Tinjauan Yuridis Pengalihfungsian Sebagian Apartemen-Mall X Menjadi Rumah Sakit Rujukan Covid-19
Oleh:
Geraldine Graviela Jasmine 1 , Sriwati 2 , Nabbilah Amir 3
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Indonesia
graviela.jasmine@gmail.com
Volume  20  Nomor  3  Januari  2023:  DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 27-10-2022 Revised: 09-11-2022 Accepted: 07-01-2023 Published: 10-01-2023

## ABSTRACT
The  number  of  Covid-19  cases  in  Jakarta  is  increasing  every  day.  This  resulted  in  Covid-19 referral  hospital  being  so  full  that  they  were  no  longer  able  to  accommodate  any  more  patients. The  government  responded  by  converting  unused  buildings  into  Covid-19  referral  hospitals.  An entrepreneur, Manager L, the owner of Mall-Apartment X, offered to change the function of one of  his  buildings.  However,  he  didn't  ask  for  the  resident's  approval.  The  method  used  for  this research  is  the  normative  juridical  method  by  conducting  a  literature  study  on  legislation  as primary legal materials and literature as secondary legal materials. The action of Manager L can't be justified because the manager didn't ask for the approval of the occupants. Thus the decision to convert  the  building  didn't  accommodate  the  health  and  comfort  aspects  of  the  building.  The residents  should  make  complaints  so  the  government  can  follow  up  on  violations  committed  by the manager. The manager should be responsible for returning the function of the apartment to its original function.
Keywords: Conversion; Apartment; Apartment Manager; Hospital.

## ABSTRAK
Penyebaran Coronavirus  Disease (Covid-19)  di  Indonesia  sejak  bulan  Maret  tahun  2020  terus meningkat  setiap  harinya,  terlebih  di  kota  Jakarta.  Hal  tersebut  mengakibatkan  penuhnya  rumah sakit  rujukan  Covid-19  hingga  tidak  mampu  menampung  pasien  lagi.  Pemerintah  menyikapi  hal tersebut  dengan  melakukan  pengalihfungsian  bangunan  gedung  yang  tidak  terpakai  menjadi rumah  sakit  rujukan  Covid-19.  Mencermati  hal  tersebut,  terdapat  pengusaha,  yakni  Pengelola  L yang  ingin  membantu  pemerintah  dengan  cara  melakukan  alih  fungsi  terhadap  gedung  yang  ia kelola.  Namun,  dalam  pelaksanaannya,  Pengelola  L  melakukan  alih  fungsi  terhadap  Apartemen- Mall  X  menjadi  rumah  sakit  rujukan  Covid-19  secara  sepihak  dan  tidak  meminta  persetujuan penghuni.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah metode  yuridis  normatif  dengan  melakukan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum  sekunder  yaitu  literatur.  Tindakan  pengelola  L  tidak  dapat  dibenarkan  karena  tidak memperhatikan  persetujuan  penghuni,  selain  itu  dalam  melakukan  pengalihfungsian,  pengelola tidak memperhatikan aspek kesehatan dan kenyamanan dari suatu bangunan gedung. Perlu adanya upaya  pengaduan  dari  penghuni  agar  pemerintah  dapat  menindak  lanjuti  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  pengelola.  Pengelola  juga  hendaknya  bertanggung  jawab  dengan  cara mengembalikan fungsi ruang apartemen kepada fungsi semula.
Kata  kunci:  Alih Fungsi; Apartemen; Pengelola Apartemen; Rumah Sakit.

## A. PENDAHULUAN
Dunia  sedang  berada  dalam  kondisi  darurat  kesehatan  sejak  akhir  tahun  2019,  tepatnya sejak  ditemukan  penyakit  atau  virus  baru  yang  berbahaya  dan  cukup  mematikan  yakni Coronavirus  Disease (selanjutnya  disebut  Covid-19).  Virus  ini  merupakan  virus  yang  berbahaya bagi  manusia  karena  penularannya  yang  cepat  dan  dapat  menyebabkan  kematian  dalam  waktu singkat.  Penularannya  yang  cepat  dari  manusia  satu  ke  manusia  yang  lain  menyebabkan  kasus positif Covid-19 meningkat drastis serta membuat virus ini sudah menyebar secara luas di seluruh belahan  dunia  pada  tahun  2020  hingga  saat  ini.  Mencermati  penyebarannya  yang  sangat  luas, akhirnya World Health Organization (WHO) pun secara resmi mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020.
Covid-19 sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars- CoV-2,  yang  dilaporkan  pertama  kali  di  Wuhan  Tiongkok  pada  tanggal  31  Desember  2019 (Kementerian  Kesehatan,  2020).  Para  ahli  menyatakan  bahwa  virus  Covid-19  ini  menular  dari manusia  ke  manusia  melalui  tetesan  kecil  ( droplet )  dari  hidung  atau  mulut  pada  saat  batuk  atau bersin. Droplet tersebut dapat jatuh ke barang-barang yang berada di sekitar orang yang terpapar, kemudian  jika  barang  tersebut  disentuh  oleh  orang  lain  maka  orang  tersebut  dapat  tertular  virus ini. Droplet tersebut juga bisa terhirup oleh orang yang  berada disekitarnya, maka dari itu orang yang  paling  beresiko  tertular  adalah  orang  yang  melakukan  kontak  erat  dengan  penderita  dan berada  di  sekitar  penderita,  yaitu  seperti  perawat,  dokter,  dan  lain-lain. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan jaga jarak atau social distancing , terlebih terhadap penderita Covid- 19.
