APLIKASI IJTIHAD INTIQA‟IY DAN INSYA‟IY  DALAM KEHIDUPAN MODERN "Studi Tentang Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Konsep Ijtihad Intiqa‟iy dan Insya‟iy  Tahun 2004 tentang Bunga Bank dan Terorisme".

## Oleh: Ahmad Insya‟ Ansori

## abstrak
Special Method cases Ijtihad against contemporary need to look for legal status has been professed as a solution by the Prophet Muhammad tens of centuries ago . In time, a systematic and  logical  method  initiated  by  Yusuf  Abdullah  al  -  Qaradawi  is  Intiqa'iy  and  Ijtihad  Ijtihad Insya'iy  now  adopted  by  the  Indonesian  Ulama  Council  Fatwa  Committee  as  a  method  of problem solving Interest and Terrorism in 2004.
Keyword: Ijtihad intiqa’iy, Ijtihad Insya’iy , Bunga Bank, Terorisme.

## Pendahuluan
Setelah  wafatnya  Nabi  Muhammad  SAW  (w.  11  H/633  M)  yang  menjadi  akar permasalahan  dalam  perkembangan  hukum  Islam  selanjutnya  adalah  bahwa al-nushush  al- muqaddathah, teks  al-Qur'an  dan  Sunnah  Nabi,  terbatas  kuantitasnya,  sedangkan  persoalan hukum yang dimunculkan oleh perubahan sosial terus mengemuka sebagai dinamika kehidupan manusia sepanjang masa. Permasalahan seperti ini menuntut adanya solusi dalam bentuk Ijtihad yang merupakan proses berpikir rasional secara optimal dalam menetapkan hukum Islam dengan tetap  mengacu  pada  kedua  sumber  hukum  itu  agar  dapat  diperoleh  jawaban  atas  berbagai persoalan yang muncul.
Kata  "ijtihad  "  sudah  dikenal  pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW  seperti  pada  peristiwa yang dialami oleh Mu‟adh bin Jabal. Namun, kata itu belum dirumuskan dalam bentuk definisi tertentu. Situasi seperti itu terus berlangsung sampai pada masa sahabat dan generasi tabi'in. Hal itu  disebabkan  karena  ijtihad  sebagai  upaya  memaksimalkan  penalaran  rasional  transendental dalam  menetapkan  hukum  Islam  masih  bersifat  realistis  praktis,  belum  berbentuk  teoritis konseptual. Ijtihad dipraktekkan untuk menetapkan hukum berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan  sehari-hari.  Kitab  "al-Risalah  "  karya  imam  al-Syafi'i  (150-204  H)  yang  dipandang sebagai  kitab  ushul  fiqih  pertama  belum  memuat  definisi  ijtihad  secara  terminologi.  Al-Syafi'i mengatakan bahwa kata ijtihad itu identik dengan “Qiyas”
^ )دحاو  تٌعلد  ناسما  اهم( 1 Al-Ghazali  (w.505H/l  111M)  yang  bermadhab  Syafi'i  tidak  setuju dengan  pendapat  imam  al-  Syafi'i  itu.  Menurutnya,  ijtihad  lebih-umum  dari  pada  Qiyas. 2 Jadi,
' Al-Syafi'i, al-Risa>lah , (Beirut: al-Maktabah al-'ilmiah, t.th), (tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir), h. 477
ijtiha>d lebih luas dari pada qiyas, salah satu metode berijtihad adalah Qiyas. 3 Kata "ijtiha>d" baru  dibatasi  pengertiannya  dan  dirumuskan  dalam  bentuk  definisi  pada  masa  dibukukannya berbagai ilmu keisla>man dalam bentuk karya ilmiah yang lebih sistematis (masa pembukuan).
Menurut  Muhammad  Iqbal  (w.1938M),  Ijtihad  merupakan  prinsip  gerak  dalam  struktur Islam (the principle of  movement  in  the structure  of  Islam). Dengan  Ijtihad hukum  Islam  dapat bergerak  mengiringi  perubahan  sosial  yang  terjadi  di  berbagai  lingkungan,  karena  itu  sebagian produk Ijtihad ditetapkan berbeda dengan produk pada zaman sebelumnya, misalnya Umar (w.23 H/644M)  tidak  membagikan  rampasan  perang  berupa  tanah  pertanian  yang  subur  di  Iraq, disatukannya  mushaf  pada  zaman  „Utsman  (w.35  H/656M),  semua  itu  tidak  terjadi  di  zaman Nabi  (w.  11  H/  633M),  kenyataan  sejarah  membuktikan  bahwa  hukum  Islam  telah  diterapkan selama  lebih  dari  14  abad  pada  lingkungan  sosial  yang  berbeda.  Selama  itu  telah  muncul  pula sejumlah  mujtahid  yang  menyelesaikan  aneka  masalah  pada  zamannya  masing-masing.  Dalam perkembangannya, Ijtihad memerlukan suatu metode yang sistematis dan logis, agar ada benang merah yang menghubungkan antara sumber hukum dengan produk  Ijtihad itu sendiri. Karena itu telah muncul usaha sensus secara terus menerus untuk merumuskan metode Ijtihad seperti yang telah  dilakukan  oleh  Imam  Abu  Hanifah  (w.150H),  Imam  Malik  (w.179H),  Imam  al-Syafi'i (w.204H),  Imam  Ahmad  bin  Hanbal  (w.241H).  Ijtihad  dalam  perjalanan  sejarahnya  telah mengalami  pasang  surut,  ia  telah  mencapai  puncak  kemajuannya  pada  abad  ke  II  H  sampai pertengahan  abad  ke  IV  H.  kemudian  setelah  itu  mulai  menurun , bahkan  muncul  pula  isu tertutupnya pintu Ijtihad.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perubahan  sosial  telah  terjadi  sejak  zaman  dahulu,  namun, sejak  terjadinya  revolusi  industri  di  Barat  (1760-1850M)  yang  melahirkan  kemajuan  ilmu  dan teknologi,  perubahan  sosial  itu  terjadi  sangat  cepat  dan  terkadang  membingungkan  manusia. Kemajuan  ilmu  dan  teknologi  lahir  di  luar  masyarakat  muslim,  tetapi  karena  sifatnya  inklusif, maka umat Islam tertarik dan menerimanya. Kemajuan itu telah menimbulkan berbagai masalah yang perlu segera-ditetapkan hukumnya agar umat tidak kebingungan.
Salah  satu  bentuk  Ijtihad  yang  memiliki  metode  sistematis  dan  logis  untuk  menjawab aneka  masalah  dan  perubahan  sosial  pada  saat  ini  adalah Ijtihad  Intiqa‟iy dan Ijtihad  Insya‟iy yang  digagas  oleh  Yusuf    'Abdullah  al-Qardhawi.  Menurut  al-Qardhawi  Ijtihad  yang  perlu
2 Al-Ghazali, al-Mustashfa, (Kairo: Maktabah al-Jundi, 1971), h. 395
3 Qiya>s adalah menyamakan kasus yang belum disebut hukumnya secara eksplisit di dalam nash (al-Qur'an/Sunnah) karena adanya kesamaan („illat) antara keduanya. Lihat, Wahbah al-Zuhaili, Ushu>l al-Fiqh al-lslami, (Beirut: Dar al-Fikri, 1986), Juz I, h. 603
dilakukan di zaman ini, pertama , Ijtihad intiqa‟iy yaitu meneliti kembali (re-Ijtihad) hasil Ijtihad Ulama-Ulama  terdahulu  beserta  dalil-dalilnya  yang  terdapat  warisan  fiqih  klasik,  lalu memperbandingkannya  satu  sama  lain,  kemudian  memilih  mana  diantara  pendapat-pendapat tersebut  yang  lebih  kuat  (tarjih)  atau  disebut  juga  dengan  Ijtihad  "komperatif  selektif”. Kedua , Ijtihad Insya‟iy yaitu menetapkan hukum atas berbagai masalah baru yang belum pernah dikenal oleh  Ulama-Ulama  terdahulu  karena  memang  belum  ada  pada  zaman  itu,  atau  dalam  masalah lama  tetapi  mujtahid  kontemporer  mempunyai  pendapat  baru  yang  belum  pernah  dikemukakan oleh Ulama-Ulama terdahulu atau disebut juga dengan ''Ijtihad konstruktif inovatif'.
Salah  satu  lembaga  yang  tampil  menjawab  aneka  masalah  yang  dimunculkan  oleh perubahan  sosial  adalah  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  berdiri  pada    26  Juli  1975  melalui musyawarah nasional pertama di Jakarta, merupakan inisiatif dari pemerintah untuk membentuk suatu  forum  bagi  para  Ulama  yang  diharapkan  dapat  terbentuk  masyarakat  yang  aman,  damai dan  adil  di  negeri  ini.  Sebagai  wadah  musyawarah  para  Ulama,  di  pundaknya  terpikul  beban moril dan tanggung jawab yang tidak ringan, karena mengurusi berbagai macam persoalan yang berkembang di masyarakat baik masalah keagamaan maupun masalah sosial. Produk Ijtihadnya dalam  masalah-masalah  kontemporer  terhimpun,  diantaranya  dalam  buku  Himpunan  Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia.  Umumnya  produk  Ijtihadnya  sangat  memperhatikan  perkembangan zaman.  Misalnya,  Majelis  Ulama  Indonesia  mengharamkan  praktek  penabungan  uang  saat  ini yang  telah  memenuhi  kriteria  riba  di  zaman  rasulullah  SAW,  yakni  riba  nasi‟ah.  Dengan demikian praktek penabungan diharamkan dan riba haram  hukumnya. Dan juga Majelis Ulama Indonesia  menetapkan  bahwa  hukum  melakukan  teror  adalah  haram,  baik  dilakukan  oleh perorangan, kelompok maupun Negara; dan hukum melakukan jihad adalah wajib
Menurut  penulis,  pemikiran  Majelis  Ulama  Indonesia  ini  sangat  menarik  untuk  diteliti, lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah tentang penerapan konsep Ijtihad intiqa‟iy dan Insya‟iy dalam menetapkan sebuah Fatwa. Apalagi kelembagaan Majelis Ulama Indonesia sangat diakui oleh pemerintah Indonesia. Karena pemerintah berharap dapat bekerja sama dengan para Ulama sebagai partner kerja dalam keberhasilan pembangunan bangsa dan negara seutuhnya.
Masalah  yang  akan  diteliti  di  sini  adalah  Metode  istimbath  hukum  yang  dilakukan  oleh Komisi  Fatwa  MUI  dan  Penerapan  Ijtihad  Intiqa‟iy  atau  Ijtihad  Insya‟iy  oleh  Komisi  Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2004 tentang Bunga Bank dan Terorisme.

## Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Menurut  Pedoman  tentang  Metode  Penetapan  Fatwa, 4 setiap  masalah  yang  dibahas  di Komisi  Fatwa  haruslah  memperhatikan  al-Qur'an,  Sunnah,  Ijma„  dan  Qiyas.  Di  samping  itu, Komisi  Fatwa  juga  harus  memperhatikan  pendapat-pendapat  imam  madhab  dan  fuqaha terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah istidlalnya. Bila masalah yang akan difatwakan itu tidak terdapat maka dilakukan ijtihad jama„iy.
Bagaimana  penerapannya  dengan  konsep  ijtihad  intiqa‟iy    dan  ijtihad  insya‟iy  dalam kehidupan  modern  serta  sejauhmana  kenyataannya  yang  berlaku  di  Komisi  Fatwa?  Hal  inilah yang akan ditelusuri dalam uraian pasal ini berikut tentang sumber hukum serta metode mereka berislidlal.
Bila istilah sumber hukum itu dikailkan dengan kenyataan yang diinginkan oleh Majelis Ulama Indonesia, maka Pedoman tentang Metode Penetapan Fatwa menyebutnya dengan istilah "Dasar-dasar Fatwa" 5 . Pedoman tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa dasar-dasar Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma„ dan Qiyas. Ini berarti ada empat dasar utama  yang  harus  dipegang  dan  dijadikan  sumber  pokok  dalam  beristidlal.  Istilah  lain  untuk menyebutkan "sumber hukum"' itu ialah "dalil hukum".
Menurut  Abu  Ishaq  al-Syatibi,  bila  dalil-dalil  itu    dihubungkan  dengan  ushul  al-adillah maka ia dapat di bagi dua, yakni yang bersumber dari naql murni dan yang bersumber dari akal murni,  yang satu  sama lain  saling berhubungan.  Sesungguhnya kata Syatibi, beristidlal dengan nuqulat  mestilah  juga  mempergunakan  akal,  sebagaimana  beristidlal  dengan  ra'yu  baru  bisa diterima syarak kalau memiliki sandaran naql. Bentuk pertama terdiri dari al-Qur'an dan Sunnah. Tokoh  ini  juga  memasukkan  Ijma„,  mazhab  Sahabat  dan  syar'  man  qablana  dalam  kategori pertama  disebabkan  semua  itu  diketahui  malalui  riwayat,  bukan  dengan  ra‟yu.  Adapun  yang termasuk ke kelompok kedua adalah Qiyas, Wahhab Khalaf dan istishlah. 6
Pengelompokan  yang  dikemukakan  Syatibi,  seperti  di  atas  belumlah  bisa  diterima  oleh para  ulama,  terutama  dalam  perinciannya  untuk  digolongkan  sebagai  sumber  hukum.  Sebab  di antara  sumber-sumber  hukum  yang  disebutkannya  itu  tidak  seluruhnya  disepakati    untuk
4 Bunyi bab II pedoman tentang Dasar Umum Penetapan Fatwa> "Dasar-dasar  Fatwa>; 1). Al-Qur'an 2). Sunnah 3). al-Ijma - 4). al-Qiya>s. Lihat Himpunan Fatwa> MUI sejak Tahun 1975, Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa>
5 Ibid
6 Abu Ishaq al-Syatibi , al-Muwa>faqa>t fi Ushu>l al-Syari'ah, (Beirut: Dar al-Fikr. 1975), Juz III, h. 41
dijadikan  sebagai  sumber  hukum. 7 Dalil-dalil  yang  disepakati  sebagai  sumber  hukum  hanya empat; yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma„ dan Qiyas, 8 yang oleh Abdul Wahhab Khalaf keempatnya itu disebut sebagai  al-Dalail  al-Syar'iyyah  al-Ijmaliyah 9 Selain dari empat sumber hukum  yang disepakati itu, berarti termasuk ke dalam sumber-sumber yang diperselisihkan di mana sebagian ulama  dapat  menerimanya  sebagai  sumber  hukum  sedangkan  sebagian  yang  lain mengingkarinya  sebagai  sumber  hukum.  Termasuk  ke  dalam  kategori  yang  terakhir  Ini  adalah istihsan, mashlahah mursalah, istishab, urf, madhab Sahabat dan syar' man qablana. 10
Ijtihad Insya’iy dan ijtihad Intiqa’iy sebagai sebuah metode.
Bagaimanakah  bentuk  ijtihad  yang  diperlukan  di  zaman  ini?  al-Qardhawi  menjelaskan sebagai berikut: 11
"Ijtihad lidaklah berarti mengabaikan warisan fikih klasik atau tidak menghargainya dan tidak  memanjaatkannya.  Namun  yang  dimaksud  dengan  ijtihad  adalah  meliputi  beberapa  hal pokok  berikut  ini:  Pertama,  melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  kekayaan  warisan  fikih klasik dari berbagai aliran (madhab) dan berbagai pendapat yang terpandang (terutama pendapat sahabat dan tabi'in) sepanjang masa untuk diseleksi manakah pendapat yang lebih kuat dan lebih
7  Musthafa  Dib  al-Bugha, Atsar  al-Adillah  al-Mukhtalaf    fiha  fi  al-Fiqh  al-Islamiy ,  (Dimasvq:  Daral-Kuwaitiyah, 1986), h. 21 8 Ibid 9 Abdul Wahab Khallaf , 'Ilm Ushul al-Fiqh, (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyyah, 1986), h. 21
10 Ibid., h. 22
11 Yusuf al-Qardhawi, Madkhal Li Dirasah AL -S YARI ' AH al-Islamiah , (Kairo: Maktabah Wahbah. 1991), h. 275, 276. Nama lengkapnya adalah Yusuf 'Abdullah al-Qardhawi. Ia digelari juga dengan "Abu Muhammad", karena anaknya yang terbesar bernama Muhammad. Yusuf al-Qardhawi dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 M di desa Shafah al-Turab,  daerah  al-Mahallat  al-Kubra  yang  termasuk  ke  dalam  Provinsi  al-Gharbiyah,  Mesir.  la  adalah  salah seorang  ulama  kontemporer  yang  sangat  produktif  dalam  menulis  kitab-kitab  tentang  keIslaman  sehingga  beliau dikenal  oleh  dunia  Islam.  Salah  satu  karyanya  adalah; Fiqh  al-Zakah,  Fatawa  Mu'ashirah .  Lihat  Muhammad  al- Ma'jub, Ulama wa Mutafakkirun 'Araftuhum, (Beirut: Dar al-Nafais, 1997), 11.439.
tepat untuk mewujudkan maksud-maksud syari‟ , yang dapat merealisasikan kemaslahatan umat di zaman kita ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Kedua, kembali ke sumber asli, yakni nash al-Quran  dan  Sunnah  Nabi,  lalu  memahaminya  dengan  baik  dalam  kerangka  maksud-maksud syari'at  secara  umum.  Ketiga,  melakukan  ijtihad  terhadap  berbagai  masalah  baru  yang  belum dikenal  oleh  para  fuqaha‟  terdahulu  dan  mereka  belum  pernah  menetapkan  hukum  yang  mirip (hampir sama) dengan masalah tersebut, yakni dengan menarik kesimpulan hukum yang relevan berdasarkan dalil-dalil syari 'at".
Menurut al-Qardhawi ada tiga bentuk ijtihad yang perlu dilakukan di zaman ini, pertama, al-Ijtihad  al-Intiqa„iy  ىئاقتنلاا  داهتجلاا  (ijtihad  komparatif  selektif),  yaitu  dengan  meneliti  kembali (re-ijtihad) hasil ijtihad ulama-ulama terdahulu beserta dalil-dalilnya yang terdapat warisan fiqih klasik,  lalu  memperbandingkannya  satu  sama  lain,  kemudian  memilih  mana  diantara  pendapat- pendapat tersebut yang lebih kuat (tarjih).
Kitab-kitab fiqih klasik yang diteliti kembali tidak terbatas pada kitab-kitab madhab yang empat saja (Hanafiah, Malikiah, Syafi'iah, dan Hanabilah). Al-Qardhawi juga meninjau kembali hasil  ijtiha>d  para  sahabat,  tabi'in  dan  ulama  madhab  lain.  Misalnya  ijtihad  Sa'id  bin  al- Musayyab  (w.  94H/713M),  al-Awza'iy  (w.  157H/774M),  madhab  al-Zhahiriy  seperti  Daud  bin 'Ali  (w.  270H/884M)  dan  Ibn  Hazm  (w.  456H/1063M),  dan  sebagainya.  Lebih  dari  itu,  al- Qardhawi juga tidak membatasi  dari pada hasil ijtihad madhab fiqh dari  kalangan sunniy  (ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah) saja, ia juga meneliti pendapat-pendapat dari ulama Syi'ah al-Zaidiyah dan al-Imamiyah. 12
Dalam  melakukan  ijtihad  intiqa„iy,  pendapat  yang  dipilih  boleh  saja  pendapat  madhab Maliki  dalam  suatu  masalah,  sedangkan  dalam  masalah  lain  dipilih  pendapat  madhab  Hanafi, Syafi'i atau Hanbali, bahkan boleh saja dipilih pendapat di luar madhab empat. Selain itu dalam scbagian masalah boleh saja diambil pendapat satu madhab, sedangkan pada scbagian yang lain dipilih  pendapat  madhab  lain  pula,  hal  ini  tidak  disebut  "talfiq". 13 Karena  talfiq  yang  dilarang
12 Yusu > f al-Qardhawi, Fiqh al-Zaka>t, (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1985), Juz I, h. 20
13 "Talfi>q" menurut  bahasa  berarti  menggabungkan  ujung  kain  yang  satu  dengan  ujung  kain  yang  lain.  Menurut terminology,  talfiq berarti  mengikuti  pendapat  beberapa  madzhab  dalam  satu  masalah  yang  terdiri  dari  beberapa bagian (rukun). Talfiq merupakan fenomena yang muncul setelah abad ke 10 H, setelah tersebarnya faham taqlid di kalangan  ulama.  Sebagian  ulama  melarang  talfiq , karena  akan  membuat  orang  mengikuti  pendapat  madzhab  yang termudah saja. Ulama lain rnembolehkan talfiq . karena tidak ada ayat al-Qur'an atau Sunnah. Nabi yang mewajibkan seseorang  mengikuti  madzhab  tertentu.  Lihat  Wahbah  al-Zuhaili,  Ushu>l  al-Fiqh  al-lslamiy, (Beirut:  Dar  al-Fikr, 1986). Juz II. h. 1142-1148
adalah menambal-sulam sebagian pendapat dengan pendapat yang lain bukan berdasarkan dalil, tetapi berdasarkan selera belaka, semata-mata bertaqlid, tidak memilih yang benar dan terkuat. 14
Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis katakan bahwa semua hasil ijtihad dari berbagai madhab  diletakkan  pada  posisi  yang  sejajar  oleh  al-Qardhawi.  Pandangan  seperti  itu  tidak dibangun  atas  dasar  fanatik  terhadap  suatu  madhab  tertentu  (al-ta'ashub  al-madhabiy).  Inilah salah satu keunggulan pemikiran al-Qardhawi. Karena setiap madhab mempunyai kekurangan di samping  kelebihan-kelebihannya.  Kewajiban  untuk  mengikuti  salah  satu  madhab  tertentu,  dan mengkultuskan  salah  satu  pendapat  tokoh  masa  lalu  tanpa  meneliti  kembali  dalil-dalil  yang digunakannya  merupakan  penyebab-kemunduran  dan  kemandegan  berpikir.  Kemudian  hasil ijtiha>d ulama masa lalu masih bisa dijadikan objek ijtiha>d oleh ulama di zaman sekarang.
Selain  itu,  dapat  pula  dilihat  sikap  al-Qardhawi  dalam  menilai  warisan  fiqih  klasik,  ia tetap  menghargai  hasil  ijtiha>d  ulama  masa  lalu  dan  berusaha  mendayagunakannya  secara selektif  untuk  memenuhi  kebutuhan  zaman  sekarang.  Sikap  ini  merupakan  sikap  moderat  di antara  dua  sikap  ekstrim  lainnya.  Sikap  ekstrim  pertama  adalah  adanya  sebagian  ulama  yang terlalu  mengagungkan  warisan  fiqih  klasik.  Menurut  mereka,  semua  masalah  yang  muncul  di zaman ini, atau masalah yang mirip (hampir sama) dengan masalah di zaman ini, sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu yang tersimpan dalam kitab-kitab fiqih klasik. Bila seorang rajin  menelitinya,  pasti  akan  dijumpai  ketetapan  hukumnya.  Ulama-ulama  terdahulu  jauh  lebih unggul daripada ulama-ulama zaman sekarang, karena itu mereka lebih pantas melakukan ijtihad dan  ijtihad  di  zaman  ini  tidak  berlaku  lagi.  Pendapat  ini  terlalu  mengkultuskan  warisan  fiqih klasik  dan  meremehkan  kemampuan  ulama-ulama  kontemporer.  Padahal  menurut  hadith  Nabi Muhammad  SAW  (w.  11H/633M),  kebaikan  dan  keunggulan  itu  tidak  dimonopoli  oleh  orang- orang terdahulu saja, boleh jadi orang-orang yang datang kemudian juga mempunyai keunggulan pula. Dalam konteks ini Nabi bersabda:
لثم ملس و ويلع للها ىلص للها لوسر لاق : لاق سنأ نع نيانبلا تباث نع حبلأا يىيح نب داحم انثدح ةبيتق انثدح ؟ هرخآ مأ يرخ ولوأ ىردي لا رطلدا لثم تيمأ )ىذمتًلا هاور( 15
14 Al-Qardhawi . al - Ijtihad . h. 117
15 Al-Tirmidzi. Sunan al-Tirmidzi, kitab "al-Amtsal 'an Rasulillah", (Beirut: Dar ai-Fikr, t.th), JuzV, h. 140. hadi>th no. 2869
“Qutaibah  menceritakan  kepada  kumi,  Hummad  bin  Yahya  al-Abakh  menceritakan kepada  kumi  dari  Tsabit  al-Bananiy,  dari  Anas  ia  berkata,  Nabi  bersabda:  "Perumpamaan umatku bagaikan hujan, tidak ketahui apakah awalnya yang lebih baik atau akhirnya " . (H.R. al- Turmudzi)
Sikap ekstrim kedua adalah adanya sebagian tokoh yang terlalu melecehkan warisan fiqih klasik. Menurut mereka warisan fiqih klasik merupakan produk ijtihad ulama madhab abad ke II H  yang hanya cocok untuk masa lalu. Untuk zaman modern ini semua  pendapat  mereka sudah out of date (ketinggalan zaman), karena itu perlu dilakukan ijtihad di zaman ini mulai dari nol. Selain  itu,  pemikiran  ulama  madhab  tersebut  sebenarnya  tidak  termasuk  kepada  ajaran  agama yang sakral, karena merupakan pemikiran manusia yang tidak terlepas dari kesalahan (ma'shum). Oleh sebab itu ijtihad di zaman ini harus merujuk langsung kepada al-Qur'an dan Sunnah saja.
Menurut  al-Qardhawi,  dalam  memilih  pendapat  terkuat  ketika  melakukan  ijtihad intiqa„iy,  seorang  mujtahid  kontemporer  harus  mempertimbangkan  faktor-faktor  lain,  seperti; perubahan  sosial  politik  pada  tingkat  nasional  dan  internasional,  perkembangan  ilmu pengetahuan modern, serta tuntutan dan kebutuhan zaman. 16
Menurut  penulis,  usulan  al-Qardhawi  ini  sangat  tepat,  karena  seorang  mujtahid  tidak boleh  menetapkan  hukum  dari  belakang  meja  saja  tanpa  memperhatikan  realitas  sosial  yang terjadi.  Dan  yang  perlu  diperhatikan  pula  bukan  siapa  yang  mengatakannya,  tetapi  bagaimana dalil dan cara berpikirnya, bagaimana relevansinya dengan zaman sekarang, dan bagaimana pula hubungannya dengan maqashid al-syari'ah. Sebagai contoh misalnya, masalah yang berhubungan dengan talak atau perceraian. Menurut mayoritas ulama ahli fiqih termasuk madhab yang empat, talak  dinyatakan  jatuh  apabila  diucapkan  oleh  suami  kepada  istrinya  dalam  keadaan  sadar  dan atas  kehendak  sendiri,  tanpa  harus  tergantung  pada  adanya  saksi. 17 Akan  tetapi  menurut  ahli fiqih dari kalangan Syi'ah, talak baru dianggap terjadi kalau disaksikan oleh dua orang saksi yahg adil. 18 Sepertinya  untuk  masa  sekarang  pendapat  Syi'ah  itu  dengan  segala  modifikasinya  lebih dapat diterima.
Setelah  meneliti  kembali  produk  ijtiha>d  ulama-ulama  masa  lalu,  al-Qardhawi menyerukan agar kembali kepada sumber asli, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Kembali kepada al- Qur'an  dan  Sunnah  yang  juga  diserukan  oleh  ulama-ulama  lain  seperti  Ibnu  Taimiyah,
16 Al- Qardhawi, al-Ijtihad, h . 120-125
17 al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , (Beirut. Dar al “Ulum. 1988) Juz II, h. 227
18 Jawad Mughniyah, Fiqh al-Imam Ja'far al-Sha>diq , (Beirut, Dar al-Fikr, 1978) Juz V, h. 12
maksudnya  bukanlah  memperhatikan  nash  al-Qur'an  dan  Sunnah  saja  dengan  mengabaikan buku-buku tafsir dan buku-buku syarah hadith yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Karena sulit dibayangkan bahwa al-Qur'an akan dipahami dengan baik tanpa memperhatikan kitab-kitab tafsir  yang  telah  ada.  Demikian  pula  seseorang  yang  akan  memahami  kitab  shahih  al-Bukhari misalnya tidak dapat mengabaikan kitab-kitab yang menjelaskan (syarh) Shahih al-Qardhawi itu. Hal in dijelaskan al-Qardhawi dalam ungkapannya sebagai berikut:
"Adalah suatu hal yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dihayangkan bila seseorang yang  ingin  menafsirkan  al-Qur  'an  tetapi  ia  mengabaikan  buku-buku  tafsir  karya  ulama-ulama terdahulu, kemudian ia menafsirkan sendiri. Secara pasti dapat dikatakan bahwa ia akan tersesat seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Demikian pula halnya bila seseorang ingin memahami hadith Shahih al-Qardhawi misalnya, maka ia tidak dapat mengabaikan kitab-kitab syarah hadith tersebut. "
Dari  uraian  di  atas,  dapat  penulis  katakan  bahwa  al-Qardhawi  masih  tetap  berusaha memfungsikan warisan intelektual muslim masa lalu, tidak seperti pendapat sebagian tokoh yang menyerukan  agar  al-Qur'an  dan  Sunnah  dipahami  langsung  seolah-olah  keduanya  baru  turun kepada  kita,  tanpa  memperhatikan  kitab-kitab  tafsir  dan  kitab-kitab  syarah  hadith.  Sebenarnya suatu ilmu dapat berkembang dengan adanya usaha saling melengkapi antara pendapat-pendapat lama dengan pendapat-pendapat baru, bukan dengan membuang seluruh yang bernuansa lama.
Mayoritas  ulama  sepakat  berpendapat  bahwa  hukum  Islam  itu  umumnya  mempunyai alasan logis ('illat) dan tujuan yang akan dicapai dalam menetapkan suatu hukum. 'Ilat dan tujuan itu umumnya dapat dipahami oleh akal (ma'qulat al-ma'na), kecuali sebagian hukum Islam yang sifatnya  ritual  semata  (ta'abbudiy  mahzah).  Hukum  Islam  bertujuan  untuk  mewujudkan kemaslahatan  manusia  di  dunia  dan  di  akhirat.  Ibadat  yang  diwajibkan  Allah  SWT  kepada manusia  seperti  shalat,  puasa,  zakat,  haji,  walaupun  maksud  utamanya  agar  manusia  mengabdi kepada Allah SWT, tetapi  di  dalamnya terkandung kemaslahatan untuk  manusia. Karena Allah
sebenarnya  tidak  berkepentingan  dengan  pengabdian  manusia.  Bila  dalam  ibadah  saja terkandung  kemaslahatan  untuk  manusia,  maka  dalam  masalah  mu'amalat  (interaksi  sosial) sudah  pasti  mengandung  kemaslahatan  pula.  Kemaslahatan  yang  dituju  oleh  hukum  Isla>m adalah  kemaslahatan  komprehensif,  bukan  kemaslahatan  di  dunia  saja  dengan  mengabaikan kemaslahatan di akhirat, bukan pula kemaslahatan individu saja dengan melupakan kemaslahatan bersama.  tidak  pula  kemaslahatan  untuk  generasi  sekarang  saja  dan  melupakan  kemaslahatan generasi yang akan datang.
Menurut penulis, pemikiran al-Qardhawi ini sejalan dengan pendapat  al-Syatibi (w. 790 H) 19 yang  mengatakan  bahwa  kemaslahatan  manusia  hanya  diketahui  secara  sempurna  oleh pencipta manusia itu sendiri. Manusia mungkin dapat mengetahui kemaslahatan itu, tetapi hanya dari  beberapa  sisi  saja.  Sisi  yang  tidak  diketahuinya  jauh  lebih  banyak  dari  pada  sisi  yang diketahuinya.  Karena  itu  Allah  mengutus  para  Rasul  untuk  membimbing  manusia  mencapai kemaslahatannya.  Dengan  demikian  untuk  mengetahui  kemaslahatan  harus  merujuk  kepada petunjuk yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. 20
Bentuk kedua dari  ijtihad  terhadap  permasalahan  kontemporer  adalah  ijtihad  insya„iy (ىئاشنلاا داهتجلاا^^) (Ijtihad konstruktif inovatif), yakni menetapkan hukum atas berbagai masalah baru  yang  belum  pernah  dikenal  oleh  ulama-ulama  terdahulu  karena  memang  belum  ada  pada zaman  itu,  atau  dalam  masalah  lama  tetapi  mujtahid  kontemporer  mempunyai  pendapat  baru yang  belum  pernah  dikemukakan  oleh  uama-ulama  terdahulu. 21 Dalam  menghadapi  persoalan yang  sama  sekali  baru  diperlukan  pengetahuan  yang  sedang  dibahas,  disamping  pengetahuan yang  menjadi  persyaratan  ijtihad  itu  sendiri.  Dalam  hubungan  ini,  ijtihad  jama'iy  (ijtihad kolektif),  sangat  diperlukan.  Karena  keterbatasan  pengetahuan  seseorang  disertai  semakin ketatnya  disiplin    ilmu  pada  masa  sekarang  ini,    maka  ijtihad  fardi'iy  (ijtihad  perorangan) mengenai kasus yang sama sekali baru, kemungkinan besar akan membawa pada kekeliruan.
Sebagai  contoh  dapat  dikemukakan  kasus  pencangkokan  jaringan  atau  organ  tubuh manusia. Guna menetapkan hukumnya, perlu didengar lebih dahulu pendapat ahli dalam bidang
19 Nama  lengkapnya  adalah  Ibrahim  al-Gharnathi,  dan  lebih  dikenal  dengan  sebutan  al-  Syatibi.  Sampai  sekarang belum  diketahui  dengan  pasti  latar  belakang  keluarganya:  sejauh  yang  dapat  diketahui  secara  jelas  ia  berasal  dari keluarga Arab, suku Lakhmi, sedangkan nama yang menjadi sebutannya yang paling masyhur itu berasal dari nama negeri  asal  keluarganya,  Syatibah  (Xativa  atau  Jativa).  Lihat  'Abdullah  Mustafa  al-Maraghi, al-Fath  al-Mubin , (Beirut:  Muhammad  Amin  Dimaj,  1974),  Juz  II,  h.  204.  Lihat  juga  Muhammad  Khalid  Masud, Islamic  Legal Philosophi , (Islamabad: Islamic Research lnstitut, 1997), h. 99
20 Al-Syatibi, al-Muwafaqat (Beirut: Dar al-Fikr,t.th) Juz I h.243
21 lbid. H . 126
kedokteran,  khususnya  ahli  bedah.  Dari  padanya  akan  diperoleh  informasi  mengenai  cara  dan mekanisme pencangkokan organ tubuh itu. Setelah diketahui secara jelas perihal pencangkokan itu  baru  mulai  dibahas  dari  berbagai  disiplin  ilmu  agama  Islam,  untuk  kemudian  diambil kesimpulan  hukumnya.  Kegiatan  ijtihad  kolektif  ini  harus  ditempuh,  mengingat  sudah  semakin jelas dan tegasnya pembidangan ilmu yang didalami oleh seseorang. 22
Menurut  al-Qardawi,  bila  Mujtahid  masa  lalu  berbeda  pendapat  dalam  satu  masalah sehingga  terdapat  dua  pendapat,  maka  mujtahid  yang  dating  kemudian  boleh  memunculkan pendapat yang ketiga. Bila ada tiga pendapat dalam satu masalah yang diijtihadkan oleh mujtahid masa lalu, maka mujtahid sekarang boleh memunculkan pendapat keempat. Karena adanya beda pendapat itu menunjukan bahwa masalah masalah tersebut dapat menerima berbagai interpretasi dan  pendapat  mujtahid  tidak  boleh  dibatasi. 23 Masalah  ini  merupakan  masalah  yang diperselisihkan  dalam  ilmu  ushul  fiqh.  Bila  dalam  satu  masalah  terdapat  dua  pendapat  yang dikemukakan  oleh  mujtahid  pada  suatu  masa,  apakah  mujtahid  yang  datang  setelah  masa  itu boleh  memajukan  pendapat  ketiga?  Mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  mujtahid  yang  datang setelah  masa  itu  tidak  boleh  memunculkan  pendapat  ketiga.  Karena  hak  itu  dipandang  sebagai ijma' umat yang telah membatasi pendapat kepada dua pendapat saja. Situasi seperti itu seolah- olah  menunjukkan  adanya  nash  dari  mujtahid  pada  masa  itu  bahwa  kebenaran  hanya  ada  pada dua  pendapat  itu.  Setelah  adanya  kebenaran,  maka  bila  ada  pendapat  lain  setelah  masa  itu, pendapat  lain  itu  dipandang  sesat  (للاضلا  لاا  قحلا  دعب  امو).  Sebagian  ulama  membatasi  situasi  itu hanya berlaku untuk masa sahabat saja, karena masa sahabat merupakan masa terbaik. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa hal itu berlaku untuk seluruh masa (zaman). 24
Al-Amidi  (w.  631H)  berpendapat  bahwa  bila  pendapat  ketiga  itu  bertentangan  dengan kedua  pendapat  terdahulu,  maka  pendapat  ketiga  tersebut  tidak  boleh  dikemukakan,  karena bertentangan  dengan  ijma'.  Namun,  bila  pendapat  ketiga  itu  sejalan  (relevan)  dengan  kedua pendapat terdahulu, maka pendapat itu boleh diajukan, karena tidak bertentangan dengan ijma'. 25 Contoh  dalam  masalah  ini,  pendapat  pertama  mengatakan  bahwa  niat  diperlukan  dalam  semua kegiatan  bersuci  (thaha>rah).  Pendapat  kedua,  niat  diperlukan  pada  sebagian  thaharah,  tidak diperlukan pada sebagian yang lain. Ada titik persamaan )كرتشم  ردق^)  antara  kedua  pendapat
22 Fathurrahman Djamil, Ijtiha>d Muhammadiyah Dalam masalah-Masalah Kontemporer , (Jakarta, PPS, 1994), h. 54
23 Ibid, h. 127
24 Al-Sarakhsi, Ushu>l al-Sarakhsi , (Kairo : Dar al-Kitab al-Arabi. 1372 H), Juz II, h. 310
25 Al-Amidi, al-Ihkam fi Ushu>l al-Ahka>m, (Kairo: Muassasah al-Halabi. t.th), Juz I. h. 242
itu, yakni niat diperlukan pada sebagian thaharah. Bila kemudian muncul pendapat ketiga  yang mengatakan bahwa niat tidak diperlukan pada semua kegiatan bersuci (thaharah), maka pendapat ini  tidak  dibenarkan,  karena  dipandang  bertentangan  dengan  ijma'  yang  terdapat  pada  kedua pendapat  terdahulu. 26 Contoh  lain,  bila  darah  keluar  dari  tangan,  maka  hal  itu  membatalkan wudhu  menurut  Abu  Hanifah  (w.  150H),  menurut  al-Syafi'i  (w.  20411),  hal  itu  tidak membatalkan  wudhu,  tetapi  tempat  keluar  darah  itu  harus  dibersihkan.  Ada  titik  kesepakatan antara  kedua  pendapat  itu,  yakni  sama-sama  harus  dibersihkan.  Bila  muncul  pendapat  ketiga mengatakan bahwa tempat keluar darah itu harus dibersihkan dan wajib berwudhu lagi, maka ini dibolehkan.  Karena  tidak  bertentangan  dengan  kesepakatan  (ijma')  yang  terdapat  pada  kedua pendapat terdahulu. Pendapat ketiga seperti ini oleh Muhammad Salam Madkur disebut al-Talfiq fi  al-ijtihad  al-Murakkab  (menggabungkan  dua  bentuk  ijtihad) 27 .  Menurut  penulis,  adanya  dua pendapat  yang  berbeda  menunjukkan  bahwa  masalah  itu  merupakan  masalah  ijtihadiyah  yang interpretable (zhanniy). Produk ulama masa lalu masih boleh dijadikan objek ijtihad oleh ulama yang  datang  kemudian.  Apakah  pendapat  ketiga  itu  sesuai  dengan  kedua  pendapat  terdahulu, atau bertentangan, hal ini tidak menjadi masalah. Karena tidak ada keharusan bahwa hasil ijtihad yang  muncul  kemudian  tidak  boleh  bertentangan  pengan  hasil  ijtihad  ulama-ulama  terdahulu. Produk  ijtihad  tidak  dapat  dibatalkan  oleh  produk  ijtihad  yang  lain,  masing-masing  berlaku sesuai dengan masanya
داهتجلااب ضقني لا داهتجلاا 28
Bentuk  ketiga  dari  ijtihad  terhadap  masalah-masalah  kontemporer  adalah  gabungan antara "ijtihad intiqa„iy" dan "ijtihad insya„iy", dalam hal ini al-Qardhawi menjelaskan: 29
اتيخ وهف اعم ءاقتنلاا ينب عمتيج ام رصاعلدا داهتجلاا نمو حجرأو قفوأ هاري ام ءامدقلا لاوقأ نم ر

