## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004  TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Samiyah Taufiqurrahman Syahuri tsyahuari@gmail.com Universita Sahid Jakarta

## ABSTRAK
Pro dan kontra terkait penghentian tersebut telah menimbulkan berbagai persepsi yang berujung  pada  desakan  untuk  merumuskan  kebijakan  yang  mampu  mengakomodir kebutuhan  perlindungan  hukum  yang  komprehensif  dan  efektif  bagi  tenaga  kerja Indonesia  di  luar  negeri.  Lahirnya  Undang  Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  kumpulan peraturan  tentang  proses  penempatan  dan  perlindungan  disinyalir  mampu  menjadi jawaban  permasalahan  yang  ada.  Adapun  undang-undang  tersebut  mengatur  secara proses  penempatan  dan  perlindungannya  meliputi  pra  penempatan,  penempatan,  dan pasca  penempatan,  yang  bertujuan  dapat  dijadikan  standar  penempatan  yang  baik  dan benar,  serta  payung  hukum  demi  terselenggaranya  jaminan  perlindungan  hukum  bagi tenaga  kerja  yang  ditempatkan.  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  (1)  Mengetahui apakah ketentuan dalam  Undang Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  telah  memenuhi  kebutuhan perlindungan hukum bagi TKI dan (2) Mengetahui penerapan prosedur penempatan TKI pada  Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004  dalam  memenuhi  standar  prosedur penempatan  yang  mewujudkan  perlindungan  hukum  yang  komprehensif  bagi  TKI. Penelitian ini  menggunakan metode pendekatan  yuridis  normatif dengan  sentral  kajian Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

## Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Luar Negeri

## ABSTRACT
Pros and cons related to the termination has led to various perceptions that led to the urge  to  formulate  policies  that  are  able  to  accommodate  the  need  for  comprehensive and effective legal protection for Indonesian workers abroad. The birth of Law Number 39  of  2004  concerning  the  Placement  and  Protection  of  Indonesian  Migrant  Workers Abroad,  a  collection  of  regulations  concerning  the  placement  and  protection  process was  allegedly  able  to  be  the  answer  to  the  existing  problems.  The  law  regulates  the
placement  and  protection  process  including  pre-placement,  placement  and  post- placement, which aims to be a good and correct placement standard, as well as a legal umbrella for the implementation of legal protection guarantees for placed workers. This research  is  intended  to  (1)  Know  whether  the  provisions  in  Law  No.  39  of  2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad have fulfilled  the  need  for  legal  protection  for  migrant  workers  and  (2)  Knowing  the application  of  the  procedures  for  placing  migrant  workers  in  Law  No.  39  of  2004  in meeting  the  placement  procedure  standards  that  embody  comprehensive  legal protection for migrant workers. This study uses a normative juridical approach with the central  study  of  Law  No.  39  of  2004  concerning  the  Placement  and  Protection  of Indonesian Workers Overseas.

## Keywords: Legal Protection, Labor, Overseas

## 1. PENDAHULUAN
Sempitnya  peluang  kerja  dalam  negeri  menghantarkan  WNI  pada  pilihan menjadi  TKI.  Faktor    lainnya,  selain  segi  penghasilan  yang  di  atas  standar  upah minimum,  juga  sebagai  solusi  dari  kesulitan  ekonomi  (kebutuhan  nafkah). Perkembangan  selama  sepuluh  tahun  terakhir  terjadi  pergeseran  peminat  kerja  yang mayoritas  tenaga  kerja  wanita  untuk  mengisi  posisi  PLRT.  Pemerintah  menjawab kebutuhan  tersebut  dengan  membentuk  Badan  Koordinasi  Penempatan  TKI  pada  16 April  1999  melalui  Keputusan  Presiden  No.  29  Tahun  1999  yang  beranggotakan sembilan  instansi  terkait  lintas  sektoral,  untuk  meningkatkan  program  Penempatan Tenaga  Kerja  Luar  Negeri  sesuai  lingkup  tugas  masing-masing.  Selain  itu,  untuk penyederhanaan  prosedur  dan  mekanisme  serta  peningkatan  pelayanan  penempatan TKI, maka dibentuk Balai Pelayanan Penempatan TKI di daerah provinsi pengirim TKI yang  menjalankan  fungsi  pelayanan  satu  atap,  dengan  misi  mempermudah, mempermurah, mempercepat dan mengamankan proses penempatan TKI . Akan tetapi, upaya  pemerintah  Republik  Indonesia  tersebut  ternyata  belum  bisa  mengakomodir kebutuhan perlindungan bagi TKI dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh  pemerintah  negara  penempatan  TKI,  pengguna/majikan  yang  memperkerjakan TKI, maupun pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab memperlakukan para TKI secara  tidak  adil.  Salah  satu  contoh,  kejadian  razia  disertai  pemukulan  serta penangkapan  paksa  oleh  aparat  militer,  polisi  dan  Pemerintah  Raja  Malaysia  terhadap TKI  yang  tidak  berdokumen  resmi.  Tindakan  tersebut  terjadi  atas  dasar  ketentuan
Undang  Undang  Keimigrasian  Malaysia  No.  A1154  Tahun  2002  yang  disahkan  dan dinyatakan mulai berlaku sejak Tahun 2002 . Contoh lain, peristiwa yang dialami salah satu  TKI  penempatan  Mesir  bernama  Juniah  Binti  Sayidun  yang  dibuang  di  pinggiran Kairo oleh majikannya .
