## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
AKIBAT HUKUM WAN PRESTASI DARI SALAH SATU PIHAK DALAM NON DISCLOSURE AGREEMENT (PERJANJIAN KERAHASIAAN) YANG SULIT DIBUKTIKAN KEBENARANNYA
Oleh :
Michael Jeffrey, 1 Tan Kamello, 2 Saidin, 3
makton90@gmail.com

## Abstract
Non  Disclosure  Agreement  is  generally an agreement to disclose confidential information  which  can  be  in  the  form  of Intellectual Property Rights or trade secrets. The formulation  of  the  problem  in  this  research  is how the rights and the obligations as well as the legal  protection  of  trade  secrets  in  a  Non Disclosure  Agreement?  What  is  the  form  of default  in  the  case  of  PT.  Basuki  Pratama Engineering  with  PT.  Hitachi  Construction Machinery  Indonesia?  What  is  the  analysis  of the  judge's  considerations  and  the  decisions  in the cassation decision number: 3305 K/Pdt/2016 which is difficult to be prove the truth?
The  results  of  this  research  are  First, the  rights  and  the  obligations  in  the  Non Disclosure  Agreement  can  be  added  to  the clauses  that  have  been  agreed  by  the  parties. This  is  done  to  protect  confidential  information held  by  the  owner  of  the  trade  secret.  Second, the  default  that  generally  occurs  in  the  Non Disclosure  Agreement  is  the  misuse  of confidential  information  that  is  used  without  the consent  of  the  owner  of  the  confidential information,  and  the  resolution  of  this  problem can be carried out by means of a civil lawsuit in the  court.  For  these  violations,  there  are  legal consequences such as lawsuits by the owner of confidential  information  to  the  recipient  of confidential  information  and  the  recipient  of confidential information can be charged with his action  under  the  Article  17  paragraphs  (1)  and (2) of the Trade Secret Law Number 30 of 2000. Third, in the legal case studied in this thesis, the judge  has  punished  the  defendants  by  holding the  defendants  accountable  for  material  and
1 Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara
2 Dosen  Program  Studi  Magister  Kenotariatan Universitas Sumatera Utara
3 Dosen  Program  Studi  Magister  Kenotariatan Universitas Sumatera Utara
immaterial  losses  by  taking  into  account  the evidence  and  the  statements  of  the  parties  in order to give a fair decision for the parties.
Keywords: Confidentiality Agreement, Information, Trade Secret. Abstrak Non Disclosure
Agreement pada umumnya  merupakan  suatu  perjanjian  untuk mengungkapkan  informasi  rahasia  yang  dapat berupa  Hak  Kekayaan  Intelektual  maupun rahasia  dagang.  Adapun  perumusan  masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana hak dan kewajiban  serta  perlindungan  hukum  rahasia dagang  dalam Non  Disclosure  Agreement ? Bagaimana  bentuk  wanprestasi  dalam  kasus PT.  Basuki  Pratama  Engineering  dengan  PT. Hitachi  Construction  Machinery  Indonesia?Apa analisis  terhadap  pertimbangan  dan  putusan hakim  dalam  putusan  kasasi  nomor:  3305 K/Pdt/2016 yang sulit dibuktikan kebenarannya?
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum normatif yaitu “penelitian yang mengacu pada teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah  yang  berkaitan  dengan  masalah- masalah  yang  berkaitan  dengan  Rahasia Dagang serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam Non Disclosure Agreement ”. s Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah Pertama, Hak dan kewajiban dalam Non Disclosure  Agreement  dapat  ditambahkan  pada klausul yang telah disepakati para pihak. Hal ini dilakukan  untuk  melindungi  Informasi  rahasia yang  dimiliki  oleh  pemilik  rahasia  dagang. Kedua , wanprestasi  yang  umumnya  terjadi dalam Non  Disclosure  Agreement adalah penyalahgunaan informasi rahasia yang digunakan  tanpa  adanya  persetujuan  dari pihak pemilik  informasi  rahasia  dan  penyelesaian permasalahan  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara gugat  perdata  di  pengadilan.  Atas  pelanggaran tersebut  timbul  akibat-akibat  hukum  seperti gugatan  pemilik  informasi  rahasia  kepada penerima  informasi  rahasia  dan  penerima informasi rahasia dapat dijerat atas tindakannya tersebut  dengan  Pasal  17  ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang  Rahasia  Dagang  Nomor  30 Tahun  2000. Ketiga ,  dalam  kasus  hukum  ini, hakim  telah  menghukum  para  tergugat  dengan cara meminta pertanggungjawaban para tergugat  atas  kerugian  materil  dan  immateril dengan memperhatikan bukti-bukti serta keterangan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
I. Pendahuluan A.  Latar Belakang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
merupakan  “hak  hukum  yang  bersifat  khusus (eksklusif)  yang  dimiliki  oleh  para  pencipta (penemu)  sebagai  hasil  aktivitas  intelektual  dan kreativitas  yang  bersifat  khas  dan  baru”. 4 Penemuan  dibidang  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI)  tentunya  mempunyai  nilai  ekonomis  bagi penemu  dan  hasil  dari  temuan  tersebut  salah satunya  dapat  berupa  rahasia  dagang. Rahasia dagang dapat memberikan keuntungan ekonomi yang  besar  bagi  pemegang  haknya  karena  itu terkadang  terjadi  usaha  pencurian  terhadap rahasia dagang.