## ةديدج ةيداهتجا رصانع ويلا فيضيو
"di  antara  bentuk  ijtihad  kontemporer  adalah  gabungan  antara  "ijtihad  intiqdiy"  dengan "ijtihad  insydiy"  yakni  dengan  memilih  pendapat  ulama-ulama  terdahulu  yang  masih  relevan dengan zaman sekarang dan ditambah dengan unsur-unsur ijtihad yang baru".
26 Ibid.
27 Muhammad Salam Madkur, al-Ijtihdd ji al-Tasyri' al-lslami , (Kairo: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah. 1984), h. 188, 189
28 Ibid
29 Al-Qardhawi, al-ljtihad , h. 129
Menurut  penulis,  bentuk  ijtihad  kontemporer  dalam  bentuk  gabungan  antara  "ijtihad intiqa„iy"  dengan  "ijtihad  insya„iy"  ini  telah  dilakukan  oleh  ulama  Indonesia  ketika  mereka menyusun  Kompilasi  Hukum  Isla>m  Indonesia  (KHI)  yang  kemudian  dilegitimasikan  dengan inpres No. 1/1991.
Keunggulan pemikiran al-Qardhawi tentang ijtihad dalam kehidupan modern seperti telah diuraikan di atas dapat dirangkum dalam sebuah ungkapan terkenal, yakni:
ىلع ةضفاحملا ميدقلا حلاصلا
حلاصلاا ديدجلاب دخلااو
"Mempertahankan  pendapat  lama  rang  masih  relevan  dengan  zaman  sekarang  dan mengambil pendapat baru yang lebih baik ".

