## Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking
Mut. J. Isl. Banking , Vol. 2, No. 2, pp. 56-68, December 2022 Journal Homepage: https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/mut D OI: https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v2i2.377
e-ISSN: 2807-8500 © 2022 Muhamad Fadel, Mukhtar Lutfi, Nasrullah Bin Sapa & Nurjannah | Under the license Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .

## Konsep Maslahah pada Produk Perbankan Sharia Card
Muhammad Fadel 1 * , Mukhtar Lutfi 2 , Nasrullah Bin Sapa 3 , Nurjannah 4
1,4 Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, Indonesia
2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, Indonesia
*Corresponding Author : m.fadel1991@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine sharia economic law and problems regarding the use of sharia credit cards which have now become a tool for today's transactions. This research is a library research with descriptive qualitative method. Data obtained from secondary data, namely various journals, research, books that are relevant to the discussion. Data obtained from various literatures were then analyzed, then data reduction, and resulted in classification of data by describing it in the discussion, in order to obtain conclusions. The results of this study are that Islamic credit cards are permissible based on the DSN MUI fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 concerning sharia cards with various  provisions that  still pay  attention to  sharia  principles,  such  as  not  incurring usury,  not  being  used for transactions that are not in accordance with sharia, not encouraging excessive spending. Of course there are benefits to credit cards, but these can still be minimized. The use of sharia credit cards is still at the maslahah tahsiniyyah level, but can be changed to hajiyyah which is adjusted to the needs of the cardholder. This research can provide consumers with an understanding regarding muamalah law so that they can determine the choice of credit card to use and can also ensure the correlation of problems with the product used.
Keywords:
Credit Card; Sharia; Maslahah

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum muamalah dan korelasinya terhadap maslahah mengenai penggunaan kartu kredit syari ’ ah yang saat ini telah menjadi alat transaksi. Penelitian ini merupakan  penelitian  studi  pustaka  ( library  research) dengan  metode  kualitatif  deskriptif.  Data diperoleh  dari  data  sekunder  yaitu  berbagai  jurnal,  penelitian  dan  buku  yang  relevan  dengan pembahasan. Data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian dianalisis, lalu reduksi data, dan dihasilkan  klasifikasi  data  dengan  mendeskripsikannya  pada  pembahasan,  sehingga  diperoleh kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kartu  kredit  syari ’ ah  dibolehkan  berdasarkan fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang sharia card dengan berbagai ketentuan yang tetap  memerhatikan  prinisp-prinsip  syari ’ ah,  seperti  tidak  menimbulkan  riba,  tidak  digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syari’ah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan. Berbagai  manfaat  atas  kartu  kredit  tentu  terdapat mafsadat ,  namun  masih  dapat  diminimalisir. Pengunaan  kartu  kredit  syari ’ ah  masih  pada  tataran maslahah  tahsiniyyah, namun  dapat  berubah menjadi hajiyyah yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pemegang  kartu.  Penelitian  ini  dapat
memberikan pemahaman terkait hukum muamalah kepada konsumen sehingga dapat menentukan pilihan  kartu  kredit  yang  akan  digunakan  dan    juga  dapat  memastikan  korelasi maslahah pada produk yang digunakan.
Kata Kunci: Kartu Kredit; Syari ’ ah; Maslahah
How to cite:
Fadel, M., Lutfi, M., Sapa, N. B., & Nurjannah. (2022). Konsep Maslahah pada Produk Perbankan Sharia Card.
Mutanaqishah : Journal of Islamic Banking , 2 (2), 56 – 68. https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v2i2.377
1. Pendahuluan Berkembangnya  kondisi  sosial  dan  budaya  masyarakat  mengakibatkan  munculnya  berbagai kemudahan  dalam  berbagai  aspek,  seperti  pada  aspek  transaksi.  Hal  yang  demikian  memotivasi perbankan untuk mengembangkan produk yang dapat memberi manfaat serta kemudahan kepada nasabah. Salah satu inovasi produk dari perbankan yaitu munculnya kartu kredit. Kehadiran kartu kredit di Indonesia pertama kali pada tahun 1980an dengan keluarnya keputusan Menteri Keuangan Nomor  1251/KMK.013/1988  tertanggal  20  Desember  yang  menyatakan  bahwa  kartu  kredit merupakan  sebuah  usaha  jasa  pembiayaan.  Adapun  pemrakarsa  kartu  kredit  di  Indonesia  ialah Citibank dan Bank Duta. Selanjutnya bank-bank lain ikut serta pula mengeluarkan produk tersebut, baik dari bank pemerintah maupun swasta (Mutafarida, 2017).
Kartu kredit dipahami sebagai sebuah alat pembayaran keuangan yang umumnya diminati pada masa kini dan telah menjadi elemen yang sulit dipisahkan pada gaya transaksi saat ini. Kartu kredit biasa  juga  diartikan  uang  plastik,  yang  mana  memasarkan  kepada  penggunanaya  dengan  ragam kemudahan dan menjadi alat bantu pembayaran di tengah masyarakat. Sesuai fungsinya sebagai alat bantu bayar, kartu kredit telah memberi kemudahan yang begitu besar baik dari kebutuhan sehari- hari,  kebutuhan  pendidikan  hingga  kegiatan  bisnis  dapat  berlangsung  dengan  lancar  jika menggunakan  kartu  tersebut.  Kondisi  seperti  ini  dapat  mengakibatkan  kebiasaan  berhutang  yang dianggap sebagai suatu hal yang lumrah bahkan dapat menaikkan harga diri seseorang (Dewi, 2017). Selain  sebagai  alat  pembayaran,  alasan  orang  memakai  kartu  kredit  biasanya  karena  fasilitas  yang ditawarkan, uang muka, bahkan hanya karena menjaga status sosial (Masyhudi, 2018).
Meskipun kehadiran kartu kredit sebagai bentuk transaksi masa kini, namun tidak serta merta dapat menghapus secara keseluruhan sistem pembayaran menggunakan uang tunai. Akan tetapi pada kegiatan  harian  yang  membutuhkan  tingkat  pembayaran  yang  tinggi  maka  kartu  kredit  dapat mengganti peran uang tunai atau cek (Safitri et al., 2019). Hingga saat ini ada dua ragam kartu kredit yang digunakan yaitu kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah. Bithaqah al- l’timan merupakan istilah umum dipakai untuk kartu kredit syariah. Kebereadaan kartu kredit syariah diklaim sebagai perubahan pada sistem perbankan syariah sebagai alat pembayaran aman, memberi kemudahan serta praktis. Fungsi dari kartu kredit syariah tersebut sama dengan kartu kredit konvensional, yang dapat digunakan pada transaksi langsung maupun online dan juga pada ATM dapat dilakukan penarikan secara tunai (Addieningrum & Aslina, 2021).
Penelitian yang dilakukan oleh  (Huda, 2021) bahwa kartu kredit syari ’ ah memiliki pengaruh yang sangat tinggi dalam meningkatkan kegiatan transaksi konsumsi bagi penggunanya karena tidak memiliki  sistem  kontrol  yang  dapat  memastikan  bahwa  pemilik  kartu  menggunakannya  untuk berbelanja barang yang halal, begitu juga batasan limit yang diberikan tidak serta merta dapat menjadi
tolak ukur bahwa pemegangnya tidak bersikap konsumtif. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Raharjo & Kristiyanto, 2019) menjelaskan bahwa kontrol pengunaan kartu kredit didasarkan pada penggunanya karena bank sebagai penerbit kartu kredit hanya bisa mengawasi dengan melakukan penguncian pada merchant yang dianggap tidak memenuhi kaidah syari ’ ah Islam. Selanjutnya penelitian (Hardiansyah,  2021)  mengemukakan  bahwa  kartu  pembiayaan  syari ’ ah  ialah  sebuah  kartu  yang berdasarkan  prinsip  syari ’ ah  memiliki  fungsi  serta  ketentuan  antara  beberapa  pihak  yakni  bank sebagai penerbit kartu, nasabah sebagai pemilik kartu dan juga penerima kartu. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan (Fatahullah et al., 2021) Bank syari ’ ah telah diberikan penekanan oleh DSN terkait implementasi produk atau akad sharia card wajib mematuhi ketentuan fatwa DSN MUI No.54/DSN- MUI/X/2006 misalnya transaksi tidak dibolehkan bertentangan dengan prinsip syari ’ ah dan denda yang terkumpul secara keselurahan diamasukkan sebagai dana sosial.
Salah satu aspek kehidupan manusia yang  mendapat perhatian khusus dalam hal penerapan konsep maslahah adalah  aspek  ekonomi.  Karena  aktivitas  ekonomi  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dalam  kehidupan  manusia  (Fahlefi,  2016).  Demikan  pula  aktivitas  pada  perbankan dengan berbagai kegunaan dan fungsi pada masyarakat, tentu menimbulkan pro dan kontra terkait kejelasan  hukum  kartu  kredit  syari ’ ah.  Diketahui  bahwa  kartu  kredit  merupakan  bagian  dari berhutang sehingga terikat dengan aturan dan prinsip yang  mesti sesuai kordior syari ’ ah serta melihat kebutuhan dari penggunanya. Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka penelitian ini akan mengulas atau menelaah lebih terperinci terkait hukum ekonomi syariah  ( muamalah ) terkait sharia card karena terdapat pro dan kontra didalalmnya. Pada penelitian ini juga  akan dibahas mengenai segi tingkat kebutuhan  atas  manfaat  ( maslahah) terhadap  keberadaan  kartu  kredit  syariah  tersebut  karena terkadang konsumen tidak mengetahui bahwa ditataran mana produk yang mereka gunakan. Dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait hukum muamalah kepada konsumen  sehingga dapat menentukan pilihan kartu kredit yang akan digunakan dan  juga dapat memastikan korelasi maslahah pada produk yang digunakan.

## 2. Literatur Review Tinjauan Umum Kartu Kredit
Kartu kredit merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank yang berfungsi untuk membeli berbagai ragam kebutuhan serta pelayanan tertentu denga skema hutang (Addieningrum & Aslina, 2021). Kartu kredit juga dapat diartikan sebagai alat pembayaran tidak dengan menggunakan uang  tunai    yang  menerapkan  sistem  pelunasan  dapat  dilakukan  sekali  atau  dapat  diansur  sesuai jumlah minum yang telah ditentukan. Selain itu, kredit juga dapat berupa fasilitas yang ditawarkan oleh  perbankan  dalam  rangka  melakukan  kegiatan  pembayaran  tanpa  uang  tunai,  hanya  dengan menggesek  kartu  kredit  tersebut  (Addieningrum  &  Aslina,  2021).  Definisi  lain  kartu kredit  dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  11/11/PBI/2009  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Dimana menurut peraturan tersebut kartu kredit didefinisikan  sebagai  alat  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari status kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ( charge card ) ataupun dengan pembayaran secara angsuran (Huda, 2021).
Kartu  kredit  merupakan  salah  satu  bentuk  kartu  kerja  sama  keuangan.  Ridawati  (2019) membagi kartu kredit ini kedalam dua bagian, yaitu:
a. Kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui ( Charge Card ). Pada ragam ini pemilik kartu wajib menutup keseluruhan dana  yang ditarik secara  lengkap pada waktu yang telah
ditentukan. Umumnya batas waktu yang diperbolehkan tidak lebih dari tiga puluh hari, tidak dipungkiri  pula  bisa  mencapai  dua  bulan.  Jika  pemegang  kartu  melakukan  keterlambatan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, maka akan disanksi dengan denda. Apabila menolak membayar denda tersebut maka sistem keanggotaannya dapat dihapus dan kartunya diambil kembali dan kasusnya dibawa ke ranah pengadilan
b. Kartu  kredit  pinjaman  yang  dapat  diperbaharui (Revolving  Credit  Card/credit). Varian  ini menjadi jenis kartu yang paling paling diminati di berbagai negara maju. Sistem kartu ini yaitu memberikan opsi bagi pemegang kartu untum membayar semua tagihan sekaligus atau dapat ditunda ke pembayaran tagihan bulan selanjutnya.
Pada prinsipnya, cara pembayaran kartu kredit ada dua, yakni pembayaran secara penuh ( full payment )  dan  tidak  penuh  ( minimum payment ).  Umumnya  saat  ini  masyarakat  menggunakan  sistem minimum payment karena diasumsikan lebih meringankan pemilik kartu (Ibrahim, 2010). Muaidi (2019) menjelaskan  terdapat  subjek  atau  pihak-pihak yang  memiliki  andil  terkait  hukum  penerbitan  dan penggunaan kartu kredit yaitu:
a. Issuer bank  (kreditor) yakni  pihak yang telah diberi wewenang oleh  undang-undang  untuk menerbitkan kartu yang akan digunakan nasabah dan juga menjadi wakil dalam pembayaran pembelanjaan kepada toko atau merchant.
b. Card Holder ialah pengguna atau pemegang kartu kredit yang biasa disebut muqtaridh ( borrower). Pada kartu dicantumkan secara jelas nama pemilik dan memiliki kewajiban untuk melunasi utang kepada issuer yang timbul akibat penggunaan kartu tersebut.
c. Merchant ialah pihak yang menyediakan barang dan jasa dan terikat dengan issuer bank karena memberi barang dan jasa pada card holder berdasarkan kesepakatan keduanya.
d. Acquirer adalah  pengelola,  yaitu  pihak  yang  mewakili  kepentingan  penerbit  dalm  rangka penyaluran kartu kredit, melakukan kegiatan penagihan kepada pemilik atau pemegang kartu kredit dan melakukan pembayaran kepada merchant atau penjual.
Kartu kredit terbuat dari bahan plastik yang telah dibubuhi identitas dari pemegang kartu dan penerbitnya.  Kartu  kredit  diberikan  kepada  nasabah  berdasarkan  klausa  yang  terikat  dan  telah disepakati oleh pihak yang terkait. Menurut Antonio dalam jurnal (Sutono, 2022) bahwa sistem kerja kartu kredit melibatkan para pihak terikat sebuah perjanjian yang berisi  hak dan kewajiban dalam bertransaksi.
Adapun mekanisme atau prosedur penerbitan  kartu kredit yaitu: Pertama, pemilik kartu atau pemegang kartu melakukan perjanjian dengan pihak penerbit sehingga berdasar perjanjian tersebut kartu kredit diterbitkan atas nama pemilik kartu. Dengan demikian kartu kredit ini digunakan untuk berbelanja pada toko-toko maupun bidang jasa lain yang telah melakukan pula perjanjian dengan pihak penerbit. Kedua, pemilik kartu melakukan perjanjian atau transaksi dengan pedagang (merchant) . Ketiga, merchant mengadakan penagihan kepada penerbit kartu dan penerbit kartu melunasi hutang atas nama pemilik kartu. Keempat , pada waktu yang telah disepakati pihak pemilik kartu melakukan pembayaran kepada pihak penerbit kartu kredit.
Konsep Maslahah
Kata maslahah berasal dari kata “ shalaha ” dengan penambahan “ alif ” diawalnya yang secara arti kata berarti baik. Maslahah merupakan mashdar dari kata “ shalah ” yaitu manfaa t atau terlepas dari kerusakan  (Firmanda,  2014;  Norman,  2020).  Adanya  maslahat  karena  sebagai  tujuan  dari  suatu perbuatan  atau  karena  implikasi  dari  perbuatan. Maslahah adalah  mendatangkan  segala  bentuk kemanfaatan  atau  menolak  segala  kemungkinan  yang  merusak.  Manfaat  adalah  ungkapan  dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan  dengan  manfaat  tersebut,  sedangkan  kerusakan  adalah  keseluruhan  akibat  yang merugikan  dan  menyakitkan  atau  segala  sesuatu  yang  ada  kaitannya  dengan  kerusakan  tersebut (Fahlefi,  2016).    Menurut  Imam  Al-Ghazali  yang  dikutip  oleh  Fatahullah  et  al.,  (2021)  bahwa
mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan merupakan dasar maslahah .  Akan tetapi hakikat dari maslahah yaitu “al -muhaa fadzotu  ‘ala  maqsudissyar’i” yang  diartikan  dengan  “memelihara  tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”. Sehingga dalam maslahah itu terdapat dua bagian yang serangkai yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan atau menolak kemudharatan. Imam As-Syatibi dalam jurnal (Khairani, 2020; Na’imah, 2018; Norman, 2020) mengemukakan bahwa tanggung jawab syariah ialah untuk menjaga maqashid al- Syar’iyyah . Tanggung jawab tersebut juga  berkaitan  dengan  perilaku  konsumsi  yang  harus  diperhatikan  oleh  seorang  muslim  dalam kehidupannya, yaitu:
1) Dharuriyyah, biasa juga disebut kebutuhan primer atau kebutuhan yang mesti ada. Apabila tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia akan terancam di dunia maupun di akhirat. Terdapat  lima  hal  yang  termasuk  kategori  yaitu:  memelihara  agama,  jiwa,  kehormatan, keturunan dan harta sehingga syariat Islam diturunkan utnuk memelihara lima hal pokok ini.
2) Hajiyyah, ialah segala sesuatu yang pada hukum syara tidak memaksudkan untuk memlihara pokok  yang  diatas  tadi,  namun  jika  maslahat  ini  tidak  ada  dalam  tatanan,  menyebabkan kehidupan rusak namun berada dalam keadaan tidak teratur atau sulit. Sering kali juga disebut kebutuhan sekunder. Bahasa sederhananya jika maslahat ini tidak ada maka akan memberi kesulitan bagi manusia dalam kehidupannya.
3) Tahsiniyyah ,  dapat  pula  disebut  kebutuhan  tersier  merupakan  kebutuhan  yang    tidak mengancam  eksistensi  salah  satu  dari  lima  hal  pokok  tadi  dan  tidak  pula  mengakibatkan kesulitan apabila tidak terpenuhi.

## 3. Metode
Penelitian  ini  ialah  penelitian  studi  pustaka  ( library  research )  dengan  pendekatan  kualitatif deskriptif.  Data  yang  dikumpulkan  pada  kualitatif  tidak  berbentuk  angka-angka,  namun  data didapatkan  dari  telaah  serta  kajian  literatur  pada  sumber-sumber  yang  bersifat  kepustakaan. Karakteristik  penelitian  kualitatif,  yaitu:  berlatar  alamiah,  analisa  data  secara  induktif,  teori  dari dasar/ grounded theory , data bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal, buku, penelitian yang terkait pembahasan. Beberapa tahapan dari metode kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian dianalisis, lalu ditelaah untuk keperluan reduksi data, dari hasil reduksi data tersebut maka akan dilakukan klasifikasi data dengan mendeskripsikannya pada pembahasan sehingga pada akhirnya diperoleh kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Pengertian dan Ruang Lingkup Kartu Kredit Syariah Beragam istilah kartu kredit syari ’ ah dimunculkan oleh akademisi maupun praktisi. Dikalangan tersebut biasa disebut (1) k artu kredit berbasis syari’ah, (2) kartu kredit s yari’ah, (3) Islamic Credit Card dan  (4)  kartu  kredit  berdasarkan  prinsip  s yari’ah.  Pada  intinya  bahwa  semua  istilah  tersebut mempunyai arti yang sama (Firmanda, 2014).
Pada fiqh muamalah, kartu kredit atau sharia card lebih diketahui dengan istilah bi ṯ aqah al- i’timan . Bi ṯ aqah artinya adalah kartu, sedangkan i’timan artinya adalah kondisi aman dan saling percaya. Istilah tersebut sesuai dengan fungsi sharia card yang dapat memberi rasa aman pada merchent karena penerbit kartu ( mu ṣ dir al-bi ṯ aqah ) akan membayar jumlah transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu ( hamil al-bi ṯ aqah ).  Oleh  karenanya  terdapat  unsur  saling  percaya  antara  pihak.  Abdullah  al-Mushlih  dan Shalah ash-Shawi dalam bukunya yang dikutip dalam jurnal Maksum (2022)  menyebutkan bahwa kartu kredit syari ’ ah adalah sebuah kartu yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari ’ ah memiliki fungsi  bagi  pemegangnya  untuk  membeli  barang  dan  berbagai  keperluan  dan  pelayanan  tertentu secara utang.
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 mendefinisikan sharia card sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syari ’ ah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Dalam pengertian ini, DSN-MUI menjelaskan bahwa sharia card memiliki fungsi seperti kartu kredit dalam  memberikan kemudahan pinjaman uang dan transaksi. Namun sistem yang digunakan dalam sharia card didasari oleh prinsip syari ’ ah.
Beberapa  manfaat  yang  dapat  diperoleh  dari  penggunaan  kartu  kredit  syariah  diantaranya (Syukron, 2013):
1) Sistem penggunaan kartu kredit syari ’ ah memiliki batasan tertentu yang berdasar pada fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006. Batasan tersebut diberlakukan dalam upaya tidak menimbulkan pengeluaran yang  berlebihan.
2) Tidak  memilki  sistem  bunga  karena  pada  umunya  bank  penerbit  kartu  kredit  hanya menerima fee ( ujrah kafalah ) sesuai akad atau perjanjian dengan nasabah sebagai pemegang kartu.
3) Tidak  mempunyai  bunga  keterlambatan.  Denda  yang  dikenakan  pada  keterlambatan pembayaran kartu kredit syari ’ ah diambil dari biaya penagihan bank serta jumlah presentase tertentu dari tagihan.
4) Dapat  beramal.  Denda  atas  keterlambatan  membayar  tagihan  dialihkan  ke  sektor-sektor sosial, tidak menjadi hak bank penerbit kartu.
5) Biaya merchant rendah. Besarnya fee yang dikenakan didasarkan pada nilai transaksi, sehingga bersifat fluktuatif.
Kehadiran  kartu  kredit  syari ’ ah  saat  ini  diyakini  sebagai  sebuah  solusi  atas  kegelisahan masyarakat pada praktik bunga yang dipraktekkan dalam produk bank konvensional. Selain itu, kartu kredit  syari ’ ah  bisa  menjadi  alternatif  bagi konsumen  muslim  untuk  berpindah  dari  konvensional dengan memakai kartu kredit syari ’ ah (Abd Haling et al., 2019).
Akad Kartu Kredit Syariah Berdasarkan fatwa DSN-MUI yang telah dikutip oleh Hardiansyah (2021) tentang kartu kredit syariah terdapat tiga akad yang digunakan dalam yaitu:

## 1) Akad Kafalah
Kafalah  berarti  saling  menanggung.  tolong  menolong  dan  tidak  ada fee (akad tabarru’ ) (Maksum, 2022). Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (pengalihan tanggung jawab) dengan prinsip tabarru’ (tolong menolong). Dasar hukum kafalah dalam Qs. Yusuf ayat 72:
مْيِع َز ِهِب ْاَنَأ َو ٍرْيِعَب ُلْم ِح ِهِب َءآَج  ْنَمِلا َو َعا َوُص ُدِقْفَن ْاوُل اَق
Artinya:  penyeru-penyeru  itu  berkata:  "Kami  kehilangan  piala  Raja,  dan  siapa  yang  dapat mengembalikannya  akan  memperoleh  bahan  makanan  (seberat)  beban  unta,  dan  aku  menjamin terhadapnya".
Hadits terkait kafalah:
َلَث اوُلاَق اًئْيَش  َك َرَت ْلَهَف َلاَق ْمَعَن َليِق  نْيَد ِهْيَلَع ْلَه َلاَق اَهْيَلَع ِ لَص ِ هاللَّ َلوُس َر اَي اوُلاَقَف َيِتُأ همُث اَهْيَلَع ىهلَصَف  َريِناَنَد َةَث
وُلاَقَف ِةَثِلاهثلاِب َلَع ِ لَص ا اَص ىَلَع اوُّلَص َلاَق  َريِناَنَد ُةَث َلَث اوُلاَق  نْيَد ِهْيَلَع ْلَهَف َلاَق  َلا اوُلاَق اًئْيَش  َك َرَت ْلَه َلاَق اَهْي َلاَق ْمُكِب ِح
ِهْيَلَع ىهلَصَف ُهُنْيَد هيَلَع َو ِ هاللَّ َلوُس َر اَي ِهْيَلَع ِ لَص َةَداَتَق وُبَأ
Artinya: “O rang-orang  berkata:  "Wahai  Rasulullah  SAW,  sholatilah  jenazah  ini".  Maka  Beliau bertanya:  "Apakah  orang  ini  punya  hutang?"  Dijawab:  "Ya".  Kemudian  Beliau  bertanya  kembali: "Apakah  dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga  dinar". Maka  Beliau bersabda:  "Shalatilah  saudaramu  ini".  Berkata,  Abu  Qatadah:  "Shalatilah  wahai  Rasulullah,  nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau SAW menyolatkan jenazah itu.
Namun kenyataan yang terjadi di perbankan, penerbit kartu adalah penjamin ( kafil ) bagi pemegang kartu kepada merchant atas setiap kewajiban pembayaran ( dayn ) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant atau penarikan tunai pada bank dan ATM lain  selain bank  penerbit. Atas kafalah tersebut,  penerbit  kartu  dapat  membebankan biaya ( ujrah kafalah ). Adanya biaya yang tersebut menjadi bahan perselisihan (perbedaan) di antara para ulama. Para  ulama  sepakat  terkait  kebolehan  akad kafālah ,  namun  terdapat  perbedaan  terkait pengenaan fee pada  akad kafalah .  Berdasarkan  keputusan  DSN  MUI  pada  fatwa  nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah , diuraiakan tentang rukun dan syarat akad kafalah dan menyatakan boleh menerima fee sepanjang tidak memberatkan. Adapun sandaran MUI mengenai kafalah yakni  kutipan  Mustafa  al-Hamsyari  yang  bependapat  bahwa, fee  kafālah diberikan atas jasa sah yang menuru t Mazhab Syafi’i hukumnya boleh (Zainuri & Royyan Ramly, 2017).
2) Qard Secara etimologi al-qardhu berarti potongan ( al-qath'u ). Sedangkan qard ialah harta yang diberikan kepada orang yang meminjam ( muqtaridh ) karena berupa satu potongan dari harta orang yang meminjam ( muqridh ). Qardh juga dapat diartikan menyerahkan barang atau uang kepada seseorang untuk digunakan, selanjutnya orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah digunakan  (Sahil, 2020). Landasan qard dijelaskan dalam Qs. al- Maidah ayat 2:
َش َ َّاللَّ َّنِإ َ َّاللَّ اوُقَّتا َو ِن َوْدُعْلا َو  ِمْثِلإا ىَلَعا ْوُن َواَعَتَلا َو ى َوْقَّتلآ َو ٍرِبْلَا ىَلَع  ْوُن َواَعَت َو ... ِباَقِعْلَا ُدْيِد
Artinya: “… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. ”
Akad qard atau  pinjaman,  dapat  pula  diartikan qardul  hasan yaitu  pinjaman  yang  baik. Dikatakan demikian karena pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga atau imbalan. Lembaga keuangan syariah saat memberi fasilitas pinjaman pada kartu pembiayaan bertindak sebagai pemberi  pinjaman.  Dengan  demikian,  penerbit  kartu  adalah  pemberi  pinjaman  ( Muqridh ) kepada pemegang kartu atau pemilik kartu ( Muqtaridh ) melalui penarikan tunai dari Bank atau ATM  sesuai bank penerbit.
3) Ijarah .
Perpindahan manfaat (hak Guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik) merupakan landasan  transaksi ijarah .    Prinsip ijarah sama  saja  dengan  prinsip  jual  beli,  akan  tetapi perbedaan keduanya terletak pada objek transaksinya. Pada jual beli objek transaksi barang, adapun ijarah objek  transaksinya  adalah  barang  dan  jasa.  Pada  hakikatnya  bahwa ijarah diartikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang maupun jasa dengan membayar imbalan tertentu (Yulianti, 2019).  Landasan ijarah terdapat pada Qs. al-Baqarah ayat 233:
ْنإ َو ُقَّتا َو  ِفُرْعَمْلاِب ْمُتْيَتاَءآَّم ْمُتْمَّلَس َذِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُجَلاَف ْمُكَدىَل ْوَأ ا ْوُع ِض ْرَتْسَت  ْنَأ ْمُّتْد َرَأ َن ْوُلَمْعَت اَمِب َ َّاللَّ َّنَأ ا ْوُمَلْعا َو َ َّاللَّ أو
رْي ِصَب
Artinya: “ dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
Menurut  fatwa  DSN, ijarah adalah  akad  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas  suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

## Perbedaan Kartu Kredit Syariah dan Kartu Kredit Konvensional
Secara sepintas kartu kredit konvensional dan kartu kredit syari ’ ah terlihat sama. Hardiansyah (2021)  dan  Solikhah  (2017)  menjelaskan  terdapat  beberapa  perbedaan  antara  kartu  kredit konvensional dan kartu kredit syar’ah, yaitu:
1) Skema perjanjian. Tiga jenis skema perjanjian yang menjadi mendukung kesyari ’ ahan kartu kredit yakni: penjaminan atas transaksi dengan merchant , pinjaman dana atas fasilitas penarikan uang tunai dan sewa atas jasa sistem pembayaran dan pelayanan. Sedangkan pada sistem kartu kredit  konvensional  kredit  diberikan  atas  akad  pinjaman  dan  nasabah  diwajibkan mengembalikan pinjaman disertai bunga. Selanjutnya dari skema yang dipilih oleh nasabah, bank syari ’ ah sebagai penerbit kartu mengenakan fee kepada pemegang/pemilik kartu.
2) Penerapan bunga. Terdapat pengenaan bunga pada kartu kredit konvensional. Lain halnya pada  kartu  kredit  syari ’ ah  tidak  dikenakan  bunga  namun  dikenakan  iuran  keanggotaan bulanan dan terdapat batasan yang telah ditetapkan oleh MUI.
3) Penerapan fee . Kartu kredit syari ’ ah dikenakan fee penarikan uang tunai. Penerbit kartu dapat menerima fee atas penarikan uang tunai ( rusum sahb al-nuqûd ) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. Besarnya biaya yang  dikenakan  pada  transaksi  dengan merchant didasarkan  pada  total  transaksi  sehingga bersifat  tidak  menentu.  Meskipun  unsur fee banyak,  namun  dari  segi  nominal fee yang dibebankan  oleh  kartu  kredit  syari ’ ah  lebih  rendah  dari  suku  bunga  pada  produk konvensional.
4) Penerapan denda. Hal ini dilakukan guna memberikan kedisiplinan nasabah untuk  melunasi utang yang ada sesuai dengan transaksi. Ada dua jenis denda yang dikenakan yaitu ta’widh sebagai biaya penagihan bank per bulan dan 3% dari tagihan. Namun denda tersebut bukan bunga akan tetapi sebagai qardhul hasan yang akan disumbangkan ke lembaga sosial. Tidak ada keuntungan yang diperoleh bank dari hasil denda dan akan didonasikan untuk kebutuhan sosial
5) Sistem tarik tunai ATM.  Biaya penarikan sebesar 4-10% dari jumlah nominal yang ditarik pada  kartu  kredit  konvensional.  Namun  pada  kartu  kredit  syari ’ ah  besaran  biaya  yang dikenakan hanya 2,95% sama halnya biaya biaya monthly fee untuk retail/belanja. Fatwa DSN MUI memberi ketentuan tentang batasan ( d awabith wa hudud ) sharia card agar tidak menyimpang dari prinsip syari ’ ah. Ketentuan dan batasan tersebut diuraikan (Kristianti, 2014) yaitu:
1) Tidak memunculkan riba.
2) Tidak digunakan pada transaksi yang tidak sesuai dengan syari’ah.
3) Tidak mengakibatkan pengeluaran yang berlebihah ( israf )
4) Tidak mengakibatkan hutang yang tidak pernah lunas
5) Pemegang kartu utama harus mempunyai kemampuan finansial untuk dapat melunasi hutang pada waktu yang telah disepakati.
6) Tidak memberi fasilitas yang bertentangan dengan syari’ah.
Adapun lebih rinci terkait Fee dan Ta'widh diuraikan oleh Rifa’i (2018) sebagai berikut:
1) Iuran  keanggotaan  ( membership  fee ).  Pengenaan  iuran  keanggotaan  sebagai  imbalan  izin memakai  kartu  pembayaran  berdasarkan  kesepakatan  dan  juga  termasuk  perpanjangan keanggotaan. Penerbit kartu memiliki hak menerima iuran tersebut ( rusum al- ’udhwiyah ). DSN MUI memfatwakan bahwa pihak bank boleh mengambil iuran keanggotaan sebagai imbalan terhadap  penyediaan  jasa.  Dengan  syarat  biaya  yang  dibebankan  oleh  bank  hanya  sebatas biaya biaya administrasi tanpa mengambil laba sedikitpun ( taklufah fi’liyah ).
2) Merchant fee merupakan biaya yang diterima penerbit kartu dari merchant berkenaan dengan transaksi  dengan  memakai  kartu  sebagai  upah  maupun  imbalan (ujrah) atas  jasa  perantara ( samsarah ), pemasaran ( taswiq ) dan penagihan ( tahsil al-dayn ). Penerbit kartu dapat menerima biaya dari harga objek transaksi atas hal tersebut.
3) Fee penarikan  uang  tunai  merupakan  biaya  terhadap  pemakaian  fasilitas  untuk  penarikan uang  tunai  ( rusum  sahb  al-nuqud ).  Penerbit  kartu  boleh  menerima  biaya  tersebut fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
4) Fee kafalah . Penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian kafalah . Semua  bentuk fee itu  harus  ditetapkan  diawal  pada  saat  akad  berlangsung  sehingga pengaplikasian kartu jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee .
5) Ta’widh adalah  ganti  rugi  bagi  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  oleh  penerbit  kartu  akibat keterlambatan pembayaran pemegang kartu terhadap utang yang jatuh tempo. Besar ganti rugi ( ta'widh ) disesuaikan dengan nilai kerugian riil ( real lost) yang pasti dialami ( fixed cost ) dalam transaksi  tersebut  dan  bukan  kerugian  yang  diperkirakan  akan terjadi ( potential  loss )  karena adanya peluang yang hilang ( opportunity loss atau al-furshah al-dho-i'ah )
6) Denda keterlambatan ( late charge ) adalah denda yang keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.
Kebolehan Kartu Kredit Syariah
Kartu  kredit  selain  digunakan  sebagai  alat  pembayaran,  juga  memiliki  manfaat  untuk mendapatkan  pinjaman  yang  terjangkau,  liburan  yang  murah,  akomodasi  yang  terjangkau  dan beragam transaksi lainnya. Selain itu juga kartu kredit sangat praktis dan aman serta dapat digunakan untuk pengajuan kredit tanpa agunan.
Menurut  fatwa  DSN  MUI  No.54/DSN-MUI/X/72006  bahwa  kartu  kredit  merupakan hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syari ’ ah dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut. Berdasarkan Addieningrum & Aslina (2021) dijelaskan terkait pertimbangan DSN MUI terhadap penerbitan kartu kredit yakni:
1) Perkembangan  zaman  yang  menyebabkan  aktifitas  perbankan  syari ’ ah  juga  semakin meningkat.  Oleh  karenanya  perbankan  syari ’ ah  dituntut  untuk  memberikan  layanan kemudahan  dalam  bermuamalah  bagi  seluruh  nasabahnya,  selama  masih  sesuai  koridor syariah.
2) Sistem kartu kredit yang ada sebelumnya masih menerapkan prinsip bunga, yang diketahui tidak sesuai dengan prinsip syari ’ ah.
3) Hadirnya kartu kredit syariah menjadi solusi yang paling baik untuk digunakan masyarakat Indonesia utamanya yang beragama Islam serta dapat menggantikan kartu kredit yang masih menggunakan bunga.
Pihak DSN MUI membolehkan kartu kredit syari ’ ah dengan alasan selama pada praktiknya tidak melakukan transaksi dengan sistem riba yakni perberlakuan ketentuan bunga apabila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Namun demikian, terdapat batasan yang tidak bisa dilanggar oleh pengguna kartu kredit yaitu tidak menimbulkan riba, tidak menggunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan ( israf ), pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada
waktunya. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah (Fatoni, 2022). Pemegang  kartu  diharuskan  melakukan  pelunasan  kewajiban  pembayaran  pada  waktu  yang telah disepakati secara angsuran maupun penuh. Pertimbangan lain adalah kartu kredit yang ada saat ini  menggunakan  sistem  bunga  ( interest )  sehingga  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Selain berdasarkan  landasan  dari  al-Quran  maupun  hadits,    Fatoni  (2022)  menjelaskan  bahwa  MUI berpedoman pada kaidah fiqh sebagai dasar fatwa kebolehan kartu kredit syari ’ ah yakni:
1) Pada  hakikatnya  semua  bentuk  muamalah  dibolehkan  selama  tidak  ada  dalil  yang mengharamkanya.
2) Keperluan dapat menduduki posisi darurat.
3) Sesuatu  yang  berlaku  berdasarkkan  adat  kebiasaan  sama  dengan  sesuatu  yang  berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).
4) Menghindarkan  kerusakan  (kerugian)  harus  didahulukan  (diprioritaskan)  daripada mendatangkan maslahah .
Setiap  nasabah  pemegang  kartu  kredit  senantiasa  menginginkan  transkasi  yang  mudah  dan keuntungan lainnya. Setiap kartu kredit tentu memiliki kelebihan dan kekurangan pula sehingga setiap nasabah  dianjurkan  untuk  berhati-hati  dalam  memilih  jenis  kartu  yang  akan  digunakan.  Secara sederhana,  kartu  kredit  dikatakan  baik  apabila  persayaratannya  ringan,  proses  mendapatkan  kartu cepat dan tidak rumit, memiliki jaringan yang luas sehingga memberikan kemudahan berbelanja di berbagai  tempat  yang  dinginkan,  biaya  yang  relatif  terjangkau  misalnya  iuran  tahunan  dan  beban bunga yang rendah bagi pemegang kartu, terdapat  multifungsi, penggunaan kartu memberikan rasa bangga kepada pemakainya.

## Maslahah Kartu Kredit Syariah
Kata maslahah dalam KBBI yang dikutip oleh Sakirman (2018)  diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan  kebaikan  (kemaslahatan  dan  sebagainya),  faedah  dan  guna.  Sedangkan  kata kemaslahatan diterjemahkan dengan kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan. Maslahah juga dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian  yaitu maslahah dari  keberadaannya  didunia  dan  dari  aspek hubungannya  dengan  statemen shâri’ah ( khitâb  shâri’ah ).  Dalam  kaitanya  dengan  keberadaanya didunia, maslahah berarti sesuatu yang membicarakan penegakan kehidupan manusia dan pencapaian segala sesuatu yang dianut oleh kualitaas intelektual dan emosinya. Oleh karena itu, dalam dataran praktis maslahah berhubungan  erat  dengan  sesuatu  yang  lazim  di  masyarakat  yang  disebut  adat. Sedangkan dari aspek kedua, segala sesuatunya kembali lagi pada ketentuan syari ’ ah. Hadirnya kartu kredit syari ’ ah memberi beragam manfaat atau maslahat, namun terdapat pula kerugian  atau  mafsadat.  Beberapa  manfaat  pada  kartu  kredit  syari ’ ah  yaitu  adanya  kemudahan, kenyamanan serta keamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi maupun pada saat tarik tunai. Selain itu juga kartu kredit syari ’ ah memberi kelonggaran pada nasabah untuk mendapatkan uang ketika keadaan darurat. Namun, hadirnya manfaat tersebut, tidak dipungkiri pula adanya ancaman mafsadat  misalnya  bisa  saja  konsumen  menjadi  lebih  konsumtif,  boros  dan  dapat  terlena  jika memakai dana tidak pada hal yang produktif. Namun hal tersebut sekiranya masih dapat diminimalisir atau dikontrol oleh pemegang kartu.
Jika dilihat dari tiga kebutuhan (kemaslahatan) di atas, sharia card dapat dikategorikan ke dalam kebutuhan tahsiniyyah karena kebutuhan terhadap sharia card tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Namun dalam beberapa keadaan atau beberapa orang, kebutuhan tersebut dapat berubah menjadi hajiyyah apabila penggunanya merasa kesulitan jika tidak menggunakan kartu kredit, misalnya seorang pebisnis atau orang yang sering melakukan perjalanan ke luar kota atau luar negeri, karena dalam keadaan tersebut seseorang  merasa  bahaya  jika  membawa  uang  tunai  dalam  jumlah  yang  cukup  besar.  Dengan demikian, setiap individu memiliki peluang untuk mewujudkan maslahah bagi kehidupannya. Pada
akhirnya apabila maslahah dapat dicapai, maka kehidupan manusia yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat atau falah akan tercapai.
5. Kesimpulan Kebolehan  kartu  kredit  syari ’ ah  di  Indonesia  diatur  pada  fatwa  DSN  MUI  No.  54/DSN- MUI/X/72006 yang menggunakan akad kafalah , qard dan ijarah . Terkait dengan maslahah penggunaan kartu  kredit  masih  berada  tahap  kebutuhan tahsiniyyah ,  namun  dapat  berupa  menjadi hajiyyah yang disesuaikan oleh keadaan pemegang kartu. Pada dasarnya bahwa pemegang kartu kredit yang menjadi pengontrol bahwa transaksi yang dilakukan masih pada koridor syari ’ ah utamanya tidak menimbulkan sikap konsumtif.
Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi kepada pemahaman lebih jelas kepada konsumen mengenai hukum muamalah pada penggunaan kartu kredit syari ’ ah yang telah banyak digunakan oleh konsumen. Selain itu, dapat diketahui juga korelasi maslahah dalam penggunaan kartu kredit syar’ah yang  dapat  berubah  sesuai  dengan  tingkatan  kondisi  penggunanya.  Penelitian  memiliki  banyak keterbatasan,  oleh  karena  itu  rekomendasi  untuk  peneliti  selanjutnya  dapat  melakukan  penelitian lapangan terkait tingkat penggunaan kartu kredit pada lembaga keuangan syari ’ ah di  suatu daerah, sehingga dapat diperoleh data baru dan akurat mengenai presentase pengguna kartu kredit di wilayah tersebut.

## Referensi
Abd  Haling,  D.  K.,  Hasanah,  U.,  Nuriatullah,  N.,  &  Riefma  Hidayah,  N.  (2019).  Analisis Implementasi  Kartu  Kredit  Syariah  pada  PT.  Bank  BNI  Syariah  Cabang  Palu  Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah , 1 (1), 1 – 15. https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.2.1-15
Addieningrum, F. M., & Aslina, N. (2021). Jual Beli Menggunakan Kartu Kredit Menurut Perspektif Hukum Islam. Addayyan , 16 (1), 2021.
Dewi,  S.  (2017).  Prinsip-Prinsip  Perlindungan  Data  Pribadi  Nasabah  Kartu  Kredit  Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya. Sosiohumaniora , 19 (3), 206 – 212. Fahlefi, R. (2016). Implementasi Ma ṣ la ḥ ah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 14 (2), 225. https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.310
Fatahullah, Mansyur, S., & Usman. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Subhat pada
Syariah Card. Jurnal Kompilasi Hukum , 6 (1), 32 – 41. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.69
Fatoni, A. (2022). Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah . 14 (1), 17 – 30. Firmanda, H. (2014 ). Syari’ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Maslahah.
Jurnal Ilmu Hukum Riau , 4 (2), 253 – 287.
Hardiansyah, I. W. (2021). Kartu Kredit Syariah: Perspektif Hukum Islam. Al-Muqayyad , 4 (1), 45 – 52. https://doi.org/https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.213
Huda, M. (2021). Korelasi Penerbitan Kartu Kredit Syariah dengan Perubahan Perilaku Konsumsi Umat Islam. Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam , 2 (1), 18 – 29.
Ibrahim, A. (2010). Kartu Kredit dalam Hukum Syariah : Kajian terhadap Akad dan Persyaratannya.
Jurnal Al- Mu’ashirah , 7 (1), 89 – 106.
Khairani, D. (2020). Syariah Card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Tahkim , XVI (1), 107 – 116. https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/3032/2289
Kristianti, D. S. (2014). Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat. AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah , 14 (2). https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1287
Maksum,  M.  (2022).  Hukum  Fee  Kafālah  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  Perspektif  Fikih. Invest Journal of Sharia & Economic Law , 2 (1), 46 – 62. https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3922 Masyhudi, H. (2018). Akad-Akad Dalam Kartu Kredit Syariah Perspektif Hukum Islam. Miyah , 14 , 105 – 112.
Muaidi. (2019). Konsep Kartu Kredit ( Bithaqah I ’ timan ) Sebagai Alat Pembayaran dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Akad Syariah , 4 (1), 36 – 57. Mutafarida, B. (2017). Kartu Kredit Syariah dan Pola Hidup Konsumtif. Wadiah , 1 (1), 1 – 21. Na’imah, M. (2018). Uji Kesyariahan Kartu Kredit Syari ’ Ah ( Bank Xxx ). Jurnal Ilmiah , 6 (2).
Norman, E. (2020). Syari’ah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Maqashid Syari’ah dan Asas Manfaat. Al-Kharaj :  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  &  Bisnis  Syariah , 2 (2),  182 – 195. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.113
Raharjo, U., & Kristiyanto, S. (2019). Sharia Credit Card, Rules and Reality. Economie , 01 (1), 48 – 61. Ridawati,  M.  (2019).  Konsep  Kartu  Kredit  (Bithâqah  I’timân)  sebagai  Alat  Pembayaran  dalam Hukum Islam. Jurnal Al-Qardhu , 1 (1).
Rifa’i,  A.  B.  A.  (2018).  Analisa  Kesesuaian  Kartu  Kredit  Syariah  Terhadap  Fatwa  No.54/Dsn - Mui/X/2006  Tentang  Syariah  Card  Pada  Produk  Ib  Hasanah  Card  Bank  Bni  Syariah. AL-
INFAQ : Jurnal Ekonomi Islam , 9 (1), 67.
Safitri, M. D., Nyoman, N., & Arsawati, J. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pemegang  Kartu  Kredit  setelah  Keluarnya  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No  16/25/DKSP tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Pemabayaran  menggunakan  Kartu. Jurnal Analisis Hukum , 2 (April), 31 – 44.
Sahil, I. (2020). Penerapan Akad Qardh pada Kartu Kredit. Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman , 3 (1),
52 – 60.
Sakirman,  S.  (2018).  Urgensi  Maslahah  Dalam  Konsep  Ekonomi  Syariah. Palita:  Journal  of  Social- Religion Research , 1 (1), 17 – 28. https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.58
Solikhah. (2017). Keunggulan Kartu Kredit Syariah sebagai Alat Pembayaran di Era Globalisasi. Jolsic , 4 (2), 77 – 95. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jolsic.v4i2.50498
Sutono. (2022). Hasanah Card BNI Syariah Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Maqasid As- Shariah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 8 (03),  2977 – 2985.  https://doi.org/doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6778
Syukron,  A.  (2013).  Dinamika  Perkembangan  Perbankan  Syariah  di  Indonesia. Economic:Journal  of Economic and Islamiic Law , 3 (2), 28 – 53.
Yulianti, E. R. (2019). Aspek Kepatuhan Syariah pada Kartu Kredit Syariah di Indonesia. El-Arbah , 3 (2), 19 – 31.
Zainuri, H., & Royyan Ramly. (2017). Fee pada Perjanjian Kafalah (Analisis Bank Garansi). Jurnal Akad , 1 (1), 45 – 66.