## Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan  Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris
Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati
Fakultas Hukum Universitas Jambi,  Kampus Universita Jambi Pinang Masak Mendalao, Jln. Jambi-Muara Bulian Email: Syamsir_nuraini@yahoo.com

## Abstrak
Prosfek Hukum dalam Penyelenggaraan Cyber Notary di masa yang akan datang erat kaitannya dengan pembangununan  hukum,  pembangunan  masyarakat  dan  pembangunan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi merupakan penomena yang terus berkembang, hampir tidak dapat diimbangi  dengan  perkembangan  hukum.  Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  menjalankan  profesi pelayanan  hukum  kepada  masyarakat,  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan  demi  tercapainya kepastian hukum. Perkembangan  teknologi dan informasi  ini ditandai dengan era teknologi informatika yang  memperkenalkan  dunia  maya  ( cyberspace )  yaitu  dengan  kehadiran Interconnected  network (Internet), komunikasi ini tidak mengunakan media seperti kertas dan Pulpen yang sebenarnya di dalam Ilmu hukum merupakan alat bukti perbuatan hukum. Di dalam Protokol notaris yang terdapat minuta akta berupa  kumpulan  dokumen  yang  merupakan  Arsip  Negara  yang  harus  disimpan  dan  dipelihara  oleh Notaris  dan  dapat  berlaku  sebagai  alat  bukti  di  Pengadilan.  Mendokumentasikan  secara  digital  (Media penyimpanan)  dan  CCTV  sebagai  Dokumen  pendukung  perbuatan  hukum  dalam  penanda  tangan Perjanjian kontrak dan sebagai Protokol Notaris dapat dilakukan dengan menggunakan piranti/perangakat Komputer  dan/atau dengan system komputerisasi ataupum menggunakan Internet. Komputer adalah alat bantu  manusia  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  sehari  hari,  baik  pekerjaan  Pribadi,  di  perkantoran Pemerintah  maupun  Swasta.  Piranti/Peralatan  media  penyimpanan  untuk  mendekumenkan  Arsip  yang pernah dan yang saat ini masih  dipergunakan berupa diisket, Laser Disk, CD, DVD, HD-DVD dan Blu- Ray, Memory  Card , Memory  Card , Flashdisk . USB  Flash  Drive,  Hard  Disk , External  Hard Disk , dan penyimpanan data/dokumen Arsip secara online yang dikenal dengan nama Cloud Storage. CCTV dapat dipergunakan sebagai Dokumen pendukung perbuatan hukum dalam penanda tangan Perjanjian kontrak dan sebagai Protokol Notaris, karena CCTV bisa merekam kegiatan yang sedang dilakukan dalam bentuk Video  record,  bisa  menyimpan  dekumen  secara  elektronik  dan  bisa  mengoneksikan  objek  yang  satu dengan yang lainnya.

## Kata Kunci: cyber notary, media penyimpanan pendukung

## Abstract
Legal  Procedure  in  the  Implementation  of  Cyber  Notary  in  the  future  is  closely  related  to  legal development, community development and the development of science and technology. The development of technology and information is a phenomenon that continues to grow, can hardly be balanced with the development  of  law.  Notary  is  a  certain  position  that  runs  the  profession  in  legal  services  to  the community, needs to get protection and guarantees in order to achieve legal certainty. The development of  technology  and  information  is  characterized  by  the  era  of  informatics  technology  that  introduces cyberspace, namely with the presence of Interconnected networks (Internet), this communication does not use media such as paper and the actual pens in Law are a tool for legal actions. In the Notary Protocol, there are minuta deeds in the form of a collection of documents which are State Archives that must  be stored and maintained by a Notary and can be used as evidence in the event of legal actions in civil law. Digitally  documenting  (storage  media)  and  CCTV  as  supporting  documents  for  legal  actions  in signatories Contract agreements and as a Notary Protocol can be done using a computer / device and / or a computerized  system  or  using the  Internet.  Computers are human  tools in completing  daily work, both personal work, in government and private offices. Storage media tools / equipment for decoding archives that are currently and are still being used in the form of diisket, laser disk, CD, DVD, HD-DVD and Blu- Ray,  Memory  Card,  Memory  Card,  Flashdisk.  USB  Flash  Drive,  Hard  Disk,  External  Hard  Disk,  and
storage of data / documents Archives online, known as Cloud Storage. CCTV can be used as a supporting document for legal actions in signatories to contract agreements and as a notary protocol, because CCTV can  record  activities  that  are  being  carried  out  in  the  form  of  a  video  record,  can  store  documents electronically and can connect objects to one another.

## Keywords: cyber notary, supporting storage media

## Latar Belakang
Notaris  merupakan  jabatan  tertentu  yang  menjalankan  profesi  dalam  pelayanan hukum  kepada  masyarakat,  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan  demi tercapainya kepastian hukum.
Di  Era  melinial    Penyelenggaraan  Jasa  di  bidang  Kenotariatan  menuju  kearah sistem  komputerisasi  yang  merupakan  penomena  baru  dalam  hukum  kenotariatan, dikemukakan R.A. Emma Nurita
Dunia  notaris  merupakan  dunia  yang  fenomenal  dengan  seluruh  atribut  dan kegiatan  yang  dijalani  sehari-hari  oleh  notaris,  dari  berbagai  aktivitas  sampai memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi  kliennya/para  pihak.  Jabatan  notaris diadakan  atau  kehadirannya  dikehendaki  oleh  aturan  hukum  dengan  maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang  bersifat  otentik  mengenai  keadaan,  peristiwa,  atau  perbuatan  hukum. Dengan  dasar  ini  mereka  yang  diangkat  menjadi  notaris  harus  memiliki semangat untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa- apa apabila masyarakat tidak menghendakinya. 1
Kegiatan  yang  dilakukan  dimaksud  di  atas  merupakan  kegiatan  dengan  sistem konvensional  yang  dilakukan  Notaris  dan  para  pihak  dengan  alat  bukti  tertulis  yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Ide “ cyber notary merupakan  ide  di  zaman  melenial  yang  memerlukan  pembaharuan  hukum,  seperti  di kemukan Roscoe Pound law as a tool of society engineering hukum sebagai suatu alat permbaharuan  masyarakat  dalam  bukunya An  Introduction  to  the  Philosophy  of  Law (1954). 2
Konsep cyber notary “berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi  informasi.” 3 Penerapan  konsep cyber  notari tidak  terlepas  dari  Dogmatik hukum seperti dikemukakan Lili Rasjidi dalam R.A. Emma Nurita, yaitu:
Dogmatik  hukum  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu  dogmatics  law.  Buggink menartikan dokmatik hukum sebagai: “…system konseptual aturan hukum, yang bagian  intinya  ditetapkan  (dipositifkan)  oleh  para  pengembang  kewenangan hukum  dalam  suatu  masyarakat  tertentu.  Perumusan  aturan  hukum  oleh pengembang kewenangan hukum disebut pembentukan hukum (rechtsvorming). Pengambilan  keputusan  hukum  oleh  pengemban  kewenangan  hukum  disebut
1 Nurita  Emma  R.A., Cyber  Notary  (Pemahaman  Awal  dalam  Konsep  Pemikiran) ,  PT.  Rafika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 19
2 Salim. HS. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, Hal. 70.
3 http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cybernotary-di-indonesia/,  diakses  pada tanggal 10 Februari 2019.
penemuan  hukum  (Rechtsvinding).  Objek  dogmatik  hukum  adalah  hukum Positif. 4
Kegiatan  Notaris  merupakan  kegiatan  tertata  sesuai  dengan  prosedur  dan kewenangan yang dimiliki dalam artian bahwa Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum harus tersimpan  dengan  baik.  Seperti  yang  diamanahkan  oleh  Pasal  1  angka  (13)  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 2  tahun 2014  “Protokol  Notaris  adalah  kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,”  dan  Pasal  16  huruf  (b) mengatur  bahwa  “membuat  Akta  dalam  bentuk  Minuta  Akta  dan  menyimpannya sebagai bagian  dari  Protokol  Notaris.  Pemanaan Protokol Notaris  kumpulan  dokumen yang merupakan arsip Negara yang disimpan dan dipelihara oleh Notaris dalam bentuk dokumen  yang  bersifat  Dokumen  Fisik  dan  bukan  dokumen  yang  tersimpan  secara Sofware dalam bentuk Digital. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  2  tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  bahwa  aktifitas  seorang  Notaris  dalam menjalankan  tugas  dan  kewenanganya  dalam  membuat  akta  dengan  menggunakan sistem komputerisasi yang berbasis Cyber Notary.
Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada cyber notary yaitu kewenangan dan teknologi.  Kemajuan  di  bidang  ekonomi  membuat  aspek  kewenangan  dan  teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses  kontrak  sehingga  salah  satu  sarana  yang  dapat  mendukung  percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Selain berperan dalam pembuatan kontrak, notaris  juga  berwenang  mengesahkan  tanda  tangan,  menyimpan  akta,  memberikan grosse, salinan dan kutipan akta serta membukukan surat-surat di bawah tangan. Selain itu,  perkembangan  teknologi  informasi  juga  banyak  mempengaruhi  kehidupan masyarakat  telah  mendorong  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Cyber  Notary itu  sendiri adalah  konsep  yang  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  bagi  para  notaris  untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Notaris di  Indonesia  yang  berdasarkan  sistem  hukum civil  law tentunya  memiliki  perbedaan prinsipil dengan notary public yang berasal dari sistem hukum common law. Sebenarnya cyber notary sudah muncul sejak tahun 1995, akan tetapi hal tersebut terhambat  karena  tidak  adanya  dasar  hukum  yang  terkait.  Namun,  sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, wacana cyber notary kembali bergulir. Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik  yang  semakin  pesat,  maka  notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya sebagai  pejabat  umum  tentu  tidak  dapat  lepas  dari  kemajuan  teknologi  sebagai perkembangan  di  masyarakat.  Di  dalam  menjalankan  tugasnya  tersebut,  telah dicantumkan  dalam  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2014.  Kewenangan  lain  yang  dimaksud  dalam  Pasal  tersebut,  telah  dijabarkan dalam  penjelasan  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  02  Tahun  2014  yang menyatakan  bahwa,  “yang  dimaksud  dengan  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  antara  lain:  kewenangan  mensertifikasi  transaksi  yang
4 Nurita Emma R.A., Op.Cit ., Hal. 58.
dilakukan  secara  elektronik  ( cyber  notary ),  membuat  akta  ikrar  wakaf  dan  hipotik pesawat terbang.”
Apabila  seorang  notaris  membuat  akta  menggunakan cyber  notary ,  maka berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain:
Kewenangan  mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara  elektronik  ( cyber notary ), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Tidak demikian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta,  selain  itu  akta  yang  dibuat  tersebut  masih  memiliki  tanda  tanya  apakah sudah  memenuhi  keotentikan  akta  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  1868  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  atau  tidak  karena  ketentuan dalam  Pasal  1868  KUH  Perdata  merupakan  syarat  otensitas  akta  yang menyatakan  bahwa  suatu  akta  otentik  adalah  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. 5
Cyber  notary dapat  mengandung  pengertian  bahwa  akta  notaris  yang  dibuat melalui  alat  elektronik  atau  Notaris  hanya  mengesahkan  suatu  perjanjian  yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya  tidak  dilakukan  di  hadapan  notaris.  Hal  tersebut  akan  mengakibatkan  apakah akta  notaris  tersebut  telah  memenuhi  ketentuan  sebagai  akta  otentik  jika  dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata.
Media  penyimpanan  juga  bisa  sebagai  alat  masukkan  dan  alat  keluaran,  sebagai alat masukkan adalah pada saat data dan informasi yang ada dalam media penyimpanan dibutuhkan  maka  akan  dibuka  di  komputer  atau  piranti/peralatan  teknologi  lainnya, proses tersebut menjadi input. Juga menjadi alat keluaran pada saat data dan informasi yang  ada  dalam  komputer  dipindahkan  atau  disimpan  dalam  media  penyimpanan. Beberapa  jenis  media  penyimpanan  seperti: diisket,  Laser  Disk,  CD,  DVD,  HD-DVD dan Blu-Ray, Memory Card , Memory Card , Flashdisk . USB Flash Drive,  Hard Disk , External Hard Disk .

## Permasalahan
Sesuai dengan permasalahan, maka rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Prosfek Hukum dalam Penyelenggaraan Cyber Notary ?
2. Bagaimanakah  Media  penyimpanan  Sekunder  sebagai  sebagai  Pendukung Profesionalisme Notaris?

## Metode Penelitain
5 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata ,  Pradnya  Paramita, Jakarta, 2009, Hal. 475.
Jenis  penelitan  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  sedangkan Pendekatan  Penelitian  pendekatan  ( approach )  yang  digunakan.” 6 Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ),  pendekatan konseptual  ( conceptual approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach )  dan  pendekatan sejarah  ( historical  Approach ).  Pengumpulan  Bahan  Hukum  bahan  hukum  sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier.
Analisis  Bahan  Hukum  Hasil  analisis  dituangkan  dalam  bentuk  uraian  yang bersifat deskiptif kualitatif, yaitu  suatu  uraian  yang  menggabarkan  permasalahan serta  pemecahan  secara  jelas  dan  lengkap  berdasarkan  bahan  hukum  yang  diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara kualitatif berdasarkan pendekatan diatas
Pembahasan
Prosfek Hukum dalam Penyelenggaraan Cyber Notary .
Pembangununan  hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pembangunan  masyarakat, termasuk perkembangan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi (komputerisasi) merupakan penomena yang sebenarnya dimulai dari tahun 1980-an, yang terus berkembang sampai saat ini. Perkembangan ini sangatlah pesat yang hampir tidak dapat diimbangi dengan Perkembangan hukum. Perkembangan teknologi  dan  informasi  ini  ditandai  dengan  era  teknologi  informatika  yang memperkenalkan  dunia  maya  ( cyberspace )  yaitu  dengan  kehadiran Interconnected network (Internet), komunikasi ini  tidak mengunakan media seperti kertas dan Pulpen yang  sebenarnya  di  dalam  Ilmu  hukum  merupakan  alat  bukuti  perbuatan  hukum.  Di dalam  Protokol  notaris  yang  terdapat  minuta  akta  juga  merupakan  dokumen  negara yang  salah  satu  fungsinya  dapat  berlaku  sebagai  alat  bukti,  menyatakan  bahwa  ada perbuatan hukum yang telah dilakukan para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum  perdata.  Pasal  1  angka  13  UUJN  Perubahan  mencantumkan  bahwa  Protokol Notaris  adalah  Kumpulan  Dokumen  yang  merupakan  Arsip  Negara  yang  harus disimpan  dan  dipelihara  oleh  Notaris  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Dewasa    ini,    perkembangan    teknologi    dan    informasi    semakin    pesat    dan meningkat di  seluruh   dunia.    Globalisasi  telah  menjadi pendorong   lahirnya  era perkembangan      teknologi      informasi.      Fenomena      kecepatan      perkembangan teknologi  informasi   ini  telah   merebak  di   seluruh  belahan   dunia,   tidak  hanya negara    maju  saja,  namun  negara  berkembang  juga    telah  memacu  perkembangan teknologi      informasi.    Dengan      kata      lain,    teknologi      informasi      mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa dan masyarakat. Kemajuan dan perkembangan ini haruslah dikuti dengan pembangunan hukum itu sendiri dalam ilmu hokum di kenal dengan Ius constitutum, hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah  ditetapkan  (hukum  positif),  dan ius  constituendum berarti  hukum  yang  dicita- citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang. Ius constituendum merupakan sebuah  abstraksi  dari  fakta  bahwa  sebenarnya  segala  sesuatu  adalah  sebuah  proses perkembangan.
6 Jonny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Normatif ,  Bayumedia  Publishing, Malang, Jawa Timur, 2006, Hal. 299.
Lahirnya      teknologi      telah      mengakibatkan      terjadinya      konvergensi (keterpaduan)   dalam   perkembangan    tekonlogi    dan    komunikasi,    media   dan informasi    (telematika).    Pada    awalnya    masing-masing    teknologi  tersebut    seakan berjalan  terpisah  (linier)  antara  satu  dengan  lainnya,  namun  kini  semua  teknologi tersebut  semakin      menyatu    (convergent).  Wujud  konvergensi  telematika      tersebut ditandai     dengan     lahirnya      produk-produk     teknologi      baru     yang     memadukan kemampuan   sistem   informasi  dan  sistem  komunikasi  yang  berbasiskan  sistem komputer    terangkai  dalam  satu  jaringan  ( network )  sistem  elektronik,  baik  dalam lingkup lokal, regional maupun global. 7
Dari  apa  yang  telah  dikemukaknan  di  atas  Prosfek  Hukum  dalam Penyelenggaraan Cyber  Notary di  masa  yang  akan  datang  akan  dimungkin  dapat dijadikan  suatu  sarana  dalam  menunjang  aktivitas  seorang  Notaris.  Kegiatan  yang dilakukan dalam era melenial merupakan kegiatan yang dapat dilakukan dengan sistem konvensional bahkan seorang Notaris saat ini dihadapkan dengan Sistem Komputerisasi Personal bahkan sistem jaringan yang Internet untuk dilakukan Notaris dan para pihak dengan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik  mengenai  keadaan,  peristiwa,  atau perbuatan  hukum. Ide “ cyber  notary merupakan  ide  di  zaman  melenial sesuai  dengan perkembangan  teknologi  saat  ini  yang  memerlukan  pembaharuan  hukum,  seperti  di kemukan Salim. HS atas pendapat Roscoe Pound law as a tool of society engineering hukum sebagai suatu alat permbaharuan masyarakat dalam bukunya An Introduction to the Philosophy of Law (1954). 8 .
Notaris adalah  sebuah  sebutan  profesi  untuk  seseorang  yang  telah  mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum yang profesionalisme,  khususnya  sebagai  saksi  penandatanganan  pada  dokumen.  Bentuk profesi  notaris  berbeda-beda  tergantung  pada  sistem  hukum.  Jabatan  notaris  ini  tidak ditempatkan  di  lembaga  eksekutif,  legislatif,  ataupun  yudikatif.  Notaris  diharapkan memiliki  posisi  netral,  sehingga  apabila  ditempatkan  di  salah  satu  dari  ketiga  badan negara  tersebut  maka  notaris  tidak  lagi  dapat  dianggap  netral.  Dengan  posisi  netral tersebut,  notaris  diharapkan  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum  untuk  dan  atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan  hukum  untuk  kliennya,  notaris  juga  tidak  boleh  memihak  kliennya,  karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.
Cyber Notary  dimaksudkan untuk  memudahkan atau mempercepat  pelaksanaan tugas   dan  kewenangan   Notaris  dalam  membuat  akta  otentik   mengenai  semua perbuatan  atau  perjanjian  atau  ketetapan  yang  diharuskan  UU  atau  apa  yang dikehendaki  para  pihak  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik. Dunia  Seorang  Notaris  merupakan  dunia  yang  fenomenal  dengan  seluruh  atribut  dan kegiatan  yang  dijalani  sehari-hari  oleh  notaris,  dari  berbagai  aktivitas  sampai memberikan pelayanan yang terbaik bagi kliennya/para pihak. Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani  masyarakat  yang  membutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik
7 https://www.researchgate.net/publication/318520006_Perkembangan_Hukum_ Telematika Pros-pek_dan_Tantangan .
8 Salim. HS. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, Hal. 70.
mengenai  keadaan,  peristiwa,  atau  perbuatan  hukum.  Notaris  sebagai  pejabat  umum berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam legalitas transaksi.
Dapat dilihat bahwa selama ini layanan notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional maksudnya para pihak masih harus saling berhadapan, ini disebabkan oleh norma  hukum  yang  menghendaki  hal  ini  dilakukan.  Akan  tetapi  seiring  dengan perkembangan teknologi informasi yang mau tidak mau menggiring setiap lini aktivitas kehidupan  masyarakat  bergeser  dan/atau  berpindah  dari  sistem  konvensional  menuju sistem elektronik,  tidak terkucuali  layanan notaris juga bergeser menuju layanan yang berbasis  elektronik,  atau  dikenal  dengan cyber  notary .  Bangunan  system  CCTV semakin  berkembang  dan  masuk  ketengah  tengah  kehidupan  masyarakat  dan mempengaruhi cara keraja masyarakat dari konvensional ke yang lebih modern.
Ketentuan  mengenai  kewenangan  Notaris  untuk  membuat  akta  otentik  diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 (UUJN). Dalam Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta  otentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  ini atau berdasarkan UU lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 1868 KUHPerdata ada Frasa “di tempat  dimana  akta  dibuat”  bahwa  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata,  berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris, yaitu bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) UUJN) dan  Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh Wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya yang diatur dalam Pasal 18  ayat  (2)  UUJN.  Berkaitan  dangan  kewenangan  Notaris, Pasal  15  ayat  (1) UUJN memberikan penjabaran, bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  Otentik,  menjamin  kepastian  tanggal pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  akta, semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dimaknai sebagai Akta  Otentik yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan Notaris,  menurut  bentuk dan tata  cara yang ditetapkan dalamundang-undanga UUJN ini. Secara Gramatikal, di dalam Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  akta  dimaknai  sebagai  Surat  Tanda  Bukti  berisi  pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb.) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut hukum  positf/peraturan  yang  berlaku,  dan  disahkan  oleh  pejabat  resmi.  Sampai  pada titik  ini,  sudah  jelas  kiranya  mengenai  posisi,  fungsi,  tugas  dan  wewenang  Notaris. Bahwa  dalam  jabatannya,  Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik.  Akta  notaris dikatakan  sebagai  alat  bukti  otentik,  jika  Akta  Notaris  tersebut  dibuat  sesuai  dan memenuhi  persyaratan  kumulatif  sebagaimana  dipersyaratkan  dalam  Pasal  1868 KUHPerdata. “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa  untuk  meneguhkan  haknya  itu  atau  untuk  membantah  suatu  hak  orang  lain, wajib  membuktikan  adanya  hak  itu  atau  kejadian  yang  dikemukakan  itu”.  Alat pembuktian  meliputi:  bukti  tertulis,  bukti  saksi,  persangkaan,  pengakuan,  sumpah. Apabila  salah  satu  saja  tidak  terpenuhi,  maka  Akta  Notaris  tersebut  terdegradasi menjadi hanya sebagai akta dibawah tangan. Apa saja yang dikatakan sebagai alat Bukti Otentik, semua alat bukti surat yang memenuhi persyaratan kumulatif dalam Pasal 1868 KUHPerdata.  Dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan jalan bagi notaris  untuk  melaksanakan  tugasnya melalui  sistem elektronik,  tercantum  pada Pasal 15  ayat  (3)  “Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2), Notaris  mempunyai  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan”,  yang  dimaksud  dengan  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  dituangkan  secara  normative,  agar  Notoaris  mendapatkan kepastian  hukum  dalam  melaksanakan  tugasnya  secara  Profesional  maka  Pasal  15  ini haruslah  tidambah  dan  dirumuskan  dengan  tegas  norma  yang  mengatur  tentang penggunaan  elektronik  ( cyber  notary )  dalam  membuat  akta,  ikrar  wakaf,  dan  hipotek pesawat terbang.
Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 huruf b “bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai  bagian  dari  masyarakat  informasi  dunia  sehingga  mengharuskan  dibentuknya pengaturan  mengenai  pengelolaan  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di  tingkat nasional  sehingga  pembangunan  Teknologi  Informasi  dapat  dilakukan  secara  optimal, merata,  dan  menyebar  ke  seluruh  lapisan  masyarakat  guna  mencerdaskan  kehidupan bangsa”, dan Pasal 1 huruf b “bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai  bidang  yang  secara  langsung  telah  memengaruhi  lahirnya  bentuk-bentuk perbuatan  hukum  baru”.  perkembangan  dan  kemajuan  Teknologi  Informasi  yang demikian  pesat  telah  menyebabkan  perubahan  kegiatan  kehidupan  manusia  dalam berbagai  bidang  yang  secara  langsung  telah  memengaruhi  lahirnya  bentuk-bentuk perbuatan  hukum  baru.  Kehadiran  hukum  di  tengah  masyarakat  sebuah  kebutuhan mutlak, karena dalam mengatur perilaku antara manusia dengan manusia lainnya yang memerlukan  aturan  yang  bersifat  mengikat.  Peranan  dari  sebuah  pranata  (hukum)  di tengah  masyarakat  mutlak  harus  mengakomodasi  beragam  kepentingan.  Hukum  tidak boleh mengabaikan kepentingan umum atas nama kepentingan pribadi, hukum harusnya melindungi hak-hak perorangan ataupun masyarakat yang membutuhkannya. Kehadiran hukum di tengah masyarakat harus menjadi bagian dalam yang penting, yang mengeti dengan penomena-penomena yang sedang berkembang ditengah kehidupan bernegara, bermasyarakat.
Dilihat  perkembangannya  bahwa  pada  dasarnya  terdapat  beberapa  peraturan perundang-undangan  yang  membuka  kesempatan  bagi  Notaris  untuk  memanfaatkan teknologi  informasi  dalam  menjalankan  kewenangannya  misalnya  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1997  tentang  Dokumen  Perusahaan,  dan  Undang-undang  ITE.  Akan tetapi  adapula  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  sulit  menerima  konsep Cyber  notary ,  misalnya  KUH  Perdata.  Dalam  KUH  Perdata,  akta  otentik  menjadi bagian  dari  alat  bukti  yang  harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan  tertentu.  Tidak terpenuhinya  persyaratan-persyaratan  tersebut  akan  berpengaruh  kepada  kekuatan pembuktian. Ketidakabsahan akta notaris tentu bertentangan dengan prinsip pengaturan UUJN  yang  bertujuan  menginginkan  Notaris  dapat  menghasilkan  akta  yang  dapat menciptakan  kepastian  hukum  dan  mampu  memberikan  perlindungan  maksimal terhadap  para  pihak.  Keterkaitan  yang  erat  antara  undang-undang  jabatan  notaris (UUJN)  dengan  beberapa  peraturan  perundang-undang  membuat  konsep  perubahan hukum  menjadi  sangat  penting  untuk  diperhatikan  dalam  rangka  perubahan  terhadap UUJN.
Dalam  perubahan  dimaksud  setidaknya  mengakomodir  prisnip  prinsip perilindungan  secara  mendalam,  perubahan  ini  diperlukan  melihat  isu  hukum  yang
sedang  terjadi  pada cyber  notar y,  seperti  andanya  Kekaburan  norma  hukum  pada hukum yang diberlakukan saat ini terkait dengan kenotariatan ataupun Jabatan Notaris. Ketiga isu hukum  dimaksud terkait dengan apakah itu Tugas dan hak serta  kewajiban seorang Jabatan Notaris dan/atau para pihak  dan terkait dengan Dokumen arsip secara elektronik  yang  merupakan  akta  otentik  menjadi  bagian  dari  alat  bukti  sebagai  alat pembuktian,  serta  prosedur  dalam  penandatanganan  Akta  dan  lain  sebagainya.  Oleh kaerana  itu  di  era  perkembangan  dan  pembangunan  teknologi  dan  Informasi  yang terhubung  satu  dengan  yang  lainnya  melalui  jaringan  Internet  sudah  seharusnya  juga hukumpun  dapat  mengikuti  perkembangannya,  sehungga  dapat  memberikan  rasa keadilan,  kepastian  hukum  bagi  masyrakat.  Untuk  mendukung  pekerjaan  seorang notaris  sifatnya  dari  konfensional  ke  modern  perlu  didukung  dengan  Struktur  hukum yang dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum.

## Media  penyimpanan  Sekunder  sebagai  sebagai  pendukung  profesionalisme Notaris
Mendokumenkan  secara  digital  (Media  penyimpanan)  dengan  menggunakan piranti/perangakat  Komputer  dan/atau  dengan  system  komputerisasi  ataupum menggunakan  Internet.  Komputer  adalah  alat  bantu  manusia  dalam  menyelesaikan pekerjaan  sehari  hari,  baik  pekerjaan  Pribadi,  di  perkantoran  Pemerintah  maupun Swasta.  Secara  mendasar  ada  3  sistem  kerja  komputer  (Input,  Proses/(CPU)  dan Output),  ketiga  sistem    ini  harus  ditopang  dengan  komponen  lain  yaitu Brainware, Software  dan  Hardware . Brainware  mempunyai  3  (tiga)  katagori  yaitu sebagai Programer, operator dan Data Entri. Programer menciptakan Software seperti Program Aplikasi  sesuai  dengan  kebutuhan. Software merupakan Perangkat  Lunak/Program Aplikasi  yang  dipergunakan  sesuai  kebutuhan  User  dan Hardware adalah  perangkat keras  yang  dikendalikan  melalaui  Perangkat  Lunak.  Sistem  keraja  komputer  yaitu Input , Proses dan Output . Input: memasukan data secara manual/secara otomatis, data yang diinput di diproses di Central Processing Unit (CPU). Input data Secara otomatis bisa dngan menggunakan Scanner, CCTV dan alat lainnya. Output bisa ke media kertas da/atau  kemedia  penyimpanan  data  secara  elektronik  .  Jika  outputnya  kemedia  kertas maka  ini  dapat  juga  dinamakan Hard  copy dan  jika  output/keluarannya  kemedia penyimpanan  data/dokumen  secara  elektronik,  maka  prosesnya    dari  CPU  ke  media Penyimpanan Sekunder ( Secondary Storage) seperti, Hardis Internal, Plasdisk, Hardisk Eksternal dan/atau ke media penyimpanan lainnya.
