Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 2018,  63-75

## Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam
1* Hendri Hermawan Adinugraha, 2 Mashudi
1 Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia
2 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia *Email korenpondensi: hendri.hermawan@dsn.dinus.ac.id
Recieved 06-12-2017 | Revised 17-03-2018 | Accepted 21-03-2018

## Abstract
The  beginning  of  the  problem  in  the  development  of  Islamic  law  was  coincided  after  the  death  of Prophet Muhammad SAW. The legal issues that emerge along with the advancement of the times and the  development  of  technology  and  social  change  continue  to  emerge  as  the  dynamics  of  human  life “current era” in this world. The verses of the Qur’an and the hadiths of the Prophet are required to be able to solve the problems of the ummah. The existence of al-maslahah al-mursalah is a formulation of contemporary ijtihad in establishing Islamic law by keeping referring to the two sources of law namely Alqur’an  and  al-hadist,  in  order  to  find  answers  of  various  problems  that  arise  in  the  midst  of  the ummah. The purpose of this study is to find out and analyze the relevance of al-maslahah al-mursalah with the context of current matters as the determination of Islamic law. The method of analysis in this qualitative  research  uses  literature approach  by  reading  some works on  al-maslahah al-mursalah in the determination of Islamic law. The results of the study and the analysis of this study show that al- maslahah al-mursalah can only be a legal determination on mu’amalah affairs, it has been agreed by jumhurul  ‘ulama.  The  legal  product  established  by  the  al-maslahah  al-mursalah  method  was considered to be more effective and flexible in dealing with and answering contemporary mu’amalah issues  that  have  not  clearly  stated  its  legal  provisions  in  the  texts,  without  violating  the  rules  of  the Qur’an  and  hadith.  The  purpose  of  al-maslahah  al-mursalah  is  to  optimize  the  maintenance  of  the benefit of mankind, because it is a reflection of the manifestations of the concept of hifzu ad-din, an- nafs, al-’aql, an-nasl, and al-mal (al-’aradh).
Keywords: Al-Maslahah, Al-Mursalah, Istimbath al-hukmi.
Saran  sitasi: Adinugraha,  H.,  &  Mashudi,  M.  (2018).  Al-Maslahah  Al-Mursalah  dalam  Penentuan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4 (01), 63-75. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140

## 1. Pendahuluan
Setelah  Rasulullah  SAW  wafat  pada  tahun 11  H  (633  M),  tidak  sedikit  persoalan  yang muncul  secara  eksplisit  yang  mana  persoalan tersebut  tidak  ada  pada  masa  Nabi  saw  masih hidup.  Para  sahabat  dihadapkan  pada  persoalan yang  mengharuskan  mereka  berijtihad  dengan mengidentifikasinya  melalui  teks  Alqur’an,  jika tidak  ditemukan  padanya  maka  langkah  selan-
jutnya  ialah  mencari  dalam  hadist-hadist  atau sunnah  Nabi  saw.  Jika  persoalan  belum  selesai sampai  tahap  tersebut  maka  ditempuh  musya- warah  untuk  melakukan  ijtihad  dengan ra’yu (Febriani,  2012), yakni  dengan  cara qiyâs (al- Zafzaf,  1970) dan mashlahah yang  intinya adalah  mengidentifikasi  hukum  suatu  perbuatan manusia  yang  tidak  memiliki  keterangan  dari teks-teks keagamaan (Zahrah, 2005).
Masa  sepeninggal  Rasulullah  Saw  meru- pakan  awal  permasalahan  dalam  perkembangan hukum  Islam.  Persoalan  hukum  yang  dimun- culkan oleh kemajuan zaman dan perkembangan teknologi  serta  perubahan  sosial  terus  menge- muka  sebagai  dinamika  kehidupan  manusia  di dunia  sepanjang  masa.  Ayat-ayat  Alqur’an  dan hadist-hadist  nabi  perlu  penalaran  dan  kajian lebih  mendalam  untuk  menyelesaikan  perma- salahan  ummat.  Solusi  penyelesaian  dalam bentuk ijtihad merupakan proses berfikir rasional secara  optimal  dalam  menetapkan  hukum  Islam dengan  tetap  mengacu  pada  kedua  sumber hukum  yaitu  Alqur’an  dan  al-hadist,  agar  dapat ditemukan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul  di  tengah-tengah  ummat.  Ijtihad  meru- pakan  tugas  penting,  dan  kemampuan  menja- lankannya  merupakan  tujuan  utama  ilmu  asas yurisprudensi Islam (‘ilmu ushul al-fiqh) (Ghani, et al., 2011).
Maslahah  mursalah menjadi  salah  satu metode  penetapan  hukum  yang  sangat  efektif dalam  merespon,  menyikapi,  serta  memberikan solusi,  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Nabi Muhammad,  sahabat, tabi’in ,  dan  para  ‘ulama ( mujtahid )  (Asriaty,  2015).  Meskipun  sebagian ulama tidak menerima metode istimbath ini, pada dasarnya  mayoritas  ulama  dapat  menerima motede  ini  dengan  syarat-syarat  yang  sangat ketat.  Oleh  karena  itu, Maslahah  mursalah merupakan  hukum  syariah  yang  bersumber kepada ijtihâd ,  tanpa  bersandar  secara  langsung kepada  Alqur’an  dan  Sunnah;  Akan  tetapi,  baik hukum-hukum  yang  langsung  bersumber kepada Alqur’an  dan  Sunnah  maupun  yang  tidak langsung,  semuanya  bertujuan  untuk  merea- lisasikan maslahah ;  dan  sebagian maslahah itu berubah  dan  berkembang  lantaran  perubahan atau  perkembangan  zaman  dan  tempatnya. Sebagaimana  termaktub  dalam  sebuah  kaidah ushul fiqh yang berbunyi (Bakar, 1977):
ريغت ماكحلاا ةنمزلااريغتب
ةنكملااو
Artinya :  “Hukum-hukum  itu  bisa  berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.”
مكحلا رودي عم هتلع ادوجو و
امدع
Artinya: “Berlaku tidaknya hukum tergantung  dari  ada  atau  tidaknya  illat  (sebab) (Al-Ghazali,  1971),  diberlakukannya  hukum  itu berlaku bersama illat (sebab) nya. ”
Pada  hakikatnya,  Islam  menyajikan  sistem kehidupan  yang  komprehensif  berdasarkan  tun- tunan ilahi. Islam dituntut untuk senantiasa dapat memberikan  solusi  terhadap  semua  situasi  yang berkembang  di  setiap  jaman  dan  era  (Laluddin, 2015). Urgensi penelitian ini karena al-maslahah al-mursalah sebagai  metode  penafsiran  konteks- tual  dapat  memberikan  kontribusi  dalam solving problem atau  solusi  bagi  isu-isu  baru  yang berkembang di Indonesia saat ini.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  literer  atau pustaka.  Karena  hanya  menganalisis  kajian al- maslahah  al-mursalah dalam  penentuan  hukum Islam  yang  dipadukan  dengan  kajian  pustaka melalui  bacaan  terhadap  karya-karya  yang membahas  secara  khusus  tentang al-maslahah al-mursalah .
