Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana jurnalkelola@gmail.com
e-ISSN 2549-9661 Volume: 10, No. 1, Januari-Juni 2023 Halaman: 1-252

## Pemberdayaan Guru Bahasa Bali Jenjang SMA/SMK dalam Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali

## I Wayan Gede Wisnu
Universitas Pendidikan Ganesha gede.wisnu@undiksha.ac.id
Ida Ayu Putu Purnami Universitas Pendidikan Ganesha putu.purnami@undiksha.ac.id
Ni Putu Diana Sari SMP Negeri 11 Denpasar nisari23@guru.smp.belajar.id

## ABSTRACT
This  study  describes  the  policies  of  the  Provincial  Government  of  Bali  regarding  the empowerment  of  Balinese  language  teachers.  This  departs  from  the  district  or  city government's  policy  on  empowering  Balinese  language  teachers  by  appointing  local government contract teachers who only reach the elementary and secondary education levels, as  explored  through  previous  research  in  Denpasar.  Meanwhile,  the  SMA/SMK  education level is under the authority of the Provincial Government (Bali), which will become the locus and focus of this research as follow-up research. Concerning this background, this research aims  to  describe  (1)  the  implementation  and  (2)  the  policy  implications  of  the  Provincial Government of Bali in empowering Balinese language teachers. This research is designed as policy research using qualitative descriptive construction. In this case, the research data is conceived  as  an  ideological  substance  and  structure  as  an  empirical  actualization  of Denpasar City Government policies obtained through documentation studies, interviews, and questionnaires. Research data analysis was carried out through reduction, classification, and interpretation.  The  results  of  this  study  indicate  that  (1)  the  implementation  of  the  Bali Provincial Government's policy regarding the empowerment of Balinese language teachers in  the  form  of  delegation,  arrangement,  and  mapping  of  Balinese  language  teachers Meanwhile,  (2)  the  implications  of  the  Bali  Provincial  Government  policy  regarding  the empowerment of Balinese language teachers are in the form of balancing, strengthening, and developing Balinese language teachers.
Keywords : Policy, Balinese Teacher, Bali Province
Article Info Received date: 30 November 2022 Revised date: 1 Juni 2023 Accepted date: 27 Juni 2023

## PENDAHULUAN
Perhatian
pemerintah terhadap
keberadaan  dan  keberlanjutan  bahasa  daerah merupakan  suatu  kewajiban  yang  telah  diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 32 tentang
penghormatan  dan  pemeliharaan  bahasa  derah di  Nusantara  oleh  negara.  Sejalan  dengan  itu, undang-undang  kebahasaan  Nomor  24  Tahun 2009  juga  menegaskan  tentang  keberadaan bahasa  daerah  yang  berdampingan  dalam
penggunaan  bahasa  Indonesia  secara  resmi. Landasan  konstitusional  tentang  kebahasaan tersebut  sinergis  terhadap  slogan  “Trigatra Bangun  Bahasa”  oleh  Badan  Pengembangan dan  Pembinaan  Bahasa  Kemendikbudristek, yaitu  “Utamakan  bahasa  Indonesia,  lestarikan bahasa  daerah,  dan  kuasai  bahasa  asing”. Berkenaan  dengan  kondisi  yang  demikian, pemerintah  pusat  dan  daerah  telah  melakukan serangkaian  upaya  dalam  pemertahanan  dan pengembangan bahasa daerah.
Pemerintah Provinsi Bali sebagai salah satu  pemerintah  daerah yang  memiliki perhatian  serius  terhadap  keberlangsungan bahasa Bali senantiasa berupaya meningkatkan kualitas  pembelajaran  bahasa  Bali  sejalan dengan  arah  kebijakan  dari  pemerintah  pusat. Hal  ini  terefleksi  melalui  sejumlah  kebijakan pemerintah daerah di Bali, baik tingkat provinsi maupun  kabupaten/kota.  Dalam  hal  ini, perhatian tersebut teraktualisasi melalui Peraturan  Gubernur  Bali  No.  20  Tahun  2013 tentang Bahasa,  Aksara  dan  Sastra  Daerah Bali  Pada  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah terkait pembelajaran bahasa Bali secara formal. Peraturan  tersebut  diperkuat  dengan  Peraturan Gubernur  No.  80  Tahun  2018  tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan  Bahasa  Bali terkait  pembelajaran  dan pengembangan  bahasa  Bali  secara  informal. Kedua  peraturan  tersebut  menjadi  suatu referensi  bagi  pemerintah  kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan tentang peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Bali.
