Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Bobi Aswandi 1 , Kholis Roisah 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 bobi.aswandi1992@gmail.com

## ABSTRACT
Human rights are basic rights or basic rights brought by humans from birth which are inherently inherent in every human being and cannot be contested because it is a gift from God Almighty, Indonesia as a democratic state of Pancasila law has obligations in the protection of human rights , protection of Human Rights in a state of law must be  included  in  the  constitution  or  national  law.  The  type  of  research  used  in  this  study  is  normative  juridical research. As a state of Pancasila law, Human Rights have been contained in the Pancasila itself, such as freedom in religion and belief. Whereas as a Pancasila democracy, the protection of human rights is both a goal and a precondition for the passage of democracy.
Keywords: State Law, Democracy ; Human Rights.

## ABSTRAK
Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada  setiap  manusia  dan  tidak  dapat  di  ganggu  gugat  karena  merupakan  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Indonesia sebagai negara hukum pancasila yang demokratis memiliki kewajiban dalam perlindungan hak asasi manusia, perlindungan HAM  dalam  negara  hukum  harus  termaktub  dalam konstitusi  ataupun  hukum  nasional.  Jenis  penelitian yang  digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Sebagai negera hukum pancasila HAM telah termuat dalam pancasila itu  sendiri,  seperti  kebebasan  dalam  beragama  dan  kepercayaan.  Sedangkan  sebagai  negara  demokrasi  pancasila, perlindungan HAM menjadi tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi.
Kata Kunci: Negara Hukum, Demokrasi; HAM.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Doktrin  tentang  HAM  sekarang  ini  sudah diterima  secara  universal  sebagai a  moral,  political, and  legal  framework  and  as  a  guideline dalam membangunan  dunia  yang  lebih  damai  dan  bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak  adil.  Oleh  karena  itu,  dalam  paham  negara hukum,  jaminan  perlindungan  HAM  dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang  dapat  disebut rechsstaat (Assiddiqie,  2012). Dalam  konteks  negara  hukum,  melalui  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945,  politik hukum nasional telah menetapkan bahwa Indonesia adalah  negara  hukum,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945  (Marbun:  2014).  Sebagai konsekuensi  Indonesia  adalah  negara  hukum sebagai  mana  termaktub  didalam  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tersebut, maka usaha untuk mempertahankan dan melindungi HAM  itu  adalah  menjadikan  HAM  tersebut  sebagai bagian dari hukum nasional (Yuliartha, 2009).
Secara  harfiah,  Hak  Asasi  Manusia  adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak  lahir  yang  secara  kodrat  melekat  pada  setiap manusia  dan  tidak  dapat  di  ganggu  gugat  karena merupakan  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  atau dapat  dikatakan    HAM  merupakan  penghargaan terhadap  derajat  dan  martabat manusia  yang merupakan  pengakuan  yang  nyata  bahwa  manusia adalah  manusia  (Hamidi, dkk, 2012).  Dalam
perkembangan  selanjutnya,  jaminan  HAM  itu  juga diharuskan tercantum dengan tegas dalam Undang- Undang  Dasar  atau  konstitusi  tertulis  negara demokrasi  konstitusional  (constitutional  democracy), dan dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada  dalam  konstitusi,  disamping  materi  ketentuan lainnya  seperti  menegani  format  kelembagaan  dan pembagian  kekuasaan  negara  dan  mekanisme hubungan antarlembaga negara (Assiddiqie, 2012).
Bagi Indonesia, penegakan HAM merupakan prinsip yang selalu dipegang teguh. Sebagai bangsa yang  pernah  mengalami  penjajahan  maka  pendiri republik kita ini sadar akan arti HAM dalam kegiatan bernegara.  Hal  ini  terlihat  dari  penempatan  prinsip- prinsip serta hak-hak yang paling fundamental ini di dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  justru  lahir  lebih  dahulu  dari Universal Declaration of Human Right. Disamping itu, gagasan  negara  hukum  yang  demokratis  tempat  di mana hak asasi manusia (HAM) diakui, dihormati dan dilindungi  telah  dikemukakan  oleh  para  perintis kemerdekaan  Republik  Indonesia.  Gagasan  dan Konsep  Negara  Hukum  dan  Demokrasi  tempat  di mana HAM dimajukan dan dilindungi terus hidup dan membara dipikiran dan hati para pendiri bangsa. Hal itu  nampak  nyata  pada  penyusunan  konstitusi- konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Demokrasi adalah cara pelaksanaan negara sebagai  organisasi  kekuasaan  yang  menjamin pengakuan terhadap HAM dan pelaksaan demokrasi juga  harus  dilandasi  oleh  HAM,  oleh  sebab  itu, memahami  demokrasi  secara  komprehensif  maka
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
130
didalamnya  juga  harus  memahami  HAM,  demikian juga  sebaliknya  (Neta, 2011).  Demokrasi  dan  HAM sejatinya  bukan  isu  baru.  hampir  seluruh  negara  di dunia saat  ini menyatakan diri sebagai negara yang demokratis  dan  menghormati  HAM.  Demokrasi menempatkan  manusia  sebagai  pemilik  kedaulatan yang  kemudian  dikenal  dengan  prinsip  kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi  hak-hak  setiap  manusia  tidak  mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama (Asshiddiqie, 2012).
Penelitian  dan  ataupun  penulisan  artikel maupun jurnal mengenai Negara Hukum, Demokrasi dan  Hak  Asasi  Manusia  sebelumnya  juga  telah dilakukan  oleh  Fauzan  Khairazi dengan  judul Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia,  dalam  penelitiannya  Fauzan  Khairazi memfokuskan  pada  dua  pembahasan  pokok,  yaitu: Pertama, konsep  negara  hukum  pada  umumnya seperti  konsep  negara  hukum  eropa  continental (rechsstaat) dan  anglo  amerika  (the  rule  of  law).
Kedua, konsep  ideal  demokratisasi  dan  kebebasan warga negaga ditinjau dari aspek konseptual hukum tata  negara  ke  depan.  Sedangkan  dalam  penulisan artikel  ini,  penulisan  juga  d  fokuskan  pada  dua pembahasan  pokok  namun  berbeda  dengan penelitian  sebelumnya,  perbedaan  tersebut  yaitu: Pertama, penulisan  ini  memfokuskan  bagaimana keterkaitan  negara  hukum  dan  hak  asasi  manusia, namun  bukan  negara  hukum  eropa  continental (rechsstaat) maupun anglo amerika (the rule of law), melainkan  negara  hukum  Pancasila. Kedua,
penulisan  ini  difokuskan  pada  konsep  negara demokrasi pancasila dan kaitannya dengan HAM di Indonesia,  dan  tidak  berbicara  bagaimana  konsep HAM  yang  ideal  dalam  negara  domokrasi  maupun hukum tata negara ke masa yang akan datang.
