Available online at: http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh Khazanah Hukum, Vol. 3 No. 1: 26  - 33
DOI: 10.15575/kh.v3i1. 7678
* Copyright  (c) 2021 Leera Sinta Mega Pamungkas
This work is licensed under  a Creative  Commons Attribution-ShareAlike  4.0 International  License .
Diterima:  7 Februari  2020;  Direvisi5: 15 Februari  2021;  Disetujui:  25 Februari  2021

## POLITIK HUKUM DALAM  PELAKSANAAN  JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1999

## Leera Sinta Mega Pamungkas
Program  Studi Magister  Ilmu Hukum, Pascasarjana,  UIN Sunan  Gunung  Djati  Bandung,  Indonesia Email: leera.pamungkas13@gmail.com

## ABSTRACT
Fiduciary is the transfer of ownership rights to objects using the principle of trust provided that the object to which ownership rights are transferred remains the property of the owner of the object. In Law Number 42 Year 1999 the formulation of the Fiduciary Law does not yet reflect the existence of legal certainty, because the formulation of norms contained in the forum still causes a dualism of interpretation and there are articles of the Law that contradict article one with other articles. This research use qulitative approach and law method, result is fiduciary guarantee agreements have not protected creditors with strong legal protection, even though creditors also have an important role in broad economic activities and narrow guarantees. This study aims to  determine the legal protection of creditors in order to  achieve legal certainty in the fiduciary guarantee agreement with the juridical-normative method.
Keywords: Fiduciary, Political Law, legal certainty

## ABSTRAK
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas benda menggunakan asas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang menjadi hak terhadap kepemilikan dialihkan tersebut tetap menjadi hak milik pemilik benda. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 perumusan UU Fidusia belum mencerminkan adanya kepastian hukum, karena rumusan norma yang terkandung didalamnya masih menimbulkan dualisme  penafsiran dan terdapat pasal-pasal UU bertentangan pasal satu dengan pasal yang lain lain. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Kualitatif  dan  metode  penelitian  hukum,  menghasilkan perjanjian jaminan fidusia  belum melindungi para kreditur dengan  perlindungan hukum  yang kuat, padahal kreditur juga memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi secara luas dan penjaminan secara sempit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur agar tercapai kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia dengan metode yuridis- normatif.
Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Politik Hukum, Kepastian Hukum

## PENDAHULUAN
Pada umumnya untuk memperoleh fasilitas dana pinjaman di suatu Bank, kreditur memberi beberapa   persyaratan seperti   pengadaan suatu jaminan dari  debitur. Selain itu, undang-undang perbankan juga mengedepankan urgensi suatu jaminan (collateral) sebagai salah satu sumber pemberian pinjaman   dalam rangka mengkalkulasikan dana para nasabah yang telah terhimpun oleh pihak bank terkait,  serta  untuk  memajukan  sektor  perekonomian  (Lestari  &  Bahmid,  2020).    Jaminan  yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah agunan berupa aset benda yang bergerak dengan menggunakan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dasar hukum praktek jaminan fidusia di Indonesia awalnya hanya berupa jurisprudensi dari Hge Raad
Belanda  (putusan  Bier  Brouwerij  Arrest).  Saat  itu  pertama  kalinya  hakim  mengesahkan  regulasi mekanisme penjaminan. Kemudian dibuatlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dan hanya sedikit sekali  referensi bagi regulasi instrumen fidusia. Sebagaimana perkara pada putusan Mahkamah Agung (MA) No. 372K/Sip/1970 mengenai perkara BNI cabang Semarang melawan Lo Ding Siang, dengan putusan No. 1500K/ Sip/1978 atas perkara BNI 1946 yang menggugat Fa Megaria yang mengakui fidusia sebagai suatu  instrumen jaminan.
