## MEMANDANG PERMOHONAN UJI MATERIIL HAK SIAR TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA MASA PANDEMI COVID-19
( Viewed the application of  materials test in judicial review on  free speech against at the time of the Covid-19 pandemic)
Reinardus Budi Prasetiyo, Sekhar Chandra Pawana,

## Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
E-mail : reinardus.budi@uajy.ac.id/schandrapawana@gmail.com

## Abstrak
Uji  materil  terhadap  hak  siar  yang  diajukan  oleh  RCTI  ke  Makhamah  Konstitusi  terhadap pengaturan penyiaran dengan menggunakan media internet  menimbulkan pertanyaan bahwa hal  ini  bertentangan  dengan  hak  kebebasan  berpendapat  setiap  warga  negara.  Padahal kebebasan  berpendapat  merupakan  suatu  hak  yang  melekat  pada  diri  setiap  warga  negara Indonesia  tanpa  terkecuali.  Pengaturan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 tentang Penyiaran juga dipahami sudah tidak mampu mengakomidir terhadap segala bentuk kegiatan penyiaran dengan menggunakan media digital yakni dengan internet atau teknologi informasi  yang  disadari  mengalami  perkembangan  yang  sedemikian  pesatnya.  Penelitian terhadap  penulisan  ini  menggunakan  metode  normatif-kualitatif  yakni  dengan  mengkaji bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang diperlukan. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis uji materil yang diajukan oleh pihak RCTI bertentangan atau tidak dengan hak kebebasan berpendapat yang diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  sehingga  layak  dilakukan  upaya  uji  materiil  di  Makhamah  Konstitusi.  Dimana Makhamah Konstitusi dalam membuat suatu putusan perlu mempertimbangkan berbagai hal khususnya  terkait  hak  kebebasan  berpendapat  yang  diakui  oleh  dasar  hukum  negara Indonesia.
Kata  Kunci :  uji  materiil;  hak  siar;  kebebasan  berpendapat;  penyiaran;  hukum  dan masyarakat.

## Abstract
The  material  test  of  broadcast  rights  submitted  by  RCTI  to  the  Makhamah  Constitution against  broadcasting  arrangements  using  internet  media  raises  the  question  that  this  is contrary to the free speech rights of every citizen. Whereas freedom of speech is an inherent right to every Indonesian citizen without exception. The arrangement of Law No. 32 of 2002 on  Broadcasting  is  also  understood  to  have  been  unable  to  accommodate  all  forms  of broadcasting  activities  by  using  digital  media,  namely  with  the  internet  or  information technology  that  is  realized  to  be  developing  so  rapidly.  Research  on  this  writing  using normative-qualitative  methods  is  to  examine  secondary  legal  materials  and  primary  legal materials  as  needed.  The  purpose  of  this  writing  is  to  analyze  the  materil  test  submitted  by rcti parties contrary to or not with the right of free speech stipulated by the Constitution of the Republic of Indonesia year  1945 so that it is feasible to  conduct  material test efforts in Makhamah  Constitution.  Where  the  Makhamah  Constitution  in  making  a  decision  needs  to consider various things, especially regarding the right to free speech recognized by the legal basis of the State of Indonesia.

## Jurnal Legal
keywords : judicial review ; human rights ; free speech ; broadcasting law ; law and scociety.

## A. Pendahuluan
Manusia merupakan makhluk sosial ( zoon politicon ) artinya manusia merupakan makhluk yang  bergantung  dan  membutuhkan  manusia  lainnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya bahkan  dalam  hal  berkomunikasi.  Komunikasi  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia memiliki  pengertian  sebagai  berikut  yakni  pengiriman  dan  penerimaan  pesan  atau  berita antara  dua  orang  atau  lebih  sehingga  pesan  yang  dimaksud  dapat  dipahami  atau  adanya hubungan  ataupun  kontak. 1 Berdasarkan  pengertian  itu  maka  dapat  dipahami  bahwa komunikasi  merupakan  bagian  atau  cara  manusia  untuk  mengungkapkan  sesuatu  yang dipikirkan  dan  dirasakan  olehnya  sehingga  membentuk  suatu  rangkaian  kata  yang  dapat dipahami  oleh  lawan  bicaranya  yakni  manusia  lainnya.  Inilah  kiranya  yang  terjadi  pada Robinson  Crusoe  yakni  seorang  pemuda  Inggris  yang  memiliki  jiwa  petualang  untuk berkelana  mengelilingi  dunia,  namun  akibat  dari  suatu  peristiwa  sehingga  menyebabkan kapalnya  karam  dan  terdampar  di  sebuah  pulau  tidak  berpenghuni  sehingga  Robinson  harus bertahan  hidup  dengan  segala  yang  ada  dan  tumbuh  di  pulau  tersebut. 2 Keadaan  mulai berubah ketika terdampar seorang lainnya yang mengalami amnesia dan diberi nama olehnya yakni  Friday  serta  diajarkan  bahasanya  juga  cara  berkomunikasinya  sehingga  keadaan kemudian mulai terlihat kompleks sebab ada aturan yang harus dibuat diantara mereka.
Ilustrasi diatas ingin menggambarkan bahwa sebagai manusia  yang merupakan makhluk sosial  penyampaian  pesan  atau  makna  melalui  komunikasi  adalah  suatu  cara  yang  dapat dilakukan untuk membuat orang lain mengetahui apa yang dirasakan olehnya maupun lawan bicaranya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  komunikasi  memainkan  peran  penting  dalam menyuarakan  pendapat  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang  sebagaimana  kebebasan berkomunikasi ini diatur dalam konstitusi negara Indonesia Pasal 28F yang berbunyi sebagai berikut
“setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Kebebasan  berkomunikasi  ini  merupakan  kegiatan  untuk  menyalurkan  gagasan  dan pendapat  dari  setiap  individu  yang  turut  dilindungi  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia. Dengan dasar ini menjadi jelas bahwa kebebasan dalam berkomunikasi tidak dapat dilepaskan dari kebebasan berpendapat yang dipegang teguh dan dilindungi oleh konstitusi dasar negara Republik Indonesia.
Hal ini akan menjadi tereduksi apabila dimaknai berbeda oleh pihak yang menggunakan dasar  ini  untuk  mengajukan  permohonan  judicial  review.  Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV) yang mengajukan  permohonan  judicial  review  kepada  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  terhadap
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komunikasi , diakses sabtu 29 agustus 2020 pk 15.00 wib
2 Britannica, https://www.britannica.com/topic/Robinson-Crusoe-novel , diakses sabtu 29  agustus 2020 pk 15.30 wib

## Jurnal Legal
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 3 yakni pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “ penyiaran  adalah  kegiatan  pemancarluasan  siaran  melalui  saran  pemancaran dan/atau  sarana  transmisi  di  darat,  di  laut  atau  di  antariksa  dengan  menggunakan spektrum  frekuensi  radio  melalui  udara,  kabel,  dan/atau  media  lainnya  untuk  dapat diterima  secara  serentak  dan  bersamaan  oleh  masyarakat  dengan  perangkat  penerima siaran. ”
Dimana menurut  PT. Rajawali Citra Televisi  Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV) pengertian yang ada di dalam pasal tersebut perlu ditambahkan pengaturan terhadap  “internet”.  Sebab  tanpa  diaturnya  pengertian  tersebut  dalam  peraturan  perundang- undangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap segala kegiatan penyiaran yang dilakukan  dengan  menggunakan  media  internet.  Hal  ini  menimbulkan  diskriminasi  bagi  PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Visi Citra Mitra Mulia (Inews TV) selaku lembaga  penyiaran  swasta  yang  dalam  melakukan  kegiatan  penyiaran  harus  memenuhi ketentuan  yakni  berbentuk  badan  hukum  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  16  dan  wajib memperoleh  izin  penyelenggaraan  siaran  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  33  sampai  dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 4
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  maka  karya  tulis  ini  bertujuan  untuk  membahas  dan menganalisis permohonan judicial review oleh PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan  PT  Visi  Citra  Mitra  Mulia  (Inews  TV)  kepada  Mahkamah  Konstitusi  terhadap perlindungan  kebebasan  berbendapat  warga  internet  pada  masa  pandemik  Covid-19  ini. Sehingga  rumusan  masalah  yang  menjadi  pokok  dari  artikel  berikut  yakni  apakah  kegiatan penyiaran  melalui  media  internet  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  sehingga  layak  untuk  dilakukan  uji  materi  oleh  Mahkamah Konstitusi.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yang bersifat  normatif  yang  akan  membahas  mengenai  ketentuan  di  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  dan  berlaku  di  Indonesia. 5 Pembahasan  mengenai  peraturan  perundang- undangan  ini  akan  difokuskan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Bahan  hukum  primer  ini  akan  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  penyiaran  dan  informasi,  serta  transaksi  elektronik.  Bahan  hukum sekunder  diperoleh  dari  berbagai  literatur  berupa  hasil  tulisan,  buku,  dan  jurnal  yang membahas mengenai internet dan penyiaran online . Pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan  yang  bertujuan  untuk  menemukan  dan  memperoleh  pengetahuan  mendasar mengenai ketentuan pengaturan penyiaran di Indonesia.

## C. Pembahasan
Hukum dibutuhkan sebagai sebuah instrument untuk mengatur kehidupan masyarakat di semua  aspek  kehidupan.  Dalam  aspek  kehidupan  sosial,  kehidupan  politik,  budaya,
3 Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/18235281/kpi-putusan-mk-atas-uji-materil- uu-penyiaran-jangan-sampai-memasung , diakses sabtu 29 agustus 2020 pk 16.00 wib.
4 Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/20044801/ini-alasan-rcti-dan-inews-tv- ajukan-uji-materi-uu-penyiaran-ke-mk?page=all, diakses sabtu 29 agustus 2020 pk 16.02 wib.
5 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, hlm. 93.

## Jurnal Legal
pendidikan dan yang cukup penting adalah sifatnya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Ilmu hukum  menurut  Philipus  M.  Hadjon  memiliki  karakter  yang  khas  sebab  sifatnya  cenderung normatif,  praktis  dan  preskriptif.  Hal  ini  yang  kemudian  menyebabkan  timbulnya  keraguan dari hakikat ilmu hukum itu sendiri sebab lebih bersifat normatif teoritis ketimbang empiris. 6 Akan tetapi, dikarenakan karakternya yang khas inilah ilmu hukum dapat ditetapkan sebagai suatu  imu  tersendiri  ( sui  generis )  yang  menurut  B.  Arief  Sidharta  ilmu  hukum  masuk  ke dalam  kelompok  ilmu  praktis  sebab  selain  karena  sifatnya  yang  normatif  juga  memiliki dampak  langsung  terhadap  kehidupan  manusia  dan  masyarakat  yang  terbawa  oleh  sifat  dan problematikanya. 7 Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Meuwissen bahwa sifat ilmu hukum  pertama  membedakan  secara  tegas  antara  fakta  dan  norma,  kedua,  mengandung adanya fakta sosial,  ketiga, dapat  mempergunakan metode ilmu  empiris dan keempat, bebas nilai. 8 Dengan demikian kajian mengenai telaah uji material terhadap Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  ini  terhadap  kebebasan  berpendapat  menjadi  suatu  kajian ilmu hukum yang belandaskan pada teori hukum dan menjadi menarik untuk dibahas.
Sebelum  membahas  mengenai  lebih  jauh  mengenai  pengaturan  tentang  penyiaran  perlu dipahami  terlebih  dahulu  alasan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran.  Pertama,  adanya  tuntutan  demokratisasi  penyiaran  dan/atau  dijaminnya kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  dan  memperoleh  informasi  melalui  penyiaran  di Indonesia. Kedua, yakni sebagai suatu jawaban atas dinamika historis terkait sistem penyiaran pada  masa  kekuasaan  represif  yang  tunduk  pada  kepentingan  penguasa.  Kemudian  yang ketiga, yakni sebagai respon terhadap liberalisasi ekonomi yang telah merubah struktur pasar dan industri penyiaran di Indonesia. 9
Penyiaran  menurut  Pasal  1  Angka  2  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran memiliki pengertian sebagai berikut
“kegiatan pemancarluasan siaran melalui saran pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat,  di  laut  atau  di  antariksa  dengan  menggunakan  spektrum  frekuensi  radio  melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”
Pengertian  ini  menunjukkan  bahwa  kegiatan  penyiaran  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  tersebut  adalah  dengan  menggunakan  spektrum  frekuensi  radio.  Pada angka 4 di Pasal yang sama, dijelaskan bahwa Spektrum Frekuensi Radio adalah “gelombang elektromagnetik  yang  dipergunakan  untuk  penyiaran  dan  merambat  di  udara  serta  ruang angkasa  tanpa  sarana  penghantar  buatan  yang  merupakan  sumber  daya  alam  terbatas”. Apabila  dicermati  dalam  bagian  konsideran  dari  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 tentang Penyiaran terdapat alasan bahwa penyiaran dengan menggunakan spektrum frekuensi radio  merupakan  sumber  daya  alam  terbatas  dan  merupakan  kekayaan  nasional  yang  harus dijaga serta dilindungi oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat  dari Undang-Undang Dasar Negara 1945 sehingga akses terhadap kegiatan ini perlu
6 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiari, 2005, Argumentasi Hukum , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.
7 B. Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum , CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 113.
8 Titik Triwulan Tutik, “Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum”, Jurnal Hukum dan Pembanguna , Vol. 43, No.2, 2013, hlm 233.
9 Mochamad  Riyanto,  “Arah  Revisi  Undang-Undang  Penyiaran  Dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi”, Jurnal Spektrum Hukum , Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 63.

## Jurnal Legal
diatur secara lebih lanjut  sehingga warga negara  lainnya juga dapat  menikmati  sumber daya alam ini.
Spektrum  Frekuensi  Radio  ini  terdiri  dari  susunan  pita  frekuensi  radio  yang  memiliki frekuensi  lebih  kecil  dari  3000  Ghz  sebagai  suatu  getaran  gelombang  elektromagnetik  yang merambat  dan  terdapat  dalam  ruang  udara  dan  antariksa. 10 Apabila  dicermati  spektrum frekuensi  radio  ini tidak dapat  dilihat secara kasat  mata namun  dapat  dirasakan manfaatnya. Hal  ini  tampak  dari  penggunaan  berbagai  kebutuhan  telekomunikasi  yang  kita  pergunakan sehari-hari  baik  dengan  menggunakan  telepon  genggam  hingga  keperluan  kepentingan kenavigasian transportasi udara memerlukan sumber daya ini. Oleh karena itu jelas dalam hal ini diperlukan pengaturan yang tegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang  Penyiaran  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  bahwa  penyelenggaraan kegiatan  penyiaran  dengan  spektrum  frekuensi  radio  dikuasai  oleh  negara  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Akan  tetapi  saat  ini  sumber  daya  untuk  melakukan  kegiatan  penyiaran  tidak  hanya terbatas  dengan  menggunakan  spektrum  frekuensi  radio  melainkan  juga  dengan  media internet.  Berdasarkan  data  Digital  2020  yang  diperoleh  pada  bulan  januari  2020, menunjukkan  bahwa  di  Indonesia  terdapat  sekitar  64%  atau  175  juta  penduduk  yang menggunakan  internet  dari  jumlah  keseluruhan  penduduk  dengan  rentang  waktu  rata-rata penggunaannya  selama  hampir  7  jam  59  menit  setiap  harinya.  Persentase  pertumbuhan pengguna aktif di tahun ini mengalami peningkatan sebesar 17% atau 25 juta orang. 11 Hal ini menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  pengguna  internet  di  Indonesia  sangat  tinggi  dan menempatkan  indonesia  di  posisi  ke  delapan  sebagai  negara  yang  memanfaatkan  internet dalam  kehidupan  sehari-hari.  Walaupun  penggunaan  tersebut  tidak  hanya  digunakan  untuk kepentingan  pendidikan  namun  juga  hiburan  seperti  mengakses  media  sosial  dan  untuk bermain game di dunia maya.
Di  dunia  internasional  terdapat  pertentangan  antara  kaum  libertarian  (penganut  hukum kebebasan di negara barat dan eropa) dengan kaum tradisional (penganut state rules ). Dimana kaum  libertarian  berpandangan  bahwa  pengggunaan  internet  atau  informasi  teknologi  tidak dapat dibatasi dengan adanya peraturan sebab internet atau informasi teknologi ini merupakan objek  hukum    yang  melewati  lintas  batas  yurisdiksi  suatu  negara  dan  itu  merupakan  dunia bebas  bagi  siapa  saja  yang  mengunjunginya. 12 Pandangan  ini  kemudian  disanggah  oleh  J.L. Goldsmith  bahwa  walaupun  obyek  hukum  ini  melintasi  yursidiksi  suatu  negara  akan  tetapi tidak  bisa  dibedakan  hal  itu  antara  dunia  maya  dengan  dunia  nyata  atau  dengan  kata  lain hukum berlaku secara universal dan terhadap hal  yang berkaitan dengan kepentingan negara maka negara wajib mengaturnya karena hal ini berkaitan dengan fungsi kedaulatan negara. 13 Di Indonesia sendiri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  segala  pemanfaatan  terhadap  perkembangan  dan kemajuan teknologi informasi atau internet harus dipergunakan dengan tujuan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional.  Selain itu juga pemerintah perlu  mendukung  dengan  adanya  infrastruktur  hukum  sehingga  memberikan  rasa  aman  dan
10 Kominfo,  “Regulasi  Frekuensi  dan  Standarisasi”, https://www.postel.go.id/artikel-regulasi-frekuensi- dan-standardisasi-3-93 , diakses Sabtu 25 Oktober 2020.
11 Digital2020,  “We  Are  Social  Digital2020:  Indonesia”, https://datareportal.com/reports/digital-2020- indonesia, diakses Sabtu 25 Oktober 2020.
12 Antonio  Segura-Serrano,  “Internet  Regulation  and  the  Role  of  International  Law”, Max  Planck Yearbook of United Nations Law , Volume 10, Netherlands, 2006, hlm. 197.
13 Ibid., hlm 198

## Jurnal Legal
menghindari  segala  bentuk  penyalahgunaan  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  agama  dan sosial  budaya  masyarakat  Indonesia.  Peran  serta  dan  campur  tangan  pemerintah  terhadap pengaturan  informasi  teknologi  di  peraturan  perundang-undangan  ini  dikarenakan  internet atau  informasi  teknologi  merupakan  objek  hukum  yang  melewati  lintas  batas  yurisdiksi negara sehingga diperlukan instrumen hukum khusus terkait keadaan ini. Akan tetapi hal yang diatur  dalam  ketentuan  perundang-undangan  ini  lebih  terkait  dengan  substansi  atau  konten serta bentuk penyalahgunaan yang disebarkan melalui media informasi teknologi. Sedangkan terkait penyiaran yang dilakukan dengan media internet atau informasi teknologi belum diatur bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Melalui  Amandemen  Ketiga  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  terbuka  ruang  bagi  masyarakat  untuk  dapat  mengajukan  uji  Materiil  atas  undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga perbuatan uji materiil ini adalah perbuatan yang  secara  konstitusional  yang  kuat  diatur,  pengujian  ini  dilakukan  oleh  Mahkamah Konstitusi. Sesuai teori  perundang-undangan maka suatu peraturan tidak  boleh bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  di  atasnya,  maka  dalam  hal  ini  PT.  Rajawali  Citra Televisi  Indonesia  (RCTI)  dan  PT  Visi  Citra  Mitra  Mulia  (Inews  TV)  mengajukan permohonan  uji  materiil  tersebut  karena  kegiatan  penyiaran  dengan  menggunakan  media internet  dirasakan  meningkat  selama  kondisi  pandemi  covid-19  berlangsung.  Pengajuan  uji materi  perihal  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  ini  diajukan keduanya pada Juni lalu dengan nomor perkara 39/PUU-XVIII/2020. 14
Berdasarkan  kasus  tersebut  diatas,  kegiatan  penyiaran  dengan  menggunakan  internet tidaklah  diatur  dalam  ketentuan  tersebut.  Pemohon  menilai  adanya  perlakuan  yang  berbeda antara  penyelenggara  penyiaran  konvensional  yang  menggunakan  frekuensi  radio,  dengan penyelenggara  penyiaran  yang  menggunakan  internet  seperti  YouTube  dan  Netflix.  Padahal pada  kenyataannya  hampir  seluruh  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pengumpulan  massa menggunakan  kanal  youtube  dalam  masa  pandemi  Covid-19.  Aspek  Pendidikan menggunakan  youtube  untuk  menjangkau  kegiatan  webinar  yang  disiarkan  secara  langsung untuk  menanggulangi  keterbatasan  kuota  pendaftaran  dan  ruang  dalam platform  meeting room yang digunakan. Pada kegiatan kerohanian seperti ibadah gereja setiap minggunya juga menggunakan  kanal  Youtube.  Langkah  ini  diambil,  karena  adanya  kemudahan  untuk mengakses setiap kegiatan dengan menggunakan media internet selain tidak diakomodasinya setiap  kegiatan  tersebut  dalam  kegiatan  penyiaran  yang  dilakukan  oleh  televisi  swasta nasional  ketidakpastian  hukum  dan  diskriminasi  yang  dialami  oleh  PT.  Rajawali  Citra Televisi  Indonesia  (RCTI)  dan  PT  Visi  Citra  Mitra  Mulia  (Inews  TV)  selaku  lembaga penyiaran swasta.
Lembaga penyiaran swasta  menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus berbentuk badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. Kegiatan penyiaran yang dilenggerakan oleh lembaga penyiaran swasta  tentunya  harus  mendapatkan  izin  penyelenggaraan  penyiaran  yang  diberikan  oleh negara  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  33  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002 tentang Penyiaran. Proses perizinan tersebut ialah pertama, masukan dan hasil evaluasi dengar
14 Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "4 Fakta  soal Gugatan  RCTI atas UU Penyiaran dan Potensi Dampaknya", Kompas, Vina Fadhrotul Mukaromah, https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/28/162000565/4-fakta-soal-gugatan-rcti-atas-uu-penyiaran-dan- potensi-dampaknya?page=all , diakses minggu, 30 agustus 2020 pk 09.05 wib.

## Jurnal Legal
pendapat  antara  pemohon  dan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI) 15 ;  kedua,  rekomendasi kelayakan  penyelenggaraan  penyiaran  dari  KPI;  ketiga,  hasil  kesepakatan  forum  rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan keempat, izin lokasi  dan  penggunaan  spektrum  frekuensi  radio  oleh  pemerintah  atas  usul  KPI.  Izin  atas penyelenggaraan  penyiaran  televisi  diberikan  untuk  jangka  waktu  10  (sepuluh)  tahun  dan dapat diperpanjang.
Penyelarasan  peraturan  tentang  penyiaran  ini  sejatinya  sedang  dalam  tahap  penyusunan dikarenakan  adanya  kebutuhan  atau  perkembangan  dari  media  penyiaran  analog  dengan menggunakan  spektrum  frekuensi  radio  menuju  penyiaran  digital  dengan  menggunakan internet  atau  dengan  teknologi  informasi. 16 Penyusunan  ini  dilakukan  selain  karena perkembangan  digitalisasi  yang  semakin  pesat  juga  melihat  persaingan  dan  kendala  yang dialami oleh lembaga penyiaran berbadan hukum baik milik negara maupun swasta yang sulit berkompetisi  dengan  siaran  yang  dilakukan  dengan  media  digital  sebab  hanya  dengan mengandalkan  jaringan  internet  yang  stabil  maka  setiap  orang  mampu  menikmati  tayangan yang  disiarkan  oleh  media  digital  tersebut.  Hal  ini  disadari  atau  tidak  memberikan  dampak besar  terhadap  industri  pertelevisian  nasional.  Akan  tetapi  di  lain  pihak  justru  masyarakat diberikan manfaat yang sangat besar dengan keadaan ini sebab diberikan pilihan yang terbuka akan siaran mana  yang hendak dinikmati  atau menggunakan media digital untuk  melakukan kegiatan penyiaran yang ada.
Sejumlah dampak soal  gugatan tersebut,  jika permohonan dikabulkan, masyarakat  tidak lagi  bisa  secara  bebas  memanfaatkan  fitur  siaran  di  platform  media  sosial. 17 Perkembangan internet  berdampak  pada  terbentuknya  jaringan  yang  lazim  dikenal  dengan  istilah  media sosial.  Media  sosial  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  mempermudah  komunikasi, melainkan  sarana  untuk  mempublikasikan  keseharian  individu,  mengembangkan  kreativitas, meningkatkan  popularitas,  serta  mempromosikan  komoditi  dan  komoditas. 18 Definisi perluasan penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram  TV,  Instagram live , Facebook live YouTube live dan  penyaluran  konten  audio  visual  lainnya  dalam platform media  sosial  akan  diharuskan  menjadi  lembaga  penyiaran  yang  wajib  berizin.  Sebagai akibatnya  Pemerintah  melalui  Lembaga  yang  mengawasi  kasus  ini  akan  berwenang  untuk melakukan  penutupan  dan  melarang  setiap  kegiatan  penyiaran  yang  tidak  berizin.  Penyedia layanan  audio-visual  jangakuan  tidak  terbatas,  luas  bahkan  melintasi  batas  negara,  sehingga akan  memunculkan  sebuah  kerumitan  untuk  menerapkan  hukum  Indonesia  di  luar  wilayah yurisdiksi  dalam  negeri  atau  bahkan  sebaliknya. Disisi  lain  banyak  kalangan  yang berpendapat  bahwa  keberadaan live  streaming memberikan  manfaat  dan  memudahkan manusia untuk dapat bertemu walau terpisahkan jarak, ruang dan waktu.
Kegiatan live  streaming jika  dikaitkan  sebagai  bentuk  penyiaran  dengan  menggunakan internet,  merupakan  bagian  dari  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  yang  dilindungi dalam hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan Pasal 28F yang berbunyi “ setiap orang berhak
15 Denico Dolly, “Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum”, Jurnal Negara Hukum , Vol. 6, No.2, 2015, hlm 157.
16 Ervan  Ismail et  al .,  “Regulasi  Penyiaran  Digital:  Dinamika  Peran  Negara,  Peran  Swasta  dan  Manfaat Bagi Rakyat”, Jurnal Komunikasi Pembangunan , Vol. 19, No. 2, 2019, hlm 129.
17 Hal  ini  disampaikan  oleh  Direktur  Jenderal  Penyelenggaraan  Pos  dan  Informatika  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika,  Ahmad  M  Ramli  dalam  artikel  Artikel  ini  telah  tayang  di  Kompas.com  dengan judul "4 Fakta soal Gugatan RCTI atas UU Penyiaran dan Potensi Dampaknya", Ibid .
18 Alvieta Dewina, 2020, “Perlindungan  Hukum  Bagi Production  House Terhadap Penyiaran Film yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial”, Jurnal Law And Justice , Volume. 5, No. 1. hlm.1.

## Jurnal Legal
berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan sosialnya  serta  berhak  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis  saluran  yang  tersedia.”  Dalam Universal Declaration  of  Human  Rights khususnya  pada  Pasal  19  yang  memberikan  jaminan  kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan kebebasan untuk berekspresi tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Sebab telekomunikasi dan internet memiliki potensi atau sumber daya  tidak  hanya  untuk  menyampaikan  informasi  dan  komunikasi  melainkan  juga mengembangkan  perekonomian,  pendidikan  dan  kesejahteraan  sosial  dimasyarakat. 19 Kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  sebagai  sebuah  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) merupakan  hak  setiap  individu  sejak  dilahirkan  yang  telah  dijamin  secara  konstitusi. Kekebasan  berekspresi  merupakan  hak  mendasar  dalam  kehidupan  bernegara.  Kebebasan berekspresi  di  Indonesia  diatur  dan  dilindungi  tanpa  memandang  suku,  ras  dan  agama.  Hak asasi  manusia  bersifat  universal  dan  langgeng,  sehingga  harus  dihormati,  dilindungi  dan dipenuhi serta tidak boleh diabaikan.
Kebebasan  berpendapat  sebagai  hak  pada  prinsipnya  berkorelasi  dengan  kewajiban sebagai  bentuk  dari  kehidupan  bermasyarakat.  Dengan  timbulnya  akan  kesadaran  terhadap tanggung  jawab  dari  setiap  perbuatan  akan  memberikan  dampak  pada  setiap  anggota masyarakat  dan  menciptakan  pemerintahan  yang  demokratis  dengan  ditandai  adanya kebebasan  yang diberikan kepada setiap warga negara untuk  menyampaikan pendapatnya di muka  umum.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  John  Locke  bahwa  setiap  individu dikaruniai  hak  melekat  untuk  hidup,  kebebasan  akan  kepemilikian  yang  tidak  dapat  dicabut oleh  negara. 20 Selain  daripada  itu  pengakuan  mengenai  hak  untuk  memperoleh  dan menyampaikan pendapat juga turut diakui pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2005  tentang  Pengesahan International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (Konvensi Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik)  sehingga  dengan  dijaminnya  hak  atas kebebasan  berpendapat  ini  menjadi  cara  masyarakat  dan  warga  negara  untuk  melakukan fungsi check and balances terhadap jalannya pemerintahan. 21
Kegiatan  penyiaran  dengan  menggunakan  media  internet  memang  menimbulkan  pro kontra  di  masyarakat  terutama  dalam  keadaan  seperti  sekarang  ini  pandemi  Covid-19  yang masih  belum  diketahui  kapan  akan  segera  berakhir  membuat  masyarakat  Indonesia  berlari mengejar  ketertinggalannya  akan  penggunaan  internet  yang  hingga  saat  ini  belum  dapat dirasakan merata di seluruh daerah di Indonesia. Bahkan daripada melakukan perdebatan dan pengaturan  mengenai  ketentuan  perihal  penyiaran  menggunakan  media  internet,  pemerintah seharusnya terlebih dahulu memberikan penyediaan internet yang memadai di seluruh daerah- daerah  di  Indonesia  atau  dengan  kata  lain  pengaturan  terhadap  suatu  ketentuan  seharusnya dilaksanakan  apabila  masyarakat  sudah  dapat  merasakan  kesejahteraan  dalam  menggunakan internet itu sendiri. 22
Penggunaan  media  internet  sebagai  salah  satu  metode  penyiaran  tidak  dapat  dipungkiri memberikan  manfaat  bagi  sebagian  besar  masyarakat  yang  menggantungkan  kegiatannya pada bidang ini, misalnya saja dalam dunia pendidikan. Bahwa sebagaimana  yang diketahui penggunaan media internet sebagai sarana pendidikan dalam sudut pandang tersendiri secara
19 Antonio Segura-Serrano, 2006, Op.Cit . hlm. 263.
20 Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital”, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan , Vol. 4 No. 3, 2020, hlm. 40.
21 Ibid ., hlm 42.
22 Christoper  Marsden,  2011, Internet  Co-Regulation:European  Law,  Regulatory  Governance  and Legitimacy in Cyberspace , Cambridge University Press, United Kingdom, hlm. 44.

## Jurnal Legal
nyata  memberikan  manfaat  yang  begitu  besar  dalam  dunia  ilmu  pengetahuan.  Akses pembelajaran yang tidak terbatas di dalam kelas namun dapat berkeliling ke seluruh penjuru dunia dengan akses internet ini membuka wawasan dan ilmu pengetahuan bagi anak didik di bidang pendidikan walaupun dalam sudut pandang hukum memberikan tantangan tersendiri. 23 Namun  bukan  berarti  dengan  adanya  tantangan  tersebut  menjadikan  pemerintah  maupun lembaga  yudikatif  dengan  begitu  saja  membuat  suatu  putusan  bahwa  penyiaran  dengan mempergunakan  media  internet  dibatasi  dengan  pengaturan  yang  serupa  halnya  dengan mempergunakan  media  spektrum  frekuensi  radio  dimana  dalam  penyelenggaraannya diperlukan izin  terlebih  dahulu  dan terhadap lembaga penyiaran tersebut  haruslah berbentuk badan hukum. Akan tetapi perlu kiranya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan berbagai keputusan  apakah  terhadap  kegiatan  tersebut  memang  secara  nyata  bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Walaupun pada kenyataannya masyarakat banyak sekali dimudahkan dan terbantu dengan akses internet dalam melakukan penyiaran  yang dilakukan semata-mata  bukan  demi  keuntungan  komersial  melainkan  sebagai  wujud  nyata  kebebasan berekspresi yang selama ini dibatasi dalam lembaga penyiaran konvensional.
Oleh karena itu perlu kita juga pahami adanya adagium “het recht hink achter de feiten aan” yang artinya bahwa hukum berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa atau fakta yang hendak  diaturnya.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  terhadap  hukum  atau  aturan  hukum  berjalan statis  sedangkan  peristiwa  atau  fakta  yang  diaturnya  berjalan  dinamis  sehingga  hukum seringkali  tertinggal  dan  tidak  dapat  mengikuti  perkembangan  peristiwa  di  masyarakat  yang sangat  cepat  berubah.  Serupa  dengan  adagium  tersebut  bahwa  pada  prinsipnya  RCTI memiliki  hak  sebagai  pihak  yang  mengajukan  gugatan  uji  materil  terkait  dengan  kondisi perubahan  dan  kompetisi  di  industri  digitalisasi  ini  akan  tetapi  perlu  juga  disadari  bahwa adanya  hak  kebebasan  berpendapat  yang  juga  perlu  dipahami  oleh  para  pihak.  Para  pihak disini  maksudnya  adalah  Pihak  RCTI  sebagai  pihak  yang  mengajukan  gugatan  serta  pihak masyarakat luas yang juga merasakan apabila Makhamah Konstitusi ini mengabulkan gugatan tersebut  juga  dapat  membatasi  kebebasan  berpendapat  serta  kebebasan  berkspresi  yang  juga diatur  oleh  konstitusi  Negara  Indonesia  yakni  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 serta konvensi  internasional lainnya  yang juga turut diratifikasi  menjadi  hukum positif di Indonesia.
Kebebasan  berpendapat  secara  konstitusional  secara  tegas  diatur  dan  menjadi  tanda bahwa adanya jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat sebagai sebuah Hak Asasi Manusia (HAM).  Kebebasan  berpendapat  ini  datur  dalam  Pasal  28E  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Lebih  lanjut,  pengakuan  tentang  kebebasan berpendapat  sebagai  sebuah  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Pasal  25  yang  menjamin  secara  tegas kebebasan  setiap  orang  untuk  menyampaikan  pendapat.  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menguatkan adanya Undang-Undang Nomo 9 Tahun 1998 tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum.  Lebih  lanjut  Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di Muka  Umum  mengatur  bahwa  tujuan  adanya  peraturan  ini  adalah  untuk  mewujudkan kekebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan
23 Laila  Damascena  Antunes, et  al .,  2017, Jurisdiction  And  Conflicts  Of  Law  In  The  Digital  Age: Regulatory Framework Of Internet Regulation , Institute for Research on Internet and Society, Brazil, hlm. 7.

## Jurnal Legal
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum  diatur bahwa, warga negara  yang menyampaikan pendapatnya  di  muka  umum  berhak  untuk  mengeluarkan  pikiran  secara  bebas  dan memperoleh perlindungan.
Kebebasan berpendapat ini disadari bahwa bukanlah kebebasan yang dalam artian bebas tanpa batas  melainkan juga perlu dilakukan pengaturan dan batas agar juga tidak melanggar hak  warga  negara  lainnya. 24 Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum  diatur  bahwa  warga  negara  yang menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  berkewajiban  untuk  menghormati  hak-hak  dan kekebasan  orang  lain  serta  aturan-aturan  moral  yang  diakui  umum.  Dalam  menyampaikan pendapatnya  warga  negara  harus  menaati  hukum  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Kebebasan  berpendapat  juga  dilakukan  dengan  menjaga  keamanan dan ketertiban hukum, selain itu menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.
Aparatur  negara  memiliki  kewajiban  dan  tanggung  jawab  berdasarkan  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1998  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum mengatur  bahwa  tujuan  adanya  peraturan  ini  adalah  untuk  mewujudkan  kekebasan  yang bertanggung  jawab  sebagai  salah  satu  pelaksanaan  Hak  Asasi  Manusia  antara  lain memberikan  perlindungan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia,  menghargai  asas  legalitas  namun tetap  menghargai  asas  praduga  yang  tak  bersalah.  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  salah satu aparat negara yang bergerak dalam bidang hukum yang salah satu kewenanganya adalah pengujian  materiil  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Pengujian  materil  terhadap  pengaturan  penyiaran  atas  penggunaan media  internet  sebagai  sebuah  teknologi  informasi  perlu  mempertimbangkan  kebebasan berpendapat  sebagia  sebuah  hak  asasi  manusia  yang  melekat  kepada  setiap  warga  negara Indonesia. Penggunaan penyiaran dengan menggunakan media Internet ini pada prinsip lebih memberikan  manfaat  yang  begitu  besar  bagi  setiap  warga  masyarakat.  Kegiatan  penyiaran dengan menggunakan media internet ini pada khususnya menjawab tantangan global sumber daya  manusia  Indonesia  yang  mampu  berkompetisi  dengan  warga  dunia  lainnya  dan membuka  akses  untuk  dapat  menyerap  dan  belajar  teknologi  informasi  dari  negara  lain. Bahkan  terkadang  perlu  dipahami  dan  disadari  juga  bahwa  tantangan  dan  peran  hukum  di negara  Indonesia  adalah  bukan dengan mengatur  segala hal,  akan tetapi  membentuk  budaya patuh dan sadar akan hukum itu yang lebih terutama sebab dengan banyaknya aturan hukum yang ada dan berlaku juga sulit menjamin budaya patuh dan sadar hukum itu sendiri.

## D. Penutup
Mengacu  pada  Pasal  51  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahmakah  Konstitusi,  penting  ditegaskan  bahwa  proses  pengujian  di  Mahkamah  Konstitusi benar-benar berpegang hanya dengan Konstitusi saja, dan bukan pada aspek sosial dan politis, mengingat  banyaknya  kekhawatiran  bahwa  permohonan  uji  materill  dianggap  akan menghambat  program  pemerintah.  Kebebasan  untuk  berekspresi  memberikan  peluang setidaknya  bahan  sebagai  pertimbangan  kepada  para  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  untuk memberikan  putusan  yang  berkeadilan  bagi  kegiatan  peyiaran  yang  menggunakan  media internet  sebagai  metode  yang  dapat  dipergunakan  oleh  masyarakat  terutama  dalam  masa pandemi  Covid-19  ini. 25 Keberadaan  hak  berekspresi  sebagai  sebuah  Hak  Asasi  Manusia
24 C.  Edwin  Baker,  1992, Human  Liberty  and  Freedom  of  Speech, Oxford  University  Press,  New  York, hlm. 196.
25 Tatiana-Eleni  Synodinou,  2020, EU  Internet  Law  in  the  Digital  Era:  Regulation  and  Enforcement , Springer International Publishing, Swiss, hlm 186.

## Jurnal Legal
(HAM)  dalam  konsepsi  negara  hukum  bukan  berarti  tidak  boleh  diatur,  namun  pengaturan oleh  negara  merupakan  sebuah  bentuk  pembatasan  agak  penerapan  kebebasan  berekspresi tetap memperhatikan ketertiban umum, kesusilaan dan hukum.  Pengaturan agar penggunaan media  internet  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan  dan  peraturan perundang-undangan  pada  dasarnya  sudah  diatur  dalam  Pasal  40  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dimana  pertama,  pemerintah memfasilitasi  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan; kedua pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai  akibat penyalahgunaan informasi elektronik  dan  transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan  demikian  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  pembentuk  hukum  diharapkan mampu  mewujudkan  tanggung  jawab  pemerintah  untuk  melindungi  kebebasan  berpendapat melalui  media  sosial  pasca  adanya  pandemi  Covid-19  sebagai  Hak  Asasi  Manusia. Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka  Umum  mengatur  bahwa  tujuan  adanya peraturan  ini  adalah  untuk  mewujudkan  kekebasan  yang  bertanggung  jawab  sebagai  salah satu  pelaksanaan  Hak  Asasi  Manusia  sehingga  hukum  sungguh  sebagai  panglima  tertinggi yang melindungi warga masyarakat Indonesia yang majemuk dan pluralistik.

## Daftar Pustaka Jurnal
Alvieta Dewina, 2020, “Perlindungan  Hukum  Bagi Production  House Terhadap Penyiaran Film  yang  Sedang  Tayang  di  Bioskop  Tanpa  Izin  Melalui  Media  Sosial”, Jurnal Law And Justice , Volume. 5, No. 1.
Denico  Dolly,  2015,  “Upaya  Penguatan  Kelembagaan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Dalam
Perspektif Hukum”, Jurnal Negara Hukum , Vol. 6, No.2. Digital2020, “We Are Social Digital2020: Indonesia”, https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia, diakses  Sabtu  25  Oktober 2020.
Ervan Ismail et al ., 2019, “Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta dan Manfaat Bagi Rakyat”, Jurnal Komunikasi Pembangunan , Vol. 19, No. 2. Tatiana-Eleni  Synodinou,  2020, EU  Internet  Law  in  the  Digital  Era:  Regulation  and Enforcement , Springer International Publishing, Swiss.
Titik Triwulan Tutik, 2013, “Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum”, Jurnal Hukum dan Pembanguna , Vol. 43, No.2. Latipah Nasution, 2020, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital”, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan , Vol. 4 No. 3.
Mochamad  Riyanto,  2019,  “Arah  Revisi  Undang-Undang  Penyiaran  Dalam  Perspektif Hukum Ekonomi”, Jurnal Spektrum Hukum , Vol. 16, No. 1.

## Buku
Antonio Segura-Serrano, 2006, “Internet Regulation and the Role of International Law”, Max Planck Yearbook of United Nations Law , Volume 10, Netherlands.
B. Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum , CV Mandar Maju, Bandung. Christoper  Marsden,  2011, Internet  Co-Regulation:European  Law,  Regulatory  Governance and Legitimacy in Cyberspace , Cambridge University Press, United Kingdom.

## Jurnal Legal
Laila Damascena Antunes, et al ., 2017, Jurisdiction And Conflicts Of Law In The Digital Age: Regulatory  Framework  Of  Internet  Regulation ,  Institute  for  Research  on  Internet and Society, Brazil.
Philipus  M.  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiari,  2005, Argumentasi  Hukum ,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta.

## Peraturan perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
------------.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
---------.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Internet
Britannica, https://www.britannica.com/topic/Robinson-Crusoe-novel ,  diakses  sabtu  29 agustus 2020 pk 15.30 wib
C.  Edwin  Baker,  1992, Human  Liberty  and  Freedom  of  Speech, Oxford  University  Press, New York.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komunikasi , diakses sabtu 29 agustus 2020 pk 15.00 wib
Kominfo,  “Regulasi  Frekuensi  dan  Standarisasi”, https://www.postel.go.id/artikel-regulasi- frekuensi-dan-standardisasi-3-93 , diakses Sabtu 25 Oktober 2020. Kompas, Vina Fadhrotul Mukaromah, https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/28/162000565/4-fakta-soal-gugatan- rcti-atas-uu-penyiaran-dan-potensi-dampaknya?page=all ,  diakses  minggu,  30 agustus 2020 pk 09.05 wib.
Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/18235281/kpi-putusan-mk-atas- uji-materil-uu-penyiaran-jangan-sampai-memasung , diakses sabtu 29 agustus 2020 pk 16.00 wib.
Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/20044801/ini-alasan-rcti-dan- inews-tv-ajukan-uji-materi-uu-penyiaran-ke-mk?page=all, diakses sabtu 29 agustus 2020 pk 16.02 wib.