PERAN SERTA WARGA MISKIN DALAM PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 2010

## Tri Wahyu Rejekiningsih
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang E-mail: triwahyu_r@yahoo.com
Diterima  Mei 2011/Disetujui 15 Juni 2011
Abstract: Most  of  the  poor  in  Semarang  who  is  married  are  about  69  percent  with  3  persons  of  family dependents. 54  percent have their own  house  where  46  percent do  not have it. The poor’s  main jobs  are mostly as laborers. This is possible because the level of education are very low, there are about 59 percent have only primary school level. These condition will affect the productivity level of the poor so that they earn approximately about Rp 599.405,00 every month. The type of assistance the poor in Semarang received include: food (Raskin), health (Jamkesmas), house and road renovation (PNPM), and liquidity/ money (BLT). The periods of the assistance is once a month, for Raskin, whereas Jamkesmas provides a card for a free medical treatment.
The poor knowledge about the criteria of aid receiver is only 30 percent who knew, it means that there are 30 percent of poor people realize that they own the right to receive the aid. This causes the direct involvement level of the poor is very low, at only about 15 percent, while there are about 60 percent stated to not been involved and another 15 percent rarely involved. The form of the involvement are: participate to share or distribute, inform the other resident (notification), collect ID card and family member card of the resident who will get the aid. There are several types of assistance which is considered to accelerate resident alleviation from poverty: cheap food (Raskin), health (Jamkesmas), education (training skills), job opportunities and soft loans (capital bussiness).
Keywords: the poor , Raskin, Jamkesmas, Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskin- an telah menggulirkan program yang telah ada sejak tahun1970-an  yaitu  melalui  Rencana  Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pada Repelita I – IV telah di - tempuh secara reguler melalui program sektoral dan regional. Sedangkan pada Repelita V – VI, pemerin - tah  melaksanakan  program  penanggulangan  kemis- kinan  dengan  strategi  khusus  menuntaskan  masalah kesenjangan sosial-ekonomi. Jalur pembangunan di- tempuh secara khusus dan mensinergikan program re- guler sektoral dan regional yang ada dalam koordinasi Inpres Nomor 3 Tahun 1993 tentang Peningkatan Pe - nanggulangan Kemiskinan yang akhirnya diwujudkan melalui program IDT (Inpres Desa Tertinggal). Upaya selama  Repelita V  – VI  tersebut  gagal  akibat  krisis ekonomi dan politik tahun 1997.
Untuk mengatasi dampak krisis yang lebih bu-
ruk,  pemerintah  mengeluarkan  program  Jaring  Pen- gaman  Sosial  (JPS)  yang  dikoordinasikan  melalui Keppres Nomor 190 Tahun 1998 tentang Pembentu- kan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman So- sial. Pelaksanaan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan  dan  kendala  pelaksanaannya  selama  40 tahun terakhir meyakinkan pemerintah bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dianggap belum menca- pai harapan.
Melihat  semakin  urgennya  permasalahan  ke- miskinan di Indonesia maka melalui Keputusan Presi - den Nomor 124 Tahun 2001 junto Nomor 34 dan No- mor 8 Tahun 2002 maka dibentuklah Komite Penang- gulangan Kemiskinan (KPK) yang berfungsi sebagai forum  lintas  pelaku  dalam  melakukan  koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh  upaya  penanggulangan  kemiskinan.  Untuk
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 10
lebih  mempertajam  keberadaan  Komite  Penanggu- langan Kemiskinan maka pada tanggal 10 September 2005 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Ta- hun  2005  tentang  Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Keberadaan TKPK ini diharap- kan melanjutkan dan mamantapkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh KPK.
Tugas TKPK adalah melakukan langkah-lang- kah konkret untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk  miskin  di  seluruh  wilayah  NKRI  melalui koordinasi  dan  sinkronisasi  penyusunan  dan  pelak- sanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemis- kinan.  TKPK  juga  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat luas, dan berbagai dunia usaha untuk ber- peran serta aktif dalam menyukseskan program perce- patan penanggulangan kemiskinan.
Program  penanggulangan  kemiskinan  yang pernah dilaksanakan antara lain P4K (Proyek Pening- katan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok  Usaha  Bersama),  TPSP-KUD  (Tem- pat  Pelayanan  Simpan  Pinjam  Koperasi  Unit  desa), UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam), PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), IDT (Inpres Desa Tertinggal),  P3DT  (Pembangunan  Prasarana  Pendu- kung  Desa  Tertinggal),  PPK  (Program  Pengemban- gan  Kecamatan),  P2KP  (Program  Penanggulangan Kemiskinan  Perkotaan),  PDMDKE  (Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak krisis Ekonomi), P2MPD (Proyek  Pembangunan  Masyarakat  dan  Pemerintah Daerah),  dan  program  pembangunan  sektoral  telah berhasil  memperkecil  dampak  krisis  ekonomi  dan mengurangi kemiskinan.
Program  penanggulangan  kemiskinan  dila- kukan juga oleh koordinasi Bank Indonesia melalui berbagai  program  keuangan  mikro  ( microfinance ) bersama bank-bank pembangunan daerah (BPD) dan bank-bank  perkreditan  rakyat  (BPR)  bekerja  sama dengan lembaga-lembaga keuangan milik masyarakat seperti Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Selain  itu  beberapa  lembaga  keuangan  mi- lik pemerintah (Badan Usaha Milik Negara, BUMN) maupun milik swasta atas inisiatif sendiri menyeleng- garakan  pula  program  keuangan  mikro  dengan  ber- bagai variasi dan kekhasan masing-masing lembaga keuangan itu. Demikian pula kalangan usaha nasio- nal  non-lembaga  keuangan,  baik  milik  pemerintah (BUMN) maupun milik swasta telah mengambil ini- siatif melakukan upaya penanggulangan kemiskinan
melalui beragam program, mulai dari bantuan sosial hingga bantuan ekonomi.
Mengentaskan  kemiskinan  merupakan  upa- ya  bersama  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat (Pempus), pemerintah daerah (Pemda), dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, civitas akademika dan masyarakat.
Peranan pemda dalam upaya penanggulangan kemiskinan  sangat  strategis.  Oleh  karena  itu TKPK Nasional  mendorong  upaya  tersebut  dapat  disele- saikan secara mandiri oleh pemangku kepentingan di tingkat  lokal  (daerah).  Penanggulangan  kemiskinan merupakan tanggungjawab semua, supaya negeri kita terbebas dari kemiskinan. Langkah-langkah desentra- lisasi yang signifikan akan memberikan kesempatan yang luas untuk mendorong upaya-upaya tersebut.
Penanggulangan kemiskinan sebagai upaya pe- ningkatan kesejahteraan rakyat memiliki lingkup per- masalahannya semakin komplek, hal itu disebabkan karena pertambahan penduduk yang tidak terkontrol, ada  pula  kemiskinan  baru  yang  disebabkan  karena menjadi korban bencana alam, dan juga konflik antar kepentingan.
Permasalahan kemiskinan yang komplek terse- but dapat dirinci sebagai berikut :
Tingkat pendapatan rendah. Tingkat pendapatan yang  rendah  disebabkan  oleh  terjadinya  ketida- kadilan  dan  ketidakmerataan  dalam  distribusi penguasaan dan pengusahaan sumber daya yang tersedia.
Kualitas SDM rendah. Hal ini dikarenakan terba- tasnya akses masyarakat miskin terhadap sumber permodalan, informasi, keahlian dan pasar. Sistem Penanggulangan Kemiskinan dan perlua- san  kesempatan  kerja  yang  belum  optimal  dan efektif.
Tingkat Keberdayaan dan kemandirian masyara- kat masih rendah. Tingkat kepedulian bersama terhadap masyarakat miskin masih rendah.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  di- perlukan  upaya  yang  komprehensif  menangani  ke- miskinan.  Sehingga  perlu  dipadukan  upaya-upaya yang parsial untuk mengefektifkan upaya penanggu- langan kemiskinan baik yang ada di pusat kota mau- pun di daerah hingga pedesaan.
Penelitian ini bertujuan untuk: (a) Mengidenti- fikasi peran serta warga miskin atas program-program penanggulangan  kemiskinan.  (b)  Mengidentifikasi
a.
b.
c.
d.
e.
Tri, Peran Serta Warga Miskin Dalam Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang Tahun 2010 11 program-program  bantuan  yang  sebenarnya  sangat dibutuhkan oleh warga misikin.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Kemiskinan
Secara  etimologis,  “kemiskinan”  berasal  dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba  kekurangan.  Departemen  Sosial  dan  Badan Pusat  Statistik  mendefinisikan  kemiskinan  dari  per - spektif  kebutuhan  dasar.  Kemiskinan  didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan  dasar  minimal  untuk  hidup  layak  (BPS dan Depsos, 2002). Lebih jauh disebutkan kemiski- nan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis  nilai  standar  kebutuhan  minimum,  baik  untuk makanan  dan  non-makanan  yang  disebut  garis  ke- miskinan ( poverty line ) atau batas kemiskinan ( pov- erty treshold ). Konsep  kemiskinan  dapat  dibedakan  menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. David Harry Penny (1990) mendefinisikan kemiskinan absolut dalam kaitannya dengan suatu sumber-sum- ber materi, yang dibawahnya tidak ada kemungkinan kehidupan berlanjut; dengan kata lain hal ini adalah tingkat  kelaparan.  Sedangkan  kemiskinan  relatif adalah perhitungan kemiskinan yang didasarkan pada proporsi  distribusi  pendapatan  dalam  suatu  negara. World Bank (BPS, 2003) menyusun ukuran kemiski- nan relatif yang sekaligus digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan, yaitu dengan membagi penduduk menjadi tiga kelompok: (1) kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% penduduk berpendapatan tinggi.
Ada banyak teori tentang kemiskinan, namun menurut Michael Sherraden (Arif, 2009) dapat dike- lompokkan ke dalam dua kategori yang saling berten- tangan dan satu kelompok teori yang tidak memihak ( middle ground ), yaitu teori yang memfokuskan pada tingkah laku individu ( behavioral ), teori yang menga- rah pada struktur sosial, dan yang satu teori mengenai budaya miskin.
Menurutnya  Teori  yang  memfokuskan  pada tingkah laku individu merupakan teori tentang pilihan, harapan, sikap, motivasi dan kapital manusia ( human capital ). Teori ini disajikan dalam teori ekonomi neo- klasik,  yang  berasumsi  bahwa  manusia  bebas  men- gambil keputusan untuk dirinya sendiri dengan terse-
dianya pilihan-pilihan. Perspektif ini sejalan dengan teori  sosiologi  fungsionalis,  bahwa  ketidaksetaraan itu tidak dapat dihindari dan diinginkan adalah kenis- cayaan dan penting bagi masyarakat secara keseluru- han.  Teori  perilaku  individu  meyakini  bahwa  sikap individu  yang  tidak  produktif  telah  mengakibatkan lahirnya kemiskinan.
Teori Struktural yang bertolak belakang dengan teori perilaku memandang bahwa hambatan-hambatan struktural yang sistematik telah menciptakan ketida- ksamaan  dalam  kesempatan,  dan  berkelanjutannya penindasan  terhadap  kelompok  miskin  oleh  kelom- pok kapitalis. Variasi teori struktural ini terfokus pada topik  seperti  ras,  gender  atau  ketidak  sinambungan geografis dalam kaitannya atau dalam ketidakterkai - tannya dengan ras.
Teori budaya miskin yang dikembangkan oleh Oscar  Lewis  dan  Edward  Banfield  ini  mengatakan bahwa  gambaran  budaya  kelompok  kelas  bawah, khususnya  pada  orientasi  untuk  masa  sekarang  dan tidak adanya penundaan atas kepuasan, mengekalkan kemiskinan di kalangan mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Menurut Michael Sherraden bahwa dalam ber- bagai  bentuk,  teori  budaya  miskin  ini  berakar  pada politik  sayap  kiri  (Lewis)  dan  politik  sayap  kanan (Banfield). Dari sayap kiri, perspektif ini dikenal se - bagai  situasi  miskin,  yang  mengindikasikan  bahwa adanya  disfungsi  tingkah  laku  ternyata  merupakan adaptasi  fungsional  terhadap  keadaan-keadaan  yang sulit (Arif, 2009). Dengan kata lain kelompok sayap kiri cenderung melihat budaya miskin sebagai sebuah akibat dari struktur sosial. Sebaliknya kelompok say- ap kanan melihat tingkah laku dan budaya masyarakat kelas bawah yang mengakibatkan mereka menempati posisi di bawah dalam struktur sosial.

