## Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) CSR di Perusahaan
Yullio Iglesias Bithoven Kapoh 1 , Lendy Siar 2 , Mercy Maria Magdalena Setlight 3
1,2,3, Universitas Sam Ratulangi,Manado, Indonesia
yulliokapoh071@student.unsrat.ac.id

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  aspek  hukum  pengaturan tanggung jawab sosial Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.Untuk  mengetahui  dan  mengkaji  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial Corporate  Social  Responsibility (CSR)  dari  perusahaan.  Hasil  Penelitian Menunjukkan    Aspek  hukum  pengaturan tanggung  jawab  sosial Corporate  Social Responsibility (CSR)  Dari  Perusahaan  sebagaimana  diatur  diantaranya  dalam Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal  dan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan  Terbatas,  dimaksudkan  untuk  memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.Pelaksanaan tanggung jawab  sosial Corporate  Social  Responsibility (CSR) dari  perusahaan  diharapkan segera  mungkin  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan peraturan lainnya agar supaya tanggung jawab perusahan terhadap masyarakat dapat kenyamanan  dan  keamanan  perusahaan  dalam  menjalankan  perusahan  tersebut. Masyarakat supaya proaktif dan mencermati hal apa saja yang belum dilaksanakan perusahan dalam penerapan Corporate Social Responsibility (CSR).

## Kata Kunci: Aspek Hukum, Tanggung Jawab Sosial, CSR dan Perusahaan
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Setiap  perusahaan  memiliki  aktivitas  memproduksi  barang  dan  jasa  untuk mendapatkan keuntungan, khususnya perusahaan yang berdampak pada lingkungan hidup atau sangat mempengaruhi lingkungan wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial lingkungan  atau  yang  dikenal  dengan Corporate  Social  Responsibility .  Perusahaan  yang menjalankan aktivitasnya tersebut harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat. Apabila dimungkinkan, di samping mendapat keuntungan bagi perusahaan  sendiri  juga  sekaligus  dapat  memberikan  kesejahteraan  bagi  lingkungan

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 2 December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
masyarakat.  Dengan  kata  lain  dalam  menjalankan  perusahaannya  pemilik  atau  yang bertanggungjawaban  atas  perusahaan  itu  wajib  untuk  melaksanakan  tanggungjawab  sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) (Nadirah,2020). Tanggung  jawab  sosial  atau  yang  dikenal  dengan Corporate  Social  Responsibility kemudian diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  (selanjutnya  disingkat  UUPT),  dijelaskan  bahwa:  “Perseroan  yang  menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pemahaman tentang Corporate Social Responsibility sesungguhnya adalah sebagai suatu tanggungjawab perusahaan sebagai pedoman perusahaan dalam  melakukam  usahanya.  Wujud dari tangungjawab tersebut diaplikasikan dengan  ikut memberikan sumbangsih kepada masyarakat disekitar tempat usaha sesuai dengan peraturan yang  berlaku.  Dalam  melaksanakan tanggungjawab sosialnya  perusahaan  terkadang mengalami kendala hal ini dikarenakan tidak adanya pedoman yang megatur secara khusus untuk melaksanakan tanggungjawab sosial tersebut. Hal ini mempengaruhi terhadap tujuan dari Corporate Social Responsibility kemudian (CSR) dan terkesan perusahaan tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakannya.
Peran  dunia  usaha  telah  memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam  kemajuan, ekonomi, sosial dan budaya, namun juga menimbulkan implikasi sosial budaya yang cukup memprihatinkan, terabaikannya hak-hak masyarakat, hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) disebabkan oleh kegiatan perusahaan. Implikasi lain yang mengiringinya adalah kemiskinan yang mewarnai kehidupan masyarakat. Amartya Sen, seorang ekonom Bank Dunia (pejuang HAM) menemukan, bahwa persoalan  kemiskinan  dan  kelaparan  bukan  ketidaktersediaan  pangan,  tetapi ketidakmampuan memiliki pangan yang merupakan persoalan keberpihakan (Daniri,2007).
Konsep  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  lingkungan  atau corporate  social  responsibility (selanjutnya disebut CSR), telah disahkan oleh DPR tanggal 20 Juli 20027 dan diatur dalam Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT),  yang  telah diundangkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  106  Tahun  2007  dan Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4756  Tahun  2007.    Kempat  ayat dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam  untuk  melaksanakan  Tanggung  Jawab  sosial  dan  lingkungan.  CSR  secara  umum merupakan konstribusi menyelruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya.
Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar diberbagai tempat dan waktu  muncul  kepermukaan  terhadap  perusahaan  yang  dianggap  tidak  memeprhatikan aspek-aspek  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan  hidupnya.  Banyak  peusahaan  telah  diprotes, dicabut  izin  operasionalnya,  bahkan  dirusak  oleh  masyarakat  sekitar  lokasi  perusahaan karena  melakukan  kerusakan  lingkungan,  di  mana  Perusahaan  hanya  mengeruk  dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, tanpa memperhatikan faktor lingkungan.  Kurangnya perhatian dan tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja dan kesejahteraan  masyarakat  di  sekitar.  Selain  itu  masyarakat  sekitarnya  juga  menjadi terpinggirkan.
( Corporate Social Responsibility ).  Pertemuan penting United Nations Global Compact di Jenewa ( UN  Global  Compact ),  Swiss  pada  tanggal  7  Juli  2007,  mendapat  perhatian  dunia dengan tujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan  prilaku bisnis yang sehat yang di kenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR).
