This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik di Media Massa
Sufriaman* Hukum, Universitas Handayani
Makassar, Makassar, 90231
Sufriamanamir90@gmail.com
* Corresponding author

## Muh. Fachrur Razy Mahka
Hukum, Universitas Handayani Makassar, Makassar, 90231 fachrurrazygowa@gmail.com Karman Jaya Hukum, Universitas Handayani Makassar, Makassar, 90231 Karmanjy97@gmail.com
Abstrak —Pemberitaan di  media  massa (pers)  baik  cetak maupun  elektronik  maupun  media  online  merupakan instrumen  dalam  tatanan  hidup  bermasyarakat  yang sangat  vital  bagi  peningkatan  kualitas  kehidupan warganya. Selain fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi,  pers  juga  merupakan  refleksi  jati  diri masyarakat karena apa yang dituangkan dalam sajian pers hakikatnya  adalah  denyut  kehidupan  masyarakat  dimana media  informasi  itu  berada.  Dari  tampilan  pers  itulah sebagian  wajah  masyarakat,  baik  tingkat  kemajuan maupun  taraf  berpikirnya  itu  kemudian  dapat  dicermati. penelitian  ini  ditinjau  dari  sifatnya  adalah  penelitian deskriptif,  penelitian  deskriptif  ini  terbatas  pada  usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana  adanya  bersifat  untuk  mengungkap  fakta hasil  penelitian  ini  ditekankan  untuk  memberikan gambaran  secara  objektif  tentang  gambaran  sebenarnya dari  objek  yang  diteliti.  Pendekatan  digunakan  dalam penelitian  ini  pendekatan  normatif  doktrinal.  dalam penelitian  ini  sumber  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder,  teknik  pengumpulan  data  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kepustakaan  atau penelitian  lapangan,  yaitu  dengan  cara  mencari  dan menghimpun data,  mengklasifikasikan data  yang  relevan dengan pencemaran nama baik melalui media massa baik media  cetak  maupun  media  online  dan  ditinjau  dari perspektif  yuridis  yang  terdapat  dalam  literatur-literatur kepustakaan, dalam upaya penyelesaian atas pemberitaan karya  jurnalistik  yang  dianggap  sebagai  pencemaran nama  baik  sebenarnya  dapat  diselesaikan  dengan mengefektifkan  hak  jawab  yang  merupakan  hak  dari objek pemberitaan melalui Dewan Pers.
Kata  Kunci — Pemberitaan,  Delik  Pencemaran,  Nama Baik, Media Massa, Media Online

## I. P ENDAHULUAN
Pendahuluan  pemberitaan  di  media  massa  (pers) baik  cetak  maupun  elektronik  merupakan  instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan  kualitas  kehidupan  warganya.  Disamping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, Pers juga  merupakan  refleksi  jati  diri  masyarakat  karena  apa
yang  dituangkan  dalam  sajian  pers  hakekatnya  adalah denyut kehidupan masyarakat dimana media informasi itu berada.    Dari  tampilan  pers  itulah  sebagian  wajah masyarakat,  baik  tingkat  kemajuan  maupun  taraf berpikirnya  itu  kemudian  dapat  dicermati  (Hutagalung, 2013).
Satu  bagian  yang  paling  penting  dari  keberadaan media  informasi  itu  adalah  pencermatannya  dari  sisi hukum.  Seperti  yang  di  jelaskan  (Restendy  et  al.,  2020) ketika  pers  tersebut  berada  di  tengah  masyarakat, terjadilah  interaksi antara pers (sebagai  lembaga) dengan masyarakat  konsumennya.  Secara  teknis  akan  muncul permasalahan  hukum,  ketika  sajian  itu  ternyata  dinilai tidak  benar  dan  merugikan  masyarakat.  Untuk  itu  harus ada  penyelesaian  yang  berkeadilan  dan  melembaga sehingga  tidak  mengganggu  kehidupan  masyarakat  dan kelangsungan pers itu sendiri.
Istilah pers itu dibedakan dalam dua arti. (Wartawan Dalam  Perlindungan  Hak  Anak  Perspektif  Undang- Undang  Pers  &  Sahputra,  2021)  Pers  dalam  arti  luas adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan  laporan  dalam  bentuk  fakta,  pendapat, usulan  dan  gambar  kepada  masyarakat  luas  secara regular. Laporan dimaksud adalah setelah  melalui  proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiaran. Sedangkan  pengertian  dalam  arti  sempit  atau  terbatas, pers  adalah  media  tercetak  seperti  surat  kabar  harian, surat  kabar  mingguan,  majalah  dan  buletin,  sedangkan media elektronik melalui radio film dan televisi.
Dalam  kaitan  ini,  fungsi  utama  dari  pers  pada umumnya disamping sebagai media control sosial adalah untuk menjalin komunikasi serta sebagai media informasi baik  bagi  sesama  warga  masyarakat  maupun  dengan pemerintah  secara  timbal  balik.  Fungsi  pers  Indonesia menekankan pada eksistensinya sebagai institusi kemasyarakatan  baik  hubungannya  secara  personal maupun dengan pemerintah sebagai institusi publik yang juga berkepentingan dengan pers.
Karena berat dan luasnya fungsi pers tersebut, dalam kinerjanya  sering  muncul  pemasalahan  berkaitan  dengan posisi  pers  yang  berhadapan  dengan  pemerintah.  Apa yang  dikemukakan  oleh  pers  sering  kali  dinilai  tidak sejalan  dengan  yang  dikehendaki  pemerintah.  Sementara interaksinya  dengan  masyarakat,  pers  tidak  jarang
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
menurunkan sajian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta serta  melanggar  hak  (privacy)  seseorang.  Di  fase Soekarno  (orde  lama)  dan  fase  Soeharto  (Orde  baru) misalnya,  hubungan  kekuasaan  dengan  media  punya refresi yang berbeda-beda.
Konfigurasi  politik  yang  berubah  semenjak  orde baru  jatuh,  menghasilkan undang-  undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers sebagai pengganti undang-undang No. 21 Tahun 1982. undang-undang No.40 Tahun 1999 lebih menekankan  akan  pentingnya  kebebasan  pers  nasional yang  dinyatakan  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  yang  berbunyi: “terhadap  pers  nasional  tidak  dikenakan  penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran”.
Kebebasan  pers,  yang  merupakan  bagian  dari kebebasan  berekspresi,  di  Indonesia  saat  ini  sudah  jauh lebih  maju  daripada  apa  yang  ditemukan  pada  akhir  30- tahun  rezim  Soeharto  tahun  1998.  Kebebasan  ini  tidak absolute  dan  jurnalis  pada  umumnya  menerima keberadaan  UU  No.  40  Tahun  1999  sebagai  instrument negara  yang  bukan  saja  menjamin  kebebasan  profesi mereka, tetapi juga menjaga kepentingan masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan kebebasan tersebut (Djanggih  Fakultas  Hukum  Universitas  Tompotika Luwuk Jl Dewi Sartika et al., 2018).
Namun,  akhir  –  akhir  ini  dirasakan  oleh  khalayak ramai ada sesuatu yang mengganjal dalam hal penerapan kebebasan  pers  di  Indonesia.  Seringkali  kita  mendengar lontaran  “kebebasan  pers  yang  kebablasan”  dan  hal  ini segera ditangkap oleh politisi atau pejabat negara sebagai alasan untuk merevisi undang-undang dan memberlakukan batasan-batasan ataupun kontrol terhadap pers seperti  yang ada di zaman rezim Soeharto. Keresahan  masyarakat  ini  memang  benar  adanya  dan perlu disikapi oleh pers karena sebagian disebabkan oleh penerapan kebebasan yang cenderung ke arah penyalahgunaan (Santoso, 2016).