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Definisi Maslahah
Menurut bahasa,  kata maslahah berasal  dari Bahasa  Arab  dan  telah  dibakukan  ke  dalam Bahasa  Indonesia  menjadi  kata  maslahat,  yang berarti  mendatangkan  kebaikan  atau  yang membawa kemanfaatan ( manfa’ah ) dan menolak kerusakan  ( mafsadah )  (Kholil,  1995).  Karena pada  hakikatnya  syari’at  diturunkan  di  dunia  ini hanya  untuk  kemaslahatan  manusia  ( innama unzilati  syari’atu  litahqiqi  mashalihil  anam ) (Hadi,  2014).  Menurut  bahasa  aslinya  kata maslahah berasal  dari  kata salaha , yasluhu , salahan ,  (احلص,  حلصي,  حلص)  artinya  sesuatu  yang baik,  patut,  dan  bermanfaat.  Sedang  kata mursalah artinya  terlepas  bebas,  tidak  terikat dengan dalil agama (Sirat et al., 2016). (Alqur’an dan  al-Hadits)  yang  membolehkan  atau  yang melarangnya.
Al-mursalah adalah isim maf’ul (objek)  dari fi’il madhi dalam  bentuk tsulasi dengan
tambahan huruf “alif” di pangkalnya yaitu arsala . Secara etimologi artinya terlepas, bebas ( muthliqoh )  (Yunus,  1973).  Kata  terlepas  dan bebas  bila  dikaitkan  dengan  kata mashlahah . Maksudnya  ialah  “terlepas  atau  bebas  dari keterangan  yang  menunjukkan  boleh  atau  tidak bolehnya dilakukan”. Maslahah mursalah terdiri dari  dua  kata  yang  hubungan  keduanya  dalam bentuk sifat-mausuf ,  atau  dalam  bentuk  khusus yang  menunjukkan  bahwa  ia  merupakan  bagian dari al-maslahah (Zulbaidah, 2016).
Berikut  ini  beberapa  definisi mashlahah mursalah dari para ulama (Zulbaidah, 2016):
1) Al-Ghazali
ام مل دهشي هل نم عرشلا نلاطبلاب لاو رابتعلااب صن نيعم Apa-apa  ( maslahah )  yang  tidak  ada  bukti baginya  dari syara’ dalam  bentuk  nash  tertentu yang  membatalkannya  dan  tidak  ada  yang memerhatikannya.
2) As-Syaukani
بسانملا يذلا لا ملعي نا عراشلا هاغلا وا هربتعا
Maslahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya
3) Ibnu Qudamah
ام مل دهشي هل لاطبا لاو رابتعا نيعم
Maslahah yang  tidak  ada  bukti  petunjuk tertentu  yang  membatalkannya  dan  tidak  pula yang memerhatikannya
4) Yusuf Hamid al-Alim
ام مل دهشي عرشلا لا اهنلاطبل لاو اهرابتعلا
Apa-apa ( maslahah ) yang tidak ada petunjuk syara’ tidak  untuk  membatalkannya,  juga  tidak untuk memerhatikannya
5) Jalaluddin Abd ar-Rahman
حلاصملا ةمئلاملا دصاقمل عراشلا لاو دهشي اهل لصا
صاخ
رابتعلااب وا لااب ء
ءاغل
Maslahah yang selaras  dengan  tujuan syari’ (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang  membuktikan  tentang  pengakuannya  atau penolakannya.
6) Abdul Wahab al-Khallaf
اهنا ةحلصم مل دري نع
عراشلا ليلد اهرابتعلا وا لا ء اهئاغلا
Maslahah mursalah ini ialah maslahah yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya (Khallaf dan Fiqh, 2002).
7) Muhammad Abu Zahrah
ىه حلاصملا ةمئلاملا دصاقمل عراشلا ىملاسلاا لاو دهشي اهل لصا صاخ رابتعلااب
وا ءاغللااب
Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam  dan  tidak  ada  petunjuk  tertentu  yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya (Zahrah, 2005).
8) Menurut  Amir  Syarifuddin  terdapat  dua bentuk maslahah yaitu:
a) Mewujudkan  manfaat,  kebaikan  dan kesenangan  untuk  manusia  yang  disebut jalb  al-manafi’ (membawa  manfaat). Kebaikan  dan  kesenangan  ada  yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu  perbuatan  yang  diperintahkan, tetapi  ada  juga  kebaikan  dan  kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau  dirasakan  hari  kemudian,  atau  bah- kan  Hari  Kemudian  (akhirat).  Segala perintah  Allah  swt  berlaku  untuk  mewu- judkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
b) Menghindari  ummat  manusia  dari  keru- sakan dan keburukan yang disebut dar’u al-mafasid. Kerusakan  dan  keburukan pun  ada  yang  langsung  dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang,  ada  juga  yang  merasakan sesuatu  kesenangan  ketika  melakukan perbuatan  dilarang  itu,  tetapi  setelah  itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan.  Misalnya:  berzina  dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman  manis  bagi  yang  berpenyakit gula (Syarifuddin, 2008).
Berdasarkan  definisi  tentang maslahah mursalah di  atas,  jika  dilihat  dari  segi  redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi  pada  hakikatnya  ada  satu  kesamaan  yang mendasar,  yaitu  menetapkan  hukum  dalam  hal- hal  yang  sama  sekali  tidak  disebutkan  dalam Alqur’an  maupun  as-Sunnah,  dengan  pertim- bangan  untuk  kemaslahatan  atau  kepentingan
hidup  manusia  yang  bersendikan  pada  asas menarik  manfaat  dan  menghindari  kerusakan. Hakikat  dari maslahah  mursalah adalah  sesuatu yang  baik  menurut  akal  dengan  pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan ( jalbul mashalih au manfa’ah ) atau menghindarkan keburukan ( dar’ul mafasid ) bagi manusia (Omar dan Muda, 2017).  Semua  hal  yang  baik  menurut  akal idealnya selaras dengan tujuan syariah ( maqashid  syari’ah )  dalam  menetapkan  hukum, walaupun  tidak  ada  petunjuk syara’ secara  khu- sus  yang  menolaknya,  juga  tidak  ada  petunjuk syara’ yang  mengetahuinya.  Hal  ini  selaras dengan  pendapat  Asyraf  Wajdi  Dusuki  dan Nurdianawati  Irwani  Abdullah  yang  mengung- kapkan  bahwa maslahah adalah  perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah  kejahatan  sosial  atau  korupsi  (Dusuki dan Abdullah, 2012).
3.2 Tujuan-Tujuan  Syariah  ( Maqâshid  as- Syari’ah )
Secara  bahasa, maqâshid  as-syari’ah terdiri dari  dua  kata,  yakni maqashid dan al-syari’ah . Maqashid berarti  kesengajaan  atau  tujuan, sedangkan al-syariah berarti  bjalan  menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah  sumber  pokok  kehidupan  (Fazlurrahman, 1984).  Konsep maslahah sebagai  inti maqâshid as-syarî’ah merupakan  alternatif  terbaik  untuk pengembangan  metode-metode  ijtihad,  di  mana Alqur’an  dan  Sunnah  harus  dipahami  melalui metode-metode  ijtihad  dengan  memberi  pene- kanan  pada  dimensi maslahah .  Melalui  konsep ini  para  ulama  fikih  memiliki  kerangka  kerja untuk  menangani  masalah  hukum,  yang  inheren di  dalam  sistem  hukum  yang  didasarkan  kepada nash  syara’ (Alqur’an  dan  Hadist),  yang  mana mengandung  fondasi  materil  hukum  yang  terba- tas  mengenai  urusan  kehidupan  dalam  situasi lingkungan  yang  terus  berubah.  Dengan  demi- kian,  konsep maslahah memberi  legitimasi  bagi aturan  hukum  baru  dan  memungkinkan  para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak  ditegaskan  oleh nash  syara’ .  Seberapa besar  perubahan  hukum  dapat  dicapai  melalui
aplikasi  konsep maslahah tergantung  pada, terutama,  pola  penalaran  hukum  berbobot maslahah yang  diterapkan  para  ulama  fikih (Asmawi, 2016).