Lebih lanjut, banyak negara yang mengakui diri mereka sebagai negara hukum dan demokratis, namun  masih  metutup  mata  akan  pelanggaran  Hak Asasi  Manusia,  contoh  saja  Amerika  Serikat. Sebagaimana dikutip dari detiknews.com, Organisasi HAM terkemuka Human Rights Watch (HRW) merilis laporan yang mengkritik keras Amerika Serikat atas pelanggaran  HAM  diberbagai  bidang.  Menurut laporan  HRW,  hukum  dan  praktik-praktik  Amerika Serikat  melanggar  HAM  yang  diakui  secara internasional,  misalnya  dalam  hal  penahanan, pengadilan kejahatan, perbedaan rasial, pembunuhan  yang  dilakukan  polisi  terhadap  warga Amerika  berkulit  hitam  dan  kebijakan  luar  negeri. (Hutapea, 2016).
Amerika  Serikat  menahan  hingga  2,37  juta orang,  penduduk  terbesar  di  dunia  yang  dilaporkan dipenjara,"  demikian  laporan  HRW  seperti  dilansir media Press  TV,  Selasa  (2/1/2016).  Disebutkan HRW,  hingga  kini  31  negara  bagian  AS  masih menerapkan  hukuman  mati,  dengan  tujuh  negara bagian  di  antaranya  melakukan  eksekusi-eksekusi pada  tahun  2014.  Juga  sebanyak  27  orang  telah dieksekusi  dengan  disuntik  mati  di  Amerika  Serikat sepanjang tahun 2015.
Mengenai perbedaan rasial dalam pengadilan  kejahatan,  laporan  HRW  menunjukkan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
131
bahwa  "ketika  warga  Amerika  Afrika  dan  kulit  putih terlibat  pelanggaran  narkoba  dengan tingkat  yang sama, maka warga Amerika Afrika ditangkap, diadili dan  ditahan  atas  dakwaan  narkoba  dengan  jumlah yang  jauh  lebih  tinggi.  Meskipun  warga  kulit  hitam hanya mencapai 13 persen dari seluruh populasi AS, tercatat ada 29 persen penangkapan karena narkoba dikalangan mereka. Dalam laporan HRW disebutkan, warga kulit hitam yang ditahan jumlahnya enam kali lebih besar daripada warga kulit putih. Laporan HRW juga  menyoroti  pembunuhan  warga  kulit  hitam  oleh polisi-polisi Amerika Serikat.
Selanjutnya,  berdasarkan  analisis  global, Maplecroft,  dalam  atlas  resiko  HAM  2014  (Human Risk  Atlas/  HRRA)  mengungkapkan  bahwa  jumlah negara  dengan  “resiko  ekstrem”  pelanggaran  HAM telah  meningkat  secara  dramatis.  Indonesia  berada di  urutan  ke-30  dalam  peringkat  negara  dengan kondisi HAM terburuk (Tribun Jogja.com, 2013).
Supremasi  hukum  dan  hak  asasi  manusia (HAM)  tampaknya  masih  menjadi  pekerjaan  rumah terberat  yang  harus  diselesaikan  Indonesia  sejak republik ini berdiri pada 17 Agustus 1945. Menilik 20 tahun  kebelakang  saja,  terdapat  sejumlah  catatan hitam  dalam  ranah  hukum  dan  HAM.  Amanah gerakan  reformasi  1998  terkait  supremasi  hukum belum juga terwujud.
Beberapa  pelanggaran  HAM  di  Indonesia terjadi      sejak  reformasi  bergulir  pada  tahun  1998, diantaranya  yaitu: Pertama, Tragedi  Trisakti  yang menewaskan  empat  mahasiswa  trisakti, Kedua, Tragedi  Semanggi  1  dan  2  yang  menyebabkan  11
orang  meninggal  akibat  penembakan  oleh  aparat keamanan, Ketiga, Konflik  Maluku  19  Januari  1999 yang  berakar  dari  ketidak  puasan  sebagian masyarakat atas kondisi sosial politik yang kemudian menyertakan  sentiment  perbedaan  agama,  pada  6 Februari 2001, Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM dan  Mediasi  (KPMM)  di  Maluku  mencatat,  sejak januari  1999  hingga  oktober  2000  setidaknya 3.080 tewas,  4.024  luka-luka,  dan  281.365  orang  lainnya mengungsi. Keempat, Konflik Poso sepanjang tahun 1998-2001,  merupakan  konflik  antara  kelompok Kristen  dan  dan  Muslim  dengan  prediksi  korban sampai  1000  orang. Kelima, Konflik  Sampit  18 febriari  2001,  merupakan  konflik  abtar suku  dayak dan Madura sebagai pendatang, antropolog Belanda Gerry  van  Klinken  memprediksi  korban  tewas mencapai  500-1000  orang  dan  lebih  dari  25.000 orang mengungis. Keenam, pelanggaran kebebasan beragama  di  bali  pada  tahun  2008  yang  di  kenal dengan  kasus Mushala  Asy-Syafiiyah. Ketujuh, Pengusiran ribuan anggota Kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Kedelapan, Kasus deskriminasi pembangunan  gereja  di  Aceh  Singkil, Kesembilan, Kasus  HKPB  Filadelfia  di  Bekasi,  Kasus  gereja Yasmin  di  Bogor. Kesepuluh, kekerasan  terhadap Jemaah Ahamadiyah, dalam kurun waktu 2016-2017 terdapat  11  kasus  penutupan  masjid  Ahmadiyah. Sebagian  besar  penutupan  masjid  justru  diinisiasi oleh  pemerintah  daerah  dan  perusakan  terhadap property milik Jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur pada Mei 2018.  dan Kesebelas,  Kerusuhan Tolikara pada  tahun  2015,  peristiwa  ini  terjadi  ketika  massa
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Gereja  Injili  di  Indonesia  (GIDI)  berusaha membubarkan  jamaah  Muslim  yang  tengah menjalankan sholat Idul Fitri. (Erdianto, 2018).
Melihat masih banyaknya bentuk pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  Indonesia,  maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana  konsepsi  negara  hukum  dan  demokrasi pancasila  dalam  kaitannya  dengan  Hak  Asasi Manusia.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang diatas, maka penulisan artikel ini berjudul ”NEGARA HUKUM  DAN  DEMOKRASI  PANCASILA  DALAM KAITANNYA  DENGAN  HAK  ASASI  MANUSIA (HAM)”.
2. Perumusan Masalah
Penelitian  ini  ingin  mencari  jawaban  atas pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana Konsepsi  Negara  Hukum Pancasila  dalam  Kaitannya  dengan  Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana  Konsepsi  Negara  Demokrasi Pancasila  dalam  kaitannya  dengan  Hak Asasi Manusia?

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan    yuridis normatif  /  doktrinal,  sehingga data  yang  diperlukan  meliputi  data  sekunder    yang dilakukan dengan studi pustaka atau “literature study” . Sedangkan metode analisa data yang dipergunakan bersifat Analisis Kualitatif Normatif.
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  karena mengandalkan  kedalaman  data  dengan  metode deskriptif-analitis (Rahayu, 2018).

## C. PEMBAHASAN
1. Konsepsi  Negara  Hukum  Pancasila  dalam
Kaitannya dengan HAM
Konsep  negara  hukum  yang  dianut  dalam Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan sebagai pihak  yang  aktif  berorientasi  pada  pemenuhan  dan perwujudan  kesejahteraan  rakyat  sesuai  dengan prinsip welvaarstaat (Ridlwan, 2012).
Sebagai  negara  hukum,  segala tindakan penyelenggara  negara  dan  warga  negara  harus sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Hukum dalam  hal  ini  adalah  hierarki  tatanan  norma  yang berpuncak  pada  konstitusi,  yaitu  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Disamping  itu, hukum  yang  diterapkan  dan ditegakkan  harus  mencerminkan  kehendak  rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara  dalam  proses  pengambilan  keputusan kenegaraan.  Hukum  tidak  dibuat  untuk  menjamin kepentingan  kepentingan  beberapa  orang  yang berkuasa,  melainkan  untuk  menjamin  kepentingan segenap warga negara (Gaffar, 2012).
Hans  Kelsen  memberikan  argumentasi bahwa  dalam  kaitan  negara  hukum  yang  juga merupakan  negara  demokratis  setidak-tidaknya harus memiliki 4 (empat) syarat rechtsstaat. Pertama, negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
dan Undang-Undang; kedua, negara yang mengatur mekanisme  pertanggung  jawaban  atas  setiap kebijakan  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh penguasa; ketiga,  negara  yang  menjamin kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  serta  adanya peradilan administrasi negara; dan keempat, negara yang  memilindungi  hak  asasi  manusia  (Simamora, 2014).  Dari  argumen  yang  diberikan  oleh  Hans Kelsen  tersebut  dapat  di  simpulkan  bahwa  konsep hak  asasi  manusia  tidak  dapat  dipisahkan  dengan keberadaan  Negara  hukum  yang  tentunya mengedepankan dan melindungi hak asasi manusia. Oleh  karena  itu  berbicara  Negara  hukum  tentunya tidaklah  mungkin  terlewatkan  pembahasan  tentang HAM.
Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  Pasal  1 ayat (1) dinyatakan bahwa:
hak  asasi  manusia  adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati, dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  oleh negara hukum,  pemerintahan,  dan  setiap  orang demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat dan martabat manusia. Prinsip  pengakuan  dan  perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari  prinsip  perlindungan  hukum.  Istilah  hak  asasi manusia  di Indonesia,  sering  disejajarkan  dengan istilah  hak-hak  kodrat,  hak-hak  dasar  manusia. natural  rights,  human  rights,  fundamental  rights, gronrechten, mensenrechten, rechten van den mens dan fundamental rechten Menurut Philipus M Hadjon,
di  dalam  hak  (rights),  terkandung  adanya  suatu tuntutan (claim) (Khairazi, 2015).
Pilihan kebijakan hukum (legal policy) bahwa Indonesia  adalah  merupakan  negara  hukum  telah dianut  selama  60  tahun.  Sebagai  konsekuensi, terlepas  dari  konsep  acuan  yang  dianut,  apakah konsep Rechtsstaat dari  tradisi  Eropa  Kontinental (Civil  Law), atau  konsep Rule  of  Law tradisi  Anglo Saxon  (Common  Law),  masalah  penegakan supremasi  hukum  dan  penghormatan (Respect), perlindungan (protect), serta pemenuhan (fulfill), hak asasi  manusia  (HAM)  haruslah menjadi  pilar  utama penyelenggaraan  negara,  disamping  adanya pembagian  kekuasaan  dalam  mekanisme checks and  balances dengan  dijaminnya  independensi yudisial (Soehino, 2011).
Indonesia  adalah  negara  hukum  termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun  1945 .  Tahir  Azhari  (1995:19), mengemukakan  bahwa  meskipun  dalam  penjelasan Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 digunakan  istilah rechtsstaat, namun  yang  dianut oleh  negara  Indonesia bukanlah  konsep rechtsstaat maupun rule  of  law (Qamar,  2010).  Alasannya, Konsep negara hukum sebenarnya bukanlah konsep yang lahir dari kebudayaan Indonesia melainkan dari dunia  barat,  sebagaimana  diutarakan  oleh  Satjipto Rahardjo  yang  di  kutip  oleh  Yance  Arizona  yang menyatakan bahwa:
“negara  hukum  adalah  konsep modern  yang  tidak  tumbuh  dari  dalam masyarakat  Indonesia  sendiri,  tetapi  barang import.  Proses  menjadi  negara  hukum bukanlah  merupakan  bagian  dari  sejaarah
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
sosial-politik bangsa Indonesia di masa lalu, seperti  terjadi  di  Eropa. Negara  hukum merupakan bangunan yang dipaksakan dari luar  (imposed  from  outside). Dengan demikian, membangun negara hukum adalah membangun  perilaku  bernegara  hukum, membangun suatu peradaban baru (Wijaya, 2015).
Rahardjo  (2009)  dalam  bukunya  Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya berpendapat bahwa negara bukan hanya merupakan bangunan hukum, politik dan sosial, melainkan juga kultural. Oleh sebab itu, kita boleh mengamati watak- watak kultural suatu negara. Disisi lain, suatu negara hukum  juga  “dituntut” untuk  menampilkan  wajah kulturalnya.  Indonesia  memiliki  sebuah  pandangan sebagai  negara  hukum  dengan  karakteristik  yang khas, yaitu negara hukum Pancasila. Dalam hal ini, merujuk  pada  pendapat  Arief  Hidayat  (2011),  pada pembukaan  dan  Pasal-Pasal  dalam Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ,  konsep  yang dianut negara hukum Indonesia sejak diproklamasikan  kemerdekaan  hingga  sekararang bukanlah konsep rechtsstaat dan bukan pula konsep the rule of law. Akan tetapi membentuk suatu konsep negara  hukum baru,  yang  bersumber  pada pandangan  dan  falsafah  hidup  luhur  bangsa Indonesia,  yaitu  negara  hukum  pancasila  (Kiemas, 2013). Dimana negara hukum pancasila merupakan negara  hukum  yang  berasaskan  kepada  nilai-nilai pancasila.
Menurut  M.  Tahir  Azharry,  menyebutkan salah  satu  ciri  dari  negara  hukum  pancasila  ialah adanya  asas  negara  kekeluargaan  (Wijaya,  2015).
Dalam  suatu  negara  keleuargaan  terdapat pengakuaan  terhadap  hak-hak  individual  (termasuk pula hak milik ataupun hak asasi tetapi dengan tetap mengutamakan  kepentingan  nasional  (kepentingan bersama)  diatas  kepentingan  individu.  Disamping karakter,  konsep  negara  hukum  pancasila  juga memiliki  beberapa  prinsip  yang  salah  satunya, adanya  perlindungan  HAM  dengan  jaminan  hukum bagi  tuntutan  penegakannya  melalui proses  yang adil. Perlindungan terhadap HAM ini dimasyarakatkan secara luas untuk mempromosikan penghormatan  perlindungan  terhadap  HAM  sebagi ciri  yang  penting  suatu  negara  hukum  yang demokratis (Kiemas, 2013).
Menurut Oemar Seno Adji yang dikutip dari Wijaya (2015) menyebutkan negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Salah satu ciri pokok dalam  negara  hukum  pancasila  adanya  jaminan terhadap  kebebasan  beragama  sebagai  pengakuan terhadapa  HAM.  Tetapi  kebebasan  yang  dimaksud merupakan kebebasan dalam arti positif, yang mana tidak ada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama  di  bumi  Indonesia.  Ciri-ciri  negara  hukum pancasila  lainnya  yaitu:  hubungan  yang  erat  antara agama  dan  negara,  bertumpu  kepada  kebebasan beraga  dalam  arti  positif, ateisme  tidak  dibenarkan, komunisme  dilarang,  asas  kekeluargaan  dan kerukunan.
Setiap  negara  hukum  tentunya  memiliki  ciri adanya  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia. Sebagai  contoh  perlindungan  HAM  di  beberapa negara hukum:
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
No. Negara Bentuk Perlindungan HAM 1. Amerika 1. Amerika  yang  memahami konsep freedom  of  religion membuktikan
adanya pengakuan  terhadap  HAM dalam  konteks  beragama, namun  konsep freedom  of religion di  Amerika  dapat diartikan  dalam  arti  positif dan negatif, dimana kebebasan  beragama  berarti kita bebas untuk menyembah atau tidak menyembah untuk menegaskan  keberadaaan Tuhan  atau  mengingkarinya. Artinya  konsep freedom  of
religion di Amerika
memperbolehkan ateisme.
2. Amerika  Serikat  melegalkan pernikahan sejenis dan LBGT sebagai  bentuk  pengakuan terhadap  HAM.  Pada  26  Juni
2015, Supreme Court Amerika Serikat  memutuskan  bahwa konstitusi  Amerika  Serikat menjamin pernikahan sesame sejenis.
Hakim Agung
Kennedy sebagaimana dikutip dari  harian New  York  Times mengatakan “They  ask  for equal dignity in the eyes of the law,  the  Constitution  grants
them that’s rights”. Keputusan ini  mengafirmasi  adanya kepercayaan masyarakat Amerika Serikat bahwa
mereka  diperllakukan  secara sama dimata hukum.
2. Belanda Belanda merupakan negara yang mendukung  para  pembela  HAM. setiap  tahun  pemerintah  belanda menyerahkan  penghargaan  Tulip HAM  atau Human  Rights  Tulip. Belanda  memerangi  pelanggaran HAM  dan  mendorong  kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan  kepercayaan.  Deskriminasi atas  dasar  agama,  kepercayaan, pendapat  politik,  rasa  tau  jenis kelamin tidak diperkenankan.
Belanda  merpukan  salah  satu negara yang juga mendukung hak yang  sama  bagi  kaum  lesbi,  gay, biseksual dan transgender.
3. Indonesia Konsep freedom  of  religion di Amerika dan Belanda
memperbolehkan  ateisme  dan mendukung  hak  yang  sama  atas kaum  gay,  biseksual,  lesbi  dan transgender tentunya bertentangan  dengan  Indonesia sebagai  negara  hukum,  dalam pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia,  sila  Ketuhanan  Yang
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Maha  Esa  pada  prinsipnya menegaskan  bahwa  bangsa Indonesia  adalah  negara  yang beragama  (secara  garis  besar agma  melarang/  mengharamkan praktik  LGBT)  dan  setiap  warga negara  harus  mengakui  adanya Tuhan. Negara menjamin
kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing  dan  beribadat menurut agama
dan kepercayaannya.

## 2. Konsepsi Negara Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya dengan HAM
Kata “Demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu “Demos”  Demos  yang  berarti  rakyat  dan  “Cratos/ Cratein”  yang  berarti  pemerintahan,  sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Jailani, 2015). Secara  etimologis  dalam  bahasa  yunani  kuno demokrasi  dapat  diartikan  sebagai  kekuatan  atau aturan rakyat (Fukuyama, dkk, 2010).
Negara  demokrasi yang  menganut  bentuk atau  mekanisme  sistem  pemerintahan  dengan mewujudkan  kedaulatan  rakyat  atas  negara  untuk dijalankan  oleh  pemerintah  negara  tersebut. Sehingga,  isu  mengenai  demokrasi  akan  selalu berhubungan  dengan  isu  mengenai  hak  asasi manusia.  Perjuangan  menegakkan  demokrasi
merupakan  salah  satu  upaya  umat  manusia  dalam rangka  menjamin  dan  melindungi  hak  asisnya (Rosana, 2016).
Bagi  bangsa  Indonesia  sendiri,  demokrasi telah  menjadi  pilihan  sejak  para  pendiri  bangsa mempersiapkan  dasar-dasar  Indonesia merdeka. Demikian  pula  halnya  dengan  perlindungan  dan penghormatan HAM yang telah diakui dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan.  Namun,  tak  selamanya  negara  yang demokrasi  menjamin  tegaknya  HAM.  Janedjri  M. Gaffar  (2012)  menyebutkan  Demokrasi  dan  HAM bagaikan  dua  sisi  mata  uang  yang  tidak  bisa dipisahkan.  Perlindungan  HAM  adalah  tujuan sekaligus  prasyarat  bagi  berjalannya  demokrasi. Sebaliknya, kegagalan perlindungan dan penghormatan  HAM  akan  menjadi  ancaman  bagi demokrasi. Pernyataan dari Janedjri M. Gaffar dapat dibenarkan  dengan  melihat  fakta  pelaksanaan demokrasi dan HAM pada masa orde baru.
Praktik kehidupan demokratis, sebagaimana banyak  terjadi  di  negara-negara  berkembang, termasuk  Indonesia  sering  terkecoh  pada  format politik  yang  kelihatannya  demokratis,  tetapi  dalam praktiknya  otoriter  sebagaimana  terjadi  pada  masa orde baru.
Akibat  inkonsistensi  dalam  sikap  dan pemikiran  dalam  menegakkan  nilai-nilai  dasar demokrasi,  pada  akhirnya  orde  baru  terseret  dalam praktik-praktik  pemerintahan  pragmatis  dan  otoriter dan  hukum  ditundukkan  untuk  mengabdi  kepada sistem kekuasaan represif (Huda, 2014).
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Selama  Orde  Baru,  HAM  sipil  dan  politik banyak  dilanggar  dengan  alasan  untuk  menjaga stabilitas  politik  demi  kelancaran  pembangunan ekonomi. Berikut beberapa bentuk pelanggaran HAM pada  masa  orde  baru  yang  dikutip  dari http://nasional.kompas.com /read2016/05/25/07220041/Kontras.Paparkan.10.Kas us.Pelanggaran.HAM.yang.DidugaMelibatkan.Soehar to?page=all
No. Kasus 1. Kasus Pulau Buru 1965-1966 Terjadinya pembunuhan, penangkapan penahanan massal dan  pembuangan  ke  pulau  Buru (laporan TIM Pengkajian Pelanggaran  HAM  Soeharto, KOmnas HAM 2003). 2. Penembak
an Misterius 1981-1985 Hukuman Mati, terhadap residivis,  bromocorah,  gali, preman tanpa melalui pengadilan. Soeharto mengungkapkan  bahwa  pelaku criminal  harus  dihukum  dengan cara  yang  sama  saat  ia memperlakukan korbannya.
Amnesty  Internasional  dalam laporannya  memcatat  korban jiwa  karena  kebijakan  tersebut mencapai  kurang  lebih  sekitar lima  ribu  orang  yang  tersebar  di wilayah  Jawa  Timur,  Jawa Tengah,  dan  bandung  (Amnesty Internasional,  31  Oktober  1983,
“Indonesia-Extrajudicial Executions of Suspected
Criminals”). 3. Tanjung Priok  1984- 1987 Dalam peristiwa Tanjung Priok ini Soeharto dianggap menggunakan
KOPKAMTIB sebagai  instrument  penting mendukung  dan  melindugi kebijakan  politiknya,  selain  itu Soeharto  juga  selaku  panglima tertinggi  telah  mengeluarkan sikap,  pernyataan  dan  kebijakan yang  bersifat  represif  untuk mengeliminasi  berbagai  respon masyarakatt  terhadap  kebijakan asas  tunggal  Pancasila  yang dikeluarkan  ole  horde  baru. dalam  perisstiwa  tanjung  priok 1984,  sekitar  lebih  24  orang meninggal, 36 luka berat, 19 luka ringan,  (“Laporan  5  Sub  Tim Kajian, Tim Pengkajian Pelanggaran  HAM  Soeharto”, Komnas HAM, 2003). 4. Talangsari 1984-1987 Kebijakan  represif  yang  dinilai kontras diambil Soeharto terhadap kelompok-kelompok Islam  yang  dianggap  ekstrem juga  mengakibatkan  meletusnya peristiwa  Talangsari  1984-1987 dan  mengakibatkan  korban sebanyak  130  orang  meninggal,
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
77  orang  mengalamipengusiran atau  pemindahan  penduduk secara  paksa,  53  orang terhempas  kemerdekaannya,  45 orang  mengalami  penyiksaan dan  229  orang  mengalami penganiayaan.
(“Laporan Ringkasan  Tim  ad  hoc Penyeledikkan Pelanggaran HAM  Berat  Talangsari  1989”, Komnas HAM, 2008). 5. Daerah
Operasi
Militer
(DOM)  di Aceh (1989- 1998)
Pemberlakuan operasi ini adalah kebijakan  yang  diputuskan secara internal oleh ABRI setelah mendapatpersetujuan dari Presiden  Soeharto  (“Laporan  5 Sub  Tim  Kajian,  Tim Pengkajian pelanggaran  HAM  Soeharto”, KOmnas  HAM,  2003).  Dalam kurusn  waktu  10  Tahun berlangsungnya  Operasi  Militer telah  menyebabkan  sedikitnya 781  orang  tewas,  163  orang hilang,  368  orang  mengalami penyiksaan/  penganiayaan  dan 102  perempuan  mengalami pemerkosaan.
6. DOM Papua (1963- 2003) Pemberlakuan  ini  dimaksudkan untuk  mematahkan  perlawanan Organisasi  Papua  Merdeka (OPM). Kebijakan ini menyebabkan terjadinya berbagai
peristiwa seperti Teminabun  1966-1967,  sekitar 500 orang ditahan dan kemudian dinyatakan  hilang.  Peristiwa Kebar  1965  dengan  25  orang terbunuh.  Peristiwa  manokwari 1965  dengan  64  orang  di eksekusi  mati.  Peristiwa  sentani dengan 20 orang menjadi korban penghilangan paksa, dan
Enatorali 1969-1970 dengan 634 orang  terbunuh.  Sementara
Peristiwa Jayawijaya dan Wamena  barat,  melalui  Operasi Tumpas pada kurun waktu 1970- 1985  terjadi  pembantaian  di  17 desa  (“Laporan  5  Sub  Tim Kajian, Tim Pengkajian
pelanggaran  HAM  Soeharto”,
KOmnas HAM, 2003). 7. Peristiwa 27 Juli 1996
Dalam  peristiwa  ini,  Soeharto memandang  Megawati  sebagai ancaman  terhadap  kekuasaan politik orde baru, Soeharto hanya menerima  Dewan  Pimpinan Pusat  (DPP)  PDI  pimpinan Suryadi  yang  menjadi  lawan politik  PDI  pimpinan  Megawati, sehingga  terjadi  pembunuhan, penangkapan  dan  penahanan terhadap  para  simpatisan  PDI pimpinan  Megawati.  Dalam
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
peristiwa in, 11 orang meninggal, 149  lika-luka,  23  orang  hilang, 124 orang ditahan.
Disamping  pelanggaran  HAM  diatas, Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  juga  merajalela, penyalahgunaan  kekuasaan  meluas,  hukum merupakan  subordinasi  dari  kekuasaan  politik,  dan campur  tangan  eksekutif  terhadap  kekuasaan kehakiman sudah menjadi cerita biasa. Padahal jika dilihat  kembali,  demokrasi  yang  diterapkan  oleh pemerintah  orde  baru  merupakan  demokrasi pancasila  yang  mana  inti dari  konsep  demokrasi pancasila adalah demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai  dan  diintegrasikan  dengan  sila-sila  lainnya (Sudrajat,  2016),  serta  menegakkan  kembali  asas negara  hukum  agar  dirasakan  oleh  seluruh  warga negara,  hak  asasi  manusia  baik  secara kolektif maupun  aspek  perseorangan  dijaman  dan penyalahgunaan  kekuasaan  dapat  dihindarkan secara institusional.
Derap reformasi yang mengawali lengsernya orde  baru  pada  awal  tahun  1998  pada  dasarnya, merupakan gerak kesinambungan yang merefleksikan  komitmen  bangsa  Indonesia  yang secara  rasional  dan  sistematis  bertekad  untuk mengaktualitaskan  nilai-nilai  dasar  demokrasi. Setelah  rezim  demokrasi  pancasila  runtuh, penerapan  demokrasi  pancasila  tetap  dilakukan dalam  tata  pemerintahan  di  Indonesia.  Demokrasi pancasila  merupakan  demokrasi  konstitusional, sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  (2)
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 . Selanjutnya, Demokrasi pancasila memiliki beberapa prinsip yang diantaranya: Pertama, Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, dimaksudkkan bahwa hak dan  kewajiban  yang  dimiliki  rakyat  Indonesia  sama dan sejajar. Kedua, Prinsip keseimbangan antara hak dan  kewajiban,  maksudnya  negara  menerima  hak yang  dimilikinya,  namun  juga  harus  diimbangi dengan  kewajibannya  terhadap warga  negara. Ketiga, mewujudkan  rasa  keadilan  sosial  untuk semua  warga  negara. Keempat, pelaksanaan kebebasan  yang  bertanggung  jawab  secara  moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain.  Keempat  prinsip  tersebut  tidak  terlepas  dari penghormatan  dan  pengakuan  HAM  dalam  konsep negara demokrasi pancasila.
Selanjutnya,  dalam  hubungannya  dengan reformasi  hukum  dan  kerangka  aspek  dasar demokrasi,  pemerintah  harus  secara  sistematis menerapkan  reformasi  yang  didasarkan  kepada elemen-elemen  konsep  sistem  hukum,  yaitu  (1) struktur  hukum;  (2)  substansi  hukum;  (3)  budaya hukum.  Friedmen  menegaskan,  bagaimanapun baiknya norma hukum, suatu Undang-Undang tanpa didukung  penegak  hukum  yang  handal  dan dipercaya,  hukum  tidak  akan  efektif  mencapai tujuannya.  Hukum  dengan  norma  yang  baik  dan didukung  dengan  aparat  penegak  hukum  yang handal dan dipercaya juga akan kurang efektif tanpa didukung  budaya  masyarakat  yang  bersangkutan (Huda, 2014).
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Mengingat  masih  banyaknya  bentuk pelanggaran  HAM  di  Indonesia  perlu dilihat bagaimana  kedudukan  HAM  dalam  sistem  hukum Indonesia.  Kedudukan  tersebut  akan  dilihat berdasarkan  teori  sistem  hukum  yang  dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman:
1. Substansi Hukum Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. H.L.A Hart berpendapat bahwa ciri  khas  suatu  sistem  hukum  adalah  kumpulan ganda  dari  peraturanperaturan.  Suau  sistem  hukum adalah  kesatuan  dari  “peraturan-peraturan  primer” dan  “peraturan-peraturan  sekunder”.  Baik  peraturan primer  maupaun  peraturan  sekunder  adalah  sama- sama output dari  sebuah  sistem  hukum  (Friedman, 2011).
Sudah  menjadi  ketentuan  ketatanegaraan sebagai  suatu  kesepakatan  serta  doktrin kenegaraan,  bahwa  pancasila  adalah  pandangan hidup,  ideologi  bangsa  Indonesia  serta  “sumber segala  sumber  hukum”  Indonesia.  Dalam  konteks pancasila  sebagai  segala  sumber  hukum,  kita  uji dengan teori pakar hukum kenegaraan Hans Kelsen yang  lazim  dianalogikan  dengan  Teori  Tangga atau Stuffen  Theory.  Berdasararkan  teori  Stuffen  Theory maka  kedudukan  pancasila  berada  pada  tangga tertinggi.  Hal  ini  berarti  bahwa  Pancasila  harus diletakkan sebagai kaidah dasar, groundnorms atau sumber  segala  sumber  hukum  yang  menjadi  dasar bagi  berlakunya Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 (Bisri, 2014).
Pancasila  sebagai groundnorms telah mengandung  pengakuan  HAM,  hal  ini  dapat  dilihat dari. Pertama,  sila  ketuhanan  secara  tersirat memberikan kewajiban bagi negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamnya  masing-masing  dan  beribadat  menurut agama dan kepercayaannya itu. Kedua, Kemanusian yang  adil  dan  beradab,  sila  kedua  ini  kemudian diejahwantahkan  dalam  Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  selaras dengan  prinsip  HAM.  Nilai  nilai  yang  terkandung didalam pengejahwantahan tersebut diantaranya; (a) pemeliharaan, pengayoman terhadap jiwa atau diri ini mulai  dari  yang  lahir  sampai  yang  bathin;  (b) perlindungan  terhadapkeberlangsungan  kehidupan individu,  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan dan martabatnya, Ketiga, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara umum keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  berarti  bahwa setiap  orang  Indonesia  mendapat  perlakuan  yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan  (Pimpinan  MPR  dan  Tim  Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2014).
Disamping  pancasila, Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945 juga  telah  memuat aturan  mengenai  HAM  baik  sebelum  amandemen maupaun  pasca  amandemen.  Perbedaanya, pengaturan  HAM  dalam  Undang-Undang  Dasar pasca  amandemen  lebih  luas  pengaturannya,  yang awalnya  hanya  5  Pasal  (hak  katas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan, kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul  serta
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
mengeluarkan pikiran dengan lisan maupaun tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, serta ha katas pengajaran, ha katas akses  sumber  daya  alam)  menjadi  setidaknya  17 Pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam) yang  terkait  dengan  HAM  (Wiratraman,  2007). Menurut  Lindsey  hasil  amandemen Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dibidang  HAM paling  impresif  karena  mencakup  daftar  HAM  yang luas,  melebihi  konstitusi  negara-negara  maju,  serta mandemen  tersebut  lebih  mampu  menghadirkan asas  konstitusionalisme  dibandingkan  sebelumnya (Kurnia, 2015).
Universal  Declaration  of  Human  Right (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)  yang  lahir  pada  10  Desember  1945  di Paris  merupakan  respon dari  mayoritas  masyarakat dunia bahwa manusia dilahirkan dengan kebebasan dan  memiliki  kesamaan  derajat  serta  dihadapan hukum.
Pengaturan  mengenai  HAM  yang  ada,  baik dalam  Pancasila  maupun Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian di formalkan kedalam  Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  mengatur mengenai  HAM  seperti  ratifikasi  Konvensi  Hak-Hak Sipil  dan Politik  melalui  Undang-Undang  No.  12 Tahun  2005,  ratifikasi  konvensi  tentang  hak-hak politik  perempuan  melalui  Undang-Undang  No.  68
Tahun  1958,  ratifikasi International  Convention  On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 melalui  Undang-Undang  No.  29  Tahun  1999, ratifikiasi  kovenan  internasional  tentang  Hak-Hak EKOSOB  melaui  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2005.

## 2. Struktur Hukum
Struktur  hukum  adalah  komponen  struktural atau  organ  yang  bergerak  di  dalam  suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam  menerapkan  atau  melaksanakan  peraturan (Purba, 2017).
Salah satu perubahan yang dilakukan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun  1945 ialah  semakin  besarnya  perhatian masyararakat  dan  pemegang  kekuasaan  untuk menegaskan dan meneggakkan HAM. Implikasi dari amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga  telah melahirkan lembaga-lembaga yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk dengan Undang- Undang dan  lembaga-lembaga  peradilan  yang berperan  signifikan  dalam  penegakan  HAM  di Indonesia.  Setidaknya  telah  ada  dua  lembaga  yang berperan dalam penegakan HAM di Indonesia, yaitu: Pertama, lembaga negara penegak HAM yang terdiri dari  Komnas  HAM,  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia  (KPAI),  Komnas  Perempuan,  Komisi Kebenaran  dan  Rekonsiliasi. Kedua, lembaga peradilan  sebagai  penegak  HAM  yang  terdiri  dari Pengadilan  HAM  dan  Mahkama  Konstitusi  (Putra, 2015).
3. Kultur Hukum
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Kultur  Hukum/ Budaya  hukum,  dalam pengertian Friedman (1998), adalah "nilai, pendapat, sikap  dan  keyakinan  tentang  hukum" (Ginsburg, 2010).  Sedangkan  Menurut  Esmi  Warassih menyebutkan:
Kultur/  budaya  hukum  adalah  nilai-nilai dan  sikap-sikap  yang  merupakan  pengikat sistem itu, serta menentukan tempat sistem itu ditengah-tengah  budaya  bangsa  sebagai keseluruhan (Warassih, 2016).
Pemahaman  HAM  sebagai  tatanan  nilai, norma,  sikap  yang  hidup  dalam  masyarakat  dan acuan  bertindak  pada  dasarnya  berlangsung  sudah cukup  lama  baik  sebelum  kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan.
Masyarakat  Indonesia  yang  berkembang sejak masih sangat sederhana sampai modern, pada dasarnya  merupakan  masyarakat  kekeluargaan. Masyarakat  kekeluargaan  telah  mengenal  pranata sosial  yang  menyangkut  hak  dan  kewajiban  warga masyarakat  yang  terdiri  atas  pranata  religius  yang mengakui  bahwa  manusia  adalah  ciptaan  Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajiban, pranata kekeluargaan sebagai wadah manusia hidup manusia  hidup  untuk  mengembangkan  keturunan dalam  menjaga  kelangsungan  keberadaanya, pranata  ekonomi  yang  merupakan  upaya  manusia untuk  meningkatkan  kesejahteraan,  pranata pendidikan  dan  pengajaran  untuk  mengembangkan kecerdasan  dan  kepribadian  informasi  dan komunikasi  untuk  memperluas  wawasan  dan keterbukaan.  Bangsa  Indonesia  menyadari  dan mengakui  bahwa  setiap  individu  adalah  bagian  dari
masyarakat  dan  sebaliknya  masyarakat  terdiri  dari individu-individu  yang  mempunyai  Hak  Asasi  serta hidup  didalam  lingkungan  yang  merupakan  sumber daya  bagi  kehidupannya  (Neta, 2013).  Oleh karena itu,  kesadaran  akan  pentingnya  perlindungan  dan penegakan  HAM  tidak  hanya  ditegakkan  oleh pemerintah  melalui  lembaga  yang  dibentuk  oleh pemerintah,  melainkan  melalui  LSM  dan/atau  NGO yang  bergerak  dalam  bidang  HAM  yang  didirikan oleh  masyarakat  maupun  kelompok  orang  sebagai bagian kesadaran akan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. LSM dan/atau NGO tersebut  diantaranya  Yayasan  Lembaga  Bantuan Hukum  Indoneisa  (YLBHI),  Lembaga  Bantuan Hukum  (LBH),  Biro  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum (BKBH) Perguruan  Tinggi dan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS).

## D. KESIMPULAN
1. Indonesia  adalah  negara  hukum  termuat  dalam Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945 .  Meskipun  dalam penjelasan Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Tahun  1945 digunakan  istilah rechtsstaat, namun  yang  dianut  oleh  negara Indonesia bukanlah  konsep rechtsstaat maupun rule  of  law.  Alasannya,  Konsep  negara  hukum sebenarnya  bukanlah  konsep  yang  lahir  dari kebudayaan  Indonesia  melainkan  dari  dunia barat.  Sebagai  negara  yang  berlandaskan pancasila  konsep  negara  hukum  Indonesia merupakan  konsep  negara  hukum  pancasila. Berbicara  mengenai  perlindungan  HAM  dalam
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
konsep  negara  hukum,  baik rechtsstaat,  rule  of law maupun  negara  hukum  pancasila  sama- sama  mengakui  adanya  jaminan  dan perlindungan  terhadap  HAM.  Dalam  konteks negara  hukum  pancasila  HAM  telah  termuat  di dalam pancasila itu sendiri. Dalam sila pertama misalnya. Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam sila ini  pada  prinsipnya  telah  menegaskan  adanya kebebasan  bagi  setiap  warga  negara  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan beribadah  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaannya,  namun  tetap  dalam  arti  yang positif.
2. Perjuangan  menegakkan  demokrasi  merupakan salah  satu  upaya  umat  manusia  dalam  rangka menjamin  dan  melindungi  hak  asasinya.  Di Indonesia,  sebagai  sebagai  negara  demokrasi pancasila,  perlindungan  HAM  menjadi  tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi. Dimana  prinsip  persamaan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia,  keseimbangan  hak  dan  kewajiban, kebebasan  yang  bertanggung  jawab  dan memujudkan  keadailan  bagi  seluruh  rakyat merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan  terhadap  HAM  dalam  konsep negara demokrasi pancasila.
DAFTAR PUSTAKA :
Buku:
Assiddiqie, J. (2012), Hukum Tata Negara dan Pilar-
Pilar  Demokrasi, Ed.2,  Cet.2,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Bisri,  I.  (2014), Sistem  Hukum  Indonesia  Prinsip- Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia, Ed.1, Cet.9, Jakarta: Rajawali Pers.
Friedman,  Lawrence.  M.  (2011), Sistem  Hukum
Perspektif  Ilmu  Sosial, Cet.  IV.  Terjemahan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media.
Gaffar, Janedjri. M. (2012), Demokrasi Konstitusional
Praktik  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah Perubahan  UUD  1945, Cet-1,  Jakarta: Konstitusi Press.
Hamidi, J. et.all: (2012), Teori Hukum Tata Negara :
A  Turning  Point  of  The  State,  Jakarta; Salemba Humanika.
Huda, N. (2014), Hukum Tata Negara Indonesia, Ed-
Revisi, Ce-9, Jakarta: Rajawali Pers.
Kiemas,  T.  (2013), Empat  Pilar  Kehidupan
Berbangsa  dan  Bernegara  Sebagai  Sumber Moralitas  dan  Hukum  Nasional,  Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
Kurnia, Titon. S. (2015), Interpretasi Hak-Hak Asasi
Manusia  Oleh  Mahkama  Konstitusi  Republik Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju.
Pimpinan  MPR  dan  Tim  Kerja  Sosialisasi  MPR Periode  2009-2014,  2014, Empat  Pilar Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
Qamar,  N.  (2010), Negara  Hukum  atau  Negara Undang-Undang, Cet.1,  Makassar:  Pustaka
Refleksi Books.
Qamar,  M.  (2014), Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata
Negara, Ed.1-6, Jakarta: Rajawali Pers.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Rahardjo,  S.  (2009), Negara  Hukum  Yang
Membahagiakan  Rakyatnya, Yogyakarta:
Genta Publishing.
Soehino, (2011), Hukum Tata Negara Bunga Rampai Hukum, Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan di  Negara  Republik  Indonesia,    Cet-1,
Yogyakarta: BPFE.
Warassih, E. (2016), Pranata Hukum Sebuah Telaah
Sosiologis, Cet.4, Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
Jurnal:
Rosana, E. (2016), Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jurnal TAPIs, Vol.12, (No.1). pp 38-
52.
Fukuyama,  F.  dkk, (2010),  Democracy’s  Past  and Future, Journal of Democracy, Vol 21,(No. 1). pp 1-5
Ginsburg.  T. (2010). Lawrence  M.  Friedman’s
Comparative  Law, Public  Law  and  Legal
Theory Working Papers, University of Chicago Law School. pp  1-16.
Jailani. (2015),  Sistem  Demokrasi  Di  Indonesia Ditinjau  Dari  Sudut  Hukum  Kekatatnegaraan,
Jurnal Inovatif, Vol. III, (No. I).  pp 134-147.
Khairazi,  F.  (2015),  Implementasi  Demokrasi  dan
Hak  Asasi  Manusia  di  indonesia, Jurnal
Inovatif, Vol. VIII, (No.1), pp 72-94.
Marbun,  R.  (2014),  Grand  Design  Politik  Hukum Pidana  dan  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia
Berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Jurnal
Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  1, (No. 3). pp 558-577.
Neta, Y. (2011), Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam  Konsep  Negara  Hukum  (Qua  Vadis Demokrasi  dan  HAM  di  Indonesia  di  Era Globalisasi. (pp 1-9). Lampung: UNILA.
Neta,  Y.  (2013),  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  Di  Negara Demokrasi Indonesia, Jurnal Monograf, Vol.1. pp 1-11.
Purba,  Iman  Pasu  Marganda  H.  (2017),  Penguatan
Budaya Hukum Masyarakat Untuk
Menghasilkan
Kewarganegaraan
Transformatif, Jurnal Civics, Vol. 14, (No.2). pp 146-153.
Putra,  Muhammad  A.  (2015),  Eksistensi  Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di  Indonesia, Jurnal  Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 9, (No. 3), pp 256-292.
Ridlwan,  Z.  (2012),  Negera Hukum  Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat,  Jurnal  Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, (No.2), pp 141-152
Simamora.  J,  (2014),  Tafsir  Makna  Negara  Hukum Dalam  Persfektif  Undang-Undang  Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, (No. 3). pp 548-561
Sudrajat,  A.  (2016), Demokrasi  Pancasila  Dalam
Persfektif Sejarah, Vol 8, (No. 1). pp 1-17.
Wijaya,  Made  H.  (2015),  Karakteristik  Konsep Negara  Hukum  Pancasila, Jurnal  Advokasi Vol. 5, (No. 2). pp 199-213.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Wiratraman,  R  Herlambang  P.  (2007),  Hak-Hak Konstitusi Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasiny, Jurnal Hukum panta Rei, Vol.
1, (No. 1). pp 1-19.
Yansyah, R. & Rahayu. (2018), Globalisasi Lesbian,
Gay,  Biseksual,  Dan  Transgender  (LGBT): Persfektif  HAM  dan  Agama  Dalam  Lingkup Hukum  Di  Indonesia, Law  Reform,  Vol.  14, (No. 1), pp 132-146.
Yuliartha. I. G. (2009), Lembaga Praperadilan Dalam Persfektif  Kini  dan  Masa  Mendatang  Dalam
Hubungannya  Dengan  Hak  Asasi  Manusia,
Jurnal Law Reform, Vol.5, (No.1). pp 1-24.

## Website:
Hutapea, Rita U. (2016). Pelanggaran HAM AMerika
Dikritik dalam Laporan Human Right Watch.
Retrieved from https://news.detik.com/internasional/d- 3132663/pelanggaran-ham-amerika-dikritik- dalam-laporan-human-rights-watch Tribun Jogja.com. (2013). Indonesia Peringkat Ke-30
Negara HAM Terburuk di Dunia. Retrieved from http://jogja.tribunnews.com/2013/12/05/ indonesia-peringkat-ke-30-negara-ham-
terburuk-di-dunia.
Erdianto, K. (2018). Konflik dan Pelanggaran HAM ;
Catatan Kelam 20 Tahun Reformasi. Retrieved
from http://nasional.kompas.com/jeo/konflik-dan- pelanggaran- ham-catatan-kelam-20-tahun- reformasi).