Perusahaan  baik  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  maupun  swasta  untuk menyisihkan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk melakukan kegiatan Corporate Social Responsibily (CSR) menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut mengalokasikan anggaran yang relatif besar untuk membiayai pelaksanaan program Corporate Social Responsibily (CSR). Namun  ternyata,  besarnya  anggaran  keuangan  yang  telah  dialokasikan  oleh  perusahaan- perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibily (CSR) belum  bisa  memberikan  manfaat  yang  optimal  bagi  kemandirian dan  kesejahteraan rakyat
Indonesia (Tarmizi,2021). Corporate Social Responsibilty (CSR) telah menjadi sebuah sebuah kewajiban  bagi  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  yang  sedang  menjalankan  usahanya, namun belum ada satu defenisi tunggal dari CSR yang dapat diterima. Secara etimologis CSR dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau korporasi. Corporate Social Responsibily (CSR) lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang cenderung mengabaikan  tanggung  jawab  sosialnya,  seperti  perusakan  lingkungan,  eksploitasi sumberdaya alam, pajak, menindas buruh, dan lain-lain. Kebanyakan perusahaan cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar, program community development biasanya hanya bersifat charity seperti  memberi  sumbangan,  santunan,  dan  bagi-bagi  sembako.  Dengan konsep charity ,  kepastian dan  akses masyarakat tidak  beranjak  dari  kondisi  semula,  tetapi tetap marginal, akibatnya tidak bisa memutus rantai kemiskinan dan bahkan benang kusut di bidang Pendidikan (Mulhadi,2017).
Perkembangan  dunia  usaha  yang  semakin  cepat  dan  meningkatnya  persaingan, menuntut  perusahaan  untuk  semakin  meningkatkan  kinerjanya.  Keberadaan  perusahaan ditengah-tengah  masyarakat  dan  lingkungannya  dapat  memberikan  citra  yang  positif  dan negatif.  Di  satu  sisi,  perusahaan  menyediakan  barang  dan  jasa  yang  diperlukan  oleh masyarakat, namun di sisi lain tidak jarang masyarakat dan lingkungan mendapatkan dampak buruk dari aktivitas Perusahaan (Amrina,2019).
Hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tentu dapat  terwujud  jika  masyarakat  dan  lingkungan  memiliki  citra  yang  positif  mengenai perusahaan  yang  bersangkutan.  Citra  yang  positif  ini  bisa  di  bentuk  apabila  perusahaan memiliki  sikap  kepedulian.  Saat  ini  berkembang  sikap  kepedulian  perusahaan  itu  menjadi sebuah  kegiatan  dengan  istilah  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  atau Corporate  Sosial Responsibility (CSR).  Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Corporate  Social  Responsibility (CSR)  pertama  kali  dicetuskan  di  Amerika  Serikat,  awalnya adalah  upaya  untuk  melindungi  buruh.  Namun  seiring  perjalanan  waktu  definisi  CSR berkembang  menjadi  suatu  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  terhadap  perkembangan ekonomi,  buruh  karyawan,  komunitas  lokal,  lingkungan  sekitar  dan  masyarakat  pada umumnya.  Secara  terminologis  CSR  belum  memiliki  pengertian  tunggal  yang  dapat  di generalisir, masih terdapatnya perbedaan pendapat tentang pengertian maupun konsepnya oleh para ahli. Sampai pada dekade 1980-1990an, gagasan CSR terus berkembang. Lahirnya Konferensi  Tingkat  Tinggi  Bumi  di  Rio  pada  1992  menegaskan  konsep sustainibility development (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh  negara,  tapi  terlebih  oleh  kalangan  perusahaan.  Tekanan  KTT  Rio,  terasa  bermakna sewaktu  James  Collins  dan  Jerry  Porras  melakukan  penelitian  yang  berjudul Built  To  Last; Succesful  Habits  of  Visionary  Companies  di  tahun  1994. Lewat riset  yang dilakukan, mereka menunjukkan  bahwa  perusahaan-perusahaan  yang  terus  hidup  bukanlah  perusahaan  yang hanya mencetak keuntungan semata.
Negara  hukum  yang  menjamin  adanya  tertib  hukum  dalam  masyarakat  artinya memberi  perlindungan  hukum  pada  masyarakat,  yaitu  antara  hukum  dan  kekuasaan  ada hubungan  timbal  balik,  sehingga  terciptanya  tatanan  hidup  berbangsa dan  bernegara  yang dinamis serta hukum menjadi panglima dan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial  setiap  warga  negara.  Maka  dari  itu  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dalam pelaksanaan  CSR  di  Indonesia  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  berupa  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  CSR  yang  diharapkan  nantinya  dapat dijadikan pedoman dalam penerapannya.
Aspek hukum pengaturan tanggung jawab sosial Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, perlu diketahui oleh masyarakat karena perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  diperlukan  untuk  memberikan kepastian hukum adanya pelaksanaan tanggung jawab sosial Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.

## METODE
Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  untuk  penyusunan  penulisan  ini  ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, termasuk konvensi-konvensi  internasional di  bidang  hukum  humaniter    dan  bahan  hukum  sekunder berupa  literatur,  jurnal-jurnal  hukum,  serta  bahan  hukum  tersier  yang  terdiri  dari  kamus umum dan kamus hukum.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya  (Ibrahim,2007).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan (statute approach) . Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  atau  data  sekunder  belaka,  dapat  dinamakan  penelitian  hukum  normatif  atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer) (Soekanto,1995).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Aspek  Hukum  Pengaturan  Tanggung  Jawab  Sosial Corporate  Social  Responsibility
(CSR) Dari Perusahaan
Mengenai pertanggungjawaban sosial sebuah perusahaan atau lebih dikenal dengan istilah CSR telah menjadi bahan perbincangan di kalangan publik serta pelaku bisnis. CSR oleh perusahaan  dipandang  sebagai  sebuah  indikator  kematangan  dan  kinerja  yang  baik  dari perusahaan  yang  menyelenggarakannya. Corporate  Social  Responsibility (CSR)  merupakan fenomena  strategi  perusahaan  yang  mengakomodasi  kebutuhan  dan  kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang lebih penting daripada sekedar profitability (Haerani,2017). Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan  bukan  lagi  dilihat  sebagai  sarana  biaya (cost  centre) melainkan  sebagai  sarana meraih keuntungan (profit centre) . Kegiatan CSR penting dalam upaya membangun citra dan reputasi perusahaan  yang  pada  akhirnya  meningkatkan  kepercayaan  baik  dari  konsumen  maupun mitra bisnis perusahaan.