Pesta pora kemerdekaan pers di era reformasi,  yang nyatanya  ditafsirkan  dalam  arti  yang  berbeda  oleh beberapa praktisi pers, yang lupa terhadap koridor hukum pers  dan  etika  pers,  yang  pada  gilirannya  menimbulkan gejala  anarkisme  praktik  pers  dengan  melakukan pelanggaran-pelanggaran  kode  etik  jurnalistik  dan pelanggaran  yang  mengarah  pada  delik  pers  (Asmadi, 2021).
Menguji keberadaan UU pers sebagai pegangan para wartawan  dihadapkan  dengan  KUHP  sebagai  pengontrol pers  dan  landasan  bagi  masyarakat  dan  pemerintah  yang dirugikan  oleh  para  awak  media  (wartawan),  menjadi menarik bagi peneliti untuk mencermati, mengamati, dan menganalisis  adanya  indikasi  delik  pencemaran  nama baik di media massa (Santosa, 2017a).
Perkembangan  teknologi  merupakan  salah  satu faktor  yang  dapat  menimbulkan  kejahatan,  dimana kejahatan  tersebut  telah  muncul  sejak  permulaan  zaman dan  akan  terus  berlangsung  hingga  akhir  zaman. Kejahatan  sudah  di  terima  sebagai  suatu  fakta  yang merugikan  baik  oleh  masyarakat  primitif  maupun  pada masyarakat  modern.  Kerugian  material  dapat  berubah timbulnya  korban,  rusaknya  harta  benda  ataupun meningkatnya biaya yang harus di tanggung oleh korban.
Kerugian  moril  dapat  berupa  hilangnya  kepercayaan masyarakat  terhadap  aparat  penegak  hukum  dalam menegkkan hukum (Muthia & Arifin, 2019).
Pada  penelitian  terdahulu  dalam  penelitian  Ari Wibowo menyimpulkan tentang dasar justifikasi kriminalisasi  delik  pencemaran  nama  baik  adalah  teori moral dari teori liberal individualistic. Kriminalisasi delik pencemaran  nama  baik  sejalan dengan  nilai-nilai  budaya masyarakat  dan  nilai-nilai  religious  bangsa  Indonesia. (Wibowo,  2012)  sementara  dari  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Asrianto  Zainal  menyebutkan  bahwa unsur-unsur  dari  pasal  310  KUHP  tidak  dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui  Tindakan  tersebut  sehingga  asala  lex  spesialis derogate  legi  generalis  dapat  berlaku.(Al-’adl  &  Zainal, 2016)
Penelitian ini penulis berupaya memberikan kontribusi kepada ketentuan hukum bagi wartawan dalam melakukan  kegiatan  Jurnalistik,  di  atur  dalam  Undang- Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers 1999). Dalam  UU  Pers  1999,  Bab  V  Pasal  15,  disebutkan tentang  perlunya  dibentuk  Dewan  Pers  yang  independen sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  penulis  sangat tertarik  untuk  menulis  tentang  delik  tindak  pidana  yang pelakunya  adalah  insan  pers.  Untuk  memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka penulis memilih judul: “ Tinjauan atas pemberitaan  yang berindikasi adanya  Delik Pencemaran nama baik di Media massa”.

## II. M ETODOLOGI
Penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  penelitian yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  pada penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif.  Pendekatan  Penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  yuridis  normatif  adalah  menggunakan pendekatan case  approach dan  juga  pendekatan perundang-undangan  atau  statue  approach.  Pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ).  Pendekatan  ini melakukan  pengkajian  peraturan  perundang-undangan yang  berhubungan  dengan  pokok  permasalahan,  dan pendekatan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan hukum pidana tentang pencemaran  nama  baik (Efendi  & Ibrahim, 2018).
Kemudian  data  yang  diperoleh  dari  studi  pustakaan diperjelas dengan data dari hasil studi  lapangan (Purwati, 2020).  Studi  lapangan  dilakukan  dengan  cara  turun langsung  ke  lapangan  serta  untuk  mendapatkan  data primer  dilakukan  wawancara  langsung  dengan  beberapa narasumber yaitu dari salah satu penggiat media massa.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Untuk  melengkapi  hasil  penelitian  penulisan  jurnal hukum ini, maka penulis menyajikan data yang diperoleh selama  masa  penelitian  di  Pengadilan  Negeri  Makassar berhubungan dengan jurnal yang diangkat adalah tinjauan atas  pemberitaan  yang  berindikasi  adanya  delik pencemaran  nama  baik  di  Media  Massa.  Data  yang
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
disajikan  membahas  kepada  permasalahan  kemudian dianalisa,  dengan  maksud  untuk  menemukan  kebenaran sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini.
A. Ketentuan Hukum dan Kode Etik Bagi Pers
Pasal  7  UU  Nomor  40  Tahun  1999  Ayat  (2) menerangkan, Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.  Menindaklanjuti  mengenai    Kode  Etik Jurnalistik ini, Dewan pers telah mengeluarkan peraturan Dewan  Pers  Nomor  6/Peraturan-DP/V/2008  Tentang pengesahan surat Keputusan  Dewan Pers Nomor 03/SK- DP/III/2006  tentang  Kode  Etik  Jurnalistik  sebagai Peraturan Dewan Pers. Dalam lampiran Peraturan Dewan Pers tersebut dikatakan ;
“Kemerdekaan  berpendapat,  berekspresi,  dan  pers ialah  hak  asasi  manusia  yang  dilindungi  Pancasila, Undang-Undang  Dasar  1945,  dan  Deklarasi  Universal Hak  Asasi  Manusi  PBB.  Kemerdekaan  pers  ialah  sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan komunikasi,  guna  memenuhi  kebutuhan  hakiki  dan meningkatkan kualitas kehidupan manusiadalam mewujudkan  kemerdekaan  pers  itu,  wartawan  Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggungjawab  social,  keberagaman  masyarakat,  dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsinyahak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati  hak  asasi  setiap  orang,  karena  itu  pers dituntut  profesionaldan  terbuka  untuk  dikontrol  oleh masyarakat.  Untuk  menjamin  kemerdekaan  pers  dan memenuhi  hak public untuk  memperoleh  informasi  yang benar,  wartawan  Indonesia  memerlukan  landasanmoral dan  etika  profesisebagai  pedoman  operasional  dalam menjaga  kepercayaan  public  dan  menegakkan  integritas serta  profesionalisme,  atas  dasar  itu  wartawan  Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.”
Selanjutnya  dalam  pasal  1  Kode  Etik  Jurnalistik dikatakan  “Wartawan  Indonesia  bersikap  independen, menghasilkan  berita  yang  akurat,  berimbang,  dan  tidak beritikad buruk,” penafsiran pasal ini menguraikan:
1. Independen,  berarti  memberitakan  peristiwa  atau fakta  sesuai  dengan  suara  hati  nurani  tanpa  campur tangan,  paksaan,  dan  intervensi  dari  pihak  lain, termasuk pemilik perusahaan pers.
2. Akurat,  berarti  bisa  dipercaya  benar,  sesuai  dengan keadaan obyektif ketika peristiwa terjadi.
3. Berimbang, berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
4. Tidak  beritikad  buruk,  berarti  tidak  ada  niat  secara sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
Mengenai  akurat,  menarik  apa  yang  dikemukakan oleh  hikmat  kusumaningrat  dan  purnama  kusumaningrat ialah, wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi  dalam  melakukan  pekerjaannya,  mengingat dampaknya  yang  luas  yang ditimbulkan oleh  berita yang dibuatnya.  Kehati-hatian  dimulai  dari  kecermatannya dalam ejaan nama, angka, tanggal, dan usia serta disiplin diri  untuk  senantiasa  melakukan  pemeriksaan  atas keterangan  dan  fakta  yang  ditemukannya  (Mulyono, 2017). Tidak  hanya  itu, akurasi  juga  berarti  benar dalam memberikan  kesan  umum,  benar  dalam  sudut  pandang pemberitaan  yang  dicapai  oleh  penyajian  detail-detail
fakta  dan  oleh  tekanan  yang  diberikan  pada  fakta- faktanya.  Pembaca  biasanya  sangat  memperhatikan  soal akurasi  ini,  bahkan  kredibilitas  sebuah  media,apakah cetak  maupun  elektronik,  sangat  ditentukan  oleh  akurasi beritanya  sebagai  konsekuensi  dari  kehati-hatian  para wartawannya dalam membuat berita.
Tentang  berimbang,  menurut  hikmat  kusumaningrat dan  purnama  kusumaningrat,  yang  dimaksud  dengan “…berimbang  ialah  bahwa  seseorang  wartawan  harus melaporkan  apa  sesungguhnya  yang  terjadi..”.  Misalnya, manakala  seorang  politisi  memperoleh  tepukan  yang hangat  dari  hadirin  ketika  menyampaikan  pidatonya. Peristiwa  itu  haruslah  ditulis  apa  adanya.  Tetapi,  ketika sebahagian  hadirin  walked  out  sebelum  pidato  berakhir, itu  juga  harus  ditulis  apa  adanya.  Jadi  ada  dua  situasi yang berbeda, keduanya harus termuat dalam berita yang ditulis.
Unsur  adil  dan  berimbang  dalam  berita  mungkin sama  sulitnya  untuk  dicapai  seperti  juga  keakuratan dalam  menyajikan  fakta.  Selaku  wakildari  pembaca  atau pendengar  berita,  seorang  wartawan  harus  senantiasa berusaha  untuk  menempatkan  stiap  fakta  atau  kumpulan fakta-fakta  menurut  proporsinya  yang  wajar,  untuk mengaitkannya  secara  berarti  dengan  unsur-unsur  lain, dan  untukmembangun  segi  pentingnya  dengan  berita secara  keseluruhan.  Misalnya,  seorang  wartawan  yang meliput  pertandingan  sepak  bola  mungkin  sangat  akurat dalam  hal  fakta-fakta  yang  ia  gunakan,  tetapi  ia  akan menipu  pembaca  jika  ia  hanya  menceritakan  serangan- serangan  dan  cara  mencetak  gol  yang  diperlihatkan  tim tuan  rumah  saja  dan  mengabaikan  serangan  –  serangan dan cara mencetak pihak lawan.
Kemudian pasal dua Kode etik jurnalistik menyatakan,  “wartawan  Indonesia  menempuh  cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.” Penafsiran  pasal  ini  menyatakan,  cara-cara  yang professional ialah:
1. Menunjukkan indentitas diri kepada narasumber;
2. Menghormati hak privasi;
3. Tidak menyuap;
4. Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya;
5. Rekayasa  pengambilan  dan  pemuatan  atau  penyiaran gambar,  foto,  suara  dilengkapi  dengan  keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
6. Menghormati  pengalaman  traumatic  narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
7. Tidak  melakukan  plagiat, termasuk  menyatakan  hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk  peliputan  berita  investigasi  bagi  kepentingan publik.
Profesionalisme  dalam  pemberitaan  ditunjukkan dengan  kaidah-kaidah  atau  adab-adab  yang  harus  diikuti wartawan  dalam  pemberitaan  mereka  dibidang  hukum. Kaidah-kaidah  ini  tercantum  dalam  kode  etik  jurnalistik yang telah disinggung sebelumnya.
Pasal 3 kode etik jurnalistik menentukan, “wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang,  tidak  mencampurkan  fakta  dan  opini  yang
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
menghakimi,  serta  menerapkan  asas  praduga  tak bersalah,” penafsiran pasal ini adalah:
1. Menguji  informasi,  berarti  melakukan  ceck  and recheck tentang kebenaran informasi itu.
2. Berimbang  ialah,  memberikan  ruang  atau  waktu pemberitaan  kepada  masing-masing  pihak  secara professional.
3. Opini  yang  menghakimi  ialah,  pendapat  pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretative, yaitu  pendapat  yang  berupa  Interpretasi  wartawan terhadap fakta.
4. Asas  praduga  tak  bersalah  ialah,  prinsip  tidak menghakimi seseorang.
Dalam kenyataan sehari-hari, menyangkut pemberitaan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran  hukum,  masyarakat  umum  yang  tidak memahamii  etika  dalam  praktik  pers  maupun  soal-soal hukum  dan  peradilan,  tentu  akan  bingung  jika  membaca berbagai  media  yang  sikapnya  tidak  sama  dalam menyebut  nama  dan  identitas  pelaku  pelanggaran  dalam berita-berita kejahatan atau pengadilan.
Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik menyatakan,
“Wartawan  Indonesia  tidak  membuat  berita  bohong, fitnah, sadis, dan cabul.” Penafsiran pasal ini ialah:
1. Bohong  berarti  sesuatu  yang  sudah  diketahui sebelumnya  oleh  wartawan  sebagai  hal  yang  tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
2. Fitnah,  berarti  tuduhan  tanpa  dasar  yang  dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
3. Sadis,  berarti  kejam  dan  tidak  mengenal  belas kasihan.
4. Cabul  berarti,  penggambaran  tingkah  laku  secara erotis dengan  foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
5. Dalam  penyiaran  gambar  dan  suara  dari  arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyatakan , “wartawan Indonesia  tidak  menyebutkan  dan  menyiarkan  identitas korban  kejahatan  susila  dan  tidak  menyebutkan  identitas anak  yang  menjadi  pelaku  kejahatan.”  Penafsiran  pasal ini ialah:
1. Identitas  ialah  semua  data  dan  informasi  yang menyangkut  diri  seseorang  yang  memudahkan  orang lain untuk melacak.
2. Anak  ialah  seseorang  yang  berusia  kurang  dari  16 tahun dan belum menikah.
Yang  lazim dilakukan  media adalah  menyebut nama pelaku  hanya  dengan  inisialnya  atau  menutup  fotonya dengan  menutup  matanya  atau  hanya  menampilkan  foto bagian  belakang  pelaku  saja.  Wartawan  punya  alasan kuat  untuk  menyembunyikan  untuk  menyebutkan  nama- nama  wanita  yang  menjadi  korban  pemerkosaan  atau anak anak yang dianiaya secara seksual. Tujuannya untuk melindungi  korban  atas  pencemaran  namanya  atau tercoreng  aibnya.  Tatapi  dalam  hal  larangan  menyebut nama dan identitas pelaku kejahatan yang masih dibawah umur, dasarnya semata-mata pertimbangan kemanusiaan, berdasarkan  nasib  beserta  hari  esok  korban  beserta keluarganya.
Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik menyatakan, “wartawan Indonesia  tidak  menyalahgunakan  profesi  dan  tidka menerima suap.” Panafsiran pasal ini:
1. Menyalahgunakan  profesi  ialah  segala  tindakan  yang mengambil  keuntungan  pibadiatas  informasi  yang diperoleh  saat  bertugas  sebelum  informasi  tersebut mejadi pengetahuan umum.
2. Suap  adalah  segala  pemberitaan  dalam  bentuk  uang, benda atai fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensinya.
Dalam  kenyataannya,  ternyata  hal  ini  sering  terjadi yang oleh hikmat kusumaningrat dan purnama kusumaningrat  dikatakan  sebagai  amplop  dan  hadiah gratisan,  didunia  pers  Indonesia  ada  suatu  sebutan bernada  mengejek  yang  tidak  sedap  didengar  telinga, yaitu sebutan “wartwan amplop”, yang dimaksud dengan amplop  ialah  pemberitaan  dari  sumber  berita  kepada wartawan  yang  mewawancarainya  berupa  amplop  berisi uang. Pemberian itu ada yang menganggap sebagai belas jasa atas kesediaan sang wartawan melakukan wawancara dengan sumber berita bersangkutan. Tetapi ada pula yang menafsirkannya sebagai uang suap kepada wartwan agar beritanya  benar-benar dimuat dan  berita  itu  memuat hal- hal yang baik-baik saja tentang sis umber berita.
Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik mengatakan, “Wartawan  Indonesia  memiliki  hak  tolak  untuk melindungi  narasumber  yang  tidak  bersedia  diketahui indentitasnya maupun keberadaannya. Menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.” Penafsiran pasal ini:
1. Hak  tolak  ialah,  hak  untuk  tudak  mengungkapkan identitas dan keberadaan  narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
2. Embargo  ialah  penundaan  pemuatan  atau  penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
3. Informasi  latar  belakang  ialah  segala  informasi  atau data dari narasumber  yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
4. Off  the  record  ialah  segala  informasi  atau  data  dari narasumber yang  tidak  boleh  disiarkan  atau diberitakan.
Menyangkut off  the  record ,  menurut  Hikmat Kusumaningrat dan Purnama kusumaningrat, “keterangan yang  diberikan  secara  off  the  record  sebaiknya  jangan diterima.”Artinya  informasi  atau  keterangan  yang diberikan  kepada  wartawan  dengan  syarat  tidak  untuk disiarkan  janganlah  diterima.  Penolakan  in  sebaiknya dilakukan  kalu  tidak  mau  ketinggalan  kereta  dalam pemberitaan.  Karena  apa  yang  diberikan  sebagai keterangan  off  the  record  dan  tidak  boleh  disiarkan, mungkin  saja  akan  disiarkan  wartwan  lain,  yang mendapat  berita  tersebut  dengan  jalan  lain,  tanpa  syarat off the record.

## B. Pertanggungjawaban  pidana  bagi  media  massa menurut KUHP
Dalam  tulisan/terbitan  pers  sehari,  di  dalamnya tersangkut  lebih  dari  satu  orang,  karena  sejak  diatur, disusun  beritanya  (redaksionalnya),  dicetak  serta  terbit, dan beredar di tengah-tengah masyarkat, yang ikut ambil
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
bagian (berusaha) di dalamnya adalah : pemimpin umum, pencetak, redaktur, penulis/pelukis, dan pengedar.
Cara kerja redaksi erat kaitannya dengan pertanggungjawaban  dalam  pers  sebab  sebuah  berita sebelum  sampai  ke  pembacanya  mengalami  proses pengolahan  yang  cukup  rumit.  Suatu  pemberitaan dipublikasikan melalui proses penulisan, edit, percetakan, koreksi  sampai  dengan  diedarkannya  berita  tersebut. Dalam  proses  itu  terlibat  beberapa  orang  yang  secara langsung  berkecimpung  di  dalamnya.  Pihak-pihak  yang dapat  tersangkut  dan  bertanggungjawab  apabila  terjadi tindak pidana pers adalah sebagai  berikut  (Rahmawati  & Gani, 2017):
1. Penulis  (pengarang),  penggambar  (pelukis  atau pemotret).
Mengenai pertanggungjawaban bagi mereka (penulis, penggambar, pelukis) berlaku sepenuhnya pasal- pasal  KUHP  tentang  penghasutan,  pemberitahuan  palsu atau  kabar  bohong,  penghinaan,  dan  sebagainya  yang berhubungan  dengan  tindak  pidana  pers.  Namun,  tentu saja dalam hal ini dikecualikan bagi mereka apabila hasil karyanya disiarkan tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.  Menurut  hukum  pidana  yang  dapat  dikatakan sebagai  penulis,  pelukis  dan  sebagainya  tidaklah  harus orang yang menyatakan pikiran atau pernyataannya yang orisinil, melainkan dapat juga orang yang mengambil alih pikiran atau perasaan orang lain serta mempublikasikannya  dengan  pers  ( drupkers )  dan demikian pula dapat juga orang yang mempublikasikannya  dengan  melalui  pers  apa  yang didengarnya  atau  ia  dengar  dari  orang  lain  dapat  pula dimasukkan dalam pengertian tersebut.
Disamping  itu  orang  yang  menyalin  atau  mengutip tulisan  orang  lain  jika  apa  yang  diturunkan  atau dikutipkanya  itu  kemudian  dipublikasikannya  melalui pers  pun  dapat  pula  dipertanggungjawabkan  sebagai penulis.  Kecuali  itu  jika  seseorang  mengirimkan  tulisan atau  gambar  dan  sebagainya  itu  kepada  redaksi  majalah, harian dan sejenisnya kemudian tulisan  atau gambar dan sebagainya itu dipublikasikan setelah diadakan perubahanperubahan  oleh  redaksi,  maka  orang  tersebut tetap  dipertanggungjawabkan  sebagai  penulis,  pelukis, dan  sebagainya  asal  perubahan-perubahan  tersebut  tadi tidak merubah wezen (hakekat) dari pikiran atau perasaan yang  dimaksudkannya.  Mengenai  penulis,  penggambar, pengarang,  pemotret  atau  pelukis  sudah  jelas  merekalah yang  mula-mula  harus  bertanggungjawab  atau  dapat dikatakan  sebagai  pelaku  utama  ( dader )  terhadap  suatu tulisan  pidana  pers  seperti  dimaksudkan  dalam  pasal  55 KUHP kecuali mereka dapat membuktikan bahwa tulisan, gambar, potret atau lukisan yang dijadikan berita tersebut dibuat  dalam  keadaan  terpaksa  yang  tidak  dapat dihindarkan  karena  adanya  suatu  ancaman  atau  paksaan dari pihak lain seperti termuat dalam pasal 48 KUHP atau terdapat  pengecualian  seperti  termuat  dalam  pasal  44 KUHP.
2. Penerbit Dalam  pasal  61  KUHP  yang  dimaksudkan  dengan penerbit  adalah  orang  yang  menerbitkan  suatu  pekerjaan (tulisan,  gambar,  potret)  yang  dicetak.  Pasal  ini  masuk
dalam  bab  turut  serta  melakukan  perbuatan  yang  boleh dihukum.  Dalam  praktek  penerbit  itu  dianggap  sebagai membantu melakukan ( medeplichtig ).
Sebagai membantu melakukan kejahatan dengan percetakan  ia  tidak  dihukum  apabila  memenuhi kewajiban-kewajiban  yang  ditentukan  baginya  dalam pasal ini, yaitu:
a. Pada  barang  cetakan  itu  harus  disebutkan  nama  dan tempat  tinggal  penerbit.  Dengan  ini  berarti  bahwa  ia menyatakan dirinya sebagai penerbit.
b. Pembuat  harus  dikenal  (diketahui)  atau  sesudah penuntutan  perkara  mulai  berjalan  pada  waktu  diberi peringatan  yang  pertama  kali  diberitahukan  oleh penerbit  siapakah  pembuatnya  itu.  Jadi  yang  harus memberi  peringatan  itu  adalah  pegawai  penuntut (jaksa).  Yang  diartikan  pembuat  disini  tidak  hanya penulis, tetapi juga pemotret, pelukis dan penggambar.
c. Pembuat harus dapat dituntut pada waktu diterbitkan. Dapat  dituntut  disini  artinya  tidak  hanya  dapat dituntut  karena  tidak  sakit  gila  atau  tidak  meninggal dunia misalnya, akan tetapi harus diartikan lebih  luas lagi ialah dapat ditangkap.
d. Pembuat  itu  pada  waktu  penerbitan  harus  tinggal  di Indonesia.  Seperti  yang  tersebut  pada  sub  c  diatas, maka  disini  diletakkan  suatu  prinsip  bahwa  jika pembuat  itu  tidak  dapat  ditangkap,  maka  penerbitlah yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal  61  KUHP  hanya  berlaku  bagi  kejahatan  jadi seorang  penerbit  pada  pelanggaran  yang  dilakukan dengan  percetakan  tetap  dihukum  meskipun  ia  telah memenuhi  kewajiban-kewajibannya  yang  ditentukan dalam  pasal  ini.  Dalam  pasal  483  KUHP  mengatur tentang  kejahatan  yang  merupakan  suatu  tindak  pidana percetakan ( drupkersdelicht ), mengancam hukuman pada penerbit  yang  menerbitkan  suatu  tulisan  atau  gambar yang  dapat  dihukum  karena  sifatnya  jika  memenuhi syarat-syarat  pada  sub  1  dan  2  dalam  pasal  ini.  Contoh kejahatan yang dimaksud dalam pasal ini misalnya tulisan atau gambar yang bersifat menghina Presiden atau Wakil Presiden  (pasal  137  KUHP),  menghina  kepala  Negara asing  (pasal  144  KUHP),  menghasut  (pasal  160,  161 KUHP),  penghinaan-penghinaan  (pasal  310,  315,  320, 321 KUHP). Dari pasal-pasal tersebut diatas tidak diatur secara  jelas  bagaimana kedudukan penerbit dalam tindak pidana  tersebut,  apakah  sebagai  pembantu  atau  sebagai peserta. Jika sebagai peserta ancaman hukumannya sama dengan  pelaku,  sedangkan  jika  sebagai  pembantu ancaman  hukumannya  dikurangi  sepertiganya  dari ancaman  yang  dijatuhkan  pada  pelaku.  Mengenai kedudukan penerbit, para sarjana mempunyai perbedaanperbedaan pendapat. Ada sarjana yang berpendapat  bahwa  penerbit  adalah  sebagai  pembantu karena  ia  hanya  membantu  berupa  memberikan kesempatan  untuk  melaksanakan  kejahatan,  akan  tetapi sebagian  besar  sarjana  berpendapat  bahwa  penerbit adalah sebagai peserta pelaku ( mededader ), karena antara pengarang  dan  penerbit  bekerja  bersama-sama  untuk melakukan drupkersdelicht sebagai  kawan  peserta  yang
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
masing-masing  melakukan  satu  bagian  kejahatan  itu; pengarang menjadikan dan penerbit mengumumkan.
a. R.  Moegono  condong  memasukkan  penerbit  sebagai peserta pelaku ( mededader ) karena tindak pidana pers hanya  dapat  terjadi  setelah  adanya  kerjasama  antara penerbit dengan penulis/pengarang/pelukis/ penggambar atau si pemotret.
b. Jonkers  berpendapat  sama  dengan  alasan  bahwa dalam tindak pidana pers hanya dapat terjadi jika ada kerjasama  antara  penulis,  pelukis/  penggambar  dan sebagainya  dengan  penerbit.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapatnya tentang mededaderschap yang menentukan  harus  dipenuhinya persyaratan  mengenai delik formil dan delik materiil.
c. Pompe
memandangnya
sebagai medepleger/mededader dengan alasan bahwa menerbitkan  adalah  membuat  supaya  bisa  didapat oleh  umum.  Maka  dari  itu  selain  penulis,  penerbit juga  disebut  sebagai  turut  melakukan  perbuatan pelaksanaan.
d. Van  Hattum  berpendapat  bahwa  baik auteur atau penulis  maupun  penerbit  masing-masing  tidak melakukan  tindak  pidana  itu  seluruhnya.  Penerbit melakukan  tindak  pidana  publikasi  yang  merupakan perbuatan pelaksanaan. Jadi penerbit adalah mededader.
e. Langemeyer  dan  Van  Hammel  menganggap  penerbit adalah medeplichtige karena  sudah  semenjak  dalam rancangan  semula  ditentukan  demikian87  dan  orang yang  bersangkutan  tersendiri  harus  memenuhi  unsur tindak pidana itu seluruhnya. Sutamijah-Hadi menyetujui  pendapat  yang  menganggap  bahwa penerbit  sebagai mededader sebab  apa  yang dilakukannya  dalam  tindak  pidana  pers  itu  adalah perbuatan pelaksanaan, sedangkan tindak pidana  pers tersebut  tidak  akan  terjadi  tanpa  adanya  publikasi, tanpa  kerjasamanya  yang  berdasarkan  persetujuan antara  penulis,  pelukis/penggambar,  dan  sebagainya itu  dengan  penerbit  untuk  menyamapaikan  buah pikiran  atau  perasaan  yang  bersangkutan  kepada khalayak (sehingga dipublisir ke masyarakat umum). f. Tentang rechtpositie dari  penerbit  ini,  Marhaban Zainun  sependapat  dengan  Sutamijah-Hadi  karena mengingat  adanya  perkembangan  teori  yang  dulu dianggap  sebagai medeplichtige tapi  akhir-akhir  ini para ahli cenderung untuk menganggapnya medepleger/mededader.
Diantara pendapat-pendapat yang telah dikemukakan diatas, penulis mengikuti pendapat bahwa penerbit adalah mededader (peserta pelaku) sebab untuk terjadinya tindak pidana  pers  hanya  mungkin  setelah  adanya  kerjasama antara  pengarang  (penulis/pelukis)  dengan  penerbit. Tanpa  adanya  kerjasama  tersebut  tidak  mungkin  ada tindak  pidana  pers  (Santosa,  2017b).  Meskipun  ada tulisan atau karangan namun apabila tidak dipublikasikan maka  tidak  akan  ada  tindak  pidana  pers,  hal  ini dikarenakan  bahwa  publikasi  merupakan  syarat  utama dari adanya tindak pidana pers.
3. Pencetak
Diatur  dalam  pasal  62  KUHP.  Keterangan  dalam pasal  61  KUHP  juga  berlaku  bagi  pencetak  ( drupker ) hanya  bedanya  bagi  pencetak  tidak  perlu  menyebutkan siapa  pembuatnya,  akan  cukup  dengan  menyebutkan siapa  orang  yang  telah  menyuruh  mencetak  barang  itu. Perkataan menyuruh dalam ayat 2 harus diartikan sebagai perintah.  Perbuatan  pencetak  itu  dianggap  sebagai membantu melakukan ( medeplichtige ).  Dalam pasal 484 KUHP  menentukan  bahwa  kejahatan  yang  diatur  di dalamnya  adalah  suatu  tindak  pidana  percetakan ( drupkersdelicht )  mengancam  hukuman  pada  pencetak yang  mencetak  tulisan  atau  gambar  yang  dapat  dihukum karena  sifatnya  jika  dipenuhi  syarat-syarat  tersebut  pada sub 1 dan 2 dari pasal ini.
Mengenai  kedudukan  pencetak  pada  umumnya  telah ada  kesepakatan  baik  diantara  para  sarjana  maupun  di dalam  yurisprudensi  yaitu  bahwa  kalau  terjadi  tindak pidana  pers,  ia  adalah  hanya  merupakan medeplichtige atau pembantu (dalam melakukan kejahatan).
a. Menurut  Jonkers  :  karena  ia  membantu  dalam melakukan perbuatan pidana;
b. Menurut  Pompe  :  sebab  perbuatannya  bukanlah perbuatan pelaksanaan melainkan perbuatan membantu;
c. Menurut Loyon Langemeyer : sebab dalam rancangan semula dipakai istilah medeplichtige.
4. Redaksi/redaktur Baik Drupekers-Reglement maupu  dalam  KUHP sama  sekali  tidak  menyebut  soal  redaktur.  Dengan demikian baginya sepenuhnya berlaku peraturanperaturan tentang  penyertaan.  Ini  berarti  bahwa  ia  dipertanggung jawabkan sebagai deenemer (kawan berbuat) bila ia tahu akan  isi  tulisan/gambar  merupakan  pendorong  bagi redaktur  untuk  mengadakan  sensor,  tetapi  sensor  yang diadakan  oleh  redaktur  itu  tidak  merupakan  keberatan yang berarti sebab :
a. Hal  itu  sudah  sewajarnya  dan  umum  pun  sudah mengakui  hak  redaktur  untuk  memilih  tulisan-tulisan mana  yang  akan  dimuat  dalam  majalah/harian  yang dipimpinnya  dan  tulisan-tulisan  mana  yang  harus ditolaknya karena memang disitulah letak tugasnya;
b. Pada  umumnya  untuk  menjadi  redaktur,  orang  harus memenuhi  syarat tingkat pengetahuan tertentu,  syarat mana tidak diharuskan bagi pencetak/penerbit.
Mengenai  pertanggungjawaban  terhadap  redaktur belum  ada  kesatuan  pendapat  diantara  para  sarjana. Hanya  terdapat  tiga  kemungkinan,  apakah  ia  dapat dikualifisir sebagai :
a. Pelaku ( dader/pleger );
b. Peserta pelaku ( mededader/medepleger ); atau sebagai
c. Pembantu ( medeplichtige ).
Namun beberapa sarjana berpendapat : a. Is  Cassuto  “Perbuatan-perbuatan  pencetak  dan redaktur  secara  demikian  hanya  menghasilkan pembantuan  karena  dengan  demikian  perbuatan pidananya hanya dapat dibantu terlaksana.”
b. Pompe berdasarkan Keputusan Hoge Raad tanggal 10 Desember 1928 “Redaktur adalah sebagai medepleger (peserta  pelaku)  karena  redaktur  adalah  orang  yang
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
menentukan  tentang  apa  yang  akan  dibuat  dalam penerbitannya (harian, majalah, dan sebagainya).” c. Simons  berpendapat  bahwa  redaktur  seperti  juga halnya  pencetak  yaitu  sepanjang  ia  bukan  penulis karangan  yang  bersangkutan  sebagai medeplichtige karena dengan pekerjaannya itu ia hanya memudahkan terjadinya tindak pidana.
d. Hazewinkel-Suringa  menunjukkan  beberapa  putusan pengadilan negeri yang menganggap redaktur sebagai medepleger100, dan  mengetengahkan arrest  Hoge Raad tanggal 10 Desember 1928.
e. Oemar  Seno  Adji  mengatakan  bahwa  pertanggungan jawab  redaksi/redaktur  dalam  sistem  hukum  pidana positif kita yang sesungguhnya mengikuti ajaran biasa dari  penyertaan  ( deelneming  theorie )  dengan  harus dipenuhi  dua  syarat  yang  maksudnya  agar  dapat dipertanggungjawabkan (pidana) yaitu tahu isi/tulisan yang  dimasukkan  dan  tahu  akan  sifat  dipidananya tulisan.103  Oemar  Seno  Adji  mengatakan  bahwa  : “Dalam  KUHP, khususnya redaktur  yang tersangkut, pertanggungan  jawab  pidananya  didasarkan  atas ajaran penyertaan ( deelneming ) sebab pada tiap tindak pidana pers sebagaimana dikatakan dimuka tersangkut banyak orang seperti redaktur, penerbit, pencetak dan sebagainya.”
Redaktur dipertanggungjawabkan sebagai dader/pleger (pasal 55 KUHP) jika tulisan yang strafbaar karakter itu:
a. Merupakan karyanya ( werkstuk ) sendiri;
b. Bukan  karyanya  sendiri  dan  ia  tidak  (mau) menyebutkan nama si penulis aslinya;
c. Si penulis aslinya karena suatu hal atau sebab tertentu tidak  dapat  dituntut  pidana  ( on-strafrechtelijk- vervolgbaar );
d. Karya orang lain yang diterimanya, tapi oleh redaktur itu  telah  diadakan  perubahan-perubahan  sedemikian rupa sehingga sudah seperti (dapat dianggap sebagai) karyanya sendiri.
Jika  redaktur  tidak  mengadakan  perubahan  maka kedudukannya  dapat  dipertanggungjawabkan  sebagai  : mededader/medepleger (menurut  Van  Hattum)  dengan ancaman  pidana  sama  dengan pleger/dader (pasal  55 KUHP);  dan medeplichtige (menurut  Simons,  Van Hamel,  yurisprudensi,  ilmu  hukum)  ancaman  pidananya dikurangi  sepertiga  (pasal  57  ayat  1  KUHP).  (Respati, 2014)
Menurut  pendapat  umum,  anominitas  dalam  pers (tulisan dengan menyembunyikan nama/identitas penulisnya  yang  asli)  sangat  diperlukan,  hal  ini dikarenakan  banyak  orang  yang  ingin  mengemukakan pendapat/pikiran  melalui  media  pers  tapi  segan melakukannya dengan namanya sendiri. Dengan demikian  media  pers  benar-benar  berfungsi  sebagai penyalur pendapat umum. Ini juga diatur dalam UU Pers Nomor  40  Tahun  1999  pasal  4  ayat  4  yang  menyatakan bahwa pers mempunyai “Hak Tolak”.
Hak  tolak  ini  bertujuan  agar  wartawan  dapat melindungi  sumber  informasi  dengan  cara  menolak menyebutkan  identitas  sumber  informasi.  Hak  tersebut dapat digunakan  jika wartawan dimintai  keterangan oleh
pejabat  penyidik  dan  atau  diminta  menjadi  saksi  di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan  keselamatan  negara  atau  ketertiban  umum  yang dimintakan  oleh  pengadilan.  Mengenai  hal  ini  Simons mengatakan  :  “Jika  pers  periodik  dalam  kenyataannya hendak  menjadi  pemimpin,  tetapi  sekaligus  dan  lebih- lebih  pula  pernyataan/manifestasi  dari  pendapat  umum, maka sudah sepatutnya harian-harian itu dapat digunakan oleh  banyak  orang  untuk  menyiarkan  gagasan  dan pendapat mereka mengenai masalah-masalah yang aktual di  kalangan  luas,  tetapi  hal  ini  hanya  mungkin  jika  si penulis  itu  tidak  dipaksa  mempertanggungjawabkan karangannya  dengan  nama  dan  tanda  angan  pribadinya sebab  mungkin  bahkan  sudah  seringkali  terjadi  bahwa seseorang tidak akan mampu mengembangkan pikirannya di  muka  umum  jika  untuk  itu  ia  harus  mengumumkan namanya.”  Redaktur  harus  berani  bertanggungjawab sebagai/selaku dader bilamana:
a. ia  tidak  mau  menyebutkan  atau  menyembunyikan nama si penulisnya karena sebab-sebab tertentu atau
b. si  penulis  karena  sebab-sebab  tertentu  tidak  dapat dituntut menurut hukum pidana.
Marhaban  Zainun  berpendapat  bahwa  dengan demikian  lembaga  anomitet  tetap  dihormati  dan sebaliknya  kemerdekaan/kebebaan  pers  juga  tidak disalahgunakan  karena  akan  atau  harus  ada  yang bertanggungjawab.  Menurut  Sutamidjah-Hadi  tulisan diluar  tanggungan  redaksi  itu  tidak  boleh  digunakan redaktur  untuk  melepaskan  diri  dari  tanggungjawab secara mudah. Ia harus tetap dapat dipertanggungjawabkan.
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Media Massa. Kesalahan pemberitaan oleh pers dapat terjadi karena dua unsur yaitu sengaja dan tidak sengaja. Ketidaksengajaan  pemberitaan  tidak  lepas  dari  sifat manusia  (dalam  hal  ini  insan  pers)  yang  tidak  lepas  dari kesalahan. Dalam hal meluruskan berita yang salah yang diyakini  sangat  merugikan  kredibilitas  dan  reputasi perseorangan  atau  lembaga,  atau  bahkan  ada  unsur pencemaran  nama  baik  atau  fitnah  dan  perbuatan melawan  hukum,  ada  beberapa  langkah  yang  dapat ditempuh,  yakni  langkah penyelesaian  berdasarkan  Kode Etik  Jurnalistik  dan  Undang-undang  Pokok  Pers  Nomor 40 Tahun 1999 atau melalui prosedur hukum berdasarkan Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  atau Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPer) (Saputra, 2021).
Bagi pihak yang dirugikan, penyelesaian berdasarkan Kode  Etik  Jurnalistik  dan  UU  Pers  adalah  dengan mengajukan  surat  keberatan  atas  berita  tersebut  dan menuntut  redaksi  untuk  melakukan  ralat  (pelurusan berita)  dengan  memberikan  pelurusan  informasi  yang diinginkan  berdasarkan  hak  jawab  menurut  Pasal  1  ayat 11 UU Pers. Berdasarkan ketentuan Nomor 7  Kode Etik Wartawan  Indonesia,  ditegaskan  bahwa  wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan  serta  melayani  hak  jawab.  Dalam  kaitan penggunaan  hak  jawab  tersebut  maka  langkah  pertama adalah mengirimkan surat keberatan kepada redaktur atau langsung  ke  pemimpin  redaksinya,  bukan  kepada
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
wartawan  yang  menuliskan  beritanya.  Surat  keberatan tersebut  disertai  dengan  tembusan  ke  Dewan  Pers,  yakni lembaga  atau  dewan  kehormatan  profesi  pers,  yang dibentuk oleh pemerintah dan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)  yang ada di Jakarta serta Dewan  Kehormatan Pers yang dibentuk oleh PWI di daerah-daerah. Selain itu, apabila  penerbitan  pers  bersangkutan  memiliki  lembaga ombudsman, yakni  lembaga  yang  dibentuk  oleh perusahaan  pers  tersebut  untuk  menjaga  kehormatan profesi dan profesionalisme para wartawannya, tembusan surat  keberatan  dan  tuntutan  pelurusan  berita  dikirimkan juga ke pengurus ombudsman- nya.
Di Indonesia terdapat perusahaan pers yang memiliki lembaga ombudsman sendiri  yaitu Harian  Jawa Pos dan Kompas yang  telah  difungsikan  secara  efektif.  Lembaga tersebut  difungsikan  sebagai  mediator  negosiasi  antara jajaran  redaksi  dengan  pihak  yang  dirugikan  oleh pemberitaan  untuk  menemukan  solusi  yang  sama-sama menguntungkan  ( win-win  solution )  (Rachman  et  al., 2020). Redaktur yang  menerima  surat keberatan tersebut umumnya  akan  membawa  permasalahan  ke  dalam  rapat redaksi  untuk  diputuskan  penyelesaiannya.  Sebagai perusahaan-perusahaan  pers  yang  dinilai  memiliki kredibilitas  dan  integritas,  biasanya  secara  elegan mengakui  kesalahan  pemberitaannya  dan  melayani  hak jawab  dari  pihak  yang  dirugikan,  bahkan  melakukan pencabutan  berita  atau  membuat  pernyataan  permintaan maaf  secara  terbuka  ke  publik  atas  kesalahannya  dalam pemberitaan  tersebut.  Selain  dengan  penyelesaian  diatas, langkah  hukum  juga  diperbolehkan,  baik  secara  pidana maupun  perdata.  Langkah  hukum  disarankan  menjadi langkah  terakhir  ( ultimum  remidium )  jika  langkah- langkah  penyelesaian  melalui  Kode  Etik  Jurnalistik  dan UU Pers gagal.
D. Analisa Penulis
Perkembangan  demokrasi  di  Indonesia  setelah  Era Reformasi  telah  membawa  dampak  positif  bagi kebebasan  Pers  di  Indonesia.  Dengan  disahkannya  UU Pers mengartikan bahwa kebebasan pers telah mendapatkan  jaminan  secara  konstitusional  seperti larangan  atas  tindakan  -  tindakan  preventif  seperti pencabutan  ijin  maupun  pembreidelan.  Salah  satu  ekses buruk  yang  ditimbulkan  dari  kebebasan  pers  adalah terjadinya pemberitaan yang bersifat mencemarkan nama baik  objek  pemberitaan  atau  karya  jurnalistik  (Ananda, 2018).
Tindakan  pencemaran  nama  baik  termasuk  dalam tindak  pidana  penghinaan  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tujuannya adalah untuk melindungi kehormatan, martabat, serta nama baik orang sehingga dapat tercipta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.  Mengenai  tindak  pidana  pencemaran  nama baik  yang dilakukan oleh pers tidak diatur secara khusus oleh  UU  Pers  sehingga  yang  berlaku  adalah  aturan  yang lebih umum yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Akan  tetapi  yang  menjadi  persoalan  adalah  pengenaan pasal  pencemaran  nama  baik  terhadap  pers  dianggap sebagai suatu pembatasan terhadap kebebasan pers. Oleh karena  itu,  maka  dirumuskan  Bagaimana  bentuk pertanggung jawaban pidana yang seharusnya
diberlakukan  terhadap  tindak  pidana  pencemaran  nama baik yang dilakukan oleh Pers dan Bagaimana fungsi Hak Jawab menurut Hukum Pidana dan UU Pers (Palit, 2013).
Upaya  penyelesaian  atas  pemberitaan  atau  karya jurnalistik yang dianggap sebagai pencemaran nama baik sebenarnya  dapat  diselesaikan  dengan  mengefektifkan hak  jawab  yang  merupakan  hak  dari  objek  pemberitaan melalui  Dewan  Pers(Rahman,  2017).  Sebab  pencemaran nama  baik  dalam  pemberitaan  memiliki  kaitan  yang  erat dengan etika profesi pers sehingga sebaiknya diselesaikan melalui upaya penggunaan hak jawab.
Pertanggungjawaban pers harus secara tegas meletakkan posisi individu pembuat berita dan dimasukkan  dalam  politik  keredaksian  yang  menjadi bagian  tak  terpisahkan  dari  misi  pers.  Bentuk pertanggungjawaban  berdasarkan  konsep  air  terjun kiranya  perlu  dipertegas  dengan  memberikan  kualifikasi siapa yang harus memikul tanggungjawab. Istilah “dapat” hendaknya tidak dijadikan alasan untuk pimpinan redaksi untuk  melepaskan  diri  dari  tanggungjawab.  Sebaliknya wartawan  juga  lebih  berhati-hati  manakala  muncul tuntunan akibat pemberitaan hasil liputannya.

## IV. K ESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  ketentuan hukum  bagi  wartawan  dalam  melakukan  kegiatan Jurnalistik,  di  atur  dalam  Undang-Undang  No  40  tahun 1999 tentang Pers (UU Pers 1999). Dalam UU Pers 1999 Pasal  15  disebutkan  tentang  perlunya  dibentuk  Dewan Pers  yang  independen  sebagai  upaya  mengembangkan kemerdekaan  pers  dan  selanjutnya  Dewan  Pers  dengan beberapa  pertimbangan  maka  disusunlah  Kode  Etik Jurnalistik (KEJ), Dibentuknya kode etik ini adalah untuk menjamin  kemerdekaan  pers  dan  memenuhi  hak  publik untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  wartawan Indonesia  memerlukan  landasan  moral  dan  etika  profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan  publik  dan  menegakkan  integritas  serta profesionalisme.
Menurut  peneliti  tanggungjawab  atas  pemberitaan pers  di  Media  massa  selama  ini  masih  belum  jelas. Mekanisme  pertanggungjawaban  bersifat water  full ternyata  belum  mencerminkan  nilai  keadilan  yang ditegaskan  di  atas  prinsip  bahwa  yang  berbuat  harus bertanggungjawab.  Padahal  tataran  pertanggungjawaban ini  telah  digariskan  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Sebagai  akibatnya,  penyelesaiaan  terhadap pemberitaan  pers  di  media  massa  selama  ini  juga  belum mencerminkan  prinsip  keadilan  dan  penghargaan terhadap HAM.

## D AFTAR P USTAKA
Al-’adl, J., & Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik
Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. Al-’Adl, 9(1), 57–74. https://doi.org/10.31332/Aladl.V9I1.668
Ananda, L. A. (2018). Menguji Efektifitas Sanksi Pidana Untuk  Kasus  Pencemaran  Naman  Baik  Dalam Kehidupan  Nyata  Dan  Dunia  Maya.  Jurnal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Kawistara, 8(1), 104–106. https://doi.org/10.22146/Kawistara.38970 Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak  Pidana   Pencemaran  Nama  Baik  di  Media
Sosial.  DE  LEGA  LATA:  Jurnal  Ilmu  Hukum, 6(1), 16–32. https://doi.org/10.30596/DLL.V6I1.4910 Djanggih  Fakultas HukumUniversitas Tompotika  Luwuk Jl  Dewi  Sartika,  H.,  Banggai,  K.,  Tengah,  S.,  & Hipan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai Jl Ahmad Dahlan No,  N.  K.  (2018).  Pertimbangan  Hakim  dalam Perkarapencemaran  Nama  Baik  Melalui  Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM).  Jurnal  Penelitian  Hukum De Jure, 18(1), 93–102. https://doi.org/10.30641/Dejure.2018.V18.93-102 Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2018).  Metode  Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris. https://books.google.co.id/books?id=N- deDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=on epage&q&f=false
Hutagalung,  I.  (2013).  Dinamika  Sistem  Pers  di Indonesia. Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(2), 156–163.
https://doi.org/10.14710/Interaksi.2.2.156-163
Mulyono,  G.  P.  (2017).  Kebijakan  formulasi  tindak pidana  pencemaran  nama  baik  dalam  bidang teknologi  informasi.  Jurnal  Cakrawala  Hukum, 8(2). https://doi.org/10.26905/IDJCH.V8I2.1669
Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada  Kasus  Kejahatan  Mayantara  (Cybercrime) Dalam  Perkara  Pencemaran  Nama  Baik  Di Indonesia.  Resam  Jurnal  Hukum,  5(1),  21–39. https://doi.org/10.32661/Resam.V5I1.18
Palit,  F.  H.  (2013).  Kajian  Hukum  Mengenai  Tindak
Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Yang  Dilakukan Melalui  Mendia  Eelektronik  (Menurut  UU  NO.  11 Tahun 2008). Lex Crimen, 2(7).
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen /article/view/3166
Purwati,  A.  (2020).  Metode  Penelitian  Hukum  Teori  & Praktek.
Rachman,  W.,  Rachman,  W.  E.  K.,  Simatupang,  M.  S., Kurnia,  Y.,  &  Putri,  R.  (2020).  Tindak  Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan  Peraturan  Perundang-Perundangan. Rechtidee, 15(1), 133–153. https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.6484
Rahman,  S.  (2017).  Kejahatan  Pencemaran  Nama  Baik Atas  Pemberitaan  Pers  di  Kota  Palangka  Raya. Restorica:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Negara
Dan Ilmu Komunikasi, 3(1), 134–139. https://doi.org/10.33084/Restorica.V3I1.635
Rahmawati, I., & Gani, R. A. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pers   (Suatu  Kajian  Normatif).  Legalitas:  Jurnal Hukum, 1(4), 133–190.
https://doi.org/10.33087/Legalitas.V1I4.74
Respati,  W.  (2014).  Transformasi  Media  Massa  Menuju Era Masyarakat Informasi di Indonesia. Humaniora, 5(1), 39–51. https://doi.org/10.21512/Humaniora.V5I1.2979 Restendy,  M.  S.,  Sunan,  U.,  &  Yogyakarta,  K.  (2020). Dinamika Produksi Media Cetak dan
Tantangan   Industri  Pers  di  Indonesia.  Al-Ittishol: Jurnal  Komunikasi  Dan  Penyiaran  Islam,  1(2), 141–164.
https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/ittisho l/article/view/166
Santosa,  B.  A.  (2017a).  Peran  Media  Massa  dalam Mencegah Konflik. Jurnal Aspikom, 3(2), 199–214. http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/ view/128
Santosa,  B.  A.  (2017b).  Peran  Media  Massa  dalam Mencegah  Konflik.  Jurnal  Aaspikom,  3(2),  199– 214.
http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/ view/128
Santoso,  P.  (2016).  Konstruksi  Sosial  Media  Massa.  Al-
Balagh : Jurnal Komunikasi Islam, 1(1). https://doi.org/10.37064/AB.JKI.V1I1.505
Saputra, R. (2021). Telaah Terhadap Konsep Pencemaran Nama  Baik  Yang  Dilakukan  Oleh  Media  Massa Menurut  Undang-Udang  Pers  Nomor  40  Tahun 1999 Dan Kode Etik.
Wartawan  Dalam  Perlindungan  Hak  Anak  Perspektif Undang-Undang  Pers,  P.,  &  Sahputra,  D.  (2021). Peran  Wartawan  Dalam  Perlindungan  Hak  Anak Perspektif  Undang-Undang  Pers.  PERSPEKTIF, 11(1),
25–34. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5261
Wibowo,  A.  (2012).  Kebijakan  Kriminalisasi  Delik
Pencemaran  Nama  Baik  di  Indonesia.  Pandecta Research Law Journal, 7(1). https://doi.org/10.15294/Pandecta.V7I1.2358