Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas ( Noodweer
Exces ) Pada Pasal 49 Ayat (2)

## Rendy Marselino Rendymarselino01@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana meliputi: perbuatan dan akibat, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana? sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, pembelaan terpaksa merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.Yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah apa saja yang menjadi alasan penghapus pidana menurut Kitab Undang- undang Hukum Pidana, serta bagaimana sifat pembelaan terpidana yang menjadi alasan penghapus pidana. pengaturan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyebutkan: Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.
Kata Kunci: Tindak Pidana; Alasan Penghapus Pidana; Pembelaan Terpaksa; Alasan Pembenar; Alasan Pemaaf.

## Pendahuluan
Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. 1 KUHP tidak hanya mengatur tentang pengenaan pidana saja, akan tetapi
1 Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana (Armico 1995).[113].
633

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 2, Maret 2020
How to cite: Rendy Marselino, ‘Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas ( Noodweer Exces ) Pada Pasal 49 Ayat (2)’ (2020) Vol. 3 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 3 Februari 2020; Diterima 17 Februari 2020; Diterbitkan 1 Maret 2020.
DOI: 10.20473/jd.v3i2.18208

## 634 Rendy Marselino: Pembelaan Terpaksa yang
di dalam KUHP juga diatur hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana. Dengan kata lain KUHP mengatur tentang peniadaan hukum pidana pada perbuatan seseorang. Penelitian ini akan lebih berfokus pada peniadaan pidana berdasarkan alasan pemaaf yang ada di dalam pasal 49 ayat (2) KUHP. Umumnya pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pemaaf yaitu:
1. Ketidakmampuan bertanggung jawab;
2. Pembelan terpaksa yang melampaui batas;
3. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik. Pasal ini berbunyi bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah pembelaan yang disebabkan adanya kegoncangan jiwa yang hebat. Bahasa belanda menjelaskan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dinamakan noodweer excess yang sifat perbuatan terdakwa tersebut tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum. Salah terka atau salah sangka tidak ada dalam noodweer excess, harus ada serangan yang bersifat melawan hukum tetapi reaksi yang ditimbulkan keterlaluan atau tidak seimbang lagi dengan sifatnya serangan. Peristiwa yang seperti ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila hakim menerima bahwa perbuatannya tadi “langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat” sehingga fungsi batinnya menjadi tidak normal karena serangan atau ancaman serangan yang ia alami maka hal ini menyebabkan adanya alasan pemaaf. 2
Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian, walaupun konsep ini berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti ( vicarious liability ) dan pertanggungjawaban yang ketat ( strict liability ). Masalah kesesatan,
baik kesesatan mengenai keadaannya ( error facti ) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga
2 ibid.
pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. 3
Meminta seseorang dalam pertanggungjawaban pidana sudah tentu harus melihat juga mengenai unsur melawan hukumnya. Pada dasarnya sifat melawan hukum merupakan suatu syarat umum dapat dipidananya seseorang, setiap tindak pidana didalamnya pasti memiliki sifat melawan hukum. 4
Pada doktrin hukum pidana sifat melawan hukum dibagi menjadi dua jenis yakni sifat hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut diancam pidana dan juga dirumuskan didalam delik suatu undang-undang. Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum formil adalah bisa dikatakan apabila perbuatan pidananya sudah mencocoki rumusan pada undang- undang. Jadi pada intinya bahwa suatu perbuatan melawan hukum tidak bisa dianggap melawan hukum apabila pada perbuatan yang dilakukan tidak diatur secara ekspilisit didalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana, sekalipun perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang sangat merugikan bagi masyarakat. Sehingga pengertian dari melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan undang-undang. 5
Menurut ajaran sifat melawan hukum materiil berpandangan bahwa perbuatan itu tidak hanya didasarkan pada undang-undang saja, tetapi juga harus didsarkan kepada asas-asas hukum yang tidak tertulis, suatu perbuatan dapat dikatakan telah memenuhi sifat melawan hukum materiil jika memang perbuatan tersebut telah melanggar norma atau kaida yang hidup didalam masyarakat. Moeljatno membagi pandangan sifat melawan hukum materiil menjadi dua bentuk, yakni sifat melawan hukum negatif dan positif, dalam sifat melawan hukum negatif diartikan sebagai suatu nilai-nilai yang ada didalam masyarakat hanya sebagai sifat yang dapat menghapusnya suatu perbuatan pidana, sedangkan yang positf beranggapan bahwa
3 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (PT. Citra Aditya Bakti 2001).[ 23].
4 Barda Nawawi Arief.[142].
5 Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Kencana 2002).[18].

