## IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI DI INDONESIA SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI
(The Implementation of Asylum Seekers dan Refugees Law Enforcement in Indonesia After Presidential Decree Number 125 of 2016 on the Treatment of Foreign Refugees)

## M. Alvi Syahrin
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ma.syahrin@poltekim.ac.id
Yusa Shabri Utomo Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yusautomo@yahoo.com

## Abstrak
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  menempatkan  norma  hukum  sebagai  dasar  fundamental  bernegara. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, telah  memberikan  pedoman  bagi  Indonesia  untuk  menangani  keberadaan  pencari  suaka  dan  pengungsi. Rumusan  masalah  yang  diteliti  adalah  bagaimana  skema  pengawasan  pengungsi  setelah  diterbitkannya Peraturan  Presiden  No.  125  Tahun  2016  dalam  perspektif  keimigrasian.  Metode  penelitian  menggunakan penelitian  hukum  normatif.  Pengawasan  pengungsi  di  Indonesia  yang  dibebankan  kepada  Rumah  Detensi Imigrasi sudah dijalankan dengan baik implementasinya di lapangan. Skema pengawasan pada saat ditemukan, di tempat penampungan, di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan  pada  saat  pendeportasian  belum  menjawab  permasalahan  terkait  keberadaan  dan  kegiatan  pengungsi selama  di  Indonesia.  Walaupun  skema  pengawasan  sudah  diberikan  secara  jelas  dalam  Peraturan  Presiden Nomor 125 Tahun 2016 perlu disempurnakan dengan aturan teknis, seperti Standar Operasional Prosedur yang mengatur  mekanisme  pengawasan  pengsungsi  bagi  seluruh  Rumah  Detensi  Imigrasi.  Persoalan  lain  yang menjadi  perhatian  adalah  masalah  pembiayaannya,  pejabat  yang  mengurusi  pengawasan  pengungsi,  serta penjatuhan sanksi apabila terdapat kelalaian dalam hal pengawasan tersebut.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pencari Suaka; Pengungsi; Peraturan Presiden; Keimigrasian

## Abstract
The movement of population was only a domestic issue of a country, but along with the number of countries that  paid  attention  to  Asylum  Seekers  and  Refugee  so  that  these  issues  become  worldwide  problem.  In International law the existence of these refugee protected by the 1951 Refugee Convention and 1967 Refugee Protocol about Refugee. The Indonesian state did not ratify the Protocol so that Indonesia was not obliged to accept the asylum seekers and refugee. However, Indonesia’s strategic position makes Indonesia become a transit  country  for  those  who  want  to  continue  into  the  destination  country.  Therefore,  the  Government  of Indonesia issued a Presidential Decree Number 125 of 2016 concerning Handling of Foreign Refugees. The problem research is how to handling asylum seekers and refugee after the publication of Presidential Decree Number 125  of 2016 concerning Handling of Foreign Refugees.  This research is used empirical-normative research methods. Thus, the Government of Indonesia already has a legal basis to handle these asylum seekers and refugees. Indonesia is expected can be more instrumental in addressing the problem of asylum seekers and refugees internationally even thought Indonesia has not ratified the 1951 Convention and the 1967 Protocol. However,  in  its  implementation  Presidential  Decree  Number  125  of  2016  concerning  Handling  of  Foreign Refugees  did  not  run  smoothly.  It’s  because a  lot  of  their handling  has  not  yet referred to the  Presidential Regulation.
Keywords: Law Enforcement; Asyulum Seekers; Refugees; Presidential Decree; Immigration

## PENDAHULUAN
Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang sering  menjadi  tempat  transit  bagi  para  imigran yang ingin mencari suaka di negara lain. Indonesia kerap kali menjadi tempat transit bagi para pencari suaka  karena  tidak  terlepas  dari  posisi  geografis Indonesia yang strategis. Indonesia diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit  oleh  dua  samudera  yaitu  Samudera  Hindia dan  Samudera  Pasifik. 1 Indonesia  disebut  juga sebagai  Nusantara  (Kepulauan  Antara).  Selain  itu juga  Indonesia  memiliki  garis  pantai  yang  sangat panjang  sehingga  memungkinkan  terbentuknya pelabuhan  ilegal  yang  tidak  terdeteksi  oleh pemerintah  Indonesia.  Memiliki  letak  geografis yang  strategis,  menjadikan  Indonesia  harus menerima  konsekuensi  sebagai  wilayah  yang terbuka  dengan  dunia  luar  khususnya  yang berbatasan  dengann  negara  terdekat.  Dampak tersebut berupa masuknya ribuan pencari suaka atau yang  biasa  disebut asylum  seeker yang  ingin mendapatkan status pengungsi. 2
Untuk  menangani  masalah  pengungsi  secara internasional  terdapat  aturan  hukum  mengenai pengungsi  internasional  dan  konvensi-konvensi tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya perlindungan bagi pengungsi, yaitu:
1. The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees.
2. The 1967 Protokol Relating to the Status of Refugees.
3. The Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954).
4. Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems In Africa (1969).
Di Indonesia terdapat dua organisasi Internasional  sekaligus  yang  menangani  masalah pengungsi, yaitu United
Nations High
1 M Alvi Syahrin, “Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara,” in Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) , 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 16–31, https://www.researchgate.net/publication/330534352_Antara _Batas_Imajiner_dan_Kedaulatan_Negara; M Alvi Syahrin, “Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753225_Refleks i_Hubungan_Negara_Warga_Negara_dan_Keimigrasian; M Alvi Syahrin, “Penegasan Asas Kewarganegaraan Dalam UU No. 12 Tahun 2006,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753116_Penega san_Asas_Kewarganegaraan_dalam_UU_No_12_Tahun_200 6.
Commissioner  for  Refugees (UNHCR)  dan International  Organization  of  Migration (IOM). Orang  asing  yang  menyatakan  diri  sebagai pengungsi  atau  pencari  suaka,  tidak  dapat dikenakan  sanksi  seperti  imigran  illegal.  Namun, mereka akan diserahkan kepada pihak UNHCR dan IOM dalam penanganannya hingga penempatan ke Negara ketiga atau biasa disebut resettlement. UNHCR  merupakan  salah  satu  badan kemanusiaan  yang  didirikan  oleh  Perserikatan Bangsa Bangsa, dengan adanya badan kemanusiaan ini diharapkan para korban atas konflik yang terjadi di  lingkungan  mereka  mendapatkan  keamanan, dapat mencari suaka, mendapat tempat yang aman di  wilayah  lain  ataupun  di  negara  lain.  UNHCR memiliki kewajiban dalam melakukan perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi.  Selain  itu  juga  UNHCR  memiliki kewajiban  melindungi  orang-orang  yang  kembali pulang ( returnee ), orang-orang tanpa kewarganegaraan ( stateless persons ), dan pengungsi  internal  ( internally  displaced  persons ), dan  memberikan  status  pengungsi  kepada  pencari suaka untuk ditempatkan ke negara ketiga. 3
Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan  untuk  menentukan  seseorang  atau kelompok  orang  sebagai  pengungsi  atau  bukan, kewenangan  tersebut  ada  pada  UNHCR  sebagai lembaga  yang  menangani  masalah  pengungsi. Mereka  yang  belum  diidentifikasi  statusmya  oleh UNHCR  akan  ditempatkan  di  ruang  detensi, sedangkan  bagi  mereka  yang  dinyatakan  bukan sebagai  kategori  pencari  suaka  ataupun  pengungsi oleh UNHCR akan segera dideportasi. 4
Secara  konstitusi,  penanganan  pencari  suaka dan  pengungsi  pada  saat  ini  belum  diatur  pada Undang-Undang khusus. Namun pada 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang
2 M Alvi Syahrin, “Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?,” Checkpoint (Depok: Akademi Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigra n_Ilegal_Migrasi_atau_Ekspansi.
