Vol. 8 No. 2 April 2022
p-ISSN : 2252-4150 e-ISSN
: 2716-3474
Tersedia online di http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/

## Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar
Andi Rahmatiah 1 , Andi Patta Rani 2 , Nur Ilmiah Rifai 3
1 Administrasi Negara, Universitas Pepabri Makassar-Jalan LetjendHertasning No 106 Makassar
2 Ilmu Pemerintahan, Universitas Pepabri Makassar-Jalan LetjendHertasning No 106 Makassar
3 Administrasi Niaga, Universitas Pepabri Makassar-Jalan LetjendHertasning No 106 Makassar
E-mail : maynamemay@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengukur  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  Dinas Perhubungan,  Kabupaten  Takalar  berdasarkan  layanan  lampu  jalan,  dan  layanan  terminal. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  teknik non-probability  sampling , pengukuran  dengan  skala  likert  melibatkan  100  responden  yaitu:  Wiraswasta,  Ibu  Rumah Tangga,  Petani,  Pelajar  Mahasiswa,  Karyawan  Swasta,  Pensiunan,  Pegawai  BUMN/BUMD, Pegawai  Negeri  Sipil.Penentuan  sampel  dilakukan  secara purposive  sampling .  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelayanan  Dinas  Perhubungan,  Kabupaten  Takalarberkategorikurang  baik sebesar  71,83%,  dengan  mutu  pelayanan  C.  Layanan  lampu  jalan  lebih  tinggi  yaitu  72,04% dibanding  dengan  layanan  terminal  yang  hanya  69,44%.  Unsur  layanan  lampu  jalan  yang tertinggi  adalah  pada  bagian  biaya/tarif  dengan  nilai  3,80  dan  yang  paling  rendah  pada  unsur pelayanan  penanganan,  pengaduan,  saran  dan  masukan  dengan  nilai  2,46.  Sedangkan  layanan terminal  bagian  penanganan,  pengaduan,  saran  dan  masukan  yang  mendapatkan  nilai  paling rendah yaitu 1,00, sementara untuk unsur pelayanan yang lain masing-masing dengan nilai 3,00.
Kata kunci : Pelayanan Publik, Kepuasan Masyarakat, Dinas Perhubungan

## ABSTRACT
This  study  aims  to  measure  people's  satisfaction  with  the  services  of  the  Department  of Transportation, Takalar Regency based on street light services, and terminal services. This study uses  a  quantitative  method  with  a  non-probability  sampling  technique,  with  a  Likert  scale measurement  involving  100  respondents,  namely:  Entrepreneurs,  Housewives,  Farmers, Students, Private Employees, Retirees, BUMN/BUMD Employees, Civil Servants. Determination of  the  sample  is  done  by  purposive  sampling.  The  results  showed  that  the  service  of  the Department of Transportation, Takalar Regency was in the poor category of 71.83%, with service quality C.  Street light  service  was  higher  at  72.04%  compared  to terminal  services  which  was only 69.44%. The highest street light service element is in the cost/tariff section with a value of 3.80  and the  lowest  is  on  the  elements  of  handling,  complaints, suggestions  and  input  services with a value of 2.46. While the terminal services for handling, complaints, suggestions and inputs received  the  lowest  score,  namely  1.00,  while  for  other  service  elements  each  with  a  value  of 3.00.
