## POTENSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LAMONGAN

## Sutri Handayani
Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  potensi  retribusi  pasar  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten  Lamongan.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif.  Jenis  data  yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan,  wawancara,  dan  kepustakaan.  Data  dianalisis  secara  kuantitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Potensi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD, yang dilihat  dari  potensi  penerimaan  retribusi  pasar  dari  setiap  unit  pasar,  telah menunjukkan  hasil  bahwa  dibandingkan  dengan  realisasi  Retribusi  Pasar  tiap  tahun yang di dapat sangat berdeda jauh yaitu selalu dibawah potensi. Sehingga penerimaan yang  seharusnya  bisa  lebih  tinggi  menjadi  berkurang  dikarenakan  pelaksanaan pemunggutan  retribusi  pasar  dirasa  masih  kurang  maksimal.  Jadi  kriteria  potensi penerimaan  retribusi  pasar  kurang  berpotensi.  Dan  efektivitas  pemungutan  retribusi pasar  di  Kabupaten  Lamongan  dengan  rata-rata  sebesar  105,30%,  hal  ini menunjukkan  bahwa  secara  rata-rata  pemungutan  retribusi  pasar  sudah  berjalan secara  efektif. Kontribusi  retribusi pasar  terhadap pendapatan  asli daerah Kabupaten Lamongan  rata-rata  sebesar  1,85%  dengan  kriteria  kurang  berkontribusi.  Dari  hasil penelitian  ini  bisa  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  Pemerintah  Kabupaten Lamongan  dalam  meningkatkan  penerimaan  retribusi  pasar  sehingga  mampu menunjang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dengan menentukan,menghitung, dan menetapkan target realisasi rertibusi sesuai potensi yang ada.
Kata kunci: Retribusi pasar, potensi,efektivitas, kontribusi, PAD.

## 1. PENDAHULUAN
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)
perlu  didorong  menjadi  bagian  sumber keuangan
dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat.
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  menjelaskan  tentang
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, untuk  retribusi  daerah  yang  selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa atau  pemberian  izin  tertentu  yang khususnya disediakan dan atau diberikan  pemerintah  daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Kabupaten Lamongan sebagai salah  satu  daerah  otonomi  yang  berada di  Provinsi  Jawa  Timur  terus  menggali potensi-potensi  keuangan  daerah  agar dapat  meningkatkan  penerimaan  bagi Pendapatan Asli Daerah. Sumber penerimaan daerah Kabupaten
Lamongan  yang  lebih  memungkinkan untuk  dikembangkan  saat  ini  adalah penerimaan  retribusi  pasar.  Namun,
berdasarkan informasi Kepala DISPENDA Kabupaten Lamongan bahwa pendapatan retribusi di
Kabupaten  Lamongan  masih  sangat perlu diadakan pembenahan. Efektivitas dan pendisiplinan staf pemungut retribusi  untuk  memperoleh  hasil  yang ditargetkan pemerintah kabupaten dapat terealisasi dengan baik. Pasar merupakan  suatu  unit  usaha  yang memiliki  peran  strategis  atas  jalannya jaringan  distribusi  dari  produsen  ke konsumen  yang  membutuhkan  suatu produk.  Dengan  demikian  pasar  dapat dikatakan  sebagai  penyedia  langsung kebutuhan  harian  masyarakat,  dan berbagai  interaksi  di  dalamnya  yang melibatkan  unsur  pemerintah,  swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli).  Kondisi  ini  menegaskan bahwa  pasar  merupakan  salah  satu kontributor  yang  cukup  signifikan  bagi
pelaksanaan  pembangunan  di  daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa  menambah  pendapatan  daerah.  Di Kabupaten  Lamongan  terdapat  27 kecamatan  dan  terdapat  10  (sepuluh) unit pasar.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Otonomi Daerah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah,  yang  mana  di dalamnya  mencakup  otonomi  yaitu  pola pemerintahan sendiri, sedangkan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan”.
Pasal  I  butir  6  Undang–Undang Republik  Indonesia  No.  23  tahun  2014 menyebutkan  tentang  Daerah  otonom, yang  selanjutnya  disebut  daerah,  adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai  batas–batas  wilayah  yang berwenang  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kabupaten  Lamo- ngan Menurut Santoso
(1995:20),
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah sumber  penerimaan  yang  murni  dari daerah,  yang  merupakan  modal  utama bagi daerah sebagai biaya
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan  daerah.  Sumber–sumber Pendapatan  Asli  Daerah  terdiri  dari sebagai berikut.
1. Pajak Daerah a. Pengertian Pajak Daerah
Menurut Pasal 1 Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  2009,  tentang  pajak daerah  dan  retribusi  daerah,  juga menjelaskan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang –  undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah bagi  sebesar  –  besarnya  kemakmuran rakyat.  Pajak  Daerah  adalah  jenis  pajak yang  dipungut  pemerintah  daerah  yang dalam pelaksanaannya sehari–hari dilakukan  Dinas  Pendapatan  Daerah (Dispenda), yang digunakan untuk
membiayai  penyelenggaraan  pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

## b. Jenis Pajak Daerah
Sesuai  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah,  yang menjelaskan jenis pajak yang dikelola Dinas Pendapatan  Daerah  (Dispenda)  adalah sebagai berikut:
1) Jenis Pajak Propinsi terdiri atas:
a) Pajak kendaraan bermotor.
b) Bea balik nama kendaraan bermotor.
c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
d) Pajak air permukaan.
e) Pajak Rokok.
2) Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas:
a) Pajak Hotel.
b) Pajak Restoran.
c) Pajak Hiburan.
d) Pajak Reklame.
e) Pajak Penerangan Jalan.
f) Pajak mineral bukan logam dan batuan.
g) Pajak Parkir.
h) Pajak air tanah.
i) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
j) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## 2. Retribusi Daerah
Menurut  Undang  –  Undang  No.28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  daerah,  Bab  IV  Retribusi, Bagian  kesatu  Objek  dan  Golongan Retribusi yaitu:
1)  Retribusi  Jasa  Umum,  yaitu  retribusi atau jasa  yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan  dan  kemanfaatan  umum serta  dapat  dinikmati  orang  pribadi  atau badan.  Jenis–jenis  Retribusi  Jasa  Umum terdiri dari sebagai berikut:
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
b) Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan.
c) Retribusi  Penggantian  Biaya  Cetak Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Akta Catatan Sipil.
d) Retribusi  Pelayanan  Pemakaman  dan pengabuan Mayat.
e) Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi Jalan Umum.
f) Retribusi Pelayanan Pasar.
g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
i) Retribusi  Penggantian  Biaya  Cetak Peta;
j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
m) Retribusi
Pelayanan
Pendidikan; dan
n) Retribusi  Pengendalian  Menara Telekomunikasi.
2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu pelayanan yang  disediakan  oleh    Pemerintah Daerah    dengan    menganut    prinsip komersial yang meliputi:
a. pelayanan
dengan
menggunakan/memanfaatkan kekayaan  Daerah    yang    belum dimanfaatkan    secara    optimal; dan/atau
b. pelayanan    oleh    Pemerintah    Daerah sepanjang    belum  disediakan  secara memadai oleh pihak swasta.
Jenis–jenis Jasa Usaha terdiri atas:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
k. Retribusi  Penjualan  Produksi  Usaha Daerah.
3)  Retribusi  Perizinan  Tertentu,  yaitu pelayanan  perizinan  tertentu    oleh Pemerintah    Daerah    kepada    orang pribadi    atau  Badan  yang  dimaksudkan untuk  pengaturan  dan  pengawasan  atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan    sumber    daya  alam, barang,    prasarana,    sarana,    atau fasilitas    tertentu    guna  melindungi kepentingan    umum    dan    menjaga kelestarian lingkungan. Jenis–jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas: a.  Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b.  Retribusi Izin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol; c.  Retribusi Izin Gangguan; d.  Retribusi Izin Trayek; dan e.  Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## 3. Retribusi Pasar

