## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KESEHATAN DI KABUPATEN JEMBER

## Oleh:
Tioma Roniuli Hariandja, S.H., M.H.

## Abstract
Malpractice health can be sued under the Consumer Protection Act. Because health care  providers  (a  doctors  /  the  medical  /  a  hospital)  can  be  referred  to  as entrepreneurs by the Consumer Protection Act (UUPK) in conjunction with Pasal 1 angka 3  of  Act  No. 23  Tahun  1992  about  Health  juncto ministr  of  health No.756/MENKES  /  SK/VI/2004 about preparation  liberalization  of  trade  and  the health  sector.  While  users  of  health  care  or  the  patient  can  be  referred  to  as  the health  of  consumers  by  the  Consumer  Protection  Act Pasal 1 angka 2.  However lawsuit against maids health services is still relatively rare this is due to the pattern of paternalistic relationships, where the consumer / patient let go against all actions performed medical doctors / para medical / hospital.
Key Word: Malpractice, health, consumer

## A. LATAR BELAKANG
Kasus  malpraktek  akhir-akhir  ini kembali  mengisi  media  massa  sebagai cermin  dari  mulai  adanya  kesadaraan masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum  terhadap  konsumen  kesehatan. Kesehatan  bagi  seseorang  akan  lebih terasa ketika sakit. Ketika sakit, seseorang akan  sangat  berharap  dapat  sembuh  dari penyakit yang diderita dan untuk sembuh, membutuhkan  pengobatan.  Bagaimana memperoleh pengobatan? tentunya melalui  layanan  kesehatan,  seperti: dokter, puskesmas dan rumah sakit.
Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 menyebutkan  hak-hak  konsumen,  yang apabila  disesuaikan  dalam  perlindungan konsumen  kesehatan:  konsumen  jasa layanan  kesehatan/pasien  memiliki  hak atas  kenyamanan, keamanan  dan keselamatan  dalam  memperoleh  jasa layanan  kesehatan adalah  hak  atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa.
Konsumen  memiliki  hak  atas informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau  jasa  dan  huruf  (d)  konsumen berhak  untuk  didengarkan  pendapatnya
dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.

## B. PERMASALAHAN
Setiap  orang  berharap  ketika  sakit akan  mendapatkan  layanan  kesehatan yang  terbaik,  karena  itu  merupakan  hak asasi  manusia(kehidupan  yang  sehat). Namun  ketika  harapan  itu  diacuhkan, bagaimana  pertanggung  jawabannya? Siapa  yang  seharusnya  bertanggung jawab,  apakah  dokter  selaku  orang  yang memeriksa  dan  memberikan  obat?  Atau perawat  sebagai  orang  yang  merawat selama di rumah sakit? Atau rumah sakit sebagai lembaga pemberi jasa kesehatan?
Berdasarkan  latar  belakang tersebut maka  penulis  akan  membahas  tentang permasalahan  malpraktek  dari  sisi perlindungan  konsumen.  Bagaimana malpraktek  kesehatan  dipertanggung jawab menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pelayanan Kesehatan
Kesehatan  saat  ini  merupakan  salah satu kebutuhan primer selain pangan dan papan.  Bentuk  dari  kebutuhan  kesehatan yang  dibutuhkan  setiap  orang  adalah pelayanan  kesehatan.  Seiring  dengan perkembangan tehnologi dan cara berpikir
masyarakat  dewasa  ini  seharusnya pelayanan  kesehatan  memiliki  jaminan kualitas  dalam  pelayanannya.  Dalam pemberian  pelayanan,  jasa  kesehatan memiliki  perbedaan  dengan  jasa  lainnya, yaitu  adanya  c ostumer  ignorance atau ketidaktahuan konsumen sehingga dibutuhkan  keahlian  khusus  dalam penanganannya. Kemudian adanya Supply induced  demand yaitu  konsumen  tidak memiliki daya tawar dan daya pilih dalam penanganannya,  sehingga  konsumen/ pasien tidak dapat menolak segala resiko yang terjadi atau hasil akhir medik.
Layanan  kesehatan  bukan  produk homogen,  sehingga  masyarakat  dapat memilih  dan  mempercayai  layanan kesehatan  mana  yang  akan  dipilih  bisa melalui  alternatif  atau  konvensional. Kemudian  adanya  ketidakpastian  dalam pengkualifikasian  kata  “sakit”. Dokter tidak  dapat  memastikan  100%  seseorang itu  sakit,  karena  dokter  hanya mengkategorikan suatu penyakit dan cara penyembuhannya  berdasarkan  apa  yang dia  pelajari.  Sedangkan  kondisi  setiap orang/pasien  itu  berbeda-beda.  Dan  yang paling penting adalah sehat itu adalah hak asasi  manusia  artinya  setiap  orang  tidak tanpa  perkecualian  memiliki  hak  untuk mendapatkan kesehatan.
Layanan  kesehatan  memiliki  ilms. pelayanan  yang  diberikan  oleh  seseorang
yang mana orang itu harus memiliki ilmu khusus  sehingga  tidak  semua  orang mengetahui dan bisa melakukan pelayanan tersebut (ketidaktahuan konsumen)  sering  mengisi  media  massa sebagai  akibat  dari  mulai  adanya kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya kualitas  pelayanan  kesehatan.  Pentingnya arti  kesehatan  bagi  seseorang  akan  lebih terasa  lagi  ketika  sakit.  Dan  ketika seseorang  telah  sakit  mereka  sangat berharap  sembuh  dari  penyakit  yang dideretitanya.  Untuk  sembuh  mereka membutuhkan  pengobatan.  Bagaimana mereka memperoleh pengobatan?
Jawabannya  melalui  jasa  pelayanan kesehatan,  bisa  datang  ke  dokter,  mantri atau ke rumah sakit.
Namun  sangat  tidak  terpuji  bila kepercayaan  masyarakat  akan  pelayanan kesehatan  yang  mereka  percaya  dapat menyelesaikan  permasalahan  (penyakit) mereka  disalah  gunakan  oleh  penerima layanan  kesehatan  menjadi  tertembok dengan  masalah-masalah  yang  seperti contoh kasus di atas padahal bisa saja itu tidak terjadi karena kesengajaan atau bisa terjadi karena kualitas alat-alat kesehatan yang tidak terjamin.
Pelayanan  kesehatan  adalah  bentuk dari kebutuhan kesehatan yang dibutuhkan  oleh  setiap  orang.  Layanan kesehatan  seiring  dengan  perkembangan
tehnologi  dan  cara  berpikir  masyarakat menjadi  suatu  kebutuhan  yang  primer selain pangan dan papan. Menurut Marius Widjajarta ciri  khas pelayanan  kesehatan berbeda  dengan  pelayanan  jasa  lainnya antara lain:
1. Costumer ignorance
(ketidaktahuan konsumen), artinya  pelayanan  ini  adalah pelayanan  yang  diberikan  oleh seseorang  yang  mana  orang  itu harus  memiliki  ilmu  khusus sehingga  tidak  semua  orang mengetahui  dan  bisa  melakukan pelayanan ini;
2. Supply  induced  demand atau pengaruh  kesehatan  terhadap konsumen/  pasien  dalam  artian konsumen/pasien  tidak  memiliki daya  tawar  dan  daya  pilih,  jadi konsumen/pasien  tidak  dapat menolak  segala  sesuatu  yang terjadi atau hasil akhir medik;
3. Tidak berbentuk produk homogen,  maksudnya  produk pelayanan  kesehatan  banyak macamnya seperti terapi, pemberian obat, dll.
4. Adanya  ketidakpastian  tentang sakit.  Seorang  dokter  sebagai pemberi layanan kesehatan tidak dapat  memastikan  100%  karena
dokter  hanya  mengkategorikan
suatu penyakit dan cara penyembuhannya berdasarkan apa  yang  mereka  pelajari  dan setiap konsumen/pasien berbeda- beda  kondisinya  sehingga  tidak dapat dipastikan kondisi seorang konsumen/pasien ini sama dengan kondisi konsumen/pasien yang  lainnya,  begitu  juga  cara penyembuhannya.