Keywords : Public Service, Community Satisfaction, Department of Transportation

## 1.  PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  merupakan  sarana yang diberikan pemerintah untuk
memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  hak-hak sipil  setiap  warga  negara  atas  barang  dan jasa yang diselenggarakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan  publik  ini  pada  dasarnya  lebih memperhatikan tuntutan kebutuhan masyarakat.  Tuntutan  masyarakat  ini, bukan hanya sekedar menyangkut ketersediaan  pelayanan  secara  kuantitas melainkan juga secara kualitas
penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Untuk menjamin  hak  masyarakat  mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari penyelenggara pelayanan publik,
Pemerintah  dalam  hal  ini  telah  mengatur melalui  Undang-UndangNomor  25  Tahun 2009, serta peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012. [1]
Penyelenggaraan  pelayanan  publik merupakan kewajiban negara untuk memberikan  pelayanan  publik  kepada setiap  warga  negara  dan  penduduk  untuk memenuhi  hak  dan  kebutuhan  dasarnya dalam  kerangka  pelayanan  publik  yang merupakan  amanat  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,membangun  kepercayaan  masyarakat atas  pelayanan  publik  merupakan  kegiatan yang  harus  dilakukan  seiring  dengan harapan  dan  tuntutan  seluruh  warga  dan penduduk  tentang  peningkatan  pelayanan publik,  sebagai  upaya  untuk  mempertegas hak dankewajiban setiap warga  negara,
penduduk serta terwujudnya tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  [2] Pelayanan  adalah  kegiatan  pemberian jasa  dari  sutau  pihak  kepada  pihak lainnya.  Pelayanan  yang  baik  adalah pelayanan  yang dilakukan secara ramah tamah, adil cepat dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan  bagi  yang  menerimanya, Kasmir  mengatakan  bahwa  “Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau perbuatan  seseorang  atau  organisasi untuk  memberikan  kepuasan  kepada pelanggan  atau  nasabah”.  Tindakan tersebut  dapat  dilakukan  melalui  cara langsung  berhadapan  dengan  pelanggan atau  menempatkan  sesuatu  dimana pelanggan  atau  nasabah  sudah  tahu tempat  atau  pelayanan  secara  tidak langsung.  Tindakan  tersebut  dilakukan guna  memenuhi  keinginan  pelanggan akan  sesuatu  produk  atau  jasa  yang mereka butuhkan.[3]
Ruang  lingkup  dan  pelayanan publik  dapat  berbentuk  barang  publik, jasa  publik  dan  pelayanan  administratif. Pelayanan  dalam  bentuk  barang  publik dapat  berupa  infastruktur  transportasi perkotaan,  penyediaan  listrik,  air  bersih dan obat-obatan untuk kesehatan masyarakat  sedangkan  pelayanan  jasa publik antara lain pelayanan pendidikan,
pelayanan keamanan,
pelayanan peradilan dan pelayanan kesehatan. [4]
Pelayanan administratif seperti pelayanan pemberian dokumen akte kelahiran  oleh  pemerintah,  pelayanan  izin mendirikan  bangunan,  izin  usaha  dan sertifikat tanah . [5] . Berbagai jenis pelayanan  publik  yang  disediakan  oleh pemerintah  tersebut  merupakan  implikasi dari  tanggung  jawab  dan  fungsi  Negara sebagai  pelayan  publik  ( Public  Services ) sehingga  dalam  penyelenggaraanpelayanan publik,  orientasi  aparatur  dan  birokrasi publik  harus  berdasarkan  asas-  asas pelayanan  publik  seperti  antara  lain mengutamakan kepentingan umum,
kesamaan hak, profesional, tidak diskriminatif, keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.  [6].  Dalam  hal  ini  peran dantanggung  jawab  pemerintah  sebagai regulator, fasilitator dan katalisator menjadi  sangat  penting  dalam  mendorong dan  mewujudkan  pelayanan  publik  yang inovatif, kontekstual dan partisipatoris. [6]. Kabupaten  takalar  dinas  perhubungan memberikan  pelayanan  publik  terhadap masyarakat  berupa  layanan  terminal,  dan layanan  lampu  jalan  sebagai  respon  untuk meningkatkan  pelayanan  yang  berkualitas terhadap masyarakat.[7]
Kepuasan masyarakat terhadap
organisasi  publik  sangatpenting  karena berhubungan dengan kepercayaan masyarakat.  Suandi  mengungkap  bahwa semakin  baik  kepemerintahandan  kualitas pelayanan  yang  diberikan,  maka  akan semakin  tinggikepercayaan  masyarakat ( high  trust ).  Kepercayaan  masyarakatakan semakin tinggi apabila masyarakat mendapatkan  pelayananyang  baik  dan merasa terpuaskan akan pelayanan tersebut.Setiap  penyelenggara  pelayanan perlu  mengukur  kepuasan  pelanggan  guna melihat umpan balik  maupun  masukan
yang  dapat  diambil  oleh  penyelenggara untuk  keperluan  pengembangan  dan implementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan. Menurut KEPMENPAN  Nomor  63  tahun  2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ukuran  keberhasilan  penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan  penerima  pelayanan.  Kepuasan pelayanan  dicapai  apabila  penerima pelayanan  memperoleh  pelayanan  sesuai dengan  yang  dibutuhkan  dan  diharapkan. [8]
Tingkat kepuasan dalam pemberian
layanan dapat di
klasifikasikan menurut Gerson yaitu: (1) Sangat  memuaskan,  diartikan  sebagai ukuran subjektif hasil penilaian perasaan pelanggan
yang menggambarkan  pelayanan  sepenuhnya atau  sebagian  besar  sesuai  kebutuhan atau keinginan pelanggan, seperti sangat bersih  (untuk  prasarana),  sangat  ramah (untuk  hubungan  dengan  karyawan), atau sangat cepat (untuk proses administrasi), yang seluruhnya menggambarkan tingkat kualitas pelayanan yang paling tinggi,(2) Memuaskan,  diartikan  sebagai  ukuran subjektif hasil penilaian perasaan pelanggan, yang menggambarkan
pelayanan tidak sepenuhnya atau
sebagian sesuai kebutuhan atau keinginan  seperti  tidak  terlalu  bersih (untuk  sarana),  agak  kurang  cepat (prosesadministrasi),  atau  kurang  ramah, yang  seluruhnya  ini  menggambarkan tingkat kualitas yang kategori sedang. 3. Tidak  memuaskan,  diartikan  sebagai ukuran  subjektif  hasil  penilaian  perasaan pelanggan rendah, yang menggambarkan pelayanan tidak sesuai
kebutuhan  atau  keinginan  seperti  tidak terlalu  bersih  (untuk  sarana),  agak  lambat (untuk  proses  administrasi),  atau  tidak ramah.  4.  Sangat  tidak  memuaskan, diartikan  sebagai  ukuran  subjektif  hasil penilaian perasaan pelanggan yang rendah, menggambarkan  pelayanankesehatan  tidak sesuai  kebutuhan  atau  keinginan  seperti tidak  bersih  (untuk  sarana),  lambat  (untuk proses  administrasi),  dan  tidak  ramah. Seluruh  hal  ini  menggambarkan  tingkat kualitasyang kategori paling rendah. [9]

## 1.  TINJAUAN PUSTAKA
Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten  Takalar.  Indeks  Kepuasan Masyarakat  dalam  rangka  pelaksaaan Peraturan  Menteri  PendayagunaanAparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  14 Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Survei Kepuasan  Masyarakat.  Mencakup  9  unsur ruang  lingkup:  Persyaratan,  yaitu  syarat yang  harus  dipenuhi  dalam  pengurusan suatu  jenis  pelayanan,  baik  persyaratan teknis  maupun  administratif.
[1] Prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan  bagi  pemberi  dan  penerima pelayanan, termasuk pengaduan. [3] Waktu pelayanan,  yaitu  jangka  waktu  yang diperlukan  untuk  menyelesaikan  seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.  [4]  Biaya/tarif,  yaitu  Ongkos yang  dikenakan  kepada  penerima  layanan dalam  mengurus  dan/atau  memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan  antara  penyelenggara  dan masyarakat.  [5]  Produk  spesifikasi  jenis pelayanan,  yaitu  hasil  pelayanan  yang diberikan  dan  diterima  sesuai  dengan ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Produk
pelayanan  ini  merupakan  hasil  dari setiap  spesifikasi  jenis  pelayanan.  [6]
Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan  yang  harus  dimiliki  oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian,  keterampilan,  dan  pengalaman. [7] Perilaku  pelaksana,  yaitu  sikap petugas  dalam  memberikan  pelayanan.
[8] Penanganan  pengaduan,  saran  dan masukan,  adalah  tata  cara  pelaksanaan penanganan  pengaduan  dan  tindak lanjut. [9] Sarana dan Prasarana, dimana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai  sebagai  alat  dalam  mencapai maksud  dan  tujuan.  Prasarana  adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses  (usaha,  pembangunan,  proyek). Sarana  digunakan  untuk  benda  yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana  untuk  benda  yang  tidak bergerak  (gedung).  [10] . Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh ( Subandi,
M.,  &  Pratama,  H.  E.  2018)  [11], penelitian  oleh  (Arenawati,  A.,  & Listyaningsih, L. 2016),[10] serta penelitian  dilakukan  oleh  (Kurniawan, A.,  &  Sugiri,  D.  2021).[3]  Penelitian mereka  mengungkap  bahwa  indeks kepuasan  masyarakat  terhadap  layanan dilakukan
perhubungan dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja pegawai.

## 3. METODE  PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten Takalar  dengn  waktu  Desember  2021 sampai  dengan  Januari  2022,  dengan pendekatan metode kuantitatif deskriptif pengukuran menggunakan skala likert
Mendeskripsikan kepuasan masyarakat  terhadap  pelayanan  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Takalar,  dengan teknik Non- Probability Sampling , penentuan sampel secara purposive sampling ialah  penentuan  sampel  dengan pertimbangan  tertentu.  Melibatkan  100 Responden  yang  terdiri  dari;  Wiraswasta, Ibu  Rumah Tangga,  Petani,  Pelajar Mahasiswa,  Karyawan  Swasta,  Pensiunan, Pegawai  BUMN/BUMD,  Pegawai  Negeri Sipil.  Pengumpulan  data  primer  yaitu teknik observasi dan wawancara terstruktur yang berpedoman pada kuesioner
memberikan pertanyaan terhadap
responden,  pengumpulan  data  sekunder yaitu  teknik (library  research) dengan menggunakan literatur-literatur buku, regulasi, jurnal dan laporan hasil penelitaian  yang  terkait.  Analisis  data dengan skala likert yaitu skala psikometerik  digunakan  dalam  wawancara untuk  mengukur  sikap,  persepsi,  prilaku, dan  pendapat  responden.  Pengukuran penelitian  mengenai  pelayanan  Dinas
Perhubungan Kabupaten Takalarberdasarkan  layanan terminal,  dan layanan lampu jalan. menggunakan sembilan  indikator:  persyaratan,  sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk, spesifikasi  jenis  pelayanan,  kompetensi pelaksana,  perilaku  pelaksana,  penanganan, pengaduan, saran dan masukan, dan sarana dan  prasarana.sebagaimana  pada  rumus berikut ini.
Memudahkan  interpretasi  terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 sampai 100
maka  hasil  penilaian  tersebut  diatas dikonversikan  dengan  nilai  dasar  25, dengan  rumus  dan  Tabel  1  sebagai berikut:
Tabel  1.  Nilai  Persepsi,  Interval  IKM, Interval  Konversi  IKM,  Mutu Pelayanan  dan  Kinerja  Unit Pelayanan
Sumber: Permenpan, 2017

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kepuasan masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan  pelayanan  yang  diberikan penyelenggara  pemerintahan.  Penelitian kepuasan  masyarakat  terhadapDinas Perhubungan, Kabupaten Takalar, sebagai  respon  terhadap  pengukuran keberhasilan  Dinas  Perhubungan  dalam memberikan pelayanan lampu jalan, dan layanan terminal daat dilihat dibawah.

## Karakteristik  Responden
Penelitian  ini  jumlah  responden yang memberikan jawaban atas kuesioner  yang  diberikan  sebanyak  100 orang  dimana  yang  menjadi  responden adalah  pengguna  jasa  layanan  pada dinas perhubungan di Kabupaten Takalar. Adapun karakteristik responden  dinas  perhubungan  adalah berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan,  pendidikandapat  dilihat  pada Gambar 1.
Gambar  1.   Responden Berdasarkan

## Jenis Kelamin
Sumber: Data Olahan 2022
Pada Gambar 1  menunjukkan bahwa responden perempuan lebih banyak sebesar 52,00%  dibanding  dengan  laki-  laki  yang hanya  sebesar  48,00%.  Pada  Gambar  2 menunjukkan bahwa responden berdasarkan  usia  secara  berurut  dari  yang terbesar  sampai  ke  yang  terkecil  adalah usia  antara  36-43  tahun  sebesar  32,00% responden,  selanjutnya  usia  antara  26-35 tahun sebesar 30,00% responden, kemudian  usia  antara  17-25  tahun  sebesar 16,00% responden, usia antara 44-52 tahun sebesar 10,00% responden

## Gambar 2.  Responden Berdasarkan Usia
Sumber: Data Olahan 2022
Responden  berdasarkan  pekerjaan secara berurut dari yang terbesar sampai ke yang  terkecil  adalah  wiraswasta  sebesar 47,73%  responden,  selanjutnya  Ibu  Rumah Tangga sebesar 27,27% responden, kemudian  petani  sebesar  18,18%,  serta lainnya  sebesar  13,64%  responden,  dan pelajar/mahasiswa  sebesar  4,55%
responden,  karyawan  swasta  2,27% responden.
Gambar 3.  Responden
Berdasarkan
Pekerjaan
Sumber: Data Olahan 2022
Gambar 4.  Responden Berdasarkan Pendidikan
Sumber: Data Olahan 2022
Gambar  4  menunjukkan  bahwa
responden berdasarkan pendidikan secara  berurut  dari  yang terbesar sampai ke yang terkecil yaitu pendidikan SLTAatau sederajat sebesar 32,00% responden, selanjutnya
pendidikan  SD  atau  sederajat  sebesar 28,00%  responden,pendidikan  SLTP sederajat  sebesar  28,00%  responden, serta  pendidikan  S1/S2/S3  sebesar 10,00%  responden,  dan  pendidikan diploma sebesar 8,00% responden.

## IKM  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Takalar
Indeks  Kepuasan  Masyarakat (IKM)adalah  data  dan  informasi  tentang tingkat kepuasan masyarakatyang diperoleh  dari  hasil  pengukuran  secara kuantitatif  dan  kualitatif  atas  pendapat masyarakat
No.  Unsur Pelayanan Nilai Unit Pelayanan
dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara  pelayanan  publik pada dinas  perhubungan  Kabupaten  Takalar adalah  dinas  yang  bertugas  memberikan pelayanan perizinan dan pelayanan angkutan  darat,  layanan  lapu  jalan,  dan layanan  terminal  di  daerah  serta  tugas  lain yang  diberikan  Bupati  sesuai  dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## Tabel  2.  IKM  dan      Nilai      Unsur
Pelayanan  terhadap  Layanan Lampu Jalan Layanan Terminal 1 Persyaratan 2,84 2 Sistem,  Mekanisme,  dan  Prosedur 2,80 3 Waktu Penyelesaian 2,70 4 Biaya/Tarif 3,74 5 Produk  Spesifikasi  jenis  pelayanan 2,90 6 Kompetensi  pelaksana 3,00 7 Perilaku Pelaksana 3,02
Jalan  dan  Layanan  Terminal  adalah 72%  menilai  kurang  baik  dan  28% menilai tidak baik.
Gambar  5. Nilai  Indeks Kepuasan
Masyarakat  pada  Dinas Perhubungan
Sumber: Data Olahan 2022
Pada Gambar 5 menunjukkan bahwa  nilai  indeks  kepuasan  masyarakat terhadap  layanan  lampu  jalan  lebih tinggi  yaitu:
8 Penanganan, pengaduan, saran dan masukan 2,34 72,04%  dibanding  dengan  layanan 9 Sarana dan Prasarana 2,52

## Sumber: Data Olahan 2022
Nilai mutu pelayanan pada tabel 9 tentang  IKM  dan  Nilai  Unsur  Pelayanan
Pada Dinas Perhubungan Terhadap Layanan  Lampu  Jalan,  Dan  Layanan Terminal  diatas  adalah  C  dengan  nilai konversi  hanya71,83%  serta  Kinerja  Unit Pelayanan  mendapat  nilai  Kurang  Baik. Nilai  tertinggi  diantara  ke-9  unsur pelayanan  tersebut  yaitu  terletak  pada unsur  Biaya/tarif  dengan  tingkat  kualitas pelayanan  sangat  puas  yaitu  3,74. Sedangkan nilai terendah adalah 2,34 dan 2,52  pada  unsur  pelayanan  ke-8  dan  9 yaitu  Penanganan,  pengaduan,  saran  dan masukan  serta  Sarana  dan  Prasarana. Secara umum responden
yang
memperoleh pelayanan di Dinas
Perhubungan  terhadap  Layanan  Lampu
terminal  yang  hanya  69,44%  pada  dinas perhubungan Kabupaten Takalar.
Pemerintah  dalam  hal  dinas  perhubungan memberikan perhatian yang lebih terhadap layanan  lampu  jalan  dibandingkan  dengan layanan  terminal.  Namun  secara  umum berdasarkan  standar  penilaian indeks kepuasan  masyarakat  terhadap  layanan lampun  jalan  dan  layanan  terminal  dalam kategori C dengan  mutu pelayanan kurang baik.
Gambar  6.  Persentase  Nilai  Unsur
Pelayanan Dinas
Perhubungan
Sumber: Data Olahan 2022
IKM Dinas Perhubungan: 71,83
Mutu Pelayanan:  C Kinerja  Unit  Layanan:  Kurang  Baik
Pada  Gambar  6  menunjukkan  nilai unsur  pelayanan  pada  dinas  perhubungan Kabupaten  Takalar  terhadap layanan lampu  jalan  dengan  kategori  penilain tertinggi  adalah  pada  bagian  biaya/tarif dengan  nilai  3,80  dan  yang  paling  rendah pada unsur pelayanan penanganan, pengaduan,  saran  dan  masukan  dengan nilai 2,46. Sedangkan nilai unsur pelayanan pada dinas perhubungan
Kabupaten Takalar terhadap layanan terminal hanya bagian penanganan, pengaduan,  saran  dan  masukan  yang mendapatkan  nilai  paling  rendah    yaitu 1,00,  sementara  untuk  unsur  pelayanan yang  lain  masing-masing  dengan  nilai 3,00.  Berikut  Gambar  Persentase  nilai unsur pelayanan dinas perhubungan terhadap layanan lampu jalan dan layananterminal

## 5. KESIMPULAN  DAN  SARAN
Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya  diatas,  maka  penelitian  terkait kepuasan  masayarakat  terhadap  pelayanan Dinas  Perhubungan,  Kabupaten  Takalar, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Nilai  IKM  Pelayanan  Pada  Dinas Perhubungan  Terhadap  LayananLampu Jalan,  Dan  Layanan  Terminal  diatas adalah  C  dengan  nilai  konversi  hanya 71,83%  serta  Kinerja  Unit  Pelayanan mendapat nilai KurangBaik.
2. Nilai  indeks  kepuasan  masyarakat terhadap  layanan  lampu  jalan  lebih tinggi  yaitu  72,04%  dibanding  dengan layanan  terminal  yang  hanya  69,44% pada  dinas  perhubungan  Kabupaten Takalar.
3. Nilai  unsur  pelayanan  pada  dinas perhubungan
Kabupaten
Takalar terhadap  layanan  lampu  jalan  dengan kategori  penilain  tertinggi  adalah  pada bagian biaya/tarif dengan nilai 3,80 dan yang paling rendah pada unsur pelayanan penanganan, pengaduan, saran  dan  masukan  dengan  nilai  2,46. Sedangkan  layanan  terminal  bagian penanganan,  pengaduan,  saran  dan masukan yang mendapatkan nilai paling rendah  yaitu  1,00,  sementara  untuk unsur  pelayanan  yang  lain  masing- masing dengan nilai 3,00.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  Dwiyanto  and  U.  G.  M.  Press, Manajemen Pelayanan Publik:
Peduli  Inklusif  Dan  Kolaborasi .
UGM PRESS, 2018.
[2] H. U. Sukanti, Sri, “Analisis Indeks Kepuasan  Masyarakat  (Ikm)  Pada Pelayanan  Publik  Di  Puskesmas Kalicacing  Kota  Salatiga,” J.  Ilm. Among  Makarti ,  vol.  8,  no.  15,  pp.
1–15, 2015.
[3] A.  Kurniawan  and  D.  Sugiri, “Kepuasan Pengguna Layanan Publik  Pada  Unit  Kerja  Badan Layanan Umum (Blu) Bidang Pendidikan,” Publik J. Manaj. Sumber  Daya  Manusia,  Adm.  dan Pelayanan  Publik ,  vol.  8,  no.  1,  pp. 11–22, 2021, doi: 10.37606/publik.v8i1.144.
[4] S.  Saggaf,  M.  M.  Said,  W.  S. Saggaf,  S.  E.  M.  S.  Dr.  Patta
Rapanna,  and  G.  A.  S, Reformasi
Pelayanan Publik di Negara Berkembang . SAH MEDIA, 2018. [5] Suryana,
“Pelayanan publik :
kewajiban  dan  kendalanya,” Ilm. MagisterIlmu Adm. , no. 1, pp. 1–13, 2018.
[6] A. Sururi, “Mengukur Indeks Kepuasan  Masyarakat  (Ikm)  Terhadap Pelayanan  Publik  Pada  Organisasi
Sektor  Publik  Kelurahan,” Natapraja , vol.  7,  no.  1,  pp.  105–120,  2019,  doi: 10.21831/jnp.v7i1.24769.
[7] A.  S.  Batara,  “Concept  Model  of Healthy  Terminal  Setting  In  South Sulawesi,” 2018.
[8] Suandi,  “Jurnal  Ilmu  Administrasi  dan Studi  Kebijakan  (JIASK),”  vol.  1,  pp. 13–22,  2019,  [Online].  Available: http://ejournal.ppsunisti.ac.id/index.php /JIASK/article/view/8.
[9] B.  A.  B.  Iii,  “Bab  iii  pelayanan  publik bidang pendidikan,” pp. 45–59, 2007.
[10] I.  E.  Jumiati,  L.  Agustino,  and
Rahmawati, “Jurnal Administrasi
Publik Volume  7  Nomor  1  Juni  2016,”
J. Adm.  Publik , vol. 7, no. 1, pp. 1–14, 2016.
[11] “Kegiatan  Penelitian  Analisis  Indeks
Kepuasan Masyarakat ( IKM ) terhadap Pelayanan  Publik  Dinas  Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan  pada  unit  layananuji  berkala kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor  di  T,”  vol.  7,  no.  1,  pp.  27–
37, 2018.