
tak  dapat  dituntutnya  segala  tindakan  unsur-unsur  KSSK  dan  beberapa  lembaga  negara,  serta segala tindakan termasuk keputusan yang diambil bukan merupakan obyek gugatan TUN, rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku.
A. Sakti Ramdhon Syah R., 2020, Perundang-Undangan Indonesia : Kajian Mengenai Ilmu dan Teori  Perundang-Undangan  serta  Pembentukannya ,  Makassar  :  CV.  Social  politic Genius (SIGn).
Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Sahya Anggara, 2016, Administrasi Keuangan Negara , Bandung : CV. Pustaka Setia.

## Artikel Jurnal.
Abdullah  Ramdhani,  Muhammad  Ali  Ramdhani,  2017,  Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan Publik, Jurnal Publik : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara , Vol 11 No 1.
Agus  Budi  Susilo,  2015,  Makna  dan  Kriteria  Diskresi  Keputusan  Dan/Atau  Tindakan  Pejabat Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Jurnal Hukum dan Peradilan , Vol 4 No 1, DOI: http://dx.doi.org/10.25216/JHP.4.1.2015.133-152
Djoko  Suhardjanto,  Rena  Rukmita  Yulianingtyas,  2011,  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Indonesia), Jurnal  Akuntansi  dan Auditing , Vol 8 No 1, DOI: https://doi.org/10.14710/jaa.8.1.30-42
Imas  Novita  Juaningsih,  Yoshua  Consuello,  Ahmad  Tarmidzi,  Dzakwan  NurIrfan,  2020, Optimalisasi  Kebijakan  Pemerintah  dalam  penanganan  Covid-19  terhadap  Masyarakat Indonesia, Salam  :  Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-I ,  Vol  7  No  6, DOI: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363
Lutfil  Ansori,  2015,  Diskresi  dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Yuridis , Vol 2 No 1, DOI: http://dx.doi.org/10.35586/.v2i1.165
Nurhalimah, Neneng, 2020, Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah COVID-19 (Efforts to Defend the Country Through Social Distancing and Lockdown to Overcome the COVID-19 plague), SSRN , DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3576405