Penyebaran  virus  Covid-19  yang  sangat  luas  menyebabkan  virus  ini  sudah  tersebar  di seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia.  Virus  Covid-19  sudah  mulai  masuk  ke  Indonesia  sejak ditemukannya  2  kasus  positif  pada  2  Maret  2020  lalu).  Masuknya  virus  Covid-19  ke  Indonesia menimbulkan akibat hukum kepada negara atau pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan “Setiap orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan”.  Jaminan  kesehatan  oleh pemerintah  merupakan  salah  satu  cara  pemerintah  untuk  mewujudkan  tujuan  dari  bangsa Indonesia  sebagaimana  tertuang  dalam  Alinea  ke-IV  Pembukaan  UUD  1945,  yakni  untuk melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan  umum  bagi  masyarakat.
Masyarakat sejahtera adalah suatu kondisi terpenuhinya kesejahteraan lahir dan batin, serta sehat jasmani  dan  rohani  (Dr.  Endang  Wahyati  Yustina  S.H.,  M.H  dan  Dr.  Yohanes  Budisarwo,  S.H., M.H, 2020 : 2).
Kasus positif Covid-19 yang terus meningkat di Indonesia mengakibatkan penuhnya rumah sakit  rujukan  milik  pemerintah  di  beberapa  wilayah  menjadi  penuh  sehingga  tidak  mampu menampung  dan  menangani  pasien  Covid-19,  dimana  hal  ini  juga  terjadi  di  kawasan  Jakarta Selatan.  Jumlah  kasus  positif  di  Jakarta  pada  bulan  April  2020  mencapai  2.447  orang,  dimana pada saat itu Jakarta merupakan kota dengan kasus positif paling tinggi di Indonesia (Ika Defianti, 2020). Salah satu cara pemerintah untuk menyikapi hal ini adalah dengan melakukan alih fungsi gedung menjadi rumah sakit darurat rujukan Covid-19 agar dapat menampung pasien lebih banyak lagi.  Alih  fungsi  gedung  atau  bangunan  berarti  berpindahnya  fungsi  bangunan  dari  fungsi  yang semula menjadi fungsi baru (Eticon, 2020).
Alih fungsi pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah terhadap empat tower Wisma Atlet yang berlokasi di Kemayoran, Jakarta Utara, dimana dahulunya gedung ini dibangun untuk tempat singgah para atlet dalam ajang Asian Games 2018. Pengalihfungsian terhadap Wisma Atlet ini dinilai lebih lebih realistis dibandingkan membangun rumah sakit yang baru, mengingat kasus harian  Covid-19  yang  terus  meningkat  setiap  harinya  (Kurniasih  Mufidayati,  2020). Pengalihfungsian terhadap Wisma Atlet ini merupakan salah satu contoh yang terjadi, namun yang hendak  dipersoalkan  dan  dibahas  pada  penulisan  kali  ini  adalah  pengalihfungsian  yang  terjadi pada Apartemen-Mall X.
Pengalihfungsian  terhadap  Wisma  Atlet  ternyata  dapat  membantu  dalam  mengatasi permasalahan yang ada, atas dasar hal tersebut terdapat pengusaha yang tergerak untuk membantu pemerintah, yakni pihak pengelola L yang mengelola salah satu Apartemen-Mall X yang berlokasi di  Pancoran,  Jakarta  Selatan.  Pengelola  L  melakukan  alihfungsi  terhadap  sebagian  Apartemen- Mall X menjadi rumah sakit darurat Covid-19 pada bulan April 2020 lalu dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 494 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan  Gubernur  Nomor  378  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Rumah  Sakit  Rujukan Penanggulangan  Penyakit Coronavirus  Diseases (Covid-19)  (selanjutnya  disebut  Kepgub  DKI Jakarta  No.  494  Tahun  2020).  Sebagian  dari  Apartemen-Mall  yang  dialihfungsikan  adalah  pada lantai 1, 2, dan 3 yang awalnya beroperasi sebagai kawasan pertokoan dan berada tepat dibawah tempat tinggal para penghuni apartemen.
Pemerintah  sebenarnya  memang  dapat  melakukan  alih  fungsi  gedung  sebagai  upaya
penanggulangan kasus Covid-19 yang merupakan suatu keadaan darurat negara, akan tetapi yang perlu  dicermati  dalam  kasus  ini  adalah  pengalihfungsian  yang  dilakukan  oleh  pengelola  L  itu bukan  permintaan  dari  pemerintah,  melainkan  inisiatif  dari  pihak  pengelola  L  sendiri. Pengalihfungsian  yang  dilakukan  oleh  pengelola  L  terhadap  sebagian  Apartemen-Mall  X  ini berbeda dengan pengalihfungsian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Wisma Atlet, dimana pengalihfungsian  yang  dilakukan  terhadap  Wisma  Atlet  ini  telah  dikaji  terlebih  dahulu  oleh pemerintah.  Pengkajian  yang  dilakukan  yakni  terkait  kelayakan  gedung,  kapasitas  gedung,  dan kondisi gedung yang pada saat itu sedang tidak dihuni (Maisona, 2020 : 9). Perbedaan yang paling dapat  disoroti  adalah  pengalihfungsian  ini  dilakukan  pada  saat  Apartemen-Mall  X  itu  sedang dalam  kondisi  berpenghuni,  dimana  para  penghuni  itu  bertempat  tinggal  di  atas  lantai  3  yang nantinya  akan  berada  tepat  di  atas  rumah  sakit  rujukan  Covid-19,  hal  ini  tentu  berbahaya mengingat  orang  yang  paling  mudah  terpapar  adalah  orang  yang  berada  di  sekitar  penderita Covid-19.
