PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN TERNAK (Studi Putusan No.1/Pid.Pra/2019.Pn.Lsm)
[Ferdy Saputra] 1
[Ramaniatun] 2
[Phoenna Ath Thariq] 3
[Dara Quthni Effida] 4
1 [Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh]
1 [ferdy@unimal.ac.id]
2 [Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh] 2 [ramaniatun.170510163@mhs.unimal.ac.id]
3 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
3 [phoennaaththariq@utu.ac.id]
4 [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]
4 [daraquthnieffida@utu.ac.id]

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  application  of  material  criminal  law  to corruption  in  the  livestock  budget  in  the  case  of  Decision  Number 1/Pid.Pra/2019.Pn.Lsm, and to find out how judges consider in making decisions on corruption in the livestock budget in Decision Number 1 /Pid.Pre/2019.Pn.Lsm. This  research  uses  descriptive  normative  legal  research  method.  Sources  of primary  and  secondary  legal  materials,  data  collection  techniques  are  library research, analysis of legal materials used is qualitative analysis. The scope of this research only focuses on the application of the law to corruption in the livestock budget in case number1 /Pid.Pre/2019.Pn.Lsm. This Research does not represent cases of corruption in the livestock budget elsewhere in Indonesia. The results of the study found that the application  of material  criminal law to perpetrators of livestock budget corruption in the case of decision number
1/Pid.Pra/2019.Pn.Lsm  that  in  its  pretrial  development  the  arrangement  was regulated  in  Article  1  number  10  Jo.  Article  77  of  the  Criminal  Procedure  Code, often law enforcement officers are not serious in achieving material truth so that
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar
Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
the person concerned does not get real legal protection from the state. For this reason,  these  developments  can  be  accommodated  through  whether  or  not  the determination  of  the  suspect  is  legal  and  whether  or  not  the  confiscation  has been  recognized  as  a  pretrial  area  of  authority,  thereby  minimizing  arbitrary treatment by law enforcement officials. It is recommended that law enforcement officers, both prosecutors, lawyers and judges, must have good legal knowledge, especially regarding the criminal law of corruption. If his actions are based on the proper application of criminal law from law enforcement, a sense of justice can be felt by everyone.
Keywords : Application Of Law On Criminal Acts Of Livestock Budget Corruption
Received: 1 September 2022       Revised: 20 Oktober 2022        Available Online: 28 Oktober 2022

## 1. PENDAHULUAN
Korupsi merupakan tindakan yang dapat merugikan Negara baik secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Sejarah  membuktikan  bahwa  hampir  tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan bahwa pengertian korupsi  selalu  berkembang  dan  berubah  sesuai  dengan  perubahan  zaman. Istilah korupsi berasal dari perkataan latin coruptio atau corruptus 1 yang berarti kerusakan  atau  kebobrokan.  Disamping  itu  diberbagai  Negara,  dipakai  juga untuk  menunjukkan  keadaan  dan  perbuatan  yang  busuk.  Korupsi  juga  banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang dibidang keuangan.
Salah  satu  tindak  pidana  yang  selalu  menjadi  sorotan  di  Indonesia adalah  masalah  korupsi.  Korupsi  bukanlah  hal  yang  asing  lagi  di  Negeri  ini. Korupsi Indonesia bahkan sudah tergolong extra ordinary crime atau kejahatan luar  biasa  karena  telah  merusak,  tidak  saja  keuangan  Negara  dan  potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik dan tatanan hukum keamanan Indonesia. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam  berbagai  modus  operandi  dan  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja,  dari berbagai strata dan ekonomi. 2
Pasal  2  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau perekonomian  Negara.  Selanjutnya  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  jo.  Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2001  juga  menjelaskan  Tentang Perilaku Koruptif Melalui Penyalahgunaan Wewenang. 3
Adanya  Undang-Undang  Pemerantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU
1 Deni RM, 1994, Penerpan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6
2 Ermansjah Djaja, 20. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13
3 Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Korupsi Aspek Internasional, Manda Maju, Bandung, hlm.
PTPK)  menjadi  harapan  bagi  bangsa  Indonesia  dalam  memberantas  korupsi, namun,  pemberantasan  korupsi  tetap  mengalami  kesulitan,  langkah-langkah pemberantasan  masih  tersendat-sendat  sampai  sekarang.  Korupsi  sudah merupakan penyakit kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat  ini  yang  menyebar  keseluruh  sektor  pemerintah  bahkan  sampai  ke perusahaan-perusahaan swasta. 4
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  delik  khusus  yang  diatur  secara tersendiri  didalam  kitab  Undang-Undang  hukum  pidana.  Didalam  proses penanganan  kasus  korupsi  berlaku  prinsip  yang  diutamakan  atau  didahulukan proses penyelesaian nya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  menyatakan  bahwa penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  disidang  Pengadilan  dalam  perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.
Dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini,  mungkin  kata  dana  bantuan sosial  kemudian  disingkat  dana bansos sering  terdengar  baik  melalui  media maupun berita diberbagai  tempat.  Bantuan  sosial  tersebut  menjadi  salah  satu jenis  belanja  daerah  yang  menarik  perhatian  banyak  pihak,  bukan  saja masyarakat atau kelompok masyarakat tetapi juga pemerintah, anggota dewan perwakilan  rakyat  daerah  ,  bupati,  gubernur,  walikota  yang  berkepentingan dengan bansos ,  dengan  demikian  rekening bansos memiliki  resiko  yang cukup tinggi  untuk  disalahgunakan.  Perihal  dana bansos, dalam  Pasal  1  angka  15 peraturan  menteri  dalam  Negeri  yang  disingkat  Pemendagri  Nomor  32  Tahun 2011 dana bansos dana hibah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bansos adalah  “pemberian  bantuan  uang/barang  dari  pemerintah  daerah  kepada individu,  keluarga,    kelompok  dan/atau  masyarakat  yang  sifatnya  tidak  secara terus  menerus  dan  selektif  yang  bertujuan  untuk  melindungi  dan  terjadinya resiko sosial. 5
Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu direktur CV. Bireun Vision yang ditetapkan  sebagai  tersangka  dalam  kasus  pengadaan  hewan  ternak  di pemerintahan  Lhokseumawe.  Penyaluran  bantuan  ternak  yang  disalurkan melalui  dinas  kelautan  perikanan  dan  pertanian  Kota  Lhokseumawe  dengan anggaran  14,5  milyar  yang  bersumber  dari  APBK  tahun  2014,  mengakibatkan kerugian  Negarasebesar  8.168  milyar  lebih. 6 Kasus  dugaan  korupsi  yang berawal  ketika  dinas  kelautan,  perikanan  dan  pertanian  Kota  Lhokseumawe melakukan  pengadaan  ternak,  kemudian  hewan  ternak  berupa  sapi  tersebut dibagikan kepada puluhan kelompok masyarakat. Namun akhir 2015 ditemukan
4 Azharul  Nugraha  Putra  Patarusi,  2017,  Tinjauan      Yuridis  Terhadap  Tindak    Pidana  Korupsi, Skripsi , Universitas Hasanuddin Makassar.
5 Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  tahun  2011  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Yang Bersumber Dari APBD, Pasal 1 Angka 15.
6 Masriadi,”
Tersangka Korupsi
Pengadaan Sapi Https://amp.Kompas.com/regional/read/2019/ 07/24/13170831/kontraktor-Pengadaan-sapi-jadi- Tersangka-Kasus-Korupsi-Di-Lhokseumawe, 2/2/2021.
data yang menunjukkan pengadaan ternak tersebut diduga fiktif . 7
Dalam kasus ini tersangka merupakan badan hukum perdata berbentuk dalam  kapasitasnya  selaku  direktur  CV.  Bireun  Vision    yang    didirikan berdasarkan  akta  pendirian  (perseroan  komanditer)  Nomor  08  tanggal  10 desember  2010  yang  dibuat  oleh  notaris  Tarmizi,  S.H.,  Sp.N  di  Lhokseumawe, dengan  maksud  menjalankan  usahanya  sesuai  dengan  peraturan  Perundang- Undangan yang  berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum  dan  hak  asasi  manusia  republik  Indonesia.  Namun  karena  perusahaan tersangka tidak berjalan dengan mestinya karena sulit mendapatkan pekerjaan di instansi pemerintahan, sehingga pada Tahun 2013 dan 2014 perusahaannya dikelola/dijalankan oleh orang M.Thaib alias Suhu, tetapi terdakwa tidak pernah memberi  izin atau  kuasa  direksi  kepadanya  dan semua  administrasi  pekerjaan tetap disampaikan kepada tersangka dan tersangka pula yang menandatangani seluruh  dokumen  berkaitan  dengan  pekerjaan  perusahaan  tersangka. Kemudian,  pada  awal  bulan  januari  Tahun  2018  tersangka  terkejut    melihat berita  di  media  cetak  serambi  Indonesia  bahwa  perusahaan  tersangka  masuk sebagai  salah  satu  perusahaan  dari  ratusan  perusahaan  lain  yang melakukan pekerjaan fiktif penyaluran  bantuan  ternak  yang  disalurkan  pemerintah  Kota Lhokseumawe kepada kelompok ternak yang disalurkan melalui dinas kelautan, perikanan  dan  perternakan  Kota  Lhokseumawe.  Bahwa  atas  hal  tersebut tersangka  menanyakan  kepada  abang  kandung  apakah  ada  orang  yang meminjam/menggunakan  profil  perusahaan  tersangka  CV.  Bireun  Vision, kemudian pada  Tahun  2014  abang  kandung  tersangka  ingat  bahwa  ada orang yang  meminta  profil  perusahaan  tersangka  CV.  Bireun  Vision  padanya,  beliau tidak  memberikan  dan  menyuruh  untuk  meminta  langsung  kepada  pemilik perusahaan.
