Warta Pengabdian , Volume 14, Issue 1 (2020), pp.32-39 doi: 10.19184/wrtp.v14i1.14135 © University of Jember, 2020 Published online 15 March 2020

## Pendampingan Peraturan Mendagri Nomor  111 Tahun 2014

## Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
Elly Nielwaty, Trio Saputra, Dwi Herlinda Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning trio_saputra@unilak.ac.id

## Abstrak
Desa adalah suatu lembaga Negara yang merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas- batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui  dan dihormati  dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud kewenangan desa untuk mengatur kepentingan masyarakatn melalui pembentukkan produk hukum desa dalam bentuk  peraturan  desa  (Perdes).  Salah  satu  tujuan  dari  pembentukkan  produk  hukum  desa untuk  menertibkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  serta  mengatur  pelaksanaan pembangunan  dan  pelayanan  umum.  Peraturan  desa  yang  ada  di  Desa  Buluh  Cina  hanya mencakup  pada  perdes  tentang  Anggaran  Belanja  Desa  dan  Bumdes.  Melihat  dari  potensi wisata yang dimiliki Desa Buluh Cina terdapat Danau, Hutan lindung serta keramba ikan. Jika tidak ada aturan yang mengikat maka lambat laun  akan memicu konflik di masyarakat terkait pengelolaan  potensi  wisata.  Oleh  karena  itu,  pemahaman  yang  benar  terhadap  fungsi, kedudukan,  dan  tata  cara  pembuatan  produk  hukum  desa  menjadi  hal  penting  yang  harus diketahui  oleh  aparat  pemerintah  desa,  agar  produk  hukum  yang  dibuat  benar-benar  dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Kata Kunci : Desa, Pendampingan, Peraturan

## Abstract
The village is a state institution which is a community unit that has territorial boundaries that are  authorized  to  regulate  and  manage  the  interests  of  the  local  community,  based  on  local origins  and  customs  that  are  recognized  and  respected  in  the  system  of  Government  of  the Unitary State of the Republic of Indonesia. One form of village authority to regulate community interests  through  the  formation  of  village  legal  products  in  the  form  of  village  regulations (Perdes).  One  of  the  goals  of  the  formation  of  village  legal  products  is  to  bring  order  in  the administration of village government and to regulate the implementation of development and public  services.  The  village  regulations  in  Desa  Buluh  Cina  only  cover  village  regulations  on Village  Expenditures  and  Bumdes.  Seeing  from  the  tourism  potential  that  is  owned  by  the Village of China there are lakes, protected forests and fish cages. If there are no binding rules, it will  gradually  trigger  conflicts  in  the  community  related  to  the  management  of  tourism potential.  Therefore,  a  correct  understanding  of  the  functions,  position  and  procedures  for making village legal products is an important thing that must be known by village government officials, so that legal products that are made can function properly and are not in conflict with applicable laws and reguations.
Keywords : Village, Assistance, Regulation

## I. PENDAHULUAN
Desa  adalah  suatu    lembaga  Negara  yang  merupakan  kesatuan  masyarakat  yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia.  Salah  satu  wujud  kewenangan  desa  untuk  mengatur  kepentingan masyarakatn  melalui  pembentukkan  produk  hukum  desa.  Salah  satu  tujuan  dari pembentukkan  produk  hukum  desa  untuk  menertibkan  penyelenggaraan pemerintahan  desa  serta  mengatur  pelaksanaan  pembangunan  dan  pelayanan  umum. Oleh  karena  itu,  pemahaman  yang  benar  terhadap  fungsi,  kedudukan,  dan  tata  cara pembuatan produk hukum desa menjadi hal penting yang harus diketahui oleh aparat pemerintah  desa,  agar  produk  hukum  yang  dibuat  benar-benar  dapat  berfungsi sebagaimana  mestinya  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundangan  yang berlaku.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  dengan  melaksanakan  prinsip  desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  Desa  diberi kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat. Berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  dimiliki.  dalam  rangka pengaturan  kepentingan  masyarakat,  Salah  satu  implementasi  dari  kewenangan tersebut adalah desa berkewajiban untuk membuat peraturan desa yang mengatur tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan  Permendagri    Nomor    111  tahun  2014  tentang  Pedoman  Teknis Peraturan  di  Desa  menyatakan    Badan  Permusyawaratan  Desa  bersama  Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu  Peraturan  Kepala  Desa  dan  Keputusan  Kepala  Desa.  Peraturan  desa,  peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa inilah yang dikenal sebagai produk hukum desa. Ketiga  produk  hukum  desa  ini  harus  dilihat  secara  komperehensif  sehingga  terdapat kejelasan  dalam  pelaksanaan  dan  kewenangannya,  dan  produk  hukum  desa  ini  harus disusun  secara  benar  sesuai  dengan  kaidah-kaidah    dan  teknik  penyusunannya. Penyusunan Peraturan Desa pada dasarnya bertujuan untuk mengatur ketertiban dan keteraturan seluruh masyarakat desa salah satunya peraturan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun pemerintah.
Desa  Buluh  Cina  ialah  salah  satu  Desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Siak  Hulu Kabupaten Kampar,  dengan luas wilayah hingga mencapai 650 Ha, potensi alam yang ada di Desa Buluh Cina pun cukup beragam seperti : hutan lindung, danau, perkebunan kelapa sawit, dan keramba ikan.
Dengan begitu banyaknya potensi alam  dan jumlah penduduk paling sedikit dari Desa  lainnya  yang  ada  di  Kecamatan  Siak  Hulu    sepatutnya  Desa  itu  sendiri  atau pemerintah  pusat  dapat  mengembangkan  potensi  yang  ada  pada  Desa  Buluh  Cina dengan  semaksimal  mungkin  supaya  potensi  yang  ada  dapat  lebih  maksimal  untuk masyarakat olah dan peroleh.  Untuk memaksimalkan potensi diperlukan aturan yang mengikat  dalam  bentuk  peraturan  desa.  Di  Desa  Buluh  Cina  hanya  memiliki  Perdes terkaut  Anggaran  Dana  Desa  dan  BUMDes    saja.    Sedangkan  peraturan  desa  terkait pengelolaan potensi wisata dan potensi alam lainnya belum ada dikarenakan rendahnya pemahaman perangkat desa tentang penyusunan Perdes. Melihat Adanya potensi hutan lindung  Buluh  Cina  yang  dikelola  langsung  oleh  BKSDA  Provinsi  Riau  tanpa melibatkan masyarakat, dan potensi wisata lainnya yang belum ada aturan baku yang
mekatur  pengelolaan  wisata  maka  diperlukan  Peraturan  Desa  tentang  pengelolaan wisata desa Buluh Cina.
Dengan  kondisi  tersebut,  maka  diapandang  perlu  kontribusi  perguruan  tinggi dalam  melakukan  pengabdian  kepada  Masyarakat  sebagai  bentuk  penguatan  Tri Dharma  Perguruan  Tinggi.  Sebagai  salah  satu  perguruan  tinggi  di  Riau,  Universitas Lancang  Kuning  (UNILAK)  melaksanakan  Pendampingan Permendagri Nomor    111 Tahun  2014  Tentang  “ Pedoman  Teknis  Peraturan  Di  Desa ” Di  Desa  Buluh  Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

## II. METODE
Dalam pelaksanaan pengabdian ini metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah, diskusi  mengenai  potensi  dan  hambatan  penyusunan  perdes.  Dalam  hal  ini  ceramah yang  dimaksud  adalah  ceramah  yang  diberikan  oleh  pemateri  kepada  Aparatur  Desa nara sumber memberikan sosialisasi Permendagri No.111 Tahun 2014 Tentang pedoman teknis  peraturan  di  desa.  Ada  pun  beberapa  metode  yang  digunakan  oleh  tim  antara lain:  ceramah,   melalui  penjelasan  materi,  komunikasi  satu arah  dari  pemateri  kepada peserta  pelatihan,  diskusi    dan  menggali  informasi  antara  peserta    pelatihan  dengan pemateri yang berkaitan dengan materi yang disampaikan, penyusunan (rencana Kerja Tindak  Lanjut  (RKTL).  Dimulai  dengan  pembentukan  tim  perumus  peraturan  desa, yang  selanjutnya  menyusun  perdes  terkait  pengelolaan  potensi  wisata  di  Desa  Buluh Cina.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, hasilnya dapat terlaksana dengan baik yaitu sesuai dengan target pengabdian pada masyarakat. Sebagai indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut: telah terjalinnya kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dengan pihak  Pemerintah  Desa  yaitu  dalam  sosialisasi  dan  bimbinganteknis  penyusunan peraturan desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. aparatur Desa Buluh Cina telah memahami bagaimana penyusunan Perdes yang baik dan benar dan memiliki komitmen untuk menyusun Peraturan desa sesuai  dengan  Permendagri  No.  111  Tahun  2014.  Dibutuhkan  pendampingan  untuk kegiatan pengabdian selanjutnya terutama dalam penyusunan Peraturan desa tentang pengelolaan  wisata,  dikarenakan  potensi  wisata  alam  yang  beragam  di  Desa  Buluh Cina akan tetapi belum ada peraturan desa yang mengatur secara baku.
Kegiatan sosialisasi berjalan  dengan baik dan dihadiri oleh 9 orang  Terdiri dari PLT Kepala Desa, Sekdes, Perangkat desa dan perwakilan dari masyarakat Desa Buluh Cina.  Materi  yang  disampaikan  adalah  sebagai  berikut:  Permendagri  No.  111  Tahun 2014  tentang  Pedoman Teknis  Peraturan  Di  Desa,  Jenis-Jenis  Peraturan  di  desa, Alur Pembuatan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa.
Peraturan  di  Desa  adalah  Peraturan  yang  meliputi  Peraturan  Desa,  Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa merupakan Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama  BPD.  selanjutnya  Peraturan  Bersama  Kepala  Desa  adalah  Peraturan  yang ditetapkan  oleh  dua  atau  lebih  Kepala  Desa  dan  bersifat  mengatur.  Pada  hakikatnya Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Jenis-jenis peraturan desa antara lain: Peraturan Desa berisi materi pelaksana kewenangan  desa  dan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  perundang-undangan  yang  lebih tinggi, Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi kerjasama desa, Peraturan Kepala Desa,    berisi  materi  pelaksanaan  peraturan  desa,  peraturan  bersama  kepala  desa,  dan tindak lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi.
Berdasarkan  Permendagri  No.111  Tahun  2014  Peraturan  di  desa  dilarang bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  dan/atau  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  berisi  materi  pelaksanaan  kewenangan  desa  dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Daram peroses rancangan peraturan desa, Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Sedangkan  Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa  dapat  memberikan  masukan  kepada  Pemerintah  Desa  dan  atau  BPD  untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
Gambar 1. Proses Penyusunan Peraturan Desa
Perencanaan Peraturan desa bisa di prakarsai kepala desa maupun BPD. Namum BPD bisa mengajukan peraturan desa yang materi peraturan desa tidak berisi tentang: Rencana  pembangunan  jangka  menengah,  Rencana  kerja  pemerintah  desa,  APB  Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APB Desa. Karena 4 (empat) hal  tersebut  merupakan  wewenang  kepala  desa.  Namun  BPD  dapat  menyusun  dan mengusulkan  peraturan  desa  bersama  kepala  desayang  terkait  dengan  kepentingan masyarakat.
Berdasarkan  Permendagri  No.111  Tahun  2014  Peraturan  di  desa  dilarang bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  dan/atau  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  berisi  materi  pelaksanaan  kewenangan  desa  dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Daram  peroses  rancangan  peraturan  desa,  Perencanaan  penyusunan  rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Sedangkan  Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa  dapat  memberikan  masukan  kepada  Pemerintah  Desa  dan  atau  BPD  untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
Dalam proses kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pre test terkait materi yang akan  diberikan  guna  mengetahui  tingkat  pemahaman  peserta.  Dari  pre  tes  yang dilaksanakan  diketahui  bahwa  memahami  bagaimana  menyusun  peraturan  desa berdasarkan  contoh  perdes  yang  telah  ada.  Setelah  melaksanakan  kegiatan  peserta menemukan  ide-ide  dan  rencana  dalam menyusun  peraturan  desa  terkait  pengelolaan wisata  dan  bagaimana  menggali  dan  mengelola  potensi  desa  yang  tertuang  dalam rencana kerja tindak lanjut.
Tim  melihat  respon  dari  peserta  pelatihan  sangat  baik  dan  antusias.  Hal  ini terlihat  dari  jumlah  kehadiran  peserta  Pelatihan  yang  cukup  banyak  dan  banyaknya pertanyaan yang di sampaikan oleh peserta pelatihan.
Tahapan  terakhir  pada  kegiatan  ini  yaitu  di  berikan Post  Tes kepada  peserta pelatihan.  Post  Test  merupakan  bentuk  pertanyaan  yang  diberikan  setelah  pelatihan atau setelah materi disampaikan. Singkatnya, post test adalah evaluasi akhir saat materi yang  disampaikan  pada  hari  itu  dengan  tujuan  apakah  peserta  sudah  mengerti  dan paham  memahami  mengenai  materi  yang  baru  saja  diberikan  pada  saat  pelatihan. Manfaat  dari  diadakan post  test ini  adalah  untuk  memperoleh  gambaran  tentang kemampuan yang dicapai setelah berakhirnya penyampaian pelatihan.
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Salah  satu  wujud kewenangan  desa  untuk  mengatur  kepentingan  masyarakatn  melalui  pembentukkan produk hukum desa. Salah satu tujuan dari pembentukkan produk hukum desa untuk menertibkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  serta  mengatur  pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap fungsi, kedudukan, dan tata cara pembuatan produk hukum desa menjadi hal penting yang  harus  diketahui  oleh  aparat  pemerintah  desa,  agar  produk  hukum  yang  dibuat benar-benar  dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya  dan  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Pre test diberikan dengan maksud untuk mengetahui apakah ada diantara peserta pelatihn  yang  sudah  mengetahui  mengenai  materi  yang  akan  disampaikan.  Adapun manfaat  dari  diadakan  Pre  test  adalah  untuk  mengetahui  kemampuan  awal  peserta mengenai materi yang disampaikan. Tahapan selanjutnya setelah pelaksanaan Pre Test, kegiatan Pelatihan  dibagi dalam tiga sesi. Sesi yang pertama yaitu pemaparan materi dari  Tim  Fakultas  Ilmu  Adminnistrasi  Universitas  Lancang  Kuning.  Dalam  sesi  ini, materi yang disampaikan terkait bagaimana tujuan, fungsi dan potensi yang bisa digali dalam pengelolaan dan pengembangan jenis layanan BUMDes kepada masyarakat
Sesi  kedua  di  isi  oleh  perwakilan  dari  BUMDes  untuk  memaparkan  kondisi, kendala  dan  potensi  yang  dapat  digali  dari  pengelolaan  BUMDes  yang  dilanjutkan dengan diskusi aktif dengan peserta kegiatan pengabdian masyarakat. Sesi ketiga setiap unsur  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  BUMDes  menyepakati  rencana  kerja  tindak lanjut yang menjadi acuan pengembangan pengelolaan BUMDes.
Tim  melihat  respon  dari  peserta  pelatihan  sangat  baik  dan  antusias.  Hal  ini terlihat  dari  jumlah  kehadiran  peserta  Pelatihan  yang  cukup  banyak  dan  banyaknya pertanyaan yang di sampaikan oleh peserta pelatihan.
Gambar 2 Diagram Hasil Pre Test Dan Post test
Hasil post test ini dibandingkan dengan hasil pre test yang dilakukan sehingga akan diketahui  seberapa  jauh  efek  atau  pengaruh  dari  pelatihan  yang  telah  dilakukan, sekaligus  dapat  diketahui  bagian  bagian  mana  dari  bahan  penyuluhan  yang  masih belum  dipahami  oleh  sebagian  besar  peserta  pelatihan.  Dari  hasil post  test ,  terdapat peningkatan pemahaman peserta dalam penyusunan peraturan desa, dilihat dari mulai tersusunnya draf rencana kerja tindak lanjut yang disepakati bersama untuk kemajuan desa.
Dari  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  yang  telah  dilakasanakan  di  Desa Buluh  Cina,  pemerintah  desa,  BPD  dan perwakilan  masyarakat  yang  hadir  menyadari pentingnya  Peraturan  desa.  Maka  pemerintah  desa,  BPD,  dan  masyarakat  menyusun rencana kerja yang disepakati bersama antara lain: menggali potensi wisata Desa Buluh Cina.antara lain potensi perikanan, wisata hutan adat, dan beberapa lokasi yang akan dijadikan  objek  wisata  baru,  menyusun  usulan  peraturan  desa  terkait  pengelolaan wisata di Desa Buluh Cina
Luaran yang dihasilkan pada tahap ini adalah peningkatan pemahaman perangkat desa  dalam  pengelolaan  arsip  dan  menggali  potensi  desa.  Selanjutnya  adapaun  luaran yang  dicapai  setelah  dilaksanakannya  kegiatan  ini  adalah  artikel  yang  akan  di publikasikan di jurnal ilmiah. Agar dapat digunakan menjadi referensi dalam kegiatan ilmiah lainnya

## IV. PENUTUP
Dari  kegiatan  pengabdian  yang  Diklaksanakan  di  Desa  Buluh  Cina  Kecamatan  Siak Hulu Kabupaten Kampar terkait dengan pedoman teknis peraturan di desa berdasarkan Permendagri No. 111 tahun 2014 diperoleh kesimpulan:
a. Kegiatan pengabdian ini memberi manfaat bagi Aparatur guna perbaikan peraturan desa yang akan dating di Desa Buluh Cina.
b. Kegiatan  ini  perlu  dilakukan  secara  berkelanjutan  dikarenakan  pengabdian  yang dilakukan ini masih dalam tahap sosialisasi.
c. Pemerintah  Desa,  BPB  Dan  Masyarakat  Bersepakat  Untuk  Menyusun  Perdes Tentang  Pengelolaan  Wisata  Di  Desa  Buluh  Cina  yang  harus  mendapatkan pendampingan  dari  Tim  perguruan  tinggi  khususnya  dari  Fakultas  Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
Dari pelaksanakan kegiatan Pegabdian pada masyarakat ini diharapkan perangkat desa  hendaknya  mampu  melaksanakan  Rencana  Kerja  Tindak  Lanjut  yang  telah disepakati bersama, adapun poin penting dalam RKTL adalah:
a. Menyusun Peraturan Desa terkairt pengelolaan wisata
b. Penyusunan dan pembuatan dokumen sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku
c. Menggali  potensi  dan  menyusun  strategi  pengembangan  potensi  desa  beserta menyepakati bersama lapisan masyarakat tentang aturan meng mengikat.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Nogi, Hessel. 2003. “ Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, strategi dan Kasus, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI.
Islamy,  M.  Irfan.  2009. Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijakansanaan  Negara. Jakarta  :  Sinar Grafika.
Winarno,  Joko.  2007. Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik. Yogyakarta:  Media  Presindo (Anggota IKAPI).

## Peraturan
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  tahun  2004,  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  tahun  2014,  tentang  Desa  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  7,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun  2005  tentang  Rencana  Kerja Pemerintah;
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  78  tahun  2014  tentang  Percepatan Pembangunan Desa
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  165  tahun  2014  tentang  Penataa Tugas  dan Fungsi Kabinet kerja;
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  tahun  2015  tentang  Kementrian Desa, Pembangunan Desa dan Transmigrasi;
Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 47 tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Desa No. 6 tahun 2014;
Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
Peraturan  Menteri  Desa  Republik  Indonesia  Nomor  4  tahun  2015  tentang  Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Usaha Milik Desa;
Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.