Program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  dalam  rangka  pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menduduki peran penting. Pertama, program  CSR  menunjukkan  kepedulian  dari  corporate  atau  perusahaan  untuk  ikut memikirkan dan  mengembangkan  masyarakat  baik dari sisi  program  pemberdayaan  sosial maupun dari sisi penyisian sebagian dana profit perusahaan yang diperuntukan pada program pemberdayaan (empowering) . Kedua, program CSR menunjukkan keikutsertaan perusahaan dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan  ketika  melakukan  eksploitasi  dan  eksplorasi sumberdaya alam.
Program  CSR  merupakan  komitmen  perusahaan  untuk  mendukung  terciptanya pembangunan  berkelanjutan.  Disisi  lain  masyarakat  mempertanyakan  perusahaan  yang berorientasi  pada  usaha  maksimalisasi  keuntungan-keuntungan  secara  ekonomis  memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal,  karena  seiring  dengan  waktu  masyarakat  tak  sekedar  menuntut  perusahaan  untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial.
Di Indonesia, praktik CSR di perusahaan-perusahaan sudah berjalan sejak tahun 1990- an.  Menurut  lingkar  studi  CSR,  kegiatan  CSR  di  Indonesia  lebih  terbatas  pada  perusahaan- perusahaan  ekstraktif  yang  lebih  berfokus  pada  kegiatan  kesehatan (health) ,  keselamatan kerja (safety), dan lingkungan hidup ( environment ). Disingkat HSE, pada pertengahan tahun 1990-an mulai terjadi pergeseran pendekatan pada kegiatan pengembangan masyarakat, baru pada tahun 2000-an istilah CSR mulai populer di kalangan perusahaan besar Indonesia.
PT.  Bank Mandiri  (Persero) Tbk,  merupakan  salah satu  badan  hukum  usaha BUMN yang kegiatan pokoknya yaitu bidang perbankan, latar belakang berdirinya dimaksudkan guna menunjang  pembangunan nasional khususnya  pembangunan  bidang perekonomian. Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga inter mediasi dan penunjang sistem pembayaran (payment  system) merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan  dalam  proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem Perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan  juga  penyehatan  sistem  Perbankan  secara  menyeluruh,  terkait  mengelola komunikasi serta kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan ( corporate social responshibility ) CSR,  menjadi  salah  satu  pertimbangan  penting  bagi  investor  untuk  memutuskan  investasi. Artinya laporan keuangan (financial report) bukan satu-satunya sebagai bahan pertimbangan bagi  para  investor  dalam  pengambilan  keputusan.  Salah  satunya  pengungkapan  CSR  yang dilakukan menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor.
Kewajiban  terkait  tersebut  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal serta Peraturan Menteri BUMN No 5 Tahun 2007 tentang Program kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dalam ketentuan dinyatakan secara jelas tentang  kewajiban  badan  hukum  usaha  terkait  Tanggung  jawab  Sosial  terhadap lingkungannya.
Dalam  kedudukannya  sebagai  salah  satu  badan  hukum  usaha,  PT.  Bank  Mandiri (Persero)  Tbk,  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya  berkewajiban  mematuhi  peraturan perundang-undangan,  antara  lain  terkait  tanggung  jawab  sosial  atau  yang  lebih  dikenal dengan istilah ( Corporate Social Responshibility) CSR.
Dalam  dunia  usaha  konsep  CSR  bukan  merupakan  hal  baru.  Beberapa  perusahaan telah  melaksanakan  suatu  tindakan  sukarela  dalam  konteks  pelaksanaan  etika  bisnis. Berkaitan  dengan  penerapan  prinsip-prinsip  etika  dalam  bisnis,  menyangkut  persoalan moralitas dari suatu keputusan dan aktivitas. Dalam pelaksanaan reformasi hukum ekonomi, hal ini telah menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan terutama di kalangan bisnis. Hal  ini  disebabkan  konsep  ( Corporate  Social  Responsibility) CSR  telah  menjadi  instrumen hukum yang diatur sebagai salah satu materi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang ekonomi (Ambarin,2010).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007,  tanggung  jawab  sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk  tetap  menciptakan  hubungan  yang  serasi,  seimbang,  dan  sesuai  dengan  lingkungan, nilai,  norma,  dan  budaya  masyarakat  setempat.  Sejalan  dengan  itu,  disahkannya  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  bertujuan  agar  mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang  bermanfaat  bagi  perusahaan  itu  sendiri,  komunitas  setempat,  dan  masyarakat  pada umumnya.  Ketentuan  mengenai (corporate  social  responsibility) diatur  secara  tegas  dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam  dan/atau  bidang  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Utama,2019).
Kewajiban  untuk  melakukan  CSR  diwajibkan  kepada  setiap  penanam  modal sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  huruf  (b)  Undang-Undang  Penanaman  Modal  (UUPM) Nomor 25 Tahun 2007 yang menyatakan “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan”.  Penjelasan  pasal  ini  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  adalah  tanggung  jawab  yang  melekat pada  perusahaan  penanaman  modal  untuk  tetap  menciptakan  hubungan  yang  serasi, seimbang, dan sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat”. Selanjutnya dalam Pasal 16 huruf (d) juga menentukan bahwa “setiap penanam modal bertanggung jawab terhadap kelestarian  lingkungan  hidup”.  Apabila  tidak  dilakukan  maka  akan  diberikan  sanksi administrasi  berupa  peringatan  tertulis,  pembatalan  kegiatan  usaha,  pembekuan,  hingga
pencabutan  kegiatan  usaha  dan/  atau  fasilitas  penanaman  modal  (Pasal  34  ayat  1  UUPM) (Fitrah,2015).
Pada Tahun 2003, pemerintah melalui kementrian BUMN, mewajibkan seluruh BUMN untuk menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau PKBL melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Pada tahun 2007 juga mengeluarkan UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perusahan yang bergerak di bidang penggalian sumber daya alam untuk melakukan kegiatan CSR.
Peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan  CSR  adalah  UU  No.25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal.  Pasal  15  butir  (b)  menyatakan  bahwa  "Setiap  penanam  modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Meskipun  undang-undang ini  telah  mengatur  sanksi-sanksi  secara  terperinci  terhadap  badan  usaha  atau  usaha perseorangan  yang  mengabaikan  CSR  (Pasal  34),  namun  undang-undang  ini  baru  mampu menjangkau  investor  asing  dan  belum mengatur  secara  tegas perihal  CSR  bagi  perusahaan nasional.
Perundang-undangan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003  tentang  BUMN.  Undang-undang  tersebut  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan Menteri Negara BUMN Per- 05/MBU/2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. Seperti yang diketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina  Lingkungan  (PKBL).  Dalam  UU  BUMN  dinyatakan  bahwa  selain  mencari  keuntungan, peran  BUMN  adalah  juga  memberikan  bimbingan  bantuan  secara  aktif  kepada  pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat.
Pelaksanaan  CSR  oleh  PT.  Bank  Mandiri  (Persero)  Tbk  akan  sangat  berpengaruh terhadap apresiasi masyarakat, termasuk terhadap produk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan  kata  lain,  melaksanakan  CSR  yang  tepat  dan  akurat  akan  meningkatkan  harapan masyarakat. Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa dibanding dengan Eropa dan Amerika, praktik-praktik  CSR  di  Indonesia  benar-benar  belum  berkembang  dan  hal  ini  berarti konsumen mungkin memiliki tingkat harapan lebih rendah. Namun dengan demikian, harapan berkembang dan seiring dengan perjalanan waktu, maka CSR akan menjadi semakin penting bagi perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia, khususnya bagi PT. Bank Mandiri Tbk.
Konsep  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  ( Corporate  Social  Responcibility ) melibatkan  tanggung  jawab  kemitraan  antara  pemerintah,  lembaga  sumber  daya  dan komunitas  setempat  (lokal).  Benny  Sutrisno  (Presdir  PT.  Apac  Inti  Corpora),  mengartikan ( Corporate Social Responcibility ) sebagai ”budi pekerti” perusahaan. Artinya, CSR mewujudkan dalam semua aspek kegiatan perusahaan. Kemitraan yang berkeadilan dalam mata rantai nilai bisnis dipandang sebagai salah satu bentuk CSR pada aspek ekonomi. Pada aspek lingkungan, CSR  mewujudkan  antara  lain  pada  analisis  dan  antisipasi  dampak  lingkungan  secara bertanggung jawab. Disisi etika, CSR bersifat sukarela, tapi terkait dampak lingkungan CSR bersifat memaksa, diatur hukum (Ambarin,2008).
( Corporate Social Responsibility ) merupakan trend global yang digunakan sebagai alat bersaing  perusahaan  dalam  bisnis  modern.  CSR  dapat  menjadi  strategi  bisnis  perusahaan untuk  meningkatkan  daya  saing  dan  mengangkat  citra  perusahaan  sekaligus  sebagai keunggulan  kompetetif  yang  sulit  ditiru.  Okti  Damayant  (Unilever  Peduli  Foundation), menegaskan  bahwa  ( Corporate  Social  Responsibility )  didefinisikan  sebagai  cara  berbisnis. Semua cakupan kegiatan bisnis harus mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Sedangkan menurut Mulyadi (Pengamat CSR UGM) CSR tetap mengandung motif tertentu (Fitrah,1998). Motif-motif  tersebut  diantaranya  menjaga  keamanan  fasilitas  produksi,  motif  mematuhi kesepakatan  kontrak  kerja,  dan  motif  moral  untuk  memberikan  pelayanan  sosial  pada masyarakat  lokal.  Secara  normatif,  idealnya  perusahaan  seharusnya  berusaha memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan sekalipun masih sedikit, tapi beberapa perusahaan sudah banyak yang melakukan CSR atas motif moral. Sebagai  salah  satu  pilar Good  Corporate  Governance (GCG),  pelaksanaan Corporate  Social
Responsibility (CSR) merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh perusahaan. CSR merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  sosial  perusahaan  kepada stakeholders sudah menjadi tuntutan jaman ditengah dunia bisnis yang sudah berubah.
Pada perinsipnya CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para stakeholders dalam  arti  luas  daripada  sekedar  kepentingan  perusahaan  belaka.  Meskipun secara moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungann, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak  lain  yang  terkait.  Oleh  karena  itu,  setiap  perusahaan  harus  bertanggungjawab  atas tindakan,  kegiatan  dan  usahanya  yang  mempunyai  dampak  baik  langsung  maupun  tidak langsung terhadap stakeholdersnya dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitas usahanya.