## 636 Rendy Marselino: Pembelaan Terpaksa yang
nilai yang hidup didalam masyarakat juga dapat dijadikan hukum positif. Para ahli hukum pidana di Indonesia sendiri mengakui sifat melawan hukum yang negatif, dikarenakan apabila terdapat suatu perbuatan yang nyata-nyata merupakan hal yang melawan hukum secara formil, sedangkan didalam masyarakat tidak tercela, jadi secara materiil tidak melawan hukum, maka seharusnya perbuatan tersebut dijatuhkan pidana. 6
Menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) ada dua bentuk alasan penghapus pidana, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu “ inwendig” , contohnya di dalam Pasal 44 KUHP. Kemudian alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terletak diluar orang itu “ uitwendig”, contohnya “overmacht” atau daya paksa Pasal 48 KUHP;
“ noodweer ”atau pembelaan terpaksa Pasal 49 KUHP; melaksanakan Undang- undang Pasal 50 KUHP; dan melaksanakan perintah jabatan Pasal 51 KUHP. 7
Bila dilihat secara umum menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana membedakan alasan-alasan yang tidak dijatuhkannya hukuman, yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah strafuitsluitingsgroden. Pada pokoknya strafuitsluitingsgroden itu dapat terjadi karena: “ Rechtvaardigingsgroden, yaitu alasan-alasan yang membenarkan tindakan pelaku dengan menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakannya; dan Sculduitsluitingsgroden, yaitu alasan-alasan yang menghilangkan unsur kesalahan pada tindakan si pelaku dan atas tindakannya dapat dimaafkan”. 8

## Pengaturan Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHP
Menentukan bilamana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat ditempuh dengan cara meninjau keadaan jiwa seseorang dan meninjau antara perbuatan dengan jiwa di pelaku. Cara yang demikian merupakan cara yang ditempuh Pasal 44 KUHP untuk menentukan bilamana seseorang tidak
6 Komariah Emong Sapardjaja.[150]
7 Schaffimeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius, Hukum Pidana (Liberty 1995).[148].
8 E.Utrect, Hukum Pidana I (Universitas Bandung 1967).[346].
dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 44 KUHP ditentukan dua syarat, sebagai berikut:
a.  Jiwanya cacat dalam pertumbuhan;
b.  Terganggu karena penyakit atau penyakit ingatan. 9
Prakteknya, seseorang yang melanggar tindak pidana tetapi dirinya dihinggapi keadaan jiwa yang tidak sempurna atau penyakit ingatan, bukan berarti secara serta merta orang itu tidak dapat dihukum. Oleh karena itu, seseorang yang melanggar tindak pidana perlu dibuktikan terlebih dahulu tingkat gangguan karena penyakit yang sedemikian rupa, sehingga orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.  Orang yang demikian,   karena  disebabkan penyakit ingatan, baik yang bersifat ringan maupun sedang.
Kemudian, apabila keadaan jiwa seseorang yang telah ditentukan dihinggapi gangguan karena penyakit dan memenuhi syarat-syarat di atas maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Artinya ketentuan hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap orang itu, atau orang itu tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 44 KUHP merupakan dasar peniadaan pidana terhadap seseorang yang melanggar tindak pidana karena keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit ingatan.
Apabila pembuktian ditemukan bahwa keadaan jiwa seseorang dihinggapi penyakit ingatan, maka masih perlu dikaitkan dengan tiga syarat, sebagai berikut:
a.  Dapat memahami atau mengerti akan nilainilai perbuatan yang dilakukan itu, sehingga dirinya mengerti akan nilai-nilai akibatnya;
b.  Dapat menentukan kehendaknya secara bebas terhadap perbuatan yang dilakukannya;
c. Dapat  menyadari  dan   menginsyafi  bahwa   perbuatan  yang dilakukan secara kesusilaan adalah perbuatan yang dilarang. 10
Menurut   Moeljatno   bahwa   untuk   menetapkan   adanya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi dua syarat, sebagai berikut: kemampuan
9 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana (Bina Aksara 1985).[153].
10 Moeljatno.[214].

