## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 07 | Nomor 02 | Desember 2023 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Praktik  Arisan  Uang  Menggunakan  Sistem  Bertingkat  dalam Perspektif Hukum Islam
Yumnariyah 1
1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta │yumnariya8@gmail.com

## Abstrak
Konsep  arisan  uang  menggunakan  sistem  bertingkat  dimana  pemenang  undian pertama wajib mengembalikan uang tersebut dengan nilai pokok sekalius terdapat tambahan yang semakin lama semakin membesar dan  berkelipatan. Konsep arisan ini banyak mengandung pro dan kontra. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktek arisan uang menggunakan sistem bertingkat yang terjadi di Desa Pragaan, dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait praktek arisan tersebut. Jenis penelitian  dalam  permasalahan  ini  menggunakan field  research yang  bersifat diskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  arisan  uang menggunakan  sistem  bertingkat  ini  akad  yang  diguanakan  adalah  akad  qadr  yang mana terdapat debitur dan kreditur. Permasalahan yang menonjol dalam arisan ini terdapat  suatu  tambahan  uang  disetiap  undian  dilakukan,  sehingga  hal  ini menyeleweng dari konsep arisan itu sendiri, karna terdapat kelebihan dari pinjaman awal.
Kata Kunci: Akad; Arisan; Hukum Islam.
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## The  Practice  of  Money  Arising  With  a  Multilevel  System  in  the Perspective of Islamic Law

## Abstract
The  concept  of  a  money-saving  group  uses  a  tiered  system  where  the  first  lottery winner  is  required  to  return  the  principal  amount  along  with  increasing  and multiplying  additional  contributions  over  time.  This  concept  of  a  money-saving group  has  both  pros  and  cons.  The  purpose  of  this  research  is  to  understand  the practice  of  the  tiered  money-saving  group  system  in  Pragaan  Village  and  to determine  the  Islamic  legal  perspective  regarding  this  practice.  The  research method used in this issue is descriptive field research. The results of this research indicate that in this tiered money-saving group, the contract used is a qard contract, which involves a debtor and a creditor. The prominent issue in this money-saving group is the additional money added with each lottery, deviating from the concept of the money-saving group itself, as there is an excess over the initial loan.
Keywords: Akad; Social Gathering; Islamic Law.

## PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk Allah  yang  diciptakan  dengan  begitu sempurna. Untuk memenuhi kehidupannya manusia tidak bisa hidup sendiri,  meraka  saling  membutuhkan antara  satu  dan  yang  lainnya.  Manusia dalam  kehidupannya  memiliki  tiga fungsi,  yaitu  sebagai  makhluk  tuhan, individu,  dan  sosial  budaya  (Haderani, 2018).  Dalam  kehidupan  manusia  saat ini  tidak  terlepas  dari  kebutuhan,  baik kebutuhan  primer,  skunder,  maupun tertier.  Manusia  sudah  dikodratkan untuk  hidup  saling  membutuhkan  agar mereka  dapat  saling  tolong  menolong antara satu dengan yang lainnya.
Rasulullah
memerintahkan kepada  umatnya  untuk  tidak  saling membenci,  mengadu  domba,  bahkan memuji secara berlebihan, agar kehidupan mereka selalu akur dan tidak saling membenci. Allah memerintahkan
kepada  manusia  untuk  selalu  bersikap adil  agar  tidak  menjadi  orang  yang dzalim terhadap sesama manusia (Yasir, 2014).  Manusia  hidup  berdampingan dan  tidak  jauh  dari  kata  saling membutuhkan,  baik  dari  ekonomi maupun sosial, mereka terdorong untuk saling berinteraksi yang didasari dengan adanya kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing.