3 M Alvi Syahrin and Surya Pranata, “Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967,” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, no. 1 (2018): 49–62, https://www.researchgate.net/publication/330307816_Studi_ Kritis_Kepentingan_Indonesia_dalam_Proses_Ratifikasi_Ko nvensi_Tahun_1951_dan_Protokol_Tahun_1967.
4 M Alvi Syahrin and Pramella Yunidar Pasaribu, “Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, no. 1 (2018): 150–164, https://www.researchgate.net/publication/330307799_Dialekt ika_Hukum_Determinasi_Migrasi_Pengungsi_Internasional_ di_Indonesia.
Penanganan Pengungsi  dari Luar Negeri. Menurut SUAKA, jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan  hak  pengungsi,  penerbitan  Perpres merupakan suatu kemajuan setelah lama direncanakan  sejak  tahun  2010.  Secara  normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi  dan  pencari  suaka  di  Indonesia  yang ditegaskan  di  dalam  Pasal  28G  Undang-Undang Dasar  dan  Pasal  25  hinggal  Pasal  27  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  rumusan masalah  yang  akan  diteliti  sebagai  berikut: Bagaimana  penanganan  pencari  suaka  ( asylum seekers ) dan pengungsi ( refugees ) setelah diterbitkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari Luar Negeri?

## METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  empiris  yang  bersifat kualitatif.  Maksudnya  adalah  penelitian  yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum terkait. 5
2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dilakukan dengan  mengidentikasi  dan  menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti  bahan  pustaka  (tulisan  dan  hasil  karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang  ada  relevansinya  dengan  isu  hukum  dalam penelitian ini. 6 3. Teknik Analisa Data
Teknik  analisa  isu  hukum  ( legal  issue )  dalam penelitian  ini  menggunakan  logika  berpikir campuran.  Maksudnya  penalaran  (hukum)  yang merupakan  gabungan  dari  pola  berpikir  induktif ( inductive )  dan  deduktf  ( deductive )  dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. 7 Proses yang terjadi  dalam  logika  berpikir  campuran  adalah abstraksi  (hukum),  nilai-nilai  hukum,  asas-asas hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  norma-norma hukum  yang  dirumuskan  secara  umum  dalam
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 35.
6 M Alvi Syahrin, Metode Penelitian Keimigrasian , 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2019), https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode _Penelitian_Keimigrasian.
7 Ibid.
8 Yudha Bhakti Ardhiswastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum , Bandung: Alumni, 2018, hlm. 9; Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan
aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi  (dijabarkan)  dan  diterapkan  guna penyelesaian  persoalan  hukum  konkrit  yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran. 8

## PEMBAHASAN
A. Penanganan Pengungsi Sebelum
Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125  Tahun  2016  tentang  Penanganan Pengungsi Luar Negeri
Indonesia  menjadi  salah  satu  tempat  favorit bagi  para  pencari  suaka  atau  pengungsi  dari  luar negeri  untuk  menjadi  tempat  singgah.  Persoalan tentang pengungsi muncul ketika pemerintah tidak cekatan atau  tidak  tanggap  dalam menangani  para pencari  suaka  dan  pengungsi  tersebut.  Indonesia sendiri  tidak  meratifikasi  Konvensi  Internasional Tahun  1951  dan  Protokol  1967  tentang  Status Pengungsi,  sehingga  pemerintah  tidak  dapat menentukan  apakah  orang  tersebut  mendapatkan status  pengungsi  atau  tidak.  Pihak  yang  berhak memberikan  status  terhadap  mereka  adalah UNHCR (Komisi Tinggi PBB Bidang Pengungsi). Pemerintah  saat  itu  hanya  mengacu  kepada Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999  tentang Hubungan  Luar  Negeri  dalam  hal  penanganan pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri. 9
Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi Nomor  IMI-0352.GR.02.07  Tentang  Penanganan Imigran  Ilegal  yang  Menyatakan  Diri  Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.
Penanganan  terhadap  orang  asing  yang menyatakan  diri  sebagai  pencari  suaka  atau pengungsi  pada  saat  masuk  ke  wilayah  Indonesia dapat  dilakukan  penanganan  pada  kesempatan pertama  yaitu  melakukan  pengamanan  dan pendataan, menghubungi perwakilan Negara Orang Asing  bersangkutan,  menghubungi  IOM  untuk fasilitas penampungan sementara, dan menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya.
Penempatan  pencari  suaka  dan  pengungsi menurut  Peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi Nomor  IMI-0352.GR.02.07  Tentang  Penanganan
Sistematika , Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014, hlm. 158-159.
9 M Alvi Syahrin, “Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Co gens_dalam_Protokol_2000; M Alvi Syahrin, “Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753319_Perkem bangan_Konsep_Nasionalisme_di_Dunia.
Imigran  Ilegal  yang    Menyatakan  Diri  Sebagai Pencari  Suaka  atau  Pengungsi  diuraikan sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Pencari suaka dan Pengungsi yang berada di  wilayah  Indonesia  ditempatkan  di ruang Deteni Imigrasi atau tempat lain.
(2) Pencari  suaka  dan  Pengungsi  dapat ditempatkan di tempat lain dalam hal:
a. Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi telah melebihi daya tampung.
b. Sakit dan memerlukan perawatan.
c. Akan melahirkan.
d. Anak-anak.
(3) Penempatan pencari suaka dan pengungsi di  tempat  lain  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  dilaksanakan  berdasarkan persetujuan  Direktur  Jenderal  Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
(4) Pencari suaka dan Pengungsi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) wajib  mentaati  ketentuan  peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat  setempat,  dan  mengisi  surat pernyataan.
(5) Format  surat  pernyataan  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari  Peraturan  Direktur Jenderal ini.
Pasal 5
(1) Penempatan pencari suaka dan pengungsi di  Ruang  Detensi,  Rumah  Detensi,  atau tempat  lain  dilaksanakan  sesuai  Standar Operasional Prosedur.
(2) Bagi  Orang  Asing  yang  sudah  memiliki status  Pengungsi  yang  ditempatkan  di Tempat Penampungan Sementara
( Community  House )  diwajibkan  secara berkala  1  (satu)  bulan  sekali  untuk melapor ke Kantor Imigrasi setempat.
(3) Bagi  pemilik  atau  pengelola  Tempat Penampungan  Sementara  ( Community House ) diwajibkan secara berkala 1 (satu) bulan sekali untuk melapor identitas dan jumlah Orang Asing yang sudah memiliki status  pengungsi  ke  Kantor  Imigrasi setempat.
