## Volume 7 No. 2, Januari 2024
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Analisis Faktor Perlindungan Tenaga Kerja Di Proyek Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

## Tutik Asmorowati
Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Email: tutikasmorowati@gmail.com

## Abstract
Labor as the main actor in carrying out activities in construction projects, is very at risk of being exposed to  work  accidents.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  labor  protection  factors  in  construction projects based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The protection factors analyzed were measured  based  on  the  assessment  criteria  of  45  respondents  on  the  sensitivity  of  their  impact  on construction  projects.  The  relative  importance  index  calculation  method  is  used  to  obtain  the  most sensitive factor in labor protection, which is the most important function of the other factors. This study obtains 5 factors having the highest relative importance index, which is the most important function in influencing  labor  protection  in  construction  projects.  The  highest  rank  is the  target  for  achieving  the company's  performance  is  in  line  with  the  absence  of  work  accidents  and  work  methods  used  with  the principle  of  prioritizing  work  safety .  The  second  rank  is  the  workforce  works  with  safe  actions  and  a corporate culture that supports labor protection. The third is commitment to labor protection is integrated with  company  management.  The  fourth  rank  is  labor  protection  rules  and  procedures  are  updated regularly  as  well  as  a  safe  work  environment  at  work.  The  fifth  rank  is  labor  protection  rules  and procedures  are  applied  consistently. The  discovery  of  the  rating  of  the  protection  factor,  becomes  a recommendation  for  relevant  stakeholders,  to  be  prioritized  so  that  it  makes  a  real  contribution  to achieving zero work accident status in construction projects.
Keywords: accident; construction; labour; relative importance index

## Abstrak
Tenaga kerja sebagai pelaku utama dalam menjalankan aktivitas pada proyek konstruksi, sangat berisiko terkena kecelakaan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Faktor perlindungan yang dianalisis diukur berdasarkan kriteria penilaian 45 responden terhadap sensitivitas  dampaknya  terhadap  proyek  konstruksi.  Metode  perhitungan  indeks  kepentingan  relatif digunakan  untuk  memperoleh  faktor  yang  paling  sensitif  dalam  perlindungan  tenaga  kerja,  yang merupakan fungsi terpenting dari faktor-faktor lainnya. Penelitian ini memperoleh 5 faktor yang memiliki indeks  kepentingan  relatif  tertinggi  yang  merupakan  fungsi  terpenting  dalam  mempengaruhi perlindungan  tenaga  kerja  pada  proyek  konstruksi.  Peringkat  tertinggi  merupakan  target  pencapaian kinerja  perusahaan  sejalan  dengan  tidak  adanya  kecelakaan  kerja  dan  metode  kerja  yang  digunakan dengan  prinsip  mengutamakan  keselamatan  kerja.  Peringkat  kedua  adalah  tenaga  kerja  bekerja  dengan tindakan aman dan budaya perusahaan yang mendukung perlindungan tenaga kerja. Ketiga, komitmen perlindungan  tenaga  kerja  terintegrasi  dengan  manajemen  perusahaan.  Peringkat  keempat  adalah peraturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja yang diperbarui secara berkala serta lingkungan kerja yang aman di tempat kerja. Peringkat kelima adalah peraturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja
diterapkan  secara  konsisten.  Ditemukannya  peringkat  faktor  perlindungan,  menjadi  rekomendasi  bagi pemangku  kepentingan  terkait,  untuk  diprioritaskan  sehingga  memberikan  kontribusi  nyata  dalam mencapai status nihil kecelakaan kerja pada proyek konstruksi.
Kata Kunci: indek kepentingan relatif; kecelakaan; konstruksi; tenaga kerja

## A. INTRODUCTION
Joko  Widodo  selaku  Presiden  Republik  Indonesia  ke-7  menyatakan  bahwa pembangunan  infrastruktur  di  negara  kita  dilakukan  secara  masiv  akan  memberikan multi dampak (multiplier effect) terhadap pertumbuhan eknonomi nasional, baik ketika dilakukan  pembangunan  (konstruksi)  ataupun  saat  selesai  diwujudkan (Alika,  2019). Selanjutnya,  ditambahkan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  yang  dilakukan  dengan sangat  masif  untuk  mengoneksikan  antar  daerah  di  Indonesia  dalam  rangka mendongkrak  kegiatan  ekonomi  secara  nasional.  Tercatat  sejak  tahun  2016  hingga November  2021  Pemerintah  Republik  Indonesia  telah  merampungkan  124  proyek strategis nasional dengan total investasi Rp. 626,1 triliun dengan melibatkan pendanaan dari  badan  usaha  milik  swasta,  badan  usaha  milik  negara  dan  APBN.  Selanjutnya, Annur (2021) memaparkan bahwa beberapa rencana pencapaian di bidang infrastruktur pada  tahun  2021  adalah  pembangunan  rumah  susun  dan  rumah  khusus  sebanyak 10.706  unit,  bendungan  sebanyak  53  unit,  jalan  sepanjang  965,4  kilometer,  jembatan sepanjang  26,9  kilometer,  jalur  kereta  api  sepanjang  446,56  kilometer,  dan  bandara sebanyak  10  unit/lokasi.  Adapula  pembangunan  jaringan  gas  bumi  untuk  rumah tangga  sebanyak  120.776  SR  serta  PLTS  Rooftop  dan  PLTS  Cold  Storage  sebesar  11,8 MWp.  Perencanaan  berbagai  macam  kebutuhan  proyek  konstruksi  yang  harus  segera diwujudkan,  mengakibatkan  banyak  juga  perusahaan  konstruksi  skala  nasional  yang terlibat  dan  bersaing  dalam  memenangkan  tender  proyek  konstruksi  tersebut. Berdasarkan  data  base  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat  perusahaan  konstruksi Indonesia mencapai 203.403 unit usaha, dengan sebaran 38% berada di Pulau Jawa dan sisanya berada di luar Pulau Jawa.