Suatu kebijakan strategis dalam peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Bali teridentifikasi  pada  kebijakan  pengangkatan guru kontrak kabupaten/kota yang diawali oleh kebijakan  pemerintah  Kota  Denpasar  melalui Dinas  Pendidikan  Kepemudaan  dan  Olahraga (Disdikpora)  Denpasar  (Wisnu  dkk.,  2021). Dalam hal ini, Disdikpora Kota Denpasar telah melaksanakan  pengangkatan  guru  kontrak bahasa  Bali  pada  jenjang  sekolah  dasar  (SD)
dan  sekolah  menengah  pertama  (SMP). Kebijakan  tersebut  dimulai  pada  tahun  2017 dan  berlanjut  setiap  tahun  hingga  saat  ini. Sampai  dengan  tahun  2021,  guru  kontrak bahasa Bali berjumlah 141 orang yang tersebar di  SD  Kecamatan  Denpasar  Utara  (38  orang), SD di Kecamatan Denpasar Timur (26 orang), SD  di  Kecamatan  Denpasar  Barat  (35  orang), SD di Kecamatan Denpasar Selatan (32 orang), dan SMP di seluruh Kota Denpasar (10 orang) (Wisnu dkk., 2022)
Persebaran  tersebut  mengindikasikan suatu  keterserapan  lulusan  pendidikan  bahasa Bali  pada  sekolah  yang  bernaung  di  bawah kewenangan Disdikpora Kota Denpasar. Keterserapan tersebut baru mencapai 85% dari keseluruhan  jumlah  guru  bahasa  Bali  yang diperlukan (pada jenjang SD dan SMP Negeri) di  wilayah  kepemerintahan  Kota  Denpasar. Pencapaian  tersebut  memproyeksikan  suatu keberlanjutan  dari  pengangkatan  guru  kontrak bahasa  Bali  oleh  Disdikpora  Kota  Denpasar seperti  terealisasi  pada  tahun  2021  dan  2022. Hal  ini  diperkuat  oleh  penambahan  sekolah negeri  tingkat  SMP,  penambahan  kuota  guru sejalan  dengan  perubahan  status  guru  kontrak sebelumnya  menjadi  guru  kontrak  Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK), penambahan rombel (kelas) di tingkat SD, dan sejumlah guru bahasa Bali tingkat SD dan SMP yang  memasuki  masa  purna  tugas  (Pensiun). Kondisi  yang  demikian  merefleksikan  suatu harapan tentang keberlanjutan dalam keterserapan lulusan pendidikan bahasa Bali.
Upaya  dari  Pemerintah  Kota  Denpasar tersebut  telah  memberikan  suatu  inspirasi  dan motivasi bagi pemerintah kabupaten lain di Bali untuk melakukan hal serupa dalam peningkatan kualitas  pembelajaran  bahasa  Bali  di  daerah masing-masing, seperti upaya  dari  Pemerintah Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung. Sebagai suatu kabupaten yang memiliki APBD tertinggi  dan  dekat  dengan  Kota  Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung turut melaksanakan hal serupa secara berkelanjutan.
Demikian  pula  dengan  Pemerintah  Kabupaten Klungkung  yang  memiliki  perhatian  yang serius  terhadap  upaya  pelestarian  bahasa  Bali. Di  samping  itu,  nuansa  persaingan  sekolah  di kabupaten  tersebut  cenderung  terkategori siginifikan  karena  telah  terjadi  dari  jenjang pendidikan anak usia dini (Pasanea dkk., 2022). Hal  ini  terekspresi  pada  pendirian  Pusat Kebudayaan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Bali  di kawasan  hilir  DAS  Unda,  di  Desa  Gunaksa. Upaya dari kedua kabupaten tersebut memperluas  peluang  keterserapan  dalam pemberdayaan lulusan pendidikan bahasa Bali. Keterserapan ini kian meluas ketika kabupaten lain turut melakukan hal yang serupa.
Upaya Pemerintah Kota Denpasar serta kabupaten lain, seperti Badung dan Klungkung, telah  berperan  secara  signifikan  dalam penyerapan  lulusan  pendidikan  bahasa  Bali. Walaupun  demikian,  upaya  tersebut  terbatas pada  tingkat  SD  dan  SMP.  Sementara  itu, pemberdayaan  guru  pada  tingkat  SMA/SMK tidak  dapat  dijangkau  karena  berada  dalam kewenangan  Pemerintah  Provinsi (Bali). Terkait  dengan  itu,  Pemerintah  Provinsi  Bali melalui  Disdikpora  Provinsi  Bali  juga  telah melakukan  hal  serupa  berupa  pengangkatan guru  kontrak  bahasa  Bali  di  SMA/SMK  yang tersebar  di  Pemerintahan  Provinsi  Bali. Berdasarkan  informasi  singkat  dari  operator DAPODIK  ketika  pelaksanaan  observasi  awal di kantor Disdikpora Provinsi Bali, pengangkatan guru kontrak jenjang SMA/SMK mulai  dilaksanakan  pada  tahun  2016,  yang meliputi  guru  mata  pelajaran  matematika, kimia,  biologi,  hingga  pada  guru  bahasa  Bali. Pengangkatan  tersebut  berkelanjutan  hingga tahun  2022  sebagai  suatu  pelimpahan  dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi Bali.