10 M Alvi Syahrin, “Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753327_Beri_E fek_Jera_Pada_Pelaku_Kejahatan_Keimigrasian; M Alvi
Penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tersebut membuat Rumah Detensi Imigrasi menampung seluruh pengungsi yang menyebabkan over capacity. Sesuai Pasal 4, semua pencari suaka dan  pengungsi  yang  berada  di wilayah  Indonesia ditempatkan  di  ruang  deteni  imigrasi  atau  tempat lain.  Padahal,  pada  awalnya  Rumah  Detensi Imigrasi hanya mengurusi deteni. Deteni berdasarkan  Pasal  1  ayat  (35)  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian diartikan  sebagai  orang  asing  penghuni  rumah detensi  imigrasi  (penampungan  orang  asing  yang berada  di  Direktorat Jenderal  Imigrasi)  yang  telah mendapatkan  keputusan  pendetensian  dari  pejabat imigrasi.
Ada dua kategori orang asing yang ditempatkan  di  Rumah  Detensi  Imigrasi.  Pertama, Imigran  illegal  yaitu  adalah  orang  asing  yang masuk  ke  dan  atau  berada  di  wilayah  Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan,  biasanya  berasal  dari  negara-negara yang  sedang  mengalami  konflik  dan  bermaksud untuk  mencari  suaka  ataupun  mencari  status pengungsi  ke  negara  ketiga  dengan  melalui Indonesia sebagai negara transit namun ketika tiba di  Indonesia  tertangkap  oleh  petugas  Imigrasi karena  tidak  dilengkapi  dokumen  keimigrasian yang  lengkap.  Kedua, immigratoir yaitu  orang asing  yang  memasuki  wilayah  Indonesia  secara resmi, tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik  seseorang  yang  bukan  haknya,  atau  dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang illegal  atau  orang  asing  yang  tetap  tinggal  di Indonesia  setelah  habis  masa  berlakunya  izin tinggalnya. 10
Substansi hukum yang diatur dalam Peraturan Direktur  Jenderal  Imigrasi  ini  didominasi  oleh prosedur-prosedur  penanganan  pengungsi  dari mulai  mereka  tiba  di  wilayah  Indonesia  sampai dengan  pemulangan  secara  sukarela  ( assisted voluntary return ). Mengenai prosedur penempatan pengungsi  ke  negara  ketiga  sepenuhnya  adalah wewenang dari UNHCR.

## B. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
Pada  tanggal  31  Desember  2016,  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menandatangani Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang
Syahrin, “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” Majalah Hukum Nasional 1, no. 1 (2018): 97–114, https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/10/39.
penanganan  pengungsi  dari  luar  negeri.  Menurut Peraturan  Presiden  ini,  penanganan  pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara Pemerintah  Pusat  dengan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  melalui  Komisariat  Tinggi  Urusan Pengungsi  di  Indonesia  dan/atau  organisasi internasional, yang merupakan organisasi internasional  di  bidang  urusan  migrasi  atau  di bidang  kemanusiaan  yang  memiliki  perjanjian dengan pemerintah pusat. Penandatanganan Peraturan  Presiden  ini  juga  mempertimbangkan pelaksanaan  ketentuan  Pasal  27  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Diberlakukannya  Peraturan  Presiden  Nomor 125  Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi Luar Negeri, dapat diasumsikan sebagai komitmen Negara  dalam  melaksanakan  ketentuan  Pasal  27 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999 tentang  Hubungan  Luar  Negeri,  khususnya menangani  masalah  pengungsi  serta  komitmen dalam  menghormati  dan  melindungi  hak  asasi manusia.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor 125  Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi Luar  Negeri,  bahwa  penanganan  pengungsi dikoordinasikan  oleh  Menteri,  yang  dalam  hal  ini Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan  di  bidang  politik,  hukum,  dan keamanan.  Koordinasi  di  maksud  salah  satunya adalah  dalam  hal  pengawasan  keimigrasian. Kewenangan pengawasan keimigrasian bagi pengungsi  dilakukan  oleh petugas  Rumah  Detensi Imigrasi  dan  pengawasan  keimigrasian  tersebut meliputi:  saat  ditemukan,  di  tempat  penampungan dan  di  luar  tempat  penampungan,  diberangkatkan ke  Negara  tujuan,  pemulangan  sukarela,  dan pendeportasian. 11
Dalam  praktek  sebelumnya  kewenangan pengawasan  keimigrasian  dilakukan  oleh  Kantor Imigrasi,  sehingga  peralihan  kewenangan  ini  akan berdampak pada kapasitas dan kapabilitas institusi Rumah  Detensi  Imigrasi  dalam  pengelolaan  dan pengawasan  pengungsi  dari  luar  negeri.  Dengan bertambahnya  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang Rumah Detensi Imigrasi terhadap pencari suaka dan
11 M Alvi Syahrin, “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan Ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara,”
Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753061_Reorie ntasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia_Kembalikan_ke_Fitrah_Pe njaga_Gerbang_Negara; M Alvi Syahrin, “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia,” in Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) , 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 89–102, https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorie ntasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia.
pengungsi,  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan  Pengungsi  Luar  Negeri,  maka  secara eksplisit  institusi  keimigrasian,  dalam  hal  ini Direktorat Jenderal Imigrasi berkewajiban menetapkan  kebijakan  yang  menunjang  tugas  dan wewenang  Rumah  Detensi  Imigrasi  dalam melaksanakan Peraturan Presiden dimaksud. 12
Mengingat secara kelembagaan belum adanya perubahan  struktur  organisasi  sejak  pelimpangan kewenangan  Rumah  Detensi  Imigrasi  dalam penanganan  pencari  suaka  dan  pengungsi.  Oleh karena  itu,  belum  adanya  perubahan  kelembagaan akan mempengaruhi berbagai unsur lainnya seperti ketatalaksanaan,  infrastruktur,  dan  perencanaan dalam  pelaksanaan  tugas  Rumah  Detensi  Imigrasi sebagai  akibat  banyaknya  pengungsi  yang  harus ditangani Rumah Detensi Imigrasi dengan keterbatasan  pegawai,  sarana,  dan  prasarana  di Rumah Detensi Imigrasi.
Dalam  proses  penanganan  pencari  suaka  dan pengungsi  tersebut  ada  beberapa  tahap  yang dilakukan  oleh  berbagai  pihak  yang  bersangkutan yaitu  TNI,  Polri,  Kantor  Imigrasi,  Kementerian Luar  Negeri,  UNHCR,  IOM,  dan  lain sebagainya. Regulasi  ini  mengatur  tanggung  jawab  berbagai kementerian dan lembaga Negara, seperti Kementerian Luar Negeri, Militer dan Polisi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta Pemerintah  Daerah.  Peraturan  Presiden  ini memberikan arahan yang jelas mengenai apa yang tiap-tiap  institusi  harus  kerjakan.  Peraturan Presiden ini cukup berpandangan ke depan, dalam arti  aturan  ini  mengantisipasi  kedatangan  pencari suaka.  Namun,  aturan  ini  tidak  banyak  mengatur soal  pengungsi  yang  sudah  tinggal  secara  mandiri di Indonesia. 13
Proses  penanganan  pengungsi  terdiri  dari beberapa  tahap  yaitu  dimulai  dari  proses penangkapan atau ditemukannya para pencari suaka yang  sedang  transit  di  Indonesia,  kemudian ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dibawah naungan kantor Imigrasi setempat, hingga pada  proses  penentuan  status  oleh  UNHCR,  dan pada  proses  akhir  setelah  penentuan  status
12 M Alvi Syahrin, “Pembatasan Prinsip Non- Refoulement,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776651_Pembat asan_Prinsip_Non-Refoulement.