Dalam  pandangan  pemerintah  saat  ini,  infrastruktur  merupakan  lokomotif  yang dapat  menggerakkan  pembangunan  nasional  maupun  pembangunan  daerah.  Sudut pandang tersebut sekaligus berorientasi pada konsep pembangunan Indonesia sentris, dimana kegiatan pembangunan diselenggarakan secara merata di seluruh pulau-pulau
di  wilayah  Indonesia  dan  tidak  memusat  hanya  di  Pulau  Jawa  (Jawa  sentris). Berdasarkan Paikun (2020) dinyatakan bahwa peranan infrastruktur berpengaruh secara ekonomi  makro  terhadap  marginal  productivity  of  private  capital  dan  secara  ekonomi mikro  ketersediaan  pelayanan  infrastruktur  berpengaruh  terhadap  nilai  keekonomian suatu  produk  karena  biaya  produksi  (distribusi)  menjadi  semakin  efisien.  Dengan pertimbangan  begitu  besarnya  pengaruh  ketersediaan  infrastruktur  dalam pembangunan nasional dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi seluruh  lapisan  masyarakat,  menyebabkan  pengadaan  proyek  konstruksi  semakin bertambah banyak jumlahnya dari masa pemerintahan sebelumnya.
Husen  (2011);  Ervianto  (2015)    Sugiyanto  (2020)  menyatakan  bahwa  proyek konstruksi merupakan kumpulan aktivitas yang kompleks, sifatnya tidak rutin, dalam batasan biaya, jadwal dan sumber daya serta ditetapkan spesifikasi berdasarkan produk atau  jasa  yang  diadakan.  Berdasarkan  tujuan,  sasaran  dan  faktor  pembatas  (constraint factor)  dibutuhkan  manajemen  yang  mumpuni  dalam  memberdayakan  secara  optimal berbagai  sumber  daya  yang  digunakan  sehingga  menjadi  efektif,  efisien  dan  optimal. Soeharto  (2019)  menambahkan  bahwa  organisasi  kerja  dalam  proyek  konstruksi  bisa menjamin  dengan  cermat  dan  pasti  sehingga  seluruh  pekerjaan  bisa  diselenggarakan dengan  biaya  yang  hemat  (cost  underrun),  jadwal  tepat  waktu  (on  schedule)  serta memenuhi  kualitas  dan  spesifikasi  yang  telah  ditetapkan  (on  specification).  Adapun, Dipohusodo  (1996)  menyatakan  bahwa  ukuran  keberhasilan  proyek  konstruksi  salah satunya  ditentukan  oleh  dampak  yang  ditimbulkan  dengan  adanya  proyek  (risiko) kalaupun ada diharapkan seminimal mungkin. Hal yang sama ditegaskan oleh Santoso (2009)  yang  memaparkan  bahwa  kriteria-kriteria  dalam  menentukan  keberhasilan proyek konstruksi meliputi biaya hemat, waktu tepat, mutu akurat dan nihil kecelakaan kerja (zero accident) sejak awal pelaksanaan konstruksi hingga selesai.
Seperti kita ketahui bersama, dalam penyelenggaraan proyek konstruksi peranan sumber daya manusia sangat besar dalam tata  kelola dan pelaksanaannya. Akibatnya, dibalik  kesuksesan  dalam  penyelenggaraan  proyek  konstruksi  berbagai  risiko kecelakaan  kerja  dapat  dialami  oleh  tenaga  kerja.  Berdasarkan  International  Labour Organization  (ILO)  dilaporkan  di  seluruh  negara  di  dunia  sedikitnya  sebanyak  60.000
kecelakaan fatal terjadi di sektor konstruksi setiap tahunnya. Di Indonesia berdasarkan data BPS (2022) terkait ketenagakerjaan dicatat bahwa  jumlah keseluruhan kecelakaan kerja  dinilai  masih  relatif  tinggi,  meliputi  114.235  kasus  kecelakaan  kerja  terjadi sepanjang tahun 2019 dan meningkat menjadi 177.161 kasus kecelakaan kerja sepanjang Januari  sampai  Oktober  2020.  Faktor  penyebab  di  balik  terjadinya  kecelakaan  kerja  di proyek  konstruksi  pun  beragam,  mulai  dari  kurangnya  kedisipilinan  tenaga  kerja mematuhi  K3,  perusahaan  yang  terburu-buru  dalam  mengejar  keterlambatan  proyek, hingga  kurangnya  tenaga  ahli  di  lapangan.  Selanjutnya,  Kementrian  PUPR  (2020) menyatakan  bahwa kasus  kecelakaan  kerja  dalam  pembangunan  infrastruktur  yang terjadi  belakangan  ini  menjadi  perhatian  semua  pihak,  dampak  dari  kecelakaan  kerja berimbas pada kerugian material, korban jiwa, gangguan kesehatan dan  mengganggu produktivitas.  Oleh  karena  itu  pemerintah  perlu  melakukan  upaya  yang  nyata  untuk mencegah  dan  mengurangi  kecelakaan  di  dunia  kerja  yang  biasanya  terjadi  karena kelalaian dan pelanggaran peraturan.