## 638 Rendy Marselino: Pembelaan Terpaksa yang
untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, atau disebut faktor akal atau intelektual faktor, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut, atau disebut faktor  perasaan atau kehendak ( volitional factor ), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak. 11
Itu sebabnya, ketentuan Pasal 44 KUHP pada dasarnya memberikan petunjuk sebagai alasan yang meniadakan pidana terhadap seseorang yang melanggar tindak pidana, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka orang itu tidak dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum. Jadi, ketentuan tertulis dalam Pasal 44 KUHP merupakan alasan bagi hakim untuk  menyatakan bahwa seseorang yang melanggar tindak pidana secara hukum dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau ketentuan hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap dirinya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.
Di dalam doktrin, seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi diliputi ketentuan Pasal 44 KUHP merupakan schulduitsluitingsgronden , yaitu pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tetap dianggap wederrechtelijk, tetapi pelakunya tidak dapat dipidana karena keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Cacat kejiwaan yang menjadi dasar alasan peniadaan pidana adalah cacat yang sedemikian rupa, sehingga orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatannya. Itu sebabnya, cacat kejiwaan bukan berarti pelaku tindak pidana secara serta merta dilepaskan dari pertanggungjawaban secara pidana, tetapi terdapat syarat minimum yang dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan kausal antara penyakit dengan perbuatan, dan memungkinkan dilakukan penyelidikan terhadap seseorang yang
dituduh melanggar tindak pidana, apakah ia masih dapat dipersalahkan sekalipun terdapat gangguan kejiwaan.
Bahwa permasalahan kemampuan bertanggung jawab adalah masalah yuridis dan masalah keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit adalah masalah medis.Pihak yang berkompeten untuk menentukan keadaan jiwa seorang pelaku tindak pidana itu cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit adalah dokter ahli atau psikiater, sedangkan yang menentukan seorang pelaku tindak pidana itu dianggap mampu bertanggung jawab atau tidak adalah hakim.Akan tetapi, hakim tidak terikat oleh keterangan yang disampaikan oleh ahli jiwa itu, karena keterangan ahli jiwa atau psikiater itu hanya mendeskripsikan keadaan jiwa si pelaku pada saat perbuatan itu dilakukan, dan yang menentukan dengan perbuatan yang dilakukan pelakuatau tidak adalah hakim.
Dengan demikian, maka yang menentukan seorang pelaku tindak pidana itu mempunyai kemampuan bertanggunjawab adalah hakim. 12 Suatu perbuatan yang dianggap bersifat melawan (wederrechtelijk) yang dilakukan karena terdorong oleh keadaan memaksa (overmacht) dikecualikan dari ketentuan hukum pidana.Overmacht ini merupakan salah satu faktor yang bersifat eksternal yang mengakibatkan tidak dipidananya seseorang atas perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
Dalam KUHP ketentuan mengenai overmacht diatur dalam Pasal 48, yang berbunyi: Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Mencermati ketentuan Pasal 48 KUHP di atas, dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, karena pengaruh daya paksa atau dilakukan dalam keadaan memaksa, ia tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan itu, sehingga ia tidak dipidana.
Disamping ketentuan yang dirumuskan demikian singkat ini, pembentuk undang- undang juga tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengai overmacht,
12 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Sinar Baru 1984).[232].

## 640 Rendy Marselino: Pembelaan Terpaksa yang
nampaknya pembentuk undang-undang menganggap setiap orang mengetahui arti overmacht atau pembentuk undang-undang memberikan keleluasaan kepada hakim atau pelaku penegak hukun lainnya untuk menafsirkan apa arti overmacht itu, dan tentu oleh pan ahli dapat dikembangkan dalam doktrin hukum pidana.
Maka ketentuan Pasal 44 KUHP pada dasarnya memberikan petunjuk sebagai alasan yang meniadakan pidana terhadap seseorang yang melanggar tindak pidana, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit maka orang itu tidak dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum. Jadi, ketentuan tertulis di dalam Pasal 44 KUHP merupakan alasan bagi hakim untuk menyatakan bahwa seseorang yang melanggar tindak pidana secara hukum dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau ketentuan hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap dirinya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

