PENGELOLA USAHA MIKRO DAN KECIL DI BENGKULU

## ( Penguatan Ekonomi Lokal di Wilayah Pesisir )
THE MANAGEMENT OF MICRO AND SMALL BUSINESS IN BENGKULU ( economic local strengthening in the region of coastal area )
Masydzulhak DJamil
Dosen universitas Mercua Buana

## ABSTRACT
Regional  autonomy  essentially  is  the  central  government  policy  to  quicken  the development  and  service  to  public  in  region.  Nevertheless,  there  are  still  many constraints and obstacles for development in some region. This might be caused by the incapability of Government in interpreting the meaning of  regional autonomy. Small and medium industry (UKM) have been proven been able to survive in economic crisis in the year  1997  /  1998.  The  time  has  come  for  Government  to  make  cooperation  and  give bigger opportunity to grow UKM business. Scale number of (UKM) in Bengkulu province can become economic bases of area either for economic regional contribution or PDRB and  labor  absorption.  The  policy  of  small  and  middle  business  management  is  to effectively  arrange  and  efficiency  applied economic resource, with considering regional carrying capacity of coastal area.
keyword : Autonomy, local economics, the region of coastal area.

## ABSTRAK
Otonomi  daerah  hakikatnya  adalah  kebijakan  Pemerintah  Pusat  mempercepat  laju pembangunan dan pelayanan terhadap rakyat yang berada didaerah. Namun pembangunan didaerah masih banyak terdapat kendala dan permasalahan diantaranya belum mampunya Pemerintah  daerah  memaknai  secara  jelas  isi  dari  Otonomi  daerah.  Di  Provinsi  Bengkulu peranan  usaha  kecil  dan  menengah  dalam  mengerakan  perekonomia  daearh  sangat berpengaruh, dengan jumlah sebanyak 64.893. Usaha kecil dan menengah adalah kelompok yang  strategis  dalam  menentukan  pembangunan  ekonomi.  Usaha  kecil  dan  menengah (UMKM)  telah  terbukti  mampu  bertahan  terhadap  krisis  ekonomi  pada  tahun  1997/1998. Pemerintah  Daerah  sudah  saatnya  mengalang  kerjasama  dan  memberikan  peluang  yang lebih  besar  dalam  pertumbuhan  usahanya.  Besarnya  jumlah  UMKM  di  Provinsi  Bengkulu dapat menjadi basis ekonomi daerah baik dalam terhadap sumbangan ekonomi wilayah atau PDRB dan penyerapan tenaga kerja.
Kebijakan  pengelolaan  usaha  kecil  dan  menengah  adalah  melakukan  efektifitas pengaturan  dan  efisiensi  pemanfaatan  sumber  daya  ekonomi,  dengan  tetap mempertimbangkan daya dukung wilayah pesisir.
Kata Kunci: Otonomi, Ekonomi Lokal, Wilayah Pesisir.

## Jurnal Manajemen
@2017, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen

## PENDAHULUAN
Kometmen  Pemerintah  Indonesia dalam  meningkatkan  pembangunan  dan pelayanan  masyarakat  di  daerah  salah satunya diberlakukan Undang-Undang Pemerintah  Daerah  Tahun  1999  dan  di revisi  pada  Tahun  2004,  yaitu  Undang- Undang No.32 dan Undang No.33. Undang-Undang  No.32  dan  No.33 Tahun  2004  tersebut  pada  hakikatnya mendorong  pembangunan  didaerah  secara cepat  dan  terpadu  sesuai  dengan  daya dukung  yang  ada  (Sumberdaya  Manusia, Sumberdaya  buatan,  Sumberdaya  alam) dengan  demikian  diharapkan  Pemerintah daerah akan mampu mengelola pembangunan  sesuai  dengan  kapasitas daya serap.
