## ANALISIS KEPATUHAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(PSAK NO.59) TERHADAP ASPEK SYARIAH

## ILMU FIQIH SYAFI’IYAH

## Atieq Amjadallah Alfie Khanifah

## Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang

## Abstract
Statement of Finacial Accounting Standart (PSAK) N0.59 representing order about  method  of  copilation  of  financial  statement  released  by  institute owningauthority for that, that isTying of Indonesia Accountant (IAI) . PSAK No.59 this explain about finacial accounting of bangking of Moslem law one of them is about mudharabah, because mudharabah is often used in activity of banking business hence need the axistence of study repeat about mudharabahin PSAK No.59. This research type is book study descriptively is analitif. Method used in analysing compliance of defrayal mudharabah at PSAK No.59 to science of Fiqh Syafi’iyah steming from data sekunder, that is book, result of seminar, internet, pictures etc.Result from this research indicate that the statement mudharabah in PSAK No.59 most have as according to Moslem law from facet of science of fiqh Syafi’iyah, but there are some paragraph which  not yet as according to Moslem law of like paragraph no.15, 18,20 and 25 at PSAK No.59.
Keywords : Mudharabah financing, accounting syariah.

## PENDAHULUAN
Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia mengalami berbagai kendala dalam pengembangan potensi dan pembangunan ekonomi. Salah satu kendala ini diakibatkan ketidakmampuan umat untuk menggabungkan dua disiplin, yaitu ilmu  ekonomi  dan  syariah.  Kedua  ilmu  ini  seharusnya  saling  mengisi  dan menyempurnakan. Di satu pihak ada ahli ekonomi yang hanya menguasai ilmu tanpa didukung pengetahuan syariah, di sisi lain banyak ulama yang menguasai fiqh muamalah tetapi mereka tidak menguasai dan memahami ilmu ekonomi dan  lingkungan  bisnis  yang  ada.  Akibatnya  ada  semacam  tendensi da’kulla umuruddunya lil qaisar wa fawwidh kulla umuril akhirah lil baba (let’s everything related to the worldly matters to the king, and religious to the beyond) , biarlah para kyai mengatur urusan akhirah, dan mereka para bankir dan trader mengatur urusan dunia  padahal Islam adalah risalah untuk dunia dan akhirat (Muhamad, 2004:9).  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  pakar  syariah  Islam  sekaligus  pakar ekonomi  terutama  dalam  ilmu  akuntansi  untuk  selalu  mencari  dasar  bagi penerapan  dan  pengembangan  standar  akuntansi  perbankan  syariah  yang berbeda dengan standar akuntansi perbankan konvensional.
Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) ........ Atieq AA. & Khanifah
Standar  akuntansi  merupakan  salah  satu  faktor  pendukung  dalam perkembangan bank syariah. Oleh karena itu, dalam mengembangkan standar tersebut penting untuk mendifinisikan tujuan dan konsep akuntansi keuangan bank syariah terlebih dahulu, untuk mulai mengembangkannya dari standar akuntansi keuangan bank yang ada, tentu saja dengan berbagai perubahan dan modifikasi. Syaratnya, standar yang telah ada tersebut tidak bertentangan dengan syariah Islam.
Dalam  penyusunan  standar  akuntansi  keuangan,  harus  berpegang  pada kebenaran dan kejujuran/akuntabilitas (al-Baqarah : 282). Al-Qur’an sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan ajaran bagaimana seseorang pelaku bisnis melakukan perhitungan secara benar atau melakukan akuntabilitas  secara  tepat.  Hal  ini  didasarkan  kondisi  riil  di  lapangan  yang menunjukan akuntansi konvensional/kapitalis tetap digunakan sebagai acuan pencatatan transaksi, dimana yang melandasinya adalah ekonomi non Islami. Oleh karena itu, perlu upaya memsosialisasikan akuntansi syariah dalam praktik bisnis dan ekonomi yang mencerminkan keadilan.
Salah  satu  cara  untuk  memsosialisasikannya  dapat  dimulai  pada  diri seseorang  untuk  melakukan  investasi  di  bank  syariah,  karena  investasi merupakan dasar aktivitas ekonomi pada suatu masyarakat. Tetapi tidak setiap individu mampu menginvestasikan tabungannya secara langsung. Karenanya, bank Islam memainkan peran penting dengan bertindak sebagai sarana untuk menarik tabungan para individu dan menginvestasikan tabungan-tabungan ini untuk kepentingan individu dan masyarakat.
Dalam  kaitanya  investasi  dan  perputaran  dana,  Islam  secara  jelas mendorong umatnya untuk berinvestasi, karena jika tidak akan habis oleh zakat pada periode tertentu. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani (Muhamad, 2002:271) :
“ Perdagangkanlah harta anak yatim itu jika tidak ingin habis termakan zakat.”
Hadist ini menjelaskan bahwa sekalipun anak yatim itu masih kecil, tetapi kalau harta warisannya memenuhi nishab, maka wajib dipenuhi zakatnya. Untuk itu, wali yatim wajib mengeluarkan atas nama si yatim kaya yang berada dalam perwaliannya. Bila  wali mendiamkan saja  harta tersebut, maka  setiap tahun akan terpotong zakat. Oleh karena itu nabi menghimbau untuk memutarkannya dengan baik, sehingga diharapkan ada keuntungan. Jika terdapat keuntungan maka zakatnya tidak lagi dari asal pokok tetapi dari penambahan keuntungan. Dengan demikian, harta anak yatim bertambah dan tidak berkurang.
Salah  satu  bentuk  untuk  memutarkan  dana  dapat  dilakukan  dengan mudharabah , dimana pemilik dana ( shahibul maal ) memberikan dananya untuk dikelola mudharib (pengelola/pekerja)  dengan  pembagian  keuntungan  sesuai dengan kesepakatan di muka, dan jika terjadi kerugian tidak disengaja pekerja, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana, dalam pelaksanaanya di bank dibutuhkan suatu pedoman dengan tujuan agar pelaksanaanya tidak menyimpang  dari  syariah.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  standar  akuntansi
keuangan yang mengatur semua aktivitas yang ada di bank syariah, sehingga pada akhirnya munculah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang akuntansi  perbankan  syariah,  salah  satunya  yang  dikaji  adalah  tentang mudharabah . Meskipun sudah dikaji di dalam PSAK No.59 tetapi perlu dikaji lagi apakah mudharabah dalam PSAK No. 59 sudah sesuai dengan Ilmu Fiqh Syafi’iyah yang berdasarkan pada al-Qur’an dan Hadist.