Persoalannya  adalah  pihak  L  selaku  pengelola  dalam  kasus  ini  tidak  memberikan sosialisasi  kepada  para  penghuni  sebelum  melakukan  pengalihfungsian  Apartemen-Mall  X menjadi  rumah  sakit  darurat  rujukan  Covid-19.  Penghuni  apartemen  sendiri  mengaku  bahwa mereka mengetahui adanya pengalihfungsian ini dari beberapa berita yang beredar di media sosial, bukan  dari  sosialisasi  langsung  dari  pihak  L  selaku  pengelola,  sehingga  disini  pengelola  tidak transparan karena tidak memberitahukan hal yang menyangkut kepentingan penghuni sejak awal, padahal  pengelola  disini  ditunjuk  oleh  penghuni  apartemen  sehingga  pengelola  seharusnya bertanggung  jawab  pada  penghuni.  Penghuni  apartemen  setelah  mengetahui  adanya pengalihfungsian tersebut akhirnya mulai memberikan surat penolakan, akan tetapi tetap tidak ada tanggapan  maupun  balasan  dari  pihak  manajemen  terkait  surat  penolakan  tersebut  sehingga penghuni  mulai  memasang  spanduk  penolakan  sebagai  upaya  untuk  menolak  pengalihfungsian tersebut.  Penolakan  ini  tidak  hanya  berasal  dari  penghuni  apartemen,  melainkan  juga  oleh penduduk  yang  tinggal  di  sekitar  apartemen.  Penolakan  ini  terjadi  karena  kekhawatiran masyarakat  terhadap  berdirinya  rumah  sakit  rujukan  Covid-19  di  kawasan  pemukiman,  padahal pemerintah  sendiri  menghimbau  masyarakat  untuk  beraktivitas  dari  rumah  agar  terhindar  dari virus  Covid-19.  Persoalan  lainnya  adalah  dalam  melakukan  pengalihfungsian tersebut,  pengelola tidak memperhatikan aspek kesehatan dan kenyamanan yang harus dimiliki oleh suatu bangunan, hal  ini  ditandai  dengan  beberapa  akses  yang  tidak  dibedakan  antara  apartemen  dan  rumah  sakit seperti lobby bangunan, ventilasi, dan tangga darurat yang digunakan bersamaan antara penghuni,
perawat, dan pasien sehingga membahayakan bagi para penghuni apartemen (Tim P9R, 2020).
Berbagai  penolakan  yang  berasal  dari  penghuni  apartemen  maupun  penduduk  sekitar  ini menunjukkan bahwa pengelola L melakukan pengalihfungsian Apartemen-Mall X menjadi rumah sakit  rujukan  Covid-19  secara  sepihak.  Penolakan  tersebut  juga  tidak  membuat  pengelola  L berhenti untuk melakukan pengalihfungsian, sehingga disini nampak bahwa pengelola L itu tidak menghiraukan  keputusan  dari  penghuni  terkait  penolakan  tersebut.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut  diatas  maka rumusan  masalah  yang  penelitian ini adalah  “Apakah  tindakan  pengelola  L dapat  dibenarkan  apabila  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2011  tentang  Rumah Susun juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung?”.

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan didalam penulisan ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif dengan  melakukan  studi  kepustakaan  terhadap  bahan-bahan  hukum  baik  bahan  hukum  primer yaitu  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  literatur  yang  berkaitan dengan  topik  permasalahan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  terdiri  dari  berbagai  cara  dan kegiatan  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data-data  dari  bahan-bahan  hukum  yang diperlukan dalam rangka melengkapi penyusunan skripsi ini.
Pendekatan  masalah  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara,  antara  lain statute  approach dan conceptual  approach .  Pendekatan statute  approach dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang- undang  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani  sedangkan pendekatan conceptual  approach dilakukan  dengan  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin hukum  sebagai dasar argumentasi yang berkembang di dalam ilmu hukum
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder, yaitu:
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum  yang mempunyai kekuatan hukum  yang mengikat, dalam  hal  ini  merupakan  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku  dan  berkaitan  dengan permasalahan  yang  dibahas  penulis  dalam  skripsi  ini.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan adalah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan juga peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari jurnal para sarjana dan buku- buku  literatur  yang  mendukung  penulisan  skirpsi  ini,  Bahan-bahan  yang  telah  dikumpulkan dan diolah untuk diseleksi sesuai permasalahan yang akan dibahas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Apartemen-Mall  X  merupakan  suatu  bangunan  gedung  yang  berdiri  dengan  fungsi campuran yang memuat fungsi hunian dan fungsi usaha, namun dalam kasus ini fungsi utamanya adalah sebagai fungsi hunian karena kawasan pertokoan sebagai tempat usaha hanya berada pada lantai  1,  2,  dan  3  saja  sedangkan  sisanya  merupakan  tempat  tinggal  penghuni  apartemen. Penyelenggaraan  Apartemen-Mall  X  sebagai  suatu  bangunan  gedung  harus  berlandaskan  pada asas-asas  sebagaimana  yang  tercantum  pada  pasal  2  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2011 Tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2011) dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (selanjutnya disebut UU No. 28 Tahun 2002).