Secara  istilah,  asy-Syatibi  menjelaskan maqâshid al-syarî’ah (Asy-Syatibi, t.tn):
Artinya: “ Sesungguhnya syariah itu bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa  tujuan  syariah  menurut  Imam asy-Syatibi  adalah  kemaslahatan  umat  manusia. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  ia  menyatakan bahwa  tidak  satu  pun  hukum  Allah  Swt  yang tidak  mempunyai  tujuan  karena  hukum  yang tidak  mempunyai  tujuan  sama  dengan  membe- bankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.
Tuntutan  kebutuhan  manusia  itu  bertingkat- tingkat, menurut asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan  kebutuhan  itu  yaitu: dharuriyat (kebutuhan  primer), hajjiyat (kebutuhan  sekun- der),  dan tahsiniyah (kebutuhan  tertier).  Berikut penjelasannya:
3.2.1 Maslahah Dharuriyat
Maslahah  dharuriyat yaitu  segala  sesuatu yang  harus  ada  demi  tegaknya  kehidupan manusia,  baik  yang  bersifat diniyyah atau dunyawiyyah , dalam arti bila daruriyyah itu tidak berdiri  maka  rusaklah  kehidupan  manusia  di dunia  ini. Dharuriyat juga  disebut  sebagai kebutuhan  tingkat  ‘primer”  adalah  sesuatu  yang harus  ada  untuk  eksistensinya  manusia  atau dengan  kata  lain  tidak  sempurna  kehidupan mansia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau  kelengkapan  kehidupan  manusia,  yaitu secara  peringkatnya:  agama,  jiwa,  akal,  harta, dan  keturunan  (Syarifuddin,  2008). Maslahah daruriyyah meliputi;

## a) Memelihara Agama
Untuk  memelihara  agama  maka  disyariatkan kepada  hamba  untuk  selalu  membersihkan jiwanya  dengan  senantiasa  menjalankan  apa
yang  diperintahkan  oleh-Nya  dan  mening- galkan  apa  yang  dilarang-Nya  sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah:21
اَي اَهُّيَأ اَّنلا س او د بْعا م كَّب َر يِذَّلا ْم كَقَلَخ َنيِذَّلا َو ْن ِم ْم كِلْبَق ْم كَّلَعَل َنو قَّتَت
Artinya: ‘Hai  manusia  sembahlah  tuhanmu yang  telah  menciptakan  orang-orang  yang sebelummu, agar kamu bertaqwa ,”
Penjagaan terhadap  agama  dilakukan  dengan dua pensyariahan, yaitu:
- Hukum  perang  atau  jihad.  Ketika  agama terancam  karena  akan  diberangus  oleh suatu  kelompok  kekuatan  bersenjata, maka perang harus dilakukan sampai aga- ma  menjadi  tegak  kembali,  seperi  syaha- dad  dapat  diucapkan,  sholat  dapat ditegakkan,  puasa  Ramadan  diteruskan, dan zakat diberikan. Al-Baqarah: 21
َبِت ك م كْيَلَع لاَتِقْلا َو ه َو ه ْر ك ْم كَل ۖ ىَسَع َو ْنَأ او ه َرْكَت اًئْيَش َو ه َو رْيَخ ْم كَل ۖ ىَسَع َو ْنَأ اوُّب ِح ت اًئْيَش َو ه َو رَش ْم كَل ۖ َّاللّ َو مَلْعَي ْم تْنَأ َو َلا ْعَت َنو مَل Artinya:  “ Diwajibkan  atas  kamu  berpe- rang,  padahal  berperang  adalah  sesuatu yang  kamu  benci.  Boleh  jadi  kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu,  dan  boleh  jadi  (pula)  kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu;  Allah  mengetahui,  sedang  kamu tidak mengetahui ,”
- Aktif  mengamalkan  perintah-perintah agama, seperti solat, zakat, puasa di bulan Ramadan,  dan  haji  ke  Bait  Allah.  Seba- gaimana Hadist yang berbunyi:
Artinya:  “ Sholat  adalah  tiang  Agama Barang  siapa  menegakkan  sholat,  maka ia sama dengan merobohkanya .”
- Hukum  mati  bagi  Muslim  yang  mutrad dari  agamnya.  Al-Baqarah:  217  dan  al- Ma’idah: 54;
ْنَم َو ْدِدَت ْرَي ْم كْنِم ْنَع ِهِنيِد ْت مَيَف َو ه َو رِفاَك َكِئ َلو أَف ْتَطِبَح ْم ه لاَمْعَأ يِف اَيْنُّدلا ِة َر ِخ ْلْا َو ۖ َكِئ َلو أ َو َأ باَحْص ِراَّنلا ۖ ْم ه اَهيِف
َنو دِلاَخ Artinya  :” Barangsiapa  yang  murtad  di antara  kamu  dari  agamu  lalu  dia  mati
dalam  keadaan  kekafiran,maka  mereka lebur  amalnya  di  dunia  dan  di  akhirat, dan  mereka  adalah  penghuni  neraka, mereka  kekal di dalamnya ” (Al-Baqarah: 217).
اَي اَهُّيَأ َنيِذَّلا او نَمآ ْنَم َّدَت ْرَي ْم كْنِم ْنَع ِهِنيِد َف ْوَسَف يِتْأَي َّاللّ م ْوَقِب ْم هُّب ِح ي هَنوُّب ِح ي َو ةَّلِذَأ ىَلَع َنيِنِم ْؤ مْلا ة َّزِعَأ ىَلَع َني ِرِفاَكْلا َنو دِهاَج ي يِف ِليِبَس َِّاللّ َلا َو َنو فاَخَي َةَم ْوَل مِئ َلا ۖ َكِل َذ لْضَف َِّاللّ ِهيِت ْؤ ي ْنَم ءاَشَي ۖ َّاللّ َو عِسا َو ميِلَع
- Artinya  :” Hai  orang-orang  yang beriman,  barangsiapa  diantara  kamu yang mutrad dari agamanya, maka kelak Allah  akan  mendatangkan  suatu  kaum yang  Allah  mencintai  mereka  dan merekapun  mencintaiNya,  yang  bersikap lemah  lembut  terhadap  orang  yang mukmin,  yang  bersikap  keras  terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah,  dan  yang  tidak  takut  kepada celaan  orang  yang  suka  mencela.  Itulah karunia  Allah,  diberikan-Nya  kepada siapa  yang  dikehendaki-Nya,  dan  Allah Maha  Luas  (pemberian-Nya),  lagi  Maha Mengetahui ” (Al-Ma’idah: 54).
Demikian,  Alqur’an  memeringatkan  dengan keras  perbuatan  murtad  dari  agama.  Rasul bersabda, Man  baddala  dinahu  fa  qtulu-hu (“Barang  siapa  menukar  agamanya,  maka bunuhlah  dia”).’  A’isyah  meriwayatkan Hadis sebagai berikut :
Artinya:  “Seorang  perempuan  telah murtad saat perang Uhud. Rasulullah pun memerintahkan agar ia diminta bertaubat, jika tidak mau ia dihukum mati saja” Ad-Dimasyaqiy  mengatakan  bahwa  orang yang  murtad  dapat  ditumpahkan  darahnya, karena  ia  telah  melakukan  kekafiran  yang paling  keji  dan  hukumanya  paling  berat.  Ia mendasarkan  pandanganya  dengan  ayat  dan hadist di atas (Hadi, 2014) .

## b) Mememlihara Jiwa
Bentuk  dari  memelihara  jiwa  agama  telah mengharamkan  menetaskan  darah  sesama manusia  tanpa  ada  alasan  yang  benar,  dan bagi  yang  telah  melakukanya,  maka  dijatuhi
hukuman qishas .  Sebagaimana  firman  Allah dalam QS. Al-Baqarah 178 dan 179.