Agar  jaminan  fidusia  dapat  mendistribusikan  hak  istimewa  berupa    preferensi  bagi  yang berpiutang, maka jaminan fidusia tersebut harus dibuat di depan Notaris berupa Akta Jaminan Fidusia lalu dilegalisasikan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (Setianingrum, 2016), sehingga jikalau debitur tidak  menepati    perjanjian  tersebut,  maka  kreditur  sebagai  akseptor  fidusia  memiliki  hak  untuk mengambil alih objek yang diagunkan atas kewenangannya dalam rangka pemenuhan atas piutang debitur.  Jaminan Fidusia terbagi menjadi dua jenis bentuk jaminan yaitu agunan berupa perseorangan dan agunan berupa kebendaan (Setiono, 2018). Jaminan yang paling sering dilaksanakan oleh bank yaitu agunan berupa  kebendaan. Salah satu agunan berupa  kebendaan yang paling masyhur dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas barang yang  bergerak, jaminan fidusia sering dijalankan oleh para pembisnis, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dahulu keberadaan fidusia didasari pada putusan hakim atau yang lebih dikenal dengan Yurisprudensi.
Dalam perkembangannya sebagai lembaga agunan   yang diperlukan masyarakat, fidusia bisa menyebabkan permasalahan hukum (Adnyaswari et al., 2018). Sedikitnya disebabkan beberapa hal, yaitu ketidak pastian rancangan terkait objek fidusia, ketidak jelasan sifat dari fidusia itu sendiri, tidak ada sinkronasasi dogma-dogma yang terkandung dalam   perundang- undangan yang mengelola   lembaga jaminan,  ketidakjelasan  wewenang  kreditur  jika  nasabah  yang  menajukan  pinjaman  ingkar  akan perjanjian awal, wewenang pelimpahan fidusia dan kepastian hukum bagi pihak peminjam, dan apabila terdapati likuiditas pada pihak bank atau pihak peminjam mengalami kebangkrutan.
Melalui  regulasi    undang-undang  tersebut,  hukum  dapat  dilaksanakan,  walaupun  dalam pelaksanaannya memiliki problematika. Salah  satu maksud dari dibuatnya hukum ialah  agar adanya kejelasan  hukum  (Siallagan,  2016).  Dengan  tiadanya    kejelasan  hukum  maka  menjadi  sebuah kemustahilan jika kepentingan rakyat  terpenuhi dan tidak akan terwujud harmonisasi dalam masyarakat. pada pelaksanaanya peraturan jaminan fidusia dinilai tidak memberikan kepastian hukum secara yuridis, normatifnya, ataupun dari segi sosiologis/kegunaannya. Penyebabnya, diperkirankan bahwa dari segi yuridis normatif, ketidakjelasan hukum UUJF  nampak dari dogma yang  terkandung menyebabkan multitafsir dan terdapat beberapa pasal yang tumpang tindih dengan pasal lain (overlapping). Beberapa kajian tentang UU Fidusia pernah di teliti oleh Suari dan Gorda (2020) tentang Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia di Bank Rakyat Indonesia Cabang Renon, Danari (2020) Penyelesaian Sengketa Kontrak Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Danari Setiono dan Sulistyo (2021) Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia, dari beberapa penelitian terdahulu tersebut belum ada yang melakukan kajian pada Undang – Undang ataupun pasal – pasal yang ada  didalamnya  sebagai  penyempurnaan  penelitian  pada  kajian  ini  maka  kami  bertujuan  untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur agar tercapai kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia.
Dengan ditemukannya berbagai problematika tersebut menjadikan pelasaksana fidusia atau kreditor yang tidak menjalankan atau mengikuti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia dengan baik,   yakni sesudah akta jaminan fidusia dihasilkan tidak sekaligus disertai dengan mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Perkara tersebut semakin membenarkah
Politik Hukum dalam Pelaksanaan  Jaminan  Fidusia berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 4 Tahun  1999 Leera  Sinta  Mega Pamungkas
bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia ialah hukum yang berlaku tak selaras dan tiada efektivitas sebab makna dari pasal yang terkandung multitafsir, justru tumpang tindih yang mengakibatkan kekaburan dalam regulasinya. Ini diperkuat dengan terdapatnya keengganan rakyat mendaftarkan jaminan Fidusia meskipun sudah diperkuat dengan akta notaris.