Pengelolaan  apartemen  merupakan  bagian  dari  penyelenggaraan  apartemen  yang dibutuhkan untuk mewujudkan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan demi menciptakan apartemen  yang  layak  huni  dalam  lingkungan  yang  sehat  dan  aman.  Pihak  pengelola  apartemen merupakan pihak ketiga yang dalam pelaksanaannya ditunjuk oleh PPPSRS, akan tetapi biasanya PPPSRS  menunjuk  pengembang  sendiri  sebagai  pengelola  apartemen.  PPPSRS  Apartemen-Mall X juga menunjuk pengelola L yang merupakan pengembang itu sendiri, sehingga dalam kasus ini pengelola L merasa memiliki kewenangan untuk mengelola Apartemen-Mall X tanpa memerlukan persetujuan dari para penghuni apartemen, termasuk dalam hal pengalihfungsian Apartemen-Mall X menjadi rumah sakit rujukan Covid-19.
Pengelola  L  dalam  kasus  ini  berinisiatif  secara  sepihak  dan  langsung  mengajukan  izin kepada Pemerintah Kota Jakarta untuk melakukan alih fungsi menjadi rumah sakit rujukan Covid- 19 tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan para penghuni apartemen. Tindakan pengelola L tidak dapat dibenarkan meskipun telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Jakarta karena dari awal alih  fungsi  tersebut  merupakan  inisiatif  pengelola  L,  bukan  permintaan  khusus  dari  Pemerintah Kota  Jakarta,  sehingga  sebelum  melakukan  alih  fungsi  Pengelola  L  tetap  harus  meminta persetujuan  para  penghuni  terlebih  dahulu.  Pengelola  L  sendiri  ditunjuk  oleh  PPPSRS sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  75  ayat  (4)  UU  No.  20  Tahun  2011,  sehingga  dalam melaksanakan  tugasnya,  pengelola  harus  bertanggung  jawab  kepada  PPPSRS  dan  tidak  boleh bertindak secara sepihak, termasuk dalam melakukan alih fungsi tersebut.
Tugas  pengelola  apartemen  menurut  Pasal  1  angka  20  UU  No.  20  Tahun  2011  adalah untuk  mengelola  apartemen,  lebih  lanjut  tentang  pengelolaannya  diatur  dalam  pasal  56  ayat  (1) UU No. 20 Tahun 2011 yakni meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Apabila mencermati tugas dari pengelola apartemen
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka sebenarnya dari awal pengelola L tidak berhak melakukan pengalihfungsian terhadap Apartemen-Mall X karena hal tersebut berada diluar  dari  tugas  pengelolaan  apartemen.  Oleh  karena  itu  dalam  kasus  ini  pihak  pengelola  L melanggar  ketentuan  karena  sudah  bertindak  diluar  tugasnya  sebagaimana  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 101 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2011 mengatur bahwa setiap orang dilarang mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun. Pengelola L dalam kasus ini juga masuk dalam kategori  “setiap  orang”  sehingga  pengelola  L  juga  dilarang  untuk  mengubah  fungsi  dan pemanfaatan  rumah  susun.  Oleh  karena  itu  pengelola  L  melanggar  ketentuan  ini  karena  telah merubah  fungsi  dan  pemanfaatan  rumah  susun  menjadi  rumah  sakit.  Apabila  memang  diminta oleh pemerintah daerah untuk melakukan alih fungsi dengan dasar keadaan darurat negara, maka pengelola dapat melakukannya, akan tetapi yang perlu diingat dalam kasus ini pemerintah daerah tidak  meminta  adanya  tindakan  alih  fungsi  tersebut  sejak  awal,  sehingga  seharusnya  pengelola tidak dapat melakukan alih fungsi tersebut.
Pengelola  apartemen  bertanggung  jawab  kepada  PPPSRS,  sehingga  dalam  menjalankan tugasnya  pengelola  harus  memperhatikan  pendapat  dari  PPPSRS  sebagai  perpanjangan  tangan para  penghuni.  PPPSRS  juga  berkewajiban  untuk  mengurus  kepentingan  para  pemilik  dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama,  dan  penghunian,  sehingga  PPPSRS  wajib  mengetahui  hal-hal  yang  berkaitan  dengan kepentingan  pemilik  dan  penghuni  apartemen.  Anggota  PPPSRS  juga  memiliki  hak  suara  dalam memutuskan  hal  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  hunian,  kepemilikan,  dan  pengelolaan, artinya  PPPSRS  harus  dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusan  terhadap  hal-hal  yang  berkaitan dengan kepentingan hunian, kepemilikan, dan pengelolaan apartemen.
Pihak  L  selaku  pengelola  apartemen  tidak  melibatkan  PPPSRS  dalam  melakukan pengalihfungsian, padahal tindakan pengalihfungsian apartemen ini berkaitan dengan kepentingan hunian,  kepemilikan,  dan  pengelolaan  apartemen.  Tidak  dilibatkannya  PPPSRS  ditandai  dengan tidak  dilakukannya  sosialisasi  kepada  para  penghuni  sebelum  dilakukannya  pengalihfungsian Apartemen-Mall  X  menjadi  rumah  sakit  rujukan  Covid-19,  sehingga  nampak  bahwa  pihak pengelola  L  bertindak  secara  sepihak  tanpa  mempertimbangkan  kepentingan  dan  pendapat penghuni.  Tidak  hanya  itu,  pengelola  juga  tidak  menanggapi  dan  tidak  menindaklanjuti  surat penolakan  yang  dikeluarkan  oleh  penghuni  dan  pemasangan  spanduk  penolakan  terkait pengalihfungsian Apartemen-Mall X menjadi rumah sakit rujukan Covid-19.
Pasal  77  UU  No.  20  Tahun  2011  mengatur  bahwa  apabila  berkaitan  dengan  kepentingan hunian  maka  PPPSRS  harus  dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusannya,  sedangkan  terkait keputusan  yang  bersifat  krusial  maka  pengambilan  keputusan  berdasarkan  rapat  anggota  dan PPPSRS tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak. Artinya dalam kasus ini PPPSRS harus terlibat  karena  pengalihfungsian  ini  berkaitan  dengan  kepentingan  hunian  sehingga  merupakan tanggung jawab PPPSRS juga.
Surat  penolakan  yang  dikeluarkan  oleh  penghuni  terhadap  pengalihfungsian  Apartemen- Mall  X  menunjukkan  bahwa  pendapat  dari  penghuni  adalah  tidak  setuju  terhadap  tindakan pengalihfungsian  Apartemen-Mall  X,  akan  tetapi  pihak  pengelola  tidak  menanggapi  surat penolakan  dari  penghuni  tersebut  dan  tetap  melakukan  tindakan  pengalihfungsian  tersebut.  Oleh karena itu pihak pengelola L melanggar ketentuan Pasal 77 UU No. 20 Tahun  2011 karena tidak melibatkan  PPPSRS  dalam  melakukan  alih  fungsi  tersebut.  Pengelola  L  seharusnya  tidak  dapat melakukan  alih  fungsi  ini  karena  tidak  mendapat  persetujuan  dari  para  penghuni  apartemen sebagaimana  dapat  dicermati  melalui  surat  penolakan  hingga  pemasangan  spanduk  penolakan yang dikeluarkan oleh penghuini apartemen.
Tindakan  pengelola  L  dengan  tidak melakukan  sosialisasi  kepada  penduduk  yang  tinggal di sekitar apartemen bertentangan pula dengan pasal 96 ayat (2) huruf c UU No. 20 Tahun 2011, dimana  dalam  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa  peran  masyarakat  dapat  dilibatkan  berkaitan dengan  pemanfaatan  rumah  susun  dan  lingkungannya.  Artinya  disini  tidak  hanya  pendapat  dan persetujuan  penghuni  apartemen  saja  yang  perlu  diperhatikan,  melainkan  juga  pendapat  dan persetujuan dari penduduk yang tinggal di sekitar kawasan apartemen. Jika dikaitkan dengan kasus ini, sosialisasi seharusnya juga diberikan kepada penduduk sekitar apartemen dengan tujuan agar penduduk  sekitar  juga  mengetahui  terkait  rencana  pengalihfungsian  Apartemen-Mall  X  menjadi rumah sakit rujukan Covid-19.
Tidak  diberikannya  sosialisasi  kepada  penduduk  sekitar  menyebabkan  penduduk  sekitar tidak  dapat  berperan  aktif  dalam  pemanfaatan  apartemen  dan  lingkungannya.  Penduduk  sekitar sebenarnya  juga  sudah  melakukan  penolakan  bersama-sama  dengan  para  penghuni  apartemen, namun tidak ditanggapi oleh pengelola L, sehingga dapat diketahui bahwa pendapat dari penduduk sekitar  terkait  pengalihfungsian  tersebut  adalah  juga  tidak  setuju.  Oleh  karena  itu  pengelola  L melanggar ketentuan tersebut karena tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan langsung melakukan  pengalihfungsian  secara  sepihak.  Pengalihfungsian  ini  seharusnya  juga  tidak  dapat dilakukan  karena  tidak  mendapatkan  persetujuan  dari  penghuni  dan  penduduk  yang  tinggal  di
sekitar apartemen.
Penghuni apartemen mempunyai hak untuk menghuni sarusun yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di dalam lingkungan yang sehat dan aman sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011. Melalui tindakan pengalihfungsian Apartemen-Mall X menjadi rumah sakit  rujukan  Covid-19  sebenarnya  pengelola  telah  menghilangkan  hak-hak  dari  penghuni apartemen  tersebut  karena  membuat  penghuni  tinggal  di  lingkungan  apartemen  yang  tidak  sehat dan  tidak  aman  dari  virus,  mengingat  rumah  sakit  tersebut  berada  tepat  di  bawah  tempat  tinggal penghuni.  Oleh  karena  itu.  penghuni  disini  dapat  menuntut  pengelola  L  dengan  tujuan  untuk mengembalikan hak-haknya agar dapat kembali tinggal di lingkungan yang sehat dan aman.
Pasal 90 ayat (3) huruf a UU No. 20 Tahun 2011 mengatur bahwa dalam penyelenggaraan apartemen setiap orang wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan apartemen. Pengelola L  juga  masuk  dalam  kategori  “setiap  orang”,  sehingga  sebelum  melakukan  pengalihfungsian Apartemen-Mall  X  menjadi  rumah  sakit  rujukan  Covid-19,  seharusnya  pengelola  itu mempertimbangkan  terlebih  dahulu  terkait  kebersihan  dan  kesehatan  lingkungan  apartemen kedepannya.  Apabila  Apartemen-Mall  X  tersebut  dialihfungsikan  menjadi  rumah  sakit  rujukan Covid-19  tentunya  akan  menyebabkan  lingkungan  apartemen  menjadi  tidak  sehat,  hal  ini  dapat diketahui dengan berubahnya lingkungan apartemen tersebut menjadi zona merah saat alih fungsi dilakukan. Oleh karena itu disini tindakan dari pihak pengelola juga tidak sesuai dengan ketentuan ini karena tidak memperhatikan kesehatan dan kebersihan lingkungan apartemen.
Penyelenggaraan  apartemen  harus  berdasaskan  pada  asas-asas,  salah  satunya  adalah  asas kesehatan dan kenyamanan sesuai dengan pengaturan pada Pasal 2 huruf j dan l UU No. 20 Tahun 2011.  Pengelola  L  tidak  memperhatikan  asas-asas  tersebut  dalam  melakukan  pengalihfungsian Apartemen-Mall  X,  padahal  disini  pengelolaan  apartemen  termasuk  dalam  bagian  dari penyelenggaraan  apartemen  untuk  mewujudkan  apartemen  yang  layak  huni.  Pengalihfungsian yang dilakukan oleh pengelola L itu membuat penghuni Apartemen-Mall X menjadi merasa tidak nyaman karena dilakukan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada para penghuni melalui PPPSRS, selain itu penghuni juga merasa tidak nyaman karena akan hidup berdampingan dengan pasien penderita Covid-19.
Bangunan  apartemen  yang  menempel  atau  menyatu  dengan  rumah  sakit  menunjukkan bahwa pihak pengelola L saat melakukan alih fungsi gedung tidak memperhatikan asas kesehatan dan  kenyamanan  sebagai  suatu  persyaratan  keandalan,  dimana  persyaratan  keandalan  ini merupakan salah satu persyaratan teknis yang harus dimiliki oleh bangunan gedung sebagaimana
yang diatur dalam pasal 16 UU No. 28 Tahun 2002. Persyaratan teknis bangunan gedung sendiri sebenarnya  harus  dipenuhi  dalam  perubahan  fungsi  bangunan  gedung  sesuai  dengan  yang  diatur dalam pasal 7 ayat (3) PP No. 36 Tahun 2005. Aspek kesehatan dan kenyamanan yang dimaksud dalam  kasus  ini  adalah  terkait  akses  yang  digunakan  secara  bersamaan  dalam  apartemen  yang menyatu dengan rumah sakit tersebut.
Pasal  21  UU  No.  28  Tahun  2002  mengatur  bahwa  suatu  bangunan  gedung  dinyatakan sehat  salah  satunya  harus  memenuhi  persyaratan  sistem  penghawaan  yang  digunakan  untuk pertukaran  sirkulasi  udara.  Pengalihfungsian  yang  dilakukan  oleh  pengelola  L  tersebut  tidak memperhatikan  sistem  penghawaan  dimana  ventilasi  udara  yang  digunakan  pada  tangga  darurat tidak  dibedakan  dan  digunakan  bersama-sama  baik  antara  penghuni,  pasien,  dan  perawat.  Oleh karena itu disini pengelola L tidak memenuhi pula persyaratan kesehatan suatu bangunan gedung dalam  hal  sistem  penghawaannya  pada  saat  melakukan  pengalihfungsian  Apartemen-Mall  X menjadi rumah sakit rujukan Covid-19.
Akses  lain  yang  tidak  dibedakan  adalah lobby bangunan  yang  mana  merupakan  akses masuk ke dalam gedung, baik apartemen maupun rumah sakit. Akses masuk merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendirikan suatu bangunan. Apabila lobby bangunan sebagai akses masuk ke dalam bangunan ini tidak dibedakan antara penghuni, pasien, dan perawat maka  tentunya  disini  akan  mengganggu  kenyamanan  dari  para  penghuni  apartemen,  sehingga disini  pengelola  L  tidak  memenuhi  asas  kenyamanan  apartemen  sebagai  suatu  bangunan  gedung yang memiliki fungsi utama sebagai fungsi hunian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2002 dan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2011.
Asas kenyamanan yang dibahas dalam kasus ini meliputi kenyamanan ruang gerak sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2002, dalam pasal tersebut diatur bahwa dalam suatu bangunan gedung harus memiliki ruang yang memberikan kenyamanan dalam bergerak. Apabila dikaitkan dengan kasus pengalihfungsian Apartemen-Mall X ini, maka dengan tidak dibedakannya lobby bangunan  sebagai  akses  masuk  kedalam  gedung  tentu  membuat  terbatasnya  ruang  gerak bagi penghuni apartemen karena penghuni dan pasien harus bergantian memasuki gedung, terlebih apabila ada pasien yang dalam kondisi darurat yang harus segera ditangani, maka disini penghuni tidak dapat leluasa untuk keluar masuk apartemen yang merupakan tempat tinggalanya.
Kondisi  yang  terbatas  tersebut  tentunya  memunculkan  adanya  ketidaknyamanan  dalam penyelenggaraan  apartemen,  terlebih  bagi  para  penghuni  apartemen,  padahal  dalam  kasus  ini diketahui  bahwa  fungsi  utama  dari  bangunan  tersebut  adalah  sebagai  fungsi  hunian  sehingga
sudah  seharusnya  kepentingan  dari  penghuni  lebih  diperhatikan  dan  diprioritaskan.  Oleh  karena itu disini pengelola L sebelum melakukan pengalihfungsian gedung juga tidak mempertimbangkan akses  masuk  ke  dalam  bangunan,  baik  apartemen  maupun  rumah  sakit,  sehingga  disini mengganggu kenyamanan para penghuni apartemen.
Pengelola  L  dapat  dikatakan  lalai  dan  abai  dalam  melindungi  kepentingan  penghuni apartemen.  Penghuni  apartemen  juga  harus  menerima  berbagai  kerugian  secara  materiil  akibat dilakukannya  pengalihfungsian  tersebut.  Kebanyakan  penghuni  dalam  kasus  ini  memilih  untuk tinggal di hotel untuk sementara waktu, bahkan ada yang memilih untuk membeli tempat hunian baru, sehingga penghuni merasa dirugikan secara materiil karena harus mengeluarkan biaya lebih demi  menghindari  virus  Covid-19.  Penghuni  merasa  dirugikan  karena  penghuni  telah  menaati himbauan  pemerintah  untuk  tetap  berada  di  dalam  rumah  agar  tetap  terhindar  dari  virus,  akan tetapi  tempat  tinggal  mereka  justru  semakin  tidak  aman  mengingat  wilayah  tempat  tinggal penghuni berubah menjadi zona merah ketika alih fungsi tersebut dilaksanakan.
Tindakan  penghuni  apartemen  dengan  mengeluarkan  surat  penolakan  merupakan  upaya yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan jalan jalur damai, akan tetapi karena tidak ada balasan dari pihak pengelola maka penghuni dapat menempuh upaya lain. Upaya yang dapat dilakukan penghuni adalah dengan memberikan pengaduan kepada pemerintah atas tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola, selain itu penghuni juga dapat menuntut pengelola atas kerugian yang diterima penghuni.
M.  Hidayat  selaku  direktur  dari  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat (selanjutnya  disebut  Kementerian  PUPR)  menyatakan  bahwa  masyarakat  yang  mengalami permasalahan  di  bidang  perumahan  ataupun  rumah  susun  dapat  memberikan  pelaporan  atau pengaduan  melalui  kanal  pengaduan  milik  Kementerian  PUPR  (M.  Hidayat,  2020).  Pengaduan yang  diadukan  dalam  hal  ini  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor: 323/Prt/M/2005  Tentang  Tata  Cara  Penanganan  Masukan  Dari  Masyarakat  Di  Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum (selanjutnya disebut Permen PU No. 323/Prt/M/2005).
Pasal  2  ayat  (2)  Permen  PU  No.  323/Prt/M/2005  mengatur  bahwa  pengaduan  dari masyarakat  dapat  disampaikan  melalui  Surat,  Kotak  Pos  5000,  Kotak  Pos  5100  JKTM  Jakarta 12700,  Situs  Saran  Pengaduan  PU-net,  E-mail,  SMS,  Telepon,  Media  massa,  atau  yang bersangkutan  datang  langsung  ke  Departemen.  Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (2)  Permen  PU  No. 323/Prt/M/2005  ditegaskan  bahwa  terhadap  permasalahan  yang  berpotensi  menimbulkan kerawanan  sosial  dapat  diadukan  kepada  menteri  yang  berwenang,  yaitu  Kementerian  PUPR.
Artinya  penghuni  Apartemen-Mall  X  dapat  mengadukan  kepada  Kementerian  PUPR  terhadap permasalahan pengalihfungsian tersebut yang menimbulkan permasalahan sosial.
Pengaduan  tersebut  kemudian  akan  diteliti  melalui  penelitian  awal,  kemudian  jika  dirasa ada indikasi penyimpangan maka akan dilakukan pemeriksaan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal  8  Permen  PU  No.  323/Prt/M/2005.  Apabila  ditemukan  adanya  kesalahan  dalam pengalihfungsian  tersebut,  maka  berdasarkan  pasal  11  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  huruf  a  Permen  PU No.  323/Prt/M/2005  pengelola  dapat  dikenai  sanksi  administrasi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Pengenaan sanksi administrasi ini tidak menghapuskan sanksi pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  pada  prinsip  pertanggungjawaban  berdasarkan  kesalahan,  maka  pengelola  L harus  bertanggung  jawab  kepada  para  penghuni  atas  tindakan  yang  telah  dilakukan.  Pengelola dapat  bertanggung  jawab  dengan  menerima  sanksi  hukum,  dimana  dalam  kasus  ini  sanksi  yang utama  adalah  sanksi  administratif  yang  bertujuan  untuk  mengembalikan  keadaan  kepada  fungsi semula, sedangkan sanksi pidana dan perdata merupakan sanksi tambahan bagi pengelola. Artinya pengelola  L  disini  dapat  dikenakan  sanksi  dari  Pemerintah  dengan  dasar  adanya  pengaduan  dari masyarakat sebagaimana diatur dalam Permen PU No. 323/Prt/M/2005.
Sanksi administratif yang dapat diterima oleh pengelola berdasarkan Pasal 116 PP No. 36 Tahun  2005  adalah  meliputi  peringatan  tertulis,  penghentian  sementara  kegiatan  pemanfaatan bangunan  gedung  dan  pembekuan  sertifikat  laik  fungsi,  penghentian  tetap  pemanfaatan  dan pencabutan sertifikat laik fungsi. Berdasarkan Pasal 117 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2011, sanksi yang  dapat  diterima  oleh  pengelola  L  selaku  badan  hukum  atas  tindakannya  yang  melakukan perubahan  fungsi  dan  pemanfaatan  apartemen  adalah  berupa  pencabutan  izin  usaha  atau pencabutan  status  badan  hukum.  Pemerintah  juga  dapat  meminta  kepada  pengelola  untuk memperbaiki dan mengembalikan keadaan pada fungsi ruang yang semula sebagai bentuk paksaan pemerintah.
Pemerintah  juga  dapat  meminta  dan  memaksa  pengelola  untuk  mengembalikan  fungsi ruang  kepada  fungsi  semula,  mengingat  sifat  dari  sanksi  administratif  adalah reparatoir. Oleh karena  itu,  bentuk  tindakan  konkrit  pertanggungjawaban  pengelola  L  kepada  penghuni  adalah dengan  mengembalikan  fungsi  ruang  dan  pemanfaatan  apartemen  pada  lantai  1,  2,  dan  3  seperti sebelum dilakukan alih fungsi ini, yaitu menjadi Mall yang merupakan bagian dari Apartemen itu sendiri.  Pengelola  juga  dapat  bertanggung  jawab  secara  privat  kepada  para  penghuni. Pertanggungjawaban  secara  privat  dalam  hal  ini  adalah  dengan  memberi  ganti  kerugian  kepada
para penghuni secara materiil atas tindakan yang dilakukannya yang menimbulkan kerugian

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  sudah  dijelaskan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Tindakan pengelola L yang melakukan pengalihfungsian Apartemen-Mall X menjadi rumah sakit rujukan  Covid-19  dilakukan  secara  sepihak  dan  tidak  melibatkan  PPPSRS  sebagai  perpanjangan tangan penghuni. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 75 UU  No.  20  Tahun  2011  dimana  pengelola  L  ditunjuk  oleh  PPPSRS  sehingga  dalam  melakukan pengelolaan rumah susun harus bertanggung jawab secara transparan kepada PPPSRS.
Pengalihfungsian ini berkaitan dengan kepentingan hunian, sehingga dalam pelaksanaanya perlu  mendapatkan  persetujuan  bersama  dari  penghuni  apartemen  melalui  PPPSRS  sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No. 20 Tahun 2011. Pengalihfungsian yang dilakukan oleh pengelola L juga  tidak  memperhatikan  aspek  kesehatan  dan  kenyamanan  yang  harus  dimiliki  oleh  bangunan gedung  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  20  Tahun  2011 juncto UU  No.  28  Tahun  2002 sehingga  tindakan  pengelola  L  tidak  dapat  dibenarkan  karena  telah  merugikan  penghuni  untuk dapat menghuni sarusun yang layak di dalam lingkungan yang sehat dan aman sebagaimana diatur dalam  Pasal  89  ayat  (1)  UU  No.  20  Tahun  2011.  Perlu  adanya  upaya  pengaduan  dari  penghuni apartemen  yang  ditujukan  kepada  Menteri  PUPR.  Dengan  adanya  pengaduan  tersebut,  Menteri PUPR  dapat  melakukan  penelitian,  apabila  terdapat  indikasi  pelanggaran  maka  pengelola  dapat dikenakan sanksi administratif. Pengelola hendaknya bertanggung jawab dengan mengembalikan fungsi ruang kepada fungsi semula menjadi mall yang merupakan bagian dari apartemen tersebut. Berdasarkan asas a contrarius actus, Pemerintah juga dapat mencabut atau membatalkan izin yang telah  diberikan  kepada  Pengelola  L  sebagai  bentuk  konkrit  pengenaan  sanksi  dari  pemerintah karena adanya kesalahan dalam penerbitan izin tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Bentham, Jeremy. (2006). Teori Perundang-undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana . Bandung: Nusamedia dan Nuansa Hadjon, Philipus M., dkk. (1994). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia . Yogyakarta : Gajah Mada University Press
Halim,  Mustafa,  dkk.  (2020). VISUAL  (Vertikalitas  Arsitektur  Tradisional  Bali)  pada  Rumah Susun di Kawasan Sarbagita . Bandung: Nuansa Cendekia H.R., Ridwan. (2006). Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Raja Grafindo Persada Izzattisselim, Azisyah. (2019). Pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Menuju Kepastian Hukum Penghuni Rumah Susun . Law Review Volume XVIII No. 3 Kallo,  Erwin.  (2009). Panduan  Hukum  untuk  Pemilik/Penghuni  Rumah  Susun  (Kondominium, Apartmen dan Rusunami) . Jakarta: Minerva Kelsen, Hans. (2006). Teori Hukum Murni . Bandung: Nuansa dan Nusa Media
Kelsen,  Hans.  (2007). Teori  Umum  Hukum  dan  Negara,  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik . Jakarta: BEE Media Indonesia Koeswahyono,  Imam.  (2004). Hukum  Rumah  Susun:  Suatu  Bekal  Pengantar  Pemahaman . Malang: Bayumedia
Kresna,  Arief  dan  Juni  Ahyar.  2020. Pengaruh  Physical  Distancing  Dan  Social      Distancing Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan Linguistik. Jurnal Syntax Transformation. Volume 1 Nomor 4
Pamungkas,  Sigit  Haryo  dan  Suharlin.  (2020). Majalah  Maisona:  Wisma  Bersama  Lawan Corona . Jakarta: Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rahardjo,  Satjipto.  (2009). Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis .  Yogyakarta:  Genta Publishing
Raharja,  Ivan  Fauzani.  (2014). Penegakan  Hukum  Sanksi  Administrasi  Terhadap  Pelanggaran Perizinan . Jurnal Inovatif Volume VII Nomor II
Riau, Dwi Putranto. (2019). Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung . Sidoarjo: Zifatama Jawara Santoso, Urip. (2014). Hukum Perumahan . Jakarta : Kencana
Santoso,  Urip.  (2017). Hak  Atas  Tanah,  Hak  Pengelolaan,  dan  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun . Jakarta Kencana Setiadi,  Wicipto.  (2009). Sanksi  Administratif  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen  Penegakan  Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan . Jurnal Legislasi Indonesia Volume 6 Nomor 4 Susanto,  Sri  Nur  Hari.  (2019). Karakter  Yuridis  Sanksi  Hukum  Administrasi:  Suatu  Pendekatan Komparasi . Adminitrative Law  Governance Journal. Volume 2 Issue 1 Sutedi, Adrian. (2010). Hukum Rumah Susun  Apartemen , Jakarta: Sinar Grafika
Syahmardan.  (2021). Pembentukan  Perhimpunan  Penghuni  Rumah  Susun .  Artikel  Hukum Perdata, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
W.J.S., Purwadarminta. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung