## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 7 | Nomor 1 | Januari 2023

## TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI TEBING TINGGI KABUPATEN KOTABARU

## TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET MANAGEMENT IN TEBING TINGGI, KOTABARU REGENCY
Ibnu Faozi Politeknik Kotabaru ibnufaozi.poltek@gmail.com
Kata Kunci:

## ABSTRAK
Akuntabilitas, Anggaran
Pendapatan Desa,
Transparansi.
Keywords :
Accountability, Village Income Budget, Transparency.
Tata  pemerintahan  yang  baik  akan  memperhatikan  prinsip-prinsip transparansi  dan  akuntabilitas  di  tingkat  pemerintahan  desa. Pemerintah  Desa  Tebing  Tinggi  Kabupaten  Kelumpang  Tengah memiliki gejala dalam pengelolaan keuangan seperti tidak efektifnya pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  sesuai  dengan  peraturan yang  ada,  rendahnya  alokasi  dana  untuk  program  pengembangan masyarakat  dan  pemberdayaan  masyarakat  serta  kurangnya partisipasi  masyarakat  desa,  dan  pendapatan  desa  yang  minim mengakibatkan  tidak  semua  kegiatan  dapat  dibiayai  oleh  APBDesa dan  peraturan  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah  terus  berubah. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Lokasinya berada  di  Desa  Tebing  Tinggi,  Kecamatan  Kelumpang  Tengah, Kabupaten  Kotabaru,  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Hasil  penelitian Perencanaan  APB  Desa,  Penyusunan  APB  Desa,  Penggunaan  APB Desa, Mekanisme Penyaluran dan Pencairan APB Desa, Akuntabilitas APB  Desa,  Pengawasan  APB  Desa  sudah  berjalan  dengan  baik  dan sudah berusaha semaksimal mungkin. Kesimpulannya, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Desa di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru sudah berjalan dengan baik.

## Abstract
Good  governance  will  pay  attention  to  the  principles  of  transparency  and accountability  at  the  village  government  level.  The  Tebing  Tinggi  Village Government  of  Kelumpang  Tengah  Regency  has  symptoms  in  financial management such as the ineffective implementation of procurement of goods and  services  in  accordance  with  existing  regulations,  the  low  allocation  of
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
funds for community development and community empowerment programs and the lack of village community participation, and minimal village income resulting in not all activities can be financed by APBDesa and regulations from  the  central  and  regional  governments  are  constantly  changing.  The research  method  used  is  descriptive  research  using  a  qualitative  research approach.  The  location  is  in  Tebing  Tinggi  Village,  Kelumpang  Tengah District,  Kotabaru  Regency,  South  Kalimantan  Province.  The  results  of research on Village APB Planning, Preparation of Village APB, Use of Village APB,  Mechanism  for  Distribution  and  Disbursement  of  Village  APB, Accountability of Village APB, Supervision of Village APB have been going well  and  have  tried  their  best.  In  conclusion,  Transparency  and Accountability  of  Village  Budget  Management  in  Tebing  Tinggi  Village, Kelumpang Tengah District, Kotabaru Regency has been going well.

## A. PENDAHULUAN
Desa  adalah  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  susunan  asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (HAW Widjaja, 2005.) Dalam Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  menggambarkan  itikad  Negara  untuk  mengotomikan  desa, dengan  berbagai  kemandirian  pemerintahan  desa  seperti  pemilihan  umum  Kepala  Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Badan Pemusyawarahan Desa semacam DPRD di Desa dan kemandirian pembuatan peraturan Desa. Hal tersebutlah yang menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi kabupaten atau kota dan desa.
Dari kedua penjelasan diatas jelas bahwa Desa merupakan self community yaitu komunitas yang  mengatur  dirinya  sendiri,  dengan  pemahaman  bahwa  desa  memiliki  kewenangan  untuk mengurus  dan  mengatur  kepentingan  masyarakat  sesuai  dengan  kondisi  dan  sosial  budaya setempat,  maka  posisi  desa  yang  memiliki  otonomi  asli  sangat  strategis  sehingga  memerlukan perhatian  yang  seimbang  terhadap  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Karena  dengan  otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang tidak seimbang antara penerimaan dan  pengeluaran  adalah  persoalan  yang  dihadapi  sebagian  besar  pemerintahan  desa.  Biasanya disebabkan empat faktor utama yaitu:
1. APBDes yang kecil dan Sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil
2. Kesejahteraan masyarakat yang rendah
3. Dana operasional desa utnuk menalankan pelayanan sangat rendah
4. Banyak program pembangunan masuk deas akan teteapi hanya dikelola oleh dinas
(Hudayana, Bambang dan FPPD, 2005:2)
Berdasarkan  hal  tersebut  pemerintahan  desa  memerlukan  suatu  transparansi  dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa. Pemerintahan yang baik akan memperhatikan prinsip transparansi  dan  akuntabilitas  pada  tingkat  pemerintahan  desa.  Dalam  pembangunan  dan pemerintahan, desa memiliki pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakannya yaitu masalah finansial  yang  terdapat  dalam  APBDesa  dengan  Dana  Desa  sebagai  salah  satu  komponen

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
didalamnya. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan untuk  desa  dan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.
Pemerintahan  Desa  Tebing  Tinggi  Kecamatan  Kelumpang  Tengah  memiliki  gejala-gejala pada  pengelolaan  keuangan  seperti  tidak  berjalannya  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa sesuai  dengan  aturan  yang  ada,  rendahnya  alokasi  dana  untuk  program  pembinaan kemasyarakatan  dan  pemberdayaaan  masyarakat  serta  kurangnya  partisipasi  warga  desa,  dan pendapatan desa yang minim mengakibatkan tidak semua kegiatan dapat dibiayai oleh APBDesa serta regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah yang terus berubah-ubah.
Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikemukakan penel itian yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kotabaru”

## B. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif.  Lokasi  penelitian  adalah  Di  Desa  Tebing  Tinggi  Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara, teknik sampling dan dokumentasi, yaitu sebagai berikut:
1. Observasi,  melalui  observasi  terbuka  (overt  observation).  Dalam  situasi  ini  peneliti teridentifikasi secara jelas dan selama observasi subjek sadar bahwa mereka sedang diobservasi.
2. Wawancara,  merupakan  proses  pengumpulan  data  dengan  mengajukan  pertanyaan  kepada Narasumber  untuk  dijawab  secara  lisan.  Dalam  penelitian  ini  informan  yaitu  Kepala  Desa Tebing  Tinggi,  Perangkat  Desa  Tebing  Tinggi,  Ketua  BPD  Tebing  Tinggi  dan  Tim  Pelaksana Kegiatan Di Desa Tebing Tinggi
3. Teknik Sampling, dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling karena peneliti merasa  sampel  yang  akan  diambil  nantinya  akan  melemparkan  kembali  ke  sampel  lain  dan begitu seterusnya.
4. Dokumentasi,  merupakan  sebuah  cara  utnuk  menyediakan  dokumen-dokumen  dengan menggunakan  bukti  yang  akurat  dari  pencatatan  sumber  informasi  dari  karangan/tulisan, buku, undang-undang yang terkait dengan judul penelitan.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitataif.  Memiliki  4 komponen analisis yaitu:
1. Pengumpulan  Data,  mengumpulkan  data  di  lokasi  penelitian  dengan  melakukan  observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi Data, proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung dan diterukan pada waktu pengumpulan data. Dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian  Data,  rangkaian  organisasi  informasi  yang  memungkinkan  penelitan  dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, aringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan Kesimpulan, dalam pengumpulan data peneliti haru mengerti dan tanggap terhadap sesuati yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat.

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan observasi, wawancara, teknik sampling dan dokumentasi yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