## Pengaturan Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 KUHP
Ketentuan Pasal 49 KUHP:
1.  Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum;
2.  Melaporkan batas pertolongan yang sangat perlu jika perbuatan itu dengan sekelompok dilakukan karena perasaanterguncang dengan segera pada saat itujuga tidak boleh dihukum. 13
Noodweer masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan perniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Noodweer digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa
13 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , (Politeia 1988).[64].
melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa, Oleh karena itu, noodweer merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.
Walaupun demikian, tidak semua pembelaan dapat diterima oleh hukum pidana sebagai alasan peniadaan pidana.Suatu perbuatan dalam konteks noodweer itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan diluar syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 49 ayat
(1) KUHP tetap dimungkinkan si pelaku dapat dijatuhi pidana.
Bilamana seseorang dapat dianggap melakukan pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:
1)  Harus ada serangan ( aanranding ), tetapi tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, melainkan hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat- syarat, sebagai berikut:
a)  Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba ( ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen );;
b)  Serangan itu harus bersifat melawan hukum ( wederrech-telijk aanranding ).
2)  Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri, tetapi tidak setiap pembelaan diri dapat merupakan noodweer, melainkan pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat-syarat,  sebagai berikut:
a)  Pembelaan itu harus merupakan keharusan ( de verdediging moet geboden zijkn );
b)  Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terpaksa ( nood-zakelijk verdidiging ); atau
c)  Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhad sendiri atau diri orang

## Rendy Marselino: Pembelaan Terpaksa yang
lain, kehormatan dan benda. 14
Seperti yang dapat kita lihat sendiri dari bunyinya rumusan Pasal 49 KUHP diatas, perkataan noodweer itu sendiri tidak terdapat di dalam undang-undang. Perkataan tersebut terdapat di dalam Memorie van Toelichting (M.v.t) mengenai pembentukan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatakan antara lain: Tidaklah terdapat suatu noodweer tanpa adanya suatu:
1.  serangan yang bersifat melawan hukum;
2.  bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda, milik diri sendiri atau milik orang lain;
3.  keperluan  untuk  melakukan   perbuatan  yang  bersangkutan. Meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan serangan tersebut, yang telah tidak dapat ditiadakan dengan cara yang lain. Perkataan “ nood ” itu artinya “darurat, sedang perkataan “ weer ” itu artinya “pembelaan”, hingga secara harafiah perkataan“noodweer” itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat.
Perkataan “serangan” di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut janganlah selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, oleh karena yang dimaksud dengan perkataan “serangan” di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP itu sebenarnya adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan dan atas harta  kekayaannya yang berupa benda.
Noodweer itu sendiri sebenarnya merupakan sebuah perkataan yang telah dipergunakan orang untuk menyebut “pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang bersifat seketika dan yang bersifat melawan hukum”, sebagai dasar pembenaran, noodweer itu bukan merupakan suatu yang baru di dalam hukum pidana, oleh karena pembelaan tersebut telah lama dikenal orang yaitu pada zaman pembalasan dendam secara pribadi dahulu kala, dalam bentuk tindakan peperangan yang bersifat defesip yang di dalam sejarah perkembangan hukum pidana telah tetap dipertahankan orang hingga dewasa ini. 15
14 P.A.F. Lamintang, Op.Cit. [442].
15 ibid.
Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangannya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan, suatu tindakan yang terlarang di mana pelakunya terancam dengan sesuatu hukuman.
Jadi, apabila seseorang itu oleh seorang penyerang telah diancam akan ditembak dengan sebuah revolver atau telah diancam akan ditusuk dengan sebilah pisau, maka orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan, misalnya dengan memukul tangan si penyerang yang menggenggam revolver atau pisau itu dengan mempergunakan sepotong kayu atau sebatang besi agar revolver atau pisaunya itu dapat terlepas dari tangannya, walaupun dengan cara memukul tangan si penyerang itu, orang yang melakukan perlawanan akan membuat si penyerang menjadi terluka, bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerangnya yaitu apabila perbuatan si penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya.
Dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa, akan tetapi, dalam keadaan darurat seperti yang dimaksud di dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian”, dan oleh karena itulah maka ia dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri serangan tersebut tanpa bantuan dari alat-alat negara. 16
Pasal 49 ayat 1 berbunyi: “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika ituyang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan ( eerbaar-heid ) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak di pidana.” Kalimat ini kiranya masih dapat disingkat sebagai berikut. Barangsiapa terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan
16 ibid.