Berselang seminggu kemudian abang kandung tersangka yang bernama Maimun  tersebut  memanggil  tersangka  kerumahnya  dan  mengatakan  bahwa benar  yang  bernama  Mahindra  telah  mengambil  profil  perusahaannya  untuk digunakan dalam proyek fiktif. Terdakwa Edi Saputra selaku direktur CV. Bireun Vision  mengaku  tidak  pernah  meminjamkan  perusahaan  kepada  Mahindra serta  tidak  pernah  memberi  izin  kepada  Mahindra  untuk  meminjamkan perusahaannya kepada orang lain.
Pada  prinsipnya  tersangka  tidak  pernah  memberikan  kuasa  kepada pidak  yang  meminjam  atau  terlibat  dalam  kegiatan  dan  pihak  yang  terlibat dalam kegiatan pengadaan tidak tercatat dalam akta pendirian perusahaan Cv. Bireun Vision sebagaimana juga diatur didalam Pasal 5 dan Pasal 6  serta  Pasal 18  Pepres  Nomor  54  Tahun  2010  beserta  perubahannya  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah.  Sehingga  peran  Mahindra  sebagai  “ dader ”  aktif sangatlah  jelas,  yang  secara  sengaja  mengambil  dan  menggunakan  dokumen perusahaan  terdakwa  secara  tanpa  hak/tanpa  seizin  tersangka  dan
7 M.haris Setiady  Agus,  http://m.antaranews.com/berita/974470/polisi-tetapkan-tersangka- korupsi -pengadaan- ternak-di-Lhokseumawe, 02/02/2021
memalsukan  tanda  tangan  tersangka  terkait  dengan  seluruh  proses pelaksanaan  teknis  sebagaimana  perjanjian  kontrak  kerja  telah  diperjanjikan, sehingga  mengakibatkan  kerugian  keuangan  atau  perekonomian  Negara  yang dimaksud  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Undang-Undang PTPK).
Direktur  CV.  Bireun  Vision  yang  ditetapkan  sebagai  tersangka  dalam kasus  pengadaan  hewan  ternak  di  pemerintahan  Lhokseumawe.  Penyaluran bantuan ternak yang disalurkan melalui dinas kelautan perikanan dan pertanian Kota  Lhokseumawe  dengan  anggaran  14,5  milyar  yang  bersumber  dari  APBK tahun 2014, mengakibatkan kerugian Negara sebesar 8.168 milyar  lebih. Kasus dugaan  korupsi  yang  berawal  ketika  dinas  kelautan,  perikanan  dan  pertanian Kota  Lhokseumawe  melakukan  pengadaan  ternak,  kemudian  hewan  ternak berupa sapi tersebut dibagikan kepada puluhan kelompok masyarakat. Namun akhir  2015  ditemukan  data  yang  menunjukkan  pengadaan  ternak  tersebut diduga fiktif .
Dalam kasus ini tersangka merupakan badan hukum perdata berbentuk dalam  kapasitasnya  selaku  direktur  CV.  Bireun  Vision  yang    didirikan berdasarkan  akta  pendirian  (perseroan  komanditer)  Nomor  08  tanggal  10 Desember  2010  yang dibuat  oleh  notaris  Tarmizi,  S.H.,  Sp.N  di  Lhokseumawe, dengan  maksud  menjalankan  usahanya  sesuai  dengan  peraturan  Perundang- Undangan yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum  dan  hak  asasi  manusia  republik  Indonesia.  Namun  karena  perusahaan tersangka tidak berjalan dengan mestinya karena sulit mendapatkan pekerjaan di instansi pemerintahan, sehingga pada Tahun 2013 dan 2014 perusahaannya dikelola/dijalankan  oleh  orang  M.Thaib  alias  Suhu,  tetapi  terdakwa  tidak pernah  memberi  izin  atau  kuasa  direksi  kepadanya  dan  semua  administrasi pekerjaan  tetap  disampaikan  kepada  tersangka  dan  tersangka  pula  yang menandatangani  seluruh  dokumen  berkaitan  dengan  pekerjaan  perusahaan tersangka.