13 M Alvi Syahrin, “Hak Asasi Bermigrasi,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_A sasi_Bermigrasi.
pengungsi  tersebut  dipindahkan  ke  negara  ketiga atau  dikembalikan  ke  negara  asal  mereka ( resettlement ). 14 Umumnya penentuan status pengungsi  membutuhkan  waktu  yang  lama  oleh karena  itu  ditakutkan  hal  tersebut  menimbulkan dampak  stabilitas  kegiatan  keamanan,  ekonomi, sosial,  budaya,  dan  berbagai  aspek  lainnya  bagi Indonesia.
Peraturan Presiden ini haruslah menjadi acuan bagi  setiap  pejabat  pemerintah  di  Indonesia  ini dalam  hal  penanganan  pencari  suaka  dan pengungsi. Selama ini, pemerintah di tingkat bawah atau  daerah  seringkali  belum  mengerti  dengan benar untuk menyikapi para pengungsi atau pencari suaka  di  Indonesia,  terutama  ketika  pencari  suaka datang  ke  wilayah  Indonesia  melalui  perairan secara tiba-tiba.
Menurut  Peraturan  Presiden  tersebut,  Rumah Detensi  Imigrasi  memiliki  fungsi  pengawasan keimigrasian.  Rumah  Detensi  Imigrasi  bertugas dalam  melakukan  pendataan  terhadap  orang  asing yang  diduga  pencari  suaka  dan  pengungsi. Pendataan  juga  dilakukan  pada  saat  orang  asing yang  diduga  pencari  suaka  dan  pengungsi. Pendataan  juga  dilakukan  pada  saat  orang  asing yang  diduga  pencari  suaka  dan  pengungsi ditemukan  meninggal  dunia  untuk  berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk dilaporkan kepada Perwakilan Konsulat  negara bersangkutan. Selain itu Rumah Detensi Imigrasi juga berkoordinasi  dengan  UNHCR  dalam  pendataan dan penempatan ke negara ketiga.
Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  Luar Negeri,  maka  Rumah  Detensi  Imigrasi  ikut  andil dalam penanganan pengungsi. Sesuai dengan Pasal 9 yang menyatakan bahwa:
Pasal 9 Pengungsi  yang  ditemukan  dalam  keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa:
a. Memindahkan pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam.
b. Membawa  ke  pelabuhan  atau  daratan terdekat  jika  aspek  keselamatan  nyawa pengungsi dalam keadaan terancam.
c. Mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan  bantuan  medis  gawat darurat.
14 M Alvi Syahrin, “The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation,” JILS 3 (2018): 175, https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/275 12.
15 M Alvi Syahrin, “Menakar Eksistensi Area Imigrasi,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014),
d. Menyerahkan  orang  asing  yang  diduga pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi  di  pelabuhan  atau  daratan terdekat.
Permasalahan muncul ketika Peraturan Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri , dalam proses penerbitannya tidak dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan  berdasar  ada  norma  yang  lebih  tinggi  agar menciptakan  kesesuaian  antara  norma-norma hukum yang sedang berlaku. 15
Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016 tentang  Penanganan  Pengungsi  Luar  Negeri memiliki  kedudukan  yang  lebih  rendah  dari Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian.  Seharusnya  Peraturan  Presiden tersebut  tidak  bertentangan  dengan  Undang- Undang Keimigrasian. Menurut Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Indonesia seolah-olah memiliki  kewajiban  dalam  penanganan  pencari suaka  dan  pengungsi  seperti  Negara-negara  yang meratifikasi  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967 tentang  Status  Pengungsi.  Pada  kenyataannya Pemerintah  Indonesia  bukanlah  salah  satu  Negara yang  meratifikasi  Konvensi  1951  dan  Protokol 1967. 16
Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan. Pada dasarnya suatu peraturan  yang  lebih  rendah  berlaku,  bersumber, dan  berdasar  atas  peraturan  yang  lebih  tinggi. Seharusnya  Peraturan  Presiden  tersebut  tidak bertentangan
dengan Undang-Undang
Keimigrasian. C. Penanganan Pengungsi Setelah
Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125  Tahun  2016  tentang  Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
Peraturan  Presiden  Nomor  125  Tahun  2016 tentang  Penanganan  Pengungsi  Luar  Negeri merupakan  produk  hukum  baru  yang  telah ditandatangani  oleh  Presiden  Joko  Widodo. Namun,  meski  sudah  ditandatangani,  perlu beberapa  bulan  setelahnya  agar  regulasi  tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan pada
https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menak ar_Eksistensi_Area_Imigrasi.
16 M Alvi Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 43–57, http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/vi ew/331/pdf.
tataran pemerintah serta otoritas penegak hukum di daerah.
Namun penanganan pengungsi belum terimplementasikan dengan baik pada kenyataannya. Rumah Detensi Imigrasi kewalahan dengan  datangnya  pengungsi  dan  pencari  suaka yang berbondong-bondong datang untuk mendapatkan  perlindungan.  Mereka  membangun tenda  di  depan  Rumah  Detensi  Imigrasi  sehingga membuat tidak nyaman untuk dilihat. 17
Dalam  Peraturan  Presiden Nomor  125  Tahun 2016 tentang  Penanganan Pengungsi Luar  Negeri, fungsi  penampungan  terhadap  pencari  suaka  dan pengungsi menempel pada tugas dan fungsi Rumah Detensi  Imigrasi  sebagai  institusi  yang  diberi mandat  tersebut.  Dalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsi  tersebut,  Rudenim  berkoordinasi  dengan Pemerintah Daerah setempat untuk membawa dan menempatkan  pengungsi  dari  tempat  ditemukan menuju tempat penampungan.
Adapun  tatacara  penampungan  diatur  dalam Pasal  24  Peraturan  Presiden Nomor  125  Tahun 2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  Luar  Negeri dijelaskan sebagai berikut:
Pasal 24 (1) Rumah  Detensi  Imigrasi  berkoordinasi
dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dan tempat ditemukan ke tempat penampungan.
(2) Dalam  hal  tempat  penampungan  belum tersedia, pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara.
(3) Tempat akomodasi sementara sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) ditetapkan oleh bupati/walikota.
(4) Dalam hal pemerintah daerah memanfaatkan barang milik daerah untuk tempat  penampungan  bagi  pengungsi, penggunaannya dalam bentuk
pemanfaatan pinjam pakai antara pemerintah  daerah  dengan  Menteri sebagai  pemerintah  pusat  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kemudian dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 berisi prosedur penempatan pengungsi pada tempat penampungan dijelaskan sebagai berikut:
17 M Alvi Syahrin, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago, “Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia,” International Journal of Civil Engineering and Technology 9, no. 5 (2018): 1051–1058, http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_ 09_05_117/IJCIET_09_05_117.pdf.
