https://jamsi.jurnal-id.com

## Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi
Hamidatun Hamidatun* 1 , Shanti Pujilestari 2
1,2 Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan, Universitas Sahid,
Indonesia *e-mail: shanti_pujilestari@usahid.ac.id 2

## Abstrak
Di  Indonesia,  kewajiban  sertifikasi  halal  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal yang  berlaku sejak Okotber 2019 secara bertahap. Hal ini mendorong para pelaku  industri  pangan  dan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  pangan  untuk  segera  melakukan sertifikasi  halal.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan  mitra  UMKM sayap ayam krispi di kota Bekasi dalam menerapkan sistem jaminan produk halal (SJPH) untuk pendaftaran sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam kegitan ini adalah analisis kondisi UMKM, pelatihan sistem sertifikasi halal dan pendampingan penerapan SJPH. Program pendampingan penerapan SJPH meliputi (1) proses  identifikasi  gap,  (2)  rancangan  pemenuhan  persyaratan  SJPH,  dan  (3)  penerapan  pemenuhan persyaratan  SJPH  pada  mitra.  Kegiatan  ini  memberikan  manfaat  kepada  mitra  yang  ditandai  dengan adanya peningkatan pengetahuan tentang proses sertifikasi halal dan sikap mitra yang semakin termotivasi untuk  melakukan  pendaftaran  sertifikasi  halal.  Pendampingan  penerapan  SJPH  kepada  mitra  UMKM menghasilkan  dokumen  manual  SJPH  dengan  4  kriteria  dari  5  kriteria  SJPH  terpenuhi,  dimana  sebelum pendampingan hanya 1 kriteria SJPH yang dipenuhi oleh mitra.
Kata kunci : Halal, Pelatihan, Pendampingan, Sertifikasi, UMKM

## Abstract
In Indonesia, the obligation for halal certification is regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance which has been done since October 2019. This encourages food industry and food micro,  small,  and  medium  enterprises  (SMEs)  to  immediately  registered  halal  certification.  This  program aims  to  increase  knowledge  and  ability  of  crispy  chicken  wings  SMEs  partners  in  the  city  of  Bekasi  in implementing the halal assurance  system (HAS) for registration of  halal  certification. The method used in this  activity  is  an  analysis  of  SMEs  condition,  training  on  the  halal  certification  system  and  assistance  in implementing of HAS including (1) gap identification process, (2) design of meeting the requirements of HAS, and (3) implementation of HAS. This activity provides benefits to partners which are marked by an increase of knowledge about halal certification process and partners more motivated to register for halal certifiction. Assistance in the implementation of HAS to partners produced HAS document with 4 of the 5 HAS aspects being done, where before assistance only 1 HAS aspect that could be done by partner.
Keywords : Halal, Mentoring, Training, Certification, SMEs

## 1. PENDAHULUAN
Industri  pangan  halal  diprediksikan  akan  terus  meningkat  sesuai  dengan  cita-cita Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Saat ini ekonomi syariah dan industri halal telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru  (Kamila,  2021 ; Husain, 2021)  Bahkan beberapa negara  berpenduduk  mayoritas  non-muslim  telah  menjadikan  ekonomi  syariah  sebagai  salah satu  penggerak ekonomi. Berdasarkan laporan State  of Global Islamic  Economic  Report (2020) posisi  Indonesia  meningkat  dalam  tiga  tahun  terakhir  dan  menempati  posisi  ke-4  pada  tahun 2020 serta masuk Top 10 di seluruh sector. Terdapat tiga sektor yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu halal food, halal travel dan halal media & recreation (Fathoni, 2020).
Pada  sektor halal  food ,  salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal ialah dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal diperlukan karena memiliki peran penting dalam kesuksesan ekspor produk. Hal ini terkait dengan aturan di  beberapa  negara  terutama  negara  dengan  penduduk  mayoritas  muslim  yang  mewajibkan
https://jamsi.jurnal-id.com
produk halal  masuk ke negaranya ditandai dengan bukti fisik berupa sertifikat halal (Faridah, 2019) . Sertifikat halal juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global. Penelitian  Kamilah  (2017)  menunjukkan  labelisasi  halal  produk  berpengaruh  terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk.
Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  yang  berlaku  sejak  bulan  Oktober  2019  secara  bertahap (Mutmainah,  2018).  Tahap  pertama,  kewajiban  sertifikasi  halal  diberlakukan  untuk  produk makanan dan minuman serta produk jasa yang terkait dengan keduanya yang berlangsung pada 2019 – 2024  (Agustina  et  al.,  2019).  Tujuan  sertifikasi  halal  pada  dasarnya  untuk  melindungi hak-hak  konsumen  dalam  hal  ini  konsumen  muslim.  Adanya  peraturan  tersebut,  tentunya mendorong para pelaku industri pangan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pangan untuk segera mendaftarkan produknya mendapatkan sertifikat halal. Saat ini telah tercatat lebih dari  65  juta  unit  UMKM  tersebar  di  seluruh  Indonesia  dan  sekitar  70%  dari  jumlah  tersebut bergerak  dalam  bidang  makanan,  minuman  dan  kuliner  (Sarwono,  2015).  Artinya  sebagian besar UMKM berada di sektor industri halal sehingga sertifikasi halal menjadi hal yang penting.
Beberapa  hal  yang  menjadi  kendala  UMKM  dalam  pengajuan  sertifikasi  halal  ialah ketersediaan anggaran dan kurangnya pengetahuan serta pemahaman UMKM tentang halal dan proses sertifikasi halal (Asrida et al., 2020). Demikian pula yang dialami oleh UMKM Sayap Ayam Krispi  yang  terletak  di  Kota  Bekasi.  UMKM  ini  memproduksi  pangan  siap  saji  dengan  menu utama  sayap  ayam  krispi.  Terbatasnya  pengetahuan  tentang  sertifikasi  halal  sehingga  belum terdapat sertifikat halal pada produk UMKM ini. Dalam proses pengajuan sertifikasi halal, salah satu  persyaratan  dokumen  yang  penting  ialah  sistem  jaminan  produk  halal  yang  selanjutnya disingkat  SJPH.  SJPH  merupakan  sistem  manajemen  yang  terintegrasi  yang  mengatur  bahan, proses  produksi,  produk,  sumber  daya  manusia  dan  prosedur  dalam  rangka  menjaga kesinambungan proses produksi halal. Penerapan sistem jaminan produk halal bertujuan untuk menjamin kehalalan produk yang disertifikasi secara berkelanjutan. Berdasarkan permasahalan yang dihadapi mitra, solusi yang diberikan melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pemberian pelatihan sertifikasi halal dan pendampingan UMKM mitra dalam penerapan SJPH.

## 2. METODE
Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah UMKM Three Wings yang bergerak dalam  bidang  industri  makanan  siap  saji  dengan  menu  utama  sayap  ayam  krispi.  Kegiatan dilaksanakan secara online dan offline di lokasi mitra yaitu di Jl. Narogong Jaya Raya RT 002 RW 019 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi. Mitra UMKM memiliki 5 karyawan tetap dengan latar belakang pendidikan D3 Tata Boga Pariwisata dan S1 Manajemen. Kegiatan dilaksanakan  pada  Desember  2021  dengan  program  yang  terdiri  dari  analisis  kondisi  UMKM, pelatihan sistem jaminan halal dan pendampingan penerapan sistem jaminan produk halal.

## 2.1. Tahap 1: Analisis Kondisi UMKM
Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  profil  mitra  UMKM  dan  mendapatkan gambaran  kondisi  real  di  lapangan  terkait  proses  bisnis  UMKM  sayap  ayam  krispi,  dan pemahaman  serta  komitmen  UMKM  terhadap  penyusunan  dokumen  sistem  jaminan  halal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara dan kunjungan langsung ke lokasi mitra.

## 2.2. Tahap 2: Pelatihan Sertifikasi Halal
Kegiatan  pelatihan  tentang  sertifikasi  halal  dilakukan  untuk  memberikan  pengetahuan dan  pemahaman  kepada  mitra  tentang  pentingnya  sertifikasi  halal,  prosedur  pendaftaran sertifikasi halal dan persiapan dokumen persyaratan sertifikasi halal terutama sistem jaminan halal. Kegiatan pelatihan dilakukan secara online via zoom dengan metode ceramah dan diskusi. Di awal dan akhir kegiatan pelatihan, tim pengabdian masyarakat membagikan soal pre dan post test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan sikap peserta.
https://jamsi.jurnal-id.com

## 2.3. Tahap 3: Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal
Kegiatan  pendampingan  dilakukan  secara  hybrid  yaitu  melalui  komunikasi  online  dan melalui  kunjungan  langsung  di  lokasi mitra  dengan  tetap  memperhatikan  protokol  kesehatan. Dalam  kegiatan  pendampingan  dilakukan  beberapa  langkah  yaitu:  (1)  Proses  identifikasi  gap dengan cara membuat check list kesesuaian antara persyaratan dokumen SJPH dengan kondisi UMKM mitra, (2) Rancangan pemenuhan persyaratan SJPH yang disusun sesuai dengan kondisi yang  ada  dan  berdasarkan  hasil identifikasi gap,  (3)  Penerapan  pemenuhan  persyaratan  SJPH pada mitra.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Halal
Materi pelatihan ini meliputi pengertian halal haram, alur proses pendaftaran sertifikasi halal, pihak-pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, dokumen apa  saja  yang  perlu  disiapkan  untuk  pendaftaran  sertifikasi  halal  dan  penyusunan  dokumen sistem  jaminan  halal.  Pelatihan  dilakukan  secara  online  menggunakan  aplikasi  zoom  dengan metode ceramah dan diskusi (Gambar 1) pada 5 orang peserta. Pre-test dan post-test dilakukan untuk  mengetahui  pemahaman  peserta  sebelum  dan  sesudah  pelatihan  terkait  dengan sertifikasi  halal.  Berdasarkan  hasil  pre-test  dan  post-test,  peserta  rata-rata  mengalami peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  terkait  sertifikasi  halal  sebesar  26%  seperti  yang ditunjukkan  pada  Gambar  2.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kegiatan  ini  memiliki  manfaat  yang positif  terhadap  mitra  pelaku  UMKM.  Selama  diskusi  berlangsung,  mitra  UMKM  terlihat  aktif berdiskusi.  Dalam  aspek  sikap,  peserta  mengalami  peningkatan  sebesar  14%.  Hal  ini  terkait dengan  motivasi  peserta  untuk  mendaftarkan  produk  UMKM  dalam  sertifikasi  halal.  Secara umum, sebelum mendapat pelatihan, peserta UMKM memang sudah memiliki keinginan untuk mendaftarkan  produknya  dalam  sertifikasi  halal.  Setelah  pelatihan,  motivasi  peserta  makin besar karena sudah mendapatkan pengetahuan tentang tata cara proses pendaftaran sertifikasi halal.

## Gambar 1. Tangkapan layar pelatihan sertifikasi halal kepada UMKM Three Wings via zoom
Gambar 2. Hasil nilai pre-test dan post-test pengetahuan dan sikap mitra

## 3.2. Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal
Penerapan  SJPH  di  perusahaan  merupakan  persyaratan  dalam  proses  sertifikasi  halal yang akan memberikan jaminan kesinambungan proses produk halal. Pendampingan SJPH pada
64 80 90 94 0 50 100 Pengetahuan Sikap P erse n tase (% ) Pre test Post test
https://jamsi.jurnal-id.com
program  ini  dilakukan  melalui  komunikasi  online  dan  kunjungan  langsung  ke  lokasi  mitra. Kegiatan  pendampingan  diawali  dengan  identifikasi  gap  melalui  pembuatan  check  list kesesuaian antara persyaratan dokumen sistem jaminan halal dengan kondisi UMKM. Menurut aturan Keputusan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 57 tahun 2021, terdapat 5 kriteria SJPH yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal (PPH), produk, pemantauan dan evaluasi (BPJPH, 2021).
Tabel 1 menunjukkan bahwa UMKM Three Wings baru bisa memenuhi 1 kriteria dari 5 kriteria  SJPH  yaitu  kriteria  produk.  Produk  mitra  termasuk  makanan  siap  saji  dengan  menu yaitu  sayap  ayam  krispi,  kentang  goreng,  kebab,  dan  berbagai  macam  saos  antara  lain cheese sauce , korean  spicy,  barbeque,  salted  egg,  lemon  butter ,  kari,  dan roasted  corn .  Produk  yang diajukan  untuk  persiapan  sertifikasi  halal  ialah  sayap  ayam  krispi  dan cheese  sauce .  Produk tersebut  memenuhi  kriteria  SJPH  karena  tidak  mengandung  nama,  bentuk,  dan karakteristik/profil  sensori  yang  mengarah  kepada  produk  haram  dan/atau  produk  yang dinyatakan  tidak  halal  berdasarkan  ketetapan  Fatwa.  Produk  juga  aman  dikonsumsi  serta diproduksi menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal. Empat kriteria yang belum dapat dipenuhi oleh UMKM  Three  Wings  karena  pengetahuan  dan  pemahaman  UMKM  yang  masih  terbatas. Rancangan untuk pemenuhan persyaratan SJPH yang diusulkan pada Tabel 1 merupakan hasil diskusi dengan mitra. Perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan mitra.
Tabel 1. Identifikasi gap pada UMKM Three Wings dan usulan pemenuhan persyaratan
No. Kriteria SJPH Sistem yang tersedia Gap Usulan pemenuhan persyaratan 1.  Komitmen dan tanggung jawab • Belum ada kebijakan halal • Surat keputusan (SK) tim halal belum ada • Perusahaan melakukan pembinaan melalui pelatihan dan atau peningkatan kompetensi di bidang halal Ada • Membuat kebijakan halal yang disahkan oleh pimpinan perusahaan dan mensosialisasikannya
• Membuat SK tim halal • Mengikutsertakan salah satu pegawai dalam pelatihan penyelia halal yang dilaksanakan oleh BPJH 2.  Bahan Bahan belum dilengkapi dokumen pendukung yang valid Ada Bagian pengadaan/pembelian perlu menghubungi supplier/produsen untuk meminta dokumen pendukung bahan yang cukup 3.  Proses produk halal Belum ada SOP proses produksi Ada Membuat SOP proses produksi 4.  Produk Produk sudah sesuai kriteria Tidak ada - 5.  Pemantauan dan evaluasi • Belum pernah dilakukan audit internal dan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH Ada Mengadakan audit internal dan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH
Penerapan  pemenuhan  persyaratan  SJPH  dilakukan  melalui  kegiatan.  Pertama,  mitra membuat kebijakan halal yang disahkan oleh pimpinan perusahaan. Kebijakan halal yang dibuat berupa  pernyataan  tertulis,  komitmen  UMKM  untuk  menggunakan  bahan  halal,  memproses produk halal, dan menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan umum sertifikasi halal
https://jamsi.jurnal-id.com
secara  berkesinambungan  dan  konsisten.  Kebijakan  halal  tersebut  disosialisasikan  kepada seluruh karyawan dan ditempelkan di  sarana produksi seperti pada Gambar  3. Selain itu juga dibentuk  SK  tim  halal  yang  berisi  penugasan  kepada  pegawai  yang  ditunjuk  pimpinan  UMKM untuk  melaksanakan,  mengkoordinasi  dan  memonitor  penerapan  SJPH  (Gambar  3).  Tim  yang terlibat berasal dari semua departemen seperti gudang, QC, produksi dan pembelian. Pelatihan kompetensi halal oleh UMKM Three Wings dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan penyelia halal yang diadakan oleh BPJPH. Namun, saat kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan, belum ada jadwal pelatihan penyelia halal yang dibuka sehingga poin ini belum bisa dipenuhi.
(a) (b)
(c)
Gambar 3. Bukti sosialisasi kebijakan halal UMKM Three Wings di sarana produksi (a), (b), dan SK tim halal UMKM Three Wings (c)
Kriteria  kedua  yaitu  bahan  yang  digunakan  dalam  proses  produksi  halal  wajib bersertifikat halal kecuali bahan yang termasuk dalam kategori bahan tidak kritis (positive list) yang diterbitkan oleh BPJPH. Bahan juga tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, darah, bangkai, bagian dari tubuh manusia dan minuman beralkohol (BPJPH, 2021).  List bahan baku UMKM  Three  Wings  dilakukan  menggunakan  formulir  seperti  pada  Gambar  4.  Kriteria  ketiga yaitu  proses  produk  halal  dipenuhi  dengan  membuat standart  operational  procedure (SOP) proses produksi utamanya untuk mengendalikan titik kritis halal produk. Proses produksi sayap ayam krispi diawali dengan penerimaan bahan baku, perendaman dengan bumbu, pembaluran dengan tepung dan penggorengan. Salah satu contoh titik kritis halal produk untuk menu sayap ayam krispi ialah bahan baku ayam dan bahan-bahan lainnya yang digunakan harus mempunyai sertifikat halal. Hal ini dapat dikendalikan dengan menerapkan formulir penerimaan bahan baku seperti pada Gambar 5.

## Gambar 4. Formulir list bahan baku
Kriteria pemantauan dan evaluasi belum dapat dilakukan mengingat belum ada pegawai mitra  yang  mengikuti  pelatihan  penyelia  halal  oleh  BPJPH.  Pada  pemantauan  dan  evaluasi meliputi kegiatan audit internal dan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH. Berdasarkan  hasil  pendampingan  penerapan  SJPH,  mitra  dapat  memenuhi  4  kriteria  SJPH artinya  meningkat  3  kriteria  SJPH  dibandingkan  sebelum  dilakukan  pendampingan.  Hasil  dari penerapan SJPH disusun dalam dokumen manual SJPH yang ditunjukkan pada Gambar 6.
https://jamsi.jurnal-id.com
Hasil  akhir  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  adanya  peningkatan pengetahuan  mitra  tentang  tata  cara  pendaftaran  sertifikasi  halal  dan  penyusunan  dokumen sistem  jaminan  halal.  Selain  itu,  mitra  juga  berhasil  menerapkan  4  kriteria  SJPH  di  sarana produksi  dan  telah  mempunyai  manual  SJPH.  Manual  SJPH  yang  dihasilkan  oleh  mitra  dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal.
Gambar 5. Formulir penerimaan bahan baku
Gambar 6. Manual SJPH UMKM Three Wings

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan  pelatihan  sertifikasi  halal  memberikan  manfaat  kepada  mitra  UMKM  Three Wings yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang proses sertifikasi halal dan sikap mitra yang semakin termotivasi untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Pendampingan  penerapan  SJPH  kepada  mitra  UMKM  menghasilkan  dokumen  manual  SJPH dengan 4 kriteria dari 5 kriteria SJPH yang terpenuhi, dimana sebelum pendampingan hanya 1 kriteria saja yang dapat dipenuhi oleh mitra.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  LPPM  Universitas  Sahid  dan  kepada  mitra  kegiatan  pengabdian masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPJPH].  (2021). Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  Nomor  57  Tahun  2021  Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal . http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/10544%0Ahttps://scholar .google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tawuran+antar+pelajar&btnG=%0Ahttps:// doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103237
https://jamsi.jurnal-id.com
Agustina,  Y.,  Pratikto,  H.,  Churiyah,  M.,  &  Dharma,  B.  A.  (2019).  Pentingnya  Penyuluhan Sertifikasi  Jaminan  Produk  Halal  Untuk  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM). Jurnal  Graha Pengabdian , 1 (2), 139 – 150.
Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Produk dan  Pengelolaan  Keuangan  Usaha  Bagi  Kelompok  Usaha  Sagu  Tumbu  di  Desa  Liang Kecamatan  Salahutu  Kabupaten  Maluku  Tengah. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Jamak (Manajemen Dan Akuntansi) , 03 (01), 1 – 9.
Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia : Sejar ah, Perkembangan dan Implementasi. Journal  of  Halal  Product  and  Research , 2 (2),  68.  https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2- issue.2.68-78
Fathoni,  M.  A.  (2020).  Potret  Industri  Halal  Indonesia:  Peluang  dan  Tantangan. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (3), 428. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146 Husain, S. A. (2021). Optimalisasi Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan Industri Halal di Indonesia  Melalui  Sinergi  Kelembagaan. JES  (Jurnal  Ekonomi  Syariah) , 6 (2),  172. https://doi.org/10.30736/jesa.v6i2.149
Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. Jurnal Likuid , 1 (01), 33 – 42.
Kamilah, G. (2017). Pengaruh Labelisasi Halal Dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen , 6 (2), 1 – 18.
Mutmainah,  L.  (2018).  The  Role  of  Religiosity,  Halal  Awareness,  Halal  Certification,  and  Food Ingredients  on  Purchase  Intention  of  Halal  Food. Ihtifaz:  Journal  of  Islamic  Economics, Finance, and Banking , 1 (1), 33. https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.284 Sarwono, H. A. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm). Bank Indonesia Dan LPPI , 1 – 135.
https://jamsi.jurnal-id.com

## Halaman Ini Dikosongkan