## LANDASAN TEORI
1. Mudharabah dalam Ilmu Fiqh Syafi’iyah
Mudharabah diambil dari bahasa yang dipakai oleh bangsa Irak, sedangkan oleh  orang  Hijaz  disebut  dengan qiradh/muqaradhah. Mudharabah yang memiliki arti bepergian diambil dari al-Qur’an yaitu (Nashiruddin, 1972):
Mudharabah menurut ilmu Fiqh Syafi’iyah adalah pemberian modal dari pemilik dana kepada pengelola dana  dengan tujuan agar dijalankan suatu usaha karena keuntungan yang dapat dibagi sesuai dengan perjanjian akad di muka. Hal ini sesuai dengan al-Qur’an surat al-Baqarah : 198,
“Tiada dosa bagimu untuk mencari keuntungan dari Tuhanmu” Mudharabah juga  pernah  dilaksanakan  oleh  Rosulullah,  sebagai  mana dalam Hadist nabi (Nashiruddin, 1972),
“Dan sesungguhnya Rosulallah saw telah melaksanakan mudharabah, karena telah meminjam harta dari Khadijah untuk berdagang ke Negara Syam yang ditemani pembantunya Khadijah, yaitu Maisarah.”
Perlu diketahui bahwa akad mudharabah itu dilaksanakan antara pemilik dana  dan  pengelola  dana,  maka  antara  keduanya  diperbolehkan  untuk membatalkan. Mudharabah itu  hukumnya  Sunnah,  karena mudharabah merupakan akad untuk saling membantu antara yang tidak mampu dan tidak punya keahlian. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (Nashiruddin, 1972):
“Tolong-menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan”

## 2. Mudharabah dalam literatur fiqh Kontemporer
Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut  investor  mempercayakan  uang  kepada  pihak  kedua,  yang  disebut mudharib .,  untuk  tujuan  menjalankan  usaha  dagang. Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa  keuntungan,  jika  ada  akan  dibagi  antara  investor  dan mudharib
Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah dalam Pernyataan
Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) ........
Atieq AA. & Khanifah
berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan ditanggung sendiri oleh si investor (Abdullah Saeed, 2004:77).
Ayat-ayat al-quran yang memiliki kaitan dengan Mudharabah , meskipun diakui sebagai kaitan yang jauh menunjukkan arti “perjalanan” atau perjalanan untuk tujuan dagang. Dikatakan bahwa Nabi dan beberapa sahabatpun terlibat dalam kongsi-kongsi Mudharabah . Menurut mazhab Syafi’i menekankan bahwa Mudharabah adalah instrumen dagang murni. Mereka tidak dapat menerima suatu Mudharabah yang  mempersyaratkan,  misalnya  suatu  kegiatan pertukangan pada pihak agen ( mudharib ). Bagi mereka, ketentuan semacam itu akan menjadi kontrak upahan yang seluruh keuntungan dan kerugian bagi si investor, sementara si mudharib berhak atas upah yang pantas bagi pekerjaanya (Abdullah Saeed, 2004:78).