Pada awal bulan januari Tahun 2018 tersangka terkejut  melihat berita di media cetak serambi Indonesia bahwa perusahaan tersangka masuk sebagai salah satu perusahaan dari ratusan perusahaan lain yang melakukan pekerjaan fiktif penyaluran  bantuan  ternak  yang  disalurkan  pemerintah  Kota Lhokseumawe kepada kelompok ternak yang disalurkan melalui dinas kelautan, perikanan  dan  perternakan  Kota  Lhokseumawe.  Bahwa  atas  hal  tersebut tersangka  menanyakan  kepada  abang  kandung  apakah  ada  orang  yang meminjam/menggunakan  profil  perusahaan  tersangka  CV.  Bireun  Vision, kemudian  pada  Tahun  2014  abang  kandung  tersangka  ingat bahwa  ada  orang yang  meminta  profil  perusahaan  tersangka  CV.  Bireun  Vision  padanya,  beliau tidak  memberikan  dan  menyuruh  untuk  meminta  langsung  kepada  pemilik perusahaan.
Berselang seminggu kemudian abang kandung tersangka yang bernama Maimun  tersebut  memanggil  tersangka  kerumahnya  dan  mengatakan  bahwa benar  yang  bernama  Mahindra  telah  mengambil  profil  perusahaannya  untuk digunakan dalam proyek fiktif. Terdakwa Edi Saputra selaku direktur CV. Bireun Vision  mengaku  tidak  pernah  meminjamkan  perusahaan  kepada  Mahindra serta  tidak  pernah  memberi  izin  kepada  Mahindra  untuk  meminjamkan perusahaannya  kepada  orang  lain.  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum (rechtsstaat )  dimana  hukum  pada  hakekatnya  bertujuan  untuk    hidup berdampingan  secara  damai  yaitu  keselarasan  antara  ketertiban  dan ketentraman. 8 Indonesia adalah negara hukum yang ditetapkan dalam pasal 1 ayat  (3)  UUD  1945,  sehingga  segala  sesuatu  memiliki  undang-undang  yang mengaturnya. 9 Tidak  hanya  regulasi,  tetapi  hukum  juga  memberikan  manfaat dan  perlindungan  kepada  masyarakat.  Negara  hukum  itu  sendiri  didasarkan pada  hukum  yang  menjamin  keadilan  bagi  seluruh  warga  negara.  Untuk Indonesia  sebagai  negara  hukum  dipatokkan  dari  nilai-nilai  Pancasila  yang termasuk dalam sudut pandang hidup bangsa dan segala sumber hukum.
Perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  telah dilanggar  oleh  orang  lain,  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat agar    dapat  menikmati  semua  hak  yang  diberikan  oleh  hukum,  selain  itu perlindungan  hukum  adalah  sumber  daya  yang  harus  disediakan  oleh  hukum beserta  aparat  penegak  hukum  untuk  mendapatkan  rasa  aman,  baik  mental maupun fisik, dari gangguan dan  ancaman dari salah satu pihak. 10
Perlindungan  hukum  merupakan  penyempitan  dari  pengertian perlindungan,  dalam  hal  ini  hanya  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum juga berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban, yang dalam hal ini disebabkan manusia  sebagai  subjek  hukum  dalam  berhubungan  dengan    manusia  lain  dan lingkungannya.  Sebagai  subjek  hukum,  orang  mempunyai  hak  dan  kewajiban untuk  melakukan  perbuatan  hukum. 11 Pada  dasarnya  setiap  manusia  memiliki hak  untuk  dilindungi  termasuk  dalam  kehidupan  bernegara.  Dengan  kata  lain, setiap  warga  negara  dilindungi  oleh  negara.  Hukum  merupakan  sarana  untuk melaksanakannya  sehingga  muncul  teori  perlindungan  hukum.  Tentang perlindungan    harkat  dan  martabat    manusia  berdasarkan  ketentuan  hukum aparatur negara.
Di  masa  perkembangan  yang  sangat  pesat  ini,  harusnya  di  imbangi penegakkan  hukum  yang  lebih  memadai  dalam  mengahadapi  kejahatan.  Di Indonesia    harus  selalu  mematuhi  hukum  dalam  membela  hak  asasi  manusia untuk  memastikan  bahwa  semua  lapisan  masyarakat  diperlakukan  sama  dalam penerapan hokum, Dari sudut pandang korban, dalam hal ini korban tidak secara langsung  menuntut  hak  untuk  menuntut  kerugian  yang  diderita,  baik  materil maupun  immateriil,  tetapi  ada  tata  cara  dan  aturan  tertentu    untuk  menuntut
8 Soejono Soekanto, 2007, Sosiologi Suatu Pengantar , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 179
9 Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia 1945
10 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.
11 C.S.T. Kansil, 1980, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.
hak tersebut.
Pentingnya  perlindungan  dan  penegakan  hukum  adalah  untuk mewujudkan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera, bebas dari pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain- lain.  Selanjutnya  agar  Indonesia  dapat  mencapai  tujuannya  yaitu  menciptakan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  hukum  harus  ditegakkan,  dimana tujuan tersebut dapat tercapai apabila hukum dapat ditegakkan secara adil.
Dalam  penyelesaian  perkara  pidana,  seringkali  hukum  terlalu menekankan  pada  urusan  tersangka  atau  terdakwa  dengan  mengabaikan  hak- hak  korban  kejahatan.  Korban  adalah  mereka  yang  menderita  secara  fisik  dan emosional  dari  tindakan  orang  lain  atau  agresor  yang  bertentangan  dengan kepentingan dan hak asasi mereka yang terkena dampak. 12 Tidak jarang korban kejahatan  membutuhkan  perlindungan  hukum  yang  memadai,  baik    yang  tidak berwujud  maupun  yang  material.  Salah  satu  pihak  yang  sangat  membutuhkan perlindungan  dalam  suatu  tindak  pidana  adalah  korban  tindak  pidana. Pentingnya  peran  korban  dalam  perawatan  dan  perlindungan  didasarkan  pada pemikiran  bahwa  korban  adalah  pihak  yang  dirugikan  dalam    suatu  tindak pidana,  sehingga  harus  mendapat  perhatian  dan  perawatan  untuk  melindungi kepentingannya.
Tentang hak-hak korban ketika mengajukan tuntutan ganti rugi atas tindak pidana dengan menggabungkan tuntutan ganti rugi. Pihak-pihak berkepentingan perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut: 13
1. Kerugian tersebut harus diakibatkan karena suatu tindak pidana
2. Kerugian  yang  diderita  oleh  korban  merupakan  akibat  langsung  karena tindak pidana
3. Gugatan  ganti  kerugian  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana  tadi  ditujukan kepada si pelaku tindak pidana (terdakwa)
4. Tuntutan ganti kerugian tersebut diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan dalam    pemeriksaan  dan  pemidanaan  proses  pidana  Anda  dalam  bentuk hukuman.
Oleh karena itu penting kiranya untuk meneliti mengenai  hukum pidana materil  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  anggaran  ternak  pada  perkara putusan  Nomor  1/Pid.Pra/2019.Pn.Lsm  dan  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  anggaran  ternak putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019.Pn.Lsm.

## 2. Metode penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini meneliti  putusan  pengadilan  Negeri  Lhokseumawe  pada  Perkara  Nomor 1/Pid.Pra/2019.Pn.Lsm  dan  didukung  penelitian  kepustakaan  dari  literatur- literatur  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  penelitian  ini.  Teknik  yang
12 Arif gosita, 2009, Masalah Perlindungan Anak , CV. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 94
13 Dikdik  M.  Arief  masnsur  dan  Elisatris  Gultom,  2006, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan ,  PT. RajaGrafindo Persada, Bandung, hlm. 79.
digunakan  untuk  mengumpulkan  data-data  dilakukan  dengan  penelitian kepustakaan ( library research ) Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca,  dan  menelusuri  sejumlah  buku-buku,  peraturan  perundang- undangan  ataupun  literature-literatur  lainnya  yang  relavan  dengan  masalah yang  diteliti.  Data  yang diperoleh  melalui  kegiatan  penelitian  baik  data  primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengelolaan  data  secara  deduktif,  yaitu  dimulai  dari  dasar-dasar  pengetahuan yang  umum  kemudian  meneliti  yang  bersifat  khusus  .kemudian  dari  proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan  cara  menjelaskan  dan  menggambarkan  sesuai  dengan  permasalahan yang terkait dengan penulisan ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hukum  pidana  materil menurut  Tirtamidjaja  menjelaskan  hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan  syarat-syarat  bagi  pelanggar  pidana  untuk  dapat  dihukum, menunjukkan  orang  dapat  dihukum  dan  menetapkan  hukuman  atas pelanggaran pidana. 14 Sedangkan menurut J.M. Van Bammelen hukum pidana materil  adalah  hukum  pidana  yang  terdiri  atas  tindak  pidana  yang  disebut berturut-turut,  peraturan  umum  yang  dapat  diterapkan  terhadap  perbuatan itu,  dan  pidana  yang  diancam  terhadap  perbuatan  itu.  Hukum  pidana  formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. 26
Membahas  mengenai  penerapan Pasal pada  tindak  pidana,  maka hal  ini berkaitan  erat  dengan  tahap  penuntutan  Pasal  143  KUHAP  yang  menyatakan bahwa  untuk  mengadili  suatu  perkara,  penuntut  umum  wajib  mengajukan permintaan  disertai  dengan  surat  dakwaan,  Edi  Saputra  Bin  M.  Saleh  selaku direktur CV. Bireun Vision ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi anggaran ternak  karena  diduga  melakukan  perbuatan  atau  keadaan  berdasarkan  bukti permulaan  patut  diduga  sebaga  pelaku  tindak  pidana  dan  untuk  mengenai status  sebagai  tersangka  hanya  dapat  ditetapkan  oleh  penyidik  kepada seseorang  setelah  hasil  penyidikan  yang  dilaksanakan  memperoleh  bukti permulaan  yang  cukup  yaitu  paling  sedikit  2  (dua)  jenis  alat  bukti,  yang ditentukan melalui gelar perkara.
Hal  ini  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  Ayat  14  KUHPidana  jo.  Pasal  66 Ayat  (1)  dan  (2)  peraturan  kapolri  Nomor  12  Tahun  2009  pengawasan  dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkunngan kepolisian Negara RI. Selain  itu,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  angka  11  Jo.  Pasal  4  Ayat  (1) peraturan  kepala  kepolisian  RI  Nomor  12  Tahun  2009  tentang  manajemen penyidikan  tindak  pidana  juga  diatur  tentang  prosedur  penyelesaian  perkara tindak  pidana  juga  diatur  tentang  prosedur  penyelesain  perkara  termasuk
14 Amir  Ilyas,  2012, Asas-Asas  hukum  pidana,  memahami  tindak  pidana  dan  pertanggung  jawaban  pidana sebagai syarat pemidanaan , Rangkang Offset, Yogyakarta, hlm. 9.
penyidikan  dan  penetapan  tersangka,  harus  dilakukan  secara  professional, proporsional  dan  transparan  agar  tidak  ada  penyalahgunaan  wewenang  dan lebih  jauh  tidak  semata-  mata  bertendensi  menjadikan  seseorang  sebagai tersangka.
Di  dalam  Pasal  1  angka  10  kitab  Undang-Undang  hukum  acara  pidana (KUHAP)  yang  menyatakan  :  “  Praperadilan  adalah  wewenang  pengadilan negeri  untuk  memeriksa  dan  memutuskan  menurut  cara  yang  diatur  dalam Undang- Undang ini, tentang:
1. Sah  atau  tidaknya  suatu  penangkapan  dan  atau  penahanan  atas permintaan  tersangka  atau  keluarganya  atau  pihak  lain  atas  penasihat hukum/ kuasa hukum.
2. Sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian  penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan  ganti  kerugian,  atau  rehabilitasi  oleh  tersangka  atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Mendasari Pasal 124 KUHAP yang menegaskan “dalam hal apakah sesuatu penahanan  sah  atau  tidak  sah  menurut  hukum,  tersangka,  keluarga  atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk  diadakan  praperadilan  guna  memperoleh  putusan  apakah  penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut Undang  –Undang ini”, kemudian  status  pemohon  yang  ditetapakan  sebagai  tersangka,  maka  atas dasar  permintaan  dilakukan  oleh  tersangka  atau  kuasanya  kepada  ketua pengadilan  Negeri  dengan    menyebut    alasannya,    hal  ini  sesuai      dengan ketentuan  pada  Pasal  79      KUHAP   juncto      putusan      mahkamah      konstitusi Nomor  21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015.
Dalam kasus korupsi anggaran ternak yang melibatkan Edi Saputra penulis menganalisis  bahwa  sebelum  ditetapkannya  Edi  Saputra  sebagai  tersangka termohon  telah  melakukan  pemanggilan  tanpa  surat  panggilan  yang  sah sebanyak  2  (dua)  kali,  maka  menurut  pemohon  tindakan  termohon  yang mengambil keputusan untuk menetapkan tersangka Edi Saputra adalah error in persona ,  Karena  pada  prinsipnya  pemohon  tidak  pernah  memberikan  kuasa kepada  pihak  yang  meminjam  atau  terlibat  dalam  kegiatan  dan  pihak  yang terlibat  dalam  kegiatan  pengadaan  tidak  tercatat  dalam  akta  pendirian perusahaan  Cv.  Bireun  Vision  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  dan  Pasal  6 serta  Pasal  18  perpres  Nomor  54  Tahun  2010  beserta  perubahannya  tentang pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Dengan  demikian  menurut  hemat Pemohon,  Berdasarkan  angka  34  tersebut  di  atas,  tindakan  termohon  telah menyalahi  dan/atau  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  sebagaimana dimaksud  dan  diatur  didalam:  Pasal  116  Ayat  (2)  KUHAP  yang  menegaskan “saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya”.
Bahwa  berdasarkan  fakta  dan  tindakan  termohon  dihubungkan  dengan
peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, Pemohon berpendapat tindakan termohon  secara  nyata  juga  telah  melanggar  asas  legalitas,  asas  profesional dan  asas  prosedural,  sehingga  dampak  perbuatan  termohon  untuk  berbuat sewenang-  wenang  dalam  kekuasannya  ( abuse  of  power )  kepada  Pemohon sangatlah  tergambar  jelas  dan  sangat  beralasan  menurut  hukum  untuk dikabulkan.
Dalam  memutuskan  suatu  perkara  terdapat  pertimbangan-pertimbangan yang  dimiliki  oleh  hakim  sebagai  dasar  dalam  mengadili.  Pertimbangan  hakim pada  putusan  Nomor  01/Pid.Pra/2019/Pn.Lsm,  maka  yang  dapat  penulis pahami  adalah  maksud  dari  permohonan  praperadilan  sebagaimana  yang tersebut  diatas,  menimbang  bahwa  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam perkara ini adalah sdr. Edi Saputra Bin M. Saleh sebagai tersangka, oleh karena itu  termohon  dalam  jawaban  telah  mengajukan  eksepsi,  maka  sebelum mempertimbangkan pokok perkara, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari termohon tersebut. Kemudian  dalam  eksepsinya  termohon  mengajukan  eksepsi  wewenang pengadilan/kompetensi  relatif  bahwa  permohonan  praperadilan  oleh termohon  adalah  tidak  sah  dengan  alasan  bahwa  termohon  untuk  melakukan penyidikan dan penyidikan dalam Perundang-Undangan tidak secara tegas dan pasti.  Sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang KUHAP serta segala tugas dan wewenang termohon dalam melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap pemohon Edi Saputra Bin M. Saleh dalam perkara  Korupsi  yang  mengakibatkan  kerugian  uang  negara  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, Pasal 18 Ayat 1 huruf a, b Ayat 2,3 UU RI  No.31  Tahun  1999  sebagaimana  dirubah  dengan  UU  RI  No.  20  Tahun  2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sub Pasal 55 Ayat 1 ke 1e KUHP adalah cacat hukum.
Didalam  gugatan  pemohon  terhadap  termohon,  tidak  secara  jelas menggugat  menempatkan  maksud  dan  tujuan  yang  jelas  dari  pemohonan praperadilan  pemohon  terhadap  termohon  dengan  menyebutkan  dalam gugatannya. Dalam posita, oleh pemohon tidak memuat dalil-dalil atau alasan peristiwa  perkara  atau  duduk  tentang  suatu  kasus  (kontruksi  perkara  yang  di prapid)  tidak  memenuhi  syarat  terkait  dasar  hukum  dan  dasar  fakta,  maka gugatan pemohon tidak cermat atau tidak memenuhi syarat untuk disidangkan dalam proses peradilan.
Dengan  ditempatkannya  termohon  sebagai  subjek  didalam  permohonan pemohon,  tidaklah  menyebabkan  permohonan  pemohon  tersebut  menjadi kabur  dan  salah  salah  alamat  dan  justru  menurut  hakim  hal  ini  akan  lebih memperjelas  fungsi,  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  dari  termohon. Mengenai  penempatan  subjek  yang  kabur  dan  salah  alamat,  penetapan tersangka  terhadap  pemohon  tidak  sah,  tidak  beralasan,  oleh  karenanya eksepsi termohon ditolak.
Hakim  juga  mempertimbangkan  bahwa  pada  pokoknya  permohonan
praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah mengenai penetapan sdr. Edi Saputra Bin M. Saleh sebagai tersangka. Praperadilan yang dimaksudkan dalam Pasal  77  sampai  Pasal  83  KUHAP  adalah  sebagai  control  horizontal  yang dipunyai  oleh  Pengadilan  Negeri  atas  permohonan  para  pihak  yang  telah ditentukan  oleh  KUHAP  yaitu  untuk  mencegah  penangkapan,  penahanan, penghentian  penyidikan,  penghentian  penuntutan  secara  sewenang-wenang, yang  kini  telah  diperluas  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  mengubah ketentuan  Pasal  77  KUHAP  tentang  objek  praperadilan  dan  menambah penetapan  tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan  termasuk  objek praperadilan. Berdasarkan keterangan ahli yaitu Muhammad Hatta mengatakan jika pun dalam sebuah perusahaan dalam hal ini perusahaan CV. Bireun Vision yang Direkturnya sdr. Edi Saputra, bila dalam perusahaan tersebut ada masuk uang  kedalam  rekening  CV.  Bireun  Vision  tersebut  jika  Direkturnya  tidak mengetahuinya, maka Direkturnya ikut bertanggung jawab karena dalam hal ini seorang Direktur tidak mungkin tidak mengetahui karena dalam perusahaan dia mempunyai  andil  dan  seharusnya  sipenerima  uang  haruspatut  menduga  legal atau tidak, hasil kejahatan atau bukan yang patut dilakukan adalah melaporkan uang  tersebut  kepada  pihak  Bank  yang  bersangkutan  atau  kepada  pihak  yang berwajib agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Hakim menyatakan penetapan Edi Saputra Bin M. Saleh adalah sah menurut hukum dengan alasan bahwa  uang  yang  masuk  kedalam  rekening  CV.  Bireun  Vision  ada  kaitannya dengan  perkara  korupsi.  Oleh  karena  itu,  maka  alasan-alasan  permohonan praperadilan  yang  diajukan  oleh  pemohon  harus  dinyatakan  tidak  beralasan menurut  hukum,  oleh  karenanya  permohonan  praperadilan  yang  diajukan pemohon  dinyatakan  ditolak,  maka  kepada  pemohon  dibebani  untuk membayar  biaya  perkara  yang  timbul  dalam  perkara  ini,  yang  besarnya  akan disebutkan dalam amar putusan ini.

## 4. Kesimpulan
Dalam  hal  penerapan  hukum  pidana  materil  terhadap  pelaku  tindak pidana korupsi anggaran ternak pada perkara putusan nomor 1/Pid.Pra/2019.Pn.Lsm  adalah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang
Hukum  Acara  Pidana  khususnya  Pasal  1  Angka  10  dan  Pasal  77.  sering  terjadi perlakuan aparatur penegak hukum tidak sungguh-sungguh dalam menjangkau kebenaran materil sehingga terdakwa tidak memperoleh  keadilan  yang  nyata dari  Negara.  penerapan  hukum  pidana  materiil  terhadap  pelaku  korupsi anggaran  peternakan  dalam  perkara  putusan  nomor  1/Pid.Pra/2019.Pn.Lsm bahwa  dalam  perkembangannya  praperadilan  pengaturannya  diatur  dalam Pasal  1  angka  10  Jo.  Pasal  77  KUHAP,  seringkali  aparat  penegak  hukum  tidak sungguh-sungguh  dalam  mencapai  kebenaran  materiil  sehingga  yang bersangkutan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang nyata dari negara. Untuk itu perkembangan tersebut dapat diakomodasi melalui sah atau tidaknya penetapan  tersangka  dan  sah  atau  tidaknya  penyitaan,  telah  diakui  sebagai
wilayah  kewenangan  praperadilan,  sehingga  meminimalisir  perlakuan sewenang-wenang  oleh  aparat  penegak  hukum.  Disarankan  kepada  aparat penegak  hukum,  baik  kejaksaan,  pengacara  maupun  hakim,  harus  memiliki pengetahuan  ilmu  hukum  yang  baik,  khususnya  mengenai  hukum  pidana korupsi. Jika tindakannya didasarkan pada penerapan hukum pidana yang tepat dari penegak hukum, rasa keadilan dapat dirasakan oleh semua orang.

## 5. REFERENSI
Buku: Deni  RM,  1994, Penerpan  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Delik  Korupsi, Mandar Maju, Bandung.
Djaja E, 20. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) , Sinar Grafika, Jakarta.
Atmasasmita  R,  2004, Sekitar  Korupsi  Aspek  Internasional, Manda  Maju, Bandung.
Soekanto S, 2007, Sosiologi Suatu Pengantar , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Raharjo S, 2000, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74. C.S.T.  Kansil,  1980, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Balai Pustaka, Jakarta.
Gosita A, 2009, Masalah Perlindungan Anak , CV. Akademika Pressindo, Jakarta. Dikdik  M,  Masnsur  A  dan  Gultom  E,  2006, Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan , PT. RajaGrafindo Persada, Bandung. Ilyas  A,  2012, Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Memahami  Tindak  Pidana  dan Pertanggungjawaban  Pidana  Sebagai  Syarat  Pemidanaan ,  Rangkang Offset, Yogyakarta.

## Skripsi:
Azharul Nugraha Putra Patarusi, 2017, Tinjauan   Yuridis Terhadap Tindak  Pidana Korupsi, Skripsi , Universitas Hasanuddin Makassar.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia 1945 Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  tahun  2011  Sebagaimana  Telah  Diubah Dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Yang Bersumber Dari APBD, Pasal 1 Angka
15.
Sumber Internet:
Masriadi,” Tersangka Korupsi Pengadaan Sapi Https://amp.Kompas.com/regional/read/2019/ 07/24/13170831/kontraktor-Pengadaan-sapi-jadi- Tersangka-Kasus-
Korupsi-Di-Lhokseumawe, 2/2/2021.
M.haris  Setiady  Agus,  http://m.antaranews.com/berita/974470/polisi-tetapkan- tersangka- korupsi -pengadaan-ternak-di-Lhokseumawe, 02/02/2021