Pengaturan bagi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan CSR yang diatur dalam pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan  lingkungan  yang  bermafaat  bagi  perseroan  itu  sendiri,  komunitas  setempat,  dan masyarakat  pada  umumnya.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  mendukung  terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukanlah bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial  dan  lingkungan.  Untuk  melaksanakan  kewajiban  tersebut,  maka  kegiatan  tanggung jawab sosial perusahaan harus dianggarkan yang dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan, maka perseroan yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang tentang Penanaman Modal yang berkaitan  dengan  sanksi  bagi  penanam  modal  meskipun  dalam  Undang-Undang  Perseroan Terbatas tidak diatur.
Dengan  ditegaskannya  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  sebagai  kewajiban penanaman modal, maka Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal  (UUPM)  telah  meletakkan  landasan  Yuridis  perubahan  paradigma  sifat  CSR  dari Voluntary menjadi Mandatory .  Apalagi  bagi  perusahaan  yang  tidak  melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana  di maksud dalam Pasal 34 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal  (UUPM).  Perubahan paradigma  ini  diperkuat  dalam  penjelasan  umum  Undang  Undang  Nomor  25  Tentang Penanaman  Modal  (UUPM)  yang  menyatakan  bahwa  “Tanggung  jawab  sosial  perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai,  norma, dan budaya masyarakat setempat”.
Pertanggungjawaban hukum dalam makna liability dari CSR sebagaimana dalam Pasal 74 Undng-Undang Perseroan Terbatas, meskipun tidak diatur secara eksplisit, namun dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan  terkait  misalnnya;  KUHPerdata,  Undang-Undang  Lingkungan  Hidup, Undang-Undang Pertambangan, dan sebagainya.

## B. Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial Corporate  Social  Responsibility (CSR)  Dari Perusahaan
Menurut  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas pengertian CSR dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan tanggung jawab sosial lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat,  baik  bagi  perseroan tersendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  Per-5/MBU/2007 tentang  Perogram  Kemitraan  BUMN  dengan  Usaha  Kecil  dan  Program  Bina  Lingkungan, konsep  CSR  dapat  dipahami  dalam  Pasal  2  bahwa  menjadi  kewajiban  bagi  BUMN  baik perseroan untuk melaksanakannya.
Pada Perkembangannya corporate social responsibility sudah cukup pelaksanaannya. Corporate  social  responsibility dipandang  sebagai  suatu  keharusan  di  dalam  berusaha. Perusahaan  semakin  hari  semakin  menyadari  betapa  pentingnya corporate  social responsibility . Korporasi makin menyadari bahwa corporate social responsibility pada akhirnya berdampak positif bagi bisnis itu sendiri. Korporasi dapat terbimbing dengan etika yang kuat. Mereka bisa membangun hubungan dengan masyarakat secara lebih positif. Hubungan yang kuat ini akan menjadi benteng sosial yang sangat berarti bagi perusahaan. Dampak yang tak kalah pentingnya adalah citra perusahaan yang menjadi terangkat. Akan tetapi kepentingan ini harus dipandang sebagai efek samping dari pelaksanaan bukan tujuan utamanya.
Tapi  pada  penerpanannya corporate  social  responsibility masih  banyak  mengalami kendala. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya tujuan dari corporate social responsibility .  Keberadaan corporate  social  responsibility memberikan  banyak  manfaat  baik dilihat  dari  aspek  sosial,  ekonomi,  maupun  lingkungan.  Meskipun  demikian,  penerapan corporate  social  responsibility di  Indonesia  masih  banyak  ditemukan  tantangan  mengingat belum adanya standarisasi corporate social responsibility , kesatuan istilah, konsep, bentuknya. Di samping itu, pengaturan corporate social responsibility ke dalam produk hukum itu sendiri pun  menimbulkan  pendapat  yang  berbeda  antara  yang  pro  dan  yang  kontra.  Berbagai argumentasi  yang  menolak corporate  social  responsibility sebagai  suatu  kewajiban, melihat corporate  social  responsibility pada  tataran  kewajiban  saja.  Para  pelaku  usaha  tidak mengindahkan dasar filosofinya dan dampak yang berlangsung selama ini. Pelaku usaha tidak melihat dari segi tanggung jawab kepada generasi berikutnya, terhadap apa yang telah mereka lakukan  dan  apa  yang  akan  mereka  wariskan  kepada  generasi  akan  datang.  Dengan diwajibkannya corporate social responsibility , dunia usaha mengkhawatirkan undang-undang tersebut  akan  menjadi  legitimasi  praktik  pungutan  liar  karena  peraturan  itu  mencakup kewajiban perusahaan untuk mengalokasikan dana corporate social responsibility . Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mengacu pada kewajiban suatu perusahaan untuk  mempertimbangkan  dampak  sosial,  lingkungan,  dan  ekonomi  dari  operasi  bisnisnya serta  berkontribusi  pada  pembangunan  berkelanjutan.  Namun,  ada  beberapa  hambatan internal  yang  dapat  menghambat  implementasi  tanggung  jawab  sosial  dalam  sebuah perusahaan:
1. Tujuan Keuntungan Finansial Utama : Perusahaan sering kali memiliki fokus utama pada  mencapai  keuntungan  finansial  dan  mencapai  target  keuangan.  Ketika  tujuan finansial ini mendominasi, perusahaan mungkin cenderung mengabaikan aspek sosial dan  lingkungan  yang  tidak  langsung  terkait  dengan  pertumbuhan  pendapatan  atau keuntungan.
2. Kurangnya  Kesadaran  dan  Pemahaman :  Jika  manajemen  dan  karyawan perusahaan  tidak  sepenuhnya  memahami  pentingnya  tanggungjawab  sosial perusahaan  atau  tidak  memiliki  kesadaran  tentang  dampak  negatif  yang  mungkin ditimbulkan oleh kegiatan bisnis, mereka mungkin tidak akan meluangkan waktu atau sumber daya untuk memprioritaskan inisiatif CSR.