## 3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59
Standar  Akuntansi  Keuangan  atau  disebut  juga General  Accepted Accounting  Standard adalah  aturan  tentang  metode  penyusunan  laporan keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu. Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  perbankan syariah  adalah salah satu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan bank syariah. PSAK ini sebagian besar diambil dari standar yang dikeluarkan oleh organisasi akuntansi keuangan untuk bank dan lembaga keuangan Islam, yaitu AAOIFI ( Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions ) yang berpusat di Manama Bahrain. Walaupun kerangka konsep standar ini dikatakan masih belum memakai kerangka teori akuntansi Islam namun keberadaan standar ini bisa dijadikan sebagai awal yang baik untuk  menuju  suatu  standar  akuntansi  Islam  yang  hakiki  (Sofyan  Syafri Harahap, 2001:88).
Kemudian standar tersebut diteruskan IAI dan dibantu Bank Indonesia sehingga menghasilkan dua produk yang terkait dengan lembaga perbankan syariah pada tahun 2001 yaitu (Sofyan Syafri Harahap, 2001:89) :
1) Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah
Standar ini berisi : tujuan, karakteristik dan pemakai, dan kebutuhan informasi tentang perbankan syariah. Kemudian dijelaskan juga tujuan akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan, dan asumsi dasar yang dipakai. Kemudian dijelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan terakhir unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan terdiri dari : ekuitas pemilik, laporan laba-rugi, laporan perubahan investasi terikat,  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana  zakat,  infaq  dan shadaqah, laporan sumber dan penggunaan Dana Al Qardhul hasan .
2) Pernyataan  standar  akuntansi keuangan  (PSAK)  akuntansi perbankan syariah
Pernyataan  ini  sebenarnya  penjabaran  yang  lebih  detail  tentang standar penyusunan laporan keuangan. Misalnya diperjelas tentang
standar pengakuan dan pengukuran berbagai item dna transaksi yang dikenal  dalam  bank  syariah  seperti  : mudharabah , musyarakah , murabahah , salam, istisna’ , ijarah , wadiah, qardh , transaksi berbasis imbalan, zakat, infaq dan shadaqah. Kemudian dijelaskan juga standar pengkajian laporan keuangan dan pengungkapannya.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  proses  penyusunan  kedua  standar ini adalah untuk (Muhamad, 2002:288):
1) Mengidentifikasi  konsep  akuntansi  yang  telah  dikembangkan sebelumnya  dengan  prinsip  Islam  tentang  ketepatan  dan  keadilan. Sangat  dimungkinkan  seseorang  akan  menentang  penerapan- penerapan  konsep  itu,  misalnya  yang  berkaitan  dengan  definisi karakteristik informasi akuntansi yang bermanfaat seperti relevansi dan realibilitas.
2) Mengidentifikasi konsep yang digunakan dalam akuntansi keuangan konvensional  tetapi  tidak  sesuai  dengan  syariah  Islam.  Konsep semacam itu ditolak atau dimodifikasi secukupnya untuk mematuhi syariah  supaya  membuatnya  bermanfaat.  Contoh  dari  konsep  ini adalah  nilai  waktu  dari  uang  ( time  value  of  money )  sebagai  sifat pengukuran
3) Mengembangkan  konsep-konsep  yang  mendefinisikan  aspek-aspek tertentu dari akuntansi untuk bank Islam yang tersendiri kepada cara bertransaksi bisnis yang Islam. Contohnya, konsep yang dikembangkan berdasarkan hukum-hukum yang mendefinisikan risiko dan balasan yang  dikaitkan  dengan  transaksi  bisnis,  serta  terjadinya  biaya  dan perolehan keuntungan.
Karena standar ini masih merujuk pada sandar akuntansi konvensional, maka  ada  beberapa  tambahan  terhadap  apa  yang  diatur dalam  akuntansi konvensional dan menganggap tidak ada yang perlu ditolak. Beberapa standar yang diaturnya adalah sebagai berikut (Sofyan Syafri Harahap, 2001:89) :
1) Pemakai dan Kebutuhan Informasi
Pemakai dan kebutuhan informasi sama dengan standar akuntansi konvensional  tetapi  ditambah  dengan  :  pemilik  dana  investasi, pembayar zakat, infaq dan shadaqah dan dewan pengawas syariah.
2) Tujuan akuntansi keuangan
Disini dijelaskan bahwa tujuan akuntansi keuangan adalah :
a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan  ekonomi  lainnya  sesuai  dengan  prinsip  syariah  yang berlandaskan kepada konsep kejujuran, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai bisnis yang islami
b. Menyediakan  informasi  keuangan  yang  bermanfaat  bagi  para pemakai laporan dan pengambilan keputusan c. Mengamankan aktiva dan kewajiban bank serta kewajiban pihak lain secara memadai
Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) ........ Atieq AA. & Khanifah d. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
3) Tujuan laporan keuangan Tujuan laporan keuangan dalam bank syariah pada dasarnya sama dengan  tujuan  laporan  keuangan  konvensional,  namun  ditambah lagi:
a. Informasi  mengenai  kepatuhan  bank  terhadap  prinsip  syariah serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya
b. Informasi untuk  membantu pihak terkait didalam menentukan zakat bank atau pihak lainnya c. Informasi  untuk  membantu  mengevaluasi  pemenuhan  bank terhadap  tanggungjawab  amanah  dan  mengamankan  dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang rasional serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi.
d. Informasi  mengenai  pemenuhan  fungsi  sosial  bank  termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.
4) Asumsi dasar Asumsi  dasar  dalam  akuntansi  bank  syariah  secara  umum  sama dengan  konvensional  terkecuali  dalam  pengakuan  pendapatan. Menurut standar ini standar bank syariah memakai akrual terkecuali pada  pembagian  keuntungan  menggunakan  dasar  kas.  Menurut penulis dlam penjelasan ini tidak jelas posisi mana yang tidak sesuai dengan standar umum konvensional, kemungkinan besar adalah dalam hal  pembagian keuntungan yang menggunakan dasar kas.  Padahal dalam standar akuntansi perbankan konvensional hal ini juga berlaku khususnya untuk pinjaman (kredit) kategori tidak lancar.
5) Karakteristik kualitatif Standar ini menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif akuntansi bank syariah sama dengan karakteristik kualitatif akuntansi bank Islam.
6) Unsur dan jenis laporan keuangan
Unsur  laporan  keuangan  dinyatakan  pada  dasarnya  sama  dengan standar yang berlaku umum tetapi ada beberapa hal yang memerlukan tambahan  yaitu  :  invenstasi  tidak  bersyarat  (terikat)  yang  bukan merupakan unsur kewajiban dan bukan modal. Invenstasi ini ditandai dengan sifat :
a. Bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana termasuk hak untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya
b. Keuntungan atau kerugian dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati c. Bank  tidak  memiliki  kewajiban  secara  mutlak  untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian.

## 4. Ilmu Fiqh Syafi’iyah
Ilmu fiqh  adalah ilmu yang  membahas tentang  hukum-hukum syariah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Obyek kajian ilmu fiqh ini adalah perbuatan orang dewasa dalam pandangan hukum syariah agar  dapat  diketahui  mana  yang  diwajibkan,  disunahkan,  diharamkan, dimakruhkan dan diperbolehkan serta mana yang tidak sah. Menurut Abuddin Nata bahwa fiqh berbeda dengan syariah, karena syariah merupakan hukum- hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadist. Sedangkan fiqh merupakan hasil  pemahaman  dan  interpretasi  mujtahid  terhadap  peristiwa  yang hukumnya tidak ditemukan di dalam keduanya (Abuddin Nata, 2003:26). Sedangkan Fiqh menurut Ulama adalah ilmu yang mengatur kehidupan individu insan muslim, masyarakat muslim, umat Islam, dan negera Islam dengan hukum-hukum syariah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan dirinya dengan allah swt (ibadah), atau yang berkenaan dengan hubungan  seseorang  dengan  sendirinya  (adab  perilaku),  atau  berkenaan dengan  seseorang  dengan  anggota  keluarga  (perkawinan),  atau  berkenaan dengan  hubungan  sosia  (muamalah),  atau  berkenaan  dengan  hukuman (denda),  atau  berkenaan  dengan  hubungan  negara  dengan  rakyat,  dan sebagainya (Yusuf Qardhawi, 2002:7).

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini termasuk ke dalam studi pustaka dengan deskriptif analitif, yaitu  dengan  menggambarkan  tentang  pembiayaan mudharabah pada Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.  59  dan  pembiayaan mudharabah pada  ilmu  Fiqh  Syafi’iyah.  Menurut  Lexi  J.  Moleong  (2005) deskriptif analitif adalah apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder ( secondary data ), yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak  langsung  melalui  media  perantara  (diperoleh  dan  dicatat  oleh  pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Nur Indriartoro dan  Bambang Supomo, 1998:147). Contoh dari data sekunder dalam penelitian ini adalah data mudharabah pada PSAK No.  59, buku-buku  Ekonomi  Islam,  Jurnal-jurnal,  artikel seminar  tentang ekonomi Islam al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

## 2. Metode Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui catatan-catatan, dokumen- dokumen,  literatur  dan  penelitian  terdahulu  yang  berhubungan  dengan mudharabah , ilmu fiqh Syafi’iyah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keungan (PSAK) No.59.
Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah dalam Pernyataan
Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) ........
Atieq AA. & Khanifah

## 3. Metode Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  kualitatif,  yaitu  proses analisis terhadap data kualitatif (data yang terdiri dari kata-kata) agar dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan harus dituangkan dalam bentuk  tulisan dan  segera  dianalisis.  Metode  kualitatif  menghasilkan  data deskriptif  analisis.
Menurut Lexi J. Moleong (2005) Analisis data kualitatif, prosesnya berjalan sebagai berikut :
1) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan
2) Mengumpulkan,  memilah-milah,  mengklasifikasikannya, mensintesiskan, membuat ihtisar, dan membuat indeksnya.
3) Berpikir, dengan  jalan  membuat agar  kategori  data  itu  mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.
Dalam penelitian ini data yang terkumpul adalah data sekunder, langsung dianalisis setelah data-data tersebut ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci,  kemudian  disusun  supaya  lebih  sistematis,  setelah  itu  ditarik kesimpulan.  Tahapan  deskriptif  dengan  menggambarkan  pembiayaan mudharabah menurut PSAK No. 59. Item-item pembiayaan mudharabah yang ada pada  PSAK No.  59 inilah yang  akan dianalisis untuk mengungkapkan kepatuhan syariah berdasar Ilmu Fiqh Syafi’iyah . Setelah mendeskripsikan pembiayaan mudharabah ,  tahap  selanjutnya  adalah  mengevaluasi  atau menganalisis  luas  dan  tingkat  kepatuhan  syariah  pada  pembiayaan mudharabah dalam PSAK No. 59 terhadap ilmu Fiqh Syafi’iyah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Data dan Pembahasan
Paragraf di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59  tentang mudharabah adalah sebagai berikut :
a). Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah
1) Mudharabah adalah  akad  kerjasama  usaha  antara shahibiil  maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.
Pembahasan :
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah dalam kitab I’anatut Tholibin dan Fathul Qorib , bahwa mudharabah adalah modal yang diterima dari pemilik harta  untuk  dijalankan  karena  keuntungan  dibagi  sesuai  dengan perjanjian ketika akad, seperti ½ atau 1/3. Hal ini berdasarkan al- Qur’an surat al-Baqarah:198, yaitu : Artinya :” tiada dosa bagimu mencari keuntungan dari Tuhanmu ” Dan hadist Nabi :
“ bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan mudharabah dengan mengambil modal dari Dewi Khadijah, dijalankan untuk berdagang ke negara Syam (Syiria) yang dibantu oleh pelayan Dewi Khadijah, yaitu Maisarah”
Hasil :
berdasarkan keterangan diatas maka pengertian dari mudharabah pada PSAK No. 59 paragraf no. 6 sudah sesuai dengan syariah Islam.
2) Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh  pemilik  dana,  kecuali  jika  ditemukan  adanya  kelalaian  atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
Pembahasan :
Artinya : “ Jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut diganti dengan keuntungan”
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah didalam kitab Fathul qorib , jika usaha mudharabah mengalami kerugian maka ditutup dengan keuntungan, dan  jika  masih  ada  kerugian  maka  kerugian  tadi  ditanggung  oleh pemilik modal. Hal ini dikecualikan jika kerugian tersebut diakibatkan kesalahan pekerja maka kerugian ditanggung oleh pekerja sendiri.

## Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 7 pada PSAK No. 59 sudah sesuai dengan syariah Islam.
3) Mudharabah terdiri  dari  dua  jenis,  yaitu mudharabah  muthlaqah (investasi  tidak  terikat)  dan mudharabah  muqayyadah (investasi terikat).
Pembahasan :
Artinya :” bahwa mudharabah tidak boleh dibatas dengan waktu tertentu ” Menurut  ahli  fiqh  Syafi’iyah  didalam  kitab Fathul  qorib ,  bahwa mudharabah tidak boleh dibatasi dalam bentuk apapun, boleh dibatasi asalkan ada ijin dari shahibul maal.
Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 8 pada PSAK No. 59 sudah sesuai dengan syariah Islam .
4) Mudharabah  muthlaqah adalah mudharabah dimana  pemilik  dana memberikan  kebebasan  kepada  pengelola  dana  dalam  pengelolaan investasinya.
Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) ........ Atieq AA. & Khanifah

## Pembahasan :
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah didalam kitab Fathul qorib , mudharabah hanya ada satu yaitu mudharabah muthlaqah, dimana si pengelola dana tidak  dibatasi,  tidak  ditentukan  oleh  pemilik  modal  tetapi  hanya diperbolehkan untuk memberikan ijin/menyerahkan kepada pengelola dana dalam bentuk apa dan dimana, semua diserahkan sepenuhnya kepada  pengelola  dana  asal  menurut  pandangan  ada  harapan keuntungan.
Hasil : Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 9 pada PSAK No. 59 sudah sesuai dengan syariah Islam .
5) Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan  obyek  investasi.  Sebagai  contoh,  pengelola  dana  dapat diperintahkan untuk:
(a)  Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
(b)  Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan,
tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
(c)   Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
Pembahasan :
Menurut  ahli  fiqh  Syafi’iyah  didalam  kitab Fathul  qorib ,  jenis mudharabah  muqayyadah boleh  dilaksanakan  tetap  ada  ijin  dari shahibul maal . Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 10 pada PSAK No. 59 sudah sesuai dengan syariah Islam .
6) Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan  disebut  pembiayaan mudharabah. Apabila  bank  sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:
(a)  Dalam mudharabah  muqayyadah disajikan  dalam  laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau
(b) Dalam mudharabah  muthlaqah disajikan  dalam  neraca  sebagai investasi tidak terikat.
Pembahasan :
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah, di dalam rukun mudharabah disebutkan salah  satu  diantaranya  adalah  pemilik  modal  ( Malik )  dan  pekerja ( ‘Amil ). Jadi bank boleh bertindak sebagai Malik maupun sebagai ‘Amil.

## Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 11 pada PSAK No. 59 sudah sesuai dengan syariah Islam .
7) Pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya mudharabah.
Pembahasan :
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah didalam kitab Fathul qorib , modal dapat dikembalikan pada saat periode pembagian keuntungan/bagi hasil.
Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 12 pada PSAK No. 59 sudah sesuai dengan syariah Islam.
8) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan  pelanggaran  terhadap  hal-hal  yang  telah  disepakati bersama dalam akad.

## Pembahasan :
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah didalam kitab Fathul qorib , di dalam akad mudharabah pemilik modal tidak diperbolehkan meminta jaminan dari pengelola dana/pekerja.

## Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 13 pada PSAK No. 59 sudah sesuai dengan syariah Islam.
b). Bank sebagai Shahibul Maal (Pemilik Dana)
Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah
9) Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:
(a) Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana; dan
(b) Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.
Pembahasan :
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah didalam kitab Fathul qorib , mudharabah harus dalam bentuk kas/uang, tidak boleh dalam bentuk barang dan modal mudharabah harus  diserahkan  secara  tunai,  tidak  boleh diberikan secara kredit/bertahap.
Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 14 pada PSAK No. 59 poin (a) sudah sesuai dengan syariah Islam , sedangkan poin (b) tidak sesuai dengan syariah Islam.
Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) ........ Atieq AA. & Khanifah
10) Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:
(a) Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran;
(b) Pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas:
(i)  Diukur  sebesar  nilai  wajar  aktiva  non-kas  pada  saat penyerahan; dan
(ii)  Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank; dan
(c) Beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui  sebagai  bagian  pembiayaan mudharabah kecuali  telah disepakati bersama.
Pembahasan : Menurut  ahli  fiqh  Syafi’iyah, mudharabah hanya  berupa  uang/kas tunai, dan masalah biaya dalam mudharabah tidak boleh diambilkan dari  pembiayaan mudharabah .  Biaya  diambilkan  dari  dana  pribadi mudharib . Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 15 pada PSAK No. 59 poin a & c sudah sesuai dengan syariah Islam sedangkan poin b tidak sesuai dengan syariah I slam, karena  pembiayaan tidak  boleh dalam bentuk non-kas.
11) Setiap  pembayaran  kembali  atas  pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan mudharabah . Pembahasan :
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah, setiap pengembalian modal mudharabah akan mengurangi besarnya modal yang diserahkan kepada pengelola dana/pekerja. Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 16 pada PSAK No. 59 sudah sesuai dengan syariah Islam.
12) Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha  karena  adanya  kerusakan  atau  sebab  lainnya  tanpa  adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi  saldo  pembiayaan mudharabah dan  diakui  sebagai kerugian bank.
Pembahasan : Menurut  ahli  fiqh  Syafi’iyah,  kerugian mudharabah tanpa  ada kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal.
Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 17 pada PSAK No. 59 Jadi paragraf no. 12 sudah sesuai dengan syariah Islam.
13) Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha mudharabah dianggap  mulai  berjalan  sejak  barang  tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan.
Pembahasan :
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah didalam kitab Fathul qorib , pembiayaan mudharabah diberikan hanya dalam bentuk kas/uang tunai.
Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 18 pada PSAK No. 59 tidak sesuai dengan syariah Islam, karena pembiayaan diberikan dalam bentuk non kas.
14) Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
Pembahasan :
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah didalam kitab Fathul qorib , kerugian boleh diperhitungkan  pada  saat  bagi  hasil  yaitu  dengan  mengurangi keuntungan yang didapatkan, tetapi jika masih ada kerugian maka kerugian tersebut tetap ditanggung oleh pemilik modal.
Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 19 pada PSAK No. 59 sudah sesuai dengan syariah Islam.
15) Apabila  pembiayaan  diberikan  dalam  bentuk  non-kas  dan  barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

