INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6114-6123 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kesadaran Hukum Pelaku Umkm Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Di Lingkungan Kampung Nelayan Sungailiat
Nada Maulidah Fitria 1 ✉ , Tiara Mardova 2 , Zakia Mardhatillah 3
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Email: nadamaulida21@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Merek adalah hal yang paling utama dalam menunjang kesuksesan pemasaran suatu produk. Produk yang memiliki merek akan mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan produk yang tidak memiliki merek. Namun, merek yang dimaksud ialah merek yang telah  terdaftar  secara  resmi  melalui  prosedur  yang  diatur  dalam  undang-undang  dan  peraturan lainnya di Indonesia. Masalah yang sering terjadi dalam masyarakat saat ini ialah kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pendaftaran merek suatu produk yang diciptakan, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dimana produk yang mereka pasarkan  sebagian besar merek  nya  belum  didaftarkan  secara  resmi,  sehingga  memicu  adanya  permasalahan  dalam  dunia industri  seperti  adanya  plagiarisme  merek,  pengakuan  dari  oknum-oknum  tertentu  mengenai kepemilikan suatu produk, dan masalah lainnya yang timbul akibat merek yang tidak didaftarkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas secara mendalam mengenai kesadaran hukum pelaku umkm terhadap pentingnya pendaftaran merek, dan bagaimanakah dampak yang timbul akibat merek yang tidak didaftarkan, terkhusus di wilayah Kampung Nelayan Sungailiat. Melalui metode kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  berupa  penyuluhan  hukum  dan  observasi  serta  wawancara terhadap  pihak  terkait,  ditemukan  beberapa  permasalahan  yang  menjadi  penyebab  kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek dan solusi yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kampung Nelayan Sungailiat terkait permasalahan yang ada. Hasil penelitian yakni kesadaran hukum terhadap pendaftaran merek bagi pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kampung Nelayan Sungailiat masih rendah karena kurangnya kesadaran atas dampak kerugian yang mungkin terjadi dan ketidakpahaman pelaku UMKM terhadap informasi terkait tata cara pendaftaran merek dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Kata kunci : pendaftaran merk, pelaku UMKM, kesadaran hukum.

## Abstract
Brand is the most important thing in supporting the successful marketing of a product. Products that have a brand will get legal protection and have more benefits than products that don't have a brand. However,  the  brand  in  question  is  a  brand  that  has  been  officially  registered  through  procedures regulated in laws and other regulations in Indonesia. A problem that often occurs in today's society is a lack of awareness of the importance of registering the brand of a product being created, especially for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), where most of the brands of the products they market have not been officially registered, so that triggering problems in the industrial world such as brand plagiarism, confessions from certain individuals regarding ownership of a product, and other problems that arise due to unregistered brands. Therefore, in this research we will discuss in depth the legal awareness of MSMEs regarding the importance of brand registration, and what impacts arise due to  brands  not  being  registered,  especially  in  the  Sungailiat  Fisherman's  Village  area.  Through  this method of community service activities in the form of legal education and observation and interviews with related parties, several problems were found which were the cause of the lack of legal awareness for  MSME  actors  regarding  the  importance  of  brand  registration  and  solutions  that  could  be implemented by MSME actors in Sungailiat Fisherman's Village regarding the problems faced. There is. The results of the research are that legal awareness regarding trademark registration for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Sungailiat Fisherman's Village is still very low due to a lack of awareness of the impact of losses that may occur and MSMEs' lack of understanding of information related to trademark registration procedures and the requirements that must be met.
Keywords: brand registration, MSMEs, legal awareness.

## PENDAHULUAN
Pengertian  merek  sebagai  bagian  dari  Hak  Milik  Intelektual  tidak  terlepas  dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, seperti desain logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek  bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis. Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari stategi bisnis. Tidak ada seorang produsen  yang  tidak  menggunakan  merek  sebagai  identitas  atas  barang  yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan  pengenal  dan  sekaligus  pembeda  antara  merek  suatu  perusahaan  tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya.