Beberapa  perkembangan  media  penyimpanan  magnetic  ini  dengan  nama diantaranya: Punch Card adalah selembar kertas kaku yang berisi baik perintah untuk mengendalikan  mesin  otomatis  atau  data  untuk  aplikasi  pengolahan  data. Magnetic Tape, Media penyimpanan ini pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data pada tahun 1950-an.  Sebuah  roll  Magnetic  Tape  dapat  menyimpan  data  setara  dengan 10 ribu Punch  Cards.. Compact  Cassette: Compact  Cassette  ini  merupakan  salah  satu bagian dari Magnetic Tape. Media penyimpanan ini dikenalkan oleh Philips pada tahun 1963,  namun  tidak  sampai  tahun  1970  menjadi  populer. Magnetic  Drum: Magnetic Drum memiliki panjang 16 inch. Media penyimpanan jenis ini digunakan sekitar tahun 1950an  sampai  1960an.  Media  ini  digunakan  untuk  menunjang  komputer  IBM  650,
yang  dilengkapi  sekitar  10.000  karakter  dari  memori  utama. 9 . Disket: Disket  ini diperkenalkan  pertama  kali  pada  tahun  1969.  Saat  itu  media  ini  hanya  bisa  membaca saja  atau  istilahnya  adalah read  only .  Maksudnya  adalah,  ketika  data  tersimpan,  data tidak lagi bisa dimodifikasi ataupun dihapus dari dalam Floppy Disk ini. Tahun 1980-an Disket bisa mempunyai 2 fungsi yaitu read only dan Write only, bisa membaca dan bisa ditulis,  artinya  bias  digunakan  untuk  penyimpanan  data/arsip. Media  lain  bernama Laser Disk berhasil ditemukan, dan pada tahun 1972,  Pada tahun 1979 dikenal dengan media penyimpan CD, DVD, HD-DVD dan Blu-Ray , media penyimpanan ini muncul hasil kerja sama Philips dengan Sony. Selanjutnya diciptakan lagi media penyimpanan Memory Card , pertama kali dikeluarkan sekitar tahun 1990-an, perkembangan memory ini juga mempelopori keluarnya Flashdisk. Pada tahun 1999, Amir Ban, Dov Moran dan Oron Ogdan menemukan sistem penyimanan data terbaru, USB Flash Drive atau biasa kita sebut Flashdisk, media ini biasanya digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer  ke  komputer  lainnya  atau  untuk  menyimpan  data  komputer  sebagai  backup (cadangan). External Hard Disk , Fungsi dari External Hard Disk ini sama seperti Hard Disk  biasa.  Bedanya,  media  ini  bisa  dibawa  kemana-mana  tanpa  harus  membongkar komputer kamu. 10
Piranti/perangkat Penyimpanan Dokumen data/arsip dengan menggunakan CCTV adalah  Digital  Video  Recorder  (DVR),  DVR  merupakan  salah  satu  perangkat  yang digunakan  oleh  kamera  CCTV  untuk  merekam  gambar  atau  dikirim  oleh  kamera  ke perangkat  CCTV  dengan  ukuran  persegi,  Piranti/peralatan  ini  dapat  digunakan  untuk merekam  kegiatan  atau  semua  acara  di  mana  pun,  rekaman  ini  pada  dasarnya  dapat digunakan dalam pembuatan pembuatan Akta Notaris atau ddapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan dalam membuktikan sebuah kasus atau kejadian pada saat perbuatan hukum  dilakukan.  Untuk  penyimpanan  Dokumen  data/arsip  sebagai  dokumen elektronik CCTV dapat di tambah dengan alat penyimpanan lain yaitu Hard Disk Drive (HDD)  yang merupakan media penyimpan Dokumen data/arsip secaara elektronik dari gambar  video  yang  direkam,  dengan  cara  HDD  dimasukkan  ke  dalam  DVR  untuk dikoneksikan. Ukuran kapasitas HHD membantu dalam durasi rekaman, semakin besar kemampuan  HDD  maka  semakin  lama  metode  perekaman  yang  akan  dilakukan  oleh CCTV. Dengan tersimpannya Dokumen data/arsip secara elektronik dari gambar video yang direkam CCTV yang tersimpan dalam Hardisk, maka rekaman gambar video yang tersimpan tersebut dapat di pegang para pihak dan Notaris sebagai Dokumen data/arsip masing-masing  yang  sewaktu  waktu  dapat  dilihat  dan  dipergunakan  utuk  keperluan tertentu.  Menurut  Penilis  semestinya  dokumen  ini  dapat/akan  menjadi  dokumen  yang sah  menurut  hukum.  Dalam  teori  hukum  di  kenal  dengan  isu  hukum  dalam  hal  ini adanya kekaburan norma hukum.
Semua  media  penyimpanan  yang  diuraikan  di  atas  merupakan  fakta perkembangan  teknologi  dalam kehidupan masyarakat,  dan  ini  sebenarnya  merupakan tantangan yang harus di ikuti pula dengan perkembangan hukum, seperti misalnya Cita Hukum  yang  merupakan  Kunci  Pembentukan  Hukum.  Cita  hukum  dapat  dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengerahkan hukum pada cita-cita  yang  diinginkan  masyrakat,  tanpa  cita,  hukum  yang  dihasilkan  itu  akan
9 http://jadiberita.com/73650/perkembangan-media-penyimpan-data-dari-masa-ke- masa.html
10 http://jadiberita.com/73650/perkembangan-media-penyimpan-data-dari-masa-ke- masa.html
kehilangan  maknana.  Seperti  yang  dikemukakan  Abdul  Halim  Barkatullah  bahwa, Perkembangan kemajuan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidipan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukkan peraturan  perundang-undangan  sebagai  hukum  positifyang  harus  dilaksanakan  dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. 11 .
Dalam  UU  Nomor  11  tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Bab  III  Informasi,  Dokumen,  dan  Tanda  Tangan  Elektronik,  Pasal  5  Ayat  (1) menyebutkan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik dan/atau  hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah . Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan bahawa Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Pasal 5 Ayat (2) dengan tegas menyebutkan  “ bahwa  menyebutkan  bahawa  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik…    merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  Hukum Acara  yang  berlaku  di  Indonesia ”,  apakah  norma  ini  dapat  masuk  ke  dalam  ranah Hukum  Acara  Perdata?,  ini  semacam  ada  kekaburan  norma  (multi  tafsir),  bisa  masuk keranah  Hukum  Acara  Pidana  dan  bisa  masuk  keranah  Hukum  Acara  Perdata.  Untuk menjamin  perlindungan  dan  ketentraman  dalam  masyarakat,  maka    hukum  haruslah memberikan  kepastian,  adanya  perlindungan  konstitusional,  artinya  selain  menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan teknis prosedur untuk memperoleh perlindungan  atas  hak-hak  yang  dijamin  dalam  rangaka  membangun  Prosfek  Hukum dalam Penyelenggaraan Cyber Notary di masa yang akan datang.
Dalam  UU  Nomor  11  tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik Pasal 5 Ayat (4) mengatur bahwa “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: (a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  pembuat  akta.  Penjelasan  Atas  UU  No.  19  tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  Pasal  5  Ayat  (1)  Bahwa  keberadaan  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  mengikat  dan  diakui  sebagai  alat  bukti  yang  sah  untuk memberikan  kepastian  hukum  terhadap  Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  dan Transaksi  Elektronik,  terutama  dalam  pembuktian  dan  hal  yang  berkaitan  dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Dalam penjelasan ini tidak secara tegas  mengatur tentang tugas dan tanggun gajawab Notaris dan tidak teramsuk Protokol Notaris. Oleh karenanya sistem elektronik yang dimaksud cyber notary harus diatur sendiri dalam undang-undang kenotarisan.
KUHPerdata  yang  mengatur  tentang  bukti  surat,  diatur  juga  dalam  Undang- undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan Perubahannya.  Dalam  UU  ini  memuat  dan  mengatur  alat  bukti  elektronik  mengikuti perkembangan  kegiatan bisnis  yang  dikelola  secara  elektronik,  misalnya  e-commerce, dan  lain  sebagainya.  Namun  kekuatan  pembuktian  surat  menurut  Pasal  1866  ayat  (1) KUHPerdata ditempatkan pada tempat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya
11 Abdul  Halim  Barkatullah, Hukum  Transaksi  Elektronik  di  Indonesia  , Nusa  Media, Bandung, 2017, Hal. 2.
bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan itu dengan sendirinya sudah  menjadi  bukti.  Pemerintah  dalam  hal  ini  sebagai  Lembaga  Eksekutif  membuat Prolegnas,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang  mepunyai  fungsi  legislasi  untuk dapat menyikapi perkembangan dan kebutuhan masyarakat era perkembangan teknologi dewasa  ini  minimal  melakukan  perubahan  terhadap  Undang-undang  Nomor  2  tahun 2014  tentang  Jabatan,  dengan  mengisi  kekaburan  norma  hukum  tentang  cyber  notary agar dapat memberikan kepastian hukum di masyarakat dan melindungi para pihak dan notaris, misalnya  dalam membuat  akta, ikrar  wakaf,  dan hipotek  pesawat  terbang dan termasik  Protokol  Notaris  serta  secara  tegas  memasukan  bahwa  Dokumen  data/arsip yang  tersimpan  secara  elektronik  dan  gambar  video  yang  direkam  CCTV,  dan/atau gambar  video  yang  direkam  CCTV  yang  tersimpan  dalam Hardisk dapat  dijadikan sebagai barang bukti perbuatan hukum yang dalukan oleh para pihak, Notaris sebagai pejabat  pembuat  akta  dan  dapat  dijadikan  alat  bukti  dalam  persidangan,  sehingga gambar video  yang  direkam  CCTV  yang  tersimpan  dalam Hardisk dapat/bisa  sebagai sarana  dokumen  pendukung  perbuatan  hukum  dalam  penandatanganan    Perjanjian kontrak dan sebagai Protokol Notaris.
Dalam  proses  penyelesaian  sengketanya  kemudian  dikenal  adanya  alat  bukti elektronik,  seperti antara lain surat elektronik yang dihubungkan dengan  tanda tangan elektronik dan pembubuhan materai, dokumen perusahaan yang disimpan dalam bentuk microfilm, data/dokumen elektronik dan juga kesaksian yang dilakukan dari jarak jauh dengan  menggunakan teleconference. Penyimpanan  Dokumen  data/arsip  sebagai dokumen elektronik CCTV dapat di tambah dengan alat penyimpanan lain yaitu Hard Disk  Drive  (HDD)    yang  merupakan  media  penyimpan  Dokumen  data/arsip  secaara elektronik  dari  gambar  video  yang  direkam,  dengan  cara  HDD  dimasukkan  ke  dalam DVR  dan  dikoneksikan.  Pesatnya  perkembangan  teknologi  dan  informasi  saat  ini menyebabkan  semakin  banyak  pula  hubungan  hukum  yang  dilakukan  masyarakat melalui  media  internet,  tidak  dapat  dipungkiri  pula  semankin  bertambah keanekaragaman  sengketa  perdata  yang  timbul  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Misalnya,  sengketa  perdata  yang  timbul  akibat  transaksi  yang  dilakukan  melalui internet,  seperti  e- commerce atau  e- contract. Transaksi  elektronik  sebagaimana diuraikan  dalam  undang-undang  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik,  adalah hubungan  hukum  yang  dilakukan  melalui  computer,  jaringan  computer,  atau  media elektronik  lainnya.  Lebih  lanjut  dikatakan  oleh  penyusun  undang-undang  tersebut bahwa  transaksi  elektronik  yang  dituangkan  dengan  kontrak  elektronik,  mengikat  dan memiliki kekuatan hukum sebagai suatu perikatan. 12
Ketika  kita  melihat  dan  memperhatikan  kemajuan  teknologi  internet  saat  ini mampu  mempengaruhi  perubahan  pada  prilaku  masyarakat.  Seperti  dikemukakan  Efa Laela Fakhriah:
“ Internet  telah  membentuk  masyarakat  dengan  kebudayaan  baru,  saat  ini hubungan masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas territorial  Negara  ( borderless ).  Hadirnya  internet  dengan  segala  fasilitas  dan program yang menyertainya seperti: e-mail, chating video, video telecomfernce, dan situs website (www), telah dimungkinkannya dilakukan komunikasi global
12 Ibid , Hal. 48
tanpa  mengenal  batas  Negara. Penomena  ini  merupakan  salah  satu  bagian  dari globalisasi yang melanda dunia” 13 .
Di  kemukankan Edmon Makarim  “Pendekatan  berbasiskan  teknologi  tertentu adalah  paradigma  pengaturan  e-signature  yang  hanya  merujuk  kepada  suatu  jenis teknologi  tertentu  saja  yakni  penggunaan  tanda-tangan  digital  dengan  Public  Key Infratructure (PKI) (contoh: Digital Signature Act di Utah suatu Negara bagian di AS, dan  Malaysia).  Teknologi  Tanda  Tangan  Digital  dengan  penggunaan  kriptografinya, saat ini adalah teknis yang paling sempurna dalam menjawab kebutuhan akan secured communication.” 14 . Teknologi yang dimaksud adalah alat bantu para pihak dan Notaris dalam  menyelesaikan  pekerjaan  atau  melakukan  perbuatan  hukum  dengan menggunakan  teknologi  untuk  penandatanganan  kontrak  perjanjian  yang  telah  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan,  Digital  Signature  Act  di  Utah  suatu  Negara bagian di AS, dan Malaysia telah mengoptimalkan dan memanfaatkan teknologi dalam penanda secara digital  melalui penggunaan Public Key Infratructure, harapan kedepan Kemungkinan teknologi Cyber Notary dapat di pegunakan di Indonesia.
Pendapat  ini  menunjukkan  bahwa  teknologi  Internet  mampu  membentuk kebudayaan  baru  dalam  kehidupan  masyarakat,  perubahan  yang  terjadi  dalam masyarakat  akan  juga  mempengaruhi  tatanan  kehidupan  dalam  masyarakat  itu  sendiri dan  tentunya  secara  sadar  atau  tidak  ada  aturan-aturan  yang  harus  di  patuhi.  Apakah aturan  ini  sudah  terakomodir  dalam  tatanan  hukum  di  Indonesia  atau  adakah  norma norma  hukum  yang mengaturnya?. Ketika ini sudah menjadi  kebudayaan baru  dalam bertingkahlaku dan betindak, mungkinkah ini dapat dijadikan perbuatan hukum?. Atau alat bukti dalam suatu perbuatan hukum/perbuatan dalam hukum perdata?. Jawabannya adalah, bisa ia dan juga bisa tidak, hal ini tergantung apakah perbuatan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## Penutup
Kesimpulan
Prosfek Hukum dalam Penyelenggaraan Cyber Notary .
Prospek  Cyber  Notary  dalam  profesi  notaris  menjadi  strategis,dalam  rangka mewujudkan  kepastian  hukum  para  pihak  dan  perlindungan  hukum,  bahkan  sebagai indikator penting dalam mewujudkan akta yang sempurna, meminimalisir kealpaan dan mengakomodasi  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  prima  notaris  di  masa  yang  akan datang,  karenanya  perubahan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  atas  UU  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  menjadi  penting dan mendesak.
Media  penyimpanan  sekunder  sebagai  pendukung  profesionalisme  notaris  merupakan alternative  yang  dapat  menjadi  dokumen  pendukung  bagi  notaris,  notaris  pengganti dalam  hal  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diingini,  seperti  bencana  alam  atau  penyerahan
13 Efa  Laela  Fakhriah, Bukti  Elektronik  dalam  System  Pembuktian  Perdata, PT.  Rafika Aditama, Bandung, 2017, Hal. 4 14 Edmon  Makarim,  “MODERNISASI  HUKUM  NOTARIS  MASA  DEPAN: KAJIAN  HUKUM  TERHADAP  KEMUNGKINAN  CYBER  NOTARY  DI  INDONESIA,” Jurnal Hukum & Pembangunan , 2017 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.287>.
minut  akta  yang  belum  terakomodasi  akibat  belum  terjilid,  sedangkan  pemeriksaan majelis  pengawas  tidak  dapat  dihindari  bahkan  apabila  notaris  yang  bersangkutan meninggal dunia secara mendadak, dan sebagainya,

## Daftar Pustaka
Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia , Nusa Media, Bandung, 2017
Bader Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum . Mandar Maju. Bandung.
Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV.   Mandar Maju, Bandung, 2011
C.S.T.  Kansil.  2002. Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Balai Pustaka. Jakarta.
Edmon Makarim. Pengantar Hukum Telematika Suatu Kajian Kompilasi . Rajawali Pers dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
.  2010. Tanggung  Jawab  Penyelenggara  Sistem  Elektronik .  Rajawali Pers. Jakarta.
Edmon  Makarim.  2011. Notaris  dan  Transaksi  Elektronik,  Kajian  Hukum  tentang Cyber Notaryatau Electronic Notary . Rajawali Pers. Jakarta.
Efa  Laela  Fakhriah, Bukti  Elektronik  dalam  System  Pembuktian  Perdata, PT.  Rafika Aditama, Bandung, 2017
H. Hilman Hadikusuma. 2005. Bahasa Hukum Indonesia . Alumni. Bandung.
Jimly  Asshiddiqie.  2009. Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokratis .  PT  Bhuana  Ilmu Populer. Jakarta.
Jonny  Ibrahim.  2006. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Normatif .  Bayumedia Publishing. Malang. Jawa Timur.
Lawrence  M.Friedmann, American  Law ,  (New  York-London:  W.W  Norton  & Company, 1984)
Nurita Emma R.A. 2012. Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran) . PT. Rafika Aditama. Bandung.
Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum . Kencana. Jakarta.
Pilipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia, PT. Bina    Ilmu,
Surabaya, 1987
R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009, Kitab Undang-undang Hukum Perdata . Pradnya Paramita. Jakarta.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  2014, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (Burgrelijk Wetboek), PT. Balai Pustaka (Pesero), Jakarta.
Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung.
Salim. HS. 2010. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
Salim.  HS. Perkembangan  Teori  Dalam  Ilmu  Hukum, PT.  Raja  Grafindo  Perkasa, Jakarta, 2010.
Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum . UI Press. Jakarta.
Sukamto  Satoto, Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Modul/Materi    Pendidikan Khusus  Propesi  Advokat  Angkatan  II,  Kerjasama  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Jambi, Agustus 2007
Wignjosoebroto,  Soetandyo,  2002,  Hukum:Paradigma,  Metode,  dan  Masalah,  Elsam dan Huma, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
Sumber Lain: Http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cybernotary-di-indonesia.
Http://www.uncitral.org. http://www.negarahukum.com/hukum/tujuan-tanda-tangan.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata,  di_  Unggah- Upload tanggal 27 Juli 201
Membaca tulisan Vidya Prahassacitta: Alamat Web: https://business-
law.binus.ac.id/2016/11/22/ kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca- putusan-mk-2016/. di Unggah-Uploade 21 Juli 2019
https://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/  kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum- pidana-pasca-putusan-mk-2016/. di Unggah-Upload 21 Juli 2019
https://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum- pidana-pasca-putusan-mk-2016/. di_ Unggah-Upload tanggal 27 Juli 2019.
https://news.professtama.com/cara-kerja-cctv-kamera/, di Upload: tanggal 21 Juni 2019 http://jadiberita.com/73650/perkembangan-media-penyimpan-data-dari-masa-ke- masa.html
https://www.maxmanroe.com/cloud-storage-teknologi-penyimpanan-digital.html
http://jadiberita.com/73650/perkembangan-media-penyimpan-data-dari-masa-ke- masa.html
https://www.researchgate.net/publication/318520006_Perkembangan_Hukum_Telemati ka Pros-pek_dan_Tantangan