Berkaitan dengan adanya risiko kecelakaan kerja di proyek konstruksi, pemerintah berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  pada pasal  86  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  setiap  pekerja/buruh  mempunyai  hak  untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dan pasal 87 ayat (1) dinyatakan  bahwa  setiap  perusahaan  wajib  menerapkan  sistem  manajemen keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang  terintegrasi  dengan  sistem  manajemen perusahaan (Presiden Republik Indonesia, 2003). Selanjutnya, Iswaningsih et al. (2021) berpendapat  bahwa  dalam  menghadapi  masalah  dalam  regulasi  dan  disharmoni peraturan  perundang-undangan  dalam  hukum  ketenagakerjaan,  serta  dalam  rangka mencapai pengurangan yang signifikan tingkat pengangguran di Indonesia dipandang perlu  diadakan  reformasi  terkait  perundang-undangan  yang  ada.  Oleh  karena  itu, pemerintah  akhirnya  memperbaharui  undang-undang  ketenagakerjaan  menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Presiden Republik Indonesia (2020)  menyatakan  dalam  ketentuan  umum  pasal  1  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  cipta kerja  adalah  upaya  penciptaan  kerja  melalui  peningkatan  kemudahan,  perlindungan,
dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, peningkatan ekosistem investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
Selanjutnya,  Suhartoyo  (2019)  berdasarkan  hukum  normatif  didapatkan  bahwa perlindungan  hukum  bagi  buruh  dalam  sistem  hukum  ketenagakerjaan  nasional meliputi: 1) perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja; 2)  perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja;  3)  perlindungan  hukum    untuk membentuk  dan  menjadi  anggota  serikat  pekerja/serikat  buruh;  4)  perlindungan  atas hak-hak  dasar  pekerja/buruh  untuk  berunding    dengan  pengusaha.  Bentuk perlindungan  yang  diusulkan  oleh  Nurcahyo  (2021)  bahwa  adanya  kewajiban  bagi pemberi  kerja  untuk  mendaftarakan  tenaga  kerjanya  ke  dalam  kepesertaan  BPJS  dan tanggung  jawab  pemberi  kerja  apabila  tidak  mendaftarkan  kepesertaan  BPJS  adalah adanya  sanksi  mulai  dari  peringatan  tertulis,  denda,  dan  tidak  dapat  mendapatkan layanan  publik  tertentu.  Sementara  itu,  Rismansyah    Hadis  (2019)  memberi  catatan bahwa  meskipun  tersedia  beragam  payung  hukum  yang  seharusnya  cukup  untuk melindungi  hak  pekerja  perempuan  di  Indonesia  pada  saat  ini,  tetapi  pada kenyataannya  aturan-aturan  tersebut  tidak  cukup  mampu  melindungi  hak  pekerja perempuan.  Adapun,  Purgito  (2018)  berdasarkan  studi  kasus  tentang  pedoman perjanjian  kerja  waktu  tertentu  dalam  pelaksanaannya  tidak  berjalan  sesuai  undang- undang ketenagakerjaan yang berlaku, ditemukan adanya hambatan berasal dari pihak pengusaha dan pekerja dan ditunjang oleh lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perjanjian kerja tersebut.
Berbekal  dengan  kondisi  di  Indonesia  saat  ini  sektor  konstruksi  (proyek konstruksi)  masih  menjadi  penyumbang  terbesar  tingginya  angka  kecelakaan  tenaga kerja di Indonesia dan didukung oleh beberapa kasus bentuk perlindungan tenaga kerja yang  kurang  memadai,  maka  sangat  diperlukan  adanya  pemetaan  terhadap  faktor perlindungan  tenaga  kerja.  Hasil  pemetaan  tersebut  diharapkan  menjadi  langkah pencegahan dini untuk dapat dilakukan oleh pelaku usaha di bidang konstruksi dengan sasaran  dapat  meminimalisir  terjadinya  kecelakaan  kerja.  Oleh  karena  itu,  adanya penelitian  tentang  analisa  faktor  perlindungan  tenaga  kerja  pada  proyek  konstruksi
berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sangat penting untuk dilakukan.

## B. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini digunakan analisis diskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner. Responden ditentukan dengan syarat  mempunyai  pengalaman  dalam  penyelenggaraan  proyek  konstruksi  minimal  2 tahun  dengan  posisi  jabatan  sebagai  manajer  proyek  konstruksi  atau  setara.  Posisi jabatan  berkaitan  dengan  pengambilan  keputusan  strategis  yang  mempunyai  otoritas (kewenangan)  dalam  penyelenggaraan  proyek  konstruksi.    Jumlah  responden  yang menanggapi  terhadap  kuisioner  yang  dibagikan  adalah  43  orang  mewakili  masing- masing perusahaan konstruksi dari skala usaha menengah sampai besar berkedudukan di Provinsi Jawa Timur.
Penilaian  pada  penelitian  ini  menggunakan  skala  likert  berdasarkan  Andrew Anondho (2019); Sugiyanto  Indah (2021)  Sugiyono (2018) untuk mengukur sikap, pendapat,  dan  persepsi  responden  yang  digunakan.  Pada  skala  tersebut,  ditentukan kriteria  penilaian  oleh  responden  adalah  tingkat  sensivitas  faktor-faktor  perlindungan terhadap peluang risiko kecelakaan di bidang proyek konstruksi menggunakan skala 1 sampai 5 ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Skala dan kriteria penilaian responden
No Kriteria penilaian Skala penilaian Keterangan 1 Sangat tidak penting 5 Sangat  tidak  sensitif  terhadap  perlindungan tenaga kerja 2 Tidak penting 4 Tidak  sensitif  terhadap  perlindungan  tenaga kerja 3 Cukup penting 3 Cukup  sensitif  terhadap  perlindungan  tenaga kerja 4 Penting 2 Sensitif terhadap perlindungan tenga kerja 5  Sangat penting 1 Sangat  sensitif  terhadap  perlindungan  tenaga kerja
Sumber: Andrew  Anondho (2019); Sugiyono (2018)  Sugiyanto  Indah (2021)
Berdasarkan  pasal  7  ayat  (2)  Undang-undang  Cipta  Kerja  No.  11  tahun  2020 dinyatakan tentang kategori tingkat risiko dan peringkat skala risiko. Kategori tingkat risiko meliputi: 1) berpeluang kecil (  5%) risiko terjadi, 2) berpeluang sedang (5 - 15%) risiko terjadi, 3) berpeluang tinggi ( 15%) risiko terjadi. Adapun peringkat skala usaha terdiri:  1)  usaha  dengan  risiko  rendah,  2)  usaha  dengan  risiko  menengah,  3)  usaha dengan  risiko  tinggi.  Berkaitan  ketentuan  dalam  undang-undangan  tersebut,  pada penelitian  ini  akan  dianalisis  sejumlah  faktor  di  bidang  proyek  konstruksi  yang mempengaruhi    terjadinya  peluang  kecelakaan  kerja  berdasarkan  asal-usul  sumber potensialnya  (Anonimous,  2021;  Christina  et  al.,  2012;  Sugiyanto    Sulfiani,  2020), terdiri:
1. Visi dan misi perusahaan.
2. Aturan dan prosedur perusahaan.
3. Ruang komunikasi antar tenaga kerja.
4. Kompetensi yang dimiliki tenaga kerja.
5. Kondisi lingkungan kerja
6. Keterlibatan tenaga kerja
7. Metode kerja
8. Peralatan keselamatan kerja
Asal-usul  sumber  potensial  terjadinya  kecelakaan  kerja  tersebut  di  atas,  diukur menggunakan indikator yang relevan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perlindungan  tenaga  kerja  pada  proyek  konstruksi.  Selanjutnya,  dianalisis  untuk menentukan  urutan  peringkat  faktor-faktor  mana  saja  yang  paling  berpengaruh menjadi  fungsi  terpenting  berdasarkan  hasil  rekapitulasi  penilaian  responden. Berdasarkan Andrew  Anondho (2019); Megawati  Lirawati (2020; dan Yudhagama (2020),  tingkat  sensivitas  pengaruhnya  dihitung  menggunakan  metode  indek kepentingan relative, dengan persamaan sebagai berikut ini:
Indek kepentingan relatif = ...............................................................................................(1) Dimana:
W  adalah  skala  penilaian  responden,  A  adalah  skala  tertinggi  dan  N  adalah  jumlah responden.
Berdasarkan  perhitungan  indek  kepentingan  relatif  tersebut  di  atas,  digunakan untuk  memberi  peringkat  atas  faktor-faktor  yang  berpengaruh    pada  perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi. Akhirnya, akan didapatkan faktor yang memiliki indek  kepentingan  relatif  tertinggi,  menjadi  fungsi  terpenting  dalam  mempengaruhi perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Karakteristik Responden
Berdasarkan  43  responden  yang  memberikan  penilaian  terhadap  factor-faktor berpengaruh  dan  memberikan  perlindungan  tenaga  kerja  pada  proyek  konstruksi, dapat  diketahui    dengan  posisi  jabatannya  masing-masing.  Komposisi  jabatan responden tersebut adalah terdiri manajer proyek 9 orang (20,93%), manajer operasional 11  orang  (25,58%),  direktur  operasional  7  orang  (16,28%),  manajer  lapangan  6  orang (13,95%),  dan  pemilik  (owner)    10  orang  (23.26%).  Komposisi  jabatan  responden  dapat disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut ini:

## Gambar 1. Posisi jabatan responden
Pada Gambar 1 tersebut dapat diperinci posisi jabatan responden terbanyak adalah manajer  operasional  (26%),  disusul  pemilik  (owner)  (23%),  manajer  proyek  (21%), direktur  operasioanl  (16%)  dan  terendah  manajer  lapangan  (14%).  Selanjutnya,  dapat
diuraikan  karakteristik  masing-masing  responden  yang  terlibat  dan  berpartisipasi dalam penelitian ini ditampilkan pada Tabel 2 sebagai berikut ini:
Tabel 2. Karakteristik responden
No Data responden Karakteristik responden Jumlah Orang % 1 Jenis kelamin Pria 43 43 2 Wanita 0 0 Total 43 100 1 Usia 20–25 th 0 0 2 26–30 th 5 12 3 31–40 th 11 26 4 ≥ 40 th 27 62 Total 43 100 1 Masa kerja 2 th 5 12 2 3 th 5 12 3 5 th 9 35 4 5 th 24 41 Total 43 100 1 Pendidikan SLTA 9 21 2 Diploma 4 9 3 Sarjana 30 70 Total 43 100
Sumber: Data diolah (2022)
Pada  Tabel  2  tersebut  dapat  dijelaskan  responden    memiliki  karaktersitik  yang seluruhnya  berjenis  kelamin  pria  (100%)  dengan  mayoritas  memiliki  usia  ≥  40  tahun (62%), masa kerja  5 tahun (41%) dan pendidikan sarjana (70%).

## 2. Analisis Faktor Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Di Proyek Konstruksi
Ramli (2018) berpendapat bahwa pencegahan  kecelakaan kerja tidak bisa dilakukan dengan  mengganti  manusia,  tetapi  harus  menghilangkan  penyebab  tidak  langsung sebagai  penyebab  dasar  suatu  kecelakaan.  Adanya  faktor  kesalahan  manusia  yang dianggap  kurang  kompeten  sehingga  berpotensi  menyebabkan  kecelakaan,  tidak
sepenuhnya  dianggap  benar.  Hal  ini,  dipertegas  oleh  Husen  (2011)  bahwa  faktor manusia  hanyalah  mata  rantai  paling  ujung  dari  proses  terjadinya  kecelakaan  tenaga kerja.  Berdasarkan  Undang-undang  Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, digunakan  untuk  menjabarkan  lingkup  perlindungan  tenaga  kerja  ke  dalam  faktor- faktor  perlindungan  tenaga  kerja  yang  dinilai  oleh  responden  (Christina  et  al.,  2012; Sugiyanto    Sulfiani,  2020).  Selanjutnya,  hasil  penilaian  responden  terhadap  faktor- faktor  tersebut  menggunakan  persamaan  nomor  (1)  sehingga  didapatkan  hasil perhitungan indek kepentingan relatif (RII) disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

## Tabel 3. Indek kepentingan relatif berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian responden atas faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi
No Sumber potensial Faktor-faktor dalam bidang perlindungan tenaga kerja Total skala RII 1 Visi dan misi perusahaan Komitmen  perlindungan  tenaga  kerja  diintegrasikan  dengan manajemen perusahaan 217 96,26 3 Perlindungan tenaga kerja menjadi salah satu prioritas dalam perusahaan 211 93,93 Perlindungan  tenaga  kerja  diawasi  secara  efektif  dalam pelaksanaannya 213 94,86 Target  pencapaian  kinerja  perusahaan  seiring  dengan  tidak adanya kecelakaan kerja 221 98,12 1 2 Aturan dan prosedur perusahaan Perlindungan  tenga  kerja  didukung  aturan  dan  prosedur perusahaan 211 93,93 Pelatihan secara intensif dalam perlindungan tenaga kerja 209 93,00 Aturan  dan  prosedur  perlindungan  tenaga  kerja  diterapkan dengan konsisten 215 95,33 5 Sangsi terhadap pengabaian perlindungan tenga kerja 209 93,00 Aturan  dan  prosedur  perlindungan  tenaga  kerja  diperbarui secara berkala 216 95,79 4 3 Ruang komunikasi antar tenaga kerja Ruang  komunikasi  yang  memadai  dalam  perlindungan tenaga kerja 184 81,84 Komunikasi dalam perlindungan antar tenaga kerja 173 76,72 Komunikasi intensif dan terarah dalam perlindungan tenaga kerja 208 92,54 4 Kompetensi yang dimiliki tenaga kerja Kompentensi tenaga kerja memenuhi persyaratan kerja 211 93,93 Tenaga kerja bekerja berdasarkan job description 195 86,51 Tenaga kerja bekerja dengan tindakan aman 218 96,72 2 Tenaga kerja bekerja dalam batas kapasitas yang dimiliki 163 72,53 Tenaga kerja memahami program perlindungan kerja 163 72,54 5 Kondisi lingkungan kerja Lingkungan kerja yang aman dalam bekerja 216 95,79 4 Kondisi  lingkungan  kerja  mendukung  perlindungan  tenaga kerja 196 86,96 Budaya  perusahaan  yang  mendukung  perlindungan  tenaga kerja 218 96,72 2 6 Keterlibatan tenaga kerja Tenaga kerja dilibatkan dalam program perlindungan 211 93,93 Tenaga kerja dapat melapor ketika situasi bahaya 152 67,42
Antar tenaga kerja saling mengingatkan situasi bahaya 164 73,00 Tenaga  kerja  terlibat  penyampaian  informasi  dalam  situasi bahaya 207 92,07 7 Metode kerja Metode kerja digunakan berprinsip mengutamakan keselamatan kerja 221 98,12 1 Metode  kerja  yang  mendukung  tindakan  aman  dalam bekerja 193 85,56 Metode kerja mendukung lingkungan  aman dalam bekerja 184 81,84 8 Peralatan keselamatan kerja Peralatan keselamatan kerja tersedia cukup 213 94,86 Peralatan keselamatan kerja berfungsi baik 198 87,89 Peralatan keselamatan kerja memenuhi spesifikasi 183 81,38
Sumber: Data diolah (2022)
Pada  Tabel  3  tersebut,  ditampilkan  hasil  penghitungan  indek  kepentingan  relatif dari faktor-faktor yang dianalisis dalam lingkup perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi.  Perhitungan  tersebut  berasal  dari  pengolahan  data  skala  likert  hasil penilaian responden atas kuisioner yang diberikan. Dengan demikian, pada penelitian ini  didapatkan  5  (lima)  faktor  yang  memiliki  indek  kepentingan  relatif  tertinggi, menjadi  fungsi  terpenting  dalam  mempengaruhi  perlindungan  tenaga  kerja  pada proyek konstruksi, meliputi:
1. Perlindungan  tenaga  kerja  digunakan  sebagai  indikator  pengukuran  kinerja  perusahaan dan metode kerja berpedoman pada program  keselamtan dan kesehatan kerja , dengan memiliki RII=98,14%.
2. Tenaga  kerja  bekerja  dengan  tindakan  aman  dan  budaya  perusahaan  yang mendukung perlindungan tenaga kerja, dengan memiliki RII=96,74%.
3. Komitmen  perlindungan  tenaga  kerja  diintegrasikan  dengan  manajemen  perusahaan dengan memiliki RII=96,28%.
4. Aturan  dan  prosedur  perlindungan  tenaga  kerja  diperbarui  secara  berkala serta lingkungan kerja yang aman dalam bekerja, dengan memiliki RII =95,81%.
5. Aturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja diterapkan dengan konsisten dengan memiliki RII=95,35%.
Perlindungan  tenaga  kerja  digunakan  sebagai  indikator  pengukuran  kinerja perusahaan  dan  metode  kerja  berpedoman  pada  program  keselamtan  dan  kesehatan kerja (K3) merupakan peringkat tertinggi pertama yang menjadi temuan dalam analisa pada  penelitian  ini.  Hal  tersebut  mementahkan  terhadap  suatu  pandangan  bahwa
program K3 hanya penghalang atau penghambat kemajuan dalam pelaksanaan poyek. Berdasarkan Saragi  Sinaga (2021) dikemukakan bahwa tenaga kerja pada umumnya memiliki  pengetahuan  sangat  terbatas  dalam  hal  perlindungan  tenaga  kerja,  sehingga berparadigma tentang program keselamatan dan kesehatan kerja di proyek konstruksi berpengaruh  negatif  dan  sifatnya  mengganggu  terhadap  kinerja .  Paradigma  tersebut didapat dari hasil studi yang dilakukan, yaitu alat pelindung diri yang wajib dikenakan oleh  pekerja  saat  bekerja,  sering  diabaikan  dengan  alasan  mengganggu,  merasa  tidak nyaman dan sudah terbiasa bekerja dengan tanpa menggunakan peralatan tersebut. Hal seperti  inilah  yang  menjadi  tantangan  dan  sekaligus  menjadi  pemicu  mengapa terjadinya kecelakaan kerja di bidang konstruksi menyumbang dengan angka tertinggi. Oleh karena itu, Ramli (2018) memberikan pandangan bahwa prinsip dalam melakukan pencegahan  kecelakaan  kerja  adalah  dengan  menghilangkan  faktor  penyebabnya berupa  tindakan  tidak  aman  dan  kondisi  lingkungan  yang  tidak  aman.  Dengan demikian,  dalam  pelaksanaan  konstruksi  dengan  adanya  perlindungan  tenaga  kerja digunakan  sebagai  indikator  pengukuran  kinerja  perusahaan  dan  metode  kerja berpedoman  pada  program  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  diyakini  dapat mengeliminasi  bahkan  bisa  menciptakan  kondisi  nihil  kecelakaan  kerja.  Kondisi  yang tercipta  demikian  tersebut,  pada  akhirnya    akan  berpengaruh  pada  kenaikan  output) dengan adanya peningkatan produktivitas karyawan secara keseluruhan.