Penelitian  ini  diarahkan  pada  suatu kajian terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Bali  dalam  pemberdayaan  guru  bahasa  Bali berkenaan  dengan  pengangkatan  guru  kontrak bahasa  Bali  pada  jenjang  SMA  dan  SMK. Sejalan  dengan  itu,  permasalahan  yang  dikaji
meliputi  implementasi  dan  implikasi  dari kebijakan pengangkatan guru kontrak tersebut. Kajian  ini  berorientasi  pada  pemerolehan  data serta  pemahaman  yang  komparatif  dan komprehensif  tentang  implementasi  kebijakan pemerintah  daerah  di  Bali  berkenaan  dengan pemberdayaan  guru  bahasa  Bali  melalui pengangkatan guru kontrak pemerintah daerah. Di  samping  itu,  kajian  tersebut  sekaligus sebagai perluasan serta pengembangan terhadap  kajian  serupa  tahun  sebelumnya tentang “Implementasi dan Implikasi Kebijakan  Pemerintah  Kota  Denpasar  dalam Pemberdayaan  Guru  Bahasa  Bali”  (2021). Dalam  hal  ini,  kajian  pada  ranah  kebijakan Pemerintah Provinsi Bali merupakan representasi  dari  esensi  pemberdayaan  lulusan pendidikan  bahasa  Bali  di  daerah  Bali  terkait kedudukan dan peranan pemerintah daerah Bali dalam  pemertahanan  bahasa  Bali  seperti teraktualisasi  melalui  pendidikan  formal. Kajian tentang kebjikan seperti yang dilakukan melalui penelitian ini belum banyak terkonstruksi dalam penelitian kependidikan di Bali  yang  cenderung  pada  ranah  pedagogik. Dengan demikian, penelitian terhadap pemberdayaan  guru  bahasa  Bali  jenjang SMA/SMK dapat menjadi suatu eksplorasi dan elaborasi terhadap kebijakan pemerintah daerah di Bali tentang peningkatan kualitas pembelajaran (bahasa Bali) secara konstruktif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merujuk  pada  suatu prosedur keilmuan dalam pemetaan, pemerolehan,  pengkajian,  serta  penyajian  data penelitian  sebagai  suatu  metode  penelitian. Prosedur  ini  berkenaan  dengan  serangkaian langkah  yang  konstruktif  dalam  penelitian. Dalam hal ini, konstruktivitas metode penelitian,  meliputi:  (1)  rancangan  penelitian, (2) jenis data penelitian, (3) metode pengumpulan  data,  serta  (4)  metode  analisis data penelitian (Arikunto, 2010).
(1)  Penelitian  ini  merupakan  suatu  tipologi penelitian  kualitatif  yang  dirancang  dalam formulasi sebagai penelitian kebijakan. Dalam hal ini, orientasi penelitian tertuju pada evaluasi kebijakan yang sedang berlaku untuk menghasilkan  kebijakan  yang  efektif  dan efisien  di  masa  berikutnya  (Sugiyoni,  2019). Sejalan  dengan  itu,  orientasi  penelitian  tertuju pada suatu deskripsi tentang implementasi dan implikasi  kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Bali terkait pemberdayaan guru bahasa Bali. (2)  Data  penelitian  secara  umum  berupa  data primer  dan  sekunder.  Dalam  konteks  ini,  data primer dimaksudkan sebagai konstruksi ideologis  dari  kebijakan  Pemerintah  Provinsi Bali  terkait  permberdayaan  guru  bahasa  Bali. Sementara  itu,  data  sekunder  dimaksudkan sebagai  aktualisasi  empiris  dari  kebijakan Pemerintah
Provinsi Bali
terkait permberdayaan guru bahasa Bali tersebut. (3)  Data penelitian dikumpulkan melalui  studi dokumentasi,  wawancara,  dan  angket  secara terpadu.  Dalam  hal  ini,  pengumpulan  data melalui  studi  dokumentasi  berkenaan  dengan unggahan peraturan pemerintah daerah tentang perekrutan guru serta SK pengangkatan kontrak bahasa  Bali  pada  jenjang  SMA  dan  SMK  di wilayah Bali. Sementara itu, pengumpulan data melalui wawancara berkenaan dengan pemahaman  latar  belakang,  pelaksanaan,  serta keberlanjutan  dari  kebijakan  tersebut  kepada aparatur  pemerintah  sebagai  penyelengara. Sejalan dengan itu, pengumpulan data melalui angket berkenaan dengan suatu konfirmasi dan komparasi  tentang  pelaksanaan  kebijakan tersebut  terhadap  para  guru  kontrak  sebagai peserta.
