## PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA
Sufmi Dasco Ahmad sdascoahmad@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Azzahra, Indonesia

## Abstract
The purpose of this research is to determine the role of Financial Services Authority (OJK) in tackling illegal investments in Indonesia, because the rise of Illegal Investment in Indonesia would harm some parties, especially people who fall into that investment. The method used in this research is normative. Sources and types of Legal Materials are primary legal materials in the form of legislation (OJK Law, Consumer Protection Law and related regulations) and secondary legal materials in the form of books and journals  related  to  Illegal  Investment  and  OJK.  The  results  show  that  the  Financial Services Authority has the legal protection authority for the people based on Articles 28, 29 and 30 of Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority by educating the public, providing customer complaints facilities, and handling illegal investment by revoking  business  license,  or  indemnification  and  or  filing  a  lawsuit  to  the  court.  In addition  to  preventing  the  existence  of  illegal  investments  the  Financial  Services Authority issues regulations relating to the prevention of illegal investments such as the Financial  Services  Authority  Regulation  Number  1  /  POJK.07  /  2013  on  Consumer Protection  in  the  Financial  Services  Sector.  The  Financial  Services  Authority  also creates an alert investment task force tasked with overseeing investments, particularly unclear investments such as illegal investments.
Keywords: Financial Services Authority, Countermeasures, Illegal Investment

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi  investasi  illegal  di  Indonesia,  karena  maraknya  Investasi  Ilegal  di Indonesia  tentu  merugikan  beberapa  pihak,  khususnya  orang  yang  terjerumus  dalam investasi  tersebut. Metode  yang  digunakan  di dalam  penelitian  ini  adalah normatif. Sumber  dan  Jenis  Bahan  Hukum  adalah  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundang-undangan (UU OJK, UU Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait) dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan Investasi Ilegal dan OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan pada Pasal 28, 29, dan 30  Undang-Undang  No  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani  investasi  illegal  dengan  mencabut  izin  usaha,  atau  ganti  rugi  dan  atau mengajukan  gugatan  ke  pengadilan.  Disamping  itu  dalam  hal mencegah  adanya
investasi ilegal Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi-regulasi yang berkaitan terhadap  penanggulangan  investasi  ilegal  seperti  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan. Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  membuat  satgas  waspada  investasi  yang  bertugas  untuk mengawasi Investasi, khususnya investasi yang tidak jelas seperti investasi ilegal.
Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Penanggulangan, Investasi Ilegal

## A. Pendahuluan
Investasi  berasal  dari  kata invest yang  berarti  menanam  atau menginvestasikan  uang  atau  modal  (Ana  Rokhmatussa’dyah  dan  Suratman,
2011:  3). Secara  umum,  investasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  yang dilakukan  baik  oleh  orang  pribadi  ( natural person ) maupun  badan  hukum ( juridicial person ), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai ( cash money ), peralatan (equipment ), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian (Dhaniswara K. Harjono, 2007: 10).
Dari segi yuridis kejahatan bisnis pada investasi illegal terdapat dua sisi yaitu disatu sisi terdapat aspek hukum perdata dan sisi lain aspek hukum pidana, kedua  aspek  hukum  memiliki  dua  tujuan,  sifat  dan  karakteristik  yang bertentangan. Aspek  hukum  perdata  lebih  mementingkan  perdamaian  antara kedua belah pihak sehingga hanya terkait hubungan hukum antar perseorangan sedangankan aspek hukum pidana lebih mementingkan kepentingan umum atau masyarakat luas sehingga lebih bersifat memaksa, untuk penjeraan pihak yang telah  menimbulkan  kerugian.  Sehingga  dalam  peraturan  yang  mengatur  aspek hukum  perdata  diatur  pula  mengenai  aspek  hukum  pidana  dengan  proporsi pengakuan tanpa syarat dan pengakuan tidak mutlak dan dengan syarat. Modus operandi  investasi  illegal  merupakan  suatu  hal  baru  dalam  kejahatan  bisnis, modus  operandi  tidak  dapat  dimasukan  ke  dalam  kejahatan  korporasi  tetapi korporasi  dijadikan  tempat  untuk  menampung  hasil  kejahatan  (Romli Atmasasmita, 2010: 38).
