## Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2023| E-ISSN : 2797-7161 | DOI: https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2632

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Penulis: Tetty 1) Anne Putri 2)

## Afiliasi:
Magister Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi 1,2)
Korespondensi: tettyghazi@gmail.com
Histori Naskah: Submit: 24-07-2023 Accepted: 01-08-2023 Published: 05-08-2023
Penelitian  ini  betujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Pengawasan Fungsional,  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP)  dan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  terhadap  Efektivitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada  pemerintah  kota  Payakumbuh. Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pemerintah  Kota  Payakumbuh sebanyak 93 responden yang dijadikan sampel dengan menggunakan analisis Structural Equation Modeling SEM PLS dan pengujian  SEMPLS  ini  menggunakan  aplikasi  SmartPLS.  Hasil penelitian  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  kompetensi  sumber daya  manusia  dan  system  pengendalian  internal  pemerintah berpengaruh  positif  signifikan,  sedangkan  pengawasan  fungsional dan  system  akuntansi  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  pemerintah  kota Payakumbuh.
Kata  kunci : Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Pengawasan Fungsional,  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (SPIP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD),Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Pendahuluan
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah  diarahkan  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat.  Disamping  itu  melalui  otonomi  luas,  daerah diharapkan  mampu  meningkatkan  daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan  serta  potensi  dan  keanekaragaman  daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada era reformasi sekarang ini, pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami  berbagai perubahan  regulasi  dari  waktu  ke  waktu.  Perubahan  ini  merupakan  rangkaian  bagaimana  suatu pemerintah daerah dapat menciptakan good governance dan clean goverment dengan melakukan tata  kelola  pemerintah  dengan  baik.  Keberhasilan  dari  suatu  pembangunan  di  daerah  tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.
Pemerintah  Kota  Payakumbuh  memiliki  peluang  yang  besar  dalam  meningkatkaan efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerahnya  karena  dari  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  RI  pada  Pemerintah  Kota  Payakumbuh  menyajikan  informasi bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Payakumbuh sembilan tahun terakhir berhasil meraih opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  atas  laporan  keuangannya.  Namun  dengan  prestasi

## Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
tersebut belum diimbangi dengan optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.
Masih  lemahnya  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  yang  masih  ditemukan  dengan adanya  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dalam  pengelolaan  keuangan daerah.  Walaupun  telah  mendapat  opini  WTP  masih  ditemukan  beberapa  permasalahan  dalam pengelolaan  keuangan  daerah,  khususnya  atas  ketidakpatuhan  terhadap  perundang-undangan yang  dapat  berakibat  pada  kerugian  negara,  potensi  kerugian,  kekurangan  penerimaan,  juga ditemukan adanya penyimpangan administasi yang tidak menimbulkan dampak finansial.Hal ini terbukti  dengan  ditemukankannya  beberapa  hal  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  kota Payakumbuh sebagai berikut :
1. Masih lemahnya fungsi verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan SKPD (PPK SKPD) terbukti pada  tahun  2022    sering  terjadi  penolakan  /pengembalian  SPP  dan  SPM  untuk  pengajuan SP2D pengadaan barang dan jasa yang diajukan di Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Da erah  kota  Payakumbuh  karena  persyaratan  yang  tidak  lengkap  dan  tidak  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku  sehingga  memperlambat  terbitnya  SP2D  yang  berakibat  kecilnya realisasi belanja dan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.
2. Belum  maksimalnya  pendampingan  dan  pengawasan  dari  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah (APIP) karena pengawasan  yang  dilakukan lebih cenderung   pada akhir tahun anggaran saja terbukti di tahun 2022 masih ditemukan permasalahan pengelolaan keuangan yang menjadi temuan dari BPK yang harus ditindaklanjuti.
3 Puncaknya  salah  satu    Hasil  Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  tahun  2022    yang menjadi  pusat  perhatian  karena  temuan  ini  ditemukan  pada  30  (tiga  puluh)  SKPD  dari 31(tiga  puluh  satu)  SKPD  yang  berada  dilingkungan  pemerintah  kota  Payakumbuh  artinya hanya  1  (satu)  SKPD  yaitu  Dinas  Ketahanan  Pangan    yang  tidak  terkena  temuan  ini  tentu saja  ini  menjadi  pertanyaan  besar  dari  semua  pihak  kenapa  bisa  terjadi.Temuan  BPK  ini terkait  dalam  kelebihan  pembayaran  honorarium  pengelola  keuangan  ,ini  adalah  temuan yang paling banyak terjadi pada  SKPD di lingkungan pemerintah kota Payakumbuh tahun 2022 saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Hal ini disebabkan salah tafsir atas aturan yang telah  ditetapkan  dimana  setiap  Kepala  SKPD  telah  melimpahkan  sebagian  wewenangnya dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  kepada  Kepala  Bidang/Unit  sebagai  Kuasa  Pengguna Anggaran.  Untuk  pembayaran  honorarium  keuangan  bagi  kepala  SKPD  hanya  sebesar jumlah  anggaran  yang  dikelolanya,  namun  dalam  realisasinya  mereka  menerima  sebanyak pagu  anggaran  SKPD  sehingga  terjadi  kelebihan  pembayaran  dan  ini  merupakan  catatan dan  temuan  tersendiri  bagi  BPK  dalam  pemeriksaan.  Pemahaman  dalam  suatu  kebijakan atau  aturan  itu  sangat  penting  bagi  keberlangsungan  suatu  kegiatan,  dan  hal  ini  haruslah dilakukan  oleh  seseorang  yang  berkompeten  di  bidangnya.  Pengembangan  sumber  daya manusia  semakin  penting  dan  bermanfaat  karena  tuntutan  pekerjaan  atau  jabatan,  sebagai dampak  kemajuan  teknologi  dan  semakin  ketatnya  aturan  yang  ada.  Peranan  sumber  daya manusia dalam suatu organisasi pemerintahan sangat penting sebagai motor penggerak dan pengendali segala aktivitas organisasi.
Berdasarkan  latar  belakang  fenomena  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa    apakah  pengaruh  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia,  Pengawasan  Fungsional,  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah (SPIP)  dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  terhadap  Efektivitas  Pengelolaan Keuangan Daerah Pada pemerintah kota Payakumbuh.

## Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2023| E-ISSN : 2797-7161 | DOI: https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2632

## Studi Literatur

## Efektivitas
Efektivitas  merupakan  unsur  pokok  untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  telah ditentukan  dalam  setiap  organisasi.  Menurut  (Kurniawan,  2005)  efektivitas  adalah  kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya  yang  tidak  adanya  tekanan  atau  ketegangan  diantara  pelaksanaannya.  Selanjutnya menurut (Sinaga, 2014) yang dimaksud efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana  dalam  jumlah  tertentu  yang  secara  sadar  ditetapkan  sebelumnya  untuk  menghasilkan sejumlah  pekerjaan  tepat  pada  waktunya.  Dari  pengertian-pengertian  berbagai  ahli  yang dijabarkan dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan untuk mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan oleh organisasi. Ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas pengelolaan  keuangan  daerah,  menurut  (Halim,A.,&  Syam,  2013),  merupakan  penyelesaian kegiatan tepat  pada  waktunya dalam batas anggaran  yang tersedia, dapat  berarti pula mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan efektif apabila sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. (Mardiasmo, 2002), prinsip pengelolaan  keuangan  daerah,  yaitu  :  Akuntabilitas,  Value  for  money,  Kejujuran,  Transparansi dan Pengendalian

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  adalah  faktor  penting  demi  terciptanya  laporan  keuangan  yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya  melainkan  kompetensi  sumber  daya. Kompetensi  menurut  Peraturan  Kepala  Badan Kepegawaian  Negara  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Penilaian  Kompetensi  Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural merupakan seorang pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap  perilaku  yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga tugas  tersebut  dapat  dilaksanakan  secara  profesional,  efektif  dan  efisien.  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  adalah  kemampuan  dan  karakteristik  yang  dimiliki  seseorang  berupa pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  perilaku  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas jabatanya dalam lingkungan pekerjaanya. Tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentu ambang kompetensi yang  dibutuhkan  tentunya  akan  dapat  dijadikan  dasar  bagi  proses  seleksi,  suksesi,  suksesi perencanaa, evaluasi kinerja, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (Wati, 2014).
Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang dalam melaksanakan tugas untuk  mencapai  hasil  kinerja  individu  yang  efisien  dan  efektif  (Yaswat,  n.d.) Sumber  daya manusia adalah komponen penting dalam suatu organisasi  yang mampu memberikan kontribusi secara optimal  untuk  mencapai  tujuan  organisasi. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya,  yaitu  kemampuan  seseorang  atau  individu,  suatu  organisasi  (kelembagaan),  atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Nurillah, 2014).