3. Sumber Daya Terbatas : Implementasi CSR sering kali memerlukan alokasi sumber daya  tambahan,  baik  dalam  bentuk  tenaga  kerja,  anggaran,  atau  infrastruktur. Perusahaan  dengan  sumber  daya  yang  terbatas  mungkin  enggan  mengalokasikan sumber  daya  ini  untuk  inisiatif  sosial  atau  lingkungan  jika  dianggap  mengganggu operasi inti atau pertumbuhan.
4. Tekanan Persaingan : Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan mungkin merasa sulit untuk memprioritaskan CSR karena fokus mereka pada mempertahankan atau  meningkatkan  pangsa  pasar  dan  memenangkan  persaingan.  Ini  dapat menyebabkan pengabaian terhadap tanggung jawab sosial yang lebih luas.
5. Kebijakan  dan  Budaya  Perusahaan  yang  Tidak  Mendukung :  Jika  kebijakan perusahaan tidak mengintegrasikan nilai-nilai tanggung jawab sosial atau jika budaya perusahaan tidak mendorong kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, maka inisiatif CSR mungkin sulit untuk diterapkan.
6. Tanggapan  Konsumen  yang  Lemah :  Jika  konsumen  tidak  memberikan  dukungan yang kuat terhadap perusahaan yang berupaya bertanggungjawab secara sosial dan lingkungan,  perusahaan  mungkin  merasa  kurang  termotivasi  untuk  melanjutkan upaya CSR.
7. Pemahaman tentang Manfaat Jangka Panjang : Manfaat dari inisiatif CSR seringkali lebih  terlihat  dalam  jangka  panjang  daripada  jangka  pendek.  Jika  manajemen  lebih fokus pada hasil jangka pendek atau tuntutan dari pemegang saham, mereka mungkin enggan berinvestasi dalam upaya yang mungkin tidak memberikan hasil yang cepat.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting bagi perusahaan untuk memahami nilai  jangka  panjang  dari  tanggung  jawab  sosial  dan  bagaimana  hal  tersebut  dapat meningkatkan reputasi perusahaan, mengurangi risiko, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, pendidikan, komunikasi, dan integrasi nilai-nilai CSR ke dalam struktur dan budaya perusahaan juga penting dalam memfasilitasi implementasi tanggung jawab sosial yang efektif.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan juga dapat terhambat oleh faktor-faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar kendali perusahaan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menerapkan praktik-praktik CSR. Beberapa hambatan eksternal termasuk:
1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah : Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung atau bahkan menghambat inisiatif CSR dapat menjadi hambatan utama. Jika regulasi lingkungan, pekerja, atau keuangan tidak cukup ketat atau tidak ditegakkan dengan baik,  perusahaan  mungkin  merasa  kurang  terdorong  untuk  melaksanakan  praktik- praktik CSR.
2. Tekanan  Persaingan  Industri :  Jika  perusahaan  merasa  bahwa  pesaingnya  tidak mengimplementasikan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan,  mereka  mungkin enggan untuk melakukannya juga, takut akan biaya tambahan yang mungkin terjadi atau perasaan tidak adil.
3. Tingkat  Kesadaran  Masyarakat :  Tingkat  kesadaran  masyarakat  tentang  isu-isu sosial  dan  lingkungan  dapat  mempengaruhi  bagaimana  perusahaan  merasa  perlu untuk  merespons.  Jika  masyarakat  kurang  peduli  tentang  isu-isu  ini,  perusahaan mungkin merasa kurang dorongan untuk berinvestasi dalam CSR.
4. Tekanan  Pemangku  Kepentingan (Stakeholder) :  Jika  pemangku  kepentingan seperti  investor,  pelanggan,  atau  mitra  bisnis  tidak  memberikan  tekanan  atau dukungan yang kuat terhadap praktik CSR, perusahaan mungkin merasa bahwa tidak ada insentif yang cukup untuk melaksanakannya.
5. Ketidakpastian  Ekonomi  dan  Finansial :  Dalam  situasi  ekonomi  yang tidak  stabil, perusahaan mungkin lebih cenderung untuk memfokuskan sumber daya mereka pada kelangsungan bisnis dan keuntungan finansial daripada pada inisiatif CSR.
6. Ketersediaan Sumber Daya : Ketersediaan sumber daya seperti anggaran tambahan, tenaga  kerja  yang  terlatih,  atau  teknologi yang  diperlukan  untuk  implementasi  CSR dapat menjadi hambatan jika sumber daya tersebut terbatas.
7. Pasar dan Permintaan Konsumen : Jika konsumen tidak mengutamakan produk atau layanan yang berasal dari perusahaan dengan praktik CSR, maka perusahaan mungkin merasa kurang termotivasi untuk melaksanakan inisiatif tersebut.
8. Kompleksitas Rantai Pasokan : Jika rantai pasokan perusahaan melibatkan berbagai mitra bisnis, koordinasi untuk mengimplementasikan praktik-praktik CSR di seluruh rantai pasokan dapat menjadi rumit dan sulit dilakukan.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perusahaan perlu membangun kesadaran tentang manfaat jangka panjang dari CSR, membangun hubungan yang kuat dengan pemangku
kepentingan,  dan  bekerja  sama  dengan  pemerintah  dan  industri  untuk  menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi praktik-praktik CSR.