Manusia  diberikan  kebebasan dalam  mengatur  semua  aspek  dalam kehidupannya selama tidak
bertentangan  dengan  hukum  islam (Iryani,  2017).  Kebutuhan materi manusia  berkembang  seiring  dengan berjalannya  waktu  terutama  dalam  hal bermuamalah.  Arisan  merupakan  salah satu kegiatan muamalah yang dijadikan wadah  untuk  mendapatkan  keuntungan (Syarbaini,  2022).  Arisan  merupakan hal  lumrah  yang  dilakukan  oleh masyarakat  sebagai  kegiatan  sosial ekonomi, misalnya di instansi
pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, bahkan  ditempat  ibadah.  Arisan  yang sering  terjadi  di  masyarakat  memiliki objek  yang  berbeda,  terdapat  macam- macam arisan yang terjadi di masayarakat  di  antaranya,  arisan  uang, barang berharga, sembako, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Dari  sisi  substansinya  arisan merupakan  akad  sosial  yang  lebih tepatnya akad qard yaitu hutang piutang (Nur & Satrawati, 2022). Dalam Islam, arisan  merupakan  utang  piutang  yang termasuk  dalam  al-qadr, yang tentunya memiliki  aturan-aturan  dan  kepastian hukum  yang  harus  dilakukan.  Menurut fuqaha’, qard merupakan  perjanjian antara  dua  orang  yang  saling  memiliki tanggung  jawab,  salah  satu  pihak menyerahkan  hartanya  kepada  pihak yang  lain  untuk  dimanfaatkan  dijalan yang  benar,  dan  wajib  dikembalikan pada  saat  yang  sudah  ditentukan  (Al Hadi,  2017).  Salah  satu  bentuk  arisan yang ada di Desa Pragaan yakni arisan uang menggunakan sistem bertingkat.
Arisan uang menggunakan sistem bertingkat yang terjadi di Desa Pragaan ini  banyak  menuai  perdebatan,  karena dalam  praktek  arisan  tersebut  terdapat peningkatan jumlah setoran seat undian dilakukan,  sehinggan  setiap  peserta arisan akan mendapatkan jumlah pendapatan yang berbeda sesuai dengan aturan  yang  telah  ditentukan.  Arisan seperti  ini  terdapat  sebuah  ketidak adilan akan hasil yang didapat oleh para anggota, yaitu perolehan jumlah pendapatan  antara  pemenang  undian pertama  dengan  pemenang  undian
selanjutnya, dan hal ini masih jauh dari konsep qard itu sendiri.
Arisan di dalam Islam merupakan utang  piutang  yang  termasuk  dalam konsep muamalah, yang mana apabilaa masuk  dalam  kategori  hutang  piutang, maka  pemberi  pinjaman  tidak  boleh mengharapkan  imbalan  atau  lebih,  dan peminjam  mengembalikannya  harus sesuai  dengan  jumlah  yang  didapatkan (Yusdani,  2020).  Syafi’i  Antonio mengatakan  bahwa  konsep  al-qadr  itu sendiri  merupakan  pemebrian  harta kepada orang lain yang suatu saat akan dikembalikan atau diminta kembali dan tanpa mengharap imbalan.
Adapun  penelitian  sebelumnya pernah dilakukan seperti penelitian oleh Syarbaini (2022), dimana fokus penelitiannya terletak pada implementasi akad syariah dalam arisan uang.  Penelitian  oleh  Nur  &  Sohrah (2022)  meneliti  tinjauan  hukum  arisan uang  diganti  dengan  barang.  Adapun dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui praktik arisan uang dengan sistem  bertingkat  dalam  perspektif hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni metode kualitatif, yaitu dengan memahami  fenomena-fenomena  atau kejadian-kejadian  yang  dialami  oleh subjek  penelitian  (Gunawan,  2022).
Penelitian ini merupakan jenis penelitian  lapangan  ( field  research ). Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu,  para  masyarakat  yang  menjadi
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
anggota  arisan  uang  menggunakan sistem  bertingkat,  yang  mana  mereka merupakan  pelaku  utama  dari  arisan tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian  lapangan,  maka  teknik  dari pengambilan data di lapangan menggunakan  observasi,  yakni  terjun langsung ke lapangan pada saat praktek arisan  uang menggunakan  sistem bertingkat dilakukan, selanjutnya melakukan  wawancara  terhadap  para anggota yang memang terlibat langsung dalam  praktek  tersebut.  Sedangkan dalam  teknik  pengelohan  dan  analisis data  yang  peneliti  akan  lakukan menggunakan  beberapa  tahapan  di antaranya, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rijali, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik  Arisan  Uang  Menggunakan Sistem Bertingkat di Desa Pragaan
Arisan merupakan kebiasaan turun temurun atau warisan para leluhur yang  sampai  saat  ini  masih  dilakukan dan  masih  melekat  dalam  kahidupan masyarakat dari berbagai kalangan, baik kalangan  rendah,  menengah,  sampai kalangan atas (Basri & Achmadi, 2022). Arisan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  diartikan  sebagai  kegiatan mengumpulkan uang atau suatu barang yang dinilai sama yang kemudian diundi dalam  menentukan  siapa  yang  akan memperoleh undian terlebih dahulu, dan dilaksanakan  dalam  pertemuan  secara berkala sehingga setiap anggota mendapatkan undian tersebut.