Informasi yang dirahasiakan atau rahasia dagang dari suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha,  dimulai  sejak  sistem  bisnis  yang konservatif  sampai  dengan  perkembangan bisnis  yang  berbasis  informasi  dan  teknologi. Informasi  yang  memiliki  nilai  ekonomi  dan menyangkut kualitas  dari  barang  dan  jasa  yang dihasilkan  dapat  menjadi  profit  tambahan  bagi perusahaan. Informasi yang dirahasiakan menjadi aset penting bagi suatu kegiatan usaha agar  tidak  jatuh  kepada  pesaing  bisnis.  Apabila terjadi  pembocoran  informasi,  maka  akan mengakibatkan  ruginya  sebuah  perusahaan, inilah  yang menjadikan rahasia dagang sebagai faktor  penting  bagi perkembangan  suatu perusahaan.
Atas  hal  tersebut,  maka  salah  satu upaya  atau  cara  untuk  melindungi  rahasia dagang adalah dengan membuat Non Disclosure  Agreement antara  pemberi  rahasia dagang  dengan  penerima  rahasia  dagang. Non
Disclosure  Agreement secara  umum  adalah
4 Venantia  S.  Hadrianti, Memahami  Hukum Atas  Karya  Intelektual  Edisi  Revisi, Universitas  Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2015, hal.1.
“perjanjian kerahasiaan antara pemberi pekerjaan  dan  penerima  pekerjaan  yang  akan mengikat  penerima  pekerjaan  untuk  tidak membocorkan isi dari sebagian atau keseluruhan  pekerjaan  kepada  pihak  lain ”. 5 Menurut  kamus  terminologi  Hukum  Inggris – Indonesia Disclosure adalah  “Membuka  untuk umum  sesuatu  yang  semula  menjadi  hal  yang misterius. 6
Berdasarkan uraian di atas maka sangat penting dilakukan penelitian ini untuk membahas  lebih  lanjut  tentang  permasalahan- permasalahan  yang  timbul  dari  rahasia  dagang seperti:
1.  Pentingnya  perlindungan  rahasia  dagang untuk menciptakan persaingan yang kompetitif bagi para pemilik rahasia dagang.
2.  Pentingnya  para  pemilik  dan  penerima rahasia  dagang  untuk  mengetahui  hak  dan kewajiban dalam menjaga rahasia dagang.
3.  Bentuk  wanprestasi  dalam  rahasia  dagang serta  tindakan  yang  diambil  agar  rahasia dagang tidak mudah dibocorkan dikemudian hari.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut  diatas,  dapat  dirumuskan  beberapa permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana  hak  dan  kewajiban  serta perlindungan  hukum  rahasia  dagang  dalam Non Disclosure Agreement ?
2.  Bagaimana bentuk wanprestasi dalam kasus  PT.  Basuki  Pratama  Engineering dengan  PT.  Hitachi  Construction  Machinery Indonesia?
5 http://marketplus.co.id. Diakses pada 11 November 2019
6 I.P.M  Ranuhandoko  B.A, Kamus  Terminologi Hukum  Inggris –  Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2000, hal. 222.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3.  Apa  analisis  terhadap  pertimbangan  dan putusan  hakim  dalam  putusan  kasasi
nomor: 3305 K/Pdt/2016 yang sulit dibuktikan kebenarannya?
C. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang  mengacu pada  teori-teori,  doktrin-doktrin,  norma-norma, asas-asas  (prinsip-prinsip),  kaidah-kaidah  yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan Rahasia Dagang serta kaidah- kaidah  yang  berlaku  dalam Non  Disclosure Agreement .  Istilah  penelitian  hukum  normatif beras al  dari  bahasa  Inggris,  yaitu  “ normatieve legal  research ,  dalam  bahasa  Belanda  disebut dengan  istilah normative  juridisch  onderzoek , sedangkan  dalam  bahasa  Jerman  disebut dengan normative juristische recherche ”. 7

## II.  Hasil dan Penelitian

## A.  Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam

## Non Disclosure Agreement
Non  Disclosure  Agreement atau  NDA adalah  suatu  hukum  kontrak  antara  para  pihak yang memberikan kewenangan untuk memberikan  suatu  informasi  rahasia  yang diungkapkan  oleh  pihak  yang  mengungkapkan kepada  pihak  yang  menerima  informasi  untuk tujuan  tertentu  baik  perjanjian  kerja  maupun untuk  kepentingan  bisnis. 8 Rahasia  dagang merupakan  suatu  informasi  yang  terdapat kerahasiaan  di  dalamnya  tidak  terkecuali dengan Non  Disclosure  Agreement atau  NDA yang dikenal sebagai suatu perjanjian kerahsiaan  yang  lazim  digunakan  dalam  suatu kerjasama atau ikatan pekerja dengan pengusaha  ataupun  dalam  suatu  kerjasama
7 H.  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 12. 8 Subekti,  R, Hukum  Perjanjian ,  PT.  Intermasa, Jakarta,  1987, hal. 36.
antara  Para  Pihak  untuk  melindungi  suatu informasi rahasia milik Pihak yang mengungkapkan. 9
Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam Non  Dislcosure  Agreement dapat  dilihat pada klausul perjanjian sebagai berikut:
Hak dan Kewajiban Para Pihak:
1.  Pihak  Penerima  informasi  rahasia  berhak menerima  informasi  rahasia/data  rahasia dari Pihak Pemberi;
2.  Pihak  Penerima  informasi  rahasia  berhak untuk menggunakan informasi rahasia baik/data  rahasia  baik  seluruh  maupun sebagian  untuk  tujuan  penggunaan  yang telah disepakati para pihak;
3.  Pihak Penerima informasi rahasia berkewajiban menjaga informasi
rahasia/data  rahasia  dari  waktu  ke  waktu dan  berjanji  tidak  akan  mengemukakan dalam bentuk apapun, menyampaikan sebagian atau keseluruhan informasi rahasia/data  rahasia  kepada  pihak  ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak
Pemberi secara tertulis;
4.  Pihak Penerima Informasi Rahasia berkewajiban  untuk  tidak  menggunakan informasi  rahasia/data  rahasia  baik  seluruh maupun  sebagian  selain  untuk  Tujuan Penggunaan;
5.  Pihak Pemberi wajib memberitahukan informasi rahasia/data rahasia kepada perusahaan  Afiliasi  Pihak  Penerima  atau karyawannya  yang  dianggap  perlu  untuk mengetahui  informasi  rahasia/data  rahasia. Pihak  Penerima  harus  memastikan  bahwa setiap pihak
yang mendapatkan pengungkapan informasi rahasia/data
9 Asry Rismawaty, Non Disclosure Agreement Sebagai  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam Perjanjian  Kerjasama ,  (Jurnal  AKTUALITA  Vol.2,  Nomor  1, Juni 2019), hal. 341-342.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
rahasia tersebut wajib menjaga kerahasiaan informasi  rahasia/data  rahasia  dari  Pihak
Pemberi. Dalam menjaga informasi rahasia perusahaan maka pemilik perusahaan menggunakan  confidentiality  agreement  untuk mengikat pekerja agar tidak melakukan pelanggaran  hak  terhadap  Rahasia  Dagang. Dengan adanya confidentiality agreement , pekerja  tidak  hanya  terikat  pada  saat  masih bekerja  namun  juga  ketika  pekerja  tersebut sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Maka confidentiality  agreement memberikan kewajiban  dan  tanggung  jawab  kepada  pekerja untuk  tetap  menjaga  kerahasiaan  informasi  dari perusahaan sesuai dengan confidentiality agreement yang  telah  disepakati  tersebut  pada saat  masa  kerja  maupun  telah  berakhirnya masa kerja.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 52 ayat  (1)  huruf  a  menyatakan  bahwa  “perjanjian kerja  dibuat  atas  dasar  :  a.  kesepakatan  kedua belah  pihak”.  Dalam  perjanjian  kerja  adanya kesepakatan kedua belah pihak yang memungkinkan  kedua  belah  pihak  yaitu  pelaku usaha  sebagai  pemilik  rahasia  dagang  dengan pekerja membuat klausula kerahasiaan ( confidentiality agreement ) yang memuat rahasia  dagang  masih  tetap  harus  dijaga  meski perjanjian kerja telah berakhir, karena confidentiality agreement bersifat seterusnya. 10 Dengan
adanya
confidentiality
agreement ,  pekerja  memiliki  tanggung  jawab mutlak  terhadap  kewajibannya  untuk  menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai confidentiality  agreement yang  telah  disepakati
10 Ni  Kadek  Ayu Sucipta  Dewi  dan I Wayan  Novy Purwanto., Pengaturan  Confidentiality Agreement  Terhadap Perlindungan  Rahasia  Dagang ,  (Jurnal  Ilmiah  Fakultas Hukum Udayana, 08 Agustus 2018), hal. 12.
dengan  pelaku  usaha  sebagai  pemilik  rahasia dagang. Kemudian  apabila  pekerja  tidak melakukan kewajibannya maka dianggap melakukan pelanggaran Rahasia Dagang. Dalam  pasal  51  ayat  (1)  Undang-Undang Ketenagakerjaan  menyebutkan  perjanjian  yang dibuat  secara  tertulis  atau  lisan  akan  lebih  baik dibuat secara tertulis untuk mencegah terjadinya pelanggaran  atau  bersifat  preventif  sehingga tidak terjadi pelanggaran yang disebutkan dalam pasal  13  Undang-Undang  Rahasia  Dagang bahwa  pelanggaran  Rahasia  Dagang  juga terjadi  apabila  seseorang  dengan  sengaja menungkapkan  rahasia  dagang,  mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis  atau  tidak  tertulis  untuk  menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. 11
B.  Bentuk  Wanprestasi  Dalam  Kasus PT.  Basuki  Pratama  Engineering Dengan  PT.  Hitachi  Construction

## Machinery Indonesia
Wanprestasi  adalah  suatu  keadaan menurut  hukum  perjanjian,  dimana  seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah  diperjanjikan,  dan  bila  terjadi  wanprestasi, pasti  terjadi  pelanggaran  terhadap  kepentingan hukum,  suatu  kepentingan  yang  diatur  dan dilindungi oleh hukum”. 12 Wanprestasi merupakan  situasi  dimana  salah  satu  pihak dalam  sebuah  perjanjian  tidak  melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati  dalam  perjanjian  tersebut”.  Menurut Amirizal, tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan pemenuhan
11 Abdulkadir  Muhammad, Kajian  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual , PT. Citra Aditya, Bandung, 2001, hal. 248.
12 J.  Satrio, Wanprestasi  Menurut  KUHPerdata, Doktrin,  dan  Yurisprudesnsi ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2012, hal 8.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
prestasi,  sehingga  oleh  hukum  diharapkan  agar tidak ada satu pun pihak  yang dirugikan karena prestasi tersebut. 13
Wanprestasi  dalam Non  Disclosure Agreement dianggap terjadi apabila: 14
1.  Jika  informasi  diperoleh  tanpa  adanya kesepakatan  pihak  yang  secara  hukum memiliki  kontrol  atas  informasi  tersebut, seperti  informasi  melakui  kegiatan  mata- mata, pembajakan data computer,
pencurian  informasi,  bahkan  meski  secara tidak  disengaja,  misalnya  faximile  yang salah  alamat.  Disini,  tetap  ada  pandangan
bahwa
kewajiban untuk menjaga
kerahasiaan  tetap  ada  dan  dibebankan pada  orang  yang  memperoleh  informasi tanpa kesepakatan tersebut.
2.  Dimana  informasi  yang  diperoleh  telah disalahgunakan  tanpa  persetujuan  pihak yang  secara  hukum  memiliki  kontrol  atas informasi,  maka  setiap  penggunaaan  atau pengungkapan  informasi  akan  dianggap sebagai  tanpa  wewenang.  Pada  dasarnya, informasi  tersebut  bersifat  limited  purpose yang berarti bahwa informasi tersebut hanya boleh  digunakan  dan  diungkapkan  untuk tujuan yang terbatas.
Ketentuan  tentang  pelanggaran  rahasia dagang  diatur  dalam  Bab  VII  Pasal  13,  Pasal 14, dan Pasal 15 UU Rahasia Dagang. Pasal 13 menyatakan  bahwa:  Pelanggaran  Rahasia Dagang  juga  terjadi  apabila  seseorang  dengan sengaja  mengungkapkan  Rahasia  Dagang, mengingkari  kesepakatan  atau  mengingkari kewajiban  tertulis  atau  tidak  tertulis  untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.
13 Amirizal, Hukum  Bisnis  :  Risalah  Teori  dan Praktik , Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 36.
14 Rahmi  Jened, Hak  Kekayaan  Intelektual Penyalahgunaan  Hak  Eksklusif, Airlangga  University  Press, Surabaya,  2007, hal 221.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka pelanggaran  rahasia  dagang  dianggap  telah terjadi  jika  terdapat  seseorang  dengan  sengaja mengungkapkan  informasi  atau  mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah dibuatnya  baik  tersurat  maupun  tersirat  untuk menjaga  rahasia  dagang  dimaksud.  Pasal  14 berbunyi: Seseorang dianggap melanggar
Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh  atau  menguasai  Rahasia  Dagang tersebut  dengan  cara  yang  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 15
Pasal 15
berbunyi: Perbuatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila:
1.  Tindakan  pengungkapan  Rahasia  Dagang atau  penggunaan Rahasia  Dagang tersebut didasarkan  pada  kepentingan  pertahanan keamanan,  kesehatan,  atau  keselamatan masyarakat;
2.  Tindakan  rekayasa  ulang  atas  produk  yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang  milik  orang  lain  yang  dilakukan semata-mata untuk kepentingan
pengembangan  lebih  lanjut  produk  yang bersangkutan.
Ketentuan tentang pengecualian terhadap  pelanggaran  rahasia  dagang  tersebut seharusnya  juga  dilengkapi  dengan  ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pengungkapan  rahasia  dagang  oleh  seseorang di depan sidang pengadilan atas perintah hakim. Atas perintah hakim, seseorang yang mengungkapkan  rahasia  dagang  di  depan sidang  pengadilan  seharusnya  juga  ditetapkan sebagai  suatu  kekecualian  sehingga  yang
15 Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bersangkutan  tidak  dianggap  telah  melakukan pelanggaran  rahasia  dagang.  Ketentuan  Pasal 18  tentang  dimungkinkannya  sidang  pengadilan berkaitan  dengan  rahasia  dagang  bersifat tertutup  (atas  permintaan  para  pihak  yang bersengketa)  juga  tidak  secara  tegas  maupun tersirat  bermaksud  mengatur  pengecualian  di atas. 16
Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu yang tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak,  muncul  halangan,  sehingga  pelaksanaan perjanjian  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan baik,  faktor  penyebab  terjadinya  wanprestasi oleh  Abdulkadir  Muhammad  diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu: 1.  Faktor dari luar
Menurut  Abdulkadir  Muhammad,  faktor  dari luar adalah “peristiwa yang tidak diharapkan terjadi  dan  tidak  dapat  diduga  akan  terjadi ketika perjanjian dibuat”. 17
2.  Faktor dari dalam diri para pihak
Menurut  Abdulkadir  Muhammad,  faktor  dari dalam diri para pihak merupakan kesalahan yang  timbul  dari  diri  para  pihak,  baik kesalahan  tersebut  yang  dilakukan  dengan sengaja  ataupun  karena  kelalaian  pihak  itu sendiri, dan para pihak itu sendiri, dan para pihak  sebelumnya  telah  mengetahui  akibat yang  timbul  dari  perbuatannya  tersebut. yang lalai, bahwa pihak kreditur menghendaki  pemenuhan  prestasi  oleh pihak  debitur.  Menurut  undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis,  namun  sekarang  sudah  dilazimkan bahwa  peringatan  itu  dapat  dilakukan
16 Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
17 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perikatan ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 12.
secara lisan asalkan cukup tegas
menyatakan desakan agar segera
memenuhi  prestasinya  terhadap  perjanjian yang mereka perbuat.
Penyelesaian wanprestasi dalam praktek  Non  Disclosure  Agreement  pada umumnya sama seperti penyelesaian wanprestasi pada perjanjian. Namun dikarenakan perjanjian Non
Disclosure Agreement  ada  memuat  unsur  rahasia  dagang, maka  menurut  Undang-undang  No.  30  Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, terdapat 3 (tiga) cara  menyesaikan  sengketa  rahasia  dagang, yaitu:
1.  Secara perdata dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran rahasia dagang,  termasuk  pula  tuntutan  ganti  rugi akibat  terjadi  wanprestasi  dalam  perjanjian lisensi tersebut.
2.  Secara  pidana  dengan  melaporkan  adanya tindak  pidana  terhadap  pemegang  hak  atau penerima lisensi hak rahasia dagang.
3.  Melalui arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa  dalam  melaksanakan  perjanjian yang berkaitan dengan rahasia dagang. 18
Secara  perdata  dengan  mengajukan tuntutan  ganti  rugi  atas  pelanggaran  rahasia dagang, termasuk pula tuntutan ganti rugi akibat terjadi  wanprestasi  dalam  perjanjian  lisensi tersebut. Melalui  arbitrase  atau  alternatif penyelesaian  sengketa  apabila  terjadi  sengketa dalam melaksanakan perjanjian yang Perhitungan jumlah ganti rugi  yang layak sering akan melibatkan bukti-bukti sebagai berikut:
18 Husnul Muasara, Paramitha Prananingtyas dan Siti  Mahmudah, Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  Rahasia Dagang  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Analisis Putusan Mahkamah  Agung  No.  783K/PID.SUS/2008) ,  (Jurnal Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, 2016), hal. 10.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1.  Jumlah  uang  yang  dikeluarkan  penggugat dalam  menghasilkan  informasi.  Jumlah uang  yang  dapat  diminta  penggugat  dari tergugat  apabila  penggugat  melisensikan penggunaan  informasi  kepada  tergugat untuk  tujuan  yang  sama  dengan  tindakan tergugat.
2.  Laba  yang  tidak  diperoleh  penggugat sebagai akibat tindakan tergugat. 19
Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan berdasar syarat batal wanprestasi baik dinyatakan tegas
maupun tidak dinyatakan dalam perjanjian harus
didasarkan pada putusan pengadilan. Pembatalan  perjanjian  harus  diminta  kepada hakim.  Disebutkan  juga  oleh  ayat  tersebut secara  jelas  bahwa  perjanjian  itu  tidak  batal demi  hukum.    Penyelesaian  wanprestasi  dalam Non Disclosure
Agreement dapat juga diselesaikan menggunakan metode penyelesaian
arbitrase atau lembaga
penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
C.  Analisis  Terhadap  Pertimbangan  dan
Putusan Hakim Dalam Putusan
Kasasi Nomor: 3305 K/Pdt/2016 Yang Sulit Dibuktikan Kebenarannya Permasalahan  yang timbul dalam kasus hukum  ini  berpusat  pada  temuan    PT  BPE dan/atau Penggugat kepada para tergugat yang terbukti  wanprestasi  pada Non  Disclosure Agreement .  Penggugat  selaku  pemilik  rahasia dagang  atas  metode  produksi  “Mesin  Boiler”, antara  lain  kualitas  bahan,  ukuran  bahan, rancang, bangun dan teknik produksi yang tidak diketahui  oleh  masyarakat  umum  menderita kerugian  atas  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh para  tergugat.  Non  Disclosure  Agreement  yang
memenuhi  syarat  pasal  1320  KUHPerdata diakui  sebagai  perjanjian  dan  mengikat  bagi para pihak.
Dikarenakan  telah  bocornya  informasi rahasia PT. BPE maka penyelesaian wanprestasi  kasus  PT.  BPE  juga  harus mengacu  pada  Undang  Undang  Rahasia Dagang  Nomor  30  Tahun  2000  Nomor  30 Tahun  2000.  Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian Rahasia Dagang yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun  2000  Nomor  30  Tahun  2000,  yaitu: “Rahasia  Dagang  adalah  informasi  yang  tidak diketahui  oleh  umum  di  bidang  tehnologi  atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna  dalam  kegiatan  usaha,  dan  dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia D agang”.
Gugatan  PT  BPE  kepada  para  tergugat dan  putusan  Majelis  Hakim  merupakan  wujud dari  penerapan  perlindungan  hukum  yang bersifat  preventif  dimana  sebelum  memberi putusan  yang  bersifat  definitif,  Penggugat  tidak menuntut  ganti  kerugian  material,  melainkan meminta  Tergugat  untuk  memulihkan  reputasi dan  nama  baik  Penggugat  dengan  membuat iklan  pengumuman  melalui  Harian  Kompas, dalam ukuran minimal seperempat (1/4) halaman, yang pada pokoknya berisi permohonan maaf Tergugat kepada Penggugat, karena  telah  melakukan  tindakan  melawan hukum  terhadap  Penggugat,  dengan  sanksi denda  keterlambatan  sebesar  Rp1.000.000,00 (satu  juta  rupiah)  setiap  hari  keterlambatan, apabila  Tergugat  lalai  atau  sengaja  tidak melaksanakan putusan ini;
Putusan  ini juga telah memenuhi unsur perlindungan  hukum  represif  yang  berfungsi untuk  menyelesaikan  masalah  apabila  terjadi sengketa  dengan  para  pihak.  Pada  kasus  ini Majelis Hakim telah menyelesaikan dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memutuskan  bahwa  tergugat  terbukti  secara nyata  telah  mengungkapkan  dan  menggunakan metode  produksi  dan/atau  metode  penjualan
mesin
boiler milik penggugat yang mengakibatkan  tergugat  mengalami  kerugian materil  dan  immaterial.  Atas  hal  ini  Majelis Hakim  menuntut  pertanggungjawaban  kepada para  tergugat  atas  kerugian  materil  dan immateril  secara  tanggung  renteng  sebesar Rp1.214.869.362,00  (satu  miliar  dua  ratus empat  belas  juta  delapan  ratus  enam  puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak penggugat  sudah  terpenuhi  dan  tidak  ada  lagi tuntutan dari penggugat dikemudian hari.
Putusan  Majelis  Hakim  pada  kasus  ini telah  memuhi  unsur-unsur  keadilan  yang dimaksud  disini  adalah  persamaan  kedudukan setiap  orang  di  depan  hukum  ( equality  before the  law ),  dimana  para  tergugat  telah  dihukum sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan dilandasi sikap tidak memihak serta  memberi  perlakuan  yang  sama  kepada para pihak. Majelis Hakim juga telah menerapkan  konsep  keadilan  yang  dikenal dengan  asas  audi  et  alteram  partem,  dimana para  pihak  yang  berperkara  telah  didengar tuntutannya bersama-sama.
Asas audi  et  alteram  partem juga  telah diwujudkan  dalam  pemeriksaan  alat  bukti, dimana  hakim  telah  sama-sama  memeriksa alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh  kedua  belah pihak.  Majelis  Hakim  pada  kasus  ini  telah menerima  keterangan  dari  kedua  belah  pihak sebelum memberi putusan. Hal ini membuktikan bahwa  putusan  Majelis  Hakim  telah  berdasar pada  hukum  materiil  ( substantive  law )  dan hukum  formil  ( procedural  law ),  dua  bentuk hukum  itu  menjadi  landasan  yang  kuat  untuk memberikan  keadilan  bagi  para  pihak  dan
diharapkan tidak ada lagi tuntutan dari penggugat dikemudian hari.
III.  Kesimpulan dan Saran A.  Kesimpulan Hasil penelitian
diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Hak  dan  kewajiban  tambahan  dalam  Non Disclosure  Agreement  dapat  ditambahkan pada  klausul  yang  telah  disepakati  para pihak  misalnya:  pihak  yang  menerima informasi  rahasia  dari  mulai  pekerjaan  ini dimulai sampai selesai dilarang membocorkannya  ke  publik  dalam  jangka waktu  5  (lima)  tahun  sejak  pekerjaan  ini dimulai,  karyawan  yang  resign  /  berhenti dilarang  bekerja  pada  perusahaan  yang bergerak  dibidang  usaha  yang  sama  dan jika ketahuan maka dapat dikenakan sanksi sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  Non Disclosure  Agreement.  Hal  ini  dilakukan untuk  melindungi  Informasi  rahasia  yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang.
2.  Bentuk  wanprestasi  yang  terjadi  dalam kasus  PT.  Basuki  Pratama  Engineering dengan  PT.  Hitachi  Construction  Machinery Indonesia  adalah  para  tergugat  melakukan sesuatu  yang  menurut  Non  Disclosure Agreement  tidak  boleh  dilakukannya  yaitu membocorkan
rahasia
dagang, menggunakan, memproduksi dan/atau menggunakan  rahasia  dagang  metode produksi  dan/atau  metode  penjualan  mesin boiler  milik  Penggugat.  Para  tergugat sebelumnya telah membuat suatu perjanjian /  kesepakatan  untuk  tidak  membocorkan informasi  yang  bersifat  rahasia  dan  akibat dari  wanprestasi  ini  menyebabkan  kerugian materil  dan  immaterial  kepada  PT.  Basuki Pratama Engineering sehingga

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menyebabkan  persaingan  bisnis  menjadi tidak sehat.
3.  Dalam  kasus  hukum  dengan  register perkara  no  3305  K/PDT/2016  berdasarkan pembuktian  dan  landasan  hukum  Undang- Undang  Rahasia  Dagang  Nomor  30  Tahun 2000.  Para  tergugat  terbukti  secara  nyata telah  mengungkapkan  dan  menggunakan metode produksi dan/atau metode penjualan mesin boiler milik penggugat yang mengakibatkan
tergugat mengalami kerugian materil dan immaterial. Pada kasus ini    hakim  telah  mengambil  langkah  yang tepat  dengan  menghukum  para  tergugat dengan  cara  meminta  pertanggungjawaban para  tergugat  atas  kerugian  materil  dan immateril  secara  tanggung  renteng  sebesar Rp.  1.214.869.362,00  (satu  miliar  dua  ratus empat  belas  juta  delapan  ratus  enam  puluh sembilan  ribu  tiga  ratus  enam  puluh  dua rupiah),  kepada  Penggugat.  Putusan  hakim pada  perkara  ini  telah  memenuhi  unsur- unsur  keadilan yang dimaksud disini adalah persamaan  kedudukan  setiap  orang  di depan  hukum  (equality  before  the  law), dimana  para  tergugat  telah  dihukum  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B.  Saran
1.  Perlunya  komitmen  yang  kuat  dari  para pihak  dan  penambahan  klausul-klausul yang dapat melindungi hak dan kewajiban  para  pihak  agar  tidak  terjadi pelanggaran  dalam  Non  Disclosure Agreement,  baik  saat  perjanjian  ini sedang berjalan ataupun setelah perjanjian  ini  berakhir.  Sehingga  dapat memberikan  rasa  aman  kepada  pemilik rahasia  dagang  serta  menciptakan
suasana  kompetisi  bisnis  yang  sehat antar kompetitor.
2.  Perlu sebuah aturan baru atau
pembaharuan  aturan  lama  yang  secara khusus dapat mengatur mengenai ketentuan  rahasia  dagang  mengingat perkembangan  zaman  dan  teknologi yang  semakin  maju.  Hal  ini  diperlukan agar  dapat  mengurangi  resiko  serta dampak  yang  muncul  dari  wanprestasi pada  rahasia  dagang  yang  sudah  jelas sangat merugikan pemilik rahasia dagang.
3. Diharapkan  para  penegak  hukum  tetap konsisten  dan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan dalam memutuskan  suatu  perkara  agar  dapat memenuhi  asas-asas  serta  teori  hukum yang ada dalam membuat putusan yang adil bagi para pihak. Sehingga tidak ada pihak  yang  merasa  dirugikan  atas putusan  hakim  dan  tidak  ada  tuntutan lainnya dikemudian hari.

## Daftar Pustaka
A.  Buku
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perikatan ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
Abdulkadir  Muhammad, Kajian  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual ,  PT.  Citra  Aditya, Bandung, 2001
Amirizal, Hukum  Bisnis  :  Risalah  Teori  dan Praktik , Djambatan, Jakarta, 1999.
H.  Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,
Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
I.P.M  Ranuhandoko  B.A, Kamus  Terminologi Hukum  Inggris –  Indonesia ,  Sinar
Grafika, Jakarta, 2000. I. Satrio, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Yurisprudesnsi , Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2012. Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga  University  Press,  Surabaya, 2007.
Subekti,  R, Hukum  Perjanjian ,  PT.  Intermasa, Jakarta,  1987.
Venantia  S.  Hadrianti, Memahami  Hukum  Atas Karya Intelektual Edisi Revisi,
Universitas  Katolik  Indonesia  Atma Jaya, Jakarta, 2015.

## B.  Undang-Undang
Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

## C. Jurnal Ilmiah
Agustina,  Ni  Made  Ayu  Darma  Pratiwi.  2014. Artikel  Perlindungan  Hukum  Rahasia Dagang  Setelah  Berakhirnya  Perjanjian Kerja.  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Atma
Jaya Yogyakarta. Akshay,  Singh  Ralih.  2015.  Non-Disclosure Agreements: An Article On Confidentiality  Agreements-  Clauses, Limitations, & Related Legislative Action.  International  Journal  for  Legal Developments & Allied Issues. Asry, Rismawaty. 2019. Non Disclosure
Agreement  Sebagai  Perlindungan  Hak Kekayaan  Intelektual  Dalam  Perjanjian Kerjasama. Jurnal AKTUALITA . Damanhuri,  Fattah.  2013.  Teori  Keadilan Menurut John Rawls. Jurnal TAPIs.
Dewi, Ni Kadek Ayu  Sucipta dan I Wayan Novy Purwanto. 2018. Pengaturan
Confidentiality Agreement Terhadap
Perlindungan  Rahasia  Dagang.  Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Udayana. Dr, Will Mawer. 2013. A Business Reviewof The Ethics  And  Law  Of  Non  Disclosure
Agreements. Jurnal Mustang Bisnis dan Etika.
Elisabeth,  Nuhaini  Butarbutar.  2009.  Konsep
Keadilan Dalam Sistem Peradilan
Perdata. Jurnal Mimbar Hukum.
Ghiand,  Carllo  Legrands.  2013.  Perlindungan Hukum  Bagi  Pemilik  Rahasia.  Lex Privatum. Husnul, Muasara. 2016. Paramitha Prananingtyas  dan  Siti  Mahmudah, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia  Dagang  Ditinjau  Dari  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia  Dagang  (Analisis  Putusan Mahkamah Agung No. 783K/PID.SUS/2008). Jurnal Diponegoro Law.
I, Dewa Made  Suartha dan I Gede Artha. 2014.
Pelaksanaan  Tugas  Dan  Wewenang Hakim Pengawas Dan Pengamat
Pengadilan  Negeri  Denpasar  Dalam Pembinaan  Narapidana.  Jurnal  Ilmiah Magister Hukum Udayana.
Munir,  Fuady.  2002.  Penyelesaian  Sengketa Bisnis  melalui  Arbitrase,  Jurnal  Hukum Bisnis.
Ranjeet,  Kumar  R.C.  Tripathi  and  M.D.  Tiwari.
2012.  Trade  Secrets  Protection  in
Digital Environment: A Global
Perspective.  International  Journal  of
Economics and Management Sciences.
Syarifa,  Mahila.  2010.  Perlindungan  Rahasia
Dagang  Dalam  Hubungannya  Dengan Perjanjian Kerja. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.
D. Internet
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-
TRIPs.pdf.
http://marketplus.co.id/2017/04/perjanjian- kerahasiaan/.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## Mengenal Non Disclosure Agreement
– Institute
Compliance Professional Indonesia
(icopi.or.id),
.