اَي اَهُّيَأ َنيِذَّلا او نَمآ َبِت ك م كْيَلَع صاَصِقْلا يِف ىَلْتَقْلا ُّر حْلا ِر حْلاِب دْبَعْلا َو ِدْبَعْلاِب ىَثْنلأا َو ىَثْنلأاِب ْنَمَف َيِف ع هَل ْن ِم ِهي ِخَأ ءْيَش عاَب ِتاَف ِفو  رْعَمْلاِب ءاَدَأ َو ِهْيَلِإ ناَسْحِإِب َكِلَذ فيِفْخَت ْن ِم ْم ك ِب َر ةَمْح َر َو ِنَمَف ىَدَتْعا َدْعَب َكِلَذ هَلَف باَذَع ميِلَأ ( ١٧٨ )
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman, diwajibkan  atas  kamu  qishaash  berkenaan dengan  orang-orang  yang  dibunuh;  orang merdeka  dengan  orang  merdeka,  hamba dengan  hamba,  dan  wanita  dengan  wanita, Maka  Barangsiapa  yang  mendapat  suatu pma’afan  dari  saudarnya,  hendaklah  (yang mema’afkan  )  mengikuti  dengan  cara  baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar  (diat)  keada  yang  memberi  ma’af dengan  cara  yang  baik  (pula).  Yang demikian  itu  adalah  suatu  keringanan  dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang  melampaui  batas  sesudah  itu,  Maka baginya siksa yang sangat pedih.
Bahkan  hukum qisas menjamin  keberlang- sungan hidup.
ْم كَل َو يِف ِصاَصِقْلا ةاَيَح اَي يِلو أ ِباَبْللأا كَّلَعَل ْم َنو قَّتَت ( ١٧٩ (
Artinya  “ dan  dalam  qishas  itu  ada  (jaminan kelangsungan)  hidup  bagimu  orang-orang yang berakal” .
Bunuh diri juga dilarang, seperti Firman-Nya dalam QS. An-Nisa’: 29.
َلا َو او ل تْقَت ْم كَس فْنَأ ۖ َّنِإ ََّاللّ َناَك ْم كِب اًمي ِح َر
Artinya:  “ Dan  janganlah  kamu  membunuh diri kamu. Karena Allah sangat menyanyangi kamu”.
Begitu  berharga  setiap  jiwa  manusia, sehingga Allah berfirman:
ْن ِم ِلْجَأ َكِل َذ اَنْبَتَك ىَلَع يِنَب َليِئا َرْسِإ هَّنَأ ْنَم َلَتَق اًسْفَن ِرْيَغِب سْفَن ْوَأ داَسَف يِف ِض ْرَ ْلأا اَمَّنَأَكَف َلَتَق َساَّنلا اًعيِمَج ْنَم َو اَهاَيْحَأ اَمَّنَأَكَف اَيْحَأ َساَّنلا اًعيِمَج ۖ ْدَقَل َو ْم هْتَءاَج اَن ل س  ر ِتاَنِ يَبْلاِب َّم ث َّنِإ ا ًريِثَك ْم هْنِم َدْعَب َكِل َذ يِف ِض ْرَ ْلأا
َنو ف ِرْس مَل
Artinya: “Oleh  karena  itu  kami  tetapkan (suatu  hukum)  bagi  Bani  Israil,  bahwa:
barangsiapa  yang  membunuh  seseorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh)  orang  lain,  atau  bukan  karena membuat  kerusakan  di  muka  bumi  maka seakan-akan  dia  telah  membunuh  manusia seluruhnya.  Dan  barangsiapa  memelihara kehidupan  seorang  manusia,  maka  seolah- olah  dia  telah  memelihara  kehidupan manusia  semuanya.  Sesungguhnya  telah datang  keada  mereka  Rosul-rosul  Kami dengan  (membawa)  keterangan-keterangan yang jelek kemudian banyak diantara mereka sesudah  itu  sungguh-sungguh  melampaui batas  dalam  berbuat  kerusakan  dimuka bumi .” (QS. Al-Ma’idah: 32).
Pernyataan  ayat itu khusus Bani Israil, tetapi yang  dimaksud  adalah  semua  orang  tidak perduli  suku,  ras,  kulit,  maupun  agamanya. Semua  harus  menjaga  hak  asasi  manusia untuk  hidup.  Kata  “ katabna ”  berati  wajib menyelamatkan setiap orang.
c) Memelihara keturunan
Demi  mempertahankan  keturunan  maka agama  memerintahkan  perkawinan  yang  sah antara  dua  jenis  laki-laki  dan  perempuan. Perkawinan  dapat  menjaga  kemurnian  nasab dengan baik. Syariah mengharamkan berbuat zinah,  sebab  dapat  membawa  kerusakan  dan kecemaran  turunan  sepanjang  masa.  Dan agama  telah  memberi  ketentuan  hukuman rajam  dan  dera  bagi  yang  melakukannya. Ketentuan  dera  100  kali  atas  pezina sebagaimana  disebutkan  dalam  firman-Nya dalam QS. An-Nur: 2.
ةَيِنا َّزلا
يِنا َّزلا َو او دِلْجاَف َّل ك د ِحا َو اَم هْنِم َةَئا ِم ةَدْلَج ۖ Artinya: “Perempuan  yang  berzinah  dan laki-laki  yang  berzina  maka  deraplah  tiap- tiap  seseorang  dari  keduanya  seratus  kali dera,  dan  janganlah  belas  kasihan  kepada keduanya ”.
d) Memelihara Harta Benda
Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan  zakat,  menghalalkan  jual  beli dan  mengharamkan  riba  dan,  melarang menimbun  harta  benda  komoditas  agar
menjadi  mahal  untuk  diedarkan  saat  mahal, bukan  untuk  tujuan  kedeimbangan  atau menjaga paceklik, dan mengharamkan mengambil  atau  makan  hak  orang  lain dengan  jalan  yang  tidak  sah.  Sebagaiman firman-Nya dalam QS. An-Nisa’: 29.
اَي اَهُّيَأ َنيِذَّلا او نَمآ َلا او ل كْأَت ْم كَلا َوْمَأ ْم كَنْيَب ِلِطاَبْلاِب Artinya:  “ Hai  orang-orang  yang  beriman janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil”.
Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak- hak  orang  lain,  maka  Allah  meletakkan hukum hadd bagi  pencuri  dengan  potong tangan  (al-Ma’idah:  38)  dan  perampok dengan  sanksi  dari  pengasingan  hukuman mati  (al-Ma’idah:  33).  Itu  semua  dalam rangka  menjaga  kemaslahatan  di  bidang kepemilikan harta benda.
e) Memelihara Akal
Demi  memelihara  akal,  maka  syariah mengharamkan  meminum-minuman  keras atau  makan  yang  memabukkan.  Alla  ‘ azza wa  jall dalam  QS.  Al-Maidah:  90  melarang mengkonsumsi arak karena merusak akal.
اَي اَهُّيَأ َنيِذَّلا او نَمآ اَمَّنِإ رْمَخْلا رِسْيَمْلا َو ا َو باَصْنَ ْلأ م َلا ْزَ ْلأا َو سْج ِر ْن ِم ِلَمَع ِناَطْيَّشلا هو بِنَتْجاَف ْم كَّلَعَل
َنو حِلْف ت
Artinya” Hai  orang-orang  yang  beriman, sesungguhnya  (meminum  khamar,  berjudi (berkorban  untuk)  berhala,  dan  mengundi nsib  dengan  anak  panah  (yang  belum dipasang  bulu)  adalah  termasuk  perbuatan syaitan.  Maka  jauhilah perbuatan-perbuatan itu  agar  kamu  mendapat  keberuntungan . (Hadi, 2014)”
Pelarangan  tentunya  juga  disertai  sanksi apabila dilanggar. Premium dacambuk delapanpulih kali cambukan.