Tenaga  kerja  bekerja  dengan  tindakan  aman  dan  budaya  perusahaan  yang mendukung  perlindungan  tenaga  kerja  merupakan  peringkat  tertinggi  kedua  yang menjadi  temuan  dalam  analisa  pada  penelitian  ini.  Sebagai  gambaran  mengenai banyaknya  kasus  kecelakaan  tenaga  kerja  di  bidang  konstruksi,  salah  satunya diakibatkan karena kurang kedisiplinan dan patuh menjalankan prosedur keselamatan dalam  bekerja.  Hal  ini  seperti  yang  dikemukakan  Krisyanto  (2019)  bahwa  didapatkan pengaruh secara simultan  disiplin terhadap keselamatan  kesehatan kerja (K3) dengan koefisien  determinasi    sebesar  85,4%,  sedangkan  sisanya  14,6%  dijelaskan  oleh  faktor lain seperti gaji, motivasi kerja, lingkungan kerja dan lain-lain. Sementara itu, Zainal et al.  (2016)  melaporkan  bahwa  terdapat  pengaruh  kedisiplinan  dan  kelalaian  kerja terhadap  kecelakaan  kerja.  Hubungan  tersebut  dapat  dijelaskan,  yaitu  didapat  pola
hubungan megatif antara kedisiplinan kerja dengan kejadian kecelakaan kerja, dimana adanya  peningkatan  kedisiplinan  menghasilkan  penurunan  kejadian  kecelakaan  kerja. Sebaliknya,  dapat  dijelaskan  tentang  pola  hubungan  positif  antara  kelalaian  dengan kejadian  kecelakaan  kerja,  dimana  jika  terjadinya  peningkatan  kelalaian  kerja  akan menghasilkan  peningkatan  risiko  kecelakaan  kerja.  Dengan  demikian,  dalam  upaya menekan angka kecelakaan kerja di proyek konstruksi diperlukan adanya karakter yang membentuk budaya dalam patuh terhadap prosedur keselamatan sehingga tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan cara yang aman.
Komitmen  perlindungan  tenaga  kerja  diintegrasikan  dengan  manajemen perusahaan merupakan peringkat tertinggi ketiga yang menjadi temuan dalam analisa pada  penelitian  ini.  Pentingnya  faktor  perlindungan  tenaga  kerja  dengan  penerapan kebijakan  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan  3  alasan  kuat,  yaitu  1)  perusahaan  wajib bertindak  dengan  nyata  dalam  upaya  pencegahan  kecelakaan  kerja  dan  menjamin keselamatan  kerja  karyawannya  atas  dasar  perikemanusiaan,  2)  mematuhi  berbagai payung  hukum  ketenagakerjaan  meliputi  undang-undang,  peraturan  pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri maupun surat edaran, dan 3) alasan  ekonomi  karena  kecelakaan  kerja    dapat  menimbulkan  dampak  kerugian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  bagi  perusahaan  (Anonimous,  2021;  Ramli,  2018). Selanjutnya,  Noviastuti  et  al.  (2018)  melaporkan  dalam  studinya  didapatkan  bahwa kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sudah dilaksanakan namun belum optimal dan hanya pemenuhan hukumnya saja . Adapun, Syahrawati (2019) menegaskan bahwa terdapat  hubungan  positif  antara  kecelakaan  kerja  dengan  pemberlakuan  program keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  yaitu  penerapan  program  tersebut  akan mempengaruhi  62%  terhadap  risiko  kecelakaan  kerja.  Hal  tersebut  dikonfirmasi  oleh Alamsyah  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  sistem  manajemen  keselamatan  dan kesehatan  kerja  yang  terdiri  penetapan  kebijakan  K3,  perencanaan  K3,  pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja K3  secara  simultan  mempunyai  pengaruh  terhadap  kepuasan  kerja  tenaga  kerja konsruksi.  Dengan  demikian,  komitmen  perlindungan  tenaga  kerja  diintegrasikan
dengan  manajemen  perusahaan  akan  memberikan  dampak  yang  cukup  signifikan terhadap penurunan angka kecelakaan kerja di bidang konstruksi dan kepuasan kerja.
Aturan  dan  prosedur  perlindungan  tenaga  kerja  diperbarui  secara  berkala  dan lingkungan  kerja  yang  aman  dalam  bekerja  merupakan  peringkat  tertinggi  keempat yang  menjadi  temuan  dalam  analisa  pada  penelitian  ini.  Dalam  hal  ini  kedua  faktor perlindungan  tersebut  sangat  berkaitan  sehingga  dapat  dijelaskan  bahwa  budaya organisasi berpengaruh pada hubungan antara anggota organisasi dan hubungan antar organisasi  (Anonimous,  2017).  Pola  hubungan  tersebut  sekaligus  dapat  meningkatkan kepuasan kerja dengan terjadinya adaptasi para karyawan terhadap budaya perusahan yang lebih nyaman dan aman dalam lingkungan kerja dalam perusahaan. Dalam studi yang lain, Syariffudin  Parma (2020) berdasarkan analisis jalur didapatkan bahwa: 1) lingkungan  kerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  karayawan,  2)  keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 3) lingkungan kerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  dan  4) lingkungan  kerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  karyawan  melalui keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun, Nuraini (2020) menambahkan bahwa secara konseptual  antara  lingkungan  kerja,  aturan  dan  prosedur  perusahaan  serta  tindakan karyawan  berpengaruh  terhadap  kecelakaan  kerja.  Akhirnya,  Alfatiyah  et  al.  (2020) mengkonfirmasi bahwa jika perusahaan dapat menjalankan semua sistem dan program yang ada dengan baik dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya alat pelindung diri dan memperhatikan kondisi lingkungan kerja, jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan seksama, maka akan dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja serta memperlancar pekerjaan para karyawan.