Hak  atas  merek  adalah  hak  yang  bersifat  khusus  ( exclusive)  yang  diberikan  oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan
izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa  konsekuensi  bahwa  untuk  mendapatkannya  harus  melalui  mekanisme pendaftaran,  sehingga  sifat  pendaftaran  adalah  wajib  ( compulsory).  Agar  hak  merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. Hal apa saja yang bisa  menyebabkan perlindungan  merek  terdaftar  dapat berakhir  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  No  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan Indikasi Geografis. Selama ini penelitian yang ada hanya fokus pada pendaftaran merek, perlindungan merek, dan sengketa merek. Bahkan beberapa penelitian sebelumnya masih mengkaji dengan menggunakan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) merupakan usaha ekonomi  produktif  yang  lahir  sebagai  aktivitas  kehidupan  manusia  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya  Pada  umumnya  UMKM  merupakan  usaha  milik  perorangan  atau badan  usaha dimana dalam usahanya pelaku usaha memproduksi suatu produk sendiri, seperti produk makanan ringan, kerajinan tangan, olahan tanaman, dan sebagainya. Produk inilah  yang  perlu  mendapat  perlindungan  hukum,  salah  satunya  adalah  perlindungan hukum merek produk. Usaha yang tergolong dalam kategori UMKM ini memiliki kriteria- kriteria tertentu berdasarkan Undang-Undang UMKM (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM).
Setiap  produk  UMKM,  baik  barang  maupun  jasa  memilki  kekayaan  materiil  dan immateriil. Salah satu kekayaan immateriil tersebut berupa merek. Merek merupakan suatu tanda  yang  diberikan  oleh  produsen  terhadap  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk sejenis lainnya. Sebagai suatu tanda, merek digunakan agar konsumen dengan mudah mengenali produk, karena tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsinya. Alasan inilah yang menjadikan merek sebagai salah satu wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan/atau jasa.  Peranan penting merek dalam kegiatan perdagangan seringkali  menimbulkan  permasalahan.  Permasalahan  merek  tersebut  seperti  peniruan, pemalsuan, bahkan penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang berujung pada kerugian pada keberlangsungan usaha yang dilakukan pelaku usaha. Alasan inilah yang membuat merek perlu mendapat perlindungan hukum supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Perlindungan merek saat ini  berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  (selanjutnya  disingkat  UU  Merek  dan  Indikasi Geografis). Merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya yang berdasarkan UU Merek dan  Indikasi  Geografis  harus  didaftarkan  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI) Kementerian Hukum Dan HAM RI untuk memperoleh sertifikat Hak  Merek  sehingga  terlindungi  hukum.  Hal  ini  juga  untuk  meminimalisir  terjadinya penyalahgunaan mereka oleh pihak lain yang akan berujung pada kerugian pelaku usaha itu sendiri.
UMKM  memiliki  hubungan  saling  membutuhkan  dengan  Kekayaan  Intelektual, khususnya untuk mengantisipasi atau melindungi merek jika terjadinya perselisihan. Namun, perlindungan ini hanya dapat diberikan jika merek tersebut telah didaftarkan. Oleh karena itu,  pemahaman  para  pengusaha  UMKM  ketika  pendaftaran  merek  sangat  diperlukan sehingga  dapat  menimbulkan  kesadaran  hukum  mengenai  bagaimana  pentingnya mendaftarkan sebuah merek agar dapat terhindar dari adanya penyalahgunaan oleh pelaku usaha lain. Meskipun pendaftaran merek termasuk hal krusial, namun kenyataanya pada pelaksanaan pendaftaran merek, masih cukup banyak UMKM yang belum mendaftrakan merek  dagangannya,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih  kurangnya  pemahaman  dan kesadaran  hukum  pengusaha  UMKM  terkait  pendaftaran  merek.  Mengingat  pentingnya melaksanakan pendaftaran merek bagi UMKM sesuai UU No. 20 tahun 2016 perihal Merek serta Indikasi Geografis, hal ini menjadi langkah penting untuk dilakukan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti memilih judul Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek di Lingkungan Kampung Nelayan  Sungailiat.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui  kegiatan  penyuluhan  tentang pentingnya  pendaftaran  merek  produk  UMKM  denga  harapan  merek  produk  UMKM tersebut dapat terdaftar DJKI dan memiliki perlindungan hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dikategorikan  sebagai  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh  data dari  sumber  data  primer.  Penelitian  hukum  empiris  biasa  disebut  dengan  penelitian lapangan atau field  research yaitu jenis  penelitian  yang berorientasi  pada pengumpulan data empiris di lapangan. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari wawancara secara langsung  ke  kantor  kelurahan  Sungailiat,  Bangka.  Selanjutnya,  data  yang  diperoleh merupakan  hasil  wawancara  terhadap  pihak-pihak  yang  dalam  jabatannya  berwenang untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  dari  peneliti.  Selain  wawancara,  bahan  hukum
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan terkait Merek, jurnal hukum dan berita-berita mengenai isu hukum terkini.