Pasal 25 Penempatan pengungsi pada tempat penampungan dilakukan dengan prosedur:
(1) Penyerahan  pengungsi  oleh  Rumah Detensi  Imigrasi  kepada  pejabat  yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota  disertai  dengan  berita acara  serah  terima  pengungsi  dengan melampirkan  bukti  tanda  terima  barang milik pengungsi kecuali dokumen keimigrasian berupa dokumen perjalanan,
dokumen izin tinggal, dan visa;
(2) Penerimaan pengungsi di tempat penampungan dicatat dalam buku register penampungan;
(4) Penyimpanan  dan  penyerahan  barang milik  pengungsi  dicatat  dalam  buku register  penyimpanan  dan  penyerahan barang  pencatatan  pengungsi  bagi  yang meninggalkan tempat penampungan untuk  sementara  dalam  buku  register keluar masuk izin sementara;
(5) Penempatan  pengungsi  dalam  ruangan didasarkan  pada  aspek  keluarga,  jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama;
(6) Pemisahan  pengungsi  yang  menderita penyakit  menular  dan  berbahaya  untuk dirujuk  ke  rumah  sakit  atau  fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya;
(7) Pemberian  kartu  identitas  khusus  untuk pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi; dan  Penetapan  tata  tertib  di  tempat penampungan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a.
Pada    praktiknya    di    lapangan,    pemerintah mengalami    resistensi    untuk  melakukan penanganan.    Sesungguhnya    Rumah  Detensi Imigrasi  seharusnya    tidak    digunakan  untuk menampung pencari suaka dan pengungsi. 18 Selain terlalu penuh, Rudenim didirikan tidak untuk tujuan itu.  Selain  itu,  menahan  pencari  suaka  dan pengungsi  juga  memberikan  reputasi  buruk  bagi Indonesia  dalam  hal  penanganan  pengungsi  dari luar  negeri.  Kemudian,  waktu  tunggu  penetapan status  pengungsi  di  Indonesia  sekitar  dua  tahun lamanya. Indonesia tidak menandatangani
Konvensi Pengungsi PBB, sehingga tidak menerima pengungsi untuk menetap atau
18 M Alvi Syahrin, “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan,” Bhumi Pura (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memak simalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan.
berintegrasi  menjadi  penduduk  Indonesia.  Karena begitu  banyaknya  permintaan  suaka    dan keterbatasan  tawaran  suaka  untuk  pengungsi  di seluruh  dunia,  tak jarang pengungsi menunggu di Indonesia selama lima tahun atau lebih. 19
Membanjirnya pencari suaka dan pengungsi di dalam  wilayah  Rumah  Detensi  Imigrasi  yang seharusnya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara  bagi  orang  asing  yang  melakukan pelanggaran  hukum  di  Indonesia,  membuat Direktur Jenderal
Imigrasi mengeluarkan Surat Nomor  IMI-UM.01.01-2827 tentang  Pengembalian  Fungsi  Rumah Detensi  Imigrasi.  Surat  ini  berisi  pengembalian fungsi  Rumah  Detensi  Imigrasi  sebagaimana amanat Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  yaitu  Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis yang menjalankan  fungsi  keimigrasian  sebagai  tempat penampungan  sementara  bagi  orang  asing  yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. 20
Setelah dikeluarkannya surat perintah Direktur Jenderal  Imigrasi  perihal  pengembalian  fungsi Rumah  Detensi  Imigrasi,  maka  seluruh  pencari suaka  dan  pengungsi  yang  sebelumnya  berada  di Rumah  Detensi  Imigrasi,  dipindahkan  ke  tempat penampungan  sementara  yaitu Community  House. Selanjutnya, peran Rumah Detensi Imigrasi adalah melakukan  pengawasan  keimigrasian  terhadap pengungsi  sesuai  dengan  Pasal  33-36  Peraturan Presiden  Nomor  125  Tahun  2016  tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang dijelaskan sebagai berikut: Pasal 33 (1) Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan  pengawasan  keimigrasian terhadap pengungsi;
(2) Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan,  di  tempat  penampungan, dan diluar tempat
penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan
pendeportasian.
Pada  pasal  berikutnya  yaitu  Pasal  35  sampai dengan  Pasal  39  berisi  tata  cara  pengawasan keimigrasian terhadap pencari suaka dan pengungsi.
19 M Alvi Syahrin, “The Implementation of Non- Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia,” Sriwijaya Law Review 1, no. 2 (2017): 168– 178, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/iss ue/view/7.

## Pasal 35
Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi di  tempat  penampungan  dan  di  luar  tempat penampungan dilakukan dengan cara:
a. memeriksa  ulang  identitas  dan  dokumen pengungsi  serta  pengambilan  foto  dan sidik jari;
b. meminta  keterangan  yang  dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara  pendapat  bagi  pengungsi  dalam rangka  penempatan  di  Rumah  Detensi Imigrasi; dan
c. memberikan  surat  pendataan  atau  kartu identitas  khusus  bagi  pengungsi  yang diterbitkan  oleh  Kepala  Rumah  Detensi Imigrasi  sebagaimana  dimaksud  pada huruf  b  setempat  yang  berlaku  selama  1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.
Pasal 36 (1) Pengungsi  wajib  lapor  diri  setiap  bulan kepada  kepala  Rumah  Detensi  Imigrasi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35 huruf c setempat untuk mendapat stempel pada  kartu  identitas  khusus  pada  saat berada di tempat penampungan.
(2) Pengungsi  yang  tidak  melaporkan  diri selama  3  (tiga)  kali  berturut-turut  tanpa alasan  yang  dapat  diterima,  ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi.
Pengawasan  keimigrasian  dilakukan  dari semenjak  pencari  suaka  ditemukan  di  wilayah Indonesia,  di  tempat  penampungan  dan  diluar tempat  penampungan,  diberangkatkan  ke  negara tujuan, pemulangan sukarela, dan deportasi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, para pengungsi  diwajibkan  untuk  melapor  ke  Rumah Detensi  Imigrasi  setiap  bulan  sekali  untuk mendapat stempel pada kartu identitas khusus saat berada  di  tempat  penampungan.  Tetapi  pada faktanya,  petugas  imigrasi  dari  Rumah  Detensi Imigrasi yang mendatangi para pengungsi di tempat penampungan guna mempersingkat waktu. Karena jika pengungsi yang diwajibkan di Rumah Detensi Imigrasi  setiap  bulannya,  akan  menimbulkan antrian  yang  sangat  panjang  dalam  memperoleh stempel  mengingat  banyaknya  pengungsi  yang terdaftar.
20 M Alvi Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto, Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia , 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regula si_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia.
