## Eksekusi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Tanpa Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai

## Criminal Execution of Fines Against the Criminal Actors of Sales of Goods
Without Signs of Exchange Refund
Ika Mutiara Putri ikamutiaraputri@gmail.com
Kejaksaan Tinggi Lampung Info Artikel Abstrak
Kata Kunci: Eksekusi; Pidana Denda; Cukai.
Keywords: Execution; Criminal Fines; Excise.
DOI: https://doi.org/10.25041/ip.v1i1.2061
Pidana denda subsidair kurungan yang dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  dijadikan  celah yang  dimanfaatkan  oleh  terpidana  untuk terbebas  dari  kewajiban  membayarkan  denda. Selain  itu  adanya  kendala  bagi  Jaksa  untuk menerapkan  eksekusi  pidana  denda,  karena pidana  denda  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis Hakim  tersebut  bersifat  subsidair  atau  dapat diganti  dengan  kurungan  badan.  Permasalahan penelitian ini dirumuskan: bagaimanakah praktik eksekusi  pidana  denda  terhadap  pelaku  tindak pidana  cukai  yaitu  penjualan  barang  tanpa dibubuhi  tanda  pelunasan  cukai.  Pendekatan yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  serta yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan  dan  studi  lapangan,  selanjutnya dianalisis  kualitatif.  Sesuai  dengan  deskripsi hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  Praktik eksekusi  pidana  denda  terhadap  pelaku  tindak pidana  cukai  yaitu  penjualan  barang  tanpa dibubuhi  tanda  pelunasan  cukai  dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung setelah menerima berkas salinan atas Putusan
Submitted: Mar 23, 2020; Reviewed: Apr 27, 2020; Accepted: Mei 16, 2020

## I US P OENALE
Volume 1 Issue 1, January–June 2020: pp.51-62. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip P-ISSN: 2723-2638 E-ISSN: 2745-9314
pengadilan  dari  Panitera  selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan dibacakan. Selanjutnya  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Bandar Lampung  menerbitkan  Surat  Perintah  Eksekusi Putusan  Pengadilan  yang  memerintahkan  Tim Jaksa untuk mengksekusi pidana denda terhadap terpidana cukai. Hasil eksekusi tersebut selanjutnya  disusun  dan  dilaporkan  ke  dalam Berita Acara Eksekusi Putusan Pengadilan.

## Abstract
Criminal penal subsidair imprisonment imposed by the panel of judges used as a gap that is used by  the  convicted  person  to  be  free  from  the obligation  to  pay  fines.  Besides  that,  there  are obstacles  for  the  prosecutor  to  implement  the execution of criminal fines, because the criminal fines  imposed  by  the  panel  of  judges  are subsidair  or  can  be  replaced  with  confinement bodies.  The  problem  of  this  research  is formulated: how is the practice of the execution of  criminal  fines  against  the  prepetrators  of excise  crime,  namely  the  sale  of  goods  without the  marking  of  excise  payment.  The  approach used  is  normative  juridicial  and  empirical juridicial. Data were collected through literature  studies  and  field  studies,  then analyzed  qualitatively.    In  accordance  with  the description of the results of the study shows that: The practice of the execution of fines against the perpetrators  of excise criminal  acts,  namely  the sale  of  goods  without  the  marking  of  excise payment  carried  out  by  the  Bandar  Lampung District  Attorney  after  receiving  a  copy  of  the court's decision from the Registrar no later than one  week  after  the  verdict  was  read. Furthermore, the Head of the Bandar Lampung District  Prosecutor's  Office  issued  a  Court Decision Execution Order ordering the
Prosecutors  Team  to  execute  a  criminal  fine against a convicted tax officer. The results of the execution are then compiled and reported in the Minutes of the Execution of Court Decisions.

## A. Pendahuluan
Cukai  merupakan  salah  satu  pungutan  secara  tidak  langsung,  cukai  sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas  UU  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai  (UU  Cukai),  adalah  sebagai  pungutan  yang dijalankan  oleh  negara  terhadap  barang-barang  tertentu  yang  mempunyai  beberapa karakteristik yaitu konsumsi barang tersebut perlu dikendalikan, peredaran barang perlu untuk diawasi, pemakaian barang mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup,  dan  pemakaian  barang  perlu  pembebanan  pungutan  demi  mewujudkan  keadilan  serta keseimbangan.  Untuk  itu  prinsip  dasar  pemungutan  cukai  yang  universal  adalah  terdapat pembatasan terhadap konsumsi suatu produk. 1
Pemerintah  memberlakukan  UU  Cukai  sebagai  upaya  pembinaan  dan  pengaturan terhadap  barang-barang  tertentu  yang  mempunyai  karakteristik  khusus.  Dalam  hal  ini kewajiban  cukai  hanya  dibebankan  bagi  pihak  yang  diwajibkan  dan  seluruh  pihak  tersebut diperlakukan sama dengan kondisi yang sama pula, untuk penyelenggaraan pemerintah yang bertanggungjawab, diperlukan kemampuan dan kewenangan dalam menggali sumber-sumber keuangan. 2 Hal  ini  memiliki  kaitan  dengan  penerimaan  yang  diperoleh  negara  atas  cukai tersebut  yang  nantinya  akan  dipergunakan  untuk  kepentingan  negara  serta  untuk membiayai pembangunan. 3
