Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.964-972                                                   Hermanto Rohman. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.455 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## ANALISA KESIAPAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN SMART VILLAGE
1 Hermanto Rohman, 2 Dina Suryawati, 3 Anwar, 4 Agus Suharsono
1,2,3,4 Universitas Jember Correspondet author : hermanto.fisip@unej.ac.id Jember, Jawa Timur, Indonesia

## Abstract
The  study  was  carried out  regarding  public  services,  especially opportunities  for  developing village  government  innovation  through  Smart  Villages  in  Jember  Regency.  The  aim  of  this research  is  to  provide  an  overview  of  the  results  of  identifying  regional  readiness  in implementing  the  Smart  Village  program  and  to  design  a  Smart  Village  model  that  is  in accordance with the results of the village readiness analysis in Jember Regency. The method used  in  this  research  is  the  model-building  method,  a  method  intended  to  produce  or develop  concepts  within  the  scope  of  a  particular  study.  Smart  village  development  in Jember  Regency  needs  to  pay  attention  to  three  levels:  enabler,  driver  and  mediator. Important variables include the preparation of regulations and development roadmaps as a reference  for  service  and  data  integration,  as  well  as  the  provision  of  infrastructure  using  a top-down  and  bottom-up  approach.  It  is  also  important  to  develop  an  institutional  model that involves village government and community participation, as well as increasing human resource  capacity  which  is  currently  not  well  structured.  Apart  from  that,  it  is  necessary  to develop  networks  in  blank  spot  areas  by  involving  the  Ministry  of  Communication  and Information and collaborating with private providers.

## Keywords: Smart village; Smart village Models; Village Government

## Abstrak
Kajian dilakukan terkait pelayanan publik khususnya pada peluang pengembangan inovasi pemerintahan  desa  melalui  Smart  village  di  Kabupaten  Jember.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk memberikan gambaran hasil identifikasi kesiapan daerah dalam menjalankan program  Smart  village  serta  merancang  model  Smart  village  yang  sesuai  dengan  hasil analisis kesiapan desa di Kabupaten Jember. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini    adalah  model-building    method,    sebuah  metode  yang  ditunjukan  untuk menghasilkan atau mengembangkan konsep dalam lingkup kajian tertentu. Pengembangan smart village di  Kabupaten  Jember  perlu  memperhatikan  tiga  tingkatan:  enabler,  driver,  dan  mediator. Variabel  penting  meliputi  penyusunan  regulasi  dan  roadmap  pengembangan  sebagai acuan integrasi layanan dan data, serta penyediaan infrastruktur dengan pendekatan top- down  dan  bottom-up.  Penting  juga  untuk  mengembangkan  model  kelembagaan  yang melibatkan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kapasitas SDM yang  saat  ini  belum  terstruktur  dengan  baik.  Selain  itu,  perlu  pengembangan  jaringan  di wilayah  blank  spot  dengan  melibatkan  kementerian  kominfo  dan  kerjasama  dengan provider swasta.
Kata Kunci: Desa cerdas; Model Desa Cerdas; Pemerintahan Desa
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.964-972 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.455

## PENDAHULUAN
Kajian  ini  dipilih  seiring  dengan  janji  politik  bupati  terpilih  kabupaten  Jember  Haji Hendy-Gus  Firjaun  untuk  mengoptimalkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan mengembalikan hak-hak masyarakat yang terabaikan selama ini, secara terukur dan sesuai dengan  tata  aturan  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Untuk  mengimplementasikan  janji  politik tersebut  disusun  7  program  unggulan  salah  satunya  adalah  melalui  penerapan  program Smart  village juga  dapat  digunakan  untuk  mendeteksi  potensi  dari  desa  untuk  mengatasi kemiskinan dan pengangguran .
Smart village merupakan konsep  yang diadopsi atau konsep turunan dari Smart city . Perbedaanya    hanya    terletak    pada    lokasi  penerapannya  (Essabela,  2016;  Meijer,  2015). Smart  village  bisa  dikatakan  sebagai  pengembangan smart    city ,    dalam    konteks    yang lebih    kecil    yaitu    desa  melalui  penerapan  konsep  desa  berbasis  teknologi  informasi.
Penerapan tehnologi Informasi dilevel desa diatur dalam  UU Desa  No  6  tahun  2014  pada pasal  86  yang  menyatakan  bahwa  Desa  berhak mendapatkan akses informasi melalui system  informasi  Desa  yang  dikembangkan  oleh    Pemerintah    Daerah    Kabupaten/Kota. Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah wajib  mengembangkan  system  informasi  Desa  dan pembangunan    Kawasan    Perdesaan.    Sistem    informasi    Desa    sebagaimana    dimaksud meliputi  fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang  berkaitan  dengan  Pembangunan  Desa  dan  pembangunan  Kawasan Perdesaan yang akan dikelola oleh pemerintah desa.
Keseriusan  Pemerintah  Kabupaten  Jember  untuk  mebangun  Smart  Village  ini dilakukan  oleh Bupati Jember H. Hendy SIswanto bersama Itqon Syauqi selaku ketua DPRD menemui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Program Smart  Village  merupakan  alat  dan  sarana  Desa  untuk  mampu  bersaing  di  dunia  E- Commerce  (22/10221).  Kabupaten  Jember  mengalokasikan  anggaran  pada  tahun  untuk membangun  ini  melalui  program  pengembangan  dan  pengelolaan  ekosistem  Kabupaten yang cerdas  sekitar 4 M dan 7 M melalui pengembangan Sumber daya Tehnologi informasi termasuk  di  Pemerintahan  Desa  (LKPJ  2021).  Melalui  anggaran  yang  besar  ini  jika  tidak dibarengi  dengan  konsep  dan  desain  yang  matang  maka  Implementasi  Smart  villagge  di Kabupaten  Jember  dengan  dana  yang  besar  namun  tidak  sebanding  dengan  hasil  yang diharapkan.
Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan Asosiasi Kepala Desa bersama tim peneliti  Kelompok Riset Public Finance and Public Affairs Governance (PFPAG) LP2M terkait dengan pelayanan publik,  terutama  peluang  untuk  pengembangan  inovasi  pemerintah  desa  melalui smart
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.964-972                                                   Hermanto Rohman. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.455 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
village dalam  upaya  membangun  desa  yang  berkelanjutan  dan  berkesejahteraan  yang melibatkan  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi  kabupaten  Jember (22/10221),  salah satu  yang muncul    adalah  Pemerintah  Kabupaten  Jember  belum  memiliki  model  pengembangan smart village yang akan dilakukan melalui masterplan atau roadmap apalagi regulasi yang akan  digunakan  sebagai  rujukan.    Oleh  karena  itu  kajian  ini  menjadi  penting  untuk memberikan  masukan  pada  pemerintah  daerah  bagaimana  kesiapan  sekaligus  model Smart village untuk dapat dijalankan sebagaimana yang diharapkan .

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah model-building  method,  sebuah metode yang ditunjukan untuk menghasilkan atau mengembangkan konsep dalam lingkup kajian tertentu (Shepherd & Roy, 2017). Menurut Jaccard dan Jacoby (dalam Andhika, 2018) setidaknya terdapat  4  (empat)  tahap  yang  ditempuh  dalam  mengonstruksikan  suatu model    atau    konsep,  yaitu:    Pertama,  choosing    a    phenomenon    to    explain.    Kedua, identifying    problem    areas    and  questions    to    focus.    Ketiga,    identify    new    questions    to answer.  Keempat,  concerns  of  theory construction.  Pemahaman  tersebut  dikaitkan  isu kontekstual  dalam  penelitian  ini    yaitu  tentang Smart  village terutama  pada  kesiapan kabupaten  Jember  dalam  menjalankan  konsep Smart  village sekaligus  menggali basis empiris  yang  akan  digunakan  dalam  mengkontruksikan  model Smart  village yang  tepat sesuai  dengan  analisis  kesiapan  desa  meliputi  3  tiga)  elemen  yaitu    fungsi    pemerintahan desa,    struktur    masyarakat    perdesaan    dan    dukungan  lingkungan    perdesaan.  Eksplorasi ketiga   elemen  tersebut    akan    memunculkan    uraian    peran    yang    rinci    dan    rigid    serta keterjalinan    satu    sama  lainnya  sebagai  dasar  menyusun  Model  pengembangan Smart village di Kabupaten Jember.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa merupakan kesatuan unit dari suatu entitas masyarakat yang memiliki karakter dan  tradisi  yang  khas    di    mana    masyarakatnya    menjadi    bagian    terdepan    dan penggerak    utama    pembangunan  sehingga    desa    diasosiasikan    sebagai    kesatuan masyarakat    hukum  (Rauf,    2016;    Salim,    2016;  Suparman,    2016).    Desa    juga    merupakan kesatuan    homogenitas    masyarakat    yang    sederhana  dengan    mata    pencaharian homogen  (Purwanto,    2004;    Sulistiyono,    Surwanto,    &    Rindarjono,  2015).  Desa    sebagai kesatuan masyarakat  hukum  yang  homogen tidak bisa  disamakan  dengan kota dalam adopsi teknologi informasi.
Dilihat  dari  perkembangan  teknologi  informasi,  konsep Smart  village tidak  bisa dilepaskan  dari  perkembangan  konsep Smart  city .  Mengadopsi    dari    sistem    smart    city maka Smart  village pada  mulanya  juga  memiliki  tujuan  yang    sama.    Yakni    memberikan tawaran    solusi  pada    masalah    pedesaan,    Seperti    misalnya  masalah    kemiskinan,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.964-972 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.455
kesehatan,  pendidikan,keterlebelakangan  tegnologi,  kekurangan informasi,  dan  masalah lainnya  khas  Kawasan rural .
Berdasarkan  kajian  literatur salah  satunya  sebagaimana  yang  dilakukan  Supriadi,    H Fadli,  &  Malik  (2016)  pengembangan Smart city berbeda dengan pengembangan Smart village .  Pengembangan    smart    village    didasarkan    kepada    pendekatan    dari    bawah “botto m- up”  atas  prakarsa  dan  keinginan  masyarakat,  sehingga  adanya  penguatan kelembagaan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat  yang dilakukan  oleh pemerintah  desa  melalui  pembinaan  dan  pemberdayaan  masyarakat dengan    pemanfaatan  teknologi    informasi    sepenuhnya    dilakukan    dalam    kapasitas pemerintah  sebagai  fasilitator.
Membangun  kesiapan  Pengembangan  smart  village  harus  memperhatikan  pada tiga tingkatan yaitu pada tingkatan enabler , driver dan mediator sebagaimana dipaparkan dalam  materi  Smart  Village  dalam  akademi  desa  oleh  Eko  Sri  Haryanto  (2020).  Pada tingkatan  driver  smart  village  membutuhkan  kesiapan  dalam  structure,  Infrastructure  dan superstructure untuk menopang berjalannya smart village untuk bisa diterima dimasyarakat, hal ini dapat dijelaskan dalam gambar berikut :
Gambar 1 . Smart Village Eko Sri Haryanto (2020)
Dengan mengacu pada komponen varibel tersebut maka kesiapan penerpan smart village dikabupaten Jember dapat dijelaskan dalam tabel 1.
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.964-972                                                   Hermanto Rohman. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.455 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tabel 1. Kesiapan Penerpan Smart Village di Kabupaten Jember
Variabel Kesiapan Komponen Gambaran Lapangan (FGD dan Survey) Enabler Potensi  Sumber Daya • Beberapa  desa  sudah  mengembangkan  ekonomi desa  melalui  pengembangan  desa  wisata  yang membutuhkan promosi kepada masyarakat • Desa juga sudah melakukan program pengembangan  usaha  melalui  pemberdayaan UMKM serta peran dari BUMDES Driver Struktur • Sudah  dilakukan  pelatihan  perangkat  desa berkenaan dengan smart village dan juga digitalisasi desa namun intensitasnya belum maksimal • Sudah  ada  pengnggaran  dari  dana  desa  untuk internet desa • Sudah  ada  pelatihan  Perangkat  desa  melalui PPIDesa dan kader Informasi masyarakat di desa Insfrastruktur • Sudah  ada  penganggaran  dari  pemerintah kabupaten untuk penyediaan perangkat multimedia di desa • Sudah ada pemasngan Internet dibalai desa • Sudah  ada  penyediaan  aplikasi  desa  untuk pelayanan  administrasi  masyarakat  desa  (Lahbako, J-SIP, Sipadu, Simpeda) • Beberapa  desa  juga  melakukan  pengadaan pembuatan aplikasi desa mandiri yang didanani dari dana desa • Sudah  ada  upaya  memperkecil  wilayah  Blank  spot (wilayah  yang  tidak  terjangkau  signal)  dari  93  Desa dari  13  Kecamatan,  kini  hanya  tinggal  65  desa  di  9 Kecamatan Superstruktur • Belum  adanya  regulasi  yang  diterbitkan  daerah terkait  dengan  Smart  Village  (  Perbup,  Master Plan/Roadmap Pengembangan Smart Village) • Belum  adanya  model  kelembagaan  didesa  yang mengawal keberlanjutan Smart village • Belum ada panduan baku untuk pelaksanaan smart village baik dalam peran maupun konten yang perlu dijalankan Mediator Culture • Sudah  ada  beberapa  desa  yang  menerapkan inovasi  dan  interaksi  dalam  pelayanan  berbasis digital namun ini keberlanjutannya sulit terjaga
Sumber: Analisa hasil FGD dan Survey, 2021
Berdasarkan  gambaran  tersebut  secara  umum  sebetulnya  kesiapan  di  kabupaten  jember dalam  upaya  menuju  smart  village  dari  beberapa  variabel  dan  komponen  sudah  mulai muncul. Namun dari semua kesiapan yang sudah dijalankan itu ada beberapa kelemahan yang berpotensi menjadi penghambat dalam pengembangan smart village diantaranya :
1. Dalam  pengembangan  Smart  Village  penyusunan  Regulasi  serta  roadmap pengembangan  menjadi  penting,  karena  keberadaan  regulsii  ini  akan  menjadi  acuan pengembangan  smart  village  yang  memuat  dimensi  yang  dilakukan  secara  top  down

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.964-972 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.455
dalam  hal  ini  pada  pengembangan  integrasi  layanan  dan  data  serta  penyediaan infrastruktur, serta ada dimensi bottom up yang harusnya diberikan acuan dan standart pengembangan
2. Dalam  pengembangan  smart  village  dijember  belum  ada  model  atau  konsep kelembagaan  terkait  dengan  struktur  dan  tanggung  jawab  yang  melibatkan  peran pemerintah desa serta mendorong partisipasi masyarakat
3. Dalam  pengembangan  smart  village  dijember  pengembangan  kapasitas  SDM  masih belum  terpola  jelas  terutama  dalam  peningkatan  kompetensi  SDM,  hal  ini  disebabkan karena  model  serta  kelembagaan  yang  akan  didorong  dalam  pengembangan  Smart Village masih belum jelas
4. Masih  adanya  wilayah  Blank spot  (wilayah  yang  tidak terjangkau  signal)  yaitu  pada  65 desa  di  9  Kecamatan  yang  memerlukan  solusi  dan  strategi  dengan  melibatkan beberapa pihak terkait termasuk dengan kementerian kominfo atau kerjasama dengan provider swasta
Selain  itu  dalam  mendorong  pengembangan  Smart  village  Pemerintah  kabupaten Jember agar lebih akseleratif harus duduk bersama dengan beberapa desa yang didorong sebagai pilot projek dalam pengembangan model Smart Village di kabupaten Jember, hal ini penting untuk menghilangkan kesan bahwa smart village bukan hanya dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi informasi  sebagai  tujuan  atau “goals” yang kemudian diterapkan di  desa  melalui  berbagai  aplikasi  yang  akan  dilaunching  dan  diterapkan  didesa  dan  oleh masyarakat.  Karena  idealnya  model  Smart  Village  yang  harusnya  dilakukan  dikabupaten Jember harus menyentuh pada 3 point utama diantaranya adalah :
Pertama  Smart  Village  adalah  upaya  mendorong  pemerintah  Desa  Cerdas  ( Smart Village government ) hal ini bisa dilakukan dengan pengembangan kapasitas dan aplikasi di desa  yang  memudahkan  pelayanan  administrasi  desa  dan  pelayan  publik  dari pemerintahan  kabupaten  yang  dapat  diintegrasikan  kedesa,  untuk  mendorong  ini  perlu dilakukan  melalui  konsep  top  down  dan  sistem  terintegrasi  dari  desa  ke  pemerintahan kabupaten  dengan  visi  membangun  satu  data  dalam  pembangunan.  Aplikasi  yang  bisa dikembangkan  adalah  Pelayanan  kepengurusan  adminduk,  Sistem  pelayanan  administrasi surat  menyurat  dan  arsip,  Sistem  inventarisir manajemen  aset  desa,  Sistem  keuangan  desa, Sistem  Musdes  online,    Laporan  keluhan  warga  terupdate,  Berita/Pengumuman  desa, Pelayanan  pembayaran  PBB  online,  Pelayanan  permintaan  data dan  informasi, Pelayanan permintaan  fasilitasi  penggunaan  aset  milik  desa  (peminjaman  barang  dan  alat),  Sistem pengajuan data kemiskinan dan kesejahteraan sosial, Serta statistik/data desa.
Kedua,  Smart  Village  dikembangkan  dalam  rangka  mendorong  Ekononomi  di  desa yang  cerdas  ( Smart  economi ).  Berbeda  dengan  smart  government  maka  pola  yang
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.964-972                                                   Hermanto Rohman. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.455 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dilakukan  adalah  sifatnya  Bottom  Up  ,  karena  ini  akan  terkait  dengan  potensi  dimasing- masing  desa  yang  berbeda.  Maka  partisipasi  dari  pemerintah  desa  untuk  bisa mengidentifikasi  potensi  dengan  membranding  potensi  desanya  harus  didorong  dan difasilitasi.  Ruang  partisipasi  juga  terwadahi  dalam  pengembangan  aplikasi  yang  akan dilakukan,  peran  pemerintah  daerah  bisa  dengan  memberikan  hibah  kompetisi  dengan pengembangan  aplikasi  yang  membranding  karakter  unggulan  dan  bisnis  desa  yang dibangun  berdasarkan  potensi  desanya  dan  ini  tentu  bisa  dilakukan  dengan  melibatkan BUMDES dan pendampingan Perguruan Tinggi atau Komunitas relawan TIK.
Ketiga, Smart Village adalah harus mendorong masyarakat desa yang cerdas. Hal ini bisa dilakukan dengan bisa memerankan peran dari Kader Informasi Masyarakat (KIM) untuk bisa mendorong literasi digital pada masyarakat dan dalam jangka panjang bisa melahirkan komunitasi  komunitas  sosial  maupun  bisnis  atau  ekonomi  kreatif  dari  masyarakat  terutama generasi  muda.  Pola  yang  dapat  dilakukan  dengan  membangun  kolaborasi  dengan komunitas melalui lomba konten kreator atau pengembangan aplikasi yang berbasis pada kreativitas budaya dan ekonomi lokal desa.
Mendorong  model  Smart  village  melalui  tiga  point  tersebut  tetap  harus  memperhatikan berapa  Kesiapan  yang  harus  diperhatikan  pemerintah  daerah  yaitu  kesiapan  insfrastruktur pendukung  TIK  misalnya  jaringan  Internet,  Kesiapan  Superstruktur  yang  didalamnya  terkait dengan  adanya  roadmap  atau  regulasi  serta  model  kelembagaan  dari  desa  sampai kabupaten, Kesiapan struktur dalam hal ini kesiapan anggaran serta SDM baik di perangkat desa  maupun  masyarakat  dan  ini  tentunya  perlu  digiatkan  melalui  kegiatan  literasi  digital dan  menekankan  pada  kolaborasi  multipihak.  Jika  konsep  ini  dijalankan    impian  bupati untuk mendorong kabupaten Jember Cerdas bisa terwujud

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan,  maka  disimpulkan  bahwa  Pengembangan  smart village  di  Kabupaten  Jember  perlu  memperhatikan  tiga  tingkatan:  enabler,  driver,  dan mediator.  Variabel  penting  meliputi  penyusunan  regulasi  dan  roadmap  pengembangan sebagai  acuan  integrasi  layanan  dan  data,  serta  penyediaan  infrastruktur  dengan pendekatan  top-down  dan  bottom-up.  Penting  juga  untuk  mengembangkan  model kelembagaan  yang  melibatkan  pemerintah  desa  dan  partisipasi  masyarakat,  serta meningkatkan  kapasitas  SDM  yang  saat  ini  belum  terstruktur  dengan  baik.  Selain  itu,  perlu pengembangan  jaringan  di  wilayah  blank  spot  dengan  melibatkan  kementerian  kominfo dan kerjasama dengan provider swasta.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 2 (May-July 2024) pp.964-972 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.455

## DAFTAR PUSTAKA
Aditama,  R. "Penerapan  Konsep  Smart  Governance  Pada  Smart  Village." Diakses pada  7  Maret 2019.https://kumparan.com/royan-aditama/penerapan-konsep smart-governance-pada-smart-village-1522820469658
Andari,  Rosita  Novi,  and  Susy  Ella.  "Developing  A  Smart  Rural  Model  for  Rural Area  Development  in Indonesia." Jurnal Borneo Administrator 15, no. 1 (2019):
41-58.
Angkasawati, Angkasawati. "Masyarakat Desa." Jurnal PUBLICIANA 8, no. 1 (2015): 72-87.
Ayu, Y. S. P. "Membangun Indonesia dari Pinggiran Melalui Smart Village." Diakses pada 7 Maret 2019.
https://www.kompasiana.com/pkdodlanri/5a992c7edd0fa859045db843/membangun -indonesiadari-pinggiran-melalui-smart-village?page=all Brian Heap. 2015. Smart Village: New Thingking for off-grid communities worldwide.
Research Associate of the Centre of Development Studies University of Cambridge from https://www.researchgate.net/publication/28 0737024_Smart_Villages_pdf_link_e4svorgnew-thinking Badri, Muhammad. "Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun)." Jurnal Dakwah Risalah 27, no. 2 (2016): 62-73.
Chatterjee, Sheshadri, and Arpan Kumar Kar. "Concept of Smart Village in India: A Proposed Ecosystem and Framework." In Advances in Smart Cities, pp. 83-92. Chapman and Hall/CRC, 2017.
Dengen,  Nataniel,  and  Heliza  Rahmania  Hatta.  "Perancangan  Sistem  Informasi Terpadu  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Paser." Informatika  Mulawarman:
Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Komputer  4,  no.  1 (2009): 47-54.
Essabela,  S. "Menuju  Konsep  Smart  City. Diakses  pada  3 Maret 2019." https://www.researchgate.net/publication/322303099_Menuju_Konsep_Smart_City . Europian Network for Rural Development no 26 ISSN 1831-532 Fahlefi,  Zul.  "Penerapan  Teknologi  Informasi  Bagi  Pelaksanaan  Pelayanan  Publik (Studi  Kasus  Pada BP2TSP Kota Samarinda)." Jurnal Paradigma (JP) 3, no. 2 (2017): 155-166.
Fajrillah, Mohamad, Z., & Novarika, W. "Smart City Versus Smart Village". Jurnal Mantik Penusa 22, no. 1 (2018): 1 – 6.
Govindaraju,  Rajesri,  Iwan  Inrawan  Wiratmadja,  and  Avif  Haryana.
`"Pengembangan  Model  Evaluasi Kualitas  Layanan  Sistem  E-Government."
Journal  of  Technology  Management 15,  no.  2  (2016): 196-205.
Hatu,  Rauf.  "Perubahan  Sosial  Kultural Masyarakat Pedesaan  (Suatu  Tinjauan Teoritik-Empirik)." Jurnal Inovasi 8, no. 04 (2011).
Herdiana, Dian “ Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages, IPTEK-KOM, Vol. 21 No. 1, Juni 2019: 1 - 16
Holle,  Erick  S.  "Pelayanan  Publik  Melalui  Electronic  Government;  Upaya Meminimalisir  Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service." Jurnal Sasi 17, no. 3 (2011).
Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Indonesia. Kushandajani.  "Implikasi  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  Terhadap Kewenangan  Desa." Jurnal Yustisia, 4, no. 2 (2015): 369 – 396.
Manuel  Pedro  Rodríguez  Bolívar.  "Governing  the Smart  City:  A  Review of  The Literature on Smart Urban Governance." International Review of Administrative Sciences 82, no. 2 (2016): 392-408.
Munir,  D. "SMART  VILLAGE:  Desa  Maju,  Desa  Bahagia."  APEKSI:  Asosiasi
Volume 7 Number 2 (May-July 2024), pp.964-972                                                   Hermanto Rohman. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.455 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Pemerintah  Kota  Seluruh Indonesia, 2017. Nazaruddin,  A. "Loram  Wetan Desa  Cerdas Kedua  di Indonesia." Antaranews.Com. Diakses  pada 2019. https://www.antaranews.com/berita/672761/loram-wetan- desa-cerdas-kedua-di-indonesia, 2017.
Prakoso, R. "Kesiapan Kota di Indonesia dalam Mengimplementasikan Gerakan Menuju 100 Smart City." Diakses  2019. https://www.academia.edu/36604463/Kesiapan_Kota_Di_Indonesia_  Dalam_ Mengimplementasikan_Gerakan_Menuju_100_Smart_City, 2018
Purwanto,  S.  A.  "Mencari  Alternatif  Mata  Pencaharian  Lokal:  Kontribusi Metodologis  Untuk  Praktis Pengembangan Komunitas." Jurnal Analisis Sosial,
9, no. 3 (2004): 127 – 142.
Ramachandra, T. ., Hedge, G., Chandran, M. D. S., Kumar, T. A., & Swamiji, V. Smart Villages Framework. Accessed  pada  13 Juni  2019.
http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/  biodiversity/  pubs/ETR/  ETR90/sec2.html, 2015. Usman, Nur Apri Ramadan L. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Penguatan Desa Adat di Desa Bentenan Kabupaten Minahasa Tenggara." Lex Et Societatis 3, no. 7 (2015): 121-130.
Ramesh, B. "Concept of Smart Village and it’s Impact on Rurbanizatio n." International Journal of Trend in Scientific Reseach and Development 2, no. 3 (2018): 1948 – 1950.
Rauf, Muhammad A. "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem
Pemerintahan di Indonesia." Jurnal De Lega Lata 1, no. 2 (2016): 413-429. Sabardi, L. 2013. "Konstruksi Makna Yuridis Hukum Adat dalam Pasal  18B  UUDN RI Tahun 1945  untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat." Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 43(2), 170 – 196.
Sajangbati, Youla C. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014." Lex Administratum 3, no. 2 (2015): 24-32. Salim,  Munir.  "Adat Sebagai  Budaya  Kearifan  Lokal untuk  Memperkuat  Eksistensi Adat ke  Depa." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 5, no. 2 (2016): 244-255.
Shepherd,    Dean    A.,    and    Roy    Suddaby.    "Theory    building:    A    review    and integration." Journal  of
Management 43, no. 1 (2017): 59-86. https://doi.org/10.1177/0149206316647102 Silahuddin, M. Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015. Suparman, Asep. "Desa dan Hak-Hak Tradisional." Jurnal Wawasan Yuridika 26, no. 1
(2014): 464-470.
Utomo, Chandra EW, and Mochamad Hariadi. "Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota." J. Strategi dan Bisnis 4, no. 2 (2016): 159- 176.
Viswanadham,  N.,  &  Vedula,  S.  Design  of  Smart  Villages.  Accessed  June  13, 2019.https://drona.csa.iisc.ac.in/~nv/Mypublications/C/z.pdf, 2010. Yunita, Novi Prisma, and Rudi Dwi Aprianto. "Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di  Indonesia:  Analisis  Website."  In Seminar Nasional  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi,  pp. 329-336. 2018.