Aturan  dan  prosedur  perlindungan  tenaga  kerja  diterapkan  dengan  konsisten merupakan  peringkat  tertinggi  kelima  yang  menjadi  temuan  dalam  analisa  pada penelitian ini. Berdasarkan Fertilia  Ashadi (2020)  Fertilia (2020) dinyatakan bahwa didapatkan  jenis  risiko  tertinggi  atas  terjadinya  kecelakaan  kerja  yang  diperoleh  dari pengamatan  rangkaian  proses  kerja  serta  ditemukan  perusahaan  tidak  memberikan penyegaran  pelatihan  K3  khusus  untuk  pekerjaan  berisiko  tinggi.  Selanjutnya, Rukhviyanti  (2020)  mengklarifikasi  hasil  temuan  tersebut  dengan  pentingnya
penerapan  K3  pada  operasi  perusahaan  mampu  meningkatkan  motivasi  dan  kinerja karyawan.  Latuconsina  (2021)  juga  memberikan  pernyataan  yang  sama  bahwa pengaruh  penerapan  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  (K3)  berpengaruh  positif terhadap kinerja pekerja, sedangkan Soelton  Budiyanti (2017) menambahkan bahwa secara  simultan  adanya  program  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3)  dan pengembangan    karyawan  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja karyawan.  Akhirnya,  aturan  dan  prosedur  perlindungan  tenaga  kerja  diterapkan dengan  konsisten  dalam  perusahaan  bidang  konstruksi,  disamping  secara  signifikan mampu menurunkan angka kecelakaan kerja juga dapat meningkatkan motivasi, kinerja dan pengembangan karir karyawan.

## C. PENUTUP
Hasil analisis faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didapatkan 5 (lima) faktor memiliki  indek  kepentingan  relatif  tertinggi,  menjadi  fungsi  terpenting  dalam mempengaruhi sensivitas perlindungan tenaga kerja, meliputi:
1. Perlindungan  tenaga  kerja  digunakan  sebagai  indikator  pengukuran  kinerja perusahaan dan metode kerja berpedoman pada program keselamtan dan kesehatan kerja, dengan memiliki RII=98,12%.
2. Tenaga  kerja  bekerja  dengan  tindakan  aman  dan  budaya  perusahaan  yang mendukung perlindungan tenaga kerja, dengan memiliki RII=96,72%.
3. Komitmen perlindungan tenaga kerja diintegrasikan dengan manajemen perusahaan dengan memiliki RII=96,26% .
4. Aturan  dan  prosedur  perlindungan  tenaga  kerja  diperbarui  secara  berkala  serta lingkungan kerja yang aman dalam bekerja, dengan memiliki RII=95,79% .
5. Aturan  dan  prosedur  perlindungan  tenaga  kerja  diterapkan  dengan  konsisten dengan memiliki RII=95,33% .

## DAFTAR REFERENSI
Alamsyah,  F.  A.  (2018).  Studi  Pengaruh  Penerapan  Kebijakan  Sistem  Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi.  Jurnal  Tugas  Akhir  Jurusan  Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas  Hasanuddin, Gowa, 1(1), 1–12.
Alfatiyah, R., Bastuti, S.,  Prasetiyo, T. T. (2020). Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja Serta  Jaminan  Sosial  Terhadap  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  dengan Metode  Regresi  Linear  Berganda  pada  PT.  Delta  Citra  Mandiri.  Prosiding  Seminar Ilmiah Nasional:  “Membangun Paradigma Kehidupan Melalui  Multidisiplin Ilmu,” 105– 115.
Alika,  R.  (2019).  Pembangunan  Infrastruktur  Secara  Masif  Akankan  Dongkrak  Ekonomi. https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a5551ef43c/pembangunan- infrastruktur-masif-akankah-dongkrak-ekonomi. Diakses 25 maret 2022
Andrew,  M.,    Anondho,  B.  (2019).  Evaluasi  Kebutuhan  Pengguna  Jasa  Konstruksi Dengan Pendekatan Building Information Modeling. Jurnal Mitra Teknik Sipil, 2(1), 27–36.
Annur, C. M. (2021).  Terbesar Dalam  Enam  Tahun Anggaran Infrastruktur Capai  Rp. 4174
Triliun Pada 2021.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/16/terbesar-dalam-enam- tahun-anggaran-infrastruktur-capai-rp-4174-triliun-pada-2021.  Diakses  pada  5 maret 2022
Anonymous.  (2017).  Pengaruh  Lingkungan  Kerja,  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  (K3),
Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja.
https://bbs.binus.ac.id/management/2017/10/591/. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022.
Anonymous.  (2021).  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja.  https://gajimu.com/pekerjaan- yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja. Diakses pada tanggal 26 Mei 2022
BPS. (2022). Konstruksi Jadi Sektor Penyumbang Kecelakaan Kerja Terbanyak, Profesi Ahli K3 Konstruksi Banyak Dibutuhkan. https://mutiaramutusertifikasi.com/konstruksi-jadi- sektor-penyumbang-kecelakaan-kerja-terbanyak-profesi-ahli-k3-konstruksi-
banyak-dibutuhkan/. Diakses pada tanggal 26 Februari 2022.
Christina,  Yuni,  W.,    Thoyib,  L.  D.  (2012).  Pengaruh  Budaya  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kinerja Proyek Konstruksi. Jurnal Rekayasa Sipil, 6. Dipohusodo, I. (1996). Manajemen Proyek Dan Konstruksi. Kanisius, Jakarta.
Ervianto, W. I. (2015). Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi (Ed. Revisi). Jogjakarta: Andi Offset.
Fertilia,  N.  C.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3) Terhadap  Efektivitas  Pencegahan  Kecelakan  Kerja.  Rekayasa  Sipil,  9(1),  25–38. https://doi.org/10.22441/jrs.2020.v09.i1.05
Fertilia, N. C.,  Ashadi, R. F. (2020). Identifikasi Risiko pada Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecelakaan Kerja. Rekayasa Sipil, 9(1), 25–32.
Husen, A. (2011). Manajemen Proyek. Jogjakarta: Andi Offset.
Iswaningsih, M. L., Budiartha, I. N. P.,  Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap  Tenaga  Kerja  Lokal  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Omnibus  Law  Cipta  Kerja.  Jurnal  Preferensi  Hukum,  2(3),  478–484. https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484
Kementrian  PUPR.  (2020).  Upaya  Kementerian  PUPR  dalam  Pencegahan  Kecelakaan  Kerja Konstruksi.  https://pu.go.id/berita/upaya-kementerian-pupr-dalam-pencegahan- kecelakaan-kerja-konstruksi. Diakses pada tanggal 13 Mei 2022.
Krisyanto,  E.  (2019).  Pengaruh  Disiplin  Kerja  Dan  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  PT.  Inkabiz  Indonesia,  Tangerang  Selatan. JURNAL SeMaRaK, 2(3), 31–45. https://doi.org/10.32493/smk.v2i3.3480
Latuconsina,  H.  J.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Penerapan  Keselamatan  Dan  Kesehatan Kerja  Terhadap  Kinerja  Pekerja  Konstruksi  Pada  Proyek  Pembangunan  Terminal LPG  Pressurized  Wayame  Ambon.  Tugas  Akhir  Program  Studi  Teknik  Sipil  Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, Yogjakarta.
Megawati, L. A.,    Lirawati. (2020). Analisis Faktor Keterlambatan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. Jurnal Teknik, 21(2), 27–34.
Noviastuti,  T.  K.,  Ekawati,    Kurniawan,  B.  (2018).  Analisis  Upaya  Penerapan
Manajemen  K3  Dalam  Mencegah  Kecelakaan  Kerja  Di  Proyek  Pembangunan Fasilitas  Penunjang  Bandara  Oleh  Pt.X  (Studi  Kasus  Di  Proyek  Pembangunan Bandara Di Jawa Tengah). Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), 6(5), 648–653. Nuraini, D. A. (2020). Hubungan Lingkungan kerja, Work Permit, Faktor Manusia, dan Kecelakaan Kerja: Pendekatan Konseptual. Jurnal Ilmu Manajemen, 6(2), 16–24.
Nurcahyo,  N.  (2021).  Perlindungan  hukum  tenaga  kerja  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Jurnal  Cakrawala  Hukum,  12(1),  69–78. https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781
Paikun.  (2020).  Peran  Teknik  Sipil  Dalam  Pertumbuhan  Ekonomi  Bangsa. https://nusaputra.ac.id/peran-teknik-sipil-dalam-pertumbuhan-ekonomi-bangsa/ Presiden  Republik  Indonesia.  (2003).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Kementrian  Sekertariat  Negara  Republik Indonesia, Jakarta, 1–49.
Presiden  Republik  Indonesia.  (2020).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020 Nomor  245;  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6573)  Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta. https://jdih.setneg.go.id/Produk
Purgito.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  Telaah  Berdasarkan  Undang–Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan,
9(1), 37. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1175
Ramli, S. (2018). Sistem Manajemen Keselamatan  Kesehatan Kerja. Dian Rakyat, Jakarta. Rismansyah,  M.  R.,    Hadis,  Y.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja Perempuan  Indonesia  Di  Tempat  Kerja  Dan  Kaitannya  Dengan  Pembangunan Nasional. Padjadjaran Law Review, 7(2), 38–55.
Rukhviyanti,  V.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Manajemen  K3  Terhadap  Kinerja Karyawan  Melalui  Motivasi  Pada  Perusahaan  Garmen  Di  Kawasan  Industri Rancaekek. Tugas Akhir STIE STAN Indonesia Mandiri, Jakarta.
Santoso, B. (2009). Manajemen Proyek: Konsep dan Implementasi. Graha Ilmu, Yogjakarta. Saragi, T. E.,  Sinaga, R. E. (2021). Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek
Pembangunan  Rumah  Susun  Lanjutan  Provinsi  Sumatera  Utara  I  Medan.

## CONSTRUCT: Jurnal Teknik Sipil, 1(1), 41–48.
Soeharto,  I.  (2019).  Manajemen  Proyek  Dari  Konseptual  Sampai  Operasional.  Jakarta: Erlangga.
Soelton,  M.,    Budiyanti,  L.  (2017).  Pengaruh  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  (K3)
Dan  Pengembangan  Karyawan  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  PT  Tripari Tangerang. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis, 3(02), 138–149.
Sugiyanto. (2020). Manajemen Pengendalian Proyek. Scopindo Media Pustaka, Surabaya. Sugiyanto,  Indah, C. N. (2021). Analisis Ketertarikan Penumpang Terhadap Angkutan Umum Perkotaan Angling Di Kota Tuban. Teknik WAKTU, 19(2), 1–18.
Sugiyanto,    Sulfiani.  (2020).  Pengaruh  Kebijakan  K3  Terhadap  Kinerja  Karyawan.
Jurnal Teknik Waktu, 18(02), 38–50.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD. Alfa Beta Indonesia. Suhartoyo.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Buruh  Dalam  Sistem  Hukum Ketenagakerjaan Nasional. Administrative Law and Governance Journal, 2(2), 326–336. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336
Syahrawati.  (2019).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Dan Kesehatan  Kerja  (Smk3)  Terhadap  Tingkat  Kecelakaan  Kerja  Di  Pt.  Triteguh Manunggal  Sejati  Kabupaten  Gowa.  Skripsi  Program  Studi  Manajemen  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Makasar.
Syariffudin, M.,  Parma, I. P. G. (2020). Dampak Lingkungan Kerja Serta Keselamatan Dan  Kesehatan  Kerja  Pada  Kinerja  Karyawan  Bagian  Produksi.  Prospek:Jurnal
Manajemen Dan Bisnis, 2(2), 148–154.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/Prospek/article/download/27396/pdf Yudhagama,  F.  (2020).  Analisis  Keterlambatan  Proyek  Pada  Pembangunan  Gedung Perpustakaan  UIN  Sunan  Ampel  Surabaya.  Skripsi  Program  Studi  Teknik  Sipil Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, Yogjakarta.
Zainal,  S.,  Pawennari,  A.,    Dahlan,  M.  (2016).  Pengaruh  Kedisiplinan  Dan  Kelalaian Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Di PT Sermani Steel. JIEM, 1(1), 12–17.