Realitas  menunjukan  bahwa  sejak digulirkan  Undang-Undang    Otonomi Daerah,  pembangunan  daerah  pada umumnya  belum  berjalan  sesuai  apa  yang diharapkan  oleh  Undang-undang  tersebut, masih  banyak  kendala  dan  permasalahan didaerah  yang muncul dari mulai penyimpangan  operasional  pembangunan dan  penyelengaraan  pemerintahan.  Hal  ini disebabkan  Pemerintah  daerah  masih belum  mampu  dalam  mengenali  kondisi daerah  secara  subtansial,  terutam  daya dukung  sumberdaya  daerah  berupa; sumberdaya buatan, sumberdaya alam dan yang lebih penting lagi adalah sumberdaya manusia, akibatnya perencanan pembangunan jarang menyentuh apa yang diharapkan rakyat didaerah.
Pembangunan  pada  saat  ini  masih terpola  seperti  pada  masa  era  orde  baru, dan  masih  sangat  bergantung  pada Pemerintah  Pusat,  belum  muncul  ide-ide cerdas dalam menumbuhkembangkan pembangunan untuk rakyat banyak.  Belum mampunya  Pemerintah  daerah  memahami arah  pembangunan  didaerahnya  sehingga sampai  saat  ini  masih  lambannya pertumbuhan pembangunan didaerah. Pada  dasarnya  otonomi  daerah pendorong dan pemicu dalam pertumbuhan perekonomian  rakyat,  hal  ini  disebabkan otonomi  daerah  dapat  menjadi guideline dalam  pembangunan  perekonomian rakyat
terutama  usaha  mikro  dan  kecil  sebagai panduan  penguatan  ekonomi  lokal  di  era otonomi; (i) dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya  usaha  mikro  dan  kecil untuk lebih meningkatkan produktivitasnya,(ii) panduan; dapat memberikan peluang dan tumbuh berkembangnya kearipan lokal dan tatanan kegiatan  usaha  yang  sesuai  dengan  daya dukung  dan  kemampuan  masyarakat,  (iii) sebagai panduan kelembagaan dan hukum untuk  menjadi  payung  dalam  pengelolaan usaha mikro dan kecil didaerah.
Penguatan  ekonomi  lokal  di  era otonomi  sebagai  peluang  untuk  lebih menumbuhkembangkan perekonomian yang  berbasiskan  sumberdaya  yang  ada menjadi sentra ekonomi baru dan pengerak pertumbuhaan  ekonomi  daerah.  Peluang- peluang  pengembangan  perekonomian diera  otonomi  ini  ,  seharusnya  dapat diimplemntasikan  oleh  pemerintah  daerah dalam  memacu  pembangunan  ekonomi rakyat  terutama  usaha  mikro  dan  kecil sebagai  modal  dasar  untuk  meningkatkan pendapatan masayarakat.

## ISU DAN PERMASALAHAN USAHA MIKRO DAN KECIL
Usaha  mikro  dan  kecil  sebagai ekonomi  dan  kelompok  usaha  yang  paling banyak  peranannya  terhadap  ekonomi kerakyatan  karena  usaha  mikro  dan  kecil bergeraknya  diarus  menengah  dan  bawah, sebagai  usaha  yang  paling  banyak memberikan  kontribusi  dalam  memenuhi keperluan rakyat banyak.
Usaha  mikro  dan  kecil  telah  terbukti mampu  menghidupkan    perekonomi Nasional pada masa krisis tahun 1998, dan pada  waktu  krisis  ekonomi  dan  moneter banyak  usaha  sekala  besar  atau  sering disebut usaha para konglomerat berjatuhan dan  limbung  dalam  menghadapi  krisis ekonomi  dan  moneter,  sedangkan  usaha mikro  dan  kecil,  menengah  masih  banyak bertahan, dari hasil survaey Badan Litbang Koperasi pada awal 1998 jumlah pengusaha kecil  225  ribu  dan  64  %  mampu bertahan,31 % mengurangi kegiatan usaha dan hanya 4% menghentikan usahanya
@2017, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen
(Prawirokusumo,.2001), dari laporan Badan Litbang  Kementerian  Koperasi  tersebut tergambar  bahwa  kelompok  inilah  yang menjalankan  roda  ekonomi  bangsa  sampai saat ini.