## Pengawasan Fungsional
Pengawasan  fungsional  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  aparat  yang  diadakan khusus  untuk  membantu  pimpinan  dalam  menjalankan  fungsi   pengawasan  di  lingkungan organisasi  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Pengawasan  fungsional  terdiri  dari  Pengawasan

## Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) ;  Inspektorat Jenderal  Departemen,  Aparat  Pengawasan  Lembaga  Pemerintah   Non  Departemen/instansi pemerintah lainnya; dan Inspektorat Wilayah Provinsi; dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota Madya  Kegiatan  pelaksanaan  Pengawasan  Fungsional  dilaksanakan  berdasarkan  rencana program  kerja  pengawasan  tahunan  yang  disusun  sesuai  dan  sejalan  dengan  petunjuk  MENKO EKUIN dan WASBANG.  Usulan program kerja tahunan pengawasan tahunan tersebut disusun oleh  BPKP  menjadi  program  kerja   pengawasan  tahunan  setelah  berkonsultasi  dengan  aparat pengawasan  fungsional  yang  bersangkutan. Koordinasi  Pelaksanaan  Pengawasan  Fungsional penting  dilakukan  untuk  menjamin  keserasian  dan  keterpaduan  pelaksanaan   pengawasan. Kepala  BPKP  memberikan  pertimbangan  kepada  Menteri  Keuangan  dan  Menteri  Negara Perencanaan  Pembangunan   Nasional  /  Ketua  BAPPENAS  mengenai  anggaran  pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan.
Hasil  pelaksanaan  pengawasan,  baik  berdasarkan  program  kerja,   pengawasan  tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus, dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional masing- masing  kepada  Menteri/Pimpinan  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen/Pimpinan  Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BPKP disertai saran tindak lanjut mengenai penyelesaian  masalah  yang  terungkap  daripadanya.  Khusus  untuk  masalah  yang  mempunyai dampak  luas  baik  terhadap  jalannya  pemerintahan  maupun  terhadap  kehidupan  masyarakat, aparat  pengawasan  fungsional  masing-masing  melaporkan  kepada  MENKO  EKUIN  & WASBANG  dan  Menteri/Pimpinan  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen/Pimpinan  Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Kepala BPKP.

## Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Setiap  organisasi  tak  terkecuali  pemerintah  memerlukan  suatu  alat  pengendalian  yang berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengelola  organisasi  secara  efektif  dalam  mencapai  tujuannya. Pengendalian intern diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi  diluar  rencana,  pengendalian  intern  juga  meningkatkan  efisiensi,  mencegah  timbunya kerugian  atas  aktiva,  mempertinggi  tingkat  keandalan  data  dalam  laporan  keuangan  dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah “Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah,  yang  selanjutnya  disingkat  SPIP,  adalah  Sistem  Pengendalian  Intern  yang diselenggarakan  secara  menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah”. SPIP  bertujuan  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  asset negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan” Sistem  pengendalian  interm merupakan  proses  yang  integral  dalam  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan sesuai peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2011). Instansi  pemerintah  harus  memiliki  pengendalian  internal  yang  baik,  hal  ini  dilakukan  untuk menghindari lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah.

## Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Menurut  Darise  (Darise,  2008)  sistem  akuntansi  keuangan  daerah  adalah  serangkaian proses  atau  prosedur,  yang  dimulai  dari  pencatatan,  penggolongan  dan  peringkasan  transaksi dan/atau  kejadian  keuangan  serta  pelaporan  keuangan  dalam  rangka  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Pemerintah Daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan,  menganalisis,  mengikhtisarkan  dan  melaporkan  transaksi-transaksi  keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif,  dengan  populasinya  adalah  31  SKPD pada  Pemerintah  Kota  Payakumbuh  dan  dalam  penelitian  ini  jumlah  responden  yang  dijadikan sampel  sebanyak  93  orang  (3  orang  per  SKPD)  yang  terdiri  dari  1  (satu)  orang  PPTK,1  (satu) orang  PPK  dan  1  (satu)  orang  bendahara  pengeluaran  dimana  seluruh  populasi  penelitian digunakan sebagai sampel.
Penelitian  ini  menggunakan  menggunakan  statistik  inferensial  diukur  dengan menggunakan  software  SmartPLS  mulai  dari  pengukuran  model  (outer  model),  struktur  model (inner model) dan pengujian hipotesis (Ghozali, I., & Hengky, 2015) . PLS menurut (Ghozali, I., &  Hengky,  2015)  (Ghozali,  I.,  &  Hengky,  2015)  Equation  Modeling  (SEM)  berbasis  kovarian menjadi berbasis varian.
SEM PLS yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat  predictive  model.  PLS  merupakan  metode  analisis  yang  powerfull,  tidak  harus memenuhi persyaratan asumsi normalitas data dan ukuran sampel tidak harus besar. PLS selain dapat  digunakan  sebagai  konfirmasi  teori  juga  dapat  digunakan  untuk  membangun  hubungan yang  belum  ada  landasan  teorinya  atau  untuk  pengujian  proposisi  dengan  diagram  jalur  model sebagai berikut:

## Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
Gambar 1. Diagram Jalur Model
Sumber: SEMPLS, 2023

## Hasil dan Pembahasan
1. Uji Outer Model (Measurement Model)
Sebelum  dilakukan  pengukuran,  perlu  dilakukan  pengujian  kelayakan  data  dengan mengukur  validitas  dan  reliabilitas  variabel.  Uji  outer  model  dilakukan  untuk  menilai  validitas dan reliabilitas model. Hasil uji validitas dan reliabilitas dijelaskan sebagai berikut:
a. Validitas Konvergen (Convergent Validity)
Validitas konvergen ditunjukkan dengan korelasi antara indikator dengan variabel laten.
Tabel 1. Hasil Outer Loading Faktor Matrik Efektivitas Pengelolan Keuangan Daerah Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengawasan Fungsional Sistem Akuntansi keuangan Daerah Sistem Pengendalian Internal pemerintah EPKD1 0.827 EPKD2 0.920 EPKD3 0.898 EPKD4 0.842 EPKD5 0,860 KSDM1 0.859 KSDM2 0.742 KSDM3 0.888

## Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2023| E-ISSN : 2797-7161 | DOI: https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2632
PF1 0,810 PF2 0,807 PF3 0,835 PF4 0,788 PF5 0,824 SAKD1 0,628 SAKD2 0,895 SAKD3 0,916 SPIP1 0,806 SPIP2 0,804 SPIP3 0,808 SPIP4 0,753 SPIP5 0,872 Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023
Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen  pada table 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa  semua  indikator  mempunyai  faktor  loading  lebih  besar  dari  0,5.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  semua  indikator  telah  memiliki  validitas  konvergen  yang  baik.  Dengan  demikian, indikator valid dalam mengukur masing-masing variabel latennya. tetapi untuk variabel SAKD1 dengan  nilai  loading  faktor  0,628  harus  dieliminasi  karena  memiliki  outer  loading  <  0,7  yang akan mempengaruhi nilai uji reliabilitas (nilai composite reliability yang harus mempunyai nilai diatas 0,7).

## b. Uji Diskriminan Validity
Pada penelitian ini nilai akar kuadrat AVE pada variabel efektivitas pengelolaan keuangan daerah  0.870  .  Nilai  tersebut  lebih  besar  dari  nilai  korelasi  antara  efektivitas  pengelolaan keuangan daerah dengan variabel lainnya.

## Tabel 2. Average Variance Extracted (AVE)
Contsruct Reliability and Validity Matrix Cronbach’ Alpha Rho_A Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 0,919 0,920 0,940 0,757 Kompetensi  Sumber  Daya Manusia 0,779 0,811 0,870 0,692 Pengawasan Fungsional 0,873 0,883 0,907 0,661 Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah 0,850 0,860 0,930 0,869 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 0,868 0,869 0,905 0,655
Sumber: Hasil Pengolahan Data,  2023

## Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
Nilai akar kuadrat AVE pada variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0.832 . Nilai tersebut lebih besar dari nilai korelasi antara variabel laten lainnya. Dengan demikian nilai akar kuadrat  AVE  lebih  besar  dari  nilai  korelasi  antar  variabel  dengan  variabel  lainnya.  Artinya bahwa seluruh variabel laten dalam penelitian ini mempunyai validitas diskriminan yang baik. nilai  reliabilitas  composite  seluruh  variabel  laten  berkisar  antara  0,870  sampai  dengan  0,940 artinya  bahwa  keseluruhan  nilai  reliabilitas  composite  lebih  besar  dari  0,7.  Hasil  ini menunjukkan bahwa seluruh variabel laten mempunyai reliabilitas composite yang baik.