Arisan  ialah  wadah  atau  tempat untuk  bersosialisasi  dengan  beberapa individu, dan arisan juga salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat,  seperti  membeli  barang yang  mungkin  bagi  para  ibu  rumah tangga  yang  hanya  berpenghasilan rendah,  sehingga  mereka  mengikuti kegiatan  arisan  (Putri  &  Suryaningsih, 2018).  Tujuan  utama  dari  adanya sebuah  arisan  merupakan  rasa  tolong menolong sesama masyarakat yang ikut terlibat  dalam  kegiatan  arisan,  dan arisan  merupakan  suatu  paksaan  bagi para  anggota  untuk  menabung,  karna disetiap  waktu  yang  ditentukan  para anggota  wajib  membayar  iuran  yang telah  disepakati  dari  awal  dimulainya kegiatan  arisan.  Arisan  berkembang pesat dalam masyarakat khususnya bagi para pedangang, petani, dan ibu rumah tangga,  karena  mereka  beranggapan bahwa arisan merupakan sarana tabungan dimasa yang akan datang.
Praktek arisan yang sering terjadi di Desa Pragaan bermacam-macam, ada arisan  yang  berbentuk  uang,  berbentuk barang,  berbentuk  spiritual.  Salah  satu arisan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Pragaan, yaitu arisan uang menggunakan  sistem  bertingkat,  yang mana  arisan  tersebut  dilakukan  setiap tiga  bulan  sekali.  Arisan  bertingkat  ini ada  penambahan  iuaran  pada  saat undian dilakukan. Dalam arisan ini para anggota  berperan  sebagai  debitur  dan kreditur.
Arisan uang menggunakan sistem bertingkat yang terjadi di Desa Pragaan ini  merupakan  suatu  arisan  yang  mana
dalam  setiap  anggota  atau  peserta  di wajibkan membayar uang iuran dengan nominal  yang  berbeda  disetiap  undian, dan semakin  lama undian berlangsung, maka iuran yang diberikan juga semakin meningkat.  Islam  tidak  menjelaskan terkait  hukum  arisan,  sehingga  dengan demikian arisan disebut dengan masalah ijtihadiyah  yang  memerlukan  istimbat hukum  untuk  mengetahui  hukum  dari adanya  arisan.  Oleh  karena  itu,  semua kegiatan  yang  berhubungan  dengan muamalah  hukum  asalnya  mubah  atau boleh  dilakukan  selama  tidak  ada  dalil yang mengharamkannya (Harahap, 2019).
Arisan uang menggunakan sistem bertingkat yang terjadi di Desa Pragaan sudah berkembang pesat dan mengikuti arisan-arian yang telah berjalan sebelumnya.  Arisan  ini  tidak  jauh berbeda  dengan  arisan  yang  pada umumnya, yaitu pada saat undian akan dilakukan  semua  anggota  arisan  harus berkumpul  dalam  satu  tempat  yang mana  tempat  tersebut  sudah  disepakati sebelum arisan dilakukan, dan pada saat undian  dilakukan  dan  nama  peserta yang  keluar  maka  peserta  tersebut adalah pemenangnya.
Anggota  arisan  terdiri  dari  78 orang,  di  antaranya  kerabat  dekat, tetangga,  petani,  dan  pedagang,  dan juga  terdapat  anggota  dari  desa  luar yang  memang  siap  ikut  dalam  arisan tersebut.  Uang  pokok  dari  arisan bertingkat  ini  sebesar  Rp  50.000.00,-. Pada  undian  pertama  anggota  arisan hanya membawa uang pokok saja tampa danya  tambahan  uang  iuran,  kemudian
tiga  bulan  selanjutnya  setiap  anggota wajib membawa uang iuran sesbesar Rp 50.000.00,-  kemudian  uang  tambahan sebesar  Rp  5.000.00,-  dan  setiap  tiga bulannya  uang  tambahan  tersebut semakin  besar  bahkan  bisa  melebihi uang pokok yang diberikan.
Hal  ini  terdapat  ketidak  adilan atau  sebuah  kedzaliman  bagi  para anggota,  yang  mana  bagi  pemenang undian  pertama  ia  akan  mendapatkan uang  arisan  paling  sedikit  jumlahnya tanpa  adanya  tambahan.  Bahkan  ada sebagian anggota yang ingin mendapatkan undian paling akhir, karna ia merasa akan mendapatkan uang iuran lebih besar. Jika dilihat dari prakteknya arisan  uang  menggunakan  sistem bertingkat yang terjadi di Desa Pragaan ini  memang  jauh  dari  asas  keadilan, karena seolah-olah mengandung
kepentingan pribadi setiap anggota. Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara  salah  satu  anggota  atau peserta arisan, peneliti membuat gambaran agar dapat dipahami bagaimana  praktek  dari  arisan  uang menggunakan  sistem  bertingkat  yang terjadi di Desa Pragaan, yaitu:
a. Dalam  setiap  transaksi  arisan  uang menggunakan  sistem  bertingkat  ini setiap  anggota  memiliki  kewajiban untuk  menyetor  uang  iuran  dengan bentuk  simpanan  bagi  yang  belum mendapatkan  undian,  dan  iuran tersebut  sebagai  pinjaman  bagi anggota  yang  sudah  mendapatkan undian,  sedangkan  uang  pokok  dari arisan  uang  menggunakan  sistem
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
bertingkat ini sebesar Rp.
50.000.00,- perindividu.
b. Pada saat undian pertama dilakukan, satiap  anggota  hanya  berkewajiban menyetorkan  uang  sebesar  Rp. 50.000.00,-  tanpa  adanya  tambahan, jika  banyaknya  anggota  78  orang maka  pemenang  undian  pertama mendapatkan  uang  sebesar  Rp. 3.900.000.00,-.
c. Pada  petemuan  selanjutnya  para anggota  kembali  menyetorkan  uang pokok  sebesar  Rp.  50.000.00,-  dan juga  mnyetorkan  uang  tambahan sebesar Rp. 5.000.00,-, jadi pemenang undian kedua akan mendapatkan  uang  sebesar  Rp.
4.290.000.00,-.  Perolehan  hasil  dari anggota  pertama  dan  kedua  sudah berbeda,  dan  terus  berkelanjutan sampai akhir undian.
Ilustrasi  arisan  bertingkat  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1: Ilustrasi Arisan Bertingkat Iuran/ Undian ke Jumlah Peserta Setoran (Rp) Jumlah Dana Diundi I 78 50.000 (78) 3.900.000 II 78 50.000 (78) + 5.000(78) 4.290.000. III 78 dst dst
Keteranga:
Iuran Pertama: Setoran Pertama x Jml Peserta Iuran Kedua: (Setoran Kedua x Jumlah Peserta) + (Tambahan Setoran Kedua x Jumlah Peserta) Dst

## Arisan  Uang  Menggunakan  Sistem Bertingkat dalam Perspektif Hukum
Islam
Arisan uang menggunakan sistem bertingkat  di  Desa  Pragaan  cendrung pada utang piutang yang dikemas dalam suatu  arisan  uang.  Dilihat  dari  segi rukun  dan  syaratnya  arisan  uang  ini masuk  dalam  akad  Qard,  yang  mana Qard  adalah  pemberian  harta  kepada orang lain, dan orang tersebut memiliki kewajiban  untuk  mengembalikan  harta yang  diberika  sesuai  dengan  ketentuan yang telah disepakati bersama (Mustofa &  Khoir,  2020).  Qard  terdapat  rukun dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  di antaranya:
a. Sighat (ijab dan qabul) Perjanjian dalam arisan ini dilakukan  sesuai  dengan  hukum islam, yaitu perjanjiannya diucapkan sesuai dengan kesepakatan bersama.
b. Ma’qud  Alaihi (uang  atau  barang yang diperhutangkan).
Dari  segi  obyek  arisan  dengan sistem bertingkat ini sudah jelas yang berupa harta benda (uang), dan uang disini  dapat  dimiliki,  dapat  diserah terimakan, dan juga dapat dimanfaatkan oleh setiap anggota.
c. ‘ Aqaid atau  muqridh  (orang  yang berpiutang).
Muqrid harus baligh, berakal, dan tidak mahjur ‘alaihi. Dalam kelompok  arisan  bertingkat  ini termasuk  orang-orang  yang  sudah normal dan tidak dibawah tanggungan. (Wafa, 2020). Jika  diqiyaskan  dengan  utang pitang yaitu al-qardh yang mana qardh
adalah  akad  pinjam  meminjam  yang berkewajiban untuk dikembalikan sesuai  dengan  kesepakatan  (Pujiaty  & Ridwan, 2023). Prinsip dari arisan yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini yaitu  tolong  menolong  antar  sesama anggota  arisan,  yang  mana  telah dijelaskan dalam  firman Allah QS.  Al- Maidah: 2 yang berbunyi:
اْوُن َوا َعَت  ا َ ل َو  ۖى ٰو ْ ق َّ تلا َو   ِ رِب ْ لا  ى َ لَع  اْوُن َوا َعَت َو َ ه للّٰا َّ ن ِاۗ َ ه للّٰا  او ُ قَّتا َوۖ ِنا َو ْد ُعْلاَو   ِمْث ِاْلا ىَلَع ِبا َ ق ِع ْ لا  ُدْي ِد َش
Terjemahnya:
“Tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong  dalam  berbuat  dosa  dan permusuhan.  Bertakwalah  kepada Allah,  sesungguhnya  Allah  sangat berat siksaan-Nya.” (Shihab, 2020) .
Berdasarkan  ayat  tersebut  secara eksplisit  menerangkan  bahwa  secara konsep arisan merupakan tolong menolong antar sesama manusia. Kemudian  terkait  hukum  arisan  belum dijelaskan  dalam  al-quran  dan  hadist, namun  secara  garis  besar  arisan merupakan  transaksi  muamalah  yang hukumnya  dikembalikan  pada  hukum asalnya,  yaitu  boleh  selagi  tidak  ada dalil  yang  mengharamkannya.  Dalam melakukan muamalah dianjurkan untuk memahami  terlebih  dahulu  aturan- aturan  yang  telah  ada  dalam  al-quran dan  hadits  terkait  hukum  muamalah, ketika  berbicara  muamalah  pasti  tidak jauh  dari  kata  riba,  karena  jika  terjadi
kesalahan  dalam  bermuamalah,  maka akan  merujuk  pada  riba  (Ramadina  & Arifin, 2023).
Hukum Islam menjelaskan bahwa riba adalah ziyadah atau suatu tambahan baik  tambahan  berupa  uang,  barang, jasa, yang menuntut atau mengharuskan salah  satu  pihak  agar  mengembalikan pinjaman yang tidak sesuai dengan apa yang  dipinjam  (Ahyani et  al .,  2020). Menurut  Ibnu  Abdullah  Ibn  Al-Arabi Al-maliki dalam kitab ahkam Al-quran mengatakan yang dimaksud dengan riba adalah  tambahan  yang  diambil  tanpa adanya  sesuatu ‘iwad penyimpangan atau  pengganti  yang  dibenarkan  oleh syariah islam.
Pandangan  beberapa  Ulama’ hukum  arisan  itu  boleh  dan  tidak terlarang (Rozikin, 2019). Islam menganjurkan  manusia  untuk  berusaha dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya, dan  Islam  juga  menganjurkan  untuk umat manusia guna saling bersosialisasi dan  berinteraksi  sesama  manusia  agar hidup akur dan baik (Irham et al ., 2023). Aturan  dalam  berinteraksi  khususnya dalam  kegiatan  muamalah  yaitu  harus mengedepankan  asas  keadilan  antar sesama  (Dalimunthe,  2019).  Keadilan merupakan  sifat  Allah  yang  harus dijadikan  contoh,  dan  ditekankan  agar setiap  manusia  menjadikan  moral keadilan dalam kehidupannya.