(4) Data penelitian dianalisis melalui serangkaian  tahapan,  yang  meliputi:  reduksi, klasifikasi,  dan  interpretasi.  Dalam  kaitan  ini, reduksi data berkenaan dengan selektivitas data tentang  kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Bali. Hal  ini  teraktualisasi  melalui  pemilihan sejumlah  dokumen  yang  terkait  dengan kebijakan  pengangkatan  guru  bahasa  Bali,
penjelasan tentang pemahaman latar belakang, pelaksanaan,  serta  keberlanjutan  kebijakan tersebut  oleh  Kepala  Bidang  Kepegawaian Disdikpora  Provinsi  Bali,  serta  konfirmasi tentang penerimaan dan pemetaan guru bahasa Bali jenjang SMA/SMK oleh guru bahasa Bali non-PNS di wilayah Disdikpora Provinsi Bali. Sementara  itu,  klasifikasi  data  berkenaan dengan  konstruktivitas  data  dalam  kategori sebagai  implementasi  dan  implikasi  dari kebijakan  pemerintah  provinsi  Bali  tersebut sesuai  dengan  rumusan  masalah  penelitian. Sejalan dengan itu, interpretasi data berkenaan dengan  kognitivitas  data  secara  korelatif, komparatif,  kompilatif,  serta  komprehensif terhadap data yang telah terklasifikasi tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  tentang  pemberdayaan guru  bahasa  Bali  jenjang  SMA/SMK  dalam kebijakan  pemerintah  Provinsi  Bali  berkenaan dengan  suatu  refleksi  pada  (1)  implementasi dan  (2)  implikasi  dari  kebijakan  tersebut. Dalam  hal  ini,  implementasi  pemberdayaan guru  bahasa  Bali  jenjang  SMA/SMK  dalam kebijakan  pemerintah  Provinsi  Bali,  meliputi: pelimpahan,  penataan,  dan  pemetaan  guru bahasa  Bali  berdasarkan  kebijakan  tersebut. Sementara  itu,  implikasi  pemberdayaan  guru bahasa  Bali  jenjang  SMA/SMK  dalam kebijakan  pemerintah  Provinsi  Bali,  meliputi: perimbangan,  penguatan,  dan  pengembangan guru  bahasa  Bali  seiring  kebijakan  tersebut. Substansi  dari  kedua  dimensi  utama  pada penyajian  hasil  penelitian  ini,  yaitu  tentang implementasi  dan  implikasi  tersebut,  beserta sejumlah aspek yang terkorelasi dan terintegrasi  secara  konstruktif  selanjutnya terdeskripsi  melalui  serangkaian  pembahasan sebagai berikut.
1. Implementasi Pemberdayaan Guru
Bahasa  Bali  jenjang  SMA/SMK  dalam Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali
Pelimpahan Guru Kontrak Bahasa Bali dari  Kabupaten/Kota  ke  Provinsi  Bali. Kewenangan dalam pengelolaan satuan pendidikan  pada  ranah  pemerintah  daerah  di Bali  mengalami  perubahan  secara  struktural dan  sektoral  sejak  tahun  2017.  Dalam  hal  ini, Pemerintah Provinsi Bali memperoleh kewenangan  mengelola  satuan  pendidikan, khususnya  sekolah  pada  jenjang  SMA/SMK. Kondisi  yang  demikian  telah  meringankan beban  dan  sekaligus  menguatkan  peluang kabupaten/kota dalam peningkatan serta pengembangan  substansi  utama  penunjang kualitas  pendidikan,  yaitu  ketersediaan  guru yang  berkompetensi  secara  proporsional  serta sarana  dan  prasarana  kependidikan  yang berakomodasi  secara  teritorialitas  komunal.
Fenomena  ini  terekspresi  melalui  kebijakan Kota  Denpasar  dalam  pengangkatan  guru kontrak bahasa Bali pada jenjang SD dan SMP beserta  penambahan  jumlah  sekolah  (SMP) terjadi  sejak  tahun  2017  (Wisnu  dkk.,  2021). Kebijakan  tersebut  sekaligus  sebagai  suatu atensi  terhadap  sejumlah  fenomena  tentang marginalisasi  pendidikan  di  Kota  Denpasar (Suciani,  2003).  Sejalan  dengan  hal  tersebut, Pemerintah Provinsi Bali turut berperan secara empirik dalam pemberdayaan guru bahasa Bali melalui  pengelolaan  guru  kontrak  jenjang SMA/SMK yang dilimpahkan oleh Disdikpora dari  pemerintah  kabupaten/kota  di  Bali. Peranan  tersebut  secara  umum  bersentuhan terhadap  peningkatan  kuantitas  dan  kualitas guru bahasa Bali seperti terefleksi melalui data tentang  jumlah  guru  yang  menjadi  tenaga Honor  Sekolah  dan  Honor  Daerah  TK  I Provinsi per tanggal 27 September 2022.