3.2.2 Maslahah Hajjiyyah
Maslahah  hajjiyyah adalah  setiap  bentuk perbuatan  yang  tidak  terkait  dengan  dasar  yang lain (yang ada dalam maslahah daruriyyah ) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud dan dapat menghindarkan kesulitan dan kesempitan.  Sebagaimana  memelihara  kemerde-
kaan  pribadi  dan  beragama.  Dengan  kemer- dekaan  ini  maka  luaslah  gerak  langkah  hidup manusia.  Beberapa  contoh  implementasi masla- hah hajjiyyah ialah:
a) Pada  bidang  ibadah,  meliputi  pensyariah rukhsoh, seperti jama’ dan qasar bagi musafir, jama’ bagi orang hadir, solat dengan duduk  dan  tidur  bagi  yang  tidak  mampu berdiri, bolehnya terbuka bagi orang puasa di hari  di  bulan  Ramadan  bagi  musafir  dan orang  sakit,  gugurnya  kewajiban  solat  bagi wanita haid, nifas, dan sebagainya.
b) Pada  adat  kebiasaan;  seperti  kebolehan memburu  binatang,  menikmati  makanan- makanan  dan  minuman  lezat,  pakaian  yang bagus, dan tempat tinggal.
c) Pada  mu’amalat  atau  hubungan  antar manusia  dan  kelompok,  dibolehkannya  tran- saksi-transaksi  yang  memenuhi  kebutuhan, seperti  jual  beli  hutang  piutang,  persewaan, perseroan,  perbankan,  tanggungan-tanggu- ngan,  dan  lembaga-lembaga  sosial  masya- rakat,  yayasan-yayasan  sosial,  dan  lembaga- lembaga  sosial  masyarakat,  yayasan-yayasan sosial  dan  pendidikan.  Memutuskan  tali perkawinan  dengan  talak  karena  kebutuhan dan  keharusan,  penguasaan  wali  terhadap perkawinan  gadis  kecil  karena  kebutuhan pilihan kufu, dan sebagainya.
d) Pada masalah sanksi-sanksi  pidana, hak  wali untuk  memaafkan  dalam  hukum qishas patungan  para  kerabat  dalam  menanggung diyat, dan pengguguran hudud , dan sebagainya (Hadi, 2014).
3.2.3 Maslahah Tahsiniyyah
Maslahah tahsiniyyah atau al-kamaliyyat adalah  penjagaan  kemaslahatan  yang  berkaitan dengan  keindahan  (estetika),  kesempurnaan,  dan kepatutan  atau  kehormatan  ( muni’ah )  dan martabat.  Akomodasi  tradisi  dan  akhlaq  mulia atau  etika  dan  etiket  merupakan  tuntutan  dalam rangka  penjagaan  kemaslahatan tahsiniyyah. Andaikata  level tahsiniyyah ini  tidak  ada,  maka tidak  akan  sampai  menghilangkan  peraturan hidup,  seperti  pada daruriyyut, atau  terjadi kesulitan  ( haraj ),  seperti  pada daruriyyut, atau
terjadi  kesulitan  ( haraj ),  seperti  pada  kasus hajiyyat ,  namun  kehidupan  bagaimana  menjadi begitu  kaku  dan  buruk  menurut  ukuran  akal manusia  biasa.  Beberapa  ragam Maslahah Tahsiniyyah meliputi :
a) Bidang  ibadah,  yaitu thaharah dan  menutup
‘aurat ,  memakai  pakaian  dan  perhisaan, bertingkah  laku  yang  sopan-santun,  dan berparfum  ke  masjid  atau  pertemuan,  ibadah pendekatan  diri  ( taqarrub )  kepada  Allah, berupa  kepatuhan-kepatuhan  solat,  puasa, sedekah, dan sebagainya.
b) Bidang  muamalat,  seperti  hukum  larangan- larangan  menjual  barang-barang  najis  dan membahayakan,  menjual  limpahan  air  dan rumput,  menjual  jualan  orang  lain,  dan melamar gadis yang telah dilamar orang lain. Contoh  lain  adalah  perintah  agar  suami bersikap mu’asyarah  bil-ma’ruf, halus  dan baik  kepada  isterinya.  Memberikan  wewe- nang  kepada  wali  langsung  mengakadkan anak  perempuannya,  karena  anak  gadis biasanya  masih  malu-malu,  dan  perintah mengenai saksi dalam akad.
c) Bidang  adat,  syariat  menunjukkan  tatkrama makan dan minum, keharaman yang memba- hayakan,  dan  menghindari  sandang,  maka- nan, dan minuman yang berlebih-lebihan.
d) Bidang  pidana,  misalnya  larangan  meniru pembunuhan,  haramnya  membunuh  wanita, anak-anak,  dan  ppendeta  dalam  perang. Kewajiban  memenuhi  janji.  Haramnya  men- cederai  janji  dan  mencegah  perbuatan  yanag mengarah ke kerusakan.
3.3 Syarat-Syarat Kehujjahan Maslahah
Mursalah
Maslahah  mursalah merupakan  salah  satu sumber  hukum  Islam  yang  kebenarannya  masih terdapat khilafiyah di  kalangan  ulama  (Hadi, 1986). Para ulama  sangat  berhati-hati  ( ikhtiyath ) dan  memberikan  syarat-syarat  yang  begitu  ketat dalam  mempergunakan maslahah  mursalah sebagai hujjah ,  dengan  alasan  dikhawatirkan akan  menjadi  pintu  masuk  bagi  pembentukan hukum  syariat  menurut  hawa  nafsu  dan keinginan  perorangan,  bila  tidak  ada  batasan-
batasan  yang  benar dalam  memperggunakannya. Oleh  karena  itu  terdapat  syarat-syarat maslahah mursalah sebagai  dasar  legislasi  hukum  Islam yang  dikemukakan  oleh  ulama,  diantaranya adalah:
1) Menurut Asy-Syatibi
Maslahah  mursalah dapat  dijadikan  sebagai landasan hukum bila:
a) Kemaslahatan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip apa  yang  ada  dalam  ketentuan syari’ yang secara ushul dan furu’ nya tidak bertentangan dengan nash.
b) Kemaslahatan  hanya  dapat  dikhususkan  dan diaplikasikan  dalam  bidang-bidang  sosial ( mu’amalah )  di  mana  dalam  bidang  ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan  bidang  ibadah.  Karena  dalam mu’amalah tidak  diatur  secara  rinci  dalam nash.
c) Hasil maslahah merupakan  pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah , Hajjiyyah, dan  Tahsiniyyah. Metode maslahah adalah sebagai  langkah  untuk  menghilangkan  kesu- litan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan, terutama  dalam  masalah-masalah  sosial kemasyarakatan  (Asy-Syatibi,  1991).  Seba- gaimana Allah swt telah berfirman:
… َو ه ْم كاَبَتْجا اَم َو َلَعَج ْم كْيَلَع يِف ِنيِ دلا ْن ِم ج َرَح …
Artinya: “Dan  dia  sekali-kali  tidak menjadikan  untuk  kamu  dalam  agama  suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj: 78)14 2) Menurut Abdul Wahab Khallaf Maslahah  mursalah dapat  dijadikan  sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:
a) Berupa maslahah yang  sebenarnya  (secara haqiqi)  bukan  maslahah  yang  sifatnya  duga- an,  tetapi  yang  berdasarkan  penelitian, kehati-hatian  dan  pembahasan  mendalam serta  benar-benar  menarik  manfa’at  dan menolak kerusakan.
b) Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk  kepentingan  perorangan,  tetapi  untuk orang banyak.
c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan  oleh  nash  (Alqur’an  dan  al- Hadits) serta ijma’ ulama (Khallaf, 2002).
3) Menurut Al-Ghozali
Maslahah mursalah dapat  dijadikan  sebagai landasan hukum bila:
a) Maslahah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara’
b) Maslahah  mursalah tidak  bertentangan dengan ketentuann nash syara’ (Alqur’an dan al-Hadits).
c) Maslahah  mursalah adalah  sebagai  tindakan yang  dzaruri  atau  suatu  kebutuhan  yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat (Jamil, 2008).
4) Menurut Jumhurul Ulama
Menurut  Jumhurul  Ulama  bahwa maslahah mursalah dapat  sebagai  sumber  legislasi  hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:
a) Maslahah tersebut  haruslah  “ maslahah yang haqiqi”  bukan  hanya  yang  berdasarkan prasangka  merupakan  kemaslahatan  yang nyata.  Artinya  bahwa  membina  hukum berdasarkan  kemaslahatan  yang  benar-benar dapat  membawa  kemanfaatan  dan  menolak kemadharatan.  Akan  tetapi  kalau  hanya sekedar  prasangka  adanya  kemanfaatan  atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan,  maka  pembinaan  hokum semacam  itu  adalah  berdasarkan wahm
(prasangka)  saja  dan  tidak  berdasarkan syari’at yang benar.
b) Kemaslahatan  tersebut  merupakan  kemas- lahatan  yang  umum,  bukan  kemaslahatan yang  khusus  baik  untuk  perseorangan  atau kelompok  tertentu,  dikarenakan  kemasla- hatan  tersebut  harus  bisa  dimanfaatkan  oleh orang  banyak  dan  dapat  menolak  kemuda- ratan terhadap orang banyak pula.
c) Kemaslahatan  tersebut  tidak  bertentangan dengan  kemaslahatan  yang  terdapat  dalam Alqur’an  dan  al-Hadits  baik  secara  dzahir atau  batin.  Oleh  karena  itu  tidak  dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash  seperti  menyamakan  bagian  anak  laki- laki  dengan  perempuan  dalam  pembagian
waris,  walau  penyamaan  pembagian  tersebut berdalil  kesamaan  dalam  pembagian  (Jamil, 2008).
Ketentuan  di  atas  dapat  dirumuskan  bahwa maslahah  mursalah dapat  dijadikan  sebagai landasan  hukum  serta  dapat  diaplikasikan  dalam tindakan  sehari-hari  bila  telah  memenuhi  syarat sebagai  tersebut  di  atas,  dan ditambahkan maslahah tersebut  merupakan  kemaslahatan yang  nyata,  tidak sebatas  kemaslahatan  yang sifatnya  masih  prasangka,  yang  sekiranya  dapat menarik  suatu  kemanfaatan  dan  menolak kemudaratan.  Selama maslahah tersebut  me- ngandung  kemanfa’atan  secara  umum  dengan mempunyai  akses secara  menyeluruh  dan  tidak melenceng  dari  tujuan-tujuan  yang  dikandung dalam Alqur’an dan al-Hadits.

## 3.4 Kajian Maslahah Mursalah
Lapangan  atau  kajian  penerapan maslahah mursalah menurut ulama yang menggunakannya itu  menetapkan  batas  wilayah  penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti  muamalah  dan  adat.  Dalam  masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali maslahah tidak  dapat  dipergunakan  secara  keseluruhan. Alasannya  karena maslahah itu  didasarkan  pada pertimbangan  akal  tentang  baik  buruk  suatu masalah,  sedangkan  akal  tidak  dapat  melakukan hal itu untuk masalah ibadah.
Segala  bentuk  perbuatan  ibadah ta’abuddi dan tawqifi (ubudiah-doktrinal)  (Ridwan,  2016), artinya  kita  hanya  mengikuti  secara  apa  adanya sesuai  dengan  petunjuk syar’i dalam nash ,  dan akal  sama  sekali  tidak  dapat  mengetahui  kenapa demikian.  Misalnya  mengenai  shalat  dhuhur empat  rakaat  dan  dilakukan  setelah  tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.
Diluar  wilayah  ibadah,  meskipun  diantara- nya  ada  yang  tidak  dapat  diketahui  alasan hukumnya,  namun  secara  umum  bersifat ta’aq- quli (rasional)  dan  oleh  karenanya  dapat  dinilai baik  dan  buruknya  oleh  akal.  Umpamanya minum khamr itu  adalah  buruk  karena  merusak akal; penetapan  sanksi  atas pelanggar  hukum  itu baik  karena  dengan  begitu  umat  bebas  dari
kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan (Syarifuddin, 2008).
3.5 Penerapan Maslahah Mursalah Adapun  contoh-contoh  penggunaan masla- hah mursalah antara lain:
a) Sahabat  Utsman  bin  Affan  menulis  al-Quran kedalam beberapa mushaf . Padahal hal ini tak pernah  dilakukan  pada  masa  Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka mala- kukan  pengumpulan  pengumpulan  itu  tidak lain  kecuali  semata-mata maslahat ,  yaitu menjaga  al-Quran  dari  kepunahan  atau kehilangan  kemutawatirannya  karena  me- ninggalnya  sejumlah  besar hafidz dari generasi sahabat.
b) Perbuatan para sahabat memilih dan mengangkat  Abu  Bakar  ash-Shiddiq  sebagai khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad untuk memimpin ummat dalam rangka untuk meneruskan estafet kepemimpinan dan da’wah,  serta  menjaga,  berlakunya  syariat yang  dibawa  oleh  Nabi.  Pada  saat  itu, seorang khalifah sangat dibutuhkan, sehingga terpilihnya  Abu  Bakar  merupakan  suatu maslahat ,  walaupun  hal  tersebut  tidak ditemukan dalil khusus dari teks syariat yang membenarkan  atau  menyuruh  atau  memba- talkannya (melarang) (Zahrah, 2005).
c) Terbitnya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti fatwa tentang keha- rusan “sertifikat halal” bagi produk makanan, minuman  dan  kosmetik.  MUI  melalui Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-Obatan dan  Kosmetik  (LP-POM  MUI)  berupaya melakukan penelitian terhadap produk makanan,  minuman,  obat-obatan  dan  kos- metik  yang  diproduksi  oleh  suatu  pabrik untuk  dipasarkan.  Hal  yang  seperti  ini  tidak pernah  ada  teks nash yang  menyinggungnya secara  langsung.  Demi  kemaslahatan  masya- rakat  maka  fatwa  tersebut  diterbitkan berasaskan pertimbangan maslahah mursalah (Kahhar,  2003).  Kemudian  berkaitan  dengan fatwa  keharaman  bunga  bank,  juga  tidak disebutkan  hukumnya  secara  jelas  dalam  al- Quran  dan  al-Hadits.  MUI  melalui  fatwanya
menetapkan  bunga  bank  itu  haram  untuk mengqiyaskan  kepada  riba  karena  menurut mereka  unsur  tambahan  yang  menjadi illat haramnya riba juga terdapat pada bunga bank (Musrofah, 2008).
d) Prinsip hukum Islam maslahah saat ini dapat digunakan  sebagai  mekanisme  penyaringan etis  untuk  diajarkan  sebagai  bagian  dari proses  pendidikan  akuntansi  yang  bermoral atau  beretika  (Rahmandan  Rahim,  2012). Konsep  maslahah  sosial  juga  digunakan dalam  sistem  keuangan  Islam  saat  ini khususnya  dalam  hal  tanggung  jawab  social (Cebeci, 2012).
Oleh  karena  itu,  apabila  diperhatikan  secara seksama istimbath hukum  yang  dilakukan  oleh para  sahabat, tabi’in dan  para  ulama  merupakan hasil ijtihad dengan  pertimbangan maslahah mursalah yang  tidak  bertentangan  dengan syari’ah.
3.6 Pandangan Para Ulama tentang
Maslahah Mursalah
Berikut  ini  adalah  pandangan  atau  pendapat para ulama mengenai maslahah mursalah :
1) Mazhab Maliki, Hambali dan as-Syathibi
Ulama  Malikiyah  dan  Hanabilah  menerima maslahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan  hukum,  bahkan  mereka  dianggap sebagai ulama  fiqh  yang  paling banyak dan luas menerapkannya.  Menurut  mereka maslahah mursalah merupakan induksi dari  logika sekumpulan nash ,  bukan  dari nash yang  dirinci seperti  yang berlaku  dalam qiyas . Bahkan  Imam Syathibi  mengatakan  bahwa  keberadaan  dan kualitas maslahah  mursalah bersifat  pasti ( qath’i ),  sekalipun  dalam  penerapannya  bisa bersifat zhanni (relatif) (Haroen, 2001).
Adapun  golongan  Malikiyyah  dan  Hanabilah, mereka  banyak  membentuk  hukum  berdasarkan maslahah semata,  tanpa  memasukkan  ke  dalam qiyas .  Menurut  Imam  Malik,  untuk  menetapkan dalil  ini,  ia  mengajukan  tiga  syarat  dalam maslahat  yang  dijadikan  dasar  pembentukan hukum, yaitu:
1. Pertama, bahwa  kasus  yang  dihadapi  harus- lah  termasuk  bidang  mu’amalah,  sehingga
kepentingan  yang  terlihat  di  dalamnya  dapat dinilai  berdasarkan  penalaran  kasus  tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat.
2. Kedua, bahwa  kepentingan  tersebut  mestilah sesuai  dengan  jiwa  syari’ah  dan  tidak  boleh bertentangan  dengan  salah  satu  sumber hukum di dalamnya.
3. Ketiga, bahwa kepentingan  tersebut  haruslah berupa  hal-hal  yang  pokok  dan  darurat, bukan  yang  bersifat  penyempurna  (keme- wahan).  Hal-hal  pokok  tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal,  keturunan,  dan kekayaan.  Hal-hal  yang darurat  berhubungan  dengan  usaha  untuk memperbaiki  kehidupan,  sedangkan  hal-hal penyempurna bersifat “hiasan dan tambahan” (Syukur, 1993).
2) Maslahah  Mursalah menurut  Jumhur Ulama
Jumhur  Ulama  bersepakat  bahwa maslahah mursalah adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya  hukum-hukum  Islam.  Hanya  saja Jumhur Hanafiyah dan Syafi’iyyah mensyaratkan tentang maslahah ini,  hendaknya  ia  dimasukkan di  bawah qiyas ,  yaitu  sekiranya  terdapat  hukum asal  yang  dapat  diqiyaskan  kepadanya  dan  juga terdapat illat  mundhabith (tepat).  Sehingga dalam  hubungan  hukum  itu  terdapat  tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman  ini  mereka  berpegang  pada  kemas- lahatan  yang  dibenarkan  syara’,  tetapi  mereka lebih leluasa dalam mengganggap maslahah yang dibenarkan  syara’  ini,  karena  luasnya  mereka dalam  soal  pengakuan  syari’  (Allah)  terdapat illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisir kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada maslahah  mursalah yang  tidak  ada  dalil  yang mengakui kebenarannya.
Pada  hakikatnya,  dalam  masalah  ini,  empat imam  madzhab  mengakui  apa  yang  disebut maslahah .  Hanya  saja  jumhur  ulama  Hanafiyah dan  Syafi’iyah  berupaya  memasukkan  maslahah ke dalam qiyas . Mereka dalam masalah ini keras, demi  memelihara  hukum  dan  berhati-hati  dalam soal  pembentukan  hukum.  Adapun  golongan Malikiyah  dan  Hanabiyah,  mereka  menjadikan-
nya  sebagai  dalil  yang  berdiri  sendiri  dengan nama maslahah mursalah (Syukur, 1993) .
3) Najmuddin at-Thufi
At-Thufi  berpendapat  bahwa  maslahah  meru- pakan hujjah terkuat  yang  secara  mandiri  dapat dijadikan  sebagai  landasan  hukum  dan  ia  tidak membagi  maslahat  itu  sebagaimana  yang  dila- kukan oleh jumhur ulama. Ada tiga prinsip yang dianut  at-Thufi  tentang maslahah yang  menye- babkan  pandangannya  berbeda  dengan  jumhur ulama, yaitu:
1. Akal  bebas menentukan  kemaslahatan  dan kemafsadatan khususnya dalam  bidang mu’amalah  dan  adat  ( ‘urf ).  Untuk  menen- tukannya  termasuk  mengenai  kemaslahatan dan  kemudharataan  cukup  dengan  akal. Pandangan ini berbeda dengan jumhur ulama yang  mengatakan  bahwa  sekalipun  kemas- lahatan  dan  kemudharatan  itu  dapat  dicapai dengan  akal,  namun  kemaslahatan  itu  harus mendapatkan dukungan dari nash atau ijma’ , baik bentuk, sifat maupun jenisnya.
2. Maslahah merupakan  dalil  mandiri  dalam menetapkan  hukum.  Oleh  sebab  itu,  untuk kehujjahan maslahah tidak  diperlukan  dalil pendukung,  karena maslahah itu  didasarkan kepada pendapat akal semata.
3. Maslahah hanya  berlaku  dalam  masalah mu’amalah  dan  adat  kebiasaan,  adapun dalam  masalah  ibadah  atau  ukuran-ukuran yang  ditetapkan  syara’  tidak  termasuk  objek maslahah ,  seperti  shalat  dhuhur  empat raka’at ,  puasa  selama  bulan  ramadhan  satu bulan dan lain-lain. Karena masalah-masalah seperti  ini  merupakan  hak  Allah  semata (Haroen, 2001).

## 4) Hasbi ash-Shiddieqy
Hasbi  ash-Shiddieqy  berpendapat  bahwa tidak ada perselisihan di kalangan ulama menge- nai penetapan-penetapan hukum ( tasyri’ ) selama dimaksudkan  untuk  kemaslahatan  manusia  yang bersifat dharuriyat,  hajiyat ,  maupun tahsiniyat . Adanya siyasah  syar’iyyah (Zuhaily,  1997) , dalam  bagian  fiqh  dikarenakan  maksud  hendak memberikan  kemaslahatan,  yakni  kebijaksanaan untuk  membuat  masyarakat  lebih  dekat  dan
gemar  kepada  kebajikan  serta  menjauhi  dan membenci keburukan dan kerusakan.
Menurut ash-Shiddieqy, siyaasah syar’iyyah pada hakikatnya sama dengan maslahah mursalah . Maslahah mursalah inilah yang digali melalui qiyas , kaidah umum hukum dan istihsan . Selain  itu,  jumhur  ulama  pun  sepakat,  bahwa yang dinashkan oleh syara’ yang didasarkan atas illat tujuannya adalah untuk mewujudkan kemas- lahatan  bagi  manusia.  Ash-Shiddieqy  berpen- dapat:  “Berhujjah  dengan maslahah  mursalah dan  membina  hukum  diatasnya,  adalah  satu keharusan. Inilah yang sesuai dengan keumuman syariat  dan  dengan  demikianlah  hukum-hukum Islam dapat berjalan beriringan dengan masa dan inilah yang ditempuh oleh para sahabat. Menolak maslahah mursalah berarti membekukan syariat, karena  keragaman  maslahat  yang  terus  tumbuh tidak mudah didasarkan pada satu  dalil  tertentu” (Kahhar,  2003).  Mencapai  Maslahah  juga merupakan  salah  satu  tujuan  syariah  (Syaputra, et al., 2014).

## 4. Kesimpulan
Mayoritas  ulama  berpendapat maslahah mursalah hanya dapat dijadikan istimbath hukum pada  urusan  mu’amalah  saja.  Produk  hukum yang  ditetapkan  dengan  metode  ini dinilai  lebih efektif dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan mu’amalah konteks- tual (kekinian) yang belum disebutkan ketentuan hukumnya  secara  jelas  dalam nash . Maslahah mursalah bertujuan  untuk  merealisasikan  dan memelihara  kemaslahatan  umat  manusia  secara maksimal yang merupakan cerminan manifestasi dari konsep maqashid syariah .

## 5. Ucapan Terimakasih
Beribu  terimakasih  dihaturkan  kepada  Prof. Dr.  Abdil  Hadi,  MA,  Prof.  Dr.  Ahmad  Rafiq, MA  dan  Dr.  Mashudi  yang  telah  berjasa  dalam pembuatan  artikel  ini  sekaligus  telah  menga- jarkan  kami  akan  pentingnya  ilmu  maslahah. Jazakumullah khairan katsiran

## 6. Daftar Pustaka
Al-Ghazali.  (1971). Al-Mustasfa .  Mesir:  Maka- tabah al-Jundiyah.
Al-Zafzaf,  Ali.  (1970). Mudarafah  fi  Ushul  al- Fiqh . Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
Asmawi.  (2016).  “Konseptualisasi  Teori Masla- hah ”.  Jurnal  Salam.  dikutip  dari  journal.- uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/downloa d/1548/pdf
Asriaty.  (2015).  “Penerapan  Mashlahah  Mur- salah  dalam  Isu-Isu  Kontemporer”. Jurnal Madania. Vol. 19. No. 1.
Asy-Syatibi  (t.tn). al-Muwafaqat  fi  Ushul  al- Syari’ah. Jilid  2.  Kairo:  Musthafa  Muham- mad.
Asy-Syatibi.  (1991). Al-I’tishom .  Beirut:  Dar  al- Fikr.
Bakar,  Syeikh  Abu.  (1977). Al-Faraidul  Bahiy- yah. terj.  Moh.  Adib  Bisri. Al-Faraidul Bahiyyah . Kudus: Menara Kudus.
Cebeci,  Ismail.  (2012).  “Integrating  The  Social Maslaha  Into  Islamic  Finance”. Accounting Research Journal. Vol. 25. Issue: 3.
Dusuki,  Asyraf  Wajdi  dan  Nurdianawati  Irwani Abdullah.  (2012)  “Maqasid  al-Shari’ah, Maslahah,  and  Corporate  Social  Respon- sibility”. The  American  Journal  of  Islamic Social Sciences . 24: 1.
Fazlurrahman.  (1984). Islam. Bandung:  Penerbit Pustaka.
Febriani,  Nur  Arfiyah.  (2012).  “Ra’yu  Sebagai Sumber  Hukum  Islam”. Jurnal  Al-’Adalah. Vol. X. No. 4.
Ghani, Nik Abdul Rahim Nik Abdul, Hayatullah Laluddin,  dan  Amir  Husin  Mat  Nor.  (2011) “Maslahah  as  a  Source  of  Islamic Transactions (Mu’amalat)”. Islamiyyat: Jurnal  Antarabangsa  Pengajian  Islam; International Journal of Islamic Studies . No.
33.
Hadi,  Abdul.  (2014). Ushul  Fiqh  Konsep  Baru Tentang  Kaidah  Hikmah  dalam  Teori  Fiqh . Semarang: IAIN Walisongo.
Haroen,  Nasrun.  (2001). Ushul  Fiqh .  Jakarta:
Logos Wacana Ilmu.
Jamil,  Mukhsin.  (2008). Kemaslahatan  dan Pembaharuan  Hukum  Islam .  Semarang:
Walisongo Press.
Kahhar, Wahidul.  (2003). “Efektivitas  Maslahah Mursalah  dalam  Penetapan  Hukum  Syara”. Thesis. Pascasarjana  UIN  Syarif  Hidaya- tullah. Jakarta.
Khallaf,  Abdullah  Wahab.  (2002).  Ilmu  Ushulul Fiqh.  terj.  Noer  Iskandar  al-Bansany.
Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Kholil,  Munawar.  (1995). Kembali  Kepada  al- Quran  dan  as-Sunnah .  Semarang:  Bulan Bintang.
Laluddin,  Hayatullah.  (2015).  “ Maslahah’s Role As  an  Instrument  for  Revival  of  Ijtihad”. International  Journal  of  Islamic  Thought ( IJIT ) . Volume. 8.
Musrofah,  Siti.  (2008).  “Konsep  Maslahah Mursalah dalam Dunia Bisnis dengan Sistem Franchise  (Waralaba), Skripsi. Fakultas Syariah  dan  Hukum  UIN  Syarif  Hidaya- tullah. Jakarta.
Omar,  Nizaita  dan  Zulkifly  Muda.  (2017) “The Application  of  the  Rule  of  Istihsan  bi  Al- Maslahah (Juristic Preference by Interest): A Practical  Approach  on  Some  Medical Treatment”.
International
Journal of Academic  Research  in  Business  and  Social Sciences . Vol. 7. Issue 5.
Rahman,  Abdul  dan    Rahim  Abdul.  (2013). “Ethics  in  Accounting  Education:  Contri- bution  of  The  Islamic  Principle  of  Mas- lahah”. International  Journal  of  Economics, Management and Accounting . 11. No.1.
Ridwan.  (2016).  “Argumen  Keadilan  Gender Dalam  Hukum  Waris  Islam  Perspektif Pemikir  Muslim  Kontemporer”. Laporan Penelitian  Individual  Unggulan .  Kemen- terian  Agama  RI  Institut  Agama  Islam Negeri (IAIN). Purwokerto.
Sirat, Abdul Hadi,  Nurul Hilmiyah dan  Muham- mad  Hakimi  Mohd.  Shafiai,  (2016).  “Al Maslahah  Based  Quality  Management:  A Theoretical Overview”. American Journal of Applied Sciences . 13 (3).
Syaputra,  Elvan,  Faridl  Noor  Hilal,  Muhammad Febriansyah,  Issa  Qaed,  Muhammad  Majdy Amiruddin,  Muhammad  Ridhwan  Ab.  Aziz. (2014). “Maslahah as an Islamic Source and its  Application  in  Financial  Transactions”. Journal  of  Research  in  Humanities  and Social Science . Volume. 2. Issue 5.
Syarifuddin,  Amir.  (2008). Ushul  Fiqh. Jilid  II. Cet.  ke-4.  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Syukur,  Sarmin.  (1993). Sumber-sumber  Hukum Islam . Surabaya: Al-Ikhlas.
Yunus,  Muhammad.  (1973). Kamus  Arab Indonesia. Jakarta:  Yayasan  Penyeleng- garaan Penerjemah dan Penafsir Alqur’an.
Zahrah, Muhammad Abu. (2005). Ushul al-Fiqh, terj.  Saefullah  Ma’shum.  et  al. Ushul  Fiqih.
Jakarta: Pustaka Firdaus.
Zuhaily,  Wahbah.  (1997). Ushul  Fiqh. Jakarta: Radar Jaya Pratama.
Zulbaidah.  (2016). Ushul  Fiqh  I  Kaidah-Kaidah Tasyri’iyah. Bogor: Ghalia Indonesia.