## c. Composite Reliability
Kelompok  Indikator  yang  mengukur  sebuah  variabel  memiliki  reliabilitas  komposit  yang baik jika memiliki reliabilitas komposit ≥ 0,7 meskipun bukan merupakan standar absolut. Hasil reliabilitas komposit dipaparkan pada Tabel 3 berikut ini:
Tabel 3. Nilai Reliabilitas Masing-Masing Variabel Penelitian Contsruct Reliability and Validity Matrix
Matrix Cronbach’ Alpha Rho_A Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) Efektivitas Pengelolaan Keuangan daerah 0.919 0.920 0.940 0,757 Kompetensi  Sumber  Daya Manusia 0.779 0,811 0.870 0,692 Pengawasan Fungsional 0.873 0.883 0.907 0,661 Sistem  Akuntansi  Keuangan Daerah 0.850 0.860 0.930 0,869 Sistem pengendalian Internal Pemerintah 0.868 0.869 0.905 0,655

## Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  nilai  reliabilitas  composite  seluruh  variabel  laten berkisar  antara  0,870  sampai  dengan  0,940  artinya  bahwa  keseluruhan  nilai  reliabilitas composite lebih besar dari 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel laten mempunyai reliabilitas composite yang baik.

## d. Uji Inner Model (Structural Model)
Inner  model  bertujuan  untuk  melihat  hubungan  antar  konstruk  laten.  Pengujian  model struktural (inner model) dilakukan melalui:

## a. Pengujian R-square
Tabel 4. Nilai R² R Square Matrix R Square R Square Adjustive Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 0.709 0.696 Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

## Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2023| E-ISSN : 2797-7161 | DOI: https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2632
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  nilai  R 2 ,  variabel  efektivitas  pengelolaan  keuangan daerah  dijelaskan  oleh  variabel    kompetensi  sumber  daya  manusia,  pengawasan  fungsional, Sistem  pengendalian internal  pemerintah, dan system akuntansi keuangan  daerah sebesar 0.709 atau 70,9 persen sisanya 29,1% persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

## b. Pengujian Q-Square
Tabel 5 Nilai Q-Square Construct Crossvalidated Redundancy Total SSO SSE Q 2 (= 1-SSE/SSO) Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 465.000  224.479 0,517 Kompetensi Sumber  Daya Manusia 279.000  279.000 Pengawasan Fungsional 465.000  465.000 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 186.000 186.000 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 465.000 465.000

## Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Nilai  Q-square  sebesar  0.517  (Q2  >  0)  yang  artinya  kompetensi  sumber  daya  manusia, pengawasan fungsional, sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah  dalam  memprediksikan  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  tergolong  kedalam kategori  sedang,  artinya  variabel  dan  data  bisa  memprediksi  model  dengan  baik  sehingga menunjukkan bahwa model  memiliki predictive relevance yang baik.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil uji hipotesis dipaparkan pada gambar 3 dan Tabel 6 sebagai berikut.

## Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
Gambar 2. Diagram Jalur Final Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023
Tabel 6. Hasil Path Coefficient Model Jalur Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics (|O/STDEV|) P Values Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  (X1)- > Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 0,513 0,524 0,121 4,241 0.000 Pengawasan Fungsional  (X2)  -  > Efektifitas pengelolaan keuangan Daerah (Y) -0,001 0,006 0,116 0,010 0,992 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X4)-  >  Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 0,054 0,038 0,124 0,432 0.666 Sistem  Pengendalian Internal Pemerintah (X3)-  >  Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 0,353 0,343 0,122 2,905 0.004
Sumber: Hasil Pengolahan data, 2023

## Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2023| E-ISSN : 2797-7161 | DOI: https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2632
Dari Tabel 6 dapat diambil kesimpulan hipotesis yang dilakukan:
1. Uji  hubungan  antar  variabel  menunjukkan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah positif (0,000) dan signifikan pada α = 0,05 dengan nilai statistic  4,241 > 1,96, nilai p-value 0,000 < 0,05 dan sampel asli 0,513 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima.
2. Uji  hubungan  antar  variabel  menunjukkan  bahwa  pengawasan  fungsional  terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah positif (0,992) dan  tidak signifikan pada α = 0,05  dengan  nilai  statistic  0,010  <  1,96,  nilai p-value 0,992  >  0,05  dan  sampel  asli  - 0,001 artinya hipotesis kedua ditolak.
3. Uji  hubungan  antar  variabel  menunjukkan  bahwa  system  pengendalian  internal pemerintah  terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  positif  (0,004)  dan signifikan pada α = 0,05 dengan nilai statistic 2,905 > 1,96, nilai p-value 0,004< 0,05 dan sampel asli 0,353 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima.
4. Uji  hubungan  antar  variabel  menunjukkan  bahwa  system  akuntansi  keuangan  daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah positif (0,666) dan tidak signifikan pada  α  =  0,05  dengan  nilai  statistic  0,432  <  1,96,  nilai p-value 0,666  >  0,05  dan sampel asli 0,054 artinya hipotesis keempat ditolak.