Tabel 1. Status Kepegawaian Guru Bahasa Bali di SMA/SMK se-Provinsi Bali No. Status Pegawai Jumlah 1. Guru Honor Sekolah 42 2. Honor Daerah Provinsi Bali 109 Sumber: realtime info GTK Disdikpora Provinsi Bali, 27 September 2022
Tabel 1 tersebut menyajikan status kepegawaian  guru  bahasa  Bali  di  jenjang SMA/SMK  se-Provinsi  Bali  per  tanggal  27 September  2022  dengan  status  Honorer Sekolah  berjumlah  42  orang.  Sementara  itu,
guru  bahasa  Bali  dengan  status  Honor  Daerah (Kontrak)  Provinsi  Bali  berjumlah  109  orang. Presentase data jumlah guru berkenaan dengan status kepegawaian tersebut sebagai berikut.
Gambar. 1. Diagram Perbandingan Jumlah Guru Honor Sekolah dan Guru Kontrak Provinsi Bali
Dari  gambar  1  tersebut,  jumlah  guru yang  berstatus  Honorer  Sekolah  sebesar 27.81%.  Sementara  itu,  jumlah  guru  yang berstatus  Honor  Daerah  Provinsi  Bali  sebesar
72.19%.  Data  tersebut  memperjelas  peranan Pemerintah  Provinsi  Bali  dalam  menunjang pemberdayaan  guru  bahasa  Bali  melalui kewenangan  pengelolaan  guru  SMA/SMK
Guru Honor Sekolah
Guru Kontrak Provinsi
yang dilimpahkan oleh kabupaten/kota di Bali. Peranan yang demikian sejalan dengan marwah dari desentralisasi pendidikan seiring aktualisasi  undang-undang  otonomi  daerah menuju pengembangan suatu wilayah kependidikan  pada  ranah  kadaerahan  yang lebih  kondusif  dan  demokratif  (Chan  &  Sam, 2013).
Penataan  Guru  Kontrak  Bahasa  Bali dari  Kabupaten/Kota  ke  Provinsi  Bali. Pelimpahan  guru  kontrak  bahasa  Bali  dari pemerintah  kabupaten/kota  ke  Pemerintah Provinsi  Bali  berkorelasi  pada  suatu  upaya penataan  terhadap  komposisi  dan  distribusi guru  bahasa  Bali  pada  jenjang  SMA/SMK. Dalam  hal  ini,  penataan  tersebut  merupakan suatu  penyesuaian  jumlah  guru  bahasa  Bali pada  seluruh  SMA/SMK  di  Provinsi  Bali. Upaya  ini  terkait  dengan  data  tentang keberadaan  guru  bahasa  Bali  pada  jenjang pendidikan tersebut yang cenderung menunjukkan  kekurangan  guru  bahasa  Bali. Sementara ini, kekurangan tersebut ditanggulangi  oleh  masing-masing  satuan pendidikan  melalui  pengangkatan  guru  honor sekolah  dengan  pemanfaatan  Dana  BOS  serta penugasan tambahan terhadap guru dari bidang studi  lain  yang  memiliki  kedekatan  secara substansial, seperti guru agama Hindu dan guru Seni  Budaya.    Dalam  kondisi  yang  demikian, kualitas pembelajaran bahasa Bali pada jenjang SMA/SMK  kurang  tercapai  secara  optimal. Selanjutnya,  upaya  penataan  terhadap  jumlah guru bahasa Bali oleh Pemerintah Provinsi Bali merupakan  suatu  langkah  strategis  menuju pencapaian  kualitas  pembelajaran  bahasa  Bali yang  standar  sejalan  dengan  keterbatasan penganggaran dari pemerintah kabupaten/kota. Upaya  ini  merupakan  suatu  implementasi  dari kebijakan  tentang  kualitas  dan  kuantitas  guru menuju profesionalitas guru yang berkelanjutan (Chan & Sam, 2013).
