## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY IN IMPROVING THE
WELFARE OF SMES IN THE FOURTEEN ULU DISTRICT OF ACROSS ULU TWO DISTRICT, PALEMBANG CITY

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM DI KELURAHAN EMPAT BELAS ULU KECAMATAN SEBERANG ULU DUA KOTA PALEMBANG
Isma Nirmala 1 , Yuliana 2 , Umi Purwanti 3 , Amrina Rosada 4 1,2,3,4 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Sjakhyakirti
E-mail: ismanirmala53@gmail.com 1 , yuliana_fia@unisti.ac.id 2 , umi_purwanti@unisti.ac.id 3 ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Correspondent Isma Nirmala ismanirmala53@gmail.com Key words: Implementation, Government Policy, Welfare, UMKM
Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER Page: 29 – 45
This research is a descriptive study with a qualitative approach. Descriptive research is research conducted to determine the value of  independent  variables,  either  one  or  more  variables  without making  comparisons  or  connecting  one  variable  with  another variable.  Qualitative  approach  means  research  procedures  that produce descriptive data in the form of written or spoken words from  people  and  observed  behavior.  This  research  is  intended  to describe "what is" about a variable, symptom or situation. This research was conducted in the fourteen ulu subdistrict, Across Ulu Dua  District,  Palembang  City.  The  formulation  of  the  problem examined  in  this  research  is  How  to  Implement  Government Policy  in  Improving  the  Welfare  of  MSME  Actors  in  the Empatbelas  Ulu  Subdistrict,  Seberang  Ulu  Dua  District, Palembang  City.  The  data  collection  techniques  used  were interviews, observation and documentation. The implementation model used in this research is the implementation model according to  George  C.  Edward  III  which  includes  four  variables,  namely communication variables which are measured through indicators of  transmission,  clarity  and  consistency;  resource  variables measured through indicators of staff, information, authority and facilities;  disposition  variable  measured  through  indicators  of bureaucrat  appointment  and  incentives;  and  bureaucratic structure variables.
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden Isma Nirmala ismanirmala53@gmail.com Kata kunci:
Implementasi, Kebijakan Pemrintah, Kesejahteraan,
UMKM Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER Hal: 29 – 45
Penelitian  ini  merupakan  sebuah  penelitian  deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih  tanpa  membuat perbandingan  atau  menghubungkan  antara  variabel  satu dengan  variabel  yang  lain.  Pendekatan  Kualitatif maksudnya adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  “apa adanya”  tentang  suatu  variabel,  gejala  atau  keadaan. Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan empat belas ulu, Kecamatan seberang ulu dua, Kota Palembang. Rumusan masalah  yang  diteliti  dalam  peneltian  ini  adalah Bagaimana  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kelurahan Empat  Belas  Ulu  Kecamatan  Seberang  Ulu  Dua  Kota Palembang.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan yaitu  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George C. Edward III yang meliputi empat  variabel,  yaitu  variabel  komunikasi  yang diukur  melalui  indikator  transmisi,kejelasan  dan konsistensi;  variabel  sumber  daya  yang  diukur  melalui indikator staf, informasi, wewenang dan fasilitas; variabel disposisi  yang  diukur  melalui  indikator  pengangkatan birokrat dan insentif; dan variabel struktur birokrasi yang diukur  melalui  indikator  standard  operating  procedure (SOP)  dan  fragmentasi.  Hasil  dari  penelitian  yang disimpulkan  adalah  implementasi  kebijakan  pemerintah dalam  meningkatkan  kesejahteraan  pelaku  UMKM  di kelurahan  empat  belas  ulu  dalam  proses  nya  kelurahan empat  belas  ulu  sudah  berkomunikasi  secara  jelas  dan konsisten  kepada  pelaku  umkm,  kelurahan  empat  belas ulu memiliki jumlah staf yang memadai dan berkompeten.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  merupakan  salah  satu  pilar  utama perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian memiliki potensi besar untuk meningkatkan  kesejahteraan.  Pengertian  UMKM  yang  tertuang  dalam  keppres  RI No.  19  Tahun  1998  adalah  sebagai  kegiatan  ekonomi  rakyat  yang  berskala  kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan yang tidak sehat. Peranan UMKM terutama  sejak  krisis  moneter  tahun  1997  dapat  dipandang  sebagai  media penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Dalam mendukung kegiatan
UMKM,  pemerintah  melakukan  dukungan  melalui  kebijakan  agar  diharapkan memberikan suntikan kepada UMKM agar tidak berhenti di tengah jalan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 jumlah UMKM di Indonesia yakni  sebesar 64,19 juta, di mana komposisi Usaha Mikro dan Kecil sangat dominan yakni 64,13 juta  atau  sekitar  99,92%  dari  keseluruhan  sektor  usaha.  Keberadaan  UMKM  telah memberikan kontribusi secara nyata dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai lebih  dari  96,2  juta  orang.  Keunggulan  lain  dari  UMKM  adalah  tingkat fleksibilitasnya  yang  tinggi,  relatif  terhadap  pesaing.  Berry  dkk  (2001)  kelompok usaha ini dilihat sangat penting di industri-industri yang tidak stabil atau ekonomi- ekonomi yang menghadapi perubahan-perubahan kondisi pasar yang cepat.