## Pembahasan :
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah didalam kitab Fathul qorib , pembiayaan mudharabah tidak boleh dalam bentuk barang.
Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 20 pada PSAK No. 59 tidak  sesuai  dengan syariah Islam, karena  pembiayaan  dalam bentuk barang.
16) Kelalaian  atau  kesalahan  pengelola  dana,  antara  lain,  ditunjukkan oleh:
(a)  Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
(b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan ( force majeur ) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
(c)  Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

## Pembahasan :
Menurut  ahli  fiqh  Syafi’iyah,  kesalahan  pengelola  dana  bisa  diakui selama tidak diluar kemampuan yang lazim.
Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) ........ Atieq AA. & Khanifah

## Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 21 pada PSAK No. 59 sudah sesuai dengan syariah Islam . 17) Apabila mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo.
Pembahasan : Menurut ahli fiqh Syafi’iyah, modal mudharabah harus dikembalikan sesuai  dengan  kuantitas  yang  diberikan,  dan  apabila  modal mudharabah masih  ada  yang  belum  dikembalikan  maka  terjadilah hutang bagi pengelola dana dan piutang bagi pemilik dana.
Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 22 pada PSAK No. 59 sudah sesuai dengan syariah Islam.
c). Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah 18) Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan:
(a) Laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan
(b) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah .

## Pembahasan :
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah, laba dan rugi akan diperhitungkan sesuai bagi hasil yang telah disepakati, jika terjadi rugi maka akan ditutupi dengan laba/keuntuangan, dan jika masih ada kerugian maka akan mengurangi pembiayaan mudharabah.
Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 23 pada PSAK No. 59 sudah sesuai dengan syariah Islam.
19) Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.
Pembahasan :
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah, pengakuan laba atau rugi dapat diketahui dari data/laporan yang dicatat oleh pengelola dana.

## Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 24 pada PSAK No. 59 sudah sesuai dengan syariah Islam.
20) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba ( profit sharing ) atau bagi pendapatan ( revenue sharing ). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah . Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah .

## Pembahasan :
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah, semua beban/biaya dalam mudharabah tidak  boleh  diambilkan  dari  dana  pembiayaan mudharabah .  Maka perhitungan bagi hasil hanya dapat dilakukan dengan cara revenue sharing (bagi pendapatan).
Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 25 pada PSAK No. 59 tidak sesuai dengan syariah Islam, karena biaya dalam pembiayaan mudharabah diperhitungkan didalamnya. 21) Rugi  pembiayaan mudharabah yang  diakibatkan  penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah .

## Pembahasan :
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah, kerugian mudharabah akan mengurangai keuntungan dan jika masih ada kerugian akan mengurangi pembiayaan mudharabah.
Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 26 pada PSAK No. 59 sudah sesuai dengan syariah Islam .
22) Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.

## Pembahasan :
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah, kerugian karena kesalahan pengelola dana maka akan ditanggung oleh pengelola dana.

## Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 27 pada PSAK No. 59 sudah sesuai dengan syariah Islam .
U r a i a n J u m l a h M e t o d e  B a g i  H a s i l P e n j u a l a n 1 0 0 R e v e n u e  s h a r i n g H a r g a   P o k o k   P e n j u a l a n 6 5 L a b a  K o t o r 3 5 B e b a n 2 5 L a b a  r u g i  b e r s i h 1 0
P r o f i t  S h a r i n g
Contoh:
Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) ........ Atieq AA. & Khanifah 23) Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pe­ngelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.
Pembahasan :
Menurut ahli fiqh Syafi’iyah, baik laba maupun jumlah pembiayaan mudharabah harus dikembalikan pengelola dana sesuai dengan jumlah di awal pembiyaan. Jika pengelola belum menyerahkan laba atau modal yang telah diserahkan maka akan terjadi hutang bagi pengelola dana dan piutang bagi pemilik dana.

## Hasil :
Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 28 pada PSAK No. 59 sudah sesuai dengan syariah Islam.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  kepatuhan  pembiayaan mudharabah pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang akuntansi keuangan  perbankan  syariah  terhadap  ilmu  Fiqh  Syafi’iyah,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1) Pada dasarnya hukum melakukan mudharabah adalah boleh, karena Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakannya.
2) Mudharabah menurut Ilmu Fiqh Syafi’iyah adalah pemberian modal dari pemilik dana kepada pengelola dana dengan tujuan agar dijalankan suatu  usaha  karena  keuntungan  yang  dapat  dibagi  sesuai  dengan perjanjian akad di muka.
3) Mudharabah berdasarkan PSAK No. 59 adalah akad kerjasama usaha antara Shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.
4)  Secara umum pernyataan mudharabah di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 sudah sesuai dengan syariah dari segi ilmu Fiqh Syafi’iyah yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, tetapi ada yang belum sesuai syariah dari segi ilmu Fiqh Syafi’iyah, yaitu sebagai berikut :
a. Paragraf  no.  14  point  b  pada  PSAK  No.  59  disebutkan  bahwa pembiayaan mudharabah diberikan  secara bertahap,  sedangkan menurut  ilmu  Fiqh  Syari’iyah  pembiayaan mudharabah harus diberikan secara tunai dan tidak boleh diberikan secara bertahap/ kredit.
b. Paragraf  no.  15  point  b  pada  PSAK  No.  59  disebutkan  bahwa pembiayaan mudharabah dalam bentuk non kas, dan selisih antara nilai wajar dan nilai buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank,  sedangkan  menurut  ilmu  Fiqh  Syafi’iyah  pembiayaan mudharabah tidak boleh diberikan dalam bentuk non kas/barang
maka tidak ada keuntungan atau kerugian di muka akibat selisih nilai  wajar  dan  nilai  buku  sebelum  akad mudharabah dilaksanakannya.  Begitu  juga  pada  paragraf  no.  18  dan  no.  20 pada PSAK No. 59.
c. Paragraf no. 25 pada PSAK No. 59 disebutkan bahwa bagi hasil mudharabah dapat  dilakukan  dengan profit  sharing (bagi  laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah ), sedangkan menurut ilmu
Fiqh Syafi’iyah bagi laba hanya dapat dilakukan dengan metode revenue sharing (bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah )

## DAFTAR PUSTAKA
Chalil, Munawar, 2005, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, Jakarta, Bulan Bintang.
Muhamad, 2004, “Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman”, EKONISIA , Yogyakarta Naqvi,  Haider,  Nawab,  2003, Menggagas  Ilmu  Ekonomi  Islam ,  Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Nashiruddin, Hamam, 1972, Fathul Qoribil Mujib , Kudus, Penerbit Menara.
Nata, Abuddin, 2003, Masail Al-Fiqhiyah, Jakarta, Prenada Media.
Nur Indriantoro & Bambang Supomo, 1999, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen , Yogyakarta, BPFE, Yogyakarta
Qardhawi, Yusuf, 2002, Fiqih Praktis, Jakarta, Gema Insani Press.
Rasjid, Sulaiman, 2002, Fiqh Islam, Bandung, Sinar Baru.
Saeed, Abdullah, 2004, Menyoal Bank Syariah:Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, Jakarta, Paramadina.
Sofyan Syafri Harahap, 2001, “Kritik Terhadap PASK Perbankan Syariah IAI dan AAOIFI”, Jurnal Akuntansi, Vol I, No 3, 87-105.
Suhendi, Hendi, 2005, Fiqh Muamalah, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Sula, Syakir, Muhammad, 2004, Asuransi Syariah, Jakarta, Gema Insani.
Syafi’i Antonio, Muhammad, 2003, Bank Syariah dari Teori ke Praktik , Jakarta, Gema Insani.