Perbedaan  penanganan  pencari  suaka  dan pengungsi  sebelum  dan  sesudah  diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang
Penanganan Pengungsi Luar negeri akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

## Tabel 1
Perbandingan Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi
Luar Negeri No Subjek Sebelum (Perdirjenim No. IMI-0352.GR.02.07) Sesudah (Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016) 1 Fungsi Rudenim a. Rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administrasi keimigrasian. b. Pencari suaka dan pengungsi yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, atau tempat lain. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit kerja di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing. 2 Penemuan Pencari Suaka dan Pengungsi Terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka dan pengungsi pada saat masuk ke wilayah Indonesia, dilakukan penanganan pada kesempatan pertama, yaitu:
a. melakukan pengamanan dan pendataan.
b. menghubungi perwakilan negara orang asing bersangkutan.
c. menghubungi IOM untuk fasilitas penampungan sementara. d. menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya. Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa: a. memindahkan pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam.
b. Membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa pengungsi dalam keadaan terancam.
c. mengidentifkasi pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat.
d. Menyerahkan orang asing yang diduga pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat. 3 Keberadaan Pencari Suaka dan Pengungsi Orang asing yang sudah mendapatkan status sebagai pengungsi dari UNHCR di Indonesia dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya selama berada di Indonesia sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional. 4 Pengawasan Keimigrasian Pendataan terhadap orang asing yang diduga sebagai pencari suaka dan pengungsi dilakukan Kantor Imigrasi setempat dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Pendataan yang dilakukan guna mendapat keterangan mengenai identitas diri, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tanggal lahir / umur, foto, sidik jari, dan dokumen perjalanan yang dimiliki.
Pada saat ini, pengawasan keimigrasian dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi sesuai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. 5 Deportasi dan Pemulangan Sukarela Orang asing yang permohonan status pengungsinya ditolak oleh UNHCR akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian. Dalam hal Rumah Detensi Imigrasi akan melakukan pemulangan sukarela atau deportasi terhadap deteni yang tidak memiliki dokumen perjalanan berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarkaan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik dan luar negeri.
Perbedaan yang signifikan mengenai penanganan  pencari  suaka  dan  pengungsi  adalah pada saat keberadaannya di Indonesia. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur mengenai kewajiban setiap orang  asing  yang  berada  di  Wilayah  Indonesia wajib  memiliki  izin  tinggal  sebagai  syarat keberadaannya  di  Wilayah  Indonesia.  Berbanding terbalik  dengan  Peraturan  Direktur  Jenderal Imigrasi No. IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan  Imigran  Ilegal  yang  Menyatakan  Diri sebagai  Pencari  Suaka  atau  Pengungsi  yang mengatur bahwa orang asing yang sudah mendapat status  pengungsi  dari  UNHCR  di  Indonesia  dapat tidak  dipermasalahkan  izin  tinggalnya  selama berada  di  Indonesia  sepanjang  tidak  melanggar Peraturan Perundang-Undangan.
Pada  hari  Rabu  tanggal  07  Agustus  2019, penulis  berkesempatan  untuk mewawancarai salah satu  pengungsi  asal  Sudan  yang  tinggal  di Community  House di  Komplek  Ruko  Paramount Serpong.  Pengungsi  bernama Abdulwahid  Ali Ahmed  Abdulrahman  yang  berumur  37  tahun. Pertama kali datang ke Indonesia pada bulan Maret 2015 bersama sang istri untuk mencari suaka karena di  negaranya  sendiri  sedang  mengalami  konflik berkepanjangan dan berakhir perang sampai dengan sekarang.  Hal  tersebut  membuat  keamanannya terancam  sehingga  ia  memutuskan  untuk  pergi  ke Indonesia. Datang ke Indonesia dengan menggunakan  pesawat  dan  masuk  ke  Indonesia secara  resmi.  Setelah  berada  di  Indonesia,  ia melapor  kepada  Imigrasi  bahwa  ia  ingin  mencari suaka.
Pada  tahun  2017,  Abdulwahid  dan  istri  baru bisa  mendapatkan  kartu  UNHCR  sebagai  bukti bahwa ia adalah pengungsi yang terdaftar. Menurut pengakuannya,  dari  tahun  2015  sampai  dengan 2017  ia  dan  istri  menetap  di  Rumah  Detensi Imigrasi Semarang. Butuh waktu dua tahun hingga ia resmi menjadi pengungsi. Menurutnya, UNHCR sangat  lamban  dalam  memproses  wawancara  dan status pengungsi karena sistemnya mengantri. Pada bulan Desember 2017, ia dan istri beserta anaknya pindah  ke Community  House di  Komplek  Ruko Paramount Serpong. Sebelumnya, pada tahun 2016 dan 2017 mereka mempunyai dua anak yang lahir setiap  tahunnya.  Selama  tinggal  di Community House ia mendapatkan uang dari IOM sebesar Rp. 1.250.000,00 per bulannya. Uang tersebut digunakan untuk makan dan obat jika ada anggota keluarga yang sakit. Kemudian ia juga mendapatkan  kembali  uang  Rp.  100.000,00  untuk membayar  tagihan  uang  listrik  di Community House. Kegiatan  sehari-hari  di Community  House
menurut pengakuannya hanya duduk-duduk sesekali  berolahraga  di  lapangan  olahraga  yang lokasinya tak jauh dari Community House.
Pada  akhirnya,  pengungsi  tersebut  berharap kepada UNHCR agar dapat segera dipindahkan ke Negara ketiga karena ia sudah terlalu lama tinggal di Indonesia. Ia ingin kehidupan yang layak untuk masa depan anak-anaknya yang masih kecil. Tetapi ia  juga  tidak  menutup  kemungkinan  untuk mengikuti  program  pemulangan  secara  sukarela ( assisted voluntary return) kembali ke negaranya di Sudan jika perang disana sudah berakhir.

## D. Kendala  Terhadap  Penanganan  Pengungsi Luar Negeri
Dalam  penerapannya,  Peraturan  Presiden Nomor  125  Tahun  2016  Tentang  Penanganan Pengungsi mempunyai beberapa kendala, yaitu:
1. Pemerintah Daerah Belum Bisa Mengakomodir  Tempat  Tinggal  Sementara
Bagi Pengungsi.
Dalam  Pasal  26  Peraturan  Presiden  Nomor 125    tahun    2016    tentang  Penanganan  Pengungsi Luar Negeri yang dijelaskan sebagai berikut:
Pasal 26
(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menentukan  tempat  penampungan  bagi Pengungsi.
(2) Tempat  penampungan  bagi  Pengungsi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) harus memenuhi kriteria:
a. dekat  dengan  fasilitas  pelayanan kesehatan dan ibadah.
b. berada pada satu wilayah kabupaten/kota dengan Rumah
Detensi Imigrasi.
c. kondisi keamanan yang mendukung.
(3) Tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh  organisasi  internasional  di  bidang urusan migrasi melalui kementerian yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang  hukum  dan  hak  asasi  manusia setelah berkoordinasi dengan Menteri.
(4) Fasilitasi  oleh  organisasi  internasional sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) berupa  fasilitas  kebutuhan  dasar  bagi Pengungsi di tempat penampungan.
(5) Fasilitas  kebutuhan  dasar  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  paling  sedikit meliputi:
a. penyediaan air bersih.
b. pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian.
c. pelayanan kesehatan dan kebersihan.
d. fasilitas ibadah.