5. Sehat  adalah  hak  asasi  artinya setiap  orang  tidak  memandang apapun tanpa perkecualian memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan.
Ciri khas di atas memandang seorang konsumen/pasien  sebagai  subyek  tidak hanya  sebagai  obyek.  Oleh  karenanya hak-hak  konsumen/pasien  juga  harus dipenuhi mengingat kepuasan konsumen/pasien  menjadi  barometer mutu  pelayanan,  sedangkan  ketidak puasan konsumen/pasien menjadi tuntutan hukum bagi pemberi layanan kesehatan.
Berkaitan  dengan  itu  juga,  setiap konsumen/pasien  tentu  saja  memiliki suatu  tujuan  ketika  ia  memilih menggunakan pelayanan kesehatan tertentu antara lain: 1
1 www.google.com, Konsumen, Perlindungan Kesehatan berkaitan dengan Malpraktek Medik.
1. Memperoleh  pelayanan  yang seperti  dijanjikan,  dilakukan dengan efektif dan memuaskan;
2. Memberikan bantuan dan tanggap terhadap kondisi konsumen/pasien tanpa
membedakan  SARA  (suku, agama, ras dan golongan)
3. Adanya  jaminan  keamanan, keselamatan, kenyamanan.
4. Memberikan  pelayanan  dengan komunikasi  yang  baik  dengan konsumen/pasien.
Sedangkan  kewajiban  yang  harus dilakukan  oleh  pihak  pemberi  layanan kesehatan adalah: 2
1. Memberikan  pelayanan  tanpa membeda-bedakan  SARA,  jenis kelamin  dan  status  sosial konsumen/pasien.
2. Merawat konsumen/pasien sebaik-baiknya,  menjaga  mutu
perawatan dengan tidak membeda-bedakan kelas perawatan;
3. Memberikan
pertolongan pengobatan  di  UGD  tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu.
4. Merujuk konsumen/pasien kepada  rumah  sakit  lain  apabila
2 Idem
tidak  memiliki  saran,  prasarana, dan tenaga yang diperlukan.
5. Membuat rekaman medis konsumen/pasien  rawat  jalan atau inap.

## 2. Malpraktek dalam Undang-

## Undang Perlindungan  Konsumen
Indonesia
Kepedulian masyarakat akan kesehatan  menyebabkan  sering  sekali mereka  kritis  dalam  hal  pelayanan kesehatan,  dengan  mengetahui  hak- haknya  sebagai konsumen  kesehatan. Tidak jarang kita melihat, mendengar atau membaca  di  media  massa.  Masyarakat mulai  mempertanyakan  tentang  penyakit, pemeriksaan,  pengobatan,  atau  mencari pendapat-pendapat  lain  dari  yang  lebih ahli  (dokter  spesial)  tentang  suatu penyakit.  Hak  untuk  memperoleh informasi  yang  sejelas-jelasnya  adalah hak  setiap  orang  yang  harus  dihormati oleh setiap pemberi layanan kesehatan. 3
Namun  sangat  disayangkan  sampai saat ini hak-hak konsumen/pasien tersebut masih sering dikalahkan dengan kekuasaan pemberi  layanan  kesehatan, yang  tidak  jarang  mengakibatkan konsumen/pasien atau masyarakat
3 Idem
menderita  kerugian  tidak  hanya  fisik namun  juga  psikis  konsumen/pasien selain  materi  yang  sudah  mereka keluarkan begitu banyak untuk
memperoleh  kesehatan.  Akibat  yang menyebabkan kerugian
pada
konsumen/pasien  dan  keluarga  ini  biasa disebut dengan perbuatan malpraktek.
Sejak  berlakunya  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlidungan Konsumen, gugatan terhadap pelayan  jasa  kesehatan  masih  tergolong jarang  hal  ini  disebabkan  pola  relasi paternalistic ,  dimana  konsumen/pasien
bersikap  pasrah  terhadap  segala  tindakan medik  yang  dilakukan  dokter  sebagai pemberi  pelayanan  kesehatan.  Namun sering  dengan  berjalannya  waktu  mulai sedikit  demi  sedikit  hubungan  akan berubah seiring dengan berjalannya waktu mulai sedikit demi sedikit hubungan akan berubah  menjadi  pola partnership yang mana  kedudukan  dokter  setara  dengan konsumen/pasien. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Dua  sasaran  adanya  undang-undang perlindungan  konsumen  nomor  8  tahun 1999 yaitu: 4
1. Memberdayakan konsumen
dalam  hubungannya  dengan
pelaku  usaha  (publik/privat), barang dan jasa;
2. Mengembangkan  sikap  pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab.
Pertanyaan  muncul  apakah  pasien dapat  disebut  konsumen dan  pemberi pelayan  kesehatan/dokter  dapat  disebut pelaku  usaha?  Untuk  menjawabanya maka  kita  harus  mengetahui  dahulu pengertian  konsumen  dan  peluku  usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Konsumen  menurut  Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 adalah setiap orang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga, orang  lain,  maupun  mahluk  hidup. Maksudnya  konsumen  disini  adalah konsumen  terakhir  sedangan  produk berupa barang misalnya obat-obatan, alat- alat  kesehatan,  suplemen  makanan  dll. Sedang  yang  dimaksud  dengan  produk berupa jasa seperti jasa pelayan kesehatan yang  diberikan  dokter,  dokter  gigi,  jasa asuransi kesehatan dll. 5
Jika  dilihat  dari  pengertian  di  atas maka  pasien dapat  dikategorikan  sebagai
5 Undang-Undang RI Tentang Perlindungan Konsumen, hlm.2
konsumen, karena pasien termasuk orang yang  pemakai  jasa  yang  tersedia dimasyarakat.
Kemudian  apakah  dokter  termasuk pelaku  usaha  dapat  dilihat  dari  pelaku usaha menurut Undang-Undang
Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya disingkat  UUPK)  dan  Undang-Undang No.  23  tahun1992  Tentang  Kesehatan.
Menurut  UUPK  Pasal  1  angka  3  pelaku usaha  adalah  setiap  orang  perseorangan atau  badan  usaha  baik  yang  berbentuk badan  hukum  maupun  bukan  badan hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah hukum  Republik  Indonesia,  baik  sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan  kegitan  usaha  dalam bidang ekonomi. 6
Menurut Undang-Undang Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan kewenangan  untuk  melakukan  upaya kesehatan. 7
Jika dilihat dari Blak Law Dictionary : Business (kegiatan  usaha  dalam  berbagai bidang  ekonomi).  meliputi employment, occupation,  profession  or  commercial activity  engaged  in  or  livelihood (segala
6 Idem
7 www. Google.com Konsumen, Ibid.
kegiatan untuk mendapatkan keuntungan) 8
Selain itu dalam menurut WTO/GATS  menyatakan  bahwa  profesi dokter saat ini termasuk dalam sektor jasa bisnis: 9
Sektor kesehatan:
- Hospital Services
- Other Human Health Services
- Social Services
- Other
Sektor jasa bisnis:
- Professional Services
- Medical and Dental Services
- Physiotherapist
- Nurse and Widwife
Lebih mengikat lagi adanya Keputusan  Meteri  Kesehatan  RI  No. 756/MENKES/SK/VI/2004 Tentang
Persiapan Liberalisasi Perdagang dan Jasa di  bidang  kesehatan  berarti  UUPK  dapat diberlakukan  pada  bidang  kesehatan. Dengan  demikian  posisi  pemberi pelayanan  kesehatan  dengan  konsumen pelayanan  kesehatan  sama  yakni  sama- sama  memiliki  kewajiban  dan  hak  yang sama. 10
8 Idem 9 Idem
10 Idem
Hak dan kewajiban pemberi pelayanan  kesehatan  dan  konsumen/ pemakai  pelayanan  kesehatan  menurut UU  No.23  Tahun  1992  Tentang Kesehatan adalah: 11

## Kewajiban:
Mematuhi  standar  profesi  dan menghormati hak pasien.
Hak:
Memperoleh  perlindunngan  hukum dalam melaksanakan tugas sesui dengan profesinya.
Sedangkan hak dan kewajibannya
konsumen sebagai berikut:
Hak:
- Informasi yang jelas
- Memberikan persetujuan
- Rahasia kedokteran
- Pendapat kedua (second opinion )
Kewajiban:
- Membaca  atau  mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
- Beritikad baik
- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Setelah  kita  membahas  pengertian dan  telah  mengklasifikasikan  bahwa pemberian  pelayanan  kesehatan  atau dokter  dapat dikatakan  sebagai  pelaku usaha  dan  pemakai  pelayanan  kesehatan atau  pasien  dapat  disebutkan  konsumen kesehatan.  Sekarang  jika  pelayanan kesehatan  didapat  dari  rumah  sakit  lalu bagaimana  hubungan  hukum  antara konsumen/pasien dan rumah sakit?
Hubungan  hukumnya  dapat  dilihat pada  perjanjian  antara  pihak  rumah  sakit dengan pasien ketika seseorang mendaftarkan  namanya  sebagai  pemakai pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit tersebut.  Berdasarkan  pasal  1338  BW perjanjian  mengikat  kedua  belah  pihak yang membuat. 12
Isi perjanjian yang bisa dibaca pada tiap ruang rawat rumah sakit:
1. perjanjian  perawatan,  yaitu kesepakatan  antara  RS  dan pasien  bahwa  pihak  RS menyediakan  kamar  perawatan dan  adanya  tenaga  perawat
12 www. Google.com, Hubungan Hukum Dokter- Perawatan Merupakan Hubungan Rujukan atau Delegasi.
yang  melakukan  tindakan perawatan.
2. perjanjian  pelayan  RS  dan pasien  bahwa  tenaga  medis pada  RS  akan  berupaya  secara maksimal
untuk menyembuhkan  pasien  melalui tindakan  medis ( Inspannings verbintenis ).
Lalu  bagaimana  dengan  hubungan antara dokter dengan rumah sakit Karena dalam  memberikan  pelayan  kesehatan  di rumah sakit  juga  membutuhkan  dokter sebagai tenaga medisnya?
Adanya kelalaian atau kekurang hati- hatian  meskipun  hanya  kelalaian  ringan ( culpa  levis )  yang  dilakukan  oleh  doketr sebagai  tenaga  medis  disebuah  rumah sakit  menyebabkan  timbulnya  kaitan sebab akibat ( kausal) antara tindak medis dengan  kerugian  yang  diakibatkan  oleh tindakan tersebut.
Rumah sakit pada dasarnya bertanggung  jawab  secara  perdata terhadap  semua  kegiatan  yang  dilakukan oleh  tenaga  kesehatannya.  Hal  ini  sesuai dengan  Pasal  1367  ayat  3 Burgerlijk
Wetboek (BW). “Bahwa majikan-majikan dan  mereka  yang  mengangkat  orang  lain untuk  urusan-urusan  mereka  adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang
diterbitkan  oleh  pelayan-pelayan  atau bawahan  mereka  dalam  melakukan pekerjaan  untuk  mana  orang-orang  ini dipakainya”.
Dengan demikian, bila konsumen/pasien  tidak  puas  atas  jasa pelayanan  rumah  sakit,  apakah  itu  akibat ulah  perilaku  perawat  atau  dokter, konsumen/pasien  dapat  menuntut  dan menggugat rumah sakit.
Konsumen/pasien tidak perlu memikirkan tentang relasi hukum dan tanggung jawab profesi  tenaga  kesehatan  yang  berbeda- beda. Biarkan pimpinan rumah sakit yang kemudian  menetapkan  siapa  yang melakukan kelalaian atau kesalahan.
bahwa  pemberi  pelayanan  kesehatan (dokter/rumah sakit) dapat disebut sebagai pelaku usaha berdasarkan UUPK Pasal 1 angka  3  Jo  UU  No  23  Tahun  1992 Tentang  Kesehatan  jo  Keputusan  Meteri Kesehatan  RI  No.  756/MENKES/SK/ VI/2004  tentang  persiapan  liberalisasi perdagangan  dan  jasa  di  bidang kesehatan. Sedangkan pemakai pelayanan kesehatan atau  pasien  dapat  disebut sebagai konsumen kesehatan berdasarkan UU PK pasal 1 angka 2.
Namun  untuk  mengajukan  gugatan malpraktek  ini  tidak  semudah  teoritiknya karena  perbuatan  malpraktek  harus
dibuktikan  dengan  empat  kriteria  hukum di bawah ini: 13
1. Ada duty of  care .  Artinya dokter  atau  dinkes  mengaku berkewajiban memberikan asuhan kepada pasien. Ini tidak sukar dibuktikan. Begitu pasien terdaftar  dan  dokter  mulai melakukan Tanya-jawab, sudah terjadi  kontrak  medis  atau kontrak  pengobatan  antara dokter  dan  pasien,  sekalipun tidak  tertulis.  Kontrak  medis berarti  dokter  berjanji  akan berusaha  sebaik-baiknya  dan
konsumen berjanji akan mematuhi petunjuk
dan pengobatan  yang  diberikan dokter yang bersangkutan.
2. Ada breach  of  duty ,  artinya dokter tidak melakukan
kewajiban sebagaimana
seharusnya. Wujud breach atau pelanggaran adalah:
a. kekeliruan/ kesalahan
( error  of  commission,
medical  error )  dalam tindakan  medis  seperti
kekeliruan diagnosis, interprestasi hasil pemeriksaan penunjang,
13 Dr. Rudy Dewantara, Malpraktik: Sejauh Mana Kita Sebagai Seorang Dokter Memahaminya
indikasi  tindakan,  tindakan tidak sesuai standar pelayanan, kesalahan pemberian obat, kekeliruan tranfusi, dll.
b. Kelalaian  berarti  ( gros neglicence, error of
emission ). Tidak melakukan  hal-hal  yang seharusnya dilakukan menurut  asas-asas  standar praktek  kedokteran  yang baik.
3. Ada  cedera (harm, damage)
pada  konsumen/pasien,  berupa cedera fisik, psikologis, mental, sampai  yang  terberat  jika konsumen  cacat  tetap  atau meninggal.
4. Ada  hubungan  sebab  akibat langsung  antara  butir  2  dan  3 artinya  cedera  pada  pasien memang  akibat breach  of  duty pada pemberi asuhan kesehatan. Inilah  yang  paling  sukar dibuktikan .

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan bahwa  kasus  malpraktek kesehatan  dapat  digugat  berdasarkan  UU Perlindungan Konsumen. Karena pemberi pelayanan kesehatan (dokter/para medik/rumah sakit) dapat disebut sebagai pelaku  usaha  berdasarkan  Undang – Undang  Perlindungan  Konsumen  (UU PK) Pasal 1 angka 3 Jo UU No 23 Tahun 1992  Tentang  Kesehatan  jo  Keputusan Meteri  Kesehatan  RI  No.756/MENKES/ SK/VI/2004 tentang persiapan liberalisasi perdagangan  dan  jasa  di  bidang kesehatan. Sedangkan pemakai pelayanan kesehatan  atau  pasien  dapat  disebut sebagai konsumen kesehatan berdasarkan UU PK pasal 1 angka 2.
Umumnya  pada  kasus  malpraktek kesehatan yang  digugat  adalah  dokter, karena dokter melakukan tindakan medik langsung  kepada  pasien,  yang  tindakan tersebut  dilakukan  kadang tanpa menjelaskan  atau pemberitahuan  kepada kelurga  pasien.  Sehingga  terkesan tidak menerapkan  asas  kehati-hatian  dalam melakukan tindakan medik.
Dalam mengajukan gugatan malpraktek kesehatan tidak  semudah teoritiknya  karena  perbuatan  malpraktek harus  dibuktikan  dengan  empat  kriteria hukum yaitu:  pertama: duty of  care ,
dimana  dokter/para  medik/rumah  sakit berkewajiban memberikan asuhan kepada pasien sebagai  kontrak  medis, sekalipun tidak  tertulis.  Kontrak  medis dokter/para medik/rumah sakit berjanji akan berusaha sebaik-baiknya  dan  konsumen  berjanji akan  mematuhi  petunjuk  dan  pengobatan yang diberikan dokter yang bersangkutan. kedua breach of duty , dimana dokter/para medik/rumah  sakit tidak  melakukan kewajiban  sebagaimana  seharusnya  dan wujud breach ( pelanggaran) seperti kekeliruan/kesalahan ( error of commission, medical error ) dan kelalaian ( gros  neglicence,  error  of  emission ). Sehingga  tidak  melakukan  hal-hal  yang seharusnya  dilakukan  menurut  asas-asas standar  praktek  kedokteran  yang  baik. Ketiga  ada cedera (harm,  damage) pada konsumen/pasien,  berupa  cedera  fisik, psikologis,  mental,  sampai  yang  terberat jika konsumen cacat tetap atau meninggal dan  yang  keempat  ada  hubungan  sebab akibat  langsung  antara  butir  2  dan  3 artinya cedera pada pasien memang akibat breach  of  duty pada  pemberi  asuhan kesehatan. Inilah  yang  paling  sukar dibuktikan .
Sehingga  berdasarkan  hal  tersebut diatas,  maka  pada  umumnya  kasus malpraktek kesehatan jarang dapat masuk ke  ranah  hukum  (pengadilan).  Selain  itu adanya  Ikatan  Dokter  Indonesia yang
tidak  memiliki  Dewan  Kode  Etik. Fungsinya untuk menganalisa kasus-kasus yang  berkaitan  dengan  tindakan  medik apakah terdapat kesalahan atau tidak? Dan memberikan sanksi  kepada  dokter/para medik/rumah  sakit yang melakukan pelanggaran kode etik.

## E. DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan:
Undang-Undang  Nomer  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
Undang-Undang  Nomer  23  Tahun  1992 Tentang Kesehatan;
Kode  Etik Kedokteran  Indonesia, Fakultas Kedokteran USU, 2006;
Burhelijk Wetboek (BW)- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

## Jurnal:
Warta  Konsumen,  Saryatmo,  Fenomena Gugatan Malpraktek Medik, Juni 2004;
Varia Peradilan, Amien Fred, Malpraktek Medik, Apa Artinya & Bagaimana Penggulangannya, 1987;
Web Site:
www.vivanews.  com,  Dari  Meja  Operasi ke Meja Hijau, 27 Februari 2009;
www.kompas.com,  Diduga  Sebabkan Mata  Bayi  Buta,  RS.  Omni diadukan, 12 Juni 2009;
www.google.com,
CBN, Hubungan Hukum Dokter-Perawat Merupakan  Hubungan  Rujukan atau Delegasi; www.goole.com, Gatra, Susahnya Menyeret Dokter Ke Meja Hijau; www.google.com, Konsumen, Perlindungan Konsumen Kesehatan  Berkaitan  dengan
Malpraktek Medik.
www.google.com , Dr.  Rudy  Dewantara,
Malpraktik:  Sejauh  Mana  Kita Sebagai Seorang Dokter Memahaminya

## BIODATA PENULIS
TIOMA RONIULI HARIANDJA, S.H., M.H., lahir  di  Ende  pada  Tanggal  15 April  1980,  adalah  Staf  Pengajar  Di Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Jember.  Menempuh  pendidikan  S1 Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga Surabaya  (1999-2004)  dan  melanjutkan S2 di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas  Airlangga  Surabaya  (2004- 2007).  Di  Univ.  Islam  Jember  Penulis juga sebagai Anggota Pusat Studi Gender (PSG-UIJ).  Aktivitas  akademisnya  selain menulis  dan  melakukan  penelitian,  juga pernah  mengikuti  beberapa  kegiatan ilmiah,  antara  lain  :  seminar  dan  diklat tingkat regional dan nasional.