PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 486-499 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH BERAKIBAT JUAL BELI DENGAN INDIKASI PEMALSUAN IDENTITAS DIRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.)
Khansa Muti*, Harsanto Nursadi**
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Depok, 16424.
Email: khansamuti@gmail.com
Naskah diterima : 20/03/2022, revisi : 30/04/2022, disetujui 10/05/2022

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kasus terkait pemalsuan AJB yang dibuat oleh PPAT,  seperti  Putusan  Pengadilan  Nomor  245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim  yang  aktanya terindikasi pemalsuan seperti figur palsu, identitas, dan tanda tangan penjual dikarenakan pemilik  tanah  hanya  mengetahui  tanahnya  sedang  dijaminkan  karena  hutang  piutang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dari AJB yang terindikasi pemalsuan identitas diri dan tanda tangan dan bagaimana pertanggungjawaban BPN pada pemeriksaan dokumen proses balik nama sertipikat tanah SHM No.1858/Duren Sawit.  Metode  analisis  artikel  dengan  penelitian  yuridis  normatif  yang  bersifat eksplanatoris  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  serta  bentuk penelitian yang digunakan preskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa akibat hukum dari  akta  jual  beli  yang  mengandung  unsur  pemalsuan  adalah  aktanya  menjadi  cacat hukum dan berakibat tidak sah serta batal demi hukum dan bentuk pertanggungjawaban BPN dengan mengembalikan sertipikat tanah menjadi keadaan sediakala.

## Kata Kunci: PPAT; Akta Jual Beli; Dokumen dan Tanda Tangan Palsu

## ABSTRACT
This article aims to analyze cases related to falsifying deeds of sale made by Land Deed Official.  There  are  cases  regarding  counterfeiting  buying  and  selling  deeds  such  as  Court Decision  No.  245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim  the  deed  contains  counterfeiting  such  as  a  fake figure, identity, and the seller’s signature because the landowner only knows that the land is being guaranteed because of receivable debt. The main problem in this analysis is how the legal consequences of the sale and purchase deed indicated the falsification of identity and signature and how the accountability of the National Land Affairs Agency on checking the process  of  returning  SHM  No.1858/Duren  Sawit.  This  article’s  analytical  methods  with normative  juridical  research  that  are  explanatory  using  primary  and  secondary  legal
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 486-499 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
materials  and  the  forms  of  research  used  prescriptively.  The  research  concludes  that  the deeds are legally flawed and invalid, and null and void. A form of accountability National Land Affairs Agency is to return the land certificate to a normal condition.
Keywords: Land Deed Official; Deed of Sale and Purchase; Counterfeiting of Documents and Signatures

## A. PENDAHULUAN
Sumber  daya  alam  yang  sangat  diperlukan  oleh  seluruh  umat  manusia  untuk keberlangsungan hidupnya adalah tanah sebagai tempat bermukim dalam menyelenggarakan tata kehidupan. Dengan tanah, juga tercipta hubungan antar manusia untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan membutuhkan sebuah alat bukti yang digunakan untuk menunjuk suatu hak  dalam  suatu  peristiwa.  “Pasal  1865  KUHPerdata  telah  mengatur  tentang  alat  bukti bahwasannya  setiap  orang  yang  mendalilkan  dirinya  mempunyai  suatu  hak,  atau  guna meneguhkan  suatu  hak  orang  lain,  menunjuk  pada  suatu  peristiwa  diwajibkan  dengan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” 1
Alat bukti yang dimaksudkan salah satunya adalah bukti tulisan hal ini diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata. “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan  dua hal yaitu  tulisan yang otentik  maupun  dengan  tulisan  di  bawah  tangan.” 2 “Dalam  hal  pembuktian  dengan  tulisan otentik  menghasilkan  sebuah  akta  otentik  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  telah  ditentukan dalam  undang-undang  yang  dibuat  atau  dihadapan  pejabat  umum  di  tempat  di  mana  akta tersebut dibuat.” 3 Jika digunakan sebagai alat bukti yang telah memenuhi persyaratan dalam undang-undang,  sehingga  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  mengikat  dan  sempurna pada kepemilikannya.
Pejabat  umum  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata  dalam  membuat  akta otentik sebagai alat bukti terdapat keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Peraturan  Jabatan  Notaris.  “Pasal  1  Angka  (1)  UUJN,  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang adalah  Notaris.”  Dilihat  pada  Pasal  15  Ayat  (2)  huruf  f,  menyebutkan  bahwa  “Notaris  selain berwenang  membuat  akta  otentik,  berwenang  pula  membuat  akta  yang  berkaitan  dengan tanah.” 4 Notaris dapat merangkap jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT
1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), Ps. 1865.
2 Ibid . Ps. 1867.
3 Ibid . Ps. 1868.
4 Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris , UU No. 30 Tahun 2004, LN Nomor 117, TLN No. 4432, Ps. 15 Ayat (2) huruf f.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 486-499 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
yang berwenang untuk membuat akta otentik khususnya di bidang pertanahan sesuai dengan tempat kewenangannya.
Menjadi  PPAT,  selalu  berhubungan  dengan  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  sebagai ekstensi untuk perbuatan hukum tertentu terhadap tanah. “Perbuatan hukum yang dimaksud adalah Jual beli, Tukar menukar, Hibah, Pemasukan kedalam perusahaan (Inbreng) , Pembagian hak bersama, Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan,  dan/atau  pemberian  kuasa  membebankan  hak  tanggungan.” 5 PPAT  ketika mengemban  tugas  harus  memegang  teguh  prinsip  kehati-hatiannya  sesuai  dengan  sumpah jabatannya  dalam  Pasal  34  ayat  (1)  Perkaban  No.  1/2006  “Bahwa  Saya,  akan  menjalankan jabatan saya dengan jujur, tertib, cermat dan penuh kesadaran, bertanggung jawab serta tidak berpihak.”  Sebagai  pejabat  umum,  Notaris/PPAT  berhak  untuk  menerima  atau  tidak  suatu perbuatan dapat dituangkan dalam bentuk akta, maka dibutuhkan sikap yang teliti, hati-hati, dan cermat dalam proses pembuatan akta.
“Proses pembuatan akta pada bagian pengenalan para penghadap adalah hal yang sangat penting  untuk  mengetahui  apakah  penghadap  merupakan  pihak  yang  cakap  hukum  dan berkompeten untuk melakukan perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam akta.” 6 PPAT harus bersikap hati-hati dalam mengidentifikasi  pengenalan penghadap dengan memastikan apakah para penghadap sesuai dengan identitas sebagai subjek yang benar dan memastikan keabsahan serta kelengkapan dokumen-dokumen terkait objek yang diperjanjikan ketika akan dituangkan ke dalam akta. Hal ini menjadi tricky apabila ditemukan akta yang dibuat oleh PPAT mengandung cacat hukum. Cacat hukum terhadap akta pun perlu ditelusuri lebih dalam apakah kesalahan dari PPAT atau keterangan dari para penghadap yang bertentangan dengan aslinya. Begitu juga dengan hal tersebut, yang berdampak pada proses pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan, terlebih jika peralihannya telah selesai dilakukan dan telah berbalik nama.
Kenyataan  pada  praktiknya,  pembuatan  akta  PPAT  masih  terdapat  permasalahan sehingga  tidak  jarang  PPAT  diletakkan  sebagai  tergugat  atau  turut  tergugat  dalam  gugatan pengadilan.  Meskipun  PPAT  telah  melaksanakan  berbagai  prosedur  yang  tepat  ketika  akan membuat  akta  otentik,  tetapi  PPAT  bisa  menjadi  lalai  dalam  pengecekkan  identitas  diri, dokumen-dokumen,  atau  keterangan  dari  penghadapnya,  serta  ketika  akta  tersebut  selesai namun  pada  proses  penandatanganannya  terdapat  pihak  yang  memalsukan  tanda  tangan tersebut  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak  lain.  Permasalahan  seperti  ini  ditemukan bahwa PPAT terjerat kasus hukum atas ketidakhati-hatiannya pada pengenalan penghadap dan dokumen yang dibawa oleh penghadap terkait perbuatan hukum dalam proses pembuatan AJB dengan adanya figur lain yang seolah-olah memberikan keterangan bahwa tanah miliknya akan
5 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah , No. 37 Tahun 1998, LN No. 52 Tahun 1998, TLN No. 3746, Ps. 2 Ayat (2).
6 Viona Ansila Domani, Mohamad Fajri Mekka Putra, Widodo Suryandno, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Keabsahan Tanda Tangan dan Identitas Penghadap Dalam Akta Jual Beli”, Indonesian Notary Vol 1, No. 01 (2019): 1-23.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 486-499 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
ia  jual.  Hal  ini  mengakibatkan  kerugian  dari  pemilik  tanah  yang  sebenarnya  sehingga  dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
Dari pemaparan di atas, menunjukan bahwa terdapat suatu permasalahan hukum yang melibatkan  beberapa  pihak  akibat  adanya  ketidakhati-hatian  dari  seorang  PPAT  dalam melaksanakan jabatannya dan BPN dalam pemeriksaan dokumen untuk balik nama sertipikat tanah. Penulis merumuskan masalah dalam kasus ini, sebagai berikut:
1. Bagaimana  Akibat  Hukum  dari  Akta  Jual  Beli  Tanah  Yang  Dibuat  Oleh  PPAT  Terindikasi Pemalsuan Identitas Diri dan Tanda Tangan?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional pada Pemeriksaan Dokumen Proses Balik Nama Sertipikat Tanah SHM No.1858/Duren Sawit?

## B. METODE PENELITIAN
“Penelitian  dalam  artikel  ini  meggunakan  yuridis  normatif  yang  dalam  penelian hukumnya yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer  dan  sekunder.” 7 Bahan  hukum  primer  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat  secara yuridis dengan berkaitan pada penelitian yang dibahas seperti peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder yang membantu untuk memberikan pemahaman lebih detail dengan menggunakan seperti buku hukum dan jurnal hukum. “Ditinjau dari sifatnya penelitian secara  eksplanatoris  dengan  menjelaskan  lebih  dalam  mengenai  suatu  gejala  untuk mempertegas hipotesa yang ada, lalu bentuk dari penelitian dengan penelitian preskriptif yang bertujuan  untuk  memberikan  jalan  keluar  atau  saran  untuk  mengatasi  permasalahan  kasus tersebut.” 8

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Kasus Posisi
Subjek  pada  putusan  yang  terjadi  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Timur  Nomor 425/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim. adalah MS sebagai Penggugat, PB sebagai Tergugat I, PPAT EA sebagai Tergugat II, dan Bank X tergugat III, serta menyeret BPN Jakarta Timur sebagai Turut Tergugat I, dan DPM selaku Notaris/PPAT sebagai Turut Tergugat II. Objek sengketa dalam kasus ini adalah sebidang tanah dengan SHM No.1858/Duren Sawit  atas nama MS dengan Gambar Situasi No.3188/1997 tertanggal 27 Maret 1997, seluas 358 M 2 yang terletak di Jalan Pendidikan  VI  Blok  I  No.123,  Rukun  Tetangga  004,  Rukun  Warga  014,  Kelurahan  Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur.
Kasus  ini  bermula  pada  tanggal  6  Mei  2015,  MS  sebagai  pemilik  tanah  dengan  SHM No.1858/Duren Sawit berhutang kepada PB sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu satu tahun secara lisan. MS menjaminkan sertipikat Hak
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm.51.
8 Sri Mamudji,et.al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 486-499 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Milik  dan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  kepada  PB.  Pinjaman  tersebut  tidak  langsung diberikan  penuh  melainkan  dengan  dicicil  selama  tujuh  kali  dan  terakhir  pada  bulan November 2015. Pada akhir tahun 2016, MS datang ke rumah PB yang berada di Cipondoh, Kota Tangerang dengan niat untuk menyelesaikan hutang piutangnya dan meminta kembali Sertipikat  Hak  Milik  beserta  IMB  tetapi  PB  tidak  berada  dirumah  dan  tidak  berhasil ditemukan.
Dalam  hal  tidak  ditemukannya  PB  karena  Penggugat  awalnya  ingin  membayar hutangnya dan meminta kembali berkas yang ia jaminkan kepada PB, dengan khawatir MS mengecek  Sertipikat  Hak  Miliknya  kepada  Kantor  Pertanahan  Jakarta  Timur,  ditemukan bahwa SHM No. 1858/Duren Sawit telah terjadi balik nama menjadi nama PB oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur dengan dasar AJB No. 87/2015 yang dibuat di hadapan PPAT EA yang  para  penghadapnya  yaitu  PB  dan  figur  palsu  yang  bertindak  seolah-olah  adalah  MS begitu juga dengan identitas dan tanda tangan MS. Tidak hanya itu, baru diketahui oleh MS melalui kuasa hukumnya, bahwa SHM  No. 1858/Duren Sawit sedang dilekati dengan  Hak Tanggungan pada peringkat pertama pada Bank X yang Akta Pemberian Hak Tanggungannya telah di terbitkan oleh Notaris/PPAT DPM.
Hal  ini  membuat  MS  sebagai  pemilik  dan  pemegang  hak  atas  tanah  merasa  telah dirugikan akibat perbuatan dari PB sehingga mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan sampai gugatan ini diajukan oleh MS, MS pun masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan namanya
2. Akibat  Hukum  Terhadap  Akta  Jual  Beli  Tanah  Yang  Dibuat  Oleh  PPAT  Terindikasi Pemalsuan Identitas Diri dan Tanda Tangan
“Kegiatan pendaftaran pemindahan hak, syarat formil jual beli hak atas tanah  wajib dibuktikan  menggunakan  akta  yang  dibuat  oleh  dan  dihadapan  PPAT  sebagai  akibatnya dikualifikasikan menjadi akta otentik.” 9 Dari akta PPAT tersebutlah yang menjadi acuan oleh para  pihak  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  terkait  peralihan,  pembebanan  dan pemindahan hak atas tanah dari pihak pertama kepada pihak kedua. Akan tetapi produk akta PPAT  inilah  yang  terkadang  masih  ditemukan  permasalahan  ketika  pembuatan  aktanya. “Pada  dasarnya  jual  beli  telah  ditentukan  dalam  KUHPerdata  bahwa  jual  beli  harus didasarkan  pada  suatu  persetujuan  yang  mengikat  antara  satu  pihak  yang  menyerahkan barang dan pihak lain melakukan pembayaran terhadap harga atas barang tersebut.” 10 Dari sebuah keabsahan akta ini tidak terlepas dari terpenuhi atau tidaknya syarat sah perbuatan hukum yang dimuat dalam akta tersebut.
“Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan, pada dasarnya untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk
9 Andy Hartanto, Hukum Pertanahan Pertanahan–Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya , (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014), hlm.88.
10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.Cit, Ps. 1457.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 486-499 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
membuat  suatu  perjanjian;  Suatu  hal  tertentu;  dan  Suatu  sebab  yang  halal .” 11 Kaitannya dengan  kasus  dalam  AJB  No.  87/2015,  hal  ini  telah  melanggar  syarat  materiil  yang menyangkut  subjektif  perjanjian  yang  dalam  hal  ini  tidak  memenuhi  kata  “sepakat”  dan objektif perjanjian serta tidak memenuhi syarat “suatu sebab yang halal” dengan dijelaskan lebih lanjut bahwa:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Para pihak pada hakikatnya harus mencapai kata sepakat artinya para pihak  menyetuji untuk menjalin sebuah perjanjian yang mengikat satu sama lain dan menyetujui isi terkait hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut. Terkait dengan kasus, hal ini tidak mencapai kata sepakat dari para pihak (syarat subjektif) antara MS sebagai pemilik tanah dan PB sebagai pihak  yang  memegang  sertipikat  tanahnya.  Karena  pada  dasarnya  MS  menyerahkan sertipikat tanah dan IMB hanya sebagai jaminan karena MS mempunyai hubungan hutang piutang dengan PB. MS tidak mengetahui terjadi pembuatan Akta Jual Beli tersebut dan MS juga tidak pernah datang kehadapan PPAT EA serta tidak pernah menandatangani akta tersebut sehingga MS tidak mengetahui bahwa sertipikat tanahnya telah dibuatkan akta jual beli dan telah berbalik  nama. Dapat disimpulkan dengan jelas bahwa tidak pernah terjadi kesepakatan antara MS dengan PB dan dapat diartikan jual beli ini tidak memenuhi “sepakat”.
2. Suatu sebab yang halal
Hal  ini  menurut  undang-undang  apabila  tidak  bertentangan  dengan  yang  tercantum dalam undang-undang dan tidak berbenturan pada kepentingan umum serta kesusilaan. Pada  perkara  ini  tidak  terpenuhi  suatu  sebab  yang  halal,  karena  PB  dengan  sengaja melakukan transaksi jual beli secara diam-diam dengan menghadirkan figur palsu yang seolah-olah  adalah  MS  yang  telah  menjualkan  tanahnya  kepada  PB  dan  PB  telah terindikasi melakukan pemalsuan identitas MS berikut dengan tanda tangannya, sehingga patut dikatakan bahwa perjanjian mengandung suatu sebab yang tidak halal dan tanda tangan persetujuan pada AJB tersebut ada unsur pemalsuan.
Tanpa memenuhi syarat subjektif dan objektif dari suatu perjanjian yang dimaksudkan di KUHPerdata maka perjanjiannya dapat dianggap tidak pernah ada. Dari sebab yang tidak halal karena tindakan PB inilah sesungguhnya menekankan pada prinsip kehati-hatian bagi PPAT dalam membuat akta. “Benar bahwa PPAT hanya mencatat apa yang diberikan oleh para pihak sehingga terkait keterangan palsu yang disampaikan oleh salah satu pihak bukan menjadi  tanggungjawab  dari  notaris,  melainkan  tanggung  jawab  pihak  yang  memberikan keterangan.” 12 Tetapi,  pembuatan  AJB  seharusnya  dilakukan  dengan  berdasar  pada peraturan perundang-undangan dan melihat detail dokumen pendukung lainnya sehingga pada saat ingin membuat AJB semua telah di crosscheck dengan benar oleh PPAT. “Namun
11 Ibid. Ps. 1320.
12 I Wayan Erik Pratama Putra, Luh Putu Sudini, and I Nyoman Alit Puspadma, “Notary Responsibilites on the Making of Deed With Double Number” , Jurnal Notariil Vol.5 No. 1 (Mei-2020): 39-48.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 486-499 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
perbuatan hukum tersebut pada hakikatnya juga menjadi tanggung jawab PPAT mengenai pengenalan  penghadap  terkait  pencocokan  identitas  para  penghadap  yang  melakukan perbuatan hukum, objek perbuatan hukum terkait data fisik maupun data yuridisnya, serta kesesuaian antara keterangan dari penghadap dan yang termuat dalam aktanya.” 13
“Akta menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya dari suatu akta autentik menjadi akta di bawah tangan  tetapi tidak semata-mata batal secara otomatis melainkan harus di dasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.” 14 “Mengajukan suatu gugatan kepada pengadilan pun wajib dibuktikan ketidakbenaran formil mengenai siapakah yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh  Notaris/PPAT,  serta  harus  dapat  menyatakan  bahwa  tidak  benar  pernyataan  dan tandatangan  para  pihaknya.” 15 “Hal  ini  dikarenakan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  masih berbentuk suatu akta yang sah karena telah ditandatangani secara lengkap di hadapan PPAT dan apa yang dinyatakan dalam akta tersebut masih dianggap benar kecuali telah dibuktikan lain.” 16
Perkara  dalam  putusan  ini,  MS  dalam  gugatannya  mendapati  bahwa  AJB  tersebut tercatat  bahwa  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  suami  dari  MS  berbeda  dengan  yang sebenarnya. Hal ini diperkuat dengan  pertimbangan hakim, terdapat fakta bahwa PB pada saat menghadap kepada PPAT EA telah menyerahkan KTP dan buku nikah palsu seolah-olah berkas  tersebut  adalah  asli  milik  MS  sehingga  hakim  telah  melihat  adanya  indikasi pemalsuan data yang dilaksanakan oleh PB dihadapan PPAT EA dalam pembuatan AJB No. 87/2015. Dengan pertimbangan hakim tersebut, hakim mengadili bahwa AJB No. 87/2015 tertanggal 15 Mei 2015 yang dibuat oleh/dihadapan PPAT EA adalah tidak sah dan batal demi hukum.  Hal  ini  menurut  penulis,  hakim  telah  tepat  untuk  membatalkan  AJB  yang  dibuat dihadapan PPAT EA yang terdapat kekeliruan karena perjanjian jual beli antara MS dan PB berdasarkan AJB No. 87/2015 tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian jual beli tanah dan tidak berkesesuaian dengan maksud pada Pasal 1457 KUHPerdata yang mengatur jual beli sehingga  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  ini  tidak  dapat  berfungsi  sebagai  bukti  perbuatan hukum tersebut. Hal ini selaras dengan penjelasan atas Pasal 45 Ayat (1) PP No. 24/1997 yang menyatakan bahwa: 17
“Akta PPAT merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum. oleh karena itu, apabila perbuatan hukum tersebut batal atau dibatalkan, akta PPAT  yang  bersangkutan  tidak  berfungsi  lagi  sebagai  bukti  perbuatan  hukum
13 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 93.
14 Puspa Pasaribu, Eva  Achjani Zulfa,  “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam  Akta Perjanjian  Kredit yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan ” , Jurnal USM Law Review Vol 4 No. 2 (2021): 535-546.
15 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , (Bandung: Refika Aditama,2017), hlm.19-20.
16 Aimee Thaliasya, Liza Priandhini, “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Dengan Menggunakan Keterangan Palsu ” , PALAR: Pakuan Law Review Vol.7 No.2 (Jul-Des 2021): 268-281.
17 Indonesia, Peraturan Menteri Republik Indonesia tentang Pendaftaran Tanah , No. 24 Tahun 1997, LN No.50 Tahun 1997, TLN No. 3696, Ps. 45 Ayat (1)
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 486-499 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan perbuatan hukum itu sudah didaftar di Kantor Pertanahan, maka pendaftaran tanah menurut pembatalan perbuatan  hukum  itu  harus  didasarkan  atas  alat  bukti  lain,  misalnya  putusan Pengadilan atau akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru.”
Pembatalan AJB No. 87/2015 dalam hasil putusan pengadilan, menjadi tidak mengikat bagi  pihak-pihak  yang  tercantum  pada  perjanjian  tersebut.  Dalam  perkara  ini  juga disebutkan bahwa SHM No. 1858/Duren Sawit, setelah adanya perubahan data dan diketahui telah  dibebani  dengan  hak  tanggungan  dengan  peringkat  I  pada  Bank  X  melalui  Akta Pembebanan  Hak  Tanggungan  No.  306/2015.  Dengan  demikian,  atas  hal  tersebut  hakim mengadili  bahwa  Akta  Pembebanan  Hak  Tanggungan  No.  306/2015  tertanggal  4  Agustus 2015  dinyatakan  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  dan  untuk kreditur Bank X harus melakukan roya SHM No. 1858/Duren Sawit yang telah di daftarkan pada  kantor  pertanahan  berdasarkan  Akta  Pembebanan  Hak  Tanggungan  No.  306/2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris DPM. “Tanah yang dibebani dengan hak tanggungan  harus  dilakukan  penghapusan  terlebih  dahulu  dengan  pembersihan  Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri.” 18 Lalu pada buku  tanah  Hak  Tanggungan  yang  bersangkutan,  telah  dibubuhkan  catatan  mengenai hapusnya hak tersebut, sertipikatnya ditiadakan dengan dilakukannya roya.
Dengan  dibatalkannya  AJB  No.  87/2015  melalui  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim. dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan  mengenai syarat sahnya jual beli, syarat materiil dalam transaksi jual beli tanah, dan telah terindikasi adanya pemalsuan  Identitas  diri  dan  tanda  tangan  sehingga  menyebabkan  adanya  cacat  hukum. Dengan demikian, perbuatan hukum selanjutnya yang didasari pada AJB No. 87/2015 yang dilakukan terhadap hak atas tanah yang menjadi objek sengketa menjadi batal  khususnya tanah  yang  dibebani  dengan  hak  tanggungan  dengan  sendirinya  menjadi  batal  dan  tidak dapat berlaku lagi bagi pihak yang terkait.
3. Tanggung  Jawab  Badan  Pertanahan  Nasional  pada  Pemeriksaan  Dokumen  Proses Balik Nama Sertipikat Tanah SHM No.1858/Duren Sawit
“Badan Pertanahan Nasional merupakan badan pemerintah yang diberikan wewenang, tugas,  fungsi,  dan  tanggungjawab  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dalam  bidang agraria  dan  tata  ruang  dengan  dirumuskan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yang didasarkan  pada  konsepsi  bahwa  semua  tanah  adalah  tanah  bangsa  Indonesia  sebagai karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa.” 19 Perlu  kita  ketahui  bahwa,  tahapan  setelah  adanya  AJB untuk peralihan hak atas tanah yaitu PPAT bertugas untuk mendaftarkan pemindahan hak kepada  BPN  dengan  selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja.  Dari  pendaftaran  peralihan
18 Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah , No. 4 Tahun 1996, LN No. 42, TLN No. 3632, Ps. 18 Ayat (1) huruf c.
19 Arie  Soekanti  Hutagalung  dan  Markus  Gunawan, Kewenangan  Pemerintah  di  Bidang  Pertanahan ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 39.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 486-499 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
tanah akibat jual beli tersebut, maka output yang dihasilkan adalah sertipikat tanah yang telah  dibalik  nama  dengan  nama  pemegang  haknya,  sehingga  perbuatan  hukum  tersebut berlaku dalam pembuktiannya yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24/1997 bahwa:
“Sertipikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”
“Apabila  proses  pendaftaran  tanah  terkait  peralihan  hak  atas  tanahnya  selesai  dan  terbit sertipikat  tanahnya  akibat  adanya  pemalsuan  dalam  akta  otentiknya  maka  dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterial, apabila sertifikat telah berbalik nama haruslah dibatalkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang sertifikat hak atas tanahnya. 20
Berkaitan dengan analisis pertama, permasalahan mengenai peralihan hak atas tanah dengan jual beli ini lah yang menjadi banyaknya sengketa tanah di Indonesia sehingga tak jarang  ada  pihak  yang  dirugikan  dan  mengajukannya  dengan  gugatan  pengadilan.  Hal  ini telah dilakukan oleh MS dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait AJB No. 87/2015 yang telah terjadi proses balik nama menjadi nama PB pada kantor pertanahan  tanpa  sepengetahuan  MS  sebagai  pemilik  tanah  yang  sebenarnya.  Indikasi adanya  kesalahan dari BPN terkait pemeriksaan dokumen administrasi  pada proses balik nama  sertipikat  tanah  yang  menyebabkan  BPN  diikutsertakan  dalam  gugatan  MS  sebagai Turut Tergugat I.
Kelalaian dari pihak BPN Jakarta Timur dalam perkara ini, terdapat cacat hukum yang dalam  isi  akta  tersebut,  dan  seharusnya  berkas  peralihan  haknya  tidak  dapat  diloloskan untuk  pendaftaran  karena  berdasarkan  dari  analisis  pertama  bahwa  AJB  No  87/2015 mengandung  cacat  hukum  akibat  pihak  PB.  Akibat  dari  lolosnya  berkas  tersebut mengakibatkan SHM No.1858/Duren Sawit telah berbalik nama karena didasarkan pada AJB yang mengandung cacat hukum.  “Hal ini juga menyebabkan  Tergugat III sebagai kreditur yang  memproses  pembebanan  hak  tanggungan  juga  berpatokan  dengan  apa  yang  telah diakui  dan  dibenarkan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Jakarta  Timur  yang  berwenang mencatatkan pendaftaran tanah.” 21
Seperti  yang  telah  disinggung  sebelumnya,  MS  meminta  kepada  BPN  untuk melaksanakan  pertanggungjawaban  terkait  wewenangnya  dalam  proses  balik  nama sertipikat tanah untuk menyelesaikan kasus pertanahan ini.  “Kantor pertanahan setempat seharusnya memastikan siapa pemilik tanah, letak, batas, patok tanah, sehingga tidak terjadi
20 Riska Sri Agustin, “Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Akta Otentik yang Digunakan Sebagai Dasar Pengajuan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah ”, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan , Vol.4, No. 2, (2020): 254-271.
21 Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 245 Tahun 2020, hlm.24.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 486-499 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
kesalahan  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat.” 22 “Karena  pada dasarnya, kantor pertanahan setelah menerima berkas permohonan pendaftaran peralihan hak  harus  meneliti  dengan  cermat  terkait  kelengkapan  dokumen  yang  dilampirkan  dan setelah dinilai lengkap maka BPN memberikan tanda penerimaan bahwa berkas lengkap.” 23 Pasal 2 Ayat (1) Perkaban No. 11/2016 mengatur bahwa penyelesaian kasus pertanahan dimaksudkan, untuk: 24
a. “mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik atau Perkara;
b. merumuskan kebijakan strategis penyelesaian Sengketa, Konflik atau Perkara;
c. menyelesaikan  Sengketa,  Konflik  atau  Perkara,  agar  tanah  dapat  dikuasai,  dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. “
Dari  pasal  tersebut  terlihat  jelas,  bahwa  untuk  menyelesaikan  kasus  pertanahan  ini,  BPN dalam  kewenangannya  sebagai  instansi  yang  bertanggungjawab  langsung  atas  kurangnya kehati-hatian  yang  mengakibatkan  kesalahan  prosedur  dalam  proses  administrasi pendaftaran  peralihan  tanahnya.  “Tanggung  jawab  seperti responsibility yang  menjadi kewajiban  untuk  bertanggungjawab  atas  undang-undang  yang  dilaksanakan,  dan memperbaiki  atau  sebaliknya  memberi  ganti  rugi  atas  kerusakan  apa  pun  yang  telah ditimbulkannya.” 25
Menjadi  kewenangan  atribusi  BPN  untuk  mengurus  segala  sesuatu  dibidang pertanahan  salah  satunya  dengan  membatalkan  sertipikat  tanah  yang  didasari  apakah keputusan tersebut memang cacat administrasi atau tidak. 26 Dilihat dengan pertimbangan hakim bahwa dengan telah membatalkan AJB No. 87/2015 sehingga pembatalan mengenai hak atas tanah maupun peralihannya juga dibatalkan dengan didasari adanya putusan hakim. Setelah  diterima  laporan  penyelesaian  sengketa  dan  konflik,  maka  dari  kepala  kantor wilayah BPN menuntaskan permasalahan dengan menerbitkan “Keputusan pembatalan hak atas tanah, Keputusan pembatalan sertifikat, dan keputusan perubahan data pada sertifikat, surat ukur, buku tanah dan/atau daftar umum.” 27 “Keputusan tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan disertai berkas penyelesaian sengketa dan konflik sesuai dengan kewenangan pembatalan.” 28
Hakim pada hasil pertimbangannya memerintahkan kepada BPN Kota Jakarta Timur untuk  memulihkan  sertipikat  tanah  dengan  SHM  No.  1858/Duren  Sawit  seperti  keadaan
22 Agus  Salim,  “Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Terhadao  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik  Dengan  Adanya  Penerbitan Sertifikat Ganda ” , Jurnal USM Law Review Vol. 2, No. 2. (2019):174-187.
23 Andy Hartanto, Op.cit. hlm.101.
24 Indonesia, Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  tentang  Penyelesaian Kasus Pertanahan , Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016, BN 2016/No. 569, Ps.2 Ayat (1).
25 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.318-319.
26 Sahnan,  M.  Arba,  Wira  Pria  Suhartana,  “Kewenangan  Badan  Pertanahan  Nasional  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan”, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan Vol.7, No.3 (Desember 2019): 436-450.
27 Indonesia, Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  tentang  Penyelesaian Kasus Pertanahan . Op.Cit. Ps. 24 ayat (1) huruf a,b,c
28 Ibid , Ps. 25.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 486-499 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
semula  dengan  mengembalikan  nama  dalam  sertipikat  tanah  menjadi  nama  MS  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  BPN  untuk  menyelesaikan  kasus  sengketa  pertanahan  ini. Dikarenakan seharusnya BPN ketika menerima berkas dokumen harus diteliti dengan satu per satu dokumen tersebut sehingga tidak ada kerugian dari pihak-pihak yang bersangkutan.

## D. SIMPULAN
Hasil analisis permasalahan pada putusan ini, maka dapat ditarik kesimpulan pembahasan pertama, bahwa akibat adanya indikasi pemalsuan AJB No. 87/2015 tertanggal 15 Mei 2015 yang dibuat/dihadapan PPAT EA atas dasar keterangan, identitas diri, dan tanda tangan yang dipalsukan oleh PB yang bertindak seolah-olah hadirnya MS sebagai penjual tanah. Berdampak dalam  AJB  tersebut  tidak  mengandung  unsur  syarat  subjektif  dan  objektif  dalam  sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata, syarat materiil dalam transaksi jual beli tanah, dan telah terindikasi adanya pemalsuan identitas diri dan tanda tangan menyebabkan AJB tersebut cacat hukum serta dari cacat hukum tersebut menjadi batal demi hukum.
Pada  pembahasan  kedua,  dikarenakan  pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  berdasar pada AJB No. 87/2015, menyebabkan sertipikat tanah telah berbalik nama menjadi nama PB, hal  ini  menjadi  kelalaian  dari  BPN  karena  telah  meloloskan  berkas  yang  telah  mengandung unsur  cacat  hukum.  Dengan  demikian,  sesuai  dengan  peraturan  mengenai  penyelesaian sengketa  pertanahan,  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dari  BPN  adalah  dengan mengembalikan sertipikat  tanah tersebut seperti  keadaan semula menjadi nama MS sebagai pemilik tanah yang sebenarnya.

## E. UCAPAN TERIMAKASIH
Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan karunianya kepada penulis dalam pengerjaan naskah jurnal ini. Terimakasih kepada Bapak Dr. Harsanto Nursadi, S.H.,M.Si.  telah meluangkan waktu untuk membantu dengan membimbing penulis  sehingga  pembuatan  jurnal  ini  selesai,  serta  terimakasih  kepada  Fakultas  Hukum Universitas  Pakuan  Bogor  dan  Pengelola  Jurnal  Pakuan  Law  Review  telah  memfasilitasi  dan membantu penulis dalam penyelesaian jurnal.

## F. BIODATA PENULIS
Khansa  Muti,  S.H. adalah  mahasiswi  semester  akhir  yang  sedang  menyusun  penelitiannya dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan dari Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia.  Sebelumnya  penulis  telah  menyelesaikan  Pendidikan  S1  Ilmu Hukum di Universitas Trisakti pada tahun 2020 dengan predikat cumlaude .
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 486-499 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 486-499 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah , No. 4 Tahun 1996, LN No. 42, TLN No. 3632.
________, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris , UU No. 30 Tahun 2004, LN Nomor 117, TLN No. 4432.
________, Peraturan Menteri Republik Indonesia tentang Pendaftaran Tanah , No. 24 Tahun 1997, LN No.50 Tahun 1997, TLN No. 3696.
________, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah , No. 37 Tahun 1998, LN No. 52 Tahun 1998, TLN No. 3746.
________, Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan , Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016, BN 2016/NO 569.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudiro. Cet 41. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

## B. BUKU-BUKU
Adjie, Habib. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , Bandung: Refika Aditama, 2017.
Hartanto,  Andy. Hukum  Pertanahan Pertanahan–Karakteristik  Jual  Beli  Tanah  Yang  Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya , Surabaya: LaksBang Justitia, 2014. HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Hutagalung,  Arie  Soekanti  dan  Markus  Gunawan. Kewenangan  Pemerintah  di  Bidang Pertanahan , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009. Mamudji, Sri et.al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia, 2014. Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

## C. JURNAL
Ansila  Domani,  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  Widodo  Suryandno,  Viona. “Tanggung  Jawab Notaris/PPAT Terhadap Keabsahan Tanda Tangan dan Identitas Penghadap Dalam Akta Jual Beli”, Indonesian Notary Vol 1, No. 01 (2019): 1-23.
Luh Putu Sudini, and I Nyoman Alit Puspadma, I Wayan. “Notary Responsibilites on the Making of Deed With Double Number” , Jurnal Notariil Vol.5 No. 1 (Mei 2020): 39-48. Pasaribu,  Eva  Achjani  Zulfa,  Puspa.  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam  Akta  Perjanjian Kredit yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan”, Jurnal USM Law Review, Vol 4 No. 2 (2021): 535-546.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 486-499 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Sahnan,  M.  Arba,  Wira  Pria  Suhartana.  “Kewenangan  Badan  Pertanahan  Nasional  Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan Vol.7, No.3 (Desember 2019): 436-450.
Salim, Agus. “Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadao Pemegang Sertifikat Hak Milik Dengan Adanya  Penerbitan  Sertifikat  Ganda ” , Jurnal  USM  Law  Review Vol.  2,  No.  2. (2019):174-187.
Sri  Agustin,  Riska.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Pemalsuan  Akta  Otentik  yang  Digunakan Sebagai Dasar Pengajuan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah”, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan , Vol.4, No. 2, (2020): 254-271.

## D. PUTUSAN
Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 245 Tahun 2020.