Hambatan  bersumber  dari  masyarakat.  Masyarakat  secara  umum  belum  memiliki pemahaman mengenai corporate  social  responsibility ,  sehingga  masyarakat seringkali  salah ketika  memohon  bantuan  kepada  pihak  perusahaan.  Keliru  disini  maksudnya  adalah masyarakat ketika meminta bantuan dana seperti seorang preman yang memeras korbannya. Padahalnya  seharusnya  kelompok-kelompok  masyarakat  dapat  membina  hubungan  baik dengan pihak perusahaan tersebut dan bukan terkesan seperti pungli. Akibatnya penyaluran dana bantuan yang disalurkan perusahaan menjadi tidak tepat sasaran. Artinya mereka yang seharusnya menerima bantuan malah sebaliknya tidak mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini jelas menjadi hambatan bagi pelaksanaan program corporate social responsibility .  Sehingga program corporate  social  responsibility tidak  dapat  dirasakan  langsung  bagi  mereka  yang sesungguhnya membutuhkan bantuan dana dan uluran tangan dari perusahaan.
Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan  dalam  Undang-Undang  ini  diatur  mengenai  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  yang  bertujuan  mewujudkan  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas  setempat,  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk mendukung  terjalinnya  hubungan  Perseroan  yang  serasi,  seimbang,  dan  sesuai  dengan lingkungan,  nilai,  norma,  dan  budaya  masyarakat  setempat,  maka  ditentukan  bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan  sebagai  biaya  Perseroan  yang  dilaksanakan  dengan  memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.  Hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  penanam  modal  diatur  secara  khusus  guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  sehat,  memberikan  penghormatan  atas  tradisi  budaya masyarakat,  dan  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan.  Pengaturan  tanggung jawab  penanam  modal  diperlukan  untuk  mendorong  iklim  persaingan  usaha  yang  sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurut Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012  Tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan  Perseroan  Terbatas.  Peraturan Pemerintah  ini  melaksanakan  ketentuan  Pasal  74  UndangUndang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  diatur  mengenai  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  yang  bertujuan  mewujudkan  pembangunan  ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas  setempat  dan  masyarakat  pada  umumnya  maupun  Perseroan  itu  sendiri  dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini,  Perseroan  yang  kegiatan  usahanya  di  bidang dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam  diwajibkan  untuk  melaksanakan  tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan  tersebut  harus  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai  biaya  Perseroan  yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:
1. meningkatkan  kesadaran  Perseroan  terhadap  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan di Indonesia;
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. menguatkan pengaturan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  yang telah  diatur  dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseoan yang bersangkutan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  diatur mengenai:
1.  Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
2.  Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  dilakukan  di  dalam  ataupun  di  luar lingkungan Perseroan.
3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
4.  Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  disusun  dengan  memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
5.  Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
6.  Penegasan  pengaturan  pengenaan  sanksi  Perseroan  yang  tidak  melaksanakan  tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7.  Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.
Perusahaan sebagai salah satu pelaku dalam pembangunan ekonomi nasional, sudah selayaknya  tidak  hanya  bertujuan  memperoleh  keuntungan  finansial  namun  juga  perlu berkontribusi bagi masyarakat atau lingkungan sekitar. Kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting demi keberlangsungan kegiatan operasional PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk karena secara langsung atau tidak langsung akan melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, PT. Bank  Mandiri  (Persero)  Tbk  sangat  perlu  untuk  melakukan  tanggung  jawab  terhadap masyarakat.  Salah  satu  bentuk  kepedulian  PT.  Bank  Mandiri  (Persero)  Tbk  terhadap masyarakat sekitar kegiatan diwujudkan dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diimplementasikan dalam bentuk Community Development .
Pelaksanaan  program  Mandiri  Bersama  Mandiri,  PT.  Bank  Mandiri  (Persero)  Tbk bermaksud  membina  kelompok  atau  komunitas  masyarakat  secara  terintegrasi  dalam  hal kapasitas,  infrastruktur,  kapabilitas  dan  akses,  sehingga  terwujud  tatanan  masyarakat sejahtera  dan  mandiri.    Dimulai  sejak  tahun  2010  hingga  tahun  2015  PT.  Bank  Mandiri (Persero) Tbk secara berkelanjutan melaksanakan program Mandiri Bersama Mandiri (MBM) yang diimplementasikan melalui pengembangan lanjutan atas  Kawasan atau cluster-cluster binaan  yang  saat  ini  telah  ada  serta  melakukan  pem-bangunan  kawasan  baru  yang  di dalamnya  telah  terdapat  mitra  binaan  atau  memiliki  potensi  untuk  penyaluran  pinjaman Program Kemitraan, di antaranya adalah:
a. MBM - Ogan Ilir, Sumatera Selatan. b. MBM - Desa Karawang.
Program  WMM  (Wirausaha  Muda  Mandiri)  adalah  program  CSR  unggulan  Mandiri yang  telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2007  lalu,  dengan  fokus  utama  untuk  menumbuhkan bibit-bibit  wirausahawan  muda  dan  memberikan  apresiasi  bagi  mereka  yang  telah  berani terjun berwirausaha, selain itu juga melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan dengan harapan agar usaha mereka dapat terus naik kelas.
Pelaksanaan program Wirausaha Muda Mandiri berawal dari keprihatinan PT. Bank Mandiri  (Persero)  Tbk,  melihat  terbatasnya  kemampuan  industri  dalam  menyerap  tenaga kerja  yang  menyebabkan  tingginya  jumlah  pengangguran  di  Indonesia,  khususnya  dari kalangan usia produktif. Besarnya jumlah pengangguran ini tentu harus disikapi oleh semua pihak, terutama guna mencari solusi terbaik untuk mengatasinya. Oleh karena itu, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berkomitmen untuk mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan
terutama di kalangan generasi muda, sehingga tercipta inisiatif untuk menciptakan lapangan kerja, bukan untuk mencari kerja (Arifuddin,2007).
Implementasi  program  Wirausaha  Muda  Mandiri  pun  tidak  terlepas  dari  posisi strategis sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Sebagaimana telah terbukti, sektor UMKM selalu mampu untuk survive dalam setiap krisis  moneter  yang  terjadi  serta  mampu  menjadi  pilar  dan  pengaman  pertumbuhan perekonomian nasional.
Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara  singkat  dapat  dimengerti  sebagai  peningkatan  partisipasi  dan  posisi  organisasi  di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya  kepentingan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan  dalam  pengambilan  keputusannya  agar  dengan  sungguh-sungguh memperhitungkan  akibatnya  terhadap  seluruh  pemangku  kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan  antara  kepentingan  beragam  pemangku  kepentingan  eksternal  dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal (Arifuddin,2008).
CSR di Indonesia telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di negeri ini. Keempat ayat dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Dalam hal pengaturan CSR ini diatur didalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  yang  berbunyi  “Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya”. Pendekatan regulasi sebaiknya dilakukan untuk menegakkan prinsip transparansi dan fairness dalam kaitan untuk menyamakan level of playing field pelaku ekonomi. Sebagai contoh,  UU  dapat  mewajibkan  semua  perseroan  untuk  melaporkan,  bukan  hanya  aspek keuangan, tetapi yang mencakup kegiatan CSR dan penerapan GCG.
Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan kepentingan masyarakat. Tak  banyak  yang  menyadari  bahwa  sesungguhnya  perusahaan  dan  masyarakat  memiliki ketergantungan  yang  tinggi.  Saling  ketergantungan  antara  perusahaan  dan  masyarakat berimplikasi  bahwa  baik  keputusan  bisnis  dan  kebijakan  sosial  harus  mengikuti  prinsip berbagi  manfaat (shared  value) ,  yaitu  pilihan-pilihan  harus  memberi  manfaat  kedua  belah pihak.
Aspek pengaturan hukum tanggung jawab sosial Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, diatur diantaranya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)  dan  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT)  dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilaksanakan sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial Corporate  Social  Responsibility (CSR)  dari  perusahaan  diperlukan  karena  bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas  kehidupan dan  lingkungan  yang  bermanfaat  bagi  perseroan  itu  sendiri,  komunitas  setempat,  dan masyarakat pada umumnya.

## KESIMPULAN
1. Aspek hukum pengaturan tanggung jawab sosial Corporate Social Responsibility (CSR) Dari Perusahaan  sebagaimana  diatur  diantaranya  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang
Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dimaksudkan untuk memberikan  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat.  Tanggung jawab  sosial Corporate  Social  Responsibility (CSR)  dari  perusahaan  diperlukan  karena bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan  dan  lingkungan  yang  bermanfaat  bagi  perseroan  itu  sendiri,  komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan diharapkan segera mungkin dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya agar supaya tanggung jawab perusahan terhadap masyarakat dapat kenyamanan  dan  keamanan  perusahaan  dalam  menjalankan  perusahan  tersebut. Masyarakat  supaya  proaktif  dan  mencermati  hal  apa  saja  yang  belum  dilaksanakan perusahan dalam penerapan Corporate Social Responsibility (CSR).

## REFERENSI
Andrew  Shandy  Utama.  Problematika  Dalam  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan Kehutanan Dan Perkebunan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Supremasi Jurnal Hukum Vol. 2, No. 1, 2019. hlm. 136.
Dani  Amran  Hakim  dan  Dania  Hellin  Amrina.  Kewajiban  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan  ( Corporate  Social  Responsibility )  Di  Indonesia:  Antara  Legal Obligation Atau Moral Obligation. Pranata Hukum. Volume 14 Nomor 2 Juli 2019. hlm. 177.
Farida  Haerani.  Strategi Corporate  Social  Responsibility (CSR)  Dalam  Rangka Meningkatkan Reputasi Perusahaan (Dalam Kajian Aspek Hukum Bisnis). Jurnal Lex Librum, Vol. IV, No. 1, Desember 2017, hlm. 637-65. hlm. 638.
Ida  Nadirah. Pelaksanaan  Corporate  Social  Responsibility (CSR)  Terhadap Masyarakat  Sekitar  Wilayah  Perusahaan  Perkebunan.  Iuris  Studia:  Jurnal Kajian Hukum.  Volume 1 Nomor 1, Juni 2020: Page 7-13. hlm. 7.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.
Muhammad  Fitrah.  Pelaksanaan Corporate  Social  Responsibility Di  PT.  Pertamina (PERSRO) Cabang Bima (Implementation of Corporate Social Responsibility by PT Pertamina (PERSERO) Branchof Bima). Jurnal IUS | Vol III | Nomor 8 | Agustus; 2015 | hlm, Kajian Hukum dan Keadilan IUS. 264-281. hlm. 265. Mulhadi, Hukum  Perusahaan  Bentuk-Bentuk  Badan  Usaha  di  Indonesia .  Cetakan Kedua (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 117-118) Nur  Sulistyo  B  Ambarin. Corporate  Social  Responsibility (CSR)  Sebagai  Instrumen Hukum Ekonomi Di Era Globalisasi. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010. hlm. 317.
Nur Arifudin. Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  ( Corporate  Social Responsibility (CSR) Under Perspective of Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ). Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul,
Desember 2008, Hal. 128 – 134 Vol. 4, No. 2 ISSN 021-969X. hlm. 129. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.
Tarmizi. Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Lombok Energy Dynamics Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Padak Guar Kecamatan Sembelia Kabupaten Lombok Timur. Juridica. Volume 2, Nomor 2, Mei 2021. hlm. 40.

## Copyright Holder :
© Yullio Iglesias Bithoven Kapoh , Lendy Siar , Mercy Maria Magdalena Setlight (2023) First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana This article is under