UMKM  terbukti  berkontribusi  dalam  peningkatan  perekonomian  di  Indonesia. perekonomian nasional di Indonesia secara nasional menunjukkan bahwa kegiatan UMKM  merupakan  usaha  yang  konsisten  dan  mampu  berkembang.  Fakta menunjukkan  bahwa  kesempatan  kerja  yang  diciptakan  oleh  kelompok  UMKM tersebut jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar. Selain sebagai salah satu alternatif penyediaan lapangan kerja baru, UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan  kemiskinan  maupun  penyerapan  tenaga  kerja.  UMKM  merupakan suatu  bentuk  usaha  yang  pendiriannya  berdasarkan  inisiatif  seseorang.  Sebagian besar  masyarakat  beranggapan  bahwa  UMKM  hanya  menggunakan  pihak-pihak tertentu  saja,  padahal  sebenarnya  UMKM  sangat  berperan  dalam  mengurangi tingkat  pengangguran  yang  ada  di  Indonesia.  UMKM  dapat  menyerap  banyak tenaga kerja yang masih menganggur, selain itu mereka juga memanfaatkan berbagai sumber  daya  alam  yang  potensial  di  suatu  daerah  yang  belum  diolah  secara komersial  (Budi,  2011).  UMKM  menjadi  ujung  tombak  dan  penyelamat perekonomian negara karena potensi UMKM memberikan sumbangan terbesar dan signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) dalam hal penyerapan tenaga kerja.
Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 tahun 2008 pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha yaitu sebagai berikut:
1. Kriteria  usaha  mikro  adalah  memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan tempat  usaha;  atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp500.000.000,00  (lima ratus  juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha;  atau memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria  usaha  menengah  adalah  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Meskipun  UMKM  dapat  berkontribusi  dalam  perekonomian  namun  UMKM dihadapkan pada beberapa kendala baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.  Faktor  internal  meliputi  peralatan  yang  digunakan  masih  sederhana, pemborosan  yang  sering  terjadi  pada  proses  produksi,  kualitas  dan  motivasi pekerjaan  yang  minim,  modal  yang  minim,  serta  belum  ada  standarisasi  kualitas UKM, sehingga hal ini pulahlah yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada  UKM.  Selain  dari  faktor  internal,  tantangan  UKM juga  berasal  dari  faktor eksternal, seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung, dan meningkatnya tingkat  persaingan  usaha  (Meliala,  Matondang  dan  Sari,  2014).  Pada  tahun  2020 sampai  pada  tahun  2022  Indonesia  dihadapkan  pada  pandemi  covid-19  yang menyebabkan  banyak  pelaku  usaha  UMKM  mengalami  berbagai  kesulitan, meskipun pandemi covid-19 telah berakhir, namun dampak dari pandemi tersebut masih  dirasakan  sampai  sekarang  oleh  beberapa  pelaku  usaha  UMKM  terkhusus pelaku usaha UMKM berskala mikro dan kecil.
Menurut  Bank  Indonesia  (2015),  masalah  utama  yang  paling  sering  dialami  Oleh UMKM adalah masalah permodalan. Sekitar 60-70% UMKM belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. UMKM khususnya usaha mikro dan kecil belum dapat mengakses pembiayaan pada lembaga keuangan seperti perbankan, baik perbankan konvensional maupun syariah dikarenakan UMKM dinilai tidak mampu memenuhi syarat  perbankan  dan  keterbatasan  kemampuan  UMKM  untuk  menghasilkan laporan  keuangan  yang menjadi  alat  utama  lembaga  keuangan  menilai kelayakan kredit.
Implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku  UMKM  diwujudkan  dalam  bentuk  dikeluarkannya  kebijakan  program Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  UMKM  oleh  pemerintah.  Bantuan  subsidi  atau Bantuan Langsung Tunai  (BLT) UMKM adalah program bantuan dari  pemerintah berupa  uang  tunai  atau  bantuan  lainnya  kepada  para  pelaku  UMKM.  Program bantuan dari pemerintah ini ditujukan kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM).  Pada  rencananya  ada  sekitar  12,8  juta  pelaku  UMKM  yang menjadi  target  sasaran  program  bantuan  ini.  Saat  ini  sudah  terhitung  pemerintah memberikan bantuan ini dengan total mencapai 15,36 triliun rupiah dan diharapkan bantuan ini dapat diserap secara maksimal dan tepat sasaran.
Jenis bantuan subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM yang dikeluarkan oleh pemerintah  pada  tahun  2023  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pelaku  UMKM antara lain adalah:
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  adalah  salah  satu  program  pemerintah untuk  meningkatkan  akses  pembiayaan  kepada  para  pelaku  UMKM  dalam bentuk  pinjaman  atau  kredit.  Pedoman  pelaksanaan  KUR  ini  diatur  dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Sumber dana didapat dari Lembaga Keuangan Penyalur KUR. Tujuan dari KUR ini antara lain:
a. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif
b. Meningkatkan kapasitas daya saing UMKM
c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga  kerja.
2. Undang-Undang Cipta Kerja
Dari  total  keseluruhan  jumlah  UMKM  di  Indonesia,  sebanyak  64,13  juta merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  berupaya  mengakomodir  permasalahan tersebut  melalui  penyusunan  UU  Cipta  Kerja  yang  telah  disahkan  pada  tahun 2020.  Salah  satu  substansi  yang  diatur  adalah  mengenai  kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Hal tersebut tertuang dalam pasal 96 halaman 463 Undang- Undang Cipta Kerja yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sesuai dengan Kewenangannya Wajib Menyediakan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi Usaha Mikro dan Kecil”. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang, berdaya saing dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM.
3. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on Board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dalam kurun waktu mei 2020 hingga Februari 2022 terdapat 9,9 juta UMKM yang bergabung ke platform digital sejak diadakannya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024, sekitar 30 juta UMKM sudah bergabung ke platfrom digital.
Jenis-jenis  BLT  UMKM  tersebut  diharapkan  dapat  memajukan  UMKM, meningkatkan  kesejahteraan  pelaku  UMKM  di  Indonesia  dan  tentunya  dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi  Indonesia. Dengan demikian, akan semakin banyak  lapangan  pekerjaan  yang  dibuka  sehingga  angka  pengangguran  dan kemiskinan di negeri ini dapat menurun.