Allah selalu memerintahkan umatnya  untuk  berbuat  adil,  tidak merugikan orang lain, dan tidak mencari keuntungan  pribadi,  kelompok,  atau organisasi  dalam  hal  bermuamalah (Maleha, 2016). Dilihat dari
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
literaturnya, praktek arisan uang dengan sitem  bertingkat  yang  terjadi  di  Desa Pragaan  ini  terdapat  riba,  karena  di dalam transaksinya terdapat dua tambahan,  pertama  bagi  pihak  pemilik uang,  ia  menambahkan  jangka  waktu pembayaran,  dan  dari  pihak  peminjam ia  menambahkan  uang  yang  harus dibayarkan.  Dari  tambahan  tersebut praktek  arisan  uang  menggunakan sistem  bertingkat  yang  terjadi  di  Desa Pragaan  masuk  dalam  kategori  riba, yaitu  penambahan  atas  modal  baik penambahan itu sedikit atau banyak.
Islam  secara  tegas  melarang  adanya riba  dalam  transaksi  muamalah,  dan larangan  tersebut  sudah  dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Imran: 130 yang berbunyi:
ا ً فا َع ْض َ ا آوٰب ِ رلا او ُ ل ُ ك ْ أَت ا َ ل ا ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي َ ن ْو ُحِل ْ فُت ْم ُ ك َّ ل َع َ ل َ ه للّٰا او ُ قَّتا َّوۖ ًة َ ف َع ٰض ُّم
Terjemahnya:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah  kamu  memakan  riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah  kepada  Allah  agar kamu beruntung” (Shihab, 2020) . Kemudian juga diperkuat dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:
تس  نم  دشا  ملعي  وهو  لجرلا  هلكءاي  مهرد

## )دمحا هاور( ةنيز نيثالثو
Terjemahnya:
“Satu  dirham  uang  riba  yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya,
dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa tiga puluh enam kali zina”.  (HR.  Ahmad)  (Sudiarti, 2018).
Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan mengenai secara tegas Islam melarang  riba.  Praktek  arisan  yang prinsip awalnya adalah tolong menolong menjadi hilang karena adanya ziadah atau  suatu  tambahan, sehingga  unsur  tolong  menolong  yang terdapat  di  dalamnya  hilang  dan berubah  menjadi  unsur  bisnis  dengan pengambilan  manfaat  secara  pribadi, dan  juga  unsur  eksploitasi  atau  unsur untung-untungan  sebelah  pihak.  Jadi praktek  arisan  uang  menggunakan sistem  bertingkat  yang  terjadi  di  Desa Pragaan  dalam  hukum  islam  dilarang karna terdapat unsur riba.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan sebelumnya  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan  terkait  permasalahan  yang diteliti  di  antaranya:  Pertama,  praktek arisan  uang  menggunakan  sistem bertingkat  studi  kasus  Desa  Pragaan terdiri  dari  78  anggota,  yang  mana dalam  setiap  undian  terdapat  iuran pokok  sebesar  Rp.  50.000.00,-    dan iuran  tambahan  sebesar  Rp.  5.000.00,- dan  iuran  tambahan  tersebut  semakin lama semakin bertambah dan pendapatan semakin tinggi bagi anggota pemenang undian paling akhir.
Tambahan  tersebut  memang  sudah disepakati  dari  awal  dilaksanakannya praktek  arisan,  dan  akad  dari  arisan uang  menggunakan  sistem  bertingkat
ini  masuk  dalam  kategori  akad  qard yaitu hutang piutang, pemenang undian paling  awal  maka  ia  disebut  kreditur, dan  pemenang  undian  paling  akhir disebut debitur. Kedua, menurut hukum islam arisan uang menggunakan sistem bertingkat  ini  tidak  diperbolehkan, karena di dalam transakti arisan tersebut
terdapat  unsur  riba.  Dalam  prakteknya arisan ini terdapat tambahan uang iuran dalam setiap pengundian, dan tambahan iuran,  yang  mana  tambahan  tersebeut semakin lama melebihi iuran pokok dari arisan. Maka tambahan itu sama dengan riba dalam transaksi hutang piutang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyani,  H.,  Permana,  D.,  &  Abduloh,  A.  Y.  (2020).  Dialog  Pemikiran  Tentang Norma  Riba,  Bunga  Bank,  Dan  Bagi  Hasil  di  Kalangan  Ulama. Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam , 19(2), 247-264. Al Hadi, A. A. (2017). Fikih muamalah kontemporer.
Basri,  M.,  &  Achmadi,  A.  (2022).  Pembelajaran  Nilai  Gotong  Royong  dalam Arisan Pernikahan Melayu Sambas. Jurnal Visi Ilmu Pendidikan , 14(2), 216- 223.
Dalimunthe,  N.  (2019).  Tinjauan  Khiyar  terhadap  Pertanggungjawaban  Penjual Online  terhadap  Barang  yang  Cacat. Jurisprudensi:  Jurnal  Ilmu  Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam, 11(1), 74-98.
Gunawan, I. (2022). Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik . Bumi Aksara.
Haderani, H. (2018). Tinjauan Filosofis Tentang Fungsi Pendidikan Dalam Hidup Manusia. Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan , 7 (1).
Harahap,  R.  S.  P.  (2019).  Hukum  multi  aqad  dalam  transaksi syariah. Jurnal  Al- Qasd Islamic Economic Alternative , 1(1), 40-51.
Irham,  N.,  Kamaluddin,  K.,  &  Fitriani,  F.  (2023).  Etika Sosial dalam  Pandangan Islam  dan  Kristen  (Studi  Kasus  Desa  Baru,  Kecamatan  Batang  Kuis, Kabupaten Deli Serdang. AHKAM, 2(3), 541-554.
Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia . Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 17(2), 24-31.
Maleha, N. Y. (2016). Manajemen bisnis dalam Islam. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah , 1(2), 43-54.
Mustofa, M. B., & Khoir, M. K. (2020). Qardhul Hasan Dalam Persfektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya. At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah , 1 (1), 44-58.
Nur, A., & Satrawati, N. (2022). Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam  Kontemporer. Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan Mazhab dan Hukum , 24, 53-63.
Nur,  N.  A.,  &  Sohrah,  S.  (2022).  Tinjauan Hukum  Islam  Terhadap  Arisan Uang Yang  Diganti  Barang. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum Ekonomi Syari'ah , 94-100.
Pujiaty, E., & Ridwan, A. H. (2023). PELAKSANAAN AKAD QARD DALAM SYSTEM  PENDANAAN  ONLINE  BERBASIS  SYARIAH. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis , 6(1), 179-189.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Putri,  A.  R.,  &  Suryaningsih,  S.  A.  (2018).  Analisis  Kegiatan  Arisan  Dalam Perspektif  Islam  Di  Kelurahan  Sememi  Surabaya. Jurnal  Ekonomika  Dan Bisnis Islam , 1 (1).
Ramadina,  A.  F.,  &  Arifin,  T.  (2023).  Pinjaman  Online  Ditinjau  dari  Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia. Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam , 7(2), 15-36.
Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah , 17(33), 81-95.
Rozikin,  M.  R.  (2019).  Hukum  Arisan  Dalam  Islam. Nizham:  Jurnal  Studi Keislaman , 6(02), 24-38.
Shihab, M. Q. (2020). al-Quran dan Maknanya. Lentera Hati.
Sudiarti, S, (2018). Fiqh Muamalah Kontemporer.
Syarbaini,  A.  M.  B.  (2022).  IMPLEMETASI  AKAD  SYARIAH  DALAM TRADISI ARISAN UANG. Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 8(1), 115-133.
Syarbaini,  A.  M.  B.  (2022).  IMPLEMETASI  AKAD  SYARIAH  DALAM TRADISI ARISAN UANG. Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 8(1), 115-133.
Wafa,  A.  K.  (2020).  Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Shopeepay Later. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 4(01), 16-30.
Yasir,  M.  (2014).  Makna  Toleransi  dalam  al-Qur’an. Jurnal  Ushuluddin , 22 (2), 170-180.
Yusdani,  M.  A.  (2020).  Praktik  Utang-Piutang  Bersyarat  Infak  di  Desa  Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Perspektif Hukum Islam.