Demikian  halnya  di  dalam  negeri,  permasalahan  juga  terjadi  sebagai  dampak tumpang  tindihnya  kewenangan  instansi,  seperti  karena  ketidakmampuan  Badan Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  dalam  memaksimalkan  fungsinya  selama Tahun  2007  sehingga  terjadi  deportasi  TKI  illegal  secara  berturut-turut  melalui Pelabuhan  Sri  Bintan  Pura  Tanjung  Pinang  sebanyak  30.574  orang  dengan  rincian sebagai  berikut:  pada  April  2007  sebanyak  3.343  orang,  Mei  2007  sebanyak  3.714 orang, Juli 2007 sebanyak 2.322 orang, September 2007 sebanyak 6.244 orang, Oktober 2007 sebanyak 3.289 orang, Nopember sebanyak 3.061, dan pada Desember sebanyak 2.594 orang . Situasi yang seharusnya tidak terjadi sekalipun TKI illegal  apalagi legal, mengingat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI merupakan perisai TKI di negara penempatan.
Masalah  TKI  telah  menjadi  masalah  yang  kompleks  bahkan  bersinggungan dengan  ranah  hak  asasi  TKI  sebagai  manusia  dan  anggota  masyarakat  dunia,  dimana pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  seharusnya  tidak  sampai  terjadi  pada  warga  negara manapun  .  Sebagai  catatan,  bahwa  Universal  Declaration  of  Human  Rights  (Deklarasi Umum  Hak-hak  Asasi  Manusia)  yang  dikeluarkan  oleh  Perserikatan  Bangsa  Bangsa pada 10 Desember 1948, antara lain menyatakan: 1) Pasal 5 bahwa tiada seorang juapun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan atau pun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan; dan 2) Pasal 9 bahwa tiada seorang juapun  boleh  ditangkap,  ditahan,  atau  dibuang  secara  sewenang-wenang  .  Undang Undang  Dasar  1945  juga  telah  memberikan  landasan  dasar  penempatan  dan perlindungan,  yaitu  dalam  Pasal  27  Ayat  (2)  bahwa  setiap  Warga  Negara  berhak  atas penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan;  terkait  perlindungan  diatur  dalam  Pasal 28G  Ayat  (1)  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  sendiri,  keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi  dan  Ayat  (2)  setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari
penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  martabat  manusia  dan  berhak memperoleh  suaka  politik  dari  negara  lain;  sedangkan  mengenai  tanggung  jawab perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah negara, terutama pemerintah . Berdasarkan amanat  Undang Undang Dasar tersebut,  sekali lagi pemerintah mengupayakan pembentukan regulasi namun kali ini bersifat lebih spesifik, mengatur  tentang  ketenagakerjaan  sebagai  pedoman  dalam  menghadapi  permasalahan perlindungan  tenaga  kerja  secara  umum.Undang  Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  terbit  pada  25  Maret  2003  disahkan  oleh  Presiden  Megawati Soekarnoputri, yang selain menjadi pilar utama ketenagakerjaan baik di dalam maupun di  luar  negeri,  juga  merupakan  fasilitator  kehadiran  undang-undang  penempatan  dan perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri,  disebutkan  dalam  Pasal  34  bahwa ketentuan  mengenai  penempatan  tenaga  kerja  di  luar  negeri  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang.
Amanat  tersebut  dilanjutkan  dengan  terbitnya  Undang  Undang  No.  39  Tahun 2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri pada  tanggal  18  Oktober  2004.  Lahirnya  Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004  sempat menimbulkan kontroversi terkait adanya keraguan dalam hal efektifitas undang-undang tersebut  yang  dianggap  tidak  dapat  menjawab  permasalahan  kebutuhan  perlindungan bagi  pihak  TKI,  melainkan  lebih  sebagai  kendaraan  aspirasi  kepentingan  pihak-pihak tertentu.  Sebagaimana  sejarah  Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004  awalnya  dikenal sebagai  turunan  dari  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  104A Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja  Indonesia ke Luar Negeri, yang proses perumusan Keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut melibatkan perusahaan  pengiriman  TKI  swasta  dan  asosiasi-asosiasinya,  sehingga  diasumsikan bermuatan  kepentingan  bisnis.  Dampaknya,  validitas  Undang  Undang  No.  39  Tahun 2004  menjadi  dipertanyakan  dalam  hal  pencapain  tujuan  penempatan  yang  baik  dan upaya perlindungan yang komprehensif bagi TKI. Beberapa ketentuan Undang Undang No.  39  Tahun  2004  yang  akan  dicermati  adalah  ketentuan  yang  bertentangan  dengan ketentuan  Undang  Undang  Ketenagakerjaan  yang  merupakan  induk  dari  Undang Undang  No.  39  Tahun  2004;  selain  itu,  ketentuan  yang  menjadi  hambatan  bagi  para calon  TKI  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri  dan  ketentuan  yang  berakibat  high  cost
economy (biaya ekonomi tinggi) dalam hal penempatan. Namun yang mengkhawatirkan adalah  adanya  ketentuan  yang  diklaim  dapat  menumbuhkan  kriminalisasi  baru  dalam urusan penempatan TKI; dan lain sebagainya . Contohnya, Pasal  100 Undang Undang No.  39  Tahun  2004  terkait  sanksi  pemalsuan  identitas  calon  TKI  dan  TKI  yang bertentangan  dengan  Pasal  77  dan  94  Undang  Undang  No.  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan . Begitu juga Pasal 95 Ayat (1) dan (2) terkait fungsi dan kewenangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI didukung Pasal 2 Ayat (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah  No.  81  Tahun  2006  tentang  Badan  Nasional Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  yang  mempertegas  ruang  lingkup  kewenangan, tetapi  dianggap  tumpang  tindih  dengan  pengaturan  Pasal  2  Ayat  (4)  Peraturan Pemerintah  No.  39  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Pemerintah dengan mengacu pada pengertian Ketenagakerjaan yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2003, dan seterusnya .