## Pelaksanaan Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
a. Penerapan  Ijtihad  Intiqa‟iy  dalam  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  tentang  Bunga ( Interest/Fai‟dah )
Secara  leksikal,  bunga  sebagai  terjemahan  dari  kata interest .  Secara  istilah,  menurut Interest is “A charge for a financial loan, usually a precentage of the amount loaned “. 30 Interest yaitu  sejumlah  uang  yang  dibayar  atau  dikalkulasi  untuk  penggunaan  modal.  Jumlah  tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau presentase modal yang bersangkut paut dengan itu yang  sekarang  sering  dikenal  dengan  suku  bunga  modal.  Pendapat  lain  menyatakan  Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan.
Jadi,  bunga  bank  adalah  tambahan  yang  harus  dibayarkan  oleh  orang  yang  berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank dengan besar-kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut.
Perlu  disampaikan  bahwa  terkait  hukum  bunga  bank  ulama  berbeda  pendapat,  dan perdebatan  itu  terjadi  ketika  mereka  memanndang  apakah  bunga  bank  mengandung  unsur  riba
30 Dalam The  American  Heritage  DICTIONARY  of  the  English  Language ,  dikutip  dari  H.  Karnaen  A, Bank  yang beroperasi  Sesuai  dengan  Prinsip-prinsip  Syari‟ah  Islam .  Makalah  disajikan  dalam  Lokakarya  Bunga  Bank  dan Perbankan. MUI Pusat. Didownload dari www.library.upnvj.ac.id . Tgl 24 Agustus  2012.
yang  diharamkan  dalam  hukum  Islam  atau  tidak.  Abdullah  Saeed  misalnya,  ia  melihat  bahwa dalam  praktiknya,  sistem  bunga  dalam  perbankan  konvensional  saat  ini,  tidaklah  termasuk  ke dalam  jenis  bunga  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidakadilan,  apalagi  sampai  pada  terjadinya penindasan  dan  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  kreditur  kepada  debitur.  Oleh  sebab  itu, bunga  bank  yang  demikian  bukanlah  termasuk  ke  dalam  riba,  sebab  tidak  menimbulkan  efek yang buruk, yang menjadi tujuan utama dalam aspek pelarangan riba dalam Islam. 31
Lebih  jauh  ia  mengatakan,  bahwa  sistem  perbankan  konvensional  dengan  pinjaman berbunganya, telah memiliki andil yang besar dalam mendorong kemajuan ekonomi dunia, sebab banyak  manfaat  yang  bisa  didapatkan  darinya.  Bolehnya  pinjaman  berbunga  pada  bank konvensional,  menurut  Abdullah  Saeed  didasarkan  pada  beberapa  alasan,  yang  dapat  diringkas sebagai berikut: 32
1. Bunga  bank  yang  ada  saat  ini  tidak  menimbulkan  terjadinya  ketidakadilan,  sebagaimana yang terjadi dalam praktik riba yang ada pada masa jahiliyah.
2. Bunga  bank  memiliki  manfaat  yang  besar  dalam  mendorong  tercapainya  kemajuan  suatu masyarakat.
3. Transaksi  pinjam-meminjam  dalam  sistem  perbankan  dilakukan  secara  jelas,  terbuka  dan dilindungi  oleh  undang-undang,  sehingga  tidak  memungkinkan  terjadinya  penindasan  oleh kreditur terhadap debitur.
4. Pada masa sekarang ini, seorang yang akan mengajukan suatu pinjaman kepada bank, sudah memperhitungkan  dengan  teliti,  apakah  ia  akan  dapat  mengembalikan  modal  pinjaman beserta bunganya.
Pandangan  Abdullah  Saeed  tersebut  berbeda  dengan  mayoritas  ulama  yang  meletakkan bunga  bank  sebagai  bentuk  lain  dari  bagian  riba  yang  dilarang  –baca  haram-  dalam  hukum Islam. 33
Adanya  perbedaan  pendapat  di  antara  umat  Islam  dalam  memandang  persoalan  bunga bank di atas berimbas pula pada perbedaan sikap di antara mereka terhadap institusi perbankan Islam.  Mayoritas  ahli  hukum  dan  ekonomi  Islam  yang  memandang  bunga  sama  dengan  riba
31 Lihat  Abdullah  Saeed, Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation, Leiden: Koninklijke Brill NV. 1996. h. 75
3 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest. h . 51-52.
33 Lebih detail tentang perbedaan ulama dan mufassirin dalam pembahasan riba, baca Wartoyo, Bunga Bank  Sebuah Dialektika Pemikiran, dalam Jurnal Ekonomi Islam, La Raiba Volume 4 No.1 Juli 2010.
mendukung  sepenuhnya  berdirinya  perbankan  Islam  yang  bebas  bunga.  Sementara  sebagian kalangan  lain  memandang  persoalan  bunga  bank  tidak  sederhana  sebagai  sekedar menyamakannya dengan riba. 34
Perbedaan pandangan tentang hukum  bunga (Interest/Faidah) tersebut  menuntut Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah Ulama dan Zuama dari berbagai macam golangan di Indonesia untuk  mengeluarkan  fatwa>  tentang  status  hukumnya  agar  dapat  dijadikan  pedoman  oleh masyarakat.  Fatwa>  tentang  bunga  (Interest/Faidah)  ini,  dikeluarkan  pada  tanggal  24  Januari 2004  M/05  Dhulhijjah  1424  H. 35 Argumentasi  yang  digunakan  oleh  Komisi  Fatwa>  Majelis Ulama  Indonesia  adalah  al-Quran,  Sunnah  dan  Ijma‟  serta  pendapat  para  ulama  fiqh.  Beikut penulis sajikan secara rinci Fatwa beserta dalil-dalilnya: 36
Mengingat :
1. Firman Allah SWT, antara lain :
ِذَّلا اَهُّ يَأ اَي :نارمع لا( َنوُحِلْفُ ت ْمُكَّلَعَل َوَّللا اوُقَّ تاَو ًةَفَعاَضُم اًفاَعْضَأ اَبِّرلا اوُلُكْأَت  َلا اوُنَمَآ َني 031 )
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  riba  dengan  berlipat ganda  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat  keberuntungan.”  (Ali „Imran [3]:130).