## Pendekatan Masalah Kemiskinan
Ada  dua  pendekatan  yang  dapat  digunakan dalam  studi  tentang  kemiskinan,  yaitu  pendeka- tan  obyektif  dan  pendekatan  subyektif.  Pendekatan obyektik  yaitu  pendekatan  dengan  menggunakan ukuran kemiskinan yang telah ditentukan oleh pihak lain terutama para ahli yang diukur dari tingkat ke- sejahteraan sosial sesuai dengan standart kehidupan. Pendekatan  subyektif  adalah  pendekatan  dengan menggunakan  ukuran  kemiskinan  yang  ditentukan oleh orang miskin itu sendiri yang diukur dari tingkat
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 12
kesejahteraan sosial dari orang miskin dibandingkan dengan orang kaya yang ada dilingkungannya. Sep- erti diungkapkan oleh Joseph F. Stepanek (Arif, 2009) bahwa  pendekatan  subyektif  menilai  kemiskinan berdasarkan  pendapat  atau  pandangan  orang  miskin sendiri.
Pendekatan  kebutuhan  dasar,  melihat  bahwa kemiskinan  sebagai  suatu  ketidakmampuan  ( lack of  capabilities )  seseorang,  keluarga  dan  masyarakat dalam  memenuhi  kebutuhan  minimum,  antara  lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendi- dikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.
Sedangakan  pendekatan  pendapatan,  melihat bahwa  kemiskinan  disebabkan  oleh  rendahnya  pen- guasaan  asset,  dan  alat-alat  produktif  seperti  tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar  pendapatan  seseorang  di  dalam  masyarakat untuk  membedakan  kelas  sosialnya.  Demikian  pula pendekatan  kemampuan  dasar  yang  menilai  bahwa kemiskinan  sebagai  keterbatasan  kemampuan  dasar seperti  kemampuan  membaca  dan  menulis  untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat.
Berbeda dengan pendekatan lainnya Pendeka- tan hak melihat bahwa kemiskinan didefinisikan se - bagai  kondisi  di  mana  seseorang  atau  sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak- hak  dasarnya  untuk  mempertahankan  dan  mengem- bangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang  diakui  secara  umum  antara  lain  meliputi  ter- penuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,  perumahan,  air  bersih,  pertanahan,  sum- berdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan  atau  ancaman  tindak  kekerasan  dan  hak untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan  sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

## Kajian Literatur Tentang Kemiskinan

## Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Penduduk Miskin
Pendapatan  masih  rendah  atau  tidak  ber- pendapatan Tidak memiliki pekerjaan tetap Pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan Tidak memiliki tempat tinggal Tidak terpenuhinya standar gizi minimal
•
•
•
•
•

## Pengertian, Ukuran dan Faktor Penyebab
Kemiskinan Banyak  pengertian  yang  diberikan  para  ahli mengenai  kemiskinan.  Ada  yang  memandang  ke- miskinan dari sisi material, atau non material, namun ada  pula  yang  memandang  dari  kedua  sisi  tersebut. Ukuran kemiskinan pun  menjadi sangat relatif sekali, seperti  halnya  pengertian  tentang  kemiskinan  terse- but. Masing-masing orang memiliki ukuran yang ber- beda. Sebagai contoh : ukuran miskin seorang petani akan sangat berbeda dengan ukuran miskin seorang pengusaha.  Perbedaan  ukuran  ini  terutama  jika  ke- miskinan  itu  dipandang  berdasarkan  subyeknya. Akan tetapi, jika kemiskinan tersebut dipandang dari obyeknya, ukurannya menjadi relatif sama yaitu uku- ran yang mendasarkan pada terpenuhinya kebutuhan dasar minimum manusia.
Abraham Maslow (1984) membagi kebutuhan manusia ke dalam 5 jenjang kebutuhan, yaitu :
Kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, tem - pat berteduh, kesehatan, dan lain-lain. Kebutuhan akan rasa aman dan tenteram, bebas dari rasa takut, jaminan keselamatan dan menda- pat pekerjaan, serta adanya peraturan yang mem- berikan bimbingan dan pengarahan untuk bertin- dak.
Kebutuhan akan rasa memiliki, diakui dan diteri- ma oleh lingkungannya, cinta-mencintai dan ke- butuhan sosial lainnya. Kebutuhan akan karya diri dan prestasi. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Berdasarkan jenjang kebutuhan manusia terse- but, seseorang dapat dikatakan miskin jika kebutuhan fisiologi belum terpenuhi atau belum memenuhi stan - dar minimum kebutuhan manusia.
Sajogyo (1977) mendefinisikan kemiskinan se - bagai suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar  minimum  yang  ditetapkan  berdasarkan  atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja  dan  hidup  sehat,  berdasarkan  atas  kebutu- han  beras  dan  kebutuhan  gizi.  Pengukuran  Sajogyo (1988) dalam membuat batasan kemiskinan di pede- saan didasarkan pada patokan cukup 1.900 kalori dan 40 gram protein per orang per hari. Ukuran tersebut dinyatakan dalam pengeluaran setara satuan kilogram beras per orang per tahun yaitu :
miskin sekali = kurang dari 240 kilogram miskin = 240 sampai 320 kilogram nyaris miskin = 320 sampai 480 kilogram.
a.
b.
c.
d. e.
a. b.
c.
Tri, Peran Serta Warga Miskin Dalam Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang Tahun 2010 13

## METODE PENELITIAN

## Definisi Operasional Variabel
Berdasarkan perdefinisi bahwa kemiskinan di - tentukan  karena  ketidakmampuan  untuk  mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk  bisa  hidup  dan  bekerja.  Untuk  memudahkan analisis,  maka  pemilihan  warga  miskin  berdasarkan data warga miskin di setiap kelurahan yang telah me- nerima dan memanfaatkan bantuan dari program pe- nanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.
Adapun  jenis  bantuan  dari  program  penang- gulangan  kemiskinan  di  Kota  Semarang  yang  telah diterima dan dimanfaatkan oleh warga miskin adalah sebagai berikut: Askeskin, Jamkesmas, BLT, Raskin, P2KP-BKM, Konversi Minyak Tanah ke LPG, PNPM Mandiri,  UED-SP,  GPS  dan  Sembako  (Bapermas Kota Semarang, 2009).

## Jenis Data
Data  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  meli- puti data sekunder dan data primer. Data sekunder di- peroleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Perem- puan Dan Keluarga Berencana Kota Semarang, BPS Provinsi  Jawa  Tengah,  publikasi  yang  dikeluarkan lembaga-lembaga  tertentu  yang  relevan  serta  kajian pustaka. Data sekunder yang diperlukan diantaranya seperti data profil warga miskin yang menerima dan memanfaatkan bantuan dari program penanggulangan kemiskinan  Kota  Semarang.  Data  sekunder  diambil dari  bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan  kemiski- nan.
Data primer diperoleh dari hasil survei dengan menggunakan  kuesioner  yang  dilakukan  terhadap warga miskin di seluruh kecamatan  Kota Semarang (16 kecamatan) dengan kriteria Rawan Miskin (RM), Miskin (M) dan Sangat Miskin (SM).

## Jumlah Sampel
Total populasi yang dijadikan obyek penelitian ini adalah sebanyak 111.557 KK Rumahtangga Miskin (Tabel  1).  Untuk  menentukan  jumlah  sampel  perhi- tungannya  berdasarkan  populasi  yang  ada  di  setiap kecamatan.  Penentuan  jumlah  sampel  yang  diambil menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut: n = N/(1+Ne 2 )             ......................................  (1)
dimana : n  = besaran sampel N = besaran populasi e  =  nilai  kritis  (batas  ketelitian)  yang  diinginkan (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel) dan besarnya nilai tersebut adalah 10 persen. Nilai kritis 10 persen dipilih karena, meru- pakan batas nilai maksimal kelonggaran yang masih dapat ditoleransi.
Jadi besarnya sampel yang akan diambil seb- agai  contoh  di  kecamatan  Semarang Tengah  adalah sebesar : n = 4.807/(1+4.807 (0,1) 2 ) = 4.807/48,07 = 100 KK. Sehingga  masing-masing  kecamatan  di  Kota Semarang  akan  diambil  sampel  sebanyak  100  KK. Secara keseluruhan jumlah sampel di Kota Semarang sebanyak 1600 KK ( 16 x 100 ).
Berdasarkan data yang ada di Bapermas Kota Semarang, bahwa ada 3 (tiga) kriteria warga miskin (obyek penelitian) yaitu Rawan Miskin (RM), Miskin (M)  dan  Sangat  Miskin  (SM),  maka  pengambilan sampel  dilakukan  secara  nonprobabilitas  (pemilihan non random) dengan menggunakan metode purposive quota  sampling . Purposive  Quota  Sampling adalah pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu dan persentasi sampelnya sesuai den- gan persentase jumlah populasinya (Jogiyanto, 2008). Dalam metode ini berdalih bahwa sampel harus mem- punyai karakteristik yang dimiliki oleh populasinya. Artinya  setiap  kecamatan  diambil  sampel  100  KK dengan  kriteria  Rawan  Miskin,  Miskin  dan  Sangat Miskin.
Pada  Tabel  2.  ditunjukkan  distribusi  sampel yang diambil pada setiap kecamatan di Kota Sema- rang. Warga dengan kriteria sangat miskin yang ada di Kota Semarang diambil semuanya sebagai sampel dengan pertimbangan bahwa merekalah prioritas dari program  pengentasan  kemiskinan.  Sementara  bagi kecamatan yang tidak memiliki warga dengan kriteria sangat miskin, jumlah sampel tetap sebanyak 100 KK dengan kriteria rawan miskin dan miskin.
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 14

## Metode Analisis
Data yang diperoleh atas dasar pengisian kue- sioner dari sampel warga miskin di Kota Semarang yang terdistribusi pada 16 kecamatan akan disajikan dalam bentuk persentase dan tabulasi, yang pada akh- irnya dianalisis secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pendataan
Dari  jumlah  sampel  yang  telah  direncanakan sebanyak 1600 responden ternyata ada beberapa ken- dala,  sehingga  sampel  yang  bisa  terambil  sebanyak 1561 responden. Oleh karena itu jumlah warga miskin yang dijadikan sampel penelitian dengan rincian seb- agai berikut :
RM M SM Jumlah Sampel 503 999 59 1561 Pendidikan Warga Miskin Dari tabulasi data primer maka diketahui bah-

## Tabel 1. Identifikasi Warga Miskin Di Kota Semarang Tahun 2009
No Kecamatan Rawan Miskin Miskin Sangat Miskin Total KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Semarang Tengah Semarang Utara Semarang Timur Gayamsari Genuk Pedurungan Semarang Selatan Candisari Gajahmungkur Tembalang Banyumanik Gunungpati Semarang Barat Mijen Ngaliyan Tugu 2.706 8.608 5.012 4.884 6.352 5.156 2.713 4.179 1.964 7.236 4.303 4.217 9.515 3.104 4.788 2.874 9.045 30.679 17.575 17.792 25.432 19.609 9.139 14.616 6.808 25.569 15.513 14.361 33.755 10.312 16.801 10.379 2.097 4.654 1.453 1.741 1.281 1.642 1.739 1.271 1.067 4.018 1.052 1.961 4.526 1.830 2.462 1.095 7.091 16.913 4.912 6.634 4.975 6.258 5.725 4.479 3.666 14.377 3.802 6.617 16.499 5.860 8.573 4.028 4 12 1 6 0 0 2 1 0 11 0 4 4 2 9 1 21 36 5 20 0 0 6 2 0 41 0 14 12 9 30 6 4.807 13.274 6.466 6.631 7.633 6.798 4.454 5.451 3.031 11.265 5.355 6.182 14.045 4.936 7.259 3.970 16.157 47.628 22.492 24.446 30.407 25.877 14.870 19.097 10.474 39.987 19.315 20.992 50.266 16.181 25.404 14.413 77.611 277.385 33.889 120.419 57 202 111.557 398.006 Sumber : Bapermas Kota Semarang, 2010. Tabel 2. Jumlah Sampel Menurut Kategori Miskin Pada Setiap Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2010 No Kecamatan Rawan Miskin Miskin Sangat Miskin Total KK Smpl KK Smpl KK Smpl KK Sampel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Semarang Tengah Semarang Utara Semarang Timur Gayamsari Genuk Pedurungan Semarang Selatan Candisari Gajahmungkur Tembalang Banyumanik Gunungpati Semarang Barat Mijen Ngaliyan Tugu 2.706 8.608 5.012 4.884 6.352 5.156 2.713 4.179 1.964 7.236 4.303 4.217 9.515 3.104 4.788 2.874 32 29 33 31 33 33 33 33 33 30 33 32 32 33 30 33 2.097 4.654 1.453 1.741 1.281 1.642 1.739 1.271 1.067 4.018 1.052 1.961 4.526 1.830 2.462 1.095 64 59 66 63 67 67 65 66 67 59 67 64 64 65 61 66 4 12 1 6 0 0 2 1 0 11 0 4 4 2 9 1 4 12 1 6 0 0 2 1 0 11 0 4 4 2 9 1 4.807 13.274 6.466 6.631 7.633 6.798 4.454 5.451 3.031 11.265 5.355 6.182 14.045 4.936 7.259 3.970 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 77.611 514 33.889 1.029 57 57 111.557 1.600
Sumber : Hasil perhitungan dengan rumus Slovin.
Tri, Peran Serta Warga Miskin Dalam Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang Tahun 2010 15 wa  dominansi  pendidikan  warga  miskin  masih  di tingkat sekolah dasar. Warga miskin yang berpendidi- kan maksimal tamat sekolah dasar ada 934 responden (59,83%),  tamat  SLTP  =  284  responden  (18,19%), tamat  SLTA  =  326  responden  (20,88%)  dan  tamat D3/S1 = 17 responden (1,09%). Distribusi persentase tersebut hampir merata pada setiap kecamatan di Kota Semarang.
Pekerjaan dan Penghasilan Warga Miskin Jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh war- ga miskin ada empat (4) yaitu sebagai : buruh (63%), pedagang (33%), karyawan (3%) dan pengangguran (1%). Penghasilan warga miskin, rata-rata setiap KK per  bulan  di  masing-masing  kecamatan  sebesar  Rp 599.600,0

## Jumlah Tanggungan Dan Status Kepemilikian Rumah
Setiap KK warga miskin menanggung  anggota keluarga sebanyak antara 1 orang s/d 6 orang. Secara rata-rata  yang  ditanggung  adalah  sebanyak  3  orang oleh setiap KK warga miskin.
Ada  sekitar  45,16%  warga  miskin  tidak  me- miliki  sendiri  tempat  tinggalnya.  Distribusi  status kepemilikan tempat tinggal bagi warga miskin yaitu :  milik  sendiri  ada  856  KK  (54,84%),  milik  orang- tua/mertua ada 437 KK (27,99%), kontrak/sewa ada 153  KK  (9,80%),  dan  milik  teman/saudara  ada  115 KK (7,37%).
Penerimaan Bantuan Pemberian  bantuan  yang  diserahkan  kepada warga miskin pada setiap Kelurahan di Kota Sema- rang  seringnya  diberikan  sebulan  sekali.  Meskipun demikian masih diketemukan ada sekitar 80 KK warga miskin (5,12%) yang mengaku tidak pernah menerima bantuan jenis apapun. Adapun jumlah warga miskin yang mengaku jarang menerima bantuan ada sekitar 794 KK (50,86%), sedangkan yang mengaku sering menerima bantuan ada sekitar 687 KK (44,02%).
Jenis  bantuan  yang  pernah  diterima  warga miskin  meliputi  :  raskin,  jamkesmas/jamkesmaskot, BLT, Gas, dan Pembangunan MCK
Pengetahuan Kriteria Penerima Bantuan Setiap jenis bantuan dalam pendistribusiannya ke  warga  miskin  memiliki  kriteria-kriteria  tertentu. Ternyata  dari  survei  diketahui  bahwa  tidak  semua warga  miskin  mengetahui  tentang  kriteria  penerima bantuan. Ada 473 KK warga miskin (30,30%) yang
tidak mengetahui tentang kriteria penerima bantuan, 612 KK (39,21%) mengetahui tapi samar-samar dan 476 KK (30,49%) yang tahu akan kriteria penerima bantuan.  Sehingga  hasil  tersebut  menunjukkan  bah- wa, ada sekitar 30,30 % warga miskin yang tidak tahu mengapa dirinya menerima bantuan.