## a. Pengertian Retribusi Pasar
Berdasarkan
Peraturan Daerah
Kabupaten  Lamongan  Nomor  6  Tahun 2009, tentang pengurusan pasar kabupaten lamongan. Pasar adalah fasilitas  yang  disediakan  pemerintah daerah  sebagai  tempat  kegiatan  jual  beli dan  bongkar  muat  komoditi  atau  barang dagang. Retribusi pasar  sesuai  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Lamongan  Nomor  6 Tahun  2009  Pasal  10,  adalah  jenis  dan besarnya  kontribusi  dari  pasar  daerah ditetapkan oleh direktur atas persetujuan kepala daerah.
Disebut  juga  bahwa  retribusi  pasar  itu sendiri  adalah  pungutan  retribusi  atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional  yang  berupa  pelataran,  los dan  atau  kios  atau  bedak  yang  dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan  untuk  pedagang.  Retribusi pasar  merupakan  salah  satu  Retribusi Daerah  yang  termasuk  dalam  jenis Retribusi  Jasa  Umum.  Karena  itu  dalam retribusi  pasar,  prinsip  dan  sasaran dalam  penetapan  struktur  dan  besarnya tarif  retribusi  pasar  didasarkan  pada tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan yang  layak  sebagai  pengganti  biaya pengelolaan,  biaya  penyelenggaraan, biaya  kebersihan  dan  biaya  administrasi (Patmawati, 1996 :64).

## b. Objek Retribusi Pasar
Objek  Retribusi  Pasar  adalah  pelayanan penyediaan  fasilitas  pasar  tradisional yang  berupa  kios,  pelataran,  los  yang dikelola  Pemerintah  Daerah  dan  khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk  objek  retribusi  pasar  adalah pelayanan  fasilitas  pasar  yang  dimiliki
dan  atau  dikelola  pihak  swasta  maupun Perusahaan Daerah.

## c. Subjek Retribusi Pasar
Subjek  Retribusi  adalah  orang  pribadi atau badan yang menggunakan, memanfaatkan, menikmati jasa pelayanan  penyediaan  fasilitas  pasar. Yang  dimaksud  dengan  badan  adalah suatu  bentuk  usaha  yang  meliputi Perseroan
Terbatas,
perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara, firma, koperasi.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakasanakan  pada bulan  Mei  2016  sampai  dengan  bulan November  2016,  di  PD.Pasar,  10  Unit Pasar dan DISPENDA Kabupaten
Lamongan,  dengan  pertimbangan  bahwa penerimaan Retribusi
Pasar di Kabupaten  Lamongan  di  kelola  oleh PD.Pasar  dan  10  Unit  Pasar,  sedangkan dinas lain yang mendukung penelitian ini yaitu DISPENDA Kabupaten Lamongan.

## 3.2 Jenis Penelitian
Menurut Nasution (1996:26) “Metode  penelitian  pada  dasarnya merupakan cara
ilmiah untuk mendapatakan  data  dengan  tujuan  dan kegunaan  tertentu”.    Desain  dari
penelitian  ini  adalah  semua  proses  yang diperlukan  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan  penelitian.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk  menuturkan  pemecahan  masalah yang  ada  sekarang  berdasarkan  data- data. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran tentang Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan.

## 3.3 Lokasi Penelitian
Penelitian  tentang  Potensi  Retribusi
Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Lamongan, dilakukan diantaranya adalah : a. Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) Kabupaten Lamongan
b. PD.Pasar Kabupaten Lamongan.
c. 10 Unit Pasar Di Kabupaten Lamongan:
1) Unit Pasar Lamongan Baru dan PPKL
2) Unit Pasar Sidoharjo
3) Unit Pasar Ikan
4) Unit Pasar Blimbing/Brondong
5) Unit Pasar Hewan
6) Unit Pasar Maduran
7) Unit Lamongan Plaza
8) Unit Pasar Modern
9) Unit Pasar Babat
10) Unit Pasar Agrobis Babat

## 3.4 Jenis Dan Sumber Data

## 1) Jenis Data
Menurut  Narbuko,  2004  :  32,  Adapun jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Data  Primer  adalah  data  yang diperoleh dari objek penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan judul dan permasalahan yang diangkat.
b. Data  Sekunder    adalah  data  yang diperoleh  dari  keterangan  atau  fakta- fakta  yang  ada  dan  secara  tidak langsung melalui bahan–bahan dokumen berupa peraturan perundang–undangan, buku
kepustakaan dan sebagainya.
2) Sumber Data
Sumber  data  yang  digunakan  peneliti dalam penelitian ini antara lain :
a. Sumber  Data  Primer    adalah  sumber data  yang  diperoleh  secara  langsung dari lapangan yang meliputi
keterangan  atau  data  yang  diberikan pejabat  yang  berwenang.  Meliputi Laporan
Realisasi Penerimaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang secara langsung
mendukung  sumber  data  primer  yang mencakup  dokumen-dokumen  resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

## 3.5 Proses Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data
dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh  data  dalam  penelitian  yang mengandung  dan  berkaitan  dengan masalah  yang  akan  diteliti  dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan  datanya  adalah  sebagai berikut.
a. Pengamatan atau Observasi
b. Wawancara atau interview
c. Studi Dokumen

## 3.6 Analisis Data
Analisis data adalah proses penyederhanaan  data  ke  dalam  bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.  Metode  analisis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  kuantitatif  dengan  data sekunder, yang dilakukan untuk mengukur  suatu  fenomena  penelitian dengan  menggunakan  indikator  rasio
keuangan  daerah,  yang  dipergunakan untuk  memperoleh  gambaran  tentang Potensi  Retribusi  Pasar  di  Kabupaten Lamongan  dari  data  kuantitatif  serta untuk mengetahui
Kontribusi
Penerimaan  Retribusi  Pasar  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yang terdiri :
a. Potensi Penerimaan Retribusi Pasar
Potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan  daerah  dan  kemampuan yang  pantas  diterima  dengan  optimal, yaitu menjumlahkan faktor yang mendukung potensi penerimaan retribusi pasar  diantaranya  luas  kios,  luas  los, retribusi  yang  dikenakan,  jumlah  hari pasaran setahun.
Rumus  potensi  penerimaan  retribusi pasar berdasarkan SK Direktur PD.Pasar Kab.Lamongan No.188/16/KEP/413.501/2013 dengan persetujuan keputusan Bupati Lamongan SK No.188/885/Kep/413.013/2013 tentang  tarif  iuran  tempat/sewa  tempat berjualan  dan  biaya-biaya  lain  pada PD.Pasar Kab.Lamongan. PRPP =  ( LK X TR X 360hari ) + ( LL
X TR X 360hari )
Keterangan :
PRPP = Potensi Retribusi Pelayanan Pasar LL = Luas Los LK = Luas Kios
TR = Tarif Retribusi
b. Efektivitas  Penerimaan  Retribusi

## Pasar
Efektivitas  retribusi  pasar  merupakan perbandingan antara
realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target penerimaan  retribusi  pasar.  Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau  1  (satu)  dimana  realisasi  dan  target telah ditentukan. Rumus rasio efektivitas retribusi pelayanan pasar.
Kriteria Efektivitas Retribusi Pasar :
Tabel  1. Kriteria  Efektivitas  Retribusi