Kesejahteraan masyarakat pelaku UMKM merupakan tanggung jawab pemerintah baik pada tingkat pemerintah pusat terlebih lagi pada pemerintah daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota). Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah dalam hal ini adalah  pemerintah  Kota  Palembang  mampu  mengangkat  kehidupan  ekonomi masyarakat  pelaku  UMKM  di  segala  aspek  dan  sendi  kehidupan  sehingga  akan mampu  meningkatkan  kesejahteraan  pelaku  UMKM  yang  pada  gilirannya meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Tingkat  kesejahteraan  masyarakat  di  Kota  Palembang  terlebih  masyarakat  pelaku UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam konteks pembangunan jangka panjang sekaligus sebagai bentuk upaya dalam memberdayakan sumber daya manusia  seutuhnya.  Proses  pembangunan  secara  menyeluruh  yang  dilaksanakan oleh pemerintah daerah kota Palembang bukan saja bertumpu kepada pembangunan sarana dan prasarana daerah (pendidikan, kesehatan, jalan dan sumber daya alam), akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana membangun sumber daya manusia yang  berkualitas  dan  mampu  bersaing  sesuai  dengan  tuntutan  zaman.  Salah  satu yang  menjadi  poin  penting  dalam  pembangunan  sumber  daya  manusia  adalah kesejahteraan masyarakat terkhusus kesejahteraan para pelaku UMKM mengingat kontribusi dan peranan yang diberikan oleh UMKM dalam menopang perekonomian negara.
Meningkatkan  kesejahteraan  pelaku  UMKM  adalah  tugas  pokok  dari  pemerintah daerah  kota  Palembang.  Kesejahteraan  para  pelaku  UMKM  perlu  mendapat
perhatian  secara  khusus  terlebih  pelaku  UMKM  yang  masih  berskala  mikro, pemerintah harus mampu untuk membina dan mengarahkan UMKM berskala mikro untuk terus berkembang menjadi usaha yang berskala besar mengingat kontribusi dari UMKM yang sangat besar untuk perekonomian negara. Menurut Kepala dinas koperasi dan UKM kota Palembang jumlah UMKM pada tahun 2019 ada sebanyak 37000  UMKM.  Sebenarnya  jumlah  UMKM  di  kota  Palembang  ada  sangat  banyak namun yang tercatat oleh dinas koperasi dan UKM kota Palembang hanya ada 37000 UMKM  saja  dan  yang  tidak  tercatat  ada  banyak  sekali,  dari  37000  UMKM  yang tercatat oleh dinas koperasi dan UKM kota Palembang hanya 257 UMKM saja yang dapat pembinaan dari dinas koperasi dan UKM kota Palembang pada tahun 2020. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Data Jumlah UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang Tahun 2020

## Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang (2023)
Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang pada tahun 2020 terdapat 257 UKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. UKM tersebut terbagi  kedalam  berbagai  sektor  mulai  dari  kuliner,  handycraft,  hingga  peralatan rumah tangga. Dari observasi awal penelitian yang dilakukan di Kelurahan Empat Belas Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Dua diperoleh data bahwa dikelurahan empat belas  ulu  terdapat  454  pelaku  usaha.  Dari  454  pelaku  usaha  tersebut  dilakukan wawancara secara singkat kepada 10 orang pelaku usaha dengan topik pembicaraan tentang kemudahan memperoleh informasi seputar bantuan UMKM, dari 10 orang pelaku  usaha  yang  telah  diwawancarai  4  pelaku  usaha  diantaranya  mengaku kesulitan untuk mendapatkan berbagai informasi seputar UMKM dan keberadaan para  pelaku  UMKM  yang  tidak  tercatat  oleh  dinas  koperasi  dan  UKM  kota Palembang  menyebabkan  para  pelaku  UMKM  menjadi  tidak  memiliki  komunitas dan  sulit  mendapatkan  informasi  seputar  UMKM  jika  ada  bantuan  atau  program
No Kecamatan Jumlah 1 Seberang ulu 1 45 2 Seberang ulu 2 3 3 Ilir barat 1 27 4 Ilir barat 2 29 5 Ilir timur 1 9 6 Ilir timur 2 24 7 Bukit kecil 12 8 Alang-alang lebar 10 9 Kemuning 11 10 Gandus 3 11 Sukarame 23 12 Sako 13 13 Jakabaring 2 14 Sematang borang 6 15 Kalidoni 9 16 Plaju 4 17 Kertapati 27 Jumlah 257
yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  daerah  kota  Palembang  untuk  meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM itu sendiri. Hal ini menjadi indikasi bagi peneliti bahwa  diKelurahan  Empat  Belas  Ulu  masih  terdapat  masalah  dalam  proses komunikasi yang dilakukan antar pihak kelurahan dengan pelaku UMKM, ditambah dengan  imbas  yang  masih  dirasakan  oleh  beberapa  pelaku  usaha  akibat  pandemi COVID-19  yang  terjadi  pada  tahun  2020  sampai  pada  tahun  2022  yang  melanda Indonesia terutama yang melanda kota Palembang menyebabkan semakin sulitnya para  pelaku  UMKM  sektor  mikro  di  Kelurahan  Empat  Belas  Ulu,  Kecamatan Seberang Ulu  Dua  untuk  menjalankan usahanya  dan  banyak  para  pelaku UMKM sektor mikro yang terpaksa menutup usahanya karena berbagai kendala seperti tidak memiliki  modal  dan  Kurangnya  keterampilan  dari  para  pelaku  UMKM  untuk menjalankan usahanya secara Online /daring. Sehingga hal ini perlu mendapat kan perhatian  yang  khusus  dari  Pemerintah  daerah  kota  Palembang  terlebih  untuk Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang.
