## Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Samarinda
Aji Titin Roswitha Nursanthy,Alex Chandra, Kadarudin, Eli Tri Kursiswanti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda elitrikursiswanti@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: April 30, 2020 Accepted: June 30, 2020 The  problems  in  this  research  are:  a  juridical  review  of  the completion of the Notary code of ethics in Samarinda City and the obstacles  and  solutions  to  the  completion  of  the  Notary  code  of ethics  in  Samarinda  City.  The  method  used  by  researchers  is  a juridical empirical legal approach and the specifications in this study include descriptive analytical. The source and type of data of this research are primary data obtained from field studies by interviewing a  notary  in  Samarinda  City.  Notaries  who  commit  errors  against ethics, appropriateness or moral solutions not only according to the code  of  ethics  alone  but  also  based  on  statutory  regulations. Everything that is not allowed to be done by a notary clearly and is regulated in the regulations. Obstacles in the process of completing the Notary code of ethics in Samarinda City are the large number of Notaries, with a large working area, a lack of awareness of Notaries to comply with the code of ethics, and the provision that the Notary receives is not sufficient while attending education, and overlapping provisions of the code of ethics supervision between the Honorary Council  and  the  Notary  Supervisory  Council.  Meanwhile,  for  the Supervisory  Council,  namely  the  unavailability  of  a  representative secretariat, lack of budget funds to carry out optimal supervision and guidance, lack of government attention / concern, and weak morals/ behavior of Notaries in implementing UUJN and the Notary's Code of Ethics. Keywords:
Juridical Review,
Settlement, Violation, Code of Ethics, Notary ABSTRAK
Adapun masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu:  tinjauan yuridis proses penyelesaian pelanggaran kode etik Notaris di Kota Samarinda dan hambatan dan solusi proses penyelesaian pelanggaran kode etik Notaris di Kota Samarinda. Metode yang digunakan peneliti  adalah  pendekatan hukum secara  yuridis  empiris  dan  spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  termasuk  deskriptif  analitis. Adapaun  sumber  dan  jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang diperoleh dari  studi    lapangan    dengan    wawancara    dengan  Notaris  di  Kota  Samarinda.  Notaris  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  etika,  kepatutan  atau  moral  penyelesaiannya  bukan  hanya menurut  kode  etik  semata  namun  dapat  juga  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan. Segala  sesuatu  yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  Notaris  dengan  jelas  dan  tegas  diatur  dalam bentuk  perundang-undangan.  Hambatan  dalam  proses  penyelesaian  pelanggaran  kode  etik Notaris di Kota Samarinda yaitu jumlah Notaris yang sangat banyak, dengan wilayah kerja yang luas, kurangnya kesadaran Notaris untuk mentaati kode etik, dan bekal yang diperoleh Notaris tidak cukup selama mengikuti pendidikan, serta masih tumpang tindihnya ketentuan pengawasan kode etik antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris. Sementara itu, bagi Majelis Pengawas yaitu tidak tersedianya sekretariat yang representatif, kurangnya anggaran dana untuk melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  secara  optimal,  kurangnya  perhatian/kepedulian pemerintah, dan lemahnya moral/perilaku
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Penyelesaian, Pelanggaran, Kode Etik, Notaris

## LATAR BELAKANG
Negara  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  (UUD) Negara  Republik  Indonesia  1945  merupakan  Negara  hukum.  Prinsip  dari Negara  hukum    adalah    menjamin    kepastian,    ketertiban    dan    perlindungan hukum    yang  berintikan    kebenaran    dan    keadilan. 1 Masyarakat    sebagai makhluk    sosial    senantiasa  dalam    kehidupan    sehari-    hari    akan    saling melakukan  interaksi  sosial.  Hubungan-hubungan  yang terjadi dalam interaksi sosial tersebut tidak jarang merupakan suatu hubungan  hukum,  yang  tentunya akan    melahirkan    suatu    perbuatan    hukum,    yang  mempunyai    akibat-akibat hukum  tertentu.  Dalam  konteks  inilah,  kepastian  hukum menjadi dasar dalam pranata sistem hukum suatu negara. Peran  penting  dimiliki  oleh  Notaris  dalam setiap    hubungan    hukum    kehidupan  masyarakat,  karena  dalam  melakukan hubungan hukum tersebut dibutuhkan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik.
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  (selanjutnya disebut dengan UUJN) menyatakan bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-    Undang    ini    atau    berdasarkan    undang-undang lainnya.”  Walaupun Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh  Negara    untuk    membuat    akta    otentik    tidak    menutup    kemungkinan terjadinya pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Notaris  itu  sendiri,  maka  dari itu    disusunlah  kode    etik    Notaris    yang    ditetapkan    oleh    Ikatan    Notaris Indonesia.
Tujuan disusunnya  kode  etik  Notaris  tersebut  adalah  agar  suatu  profesi Notaris  dapat dijalankan  dengan  profesional  dengan  motivasi  dan  orientasi pada    keterampilan  intelektual  serta  berargumentasi  secara  rasional  dan  kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai  moral.  Akan  tetapi  pada  saat  sekarang  ini banyak    Notaris    yang  mengabaikan    hal-hal    tersebut,    sehingga    tingkat pelanggaran    terhadap    kode    etik  Notaris    semakin  meningkat.    Pelanggaran kode  etik  tersebut  meliputi  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  norma-norma, baik itu norma agama, kesusilaan, kesopanan  maupun norma hukum.
Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan mempunyai perananpenting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus  mempunyai  perilaku  yang  baik.  Perilaku Notaris  yang  baik  dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris  dalam  menjalankan jabatannya  dan  juga  di  luar  menjalankan jabatannya.
1 Sjaifurrachman.  Habib  Adjie,  2011, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta , Mandar Maju, Jakarta, h. 5.

## METODOLOGI A.  Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  pendekatan  yuridis-empiris.  Pendekatan  yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan  pelaksanaan  sanksi  atas  pelanggaran  kode  etik  Notaris  di  Kota Samarinda. Pendekatan  empiris  digunakan  untuk  menganalisis  hukum  yang dilihat sebagai prilaku masyarakat  yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. 2

## B.  Spesifikasi Penelitian
Berdasarkan  tujuan  yang  hendak  dicapai  pada  penelitian  ini,  maka  jenis penelitian  ini nantinya  akan  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu  memaparkan, menggambarkan    atau  mengungkapkan  sanksi  atas  pelanggaran  kode  etik Notaris  di  Kota  Samarinda.  Hal  tersebut  kemudian  dibahas  atau  dianalisis menurut  ilmu  dan  teori-teori  atau  pendapat  peneliti  sendiri,  dan  terakhir menyimpulkannya.

## C.  Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  atau  dikumpulkan  melalui  data sekunder.  Sumber  data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3) Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris.
b. Bahan  Hukum  Sekunder  adalah  bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
1)  Buku-buku hasil karya para sarjana tentang Notaris, etika profesi, profesi Notaris, integritas, rekontruksi kebijakan, dan lain-lain.
2)  Hasil  penelitian  hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang dibahas dalam penelitian ini.
3)  Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.
c.  Bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  tersier  yaitu  kamus,  ensiklopedia,  dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang dikaji.

## PEMBAHASAN

## A.  Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Samarinda
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). 3 Menurut kamus hukum, kata yuridis
2 Bambang  Sunggono,  2003, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  h. 43.
3 Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi ke empat) , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1470
berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. 4 Dapat  disimpulkan  tinjauan  yuridis  berarti  mempelajari  dengan  cermat, memeriksa  (untuk  memahami),  suatu  pandangan  atau  pendapat  dari  segi hukum.
Kode    Etik    Notaris    adalah    seluruh    kaidah  moral    yang    ditentukan    oleh “Perkumpulan”,  dimana    berlaku    serta    wajib    ditaati    oleh    seluruh  anggota “Perkumpulan” maupun orang lain yang memangku  jabatan  Notaris  baik  dalam pelaksanaan  jabatan  maupun  dalam  kehidupan sehari-hari.  Notaris  sangat perlu    untuk  mengetahui  dan  memahami  Kode  Etik,  mengatur  perbuatan- perbuatan  apa  saja  dapat  dikatakan sebagai  pelanggaran  dari  Kode  Etik dan  sanksi yang  dijatuhkan  bila  melanggar  Kode  Etik tersebut.  Keberadaan Kode  Etik  Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi Notaris.    Bahkan    ada    pendapat    yang  mengatakan  bahwa  Notaris  sebagai pejabat  umum  yang    diberikan    kepercayaan    harus    berpegang  teguh    tidak hanya  pada  peraturan  PerundangUndangan  semata,  namun  juga  pada  Kode Etik  profesinya  karena  tanpa  adanya  Kode  Etik,  harkat  dan  martabat  dari profesinya akan hilang. 5
Tidak dapat dipungkiri bahwa kerap kali terdapat pelanggaran kode etik dalam suatu profesi, tidak terkecuali Notaris. Beberapa pelanggaran kode etik notaries, antara lain adalah:
1.  Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti:  akta  yang  telah  terlebih  dahulu  dipersiapkan  oleh  Notaris  lain sehingga Notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani.
2.  Saling menjatuhkan antara Notaris yang satu dengan yang lain.
3.  Menggunakan jasa perantara seeperi biro jasa dalam mencari klien
4.  Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor Notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran  yang  telah  ditentukan.   Persaingan  tarif  yang  tidak  sehat,  dimana terdapat  Notaris  yang  memasang  tarif  yang  sangat  rendah  untuk mendapatkan klien.
5.  Melakukan  publikasi  atau  promosi  diri  dengan  mencantumkan  nama  dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
6.  Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat akta kepada Notaris yang menahan berkasnya.
7.  Mengirim  minuta  kepada  klien  untuk  ditanda  tangani  oleh  klien  yang bersangkutan
8.  Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain.
Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I)  dalam  upaya  untuk  menjaga  kehormatan  dan keluhuran  martabat  jabatan  Notaris,  mempunyai  kode  etik  Notaris  yang ditetapkan  oleh  kongres  dan  merupakan  kaidah  moral  yang  wajib  ditaati  oleh setiap anggota I.N.I. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan I.N.I yang  terdiri  dari  anggota-anggota  yang  dipilih  dari  anggota  I.N.I  dan  werda
4 M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum , Reality Publisher, Surabaya, h. 651
5 Abdul Ghofur  Anshori,  2009, op.cit , hal. 48
Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik,  arif  dan  bijaksana,  sehingga  dapat  menjadi  panutan  bagi  anggota  dan diangkat  oleh  kongres  untuk  masa  jabatan  yang  sama  dengan  masa  jabatan kepengurusan.
Jika perbuatan Notaris yang merugikan pihak lain (klien) adalah dalam rangka jabatannya (dalam rangka pembuatan akta), maka sesuai Pasal 67 ayat (1) UU No.30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris (“UUJN”),  pihak  yang  berwenang untuk mengawasi tugas Notaris adalah Menteri, yakni Menteri Hukum dan HAM. Untuk  melaksanakan  lebih  lanjut  pengawasan  Notaris,  Menteri  membentuk Majelis  Pengawas  yang  terdiri  dari  unsur  pemerintah,  organisasi  Notaris,  dan ahli/akademisi (Pasal 67 ayat (2) dan (3) UUJN).
Sesuai Pasal 68 UUJN Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah,  Majelis  Pengawas  Wilayah,  dan  Majelis  Pengawas  Pusat.  Majelis Pengawas  Daerah  merupakan  pengawas  Notaris  pada  tingkat  pemeriksaan pertama,  sehingga  pihak  yang  dirugikan  oleh  Notaris  melapor  kepada  Majelis Pengawas  Daerah  yang  berkedudukan  di  Kabupaten  atau  Kota  (Pasal  69 ayat [1] UUJN).
Organisasi    jabatan    Notaris    juga    harus  mempunyai  kesinambungan    dalam melaksanakan  roda  organisasi,  misalnya  pertemuan  anggota  atau  kongres secara  terjadwal  dan  berjenjang  yang sesuai  dengan  anggaran  dasar  dan anggaran rumah  tangga  organisasi,  disamping  itu  juga adanya  pertemuan ilmiah  dan  pembinaan  untuk para anggota yang terstruktur dan terjadwal. Pasal 83 ayat (1) UUJNP menyebutkan:
“Organisasi    Notaris    menetapkan    dan  menegakkan    Kode    Etik Notaris.”Ketentuan tersebut  diatas  ditindak  lanjuti  dengan  ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia  yang  menyebutkan:  “Untuk menjaga kehornatan  dan  keluhuran  martabat  jabatan Notaris,  Perkumpulan mempunyai  Kode  Etik Notaris  yang  ditetapkan  oleh  Kongres  dan merupakan kaidah moral  yang  wajib  ditaati  oleh setiap anggota Perkumpulan”.
Suatu pelanggaran kode etik tidak serta merta langsung dijatuhi sanksi. Harus dilakukan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut. Sesuai dengan Kode  Etik  Notaris,  proses  penyelesaian  suatu  pelanggaran  kode  etik  sebagai berikut:
1.  Pengawasan (Pasal 7)
a. Pada  tingkat  Kabupaten/Kota  oleh  Pengurus  Daerah  dan  Dewan Kehormatan Daerah.
b. Pada  tingkat  Provinsi  oleh  Pengurus  Wilayah  dan  Dewan  Kehormatan Wilayah.
c.  Pada  tingkat  Nasional  oleh  Pengurus  Pusat  dan  Dewan  Kehormatan Pusat.
2.  Fakta Dugaan Pelanggaran (Pasal 8) Dewan Kehormatan mencari fakta atas dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh  anggota  perkumpulan  atas  prakarsa  sendiri  atau  atas  pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan.
3.  Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi (Pasal 9)
a. Dewan  Kehormatan  setelah  menemukan  fakta  pelanggaran  kode  etik, paling lambat 14 hari harus memanggil anggota yang diduga melakukan pelanggaran.  Jika  tidak  hadir  dipanggil  kembali  14  hari,  sampai pemanggilan yang tiga.
b. Jika sampai panggilan ketiga tidak hadir Dewan Kehormatan akan tetap bersidang dan menentukan keputusan berupa penjatuhan sanksi.
c.  Jika  anggota  tidak  terbukti  melakukan  Pelanggaran,  maka  anggota tersebut  dipulihkan  namanya  dengan  Surat  Keputusan  Dewan Kehormatan yang memeriksa.
4.  Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding (10)
a. Diajukan  maksimal  30  hari  setelah  penerimaan  Surat  Keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan.
b. Diajukan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dijatuhi  sanksi apabila  terbukti  melakukan  pelanggaran  tersebut.  Sanksi  terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris dan Pasal 85 UUJN, yaitu:
1.  Teguran
2.  Peringatan
3.  Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan
4.  Permberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan
5.  Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

## B.  Hambatan  dan  Solusi  Proses  Penyelesaian  Pelanggaran  Kode  Etik Notaris di Kota Samarinda
Sulitnya  penerapan  kode  etik  profesi  oleh  anggota  profesi  sangatlah disayangkan,  sebab  pada  dasarnya  profesi  dijalankan  oleh  profesional  yang memiliki kemampuan, keilmuan, dan kapasitas yang berkompeten di bidangnya. Adapun beberapa kelemahan kode etik profesi, antara lain : 6
a. Idealisme  yang  terkandung  dalam  kode  etik  profesi  tidak  sejalan  dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para professional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.
b. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan  sanksi  keras  karena  keberlakuannya  semata-mata  berdasarkan kesadaran  profesional.  Rupanya  kekurangan  ini  memberi  peluang  kepada profesional  yang  lemah  iman  untuk  berbuat  menyimpang  dari  kode  etik profesinya.
Oleh karena itu, agar kode etik ditaati oleh Notaris maka diperlukan kesadaran pribadi  supaya  Notaris  dapat  menjaga  perilakunya,  menjaga  kewibawaan profesi, dan organisasi profesi. Mengenai perilaku sebagai Notaris, Ismail Shaleh menyatakan ada empat hal pokok yang harus diperhatikan yakni: 7
1.  Mempunyai integritas moral yang mantap.
6 Ibid , h. 78.
7 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit . h. 32
2.  Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual).
3.  Sadar akan batas-batas kewenangannya.
4.  Tidak semata-mata berdasarkan uang.
Sementara itu, menurut Abdul Ghofur Anshori ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis ini, antara lain sebagai berikut: 8
1.  Interpretasi hukum
2.  Tahap perkembangan moral
3.  Nilai pribadi dan personalitas
4.  Motivasi
5.  Tujuan akhir
6.  Faktor eksternal
Sehubungan  dengan  terjadinya  pelanggaran  kode  etik  jika  dikaitkan  dengan moralitas  Notaris,  maka  menurut  Hj.  Sri  Aslinda  Sulaiman,  SH,  menyatakan bahwa: 9
“Kode  etik  merupakan  kumpulan  norma  dan  etika,  sehingga  apabila  terjadi pelanggaran maka karena Notaris itu yang tidak memiliki perilaku dan moral yang baik, sehingga dalam menjalankan profesi Notaris haruslah turut disertai dengan perilaku  yang  baik  pula,  tidak  semata-mata  mengandalkan  kemampuan  dan keilmuannya.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Hj.  Sri  Aslinda  Sulaiman,  SH,  dalam melakukan  penegakan  hukum  ada  beberapa  hambatan  yang  dihadapi  oleh Notaris di Kota Samarinda, yaitu: 10
Saat ini jumlah Notaris sudah semakin banyak, sementara Dewan Kehormatan Daerah hanya berjumlah 3 (tiga) orang anggota dan  bersifat kolektif, sehingga apabila  ada  yang  berhalangan  karena  kesibukan  atau  kendala  lainnya  maka Notaris  tidak  dapat  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  secara  optimal. Dengan  banyaknya  Notaris  dan  daerah  kerja  yang  cukup  luas,  maka  Dewan Kehormatan  Daerah  sulit  untuk  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  kode etik  kepada  seluruh  Notaris  secara  baik  sesuai  yang  dikehendaki  dalam  kode etik. Di samping itu, masih rendahnya kesadaran dari Notaris untuk menaati kode etik, hal ini terjadi karena pendidikan Notaris selama ini berbasis teori sementara profesi  Notaris  merupakan  praktek,  sehingga  banyak  Notaris  melakukan kesalahan yang merupakan pelanggaran kode etik profesi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adabab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :
1.  Tinjauan  Yuridis  Proses  Penyelesaian  Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  Di Kota  Samarinda  Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  kode  etik sebagaimana  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  maka
8 Ibid . h. 155-159
9 Wawancara dengan Hj. Sri Aslinda Sulaiman, SH, selaku Notaris Kota Samarinda, pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 10.45 WITA
10 Wawancara dengan Hj. Sri Aslinda Sulaiman, SH, selaku Notaris Kota Samarinda, pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 10.45 WITA
penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum  terhadap  profesi  Notaris  lebih  terjamin.  Notaris  yang  melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya  menurut  kode  etik  semata  namun  dapat  juga  dikenakan  sanksi berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Segala  sesuatu  yang  tidak boleh  dilakukan  oleh  Notaris  dengan  jelas  dan  tegas  diatur  dalam  bentuk perundang-undangan.
2.  Hambatan dan Solusi Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Samarinda Hambatan dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik  Notaris  di  Kota  Samarinda  yaitu  jumlah  Notaris  yang  sangat  banyak, dengan  wilayah  kerja  yang  luas,  kurangnya  kesadaran  Notaris  untuk mentaati  kode  etik,  dan  bekal  yang  diperoleh  Notaris  tidak  cukup  selama mengikuti  pendidikan,  serta  masih  tumpang  tindihnya  ketentuan pengawasan  kode  etik  antara  Dewan  Kehormatan  dan  Majelis  Pengawas Notaris.  Sementara  itu,  bagi  Majelis  Pengawas  yaitu  tidak  tersedianya sekretariat yang representatif, kurangnya anggaran dana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara
optimal, kurangnya
perhatian/kepedulian  pemerintah,  dan  lemahnya  moral/perilaku  Notaris dalam menjalankan UUJN dan Kode Etik Notaris.
Untuk  memberikan  solusi  dalam  proses  penyelesaian  pelanggaran  kode  etik Notaris di Kota Samarinda yaitu melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan  penyuluhan.  Termasuk  dalam  memberikan  sanksi  yang  tegas  sebagai bagian  dari  pembinaan.  Melakukan  pemberian  penghargaan  ( reward )  dan hukuman  ( punishment )  kepada  Notaris  dalam  melaksanakan  ketentuan  Kode Etik Notaris.

## REFERENSI A.  Buku
Abdul  Ghofur  Anshori,  2009, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif Hukum  dan  Etika , UII Press, Yogyakarta, h. 48.
Abdul  Ghofur  Anshori,  2009, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia , UII  Press, Yogjakarta, h. 1
Bambang    Sunggono,    2003, Metodologi    Penelitian    Hukum ,    Raja    Grafindo Persada,  Jakarta,  h. 43.
Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi ke empat) , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1470 M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum , Reality Publisher, Surabaya, h. 651
Sjaifurrachman. Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta , Mandar Maju, Jakarta, h. 5.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris jo Undang- Undang No. 2 Tahun 2014

## C.  Hasil Wawancara
Wawancara  dengan  Hj.  Sri  Aslinda  Sulaiman,  SH,  selaku  Notaris  Kota Samarinda, pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 10.45 WITA