## 1. Perencanaan APB Desa
Hasil wawancara dengan Nur Hariono selaku Kepala Desa beliau mengatakan: “….dalam  proses  pelaksanaan  perencanaan  APB Desa  di  Desa  Tebing  Tinggi  kami melaksanakan  beberapa  tahapan.  Tahapan  yang  pertama  di  bulan  juni  kami  melaksanakan musyawarah  tingkat  RT  guna  menampung  dan  menyerap  aspirasi  masyarakat.  Tahapan kedua  di  bulan  juli  kami  melaksanakan  musyawarah  tingkat  RW/Kadus  dengan mengundangn  seluruh  perwakilan  RT.  Dari  hasil  itu  selanjutnya  di  bulan  agustus  kami melaksanakan musyawarah desa guna menetapkan daftar usulan atau kegiatan untuk dibawa pada musrenbang desa yang akan dihadiri oleh pihak Kecamatan, Babinsa, Bhabinkantibmas dan para Pendamping Loka Desa dan Kecamatan guna oenetaoan APB Desa tahun 2021…”
Hasil wawancara dengan Ike Juni Setiawati selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan: “….di Desa Tebing Tinggi masyarakat sangat mengapresiasi setiap pembangunan y ang akan  dilaksanakan.  Hal  itu  dibuktikan  dengan  keikutsertaan  setiao  wwarga  dan  tokoh masyarakat dalam rapat pra musrenbang dan musrenbang desa….”
H asil wawancara dengan M. Ma’aruf selaku Kasie pelayanan dan kesejahteraan, beliau mengatakan:
“….yang kami undang dalam rapat semua aparat desa, tokoh masyarakat, BPD, tokoh agama….”
Hasil wawancara dengan Ike Juni Setiawati selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan: “….proses  perencanaan  sudah  berjalan  bagus.  Tapi  saya  rasa  keterlibatan  masyarakat masih kurang atau belum menyeluruh, partisipasi masyarakat masih kurang….” Hasil wawancara dengan Sarwa Prasaja selaku ketua BPD, beliau mengatakan:
“….segala  keputusan  dalam  musyawarah  pembangunan  desa  saya  lempar  ke masyarakat,  jadi  itu  saya  anggap  yang  terbaik  bagi  masyarakat.  Mungkin  kalau  ada  saran Cuma menambahkan satu atau dua saran saja….”
Hasil wawancara dengan Nur Hariono selaku Kepala Desa, beliau mengatakan:
“….banyaknya usulan atau masukan kegiatan dari masyarakat tetapi terbentur dengan terbatasnya  anggaran,  disamping  itu  pula  dalam  hal  penyusunan  APB  Desa  banyak  usulan atau  masukan  yang  berada  diluar  RPJM  Desa  2016-2022.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut akhirnya  kita  utamakan  kegiatan  skala  prioritas.  Sekarang  kami  juga  telah  mengaktifkan BUMDes, diharapkan n antinya dapat menambah pendapatan desa….”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dalam  Perencanaan  APB  Desa  upaya  yang dilakukan  antara  lain  memperhitungkan  secara  rinci  setiap  usulan  kegiatan  yang  akan dimasukkan  di  APB  Desa  serta  mendahuluan  usulan  keigatan  yang  menjadi  prioritas  bagi masyarkat berdasarkan keputusan bersama dan juga telah berupaya mengaktifkan kegiatan operasional  BUMDesa  yang  diharapkan  dapat  menambah  pendapatan  desa  dengan pengambilan keputusn secara mufakat telah dilakukan dan dapat terhindar dari konflik yang dapat berakibatkan gagalnya pelaksanaan pembangunan di desa.

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari

## 2. Penyusunan APB Desa
Rincian pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2020
Sumber: Dokumen Perdesa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDesa.
Hasil wawancara dengan Nur Hariono selaku Kepala Desa, beliau mengatakan: “…dalam  penyusunan  kami  melibatkan  rekan -rekan  Aparat  Desa  yang  membidangi kegiatan  masing-masing  dalam  APBDesa.  Disamping  selalu  melibatkan  Pendamping  Lokal Desa agar dalam penyusunannya tidak keluar atau bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku…”
Hasil wawancara dengan Ike Juni Setiawati selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan: “….yang  ikut  menyusun  APBDesa  s eperti  Kaur  Umum,  Kasi  Pemerintahan  dan  Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan yang menadi pelaksana kegiatan…”
Hasil wawancara dengan Ike Juni Setiawati selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan: “….yang jadi kendala penyusunan APBDesa itu biasanya terlambat da ta pagu anggaran yang ditetapkan daerah. Terkadang juga peraturan yang ditetapkan sering berubah ditengah proses pembuatan APBDesa. Pemdes harus jeli kegiatan apa yang harus dilaksanakan dalam perencanaan setahun mendatang, upaya untuk mengatasi itu ya dengan memperbaiki setiap laporan dan disesuaikan dengan peraturan dan anggaran yang sudah disetujui bersama….”
Hasil wawancara dengan M. Ma’aruf selaku Kasie pelayanan dan kesejahteraan, beliau mengatakan:
“….kendala terbesar adalah menyesuaikan kegiatan den gan anggaran yang tidak sesuai. Solusinya ya mengurangi volume dengan tetap mengutamakan kualitas kegiatan dengan baik tanpa korupsi….”
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  mengenai  Penyusunan  APB  Desa  adalah terlambatnya  informasi  tentang  besaran  pagu  anggaran  sehingga  sulit  dalam  perincian anggaran dan sering berubahnya peraturan dari pemerintah pusat maupun daerah sehingga harus menyesuaikan dengan peraturan baru. Untuk mengatasi hal tesebut dengan melibatkan semua aparat desa yang membidangi kegiatan melibatkan pendamping local desa agar dapat lebih memberi pemahaman kepada perangkat desa tentang aturan yang berlaku.

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari

## 3. Penggunaan APB Desa
Hasil wawancara dengan Nur Hariono selaku Kepala Desa, beliau mengatakan:
“….Dana desa tahun ini kami pergunakan utnuk pemb angunan infrastuktur penunjang desa,  akses  air  bersih  masyarakat  dan  pembuatan  lapangan  voly.  Akibat  adanya  pandemi Covid-19 ini kami melakukan pergeseran anggaran, piipanisasi air bersih dan lapangan voly kami pangkas untuk dialihkan ke BLT dan kegiatan p enanggulangan bencana….”
Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dana Desa Tahun 2020 Setelah APBDesa Perubahan
Sumber: Dokumen Perdesa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDesa.
Hasil wawancara dengan Hasan Basri selaku Kepala Dusun II sekaligus Tim Pelaksana Kegiatan, beliau mengatakan:
“….dalam  pengadaan  barang/jasa  kami  menggunakan  sistem  lelang  dan  terima ditempat dengan menggandeng pihak ke- 3 yang ada di desa….”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang- undangan,  mekanisme  pengadaan  barang  jasa  telah  berjalan  namun  belum  sesuai  dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa,  hal  yang  perlu  diperbaiki  adalah  pelaksanaannya  dan  kelengkapan  dokumen administrasinya.
Kendalanya sering kali terletak pada bahan material yang kehabisan stok barang karena membeli  dari  luar  desa,  kerusakan  pabrik  serta  faktor  cuaca.  Mengatasi  kendala  tersebut dengan menunggu stok barang tersedia dan cuaca yang memungkinkan.

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
4. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan APB Desa
a. Dana Desa
Hasil wawancara dengan Nur Hariono selaku Kepala Desa, beliau mengatakan: “….kami  memerintahkan  Perangkat  Desa  untuk  melengkapi  ceklist  penyaluran dana,  kemudian  kalau  sudah  ada  informasi  dana  sudah  masuk  di  rekening  saya perintahkan Bendahara Desa melakukan pencairan di Bank Kalsel Kotabaru….”
Hasil wawancara dengan Sumiati selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa, beliau mengatakan:
“….saya sendiri yang berangkat dan melakukan transaksi pen cairan ke Bank Kalsel di Kotabaru berdasarkan perintah Kepala Desa…..”

## b. Dana Alokasi Desa
Hasil  wawancara  dengan  Ike  Juni  Setiawati  selaku  Sekretaris  Desa,  beliau mengatakan:
“….saat  penyaluran  keterlambatan  biasanya  dikarenakan  terkadang  adanya perbaikan  berkas  yang  akan  disetorkan.  Pencairan  menunggu  pemberitahuan  melalui telek pencairan yang biasanya mengalami keterlambatan….”

## c. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Biasa  disebut  Siltap  bersumber  dari  Dana  Alokasi  Desa  (DAD)  namun  proses penyaluran  dan  tahapan  pencairannya  dibedakan.  Besaran  dana  siltap  dihitung  dan dicairkan berdasarkan jumlah aparat desa yang mengisi jabatan dalam struktur organisasi yang  sudah  ditentukan  berdasarkan  kemampuan  keuangan  desa  masing-masing.  Hasil observasi dapat diketahui bahwa mekanisme penyaluran dan pencairan penghasilan tetap dan tunjangan telah sesuai dengan perundangan yang berlaku.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas kendala nya terdapat kesalahan- kesalahan  pada  berkas  penyaluran  yang  diajukan  oleh  desa  yang  mengakibatkan keterlambatan dalam pencairan dana. Cara mengatasi masalah tersebut dengan sesegera memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam berkas tersebut.

## 5. Pertanggungjawaban APBDesa
Proses  pertanggungjawaban  APBDesa  melalui  aplikasi  Sistem  Keuangna  Desa (Siskeudes).
Hasil  wawancara  dengan  Sumiati  selaku  Kaur  Keuangan  sekaligus  Bendahara  Desa, beliau mengatakan:
“….sebenarnya  sudah  paham  (penggunaan  aplikasi  Siskeudes),  tapi  terkadang  lupa disaat  mengerakan  akibat  terburu-buru  atau  digesa- gesa….diba gian  perencanaan  masih kurang paham penganggaran sudah paham, bagian pembukuan masih kurang paham. Secara umum ya harus belajar, masih perlu ditingkatkan kemampuannya….”
Hasil wawancara dengan M. Ma’aruf selaku Kasi Pelayanan dan Keseahteraan, beliau mengatakan:
“….terkadang  masih  terjadi  kehilangan  atau  kesalahan  salah  satu  bukti -bukti  belanja dalam kegiatan….”
Hasil wawancara dengan Sarwa Prasaja selaku Ketua BPD, beliau mengatakan:

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
“….semua  file  administrasi  desa  saya  harapkan  di  filekan  dilaptop,  kemudi an dicopykan dilaptop BPD. Jadi misalnya ada kehilangan data masih ada data cadangan yang tersimpan. Tapi kendalanya sampai sekarang permintaan laptop untuk BPD belum telaksana, alasannya  karena  keterbatasan  anggaran.  Masalahnya  hal  tersebut  sudah  kejadian  disini, kepala  desa  yang  baru  bingung  mencari  berkas  dan  file  administrasi  desa.  Jadi  untuk menghindari  hal  itu  saat  estafet  kepemimpinan  semua  file  administrasi  birokrasi  maupun inventaris asset tidak hilang….”
Berdasarkan hasil wawancara diatas kendala  yang dihadapi adalah kehilangan bukti- bukti  belanja  dan  kesalahan  dalam  oengadministrasian  kegiatan.  Selain  itu  dalam penatausahaan keuangan desa, kecakapan dan kemampuan sumber daya manusia yang masih dirasa kurang. Memerlukan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan/bimbingan teknis. Untuk  mengatasi  kendala  tersebut  dengan  memperbaiki  dan  mencari  hal-hal  yang  dapat menunjang perbaikan data, membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah terealisasi dan yang belum terealisasi, BPD diharapkan lebih berperan aktif menduplikasi data agar tidak terjadi kehilangan data.

## 6. Pengawasan APB Desa
Hasil wawancara dengan Syahyudi Fahrin selaku Masyarakat, beliau mengatakan: “….pengawasan  oleh  masyarakat  dan  BPD  sudah  berjalan  disini,  walaupun  belum maksimal.  Pemerintah  desa  juga  sudah  memberikan  laporan  pertanggungjawaban  kepada masyarakat melalui baliho yang bisa dilihat oleh masyarakat….”
Hasil wawancara dengan Sarwa Prasaja selaku Ketua BPD, beliau mengatakan:
“….ini  sudah  kami  awasi  bersama  teman -teman,  jadi  kalau  memang  ada penyelewengan,  kalau  saya  kurang  jeli  dalam  pengawasan,  saya  juga  minta  laporan  dari masyarakat dan anggota BPD lainnya….”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diata  kritik  yang  diberikan  oleh  BPD  dan  masyarakat diharapkan  adalah  kritik  yang  membangun  sehingga  proses  pembangunan  tetap  berjalan sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Kendala yang dihadapi adalah adanya perbedaan  pendapat  atau  salah  pengertian  antara  pengawas  dan  pemerintah  desa  dalam menyikapi suatu hal, upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan pemahaman, menyelaraskan pandangan sehingga terjadi kesepakatan dalam pelaksanaan pengelolaan APB Desa.

## D. SIMPULAN
Transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  APB  Desa  di  Desa  Tebing  Tinggi  Kecamatan Kelumpang  Tengah  Kabupaten  Kotabaru  telah  berjalan  dengan  baik.  Kendala  yang  dihadapi dalam proses perencanaan APBDesa antara lain:
1. Banyaknya  usulan-usulan  kegiatan  dari  masyarakat  namun  terbentur  dengan  terbatasnya anggaran yang tersedia, dan banyak  pula usulan-usulan kegiatan  yang  berada diluar  RPJM Desa 2016-2022. Upaya yang telah dilakukan antara lain memperhitungkan secara rinci setiap usulan kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas bagi masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama. Disisi lain pemerintah desa juga telah berupaya mengaktifkan kegiatan operasional BUMDesa yang diharapkan dapat menambah pendapatan desa.

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
2. Sering  terlambatnya  informasi  tentang  besaran  pagu  anggaran  sehingga  desa  mengalami kesulitan dalam perincian anggaran dan sering berubah-ubahnya peraturan dari pemerintah pusat  maupun  daerah  terkait  keuangan  desa  ditengah  proses  penyusunan  yang mengakibatkan  pemerintah  desa  harus  kembali  belajar  ntu  menyesuaikan  diri  dengan peraturan  yang  baru  dan  proses  penyesuaian  tersebut  tentunya  akan  memakan  waktu sehingga sering kali dokumen APBDesa terlambat selesai. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi  kendala  tersebut  antara  lain  melibatkan  semua  aparat  desa  yang  membidangi kegiatan  serta  melibatkan  Pendamping  Lokas  Desa  agar  dapat  lebih  memberi  pemahaman kepada perangkat desa tentang aturan yang berlaku serta dalam penyusunannya agar segera selesai dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
3. Proses pengadaan barang/jasa, bahan material yang seluruhnya membeli dari luar desa sering kali mengalami kendala antara lain kehabisan stok, kerusakan pabrik serta fakotr cuaca. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan menunggu stok barang tersedia dan cuaca yang memungkinkan.
4. Proses  penyaluran  dan  penciran  APBDesa  terdapat  kesalahan-kesalahan  pada  berkas penyaluran  yang  diajukan  oleh  desa,  mengakibatkan  keterlambatan  dalam  pencairan  dana. Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  sesegera  mungkin  memperbaiki kesalahan  yang  terdaoat  dalam  berkas  penyaluran  sehingga  pencairan  dapat  segera dilaksanakan.
Proses  pertanggungjawaban  adanya  perbedaan  pendapat  atau  salah  pengertian  antara pengaas  dan  pemerintah  desa  dalam  menyikapi  suatu  hal.  Upaya  yang  dilakukan  adalah memberikan  pemahaman,  menyeleraskan  pandangan  sehingga  terjadi  kesepakatan  dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa.

## REFERENSI
Bungin, Burhan (2012) Analisis Data Penelinan Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Gratindo Persada.
Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD.  (2008) Peluang Pengembangan  Parusipast Masyarakat melalui  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa,  Pengalaman  Enam  Kabupaten  Makalah  disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-28 Januari 2005.
Siagian, Sondang P. (1997). Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Admimstrasi. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

## Buku
Lembaga  Administrasi  Negara  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  RI  (2007). Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI. Jakarta.
Miles, M.B & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
Purwanto, Erwan Agus. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif untuk Adminstrasi Publik Dan Masalah- Masalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media, Cet 1.
Moleong. Lexy J. (2012) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung PT Remaja Rosda Karya. Poerwadarminta, W.J.S. (2006). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta PT Bala: Pustaka.

## JIPAGS Volume 7, Issue 1, Januari
Solekhan, Moch. (2012). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabiltas Malang Setara Press.
Sugiyono Prof. Dr (2010) Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualuatif dan R&D. Bandung: CV. Alfa Beta.
Sumpeno, Wahjudin. (2015). Perencanaan Desa Terpadu Banda Aceh: Read .

## Jurnal
Alfasadun.  Pancawati  H.  Sri  Devi  R,  Ceacilia  S,  (2018),  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana Desa.Jurnal, Universitas Stikubank Mei 2018.
Murni Sari. Retno. (2015) Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Jurnal. STIE Kesuma Negara Blitar. Desember 2015.
Rizal, Sri Adella F, Devi R. (2016). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016. Jurnal IAIN Batu Sangkar 2016.

## Aturan Perundang-undangan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor:  205/PMK.97/2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  50/PMK.07/2020  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  11  Tahun  2019 tentang Proritas Pengaunaan Dana Desa Tahun 2020.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  6  Tahun  2020 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Desa.  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 23 tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
Peraturan  Bupati  Kotabaru  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Pemerintah Desa.
Peraturan  Bupati  Kotabaru  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Pengalokasian  dan  Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa. Peraturan Desa Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Tebirg  Tinggi  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  Tahun Anggaran 2020.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## Skripsi/Tesis/Disertasi
Tim Penyusun. (2020). Panduan Tugas Akhir. Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Kotabaru.