## Pembahasan

## Pengaruh  Kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan daerah
Dilihat  dari  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan,  ditemukan  hasil  penelitian  bahwa kompetensi  sumber  daya  manusia    terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah berpengaruh positif (0,000) dan signifikan pada α = 0,05 dengan nilai statistic 4,241 > 1,96, nilai p-value 0,000 < 0,05 dan sampel asli 0,513 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama didukung atau diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Annie Mustika Putri  dkk,  2023)  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada propinsi Riau,hal ini berarti semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dalam suatu instansi maka akan semakin tinggi juga  tingkat  efektifitas  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dilaksanakan,kemudian  hasil penelitian  (Tanzerina  &  ’,  2016)  menyatakan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh  terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau.
Bila  dilihat  dari  hasil  TCR  diperoleh  tingkat  rata-rata  skor  kompetensi  sumber  daya manusia sebesar 4,3 dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 85,9. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sudah baik. Bila  dilihat  dari  nilai  skor  tertinggi  terdapat  pada  pernyataan  1  (satu)    dan  3  (tiga)  artinya responden  menyetujui  Standar  Akuntansi  Pemerintah    (SAP)  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah  dan  juga menyetujui  bahwa  Dalam  pelaksanaan  tugas  diselesaikan  secara  tepat  waktu  dan  efektif. Sedangkan  untuk  nilai  skor  terendah  terdapat  pada  pernyataan  2  (dua)  artinya  responden  tidak banyak  yang  setuju  bahwa  di  Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh  Jika  ada  peraturan  baru tentang keuangan daerah,pegawai pada bagian keuangan/akuntansi mendapat sosialisasi dan atau diklat.

## Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
Volume : 3 | Nomor 2 | Juli 2023| E-ISSN : 2797-7161 | DOI: https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2632
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  pada Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh.  Kompetensi  sumber  daya  manusia  sangat  berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Bila kompetensi sumber daya manusia baik, maka pengelolaan  keuangan  akan  baik  dan  efektif.  ASN  yang  mempunyai  kompetensi  sumber  daya manusia  yang  baik  maka  dapat  mempengaruhi  dan  meningkatkan  efektivitas  pengelolaan keuangan  di  suatu  pemerintah  daerah  Artinya  semakin  baik  kompetensi  sumber  daya  manusia seorang ASN maka efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik pula. Sebaliknya semakin rendah kompetensi sumber daya manusia ASN maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga semakin rendah / tidak efektif.

## Pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah
Dilihat  dari  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  maka  ditemukan  bahwa  pengawasan fungsional   berpengaruh  negatif  tidak  signifikan  terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan daerah, dimana  Nilai t statistik sebesar 0,010 lebih kecil dari t tabel (1,96) dan p-value 0,992 > alpha  0.05  dengan  nilai  Nilai  original  sample  sebesar  -0,001  sehingga  disimpulkan  bahwa hipotesis kedua tidak didukung atau ditolak dimana pengawasan fungsional  berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah  Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Annie Mustika Putri dkk, 2023) dimana pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Propinsi Riau..
Bila  dilihat  dari  hasil  TCR    maka  didapati      informasi    bahwa      tingkat  rata-rata  skor variabel pengawasan fungsional  adalah sebesar 4,1% dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar  81,2  menunjukkan  bahwa  dengan  kategori    baik.Skor  rata-rata  tertinggi  ada  pada pernyataan 2 (dua) artinya responden menyetujui Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegitan atau program sedangkan skor rata-rata terendah terdapat pada pernyataan 3 (tiga) artinya responden  kurang  menyetujui  SKPD  telah  melakukan  analisis  keuangan  setiap  kegiatan  atau program selesai dilaksanakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa  pengawasan  fungsional    berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah  pada Pemerintah Daerah  Kota  Payakumbuh  artinya  pengawasan  fungsional  tidak  berpengaruh  pada  efektivitas pengelolaan keuangan daerah di pemerintah kota Payakumbuh.

## Pengaruh  system  pengendalian  internal  pemerintah  terhadap  efektivitas  pengelolaan keuangan daerah
Dilihat  dari  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan    ditemukan  hasil  penelitian  bahwa  system pengendalian  internal  pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan    terhadap  efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif (0,004) dan signifikan pada α = 0,05 dengan nilai  statistic  2,905  >  1,96,  nilai p-value 0,004  <  0,05  dan  sampel  asli  0,353  sehingga  dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga didukung atau diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  (Bay  &  Tunti,  2019)  bahwa  sistem  pengendalian  internal  pemerintah berpengaruh  terhadap  efektifitas  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  pada  Badan  Keuangan Daerah Kota Kupang.,hal ini berarti semakin baik system pengendalian internal pemerintah yang dimiliki  dalam  suatu  instansi  maka  akan  semakin  baik  juga  tingkat  efektifitas  pengelolaan keuangan  daerah  yang  dilaksanakan,kemudian  hasil  penelitian  (Iskandar  et  al.,  2015)

## Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
menyatakan  bahwa  system  pengendalian  internal  pemerintah  berpengaruh  terhadap  efektivitas pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  di  kota  Pekanbaru  dan  juga  hasil  penelitian  dari (Yaswat,  n.d.)  menyatakan    bahwa  system  pengendalian  internal  pemerintah  berpengaruh terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  Satuan  Perangkat  Kerja  di  Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat.
Bila  dilihat  dari  hasil  TCR  diperoleh  tingkat  rata-rata  skor  system  pengendalian  internal pemerintah  sebesar  4,1  dengan  tingkat  capaian  responden  (TCR)  sebesar  81,8.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  system  pengendalian  internal  pemerintah  pada  Pemerintah  Daerah  Kota Payakumbuh sudah baik. Bila dilihat dari nilai skor tertinggi terdapat pada pernyataan 4 artinya mayoritas  responden  menyetujui  Sistem  Informasi  yang  dipakai  instansi  haruslah  berfungsi dengan  baik  Sedangkan  untuk  nilai  skor  terendah  terdapat  pada  pernyataan  2  (dua)  artinya responden  tidak  banyak  yang  setuju  bahwa  di  Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh  ada penilaian  terhadap  resiko  .Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa  system  pengendalian internal  pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efektivitas  pengelolaan keuangan  daerah    pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh.  System  pengendalian  internal pemerintah  sangat  berpengaruh  pada  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Semakin  bagus penerapan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  maka  semakin  efektif  juga  pengelolaan keuangan  daerah  Artinya  semakin  baik  system  pengendalian  internal  pemerintah  maka efektivitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah    akan  semakin  baik  pula.  Sebaliknya semakin rendah system pengendalian internal pemerintah maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga semakin rendah / tidak efektif.

## Pengaruh  system  akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan daerah
Dilihat  dari  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  maka  ditemukan  bahwa  sistem  akuntansi keuangan daerah  berpengaruh positif tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dimana  Nilai t statistik sebesar 0,432 lebih kecil dari t tabel (1,96) dan p-value 0,666 > alpha  0.05  dengan  nilai  Nilai  original  sample  sebesar  0,054  sehingga  disimpulkan  bahwa hipotesis  keempat  tidak  didukung  atau  ditolak  dimana  sistem  akuntansi  keuangan  daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah  Hasil ini tidak  sejalan  dengan    penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Khafiza,  2018)  dimana  system  akuntansi keuangan  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan daerah  pada  dinas/instansi  di  Kabupaten  Jepara  kemudian  juga  tidak  sejalan  dengan  hasil penelitian  (Putri  dkk,  2023)  bahwa  system  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada propinsi Riau.
Bila dilihat dari hasil TCR  maka didapa  informasi  bahwa   tingkat rata-rata skor variabel system  akuntansi  keuangan  daerah    adalah  sebesar  4,1%  dengan  tingkat  capaian  responden (TCR) sebesar 82,7 menunjukkan bahwa dengan kategori  baik.Skor rata-rata tertinggi ada pada pernyataan 3 (tiga) artinya responden menyetujuipernyataan “Pada dinas ini dilakukan klasifikasi atau  transaksi  sesuai  dengan  pos-pos  semestinya”  sedangkan  skor  rata-rata  terendah  terdapat pada pernyataan 1 (satu) artinya responden kurang menyetujui pernyataan bahwa “Pada dinas ini dilaksanakasn pengidentifikasian terhadap pencatatan”.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa  sistem  akuntansi  keuangan  daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah  pada Pemerintah  Daerah  Kota  Payakumbuh  artinya  bahwa  ASN      memahami  dengan  baik  sistem

## Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
akuntansi  keuangan  daerah  namun  tetap  tidak  bisa  meningkatkan  efektivitas  pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Kompetensi sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efektivitas  pengelolaan keuangan  daerah  pada  pemerintah  kota  Payakumbuh.  Semakin  baik  kompetensi  sumber  daya manusia  seorang  ASN  maka  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  akan  semakin  baik  pula. Sebaliknya semakin rendah kompetensi sumber daya manusia ASN maka efektivitas pengelolaan keuangan  daerah  juga  semakin  rendah.  Kemudian  Pengawasan  fungsional  berpengaruh  negatif dan  tidak  signifikan  terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  pemerintah  kota Payakumbuh artinya ada / tidak ada dilakukan pengawasan fungsional tidak akan mempengaruhi efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  di  pemerintah  kota  Payakumbuh.  Selanjutnya  System pengendalian  internal  pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efektifitas pengelolaan  keuangan  daerah  pada  pemerintah  Kota  Payakumbuh.  Semakin  baik  system pengendalian internal pemerintah terhadap  ASN maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan  semakin  baik  pula.  Sebaliknya  semakin  rendah  system  pengendalian  internal  pemerintah terhadap  ASN  maka  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  juga  semakin  rendah  /  tidak efektif.  Terakhir  System  akuntansi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  pemerintah  Kota  Payakumbuh  artinya bahwa ASN   memahami dengan baik sistem akuntansi keuangan daerah namun tetap tidak bisa meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

## Daftar Pustaka
Abdillah,Willy, & J. (2015). Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis.Ed.I.Yogyakarta:ANDI . Abdul  Halim  dan  Theresia  Damayanti.  (2007). Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Edisi  Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Annie  Mustika  Putri  dkk.  (2023). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Efektivitas  Pengelolaan Keuangan Daerah .
Arikunto. (2012). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik,Rineka Cipta,Jakarta .
Bay,  P.  G.,  &  Tunti,  M.  E.  D.  (2019).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah  Kota  Kupang). Jurnal  Akuntansi:  Transparansi  Dan  Akuntabilitas , 7 (2),  138– 147.
Ghozali,  I.,  &  Hengky,  L.  (2015). Konsep,Teknik,Aplikasi  Menggunakan  Smart  PLS  3.0  Untuk Penelitian Empiris. BP Undip. SemarangHarnanto. 2017. Akuntansi Biaya . Ghozali, I. (2013). (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali I. (2008). Structural Equation Modelling Edisi II Universitas Diponegoro Semarang . Ghozali  I.  (2011). “Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS”.Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hair,  J.,  Sarstedt,  M.,  Hopkins,  L.,  &  Kuppelwieser,  V.  (2014).  (2014). Partial  Least  squares structural equation modeling (PLS-SEM) An emerging tool in business research.
Hair, J.F. Jr., Black, W.C ,. Babin B.J ., Anderson. R.E. and Tatham. R.I, . (2008). Multivariate

## Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
Data Analysis.6th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall.Kaihatu. T. S. (2006. March). Good  corporate  governance  dan  penerapannya  di  Indonesia.  Jurnal  Manajemen  dan Kewirausahaan . 8(1), 1-9.
Husaini, H., Aisyah, S., & Verawati, H. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Pada  Universitas  Bengkulu. Jurnal Fairness , 5 (2), 47–68. https://doi.org/10.33369/fairness.v5i2.15306
Iskandar,  J.,  Retnawati,  V.,  &  Darlis,  E.  (2015).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pengawasan  Fungsional  Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). Jom Fekon , 2 (2), 1–15.
Khafiza,  L.  S.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Jurnal Rekognisi Akuntansi , 2 (1), 1693–8275. http://ejournal.unisnu.ac.id/jra/ Kurniawan, A. (2005). Transformasi Pelayanan Publik Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama . Sari,  E.  W.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern,  Penyajian  Laporan  Keuangan,
Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Dan  Gaya  Kepemimpinan  Terhadap  Transparansi  Dan Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Daerah Di  Kabupaten  Indragiri  Hulu. JOMFekom , 4 (1),  571–586.  https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak- pemekaran-daerah-ditinja.pdf
Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). Research Methods For Business: A Skill Building Approach. John Wiley and sons,inc. : London.
Sinaga.  (2014). Defenisi  Pengertian  Efektivitas  (http://blog.wordPress.com/diakses  tanggal  18 September 2014 pukul 09.00 WIB .
Sistem, P., Intern, P., Melekat, P., Pengawasan, D. A. N., Efektivitas, T., & Keuangan, P. (n.d.). Oleh: Nindya Utami Pembimbing: Yessi Mutia Basri dan Al Azhar L . 910–922. Sutama.  (2016). Metode  Penelitian  Pendidikan  Kuntitaif,Kualtatif,PTK,  dan  R&D  Kartasura: Fairuz Media .