Pemetaan  Guru  Kontrak  Bahasa  Bali dari  Kabupaten/Kota  ke  Provinsi  Bali. Penataan  guru  kontrak  bahasa  Bali  oleh
Pemerintah  Provinsi  Bali  terproyeksi  pada pemetaan  terhadap  kompetensi dan  kualifikasi guru  bahasa  Bali  pada  jenjang  SMA/SMK. Dalam  hal  ini,  kompetensi  yang  dimaksudkan merujuk  pada  keilmuan  guru  bahasa  Bali sebagai  lulusan  ilmu  pendidikan  bahasa  Bali. Sementara  itu,  kualifikasi  yang  dimaksudkan merujuk pada status guru tersebut, yaitu sebagai guru  PNS  dan  sebagai  guru  kontrak,  baik daerah maupun sekolah. Berkenaan dengan itu, pemetaan  guru  kontrak  bahasa  Bali  jenjang SMA/SMK berorientasi pada pendataan tentang  ketersediaan  guru  bahasa  Bali  yang kompeten  beserta  status  yang  dimiliki  oleh keseluruhan  guru  tersebut  hingga  saat  ini. Melalui  pendataan  tersebut  dapat  diketahui, bahwa  ketersediaan  guru  bahasa  Bali  untuk jenjang  SMA/SMK  di  Provinsi  Bali  belum terpenuhi secara  proporsional  dan profesional. Hal  ini  merujuk  pada  sejumlah  guru  berstatus PNS  yang  akan memasuki purnatugas,  jumlah guru  kontrak  sekolah  yang  relatif  besar,  serta sejumlah  guru  bidang  studi  lain  yang ditugaskan  untuk  mengajar  bahasa  Bali. Pemetaan  terhadap  guru  kontrak  bahasa  Bali tersebut  pada  akhirnya  diarahkan  untuk merancang  formasi  penerimaan  guru  bahasa Bali jenjang SMA/SMK dengan status PNS dan PPPK  serta  penambahan  kuota  guru  kontrak daerah guna mengurangi beban sekolah dalam penggunaan  Dana  BOS  satuan  pendidikan untuk pembiayaan honor guru kontrak sekolah. Rancangan  ini  sejalan  dengan  pengangkatan guru  kontrak  daerah  di  kabupaten/kota  seperti dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dari kurun  waktu  tahun  2017  (Wisnu  dkk.,  2021). Upaya  yang  demikian  sinergis  terhadap pengembangan  kebijakan  pendidikan  di  era globalisasi melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik  di  Indonesia  (Chan  &  Sam,  2013). Terlebih lagi ketika saat ini pemerintah sedang menuju  pada  pengembangan  keprofesian  guru yang berkelanjutan (Kastawi & Yuliejantiningsih, 2019)

## 2. Implikasi Pemberdayaan Guru Bahasa Bali jenjang SMA/SMK dalam Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali
Perimbangan  Otoritas  Guru  Bahasa Bali pada jenjang SMA/SMK di Provinsi Bali . Upaya pemberdayaan guru bahasa Bali jenjang SMA/SMK  seiring  kebijakan  Pemerintah Provinsi Bali berimplikasi pada suatu perimbangan  otoritas  dalam  pengelolaan  guru bahasa Bali di wilayah pemerintah daerah Bali. Dalam hal ini, perimbangan tersebut dimaksudkan sebagai suatu pemerataan tanggung  jawab  pada  pengelolaan  guru  secara terstruktur  antara  pemerintah  provinsi  dengan pemerintah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali. Kondisi  yang  demikian  telah  dirasakan  dapat meringankan  beban  finansial  dari  pemerintah kabupaten/kota  dalam  mengelola  keseluruhan komponen  yang  terintegrasi  dalam  satuan pendidikan  secara  berkala  dan  berkelanjutan. Hal  ini  teridentifikasi  melalui  kebijakan pengangkatan  guru  kontrak  daerah  serta penambahan  jumlah  sekolah  oleh  pihak Pemerintah Kota Denpasar (Wisnu dkk., 2021). Lahirnya  Kebijakan  tersebut  merupakan  suatu kesinambungan  dari  kebujakan  serupa  di tingkat  provinsi  yang  telah  menginisiasi  suatu restrukturisasi  dalam  pengelolaan  pendidikan. Demikian  juga  pada  pemerintahan  provinsi yang  kian  fokus  terhadap  penyelenggaraan pendidikan  secara  konstruktif  dan  produktif. Hal  ini  telah  terekspresi  melalui  pengelolaan terhadap  pelimpahan  guru  kontrak  dari kabupaten/kota serta penambahan sekolah pada jenjang  SMA/SMK  di  wilayah  Provinsi  Bali. Upaya tersebut sinergis terhadap implementasi praktik merdeka belajar pada satuan pendidikan di Provinsi Bali (Kartika, 2021).
Penguatan Profesionalitas Guru Bahasa  Bali  pada jenjang  SMA/SMK  di  Bali . Upaya pemberdayaan guru bahasa Bali jenjang SMA/SMK  seiring  kebijakan  Pemerintah Provinsi  Bali  turut  berimplikasi  pada  suatu penguatan  profesionalitas  guru  bahasa  Bali  di kewilayahan  Provinsi  Bali.  Dalam  hal  ini,
penguatan tersebut dimaksudkan sebagai suatu peningkatan  kualitas  guru  bahasa  Bali  sesuai kompetensi  dan  sertifikasi  secara  akademik. Kondisi yang demikian berkaitan dengan peran partisipatif  dari  pemerintah  provinsi  dalam penataan  komposisi  guru  bahasa  Bali  secara terstruktur melalui jenjang SMA/SMK. Peranan  tersebut  telah  teraktualisasi  melalui pendataan  distribusi  dan  kualifikasi  guru bahasa  Bali  pada  jenjang  pendidikan  tersebut. Hal ini telah terimplementasi melalui percepatan  kesempatan  dalam  Pendidikan profesi  Guru  (PPG)  serta  pembentukan  satuan pendidikan  baru  pada  jenjang  SMA/SMK. Upaya  ini sejalan dengan  program  pemerintah pusat  dalam  pengembangan  keprofesian  guru secara  berkelanjutan  (Kastawi  dkk.,  2017). Fenomena  yang  demikian  sinergis  terhadap peningkatan  kualitas  atau  mutu  guru  sebagai salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  dalam dunia pendidikan (Neolaka, 2019).
Pengembangan Kuantitas Guru Bahasa Bali pada jenjang SMA/SMK di Provinsi Bali . Upaya pemberdayaan guru bahasa Bali jenjang SMA/SMK  seiring  kebijakan  Pemerintah Provinsi Bali juga berimplikasi pada pengembangan  kuantitas  guru  bahasa  Bali  di kewilayahan  Provinsi  Bali.  Dalam  hal  ini, pengembangan  tersebut  dimaksudkan  sebagai suatu  penambahan  jumlah  guru  bahasa  Bali pada  jenjang  SMA/SMK  di  Provinsi  Bali. Upaya  tersebut  telah  dilakukan  melalui pengangkatan  guru  bahasa  Bali  dengan  status guru PNS dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Hal  ini  sejalan  dengan  penambahan  jumlah sekolah  pada  jenjang  SMA/SMK  sebagai aktualisasi dari peran partisipatif Provinsi Bali. Upaya  lain  yang  sedang  dilakukan  adalah pengusulan  pengangkatan  guru  bahasa  Bali dengan status PPPK karena selama ini, formasi PPPK terhadap guru bahasa Bali diintegrasikan ke  dalam  formasi  PPPK  guru  Seni  Budaya. Dengan status PPPK tersebut, guru bahasa Bali yang  saat  ini  masih  berstatus  kontrak  sekolah secara  perlahan  dapat  ditiadakan,  sehingga
dapat  meringankan  penggunaan  dana  BOS. Seiring  dengan  itu,  pemerintah  provinsi  Bali juga  berencana  melakukan  penambahan  guru bahasa  Bali  dengan  status  kontrak  daerah (provinsi)  seperti  dilakukan  oleh  pemerintah Kota  Denpasar  serta  beberapa  kabupaten  lain. Serangkaian  upaya  dari  Pemerintah  Provinsi Bali melalui Disdikpora Provinsi Bali tersebut sinergis terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi  Bali  dalam  upaya  revitalisasi  bahasa, aksara,  dan  sastra  Bali  (Sugiartha,  2023). Sinergisitas  kebijakan  dalam  pendidikan  yang demikian  merupakan  suatu  potensi  yang signifikan  dalam  mengatasi  problematika utama pada pendidikan formal, yaitu pencapaian pemerataan terhadap kuantitas dan kualitas pendidikan (Widja, 2012).

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Deskripsi  tentang  keberadaan  guru kontrak  bahasa  Bali  pada  jenjang  SMA/SMK berkenaan  dengan  kebijakan  Pemerintah Provinsi Bali dapat disimpulkan seperti berikut. (1)  Implementasi  pemberdayaan  guru  bahasa Bali  jenjang  SMA/SMK  dalam  kebijakan pemerintah Provinsi Bali, meliputi: pelimpahan,  penataan,  dan  pemetaan  guru bahasa  Bali  di  Provinsi  Bali.  Dalam  hal  ini, pelimpahan berkenaan dengan pengambilalihan kewenangan pada pengelolaan guru bahasa Bali jenjang  SMK/SMK  oleh  Provinsi  Bali. Sementara  itu,  penataan  berkenaan  dengan penyesuaian  jumlah  guru  bahasa  Bali  pada jenjang  SMA/SMK  di  wilayah  Provinsi  Bali. Sejalan  dengan  itu,  pemetaan  berkenaan dengan  perencanaan  yang  terpadu  terhadap komposisi  guru  bahasa  Bali  pada  jenjang SMA/SMK di wilayah Provinsi Bali.
Selanjutnya,  (2)  implikasi  pemberdayaan  guru bahasa  Bali  jenjang  SMA/SMK  dalam kebijakan  pemerintah  Provinsi  Bali,  meliputi: perimbangan,  penguatan,  dan  pengembangan. guru  bahasa  Bali  seiring.  Dalam  hal  ini, perimbangan  dimaksudkan  sebagai  suatu
pembagian  tanggung  jawab  antara  pemerintah daerah  di  Bali  dalam  pengelolaan  pendidikan. Sementara itu, penguatan dimaksudkan sebagai suatu  peningkatan  kualitas  guru  bahasa  Bali sesuai  kompetensi  dan  sertifikasi  akademik. Sejalan dengan itu, pengembangan dimaksudkan  sebagai  suatu  penambahan jumlah  guru  bahasa  Bali  pada  jenjang SMA/SMK di Provinsi Bali. Dengan demikian, kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Bali  dalam pengembangan  dunia  pendidikan  formal, termasuk pada pemberdayaan guru bahasa Bali, telah  terimplementasi  secara  konstruktif  serta terkorelasi secara kontributif terhadap peningkatan  kualitas  pendidikan  di  wilayah Provinsi  Bali  seperti  telah  dirasakan  pada peningkatan kualitas guru bahasa Bali.

## Saran
Pembahasan tentang hasil serta temuan penelitian  ini  selanjutnya  dapat  menyajikan sejumlah rekomendasi sebagai suatu saran, baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut. Secara teoretis, pengkajian terhadap kebijakan pendidikan, khususnya pada pemerintah daerah,  merupakan  sesuatu  yang  menarik  dan penting  dilakukan  sebagai  suatu  evaluasi  dan proyeksi  tentang  pengembangan  aspek-aspek signifikan dalam ranah kependidikan. Berkenaan  dengan  itu,  secara  praktis,  hasil- hasil kajian tentang kebijakan pendidikan dapat menjadi  suatu  acuan  untuk  memperjuangkan sejumlah  kepentingan  dalam  kependidikan seperti  perjuangan  terhadap  formasi  PPPK untuk  guru  bahasa  Bali  yang  saat  ini  sedang diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali di Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset, dan Teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan Praktik . Rineka Cipta.
Chan,  S.  M.,  &  Sam,  T.  T.  (2013). Analisis SWOT:  Kebijakan  Pendidikan  Era Otonomi  Daerah .  PT.  RajaGrafindo Persada.
Kartika, I. M. (2021). Praktik Merdeka Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Denpasar . Universitas Udayana.
Kastawi, N. S., & Yuliejantiningsih, Y. (2019). Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan , 6 (2),
157–168.
https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i2 .p157-168
Kastawi,  N.  S.,  Yuliejantiningsih,  Y.,  &
Sunandar, S. (2017). Efektivitas
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan  Untuk  Guru. Kelola: Jurnal  Manajemen  Pendidikan , 4 (1),
28.
https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i1 .p28-36
Neolaka, A. (2019). Isu-isu Kritis Pendidikan;
Utama  dan  Tetap  Penting  Namun
Terabaikan . PRANADAMEDIA GROUP.
Pasanea, M. R. H., Iriani, A., & Wasitohadi, W. (2022).  Evaluasi  Strategi  Bersaing  di TK  Tunas  Kasih  Klungkung. Kelola: Jurnal  Manajemen  Pendidikan , 9 (1),
88–98.
https://doi.org/10.24246/j.jk.2022.v9.i1 .p88-98
Suciani,  N.  M.  (2003). Penyelenggaraan Pendidikan  Sekolah  Termarjinalkan  di Kota Denpasar . 1–6. https://ojs.unud.ac.id/index.php/ecs/arti cle/view/9734 Sugiartha,  I.  G.  A.  (2023). Kebujakan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Revitalisasi Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali .
Sugiyoni. (2019). Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, Kombinasi,  R&D,  dan  Penelitian Evaluasi) . Penerbit Alfabeta.
Widja,  I.  G.  (2012). Pendidikan  Sebagai Ideologi  Budaya .  Penerbit  Program
Magister  (S2)  dan  Doktor  (S3)  Kajian Budaya Universitas Udayana bekerjasama  dengan  Penerbit  Krishna Abadi.
Wisnu, I. W. G., Purnami, I. A. P., & Sari, N.
P.  D.  (2021). Implementasi  Dan Implikasi  Kebijakan  Pemerintah  Kota Denpasar  Dalam  Pemberdayaan  Guru Bahasa Bali .
Wisnu, I. W. G., Purnami,  I. A. P., & Sari, N.
P. D. (2022). Peranan Pemerintah Kota
Denpasar  Dalam  Pemberdayaan  Guru Bahasa Daerah. Jurnal Bahana Manajemen … , 11 , 137–142.
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/bah ana/article/view/118083