Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Mohammad Zamroni, Rachman Maulana Kafrawi Universitas Hang Tuah Email: zamroni@hangtuah.ac.id, rachmanmaulana@hangtuah.ac.id

## Abstrak
Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau  besar dan kecil yang terpisahkan lautan dengan kondisi geografis  memiliki  luas  total 7.827.087 Km2  dan  terletak  di  zamrud  khatulistiwa  memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam yang berlimpah, khususnya di wilayah laut dan pesisir yang luasnya mencapai ¾ wilayah Indonesia (5,8 juta Km2). Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI  1945  sebagai  dasar  konstitusional  pengakuan  dan  perlindungan  hak-hak masyarakat  hukum  adat  di  wilayah  pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Kekayaan sumber  daya  alam  berupa  wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  dikuasai  dan dikelola  oleh  Negara  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pengakuan Negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat terkait sumber daya alam tidak konsisten.  Adapun  rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  Konstruksi hukum UU Cipta Kerja terhadap perlindungan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir.  (2)  Implikasi  UU  Cipta  Kerja  terhadap  perlindungan  masyarakat  hukum adat  di  wilayah  pesisir.  Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  yuridis normatif. Secara ringkas, hasil dari penelitian ini adalah hukum yang dikehendaki adalah  hukum  yang  sifatnya  memberi  perlindungan  terhadap  warga  masyarakat yang  termasuk  masyarakat  hukum  adat  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil, kemudian  instrumen  hukum  yang  tidak  memihak  pada  pengakuan  keberadaan Masyarakat Hukum Adat, contohnya pada UU Cipta Kerja yang belum memihak kepada Perlindungan Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kata  kunci: Masyarakat  Hukum  Adat;  Wilayah  Pesisir;  Undang-Undang  Cipta Kerja.

## Abstract
Indonesia  as  an  archipelagic  country  consisting  of  large  and  small  islands separated by the ocean with geographical conditions has a total area of 7,827,087 Km2  and  is  located  in  Equatorial  emeralds  have  a  wealth  of  abundant  natural resources, especially in the sea and coastal areas which cover of the territory of Indonesia (5.8 million Km2). Article 18 B paragraph (2) and Article 28 I paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the constitutional basis for recognition and protection the rights of indigenous peoples in coastal areas and small islands. Resource wealth nature in the form of coastal areas and small islands controlled and managed by the state tothe greatest prosperity of the people. State recognition  of  the  existence  of  the  legal  community  customs  related  to  natural resources are inconsistent. The formulation of the problem from this research is (1) The legal construction of the Job Creation Law on the protection of customary law communities in the territory coast. (2) Implications of the Job Creation Law on the protection of customary law communities in the region coast. The research method
in this writing is normative juridical. In summary, the result of In this research, the desired law is a law that provides protection against community members including customary  law  communities  in  coastal  areas  and  islands  small  island,  then  an impartial  legal  instrument  in  the  recognition  of  existence  Indigenous  Law Communities, for example in the Job Creation Law, which has not been in favor of Protection of Indigenous Peoples in Coastal Areas and Small Islands.
Keywords: Indigenous Law Communities; Coastal Areas;  Job Creation Act.

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia  konsep  penguasaan negara  atas  sumber  daya  alam didasarkan  atas  ketentuan  dalam Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  yang  berbunyi,  “Bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara  dan  dipergunakan  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal
33 ayat (3) menjadi doktrin penguasaan  negara  dan  sekaligus menjadi landasan filosofi dan yuridis pengelolaan  sumber  daya  alam  di Indonesia. 1 Berdasarkan doktrin penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat,  maka  setiap
Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, harus didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  33 ayat (3) UUD NRI 1945. 2
Indonesia  sebagai  Negara  kepulauan yang  terdiri  dari  pulau-pulau    besar dan  kecil  yang  terpisahkan  lautan dengan  kondisi  geografis    memiliki luas  total 7.827.087 Km 2 dan terletak di  zamrud  khatulistiwa  memiliki kekayaan  sumber  daya  alam  yang
1 Ahmad  Redi, Hukum  Sumber Daya  Alam  Dalam  Sektor  Kehutanan ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 6.
2 Lihat  bagian  konsideran  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004  tentang  Sumber  Daya  Air,  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2004  tentang Perkebunan,  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
berlimpah, khususnya di wilayah laut dan pesisir yang luasnya mencapai ¾ wilayah  Indonesia  (5,8  juta  Km 2 ). Secara  fisik,  keberadaan  dari  jumlah pula sebanyak 17.504 pulau merupakan  yang  terbanyak di dunia. Panjang  garis  pantai  81.000  Km merupakan terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Luas wilayah perairan 5,8 juta Km 2 tersebut, terdiri dari  Zona  Ekonomi  Ekslusif  2,7  juta Km 2 ,  perairan  kepulauan  2,8  Km 2 , dan Wilayah laut 0,3 Km 2 . 3
Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  sebagai dasar  konstitusional  pengakuan  dan perlindungan  hak-hak  masyarakat hukum  adat.  Pasal  ini,  mengatur hubungan  hukum  antara  masyarakat hukum  adat  dengan  negara,  serta menjadi  landasan konstitusional  bagi penyelenggara  negara,  bagaimana seharusnya  komunitas  diperlakukan. Dengan  demikian  pasal  tersebut  satu deklarasi tentang:
a) Kewajiban konstitusional negara untuk mengakui  dan menghormati masyarakat hukum adat, serta
Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lain sebagainya.
3 Ruchyat  Deni, Bahari  Nusantara Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan  Nasional , The  Media  of  Social and  Cultural  Communication (MSCC), Jakarta 2009, h. 3.
b) Hak konstitusional masyarakat hukum adat untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dideklarasikan  pada  Tahun  1957 dalam  Deklarasi  Djuanda,  kemudian dikukuhkan  dalam  Undang-undang Nomor  17  Tahun  1985  tentang Konvensi  Hukum  Laut  Internasional (UU No. 17 Tahun 1985). Ada sekitar 60%  penduduk  Indonesia  tinggal  di wilayah  pesisir  selebar  50  Km  dari garis  pantai.  Di  kota  dan  kabupaten kawasan  ini,  terdapat  80%  dari industri Indonesia beroperasi memanfaatkan  sumber  daya  pesisir dan membuang limbahnya ke kawasan pesisir.
Sumber daya pesisir merupakan pusat biodiversity laut  tropis  terkaya di  dunia,  dimana  30%  hutan  bakau dunia ada di Indonesia 30% terumbu karang  dunia  ada  di  Indonesia,  60% konsumsi protein berasal dari sumber daya perikanan, 90% ikan berasal dari perairan pesisir dalam 12 mil laut dari garis  pantai. 4 Potensi  sumber  daya alam  di  perairan    dan  pesisir  alam yang  cukup  besar  karena  didukung oleh  adanya  ekosistem  yang saling mempengaruhi,  meliputi  terumbu karang, padang laut ( sea grass ), hutan
4 Rokmin Dahuri, dkk. Pengelolaan Sumberdaya  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan
bakau  ( mangrove )  dan  rumput  laut ( sea weeds ). Sumber daya hayati laut pada  kawasan  pesisir  dan  laut memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis  yang  tinggi  dari  yang dikandungnya, contohnya seperti ikan kerapu,  ikan  napoleon,  ikan  hias, kuda  laut,  kerang  mutiara,  kima raksasa (tridacna gigas) dan teripang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2007  Tentang  Pengelolaan  wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  2,
Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia  Nomor  5490)  selanjutnya disingkat  UU  PWPPPK  adalah  salah satu  Undang-Undang  yang  terkait dengan  pengelolaan  sumber  daya alam.  Kekayaan  sumber  daya  alam berupa  wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil  dikuasai  dan  dikelola oleh  Negara  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkaitan langsung  antara  sumber  daya  alam dan masyarakat hukum adat memang benar dalam Undang-undang.
Terlepas dari beberapa
pencapaian  di  atas,  Namun  hasil analisis  menunjukkan  bahwa    belum terjadi peningkatan signifikan kesejahteraan nelayan. Berbagai kendala  yang  ditemui  di  lapangan, seperti kerusakan lingkungan perairan yang  menjadi  sumber  kesejahteraan
Secara  Terpadu ,  Pradnya  Paramita,  Jakarta, 1996, h. 1.
nelayan, minimnya akomodasi kearifan  lokal,  hak  dan  sistem tradisional di dalam format pemberdayaan  masyarakat  pesisir,
serta jaminan hasil pemasaran perikanan, termasuk belum terjadinya interkoneksitas institusi-institusi pemerintah dalam mendukung pencapaian  pemberdayaan  tujuan  itu sendiri merupakan hal yang menuntut perhatian serius. 5
Kemudian  jika  kita  kaitkan dengan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tahun  2020  akhir  ini  baru  saja diundangkan  oleh  Presiden  Joko
Widodo, apakah perlindungan masyarakat  hukum  adat  di  wilayah pesisir  juga  lebih  diperhatikan  pada
UU  tersebut.  Jika  dilihat  secara sepintas  UU  ini  belum  secara  massif mengakomodir perlindungan
mengenai  masyarakat  adat  yang berada  di  wilayah  pesisir.  Karena hakikatnya  UU  ini  lahir  dari  Rahim Kapitalisme-Oligarki.
Hal  ini  menunjukan  ketidak
konsistenan negara/pemerintah terhadap  pengakuan,  penghormatan 5 Ari Baso, “ Revitalisasi Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir  Bagi
Kesejahteraan  Nelayan ”,  dalam  Andi  Iqbal burhanudin,  M.  Nasir  Nesa,  Andi  Niarti Ningsih  (ed),  Membangun  Sumber  Daya Kelautan Indonesia, IPB Press, Bogor, 2013, h. 75-76.
6 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia ,  Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya,
Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam
dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum  adat  terhadap  sumber  daya alam. Sebagai Negara hukum, prinsip perlindungan  hukum  terhadap  tindak pemerintah  yang  bertumpu  dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep  tentang  pengakuan dan  perlindungan  terhadap  hak-hak asasi  manusia  diarahkan  kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan  kewajiban  masyarakat  dan pemerintah. 6
Bila kita
memperhatikan jaminan  konstitusional,  Pasa  18  B ayat  (2)  UUD  NRI  1945,  kemudian dijabarkan  dalam  Undang-Undang sektoral,  terkait  pengakuan  dan penghormatan  masyarakat  hukum adat  tampak  ada  ketidakkonsistenan dalam  penjabarannya.  Konstruksi norma hukum dalam Pasal 18 B ayat (2)  dan  Pasal  28  I  ayat  (3) sesungguhnya  adalah  norma  hukum imperatif, 7 namun  dalam  tataran implementasi dalam peraturan organik  sebagian  daya  paksanya hilang, sehingga sifat norma Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi
Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 83.
7 Norma  Imperatif  adalah  norma perintah  dan  larangan  yang  dapat  memaksa selain  implementasinya.  sedangkan  norma fakultatif  norma  yang  sifatnya  pelengkap yang sifat pemberlakuannya menggantungkan  pada  adanya  syarat-syarat yang lain.
hukumnya  lebih  bersifat  fakultatif. Khususnya  yang  terkait  dengan  hak- hak  tradisional  masyarakat  hukum adat.  Akibatnya  kewajiban  negara untuk    mengakui  dan  menghormati masyarakat hukum adat tidak memiliki  daya  ikat  yang  kuat, sehingga tidak mudah untuk dijadikan pedoman,  prosedur  dan  mekanisme yang lebih konkrit. 8
Untuk  mendukung  argumentasi di atas penulis mengemukakan ilustrasi  sebagai  perbandingan,  jika suatu kelompok masyarakat mendiami suatu kawasan yang subur, maka  tanah  yang  subur  itu  akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi kelompok masyarakat  setempat.  Adalah  tidak adil  jika  tanah  yang  subur  tersebut yang sudah dikaruniakan Tuhan YME dinikmati  oleh  pihak  lain  karena adanya  suatu  aturan  hukum  yang berpihak pada pihak lain itu. Demikian pula bagi kelompok masyarakat  yang  mendiami  wilayah pesisir  yang  kaya  akan  sumber  daya laut  seperti  ikan,  maka  sudah sepantasnya  sumber  daya  laut  ini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat  pesisir  dan  adalah  suatu ketidak adilan bagi mereka jika justru pihak  lain  yang  menikmati  sumber daya  laut  yang  melimpah  sementara
8 Jawahir Thontowi, at.al, Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Perspektif  Hukum  dan  Keadilan  Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya ,  Pusat  Penelitian  dan Pengkajian  Perkara,  Pengelolaan  Teknologi
mereka  hanya  sebagai  penonton akibat dari suatu aturan hukum.
Berdasarkan pemikiran tersebut, pengakuan Negara terhadap eksistensi  masyarakat  hukum  adat terkait  sumber  daya  alam  tidak konsisten. Melihat besarnya ancaman, ketakutan, dan horor akibat banyaknya hak-hak masyarakat
hukum  adat  yang  masih  banyak dirampas secara utuh oleh pemerintah terutama  dilingkungan  sumber  daya alam  terutama  di  wilayah  pesisir. Berdasarkan  uraian  permasalahan  di atas,  penulis  tertarik  untuk  membuat penelitian  hukum  dengan  judul Perlindungan  Masyarakat  Hukum Adat  di  Wilayah  Pesisir  Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## II. Metode Penelitian
Penelitian  hukum ( legal research ) ini dilakukan  dengan  metode    sesuai karakter  yang  khas  dari  ilmu  hukum ( jurisprudence ) yang berbeda dengan ilmu sosial ( social science ) dan ilmu alam  ( natural  science ).  Metode penelitian  ini  meliputi  pendekatan ( approach )  penentuan  bahan  hukum ( legal  materials )  dan  analisis  kritis
( critical  analysis )  terhadap  bahan hukum yang di dalamnya   terkandung
Informasi  dan  Komunikasi  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  bekerjasama dengan Centre  for  Local  Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012, h. 7.
oleh  pikir  yang  bersifat  penelusuran ( explorative ),  pengkajian  mendalam
( inquiry ) dan penafsiran ( interprestation ).

## PEMBAHASAN
2.1 Legitimasi Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir dari Konstitusi hingga Perda Udang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan  keberadaan  masyarakat hukum adat. Pengakuan atas eksistensi ini perlu dilengkapi dengan pengakuan  dan  perlindungan  atas hak-hak  yang  menyertai  keberadaan masyarakat  hukum  adat.  Tidak  ada eksistensi  tanpa  pemenuhan  hak  dan kebebasan dasar.
Konstruksi pengakuan hak-hak masyarakat  hukum  adat  dalam  UUD NRI 1945 sebagai berikut: Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  NRI  1945 yang  menyatakan  bahwa,  “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam undang-undang”.
Berdasarkan rumusan tersebut maka  ada  4  unsur  yang  harus diperhatikan  sebagai syarat eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia, antara lain:
- Sepanjang masih hidup - Sesuai dengan perkembangan masyarakat -  Prinsip  Negara  kesatuan
Republik Indonesia
-  Yang  diatur  dalam  undang- undang.
Terlepas  dari  berbagai  kritik terhadap  rumusan  pasal  ini,  namun pasal  18  B  ayat  (2)  mengamanatkan bahwa  pengakuan  dan  perlindungan masyarakat  adat  diatur  undang- undang.
Pada Pasal 28I ayat (3) UUD NRI  1945  yang  menyatakan  bahwa, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan
zaman dan peradaban”.  Kedua  pasal  tersebut sebagai dasar konstitusional pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat  hukum  adat.  Pasal  ini, mengatur  hubungan  hukum  antara masyarakat  hukum  adat  dengan negara, serta menjadi landasan konstitusional  bagi  penyelenggara negara, bagaimana seharusnya komunitas  diperlakukan.  Hal  ini adalah  pendektan  HAM  di  mana nampak jelas dalam sistematika UUD 1945 yang meletakkan pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di dalam Bab tentang Hak asasi manusia bersamaan dengan hak yang lainnya.
Pasal  32  Ayat  (1);  Negara memajukan  kebudayaan  nasional
Indonesia  ditengah  peradaban  dunia dengan menjamin
keberadaan masyarakat  dalam  memelihara  dan mengembangkan  nilai  budanyaya. Sementara  dalam  pasal  32  ayat  (2); Negara menghormati dan memelihara bahasa  daerah  sebagai  kekayaan budaya nasional.

## 2.2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau
Kecil Wilayah  lautan  dan  pesisir memiliki  batasan-batasan  yang  tidak dapat dilepaskan dari tujuan penggunaan  dan  pengelolaannya. Membatasi  wilayah  dalam  satuan pengelolaan berguna untuk mengidentifikasi  interaksi  fungsional (seperti aliran materi dan energi) antar komponen  di  dalam  satuan  (sistem) wilayah pengelolaan dan interaksinya dengan wilayah pengelolaan lainnya. Pengetahuan tentang batasan ekologis tersebut menjadi dasar bagi perencanaan dan pengelolaan pembangunan  sumber  daya  wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan. 9
Selanjutnya,  apabila  dilihat dalam  pendekatan  ekologis,  wilayah pesisir  merupakan  kawasan  daratan
9 Rokhmin  Dahuri  dan  Iwan Nugroho, Pembangunan Wilayah: Perspektif
yang masih dipengaruhi oleh proses- proses kelautan seperti pasang surut dan  intrusi  air  laut  dan  kawasan  laut yang masih di pengaruhi oleh proses- proses  daratan,  seperti  sedimentasi dan pencemaran. 10
Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2007  Tentang  Pengelolaan  wilayah Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor  2,  Tambahan Lebaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  5490)  selanjutnya  disingkat UU  PWPPPK  adalah  salah  satu Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan  sumber  daya  alam. Kekayaan  sumber  daya  alam  berupa wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil  dikuasai  dan  dikelola  oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkaitan langsung  antara  sumber  daya  alam dan masyarakat hukum adat memang benar dalam Undang-undang. Apabila dilihat dalam kacamata  yuridis,  wilayah  pesisir sebagaimana  dalam  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan    Daerah-Daerah  Kecil,
didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem  darat dan
Ekonomi,  Sosial  dan  Lingkungan ,  Edisi Revisi, cet. 2, Jakarta: LP3ES, 2012, h. 276.
10 Ibid. Hal. 63.
laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir  merupakan  wilayah  peralihan antara  ekosistem  darat  dan  laut  yang saling  berinteraksi,  di  mana  ke  arah laut  12  mil  dari  garis  pantai  untuk provinsi  dan  sepertiga  dari  wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota  dan  ke  arah  darat batas administrasi kabupaten/kota.
Undang-Undang  Nomor  45 Tahun  2009  tentang  Perikanan  Pasal 6  undang-undang  ini  menyatakan bahwa  pengelolaan  perikanan  untuk kepentingan penangkapan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan Hukum Adat dan
Kearifan  Lokal  serta  memperhatikan peran  serta  masyarakat.  Hak  ulayat Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam.

## 2.3 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Omnibus  law muncul  dari
kebiasan dalam sistem hukum common  law sejak  tahun  1937. 11

## Omnibus law pernah dipraktekkan di
11 Jimly  Asshiddiqie,  UU  Omnibus (Omnibus  Law):  Penyederhanaan  Legislasi dan Kodifikasi Administratif, 2019.  Tersedia on- line https://www.academia.edu/41009264/ UU_TERPADU_Omnibus_Law.
beberapa  negara  seperti  Irlandia,
Kanada, dan Amerika Serikat.
Sebagai  contoh  penerapan  omnibus law  di  Irlandia  telah  berhasil  untuk menghapuskan  3.225  UU  menjadi cukup  satu  UU  saja. 12 Apabila ditelusuri  secara  etimologinya  atau asal  usul  katanya,  omnibus  berasal dari  bahasa  latin  omnis  yang  artinya banyak. Omnibus law ini di Amerika Serikat  lebih  dikenal  dengan  konsep omnibus bill . Menurut Henry
Campbell  Black  dalam  Black's  Law
Dictionary  yang  dimaksud  dengan omnibus  bill adalah  “ In  legislative practice,  a  bill  including  in  one  act various separate and distinct matters, and particularly one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority  to  accept  provisions  which he does not approve or else defeat the whole enactment ”. 13
Latar belakang munculnya ide omnibus law adalah kerumitan untuk berinvestasi  di  Indonesia.  Kerumitan tersebut  muncul  dalam  beberapa  hal yaitu perijinan, perpajakan,
pengadaan  tanah,  dan  aspek  lainnya yang terkait dengan investasi.
Kehadiran  omnibus  law  tersebut diharapkan dapat memudahkan investor  untuk  berinvestasi.  Adapun
12 Rongiyati,  S.  2019.  Menata Regulasi  Pemberdayaan  UMKM  Melalui Omnibus Law. Vol. XI No.23.
13 Black, H.C. Black's Law Dictionary .  St.  Paul  Minn,  West  Publishing Co. 1968.
manfaat  investasi  bagi  negara adalah (1)  mendapatkan  modal  baru  untuk membantu  pemerintah  membangun infrastruktur,  (2)  membuka  lapangan kerja,  (3)  kemajuan  bidang  tertentu, (4) meningkatkan pemasukan negara, dan (5) perlindungan negara.
Omnibus  law menjadi  suatu terobosan dalam upaya menyederhanakan peraturan yang ada di Indonesia. Black (1968) menjelaskan  bahwa omnibus  law berusaha untuk menjadikan keragaman  undang-  undang  menjadi satu  undang-undang  saja.  Asshidiqie menjabarkan bahwa praktek omnibus
law dapat  digunakan  dalam  tiga keadaan  yaitu  undang-undang  yang akan diubah berkaitan secara langsung,  undang-undang  yang  akan diubah tidak berkaitan secara langsung,  dan  undang-undang  yang
akan  dibuah  tidak  berkaitan,  tetapi dalam praktek bersinggungan. 14
Substansi  dari omnibus  law tersebut  nantinya  akan  lintas  sektor bidang  hukum.  Hal  tersebut  jelas bertolak belakang dalam pembentukan  undang-undang  dalam civil law system yang tegas dan rigid substansinya  terbatas  pada  judul
14 Suradinata, V. 2019. Penyusunan Undang  -  Undang  Bidang  Investasi:  Kajian Pembentukan  Omnibus  Law  di  Indonesia. Refleksi  Hukum :  Jurnal  Ilmu  Hukum.
Volume 4 Nomor 1.
15 Jimly  Asshiddiqie,  UU  Omnibus (Omnibus  Law):  Penyederhanaan  Legislasi dan Kodifikasi Administratif, 2019.  Tersedia
undang-  undang  tersebut.  Omnibus law  tersebut  merupakan  format pembentukan  UU  yang  bersifat menyeluruh  dengan  turut  mengatur materi UU lain yang saling berkaitan dengan substansi yang diatur oleh UU yang diubah atau dibentuk. 15 Dengan format  pembentukan  UU  Omnibus ini, pembentukan satu undang- undang dilakukan dengan
mempertimbangkan  semua  materi ketentuan  yang  saling  berkaitan langsung  ataupun  tidak  langsung yang  diatur  dalam  berbagai  undang- undang  lain  secara  sekaligus.  Hal tersebut  juga  ditegaskan  oleh  Mirza Satria  Buana  sebagaimana  dikutip oleh Sulasi Rongiyati bahwa omnibus law dapat dianggap sebagai UU 'Sapu Jagat'  yang  dapat  digunakan  untuk mengganti  beberapa  norma  hukum dalam beberapa UU. 16
Dalam  sistem  hukum civil law ,  konsep  omnibus  law  tersebut belum pernah terdengar karena dalam sistem hukum civil law tersebut lebih mengedepankan  kodifikasi  peraturan untuk  mengatasi  tumpang  tindih  dan parsialnya peraturan yang ada.
Maksud  kodifikasi    menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) adalah (1) himpunan berbagai on- line https://www.academia.edu/41009264/
UU_TERPADU_Omnibus_Law.
16 Rongiyati,  S.  2019.  Menata Regulasi  Pemberdayaan  UMKM  Melalui Omnibus Law. Vol. XI No.23.
peraturan  menjadi  undang-undang;
hal penyusunan kitab undang- undang; (2) penggolongan hukum dan undang-undang  berdasarkan  asas- asas  tertentu  dalam  buku  undang- undang  yang  baku;  (3)  pencatatan norma  yang  telah  dihasilkan  oleh pembakuan  dalam  bentuk  buku  tata bahasa, seperti pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, atau kamus; (4)
pemberian nomor atau lambang pada perkiraan  pos,  jurnal,  faktur,  atau dokumen lain yang berfungsi sebagai alat untuk membedakan pos yang satu dengan  lainnya  yang  termasuk  satu golongan. Kodifikasi tersebut merupakan  sebutan  untuk  hasil  dari suatu  upaya  menghimpun  aturan- aturan  perundang-undangan  dalam satu  kitab  undang-undang.  Upaya untuk menghimpun peraturan tersebut disebut sebagai mengkodifikasi.  Henry  Campbell Black  menyampaikan  bahwa  yang dimaksud  kodifikasi  atau  dalam bahasa  Inggris  disebut codification adalah  “ Process  of  collecting  and arranging  the  laws  of  a  country  or state into a code, i. e., into a complete system  of  positive  law,  scientifically ordered, and promulgated by legislative authority ”. 17
Pengertian  kodifikasi  dalam KBBI  dan  Black's  Law  Dictionary
17 Black, H.C. Black's Law
Dictionary.  St.  Paul  Minn,  West  Publishing Co. 1968.
memiliki  kesamaan  yaitu  kumpulan aturan undang-undang untuk dijadikan  dalam  satu  kitab.  Upaya mengkodifikasi sebatas
mengumpulkan  aturan  perundang- undangan  yang  sudah  ada  untuk dijadikan  dalam  satu  kitab  yang awalnya  tersebar  dalam  beberapa undang- undang selanjutnya dijadikan  dalam  satu  kitab/buku. Adapun contoh hasil upaya kodifikasi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan
Burgelijk  Wetboek  (Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata).  Berbeda halnya  dengan  UU  omnibus  yang akan  menggantikan  banyak  undang- undang  yang  telah  ada.  Undang- undang  yang  saat  ini  telah  ada substansinya dapat diadopsi ke dalam UU  omnibus  dengan  penyesuaian- penyesuaian  atau  di  ganti  dengan substansi  yang  baru.  Sedangkan kodifikasi  sama  sekali  tidak  akan membuat  undang-undang  baru  yang selanjutnya  menggantikan  undang- undang  yang  sudah  ada  melainkan hanya sekedar mengumpulkan berbagai  undang-undang  kedalam satu  kitab  undang-undang  hasil  dari kodifikasi  akan  menjadi  pengganti undang-undang  yang  telah  masuk dalam daftar kodifikasi.
Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa kodifikasi dengan
undang-undang  omnibus  berbeda dimana kodifikasi hanya mengumpulkan aturan undang- undang  yang  sudah  ada  untuk dijadikan dalam satu kitab atau buku. Sedangkan  undang-undang  omnibus tersebut berusaha untuk menggantikan  undang-undang  yang sudah ada dan terjadi tumpang tindih norma  antara  undang-undang  satu dengan  yang  lain.  Kodifikasi  hanya dapat  dilakukan  terhadap  undang- undang yang memiliki muatan norma yang sama bidang hukumnya. Untuk undang-undang  omnibus  tersebut dapat mengumpulkan berbagai macam  undang-undang  yang  terkait dengan topik undang- undang omnibus  yang  akan  dibuat.  Bila ditinjau dari norma hukumnya, upaya kodifikasi  tidak  akan  memunculkan aturan hukum  baru karena kodifikasi hanya  sebatas  mengumpulkan  aturan hukum  yang  telah  ada.  Undang- undang  omnibus  nantinya  dapat memunculkan  aturan  hukum  yang baru lagi dimana aturan hukum yang baru  tersebut  kemungkinan  akan mengganti, memodifikasi, atau menghilangkan  aturan  hukum  yang lama.
UU  Cipta  Kerja  tidak  hanya melihat kerugian dalam hal
perenggutan hak dan jaminan pekerja saja,  tetapi  juga  menyoroti  dampak
18 Tabayyun Pasinringi, Masyarakat Adat Kian Rentan Akibat Omnibus Law UU Cipta Kerja, https://magdalene.co/story/masyarakat-
buruk penerapannya terhadap lingkungan.  Dalam  UU  Cipta  Kerja, dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tidak dihapuskan,  tetapi  terjadi  perubahan dalam ketentuannya, yaitu penyempitan  kategori  warga  yang dapat  melakukan  partisipasi  dalam proses  penyusunan  Amdal.  Dalam Pasal  25  huruf  C  UU  No.  32/2009 tentang Lingkungan Hidup dinyatakan, “Dokumen Amdal memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap
rencana  usaha  dan/atau  kegiatan”.
Sedangkan  dalam  UU  Cipta  Kerja,
ada ketentuan yang berbunyi, “Dokumen  Amdal  memuat  saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena  dampak  langsung  yang relevan  terhadap  rencana  usaha dan/atau kegiatan”.
UU  Cipta  Kerja  mengurangi ruang  gerak  partisipasi  masyarakat. Jika  dulunya  seluruh  lapisan  warga bisa  ikut  berpartisipasi,  sekarang kesempatan  itu  dipersempit  dan hanya  bisa  diakses  oleh  orang-orang yang berada di wilayah yang terkena dampak usaha saja,”. Menurut Asfinawati 18 Ketua Yayasan
Lembaga  Hukum  Indonesia  “Kalau memakai  Omnibus  Law,  yang  boleh protes hanya orang yang ada di sekitar wilayah  bermasalah.  Kita  tidak  bisa
adat-kian-rentan-akibat-omnibus-law-uu- cipta-kerja, diakses 10 Juni 2021.
protes, satu provinsi tidak bisa protes karena  dianggap  bukan  dari  tempat yang menjadi masalah”. Ini melokalisasi perjuangan untuk pelestarian  lingkungan  cukup  di  satu daerah yang kecil. 3.1  Implikasi  UU  Cipta  Kerja Terhadap Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir Bila melihat praktek di beberapa negara yang pernah membuat omnibus law , maka omnibus  law tersebut  diwujudkan dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan  yang  dapat  dipersamakan dalam  konteks  hukum  Indonesia sebagai  undang-undang.  Menurut Edmond Makarim sebagaimana pidatonya dalam acara diskusi alumni organisasi perguruan tinggi negeri se-
Indonesia  pada  6  Februari  2020  di Jakarta  lalu  menyampaikan  bahwa lazimnya omnibus  law dibentuk dalam  undang-undang.  Hal  tersebut tentu  harus  sejalan  dengan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah menjadi Undang-Undang
Nomor  15  Tahun  2019  Tentang Pembentukan  Perundang-undangan. UU  omnibus  tersebut  kedudukannya setara  dengan  UU  yang  lainnya  dan bukan  merupakan  UU  pokok.  UU omnibus ini nantinya akan
19 Direktur  Yayasan  Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),
Asfinawati  dalam  diskusi  daring  bersama
menggantikan  seluruh  atau  sebagian dari ketentuan UU sebelumnya.
Dalam  upaya  membuat  UU omnibus  tersebut,  telah  muncul klaster-klaster atau kelompok undang-undang yang rencananya akan digantikan dengan UU omnibus. Klaster-klaster  yang  akan  dilebur dalam  UU  omnibus  tersebut  terdiri dari: (1) klaster penataan kewenangan;  (2)  klaster  persyaratan investasi; (3) klaster kegiatan berbasis resiko; (4) klaster pendukung ekosistem investasi;  (5)  klaster pembinaan  dan  pengawasan;  (6) klaster sanksi.
Dalam  kenyataannya  masih terdapat  kejanggalan  dalam  proses legislasi UU Cipta Kerja. Kejanggalan pertama yang disampaikan  Asfinawati 19 adalah naskah  RUU  yang  disembunyikan saat pembahasan di pemerintah. Pada saat  RUU  tersebut  dibuat,  sejatinya banyak pihak yang kesulitan mencari naskah  RUU,  namun  tak  kunjung mendapatkan  akses.  Kemudian  yang kedua, bahwa naskah itu disusun oleh Satgas Omnibus Law , isinya ada 127 orang pengusaha yang punya konflik kepentingan.  Dua  temuan  terakhir, Asfinawati  mengatakan  bahwa  draft RUU Ciptaker ini dibuat tanpa suatu kajian atau naskah akademik terlebih dahulu. “Sebenarnya bukan tidak ada naskah  akademik.  Dalam  pengadilan gugatan di PTUN, pemerintah
ILUNI  UI,  Sabtu  (10/10)  (Dok.  Youtube ILUNI UI), Diakses 2 Juni 2021, Pukul 10.00
WIB.
mengakui  bahwa  naskah  akademik dibuat  secara  bersamaan  dengan RUU.  Padahal  UU  12  Tahun  2011 sudah  sangat  ketat  mengatakan naskah  akademis  dulu  diadakan, sebelum dibuatnya RUU”. 20
Permasalahan  yang  timbul dari Omnibus  Law ini  adalah  terkait kedudukan  UU  hasil Omnibus  Law tersebut.  Secara  teori  perundang- undangan  di  Indonesia,  kedudukan
UU   dari   konsep Omnibus   Law
ini   belum   diatur.   Apabila   melihat sistem perundang-undangan di Indonesia, UU hasil konsep Omnibus Law bisa  mengarah  sebagai  “UU Payung”  karena  mengatur  secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Namun demikian, Indonesia tidak menganut UU Payung
karena  posisi  seluruh  UU  adalah sama.
Afdillah  menyatakan  tujuh poin  yang  bisa  memicu  dampak negatif  untuk  sektor  kelautan  dan perikanan  setelah  pengesahan  UU Cipta  Kerja. 21 Pertama,  sentralisasi kewenangan  ke  Pemerintah  Pusat dapat  mengurangi  fungsi  kontrol terhadap  tingkat  eksploitasi  sumber daya  kelautan  dan  perikanan  serta melemahkan  esensi  otonomi  daerah. Contoh  dari  sentralisasi,  adalah kewenangan untuk menetapkan
20 Ibid.
21 M  Ambari,  Kiara  :  UU  Cipta
Karya,  Perampok  Kedaulatan  Masyarakat Pesisir,
Mongabay, Jakarta,
https://www.mongabay.co.id/2020/10/07/kia
potensi  perikanan  yang  sebelumnya berada  pada  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  berpindah  ke  Pemerintah Pusat  yang  dipimpin  oleh  Presiden. Padahal,  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan merupakan lembaga teknis yang mumpuni dan berwenang dalam hal pengelolaan perikanan. UU Cipta Kerja  tidak  memberikan  kepastian siapa atau lembaga apa (dalam ranah
Pemerintah Pusat) yang akan memegang kewenangan ini. 22 Kedua, perizinan disederhanakan  untuk  kepentingan investor  dan  pelaku  usaha  besar. Simplifikasi  perizinan  yang  diatur oleh RUU Cipta Kerja dapat mendorong  ekspansi  usaha  besar- besaran  di  daerah  pesisir  dan  ruang laut  tanpa  mempertimbangkan  daya dukung ekosistem. 23
Ketiga, terdapat indikasi bahwa  operasi  kapal  asing  untuk menangkap  ikan  di  ZEE  Indonesia akan dibuka pasca-RUU Cipta Kerja. RUU  Cipta  Kerja  mempertahankan ketentuan mengenai kapal asing yang ada pada UU Perikanan, tetapi. Selain itu, RUU Cipta Kerja menghapuskan kewajiban  penggunaan  anak  buah kapal  (ABK)  Indonesia  sebanyak  70 persen  per  kapal  dalam  satu  kapal ikan  asing  yang  menangkap  di  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. “Padahal,  sumber  daya  perikanan  di
ra-uu-cipta-karya-perampok-kedaulatan- masyarakat-pesisir/,  diakses  2  Juni  2021, Pukul 11.00 WIB.
22 Ibid
23 Ibid.
Indonesia  seharusnya  diperuntukkan bagi kesejahteraan
masyarakat
Indonesia  sebagai  amanat  dari  Pasal 33 (3) UUD 1945”. 24 Kemudian, Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup  (WALHI)  Nasional  Edo Rakhman menambahkan, poin keempat yang menjadi sorotan KORAL  adalah  perubahan  sistem perizinan menjadi pendekatan berbasis risiko ( risk-based approach ) yang tidak didukung dengan penentuan kelembagaan dan metodologi yang jelas dan kredibel. 25 Kelima,  penghapusan  Komisi Nasional  Pengkajian  Sumber  Daya
Ikan  (Komnas  KAJISKAN)  yang mereduksi peran sains dalam pertimbangan  perumusan  kebijakan. Komnas KAJISKAN merupakan lembaga independen yang berwenang mengkaji potensi perikanan di
Indonesia  secara  ilmiah.  KORAL melihat,  tanpa  lembaga  tersebut penentuan  potensi  dapat  diintervensi oleh  kepentingan  politik  dan  hasil kajian  tidak  kredibel.  Akibatnya, pengelolaan dan eksploitasi perikanan berlebih akan semakin tidak terkendali. “Padahal saat ini pemerintah melalui Kepmen-KP 50/2017 menyatakan bahwa sebagian
24 Pasal 33 (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25 M  Ambari,  Kiara  :  UU  Cipta Karya,  Perampok  Kedaulatan  Masyarakat Pesisir,
Mongabay,
Jakarta,
perikanan  utama  Indonesia  telah mengalami overfishing ”.
Ocean Progam Manager EcoNusa Wiro Wirani mengungkapkan,  poin  keenam  yang menjadi  sorotan  KORAL  adalah perubahan definisi nelayan kecil yang tidak  lagi  membatasi  ukuran  kapal dapat  mengurangi  esensi affirmative action terhadap nelayan kecil. “Dengan  definisi  yang  tidak  jelas, nelayan-nelayan yang sekarang tidak tergolong  sebagai  nelayan  kecil nantinya  bisa  mencuri  keuntungan yang  awalnya  menjadi  hak  nelayan kecil”.  Contohnya  adalah  subsidi nelayan kecil, dan area tangkap dekat pantai  yang  bisa  dicuri  oleh  nelayan yang sekarang tidak tergolong nelayan  kecil.  Kemudian,  kebijakan penghapusan  ukuran  kapal  juga  bisa menjadi  indikator  definisi  nelayan kecil  menciptakan  persaingan  yang tidak adil.
Ketujuh,  RUU  Cipta  Kerja meminimalisir partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan pemanfaatan pesisir. Pelibatan masyarakat  dibatasi  pada  tahap penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dibatasi, dan Komisi Penilai AMDAL yang bersifat multi-stakeholder dihapuskan. “Implikasinya,
https://www.mongabay.co.id/2020/10/07/kia ra-uu-cipta-karya-perampok-kedaulatan- masyarakat-pesisir/,  diakses  2  Juni  2021, Pukul 1.00 WIB.
pemanfaatan  wilayah  pesisir  dapat mengesampingkan
pertimbangan nasib  masyarakat  yang  bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir”.
Kemudian  terkait  perizinan perikanan  yang  disederhanakan  dan meniadakan peran Pemerintah Daerah dengan alasan kemudahan, itu mempertegas  bahwa  UU  tersebut sangat  pro  kepada  investor.  Padahal,
pengelolaan  pesisir  dan  perikanan selama ini mengusung prinsip desentralisasi,  dengan  mendekatkan pengelolaan kepada rakyat.
Abdi  Suhufan  menilai  bahwa untuk  melaksanakan  pengelolaan pesisir  dan  perikanan  itu  diperlukan alat manajemen dengan kontrol yang ketat. 26 Akan tetapi, perangkat tersebut sudah tidak dipertimbangkan lagi  dengan  adanya  UU  Cipta  Kerja.
“Sehingga dikhawatirkan akan terjadi ekslpoitasi  SDI  (sumber  daya  ikan) secara bablas dan tanpa kontrol”.
Terakhir, yang kedelapan kelemahan  dari  UU  Cipta  Kerja adalah  berkaitan  dengan  pidana perikanan  bagi  korporasi.  Padahal,
substansi  tersebut  menjadi  bentuk tanggung jawab Negara dalam penanggulangan  penangkapan  ikan secara  ilegal,  tidak  terlaporkan,  dan tidak sesuai regulasi (IUUF).
26 Ibid .
27 Herlambang  P.  Wiratraman, Seriuskah  Pemerintah  Melindungi  Hak
Masyarakat Adat dan Lingkungan? (Tantangan Legalisme Otokratik di Indonesia),  dalam  webinar  yang  diadakan
Menurut Herlambang P.
Wiratraman,  dosen  FH  Universitas
Airlangga  menilai  bahwa  Indonesia telah dihinggapi sesuatu yang dinamakan sebagai ‘legalisme otokratis’. 27 Pada dasarnya, legalisme  otokratis  merupakan  suatu keadaan di mana rezim pemerintahan menunjukkan  fitur  demokratis  dan otoriter secara bersamaan. Salah satu elemen  kunci  yang  menandakan bahwa  terdapat  rezim  legalisme otokratis  adalah  disusunnya  undang- undang yang dibungkus oleh klausula-klausula yang memberdayakan kesejahteraan
masyarakat,  namun  terdapat  aspek- aspek  otokratis  yang  terkubur  disitu. “Dan itulah yang sedang terjadi pada UU Ciptaker. Narasi-narasi bahwa ini untuk mendongkrak lapangan pekerjaan seringkali inkonsisten dengan ditemukannya berbagai pelemahan hak-hak fundamental yang sebelumnya sudah diatur oleh hukum. Entah  itu  dari  hak  lingkungan  hidup maupun hak pekerja”. 28
Legalisme Otokratik, tiga elemen kunci (Corrales, 2015): 29
1) Penggunaan  undang-undang otokratis  melibatkan  partai yang  berkuasa,  dominasi  di legislatif,  membuat  undang-
oleh Human Rights Law Studies (HRLS) pada Sabtu  sore  (21/11/2020),  h.  2.  Webinar  ini mengupas  tema  “Masyarakat  Adat  dan Lingkungan  Hidup  dalam  Himpitan  UU Cipta Kerja”.
28 Ibid .
29 Ibid .
undang melayani kuasa eksekutif.  Aspek  otokratis terkubur  di  antara  klausul yang tampaknya memberdayakan warga negara,  tetapi  klausul  yang diserahkan  pada  eksekutif jauh lebih banyak dan membuat undang-undang begitu otokratis. 2) Penyalahgunaan hukum
(kesewenang-wenangan):
tidak konsisten dan bias. 3) Non-penggunaan hukum, secara  paradoks  melibatkan ketergantungan pada ilegalitas. Undang-Undang  Cipta  Kerja juga memudahkan investasi, Menurut Herlambang P. Wiratraman: 30
1) Masifnya laju perusakan lingkungan, eksploitasi sumberdaya alam.
2) Sistematiknya  penyingkiran hak-hak masyarakat adat.
3) Korporatisme negara
melayani pemodal / investor.
Secara      teori      peraturan perundang-undangan,  akan      timbul permasalahan   terkait kedudukannya dan hal ini harus diberikan legitimasi dengan  merevisi  UU  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan
30 Herlambang  P.  Wiratraman,
Seriuskah  Pemerintah  Melindungi  Hak Masyarakat Adat dan Lingkungan? (Tantangan Legalisme Otokratik di
Indonesia),  dalam  webinar  yang  diadakan oleh Human Rights Law Studies (HRLS) pada Sabtu  sore  (21/11/2020),  h.  10.  Webinar  ini
Peraturan
Perundang-undangan.
Apabila  UU  Nomor  12  Tahun  2011 tidak direvisi, harus dilihat bagaimana isi  ketentuan  di  dalam  UU  Payung tersebut,  apakah  bersifat  umum  atau lengkap  seperti  UU  biasa.  Apabila bersifat  umum,  maka  tidak  semua ketentuan dilakukan pencabutan, namun  yang  dicabut  hanya  yang bertentangan  saja.  Ketentuan  yang bersifat  umum  akan  menimbulkan permasalahan  apabila  dibenturkan dengan asas lex spesialis derogat legi generalis (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum), karenanya perlu diatur dalam hierarki  perundang-undangan  perihal kedudukannya. 31

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di atas, maka dapat disimpulkan berikut ini:
Ketentuan  Pasal  18  B  ayat  (2)  UUD 1945  diperkuat  dengan  ketentuan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas  budaya  dari  masyarakat tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain  ada  beberapa  undang-undang sektoral  yang  memberikan  jaminan hak-hak  masyarakat  hukum  adat. Kemudian pada lingkup internasional
mengupas  tema  “Masyarakat  Adat  dan Lingkungan  Hidup  dalam  Himpitan  UU Cipta Kerja”.
31 Ibid.
hingga nasional,  Dengan konsep hak menguasai  Negara  atas  sumber  daya alam,  maka  Negara  berwenang mengatur pemanfaatan dan distribusi melalui  instrument  Undang-Undang sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan  terwujud.  Untuk  itu hukum  yang  dikehendaki  adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat yang termasuk masyarakat  hukum  adat  di  wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Hukum adalah dasar memberi petunjuk  bagi  semua  aspek  kegiatan kemasyarakatan,  kebangsaan  dan kenegaraan  rakyat  indonesia  baik dalam  kehidupan  politik,  ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, maupun dalam kehidupan hukum dalam arti sempit sebagaimana  kita  artikan  sehari-hari sehingga dapat tercapai keadilan bagi seluruh  masyarakat.  Perlindungan kontitusional  Masyarakat  Hukum Adat  di  wilayah  pesisir  belum terwujud,  hal  ini  terjadi  akibat konsekuensi dari ketidakjelasan
pengelolaan  tenurial.  Salah  satunya disebabkan  oleh  instrumen  hukum yang tidak memihak pada pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, contohnya pada UU Cipta Kerja yang belum memihak kepada Perlindungan Masyarakat  Adat  di  Wilayah  Pesisir dan pulau-pulau kecil.
3.2 SARAN Dengan  adanya  fakta-fakta tersebut
menunjukan perlu
dilakukannya  Uji  Materiil  UU  Cipta Kerja  terhadap  UUD  1945  di Mahkamah Konstitusi. Agar
Masyarakat  Hukum  Adat  di  wilayah pesisisr  mendapatkan  keberpihakan hukum terhadap untuk memanfaatkan konsep  pluralisme  hukum  dipahami sebagai  situasi  di  mana  arena  sosial tidak hanya di isi oleh hukum negara, tetapi juga di penuhi dengan berbagai sistem normatif yang dapat menimbulkan harmoni.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku, Artikel, Makalah, Tesis, dan
Disertasi
Andi Hamzah, Jur, Penegakan Hukum  Lingkungan ,  Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
Azhari, Negara  Hukum  Indonesia, Analisis  Yuridis  Normatif tentang Unsur-unsurnya , UI Press, Jakarta, 1995. Baso, Ari “Revitalisasi Pemberdayaan  Masyarakat
Pesisir  Bagi  Kesejahteraan Nelayan”, dalam Andi Iqbal burhanudin, M. Nasir Nesa, Andi  Niarti  Ningsih  (ed), Membangun  Sumber  Daya Kelautan  Indonesia,  IPB Press, Bogor, 2013.
Bethan,  Syamsyuharya, Penerapan Prinsip  Hukum  Pelestarian Fungsi  Lingkungan  Hidup dalam  Aktivitas  Industri Nasional ,  Sebuah  Upaya Penyelamatan  Lingkungan
Hidup dan Kehidupan Antar Generasi, Alumni, Bandung, 2008. Bruggink,  J.J, Rechsreflecties ,  alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya  Bakti,  Bandung,
1996.
Copoch, JT & CB Wilson, Environmental Quality With Emphasis On Urban Problem , New York, 1974. Dahuri,  Rokmin  dkk .  Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir  dan  Lautan  Secara
Terpadu , Pradnya Paramita, Jakarta, 1996. Deni,  Ruchyat, Bahari  Nusantara Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional ,  The  Media  of Social and Cultural Communication (MSCC), Jakarta 2009. Dirdjosisworo, Soedjono , Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri , Alumni, Bandung, 1983. Gatot, R.M, P.Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 1991. Hadikusuma,  Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia ,  Mandar  Maju, Bandung, 1992. Hadjon,  Philipus  M, Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  di
Indonesia ,  Sebuah  Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum  dan  Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. ______, Ide  Negara  Hukum  dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , Makalah Simposium tentang  Politik,  Hak  Asasi dan  Pembangunan  Hukum, Makalah  disampaikan  pada dalam  rangka  Dies  Natalis XL/Lustrum Universitas Airlangga 3 Nopember 1994.
Hamzah,  A, Penegakan  Hukum
Lingkungan ,  Saptha  Artha Jaya. Jakarta. 1997.
Haradjasoemantri,  Koesnadi, Hukum Tata  Lingkungan ,  Gadjah Mada University, Yogyakarta.
Harjono, Transformasi  Demokrasi , Sekretariat  Jenderal  dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009. Hartini,  Sri,  Setiajeng  Kadarsih,  dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian  di  Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Jawahir  Thontowi,  at.al, Aktualisasi Masyarakat  Hukum  Adat (MHA)  Perspektif  Hukum dan Keadilan Terkait dengan  Status  MHA  dan Hak-hak Konstitusionalnya , Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi  dan  Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama  dengan  Centre for Local Development Studies  (CLDS)  Fakultas Hukum  Universitas  Islam Indonesia, 2012. Kusnadi, Moh dan Ibrahim Harmaily, Pengantar Hukum Tata Negara  Indonesia ,  Pusat
Studi  Hukum  Tata  Negara,
Jakarta,1988.
Marzuki,  Peter  Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta,  2008  h.  305,  yang menyatakan  bahwa  “dalam rangka menemukan keadilan,  para  yuris  dan lembaga-lembaga  yudisial maupun quasi-judisial merujuk  kepada  sumber- sumber tersebut. Dari sumber-sumber  itu,  yang menjadi  rujukan  pertama dalam  tradisi  civil  law adalah peraturan perundang-undangan”.
______,  Penelitian  Hukum,  Prenada Media  Group,  Cetakan  Ke- 7, November 2011.
P Soemartono, Gatot, Hukum Lingkungan Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta,
1996. Rato,  Dominikus, Filsafat  Hukum, Mencari,  Menemukan  dan Memahami Hukum , LaksBang Justitia, Surabaya, 2011. Rato, Dominikus, Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat, Memahami  Hukum Adat Di Indonesia , LaksBang PRESindo, Yogyakarta, 2011, (selanjutnya Dominikus Rato II). Redi,  Ahmad,  Hukum  Sumber  Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2014.
Ristanto, Gatot, Penataan Hukum dan Pemberdayaan  Masyarakat Sebagai  Upaya  Pelestarian
Lingkungan Hidup,Makalah Kuliah Umum Bagaian Ilmu Hukum  Fakultas  Hukum Unisba, Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat Kementrian Lingkungan Hidup, Bandung, 2005. Silalahi,  Daud, Hukum  Lingkungan Dalam  Sistem  Penegakan Hukum Lingkungan
Indonesia . Bandung. Alumni. 1992. Soejono, Kejahatan  &  Penegakan Hukum Di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 1994. Sudjana, Eggi, Menggugat Komprador Lingkungan Hidup , Khairul Bayan Press, Jakarta, 2006. Sumarwoto, Otto, Ekologi , Lingkungan Hidup dan
Pembangunan ,  Djambatan, Jakarta, 1997. Suseno,  Frans  Magnis, Etika  Politik Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan  Modern ,  PT Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 2001. Thontowi, Jawahir, Pengaturan Masyarakat  Hukum  Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya ,  Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.10.No 1
(2015).
W.  Bedner,  Adriaan  et.  al, Kajian
Socio-Legal ,
Pustaka Larasan, Denpasar, 2012. Wingjodipuro,  Surojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat , Toko Gunung Mas, Jakarta, 1982.

## Jurnal Ilmiah
Safa’at,  Rachmad,  Dwi  Yono,  2017, Pengabaian  Hak  Nelayan
Tradisional Masyarakat
Hukum  Adat  dalam  Politik
Perundang-Undangan Pengelolaan  Sumber  Daya
Pesisir ,  Arena  Hukum,  Vol 10, No 1.
Perbawati,  Candra,  Candra,  dalam penelitian berjudul “Tanggung  Jawab  Negara dalam  Perlindungan  Hak Ulayat  Laut  Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan  Pesisir  Pantai”, dalam Discussion  Paper. AURA PUBLISHING , Februari 2019. Rongiyati, S. 2019. Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. Vol. XI No.23. Suradinata,  V.  2019.  Penyusunan Undang  -  Undang  Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 Nomor 1. Thontowi, Jawahir, 2015, Pengaturan Masyarakat  Hukum  Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya, Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.10.No 1.

## Website
Direktur  Yayasan  Lembaga  Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),
Asfinawati  dalam  diskusi daring  bersama  ILUNI  UI, Sabtu (10/10) (Dok. Youtube ILUNI UI), Diakses  2  Juni  2021,  Pukul 10.00 WIB. Herlambang P. Wiratraman, Seriuskah Pemerintah Melindungi Hak Masyarakat Adat dan Lingkungan? (Tantangan Legalisme Otokratik di Indonesia),  dalam  webinar yang  diadakan  oleh  Human Rights Law Studies (HRLS) pada Sabtu sore (21/11/2020), h. 10. Webinar ini mengupas tema “Masyarakat Adat dan Lingkungan  Hidup  dalam
Himpitan UU Cipta Kerja”.
Jimly  Asshiddiqie,  UU  Omnibus (Omnibus Law): Penyederhanaan  Legislasi dan Kodifikasi Administratif, 2019. Tersedia on- line https://www.academia.edu/ 41009264/ UU_TERPADU_Omnibus_ Law. M  Ambari, Kiara :  UU  Cipta Karya, Perampok Kedaulatan Masyarakat Pesisir, Mongabay, Jakarta, https://www.mongabay.co.i
d/2020/10/07/kiara-uu- cipta-karya-perampok-
kedaulatan-masyarakat-
pesisir/, diakses 2 Juni 2021, Pukul 11.00 WIB.