Pada  akhirnya,  Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004  yang  merupakan  produk pemerintah  dan  merupakan  dasar  dari  perlindungan;  disinyalir  telah  mengalami  dis- sinkronisasi  dan  dis-harmonisasi.  Apabila  hal  tersebut  benar  adanya  maka  yang dikhawatirkan  bukan  hanya  substansi  dari  undang-undang  ini,  melainkan  dampak kelumpuhan  dalam  law  enforcement-nya,  dan  pada  gilirannya  menimbulkan ketidakadilan  bagi  para  pemangku  kepentingan  (stakeholders)  yang  ada,  dalam pengertian  bahwa  prinsip  hukum  yang  berkeadilan  dari  sebuah  peraturan  perundang- undangan menjadi tidak dapat dicapai.
Sesuai  latar  belakang  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  Undang  Undang Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri  No.  39  Tahun  2004  dalam  hal perlindungan dengan melakukan uji materi terhadap beberapa ketentuan terkait prosedur penempatan  TKI  pada  diatur  dalam  undang-undang  tersebut.  Mengingat  prosedur penempatan  memliki  cakupan  yang  luas  yaitu  meliputi  perlindungan  pada  pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan, maka penelitian ini akan mencermati perlindungan TKI dari aspek prosedur penempatannya saja.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  bersifat  deskriptif, namun mengingat obyek penelitian terkait efektifitas undang-undang, maka dibutuhkan data  empiris  sebagai  pendukung  penelitian  untuk  mengetahui  penerapan  norma  atau kaidahnya pasca undang-undang tersebut lahir.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kajian  Ketentuan  Undag-undang  No.  39  Tahun  2004  tentang  Prosedur Penempatan dan Penerapannya.
Berdasarkan  kajian  sosiologis,  terdapat  banyak  potensi  calon  TKI  yang berumur  18  tahun  ke  atas  yang  berkehendak  memperoleh  penghidupan  dan penghasilan yang layak dengan bekerja sebagai TKI di luar negeri, yang kehendak tersebut  secara tegas  dilindungi  dan dijamin baik  oleh konstitusi 1 maupun  dalam Undang  Undang  No.  13  Tahun  2003.  Sementara  pada  Pasal  31  Undang  Undang No.  13  Tahun  2003  dinyatakan  bahwa  setiap  tenaga  kerja  mempunyai  hak  dan kesempatan  yang  sama  untuk  memilih,  mendapatkan,  atau  pindah  pekerjaan  dan memperoleh penghasilan yang layak di  dalam  atau di  luar negeri. Sehingga, jika para  calon  TKI  yang  telah  berusia  18  tahun  dengan  kata  lain  belum  berusia  21 tahun,  tidak  diperbolehkan  bekerja  sebagai  TKI  di  luar  negeri,  maka  hal  ini merupakan  bentuk  peniadaan  hak  dasar  para  pekerja  tersebut.  Kenyataannya, tingkat  pengangguran  yang  banyak  adalah  pada  usia  18  tahun  ke  atas.  Mereka telah  siap  bekerja  namun  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  terbatas,  sehingga cukup disayangkan jika tersedia banyak potensi kesempatan untuk bekerja di luar negeri tapi terhalang karena batasan usia yang mengharuskan 21 tahun.
Dengan  demikian  berdasarkan  berbagai  kajian  baik  segi  normatif, psikologis, maupun sosiologis, pembatasan minimal usia 21 tahun bagi calon TKI yang  akan  dipekerjakan  pada  pengguna  perseorangan  tidak  memiliki  dasar  yang kuat, sehingga ketentuan ini harus dilakukan perubahan menjadi usia minimal 21 tahun menjadi usia minimal 18 tahun.
1 Pasal 27 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Terkait kelengkapan dokumen, Pasal 51 Undang Undang No. 39 Tahun 2004 2 menyatakan bahwa untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :
a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
b. Surat  Keterangan  status  perkawinan  bagi  yang  telah  menikah melampirkan copy buku nikah;
c. Surat Keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
d. Sertifikat kompetensi kerja;
e. Surat  Keterangan  sehat  berdasarkan  hasil-hasil  pemeriksaan  kesehatan dan psikologi;
f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
g. Visa Kerja;
h. Perjanjian Penempatan Kerja;
i. Perjanjian Kerja; dan
j. KTKLN”.
Persyaratan  yang  demikian  banyaknya  cenderung  menghalang-halangi para  calon  TKI  untuk  bekerja  di  luar  negeri,  sehingga  akan  menjadi  kontra produktif  bagi  para  calon  TKI  itu  sendiri.  Hal  ini  berarti  tidak  melindungi kepentingan  hukum  bagi  mereka.  Persyaratan-persyaratan  ini  tidak  lebih memberikan nilai  tambah atas para  calon  TKI apalagi  memberikan perlindungan terhadapnya.  Selain  itu,  ditemukan  adanya overlapping (tumpang  tindih)  dari persyaratan tersebut, seperti disyaratkannya memiliki paspor, sementara pada sisi lain juga disyaratkan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bukankah orang yang memiliki  paspor,  sudah  dianggap  telah  memiliki  identitas  kependudukan  seperti KTP. Demikian pula disyaratkannya adanya akta kelahiran. Adanya akta kelahiran ini dianggap berat oleh para calon TKI terutama para calon TKI yang berdomisili di  daerah-daerah  terpencil  yang  tidak  familiar  dengan  adanya  akta  kelahiran. Bukankah  di  dalam  paspor  sudah  menunjukkan  kapan  dan  dimana  seseorang dilahirkan. Sehingga persyaratan adanya KTP dan akta kelahiran tidak diperlukan lagi sepanjang calon TKI yang bersangkutan telah memiliki paspor.
Maka  dapat  disebutkan  bahwa  persyaratan  minimal  calon  TKI  sebaiknya meliputi:  (1)  memiliki  pasport  dari  Kantor  Imigrasi,  (2)  mempunyai  surat  hasil pemeriksaan kesehatan dari Departemen Kesehatan melalui klinik yang ditunjuk, (3) memiliki sertifikat kelulusan pelatihan dan uji kompetensi dari BNSP, dan (4) memperoleh  visa  kerja  dari  kedutaan  besar  negara  tujuan  kerja.  Beberapa dokumen  tersebut  seharusnya  tidak  dikenakan  biaya,  namun  biaya  akan  muncul
2 Intisari Pasal 51 Undang Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
pada  saat  proses  dokumen  dilakukan  yang  biasanya  dibayarkan  kepada  biro  jasa pengurusan dokumen. Permasalahan biaya ini pun merupakan persoalan tersendiri yang  sulit  dielakkan  dalam  realita  keseharian  pengurusan  dokumen  mengingat ketidaktahuan  calon  TKI  dalam  persoalan  administratif  seperti  yang dipersyaratkan Undang Undang No. 39 Tahun 2004 .
Lain  halnya  Pasal  68  Ayat  (1)  Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004 menentukan  bahwa  pelaksana  penempatan  TKI  swasta  wajib  mengikutsertakan TKI  yang  akan  diberangkatkan  ke  luar  negeri  ke  dalam  program  asuransi. Kewajiban  terhadap  penempatan  oleh  swasta  tersebut  dianggap  berlebihan  oleh Perusahaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta  (PPTKIS)  karena  TKI yang  sudah  ditempatkan  dan  bekerja  pada  pengguna  di  luar  negeri  adalah kewajiban pengguna TKI untuk mengasuransikan TKI yang bersangkutan. Hal ini karena  sudah  menjadi  kelaziman  di  dalam  hubungan  kerja  bahwa  pekerja mendapatkan  asuransi  dari  pemberi  kerja.  Sehingga  jika  PPTKIS  juga mengasuransikan  TKI  atau  calonTKI  maka  akan  terjadi  asuransi  ganda,  dimana TKI diasuransikan oleh pengguna nya di luar negeri dan juga diasuransikan oleh PPTKIS.  Hal  ini  jelas  bertentangan  dengan  salah  satu  prinsip  asuransi,  yakni prinsip  indemnity.  Selain  itu,  jumlah  pertanggungan  yang  didapat  TKI  di  luar negeri dari  asuransi yang  dibayar oleh pengguna  akan jauh lebih  besar dari nilai pertanggungan  yang  di  cover  asuransi  yang  dibayar  oleh  PPTKIS.  Maka,  tidak terdapat  nilai  tambah  sedikitpun  atas  pengasuransian  TKI  oleh  PPTKIS  tersebut. Bahkan  bisa  jadi  pengasuransian  TKI  oleh  PPTKIS  menjadi  kontra  produktif apabila  pengguna  jasa  TKI  di  luar  negeri  mengetahui  bahwa  TKI  tersebut  sudah diasuransikan oleh PPTKIS di negara asalnya sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan  pengasuransian.  Hal  ini  akan  merugikan  kepentingan  para  TKI  itu sendiri.  Hal  yang  realistis  untuk  diterapkan  adalah  kewajiban  PPTKIS  untuk mengasuransikan  calon  TKI  atau  TKI  pada  pra  penempatan  dan  pasca penempatan.  Hal  ini  dikarenakan  pada  pra  penempatan  dan  pasca  penempatan adalah kewajiban PPTKIS  untuk meng-cover resiko-resiko  yang mungkin  terjadi pada calon TKI atau TKI tersebut, dan para pengguna jasa sudah tidak berkaitan lagi dengan calon TKI atau TKI tersebut. Di samping itu pula, kewajiban PPTKIS untuk mengikutsertakan calon TKI atau TKI dalam asuransi pada pra penempatan dan  pasca  penempatan  adalah  kewajiban  yang  optional.  Artinya,  kewajiban PPTKIS adalah bertanggung jawab terhadap calon TKI atau TKI jika terjadi suatu resiko atas diri calon TKI atau TKI tersebut. Implementasi kewajiban PPTKIS ini bisa  melalui  sarana  asuransi  atau  bisa  pula  melalui  non  asuransi  seperti  di  cover sendiri oleh PPTKIS atau dikelola dana asuransinya sendiri oleh perkumpulan/organisasi PPTKIS, seperti Paramitra Bersama .
Pembahasan  terkait  ketentuan  yang  mengatur  prosedur  penempatan  TKI masih  memiliki  kelemahan  dalam  tatanannya.  Hal-hal  yang  seharusnya  bersifat prinsip seakan kurang mendapat perhatian. Sebagaimana kerangka teori yang akan diberlakukan  dalam  penelitian  skripsi  ini,  prosedur  penempatan  TKI  yang  diatur dalam  bentuk  undang-undang  haruslah  merupakan  tolok  ukur  dan  standar  bagi seluruh  rangkaian  penempatan  TKI  yang  sebenar-benarnya.  Kenyataan  adanya berbagai  opini  dan  pendapat  yang  mengalir  merupakan  bentuk  masukan  yang seharusnya menjadi manfaat pembentuk kebijakan untuk melakukan pembenahan regulasi.  Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004  hanyalah  persoalan  pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan yang dapat terselesaikan melalui pendekatan- pendekatan  motivasi  dan  pelayanan  prima.  Hal  ini  dilakukan  agar  kerangka kebijakan  baru  yang  lebih  operasional  dapat  mengedepankan  fungsi  insentif, advokasi,  dan  fasilitasi  bagi  para  calon  TKI.  Motivasi  yang  ingin  dicapai  dalam hal  ini  akan  menentukan  arah  dan  langkah-langkah  yang  akan  diambil sebagaimana dimaksudkan untuk  mengintegrasikan seluruh elemen terkait  dalam satu  kesatuan  rantai  penempatan  TKI  dengan  mengarah  pada  penyediaan pelayanan yang prima.

## B. Kajian Kegiatan Penempatan Berdasarkan Fakta di Lapangan
Masalah yang lain yang diidentifikasi dari penelitian ini adalah mahalnya biaya  perekrutan.  Sistem  dibuat  bergantung  pada  lembaga  perekrutan  swasta dalam menyediakan layanan penting yang dibutuhkan TKI saat  hendak bekerja ke  luar  negeri.  Lembaga-lembaga  perekrutan  swasta  ini  bertanggung  jawab merekrut  TKI,  menyediakan  pelatihan  yang  dibutuhkan  untuk  bekerja  di  luar negeri,  pelatihan  bahasa,  mendapatkan  dokumentasi  dan  pekerjaan  yang  sesuai di luar negeri. Oleh karena kebanyakan lembaga yang memberikan pelayanan ini berada  di  Jakarta,  maka  TKI  yang  mau  bekerja  ke  luar  negeri  harus  pergi  dan tinggal  di  Jakarta  sehingga  menambah  biaya  bermigrasi  ke  luar  negeri. Kenyataan lainnya, TKI yang mau bekerja ke Hong Kong misalnya, diharuskan membayar  sekitar  15  juta  rupiah  (US$  1,600)    untuk  biaya  perekrutan,  jumlah yang cukup besar apabila dilihat gaji mereka perbulan yang sebesar HKD 3,580 (USD  460)  .  Bagi  tenaga  kerja,  satu-satunya  cara  untuk  menutupi  biaya  ini adalah  dengan  mengambil  pinjaman  baik  dari  agen  perekrutan  atau  dari  para rentenir di desa dengan bunga yang sangat tinggi.
Reformasi  terakhir  pelayanan  repatriasi  meningkatkan  pelayanan pemulangan TKI. Terminal IV Bandara Soekarno Hatta di Jakarta dikelola oleh BNP2TKI  dan  menyediakan  beberapa  jasa  pemulangan  TKI.  Ada  pelayanan dokter  jaga  selama  24  jam  dan  bagian  khusus  yang  diberikan  untuk menyediakan  bantuan  dalam  klaim  asuransi.  Namun,  pelayanan  tertentu  masih
bisa  memungkinkan  untuk  dimaksimalkan,  khususnya  terkait  akses  ke transportasi  yang  murah  dari  terminal  ke  tempat  tujuan  lain  di  Indonesia. Masalah lain, kebebasan gerak bagi  TKI yang menggunakan terminal  IV. Pada saat  TKI  tiba  melalui  Jakarta,  mereka  diharuskan  menggunakan  terminal  ini. TKI juga terpaksa untuk kembali ke alamat yang tertera dalam paspor mereka . Hal  ini  agak  merepotkan  khususnya  bagi  TKI  yang  keluarganya  sudah  pindah alamat pada saat mereka masih bekerja di luar negeri, atau TKI yang mau pulang menuju ke tempat yang berbeda untuk mengunjungi anggota keluarga yang lain atau teman.
Selain itu, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa masih banyak TKI yang  membutuhkan  layanan  atau  bantuan  dari  pemerintah  setelah  mereka kembali.  Khususnya,  mereka  yang  membutuhkan  bantuan  dalam  menangani kasus  klaim  asuransi,  pelatihan  dan  bantuan  pengelolaan  usaha.  Kementerian Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  dan  BNP2TKI  berusaha  keras  untuk  melatih beberapa  TKI  yang  kembali  untuk  menjadi  pengusaha,  namun  keberhasilan program ini sangat terbatas karena minimnya sumber daya. Idealnya diupayakan lebih banyak sumber daya untuk membantu TKI mengelola penghasilan mereka dan memastikan bahwa ada cukup banyak peluang kerja dan usaha bagi mereka yang kembali dari luar negeri. Banyaknya klaim asuransi dari TKI yang pulang berarti  banyak  klaim  yang  tidak  pernah  diproses,  namun  ada  lumayan  banyak kasus  yang  terpecahkan.  Kemungkinan  lain  ada  banyak  kasus  yang  tidak dilaporkan karena TKI tidak tahu kemana mencari bantuan. Secara keseluruhan, upaya-upaya  harus  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesadaran  para  TKI  tentang hak-hak  tenaga  kerja,  hak-hak  asasi  dan  juga  jalur  hukum  yang  terbuka  bagi mereka dalam kasus pelanggaran hak.
Di lain pihak, proses perekrutan dan khususnya proses pendokumentasian  saat  ini  sangatlah  rumit  dan  berbelit-belit.  Hal  ini  bisa dipermudah  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  para  calon  TKI  untuk mengambil tanggung jawab dalam mempersiapkan dokumentasi mereka sendiri. Masih  banyak  lembaga  perekrutan  yang  tidak  mematuhi  peraturan.  Ini menunjukkan  bahwa  pemerintah  perlu  mengambil  peran  lebih  aktif  dalam mengatur industri ini, juga dalam mengawasi dan memastikan peraturan tersebut dijalankan.  Laporan  hasil  penelitian  ini  menggambarkan  dan  membahas  sistem penempatan  TKI  di  luar  negeri  saat  ini.  Adapun  laporan  yang  disajikan  adalah berturut-turut  hasil  penelitian  pada  tahap  sebelum  keberangkatan,  kemudian perlindungan TKI di luar negeri, dan akhirnya tahap pemulangan dan reintegrasi di Indonesia.
Instruksi Presiden Tahun 2006  menguraikan bahwa reformasi awal agar dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah  yang  relevan  di  bawah  koordinasi menyeluruh  Kementerian  Koordinasi  bidang  Perekonomian,  diharapkan  akan
mengarah  ke  desentralisasi  pelayanan  penempatan  TKI.  Walaupun  reformasi mencakup program desentralisasi, tetapi hal ini belum dilaksanakan sepenuhnya. Terbukti  dari  jumlah  agen  perekrutan  yang  tinggal  di  Jakarta  dan  sekitarnya. Mengonsentrasikan  kegiatan  sebelum  keberangkatan  di  Jakarta  merupakan  hal yang  praktis  dan  efisien  bagi  agen  perekrutan  karena  biaya  operasional  untuk menampung  calon  TKI  di  satu  tempat  lebih  rendah  daripada  mempunyai beberapa pusat pelatihan yang berbeda di berbagai wilayah.
Alokasi  calon  TKI  di  satu  tempat  di  Jakarta  memang  mempermudah agen  perekrutan  untuk  melakukan  usaha  mereka,  namun  juga  menjadikan kondisi  calon  TKI  semakin  rentan  selama  proses  perekrutan.  Selama  pelatihan, TKI  ditempatkan  di  rumah  sementara,  yang  mungkin  tertutup  untuk  umum, termasuk untuk keluarga mereka, mempersulit pengawasan kondisi rumah, atau malah  tidak  mungkin.  Bila  keluarga  dari  TKI  diperbolehkan  berkunjung, jumlahnya dibatasi, padahal patut diperhitungkan jarak dari kampung dan biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan tersebut.
Dampak lain dari sentralisasi pusat pelatihan adalah sulitnya memastikan pelatihan  calon  TKI.  Pendidikan  TKI  yang  terpenting  seharusnya  berkenaan dengan  hak-hak  mereka  dan  akses  mendapatkan  bantuan  bila  terjadi  kasus eksploitasi  atau  penganiayaan.  Mengingat  lemahnya  pengawasan,  pemantauan dan  peraturan  terhadap  agen  perekrutan,  maka  sangat  mungkin  bila  TKI  tidak menerima  informasi  tentang  hal-hal  ini  dan  tidak  dipersiapkan  dengan  cukup akan kondisi kerja di luar negeri.
Pemerintah  pusat,  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  atau BNP2TKI,  tidak  memiliki  kapasitas  yang  dibutuhkan  untuk  menangani sentralisasi  kegiatan penempatan TKI di  Jakarta  atau mengawasi  kegiatan agen perekrutan  dan  pekerja  lapangan  mereka.  Data  mengindikasikan  bahwa  masih ada  agen  perekrutan  atau  sponsor  mereka  yang  tidak  terdaftar.  Hal  ini mempersulit  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  mereka  mengubah  prosedur, merekayasa dokumen atau membebankan biaya penempatan yang berlebihan ke calon TKI.
Pemerintah pusat melalui BNP2TKI, telah mencoba untuk menyampaikan perihal minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan mengundang pemerintah daerah dan perwakilan sektor swasta di daerah untuk  bergabung  dalam  menangani  isu-isu  migrasi.  Inisiatif  berbeda  telah diujicobakan termasuk: (1) pertukaran kerja di luar negeri di tingkat kabupaten; (2)  memperluas  kerjasama  pusat-pusat  pelatihan  berbasis  masyarakat;  (3) mendirikan  pusat  krisis  bagi  TKI  yang  bermasalah.  Sehingga  pada  tahun  2004 Indonesia  mengujicobakan  sistem  satu  pintu  untuk  penempatan  PRT  dari Indonesia  di  Singapura.  Pada  tanggal  28  Mei  2004  di  Batam,  Kepulauan  Riau, provinsi  terdekat  dengan  Singapura,  Megawati  presiden  pada  saat  itu
meluncurkan  sistem  Manajer  Rumah  Tangga  ke  Singapura  yang  mewajibkan semua PRT Indonesia yang pergi ke Singapura untuk melalui sistem ini. Hal ini dilakukan  untuk  memastikan  PRT  dari  Indonesia  yang  masuk  ke  Singapura mempunyai semua dokumen yang diperlukan untuk bekerja di sana. Inisiatif ini dikenal sebagai Sistem Satu Pintu Batam. Sistem Satu Pintu Batam memberikan titik  keluar  tunggal  bagi  calon  PRT  ke  Singapura.  Pusat  ini  menyediakan sejumlah  pelayanan  termasuk  pemeriksaan  dokumen  kesehatan,  kontrak  kerja, dokumen perjalanan dan keterampilan serta tes kecocokan. Mengingat dekatnya jarak  geografis  ke  Singapura,  maka  Batam  merupakan  pilihan  strategis  untuk menghentikan  migrasi  ilegal.  Dengan  Sistem  Satu  Pintu  Batam,  pemerintah Indonesia,  melalui  KBRI  di  Singapura  berharap  memulai  sistem  proaktif  dan menyediakan orientasi kerja bagi calon TKI ke Singapura. Sayang sekali, Sistem Satu  Pintu  Batam  tidak  lagi  berjalan.  Inisiatif  tidak  bertahan  karena  lemahnya koordinasi  antar  badan-badan  kepemerintahan.  Untuk  sukses,  sistem  perlu dukungan  dari  agen  perekrutan  yang  tidak  kunjung  terwujud.  Pada  bulan Oktober 2007, Erman Suparno, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membatalkan rencana Pemerintah Indonesia untuk mengontrol penempatan TKI hanya melalui Batam sebagai  Sistem  Satu Pintu. Hal  serupa dilakukan kembali pada tahun 2008 oleh BNP2TKI yang meluncurkan sistem pelayanan satu pintu terpadu  di  Mataram,  Nusa  Tenggara  Barat  bagi  TKI  yang  berasal  dari  provinsi NTB.  Pelayanan  ditujukan  untuk  memberikan  pelayanan  dokumen  yang  cepat, aman, murah dan mudah diakses. Pelayanan satu pintu diharapkan bisa ditiru di provinsi lain karena adanya potensi untuk mengurangi pemalsuan dokumen dan menghentikan pembebanan biaya berlebihan ke calon TKI.
Adapun  pelayanan  satu  pintu  didirikan  melalui  kerjasama  antara BNP2TKI  dengan  kantor  daerah  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi, Kementerian  Pendidikan  dan  Populasi  dan  Kantor  Catatan  Sipil,  Kantor Imigrasi, Kementerian Kesehatan, Kantor Kepolisian Daerah dan Kantor Pajak. Bantuan  disediakan  bagi  calon  TKI  termasuk  untuk  pengurusan  paspor, pengurusan  dokumen  bebas  fiskal  ke  luar  negeri,  Kartu  Tenaga  Kerja  Luar Negeri  (KTKLN),  dokumen  penempatan  dan  perlindungan  TKI,  asuransi, pengurusan  kasus,  Pembekalan  Akhir  Pemberangkatan  dan  memeriksa dokumen-dokumen penting TKI yang akan berangkat  dari  Indonesia  (dokumen identitas,  visa  kerja,  kesepakatan  kerja  dan  penempatan,  sertifikat  kompetensi kerja dan sertifikat kesehatan). Pelayanan baru dimulai pada akhir 2008, peneliti belum  melakukan  penelitian  terkait  kinerja  pelayanan  tersebut.  Sistem keberangkatan nasional masih tetap didominasi oleh keberangkatan dari Jakarta dengan  peran  pemerintah  daerah  yang  terbatas,  serta  pelayanan  di  NTB  ini masih belum dimanfaatkan sepenuhnya.

## C. Hasil Kajian tentang Penempatan TKI
Hasil akhir penelitian yang didapat adalah sistem sentralisasi hasil bentukan Undang Undang No. 39 Tahun 2004 kurang memiliki koordinasi yang tepat waktu dan  efektif  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  sehingga  menyebabkan  banyak masalah.  Pemerintah  regional  tidak  terlibat  aktif  dalam  tugas  pemerintah  pusat untuk  mengontrol,  membuat  dan  melaksanakan,  mengawasi  penempatan  dan perlindungan TKI yang menyiapkan keberangkatan mereka sendiri untuk bekerja di luar  negeri  .  Ketentuan  tersebut  menyatakan  bahwa  pemerintah  pusat  bisa mendelegasikan  tanggung  jawabnya  ke  pemerintah  regional  yang  berarti pemerintah  regional  hanya  akan  menjadi  terlibat  pada  saat  mereka  diminta bantuannya oleh pemerintah pusat.
Ada  kecenderungan  bahwa  inisiatif  yang  dilakukan  oleh  pemerintah kabupaten dan kota tidak berhasil karena pihak berwenang yang menangani isu-isu sangat penting, seperti pendirian dan pengawasan agen perekrutan, masih berada di tangan pemerintah pusat. Akibatnya, walaupun ada peluang untuk otonomi daerah, terdapat tren kuat ke arah sentralisasi administrasi pemerintah di Jakarta. Hasilnya adalah  penyingkiran  pemerintah  daerah  secara  de  facto  dalam  administrasi penempatan  TKI.  Sehingga  walaupun  ada  masalah  yang  dialami  TKI,  seperti perekrutan  tidak  resmi,  pemalsuan  dokumen,  dan  penarikan  biaya  penempatan semena-mena, yang kemungkinan besar terjadi di luar wilayah Jakarta, pemerintah membatasi  wewenang  dan  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  menyelesaikan permasalahan ini.
Ketetapan  umum  Pasal  1  ayat  (3)  Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004 mendefinisikan  penempatan  TKI  sebagai  kegiatan  pelayanan.  Menurut  undang- undang, agen perekrutan swasta bertanggung jawab untuk mencocokkan TKI sesuai keterampilan, minat dan kemampuan mereka dengan penyedia kerja di luar negeri. Agen  perekrutan  swasta  bertanggung  jawab  atas  proses  perekrutan  menyeluruh, pengurusan  dokumen,  pendidikan  dan  pelatihan,  akomodasi  sementara,  persiapan keberangkatan, keberangkatan ke negara melalui repatriasi ke Indonesia.
Sponsor atau makelar selalu mencari wilayah yang aman di mana tidak ada atau sangat sedikit kehadiran pemerintah daerah, untuk melakukan tindakan ilegal. Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004  telah  memfasilitasi  proses  ini  dengan membatasi  wewenang  pemerintah  daerah  secara  efektif.  Akibat  terbatasnya kehadiran  pemerintah  daerah  di  kabupaten,  masyarakat  daerah  cenderung  tidak mengetahui  betapa  pentingnya  menyelesaikan  permasalahan  yang  sangat  kronis seperti perekrutan tidak resmi.
Dalam peraturan pemerintah yang sering dipublikasikan untuk menjelaskan Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004,  tidak  ada  ketentuan  tunggal  dan  progresif untuk  mengatasi  masalah-masalah  perekrutan  ilegal  yang  muncul.  Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2007 tentang Pengaturan Penempatan dan Perlindungan TKI
tidak  menjelaskan  mekanisme  koordinasi  penyediaan  Surat  Ijin  Perekrutan  bagi agen perekrutan yang dipublikasikan oleh pemerintah pusat untuk dikeluarkan oleh pemerintah  daerah.  Dampak  peraturan  ini  adalah  untuk  tidak  mengesahkan Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2006 yang mengatur masalah serupa. Peraturan ini melebihi Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2006 yang lebih komprehensif daripada Peraturan  Menteri  No.  18  Tahun  2007.  Peraturan  No.  19  Tahun  2006 mengkoordinasi  pengeluaran  surat  ijin  perekrutan  dari  agen  perekrutan  melalui lembaga  provinsi  atau  daerah  untuk  pelayanan  penempatan  dan  perlindungan  TKI di  luar  negeri  (BP3TKI  -  Badan  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia)  dan  kantor  Kementerian  Tenaga  kerja  dan  Transmigrasi  di kabupaten/kota .
Walaupun  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  dan  BNP2TKI memberikan komitmen untuk memperbaiki sumber daya kelembagaan dan kualitas pelayanan sebelum keberangkatan bagi calon TKI, namun kegiatan-kegiatan utama mereka  dilakukan  di  Jakarta  atau  di  kota  besar  lainnya  sehingga  peluang keterlibatan  pemerintah  di  tingkat  kabupaten  menjadi  sangat  terbatas.  Beberapa kegiatan  sebelum  keberangkatan  yang  dilakukan  hanya  di  Jakarta  termasuk: Pendidikan,  keterampilan  dan  pelatihan  bagi  CTKI;  Pembekalan  Akhir Pemberangkatan; Pengurusan Kartu Identitas TKI yang bekerja di luar negeri; dan Pengurusan  dan  penandatangan  kesepakatan  kerja  antara  agen  perekrutan  dan CTKI.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  permasalahan  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Permasalahan perlindungan TKI yang utamanya bersumber dari adanya realitas rentannya  ordinasi  dan  integrasi  diantara  para  pemangku  kepentingan  baik pelaksana  penempatan  maupun  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  lalu  lintas penempatan  TKI  ke  luar  negeri.  Faktor  utama  yang  mempengaruhi  gagalnya Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004  dalam  menjawab  kebutuhan  perlindungan adalah  kerangka  penyusunan  undang-undang  yang  disinyalir  tidak  melibatkan seluruh elemen yang berkompeten dalam proses penempatan TKI ke luar negeri.
2. Ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004 khususnya  terkait  prosedur  penempatannya  masih  belum  berpihak  pada pencapaian  kebutuhan  akan  perlindungan  yang  komprehensif  mengingat  masih banyak adanya ketentuan yang ambigu sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang  salah.  Selain  itu  perlu  diperhatikan  khususnya  terkait  hak-hak  dasar  para pihak  dan  keseimbangan  kewajiban  para  pihak  yang  terkait  dalam  lalu  lintas proses  penempatan  TKI.  Perhatian  juga  patut  diberikan  dalam  hal  sinkronisasi
dan  harmonisasi  para  pelaksana  Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004,  diikuti penerapan fakta lapangan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lainnya maupun terhadap prinsip-prinsip dan kaidah hukum yang ada. Masukan  dari  berbagai  elemen  masyarakat  adalah  perwujudan  feedback  positif yang  menjadi  input  bagi  perbaikan  regulasi  yang  mewujudkan  perlindungan hukum yang komprehensif bagi TKI.

## B. Saran
Adapun yang menjadi saran dari skripsi ini adalah sebagai berikut :
Memiliki  regulasi  yang  baku  dan  kompeten  dalam  hal  penempatan  dan perlindungan  TKI  di  luar  negeri,  maka  diperlukan  evaluasi  menyeluruh  atas pengertian-pengertian, prinsip-prinsip, dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  dengan  berbasis  pada  kenyataan  praktik pelaksanaannya di lapangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, sehingga apabila ditemukan kenyataan bahwa berbagai ketentuan tersebut tidak cukup jelas, sehingga  menimbulkan  perbedaan  penafsiran  yang  dapat  menghambat  upaya pencapaian  tujuan,  atau  dalam  hal  adanya  norma  dalam  Undang  Undang  No.  39 Tahun 2004 yang terbukti tidak tetap, atau bahkan berbenturan dengan peraturan perundang-undangan  dan  konstitusi,  maka  hal  itu  dapat  dijadikan  bahan  dalam rangka penyempurnaan undang-undang tersebut melalui proses legislasi di Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  seharusnya  dimungkinkan  untuk  dilakukan  permohonan uji materiil terhadap Undang Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  kepada  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusmidah. Dilematika Ketenagakerjaan; Tinjauan Politik Hukum . Medan: Sofmedia, Cetakan Pertama, 2011.
Alfons, Maria. Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual , Ringkasan
Disertasi Doktor , Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
AS, Yenny. Kelemahan Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Implikasinya Dengan Terjadinya Trafficking (Kajian Sosial Socio-Legal Maraknya Trafficking di Kalimantan Barat), Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Supremasi: Jurnal Hukum, Vol. II No. 1, Oktober 2008 – Maret 2009.
Baut, Paul S. dan Harman K, Benny. Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia , Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 1988.
. Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, 2010.
Hen. Jumlah Buruh Roko Berkurang . Kompas, Kolom Nusantara, tanggal 4 Februari 2012.
Hadikusuma, Hilman. Bahasa Hukum Indonesia . Bandung: Alumni, Cetakan
Kesepuluh, 2010.
Hadiwijoyo, Suryo Sakti. Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional . Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2011.
Hakim, Abdul. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan , Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Kesatu, Edisi Ketiga, 2009.
Husni,Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, 2008.
Kansil, C.S.T., et. al., Kamus Istilah Aneka Hukum . Jakarta: Jala Permata Aksara, Cetakan Pertama, 2009.
Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Kedelapan, 1989.
Kelsen, Hans. Pengantar Teori Hukum . Bandung: Nusa Media, Cetakan Ketiga, Maret 2010.
Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara . Bandung: Nusa Media, Cetakan Keempat, 2011.
Kelsen, Hans. Dasar-Dasar Hukum Normatif , Bandung: Nusa Media, Cetakan Kesatu, Nopember 2008.
Khakim, Abdul. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan kesatu, Edisi Ketiga, 2009.
M. Hadjon, Phillipus. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
Pageh, I Wayan. Permasalahan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri . Penelitian BNP2TKI tertanggal 22 Juni 2008