## 2. Hadis-hadis Nabi  SAW antara lain:
2994 -
َقَو اَنَرَ بْخَأ ُقَحْسِإ  َلاَق َناَمْثُعِل ُظْفَّللاَو َميِىاَرْ بِإ ُنْب ُقَحْسِإَو َةَبْيَش  ِبَِأ ُنْب ُناَمْثُع اَنَ ثَّدَح
ٌريِرَج اَنَ ثَّدَح ُناَمْثُع  َلا
َةَيرِغُم ْنَع
ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر َنَعَل َلاَق ِوَّللا ِدْبَع ْنَع َةَمَقْلَع ْنَع اَنَ ثَّدَحَف َميِىاَرْ بِإ  ٌكاَبِش  َلَأَس َلاَق اَبِّرلا َلِكآ َمَّلَسَو ِوْيَلَع
اَنْعَِسم اَِبِ  ُثِّدَُنُ اََّنَِّإ  َلاَق ِوْيَدِىاَشَو ُوَبِتاَكَو ُتْلُ ق  َلاَق ُوَلِكْؤُمَو ( لوسر نعل باب ,ةاق اسلدا بايك ,وحيحص فى ملسم هاور
:مقر وهلكؤمو ابرلا لك أ ملسو ويلع للها ىلص للها 4992 )
“…Dari Abdullah r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil)  dan  memberikan  riba."  Rawi  berkata:  saya  bertanya:  "(apakah  Rasulullah melaknat  juga)  orang  yang  menuliskan  dan  dua  orang  yang  menjadi  saksinya?"  Ia (Abdullah) menjawab: "kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim)
34 Lihat Nur Chamid, Problematika Riba dan Bunga Bank , Empirisma, Volume 14 No.2 Juli 2005. h. 126-127.
35 Lihat MUI, Himpunan Fatwa> MUI Sejak 1975 , Jakarta: Erlangga, 2011. h. 807.
36 MUI, Himpunan Fatwa> MUI Sejak 1975 , Jakarta: Erlangga, 2011. h. 436-445
لا َلِكآ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا  ُلوُسَر َنَعَل  َلاَق ٍرِباَج ْنَع
فى ملسم هاور( ٌءاَوَس ْمُى  َلاَقَو ِوْيَدِىاَشَو ُوَبِتاَكَو ُوَلِكْؤُمَو اَبِّر :مقر وهلكؤمو ابرلا لك أ ملسو ويلع للها ىلص للها لوسر نعل باب ,ةاق اسلدا بايك ,وحيحص 4992 ) “Dari  Jabir  RA,  ia  berkata:  "Rasulullah  SAW  melaknat  orang  yang  memakan (mengambil)  riba,  memberikan,  menuliskan,  dan  dua  orang  yang  menyaksikannya."  Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama." (HR. Muslim).
ُكْأَي ٌناَمَز  ِساَّنلا ىَلَع  ِتِْأَي : َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِللها ُلوُسَر َلاَق : َلاَق ، َةَرْ يَرُى  ِبَِأ ْنَع ِّرلا َنوُل ُوْلُكْأَي َْلَ ْنَمَف ، اَب : مقر ,بسكلا فى تاهبشلا بانتجا باب ,عيبلا باتك  , وننس فى ىئاسنلا هاور( ِهِراَبُغ ْنِم ُوَباَصَأ 2339 ) " Dari  Aba  Hurairah  RA,  ia  berkata,  Rasulullah  bersabda:  "Akan  datang  kepada umat  manusia  suatu  masa  di  mana  mereka  (terbiasa)  memakan  riba.  Barangsiapa  tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. An-Nasai)
َأ اَىُرَسْيَأ ، اًبوُح َنوُعْ بَس اَبِّرلا : َمَّلَسو ِوْيلَع للها ىَّلَص ِللها ُلوُسَر  َلاَق :  َلاَق ، َةَرْ يَرُى  ِبَِأ ْنَع ُوَّمُأ ُلُجَّرلا َحِكْنَ ي ْن . (
: مقر ,ابرلا فى ظيلقتلا باب ,تاراجتلا بايك ,وننس فى وجام نبا هاور

## 4422 )
“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabdc "Riba adalah tujuh puluh dosa;  dosanya  yang  paling  ringa  adalah  (satna  dengan)  dosa  orang  yang  berzina  denga ibunya." (HR. Ibn Majah)
3. Ijma ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adal salah satu dosa besar (kaba'ir) (lihat antara lain: al-Nawa al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], 9, h. 391)
Memperhatikan:
1. Pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qard; al-qard wal al-iqtirad) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT, seperti dikemukakan, antara lain, oleh:
a. Imam Nawawi dalam al-Majmu‟:
Al-Nawawi  berkata,  al-Mawardi  berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama  mazhab Syafi'i)  berbeda  pendapat  tentang  pengharaman  riba  yang  ditegaskan  oleh  Al-Qur'an, atas  dua  pandangan.  Pertama,  pengharaman  tersebut  bersifat  mujmal  (global)  yang dijelaskan  oleh  sunnah.  Setiap  hukum  tentang  riba  yang  dikemukakan  oleh  sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap ke-mujmal-an Al-Qur'an, baik riba naqd maupun riba nasi'ah. Kedua, bahwa pengharaman riba dalam Al-Qur'an sesung-guhnya hanya  mencakup  riba  nasa  yang  dikenal  oleh  masyarakat  Jahiliah  dan  permintaan tambahan  atas  harta  (piutang)  disebabkan  penambahan  masa  (pelunasan).  Salah seorangdi  antara  mereka  apabila  jatuh  tempo  pembayaran  piutangnya  danpihak berutang  tidak  membayarnya,  ia  menambahkan  piutangnya  dan  menambahkan  pula masa pembayarannya. Hal  seperti itu dilakukan lagi  pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah  maksud  firman  Allah:  "...  janganlah  kamu  memakan  riba  dengan  berlipat ganda...".  Kemudian  sunah  menambahkan  riba  dalam  pertukaran  mata  uang  (naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam Al-Qur'an.
b. Ibn al-„Araby dalam Ahkam al-Qur‟an :
)نأرقلا ماكحا( ضوعاهلباقي لَ ةدايز لك نأرقلا فى وب دارطلاو ةدايزلا وى ةغللا فى ابرلاو
Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan  riba  dalam  Al-Qur'an  adalah  setiap  kelebihan  (tambahan)  yang  tidak  ada imbalannya.
c. Al-Aini dalam 'Umdah Al-Qari' :
عيابت دقع يرغ نم لام لصأ ىلع ةدايزلا عرشلا في وىو . ةدايزلأ )ابرلا( ويف لصلاا حرش ىلع ءىراقلا ةدمع(

## )يراخبلا
Arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (syara) adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.
d. Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth : عيبلا فى طورشنلا ضاوعلا نع لىالخا لضفلا وى ابرلا ج طوسبلدا( 03 ص 019 )
“Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.”
e. Ar-Raghib al-Isfahani dalam Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an :
لالدا سأر ىلع ةدايزلأ )ابرلا( وى
“Riba adalah adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok. “
f. Muhammad Ali al-Shabuni dalam Rawa-i' al-Bayan :
دايز وى  ابرلا
)نأرقلا ايا يرسفت فى نايبلا عئاور( لجلاا لباقم ضرقتسلدا نم ضرعلدا هذخاي ة
“Riba  adalah  kelebihan  (atas  pokok  utang)  yang  diambil  oleh  kreditur  (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.”

## g. Muhammad Abu Zahra dalam Buhuts fi al-Riba:
ابرلا فى ثوبح( كش لاب مارح وهف ,سانلا وب لناعتيو ,فراصلدا ويلع ويلع يرست ىذلا ارلا وى نأرقلا ابرو : 33 )
“Riba  (yang  dimaksud  dalam)  al-Qur‟an  adalah  riba  (tambahan,  bunga)  yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.”
h. Yusuf  al-Qardhawi dalam Fawa‟id  Bunuk:
مارلحا ابرلا يى كونبلا دئاوف
)كىنبلا دئاىف(
“Bunga bank adalah riba yang diharamkan”
i. Wahbah al-Zuhailiy dalam Fiqh al-Islami wa adillatuh :
Bunga  bank  adalah  haram,  haram,  haram.  Riba  atau  bunga  bank  adalah  riba nasi'ah, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. (Hal itu) karena kegiatan utama bank  adalah  memberikan  utang  (pinjaman)  dan  menerima  utang  (pinjaman)...  Bahaya (madharat) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank  hukumnya  haram,  haram,  haram,  sebagaimana  riba.  Dosa  (karena  bertransaksi) bunga  sama  dengan  dosa  riba;  alasan  lain  bahwa  bunga  bank  berstatus  riba  adalah firman  Allah  SWT  ...  Dan  jika  kamu  bertaubat  (dari  pengambilan  riba),  maka  bagimu pokok hartamu... (QS. Al-Baqarah [2]: 279)
2. Bunga  uang  atas  pinjaman  (qardh)  yang  berlaku  di  atas  lebih  buruk  dari  riba  yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat  si  peminjam  (berutang)  tidak  mampu  mengembalikan  pinjaman  pada  saat  jatuh  tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
3. Ketetapan  akan  keharaman  bunga  bank  oleh  berbagai  Forum  Ulama  Internasional,  antara lain:
a. Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
b. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI  yang diselenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
c. Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
4. Fatwa> Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariah.
5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai Syari‟ah.
6. Keputusan  Munas  Alim  Ulama  dan  Konbes  NU  tahun  1992  di  Bandar  Lampung  yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.
7. Keputusan  Ijtima  Ulama  Komisi  Fatwa>  se-Indonesia  tentang  Fatwa>  Bunga (interest/fa‟idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
8. Keputusan  Rapat  Komisi  Fatwa  MUI,  tanggal  11  Dzulqa'idah  1424/03  Januari  2004;  28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.
Setelah  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  beberapa  dalil  di  atas,  maka  Majelis Ulama Indonesia memutuskan:
Pertama : Pengertian Bunga (Interest/) dan riba
1. Bunga (interest/faidah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi  pinjaman uang (al- qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan
pemanfaatan/hasil pokok tersebut,  berdasarkan tempo  waktu,  diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan (ضاىع لاب(  yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran )لجلاا ةدايز( yang diperjanjikan sebelumnya,
شا( )مدقم طارت .  Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

## Kedua : Hukum Bunga (Interest)
1. Praktik  pembungaan  uang  saat  ini  telah  memenuhi  kriteria  riba  yang  terjadi  pada  zaman Rasulullah SAW,  yakni  riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu .
Ketiga : Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional
1. Untuk  wilayah  yang  sudah  ada  kantor  jaringan  Lembaga  Keuangan  Syari'ah  dan  mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan  kegiatan  transaksi  di  lembaga  keuangan  konvensional  berdasarkan  prinsip dharurat/hajat.
Bila dianalisa alur ijtihad Majelis Ulama Indonesia di atas, maka dapat dikatakan bahwa Majelis  Ulama  Indonesia  benar-benar  menerapkan  metode  ijtihad  Intiqa‟iy,  dimana  Majelis Ulama Indonesia berupaya meninjau terlebih dahulu pendapat para ulama dari berbagai madzhab tentang masalah yang akan difatwa>kan (bunga) secara seksama berikut dalil-dalinya.
Dalam fatwa tersebut Majelis Ulama Indonesia mengemukakan pendapat Imam Nawawi (tokoh  syafi‟iyah)  dalam  al-Majmu‟  yang    mengharamkan  riba  baik  riba  nasi‟ah  maupun  riba naqd.  Kemudian  Majelis  Ulama  Indonesia  juga  mengutip  pendapat  Ibn  al-„Arabi  (malikiyah) yang mendefinisikan riba dengan “setiap tambahan yang tidak ada unsur imbalannya”. Pendapat al-Sharkasi  (Hanafiyah)  juga  dijadikan  bahan  argumentasi  untuk  memperkuat  pandangan  yang menyatakan definisi riba dengan “riba adalah kelebihan tanpa imbalan  yang disyaratkan dalam jual beli”. Beberapa ulama lain, seperti imam al-„Aini, al-Raghib al-Isfahani, Muhammad „Ali al- Shabuni,  Muhammad  Abu  Zahra,  Yusuf  al-Qardhawi,  dan  Wahbah  al-Zuhailiy  juga  dijadikan pertimbangan  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  memutuskan  fatwanya.  Setelah  membandingkan beberapa  pendapat  ulama  dari  berbagai  madzhab  barulah  Majelis  Ulama  Indonesia  berusaha meninjau  kembali  definisi  bunga  yang  selanjutnya  digolongkan  kedalam  riba  nasi‟ah.  Setelah definisi  bunga  dan  riba  diperjelas,  barulah  Majelis  Ulama  Indonesia  menetapkan  hukum
keharamannya  berikut  hukum  bermu‟amalah  dengan    lembaga  keuangan  konvensional  yang mengandung unsur bunga/riba.
Metode Ijtihad dengan membandingkan pendapat para ulama dari berbagai madzhad dan kemudian  mengambil  pendapat  yang  paling  rajih  sebagimana  telah  penulis  ungkapkan merupakan metode ijtihad Intiqa‟iy.

## b. Penerapan Ijtihad Insya‟iy dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Terorisme
Kata terorisme berasal dari bahasa latin yakni Terrere (gemetaran) dan Deterrere (takut). Menurut  Kamus  Ilmiah  Populer,  terorisme  adalah  hal  tindakan  pengacau  dalam  masyarakat untuk  mencapai  tujuan  (bidang  politik);  penggunaan  kekerasan  dan  ancaman  secara  sistematis dan  terencana  untuk  menimbulkan  rasa  takut  dan  menggangu  sistem-sistem  wewenang  yang ada. 37
Sedangkan  Defenisi  Terorisme,  Berdasarkan  konvensi  PBB  tahun  1939,  adalah  segala bentuk  tindak  kejahatan  yang  ditujukan  langsung  kepada  negara  dengan  maksud  menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.  Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, terorisme merupakan perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik  untuk  memaksa  atau  mengintimidasi  pemerintah  atau  masyarakat  dengan  tujuan  politik, agama,atau  ideologi. 38 Jadi,  berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  kita  dapat  memahami  bahwa unsur utama dari terorisme adalah penggunaan kekerasan yang dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu  seperti  motif  perang  suci  (agama),  motif  ekonomi,  dan  balas  dendam,  membebaskan tanah air, menyingkirkan musuh politik, dan bahkan gerakan separatis.
Dari berbagai  macam  definisi-definisi  diatas  penulis  menggaris  bawahi  bahwa  Definisi akademis tentang  Terorisme tidak dapat diselaraskan menjadi definisi yuridis. Bahkan Amerika Serikat yang menyebut kata terrorism atau terrorist didalamnya, sampai saat ini pun masih belum dapat  memberikan  standar  definisi  tentang  Terorisme,  baik  secara  akademis  maupun  yuridis. Sejauh ini, Terorisme hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam hukum bila memenuhi kriteria yang disebutkan yaitu; kekerasan, tujuan politik dan teror/intended audience .
37 PIUS A Partanto M Dahlan Al Barr, Kamus Ilmiah Populer , Surabaya: Arloka 2006, h. 467.
38 Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme
Lebih  jauh  lagi,  dengan  maraknya  aksi  kekerasan  atas  nama  agama  oleh  kelompok puritan Islam, utamanya dalam bentuk bom bunuh diri ( suicide bombing ), menjadikan terorisme begitu  identik  dengan  jihad.  Misalnya,  Aksi  bom  bunuh  diri  dengan  target  masyarakat  sipil sebagaimana  terorisme  yang  dilakukan  oleh  Osama  bin  Laden,  menurut  Abou  El  Fadl,  adalah contoh  konkrit  bentuk  terorisme.  Bagi  muslim  puritan,  aksi  terorisme  bisa  menjadi  bagian  dari jiha>d  dan  pelakunya  dinilai  sebagai  martir.  Atas  dasar  hal  tersebut,  sebagian  pengamat  Barat melakukan generalisasi bahwa hukum Islam memberikan legitimasi terhadap tindakan terorisme yang ditujukan kepada nonmuslim. Karena itulah, jihad sering kali digambarkan sebagai ekspresi intoleran Islam terhadap pemeluk agama lain. 39
Menurut  penulis,  tentunya  sangat  diperlukan  penjelasan  yang  membedakan  antara terorisme  dengan  jihad.  Menarik  untuk  diungkap  bagaimana  penilaian  Abou  El  Fadl  terhadap mereka  yang  menyamakan  terorisme  –baca  bom  bunuh  diri-  dan  jihad.  Menurut  Fadl,  secara psikologis,  keyakinan  dan  fantasi  kehidupan  abadi  di  hari  akhir  sangat  berpengaruh  terhadap motivasi  para  bombers.  Salah  satu  kritik  yang  ia  kemukakan  adalah  bahwa  konsep  jihad  para pelaku bomber telah mengabaikan detail-detail aturan perang sebagaimana disebutkan dalam al- Qur‟an. Persoalannya, menurut Fadl, bukan semata bom bunuh diri-nya, akan tetapi pembunuhan terhadap  manusia  tanpa  pembedaan  antara  agresor  ( muharib )  dan  non-agresor  ( ghayr  muharib ) yang  terdiri  dari  anak-anak,  wanita  dan  lanjut  usia.  Dan  ini  adalah  pelanggaran  berat  menurut literatur  fikih.  Fikih  menurutnya  sangat  konsis  dengan  etika  perang.  Fikih  melarang  apa  yang disebut  dengan random  killing atau qatl  al-ghilah . Qatl  al-ghilah adalah  bentuk  pembunuhan yang tidak memberi kesempatan kepada target untuk melakukan pembelaan diri. 40
Perbedaan  pandangan  dikalangan  Muslim  terkait  aksi  kekerasan  yang  terjadi  diberbagai penjuru  tanah  air  akhirnya  menggugah  MUI  untuk  menegaskan  pengertian,  hukum,  dan 'Amaliyah al-Istisyha>d dalam masalah terorisme, maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa> nomor 3 tertanggal  24 Januari 2004 M/05 Dzulhijjah 1424 H tentang Terorisme. Dalil- dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah :41
1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah [5]33:
39 Abou El Fadl, “ Commentary: Terororism is at Odds with Islamic Tradition ”, dikutip dari Abid Rohmanu, konsepsi jihad  khaled  M. Abou el-Fadl dalam Perspektif relasi Fikih, Akhlak, dan Tauhid, Disertasi tidak dipublikasikan, Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2010.  h. 38-39.
40 Abou El Fadl, Commentary: Terororism is at Odds with Islamic Tradition , h. 40-41.
41 MUI, Himpunan Fatwa> MUI Sejak 1975 , Jakarta: Erlangga, 2011. h. 71-77
َّلَصُي ْوَأ اوُلَّ تَقُ ي ْنَأ اًداَسَف ِضْرَْلأا  ِفي َنْوَعْسَيَو ُوَلوُسَرَو َوَّللا َنوُبِراَُيح َنيِذَّلا ُءاَزَج اََّنَِّإ ْنِم ْمُهُلُجْرَأَو ْمِهيِدْيَأ َعَّطَقُ ت ْوَأ اوُب
َُلذَو اَيْ نُّدلا  ِفي ٌيْزِخ ْمَُلذ َكِلَذ ِضْرَْلأا َنِم اْوَفْ نُ ي ْوَأ  ٍف َلاِخ ٌميِظَع ٌباَذَع ِةَرِخَْلْا  ِفي ْم (QS. Al-Maidah [5]33) :
“Sesunggunnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha  melakukan  kerusakan  di  muka  bumi,  yaitu  mereka  dibunuh  atau  disalib  atau dipotong  tangan  dan  kaki  mereka  secara  bersilang.  Yang  demikian  itu  suatu  kehinaan  bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih'” (QS. Al-Maidah [5]33 ) Surat al-Hajj [22] : 39-40
ِىِرْصَن ىَلَع َوَّللا َّنِإَو اوُمِلُظ ْمُهَّ نَأِب َنوُلَ تاَقُ ي َنيِذَّلِل َنِذُأ (  ٌريِدَقَل ْم 39
ْنَأ  َّلاِإ ٍّقَح ِْيرَغِب ْمِىِراَيِد ْنِم اوُجِرْخُأ َنيِذَّلا )
ُوَّللا اَنُّ بَر اوُلوُقَ ي ( al-Hajj [22] : 39-40 )
"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang- orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah" (QS. Al-Hajj [22] : 39-40)
Surat Al-Anfal [8] : 60).
ْمُتْعَطَتْسا اَم ْمَُلذ اوُّدِعَأَو وُمَلْعَ ت  َلا ْمِِنِوُد ْنِم َنيِرَخَآَو ْمُكَّوُدَعَو ِوَّللا َّوُدَع ِوِب َنوُبِىْرُ ت ِلْيَْلخا ِطاَبِر ْنِمَو ٍةَّوُ ق ْنِم
ُوَّللا ُمُهَ ن ...ْمُهُمَلْعَ ي (QS. Al-Anfal [8] : 60).
"Dan  siapkanlah  untuk  menghadapi  mereka  kekuatan  apa  saja  yang  kamu  sanggupi dan  dari  kuda  yang  ditambat  untuk  berperang  (yang  dengan  persiapan  itu)  kamu menggentarkan  musuh  Allah,  musuhmu  dan  orang-orang  yang  selain  mereka  yang  kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya." (QS. Al-Anfal [8] : 60).
Surat An-Nisa [4]: 29-30:
( اًميِحَر ْمُكِب َناَك َوَّللا َّنِإ ْمُكَسُفْ نَأ اوُلُ تْقَ ت  َلاَو 49
َكِلَذ َناَكَو اًراَن ِويِلْصُن َفْوَسَف اًمْلُظَو اًناَوْدُع َكِلَذ ْلَعْفَ ي ْنَمَو )
اًيرِسَي ِوَّللا ىَلَع
QS. An-Nisa [4]: 29-30)
"Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Penyayang kepada  kamu.  Dan  barangsiapa  berbuat  demikian  dengan  melanggar  dan  dianiaya  maka Kami  kelak  akan  memasukkannya  ke  dalam  neraka.  Yang  demikian  itu  adalah  mudah  bagi Allah" (QS. An-Nisa [4]: 29-30)
Surat Al-Maidah [5] : 32
َ ن َلَتَ ق ْنَم.."
..اًعيَِجَ َساَّنلا َلَتَ ق اََّنََّأَكَف ِضْرَْلأا  ِفي ٍداَسَف ْوَأ ٍسْفَ ن ِْيرَغِب اًسْف "Barangsiapa  yang  membunuh  seorang  manusia  bukan  karena  orang  itu  membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya..." (QS. Al-Maidah [5] : 32)
Surat Al-Baqarah [2]: 195:
"...ِةَكُلْهَّ تلا  َلىِإ ْمُكيِدْيَأِب اوُقْلُ ت  َلاَو..."
"Dan  janganlah  kamu  menjatuhkan  dirimu  sendiri  ke  dalam  kebinasaan."  (QS.  Al- Baqarah [2]: 195)
Sandaran  dari  Sunnah,  antara  lain  dituliskan  beberapa  buah  sabda  Nabi  Muhammad SAW, yaitu:
َلا )رمع نبا نع دواد وبا هاور( .ًمِلْسُم َعِّوَرُ ي ْنَأ ٍمِلْسُمِل ُّلَِيح
“Tidak Halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya” (H.R. Abu Daud)
ةديدبح ويخأ لىإ راشأ نم ىهتني تىح ونعلت ةكئلالدا نإف ( )ملسم هاور
“Barang  siapa  mengacungkan  senjata  tajam  kepada  saudaranya  (muslim)  maka malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti” (H.R. Muslim)
َ ي ، َمَّنَهَج ِراَن  ِفى َوْهَ ف ، ُوَسْفَ ن َلَتَقَ ف  ٍلَبَج ْنِم ىَّدَرَ ت ْنَم اًدَبَأ اَهيِف اًدَّلَُمُ اًدِلاَخ ِويِف ىَّدَرَ ت نع ملسمو ىراخبلا وجرخأ (،
)كاحض
“Menceritakan  kepada  kami  “Abd  al-Wahab,  menceritakan  kepada  kami  Kholid  ibn al-H}arith,  menceritakan  kepada  kami  S}u‟bah  dari  Sulaiman,  berkata”  aku  mendengar Nuk‟an  yang  diceritakan  dari  Abu  Hurairah  RA,  Nabi  SAW  berkata”  Barang  siapa  yang menjatuhkan  diri  dari  sebuah  gunung  lalu  ia  terbunuh  maka  ia  akan  masuk  neraka  dalam keadaan  terhempas  didalamnya,  kekal  lagi  dikekalkan    didalamnya  selama-lamanya”  (H.R. Muslim)
Adapun  dalil  pendukung  yang  digunakan  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  menetapkan fatwa>  tentang  terorisme  adalah  kaidah  fiqhiyah.  Diantara  kaidah  fiqhiyah  yang  digunakan sebagai kaidah umum dalam menetapkan hukum ini, adalah:
ماعلا رارضلا عفدل صالخا رارضلا  لمحتي
Dharar  yang  bersifat  khusus  harus  ditanggung  untuk  menghindarkan  dharar  yang bersifat umum (lebih luas)
امهفخأ باكتاب ارارض امهمظعأ يعور ناتادسفم ضراعت اذا
Apabila  terdapat  dua  mafsadat  yang  saling  bertentangan  maka  harus  diperhatikan salah satu-nya dengan mengambil dharar yang lebih ringan
Setelah  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  beberapa  ayat,  Hadis  dan  kaidah fiqhiyah  yang  dapat  digunakan  sebagai  kaidah  umum,  maka  dengan  tawakkal  kepada  Allah, Majelis Ulama Indonesia memutuskan:

## Pertama ; Ketentuan Umum :
Pengertian Terorisme & Perbedaannya dengan Jihad
1. Terorisme  adalah  tindakan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan  peradaban  yang menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  kedaulatan  negara,  bahaya  terhadap  keamanan, perdamaian  dunia  serta  merugikan  kesejahteraan  masyarakat.  Terorisme  adalah  salah  satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (well organized), bersifat trans-nasional dan digolongkan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  (extra-ordinary  crime)  yang  tidak  membeda- bedakan sasaran (indiskrimatif).
2. Jihad mengandung dua pengertian
a. Segala  usaha  dan  upaya  sekuat  tenaga  serta  kesediaan  untuk  menanggung  kesulitan  di dalam  memerangi  dan  menahan  agresi  musuh  dalam  segala  bentuknya.  Jihad  dalam pengertian ini juga disebut al-qital atau al-harb.
b. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (li i'la‟i kalimatillah).
3. Perbedaan antara Terorisme dengan Jihad
a. Terorisme:
1) Sifatnya merusak (ifsad) dan anarkhis I chaos (faudha).
2) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain.
3) Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.
b. Jihad:
1) Sifatnya melakukan perbaikan (ishlah) sekalipun dengan cara peperangan.
2) Tujuannya  menegakkan  agama  Allah  dan  /  atau  membela  hak-hak  pihak  yang terzhalimi.
3) Dilakukan  dengan  mengikuti  aturan  yang  ditentukan  oleh  syari‟at  dengan  sasaran musuh yang sudah jelas.
Kedua : Hukum Melakukan Teror dan Jihad
1. Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara.
2. Hukum melakukan jihad adalah wajib.
Ketiga : Bom Bunuh Diri dan 'Amaliyah al-Istisyhad
1. Orang  yang  bunuh  diri  itu  membunuh  dirinya  untuk  kepentingan  pribadinya  sendiri sementara  pelaku  'amaliyah  al-istisyhad  mempersembahkan  dirinya  sebagai  korban  demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku  'amaliyah al-Istisyhad adalah manusia yang seluruh cita- citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Bom  bunuh  diri  hukumnya  haram  karena  merupakan  salah  satu  bentuk  tindakan keputusasaan  (al-ya'su)  dan  mencelakakan  diri  sendiri  (ihlak  an-nafs),  baik  dilakukan  di daerah  damai  (dar  al-shulh/dar  al-salam  Idar  al-da'wah)  maupun  di  daerah  perang  (dar  al- harb).
3. 'Amaliyah al-Istisyhad (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad bin-nafsi yang dilakukan di daerah perang (dar al-harb) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (irhab) dan kerugian yang lebih besar di pihak
musuh  Islam,  termasuk  melakukan  tindakan  yang  dapat  mengakibatkan  terbunuhnya  diri sendiri. Amaliyah al-Istisyhad berbeda dengan bunuh diri.
Menurut  analisa  penulis,  metode  ijtihad  dalam  fatwa  tentang  terorisme  ini  dapat dikatakan menerapkan  Ijtihad  Insya.‟iy  dimana  Majelis Ulama  Indonesia berupaya menetapkan hukum  atas  masalah  yang  sama  sekali  baru  dan  belum  pernah  dikenal  oleh  ulama-ulama terdahulu. Barulah pada zaman ini, ketika kemajuan teknologi-informasi telah berkembang pesat. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia tidak dapat menelusuri pendapat ulama sebelumnya sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  menetapkan  fatwa  tentang  terorisme.  Tetapi  berusaha menggali dari sumber hukum islam yaitu nash dan dalil pendukung berupa kaidah fiqhiyah.
Adapun nash yang dijadikan landasan fatwa lebih menekankan larangan bagi umat Islam untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dimuka bumi dan penganiayaan terhadap  dirinya  sendiri  serta  ketakutan  publik.  Nash-nash  tersebut  kemudian  dianalisa  apakah memiliki korelasi dalam menetapkan fatwa hukum tentang terorisme yang berbeda dengan jihad. Disamping  itu  Majelis  Ulama  Indonesia  juga  berargumentasi  dengan  kaidah  fiqh  sebagai  dalil pendukung  yang  menyatakan  “dharar”  yang  bersifat  khusus  harus  ditanggung  untuk menghindarkan “dharar” yang bersifat umum (lebih luas).
Dalam  kasus  ini  Majelis  Ulama  Indonesia  dengan  tegas  memberikan  batasan-batasan yang  membedakan  antara  jihad  dan  terorisme.  Menurut  Majelis  Ulama  Indonesia  perbedaan daripada  teorisme  dan  jihad    adalah;  1).  Terorisme  bersifat  merusak  (ifsad)  dan  anarkis (faudh}a),  sedangkan  jihad  bersifat  melakukan  perbaikan  (islah});  2).  Terorisme  menciptakan ketakutan  publik  dan  atau  menghancurkan  pihak  lain,  sedangkan  jihad  betujuan  menegakkan agama Allah dan atau membela hak-hak yang terdh}alimi; 3). Terorisme dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas, sedangkan jihad dilakukan dengan mengikuti aturan syari‟at dan sasaran musuh yang sudah jelas. Alasan-alasan inilah   yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan fatwa keharaman terorisme.
Pengharaman  Majelis  Ulama  Indonesia  terhadap  tindakan  terorisme  dikarenakan terorisme  merupakan  tindakan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan  peradaban  yang menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  kedaulatan  Negara,  menimbulkan  bahaya,  mengganggu keamanan  dan  ketertiban,  merusak  perdamain  dunia  serta  merugikan  kesejahteraan  masyarakat luas,  “dh}arar”  yang  bersifat  khusus  harus  ditanggungkan  untuk  menolak  dharar  yang  bersifat lebih luas.
Disisi lain Majelis Ulama Indonesia mewajibkan jihad yang yang diartikan sebagai segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan  menahan  agresi  musuh  dalam  segala  bentuknya.  Jihad  dalam  pengertian  ini  biasa  disebut dengan  al-Qita.l  atau  al-Harb.  Jihad  juga  bisa  diartikan  sebagai  segala  upaya  yang  sungguh- sunguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah SWT.
Dari uraian diatas penulis berkesimpulan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang jihad  merupakan  sebuah  ijtihad  yang  menggunakan  metode  insya.‟iy,  dimana  MUI  terlebih dahulu  mengemukakan  nash  yang  menerangkan  tentang  jihad  yang  kemudian  digunakan  oleh MUI untuk mengkonseptualkan hukum yang membedakan antara jiha>d dan terorisme.