Praktek  Investasi  Illegal  yang sering  disebut  sebagai  investasi  bodong, masyarakat dijanjikan mendapat keuntungan/ bunga tetap pada setiap bulannya meskipun perusahaan itu merugi. Hal ini terlihat, bentuk investasi ini jelas tidak
wajar, dana sangat bersifat spekulatif, dan berupaya untuk menghindari aturan perbankan  dalam  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan (Arsil,  2013:4).
Otoritas  Jasa  Keuangan,  sebagai  lembaga  negara  yang  independen  dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem  pengaturan dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap  keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting  dalam  penanganan  kasus  dugaan  investasi Ilegal yang  sedang berkembang saat ini di Indonesia.
Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga  tinggi  dalam  pengaturan  dan  pengawasan  sektor  jasa  keuangan Kegiatan Investasi Illegal dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan dana masyarakat  luas  dengan  menyimpang  bahkan  menghindari  dari  aturan perbankan,  merupakan  kegiatan  yang  menggunakan  fasilitas  publik  untuk menjalankan  kegiatan  usahanya.  Dengan  demikian  perlu  dilihat  kewenangan yang  dimiliki  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  memberikan  perlindungan  bagi masyarakat  terhadap  kegiatan  Investasi  Illegal,  praktik moral  hazard pada kegiatan Investasi Illegal terjadi karena lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan  yang  disebabkan  beberapa  faktor,  yaitu  :  (a)  lemahnya  sistem arsitektur  pengawasan  keuangan  di  Indonesia;  (b)  tidak  adanya  pertukaran informasi antar lembaga pengawasan keuangan; (c) masih tingginya egosentris antar  lembaga  pengawas  lembaga  keuangan (Hermansyah,  2005:  215).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dalam  artikel  ini  dibahas  mengenai  peranan OJK dalam penanggulangan investsi illegal di Indonesia.

## B. Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan. Sumber  dan  Jenis  Bahan Hukum  adalah  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal. Yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No.1/D.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor  jasa  keuangan, Bahan  Hukum  Sekunder  berupa  bahan  hukum  yang
berhubungan dengan sumber bahan hukum primer dan berkaitan dengan sumber hukum primer tersebut, antara lain adalah buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan Investasi Ilegal.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa,
“Otoritas  Jasa  Keuangan,    adalah  lembaga  yang  independen  dan  bebas dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.
Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah  sebuah  lembaga  pengawasan  jasa keuangan, jasa kuangan yang diawasi seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana,  perusahaan  pembiayaan,  dana  pensiun  dan  asuransi.  Keberadaan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  ini  sebagai  suatu  lembaga  pengawas  sector keuangan  di  Indonesia  perlu  untuk  diperhatikan,  karena  harus  dipersiapkan dengan  baik  segala  hal  untuk  mendukung  keberadaan  OJK tersebut  (Siti Sundari, 2011: 44).
Investasi  illegal  menggunakan  skema  money  game  atau  skema  Ponzi yaitu memutar dana masyarakat dengan cara membayar bonus kepada konsumen lama  dengan  sumber  dana  yang  berasal  dari  konsumen  baru.  Tidak  ada sedikitpun  aktivitas  bisnis  nyata  untuk  menompang  pembayaran  keuntungan kepada masyarakat, akibatnya sudah dapat diduga, akan kehilangan uang dalam waktu singkat karena uangnya telah diserahkan kepada pihak lain yang telah ikut lebih dulu. Terlebih lagi kegiatan Investasi Illegal menggunakan fasilitas publik untuk  mempermudah  menjaring  masyarakat  untuk  mengikuti  prakteknya tersebut.  Penghimpunan  dana  dari  masyarakat  diimingi  mendapat  keuntungan yang  sangat  menggiurkan  atau  dengan  bunga  diluar  batas  kewajaran  (Arsil, 2014: 1).