Pemerintah meskipun telah memberlakukan UU Cukai sebagai alat hukum yang bersifat mengikat, namun realitanya masih terjadi tindak pidana cukai yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU Cukai jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1  Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP).  Amar  putusan  Majelis  Hakim  yang  menjatuhkan  pidana  berupa  denda subsidair  kurungan  dijadikan  celah  yang  dimanfaatkan  oleh  terpidana  untuk  terbebas  dari kewajiban  membayarkan  denda.  Isu  hukum  lainnya  nya  adalah  adanya  kendala  bagi  Jaksa untuk  menerapkan  eksekusi  pidana  berupa  denda,  karena  pidana  berupa  denda  yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut bersifat subsidair atau dapat diganti dengan kurungan badan.  Jaksa  dalam  hal  ini  tidak  dapat  menempuh  upaya  paksa  berupa  penyitaan  atau perampasan aset terpidana untuk membayarkan denda sebagaimana dimaksud dalam putusan Majelis Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa realitasnya penerapan eksekusi tidak terlaksana dengan  lancar,  karena  adanya  berbagai  hambatan  yang  ditemui,  dengan  demikian  dapat mengganggu  proses  eksekusi  oleh  pihak  Kejaksaan  sesuai  dengan  tugasnya  dan  perannya. Eksekusi baru bisa dijalankan apabila Putusan Pengadilan Negeri (hakim) yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi diajukan upaya banding atau kasasi. 4
Jaksa dalam sistem peradilan pidana mempunyai peran yang luas serta mencakup semua tahap  penanganan  dalam  perkara  pidana  yaitu  penanganan  pada  tahap  penyidikan, penanganan pada tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di suatu pengadilan, peran pada tahap upaya  hukum  dan  peran  pada  tahap  eksekusi  putusan  Majelis  Hakim. 5 Eksekusi  adalah pelaksanaan  Putusan Majelis Hakim  yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Putusan Majelis Hakim baru dapat dijalankan, jika telah  mendapat kekuatan pasti, yaitu jika tidak ditempuh perbandingan setelah diucapkan Hakim di muka umum, terkecuali jika terdakwa mohon pertangguhan menjalankan putusan selama 14 hari dalam tempo mana
1 Wisnu  Nugrahini,  “Pengaruh  Kebijakan  Tarif  Dan  Harga  Jual  Eceran  Terhadap  Produksi  Dan  Penerimaan  Cukai  Rokok Sigaret Kretek Mesin.” Jurnal Presfektif Bea dan Cukai. Vol. 1. No. 3. (2019). hlm. 115.
2 Dwiki  Ananto  Yudo,  “Optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Di  Dki  Jakarta  Melalui  Cukai  Kendaraan  Bermotor.” Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi. Vol. 7.  No.2. (2019). hlm. 140.
3 Bambang  Semedi. Tindak  Pidana  di  Bidang  Kepabeanan  dan  Cukai .  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Bea  dan  Cukai, Jakarta, 2009. hlm.14
4 Sri Hartini, Setiati Widihastuti, dan Iffah Nurhayati. “Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman.” Jurnal Civics. Vol. 14. No. 2. (2017).
5 Marwan  Effendy, Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Posisi  dan  Fungsinya  dari  Perspektif  Hukum .  Ghalia  Indonesia.  2007. hlm. 66.
terhukum  memajukan  permohonan  grasi  pada  Presiden.  Biasanya  putusan  dapat  dijalankan terhadap tertuduh hanya setelah putusan tadi dijadikan putusan paling akhir dengan perkataan lainnya jika upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh. 6
Eksekusi  Putusan  Majelis  Hakim  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap diterapkan  oleh  pihak  Kejaksaan,  setelah  Penitera  menyampaikan  salinan  surat  putusan  bagi jaksa  yang  telah  diatur  pada  Pasal  270  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP). 7 Eksekusi  Putusan  Majelis  Hakim  baru  dapat  diterapkan  oleh  pihak  Kejaksaan, setelah pihak jaksa menerima berkas salinan surat putusan dari panitera, dengan limit waktu penyampaian  salinan  atas  Putusan  dari  Panitera  bagi  jaksa  untuk  perkara  acara  biasa selambat-lambatnya  1  (satu)  minggu  dan  untuk  perkara  dengan  acara  singkat  selambat- lambatnya 14 hari. 8
Permasalahan  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  dirumuskan:  Bagaimanakah  praktik eksekusi  pidana  berupa  denda  terhadap  pelaku  tindak  pidana  cukai  yaitu  penjualan  barang tanpa  dibubuhi  tanda  pelunasan  cukai?  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif serta  yuridis  empiris.  Analisis  data  dilakukan  dengan  analisis  kualitatif  untuk  memperoleh simpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## B. Pembahasan
Hukum  merupakan  kesepakatan  antar  manusia  yang  memiliki  manfaat  berdasarkan rasionalitas  dan  perasaan  manusia.  Kemanfaatan  bagi  manusia  menjadi  latar  belakang terciptanya  suatu  hukum.  Dengan  kata  lain  hukum  tidak  akan  diciptakan  untuk  tujuan  yang buruk,  kecuali  ada  penyalahgunaan  kewenangan  oleh  penguasa  dan  mencampurkan  adukan hukum  dengan  politik  demi  kepentingan  pribadi  atau  golongan  tertentu. 9 Eksekusi  sebagai proses tahapan paling akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana yang dianut KUHAP.  Hukum  acara  pidana  berfungsi  mencari  dan  menemukan  kebenaran  pemberian putusan  Majelis  Hakim  serta  eksekusi  Putusan  Majelis  Hakim.  Adapun  fungsi  mencari  dan menemukan kebenaran kemudian dijalankan melalui persidangan di Pengadilan sesuai hukum acara dan sesuai dengan hasil persidangan tersebut hakim memberi putusan yang selanjutnya akan  dilakukan  eksekusi  oleh  pihak  Kejaksaan.  Demikian  pula  halnya  dengan  tindak  pidana penjualan barang tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai.
Pengaturan  mengenai  tindak  pidana  penjualan  barang  tanpa  dibubuhi  tanda  pelunasan cukai ada dalam Pasal 54 UU Cukai dan diancam pidana dengan pidana berupa penjara paling singkat 1 tahun dan selambat-lambatnya 5 tahun dan/atau pidana berupa denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pengaturan pidana berupa denda dalam Pasal 54 UU Cukai dijalankan dengan mengakumulasi ancaman pidana  berupa  denda  dengan  ancaman  pidana  berupa  penjara.  Dengan  demikian  terhadap pelaku kejahatan cukai yang melanggar pasal yang didalamnya telah diatur secara komulatif pidana berupa denda dan pidana berupa penjara, dengan demikian dapat Majelis Hakim harus memutuskan  pidana  berupa  denda  dan  penjara  secara  bersamaan.  Dalam  rangka  melakukan pengawasan  terhadap  sarana  pengangkut,  pejabat  bea  cukai  diberikan  wewenang  untuk melakukan  pemeriksaan  atas  sarana  pengangkut.  Pemeriksaan  sarana  pengangkut  tersebut bertujuan  untuk  menjamin  hak-hak  negara  dan  dipatuhinya  ketentuan  dibidang  kepabeanan
6 P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Pembahasan  KUHAP  Menurut  Ilmu  Pengetahuan  Hukum  Pidana  & Yurisprudensi ,Sinar Grafika, Jakarta , 2010, hlm.7
7 Ibid. hlm.7.
8 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia . Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.hlm.14
9 Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis,” Cepalo 3, no. 1 (September 17, 2019): 1– 10, https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783. hlm 6.
dan  ketentuan  lain  yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  bea  cukai.  Karena  apabila  hal-hal tersebut tidak dipatuhi maka akan ada sanksi atau ancaman pidanya. 10
Bahwa  ancaman  pidana  berupa  denda  yang  cukup  tinggi  yang  dikumulatifkan  dengan pidana  berupa  penjara  dalam  UU  Cukai  menunjukan  bahwa  perkara  cukai  adalah  perkara yang  sangat  signifikan,  dengan  demikian  dapat  perlu  diberi  pengancaman  pidana yang  berat yang tidak hanya penjara tetapi juga denda bagi pelaku kejahatan cukai. Pidana berupa denda mempunyai  tujuan  atau  manfaat  yaitu  memberi  keuntungan  bagi  keuangan  negara  karena memberi  pendapatan  negara. 11 Selain  itu  dengan  dijatuhkannya  pidana  berupa  denda  yaitu sebagai  solusi  permasalahan  kelebihan  kapasitas  lapas  dan  memberi  efek  jera  bagi  pelaku kejahatan  cukai.  Melalui  pidana  berupa  denda,  maka  negara  memperoleh  uang  pendapatan negara  dan  mendapat  solusi  mengenai  beban  negara  pada  permasalahan  kelebihan  volume lapas.  Apabila  kita  melihat  Pasal  112  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2006  Tentang Kepabeanan  maka,  memberikan  peran  khusus  kepada  penyidik  dari  lingkungan  bea  cukai untuk  memberantas  tindak  pidana  penyelundupan.  Maka  pada  saat  ini  bila  terjadi  tindak pidana  di  bidang  kepabeanan  yang  salah  satunya  adalah  tindak  pidana  penyelundupan  maka yurisdiksi  Undang-Undang  yang  diterapkan  adalah  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2006 Tentang  Kepabean. 12 Kemudian  jika  ditinjau  dari  perspektif  pelaku  kejahatan  cukai,  pidana berupa  denda  akan  membuat  pelaku  jera  dan  mencegah  melakukan  kejahatan  lagi  atau mencegah agar tidak melakukan kejahatan yang lebih lagi.
Ancaman  pidana  berupa  denda  yang  telah  diatur  pada  UU  Cukai  bersifat  kumulatif dengan pidana berupa penjara, sehingga pelaku kejahatan cukai yang melanggar pasal yang di dalamnya  diatur  secara  kumulatif  pidana  berupa  penjara  dan  pidana  berupa  denda,  Majelis Hakim  harus  memutuskan  pidana  berupa  denda  dan  pidana  berupa  penjara  secara  bersama- sama.  Pidana  berupa  denda  pada  perkara  cukai  dalam  kasus  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung Karang  memiliki  tujuan  untuk  menjatuhkan  pidana  lebih  berat.  Hal  ini  mengindikasikan tindak pidana cukai adalah perkara yang signifikan, hingga perlu diberi ancaman pidana yang berat,  yang  tidak  hanya  penjara  tetapi  juga  denda.  Ancaman  pidana  yang  dikumulatifkan dengan  pidana  berupa  penjara  memang  untuk  menjatuhkan  pidana  lebih  berat  bagi  pelaku kejahatan  cukai.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberi  dan  memberi  jaminan  rasa  keadilan bagi  masyarakat  sebagaimana  yang  dituju  oleh  penjatuhan  hukuman.  Kemudian  pejabat  bea dan  cukai  dalam  melkaukan  pengawasan  kemudian  menemukan  suatu  pelanggaran  maka dilakukan  penindakan  untuk  menyelesaikan  pelanggaran  tersebut,  apabila  pelanggaran  itu merupakan  tindak  pidana  maka  akan  dilakukan  penyidikan  dan  pemberian  sanksi  pidana, sedangkan untuk pelanggaran administrasi maka dikenakan sanski administrasi. 13
Pidana berupa denda sebagai sarana untuk meraih tujuan pidana sebagai salah satu jenis pidana  pokok  yang  telah  diatur  pada  Pasal  10  KUHP  yang  meliputi  hukuman mati,  penjara, kurungan,  dan  denda;  dan  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  beberapa  hak  hak  tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan Majelis Hakim.  Putusan hakim harus mencerminkan tiga unsur tujan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan manfaat, hal ini seperti  yang  dikemukakan  oleh  Gustav  Radbruch  sehingga  akan  menopang  dimensi aksiologis. 14 Kemudian di dalam  proses perkembangan putusan hakim, pidana berupa denda
10 Ikramulla Syarifuddin, Mustaring, Dan Andi Kasmawati. “Peranan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam  Mencegah Peredaran  Narkoba  Di  Parepare.” Jurnal  Tomalebbi  (Jurnal  Pemikiran,  Penelitian  Hukum,  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan. Vol. V. No. 1. (2018). Hlm. 101.
11 Hasila wawancara dengan Sri Aprilinda Dani selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Kamis 16 Januari 2020.
12 Jessica  E.  Saroinsong,  “Peran  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (Ppns)  Dalam  Tindak  Pidana  Bea  Dan  Cukai  Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan.” Jurnal Lex Et Societatis . Vol. Vii. No. 7 (2019).
13 Raelma  Meisyelha,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelanggaran  Kepabeanan  Di  Kawasan  Perbatasan.” Jurnal  Lex  Et Societatis. Vol. VIII. No. 1. (2020).
14 Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “St”.” Jurnal Yudisial. Vol. 7. No.3 (2014).
sebagai  alternatif  pidana  telah  diakomodasi  oleh  negara  sebagai  politik  kriminal.  Hal  ini tercermin  dari  banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang  juga  mencantumkan  pidana berupa  denda  sabagai  hukuman,  bahkan  dalam  Rancangan  KUHP  ancaman  pidana  berupa denda hampir ada pada ancaman pidana pada setiap pasal yang mengatur tentang kejahatan.
Jaksa sebagai pihak yang melaksanakan putusan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap  tersebut  dituntut  memiliki  kemampuan  teknis  yang  profesional dalam  menerapkan  tugas  dan  kewenangannya  sebagai  eksekutor  sesuai  dengan  ketentuan. Sesuai  Pasal  1  butir  11  KUHAP,  yang  dimaksud  Putusan  Majelis  Hakim  ialah  pernyataan hakim yang diucapkan dalam suatu pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidana atau bebas atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum,  dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  telah  diatur  pada undang-undang. Putusan Majelis Hakim dapat dilakukan eksekusi jika putusan telah memiliki kekuatan  hukum  tetap.  Pengertian  putusan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap adalah  jika  terdakwa  ataupun  penuntut  umum  telah  menerima  putusan,  jika  upaya  hukum tidak  digunakan  oleh  pihak  yang  berhak,  sehingga  masa  tenggang  waktu  untuk  mengajukan upaya hukum tersebut habis. Upaya hukum telah diajukan oleh pihak berhak, tetapi lalu upaya hukum  yang  telah  diajukan  lalu  dicabut  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  (MA)  dalam pemeriksaan untuk Kasasi.
Kejaksaan dalam menjalankan atau menerapkan Putusan Majelis Hakim dan penetapan hakim memperhatikan  norma  serta  nilai yang  hidup  dalam masyarakat  dan  perikemanusiaan sesuai  dengan  Pancasila  tanpa  mengenyampingkan  sikap  ketegasan.  Menurut  Pasal  270 KUHAP  panitera  pengadilan  menyampaikan  salinan  atas  Putusan  Majelis  Hakim  yang memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dan  in  kracht. 15 untuk  dilaksanakan  oleh  pihak  Kejaksaan. KUHAP  tidak  mengatur  dalam  jangka  waktu  berapa  lama  panitera  menyampaikan  salinan atas  Putusan  bagi  Jaksa.  MA  memberi  batas  jangka  waktu  pengiriman,  ialah  dalam  surat Edaran  MA  Nomor  21  Tahun  1983  tanggal  8  Desember  1983,  panitera  diwajibkan menyampaikan salinan atas Putusan bagi Jaksa selambat-lambatnya 1 minggu untuk perkara Acara  Pemeriksaan  Biasa  (APB)  dan  selambat-lambatnya  14  hari  untuk  perkara  Acara Pemeriksaan  Singkat  (APS).  Dalam  hal  putusan  MA    karena  telah  mempunyai  kekuatan hukum yang tetap, jaksa dapat mengeksekusi cukup dengan petikan putusan, tanpa menunggu salinan atas Putusan.
M.  Randi  Alkaisa 16 memaparkan  bahwa  kejahatan  cukai  dijalankan  bermotif  ekonomi dan  umumnya  mempunyai  tujuan  untuk  memperoleh  harta  kekayaan  yang  sebanyak- banyaknya.  Logikanya  adalah  harta  kekayaan  bagi  pelaku  kejahatan  sebagai  darah  yang menghidupi  kejahatan,  dengan  demikian  dapat  cara  yang  paling  efektif  untuk  memberantas dan  mencegah  terhadap  kejahatan  dengan  motif  ekonomi  adalah  dengan  memutus  alur kehidupan  dari  kejahatan  dengan  cara  merampas  hasil  dan  intrumen  kejahatan  tersebut. Argumentasi  tersebut  tidak  mengecilkan  arti  hukuman  pidana  badan  terhadap  pelaku kejahatan  cukai.  Harus  diakui  bahwa  sekedar  menjatuhkan  pidana  badan  terbukti  tidak mengakibatkan  efek  jera  bagi  pelaku  kejahatan  cukai.  Konstruksi  sistem  hukum  pidana memiliki  tujuan  untuk  mengungkap  kejahatan  yang  terjadi,  menemukan  pelakunya  serta menghukum  pelaku  kejahatan  cukai  dengan  hukuman,  terutama  pidana  badan  baik  pidana berupa  penjara  ataupun  kurungan.  Sementara  itu,  isu  pengembangan  hukum  dalam  lingkup internasional  seperti  masalah  penyitaan  dan  perampasan  hasil  kejahatan  dan  alat  kejahatan belum dijadikan bagian yang penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. 17
Penjatuhan  pidana  tersebut  hakikatnya  sebagai  suatu  bentuk  penebusan  atas  kesalahan oleh  pelaku  kejahatan,  namun  demikian  ada  bentuk  penebusan  lainnya  berupa  mengganti
15 Hani  Irham  Dessetya,  Pujiyono,  Bambang  Dwi  Baskoro.  “Eksekusi  Barang  Bukti  Pada  Perkara  Ilegal  Logging Dipengadilan Negeri Semarang.” Jurnal Diponegoro Law Review. Vol. 1. No. 4. (2014).
16 Hasila  wawancara  dengan  M.  Randi  Alkaisa  selaku  Jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung.  Selasa  14  Januari 2020.
17 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya , Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.9
kerugian  material  akibat  dari  kejahatan.  Konteks  tersebut  menunjukkan  bahwa  keadilan restorasi  sebagai  rangkaian  proses  peradilan  yang  hakikatnya  memiliki  tujuan  untuk memulihkan  kembali  kerugian  material  yang  diderita  oleh  korban  dari  kejahatan.  Keadilan restoratif memiliki tujuan untuk merestorasi atau memulihkan kembali suatu keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan.
Pidana  memberikan  kesempatan  untuk  melakukan  perubahan  atau  penyesuaian  pidana bagi  terpidana.  Pelaku  yang  dijatuhi  pidana  atau  tindakan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  yang  tetap  dapat  diimplementasikan  perubahan  atau  penyesuaian  dengan  mengingat perkembangan  terpidana  dan  tujuan  pidana.  Aparat  penegak  hukum  menerapkan  fungsinya dalam  sistem  peradilan  pidana  untuk  melakukan  penanggulangan  suatu  kejahatan,  dengan tujuan mencegah masyarakat dijadikan korban dari kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang  terjadi,  dengan  demikian  dapat  masyarakat  puas  bahwa  keadilan  telah  ditegakkan  dan yang  bersalah  dipidana  dan  mengusahakan  mereka  yang  pernah  melakukan  kejahatan  tidak mengulangi lagi kejahatannya.
Hakikatnya  eksekusi  Putusan  Majelis  Hakim  diatur  pada  Bab  XIX  Pasal  270  sampai Pasal 276 KUHAP. Putusan Majelis Hakim yang dilakukan eksekusi sebagai Putusan Majelis Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ( Inkracht van gewijsde ). Menurut teoritik  dan  praktik  suatu  Putusan  Majelis  Hakim  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap  jika  terdakwa  dan  penuntut  umum  telah  menerima  putusan  sebagaimana  dinyatakan dalam “surat pernyataan menerima putusan” jika upaya tidak dipergunakan, dengan demikian dapat tenggang waktunya terlampaui, jika diajukan permohonan banding lalu dicabut kembali dan adanya permohonan grasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan eksekusi.
Petikan  Putusan  Majelis  Hakim  dapat  dijadikan  dasar  mengksekusi  terhadap  terpidana. Setelah  hakim  memutus  perkara  umumnya  dilakukan  proses  minutasi  dan  selama  proses minutasi ini penyelesaian minutasi perkara bisa dipercepat dan tidak harus menunggu sampai 7 bahkan 14 hari, cukup dengan waktu paling lama 3 hari berkas perkara yang sudah diputus bisa  selesai  diminutasi  oleh  Pengadilan,  kemudian  bagi  para  pihak  diberikan  petikan putusan. 18 Petikan  putusan  memuat  amar  yang  diputuskan  Majelis  Hakim.  Berbekal  petikan putusan  pun  sebenarnya  jaksa  telah  dapat  mengksekusi  putusan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Petikan putusan telah dapat dijadikan dasar eksekusi. Persoalan eksekusi  perkara  pidana  sebagai  kewenangan  lembaga  Kejaksaan.  Jika  salinan  atas  Putusan atau petikan putusan (pidana) telah dikirimkan  bagi para pihak (terdakwa dan kejaksaan), itu bukan kewenangan pengadilan lagi, tetapi kewenangan Kejaksaan.
Petikan  putusan  pidana  telah  dapat  dijadikan  dasar  eksekusi,  sebab  di  dalamnya  ada amar/diktum putusan, tetapi pertimbangan hukumnya belum dimuat.  Jika suatu perkara telah diputus dan salinan atas Putusannya dalam proses minutasi, petikan putusan segera dikirim ke para pihak.  Praktik eksekusi pidana berupa denda  terhadap pelaku tindak pidana cukai yaitu penjualan barang tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bandar  Lampung setelah menerima berkas salinan atas Putusan Majelis Hakim dari Panitera Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  selambat-lambatnya  satu  minggu  setelah  putusan dibacakan.  Selanjutnya  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  menerbitkan  Surat Perintah  Eksekusi  Putusan  Majelis  Hakim  yang  memerintahkan  Tim  Jaksa  untuk mengksekusi  pidana  berupa  denda  terhadap  terpidana  cukai.  Hasil  eksekusi  tersebut selanjutnya disusun dan dilaporkan ke dalam Berita Acara Eksekusi Putusan Majelis Hakim.
Rangkaian  prosedur  eksekusi  Putusan  Majelis  Hakim  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum yang tetap dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan (Pasal 270 KUHAP, Pasal 33 Ayat (1) UU  Kejaksaan,  Pasal  27  Ayat  (1)  huruf  b  Kejaksaan  dengan  mempergunakan  sarana
18 Khoirun  Nisa,  Eva  Hany  Fanida.  “Penerapan  Sistem  Informasi  Administrasi  Perkara  Pegadilan  Agama  (Siadpaplus) Melalui  Aplikasi  Audio  To  Text  Recording  Di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang.” Jurnal  Publika  (Administrasi Negara) Unesa. Vol.4. No. 5. (2016).
administrasi  berupa  surat  perintah  eksekusi  Putusan  Majelis  Hakim  (P-48),  Berita  Acara eksekusi Putusan Majelis Hakim (BA-8), butir 14 Kepmenkeh Nomor M-14.PW.07.03 Tahun 1983  dan  Surat  Jampidum  Nomor  B-235/E/3/1994  tanggal  4  Maret  1994  Perihal  Eksekusi Putusan Majelis Hakim. 19
Eksekusi Putusan pidana denda tidak terpisahkan dengan eksekusi Putusan pidana badan serta  pembayaran  biaya  perkara.  Pidana  berupa  denda  dikenakan  terhadap  pasal-pasal  yang ada  ancaman  dendanya.  Pada  umumnya  kejahatan  tertentu  dalam  KUHP  tidak  memakai ancaman  denda  dan  dalam  prakteknya  kini  tidak  pernah  diterapkan  denda  sesuai  dengan pasal-pasal  KUHP.  Putusan  denda  pada  umumnya  dikenakan  terhadap  pasal-pasal  undang- undang tertentu di luar KUHP. Pada umumnya dalam Undang-Undang tertentu di luar KUHP, pidana  berupa  denda  dapat  menyertai  pidana  badan  atau  komulatif  namun  ada  juga  yang diterapkan menggantikan pidana badan atau alternatif, bahwa besarnya jumlah pidana berupa denda  yang  dijatuhkan  Majelis  Hakim  dijadikan  hambatan  dalam  eksekusi  Putusan  Majelis Hakim  atau  kejahatan  penjualan  barang  tanpa  dibubuhi  tanda  pelunasan  cukai  dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, karena terpidana tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan denda.
Majelis  Hakim  dalam  perkara  cukai  ketika  memutuskan  pidana  berupa  denda mempertimbangkan  berbagai  hal,  diantaranya  adalah  jumlah  dan  jenis  barang  bukti,  kondisi perekonomian  pelaku  kejahatan  cukai,  peran  pelaku  kejahatan  cukai,  residivis,  hasil kejahatan,  pendapat  masyarakat,  dan  tuntutan  jaksa.  Pada  pertimbangan  jumlah  dan  jenis barang bukti, semua Majelis Hakim dalam hal ini menyatakan bahwa jumlah dan jenis barang bukti  yang  ada  pada  kasus  tersebut  mempengaruhi  besar  denda  yang  dijatuhkan.  Semakin besar jumlah barang bukti semakin besar jumlah denda yang dijatuhkan. Para Majelis Hakim juga  setuju  bahwa  kondisi  perekonomian  pelaku  kejahatan  cukai  dijadikan  pertimbangan dalam  menetapkan  jumlah  denda  yang  dijatuhkan.  Jika  kondisi  yang  dijatuhkan  ringan, disesuaikan  dengan  kondisi  perekonomian.  Peran  pelaku  kejahatan  cukai  dalam  melakukan kejahatan dijadikan hal signifikan dalam pertimbangan Majelis Hakim.  Faktor residivis juga dijadikan  bahan  pertimbangan  lainnya,  dan  jika  pelaku  kejahatan  cukai  seorang  residivis dijadikan  pertimbangan  Majelis  Hakim  untuk  memutuskan  denda  lebih  tinggi.  Residivis adalah  orang  yang  pernah  dihukum  mengulangi  tindak  kejahatan  yang  serupa,  penjahat karnbuhan, terdakwa yang pernah dijatuhi hukuman dua tahun. 20 Kemudian mengenai tindak pidana yang dilakukan dan soal siapa yang menikmati hasil kejahatan, maka penikmatan hasil kejahatan dijadikan hasil pertimbangan dalam memutuskan denda yang dijatuhkan. Selainnya itu  jika  masyarakat  memandang  perbuatan  pelaku  kejahatan  cukai  sangat  meresahkan  dan merugikan  masyarakat  maka  akan  menjatuhkan  pertimbangan  denda.  Sebagian  lainnya  pula menyatakan  bahwa  jumlah  tuntutan  jaksa  dijadikan  pertimbangan  dalam  penjatuhan  pidana berupa  denda.  Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  yang  dijadikan  dasar  pertimbangan dalam menetapkan jumlah denda adalah sebagian besar dari pelaku kejahatan cukai dan selain pelaku kejahatan cukai.
Majelis Hakim juga mengakui bahwa kondisi perekonomian masyarakat yang rendah dan rasa  keadilan  masyarakat  mempengaruhi  putusan  Majelis  Hakim.  Hal  ini  diakui  sebagai kendala  utama  para  Majelis  Hakim  dalam  penjatuhan  pidana  berupa  denda,  sebab  nominal pidana denda dalam KUHP yang tidak mengikuti laju perekonomian bangsa, membuat pidana denda  tidak  efektif. 21 Kondisi  perekonomian  masyarakat  yang  rendah  memang  sangat mempengaruhi  pembayaran  pidana  berupa  denda.  UU  Cukai  memang  telah  mengatur
19 Ruddy  Handoko.  “Tinjauan  Yuridis  Kasasi  Terhadap  Putusan  Bebas  Dalam  Sistem  Pemidanaan  Di  Indonesia.” Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15. No. 2. (2018).
20 Anggi Anggraenil, Sugiarti dan Mellia Christia. “Gambaran Seif.Tsteeivi Pada Petaku Residivisme: Studi Pada Residivis Di Tembaga Pemasyarakatan Ktas I Cipinanc.” Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi. Vol. 5 No. 1. (2020).
21 Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati, dan Subaidah Ratna Juita. “Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya Perma No. 2 Tahun.” Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 19. No. 1. (2017).
ancaman berupa pidana berupa denda, bahkan dengan ancaman yang cukup tinggi, akan tetapi ketika  Majelis  Hakim  merasa  dan  dasar  pertimbangan  perekonomian  bahwa  terpidana  tidak dapat  membayarkan  denda,  maka  denda  atasnya  dijatuhkan  lebih  ringan.,  dengan  demikian dapat untuk penanggulangan kejahatan cukai mengingat pelaku yang diajukan ke pengadilan kebanyakan perekonomian lemah, maka pidana berupa penjara masih sebagai hukuman yang utama,  sedangkan  pidana  berupa  denda  sebagai  pidana  tambahan  saja.  Selain  itu,  kendala lainnya  yang  dirasakan  oleh  Majelis  Hakim  dalam  menerapkan  pidana  berupa  denda  yaitu undang-undang  tidak  mengatur  ancaman berupa  pidana  berupa  denda,  dimana  pidana  denda tidak  ada  ketentuan  maksimum  umumnya.  Kedua  pasal  tersebut  hanya  mengatur  ketentuan maksimum  umum  dan  minimum  umum  dalam  KUHP,  kemudian  maksimum  khususnya terdapat  dalam  pasal-pasalnya  tanpa  mengatur  minimum  khususnya.    Ketentuan  maksimum umum dalam KUHP untuk pidana penjara adalah selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut dan  untuk  pidana  kurungan  selama  1  (satu)  tahun  sedangkan  ketentuan  mengenai  minimum umum  dalam  KUHP  untuk  pidana  penjara  adalah  selama  1  (satu)  tahun  dan  untuk  pidana kurungan  adalah  selama  1  (satu)  hari.  Pengaturan  sistem  minimum,  maksimum  umum,  dan khusus serta sistem minimum khusus, maka hakim dalam menjatuhkan pidana dapat bergerak antara pidana yang tertinggi dan yang paling rendah. 22
Mengenai rasa keadilan masyarakat yang juga dianggap kendala dalam penerapan pidana berupa denda, maksudnya  adalah karena denda dianggap bukan sebagai hukuman  yang juga memberi efek jera, maka tetap saja fokus pemindaan dimata masyarakat adalah pidana berupa penjara. Jadi, walaupun pidana telah dijatuhkan tinggi  yang mana konsekuensinya  tentu saja pidana  berupa  penjara  seharusnya  tidak  lagi  terlalu  tinggi,  atau  bahkan  jika  perumusan ancaman  secara  alternatif,  tetap  saja  pidana  berupa  penjara  harus  diterapkan.  Mengingat besarnya  denda  yang  hampir  tidak  mungkin  dapat  dibayar  oleh  terpidana  maka  pimpinan memberi himbauan bagi para Jaksa dalam bentuk Surat Kepala Kejaksaan Tinggi bagi seluruh Kepala  Kejaksaan  Negeri  di  wilayahnya  agar  para  Jaksa  selalu  membuat  surat  Pernyataan tentang  kesanggupan/ketidaksanggupan  terpidana  dalam  membayarkan  dalam  penanganan perkara yang memuat putusan pidana berupa denda tersebut.
Model  ideal  eksekusi  pidana  berupa  denda  terhadap  pelaku  tindak  pidana  cukai  yaitu penjualan  barang  tanpa  dibubuhi  tanda  pelunasan  cukai  pada  masa  yang  akan  datang  dapat dilaksanakan  dengan  melakukan  pembenahan  dalam  tiga  bidang,  yaitu  bidang  penegak hukum, bidang peraturan, dan bidang masyarakat. Pembenahan pada bidang penegak hukum dapat  dilaksanakan  dengan  peningkatan  profesionalisme  Majelis  Hakim,  karena  Majelis Hakim yang memiliki peran menetapkan penjatuhan hukuman, dan mereka pula yang secara langsung  melihat  bagaimana  keadaan  di  lapangan,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  mampu menilai  pidana  yang  tepat  untuk  dijatuhkan.  Selain  itu  keterlibatan  aparatur  Negara  dan aparatur hukum atau pembiaran terhadap pelanggaran hukum/tidak ditaatinya perlu diberikan sanksi  yang  sesuai. 23 Peraturan  perundang-undangan  yang  dilakukan  Peraturan  perundang- undangan adalah statis dan masyarakat adalah dinamis, dengan demikian dapat seorang aparat penegak hukum harus professional untuk mempersatukan peraturan dan kondisi masyarakat, dengan  demikian  dapat  menghasilkan  suatu  putusan  yang  adil,  berguna  dan  mempunyai kepastian  hukum.  Upaya  peningkatan  profesionalisme  Majelis  Hakim  dapat  menerapkan dengan  pendidikan  baik  formil  ataupun  non  formil.  Pendidikan  formil antara  lainnya  adalah memberi  kesempatan  bagi  Majelis  Hakim  untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang lebih  tinggi,  misalnya  program  magister  atau  program  doktor.  Sedangkan  pendidikan nonformil  dapat  diterapkan  melalui  pelatihan  seminar  mengenai  pidana  berupa  denda  juga
22 Oheo K. Haris, “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus  Pada Perkara Pidana Khusus.” Jurnal Ius Constituendum . Vol.2. No. 2. (2017). hlm.246.
23 Muhar  Junef,  “Penerapan  Sanksi  Adat  Kepada  Perusahaan  Dan  Pihak  Lain  Dalam  Peradilan  Adat.” E-Journal  Widya Yustisia. Vol. 1 No. 2. (2015). Hlm.105.
pelatihan  terpadu  Majelis  Hakim  mengenai  pidana,  dengan  demikian  dapat  mempunyai kesamaan  persepsi  terhadap  pidana  berupa  denda.  Selain  itu  peningkatan  profesionalisme memalui jalur  pendidikan  juga  dapat  dijalankan melalui    studi  banding  mengenai penerapan pidana berupa denda ke negara-negara yang telah lama menerapkan pidana berupa denda dan penerapan  tersebut  telah  berjalan  efektif.  Penelitian  ini  untuk  mempelajari  hal-hal  apa  yang dijadikan  kendala  dan  bagaimana  cara  mengatasinya,  dan  dapat  dengan  mengetahui  hal tersebut dapat di aplikasikan sesuai dengan kondisi yang terjadi di Indonesia.
Kemampuan aparat penegak hukum perlu diperhatikan untuk mengefektifkan penerapan pidana  berupa  denda,  dengan  demikian  dapat  tujuan  pidana  tersebut  dapat  tercapai,  Pidana perlu mempertimbangkan sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana berupa denda, limit waktu  penerapan  pembayaran  denda,  tindakan-tindakan  paksaan  yang  diharapkan  dapat memberi  jaminan  terlaksananya  pembayaran  denda  dalam  hal  ini  terpidana  tidak  membayar dalam limit waktu yang telah ditetapkan.

## C. Penutup
Praktik  eksekusi  pidana  denda  terhadap  pelaku  tindak  pidana  cukai  yaitu  penjualan barang  tanpa  dibubuhi  tanda  pelunasan  cukai  dilaksanakan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Bandar Lampung  setelah  menerima  berkas  salinan  atas  Putusan  Majelis  Hakim  dari  Panitera Pengadilan  Negeri  selambat-lambatnya  satu  minggu  setelah  putusan  dibacakan.  Selanjutnya Kepala  Kejaksaan  Negeri  Bandar  Lampung  menerbitkan  Surat  Perintah  Eksekusi  Putusan Majelis  Hakim  yang  memerintahkan  Tim  Jaksa  untuk  mengksekusi  pidana  berupa  denda terhadap terpidana cukai. Hasil eksekusi tersebut selanjutnya disusun dan dilaporkan ke dalam Berita Acara Eksekusi Putusan Majelis Hakim.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Effendy,  Marwan.  2007. Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Posisi  dan  Fungsinya  dari  Perspektif Hukum . Ghalia Indonesia. Jakarta. Hamzah, Andi. 2009. Hukum Acara Pidana Indonesia . Sinar Grafika Offset, Jakarta. Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi , Sinar Grafika, Jakarta.
Praja, Juhaya S. 2011. Teori Hukum dan Aplikasinya , Pustaka Setia, Bandung.
Semedi,  Bambang.  2009. Tindak  Pidana  di  Bidang  Kepabeanan  dan  Cukai .  Pusat  Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, Jakarta.
B. Jurnal Airlangga, Shandi Patria. “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis.” Cepalo 3, no.
1, September 17, 2019: 1–10. https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1783/1487
Anggi Anggraenil, S. d. "Gambaran Seif.Tsteeivi Pada Petaku Residivisme: Studi Pada Residivis
Di Tembaga Pemasyarakatan Ktas I Cipinanc.". Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi. Vol. 5 No. 1, 2020: 115-125, http://journals.ums.ac.id/index.php/indigenous/article/view/4750/3138. https://doi.org/10.23917/indigenous.v0i0.4750.
Handoko,  R.  "Tinjauan  Yuridis  Kasasi  Terhadap  Putusan  Bebas  Dalam  Sistem  Pemidanaan  Di
Indonesia." Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15. No. 2, 2018: 238-235. http://203.89.29.50/index.php/SH/article/view/1118/965.
http://dx.doi.org/10.35973/sh.v15i2.1118
Hani  Irham  Dessetya,  P.  B.  "Eksekusi  Barang  Bukti  Pada  Perkara  Ilegal  Logging  Dipengadilan Negeri  Semarang." Jurnal  Diponegoro  Law  Review.  Vol.  1.  No.  4,  2014. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/1012/1028.
Haris.,  O.  K.  "Telaah  Yuridis  Penerapan  Sanksi  Di  Bawah  Minimum  Khusus  Pada  Perkara Pidana Khusus." Jurnal Ius Constituendum. Vol.2. No. 2. , 2017: 246.
http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663/427.
http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i2.663.
Ikramulla  Syarifuddin,  M.  D.  "Peranan  Direktorat  Jenderal  Bea  Dan  Cukai  Dalam  Mencegah Peredaran  Narkoba  Di  Parepare." Jurnal  Tomalebbi  (Jurnal  Pemikiran,  Penelitian  Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. V. No. 1, 2018.
https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/6768/3878. Junef,  M.  "Penerapan  Sanksi  Adat  Kepada  Perusahaan  Dan  Pihak  Lain  Dalam  Peradilan  Adat." E-Journal Widya Yustisia. Vol. 1 No. 2 , 2015: 105. https://media.neliti.com/media/publications/247133-penerapan-sanksi-adat-kepada- perusahaan-b60892a9.pdf.
Khoirun  Nisa,  E.  H.  "Penerapan  Sistem  Informasi  Administrasi  Perkara  Pegadilan  Agama (Siadpaplus)  Melalui  Aplikasi  Audio  To  Text  Recording  Di  Pengadilan  Agama  Kabupaten Malang." Jurnal Publika (Administrasi Negara) Unesa. Vol.4. No. 5, 2016.
Muhammad  Iftar  Aryaputra,  A.  T.  "Kebijakan  Aplikatif  Penjatuhan  Pidana  Denda  Pasca Keluarnya Perma No. 2 Tahun." Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 19. No. 1, 2017: 56- 71 . http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/685/440. http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.685.
Nugrahini,  W.  "Pengaruh  Kebijakan  Tarif  Dan  Harga  Jual  Eceran  Terhadap  Produksi  Dan Penerimaan  Cukai  Rokok  Sigaret  Kretek  Mesin." Jurnal  Presfektif  Bea  dan  Cukai  Vol.  1. No. 3. , 2019: 115. http://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/view/426/293. http://dx.doi.org/10.31092/jpbc.v3i1.426.
Raelma  Meisyelha.  "Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pelanggaran  Kepabeanan  Di  Kawasan
Perbatasan. ” Jurnal Lex Et Societatis.
Vol. VIII. No. 1, 2020. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/28480/27833.
Saroinsong,  J.  E.  "Peran  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (Ppns)  Dalam  Tindak  Pidana  Bea  Dan Cukai  Menurut  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2006  Tentang  Kepabeanan  Dalam  Kasus Penyelundupan." Jurnal Lex
Et Societatis. Vol. Vii. No. 7, 2019.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/26839. Sri  Hartini,  S.  W.  "Eksekusi  putusan  hakim  dalam  sengketa  perdata  di  Pengadilan  Negeri Sleman." Jurnal Civics. Vol. 14. No. 2 , 2017.
https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/16852/pdf.
https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852. Susanto,  N.  A.  "Dimensi  Aksiologis  Dari  Putusan  Kasus  “St”." Jurnal  Yudisial.  Vol.  7.  No.3, 2014. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i3.73.
Yudo,  D.  A.  "Optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Di  Dki  Jakarta  Melalui  Cukai Kendaraan  Bermotor." Jurnal  Ilmu  Manajemen  dan  Akutansi.  Vol.  7.  No.2 ,  2019:  140. https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/1493/pdf.
https://dx.doi.org/10.33366/ref.v7i2.1493.