## Penutup
Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  melaksanakan  ijtihadnya  benar-benar menerapkan salah satu metode ijtihad, yaitu ijtihad intiqa„iy dan ijtihad insya‟iy. Diantara Fatwa yang  ditetapkan  dengan  metode  ijtihad  intiqa„iy  adalah  Fatwa  tentang  Bunga  (Interest/Faidah). Adapun Fatwa yang ditetapkan dengan metode ijtihad insya‟iy adalah Fatwa Terorisme. Selama penulis melakukan peneletian terhadap keputusan Fatwa, Fatwa tentang Bunga (Interest/Faidah) yang  digunakan  dalam  menetapkan  Fatwa  adalah  ijtihad  intiqa‟iy,  karena  Majelis  Ulama Indonesia  dalam  melakukan  pembahasan  terhadap  masalah  tersebut  menemukan  penenelitian terdahulu  yang  pernah  dikaji  oleh  ulama  terdahulu.  Tarjih  menjadi  solusi  memutuskan  suatu permasalahan  bagi  Majelis  Ulama  Indonesia  dengan  konsekwensi  tanpa  harus  terikat  kepada suatu  pendapat  madhab  tertentu.  Adapun  Fatwa  tentang  terorisme  dan  status  hukumnya  itu belum  pernah  dikaji  oleh  ulama  sebelumnya,    sehingga  Majelis  Ulama  Indonesia  menerapkan ijtihad  insya‟iy.  Dengan  demikian,  Majelis  Ulama  Indonesia  berusaha  untuk  tidak  menetapkan hukum tanpa didasarkan pada dalil yang disebut dengan tahakkum (membuat-buat hukum), ber- Fatwa  hanya  didasarkan  pada  keinginan  dan  kepentingan  tertentu  atau  dugaan-dugaan  semata tanpa  didasarkan  pada  dalil.  Tegasnya.  setiap  menyatakan  suatu  hukum  haruslah  dapat menunjukkan dalilnya, baik al-Qur'an, Hadith Nabi, maupun dalil hukum lainnya.

## Daftar Pustaka
' Al-Syafi'i, al-Risa>lah , (Beirut: al-Maktabah al-'ilmiah, t.th), (tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir), h. 477
1 Al-Ghazali, al-Mustashfa, (Kairo: Maktabah al-Jundi, 1971), h. 395 1 Qiya>s adalah menyamakan kasus yang belum disebut hukumnya secara eksplisit di dalam nash (al-Qur'an/Sunnah) karena adanya kesamaan („illat) antara keduanya. Lihat, Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-lslami, (Beirut: Dar al-Fikri, 1986), Juz I, h. 603 Abou El Fadl, Commentary: Terororism is at Odds with Islamic Tradition , h. 40-41.
1 MUI, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 , Jakarta: Erlangga, 2011. h. 71-77 Al-Qur'an  2).  Sunnah  3).  al-Ijma - 4).  al-Qiyas.  Lihat  Himpunan  Fatwa>  MUI  sejak  Tahun  1975, Pedoman  dan  Prosedur Penetapan Fatwa 1 Abu Ishaq al-Syatibi , al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, (Beirut: Dar al-Fikr. 1975), Juz III, h. 41 1  Musthafa  Dib  al-Bugha, atsar  al-Adillah  al-Mukhtalaf    fiha  fi  al-Fiqh  al-Islamiy ,  (Dimasvq:  Daral-Kuwaitiyah, 1986), h. 21 Abdul Wahab Khallaf , 'Ilm Ushul al-Fiqh, (Kuwait: Dar al-Kuwaitiyyah, 1986), h. 21 Ibid., h. 22 Yusuf al-Qardhawi, Madkhal Li Dirasah AL -S YARI ' AH al-Islamiah , (Kairo: Maktabah Wahbah. 1991), h. 275, 276. Nama lengkapnya adalah Yusuf 'Abdullah al-Qardhawi. Ia digelari juga dengan "Abu Muhammad", karena anaknya yang terbesar bernama Muhammad. Yusuf al-Qardhawi dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 M di desa Shafah al-Turab, daerah al-Mahallat al-Kubra yang termasuk ke dalam Provinsi al-Gharbiyah, Mesir. la adalah salah seorang ulama kontemporer yang sangat produktif dalam menulis kitab-kitab tentang keIsla>man sehingga beliau dikenal oleh dunia Islam. Salah satu karyanya adalah; Fiqh al-Zakah, Fatawa Mu'ashirah . Lihat Muhammad al-Ma'jub, Ulama wa Mutafakkirun 'Araftuhum, (Beirut: Dar al-Nafais, 1997), 11.439.
1 Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zakat, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), Juz I, h. 20 1 "Talfiq" menurut  bahasa  berarti  menggabungkan  ujung  kain  yang  satu  dengan  ujung  kain  yang  lain.  Menurut terminology,  talfiq berarti  mengikuti  pendapat  beberapa  madzhab  dalam  satu  masalah  yang  terdiri  dari  beberapa bagian (rukun). Talfiq merupakan fenomena yang muncul setelah abad ke 10 H, setelah tersebarnya faham taqlid di kalangan  ulama.  Sebagian  ulama  melarang  talfiq , karena  akan  membuat  orang  mengikuti  pendapat  madzhab  yang termudah saja. Ulama lain rnembolehkan talfiq . karena tidak ada ayat al-Qur'an atau Sunnah. Nabi yang mewajibkan seseorang  mengikuti  madzhab  tertentu.  Lihat  Wahbah  al-Zuhaili,  Ushu>l  al-Fiqh  al-lslamiy, (Beirut:  Dar  al-Fikr, 1986). Juz II. h. 1142-1148 1 Al-Qardhawi . al - Ijtihad . h. 117 1 Al-Tirmidzi. Sunan  al-Tirmidzi,  kitab  "al-Amtsal  'an  Rasu>lilla>h", (Beirut:  Dar  ai-Fikr,  t.th),  JuzV,  h.  140. hadi>th no. 2869 1 Al- Qardhawi, al-Ijtihad, h . 120-125 1 al-Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah , (Beirut. Dar al “Ulum. 1988) Juz II, h. 227 1 Jawad Mughniyah, Fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq , (Beirut, Dar al-Fikr, 1978) Juz V, h. 12 1 Nama  lengkapnya  adalah  Ibrahim  al-Gharnathi,  dan  lebih  dikenal  dengan  sebutan  al-  Syatibi.  Sampai  sekarang belum  diketahui  dengan  pasti  latar  belakang  keluarganya:  sejauh  yang  dapat  diketahui  secara  jelas  ia  berasal  dari keluarga Arab, suku Lakhmi, sedangkan nama yang menjadi sebutannya yang paling masyhur itu berasal dari nama negeri  asal  keluarganya,  Syatibah  (Xativa  atau  Jativa).  Lihat  'Abdullah  Mustafa  al-Mara>ghi, al-Fath  al-Mubi>n , (Beirut:  Muhammad  Amin  Dimaj,  1974),  Juz  II,  h.  204.  Lihat  juga  Muhammad  Khalid  Masu>d, Isla>mic  Legal Philosophi , (Islamabad: Islamic Research lnstitut, 1997), h. 99 1 Al-Syatibi, al-Muwafaqat (Beirut: Dar al-Fikr,t.th) Juz I h.243 1 lbid. H . 126 1 Fathurrahman Djamil, Ijtihad Muhammadiyah Dalam masalah-Masalah Kontemporer , (Jakarta, PPS, 1994), h. 54
1 Ibid, h. 127
1 Al-Sarakhsi, Ushu>l al-Sarakhsi , (Kairo : Dar al-Kitab al-Arabi. 1372 H), Juz II, h. 310
1 Al-Amidi, al-Ihkam fi Ushu>l al-Ahka>m, (Kairo: Muassasah al-Halabi. t.th), Juz I. h. 242
1 Ibid.
1 Muhammad Salam Madkur, al-Ijtihdd ji al-Tasyri' al-lslami , (Kairo: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah. 1984), h. 188, 189
1 Ibid
1 Al-Qardhawi, al-ljtihad , h. 129
1 Dalam The  American  Heritage  DICTIONARY  of  the  English  Language ,  dikutip  dari  H.  Karnaen  A, Bank  yang beroperasi  Sesuai  dengan  Prinsip-prinsip  Syari‟ah  Islam .  Makalah  disajikan  dalam  Lokakarya  Bunga  Bank  dan Perbankan. MUI Pusat. Didownload dari www.library.upnvj.ac.id . Tgl 24 Agustus  2012.
1 Lihat  Abdullah  Saeed, Islamic  Banking and  Interest:  A  Study  of  The  Prohibition  of  Riba  and  Its  Contemporary Interpretation, Leiden: Koninklijke Brill NV. 1996. h. 75 3 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest. h . 51-52.
1 Lebih detail tentang perbedaan ulama dan mufassirin dalam pembahasan riba, baca Wartoyo, Bunga Bank  Sebuah Dialektika Pemikiran, dalam Jurnal Ekonomi Islam, La Raiba Volume 4 No.1 Juli 2010.
1 Lihat Nur Chamid, Problematika Riba dan Bunga Bank , Empirisma, Volume 14 No.2 Juli 2005. h. 126-127.
1 Lihat MUI, Himpunan Fatwa> MUI Sejak 1975 , Jakarta: Erlangga, 2011. h. 807.
1 MUI, Himpunan Fatwa> MUI Sejak 1975 , Jakarta: Erlangga, 2011. h. 436-445
1 PIUS A Partanto M Dahlan Al Barr, Kamus Ilmiah Populer , Surabaya: Arloka 2006, h. 467.
1 Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme
1 Abou El Fadl, “ Commentary: Terororism is at Odds with Islamic Tradition ”, dikutip dari Abid Rohmanu, konsepsi jihad  khaled  M. Abou el-Fadl dalam Perspektif relasi Fikih, Akhlak, dan Tauhid, Disertasi tidak dipublikasikan, Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2010.  h. 38-39.
1 Abou El Fadl, Commentary: Terororism is at Odds with Islamic Tradition , h. 40-41.
1 MUI, Himpunan Fatwa> MUI Sejak 1975 , Jakarta: Erlangga, 2011. h. 71-77