Kegiatan Investasi illegal menyerupai instrument perbankan, dengan ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang  sah  dari  regulator  (pengawas)  terkait  seperti  Otoritas  Jasa  Keuangan
(OJK),  Bank  Indonesia, Bappebti - Kementerian  Perdagangan,  Kementerian Koperasi  dan  UKM,  dan  lain-lainnya.  Kegiatan  usaha  menghimpun  dana  dari masyarakat hanya dapat dilakukan oleh bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2014: 9).
Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat, diatur  didalam Pasal  28  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan :
“Untuk  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat,  OJK  berwenang  melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi :
1. Memberikan  informasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  atas  karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat
3. Tindakan lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan  (Tri  Hendro  dan  Conny Tjandra, 2014: 498)
Kewenangan OJK untuk mengatasi perusahaan yang melakukan investasi illegal  pada  pasal  ini,  melakukan  tindakan  pencegahan  kerugian  demi perlindungan hukum bagi masyarakat berupa konsumen, dan pembelaan hukum. Pasal  tersebut  diimplementasikan  oleh  Dewan  Komisioner  yang  membidangi Edukasi  &  Perlindungan  dalam  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  sebagai konsumen  jasa  keuangan  dengan  menggunakan Twin  Peak  Concept ,  yaitu tindakan  preventif  dan  represif  dalam  menjaga  stabilitas  keuangan  melalui pengaturan dan pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian (Tri Hendro dan Conny Tjandra , 2014: 497).
Pada  pasal  28  ayat  1  merupakan  langkah  preventif  yang  mengatur perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  dengan  keuangan  sebagai  memberikan informasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  terhadap  karakteristik,  produk,  dan layanan  di  sektor  jasa  keuangan,  dengan  memberikan  informasi  dan  edukasi masyarakat akan mengetahui karakteristik dan produk di sektor jasa keuangan. Langkah  mengedukasi  masyarakat  oleh  OJK  atas  amanat  pasal  28  tersebut dengan  memberikan  edukasi  kebeberapa  daerah  dengan Focus  Group
Discussion Investasi  Illegal,  melalui  minisite  OJK  bidang  Edukasi  &
Perlindungan  pun  edukasi  diberikan  kepada  masyarakat  luas,  namun  peran masyarakat  untuk  tidak  mudah terjebak  pada  investasi  illegal  sangat  penting, pemahaman  terhadap  investasi  yang  tidak  spekulatif,  keuntungan  yang  wajar sejalan dengan keuntungan kegiatan usaha perusahaan, dan lebih cerdas dalam menyalurkan  dana  pada  perusahaan  lembaga  yang  jelas  telah memiliki  izin Otoritas Jasa lembaga pengawas (Otoritas Jasa Keuangan 2014: 4)
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat 2 & 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, OJK berwenang untuk Meminta lembaga  jasa  keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya  apabila  kegiatan tersebut  berpotensi  merugikan  masyarakat  dan  melakukan tindakan  lain  yang dianggap  perlu  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di sektor  jasa  keuangan.  Adanya  pasal  tersebut merupakan  langkah  OJK dalam rangka  memberikan  perlindungan  hukum pada  tahap  represif,  yakni  dengan meminta  lembaga  jasa  keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya  apabila kegiatan  tersebut  berpotensi dapat merugikan  masyarakat,  dan  melakukan tindakan  yang  dianggap  perlu, penggunaan  pasal ini merupakan tindak  lanjut dari  pengaduan  masyarakat  sebagai  konsumen  yang  dirugikan  atas adanya kegiatan investasi illegal, sehingga perusahaan yang melakukan investasi illegal dapat dicabut izin usahanya dan dapat diberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan investasi ilegal, agar tidak merugikan masyarakat secara luas.
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan, OJK  melakukan  pelayanan  pengaduan Konsumen yang meliputi:
a. Menyiapkan  perangkat  yang  memadai  untuk  pelayanan  pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
c. Memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan  Konsumen  yang  dirugikan  oleh pelaku  di  Lembaga  Jasa  Keuangan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  tersebut,  maka  apabila  terjadi  perusahaan yang  melakukan  kegiatan  investasi  ilegal  dan  merugikan masyarakat,  maka Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan pelayanan pengaduan masyarakat yang dirugikan  atas  adanya  kegiatan  investasi  ilegal  dengan  menyiapkan  perangkat, membuat    mekanisme  pengaduan  dan  memberikan  fasilitas  penyelesaian pengaduan  masyarakat yang  dirugikan  oleh  perusahaan  yang  melakukan kegiatan investasi ilegal.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  29  Undang-Undnag  Nomor  21  Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  korban  investasi  ilegal dapat menyampaikan  pengaduan  yang  berindikasikan  sengketa  antara  Pelaku  Jasa Keuangan dengan Konsumen (pihak yang dirugikan oleh adanya investasi ilegal) kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan. Konsumen  dapat  melakukan  pengaduan  atas kerugian  yang  diterima,  kaitannya  dengan  kegiatan  investasi  illegal  yang melakukan  penghimpunan  dana  dari  masyarakat  telah  merugikan  masyarakat luas,  pengaduan  dapat  dilakukan  dengan  fasilitas  yang  diberikan  OJK  melalui peraturan  pelaksana  Peraturan  OJK  No.1/D.07/2013  tentang  perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pada Surat Edaran OJK No 2/SEOJK.07/2014 Tentang  Pelayanan  &  Penyelesaian  Pengaduan  Konsumen  Pada  Pelaku  Usaha Jasa  Keuangan,  pengaduan  didasarkan  atas  ungkapan  ketidakpuasan  nasabah yang disebabkan oleh adanya kerugian akibat adanya kegiatan investasi illegal yang dilakukan oleh suatu perusahaan.
Tindak  lanjut  pengaduan  masyarakat  kepada  OJK  dapat  dilakukan dengan cara penyelesaian pengaduan berupa penyataan maaf atau menawarkan ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan sesuai apa yang diatur pada Surat Edaran  OJK  No  2/SEOJK.07/2014  Tentang  Pelayanan  &  Penyelesaian Pengaduan  Konsumen  pada  pelaku  usaha  jasa  keuangan,  namun  melihat investasi  illegal  merupakan  skema  yaitu  memutar  dana  masyarakat  sebagai perkara ini menjadi yang perlu diatasi.
Pembelaan  hukum  oleh  OJK  didalam  Pasal  30  Undang-Undang  No  21 Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  OJK  dapat  memerintahkan  atau melakukan  tindakan  tertentu  kepada  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  jasa keuangan  untuk  menyelesaikan  pengaduan  konsumen yang  telah  dirugikan
dengan cara mengajukan gugatan atau pun ganti rugi. Mengajukan gugatan ke Pengadilan  untuk  memperoleh  harta  kekayaan  milik  pihak  yang  dirugikan kepada  perusahaan  yang  menyebabkan  kerugian,  baik  yang  berada  di penguasaan  pihak  yang  menyebabkan  kerugian  maupun  dengan  itikad  tidak baik,  selain  mengajukan  gugatan  dapat  juga  memperoleh  ganti  kerugian  dari pihak  yang  menyebabkan  kerugian  masyarakat.  Perlu  dipertimbangkan  agar keseluruhan  sengketa  antara  masyarakat  sebagai  konsumen  perusahaan jasa keuangan  dengan  perusahaan  jasa  keuangan  tunduk  pada  satu  lembaga penyelesaian  sengketa  tertentu.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  memberikan keamanan  bagi  masyarakat  sebagai  konsumen,  mengingat  mahalnya  proses penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  badan peradilan (Andrian  Sutedi, 2014: 92).
Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) dalam hal  menanggulangi  adanya investasi ilegal yang ada di masyarakat
1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi.
Sosialisasi  program  pencegahan tindakan  melawan  hukum  dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ini bertujuan untuk menginformasikan dan  mengingatkan  masyarakat  agar waspada  terhadap tawaran penanaman  dana  dan  upaya pengelolaan  investasi  yang dilakukan oleh  pihak-pihak.  Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  melakukan  edukasi  ke beberapa  Perguruan  Tinggi  dengan  mengadakan  acara  seminar  atau  Focus Group Discussion (FGD) atau mengadakan tele conference dan Otoritas Jasa Keuangan juga mengundang ahli untuk diskusi pengkayaan bahan sosialisasi khususnya  pemahaman  mengenai  investasi  ilegal. Disamping  itu  ,  Otoritas Jasa  Keuangan  juga  mengadakan  gathering  media,  yaitu  dengan  cara mengundang wartawan dari berbagai media untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pemahaman investasi khususnya mengenai pencegaan investasi ilegal yang ada di masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa  Keuangan  dimaksudkan  agar memberikan  pemahaman  kepada masyarakat mengenai investasi yang baik dan aman dan dapat terhindar dari adanya kegiatan investasi ilegal sehingga tidak merugikan masyarakat.
Disamping  itu  Otoritas  Jasa  keuangan  juga  melakukan  operasi  pasar dengan  cara  melakikan  sosialisasi  ke  pasar  baik  pasar  tradisional  maupun pasar modern mengenai pengenalan program cegah investasi ilegal.
Untuk  memerikan  edukasi  kepada  mahasiswa  mengenai  Investasi Ilegal,  Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  mengadakan  lomba  karya  tulis  yang diikuti oleh para mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi yang bertemakan waspada investasi ilegal. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan edukasi kepada mahasiswa khususnya pemahaman mengenai investasi ilegal.
2. Penyelesaian Sengketa
Kegiatan  bertransaksi  di  bidang keuangan  akan  menimbulkan risiko atau akan memiliki potensi sengketa di masa depan, sehingga OJK mengatur adanya  kewajiban bagi  pelaku  usaha  jasa  keuangan untuk  menyelesaikan pengaduan konsumen.  Dalam  penyelesaian pengaduan  oleh  lembaga  jasa keuangan  sering  kali  tidak  tercapai kesepakatan  antara  konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Apabila konsumen tidak puas terhadap penanganan pengaduan, maka  konsumen  keuangan  dapat meneruskan  sengketa  ke pengadilan  atau  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (LAPS) (Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015: 213).
Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan  tersebut  juga  merupakan  pelaksanaan  amanah  Pasal  29  huruf  c Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  OJK,  dimana  OJK  diberi tugas untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh  pelaku  di  lembaga  jasa  keuangan  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan  di  sektor  jasa  keuangan.  Pengertian  memfasilitasi penyelesaian  pengaduan  konsumen  dimaksud  perlu  dimaknai  secara luas,yaitu melalui kebijakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015: 214).
3. Mengeluarkan  Regulasi  yang  berkaitan  dengan  Perlindungan  Hukum terhadap Korban Investasi Ilegal.
OJK  mengeluarkan  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor
12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk  dan  atau  Layanan  Jasa  Keuangan.  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa
Keuangan  (SE-OJK)  tersebut  merupakan  peraturan  pelaksanaan  dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  yang  efektif akan berlaku efektif sejak 6 Agustus 2014. Surat Edaran ini mengatur bahwa penawaran  oleh  PUJK  harus  menggunakan  data  yang  telah  disetujui  oleh Konsumen  atau  masyarakat  yang  bersedia  dihubungi  melalui  sarana  SMS, telepon atau email .
OJK  menerbitkan  peraturan  tentang  perlindungan  konsumen  jasa keuangan,  yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013 tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan yang akan  menjadi pedoman  bagi  lembaga  jasa  keuangan  dan  masyarakat. Pedoman  bagi masyarakat adalah  peraturan  ini  akan menjadi  patokan  karena  publik bisa mengetahui industri keuangan apa saja yang masuk dalam pengawasan OJK, jenis pengaduan apa yang bisa masyarakat sampaikan, dan tahapan apa saja dalam pengaduan dan persyaratannya (Dian Husna Fadlia dan Yunanto, 2015: 212).
4. Membuat Satgas Waspada Investasi
Dalam rangka optimalisasi, efisiensi dan respon cepat atas pengaduan dan/atau pelaporan dari masyarakat atas kegiatan penghimpunan dana tanpa izin  yang  terjadi  didaerah,  maka  di  tahun  2016  telah  dibentuk  Tim  Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di 35 Provinsi. Satgas Waspada Investasi telah  melakukan  kegiatan  sosialisasi  waspada  investasi  dan  focus  group discussion  penanganan  kasus  waspada  investasi  yang  diduga  ilegal  kepada masyarakat. Di  tahun  2016  Satgas  Waspada  Investasi  telah  melakukan pembahasan  dan/atau  pemeriksaan  bersama  terhadap  31  Entitas  dengan aktivitas  pengelolaan  investasi  yang  diduga  ilegal. Di  tahun  2017  Satgas Waspada  Investasi  telah  melakukan  penghentian  kegiatan  operasional terhadap 26 Entitas yang terindikasi penyimpangan izin yang diberikan oleh instansi  tertentu (Laporan  Capaian  Kinerja  Otoritas  Jasa  Keuangan  Tahun 2012-2017).

## D. Simpulan
Otoritas  Jasa  Keuangan  memiliki  kewenangan  perlindungan  hukum  bagi masyarakat  berdasarkan  pada  Pasal  28,  29,  dan  30  Undang-Undang  No  21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani investasi illegal  dengan  mencabut  izin  usaha,  atau  ganti  rugi  dan  atau  mengajukan gugatan  ke  pengadilan. Disamping  itu  dalam  hal  mencegah  adanya  investasi ilegal  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengeluarkan  regulasi-regulasi  yang  berkaitan terhadap  penanggulangan  investasi  ilegal  seperti  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga membuat satgas waspada investasi yang bertugas untuk mengawasi Investasi, khususnya investasi yang tidak jelas seperti investasi ilegal.

## E. Saran
Beberapa hal yang harus diakukan agar peran OJK dalam menanggulangi investasi illegal adalah :
1. Melakukan koordinasi secara vertikal dari pusat hingga level daerah mengenai pemahaman investas illegal ;
2. Melakukan koordinasi yang intensif kepada aparat penegak hukum, agar pelaku investasi illegal mendapat hukuman dengan secepat- cepatnya dan seadil-adilnya, sehingga menimbulkanefek jera bagii pelaku dan calon pelaku.
3. Berusaha mendorong sadar investasi masuk bagian dari kurikulum pendidikan.

## F. Daftar Pustaka
Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, 2011, Hukum Investasi dan Pasar Modal,
Jakarta: Sinar Grafika Andrian  Sutedi.  2014. Aspek  Hukum Otoritas  Jasa  Keuangan .  Jakarta: Raih  Asa
Sukses.
Arsil. 2013. Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan. Jakarta:
Lembaga Kajian & Advokasi untuk Indenpedensi Peradilan
Dhaniswara  K. Harjono. 2007. Hukum  Penanaman  Modal . Jakarta. PT  Raja Grafindo Persada Dian Husna Fadlia dan Yunanto. 2015. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Atas  Dugaan  Investasi  Fiktif”. Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015
Hermansyah, 2005. Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. cet-1 Otoritas  Jasa  Keuangan.  2014. Booklet  Perbankan  Indonesia  2014. Jakarta: Departemen Perizinan & Informasi Perbankan. Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Capaian Kinerja Otoritas Jasa Keuangan Tahun
2012-2017 Romli  Atmasasmita.  2010. Globalisasi  &  Kejahatan  Bisnis .  Jakarta: Prenamedia
Grup. CetI.
Siti  Sundari.  2011. Laporan  Kompendium  Hukum  Bidang  Perbankan .  Jakarta:
Kementrian Hukum dan HAM RI
Tri Hendro  dan Conny Tjandra. 2014. Bank  & Institusi Keuangan Non Bank Di
Indonesia . Yogjakarta: UPP STIM YKPN. Cet-1