Kuatnya  daya  tahan  usaha  mikro, kecil  dan  menengah  dalam  badai  krisis ekonomi  dan  moneter,  telah  menjadi  isu perlunya  penguatan  ekonomi  rakyat,  yang di-identifikasikan  pada  usaha  mikro  dan kecil serta koperasi.
Usaha besar atau usaha konglomerat sudah  tidak  relavan  lagi  untuk  itu  cara pandang  dalam  pembangunan  perlu  ada perubahan dalam tataran kebijakan perekonomian Nasional yang lebih memberikan  ruang  usaha  mikro,kecil, menengah  dan  koperasi,  sebagai  tulang punggung perekonomian bangsa.
Isu penguatan ekonomi usaha  mikro, kecil dan koperasi semakin kencang dengan diberlakukannya  otonomi  daerah,  dan sudah saatnya pemerintah daerah mengkaji kembali potensi daerahnya terutama usaha- usaha  yang  berbasiskan  sumberdaya daerah itu sendiri.
Permasalahan  yang  muncul  di-era otonomi saat ini adalah penguatan ekonomi lokal namun masih banyak pimpinan daerah memahami dan mengenali potensi daerahnya  sendiri,  dan  kelemahan  lainnya kekurangnya  tenaga  yang    profesional dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah.
Selanjutnya pembangunan infra struktur  daerah  belum  dapat  mendukung pertumbuhan  eknomi  daerah,  titik  lemah yang  lainnya  perangkat  peraturan  daerah (perda) belum mendukung dalam pengelolaan sumberdaa ekonomi. Sehingga memunculkan penyimpangan- penyimpangan antara lain rusaknya sumberdaya  alam  di  daerah  disebabkan hanya  untuk  mengejar  pendapatan  Asli daerah  (PAD),  banyak  peraturan  daerah yang menghambat pertumbuhan perekonomian  masyarakat,  dan  terjadinya KKN didaerah.

## PERSPEKTIF PENGUATAN EKONOMI
LOKAL WILAYAH PESISIR.
Wilayah pesisir dari mulai pembangunan  dimasa  order  baru  sampai masa  refromasi  saat  ini  masih  jauh tertinggal  dengan  pembangunan  wilayah daratan  ( up  land ),  wilayah  pesisir  masih dianggap  sebagai  penampung  limbah,  dan kumuh.  Kalaupun  adanya  pembangunan masih bersifat sektoral belum mempertimbangkan secara terpadu.
Untuk  itu  pembangunan  wilayah pesisir  memerlukan  suatu  konsep  baru yang  terpadu,  pembangunan  terpadu tersebut  adalah  pembangunan  yang memperhitungan  daya  dukung  yang meliputi,  ekologi,  ekonomi,  kearipan  lokal, dan  meminimumkan  kerusakan–kerusakan sumberadaya  wilayah  pesisir.  Konsep  yang tepat  dalam  pembangun  wilayah  pesisir adalah pembangunan berkelanjutan ( (Sustainable  Development) . Dimasa orde baru pembangunan di
Indonesia  telah  menerapkan  sistem pembangunan
dengan berapa pendekatan  yang  dilakukan; pertama pendekatan  yang  difokuskan  terhadap pertumbuhan ekonomi,yang disebut
Growth  Paradigm dengan  kebijakan investasi,  perdagangan,  dan  industrilisasi, pada  awalnya  konsep  ini  cukup  berhasil namun  tidak  menguntungkan  bagi  usaha mikro dan kecil.