## 644 Rendy Marselino: Pembelaan Terpaksa yang
hukum terhadap diri, kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda, baik kepunyaan sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
Noodweer exces atau pembelaan diri yang melampaui batas juga merupakan alasan terhadap seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana, sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang berbunyi : “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu,
tidak dipidana”.
Bilamana perbuatan seseorang yang memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi ia tidak dapat dijatuhi karena noodweer exces sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP harus memenuhi tiga syarat, sebagai berikut:
a.  Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
b.  Pembelaan itu yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat atau sangat panas hatinya;
c.  Pembelaan itu karena terdapat serangan atau ancaman serangan.
Maka dari itu hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya serangan atau ancaman serangan.
Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus “seketika itu”, yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang mengerti adanya serangan, begitu dia mengadakan pembelaan.
Jadi di sini, saat di mana orang sudah boleh mengadakan pembelaan bukannya kalau sudah dimulai dengan adanya serangan, tapi baru ada ancaman akan adanya serangan saja, sudah boleh. Ini disebabkan atas pertimbangan .bahwa dalam negara yang begitu luas dengan alat-alat negara yang terbatas sekali, pemerintah harus lebih memberi kebebasan kepada penduduk untuk menjaga keselamatannya masing-masing.
Mengenai akhirnya serangan hendaknya jangan diartikan kalau sudah tidak ada serangan lagi, saja. Jika demikian kalau orang melihat barangnya telah diambil oleh pencuri, dia tidak boleh lagi mengadakan pembelaan meskipun pencurinya
masih dekat.Dalam praktek saat sesudah adanya serangan dipandang juga sebagai masih ada serangan. Jika dilihat sejenak hal-hal diatas mengenai saat adanya serangan, baik mulainya maupun akhirnya, maka kalau yang dipakai sebagai ukuran hanya soal waktu sebelum atau sesudah adanya serangan sajakiranya kurang mencukupi. Hemat saya ukuran yang pokok harus diambilkan dan kata “terpaksa” yaitu pembelaannya harus bersifat terpaksa, artinya tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk pada saat-saat itu menghalaukan serangan. 17
Perbedaan Dan Persamaan Noodweer dengan Noodweer Excess
Ditinjau dari unsur-unsurnya, maka terdapat persamaan antara noodweer dengan noodweer exces, yaitu disyaratkan dua hal, sebagai berikut:
1.  Pembelaan itu harus ada serangan yang bersifat melawan hukum;
2.  Pembelaan itu ditujukan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.
Sedangkan perbedaannya antara noodweer dengan noodweer exces, adalah terletak keadaan batin seseorang, sebagai berikut:
1.  Perbuatan dalam arti noodweer adalah pembelaan diri dari si pembuat tindak pidana yang bersifat keterpaksaan karena tiada jalan lain untuk menghindarkan dirinya kecuali harus melakukan perbuatan itu, sedangkan pembelaan diri dalam arti noodweer exces si pembuat tindak pidana karena mengalami keguncangan jiwa yang sangat hebat atau mengalami tekanari jiwa yang hebat (hevige gemoeds- beweging) , sehingga pembelaan itu tidak harus bersifat geboden dan noodzakelijke ;
2.  Perbuatan melawan hukum dalam arti noodweer merupakan alasan pemaaf sehingga orangnya tidak dapat dijatuhi pidana, sedangkan perbuatan di dalam noodweer exces tidak ada sifat melawan hukum sehingga menjadi alasan pembenar untuk meniadakan pidana.
Terlepas dari persamaan dan perbedaan tersebut di atas, baik noodweer maupun noodweer exces tetap harus memenuhi dua syarat, sebagai berikut:

## 646 Rendy Marselino: Pembelaan Terpaksa yang
Serangan itu harus bersifat melawan hukum atau merupakan kejahatan; serangan itu harus datang secara tiba-tiba atau langsung mengancam (ogenblikkelijk ofonmiddelijk dreigen).
Oleh karena itu, noodweer masih tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat (1), KUHP. Noodweer digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa, Oleh karena itu, noodweer merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang- undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.

## Kesimpulan
Alasan yang meniadakan pidana, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana.  Alasan penghapus pidana terdiri dari Alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan. Alasan pembenar, ialah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi suatu perbuatan yang patut dan benar; Alasan pemaaf,  ialah alasan yang menghapuskan  kesalahan terdakwa tetapi perbuatan itu tetap bersifat melawan hukum, sehingga tidak dipidana karena tidak ada kesalahan; Alasan penghapus kesalahan karena terdapat alasan pembenar maupun pemaaf, artinya tidak ada pikiran tentang sifatnya perbuatanmaupun orangnya yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa berdasarkan kemanfaatan (utilitas) kepada masyarakat,  sehingga  diambil  kebijakan untuk  tidak  diadakan penuntutan.
Daftar Bacaan

## Buku
Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana (Armico 1995).
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Citra Aditya Bakti 2001).
Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kencana 2002).
Schaffimeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius, Hukum Pidana (Liberty 1995).
E.Utrect, Hukum Pidana I (Universitas Bandung 1967).
Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana (Bina Aksara 1985).
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Sinar Baru 1984).
R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politeia 1988).
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--