Adapun pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data ialah melalui kegiatan penyuluhan  hukum.  Secara  garis  besar,  metode  penyuluhan  dibagi  menjadi  dua  yaitu, metode  didaktif  (satu  arah/ one  way,  seperti  ceramah,  film,  leaflet,  buklet,  poster,  siaran radio),  dan  metode  sokratik (dua arah/ two ways,  seperti  diskusi  kelompok,  debat panel, seminar,  demonstrasi).  Metode  kegiatan  penyuluhan  hukum  ini  digunakan  untuk menyampaikan  materi  tentang  pentingnya  perlindungan  hukum  produk  UMKM  melalui pendaftaran  merek  dengan  penyuluhan  hukum  yang  bersifat  kognitif  namun  dikemas dengan informasi yang menyenangkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesadaran  Hukum  Pemilik  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  di  Kampung  Nelayan Sungailiat, Bangka Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek
Merek  menggambarkan  jaminan  kepribadian  ( individuality)  serta  reputasi  suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan. Jaminan kualitas suatu barang atau jasa  sangat berguna  bagi  produsen dalam  persaingan usaha dan sekaligus  memberikan perlindungan  jaminan  produknya  kepada  konsumen.  Dirjen  KI  mengemukakan  bahwa pemakaian  Merek  berfungsi  sebagai  tanda  pengenal  untuk  membedakan  hasil  produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan  produksi  orang  lain  atau  badan hukum lainnya,  kemudian  sebagai  alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya, sebagai jaminan atas mutu barangnya, dan sebagai penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Pendaftaran merek sangat penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena  memberikan  berbagai  manfaat  yang  dapat  meningkatkan  keberhasilan  dan keberlanjutan bisnis mereka. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendaftaran merek penting bagi pelaku UMKM:
A. Perlindungan Hukum. Merek yang terdaftar memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek tersebut oleh pihak lain dalam bisnis serupa. Ini mencegah pesaing atau  pihak  lain  untuk  menggunakan  merek  yang  sama  atau  mirip,  yang  dapat merugikan bisnis UMKM.
B. Meningkatkan Citra dan Kepercayaan. Pendaftaran merek juga memberi kepercayaan lebih oleh konsumen terhadap produk yang dijual. Pelanggan cenderung lebih percaya kepada bisnis yang memiliki merek yang sah dan terdaftar.
C. Nilai Aset yang Dapat Ditingkatkan. Merek yang terdaftar merupakan aset bisnis yang memiliki  nilai.  Ini  dapat  digunakan  dalam  proses  negosiasi,  penggabungan,  akuisisi, atau sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan.
D. Perlindungan terhadap Pelanggaran. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif atas merek  tersebut,  sehingga  memudahkan  untuk  mengejar  tindakan  hukum  terhadap pihak-pihak yang mencoba meniru atau menyalin merek UMKM.
Dengan demikian, pendaftaran merek bukan hanya langkah administratif, tetapi juga merupakan investasi strategis yang dapat membantu pelaku UMKM untuk melindungi bisnis  mereka,  memperluas  pasar,  dan  meningkatkan  citra  serta  nilai  bisnis  mereka. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, pendaftaran merek dapat dilakukan melalui lembaga  pendaftaran  merek  yang  khusus,  seperti  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Terkhusus di kampung Nelayan Sungailiat, kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek masih tergolong rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan potensi yang dimiliki oleh Kampung Nelayan Sungailiat, dimana wilayah ini dikenal dengan kekayaan  alamnya  yang  melimpah  terutama  dalam  sektor  perikanan,  didukung  oleh sebagian  besar  penduduknya  yang  bermatapencaharian  sebagai  nelayan.  Karena  itu, banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan olahan ikan menjadi bahan baku pembuatan makanan,  mulai  dari  makanan  ringan  hingga  makanan  berat.  Namun  sayangnya  masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan merek dari produk yang mereka hasilkan. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum pelaku UMKM terhadp pentingnya pendaftaran merek di Kampung Nelayan Sungailiat antara lain sebagai berikut.
A. Kurangnya Pemahaman Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek
Pelaku UMKM di Kampung Nelayan  mayoritas tidak atau belum mengetahui  bahwa merek dari produk mereka harus didaftarkan, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi  dan  desimasi  dari  pemerintah  untuk  memberikan  pemahaman  mengenai pentingnya  pendaftaran  merek.  Selain  itu,  ruang  lingkup  kegiatan  perdagangan Masyarakat Kampung Nelayan masih tergolong kecil dan belum luas, sehingga para pelaku UMKM menganggap pendaftaran merek bukanlah hal yang penting, padahal, dengan  didaftarkannya  merek  dan  produk  yang  mereka  hasilkan  akan  membantu meningkatkan relasi serta memperkenalkan produk mereka keluar daerah bahkan ke tingkat nasional.
B. Kurangnya pengetahuan Mengenai Tata Cara Pendaftaran Merek Masyarakat di Kampung Nelayan Sungailiat sebagian besar belum mengetahui tata cara mendaftarkan merek dari produk mereka. Dalam hal ini pemerintah harus lebih peka
untuk  membuka  akses  seluas-luasnya  dan  terbuka  kepada  masyarakat  agar  mereka mengetahui tata cara mendaftarkan merek. Sebagian masyarakat lainnya beranggapan bahwa mendaftarkan merek produk mereka adalah hal yang rumit dan memakan waktu yang lama. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang minim pemahaman mengenai teknologi,  sedangkan  pendaftaran  merek  saat  ini  sudah  menggunakan  teknologi canggih untuk membantu mempermudah proses pendaftaran merek.
C. Faktor Lemahnya Ekonomi Masyarakat
Mendaftarkan  merek  suatu  produk  tentunya  membutuhkan  biaya.  Biaya  yang diperlukan untuk mendaftarkan suatu produk UMKM  sebesar Rp. 500.000,00. Hal inilah yang menjadi kendala sebagian besar pelaku UMKM di Kampung Nelayan Sungailiat. Namun, dalam penyuluhan hukum yang diadakan oleh peneliti, disampaikan oleh salah satu narasumber selaku pelaku UMKM bahwa jika Pelaku UMKM telah mendaftarkan mereknya,  maka  kedepannya  akan  dimudahkan  dalam  pemberian  bantuan  dari pemerintah.
D. Kurangnya Pemahaman Mengenai Dokumen Syarat Pendaftaran Merek Salah  satu  faktor  penyebab  kurangnya  kesadaran  hukum  pelaku  UMKM  terhadap pentingnya pendaftaran merek di Kampung Nelayan Sungailiat ialah para pelaku UMKM tidak memiliki dokumen atau syarat yang harus dipenuhi dalam proses mendaftarkan merek.  Adapun  dokumen  persyaratan  yang  dibutuhkan  untuk  mendaftarkan  merek adalah sebagai berikut.
1. Etiket / Logo Merk yang sudah dibuat dan akan didaftarkan
2. Tandatangan elektronik pemilik merek
3. Surat  Keterangan  UMKM  /  Rekomendasi  dari  Dinas.  Apabila  pendaftaran dilakukan  dengan  memakai  tarif  UMKM.  Dokumen  dibuat  dalam  bentuk  pdf. Dokumen ini bisa dikeluarkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM maupun dari Dinas Pariwisata dan Kreatif.
4. Surat Pernyataan UMKM. Untuk menggunakan tarif UMKM, pemohon diharuskan membuat  surat  yang  menyatakan  bahwa  usahanya  termasuk  kategori  UMKM, kemudian ditandatangani dan dokumen tersebut difoto.
Selain persyaratan diatas, surat-surat perizinan usaha secara resmi juga diperlukan sebagai dokumen pendukung agar proses pendaftaran merek UMKM dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Namun, hal ini juga harus didukung oleh kesadaran dan inisiatif Masyarakat untuk melewati prosedur yang sesuai dengan aturan. Dalam hal  ini  pemerintah  memberikan  akses  seluas  luasnya  kepada  Masyarakat  yang membutuhkan  bantuan  berupa  informasi  maupun  desimasi  terkait  tata  cara
pendaftaran merek. Dengan begitu, masalah-masalah yang menjadi penghambat para pelaku UMKM di Kampung Nelayan Sungailiat dapat diminimalisasi. Menurut survey yang dilakukan oleh peneliti, terdapat sekiranya 1,33 % dari jumlah pelaku  UMKM  di  Kampung  Nelayan  Sungailiat  yang  telah  secara  resmi mendaftarkan  merek  produk  UMKM  mereka,  sedangkan  sisa  persentasenya menunjukkan pelaku UMKM yang belum mendaftaran merek produknya. Hal ini tentunya  menjadi  PR  bagi  pemerintah  agar  dapat  meningkatkan  kesadaran hukum  pelaku  UMKM  terhadap  pentingnya  pendaftaran  merek,  baik  melalui kegiatan  sosialisasi  atau  penyuluhan  yang  berkaitan  dengan  pentingnya pendaftaran  merek  bagi  pelaku  UMKM,  khususnya  di  Kampung  Nelayan Sungailiat.
Dampak dari Tidak Didaftarkannya Merek Pemilik UMKM di Kampung Nelayan Sungailiat, Bangka  Apabila  Didasarkan  Pada  UU  No.20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis
Tidak mendaftarkan merek bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat memiliki beberapa dampak negatif. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap merek dan mencakup ketentuan terkait merek yang digunakan oleh Pelaku UMKM. Berikut adalah beberapa dampak yang timbul akibat tidak mendaftarkan merek:
A. Tidak  Mendapatkan  Perlindungan  Hukum  yang  Optimal.  Pendaftaran  merek memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam bisnis mereka.  Jika  merek  tidak  didaftarkan,  pemiliknya  mungkin  tidak  dapat  melindungi merek mereka dari penggunaan atau peniruan oleh pihak lain. Ini dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan merugikan UMKM.
B. Risiko Plagiat dan Peniruan. Tanpa pendaftaran merek, ada risiko bahwa merek UMKM dapat  disalahgunakan  oleh  pihak  lain  yang  mungkin  menggunakannya  untuk mendapatkan keuntungan tanpa izin. Plagiat dan peniruan produk atau layanan UMKM dapat merusak reputasi bisnis dan mengurangi kepercayaan pelanggan.
C. Kesulitan dalam Penegakan Hukum. Jika terjadi pelanggaran merek, UMKM yang tidak mendaftarkan  mereknya  mungkin  menghadapi  kesulitan  dalam  menegakkan  hak mereka  di  pengadilan  atau  lembaga  penegak  hukum  karena  kurangnya  bukti pendaftaran merek.
D. Hilangnya Nilai Merek. Merek yang didaftarkan memiliki nilai aset yang dapat dijual atau digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan tambahan. UMKM yang
tidak  mendaftarkan  merek  mungkin  kehilangan  peluang  untuk  memanfaatkan  nilai merek mereka secara maksimal.
Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan  otomatis  terhadap  merek  yang  digunakan  oleh  UMKM,  namun mendaftarkan merek tetap harus dilakukan untuk melindungi dan mengoptimalkan nilai merek serta meminimalisasi risiko yang terkait dengan pelanggaran merek.
Sesungguhnya tujuan perlindungan  merek atas praktik action for passing  off adalah menjamin  kepada  konsumen  bahwa  barang  yang  dibeli  itu  berasal  dari  perusahaan pemilik  merek,  menjamin  mutu  barang,  memberi  nama  lambang,  dan  memberi perlindungan kepada pemilik merek yang sah yang ditiru orang lain untuk barang yang sah, untuk barang yang bermutu rendah. Pemalsuan merek dengan cara meniru atau memiripkan  suatu  merek  terkenal  dapat  dikatakan  sebagai Passing  Off,  yaitu  suatu upaya  atau  tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran dibidang hak kekayaan intelektual yang dalam hal ini adalah hukum merek.
Pada intinya, pemegang hak atas suatu merek bukanlah pelaku UMKM yang pertama kali  menemukan  merek  tersebut,  namun  orang  yang  pertama  kali  mendaftarkan mereknya secara resmi sesuai prosedur yang ada. Oleh karena itu, pendaftaran merek bagi  pelau  UMKM  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dan  memiliki  dampak  besar terhadap keberlanjutan suatu usaha UMKM. Terkhusus di Kampung Nelayan sungailiat, perlu  diadakannya  desimasi  atau  pemberian  informasi  yang  lebih  detail  kepada Masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku UMKM, agar mereka mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  optimal  dan  terhindar  dari  pelanggaran merek.

## SIMPULAN
Kesadaran huku pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku UMKM di Kampung Nelayan Sungailiat masih tergolong rendah, mengingat potensi dan sumber  daya  alam  yang  melimpah  terdapat  di  wilayah  ini.  Sebagian  besar  faktor  yang menyebabkan  pelaku  UMKM  belum  mendaftarkan  mereknya  antara  lain  kurangnya kesadaran  betapa  pentingnya  pendaftaran  merek  bagi  UMKM,  kurangnya  pemahaman mengenai tata cara pendaftaran merek, ketidaksiapan secara finansial untuk mendaftarkan merek, serta banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha. Padahal, dampak yang  timbul  akibat  pelaku  UMKM  yang  tidak  mendaftarkan  mereknya  sangat  besar, terutama  dalam  hal  perlindungan  hukum.  Jika  merek  UMKM  belum  didaftarkan,  maka
pelaku  UMKM  akan  kesulitan  Ketika  merek  produknya  disalahgunakan  atau  terkena pelanggaran.  Oleh  karena  itu,  sudah  menjadi  kewajiban  pemerintah  untuk  mendorong kesadaran  hukum  para  pelaku  UMKM  terhadap  pentingnya  mendaftarkan  merek,  agar dapat  membantu  daan  menunjang  perekonomian  Indonesia  agar  bisa  stabil  dan mendorong produk lokal untuk dikenal oleh mancanegara, serta membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan Makmur berdasarkan ideologi Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung  Sujatmiko,  “Tinjauan  Filosofis  Perlindungan  Hak  Milik  Atas  Merek”,  Jurnal  Media Hukum  Vol  18  No  2  Desember  2011,  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, hal 177
Ayu  Lusiani,  “Cara  mendaftaran  merek  bagi  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  (UMK) Perseorangan, UMKMINDONESIA.ID, 2022
Devi  Eka  Verawati,  PENTINGNYA  PENDAFTARAN  MEREK  BAGI  USAHA  MIKRO  KECIL MENENGAH DI JAWA TIMUR, Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa E-ISSN: 2655-9706 Vol 5 No 2.
Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual  Kementrian  Hukum  dan  HAM  RI,
https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/biaya
Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018, Jakarta, hal 162
Septi Indrawati, Budi Setiawan, “Penyuluhan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek”, Jurnal Surya Abdimas Vol.4 No.2, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Oktober 2020, hal 38
Theo Fransuslitaay Modul 4.Mata Kuliah: Hak Atas Kekayaan Intelektual. Flexible Learning Universitas Kristen Satyawacana.www.theofransuslitaay.i8.com
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fbe07a824547/wajib-tahu-inipentingnya pendaftaran-merek-bagi-ukm-danstartup/  ,diakses  pada  tanggal  20-11-2021  pukul 15.00 wib.
Suyud Margono dan Amir Pamungkas, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, p. 160.