Kedua
Pembangunan ekonomi dilakukan  dengan  fokus  pertumbuhan  dan pemerataan  atau  sering  disebut (Growth and equity of strategy de- velopment), fokusnya mengedepankan “investasi  sumber  daya  manusia"  dan "pembangunan sosial" konsep ini masih tidak mampu  mendorong  pembangunan  ekonomi didaerah disebabkan masih banyak pengangguran,  urbanisasi,  kesehatan,  dan belum  meningkatnya  pendapatan  rakyat banyak. Ketiga ; konsep pembangunan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan (Sustainable  Development) dalam  hal  ini  sering  disebut  adalah pembangunan  terpadu  dan  konsep  ini yang paling tepat untuk  pembangunan
@2017, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen
wilayah  pesisir,  karena  fokus  dari pembangunan berkelanjutan mempertimbangan  daya  dukung  daerah dan ekosistem sumberdaya alam terutama ekologinya, dengan meminimumkan  kerusakan  sumberdaya alam  dan  tetap  memperhatikan  kearipan lokal  dan  memperhitungan  kepentingan pembangunan  masa  depan  bagi  generasi masa datang.
Menurut Munasinghe (2001) menyatakan  pembangunan  berkelanjutan suatu kegiatan yang pengunaan sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan  individu  /masyarakat  secara efisien  dan  memberikan  kesempatan pengunaan sumberdaya untuk kepentingan generasi mendatang dengan tetap memperhitungkan: secara  ekonom i;  (i) pertumbuhaan,  (ii)  efisiensi,  (iii)  stabilitas produksi. Secara sosial ; (i) pemberdaya, (ii) pembimbingan/konsultasi (iii) peranan Pemerintah. lingkungan ;  (i)  sumberdaya alam,  (ii)  pencemaran,  (iii)  daya  tahan species dan keanekaragaman species.
Kay  dan  Alder  (1999)  menyatakan konsep  pembangunan  berkelanjutan  harus berdasarkan  4  faktor  yaitu  ;  (i)  terpadunya konsep  “ equity” lingkungan  dan  ekonomi dalam pengambilan keputusan;
(ii) dipertimbangkan  secara  khusus  aspek ekonomi;(iii) dipertimbangkan secara khusus aspek  lingkungan;  (iv)  dipertumbangkan secara khusus aspek sosial budaya. Pembangunan  berkelanjutan  dapat dinyatakan  proses  kegiatan  yang  menuju kebaikan  dengan  memperhitungan  daya dukung wilayah, yang meliputi, ekologi,ekonomi,sosial  budaya,kelembagaan dan  meminimumkan  dampak  kerusakan  dari pembangunan itu sendiri.
Pengelolaan  wilayah  pesisir  diera otonomi pendekatan pembangunanya adalah pendekatan pembangunan berkelanjutan, hal ini  disebabkan  wilayah  pesisir  sangat dipengaruhi  oleh  wilayah  daratan  maupun wilayah lautan, sebagai wilayah penyanggah dari daratan dan lautan, oleh karenaperubahan yang terjadi antara daratan dan  lautan  akan  mempengaruhi  wilayah pesisir  antara  lain  kerusakan  hutan  dilahan atas atau pencemaran dilautan.
Wilayah
pesisir menurut Masyhudzulhak  (2004)  adalah  pertemuan antara pengaruh daratan dan lautan, kearah darat sampai pengaruh perembesaan air laut dan  angin  laut,  dan  kearah  daratan  sampai pengaruhnya air tawar dan memiliki beragam sumberdaya  yang  pulih  maupun  tidak  pulih. Secara sosial ekonomi wilayah pesisir tempat aktivitas  manusia  bersosialisasi  yaitu; kepemerintahan,sosial ekonomi,budaya pertahanan keamanan
Penguatan  ekonomi  lokal  (PEL) menurut, World  Bank ;  PEL  sebagai  proses yang  dilakukan  secara  bersama  oleh pemerintah,  usahawan,  dan  organisasi  non pemerintah  untuk  menciptakan  kondisi  yang lebih  baik  untuk  pertumbuhan  ekonomi  dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.
Penguatan Ekonomi Lokal,
bertujuan  untuk  membangun  kapasitas ekonomi  dari  suatu  lokasi  sebagai  dasar untuk  memperbaiki  masa  depan    ekonomi dan  kualitas  kehidupan  seluruh  anggota masyarakatnya.  Sementara,  itu  fokus  PEL adalah upaya meningkatkan derajat kompetitif  ( competitiveness ),  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan, menjamin  pemerataan  dan  meningkatkan kualitas  dari  pertumbuhan  ekonomi  yang terjadi. Bank  Dunia  menggaris    bawahi secara  ideal  pengembangan  strategi  PEL harus  menjadi  bagian  integral  dari  proses perencanaan strategis yang dilakukan dalam skala lokasi yang lebih luas, misalnya provinsi dan kabupaten/kota.
Blakely and Bradshaw menyatakan; PEL adalah proses dimana pemerintah lokal dan  organsisasi  masyarakat  terlibat  untuk mendorong,  merangsang,  memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
International  Labour  Organization (ILO);  PEL  adalah  proses  partisipatif  yang mendorong  kemitraan  antara  dunia  usaha dan  pemerintah  dan  masyarakat  pada wilayah  tertentu,  yang  memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan  strategi  pembangunan  secara umum, dengan menggunakan sumber daya local  dan  keuntungan  kompetitif  dalam konteks global, dengan tujuan akhir
@2017, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen
Zona perlindungan 1.Konservasi 2.Preservasi Zona pemanfaatan:
1.Penangkapan. 2.Budidaya Penguatan
Kelembagaan:
1.UU/Perda 2.Kearipan Lokal 3.Pengawasan
menciptakan  lapangan  pekerjaan  yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.
A. H.  J.  Helming  menyatakan bahwa;  PEL  adalah  suatu  proses  dimana kemitraan  yang  mapan  antara  pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia  usaha  mengelola  sumber  daya  yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan  merangsang  (pertumbuhan)  ekonomi pada  suatu  wilayah  tertentu.  Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber  daya  manusia,  kelembagaan  dan sumber daya fisik.
Giancarlo  Canzanelli  menyatakan; PEL  adalah  proses  yang  tepat  untuk menciptakan  kondisi  yang  sesuai  untuk ketenagakerjaan yang berkelanjutan,
penciptaan  dan  pertumbuhan  usaha  kecil dan menengah untuk memperluas pembangunan manusia dan lapangan kerja yang layak.
Untuk itu Penguatan Ekonomi Lokal (PEL) adalah; mengoptimalkan sumberdaya lokal  sesuai  daya  dukung  wilayah  baik sumberdaya alam, buatan dan sumberdaya manusia  yang  melibatkan  pemerintah termasuk  lembaga  non  pemerintah dalam
mengembangkan  ekonomi,  dengan  tetap mempertimbangkan  kearipan  lokal  suatu wilayah. Penguatan  ekonomi  lokal  wilayah pesisir tidak semata-mata dipandang sudut ekonomi saja namun diperlukan keterpaduan  pengelolaannya  yang  meliputi dimensi  sosial  ekonomi  dan  dimensi kelembagaan mencakup ekosistemnya sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan dalam  penguatan  ekonomi  lokal  wilayah pesisir. Keberhasilan  penguatan  ekonomi lokal  wilayah  pesisir  tidak  terlepas  dari kemauan  politik  Pemerintah  Daerah  dalam pengambilan  keputusan.  Untuk  itu  perlu secara cermat pemerintah daerah mempertimbangkan dari semua aspek yang ada di wilayah pesisir. Sehubungan dengan itu  pula  penguatan  ekonomi  lokal  wilayah pesisir perlu adanya payung hukum (perda) dengan  ketersedia  peraturan  daerah landasan  hukum  dalam  pengelolaan ekonomi lokal dapat dipertanggung jawabkan  secara  yuridis  formil.  Sejelasnya di gambarkan dalam diagram 1.
Gambar  1. Penguatan ekonomi Lokal Wilayah Pesisir
Pemda/DPRD Kebijakan Penguatan Ekonomi
Penguatan Ekonomi: Wilayah Pesisir: Usaha ,Mikro dan Kecil Dimensi Kelembagaan /Hukum Penguatan ekonomi lokal Wilayah Pesisir. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
@2017, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen
Tabel 1. Laju Perkembangan Produksi Perikan tangkap Provinsi Bengkulu (Ton) Tahun 2006-2009
3000 2500
2000
1500 1000 500 0 P ro d u ks i d al am T o n

## KERAGAAN USAHA MIKRO DAN KECIL WILAYAH PESISIR BENGKULU
Bengkulu  secara  geografis    terletak di pantai bagian barat sumatera mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan lautan  yang  besar  dan  beragam.  Hal  ini disebabkan dua pertiga wilayahnya merupakan  kawasan  pesisir.  Potensi sumberdaya  wilayah  pesisir  tersebut  dapat digali  sesuai  dengan  kemampuan  daerah dan  dapat  dijadikan  salah  satu  sentra produksi baru dalam menumbuhkembangkan perekonomian daerah. Luas  dan  besarnya  wilayah  pesisir Bengkulu tersebut belumlah menjadi tulang punggung ekonomi daerah dalam meningkat  pembangunan  daerah  berbagai bidang.  Pemanfaatan  sumberdaya  wilayah pesisir    pada    saat    ini    belum  mampu
memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah khusus pembangunan ekonomi.
Usaha  mikro  dan  kecil  wilayah pesisir  pada  umumnya  usaha  yang dilakukan masih tradisionil belumlah banyak menyentuh  aspek  manajerial  yang  sesuai dengan badan usaha secara modren.Secara konsep  usaha  mikro  dan  kecil  wilayah provinsi Bengkulu :
1. Usaha  mikro  nelayan  tangkap  yang mempunyai perahu tanpa Motor
2. Usaha  kecil  nelayan  tangkap  yang mempunyai Perahu Motor 1 s/d 5 ton. Jumlah usaha mikro, kecil di wilayah pesisir, untuk usaha mikro berjumlah 1.664 dan usaha kecil berjumlah 1.817.Sedangkan  tingkat  produksi  dari usaha mikro dan kecil sejelasnya digambarkan dalam tabel berikut ini: Bengkulu Selatan Bengkulu Utara Kaur Seluma Muko- Muko Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Ton (10) 111.08 445.66 436 879.8 557.59 316.45 2,547
Jumlah Produksi secara keseluruhan perikanan  tangkap  pada  Tahun  2009 sebesar  41.088,9  dengan  kontribusi terhadap  Produk  Demostik  Brutto  sebesar (PDRB)  Rp.  564.822.990.  (dalam  harga berlaku).

## STRATEGI PENGUATAN EKONOMI LOKAL WILAYAH PESISIR
Penguatan  ekonomi  lokal,  wilayah pesisir kebijakan strategi adalah; (i) strategi pengaturan    kelembagaan,    (ii)    strategi
efisiensi pemanfaatan sumberdaya ekonomi. Strategi  pengaturan  kelembagaan ; peranan  Pemerintah  yang  mempunyai otoritas  yang  diberikan  UU  No  32  dan No.33 berpeluang dalam penataan dan tata kelola  pembangunan  sangat  menentukan keberhasilan  pengelolaan  usaha  mikro  dan kecil wilayah pesisir Kota  Bengkulu. Hal ini disebabkan sebagai institusi yang berwenang  dapat  mengarahkan  dan memberikan  dorongan  terhadap  pelaku kegiatan di wilayah pesisir dengan
@2017, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen
membuat kebijakan dan pengaturan yang efektif dan efisien.
Kebijakan pengaturan dalam kegiatan  usaha  wilayah  pesisir  peran  serta
Pemerintah  daerah  sangatlah  strategis dalam  pengembangan  dan  pertumbuhaan usaha  mikro  dan  kecil  wilayah  pesisir  di Provinsi Bengkulu. Dalam upaya pemanfaatan sumberdaya pesisir pengaturan  pengembangan  usaha  mikro, kecil  dan  menengah,  Pemerintah  daerah haruslah mempertimbangankan daya dukung  bio  fisik  wilayah  pesisir,  sesuai dengan  prinsip  dasar  pembangunan berkelanjutan.
Pengaturan  kelembagaan  adalah landasan rules  of  the  game di  wilayah pesisir  dengan  cara  membuat  payung hukum  yang  jelas  dan  transparan memberikan  kepastian  usaha  mikro  dan kecil dalam berusaha.
Strategi  Efisiensi  Sumberdaya ekonomi ; strategi ini lebih difokuskan dalam
pemanfaatan  sumberdaya  wilayah  pesisir, secara,  ekonomi,  sosial  budaya,  dengan memperhitungkan  daya  dukung  ekonomi dan  daya  dukung  sosial  wilayah  pesisir. Pentingnya mempertimbangkan daya dukung  ekonomi,  sosial,  sebagai  upaya keberkelanjutan  produktivitas  sumberdaya wilayah pesisir.
Dengan  efisiensi  ekonomi  dapat meminimumkan  kerusakan  sumberdaya wilayah  pesisir  dan  mengurangi  depresiasi rente  ekonomi,  disparitas  pendapatan  dan terjaminnya  sumberdaya  pesisir  di  Provinsi Bengkulu. Usaha  yang perlu dilakukan tata kelola  pengembangan  ekonomi  lokal sebagai  kekuatan  perekonomian  daerah. Selain  itu  perlu  membagi  zona-zona pemanfaatan dan konservasi.
Strategi  pengelolaan  penguatan ekonomi  wilayah  pesisir  dimasa  otonomi daerah dibutuhkan framework pengelolaan. Selengkapnya dapat disajikan dalam tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Framework Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Wilayah Pesisir Di Bengkulu
Ke bi ja ka n Da era h Strategi Pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil
Ekonomi Kelembagaan dan Hukum Epektifitas pengaturan 1. Pengalokasian sumberdaya pesisir, tetap menjamin keberkelanjutan sumberdaya 2. Memberikan Aksebilitas dan fasilitas berusaha (biyai Tranksaksi, modal) 3. Pengaturan tata Niaga dan Informasi Pasar 4. Menciptakan Iklim berusaha yang kondusif 1. Penata Tata Ruang dan zona pemanfaatan 2. Penegak hukum terhadap pemanfaatan sumbrrdaya pesisir yg  tidak  ramah  lingkungan (pemakaian Trwal) 3. Kordinasi antara Instansi dalam pengembangan usaha UMK
4. Mendorong peranan Kearipan lokal dan modal sosial masyarakat pesisir. 5. Adanya Limted Entry terhadap usaha besar dan menengah Efisiensi Ekonomi 1. Mendorong kemitraan, pemerata pendapatan, penyerapan tenaga kerja, alih teknologi 2. Peningkatan mutu produksi 3. Pengembangan fasilitas produksi (Cold stroge) 4. Pengembangan Produksi 5. Pengembangan Pasar 1. Perda Yang mendorong Penguatan UMK 2. Mendorong Kemitra Usaha dan jejaring kerja 3. Penguatan distribusi hasil produksi UMK 4. Penegmbangan jiwa wiraswasta 5. Pelatihan
@2017, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen

## KESIMPULAN
Wilayah  pesisir  di  era  otonomi, belumlah  mengacu  pada  pembangunan berkelnajutan  dan  mempertimbangkan daya  dukung  wilayah  pesisir,  penguatan ekonomi  lokal  wiilayah  pesisir  terutama pengelolaan  usaha  mikro  dan  kecil  masih bersifat sektoral dan belum terpadu Strategi  Kebijakan  yang  perlu dilakukan adalah efektifitas pengaturan dan efsiensi pemanfaatan dengan cara pengelolaan yang terpadu, yang mempertimbangkan karateristik sumberdaya  wilayah  pesisir  dan  kearipan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  2009. Bengkulu Dalam  Angka. Penerbit  Badan  Pusat Statistik Propinsi Bengkulu. Bengen,  D.  G.  2001. Ekosistem  dan Sumberdaya  pesisir  dan  lautan .  Pusat Kajian  Sumberdaya  Pesisir  dan  lautan,
Institut Pertanian Bogor.
Budiharsono,  S.  2001. Teknik  Analisis Pembangunan  Wilayah  Pesisir  Dan Lautan .  Jakarta.  Cetakan  Pertama  PT Pradnya Paramita.
Cicin  -  Sain  B,  and  R.W.  Knecht.  1998. Intergrated  Coastal  And  Ocean Management.  Concept  and  Practices . Washington D.C. Island Press.
Clark.  R  Jhon,.  1996. Coastal  Zones Management Hand Book.Lewis Publishers, Boca Raton London New York Washington, D.C. Dahuri,  R,  J.  Rais,  S.P.  Ginting  dan  M.J. Sitepu.  1996. Pengelolaan  Sumberdaya Wilayah  Pesisir  dan  Lautan  seacara Terpadu , .  Jakarta.  Cetakan  Pertama PT.Pradnya Paramita Jakarta. Fauzi, A. 2004. Ekonomi Sumberdaya Alam Dan  Lingkungan  Teori  dan  Aplikasi ,. Jakarta. Penerbit PT Gramedia. Hidayat Syarif dan Masyhuri.2001. Menyingkap Akar Persoalan Ketimpangan Ekonomi di Daerah Sebuah Kajian Ekonomi Politik . Jakarta. Penerbit Pamator
Jackie  and  Kay,. Coastal  Planning  and
Management ,. London and New York. E & FN SPON An imprint of Routledge. Kuncoro Mudrajad. 2010. Masalah, Kebijakan,  dan  Politik,  Ekonomika Pembangunan . Jakarta. Penerbit
Erlangga.
Kusnadi.  Drs.  M.A.2006.  Konflik  Sosial
Nelayan,  Kemiskinan  dan  Perebutan Sumberdaya  Alam.  Yogyakarta.  Penerbit LkiS . Leo  Agustino.2011. Sisi  Gelap  Otonomi
Daerah .  Bandung  Penerbit  Widya Pajajaran.
Mubyarto. 2001. Prospek    Otonomi Daerah  Dan  Perekonomian  Indonesia Pasca  Krisis  Ekonomi .  Yogyakarta Penerbit BPFE. Mangkoesoebroto Guritno.Dr.,M.Ec.2010. Ekonomi  Publik .  Yogyakarta.Penerbit BPFE. Universitas Gajah Mada. Masyhudzulhak.2007. Analisis  Tata  Niaga Perikanan  Tangkap .Bogor.  Penerbit Jurnal  PKSPL  IPB.  Jurnal  Pesisir  Dan lautan  Akreditasi  No.22/Dikti/Kep.202. ISSN 1410-7821 Volume 8. No.1.
Munasinghe, M. 2001. Analyzing The Nexus of Sustainable Development ang Climate Change:  An  Overview .  Srilangka. Munasinghe  Institut  for  Development (MIND).
Prawirokusumo  Soeharto.  2001. Ekonomi Rakyat  (konsep,  Kebijakan,  dan Strategi) .Yogyakarta. Penerbit. BPFE. Purwanti  Puji.Dr.Ir.  2010. Model  Ekonomi Rumah  Tangga  Nelayan  Sekala  Kecil. Malang.  Penerbit  Universitas  Brawijaya Press.
Sajogyo  dan  Sumantoro  Martowijoyo.2005. Pemberdyaan  Ekonomi  rakyat  Dalam Kancah  Globalisasi .Bogor.    Penerbit Sains.
Tambunan  Mangara.2010. Menggagas Perubahan  Pendekatan  Pembangunan Mengerakan  Kekuatan  Lokal  dalam Globalisasi .  Jakarta.  Penerbit  Graha Ilmu. Undang-Undang Otonomi Daerah. UU.NO.32 dan UU No 33 Tahun   .2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta Penerbit Fokusmedia.
@2017, JM-Prodi MM SPs UIKA Publishing http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen