SENGKETA TANAH PARTIKELIR DI JAWA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1958
Ririn Darini 1 , Avrilia Wahyu Ekayati 2 Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta Email: avriliawahyu.2020@student.uny.ac.id

## Abstract
This  article  discusses  post-colonial  private  land  policies.  Private  land  became  colonial owned land (VOC) which was given voluntarily to people who were considered meritorious for the Netherlands (former VOC employees, camat). The main problem is related to land disputes over changes in private land ownership after Law No. 1 of 1958 concerning the abolition of private land. The purpose of this article is to describe the problems that arose after the private land policy was abolished and to describe the status of ex-private land ownership rights to the property of the state or individuals and to analyze the solutions to these problems. Using historical methods and a statutory approach, this article is compiled based on the primary and secondary data obtained and then described and presented in systematic  writing  to  answer  the  problem.  From  the  results  of  the  research,  it  was concluded that the problem arose due to the conversion of ex-private land into individual or state property which was determined in accordance with the terms and regulations that were in force.
Keywords: private land, landlords, disputes

## Abstrak
Artikel ini membahas mengenai kebijakan tanah partikelir pasca kolonial. Tanah partikelir menjadi  tanah  kepemilikan  kolonial  (VOC)  yang  diberikan  suka  rela  kepada  orang  yang dinilai  berjasa  bagi  Belanda  (bekas  pegawai  VOC,  camat).  Permasalahan  utama  yakni terkait dengan sengketa tanah atas perubahan kepemilikan tanah partikelir setelah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah partikelir. Tujuan dalam artikel ini mendeskripsikan permasalahan yang muncul setelah kebijakan tanah partikelir dihapuskan serta mendeskripsikan status hak kepemilikan tanah eks partikelir menjadi hak milik negara atau perseorangan serta menganalisis solusi dari permasalahan tersebut. Dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan undang-undang, artikel ini disusun berdasarkan  data  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  kemudian  diuraikan  dan ditampilkan  dalam  penulisan  sistematis  untuk  menjawab  permasalahan.  Dari  hasil penelitian,  diperoleh  kesimpulan  bahwa  permasalahan  muncul  akibat  adanya  konversi tanah eks partikelir menjadi milik perseorangan ataupun negara yang ditentukan sesuai dengan syarat dan peraturan yang diberlakukan.
Kata kunci: tanah partikelir, tuan tanah, sengketa

## PENDAHULUAN
Konsep kepemilikan tanah masa kolonial Belanda ialah konsep kepemilikan feodal  dengan  status  hukum  seluruhnya  berada  di  bawah  kekuasaan  kerajaan Belanda. Terkait dengan adanya istilah tanah partikelir yang  menjadi salah satu kebijakan masa Deandels, tanah partikelir ini diartikan sebagai tanah dengan hak milik  mutlak  sebagaimana  tertera  dalam  Undang-Undang  Agraria  Tahun  1870,
yakni tanah tersebut merupakan kepemilikan dari tuan tanah yang secara cuma- cuma  diberikan  oleh  pemerintah  kolonial  (VOC)  kepada  tuan  tanah  (Rachman, 2017).  Berdasarkan  Staatsblad  Tahun  1836  No.  19  yang  mengatur  tentang hubungan penduduk dan tuan tanah atas hak yang didapat penduduk atas tanah. Dalam  hal ini  tuan  tanah  mempunyai  hak kenegaraan  ( overheidsrechten )  untuk menarik pajak di antaranya pajak cuke dan kompeni (Effendhie, 1999). Tuan tanah memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah, ia memiliki hak untuk menerapkan kebijakan seperti halnya memberhentikan pekerja, menuntut adanya kerja paksa dengan upah kecil dan menarik pungutan sebagai ganti pajak  utas para petani. Namun karena kurangnya pengawasan dari pemerintah, para tuan tanah banyak melakukan  pelanggaran  dan  penyalahgunaan  hak  istimewa  tersebut.  Mereka dengan bebas mengeksplorasi tanah kepemilikannya tanpa mempedulikan nasib para pekerja dan pemilik tanah asli.
Tanah  partikelir  diartikan  sebagai lahan  atau  tanah  kosong yang  terlantar kemudian  digarap  dan  ditanami  tanaman-tanaman  komoditas  oleh  pihak  VOC, ketika masa panen tiba maka hasil dari penjualan tersebut masuk dalam kas VOC. Dengan  arti  bahwa  tanah  ini  pada  mulanya  merupakan  tanah  kosong  milik masyarakat  yang  terbengkalai,  tidak  terawat,  dan  ditinggalkan  begitu  saja  oleh pemiliknya yang kemudian diambil alih oleh koloni dan diakui sebagai tanah tanpa status kepemilikan. Dari sinilah awal  mula pembagian secara cuma-cuma tanah tersebut kepada para tuan tanah sebagai bentuk reward atas jasa mereka dalam membantu  VOC.  Ada  pula  yang  mengartikan  pemberian  suka  rela  tersebut diperuntukkan agar lahan tersebut tetap terjaga keamanannya dan tidak kembali terbengkalai.
Terkait tanah partikelir, dalam hal ini tanah partikelir terbagi menjadi dua jenis,  yakni  tanah  kongsi  dan  tanah  usaha  (Nola,  2016).  Keduanya  merupakan tanah  milik  masyarakat  yang  diambil  alih  oleh  tuan  tanah  secara  paksa  untuk dikelola. Apabila tanah tersebut akan dikelola oleh masyarakat, maka ada aturan yang  ditetapkan  sepihak  oleh  tuan  tanah  sebagai  penguasa  tanah  dengan menerapkan sistem sewa dan pemungutan pajak bagi pemilik tanah. Sedangkan bagi masyarakat rendah, nasib mereka sebatas menjadi buruh tani lepas dengan segala  ketidakadilan  dan  perlakuan  tidak  manusiawi  dari  tuan  tanah.  Sejak ditetapkannya sistem tanah partikelir, tidak ada lagi kata mutualisasi antara tuan tanah,  pemilik,  dan  para  pekerja.  Tanah  dijadikan  sebagai  alat  produksi  dan dieksploitasi secara besar-besaran.

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
Konflik  berlanjut  setelah  Indonesia  merdeka,  kebijakan  tanah  partikelir perlahan  dihapus.  Konsep  kerja  paksa  dan  pemungutan  pajak  oleh  tuan  tanah dihapus  seiring dengan  berlakunya  Undang-Undang  No. 1  Tahun  1958  Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir. Namun, belum genap setengah abad dalam pelaksanaannya, UU No. 1 Tahun 1958 belum cukup menyelesaikan permasalahan tanah  partikelir.  Muncul  sengketa  atas  tanah  bekas  partikelir  yang  berdampak luas secara sosial-politik.
Tanah  menjadi  elemen  penting  dalam  kehidupan.  Dapat  dikatakan  bahwa tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang menyimpan berbagai sumber kekayaan  potensial  bagi  seluruh  makhluk  hidup.  Sebagai  sumber  kekayaan potensial, tanah seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik. Oleh karena itu, penelitian  ini  mencoba  mendeskripsikan  munculnya  permasalahan  tanah partikelir setelah adanya UU No. 1 Tahun 1958 serta penyelesaian sengketa tanah terkait  penguasaan  tanah  bekas  partikelir  dengan  diperlukannya  konversi  hak menjadi  hak  milik  secara  resmi  menurut  peraturan  pertanahan  dan  mencoba menganalisis peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan kasus sengketa yang melibatkan  hukum  ataupun  peraturan  perundang-undangan,  namun  dinilai belum memberikan titik terang dari permasalahan yang ada.

## METODE PENELITIAN
Kajian artikel sejarah ini disusun sesuai dengan kaidah penulisan sejarah, yakni  dengan  menggunakan  metode  penelitian  sejarah.  Menurut  Sjamsuddin (2016), metode historis ialah suatu proses pengkajian dan penganalisisan secara kritis  terhadap  rekaman  ataupun  segala  bentuk  peninggalan  masa  lampau. Sedangkan, menurut Kuntowijoyo (2006), metode penelitian yang dimaksud adalah menganalisis  kejadian  sejarah  secara  kritis  dengan  merekonstruksi  kembali kejadian masa lalu sesuai kaidah-kaidah ilmiah dari ilmu sejarah. Adapun metode sejarah  tersebut  dimulai  dengan  mengumpulkan  sumber-sumber  sejarah, menilainya  secara  kritis,  dan  menyajikan  dalam  bentuk  narasi  sejarah  yang kemudian dikembangkan dalam bentuk tulisan.
Dalam  menulis  artikel  ini,  dimulai  dengan  studi  arsip  dan  kepustakaan ( library research ) serta mengumpulkan sumber primer berupa arsip-arsip yang erat kaitannya  dengan  permasalahan  di  tanah  partikelir  abad  20.  Sumber  primer berupa  arsip  yang  digunakan  adalah  dokumen-dokumen  pemerintah  dan koran

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
terbitan Bataviaasch Nieuwsblad yang terbit pada periode 1900-an (“De Particuliere Landen,” 1916).  Setelah  mengumpulkan  berbagai  arsip  dan dokumen kemudian menganalisisnya melalui tahapan kritik sumber. Setelah kritik sumber, dilakukan interpretasi  data  untuk  memperoleh  kumpulan  fakta  sejarah  kemudian merekonstruksinya menjadi narasi sejarah mengenai “Sengketa Tanah Partikelir di Jawa Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1958”.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengertian dan Sejarah Tanah Partikelir
Tanah partikelir diartikan sebagai tanah hak milik tuan tanah secara mutlak, berasal dari bahasa Belanda yakni particuliere landerijen , tanah tersebut menjadi hak tuan tanah beserta dengan segala yang ada di atasnya. Pada Agrarische Wet 1870, tanah partikelir adalah tanah eigendom yang mempunyai keistimewaan dan corak  tersendiri.  Tanah  ini  didapat  dengan  jalan  membeli  dari  tanah  hak  milik rakyat  Indonesia,  baik  secara  paksa  ataupun  suka  rela  sebagai  bentuk terwujudnya  kepemilikan  tanah  bersistem  feodal  yang  diterapkan  di  sebagian wilayah Hindia Belanda.
Menurut  UU  No.  1  Tahun  1958,  tanah  partikelir  diartikan  sebagai  tanah- tanah yang luas yang dijual secara perorangan, baik pada masa VOC maupun pada masa  pemerintahan  berikutnya.  Kepada  pembeli  tanah-tanah  ini  atau  kepada pemiliknya kemudian diserahkan pula hak-hak penduduk yang hidup di atasnya. Adanya  tanah  partikelir  dengan  hak  pertuanan  di  dalam  wilayah  Indonesia dianggap  bertentangan  dengan  asas  keadilan  sosial.  Tanah  partikelir  dianggap sebagai  ladang  permasalahan,  kegaduhan,  dan  sumber  kesulitan.  Keadaan tersebut  sebagai  bukti  penyalahgunaan  hak  dari  tuan  tanah  yang  secara  tidak langsung  hanya  membawa  keuntungan  bagi  mereka.  Masyarakat  tidak  mampu menolak, sebab kedudukan tuan tanah sangat kuat.
Yang menjadi pembeda dari tanah partikelir dengan tanah lainnya ialah pada adanya hak-hak pemilik atau tuan tanah. Tuan tanah memiliki hak istimewa dan bersifat  kenegaraan,  yakni  ia  dapat  mengangkat  dan  memberhentikan  pekerja seperti halnya kepala desa, hak menuntut uang pengganti rodi, dan pemungutan pajak  lain  seperti  yang  terjadi  di  tanah  partikelir  Tanjoeng  Oost,  Batavia. Pergolakan terjadi akibat sikap sewenang-wenang tuan tanah memonopoli tanah milik  penduduk  dan  mewajibkan  untuk  memberikan  iuran  wajib  sebagai  ganti

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
petani  yang  tidak  memiliki  lahan  sendiri  untuk  dikelola  dan  bekerja  pada pemerintah Belanda.
Pada  awalnya,  VOC  mendapatkan  tanah  partikelir  dari  Daendels  yang menjual  tanahnya  kepada  orang  Tionghoa  dan  Arab.  Tanah  partikelir  menjadi salah  satu  kebijakan  era  Daendels  setelah  berada  di  bawah  kuasa  Raffles.  Sir Thomas  Stamford  Raffles  menjual  tanah  tersebut  secara  besar-besaran  kepada orang Eropa ataupun Tionghoa. Tanah partikelir di wilayah Batavia dan sebagian besar  Jawa  Barat  tidak  lagi  dikendalikan  secara  langsung  oleh  pemerintah kolonial, melainkan berada dalam kuasa tuan tanah, sehingga segala peraturan ditetapkan oleh tuan tanah. Kesengsaraan mulai dirasakan penduduk di wilayah tanah partikelir, oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda berencana membeli kembali  tanah  partikelir  dari  tuan  tanah.  Melalui NV  Javasche  Particuliere Landerijen Maatschappij , perlahan sebagian besar tanah partikelir berhasil kembali menjadi tanah milik Hindia Belanda. Namun, sampai pada masa revolusi Indonesia sebagian  tanah  lainnya  belum  berhasil  didapatkan.  Maka,  pada  tahun  1958, pemerintah  Indonesia  menerbitkan  UU  No.  1  Tahun  1958  dan  diberlakukan sebagai upaya penghapusan tanah partikelir yang tersisa secara resmi.

## Penyebab Munculnya Sengketa Atas Tanah Partikelir Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1958
Pada awalnya, kedudukan kuat dari para tuan tanah menguasai tanah secara mutlak  dalam  jangka  waktu  yang  lama.  Hak  istimewa  yang  didapat  seperti memberhentikan kepala desa, pemungutan pajak, dan hak menuntut uang ganti disalahgunakan  untuk  menguntungkan  serta  memperkaya  dirinya  sendiri.  Hal terkait pemungutan pajak bagi para petani oleh tuan rumah, apabila tanah masih berada dalam lingkup wilayah partikelir masih dapat digarap dengan sistem sewa tanah dalam jangka waktu satu tahun.
Petani  penyewa  yang  ingin  menggarap  atau  mengelola  lahan  diharuskan membayar  pajak  sewa  tanah  untuk  mendapatkan  izin  dari  tuan  tanah.  Untuk petani contingen (sistem  bagi  hasil)  dikenakan  pajak contingen .  Pajak contingen ialah  pajak  pembayaran  seperlima  hasil  bumi  dari  petani  penggarap.  Jadi  tuan tanah mendapatkan tiga keuntungan, yaitu dari pajak sewa petani penyewa, dari cuke yang dibayarkan oleh buruh tani, dan contingen yang dibayarkan oleh petani penggarap.  Serangkaian  pajak  yang  ditorehkan  para  tuan  tanah  tentu  memberi dampak bagi sekitarnya. Hal yang seharusnya bukan berada pada kekuasaan tuan

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
tanah apabila masih dalam lingkup tanah partikelir akan dikuasai. Bukan hanya barang, melainkan mempergunakan tenaga rakyat untuk kepentingan mereka.
Kecurangan-kecurangan dilakukan para tuan tanah, hal yang dijanjikan tuan tanah kepada pemilik tanah (rakyat) diabaikan. Tanah milik masyarakat diambil alih  oleh  tuan  tanah  secara  paksa  untuk  dikelola.  Apabila  tanah  tersebut  akan dikelola  oleh  masyarakat,  maka  ada  aturan  yang  ditetapkan  sepihak  oleh  tuan tanah sebagai penguasa tanah dengan menerapkan sistem sewa dan pemungutan pajak  apabila  terdapat  bangunan  atau  usaha  di  atasnya.  Sedangkan,  bagi masyarakat rendah, nasib mereka sebatas menjadi buruh tani lepas dengan segala ketidakadilan  dan  perlakuan  tidak  manusiawi  dari  tuan  tanah.  Hal  tersebut memancing  reaksi  dari  rakyat  khususnya  petani  pribumi.  Hak-hak  mereka dirampas, tuan tanah mengeksploitasi tanah dan memanipulasi kontrak kerja.
Hal tersebut menjadi salah satu alasan kuat adanya UU penghapusan tanah partikelir.  Melalui  UU  No.  1  Tahun  1958,  pemerintah  mencoba  mengembalikan kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat.  Pembentukan  UU  No.  1  Tahun  1958 bukan sewenang-wenang menghapus tanah partikelir, tetapi berupaya menjamin adanya  ganti  rugi  pada  bekas  pemiliknya.  Namun,  konversi  hak  milik  tanah menimbulkan permasalahan baru terkait pertanahan.
Beberapa  contoh  terkait  sengketa  tanah  partikelir  salah  satunya  ialah sengketa yang melibatkan PT. Marba dan Patunjang, Karawang (Nola, 2016). Tanah Kawasan Kebayoran tersebut telah berubah menjadi pemukiman bersertifikat hak pakai. Masyarakat setempat memiliki bukti resmi hak pakai atas tanah partikelir pada  wilayah  tersebut.  Akan  tetapi,  pemerintah  secara  sepihak  mengambil  alih wilayah tersebut dan menetapkan sebagai lingkup wilayah milik pemerintah, yakni sebagai  bagian  dari  kawasan  hutan.  Tanah  bekas  partikelir  menjadi  tanah sengketa yang berlanjut hingga pengadilan, sebab belum menemui penyelesaian melalui mediasi dan negosiasi. Meskipun telah memiliki kekuatan hukum, namun nyatanya  konflik  pertanahan  tersebut  belum  menemui  titik  terang  bahkan dibiarkan  berlarut-larut,  sehingga  berpotensi  memberikan  dampak  secara  luas bagi sosial-politik.
Hal  yang  menjadi permasalahan  dalam kasus  PT  Marba  ialah  tanah bekas partikelir  sudah  memiliki  hak  guna  oleh  pemilik  baru,  namun  dalam  data administrasi,  ketetapan  kepemilikan  masih  atas  nama  pemilik  sebelumnya. Terdapat kerancuan data administrasi terkait kepemilikan tanah bekas partikelir akibat dikeluarkannya SK penghapusan tanah partikelir oleh menteri masih atas

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
nama pemilik yang lama, sedangkan tanah tersebut telah dijual dan telah memiliki hak  guna  baru.  Selain  itu,  data  terkait  nomor eigendom  verponding (EV)  yang menjadi bukti pembayaran tanah eigendom tentunya berbeda akibat dari adanya surat keterangan yang tidak valid. Terdapat dua versi data administrasi dalam satu wilayah  tanah  bekas  partikelir.  Antara  pemilik  baru  dengan  ahli  waris  terlibat konflik dalam pengambilan keputusan terkait kepemilikan tanah partikelir.
Pada masa kolonial, pendataan tanah partikelir terdapat kerancuan, bahkan terdapat berbagai masalah yang berujung konflik. Setelah adanya UU No. 1 Tahun 1958,  masalah  masih  terjadi  sebab  kerancuan  data  kepemilikan,  seperti  yang diatur dalam UU bahwa tanah partikelir bukan hanya tanah eigendom milik tuan tanah, namun tanah eigendom yang telah menjadi milik pribadi dan jumlahnya di atas 10  Bau.  Namun,  ternyata  data kepemilikan  berdasarkan  EV  tersebut  tidak sepenuhnya benar, karena tanah milik pribadi memiliki jumlah kurang dari 10 Bau yang kemudian disiasati oleh pemerintah bahwa kepemilikan tanah partikelir atas beberapa EV yang berada dalam satu kompleks dikelompokkan untuk memenuhi syarat 10 Bau. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu akar permasalahan dari ketidakjelasan kepemilikan tanah partikelir yang sebenarnya. Permasalahan ganti rugi tidak jelas, sebab selain ada bukti kepemilikan tanah oleh pemilik baru, tanah tersebut masih menjadi milik pemilik lama yang keberadaannya tidak diketahui.
Pada  dasarnya, konflik  ini  terjadi  sebab  adanya  informasi  yang  tidak  valid dari  kepemilikan  tanah  partikelir  yang  didata  oleh  pemerintah.  UU  tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran, sehingga menimbulkan permasalahan baru akibat  dari  tidak  validnya  data  yang  tersurat  di  dalamnya,  termasuk  syarat kepemilikan pribadi yakni tanah harus berjumlah 10 Bau.

## Upaya Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Partikelir
Sebelum  adanya  UU  No.  1  Tahun  1958,  tanah  partikelir  sejak  awal menciptakan  kebijakan  yang  merugikan  rakyat.  Tuan  tanah  secara  sewenang- wenang menetapkan kebijakan seperti penetapan pajak dan perampasan wilayah secara  paksa  dari  penduduk.  Maka  muncul  pergolakan  dari  rakyat  dengan berbagai gerakan sosial menuntut keadilan yang dipimpin oleh tokoh terkemuka di  wilayah  partikelir,  seperti  halnya  di  wilayah  Batavia.  Menilik  dari  peristiwa perlawanan  petani di  Batavia tahun  1916 , sejarah  awal  adanya  tanah partikelir terlihat  pada  masa  kedudukan  VOC  di  Batavia  (Rachman,  2017).  Secara  garis besar, pada masa itu Batavia dan sekitarnya dikuasai oleh VOC. Seluruh lahan terbengkalai,  lahan  kosong  dan  ditinggal  pemiliknya  diambil  alih  oleh  VOC

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
sepenuhnya.  Krisis  keuangan  menjelang  bubarnya  VOC  mengharuskan  pihak kolonial  memutar  otak  untuk  membagikan  beberapa  lahan  kepemilikan  kepada mantan  pegawainya,  bahkan  sisanya  dijual  untuk  menutup  utang.  Tanah partikelir  diberikan  kepada  orang  yang  berjasa  pada  VOC  dan  adapula  yang diperjualbelikan. Pemilik tanah partikelir diberi hak sebagai tuan tanah lengkap dengan  hak  istimewa  mengatur serta  memberhentikan pekerja  dan  menetapkan pemungutan pajak.
Pembagian  tanah  suka  rela  dilakukan  hingga  akhirnya  VOC  tidak  lagi memiliki kuasa atas tanah partikelir di Batavia. Dalam perkembangannya, lahan kosong  yang  ada  diubah  kepemilikan  menjadi  hak eigendom .  Berawal  dari perubahan  tersebut,  terdapat  sistem  baru  dalam penjualan  tanah,  yakni  sistem lelang.  Praktik  penjualan  tanah  partikelir  dilakukan  dengan  berbagai  sistem, melalui  berbagai  sistem  tersebut  wilayah  tanah  partikelir  semakin  tersebar  di berbagai wilayah.
Penjualan tanah partikelir bukan hanya berupa lahan atau tanah, melainkan dengan segala hal yang ada di atasnya. Secara mutlak, tanah dikuasai tuan tanah meskipun terdapat usaha ataupun pemukiman, namun para tuan tanah dengan hak istimewanya, yakni hak fiskal (pemerintahan) dan hak keamanan (kepolisian) dapat  dengan  mudah  menguasai  lahan  tersebut.  Mereka  berhak  menuntut keuntungan  dari  tanah  miliknya  yang  disewa  dan  digarap  oleh  petani.  Hasil produksi tanah garapan wajib diserahkan pada tuan tanah dan penduduk dipaksa kerja  sebagai  ganti  pembayaran  pajak.  Para  petani  diperlakukan  secara  tidak manusiawi.  Kurangnya  kontrol  pemerintah  terhadap  tuan  tanah  menjadikan kecurangan  dan  manipulasi  kontrak  kerja  tak  terhindarkan.  Hal  tersebut memunculkan reaksi geram dari penduduk.
Pada  dasarnya,  pemerintah  telah  melarang  tuan  tanah  untuk  memungut pajak  dari  petani.  Namun,  nyatanya  aturan  tersebut  terabaikan.  Awal  abad  20 menjadi permulaan kerusuhan berupa aksi protes mengenai kebangkrutan para petani akibat beban pajak dan kerja wajib. Namun, tuan tanah memiliki ‘kartu as’ dengan  berbagai  hak  istimewa  dalam  genggamannya,  ia  berhak  mengadili  para petani  yang  tidak  mampu  membayar  pajak.  Hingga  muncul  kebijakan  baru  di tahun 1912 bahwa  tuan tanah mempertegas kekuasaannya dengan mengancam akan  membawa  permasalahan  ke  pengadilan.  Tingkat  kebangkrutan  petani meningkat,  bahkan  tak  jarang  ketika  hendak  melawan,  nyawa  pun  menjadi

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
taruhan seperti yang terjadi dalam kasus petani yang diancam akan disita seluruh aset kepemilikannya ketika ia tidak mampu membayar pajak.
Keputusan pengadilan
akan kasus tersebut dinilai tidak berperikemanusiaan.  Tidak  ada  rasa  empati  yang  ditunjukkan  pengadilan, sehingga  penduduk  menyimpulkan bahwa pengadilan berjalan  tidak  transparan dan berjalan sesuai kepentingan orang Kristen (Barat). Melalui tudingan tersebut penduduk  meyakini  bahwa  mereka  harus  dibunuh,  sebab  membungkam  suara rakyat tertindas.
Dengan peristiwa yang sama tepatnya di Kebayoran, untuk menyikapi hal ini dijelaskan beberapa cara dalam menyelesaikan permasalahan di tanah partikelir seperti  halnya  mengadakan  interaksi  sesama  administrator  dengan  fokus menghadapi  masalah  yang  dihadapi  petani,  dengan  begitu  administrator  akan lebih berhati-hati untuk menetapkan kebijakan bagi tuan tanah untuk mengelola tanah  partikelir,  hanya  saja  hal  tersebut  belum  mencapai  keberhasilan.  Konflik reda,  sebab  tuan  tanah  menggunakan  kesempatan  untuk  menempatkan  tokoh agama sebagai bagian dari bagian pekerja tuan tanah. Hal tersebut sempat berhasil meredam pemberontakan di awal abad 20.
Oleh  karena  itu,  residen  berpendapat  pembelian  tanah  partikelir  oleh pemerintah  atau  pencabutan  hak  menjadi  solusi  yang  lebih  masuk  akal. Pemerintah  menyetujuinya  dengan  semakin  memperluas  kebijakan  dengan mengeluarkan  kebijakan  lainnya,  yakni  pengembalian  tanah  partikelir  menjadi milik  negara  sepenuhnya.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  menghindari  aksi  atau pemberontakan  lainnya.  Usaha  pemerintah  dilakukan  agar  penduduk  tidak  lagi merasa  tertekan  akan  keadaan  dan  pemerintah  mengharap  adanya  perhatian terhadap kepentingan penduduk di bekas tanah partikelir.
Upaya nyata telah diwujudkan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang ia tetapkan seperti melarang adanya kerja paksa dan pungutan yang memberatkan para petani serta kebijakan pengembalian tanah partikelir menjadi milik  negara. Dengan  begitu  pemerintah  mampu  membebaskan  penduduk  dari  penguasaan tuan-tuan  tanah  yang  menindas.  Dengan  beralihnya  tanah-tanah  partikelir menjadi milik negara berangsur-angsur mampu memperbaiki keadaan di wilayah bekas tanah partikelir. Dalam perbaikan keadaan dan menghindari adanya konflik perlu  dikembangkan  dan  dibentuk  suatu  kelembagaan  seperti  halnya pemerintahan desa untuk terus mengkoordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan desa di wilayah gubernemen.

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Dalam  pengalihan  hak  tanah  menjadi  milik  individu  ataupun  negara  hal tersebut  menemui  kendala,  ketika  tuan  tanah  menetapkan  ganti  rugi  sebesar- besarnya. Sehingga pemerintah menghendaki adanya nasionalisasi terhadap tanah partikelir  dengan  dikeluarkannya  SK  penghapusan  kebijakan  tanah  partikelir beserta pajak oleh tuan tanah. Tahun 1958, secara resmi diberlakukan UU No. 1 yang menetapkan bahwa tanah partikelir dihapus secara resmi.
Namun, nyatanya penghapusan tanah partikelir memicu permasalahan lain, yakni  permasalahan  terkait  ganti  rugi  mulai  muncul.  Data  administrasi kepemilikan  tanah  bekas  partikelir  bermasalah,  tanah  yang  dijual  pemerintah dituntut  ganti  rugi  oleh  ahli  waris  dari  pemilik  awal.  SK  penghapusan  tanah partikelir  yang  dikeluarkan  menteri  bukan  atas  nama  pemilik  turut  membawa masalah lain terkait proses pengajuan permohonan ganti rugi terhadap putusan menteri  yang  tertera  dalam  SK.  Mengenai  tanah  tak  bertuan,  SK  akan  mudah ditujukan  kepada  para  pemilik  baru,  sehingga  pemilik  lama  (ahli  waris)  tidak diketahui  keberadaannya,  dan  pemerintah  dapat  mengambil  alih  tanah  bekas partikelir untuk menjadi bagian dari kawasan hutan ataupun berada dalam kuasa pemerintah  sesuai  keputusan  dengan  pemilik  tanah  yang  baru.  Namun,  jika dikaitkan  dengan  permasalahan  hak  waris,  maka  yang  menjadi  masalah  atas sengketa  tanah  bukan  penolakan  tanah  tersebut  menjadi  bagian  dari  tanah partikelir, tetapi terkait dengan permasalahan peralihan hak tanahnya termasuk dalam hal ganti rugi yang dinilai belum mencapai keputusan bersama antar pihak yang terkait, seperti dalam kasus PT. Marba.
Mengenai  permasalahan  sengketa  tanah,  UU  No.  1  Tahun  1958  menjadi undang-undang yang diberlakukan guna menciptakan ketertiban akan kerasnya tekanan politik untuk segera menasionalkan aset-aset asing secara tegas dan jelas. Peraturan ini tidak terbantahkan, sehingga banyak pihak yang merasa dirugikan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa data administrasi tanah partikelir beserta EV yang  tertera  tidak  valid,  maka  hal  inilah  yang  menjadi  akar  dari  permasalahan tanah partikelir.
Peran Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Partikelir Jika dilihat, kasus tanah partikelir mencakup tanah yang luas dengan ganti rugi  yang  cukup  besar.  Oleh  karena  itu,  banyak  pihak  menempuh  jalur penyelesaian  dengan  diteruskan  ke  pengadilan.  Berbagai  jalur  alternatif  seperti mediasi belum cukup memecahkan permasalahan terkait tanah partikelir dengan tuntutan ganti rugi yang diminta. Maka jalur pengadilan menjadi  langkah akhir

## JOURNAL OF SCIENCES & HUMANITIES “ESTORIA”
dalam  penuntasan  sengketa  tanah  tersebut.  Berdasarkan  keputusan  menteri terkait penghapusan tanah partikelir, maka jalur yang ditempuh ialah Peradilan Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  yang  dibentuk  berdasarkan  UU  No.  5  Tahun  1986. Penyelesaian  melalui  jalur  pengadilan  justru  akan  mempercepat  proses penyelesaian  sengketa  daripada  harus  melalui  jalur  alternatif  yang  hanya  akan membuat  kasus  ini  menjadi  semakin  berbelit-belit  dan  memicu  permasalahan lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  pada  tahap  akhir  proses  penyelesaian  perkara  ini lebih  berdasarkan  kepada  peraturan  yang  berlaku,  sangat  memperhatikan keseimbangan kepentingan antara para pihak dan menegakkan keadilan.
Mengenai  permasalahan  tanah,  menteri  tetap  mengeluarkan  SK  dan disampaikan  kepada  seluruh  pemilik  tanah  partikelir.  Batas  waktu  satu  bulan sesudah tanggal penyerahan SK ditetapkan sebagai batas akhir pernyataan setuju atau menyampaikan alasan jika merasa keberatan. Apabila dalam kurun waktu satu bulan tidak ada penyampaian alasan, maka sesuai dengan peraturan ayat 4, tanah tersebut secara resmi tercatat sebagai tanah milik negara.

## KESIMPULAN
Tanah  partikelir  menjadi  tanah  rawan  konflik  sebab  dalam  perluasannya, tanah  ini  merampas  paksa  wilayah  milik  penduduk  oleh  tuan  tanah.  Berbagai pergolakan terjadi seiring dengan tindakan tuan tanah yang mulai menguasai dan sewenang-wenang terhadap tanah penduduk. Namun, pergolakan yang dilakukan belum menemui titik terang, karena tanah partikelir masih menjadi milik kolonial dan tuan tanah.
Pasca  Indonesia  merdeka,  pemerintah  berupaya  membeli  kembali  tanah partikelir dari tuan tanah, namun dalam hal ini permasalahan kembali muncul, sebab tuan tanah ingin mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Peralihan hak tanah  dipersulit,  sehingga  dengan  kondisi  tersebut  pemerintah  menghendaki nasionalisasi terhadap tanah partikelir dengan dikeluarkannya SK penghapusan kebijakan tanah partikelir beserta pajaknya oleh tuan tanah. Maka, secara resmi diberlakukan UU No. 1 Tahun 1958 yang berisi kebijakan tanah partikelir dan hak tuan  tanah  akan  tanah  partikelir  resmi  dihapus.  Sebagian  besar  tanah  bekas partikelir diambil alih oleh pemerintah dan juga diambil alih oleh pemilik baru.
Namun, pada praktiknya UU No. 1 Tahun 1958 belum cukup menyelesaikan permasalahan  bekas  tanah  partikelir.  Ketidaksesuaian  data  menjadi  akar permasalahan baru yang memicu konflik. Sengketa tanah bekas partikelir terjadi
sebab  ketidaksesuaian  data  hak  milik  pertanahan  dan  EV.  Penyebab  adanya sengketa  tanah  partikelir  berhubungan  dengan  peraturan  penghapusan  tanah dengan  data  administrasi  pertanahan  yang  tidak  valid  disertai  dengan permasalahan politik dan pewarisan. Pengembalian hak ganti rugi sulit menemui kesepakatan dan pada akhirnya kasus tersebut  diselesaikan dengan menempuh jalur pengadilan yang merupakan jalur alternatif untuk menyelesaikan masalah.

## DAFTAR PUSTAKA
De Particuliere Landen. (1916, October 27). Bataviaasch Nieuwsblad . https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=particuliere+landerijen+191 6&coll=ddd&page=2&identifier=ddd:011037621:mpeg21:a0009&resultsidentif ier=ddd:011037621:mpeg21:a0009&rowid=5
Effendhie, M. (1999). Petani Dan Buruh Tani Di Tanah Partikelir P En T, 1900- 1930-an. Humaniora , 11 (3), 22–28.
Kuntowijoyo. (2006). Metodologi Sejarah . Tiara Wacana. Nola, L. F. (2016). Sengketa Tanah Partikelir. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan , 4 (2), 183–196.
Rachman, N. F. (2017). Petani & penguasa: dinamika perjalanan politik agraria indonesia . INSISTPress.
Sjamsuddin, H. (2016). Metodologi Sejarah . Ombak.
Staatsblad Tahun 1836 No. 19 tentang Waarbij Wordt Gearresteerd Een Reglement Omtrent De Particuliere Landerijen.
Undang-Undang Agraria Tahun 1870.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.