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan dalam penelitian ini mengguanakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan mengedapankan studi pustaka atau data yang terkait dengan masalah penelitian sebagai referensi utama untuk ditelaah dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah Jaminan Fidusia (Benuf & Azhar, 2020). Jaminan fidusia adalah hak jaminan terhadap benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat diberi  hak  tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai pinjaman bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
Makna  fidusia  dalam  kamus bahasa  Indonesia  “ memberikan  kepemilikan  atasa  dasar keper cayaan”, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO), Adapun maknanya dalam bahasa Inggrisnya secara utuh lebih dikenal dengan dengan istilah Fiduciary Transfer of Ownerchef (Nekit & Zubar, 2020). Penelitian hukum yang dllaksanakan dengan metode menelaah bahan pustaka yang terdiri dari : Bahan Hukum primer Yaitu unsur-unsur   yang terkaitdengan materi-materi berupa aturan yang bersifat mengikat  yang terdiri dari Undang-Undang No.42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan jaminan fidusia. Bahan Hukum Sekunder, Yaitu materi yang menguraikan unsur-unsur yang terkandung dari materi  hukum primer terdiri dari studi pustaka, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, internet dan sebagainya mengenai hukum fidusia (Benuf & Azhar, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis yuridis normatif muatan hukum UUJF

## Esensi hukum (materi muatan hukum)
Pasal 1 angka (2) tak sejalan dengan Pasal 1 angka (4) pada UU No, 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.  pengamatan yuridis normatif bermula dari menguraikan definisi  yang ditakwilkan pada Pasal 1 UUJF terutama definisi fidusia, jaminan fidusia atau benda. Timbul permasalahan apa yang menjadi penyebab perumus undang-undang perlu membedakan definisi fidusia dan jaminan fidusia sampai timbul penafsiran ganda. Sedangkan tajuk undang-undang itu adalah Jaminan Fidusia. Maka dari itu, yang patut ditakwilkan dengan benar ialah definisi Jaminan Fidusia yang terkandung termasuk arti dari fidusia. Pada definisi Jaminan Fidusia tak mesti dikhusukan lingkup dari benda disebabkan akan ada penjelasan terpisah pada definisi benda. Didalam UUJF, nampak terdapat ketidak sinambungan definisi benda dalam Pasal 1 angka 4 serta muatan benda dalam definisi jaminan Fidusia  dalam Pasal 1 angka 2. Begitu juga, UUJF secara jelas memberikan label  kepada bangunan yang tak bisa diberi hak tanggungan ialah benda tak bergerak. Kejadian ini memungkinkan menjadikan terdapat ketidakjelasan hukum dan kontradiktif
dengan teori hukum pertanahan nasional yang mencangkup benda tanah saja serta benda bukan tanah (Merista, 2016).
Oleh karena itu, dalam memberikan pengertian/terminologi, perlu diamati pemberiaan istilah yakni pada mulanya menetapkan unsur-unsur yang bersifat publik dari cakupan   salah satu terma selanjutnya disertai  unsur-unsur yang bersifat privat dari terma itu yang berbeda dengan terma yang lain. Oleh sebab itu definisi jaminan fidusia bisa ditetapkan ulang   yaitu "salah satu wewenang jaminan terhadap barang yang perpindahannya didasari atas dasar rasa percaya, yang kewenangannya masih tetap  pada    wewenangan  nasabah  sebagai  jaminan  terhadap  pembayaran  piutang  khusus  serta menyerahkan posisi utama terhadap yang memperoleh fidusia kepada kreditor yang lain (Triargono, 2017)". Lalu disebutkan bahwa definisi benda ialah semua hal yang bisa  serta dipindah tangankan, benda bukan tanah yang konkret ataupun tak konkret, yang terdaftar ataupun tak terdaftar, dan gedung/hunian yang tidak bisa dijadikan wewenang yang menjadi tanggungan seperti yang telah  diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996.
Pasal 2 tak sejalan dengan Pasal 38 dan Pasal 37 ayat (1) hingga ayat (3), UU Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Bisa ditemukan problematika dogma yang terkandung didalamnya yaitu peraturan yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Fidusia yang menekankan aturan: "regulasi Undang-undang ini dapat diterapkan pada seluruh akad yang memiliki tujuan untuk dibebankan pada barang yang diagunkan secara fidusia". Dengan dogma yang applicable ini bertujuan dapat lebih mengatur secara hukum serta mampu melindungi secara hukum bagi masyarakat yang memiliki kepentingan sampai dirumuskan aturan  yang  mencakup seluruh aspek mengenai jaminan fidusia untuk memberi payung hukum terhadap kegiatan dalam sektor wirausaha yang bersifat dinamis. Tetapi,   pada Pasal 38 UU No.42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia terdapat peraturan berupa: "Selama aturan tersebut  tidak tumpang tindih dengan aturan pada Undang-Undang ini, segala ketentuan perundang-undangan tentang  fidusia dinilai  valid  hingga dibatalkan, di-nasakh, atau diperbaharui".
Problematika dogma yang terkandung disebabkan Pasal 2  UU  No.42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia mengakomodir seluruh akad yang menitikberatkan benda dengan jaminan fidusia (Putra, 2016). Adapun, dogma yang dilaksanakan  pada kenyataannya  bahkan  tetap  menyetujui  keberadaan FEO yang akan diambil alih olehnya. Terjadilah overlapping antara dogma yang hanya bersifat sarana dengan dogma yang dapat dilaksanakan. Semestinya FEO ditarik kemudian dihillangkan sebab telah aturan yang telah diperbaharui.
Pada sisi lain, nilai yang akomodif memberi peluang yang lebar untuk digunakan oleh yang memilki wewenqang, pada nyatanya terdapat peluang lain yang trasparan agar dapat mengelak dari peraturan yang telah dikodifikasi,  bermula dari aturan hukum yang berlandaskan putusan hakim yang dinilai tidak kuat dasar hukumnya saja. Perkra ini diabsahkan oleh peraturan pada Pasal 37 ayat (1) hingga ayat (3) UU 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Bersamaan dengan pemikiran ini, berakibat pada kreditor penerima  jaminan\fidusia  yang  tak  didaftarkan,  masih  bisa  mendaftarkan  yang  telah  menjadi kewenangannya didasari pada perjanjian para nasabah, kultur dan putusan hakim.
Pasal 11 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa "suatu barang" yang dijadikan  jaminan fidusia harus dicatat, adapun Pasal 12 UU No.42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia telah menentukan bahwa pencatatan "jaminan" fidusia seperti yang terkandung pada Pasal 11  ayat (1)  di  daftarkan di  Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Mengenai teknis   pencatatan tercantum pada peraturan tersebut terdapat pencatatan "benda" jaminan Fidusia dalam Pasal 11 ayat (1) dan terdapat pencatatan "jaminan" fidusia sebagaiamana yang telah  termaktub pada Pasal 12.
Politik Hukum dalam Pelaksanaan  Jaminan  Fidusia berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 4 Tahun  1999 Leera  Sinta  Mega Pamungkas
Bahasan yang perlu digaris bawahi adalah, apa yang dimksud dari pencatatan suatu "benda" spesifik atau pencatatan suatu "jaminan" spesifik. Hal ini temtu memunculkan ambiguitas serta keraguan apa yang sesungguhnya yang wajib dicatat sebab pada regulasi pencatatan yang didaftarkan hanya berbentuk akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kenotariatan. Adapaun, pencatatan benda belum juga terlaksana, terutama pada benda-benda dagangan meskipun pada Pasal 11 UU No.42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia terdapat mengenai pencatatan/ pendaftaran suatu barang. Ambiguitas itu menimbulkan enigma, apa yang  dimaksud dengan pencatatan salah satu "benda" spesifik ataukah pencatatan   salah satu"jaminan" spesifik (Rufaida, 2019). Ketidakjelasan dogma di  pasal itu  pada pelaksanaannya akan memunculkan ketidakjelasan hukum dan menimbulkan permasalahan hukum.
Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1a), Pasai 29 (1b), (1c) dan Pasal 31 serta Pasal 32 UU No. 42 Tahun mengenai Jaminan Fidusia. Problematika  prosedur jua berada dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia pada dasarnya mengelola regulasi yang diterapkan oleh kreditur yang sering disebut parate executie berbenturan atas Pasal 29 ayat (1) b, (1) c dan Pasal 31, diperkuat dengan Pasal 32 UU No.42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia yang pada dasarnya mengelola regulasi eksekusi wajib atas izin penyalur fidusia mapun pelelangan atau melalui pengadilan. Parate executie bermaksud untuk membagikan keringanan kepada kreditur subjek fidusia tatkala debitur perantara fidusia melakukan pelanggaran, kreditur bisa saja melelang secara mandiri benda yang menjadiJaminan fidusia dengan tidak menggunakan penghubung, kesepakatan dari pengadilan. Menurut Subekti parate executie ialah "melaksanakan atau menarik  secara individual  apa yang telah dalam kewenangannya, dengan artian tidak melalui hakim, yang diperuntukkan bagi suatu benda Jaminan agar berikutnya melelang bendanya secara mandiri. (Subekti, 1990:69) Adapun Tartib mengatakan bahwa, "pelaksanaan yang dilakukan secara mandiri oleh Jaminan (gadai dan hipotek) dengan  tidak  menggunakan  peran  atau  intervensi  pengadilan  negeri,  tetapi  berpedoman  pada pertolongan kantor lelang Negara saja (Majalah Varia Peradilan Th XI No.124 Januari 1996:150). Terdapat ketidak selarasan Pasal 17 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia Pasal 17, tidak diizinkan fidusia ulangan. Adapun fidusia ulang dilihat dari kacamata  UU No. 42 Tahun 1999  ialah fidusia ulang oleh fasilitator fidusia, pihak peminjam ataupun penjamin pihak ketiga tak diperbolehkan terhadap barang yang berperang sebagai penerima jaminan fidusia sebab sudah menjadi kewenangannya  terhadap barang  itu sudah berpindah tangan  pada yangmenjadi objek fidusia. Meskipun kewenangannya tidak berpindah tangan, hanya separuh dari kewenangannya yang berpindah tangan menurut Pasal 1 ayat (1) dan sesungguhnya perkara ini bisa di fidusia-kan ulang terhadap satu kreditur ataupun terhadap kreditur yang lain seperti halnya kredit sindikasi, dalam rangka pendanaan peminjaman konsorsium disebabkan penyerahan peminjamannya berada di ambang harga barang yang menjadi jaminannya.
Terdapat peraturan yang memunculkan enigma pada UU No.42 mengenai Fidusia, yaitu  aturan pada Pasal 28  yang mengatur apabila terdapat banyak   fidusia terhadap salah satu barang, maka wewenang  utama  diserahkan  pada  kreditur  yang  mencatatkan  fidusia  terlebih  dahulu  di  Kantor Pendaftaran Fidusia. Benarkah   fidusia kedua dapat dilegalkan, hanya saja tidak menggunakan hak prioritas? Tentu saja tidak sepeti itu. Karena fidusia kedua (fidusia ulang) tidak diperbolehkan pada Pasal 17, selain itu tanpa hak prioritas berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya fidusia.
Salah  satu  probabilitas  ialah  fidusia  bisa  diperuntukan  terhadap  banyak  pihak  ialah  yang diserahkan bagi Pasal 8  UU    No.  42  Tahun 1999 mengenai fidusia. Pasal 8  tersebut secara jelas menunjukkan adanya penyerahan fidusia terhadap beberapa objek, walaupun tak disebutkan tujuan pasal ini. Tetapi saat menelaah deskripsi resmi Pasal 8 itu, nampak memiliki tujuan yaitu penyerahan fidusia
terhadap beberapa kreditur dari segi penyerahan kredit konsorsium. Maka, bisa disimpulkan fidusia tak dapat  diperuntukkan  terhadap  beberapa  kreditur,  melainkan  apabila  diperuntukkan    serentak berbarengan dan seluruh kreditur sama-sama mengenal keberadaan beberapa kreditur itu.

## Susunan Hukum (Lembaga Jaminan Fidusia)
Lembaga kantor pendaftaran Fidusia ialah otoritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia negara ini (Nurhan, 2018). dalam regulasi Undang-Undang no.42 tahun 199 mengenai Jaminan Fidusia, sudah dibentuk aturan pejabat negara Indonesia   N.86 tahun 2000 mengenai Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan anggaran pengeluaran Akta Jaminan Fidusia; dalam Pasal 13 disebutkan : "Kantor Pendaftaran Fidusia (pasal 12 ayat 1) bertempat pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Adapun Keppres Rl No.139 Tahun 2000 mengenai pengadaan Kantor Pendaftaran Fidusia pada  seluruh Ibukota  Propinsi yang  terdapat  di kawasan Indonesia; Pasal 2 "Kantor Pendaftaran Fidusia di Ibukota Propinsi seperti dalam pasal 1 bertempat di Kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Teritorial  negara lndonesia, mencakup 34 Provinsi, 410 kabupaten serta 98 tingkat kotamadya, kantor wilayah hanya mencakup 33 propinsi, bagi kantor wilayah di Kalimantan Utara belum ada. Selain itu pentingnya keberadaan kantor pendaftaran pada wilayah Kabupaten/Kota bersamaan dibantu dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah mahir. Problematika yang terjadi pada saat pendataan Jaminan fidusia, yang dimaksudkan terbentuknya  pemberian data secara efisien dan mutakhir, agar mewujudkan asas publisitas dengan optima dan agar miminimalisir tidankan penyimpangan kubu ketiga serta agar langsung memenuhi kebutuhan kreditur dan debitor terutama  jika tempat tinggal pemberi fidusia berada di luar negara Indnesia (Setiono & Sulistyo, 2021).   Sehingga membutuhkan anggaran yang banyak tentunya membebani pihak peminjam, justru jikalau terdapat wanprestasi mejadikan  anggaran yang sangat banyak dibandingkan nominal yang  digugatkan, terutama pinjaman dengan nominal sedikit.
Dengan adanya hambatan tersebut menjadikan beberapa akseptor fidusia atau kreditur yang tidak ingin menggunakan maupun mengikuti UU  No.42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia  dengan maksimum, ialah sesudah akta jaminan fidusia dikeluarkan tak didaftarkan secara langsung ke kantor pendaftaran fidusia (KPF). Perkara ini memperkuat UU No. 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia adalah aturan yang tak terbukti dan tak memiliki pilihan sebab makna pasal-pasalnya terdapat beberapa yang  multitafsir, justru tumpang tindih satu sama lain yang  berdampak pada ketidakjelasan pada pelaksanaanya. Perkara ini bisa diuji dengan reaksi dari rakyat yang tak mematuhinya, masyarakat berpikiran menghabiskan waktu, pelaksanaanya tidak praktis, memakan waktu serta anggaran yang banyak (Yasir, 2016). Sedangkan pada sisi kacamata kompetisi nasional dan internasional, berdampak terhadap kecakapan atau ketapatan waktu wirausaha. Hambatan dapat memepengaruhi sektor ekonomi anggaran banyak sampai defisitnya persaingan pengusaha Indonesia pada sektor global.

## Legal Kultur (Budaya Hukum)
Esensi dari materi hukum  yang ideal tak melulu memberi kepastian terhadap terwujudnya aturan hukum, manakala tak didapati  sistem hukum (isnstitusi/penegak hukum) yang bisa dijadikan acuan agar terwujudnya hukum yang dibuat. Oleh sebab itu penyebab kebiasaan  hukum merupakan unsur penting lainnya yang harus dipertimbangkan dalam upaya membina kesadaran hukum rakyat demi terwujudnya taat hukum,  mengenai dan menyadari wewenang dan tangggung jawabnya selaku  rakyat yang ideal (Djoko & Warsito, 2019).
Politik Hukum dalam Pelaksanaan  Jaminan  Fidusia berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 4 Tahun  1999 Leera  Sinta  Mega Pamungkas
Taraf  kultur kesadaran hukum pada rakyat bagi wewenangdan tanggungjawabnya kepada hukum memeiliki korelasi pada taraf pembelajaran dan prosedur sosialisasi mengenai hukum tersebut. Di sisi bobot, kompeten dan apersepsi para pemegang tonggak hukum jua termasuk perkara yang wajib diluruskan.

## SIMPULAN
Dampak dari aspek yuridis normative  dan aspek teknis administratif, terjadi kendala dalam regulasi fidusia menurut ketentuan UU No.42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, dikarenakan tidak sesuainya   muatan hukum (materi hukum) UU Jaminan Fidusia pada pasal-pasal  materi muatannya, sehingga terjadi beberapa penafsiran interpretasi dari pasal-pasal satu dengan pasal lainnya, yang berakibat tidak ada kepastian hukum bahkan bisa terjadi konflik hukum. Belum tersedianya struktur hukum (kelembagaan fidusia) Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF)  maupun dukungan sumber daya manusia pelaksanaannya, serta legal kultur (budaya hukum) karena tingkat ketaatan hukum masyarakat yang masih rendah dan belum sepenuhnya menyadari wewenang dan tanggungjwabnya sebagai rakyat Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia, apabila aktanya dibawah tangan, maka kreditur penerima fidusia merupakan kreditur biasa dan tidak dapat dijadikan dasar menuntut hak preferentnya seandainya terjadi wanprestasi oleh debitur dan harus membuktikan dahulu bahwa sudah terjadi utang piutang. Sedangkan apabila akta jaminan fidusia dibuat secara notariil, maka kreditur disebut objek fidusia berdasar akta notaris, namun tidak sebagai kecenderungan karena tidak didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), jadi sebagai  kreditur biasa. Hal semacam ini tentunya tidak ada kepastian hukum. Bagaimana apabila terjadi wanprestasi adanya kepastian hukum tentunya jikalau benda jaminan fidusia beserta akta notariat. kemudian langsung dilegalkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), disaat pendaftaran maka seketika itu pula haknya sebagai kreditur cenderung   lahir, kepada kreditur adanya hak yang sangat banyak mengenai pelaksanaan benda jaminan pada setiap pihak yang menjadi tanggung jawabnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyaswari, N. N. A., Nyoman, N., & Putrawan, S. (2018). Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. Jurnal Kertha  Semaya , 6 (12).
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20 – 33. Danari, E. L. (2020). Penyelesaian Sengketa Kontrak Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lex Privatum , 8 (2).
Djoko,  S., & Warsito, F. X. (2019). Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat. Binamulia Hukum , 7 (1), 26 – 35.
Lestari, S., & Bahmid, B. (2020). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut untuk Melakukan Unjuk Rasa yang Berakibat Anarkis. Jurnal Pionir , 6 (2), 253 – 259.
Merista, O. (2016). Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Veritas et Justitia , 2 (1), 204 – 230.
Nekit, K., & Zubar, V.  (2020). Fiduciary management and fiduciary ownership in the post -Soviet countries: experience of  Ukraine, Republic of  Moldova,  Republic of  Belarus and Russian Federation. Trusts & Trustees .
Nurhan, N. (2018). ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA UNTUK MENEGUHKAN KEPASTIAN HUKUM. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan , 1 (1).
Putra, F.  M.  K.  (2016).  Karakteristik  Pembebanan Jaminan Fidusia Pada  Benda Persediaan dan Penyelesaian Sengketa Saat Debitor Wanprestasi. Perspektif: Kajian  Masalah  Hukum Dan Pembangunan , 21 (1), 34 – 47.
Rufaida,  K.  K.  (2019).  Tinjauan Hukum  Terhadap  Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidu sia Tanpa  Titel Eksekutorial Yang Sah. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 21 – 40. Setianingrum, R.  B.  (2016).  Mekanisme  Penentuan  Nilai  Appraisal  Dan  Pengikatan  Hak  Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. Jurnal Media Hukum , 23 (2),  229 – 238. Setiono,  G.  C.  (2018).  Jaminan kebendaan  dalam  proses  perjanjian kredit  perbankan (tinjauan yuridis terhadap jaminan benda bergerak tidak berwujud). Transparansi Hukum , 1 (1).
Setiono, G. C., & Sulistyo, H. (2021). CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA. Transparansi Hukum , 4 (1).
Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. Sosiohumaniora , 18 (2), 122 – 128.
Suari, D. A. A., & Gorda, A. A. A. N. S. R. (2020). Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia di Bank Rakyat Indonesia Cabang Renon. Soumatera Law Review , 3 (1), 73 – 80. Triargono,  W.  (2017). PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  KREDITUR  DENGAN  JAMINAN  FIDUSIA . Universitas Islam Indonesia. Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 3 , 75 – 92.