Sebagai  wujud  implementasi  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  para pelaku  UMKM,  pemerintah  telah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  program- program  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pelaku  UMKM  yaitu  salah  satu  nya adalah  program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR).  Kebijakan  program  untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM ini dalam pelaksanaannya di Kelurahan Empat  Belas  Ulu,  Kecamatan  Seberang  Ulu  Dua  sudah  berjalan  sebagaimana mestinya,  untuk  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  semuanya  sudah  berjalan  lancar dan  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  ditetapkan  oleh pemerintah,  dimana  sudah  banyak  masyarakat  pelaku  UMKM  yang  merasakan manfaat  dari  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Namun  dibalik keberhasilan dari kebijakan program KUR untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM tersebut masih terjadi beberapa kendala yaitu 4 dari 10 pelaku usaha yang diwawancari sebelumnya mengatakan program tersebut masih belum tepat sasaran, seperti banyak masyarakat umum yang tidak memiliki usaha mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Maka dari itu diperlukan pengawasan dan pendampingan dari pemerintah kota Palembang agar tujuan dari ditetapkannya kebijakan program KUR untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM ini dapat tercapai.
Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik dan serta melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kelurahan Empat Belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang.”

## METODE Jenis Penelitian
Teknik  Pengumpulan  Data  yang  dipergunakan  di  dalam  penulisan  penelitian  ini dengan pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali mengenai fakta mengenai bagaimana  Implementasi  Kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  pelaku  UMKM  di  Kelurahan  Empat  Belas  Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua kota Palembang.

## Jenis Dan Sumber Data
Jenis  metode  yang  digunakan  data  yang  relavan  yaitu  tiga  teknik  yaitu  teknik observasi yaitu Teknik ini dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan dan pencatatan  yang  sistematis  terhadap  masalah-masalah  yang  terkait  dengan implementasi  kebijakan  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  pelaku UMKM Kelurahan Empat Belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua kota Palembang. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan- keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dan kenyataan yang terjadi dilapangan dalam hal implementasi kebijakan pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  pelaku  UMKM  Kelurahan  Empat Belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua kota Palembang, yang kedua wawancara Teknik  ini  dilakukan  peneliti  dengan  mengadakan  tanya  jawab  secara  lisan  dan mendalam  terhadap  beberapa  informan  yang  diambil  sebagai  sampel  baik  dari pemerintah  maupun  masyarakat  yang  dianggap  mampu  memberikan  informasi yang  akurat  terkait  implementasi  kebijakan  pemerintah  dalam  meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM Kelurahan Empat Belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua  kota  Palembang,  yang  ketiga  dokumentansi  yaitu  Teknik  ini  merupakan pengumpulan  data  melalui  dokumen-dokumen,  buku-buku  atau  hasil-hasil penelitian  yang  relevan  terkait  implementasi  kebijakan  pemerintah  dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Empat Belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua kota Palembang. Sehingga menunjang kerelevanan data dan metode dokumentasi erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  analisis  data  yang  itu  adalah  digunakan  pada  penelitian  ini dikemukakan  oleh  Miles  dan  Hurman  dalam  Sari  (2019)  Memiliki  tiga  langkah sebagai  berikut,  yang  pertama  reduksi  data  Reduksi  data  berarti  merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan, yang kedua penyajian data Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami yang terjadi secara lebih mudah, yang ketiga yaitu Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan Masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih  bersifat  sementara  dan  berkembang  setelah  peneliti  ada  di  lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Komunikasi
Komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari implementasi  kebijakan  publik.  Komunikasi  merupakan  salah  satu  variabel penting  yang  mempengaruhi  sebuah  implementasi  kebijakan  publik. Implementasi  kebijakan  yang  efektif  dapat  terlaksana  apabila  para  pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Terdapat tiga indikator
yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi
a. Transmisi.
Penyaluran  komunikasi  yang  baik  dapat  menghasilkan  suatu  implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu salah  satunya  adalah  adanya  salah  pengertian  yang  disebabkan  banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi.  Persyaratan pertama  bagi  implementasi  kebijakan  adalah  bahwa  mereka  yang melaksanakan  keputusan  harus  mengetahui  apa  yang  mereka  lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum  keputusan  dan  perintah  itu  dapat  diikuti.    Dimana  menurut  lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si mengatakan bahwa:
“Kelurahan empat belas ulu menyebarluaska n informasi-informasi mengenai kebijakan  program  Kredit  Usaha  Rakyat  secara  akurat  dan  cermat  kepada rukun  tetangga  yang nantinya  informasi  yang  diterima  oleh  rukun  tetangga tersebut akan disebarluaskan kembali kepada pelaku UMKM yang masuk ke dalam  wilaya h  kelurahan  empat  belas  ulu”  (Hasil  wawancara  dengan  lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si pada tanggal 29 mei 2023) Senada  dengan apa  yang  disampaikan  oleh  lurah  empat  belas  ulu,  menurut kepala seksi bidang pemerintah kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus mengatakan bahwa:
“Kelurahan empat belas ulu berkomunikasi kepada masyarakat pelaku UMKM melalui rukun tetangga dan rukun warga setempat, kelurahan empat belas ulu memberitahukan  kepada  rukun  tetangga  bahwa  ada  program  Kredit  Usaha Rakyat  (KUR)  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  pihak  kelurahan  juga memberitahukan  kepada  rukun  tetangga  mengenai  persyaratan  yang  harus dilengkapi untuk mengajukan KUR tersebut, setelah persyaratan yang harus dilengkapi sudah sesuai, pemohon dalam hal ini pelaku umkm dapat langsung kekantor  lurah  untuk  segera  dapat  diterbitkan  surat  keterangan  usaha  yang digunakan  untuk  melengkapi  persyaratan  berikutnya  dibank  tempat  dana tersebut  dicairkan”  (Hasil  wawancara  dengan  kepala  seksi  bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus pada tanggal 29 Mei 2023).