## Keterlibatan Dalam Pembagian Bantuan
Dalam proses pembagian bantuan pihak terkait hampir bisa dikatakan tidak melibatkan warga miskin yang akan menerima bantuannya. Berdasarkan survei diketahui bahwa warga miskin yang tidak pernah dili- batkan dalam pembagian bantuan sebanyak 954 KK (61,11%), jarang terlibat ada 364 KK (23,32%) dan yang sering dilibatkan hanya  243 KK (15,57%).
Sedikitnya  warga  miskin  yang  terlibat  dalam proses pemberian bantuan, ini terkait dengan ketidak- tahuannya tentang kriteria penerima bantuan. Dalam hal ini warga miskin hanya pasif di rumah lalu diberi- tahu akan menerima bantuan. Adapun bentuk keter- libatan  warga  miskin  yaitu  membantu  membagikan kartu raskin kepada warga yang akan menerima ban- tuan.

## Keterlibatan Masyarakat Sekitar
Partisipasi  masyarakat  sekitar  dalam  keter- libatannya  pada  proses  pembagian  bantuan  kepada warga miskin, teridentifikasi sebagai berikut :
Tidak ada  = 330 (21,14%)
Jarang = 646 (41,38%) Banyak = 585 (37,48%)
Dapat dikatakan bahwa masyarakat sekitar (bu- kan  penerima  bantuan)  juga  turut  membantu  proses distribusi bantuan kepada warga miskin (78,86%).
Tujuan Jenis Bantuan Setiap  jenis  bantuan  yang  disalurkan  kepada warga  miskin  memiliki  tujuan.  Namun  tidak  semua warga miskin tahu akan tujuan masing-masing bantu- an yang diterimanya. Dari hasil survei diketahui pen- getahuan  warga  miskin  tentang  tujuan  dari  bantuan yang diterimanya adalah sebagai berikut :
Tidak tahu = 367 (23,51%) Tahu sedikit = 720 (46,12%) Tahu = 474 (30,37%)
Artinya bahwa warga miskin banyak yang tahu ( 76,49%) akan tujuan dari setiap jenis bantuan yang diterimanya.  Pengetahuana  akan  tujuan  tersebut  di- peroleh warga miskin dari Ketua/Pengurus RT.
Secara keseluruhan tujuan dari pemberian ban-
• •
•
•
•
•
JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN, JULI 2011, VOLUME 1, NOMOR 1 16
tuan adalah untuk meringankan beban ekonomi. Ada- pun bentuk bantuan meliputi :
raskin = harga beras murah jamkesmas  = berobat gratis BLT = uang tunai Gas
= mengganti minyak tanah.
Pendapat Tentang Bantuan Hasil  dengar  pendapat  atas  bantuan  yang diterimanya,  ada  tiga  jawaban  warga  miskin  dalam menanggapinya yaitu :
Senang/suka = 1465 (93,85%) Biasa saja = 85 (5,45%)
Tidak senang/suka  = 11 (0,70%) Sebagian besar (93,85%) warga miskin merasa senang  ketika  menerima  bantuan. Alasannya  bahwa bantuan yang diterima sangat bermanfaat bagi kelu- argnya. Selain itu, dengan pembagian bantuan tersebut, warga miskin juga merasa diperhatikan oleh pemerin- tah, meskipun ada sekitar 0,70% warga miskin yang merasa tidak senang ketika menerima bantuan.

## Jenis Bantuan yang Diharapkan
Menurut  pendapat  warga  miskin,  sebenarnya jenis bantuan yang lebih diinginkannya adalah ban- tuan yang berupa : modal usaha beras murah (raskin) uang (BLT) pelatihan ketrampilan Berbeda dengan pendapat para kepala kelura- han  yang  prihatin  melihat  bahwa  jumlah  angka  ke- miskinan yang cenderung bertambah di Kota Sema- rang.  Menurut  para  kepala  kelurahan  bahwa  jenis bantuan untuk mengentaskan kemiskinan adalah : modal usaha ketrampilan kesempatan/lapangan kerja kesehatan pendidikan bibit pertanian air bersih

## Pembahasan
Sebagian besar warga miskin di Kota Semarang berstatus  kawin  ada  sekitar  69  persen  dengan  jum- lah tanggungan rata-rata 3 jiwa dan memiliki rumah sendiri ada 54 persen, maka 46 persen tidak memiliki tempat tinggal sendiri. Pekerjaan pokok warga miskin
• • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sebagian besar adalah sebagai buruh atau serabutan. Hal  ini  memungkinkan  karena  tingkat  pendidikan juga  sangat  rendah  yaitu  ada  sekitar  59  persen  ber- pendidikan Sekolah dasar (SD). Kondisi ini akan ber- pengaruh kepada tingkat produktivitas warga miskin sehingga rendah dan rata-rata penghasilnnya sebesar kurang lebih Rp 599.405,00 per bulan.
Jenis bantuan yang telah diterima warga miskin di  Kota  Semarang  meliputi  :  pangan  (Raskin),  kes- ehatan (Jamkesmas), renovasi rumah & jalan (PNPM) dan  likuiditas/uang  (BLT).  Periode  pemberian  ban- tuan seringnya setiap bulan sekali, misalnya Raskin, sedangkan  jamkesmas  berujud  kartu  untuk  berobat gratis.
Pengetahuan warga miskin tentang kriteria pe- nerima bantuan ternyata hanya 30 persen yang tahu, artinya ada 30 persen warga miskin yang menyadari bahwa dirinya miskin yang berhak memperoleh ban- tuan. Sehingga hal ini menyebabkan tingkat keterli- batan  warga  miskin  secara  langsung  terhadap  jenis bantuan sangat rendah, yaitu hanya sekitar 15 persen, sedangkan  ada  60  persen  menyatakan  tidak  pernah terlibat dan 15 persennya jarang terlibat. Adapun ben- tuk keterlibatan warga miskin terhadap jenis bantuan meliputi:  ikut  membagikan/mendistribusikan,  mem- beritahukan  ke  warga  lain  ( woro-woro ),  mengum- pulkan KTP dan KK warga yang akan memperoleh bantuan.
Warga miskin yang mengetahui tentang tujuan dari setiap jenis bantuan yang diterimanya ada seki- tar 75  persen, sedangkan 25  persenya tidak menge- tahuinya. Pengetahuan tersebut diperoleh warga dari Ketua/Pengurus RT/RW dan teman/saudara/tetangga. Menurut  yang  diketahui  oleh  warga  miskin  tentang tujuan bantuan, yaitu bahwa raskin untuk meringank- an beban sehari-hari dengan beras murah, jamkesmas untuk berobat gratis dengan kartu sehat, dan Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  untuk  membantu  ekonomi warga  dengan  uang  tunai.  Ini  didukung  dengan  ad - anya pemberitahuan terlebih dahulu oleh RT/RW/Ke- lurahan  kepada  warga  miskin  yang  akan  menerima bantuan. Penerimaan warga atas bantuan sangat bagus yaitu  bahwa  hampir  90  persen  menyatakan  senang menerima  bantuan,  karena  dengan  adanya  bantuan dinilai sangat bermanfaat baik bagi dirinya maupun keluarganya.
Tri, Peran Serta Warga Miskin Dalam Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang Tahun 2010 17

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Bahwa dalam proses pemberian bantuan banyak warga miskin yang tidak terlibat yaitu mencapai 92 persen, sehingga mereka hanya berperan pasif sebagai penerima bantuan saja. Ada sekitar 70 persen warga miskin tahu tentang kriteria  penerima  bantuan,  ini  diharapkan  akan sangat membantu mengurangi jumlah orang mis- kin. Harapannya dengan tahunya kriteria peneri- ma bantuan akan membuat warga miskin menjadi
a.
b.
malu  sehingga  akan  mendorong  mereka  untuk berjuang  supaya  tidak  masuk  kriteria  penerima bantuan lagi.

## Saran
Secara  umum  untuk  mempercepat  bisa  men- gentaskan  warga  dari  kondisi  kemiskinan,  ada  be- berapa  jenis  bantuan  yang  dapat  diberikan  kepada warga miskin, yaitu Pangan murah (Raskin), kesehat- an (jamkesmas), pendidikan (pelatihan/ketrampilan), kesempatan kerja dan pinjaman lunak (modal usaha).

## DAFTAR PUSTAKA
Anto  Dajan,  1973, Pengantar  Metode  Statistik ,  Jilid  II, LP3ES, Jakarta. Arif  Noer  Hakim,  2009, Teori  dan  Pendekatan  Masalah Kemiskinan , 20 Agustus.
Bayo Ala, A, 1981, Strategi Anti Kemiskinan Lima Tahap,
Analisa  No.9,  Tahun  X,  September  1981 ,  CSIS, Jakarta.
BPS, 2007, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2007 , Jakarta
Koentjaraningrat,  1983, Kebudayaan,  Mentalitet  dan Pembangunan , PT.Gramedia, Jakarta
Muslow, A.H, 1984, Motivasi dan Kepribadian , PT. Pustaka Binama Pressindo, Jakarta.
Mudrajat  Kuncoro,  2000, Ekonomi  Pembangunan, Teori,  Masalah  dan  Kebijakan , BPFE-UGM, Jogjakarta.
Sajogyo, 1977, Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok , LPSP-IPB, Bogor
Sajogyo,  Lala  M  Kolopaking,  dan  Sumardjo,  1983,
Profil Rumahtangga Pertanian  Tanaman Pangan,  Perikanan  Darat  dan  Perariran  Umum dan  Peternakan. Sensus  Pertanian  1983 ,  BPS, Jakarta.
Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, Kemiskinan Struktural : Masalah dan Kebijakan , Tjiptoherijanto,  Prijono  dan  Sutyastie  Soemitro,  1997,
Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Pembangunan Nasional , Jakarta.
Tjiptoherijanto,  Prijono  dan  Sutyastie  Soemitro,  1998, Pemberdayaan  Penduduk  dan  Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia , Jakarta.