(6) Dalam hal fasilitas kesehatan dan fasilitas ibadah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (5)  huruf  c  dan  huruf  d  tidak  tersedia, pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dapat mengupayakan
di luar tempat penampungan  dengan  memperhatikan kemudahan akses jangkauan.
Hal  tersebut  seharusnya  menjadi  dasar  bagi Pemerintah  Daerah  untuk  memberikan  lahan penampungan  bagi  pencari  suaka  dan  pengungsi.
Namun  hal  tersebut  belum  terealisasikan  dengan baik.  Sebagai  contoh  di  wilayah  DKI  Jakarta. Selama ini seluruh pengungsi yang sudah terdaftar tinggal  di Community  House yang  tersebar  di wilayah  Jabodetabek. Community  House tersebut merupakan lahan yang diberikan oleh IOM kepada Ditjen  Imigrasi  untuk  kemudian  pengawasannya dilakukan  oleh  Rudenim  Jakarta.  Berikut  adalah daftar Community  House yang  berada  di  bawah pengawasan Rudenim Jakarta.
Tabel 2.

## Data Penghuni Community House Per Tanggal 31 Juli 2019
No Tempat Penampungan (Community House) Lokasi Jumlah 1 IDC Kalideres Rudenim, Kalideres 5 2 Kost 40 Kuningan, Jakarta Selatan 189 3 Maysa Kalibata Kalibata Tengah, Jakarta Selatan 44 4 Maysa Kertamukti I Ciputat Timur, Tangerang Selatan 20 5 Maysa Kertamukti II Ciputat Timur, Tangerang Selatan 73 6 Maysa Cirendeu Ciputat Timur, Tangerang Selatan 51 7 Pesona Gunung Indah Tangerang Selatan 76 8 Wisma Duta Srengseng, Jakarta Barat 205 9 Hotel Mustika Tanah Abang, Jakarta Pusat 18 10 Kost Tulip Ciputat, Tangerang Selatan 189 11 Hotel Mustika Bekasi Jatisampurna, Bekasi 131 12 Paramount Serpong A (22-23) Serpong, Tangerang 54 13 Paramount Serpong B (25-26) Serpong, Tangerang 52 14 Paramount Serpong C (18-19) Serpong, Tangerang 37 15 Paramount Serpong D (20-21) Serpong, Tangerang 49 16 Paramount Serpong E (16-17) Serpong, Tangerang 36 17 Paramount Serpong F (6-7) Serpong, Tangerang 51 18 Paramount Serpong G (12-15) Serpong, Tangerang 51 19 Paramount Serpong H (8-9) Serpong, Tangerang 52 20 Paramount Serpong I (20-21B) Serpong, Tangerang 68 21 Paramount Serpong J (22-23B) Serpong, Tangerang 68 22 Paramount Serpong K (35B) Serpong, Tangerang 19 23 Paramount Serpong L (27-28) Serpong, Tangerang 92 24 Paramount Serpong M (B16-17) Serpong, Tangerang 71 25 Paramount Serpong N (10-11) Serpong, Tangerang 57 26 Paramount Serpong O (b29-30) Serpong, Tangerang 68 Jumlah 1716 Sumber: Data Pengungsi dalam Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi DKI Jakarta Per 31 Juli 2019 2. Negara Ketiga Menutup Pintu untuk Menerima Pengungsi UNHCR selaku Komisariat Tinggi
Perserikatan  bangsa-Bangsa  untuk  Pengungsi mempunyai  tugas  dan  fungsi  di  Indonesia  yaitu penentuan status pengungsi dan memberikan solusi permanen  terhadap  para  pengungsi.  Penentuan status  pengungsi  diawali  dengan  proses  registrasi atau  pendaftaran  terhadap  para  pencari  suaka, kemudian  dilanjutkan  dengan  wawancara  secara individual. Kemudian pencari suaka akan diberikan keputusan  apakah  status  pengungsi  diberikan kepadanya  atau  tidak.  Mereka  yang  sudah
memperoleh  status  pengungsi  akan  menerima bantuan dan perlindungan.
Kemudian tugas UNHCR yang lainnya adalah mencarikan  solusi  permanen  terhadap  pengungsi. Sebagaimana  yang  tertera  dalam  Pasal  1  Statuta UNHCR, salah satu fungsi UNHCR adalah mencari solusi  permanen  bagi  mereka  yang  mendapatkan status  pengungsi.  Solusinya  hanya  ada  dua,  yaitu pemulangan  secara  sukarela  ( assisted  voluntary return )  dan  penempatan  ke  negara  ketiga ( resettlement ).  Pemindahan  pengungsi  ke  negara ketiga  ini  merupakan  alat  perlindungan  terhadap pengungsi  yang  hidup,  kebebasan,  keamanan,
kesehatan, dan hak fundamental lainnya menghadapi  resiko  di  Negara  suaka. Resettlement merupakan  bentuk  berbagi  beban  dan  tanggung jawab antara para peserta Konvensi 1951.
Seluruh pengungsi yang sudah terdaftar dalam UNHCR  tentu  tidak  mau  berlama-lama  tinggal  di wilayah Indonesia. Tentu mereka ingin ditempatkan di  negara  ketiga  dimana mereka  akan  dapat  hidup dengan normal dan bebas. Yang dimaksud dengan negara ketiga adalah negara-negara yang meratifikasi  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967 mengenai  pengungsi.  Negara  tersebut  antara  lain Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, dan  negara-negara  lain.  negara-negara  yang  telah meratifikasi  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967 tentang Pengungsi tidak boleh menolak pengungsi. Bila  negara-negara  tersebut  menolak  kehadiran pengungsi,  maka  Negara  tersebut  telah  melanggar Konvensi  dan  Protokol.  Karena  ada  prinsip non- refoulment dimana  negara  tidak  boleh  mengusir kembali  pengungsi.  Prinsip non-refoulment tidak sama dengan deportasi ataupun pemindahan secara paksa. Deportasi ataupun pengusiran terjadi ketika warga  negara  asing  dinyatakan  bersalah  karena melakukan  tindakan  yang  bertentangan  dengan kepentingan  negara  setempat  atau  ia  menjadi tersangka  perbuatan  pidana  di  suatu  negara  da melarikan diri dari proses peradilan. Sebagai negara ketiga yang wilayahnya terdekat dengan Indonesia yang  dituju  pengungsi,  yaitu  Australia,  harus membuka  lebar-lebar  pintu  bagi  pengungsi. Kebijakan Australia tentang pengungsi berpengaruh  terhadap  keberadaan  pengungsi  di Indonesia.  Bila  Australia  enggan  menerima pengungsi, maka Indonesia-lah yang harus merawat mereka demi kemanusiaan, meski Indonesia bukan termasuk negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.
Permasalahan  pun  muncul  ketika  jumlah pengungsi  yang  datang  tidak  diimbangi  dengan peningkatan jumlah pengungsi yang telah ditempatkan ( resettement ) ke negara ketiga. Tidak ada  pengaturan  yang  jelas  mengenai  berapa  lama pengungsi  harus  menungu  sehingga  terjadi penumpukan jumlah pengungsi. Sehingga diperlukan suatu pengaturan mengenai masa tunggu pengungsi  sampai  mereka  ditempatkan  di  Nngara ketiga  yang  dirumuskan  oleh  Indonesia  dengan lembaga-lembaga yang terlibat.
3. IOM  Menghentikan  Dana  Bantuan  bagi Pengungsi Terhitung  sejak  tanggal  15  Maret  2018, organisasi  internasional IOM secara  resmi memberhentikan dana bantuan terhadap pengungsi
dikarenakan pengurangan atau pengetatan bantuan dari pemerintah Australia.
IOM saat ini hanya memberikan dana bantuan terhadap  sekitar  9.000  pengungsi  yang  sudah terdaftar  sebelum  tanggal  15  Maret  2018.  Setelah tanggal  tersebut,  tanggung  jawab  penanganan pengungsi ada di tangan pemerintah dan organisasi non-profit  lainnya.  Selama  berada  di  Indonesia, para  pengungsi  tidak  diizinkan  bekerja,  sehingga IOM memberikan santunan kepada para pengungsi yang  telah  terdaftar.  Uang  santunan  tersebut diberikan IOM setiap bulannya mengikuti besaran upah  minimum  daerah  pengungsi  menetap. Penghentian  dana  bantuan  tersebut  dilakukan terhadap:
a. Para  pencari  suaka  yang  datang  dan ditemukan  di  perairan  Indonesia  namun memiliki  tujuan  ke  Australia  atau Selandia Baru;
b. Para  pencari  suaka  yang  datang  secara mandiri  dan  masuk  secara  legal  ke wilayah Indonesia
kemudian mendaftarkan  dirinya  atau  melapor kepada  UNHCR  untuk  mendapatkan status sebagai pencari suaka;
c. Para  pengungsi  mandiri  yang  ditemukan saat operasi rutin pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi atau yang menyerahkan diri ke Rumah Detensi Imigrasi, Kantor Imigrasi, maupun Kantor Polisi.
Tetapi, fasilitas bantuan Pemerintah Australia melalui  IOM  akan  tetap  diberikan  terhadap pengungsi  yang  akan  menjalankan  program pemulangan secara sukarela ke Negara asal pencari suaka  dan  pengungsi  ( Assisted Voluntary  Return /AVR) atau  penempatan  ke  negara  ketiga ( Resettlement).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi  Luar  Negeri  ini  mengisi kekosongan  hukum  bagi  penanganan pencari  suaka  dan  pengungsi.  Namun dalam  penerapannya  di  tahun  ketiga, Perpres belum terlaksana dengan baik.
2. Banyak  terjadi  penyimpangan  yang terjadi, hambatan-hambatan, dan penyalahgunaan  yang  datangnya  dari pengungsi maupun instansi terkait.
3. Penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia belum sepenuhnya mengacu
kepada  Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

## SARAN
1. Melakukan  revisi  terhadap  Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan  Pengungsi  Luar  Negeri sehingga  Peraturan  Presiden  tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Melakukan sinergitas antar institusi yang terlibat  di  dalam  Peraturan  Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang
Penanganan  Pengungsi  Luar  Negeri sehingga  menciptakan  satu  suara  dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi. Harus  ada  penguatan  visi  terhadap permasalahan pencari suaka dan pengungsi  sehingga  semua  petugas imigrasi  mempunyai  suara  yang  sama yang selanjutnya semua Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah mempunyai  kesamaan  pendapat  untuk menangani permasalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum .
Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.
Saut P. Panjaitan. Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian,  dan  Sistematika .  Palembang. Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014. Syahrin, M Alvi. “Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara.” In Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) , 1:16–31. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016. https://www.researchgate.net/publication/33 0534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Keda ulatan_Negara.
———. “Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan
Keimigrasian.” Bhumi Pura . Jakarta:
Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/33 0753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kej ahatan_Keimigrasian.
———. “Hak Asasi Bermigrasi.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.
https://www.researchgate.net/publication/33 0753333_Hak_Asasi_Bermigrasi.
———. “Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?”
Checkpoint . Depok: Akademi Imigrasi,
2015.
https://www.researchgate.net/publication/33
0848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Eks pansi. ———. “Jus Cogens Dalam Protokol
Penyelundupan Migran Tahun 2000.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/33 0776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_200 0.
———. “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan.” Bhumi Pura . Jakarta:
Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/33 0753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_ di_Perbatasan.
———. “Menakar Eksistensi Area Imigrasi.”
Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.
https://www.researchgate.net/publication/33 0753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigra si.
———. “Menakar Kedaulatan Negara Dalam
Perspektif Keimigrasian.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 43–57. http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php
/dejure/article/view/331/pdf.
———. Metode Penelitian Keimigrasian . 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019.
https://www.researchgate.net/publication/33 1800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian.
———. “Pembatasan Prinsip Non-Refoulement.”
Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.
https://www.researchgate.net/publication/33 0776651_Pembatasan_Prinsip_Non- Refoulement. ———. “Penegasan Asas Kewarganegaraan Dalam UU No. 12 Tahun 2006.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014.
https://www.researchgate.net/publication/33 0753116_Penegasan_Asas_Kewarganegaraa n_dalam_UU_No_12_Tahun_2006.
———. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” Majalah Hukum Nasional 1, no. 1 (2018): 97–114.
https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/articl e/view/10/39.
———. “Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/33 0753319_Perkembangan_Konsep_Nasionali sme_di_Dunia.
———. “Refleksi Hubungan Negara, Warga
Negara, Dan Keimigrasian.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/33 0753225_Refleksi_Hubungan_Negara_War ga_Negara_dan_Keimigrasian.
———. “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia:
Kembalikan Ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara.” Bhumi Pura . Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/33 0753061_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indo nesia_Kembalikan_ke_Fitrah_Penjaga_Gerb ang_Negara.
———. “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia.”
In Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta) , 1:89–102. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016. https://www.researchgate.net/publication/33 0534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indo nesia. ———. “The Immigration Crime and Policy:
Implementation of PPNS Authorities on Investigation.” JILS 3 (2018): 175. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/ article/view/27512. ———. “The Implementation of Non- Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia.”
Sriwijaya Law Review 1, no. 2 (2017): 168– 178. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwija yalawreview/issue/view/7. Syahrin, M Alvi, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto. Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia . 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/33 0533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasi an_di_Indonesia. Syahrin, M Alvi, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago. “Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia.” International Journal of Civil Engineering and Technology 9, no. 5 (2018): 1051–1058. http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Uploa dFolder/IJCIET_09_05_117/IJCIET_09_05_ 117.pdf. Syahrin, M Alvi, and Pramella Yunidar Pasaribu. “Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, no. 1 (2018): 150– 164.
https://www.researchgate.net/publication/33 0307799_Dialektika_Hukum_Determinasi_ Migrasi_Pengungsi_Internasional_di_Indone sia.
Syahrin, M Alvi, and Surya Pranata. “Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967.” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, no. 1 (2018): 49–62. https://www.researchgate.net/publication/33 0307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indone sia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tah un_1951_dan_Protokol_Tahun_1967. Yudha  Bhakti  Ardhiswastra. Penafsiran  dan Konstruksi Hukum . Bandung: Alumni. 2018.