Begitu juga menurut kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos mengatakan bahwa:
“Kelurahan empat belas ulu tidak melakukan penyaluran komu nikasi secara langsung  kepada  masyarakat  pelaku  UMKM  mengenai  kebijakan  program Kredit  Usaha  Rakyat,  melainkan  kelurahan  empat  belas  ulu  melakukan penyaluran  komunikasi  kepada  pelaku  UMKM  melalui  rukun  tetangga  dan rukun  warga”  (Hasil  wawancara  dengan  kepa la  seksi  bidang  kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos pada tanggal 23 Mei 2023).
Hal ini  pun dibenarkan oleh ibu neng selaku pelaku UMKM bidang kuliner pempek, Ibu Neng mengatakan bahwa:
“Ya,  saya  mengetahui  adanya program  Kredit  Usaha  Rakyat  dari  rukun tetangga  saya.  Rukun  tetangga  saya  mendapatkan  informasi  dari  kelurahan
empat belas ulu bahwa ada program kredit usaha rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah” (Hasil wawancara dengan Ibu Neng selaku pelaku UMKM bida ng kuliner pempek pada tanggal 22 Mei 2023).
Hal  serupa  pun  diutarakan  oleh  ibu  sri  selaku  pelaku  UMKM  pedagang sembako, Ibu Sri mengatakan bahwa:
“Rukun  tetangga  yang  memberitahu  saya  kalau  ada  program  Kredit Usaha Rakyat  (KUR)  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  rukun  tetangga  saya mengatakan  bahwa  ia  di  informasikan  oleh  pihak  kelurahan  mengenai program  KUR  tersebut  dan  diminta  untuk  disebarluaskan  kembali  kepada pelaku  UMKM  yang  masuk  kedalam  wilayah  rukun  te tangganya”  (Hasil wawancara  dengan  Ibu  Sri  selaku  pelaku  UMKM  pedagang  sembako  pada tanggal 22 Mei 2023).
b. Kejelasan. Komunikasi  yang  diterima  oleh  pelaksana  kebijakan (street-level  bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Jika kebijakan ingin di implementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk pelaksanaan tidak  hanya  harus  dipahami,  melainkan  juga  petunjuk  itu  harus  jelas.  Jika petunjuk  pelaksanaan  itu  tidak  jelas,  maka  para  pelaksana  akan  mengalami kebingunan tentang apa yang harus mereka lakukan.
Di mana menurut lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si mengatakan bahwa:
“Kelurahan  empat  belas  ulu  sudah  berkomunikasi  secara  jelas  kepada  para rukun  tetangga  dan  rukun  warga  mengenai  informasi-informasi  tentang kebijakan  program  Kredit  Usaha  Rakyat  yang  akan  disampaikan  kembali kepada masyarakat pelaku UMKM, jika pada proses penyaluran komunikasi yang  dilakukan  masih  terdapat  pelaku  UMKM  yang  kurang  mengerti  atau bingung, Pelaku UMKM tersebut dapat datang langsung ke kantor lurah empat belas ulu” (Hasil wawancara dengan lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S.Sos, M.Si pada tanggal 29 Mei 2023).
Begitu  juga  yang  disampaikan  oleh  kepala  seksi  bidang  pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus mengatakan bahwa:
“Kelurahan  empat  belas  ulu  dalam  berkomunikasi  kepada  rukun  tetangga, rukun warga maupun kepada masyarakat dalam hal apapun kelurahan empat belas ulu dituntut harus jelas dan  tidak membingungkan dan jika pada saat penyampaian  komunikasi  masih  ada  yang  belum  jelas  dapat  langsung menanyakan  kembali  mengenai  hal  yang  belum  jelas  tersebut  kepada  pihak kelurahan” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang pemerintahan, Ibu Faridah Sitorus pada tanggal 29 Mei 2023).
Hal  serupa  pun  disampaikan  oleh  kepala  seksi  bidang  kesejahteraan  sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos mengatakan bahwa: “Kelurahan empat belas ulu berkomunikasi secara jelas kepada rukun tetangga mengenai  kebijakan  program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  komunikasi dilakukan  secara  jelas  dan  tidak  berbelit-belit  supaya  informasi  yang disampaikan kepada masyarakat pelaku UMKM juga jelas, jika masih terdapat Pelaku UMKM yang masih bingung mengenai program KUR dapat langsung bertanya ke kantor lurah empat belas ulu” (Hasil wa wancara dengan kepala
seksi bidang kesejahteraan sosial, Ibu Nur Wahyuni, S.Sos pada tanggal 23 Mei 2023).
Hal ini  pun dibenarkan oleh ibu neng selaku pelaku UMKM bidang kuliner pempek, Ibu Neng mengatakan bahwa:
“Komunikasi yang saya terima dari rukun te tangga saya mengenai kebijakan program Kredit Usaha Rakyat sudah cukup jelas dan saya mengerti maksud dari apa yang sedang dibicarakan” (Hasil wawancara dengan Ibu Neng selaku pelaku UMKM bidang kuliner pempek pada tanggal 22 Mei 2023).
Hal  serupa  pun  disampaikan  oleh  ibu  sri  selaku  pelaku  UMKM  pedagang sembako, Ibu Sri mengatakan bahwa:
“Komunikasi yang disampaikan oleh rukun tetangga kepada saya mengenai kebijakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi untuk mendapatkan program KUR sudah jelas, tidak berbelit- belit  dan  tidak  membingungkan”  (Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Sri  selaku pelaku UMKM pedagang sembako pada tanggal 22 Mei 2023).
c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang di berikan sering berubah-ubah,  maka  dapat  menimbulkan  kebingungan  bagi  pelaksana  di lapangan. Di mana menurut lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S.Sos, M.Si mengatakan bahwa:
“Kelurahan empat belas ulu berkomunikasi kepada rukun tetangga dan rukun warga  mengenai  kebijakan  program  Kredit  Usaha  Rakyat  secara  konsisten, tidak berubah-ubah dan jelas supaya informasi yang disampaikan sudah benar adanya” (Hasil wawancara dengan lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S.Sos,
M.Si pada tanggal 29 Mei 2023).
Senada  dengan apa  yang  disampaikan  oleh  lurah  empat  belas  ulu,  menurut kepala  seksi  bidang  pemerintahan  kelurahan  empat  belas  ulu,  Ibu  Faridah Sitorus mengatakan bahwa:
“K elurahan  empat  belas  ulu  dalam  berkomunikasi  kepada  rukun  tetangga, rukun  warga  dan  masyarakat  dalam  hal  apapun  dituntut  untuk menyampaikan  informasi  secara  jelas,  apa  adanya  dan  tidak  berubah- ubah” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus pada tanggal 29 Mei 2023).
Hal yang sama pun diutarakan oleh kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos mengatakan bahwa: “Kelurahan empat belas ulu selalu be rkomunikasi kepada rukun tetangga dan rukun  warga  mengenai  kebijakan  program  Kredit  Usaha  Rakyat  secara konsisten, jelas dan apa adanya sesuai dengan aturan- aturan yang telah ada” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos pada tanggal 23 Mei 2023).
Hal ini  pun dibenarkan oleh ibu neng selaku pelaku UMKM bidang kuliner pempek, Ibu Neng mengatakan bahwa:
“Komunikasi  yang  saya  terima  dari  rukun  tetangga  mengenai  kebijakan program Kredit Usaha Rakyat sudah sangat jelas dan apa yang disampaikan
tidak berubah- ubah dan selalu konsisten” (Hasil wawancara dengan Ibu Neng selaku pelaku UMKM bidang kuliner pempek pada tanggal 22 Mei 2023).
Hal yang sama pun diutarakan oleh ibu sri selaku pelaku UMKM pedagang sembako, Ibu Sri mengatakan bahwa:
“Penyampaian komunikasi mengenai kebijakan program Kredit Usaha Rakyat yang saya terima dari rukun tetangga sudah jelas dan tidak berubah-ubah, hal ini memudahkan saya dalam menyiapkan persyaratan-persyaratan yang akan digunakan  untuk  mengajukan  diri  pada  program  Kredit  Usaha  Rakyat tersebut”  (Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Sri  selaku  pelaku  UMKM  bidang pedagang sembako pada tanggal 22 Mei 2023).
Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas bahwa Kelurahan empat belas ulu dalam melakukan penyaluran komunikasi (transmisi) kepada masyarakat pelaku UMKM mengenai  kebijakan  program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  tidak  dilakukan  secara langsung  melainkan  pihak  kelurahan  berkomunikasi  secara  jelas  dan  konsisten kepada  RT/RW  mengenai  kebijakan  program  KUR  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah yang nantinya akan disebarluaskan kembali kepada pelaku UMKM yang berada diwilayah kelurahan empat belas ulu.
Setiap warga negara berhak mendapat pelayanan publik dengan kualitas yang layak. Pemerintah  wajib  melindungi  setiap  warga  negaranya  dan  memastikan  bahwa mereka  telah  mendapat  pelayanan  publik  dengan  layak.  Karena  itu,  pemerintah perlu mengatur hubungan antara warga negara, sebagai konsumen pelayanan publik untuk  memperoleh  hak-haknya.  Namun,  hingga  sekarang  ini  kualitas  pelayanan publik  masih  diwarnai  oleh  pelayanan  yang  sulit  untuk  diakses,  prosedur  yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta  terjadinya  praktek  pungutan  liar  (pungli)  merupakan  indikator  rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia.

## 1. Sumber Daya
Sumber  daya  yaitu  menekankan  setiap  kebijakan  harus  didukung  oleh  sumber daya yang memadai,  baik sumber daya manusia maupun sumber daya bentuk finansial. Sumber daya ini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk  dapat  mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Selanjutnya menurut  Edward  III sumber  daya  merupakan hal  penting  dalam  implementasi kebijakan yang baik. Ada empat indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana  sumber  daya  sangat  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  yaitu, indikator staff, informasi, wewenang dan fasilitas.
a. Staf.
Sumber  daya  utama  dalam  implementasi  kebijakan  adalah  staf.  Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh  staf/pegawai  yang  tidak  cukup  memadai,  mencukupi,  ataupun  tidak kompeten dalam bidangnya. Dimana menurut lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si mengatakan bahwa:
“Kelurahan empat belas ulu s udah memiliki jumlah staff yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan antara tugas yang diberikan dengan kemampuan yang dimiliki  oleh  staff  tersebut  sudah  sesuai  dengan  posisi  jabatannya  masing- masing” (Hasil wawancara dengan lurah empat belas ulu, Bapak Oscar , S. Sos, M. Si pada tanggal 29 Mei 2023)
Selanjutnya menurut kepala seksi bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus mengatakan bahwa:
“Kelurahan  empat  belas  ulu  telah  memiliki  jumlah  staff  dan  pegawai  yang memadai  dan  dalam  pembagian  tugas  masing-masing  staff  tentunya  sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh staff  tersebut”  (Hasil  wawancara  dengan  kepala  seksi  bidang  pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus pada tanggal 29 Mei 2023)
Begitu juga menurut kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos mengatakan bahwa:
“Kelurahan empat belas ulu memiliki jumlah staff yang sudah cukup memadai dan  setiap  staffnya  memiliki  kemampuan  masing-masing  yang  disesuaikan dengan tugas dan jabatan yang diberikan” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni S. Sos pada tanggal 23 Mei 2023).
b. Informasi Dalam  implementasi  kebijakan  informasi  dapat  berhubungan  dengan pelaksanaan  sebuah  kebijakan.  Implementor  harus  mengetahui  yang  harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Di mana menurut lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si mengatakan bahwa:
“Tentunya pihak kelurahan mengetahui sedikit banyaknya tentang informasi - informasi  mengenai  kebijakan  program  Kredit  Usaha  Rakyat  yang dikelurarkan oleh pemeritah” (Hasil wawancara dengan lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si pada tanggal 29 Mei 2023) Seperti yang dikatakan oleh  lurah  empat  belas  ulu,  menurut  kepala  seksi  bidang  pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus mengatakan bahwa:
“Kelurahan  empat  belas  ulu  sudah  pasti  mengetahui informasi-informasi mengenai  kebijakan  program  Kredit  Usaha  Rakyat  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah, karna kelurahan empat belas ulu merupakan salah satu pelaksana dari  kebijakan  tersebut”  (Hasil  wawancara  dengan  kepala  seksi  bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus pada tanggal 29 Mei 2023)
Selanjutnya menurut kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos mengatakan bahwa:
“Salah satu syarat untuk mendapatkan program Kredit Usaha Raky at (KUR) tersebut adalah pelaku UMKM harus memiliki surat keterangan usaha yang dikelurarkan oleh kelurahan, sehingga dalam hal  ini  pihak kelurahan sudah pasti  mengetahui  informasi-informasi  mengenai  kebijakan  program  KUR tersebut” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang kesejahteraan sosial, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos pada tanggal 23 Mei 2023).
c. Wewenang. Pada  umumnya  kewenangan  harus  bersifat  formal  agar  perintah  dapat dilaksanakan  secara  efektif.  Maka  Kewenangan  merupakan  otoritas  atau legitimasi  bagi  para  semua  pelaksana  dalam  melaksanakan  kebijakan  yang ditetapkan secara politik.
Di mana menurut lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si mengatakan bahwa:
“Setiap  staff  itu  punya  tugas  dan  wewenang -nya  masing-masing,  untuk kebijakan  program  Kredit  Usaha  Rakyat  itu  masuk  kedalam  tugas  dan wewenangnya  kepala  seksi  bidang  pemerintahan  dan  kepala  seksi  bidang kesejahteraan sosial” (Hasil wawancara dengan lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S. Sos, M. Si pada tanggal 29 Mei 2023).
Seperti  yang  dikatakan  oleh  lurah  empat  belas  ulu,  menurut  kepala  seksi bidang pemerintahan, Ibu Faridah Sitorus mengatakan bahwa:
“Staff kelurahan empat belas ulu mempunyai jabatan dan posisi yang berbeda - beda  dimana  masing-masing  posisi  atau  jabatan  mempunyai  tugas  dan wewenangnya sendiri- sendiri” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus pada tanggal 29 Mei 2023)
Selanjutnya menurut kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos mengatakan bahwa:
“Kelurahan  empat  belas  ulu  memiliki  struktur  organisasi  sehingga  staff dikelurahan  empat  belas  ulu  memiliki  tugas  dan  wewenangnya  masing- masing”.  (Hasil wawancara  dengan  kepala  seksi  bidang  kesejahteraan  so sial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S. Sos pada tanggal 23 Mei 2023).
d. Fasilitas. Fasilitas  fisik  merupakan  faktor  penting  dalam  implementasi  kebijakan.
Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, mengerti yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak bisa berhasil.
Dimana menurut lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S.Sos, M.Si mengatakan bahwa:
“Kelurahan  empat  belas  ulu  sudah  memiliki  tempat  yang  cukup  luas  dan memadai  untuk  melaksanakan  aktivitas  kerja  dan  juga  lokasi  tempat  yang strategis sehingga mudah untuk dijangkau oleh warga masyarakat yang ingin berurusan dengan kelurahan em pat belas ulu” (Hasil wawancara dengan lurah empat belas ulu, Bapak Oscar, S.Sos, M.Si pada tanggal 29 mei 2023).
Begitu juga menurut kepala seksi bidang pemerintahan kelurahan empat belas ulu, Ibu Faridah Sitorus mengatakan bahwa:
“Untuk  fasilitas  saran a  dan  prasarana,  tempat  dan  lokasi  semuanya  sudah sesuai  ditambah  dengan  area  ruang  tunggu  yang  luas  membuat  masyarakat yang mau berurusan jadi lebih teratur” (Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang  pemerintahan  kelurahan  empat  belas  ulu,  Ibu  Faridah  Sitorus  pada tanggal 29 mei 2023).
Selanjutnya menurut kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S.Sos mengatakan bahwa:
“Sebagai  pegawai  dikelurahan  empat  belas  ulu,  saya  merasa  untuk  fasilitas sarana  dan  prasarana  semuanya  sudah  sesuai,  lengkap  dan  memadai  yang sangat berguna dalam menunjang aktivitas kerja dikelurahan empat belas ulu”.
(Hasil wawancara dengan kepala seksi bidang kesejahteraan sosial kelurahan empat belas ulu, Ibu Nur Wahyuni, S.Sos pada tanggal 23 mei 2023).
Hal ini  pun dibenarkan oleh ibu neng selaku pelaku UMKM bidang kuliner pempek, Ibu Neng mengatakan bahwa:
“Kelurahan empat belas ulu memiliki  tempat yang luas, ruang tunggu yang luas dan banyak tersedia kursi di ruang tunggu” (Hasil wawanca ra dengan Ibu Neng selaku pelaku UMKM bidang kuliner pempek pada tanggal 22 mei 2023).
Begitu juga menurut ibu sri selaku pelaku UMKM bidang pedagang sembako, Ibu Sri mengatakan bahwa:
“Kelurahan  empat  belas  ulu  memiliki  tempat  yang  lumayan  luas,  bersih, pelayanan yang cepat, dan sangat memudahkan jika ingin mengurusi sesuatu dikelurahan empat belas ulu” (Hasil wawancara dengan Ibu Sri selaku pelaku UMKM pedagang sembako pada tanggal 22 mei 2023).
Berdasarkan  uraian  hasil  wawancara  diatas  kelurahan  empat  belas  ulu  memiliki jumlah staff yang cukup memadai  dan berkompeten dibidangnya masing-masing, staff  dikelurahan  empat  belas  ulu  dipastikan  mengetahui  informasi-informasi mengenai  kebijakan  program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  karna  kelurahan merupakan  salah  satu  pelaksana  kebijakan,  staff  dikelurahan  empat  belas  ulu memiliki  tugas  dan wewenangnya  masing-masing untuk  kebijakan  program  KUR masuk  kedalam  wewenang  kepala  seksi  bidang  pemerintahan  dan  kepala  seksi bidang kesejahteraan sosial, dan kelurahan empat belas ulu memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai yang menunjang ativitas kerja dikelurahan empat belas ulu.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa:
1. Kelurahan  empat  belas  ulu  telah  berkomunikasi  secara  jelas  dan  konsisten kepada  masyarakat  pelaku  UMKM  mengenai  kebijakan  yang  diadakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.
2. Kelurahan empat belas ulu memiliki sumber daya yang cukup memadai baik itu sumber  daya  manusia  berupa  staff/pegawai  maupun  sumber  daya  finansial berupa sarana dan prasarana yang digunakan kelurahan empat belas ulu dalam proses implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.
3. Pegawai  dan  staff  di  Kelurahan  Empat  Belas  Ulu  memiliki  Disposisi  (Sikap Pelaksana) yang positif terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Kelurahan Empat Belas Ulu.
4. Kelurahan Empat Belas Ulu memiliki Stuktur Birokrasi yang baik dalam proses implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM  di  kelurahan  Empat  Belas  Ulu,  dimana  dalam  proses pengimplementasiannya  telah  sesuai  dengan  Standard  Operational  Procedure (SOP) dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan dalam proses-nya kelurahan empat  belas  ulu  tidak  melakukan  fragmentasi  (pembagian  tanggung  jawab) dengan  melibatkan  instansi  atau  badan  manapun  dalam  melaksanakan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  penulis  dapat  memberikan  saran  Sebaiknya kelurahan empat belas ulu lebih teliti lagi dalam memeriksa syarat-syarat yang telah diajukan  oleh  pelaku  UMKM  sebelum  menerbitkan  surat  keterangan  usaha  guna melengkapi syarat mengajukan diri pada kebijakan program Kredit Usaha Rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin.  2017.  Analisis  Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi 1, Cetakan 6. PT Bumi Aksara: Jakarta.
Abidin, Said Zainal. 2019. Kebijakan Publik. Edisi 4 Salemba Humanika:  Jakarta.
Al  fatih,  Andi.  2010.  Implementasi  Kebijakan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat. UNPAD PRESS: Bandung.
Arsad Bahri, Usman Mulbar, dan Andi Suliana. “Kajian Pemberdayaan UMKM Kota Makassar  Sebagai  Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Pelaku  Usaha”.  Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Volume 1, Nomor 1 (2019):39.
Arwis Umairi, Novia Kencana, dan Amilatul walidain. “Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan  UMKM  Kota  Palembang  Dimasa  Pandemi  Covid- 19”.  Jurnal Pemerintahan Dan Politik Vol 6, No 3 (2021).
Bank  Indonesia.  2015.  Profil  Bisnis  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/pages/profil- bisnis-umkm.aspx.
Edi Suharto. 2005. Analisis Kebijakan Publik. CV Alfabeta: Bandung
Hidayati,  Nadiah,  Widyastutik,  dan  Ranti  Wiliasih.  2004.  “Faktor -Faktor  Yang Mempengaruhi  Realisasi  Pembiayaan  Mikro  Syariah  Dan  Dampaknya Terhadap Omzet Usaha Nasabah: Studi Kasus KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Kota Jakarta. Jurnal Al- Muzara’ah. Vol.2(1): HAL 49 -69.
Irfan,  Islamy  M.  2004.  Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara.  Edisi  2,
Cetakan 13. Bumi Aksara: Jakarta.
Kementerian  Investasi/BKPM.  Upaya  Pemerintah  Untuk  Memajukan  UMKM Indonesia. https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya- pemerintahuntuk-memajukan-umkm-indonesia.
Kampus  Merdeka  IGM.  Perkembangan  Dan  Pembiayaan  UKM  Pemerintah  Pusat Dan Kota Palembang. https://www.stebisigm.ac.id/berita501-perkembangan- dan-pembiayaan-umk--pemerintah-pusat-dan-pemerintah-Kota- Palembang.html.Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2015. Hal-252
Midgley,  James.  2005.  Pembangunan  Sosial,  Perspektif  Pembangunan  Dalam Kesejahteraan Sosial. Deperta Depag RI: Jakarta.
Subarsono.  2011.  Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi.  Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
S, Hendri. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid- 19 Di Kota Palembang”. Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2021): 115 -124.
Usman, Nurdin. 2004. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Undang-Undang No 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
Winarno,  Budi.  2014.  Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik.  Cetakan  2,  Edisi  revisi.
CAPS: Yogyakarta.