## Pasar
Efektifitas Retribusi Pasar Kriteria Lebih dari 100% Sangat efektif 90% - 100% Efektif 80 – 90% Cukup efektif 60 – 80% Kurang efektif Kurang dari 60% Tidak efektif Sumber  :  Syarif  Daud  (dalam  Abdul Hamil 2004 :164) c. Kontribusi Retribusi
Pasar

## Terhadap PAD
Kontribusi adalah seberapa besar pengaruh  atau  peran  serta  penerimaan retribusi  pasar  terhadap  pendapatan  asli
Realisasi Retribusi Pasar
EFEKTIVITAS = _________________________  X 100%
Target Retribusi Pasar
daerah (PAD). Berdasarkan hasil analisis tersebut  dapat  memberikan  gambaran tentang  besarnya  kontribusi  penerimaan retribusi  pasar  terhadap  pendapatan  asli daerah (Laba Penyertaan Modal BUMD) dengan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
KPR       = Kontribusi Retribusi Pasar
Terhadap Pendapatan Asli Daerah
PR th-n = Penerimaan Retribusi Pasar PADF th-n =  Pendapatan  Asli  Daerah (Laba Penyertaan Modal BUMD)
Setelah  diperoleh  hasil  perhitungan kemudian  dibandingkan  dengan  kriteria menurut  Syarif  Daud  (dalam  Abdul Hamil 2004 :164) sebagai berikut :
Tabel  2. Kriteria  Kontribusi  Retribusi

## Pasar
Prosentase Kriteria 0-0,9 % Relatif Tidak Berkontribusi 1-1,9 % Kurang Berkontribusi 2-2,9 % Cukup Berkontribusi 3-3,9 % Berkontribusi > 4 % Sangat Berkontribusi

## d. Pengecekan Validitas Temuan
Menurut  Nasution  (1996:40)  untuk memperoleh  keabsahan  data,  peneliti
melakukan  uji  kredibilitas,  kredibilitas mengacu pada validitas atau kepercayaan  akan  kebenaran  data  yang diperoleh.  Kredibilitas  data  bertujuan untuk  membuktikan  bahwa  apa  yang diamati peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dilapangan.
Teknik  keabsahan  data  menggunakan beberapa ketentuan, sebagai berikut : 1. Ketentuan  pengamatan  bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam   situasi  yang   sangat  relevan dengan persoalan, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
2. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan  keabsahan  data  yang memanfaatkan  sesuatu  yang  diluar data  untuk  keperluan  pengecekan atau  sebagai  perbandingan  terhadap data itu. Ada empat macam
triangulasi sebagai teknik pemeriksaan  yang  memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori.

## 4. PEMBAHASAN
4.1 Mekanisme  Pelaksanaan  Pemu- ngutan Retribusi Pasar
a. Prosedur Pemungutan Retribusi
Dalam    pelaksanaan    pemungutan retribusi,    PD.Pasar      menempatkan beberapa  petugas  pemungut  retribusi.
PR th-n-1 KPR = ______________ X 100% PADF th-n
Beberapa  petugas  pemungut  retribusi tersebut  di  kepalai  oleh  seorang  kepala pasar  yang  ditempatkan  di  setiap  pasar. Seorang  kepala  pasar  bertugas  untuk mengatur  dan  mengkoordinir  setiap retribusi  yang  dipungut  oleh  petugas retribusi.  Kepala  pasar  mempunyai wewenang  penuh  terhadap  pasar  yang dikelolanya. Pengawasan penarikan retribusi  oleh  kepala  pasar  sangat penting dilakukan supaya petugas retribusi  tidak  sewenang-wenang  dalam memungut  retribusi  kepada  pedagang. Retribusi  pasar  yang  ditarik  dari  setiap pedagang karena pedagang yang melakukan  usaha  berdagang  di  pasar menggunakan fasilitas-fasilitas yang terdapat  di  pasar.  Adapun  fasilitas- fasilitas  yang  dimiliki  pasar  adalah terdiri  dari  kantor  pasar,  loket  pasar, tanah,  los,  kios,  MCK,  mushola,  air, listrik,  bak  sampah,  parkir,  lokasi bongkar  muat  barang  dagangan  dan saluran air.
Penetapan tarif retribusi pasar didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat  dan  aspek  keadilan.  Selain beberapa  hal  tersebut  di  atas,  maka penetapan  tarif  retribusi juga didasarkan pada kebijakan pemerintah dalam
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lamongan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pengurusan Pasar Kab.Lamongan,
berdasarkan  SK  Direktur  PD.Pasar Kab.Lamongan
No.188/855/Kep/413.013/2013,  tentang persetujuan atas tarif iuran tempat / sewa tempat berjualan dan barang-barang lain pada PD.Pasar Kab.Lamongan.
b. Pengurus, Pengelola Dan

## Pembinaan Pasar
Pasar  PEMDA  diurus,  dikelola  dan dibina  oleh  Pemerintah  Daerah  melalui kepala  pasar  yang  ditugaskan  di  setiap pasar.  Sedangkan  pasar  desa  diurus  dan dikelola  oleh  Pemerintah  Desa  yang bersangkutan dan dibina oleh Pemerintah Daerah.  Pelaksanaan  pasar  pemerintah ditunjuk    oleh    Kepala    PD.Pasar    dan salah satu diantaranya ditetapkan sebagai Kepala Pasar.

## c. Alur  Dan  Tata  Cara  Pemungutan Retribusi
Retribusi  dipungut   oleh   petugas   KPP dengan    menggunakan    sistem official assessment,
yaitu pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Lamongan  Nomor  6  Tahun 2009 tentang Penguruan Pasar Kab.Lamongan dengan sistem pemungutan secara langsung
menggunakan  benda  berharga  atau
karcis.  Bagi  pedagang  yang  tidak membayar retribusi tepat pada waktunya,
maka akan dikenakan sanksi administrasi  sebesar  2%  perbulan    dari keseluruhan    jumlah    retribusi    yang harus  dibayar  dan  ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Dalam  pemungutannya  pedagang  harus mematuhi  peraturan-peraturan  Bupati sebagai berikut.
a. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
b. Retribusi   dipungut   menggunakan SKRD   atau   dokumen lain yang dipersamakan.
c. Bentuk dan SKRD ditetapkan oleh Bupati
Sistem  Laporan  Retribusi  Pasar  di wilayah  Kabupaten  Lamongan  adalah sebagai berikut.
a) Pemungutan Retribusi Mempunyai tugas memungut retribusi kepada  pedagang  dipasar,  baik  yang ada  didalam  area  pasar  ataupun  yang berada  dirayon  pasar,  selanjutnya melaporkan  hasil  pungutan  pasar tersebut    kepada    kepala  pasar  yang bertindak sebagai koordinator
dilapangan disertai dengan surat tanda bukti setoran.
b) Koordinator atau Kepala Pasar
Mempunyai    tugas  mengumpulkan, menerima  dan    menyimpan    setoran dari  para  pemungut  retribusi,  dan melaporkan  kepada  kepala  PD.Pasar, lalu menyetorkannya ke Dinas
Pendapatan Daerah (DIPENDA).
Uang  retribusi  tersebut  dikumpulkan oleh  pembantu  bendaharawan  khusus pada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA).
c)  PBKP–KPP  Pembantu  Bendaharawan Khusus Penerima-KPP
Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima ini bertugas mengumpulkan, menghitung dan mencatat  semua  uang  retribusi  yang masuk  dari  seluruh  pasar  yang disetorkan oleh masing-masing kepala pasar kepada kepala PD.Pasar. Setelah perhitungan  dan  pencatatan  selesai maka  PBKP  tersebut  menyetorkan seluruh uang retribusi ke Bendaharawan Khusus Penerima yang    ditangani oleh    Dinas Pendapatan  Daerah    (DISPENDA) PBKP harus  menyetorkan  uang retribusi  pasar  selambat-lambatnya  6 hari kerja.
d) BKP (Bendahara Khusus Penerima)
Menerima  semua  hasil  pungutan retribusi  yang  dikumpulkan  oleh Pembantu Bendaharawan Khusus
Penerima  yang  berkedudukan  di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Lamongan. e) BPD (Bank Pembangunan Daerah)
Adalah  tempat  dimana  uang  hasil setoran retribusi pasar tersebut diterima sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah  (PAD). BPD juga  berlaku  sebagai  pemegang  kas daerah.

## d. Tata Cara Penyetoran
Berdasarkan  SK  Direktur  PD.Pasar Kab.Lamongan
No.188/16/KEP/413.501/2013 dengan persetujuan keputusan Bupati Lamongan SK No.188/885/Kep/413.013/2013
tentang  tarif  iuran  tempat/sewa  tempat berjualan  dan  biaya-biaya  lain  pada
PD.Pasar Kab.Lamongan,
telah ditetapkan tanggal jatuh tempo penyetoran retribusi terutang paling lama 30 hari setelah saat  terutang. Penyetoran dapat dilakukan langsung ke BPD selaku pemegang  kas  daerah  ataupun  melalui Kantor Pengelolaan Pasar selaku instansi yang  ditunjuk.  Penyetoran  dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan  dengan  menggunakan  SKRD (Surat  Ketetapan  Retribusi  Daerah)  dan SKRD  tambahan  atau  dokumen  lain yang  dipersamakan.  Pembayaran  harus disetorkan  ke  kas  daerah  selambat-
lambatnya 1 x  24  jam.  Apabila penyetoran  retribusi  dilakukan  setelah jatuh  tempo  maka  wajib  retribusi  atau dikenakan    STRD    (Surat    Tagihan Retribusi  Daerah).  Penyetoran  harus dilakukan  secara tunai.  Penyetoran dapat  dilakukan  dengan  izin  tertulis dari  Pejabat  yang  ditunjuk,  dengan disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
e. Tata Cara Penagihan
Penagihan  dapat  dilakukan  pada  wajib retribusi  dengan  menggunakan  surat teguran  atau  surat  peringatan  sebagai awal tindakan penagihan yang dikeluarkan  tujuh  hari  sejak  awal jatuh tempo. Dalam waktu yang ditentukan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Surat Tagihan ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
f. Tata Cara Perhitungan Dan

## Pengembalian Retribusi
Apabila  terjadi  kelebihan  pembayaran retribusi  maka  wajib  retribusi  dapat mengajukan  permohonan  secara  tertulis kepada  Bupati  selaku  Kepala  Daerah. Kelebihan  pembayaran  retribusi  tersebut dapat  diperhitungkan  secara  langsung terlebih  dahulu  dengan  utang  retribusi atau  sanksi  administrasi  berupa  bunga. Kemudian  baru  diperhitungkan  dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
Dalam  pengembalian  ini  Bupati  akan menerbitkan  SKRDLB  (Surat  Ketetapan Retribusi  Daerah  Lebih  Bayar)  sesuai dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengurusan Pasar Kab.Lamongan, Berdasarkan  SK  Direktur  PD.Pasar
Kab.Lamongan No.188/16/KEP/413.501/2013 dengan persetujuan keputusan Bupati Lamongan SK No.188/885/Kep/413.013/2013 tentang  tarif  iuran  tempat/sewa  tempat berjualan  dan  biaya-biaya  lain  pada PD.Pasar Kab.Lamongan.

## 4.2 Hasil
Analisis Penerimaan
Retribusi Pasar
a.    Potensi  Penerimaan  Retribusi

## Pasar
Potensi  retribusi  adalah  kekuatan  yang ada  disuatu  daerah  untuk menghasilkan sejumlah  penerimaan  retribusi  daerah. Salah  satu  sumber  retribusi  daerah adalah retribusi pasar. Pihak-pihak yang berkaitan  dengan  penerimaan  retribusi pasar  antara  lain  :  pedagang  atau  wajib retribusi,  petugas  pemungut  retribusi, kepala  pasar  atau  koordinator  pasar, pembantu  bendahara  khusus  penerima pasar,  Bank  Pembangunan  Daerah (BPD), serta bendahara khusus penerima. Sedangkan dokumen-
dokumen  dan  catatan-catatan  yang berkaitan  dengan  pemungutan  retribusi pasar antara lain : karcis, Tanda Terima Uang  Koordinator (TTUK),  Surat Tanda  Setoran  (STS),  laporan  harian pembantu  pemegang  kas  penerima,  dan laporan  pemungutan  dan  penyetoran koordinator pemungut. Untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi suatu daerah antara lain.
a.) Kondisi  awal  suatu  daerah.
b.) Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi    dan    intensifikasi penerimaan retribusi.
c.) Perkembangan Pendapatan Domestik
Regional Bruto perkapita rill.
d.) Pertumbuhan    penduduk.    Besarnya pendapatan    dapat    dipengaruhi oleh jumlah penduduk.
e.)  Tingkat inflasi.
f.) Penyesuaian    tarif.
g.) Pembangunan  baru.
Kabupaten  Lamongan  memiliki  banyak pasar yang merupakan salah satu sumber penerimaan  yang  potensial  diharapkan dapat  memberikan  kontribusi  terhadap pendapatan  daerah  dan  sesuai  koridor peraturan  perundang-undangan.  Oleh karena  itu  sangat  penting  dukungan penguatan  pendapatan  dari  objek-objek retribusi  yang  dipungut  sebagai  imbalan pemakaian jasa fasilitas pasar.
Untuk meningkatkan potensi
penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lamongan  pada  tahun  2015,  ada beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan antara lain sebagai berikut.
1. Tarif    retribusi    pasar    yaitu    sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten  Lamongan  Nomor  6 Tahun 2009 tentang Pengurusan Pasar
Kab.Lamongan, berdasarkan
SK
Direktur  PD.Pasar  Kab.Lamongan No.188/16/KEP/413.501/2013 dengan persetujuan keputusan  Bupati Lamongan SK No.188/885/Kep/413.013/2013 tentang tarif iuran tempat/sewa tempat berjualan dan biaya-biaya lain pada PD.Pasar Kab.Lamongan.
2.   Jumlah pasar atau sarana fisik Pasar di Kabupaten Lamongan
berjumlah 10 pasar yaitu :
a) Unit  Pasar  Lamongan  Baru  dan PPKL
b) Unit Pasar Sidoharjo
c) Unit Pasar Ikan
d) Unit Pasar Blimbing/Brondong
e) Unit Pasar Hewan
f) Unit Pasar Maduran
g) Unit Lamongan Plaza
h) Unit Pasar Modern
i) Unit Pasar Babat
j) Unit Pasar Agrobis Babat
Dan  masing-masing  pasar  tersebut mempunyai  wilayah  kerja,  fasilitas berupa kios, los, pelataran dan gardu.
3.   Jasa pasar yang disediakan
Pasar      pelayanan      barang      publik oleh      PEMDA      Kabupaten Lamongan  untuk  berjualan  terdiri dari  kios,  los  permanen  dengan dinding  lantai  bertegel,  adanya  lahan parkir, tersedianya MCK dan tersedianya  petugas  keamanan  serta tersedianya bak penampungan sampah dan bongkar muat barang.
4.  Potensi  Penerimaan  Retribusi  Dari
Jumlah Pedagang
Potensi  penerimaan  retribusi  dari jumlah  pedagang  untuk    masing– masing  pasar    dan    jenis    layanan yang  disediakan.
Adapun  potensi  penerimaan  retribusi pasar  Kabupaten  Lamongan  tahun  2011 – 2015 sebagai berikut :
Tabel 3. Potensi Penerimaan Retribusi Pasar
No Nama Pasar Potensi Retribusi Pasar Jumlah Potensi (Rp) Jumlah Realisasi Retribusi Pasar (Rp) Potensi Yang Ada
(Unit)
Potensi Buka (Unit) 1 Unit Pasar Lamongan Baru dan PPKL 2940 2088 1.945.707.000 1.463.533.000 2 Unit Pasar Sidoharjo 6184 4478 1.097.559.000 898.731.000 3 Unit Pasar Ikan 16967 1052 1.496.957.000 1.192.455.500 4 Unit Pasar Blimbing/Brondong 2293 1830 1.072.018.500 736.336.500 5 Unit Pasar Hewan 1865 1566 267.258.000 242.499.000 6 Unit Pasar Maduran 232 74 77.700.000 22.905.000 7 Unit Lamongan Plaza 336 336 2.257.335.600 2.257.335.600 8 Unit Pasar Modern 1194 599 816.387.000 610.944.000 9 Unit Pasar Babat 3708 2376 1.184.708.760 815.179.920 10 Unit Pasar Agrobis Babat 3065 1867 1.494.776.100 971.566.500 Total 9.211.486.020 Sumber: Data Sekunder PD.Pasar Kabupaten Lamongan,2015 Sesuai  hasil  wawancara  dengan  Bapak Imam Khambali,SE. Selaku Staf Pendapatan, beliau mengatakan bahwa :
Sebenarnya kabupaten lamongan memiliki potensi  yang cukup baik untuk retribusi  termasuk  retribusi  pasar  itu sendiri.  Karena  melihat  masyarakat lamongan  yang  konsumtif  (wawancara tanggal  14  September  2016)  yang  dapat dilihat pada tabel di atas.
Potensi  retribusi  di  kabupaten  lamongan cukup baik salah satunya adalah retribusi pasar.  Ini  dilihat  dari  masyarakat lamongan  yang  cukup  konsumtif  dalam hal  berbelanja  terutama  pasar.  Terlebih di  kabupaten  lamongan  belum  ada  Mall seperti  yang  ada  di  kota-kota  besar.
Sehingga  masyarakat  banyak yang memilih  pasar  sebagai  tempat  untuk membeli  semua  kebutuhan  hidupnya. Dilihat  dari  tabel    potensi  penerimaan retribusi pasar dari setiap unit pasar, jika dibandingkan  dengan  realisasi  Retribusi Pasar  tiap  tahun  yang  di  dapat  sangat berdeda  jauh  yaitu  selalu  dibawah potensi.  Hasil  ini  didapat  berdasarkan data  yang  ada,  sedangkan  masih  banyak juga  pedagang  yang  belum  terdata  oleh pihak  pasar  dan  juga  pelaksanaan pungutan  yang  dirasa  masih  kurang optimal  serta  berdirinya  mini  market. Hal  ini  juga  yang  membuat  kebocoran- kebocoran  potensi  yang  ada.  Sehingga penerimaan  yang  seharusnya  bisa  lebih
baik  menjadi  berkurang  dikarenakan pelaksanaan pemunggutan retribusi pasar dirasa masih kurang maksimal.

## b. Efektivitas  Penerimaan  Retribusi Pasar
Pengukuran ini melihat efektivitas realisasi  penerimaan  retribusi  pasar selama  5  tahun  anggaran  terakhir  dari seluruh pasar yang terdapat di Kabupaten Lamongan.
Dalam pengukuran  ini  realisasi    penerimaan retribusi  pasar  akan  diperbandingkan dengan  target  penarikan  retribusi  pasar.
Jika angka yang dihasilkan menunjukkan angka  yang  semakin  besar (di atas 100%), maka hasil pemungutannya  menunjukkan  kinerja yang semakin efektif.
Tabel  dibawah  ini  memperlihatkan  rata- rata  efektivitas  pemungutan  retribusi pasar  di  Kabupaten  Lamongan  adalah sebesar  105,30%,  hal  ini  menunjukkan bahwa  secara  rata-rata  pemungutan retribusi  pasar  sudah  berjalan  efektif pada  tahun  2011,  2012,  2013,  2014  dan 2015.  Terlihat  pada  tahun  2013  target diturunkan,  hal  ini  disebabkan  adanya biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan pasar babat.
Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Retribusi      Pasar      di Kabupaten Lamongan Tahun  Anggaran  2011- 2015 Tahun Retribusi Pasar Efektivitas (%) Kreateria Target (Rp.) Realisasi (Rp.) PASAR BARU & PPKL 2011 777.250.000 777.250.000 100,00%  Efektif 2012 829.033.500 895.738.000 108,05%  Sangat Efektif 2013 860.975.200 860.975.200 100,00%  Efektif 2014 891.395.200 892.395.200 100,11%  Sangat Efektif 2015 900.322.350 901.773.000 100,16%  Sangat Efektif Rata-Rata 101,66% PASAR MODERN 2011 177.800.000 177.800.350 100,00%  Efektif 2012 182.978.000 181.861.715 99,39% Efektif 2013 144.708.000 144.708.000 100,00%  Efektif 2014 150.003.621 151.264.621 100,84%  Sangat Efektif 2015 155.129.621 155.131.600 100,00%  Efektif Rata-Rata 100,05 % PASAR SIDOHARJO 2011 700.380.000 700.380.000 100,00%  Efektif 2012 752.205.000 752.205.000 100,00%  Efektif 2013 767.200.000 753.157.250 98,17% Efektif 2014 661.566.000 661.623.000 100,01%  Sangat Efektif 2015 797.721.050 797.724.000 100,00%  Efektif Rata-Rata 99,64% PASAR BABAT 2011  502.581.000 502.581.000 100,00% Efektif 2012  136.000.000 100.000.000 73,53% Kurang Efektif 2013  605.500.000 605.500.000 100,00% Efektif 2014  665.501.900 665.501.900 100,00% Efektif 2015  690.501.900 690.502.000 100,00% Efektif Rata-Rata 94,71% PASAR BLIMBING & BRONDONG 2011 282.636.000 283.639.950 100,36%  Sangat Efektif 2012 288.395.000 288.430.050 100,01%  Sangat Efektif 2013 286.796.000 286.798.600 100,00%  Efektif 2014 359.045.000 359.045.000 100,00%  Efektif 2015 362.545.000 332.259.000 91,65% Efektif Rata-Rata 98,40% PASAR HEWAN 2011 232.650.000 232.650.000 100,00%  Efektif 2012 232.650.000 232.650.000 100,00%  Efektif 2013 235.002.000 235.002.000 100,00%  Efektif 2014 238.872.000 238.872.000 100,00%  Efektif 2015 242.872.000 242.872.000 100,00%  Efektif Rata-Rata 100,00% PASAR IKAN 2011 781.301.000 781.301.000 100,00%  Efektif 2012 817.343.000 532.015.500 65,09% Kurang Efektif 2013 821.249.300 821.249.300 100,00%  Efektif 2014 1.015.547.000 1.015.547.000 100,00%  Efektif 2015 1.026.017.000 1.025.846.000 99,98% Efektif Rata-Rata 93,01% PASAR MADURAN 2011 12.500.000 12.500.000 100,00%  Efektif 2012 12.500.000 12.500.000 100,00%  Efektif 2013 12.500.000 12.500.000 100,00%  Efektif 2014 15.020.130 15.020.500 100,00%  Efektif 2015 15.520.130 15.520.500 100,00%  Efektif Rata-Rata 100,00% PASAR PLAZA 2011 957.500.000 873.392.453 91,22% Efektif 2012 277.000.000 462.927.900 167,12%  Sangat Efektif 2013 320.620.000 115.536.000 36,04% Tidak Efektif 2014 48.830.000 48.832.000 100,00%  Efektif 2015 46.800.000 46.973.000 100,37%  Sangat Efektif Rata-Rata 98,95% PASAR AGROBIS BABAT 2011 - - 0% - 2012 - - 0% - 2013 673.530.000 673.530.000 100,00%  Efektif 2014 750.889.697 750.890.000 100,00%  Efektif 2015 750.891.650 750.892.000 100,00%  Efektif Rata-Rata 100% Sumber: Data Sekunder PD.Pasar Kabupaten Lamongan,2015
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dari  10 unit  pasar,  telah  menunjukkan  bahwa tingkat  efektivitas  mengalami  kenaikan dengan  kriteria  sangat  efektif,  hal  ini dapat diartikan  bahwa  sebenarnya  target penerimaan  yang  selama  ini  ditetapkan PEMDA  Kabupaten  Lamongan  masih berada di bawah potensi yang sebenarnya,  oleh  karena  itu  Dinas Pendapatan  Daerah  selaku  dinas  yang terkait  dengan  usulan  penetapan  target penerimaan retribusi pasar perlu melakukan  penghitungan  secara  akurat terhadap  besarnya  potensi  penerimaan retribusi  pasar  sehingga  penerimaan retribusi  pasar  berdasarkan  target  yang ditetapkan dapat lebih ditingkatkan lagi. c. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  terdiri  dari hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi, laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan  yang  sah.  Dalam  rangka mengoptimalkan penerimaan
Pendapatan   Asli   Daerah   dari   sektor retribusi,  khususnya  retribusi  pasar diperlukan  antara  lain  suatu  kajian  dan perhitungan- perhitungan seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  yang dihasilkan dari tahun ke tahun.
Tabel 5. Kontribusi   Retribusi   Pasar Terhadap    Retribusi  Daerah di Kabupaten Lamongan Tahun 2011 s/d 2015. No. Tahun Anggaran Retribusi Pasar (Rp) Retribusi Daerah (Rp) Kontrib usi (%) 1 2011 207.699.303 8.889.269.111 2,34% 2 2012 487.308.807 10.678.154.262 4,56% 3 2013 149.591.500 25.956.871.930 0,58% 4 2014 283.193.069 27.891.295.698 1,02% 5 2015 324.343.089 19.449.549.450 1,67% Rata-Rata 2,03% Sumber: Data Sekunder PD.Pasar Kabupaten Lamongan,2015
Dari    tabel    di    atas    dapat    dilihat bahwa    peranan    atau    kontribusi retribusi pasar  terhadap    retribusi daerah  adalah    cukup  berarti  yaitu selama  periode  waktu  2011  s/d  2015 rata–rata  per  tahun  sebesar  2,03%,  ini berarti  bahwa    penerimaan    retribusi daerah    selama    periode    waktu tersebut  menunjukkan  kecenderungan menurun,  hal  ini  menunjukkan  bahwa potensi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD masih kurang berkontribusi,  yang  dapat  dilihat  dari besarnya  prosentase  2,34%  pada  tahun anggaran  2011,  4,56%  pada  tahun anggaran  2012,  kemudian  menurun  lagi menjadi  0,58%  pada  tahun  anggaran 2013,  1,02%  pada  tahun  anggaran  2014 dan  1,  67%  pada  tahun  anggaran  2015. Selama  periode  waktu  tersebut  peranan kontribusi retribusi pasar secara persentase    mengalami  naik  turun  yang
kurang  stabil,  bias  kita  lihat  pada  tahun 2015  mengalami  kontribusi  peningkatan
hanya sebesar 0,65% dari tahun
sebelumnya.
Kontribusi    penerimaan  retribusi    pasar terhadap  peningkatan  Pendapatan   Asli
Daerah (Laba Penyertaan Modal
BUMD)    selama  kurun  waktu  5  tahun anggaran  yaitu  periode  2011  sampai dengan  tahun  2015  adalah  seperti  pada tabel dibawah ini, sebagai berikut:
Tabel  6. Analisis  Kontribusi    Retribusi Pasar    Terhadap    Pendapatan Asli  Daerah  (Laba  Penyertaan Modal  BUMD)    di  Kabupaten Lamongan Tahun 2011 s/d 2015.
No. Tahun Anggar an Retribusi
Pasar (Rp) Pendapatan Asli
Daerah (Laba Penyertaan Modal BUMD) (Rp) Kontrib usi (%) Kriteria PASAR BARU &PPKL
1 2011 777.250.000 13.248.936.779 5,87% Sangat Berkontribusi 2 2012 895.738.000 16.040.602.352 5,58% Sangat Berkontribusi 3 2013 860.975.200 15.389.749.772 5,59% Sangat Berkontribusi 4 2014  892.395.200 16.091.497.784 5,55% Sangat Berkontribusi 5 2015  901.773.000 17.120.069.576 5,27% Sangat Berkontribusi Rata-Rata 9,29% PASAR MODERN 1 2011 177.800.350 13.248.936.779 1,34% Kurang Berkontribusi 2 2012 181.861.715 16.040.602.352 1,13% Kurang Berkontribusi 3 2013 144.708.000 15.389.749.772 0,94%  Tidak Berkontribusi
4 2014 151.264.621 16.091.497.784 0,94%  Tidak Berkontribusi 5 2015 155.131.600 17.120.069.576 0,91%  Tidak Berkontribusi Rata-Rata 1,75% PASAR SIDOHARJO 1 2011 700.380.000 13.248.936.779 5,29% Sangat Berkontribusi 2 2012 752.205.000 16.040.602.352 4,69% Sangat Berkontribusi 3 2013 753.157.250 15.389.749.772 4,89% Sangat Berkontribusi 4 2014 661.623.000 16.091.497.784 4,11% Sangat Berkontribusi 5 2015 797.724.000 17.120.069.576 4,66% Sangat Berkontribusi Rata-Rata 7,88% PASAR BABAT 1 2011 502.581.000 13.248.936.779 3,79% Berkontribusi
2 2012 100.000.000 16.040.602.352 0,62%  Tidak Berkontribusi 3 2013 605.500.000 15.389.749.772 3,93% Berkontribusi
4 2014 665.501.000 16.091.497.784 4,14% Sangat Berkontribusi 5 2015 690.502.000 17.120.069.576 4,03%
Sangat
No. Tahun Anggar an Retribusi Pasar (Rp) Pendapatan Asli Daerah (Laba Penyertaan Modal BUMD) (Rp) Kontrib usi (%) Kriteria Berkontribusi Rata-Rata 5,51% PASAR BLIMBING & BRONDONG 1 2011 283.639.950 13.248.936.779 2,14% Cukup Berkontribusi 2 2012 288.430.050 16.040.602.352 1,80% Kurang Berkontribusi 3 2013 286.798.600 15.389.749.772 1,86% Kurang Berkontribusi 4 2014 359.045.000 16.091.497.784 2,23% Cukup Berkontribusi 5 2015 332.259.000 17.120.069.576 1,94% Kurang Berkontribusi Rata-Rata 3,32% PASAR HEWAN 1 2011 232.650.000 13.248.936.779 1,76% Kurang Berkontribusi 2 2012 232.650.000 16.040.602.352 1,45% Kurang Berkontribusi 3 2013 235.002.000 15.389.749.772 1,53% Kurang Berkontribusi 4 2014 238.872.000 16.091.497.784 1,48% Kurang Berkontribusi 5 2015 242.872.000 17.120.069.576 1,42% Kurang Berkontribusi Rata-Rata 2,55% PASAR IKAN 1 2011 781.311.000 13.248.936.779 5,90% Sangat Berkontribusi 2 2012 532.015.500 16.040.602.352 3,32% Berkontribusi 3 2013 821.249.300 15.389.749.772 5,34% Sangat Berkontribusi 4 2014 1.015.547.00 0 16.091.497.784 6,31% Sangat Berkontribusi 5 2015 1.025.846.00 0 17.120.069.576 5,99% Sangat Berkontribusi Rata-Rata 8,95% PASAR MADURAN 1 2011 12.500.000 13.248.936.779 0,09%  Tidak Berkontribusi 2 2012 12.500.000 16.040.602.352 0,08%  Tidak Berkontribusi 3 2013 12.500.000 15.389.749.772 0,08%  Tidak Berkontribusi 4 2014 15.020.000 16.091.497.784 0,09%  Tidak Berkontribusi 5 2015 15.520.000 17.120.069.576 0,09%  Tidak Berkontribusi Rata-Rata 0,15% PASAR PLAZA 1 2011 873.393.453 13.248.936.779 6,59% Sangat Berkontribusi 2 2012 462.927.900 16.040.602.352 2,89% Cukup Berkontribusi 3 2013 115.536.000 15.389.749.772 0,75%  Tidak Berkontribusi 4 2014 48.832.000 16.091.497.784 0,30%  Tidak Berkontribusi 5 2015 46.973.000 17.120.069.576 0,27%  Tidak Berkontribusi Rata-Rata 3,60% PASAR AGROBIS BABAT 1 2011 - 13.248.936.779 0,00%  Tidak Berkontribusi 2 2012 - 16.040.602.352 0,00%  Tidak Berkontribusi 3 2013 673.530.000 15.389.749.772 4,38% Sangat Berkontribusi 4 2014 750.890.000 16.091.497.784 4,67% Sangat Berkontribusi 5 2015 750.892.000 17.120.069.576 4,39% Sangat Berkontribusi Rata-Rata 4,48% Sumber: Data Sekunder PD.Pasar Kabupaten Lamongan,2015
Pada  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa kontribusi retribusi  pasar  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  selama  periode tahun  2011-2015  menunjukkan  adanya naik  turun  dari  tahun  ke  tahun  dengan rata- rata berkisar 1,85% dengan kriteria
kurang berkontribusi. Sedangkan perhitungan dari 10 unit pasar Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD yang  dicapai  pada  pasar  baru,PPKL dengan  rata-rata  sebesar  9,29%  masuk pada  kriteria  sangat  berkontribusi, pada pasar modern mengalami penurunan  dengan  rata-rata  1,75% masuk pada kriteria kurang berkontribusi,  pada  pasar  sidoharjo dengan  rata-rata  sebesar  7,88%  masuk pada kriteria sangat berkontribusi, pada pasar babat terjadi fluktuatif dengan rata- rata  sebesar  5,5%  masuk  pada  kriteria kurang berkontribusi, pasar blimbing/brondong  terjadi  fluktuatif dengan  rata-rata  sebesar  3,32%  masuk pada  kriteria  kurang  berkontribusi, pasar  hewan  terjadi  penurunan  dengan rata-rata  sebesar  2,55%  masuk  pada kriteria  kurang  berkontribusi,  pasar ikan mengalami  kenaikan dengan rata- rata sebesar 8,95% masuk pada kriteria sangat  berkontribusi,  pasar  maduran mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar  0,15%  masuk  pada  kriteria kurang  berkontribusi,  pasar  plaza mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar  3,60%  masuk  pada  kriteria kurang  berkontribusi,  dan  pada  pasar agrobis  babat  mengalami  kenaikan dengan  rata-rata  sebesar  4,45%  masuk
pada  kriteria  sangat  berkontribusi,  hal ini berarti selama periode waktu tersebut retribusi  pasar  sebagai  salah  satu komponen retribusi daerah yang mampu menyumbang atau memberikan
kontribusi terhadap PAD (dengan kriteria berkontribusi), tetapi ada penurunan  ata  kenaikan  itu  dikarenakan ada  hal  yang  mempengaruhi,  seperti berdirinya  mini  market  dan  kurangnya ketegasan  petugas  pemungut  retribusi pasar.
d. Perbandingan Antara Potensi
Retribusi  Pasar  Dengan  Target Retribusi Pasar.
Tabel  7. Perbandingan  Antara  Potensi Retribusi Pasar Dengan Target Retribusi Pasar Tahun 2015
No Nama Pasar Potensi Retribusi Pasar (Rp) Target Retribusi Pasar (Rp) Prosentase 1 Unit Pasar Lamongan Baru dan PPKL 1.945.707.000 1.463.533.000 75,22% 2 Unit Pasar Sidoharjo 1.097.559.000 898.731.000 81,88% 3 Unit Pasar Ikan 1.496.957.000 1.192.455.500 79,66% 4 Unit Pasar Blimbing/Brondon g 1.072.018.500 736.336.500 68,69% 5 Unit Pasar Hewan 267.258.000 242.499.000 90,74% 6 Unit Pasar Maduran 77.700.000 22.905.000 29,48% 7 Unit Lamongan Plaza 2.257.335.600 2.257.335.600 100,00% 8 Unit Pasar Modern 816.387.000 610.944.000 74,84% 9 Unit Pasar Babat 1.184.708.760 815.179.920 68,81% 10 Unit Pasar Agrobis Babat 1.494.776.100 971.566.500 65,00% Sumber: Data Sekunder PD.Pasar Kabupaten Lamongan, 2015
5. PENUTUP 5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan  mengenai  potensi  retribusi pasar    terhadap    Pendapatan    Asli Daerah    di    Kabupaten    Lamongan, dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut.
1. Potensi retribusi pasar terhadap peningkatan  PAD,  yang  dilihat  dari perhitungan potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lamongan  yaitu  potensi  penerimaan retribusi  pasar  dari  setiap  unit  pasar, dari  hasil  perhitungan  itu  diperoleh bahwa  dibandingkan  dengan  realisasi Retribusi  Pasar  tiap  tahun  yang  di dapat sangat berdeda jauh yaitu selalu dibawah  potensi.  Hasil  ini  didapat berdasarkan data yang ada, sedangkan masih  banyak  juga  pedagang  yang belum  terdata  oleh  pihak  pasar  dan juga  pelaksanaan  pungutan  yang dirasa  masih  kurang  optimal  serta berdirinya  mini  market.  Hal  ini  juga yang  membuat  kebocoran-kebocoran potensi yang ada. Sehingga
penerimaan  yang  seharusnya  bias lebih baik menjadi berkurang
dikarenakan pelaksanaan
pemunggutan  retribusi  pasar  dirasa masih  kurang  maksimal.  Jadi  potensi
penerimaan  retribusi  pasar  dirasa masih kurang berpotensi.
2. Rata-rata efektivitas pemungutan
retribusi pasar di Kabupaten Lamongan  adalah  sebesar  105,30%, hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara rata-rata  pemungutan  retribusi  pasar sudah  berjalan  secara  efektif.  Dan berdasarkan  hasil  perhitungan  dari 10  unit  pasar  juga  menunjukkan bahwa  penerimaan  retribusi  pasar memiliki  kriteria  efektif  dalam meningkatkan PAD Kabupaten
Lamongan.
3. Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten  Lamongan  selama  tahun anggaran  2011- 2015  adalah rata-rata sebesar  1,85%,  sedangkan  kontribusi retribusi  pasar  terhadap  retribusi daerah adalah sebesar 2,03%. Peranan atau kontribusi retribusi pasar masih  kurang  berkontribusi  sehingga kurang  menunjang  pendapatan  asli daerah  (PAD)  berdasarkan  data global. Sedangkan dari hasil perhitungan 10
unit pasar menunjukkan  bahwa  hanya  3  unit pasar yang mengalami penurunan dan 7  mengalami  kenaikan  sehingga retribusi  pasar  berasal  dari  10  unit pasar dan sebagai salah satu
komponen retribusi daerah dari tahun 2011  sampai  dengan  tahun  2015 sebagian sudah mampu menyumbang atau memberikan
kontribusi  terhadap  PAD  (kurang berkontribusi)  dan  sebagian  masih perlu penataan kembali supaya mampu memberikan kontribusi
kepada peningkatan PAD.
5.2  Saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  di atas, dapat diusulkan beberapa rekomendasi  yang  dapat  menjadi  bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar  dalam  menunjang  peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) antara lain sebagai berikut.
1.  Untuk    meningkatkan    penerimaan retribusi    pasar    sesuai    dengan potensi  yang  ada  dapat  dilakukan dengan cara:
a. Menjaring para wajib retribusi baru yang  belum  dikenai  pungutan retribusi sebelumnya dengan meningkatkan kegiatan
pemeriksaan dan pengawasan dilapangan.
b.  Menerapkan  sanksi  hukum  kepada wajib  retribusi  khususnya  para
pemilik  kios,  los  atau  pelataran yang  tidak  membayar  retribusi yang telah ditetapkan;
c.  Memberikan penyuluhan  atau sosialisasi  secara  intensif  kepada wajib  retribusi  tentang  hak  dan kewajiban  serta  manfaat  dari retribusi  yang  dibayarkan  baik bagi  wajib  retribusi  maupun  bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan.
2.  Meningkatkan  efisiensi  pemungutan yaitu  dengan  cara  mengurangi  biaya- biaya  yang  tidak  perlu  di  mana persentase biaya pemungutan diusahakan  lebih  rendah  atau  lebih kecil  dari  persentase      peningkatan realisasi  penerimaan  sehingga  dari tahun  ke  tahun  pungutan  retribusi pasar menunjukkan adanya peningkatan efisiensi.
3.  Pemerintah  Kabupaten  Lamongan agar lebih realistis dalam menentukan dan atau menetapkan target penerimaan    retribusi  pasar  dalam APBD berdasarkan perhitungan potensi  yang  sebenarnya.  Pengenaan tarif retribusi pasar disesuaikan dengan tingkat layanan yang diberikan  kepada  para  wajib  retribusi seperti  tarif  untuk  kios,  los,  dan pelataran  harus  ditinjau  ulang  bukan berdasarkan luas saja tapi
berdasarkan  tingkat  keramaian  dan potensi transaksi pembelian barang.
4. Dalam implementasi kebijakan retribusi pasar  perlu adanya pedoman bagi  pelaksana kebijakan  yang belum diatur  dalam  Peraturan  Daerah  perlu pengaturan  melalui  kebijakan  berupa Peraturan  Bupati,  antara  lain  perlu diterbitkan :
a. Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengajuan  Surat  Keterangan  Hak
Pemakaian Tempat Berjualan.
b. Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Hasil Pemungutan Retribusi Pasar daerah.
c. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan pembebasan Retribusi Pasar.
d. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan, Pemberian dan Pemanfaatan  Insentif  Pemungutan Retribusi Pasar.
e. Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penghapusan  Piutang  Retribusi Pasar Yang Sudah kedaluwarsa.
5. Perlu dilakukan pengkajian dan penataan  terhadap  pedagang  pemilik tempat  usaha  yang  tutup  tidak melakukan aktifitas berjualan sebagaimana mestinya fungsi pasar.
6. Untuk  meningkatkan  penerimaaan retribusi  pasar  perlu  dibentuk  Tim dalam penentuan target untuk retribusi pasar tersebut melalui Keputusan  Bupati,  yang  mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengkaji dan evaluator peningkatan pendapatan asli daerah.
Juga menentukan, menghitung,  dan  menetapkan  target realisasi rertibusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Halim,  Abdul.  2004. Akuntansi  Sektor publik  dan  Akuntansi  Keuangan Daerah .Yogyakarta: YKPN.
Handoko,Tri,Asep,.2012. Analisis Perkembangan  Retribusi  Pasar Daerah Sebagai Sumber
Pembiayaan  Otonomi  Daerah  di
Kabupaten Pemalang Tahun 2007
2011 ,(Online),
(http://journal.unnes.ac.id/sju/inde x.php/edaj,diakses 2 Juni 2016).
Kurniawan, Akbar dan
Hadryan,Putra.    2010. Analisis Penerimaan    Retribusi  Pasar    di Kota    Surakarta. Skripsi    tidak diterbitkan.    Surakarta:    Program
Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas
Sebelas Maret.
Munawir. 1990. Pokok-pokok Perpajakan . Jakarta: Liberty.
Narbuko,  Cholid  dan  Achmadi,  Abu.
2004. Metodologi Penelitian.
Jakarta: Gramedia.
Nasution.  1996. Metode  Penelitian Naturalistik-Kualitatif .  Bandung
:Tarsito.
Patmawati,    Dewi.    1996. Efektivitas Pemungutan      Retribusi      Pasar Guna Meningkatkan   Pendapatan
Asli Daerah . Universitas Muhammadiyah Malang.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lamongan Nomor  6  Tahun  2009  Tentang Pengurusan Pasar Kab.Lamongan.
Peraturan  Bupati  Lamongan  nomor  12 tahun  2010  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi daerah
SK  Direktur  PD.Pasar  Kab.Lamongan No.188/16/KEP/413.501/2013 dengan persetujuan keputusan
Bupati Lamongan
SK No.188/885/Kep/413.013/2013 tentang  tarif  iuran  tempat/sewa
tempat  berjualan  dan  biaya-biaya
lain pada PD. Pasar Kab.
Lamongan.
Peraturan    Pemerintah Republik Indonesia    Nomor    105    Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Saidi, Muhammad Djafar. 2007. Pembaharuan Hukum Pajak .
Jakarta: Grafindo.
Santoso,  Bagus.  1995. Pengantar  Ilmu Hukum  Pajak .  Bandung:  Citra Umbara.
Siagian. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara
Soemitro,  Rochmat.1990. Perundang- undangan  Pajak  di    Indonesia . Jakarta: PT.Eresco.
Soeparmoko.2002. Ekonomi Publik
Untuk  Keuangan  dan  Pemerintah Daerah .Yogyakarta: Andi Ofset.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor  28  Tahun  2009  Tentang Pajak  Daerah  dan  Pendapatan Daerah.
Undang-Undang    Republik  Indonesia
Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang    Republik  Indonesia Nomor  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah.