## Jurnal Restorative Justice
Vol. 8 No. 1, Mei 2024 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

## ANALISIS SOSIOLEGAL DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (STUDI DI KABUPATEN MERAUKE)
SOCIOLEGAL  ANALYSIS  OF  SUBSIDIZED  FUEL DISTRIBUTION (STUDY IN MERAUKE REGENCY)
Fransiskus Samderubun 1 , Ruloff F. Y. Waas 2 , Emiliana B. Rahail 3 1 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: samderfranky95@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: ruloff@unmus.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: rahail@unmus.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertolak dari fakta bahwa dalam pendistribusian BBM yang terjadi di lapangan masih di temukannya distribusi minyak secara illegal tanpa adanya rekomendasi dari dinas perikanan  kepada  nelayan  illegal  yang  tidak  mempunyai  izin.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian bahan bakar minyak bersubdi kepada nelayan kecil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak  Garam.  Metode  penelitian  merupakan  jenis  penelitian  menggunakan  kajian sosiolegal.  Secara  yuridis  mengkaji  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Secara empiris melihat kenyataan pada Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Hasil yang didapat ialah Pada tahap pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi telah sesuai dengan kewenangan dari dinas perikanan akan tetapi secara das sein menunjukan bahwa  ketersediaan  BBM  masih  kurang  dan  terdapat  beberapa  masalah  terkait  dengan pembaharuan  data  kapal  dan  masalah  teknis  pendistribusian  BBM  bersubsidi  sehingga dibutuhkan  penambahan  kuota  terhadap  subsidi  BBM  dan  mengakomodir  penambahan armada kapal nelayan yang semakin bertambah.
Kata kunci: Sosiolegal, Distribusi, BBM bersubsidi

## Abstract
This  research  starts  from  the  fact  that  in  the  distribution  of  fuel  that  occurs  in  the  field,  illegal distribution  of  oil  is  still  found  without  any  recommendations  from  the  fisheries  service  to  illegal fishermen who do not have permits. The aim of this research is to find out how subsidized fuel oil is distributed to small fishermen by the Merauke Regency Fisheries Service based on Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers. The research method is a type of research using sociolegal studies. Juridically reviewing Law Number 7 of 2016  concerning  Protection  and  Empowerment  of  Fishermen,  Fish  Farmers  and  Salt  Farmers. Empirically looking at the reality of the distribution of subsidized fuel oil. The results obtained are that at the stage of providing recommendations for the purchase of subsidized fuel oil, it is in accordance with the authority of the fisheries department, however, the basis shows that fuel availability is still lacking
and  there  are  several  problems  related  to  updating  ship  data  and  technical  problems  in  distributing subsidized  fuel  so  that  additional  quotas  are  needed.  towards  fuel  subsidies  and  accommodating  the increasing number of fishing boat fleets.
Keywords: Sociolegal, Distribution, Subsidized Fuel

## Pendahuluan
Dalam Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 2 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Cabang - cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang  banyak  dikuasai  oleh  negara.”  Salah  satunya di  bidang  pengelolaan perikanan.
Sehingga dalam hal penguasaan negara terhadap Bahan Bakar Minyak minyak  dia  tuangkan  kedalam  Pasal  8  Ayat  2  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2001 menyatakan bahwa
“ Pemerintah  wajib  menjamin  ketersediaan  dan  kelancaran  pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia”
Sedangkan  pengelolaan  kegiatan  penangkapan  ikan  sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu
Pelabuhan  Perikanan  adalah  tempat  yang  terdiri  atas  daratan  dan perairan  di  sekitarnya  dengan  batas-batas  tertentu  sebagai  tempat  kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat  kapal  perikanan  bersandar,  berlabuh,  dan/atau  bongkar  muat  ikan yang  dilengkapi  dengan  fasilitas  keselamatan  pelayaran  dan  kegiatan penunjang perikanan.
Menurut PERMEN KP No.08/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan menjelaskan bahwa   fasilitas  pelabuhan  perikanan  terbagi  menjadi  tiga, yaitu  fasilitas  pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.   Fasilitas terkait penyediaan bahan bakar minyak seperti stasiun bahan bakar minyak.
Berdasarkan pasal 18 ayat 3 huruf a Undang -Undang nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan  Petambak  Garam  menyatakan  bahwa  “Prasarana  Penangkapan  Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;”
Sehingga  Bahan  bakar  minyak  termasuk  komponen  utama  pada kegiatan  usaha  produksi  ikan,  khususnya  untuk  usaha  perikanan  kecil  di
Pelabuhan Perikanan Merauke. Jumlah besar atau kecilnya pengeluaran untuk BBM dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jangka waktu melaut, jarak yang  ditempuh  ke  daerah  penangkapan,  kapasitas  kapal,  Fasilitas penangkapan  yang  digunakan,  jenis  Mesin  yang  di  pakai,  dan  Jenis  bahan bakar yang dipakai.
Nelayan di kabupaten Merauke terbagi atas beberapa kelompok yaitu Nelayan  tradisional  tanpa  armada  yakni  nelayan  yang  tidak  menggunakan perahu, nelayan tradisional yang menggukanan perahu semang dengan mesin jhonson, nelayan dengan kapal 5 GT sampai dengan 50 GT yang terbagi dalam nelayan yang mempunyai izin dan nelayan yang tidak mempunyai izin.
Bahan  bakar  minyak  yang  digunakan  oleh  nelayan  di  kabupaten Merauke pada umumnya yaitu Pertalite, Dexlite dan solar. Dengan klasifikasi penggunaan yaitu pertalite peruntukannya untuk perahu semang, sedangkan dexlite dan solar peruntukannya untuk kapal dengan ukuran 5 GT sampai 30 GT.
Akan  tetapi  Sejak  tahun  2020  mengalami  peningkatan  jumlah  kapal yang tinggi sesuai dengan jumlah kapal yang masuk di Pelabuhan lokal yaitu Pelabuhan perikanan, Pelabuhan kelapa lima dan Pelabuhan Kumbe. Hal ini di sebabkan karena kabupaten Merauke mempunyai potensi perikanan yang tinggi  selain  itu  juga  terdapat  kapal  pencari  cumi  yang  juga  beroperasi  di sekitar laut Arafura.
Dengan  bertambahnya  jumlah  kapal  maka  meningkatnya  persaingan dalam pemenuhan kebutuhan nelayan terhadap Bahan Bakar Minyak antara nelayan dengan ukuran kapal 5 GT dan Nelayan dengan ukuran kapal diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.
Sedangkan  dalam  memperoleh  bahan  bakar  minyak  di  kabupaten Merauke  pada  umumnya  harus  mengantri  kendaraan  di  SPBU  milik pertamina. Meskipun jarak tempu untuk memperoleh bahan bakar minyak di kota Merauke relatif terjangkau tetapi ketersedian bahan bakar minyak sering terjadi kelangkaan hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang semakin banyak, sedangkan lokasi SPBU tidak bertambah, akibatnya untuk memperoleh bahan bakar minyak harus mengantri Bersama dengan kendaraan umum lainnya.
Sehingga lewat Kerjasama antara dinas perikanan kabupaten Merauke dengan CV. Fajar Timur menetapkannya sebagai Penyalur  resmi  bahan bakar minyak  bagi  nelayan  kecil  di  kabupaten  Merauke.  Penyalur  bahan  bakar
minyak  selaku  instrument  utama  diharapkan  memiliki  suplai  bahan  bakar minyak yang sesuai dengan  kebutuhan  nelayan.
Dalam  hal  kewenangan  pengelolaan  perikanan  sejak  di  tetapkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perikanan  menjadi  urusan  pemerintah  provinsi.  Sehingga  untuk  dinas perikanan  kabupaten  memiliki  kewenangan  untuk  mengelola  perikanan dengan kapasitas 5 GT kebawah termasuk untuk semang, sedangkan untuk kapal  dengan  ukuran  5  GT  sampai  dengan  30  GT  juga  mendapatkan rekomendasi pengisian pada stasiun bahan bakar minyak yang di Kelola oleh CV. Fajar Timur.
Dalam pendistribusian yang terjadi di lapangan masih di temukannya distribusi  minyak  secara  illegal  tanpa  adanya  rekomendasi  dari  dinas perikanan  kepada  nelayan  illegal  yang  tidak  mempunyai  izin.  Hal  ini menyebabkan  pendistribusian  minyak  tidak  tepat  sasaran  dan  terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan maupun naiknya harga ikan di pasaran.

## Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  terjadi  maka  rumusan masalah  yang  tepat  yaitu  Pendistribusian  Bahan  Bakar  Minyak  Bersubdi Kepada  Nelayan  Kecil  Oleh  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Merauke Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam.

## Metode
Metode  penelitian  merupakan  jenis  penelitian  menggunakan  kajian sosiolegal.  Secara  yuridis  mengkaji  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak  Garam.  Secara  empiris  melihat  kenyataan  pada  Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam  penulisan  skripsi  ini  ialah  sebagai  berikut  Penelitian  Kepustakaan (library  research)  yakni  pengumpulan  data  pustaka  diperoleh  dari  berbagai data  berupa  Undang-undang,  buku,  jurnal,  artikel  dan  dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian ini.

## Pembahasan
Menurut  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  ,  definisi nelayan  kecil  adalah  orang  yang  mata  pencahariannya  menangkap  ikan dengan  menggunakan  kapal  berukuran  paling  besar  5  GT  (Gross  Tonase). dengan  menggunakan  mesin  ketinting  yang  biasa  disebut  semang.  Ukuran semang bervariasi antara 3-9 meter dengan kapasitas berkisar 50 kg hingga 5 ton. Jenis kapal ini yang ada pada nelayan di kabupaten Merauke.
Rata-rata ukuran kapal yang dimiliki oleh nelayan berkapasitas 2 ton sampai  dengan  7  ton.  Dengan  ukuran  kapal  0  Gt  -  7  GT  Ukuran  kapal  ini berpengaruh  terhadap  hasil  tangkapan  maksimal  yang  bisa  diperoleh  dan akhirnya berdampak terhadap pendapatan yang diperoleh. Kategori nelayan di  kabupaten  Merauke  berdasarkan  kepemilikan  kapal  yang  sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang  sistem bagi hasil  di bidang perikanan menyebutkan ada yang disebut nelayan penggarap dan ada yang disebut nelayan pemilik/ juragan dan buruh nelayan atau anak  buah kapal ABK.
Berdasarkan  data  menunjukan  pemilik  kapal  sebanyak  56%  dan sekaligus  buruh  nelayan  (ABK)  sebanyak  44%.  Mayoritas  nelayan  di kabupaten Merauke adalah nelayan pendatang (70%) dan nelayan lokal (30%). Sebagian besar pemilik kapal adalah pendatang yang memiliki kapal sendiri.
Kisaran  waktu  berlayar  Mulai  dari  jam  11.00-15.00  atau  berangkat malam pada pukul 23.00 – 04.00. Daya tampung tangkapan ikan yang terbatas dan  juga  kualitas  ikan  yang  harus  tetap  segar  hingga  pelabuhan,  membuat nelayan ini tidak bisa terlalu lama dalam mencari ikan.
Adapun  jumlah  nelayan  yang  memiliki  perahu  semang  berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke (2018) sebanyak 128 orang, pemilik perahu ketinting 88 orang, dan perahu motor dengan kapasitas 5-10 GT sebanyak 31 usaha dengan 5 kapal yang melakukan penangkapan ikan di perairan Merauke.
Menurut nelayan pada bulan April – Agustus merupakan musim ikan sedikit, karena pada saat tersebut sedang musim peralihan 1 dan angin musim timur. Ikan kembali melimpah pada bulan September - Maret pada saat musim peralihan 2 atau pancaroba akhir tahun dan musim angin barat. Nelayan selalu memperoleh jenis-jenis ikan tertentu setiap bulan meskipun jumlah tangkapan
sedikit dan didominasi ikan dengan ukuran kecil pada musim peralihan dan musim angin timur.
Kalender musim menurut masyarakat, terbagi menjadi 2 bagian yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Februari yang disebut musim angin barat yang ditandai dengan melimpahnya ikan dan bulan Maret sampai September yang disebut sebagai musim ombak karena angin timur, angin kencang, dan ikan sulit diperoleh.
Pada musim angin barat, jenis ikan yang disebutkan oleh nelayan relatif banyak dan bervariasi jenisnya, sedangkan pada musim angin timur jenis ikan dan  jumlahnya  juga  sedikit.  Hal  ini  sesuai  dengan  pola  musim  yang disampaikan oleh Nontji (1987) yang menyatakan bahwa musim penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh pola musim. Pola musim dipengaruhi oleh pola arus dan pola arah angin. Berdasarkan musim penangkapan ikan di Indonesia dikenal empat musim, yaitu angin barat, musim angin timur, musim peralihan 1 (awal tahun), dan musim peralihan 2 (akhir tahun).
Dari  data  diatas  dapat  di  lihat  bahwa  kebutuhan  Nelayan  terhadap bahan bakar minyak akan mengalami kenaikan pada musim tertentu sehingga dibutuhkan  perencanaan  yang  baik  dari  pemerintah  daerah  kabupaten Merauke  dalam  hal  ini  dinas  perikanan  untuk  dapat  mendukung  sarana prasarana  yang  dibutuhkan  oleh  nelayan  salah  satu  dan  merupakan kebutuhan primer bagi nelayan yaitu bahan bakar minyak dimana pemerintah telah memberikan subsidi bagi nelayan kecil.
Subsidi  merupakan  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada konsumen  atau  masyarakat  luas  agar  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan harganya  menjadi  lebih  murah  dan  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat  luas. Program  ini  merupakan  program  nasional  yang  sasarannya  adalah  nelayan kecil  di  seluruh  Indonesia  dan  merupakan  penjabaran  pelaksana  dari peraturan perundang-undangan.
Jenis  BBM  yang  disubsidi  oleh  pemerintah  yaitu  bahan  bakar  yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis,  standar  dan  mutu  atau  spesifikasi  tertentu  regulasi  terkait  dengan pemberian subsidi BBM pada usaha perikanan diantaranya adalah Instruksi Presiden (Inpres) nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, yang
dalam poin 11 dinyatakan bahwa “Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, memfasilitasi ketersediaan pasokan BBM bersubsidi kepada nelayan”.
Inpres  tersebut,  selanjutnya  diperkuat  dengan  Peraturan  Presiden (Perpres)  nomor  15  tahun  2012  tentang  Harga  Jual  Eceran  dan  Konsumsi Pengguna Jenis BBM tertentu, yang dalam lampirannya menjelaskan bahwa untuk usaha perikanan, nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dan terdaftar di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
Propinsi/Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal 30 GT dengan verifikasi dan  surat  rekomendasi  dari  pelabuhan  perikanan  atau  kepala  SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota  yang  membidangi  perikanan  sesuai  dengan kewenangannya masing-masing mendapatkan subsidi harga.
Selanjutnya keluar Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 8 Tahun 2012  yang  menyebutkan  bahwa  nelayan  yang  menggunakan  kapal  ikan Indonesia dengan ukuran di bawah maupun di atas 30 GT dapat BBM jenis minyak  solar  dengan  pemakaian  paling  banyak  25  (dua  puluh  lima)  kilo liter/bulan  setelah  mendapat  rekomendasi  dari  Pelabuhan  Perikanan  atau Kepala  SKPD  Provinsi/Kabupaten/Kota  yang  membidangi  perikanan. Kemudian  dengan  keluarnya  Permen  ESDM  Nomor  18  Tahun  2013, pemerintah  mencabut  subsidi  BBM  kepada  nelayan  yang  mengoperasikan kapal  ikan  ukuran  diatas  30  GT  yang  terdaftar  di  Pemerintah Pusat/Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Konsep subsidi BBM menurut Munawar (2013) ialah :
1) Subsidi  BBM  adalah  selisih  harga  BBM  yang  ditetapkan  oleh  Peraturan Presiden (harga eceran) dengan harga patokan BBM;
2) BBM  yang  disubsidi  disediakan  untuk  membantu  menstabilkan  harga barang (BBM) yang berdampak luas kepada masyarakat;
3) BBM  yang  disubsidi  adalah  bahan  bakar  yang  menyangkut  hajat  hidup orang banyak dan mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya/kemasannya dan penggunanya sehingga masih harus disubsidi dan ditetapkan sebagai Bahan Bakar Tertentu (BBT); 4)
4) Pada  BBM  yang  disubsidi  diterapkan  kebijakan administered  price untuk jenis  BBM  pertalite,  Minyak  Tanah,  dan  Solar,  sehingga  harga  jual komoditinya lebih murah dari harga pasar; dan
5) Disalurkan melalui perusahaan negara (Pertamina) serta diupayakan lebih tepat sasaran.
Gambaran  umum  terkait  ekonomi  nelayan  tangkap  di  laut  antara nelayan pendatang dan nelayan lokal menemukan bahwa  nelayan pendatang memiliki  pekerjaan  sampingan,  sedangkan  nelayan  lokal  tidak  memiliki pekerjaan sampingan atau bergantung pada hasil bekerja sebagai nelayan. Dari sini  dapat  dilihat  bahwa  pekerjaan  sampingan  bagi  nelayan  merupakan “keharusan” karena peker jaan sebagai nelayan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal  seperti  angin,  musim,  dan  kondisi  alam  lainnya  di  luar  kontrol manusia.
Berdasarkan Gambaran perekonomian nelayan dikabupaten merauke, dapat diketahui dari aktivitas penangkapan yang biasa dilakukan oleh nelayan yang mengambil ikan di laut merauke. Berdasarkan informasi tersebut dapat diestimasi  kondisi  perekonomian  nelayan  tidak  stabil  karena  dari  segi pengelolaan usaha ada yang berkembang pesat namun ada yang hanya cukup untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Dari  gambaran  diatas  maka  dinas perikanan dalam menyalurkan subsidi menggunakan strategi pendistribusian yang tepat sasaran.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang Perlindungan  Dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan  Dan Petambak  Garam  Pendistribusian  Bahan  Bakar  Minyak  Bersubdi  Kepada Nelayan  Kecil  Oleh  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Merauke,  maka  kegiatan subsidi  dan  pendistribusian  bahan  bakar  minyak  merupakan  implementasi dari pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yaitu Perlindungan dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam  bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
sarana prasaran yang dimaksud yaitu Bahan Bakar minyak jenis solar dan pertalite, dengan legalitas yang menjadi Amanah undang-undang maka pemerintah daerah kabupaten Merauke dalam hal ini dinas perikanan wajib untuk  melaksanakannya.  Selanjutnya  dalam  pasal  4  menyatakan  bahwa Lingkup  pengaturan  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:
a. perencanaan;
b. penyelenggaraan perlindungan;
c. penyelenggaraan pemberdayaan;
d. pendanaan dan pembiayaan;
e. pengawasan;
f. partisipasi masyarakat.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  akan  membahas  dua  bidang  yang merupakan kewenangan dari dinas perikanan kabupaten Merauke yang mana selaku instansi yang mengelola subsidi bahan bakar minyak bagi nelayan kecil yaitu pada bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan pengawasan.
Penyelenggaraan  Pemberdayaan  nelayan  kecil  dikabupaten  Merauke melalui dinas perikanan dilakukan oleh bidang sumberdaya perikanan yang salah  satu  tugas  dan  fungsinya  yaitu  melakukan  pengelolaan  dan pengendalian terhadap subsidi bahan bakar minyak yang meliputi pelayanan pemberian rekomendasi, ketersediaan bahan bakar minyak, pelayanan pada stasiun SPBU-N.
Dalam  penyaluran  subsidi  bahan  bakar  minyak  yang  dilakukan  oleh dinas  perikanan  dalam  hal  ini  bidang  sumberdaya  perikanan  melakukan berbagai program antara lain kerjasa dengan PT. Teknik fajar timur sebagai pihak  ketiga  yang  melakukan  penyediaan  BBM  bersubsidi  kepada  nelayan kecil  di  kabupaten  Merauke.  Peran  dari  dinas  perikanan  yaitu  pada  bidang sumberdaya perikanan hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi Pembelian Bahan  Bakar  Minyak  Bersubsidi  sebagai  Langkah  pengendalian  terhadap penyaluran  subsidi  bahan  bakar  minyak,  rekomendasi  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  memperoleh  data  dari  nelayan  di  kabupaten  Merauke, dengan  syarat  bahwa  yang  dapat  memperoleh  subsidi  adalah  kapal  yang sudah terdaftar pada dinas perikanan dan berukuran 7 sampai 30 GT dengan jenis bahan bakar Solar sedangan kapal dengan ukuran 0-6 GT menggunakan bahan bakar minyak jenis Pertalite.
Salah satu kewenangan dinas perikanan yaitu melakukan pengelolaan terhadap subsidi bahan bakar minyak melalui Kerjasama dengan PT. Teknik fajar Timur yang merupakan stasiun pendistribusian bahan bakar umum atau yang disingkat SPBU-N yang beralamat dijalan binaloka.
Pemberian rekomendasi oleh dinas perikanan aman dan lancer, sejauh ini hubungan dengan dinas perikanan cukup baik yang sering dialami yaitu
rekomendasi diterima tetapi ketersediaan BBM tidak ada. Hal ini disebabkan karena kurangnya kuota BBM yang tersedia. Dalam pengajuan rekomendasi BBM  kuota  yang  diminta  adalah  4  rekomendasi  tetapi  yang  terjawab  oleh dinas perikanan yaitu hanya 1 atau 2 rekomendasi dengan kuota BBM sesuai dengan  Ukuran  Kapal.”  Sering  ditemukan  pembeli  minyak  yang menggunakan  kupon  pertalite  yang  diberikan  oleh  dinas  perikan  bukan sebagai  nelayan  melainkan  masyarakat  umum.  Pemeberian  rekomendasi maupun kupon pertalite telah sesuai dengan data nelayan yang terdaftar pada dinas perikanan kabupaten Merauke.
Pemberian  rekomendasi  oleh  dinas  perikanan  sudah  sesuai  dengan nomenklatur yang ada. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan ditemukan beberapa  kendala  yang  terjadi  yaitu  upaya  pemerintah  untuk  melakukan pengendalian BBM agar merata dimana semakin bertambah jumlah armada kapal yang dapat mempengaruhi pendistribusian subsidi BBM menjadi tidak merata.
Beberapa  hal  yang  terjadi  diluar  kendali  dari  dinas  perikanan  yaitu ditemukannya  pada  saat  pembelian  BBM  bersubsidi  terdapat  pembeli  yang bukan berstatus sebagai nelayan tetapi memperoleh rekomendasi dan kupon untuk  membeli  BBM.  Hal  ini  bisa  disebabkan  karena  penyalahgunaan rekomendasi  dan  kupon  oleh  nelayan  itu  sendiri  seperti  menjual  kupon kepada  masyarakat  umum.  Sehingga  hal  tersebut  diluar  kendali  dinas perikanan.
Terkait  ketersediaan  BBM  dinas  perikanan  telah  melakukan  berbagai upaya pengelolaan agar semua nelayan yang terdaftar bisa memperoleh BBM akan  tetapi  semenjak  bertambahnya  jumlah  kapal  nelayan  maka  untuk memperolah  kuota  minyak  menjadi  terbatas  dan  terkadang  tidak  sesuai dengan permintaan Nelayan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan kuota  BBM  dapat  merata  kepada  semua  Nelayan.  Selain  itu  upaya  yang dilakukan  oleh  dinas perikanan  yaitu  dengan  mengusulkan  kenaikan  kuota secara berkala kepada dinas perikanan provinsi dalam hal ini sebagai instansi yang  lebih  tinggi.  beberapa  waktu  terakhir  tidak  mendapatkan  kuota  BBM yang  sesuai  dengan  jumlah  kebutuhan  yang  usulkan  dalam  pengajuan rekomendasi.  Seharusnya  untuk  kapal  30  GT  menggunakan  BBM  5-6  Ton
untuk  pemaikaian  selama  45-50  hari,  karena  jumlah  BBM  yang  terbatas mengakibatkan  penangkapan ikan tidak dapat berjalan secara produktif.
salah satu yang mempengaruhi mengingkatnya kebutuhan BBM yaitu bertambahnya  armada  penangkapan  tetapi  belum  diakomodir  oleh  dinas perikanan. salah satu yang mempengaruhi kurangnya ketersediaan BBM yaitu tidak adanya prioritas atau tanda yang menyatakan bahwa nelayan tersebut produktif  dalam  melakukan  penangkapan  ikan.  Sering  ditemukan  Nelayan yang kapalnya sudah rusak dalam waktu yang lama tetapi masih mengambil jatah  BBM  di  SPBU-N  dan  BBM  tersebut  tidak  digunakan  untuk  kegiatan penangkapan ikan. Ketersediaan BBM dipengaruhi dengan pengambilan BBM oleh  nelayan  setiap  bulannya  cukup  rutin  baik  pada  musim  penangkapan maupun pada musim angin dimana kapal tidak bisa melaut .
Kuota  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  bersubsidi  jenis  solar  untuk  para nelayan di Kabupaten Merauke sebanyak 200 ton per bulan. Kuota ini tidak sebanding dengan jumlah armada yang terus bertambah dari waktu ke waktu.
Terlihat  bahwa  ketersediaan  bahan  bakar  minyak  mengalami kekurangan  kuota,  hal  ini  dinyatakan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  dinas perikanan  dan  juga  dirasakan  oleh  masyarakat  dalam  hal  ini  nelayan  kecil sebagai pengguna subsidi BBM.
Ketersediaan  BBM  juga  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang pertama,  adanya  penambahan  kapal  yang  belum  diakomodir  atau  terdaftar pada dinas perikanan. Hal ini disebabkan karena dalam tahapan pembuatan kapal tidak melalui prosedur yang baik. Baik disengaja atau pun kelalaian dari Nelayan,  pemerintah  sebagai  pihak  yang  berwenang  mengelola  armada perikanan  sebaiknya  melakukan  pemantauan  secara  berkala,  sehingga  data pengendalian terhadap armada kapal dapat dilakukan dengan baik.
Kedua, karena kuota BBM yang masuk terbatas sehingga pemerintah melakukan  pengendalian  dengan  tidak  memberikan  sesuai  permintaan nelayan, misalkan ada nelayang yang kebutuhannya 5-6 rekomendasi maka yang akan diberikan hanya dua 1-2 rekomendasi, hal ini bertujuan agar terjadi pemerataan dan semua nelayan dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan walau pun dinilai kurang produktif.
Ketiga,  belum  adannya  pembaharuan  data  terhadap  nelayan  pemilik kapal,  karena  terjadi  fenomena  dimana  nelayan  tersebut  tidak  lagi  bekerja sebagai  nelayan  akan  tetapi  karena  masih  terdaftar  pada  dinas  perikanan sebagai  nelayan  maka  nelayan  tersebut  masih  mendapatkan  rekomendasi. Yang  mana  BBM  tersebut  dibeli  dengan  harga  murah  dan  dijual  kepada pengecer  BBM.  Maka  sebaiknya  dinas  perikanan  perlu  untuk  melakukan pembaharuan data supaya pendistribusian subsidi BBM dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Selanjutnya berdasarkan penelitian terhadap data yang ada pada dinas perikanan bahwa kuota BBM yang diberikan kepada nelayan jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh nelayan. “Karena kuota perbulan itu sekitar 200 - 250 ton. Dan sudah diajukan untuk penambahan kuota menjadi 350  ton  per  bulan  akan  tetapi  kuota  yang  diajukan  belum  terealisasi, Berdasarkan  kebutuhan  yang  sesungguhnya  dihitung  dari  jumlah  579  unit armada kapal di bawah 30 GT yang ada seharusnya dibutuhkan sekitar 1.077 ton per bulan.
Maka dalam menjaga ketersediaan BBM Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke  melalui  Dinas  Perikanan  menyatakan  bahwa  BBM  hanya  akan diberikan  kepada  kapal  yang  melapor  kedatangan  melalui  data  Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sedangkan yang tidak  melapor atau yang masih di laut, tidak diakomodir BBMnya.
Untuk  itu  bagi  kapal  yang  masih  di  laut  tidak  bisa  diproses  untuk penyediaan  BBM  bersubsidi.  Apa  lagi  yang  tidak  lapor  ke  Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke  dan tidak  bisa mendapakan distribusi bahan bakar subsidi.
Serta terkait dengan kuota perlu ada penambah karena kuota yang ada itu  sejak  2010  belum  ada  kenaikan  kuota  sedangkan  armada  kapal  terus bertambah.  Hal  ini  perlu  untuk  ditindaklanjuti  karena  setelah  pemekaran provinsi papua selatan kewenangan untuk mengelola bidang perikanan dan kelautan  semakin  besar  maka  jumlah  kapal  yang  terdeteksi  juga  semakin besar, maka kuota subsidi bahan bakar minyak juga sangat besar.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  Pendistribusian  Bahan  Bakar  Minyak  Bersubdi  Kepada Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Berdasarkan pasal 3
huruf  a  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam, dengan berfokus  pada  penyelenggaraan  pemberdayaan  terhadap  kegiatan  nelayan kecil.  Pada  tahap  pemberian  rekomendasi  pembelian  bahan  bakar  minyak bersubsidi telah sesuai dengan kewenangan dari dinas perikanan akan tetapi secara das  sein menunjukan  bahwa  ketersediaan  BBM  masih  kurang  dan terdapat  beberapa  masalah  terkait  dengan  pembaharuan  data  kapal  dan masalah  teknis  pendistribusian  BBM  bersubsidi  sehingga  dibutuhkan penambahan kuota terhadap subsidi BBM dan mengakomodir penambahan armada kapal nelayan yang semakin bertambah.

## Daftar Pustaka

## Buku
Dwiyanto,  A.  2002.  Reformasi  Tata  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
Irianto,  S.  2008. Nelayan  Di  Mata  Kita  Sebuah  Perspektif  Berpikir  Sistem . Pekanbaru: CV. Sukabina.
Kusnadi, K. 2007. Strategi Hidup Masyarakat Nelayan . Yogyakarta: LkiS. Kusnadi, K. 2006. Filosofi Pemberdayaan Pesisir . Bandung: Humaniora. Mulyadi. (2007). Ekonomi Kelautan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
NUR  FADHILLAH.  2022. “ Sistem  Informasi  Rekomendasi  Bahan  Bakar Minyak  (Bbm)  Biosolar  Studi  Kasus:  Dinas  Kelautan  Perikanan  Dan Pangan  Kabupaten  Nagan  Raya”  Jurusan  Perikanan.  Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. Universitas Teuku Umar. Meulaboh.
Daisy  Rahma  Rizal.  DKK.  Kebutuhan  Bahan  Bakar  Minyak  Pada  Kapal Perikanan  Di  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  Palabuhanratu. ALBACORE. Volume 5, No 1, Februari 2021

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi