Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)

## STRATEGI PENGANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
Markus Patiung markuspatiung@uwks.ac.id Dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dengan  judul  Strategi  Penganggulangan  Kemiskinan  Daerah Kabupaten  Bangkalan  bertujuan  untuk  menerbitkan  panduan  baru  tentang  pedoman penanggulangan kemiskinan sebagai pegangan resmi TKPKD maupun pedoman dan modul-modul  penyusunan  SPKD  terbaru  yang  lebih  menekankan  pada  analisis  dan pendekatan  yang  terencana,  terpadu,  menyeluruh  dan  sistematis  serta  ber- kesinambungan mulai dari tingkat Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/ Kota, maka Pemerintah  Kabupaten  Bangkalan  merasa  perlu  untuk  menyusun  review  dokumen Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (SPKD)  Kabupaten  Bangkalan  untuk Tahun 2016.
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  yaitu  dilakukan pengumpulan data di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan  subyek  data  yang  paling  dapat  dipercaya  ( valid )  dan  terbarukan ( update ) yang dimiliki daerah bersangkutan.
Hasil  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  ciri-ciri  dari  dimensi-dimensi kemiskinan,  baik  itu  dimensi  ekonomi,  ketenagakerjaan,  kesehatan,  pendidikan, infrastruktur  dasar,  maupun  kecukupan  pangan  pada  dasarnya  adalah  penyebab langsung  dari  kondisi  kemiskinan  seseorang  atau  seke-lompok  orang.  Ciri/kondisi yang  menjadi  penyebab  kemiskinan  ini  merupakan  akibat  dari  adanya  keputusan, kebijakan atau tindakan yang cenderung tidak mendukung penanggulangan kemiskinan. Keputusan,  kebijakan  maupun  tindakan  yang  tidak  adil  dan  cenderung  tidak mendukung  penanggulangan  kemiskinan  ini  terjadi  karena  lembaga  pengambil keputusan  maupun  kebijakan  yang  belum  berdaya  dikarenakan  lembaga  ini  berisi orang-orang yang tidak berdaya yang tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kebijakan-kebijakan  yang  diputuskan  nya.  Di  sisi  lain  ketidakberdayaan  lembaga pengambil  keputusan/kebijakan  akan  semakin  tumbuh  subur  dalam  situasi  di  mana masyarakat  secara  umum  memang  belum  berdaya.  Ketidak-berdayaan  masyarakat dalam  menyikapi  dan  menghadapi  situasi  yang  ada  di  lingkungannya,  yang  pada gilirannya  mendorong  sikap  masa  bodoh,  tidak  peduli,  tidak  percaya  diri, mengandalkan  bantuan  pihak  luar  untuk  men-gatasi  berbagai  persoalan  yang dihadapi,  tidak  mandiri,  serta  memudar  nya  orientasi  moral  dan  nilai-nilai  luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yakni terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran. Kata kunci : Kemiskinan, Kebijakan, Infrastuktur Dasar..
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Saat  ini  kemiskinan  sudah  tidak  lagi  dipandang  hanya  sebagai  persoalan kemanusiaan  dan  ekonomi  belaka,  kemiskinan  merupakan  masalah  kompleks  yang dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yang  saling  terkait  dan  mempengaruhi  satu  dengan lainnya  (inter  locking),  dan  angka-angka  kemiskinanpun  telah  menjadi  salah  satu masalah yang kritis dan krusial yang dihadapi setiap bangsa dan pemerintahan. Persoalan kemiskinan dengan berbagai dimensi-nya disadari akan dapat berdampak destruktif yang bermuara  pada  terjadi-nya  instabilitas  sosial,  ekonomi,  keamanan,  hukum  maupun politik. Bahkan, tak jarang mempengaruhi eksistensi dan resistensi sebuah pemerintahan baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional.
Kesadaran  akan  hal  tersebut  telah  mendorong  sedikitnya  189  Presiden  dan Kepala  Pemerintahan  pada  tahun  2000  di  Rio  De  Jainero–Brazil  untuk menandatangani  komitmen  bersama  dalam  penanggulangan  kemiskinan  melalui  8 (delapan)  agenda  kesepakatan  yang  berskala  global  yakni, Millenium  Development Goals (MDG’s) 1) .
Negara  kesatuan  Republik  Indonesia,  sebagai  salah  satu  negara  yang  ikut bergabung dalam penandatanganan kesepakatan MDG’s, saat ini telah menyusun Strategi Nasional  Penanggulangan  Kemiskinan  (SNPK)  sebagai  salah  satu  komitmen keikutsertaan  dalam  komitmen  global  tersebut.  Bahkan  pada  bulan  Maret  2010 Pemerintah  telah  menerbitkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  (Perpres)  Nomor 15  Tahun  2010  tentang  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  yang  menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam  rangka  mengurangi  beban  dan  memenuhi  hak-hak  dasar  warga  negara  secara layak  melalui  pembangunan  inklusif,  berkeadilan,  dan  berkelanjutan  untuk mewujudkan  kehidupan  yang  bermartabat,  dan  dalam  upaya  percepatan penanggulangan  kemiskinan  perlu  dilakukan  langkah-langkah  koordinasi  secara terpadu  antar  lintas  pelaku  dalam  penyiapan  perumusan  dan  penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan  diperlukan  upaya  penajaman  yang  meliputi  penetapan  sasaran, perancangan  dan  keterpaduan  program,  moni-toring  dan  evaluasi,  serta  efektifitas anggaran,  perlu  dilakukan  penguatan  kelembagaan  yang  menangani  penanggulangan kemiskinan.
Menindaklanjuti Peraturan Presiden di atas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik  Indonesia  (Permendagri)  Nomor  42  Tahun  2010  tentang  Tim Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  dinyatakan bahwa  penanggulangan  kemiskinan  adalah  kebijakan  dan  program  pemerintah  dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia  usaha  dan  masyarakat  untuk  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan program penanggulangan  kemiskinan  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, pemerintah  daerah,  dunia  usaha,  serta  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan
1) Kesepakatan MDG’s berakhir pada tahun 2015, dan dilanjutkan dengan agenda SDG’s ( Sustainable Development Goals)
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)
masyarakat  miskin  melalui  bantuan  sosial,  pemberdayaan  masyarakat,  pemberdayaan usaha  mikro  dan  kecil,  serta  program  lain  dalam  rangka  meningkatkan  kegiatan ekonomi.
Kabupaten  Bangkalan  sebagai  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  dalam  menghadapi  persoalan-persoalan  kemiskinan  telah  me-nunjukkan capaian-capaian  yang  signifikan  dimana  salah  satunya  adalah  capaian  perkembangan prosentase  penduduk  miskin  berdasarkan  garis  kemiskinan  nasional  menunjukkan trend menurun, pada tahun 2003 ter-catat sebesar 32,25 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi sebesar 22,57 persen. Meski demikian, berdasarkan capaian tahun 2015 Kabupaten Bangkalan belum mencapai target capaian MDG’s yang menetapkan angka maksimal 7,50 persen.
Secara  kelembagaan,  sesuai  dengan  amanat  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 Tahun  2010,  Kabupaten  Bangkalan  telah  membentuk  Tim  Koor-dinasi Penanggulangan  Kemiskinan  (TKPK)  Kabupaten  Bangkalan  dan  telah  menyusun dokumen  Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (SPKD)  sebagai  acuan  bagi para  pemangku  kepentingan  ( stakeholders )  di  Kabupaten  Bangkalan  dalam penanggulangan kemiskinan.
Dengan  berbagai  perkembangan  baru  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, baik secara regional maupun nasional, dan dengan telah diterbitkan  panduan  baru  tentang  pedoman  penanggulangan  kemiskinan  sebagai pegangan  resmi  TKPKD  maupun  pedoman  dan  modul-modul  penyusunan  SPKD terbaru  yang  lebih  menekankan  pada  analisis  dan  pendekatan  yang  terencana, terpadu,  menyeluruh  dan  sistematis  serta  ber-kesinambungan  mulai  dari  tingkat Nasional,  Provinsi  hingga  Kabupaten/  Kota, maka Pemerintah Kabupaten  Bangkalan merasa perlu untuk menyusun review dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Bangkalan untuk Tahun 2016.

## Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Bangkalan. Kemiskinan Konsumsi
Kemiskinan  konsumsi  adalah  melihat  ketidakmampuan  seseorang  atau sekelompok orang dalam memenuhi (konsumsi) kebutuhan dasar baik berupa kebutuhan makanan  maupun  non  makanan.  Batas  pemenuhan  kebutuhan  makanan  dan  bukan makanan
disebut dengan garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin (penduduk  dengan  tingkat  pengeluaran  di bawah  garis  kemiskinan)  di  Kabupaten Bangkalan  tahun  2015  adalah  sebesar
216,2  ribu  jiwa  atau  sekitar  22,57 persen 2) dari  jumlah  penduduk  di Kabupaten  Bangkalan  pada  tahun  yang sama.  Bila  dibandingkan  dengan  jumlah pendu-duk  miskin  tahun  2014  yang
2) Angka kemiskinan ini masih berada di atas target RPJMN 2015-2019 yang menetapkan sebesar 6-8%.
Gambar 1, Posisi Relatif Prosentase Kemiskinan Kab. Bangkalan terhadap Provinsi Jawa Timur  dan Nasional, Tahun 2015
Sumber: Publikasi BPS – data diolah
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)
berjumlah  112,2  ribu  (22,38%),  maka  pada  tahun  2015  jumlah  penduduk  miskin  di Kabupaten  Bangkalan  telah  bertambah  sebanyak  4  ribu  jiwa  atau  persentasenya bertambah sebesar 0,19 poin.
Prosentase  penduduk  miskin  Kabupaten  Bangkalan  pada  tahun  2015  lebih tinggi  (lebih  buruk)  bila  diban-dingkan  capaian  angka  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa Timur  maupun   secara  Nasional,  di-mana  persentase  kemiskinan  Provinsi  Jawa Timur tahun 2014 sebesar 12,28 persen sedang-kan capaian secara Nasional adalah 11,13 persen.
Diantara  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur,  tingkat  kemiskinan  di Kabupaten Bangkalan (pada tahun 2015) menempati urutan ke 37 (tiga puluh tujuh) dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Perkembangan  jumlah  dan  prosentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten Bangkalan  selama  periode  tahun  2003-2015,  menunjukkan  perkembangan  angka yang  bersifat  fluktuatif  meski  demikian  trend  perkembangan  secara  keseluruhan menunjukkan trend menurun (gambar 3).
Perkembangan  tingkat  kemiskinan  yang  menunjukkan  trend  menurun,  meng- indikasikan bahwa kebijakan maupun program yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dapat berjalan dengan  efektif  dan  berdampak  positif  mengurangi  angka  kemiskinan.  Meskipun  pada tahun  2015  per-sentase  penduduk  miskin  sempat  mengalami  kenaikan  dari  tahun
Gambar 3,
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangkalan, Tahun 2003-2015
Sumber: Publikasi BPS – data diolah
Gambar 2,
Posisi Relatif Prosentase Kemiskinan Kabupaten Bangkalan terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2015
2 2 .5 7 Jawa Timur,  12.28 Nasional,  11.13 K o ta M a la ng K o ta B atu K o ta M a d iu n K o ta S u ra b a ya K o ta M o jo ke rto K ab . Si d o ar jo K o ta B lita r K o ta P a su ru a n K o ta P ro b o li ng go K o ta K e d ir i K ab .… K ab . B an yu w an g i K ab . B lita r K ab . M o jo ke rto K ab . P as u ru an K ab . J o m b an g K ab . J em b er K ab . M ag eta n K ab . L u m aj an g K ab . M al a n g K ab . P on o ro g o K ab . M ad iu n K ab . N ga nj u k K ab . K ed ir i K ab . Tr e n gg al e k K ab . S itu b o n d o K ab . G re si k K ab . B o n d ow o so K ab . La m on g an K ab . N ga w i K ab . B o jo n eg o ro K ab . P ac ita n K ab . Tu b a n K ab . P am e ka sa n K ab . Su m e n e p K ab . P ro b o lin gg o K ab . B an g ka la n K ab . S am p an g
Sumber: Publikasi BPS – data diolah
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)
sebelumnya, akan tetapi secara umum, upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan  selama tahun 2011-2015 relevan  dengan  tujuan  dan  upaya-upaya  di Provinsi Jatim maupun upaya secara Nasional.
Indeks  kedalaman  kemiskinan  (P 1 ) Kabupaten  Bangkalan  pada  tahun  2015 adalah sebesar 3,31 persen meningkat 0,03 poin  dibandingkan  kondisi  tahun  2014. Sedangkan  Indeks  keparahan  kemiskinan (P 2 )  tahun  2015  sebesar  0,78  meningkat
0,08  poin  dibandingkan  capaian  pada
tahun  2014.  Dengan  perkembangan  P 1 yang  semakin  besar,  berarti  bahwa  rata- rata  pengeluaran  penduduk  miskin semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pe-ngeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Sedangkan dengan  nilai  P 2 yang  semakin  tinggi berarti  ketimpangan  pengeluaran  di antara  penduduk  miskin  juga  semakin tinggi.
Pada  periode  2011-2015,  indeks  kedalaman  kemiskinan  (P 1 )  dan  indeks keparahan kemiskinan (P 2 ) di Kabupaten Bangkalan menunjukkan perkembangan  angka  yang  fluktuatif  dengan  trend  perkembangan  yang  cen-derung menurun.
Meskipun perkembangan indeks P 1 dan P 2 Kabupaten Bangkalan selama periode tahun  2010-2014  bersifat  fluktuatif,    perkembangan  indeks  P 1 dan  P 2 Kabupaten Bangkalan  selama  periode  ini  tidak  relevan  dengan  perkembangan  indeks  P 1 P 2 yang terjadi di Provinsi Jawa Timur maupun perkembangan secara Nasional (gambar 6).
Gambar 4, Relevansi Capaian Prosentase Kemiskinan   Kab. Bangkalan terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2011- 2015
Sumber: Publikasi BPS – data di olah
Gambar 5,
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P 1 ) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P 2 ) Kab. Bangkalan, 2011- 2015 Sumber: Publikasi BPS Jatim – data di olah
P 1 P 2

## Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015
(Markus Patiung)
Secara  ringkas,  rangkuman  dari  hasil  analisis  masalah  utama  kemiskinan  di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:
Tabel 1, Rangkuman Hasil Analisis Kemiskinan Konsumsi Kabupaten Bangkalan
Perspektif Analisis Analisis    Posisi Relatif Analisis Perkembangan Antar-Waktu Analisis Efektifitas Analisis Relevansi
I n d i k a t o r Per sen tase ( %) p en d u d u k m is k in ( P 0 )
Capaian tahun 2015 lebih buruk / lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional Selama 2011- 2015 (5 tahun terakhir) menunjukkan trend perkembangan menurun, meskipun pada tahun 2015 mengalami sedikit kenaikan angka kemiskinan. Trend perkemba-ngan yang menu-run pada 5 th ter- akhir menunjuk-kan efektifitas ke- bijakan dan pro-gram Nangkis dlm menurunkan jumlah dan per-sentase pendu-duk miskin Trend perkem-bangan dalam 5 th terakhir relevan dgn Provinsi Jawa Timur dan Nasional.
Ju m lah
p en d u d u k m is k in Berada pada posisi 37 di antara Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur In d ek s Ked alam an Kem is k in an ( P 1 )
Capaian tahun 2015 lebih buruk / lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional Selama 2011- 2015 (5 tahun terakhir) menunjukkan trend perkemba- ngan yg menurun Trend perkemba-ngan yg menurun pada 5 th terakhir berarti kebijakan dan program Nangkis efektif dalam memper-kecil kesenjangan dan ketimpangan kemiskinan Trend perkem-bangan dalam 5 th terakhir tidak relevan dgn Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

## Gambar 6,
Relevansi Perkembangan Indeks P 1 dan P 2 Kab. Bangkalan terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2010-2014
4.00 3.58 3.89 3.28 3.31 2.00 1.93 2.07 1.86 2.06 2.08
1.90 1.89 1.75 1.97
2011 2012 2013 2014 2015 Sumber: Publikasi BPS Jawa Timur – data di olah P 1 P 2
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)
Perspektif Analisis Analisis    Posisi Relatif Analisis Perkembangan Antar-Waktu Analisis Efektifitas Analisis Relevansi
In d ek s Kep ar ah an Kem is k in an ( P 2 )
Capaian tahun 2015 lebih buruk / lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional

## Kemiskinan Non Konsumsi (Multidimensi).
Secara  umum  kemiskinan  di  Indonesia  berkaitan  erat  dengan  tidak  meratanya akses  terhadap  pendidikan  dan  kesehatan,  tidak  memadainya  infrastruktur  (prasarana) dasar, masalah ketenagakerjaan dan kewira usahaan, serta rentannya kecukupan pangan. kelima hal  tersebut  selanjutnya menjadi  ruang  lingkup  pada  analisis kemiskinan non-konsumsi. Analisis  kondisi  kemiskinan non-konsumsi di Kabupaten Bangkalan  digambarkan  dengan cara  melakukan:  (i)  analisis  posisi relatif,  (ii)  analisis  perkembangan antar  waktu  dan  (iii)  analisis relevansi  pada  indikator-indikator utama  bidang  pendidikan,  kesehatan, infrastruktur  dasar,  ketenagakerjaan dan  kecukupan  pangan,  sehingga ditemukan apa-apa saja permasalahan  yang  terjadi  di  setiap bidang  yang  harus  diprioritaskan (menjadi focus intervensi  kebijakan penanggulangan kemiskinan).

## Analisis Posisi Relatif.
Analisis  posisi  relatif  dilakukan  dengan  membandingkan  capaian  terakhir masing indikator bidang di Kabupaten Bangkalan dengan capaian di tingkat Provinsi dan  Nasional.  Tabel berikut menunjukkan  posisi  relatif indikator-indikator  utama  pada masing-masing bidang di Kabupaten Bangkalan.

## Gambar 7,
Ruang Lingkup (bidang) Analisis Kemiskinan Non-Konsumsi
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)

## Tabel 2,
Posisi Relatif Indikator Utama Masing-Masing Bidang (Kemiskinan Non Konsumsi/Multidimensi) Bidang / Indikator Satuan Capaian Tahun 2015 Kab. Bangkalan Jawa Timur Nasional (1) (2) (3) (4) (5) Bidang Pendidikan: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI % 113,80 106,68 110,50 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs % 90,14 91,13 91,17 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK % 58,30 80,02 78,02 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI % 97,31 97,38 96,70 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs % 70,07 81,16 72,82 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK % 42,91 60,31 59,71 Angka Putus Sekolah (APtS) usia 7-12 th % 0,20 0,464 0,659 Angka Putus Sekolah (APtS) usia 13-15 th % 0,13 6,807 11,802 Angka Putus Sekolah (APtS) usia 16-18 th % 0,20 39,936 38,839 Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15+ % 85,08 99,64 95,22 Bidang Kesehatan: Angka Kematian Bayi /1.000 kh 52,56 25,82 32,00 Angka Kematian Ibu (melahirkan) /100rb kh 82,73 98,95 359,00 Prevalensi Balita Kekurangan Gizi % 1,09 19,77 20,17 Proporsi Persalinan oleh Tenaga Medis % 99,74 96,28 87,23 Bidang Ketenagakerjaan: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 5,00 4,48 5,94 Pekerja bekerja kurang dari 35 jam /minggu % n/a 32,24 29,88 Pekerja sektor informal (pertanian-non pertanian) % n/a 63,19 57,76 Bidang Infrastruktur Dasar: Proporsi Rumah Tangga dg akses Air Minum Layak % 63,69 76,64 70,97 Proporsi Rumah Tangga dg akses Sanitasi Layak % 36,61 63,48 62,14 Proporsi Rumah Tangga dg akses Listrik % 97,42 99,87 97,27 Bidang Ketahanan Pangan: rRaRata-Rata Harga Beras Rp 9.500 9.731 9.764 Harga Bahan Pokok Utama non Beras:  Gula pasir Rp 12.000 12.505 13.782  Minyak goreng Rp 11.000 11.494 13.722  Daging sapi lokal Rp 110.000   104.889 103.043  Daging ayam ras Rp 30.000 28.806 34.534  Telur ayam ras Rp 23.000 17.151 17.769  Cabai merah Rp 21.000 35.380 30.462  Bawang merah Rp 20.000 34.255 35.972  Bawang putih Rp 20.000 31.382 33.855  Jagung pipilan kering Rp 8.000 5.571 6.920  Kedelai lokal Rp 8.500 7.984 8.821 Keterangan: n/a = not Available = tidak tersedia (data) Sumber: diolah dari berbagai sumber Berdasarkan tabel di atas (tabel 6), dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis posisi relatif nya:
1. Pada bidang pendidikan, dari 10 (sepuluh) indikator utama bidang pendidikan:
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)
a. yang  menunjukkan  capaian  lebih  rendah  dari  capaian  Provinsi  mau-pun Nasional  adalah  indikator  APK  dan  APM  SMP/MTs;  APK  dan  APM SMA/MA/SMK;
b. Yang  menujukkan  capaian  lebih  rendah  dari  capaian  Provinsi  tetapi  masih lebih  tinggi  terhadap  capaian  Nasional  (atau  sebaliknya)  adalah  indikator APM SD/MI dan AMH penduduk usia 15+;
2. Indikator-indikator  tersebut  untuk  selanjutnya  akan  menjadi focus intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan.
3. Pada  bidang  kesehatan,  dari  4  (empat)  indikator  utama  bidang  kesehatan, indikator  yang  masih  bermasalah  yaitu  AKB  per  1000  kelahiran  hidup  yang menunjukkan capaian lebih buruk dibanding capaian Provinsi Jawa Timur maupun terhadap capaian Nasional. Selanjutnya indikator ini dapat menjadi focus intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan.
4. Pada  bidang  ketenagakerjaan,  dari  3  (tiga)  indikator  utama  bidang ketenagakerjaan,  hanya  indikator  TPT  (Tingkat  Pengangguran  terbuka)  yang memiliki data dan menunjukkan capaian lebih baik dibanding capaian Provinsi Jawa Timur akan tetapi lebih buruk dari capaian Nasional, sehingga indikator ini menjadi focus intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan.
5. Pada  bidang  infrastruktur  dasar,  dari  3  (tiga)  indikator  utama  bidang  infrastruktur dasar,  semuanya  menjadi focus intervensi  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan bidang  prasarana/infrastruktur  dasar.  Hal  tersebut  karena  proporsi  rumah  tangga dengan  akses  air  minum  layak  dan  proporsi  rumah  tangga  dengan  sanitasi  layak menunjukkan  capaian  lebih  buruk  dibanding  capaian  Provinsi  maupun  capaian Nasional,  sedangkan  indikator  proporsi  rumah  tangga  dengan  akses  listrik meskipun  masih  lebih  baik  terhadap  capaian  Nasional  tapi  masih  lebih  rendah terhadap capaian Provinsi.
6. Pada  bidang  ketahanan  pangan,  dari  indikator-indikator  utama  bidang  ketahanan pangan, intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan lebih focus pada  indikator  rata-rata  harga  kebutuhan  pangan  non  beras,  yaitu pada  rata-rata  harga  daging  lokal;  daging  dan  telur  ayam  ras;  jagung  pipilan kering dan kedelai lokal.

## Analisis Perkembangan Antar Waktu.
Analisis perkembangan antar waktu dilakukan dengan melihat perkem-bangan capaian  suatu  indikator  dalam  kurun  waktu  tertentu  (sedikitnya  5  tahun). Trend perkembangan  yang  semakin  membaik  menunjukkan  bahwa  program  dan  kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dapat berjalan efektif.
Tabel  berikut  menunjukkan  data  perkembangan  antar  waktu  (5  tahun)  pada indikator-indikator  utama  pada  masing-masing  bidang  kemiskinan  non  konsumsi  di Kabupaten Bangkalan.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)

## Tabel 3,
Capaian Indikator Utama Masing-Masing Bidang Tahun 2011-2015
(Kemiskinan Non Konsumsi/Multidimensi) Bidang / Indikator Capaian Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Bidang Pendidikan: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 107,76 107,81 114,00 109,75 113,80 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 71,93 88,68 70,99 76,79 90,14 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 30,34 30,34 43,08 59,71 58,30 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 94,13 95,22 97,08 97,07 97,31 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 52,01 67,32 57,74 63,31 70,07 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK 26,56 26,56 35,83 46,29 42,91 Angka Putus Sekolah (APtS) usia 7-12th 0,20 0,14 0,13 0,24 0,20 Angka Putus Sekolah (APtS) usia 13-15th 0,15 0,12 0,12 0,12 0,13 Angka Putus Sekolah (APtS) usia 16-18th 0,10 0,05 0,05 0,21 0,20 Angka Melek Huruf (AMH) usia 15+ 82,87 83,64 83,96 84,48 85,08 Bidang Kesehatan: Angka Kematian Bayi 54,22 54,56 53,69 53,12 52,56 Angka Kematian Ibu (melahirkan) 66,42 32,60 60,20 64,84 82,73 Prevalensi Balita Kekurangan Gizi 0,93 0,55 0,44 0,38 1,09 Proporsi Persalinan oleh Tenaga Medis 66,88 73,70 78,36 94,92 99,74 Bidang Ketenagakerjaan: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,91 5,32 6,78 5,68 5,00 Pekerja bekerja kurang 35 jam /minggu n/a n/a n/a n/a n/a Pekerja sektor informal n/a n/a n/a n/a n/a Bidang Infrastruktur Dasar: Proporsi Ruta dg akses Air Minum Layak 49,61 53,25 76,15 61,80 63,69 Proporsi Ruta dg akses Sanitasi Layak 21,58 23,14 30,28 31,52 36,61 Proporsi Ruta dg akses Listrik 98,99 99,27 99,28 97,87 97,42 Bidang Ketahanan Pangan: Rata-Rata Harga Beras 6.000 7.000 8.500 8.500 9.500 Harga Bahan Pokok Utama non Beras:  Gula pasir 9.000 10.000 10.000 10.500 12.000  Minyak goreng 10.000 10.000 10.500 11.000 11.000  Daging sapi lokal 65.000 80.000 95.000   100.000   110.000  Daging ayam ras 22.000 25.000 27.000 25.000 30.000  Telur ayam ras 14.000 16.000 18.000 20.000 23.000  Cabai merah 7.000 15.000 32.000 55.000 21.000  Bawang merah 25.000 16.000 25.000 14.000 20.000  Bawang putih 18.000 15.000 12.000 14.000 20.000  Jagung pipilan kering 5.000 5.500 6.000 6.000 8.000  Kedelai lokal 8.000 8.000 8.500 8.500 8.500 Keterangan: ruta = rumah tangga n/a = not available = tidak tersedia (data) Sumber: diolah dari berbagai sumber Dari tabel di atas menunjukkan bahwa:
1. Pada  bidang  pendidikan,  dari  10  indikator  utama  bidang  pendidikan,  semua indikator  dalam  5  tahun  terakhir  menunjukkan  trend  perkem-  bangan  meningkat (membaik).
2. Pada  bidang  kesehatan,  dari  4  indikator  utama  bidang  kesehatan,  2  indikator yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi yang  menunjukkan  trend  perkembangan  yang  memburuk  dalam  5  tahun  terakhir,
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)
sehingga  kedua indikator  bidang  kesehatan  ini  menjadi focus intervensi  kebijakan penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan.
3. Pada  bidang  ketenagakerjaan,  dari  3  indikator  utama  bidang  ketena-gakerjaan, hanya  indikator  TPT  (Tingkat  Pengangguran  terbuka)  yang  memiliki  data  dan dalam  5  tahun  terakhir  menujukkan  trend  yang  semakin  meningkat  (memburuk), sehingga  indikator  ini  menjadi focus intervensi  kebijakan  penanggulangan kemiskinan bidang ketenaga-kerjaan.
4. Pada  bidang  infrastruktur  dasar,  indikator  rumah  tangga  dengan  akses  listrik menunjukkan trend perkembangan capaian indikator yang menurun dalam 5 tahun terakhir, sehingga indikator ini menjadi focus intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan bidang prasarana/infrastruktur dasar.
5. Pada  bidang  ketahanan  pangan,  dari  indikator-indikator  utama  bidang  ketahanan pangan,  indikator  rata-rata  harga  beras;  dan  hampir  semua  harga  kebutuhan makanan  pokok  non-beras  di  Kabupaten  Bangkalan  menunjukkan  trend perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2011-2015.
Prioritas ( focus ) intervensi bidang;
Dari  hasil  analisis  posisi  relatif  dan  analisis  perkembangan  antar  waktu  ter- hadap  indikator  utama  pada  bidang  kemiskinan  non-konsumsi,  serta  mem-perhatikan relevansi  perkembangan  capaian  indikator  terhadap  perkembangan  di  tingkat  provinsi dan  Nasional,  maka  dapat  dirangkum  dalam  tabel  8  sehingga  dapat  ditentukan indikator-indikator yang akan menjadi prioritas / focus dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Tabel 4,
Rangkuman Analisis Kemiskinan Non-Konsumsi/Multidimensi Kabupaten Bangkalan
Bidang / Indikator P e r s p e k t i f  A n a l i s i s Posisi Relatif Perkembangan Antar Waktu Efektifitas Relevansi Priorita s (1) (2) (3) (4) (5) (6) Bidang Pendidikan: Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir efektif relevan Bukan Prioritas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs lebih buruk dari Provinsi, tapi lebih baik dari Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir efektif relevan Prioritas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK lebih buruk dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir efektif relevan Prioritas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI lebih buruk dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir efektif relevan Prioritas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs lebih buruk dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir efektif relevan Prioritas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK lebih buruk dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir efektif relevan Prioritas Angka Putus Sekolah (APtS) usia 7-12 th lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir efektif relevan Bukan Prioritas
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)
Bidang / Indikator P e r s p e k t i f  A n a l i s i s Posisi Relatif Perkembangan Antar Waktu Efektifitas Relevansi Priorita s (1) (2) (3) (4) (5) (6) Angka Putus Sekolah (APtS) usia 13-15 th lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir efektif relevan Bukan Prioritas Angka Putus Sekolah (APtS) usia 16-18 th lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir efektif relevan Bukan Prioritas Angka Melek Huruf (AMH) usia 15+ lebih buruk dari Provinsi, tapi lebih baik dari Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir efektif relevan Prioritas Bidang Kesehatan: Angka Kematian Bayi lebih buruk dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir efektif relevan Prioritas Angka Kematian Ibu (melahirkan) lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional fluktuatif dg trend memburuk pada 4-5 th terakhir belum efektif tidak relevan Prioritas Prevalensi Balita Kekurangan Gizi lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional memburuk dalam 3-5 th terakhir belum efektif tidak relevan Prioritas Proporsi Persalinan oleh Tenaga Medis lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir efektif relevan Bukan Prioritas Bidang Ketenagakerjaan: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lebih buruk dari Provinsi, tapi lebih baik dari Nasional fluktuatif dg trend memburuk pada 3 th terakhir belum efektif tidak relevan Prioritas Pekerja bekerja kurang 35 jam /minggu tidak cukup data tidak cukup data tdk cukup data tdk cukup data Pekerja sektor informal tidak cukup data tidak cukup data tdk cukup data tdk cukup data Bidang Infrastruktur Dasar: Proporsi Ruta dg akses Air Minum Layak lebih buruk dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir efektif relevan Prioritas Proporsi Ruta dg akses Sanitasi Layak lebih buruk dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir efektif relevan Prioritas Proporsi Ruta dg akses Listrik lebih buruk dari Provinsi tapi lebih baik dari Nasional memburuk pada 3-5 th terakhir belum efektif tidak relevan Prioritas Bidang Ketahanan Pangan: Rata-Rata Harga Beras lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional memburuk pada 3-5 th terakhir belum efektif relevan Prioritas
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)
Bidang / Indikator P e r s p e k t i f  A n a l i s i s Posisi Relatif Perkembangan Antar Waktu Efektifitas Relevansi Priorita s (1) (2) (3) (4) (5) (6) Harga Bahan Pokok Utama non Beras:  Gula pasir lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional memburuk pada 3-5 th terakhir belum efektif relevan Prioritas  Minyak goreng lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional memburuk pada 3-5 th terakhir efektif relevan Prioritas  Daging sapi lokal lebih buruk dari capaian Provinsi maupun Nasional memburuk pada 3-5 th terakhir belum efektif relevan Prioritas  Daging ayam ras lebih buruk dari Provinsi tapi lebih baik dari Nasional memburuk pada 3-5 th terakhir belum efektif relevan Prioritas  Telur ayam ras lebih buruk dari capaian Provinsi maupun Nasional memburuk pada 3-5 th terakhir belum efektif relevan Prioritas  Cabai merah lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional memburuk pada 3-5 th terakhir belum efektif relevan Prioritas  Bawang merah lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir efektif tidak relevan Bukan Prioritas  Bawang putih lebih baik dari capaian Provinsi maupun Nasional memburuk pada 3-5 th terakhir belum efektif relevan Prioritas  Jagung pipilan kering lebih buruk dari capaian Provinsi maupun Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir efektif relevan Prioritas  Kedelai lokal lebih buruk dari Provinsi tapi lebih baik dari Nasional membaik dalam 3-5 th terakhir belum efektif relevan Prioritas

## Determinan Kemiskinan Daerah
Determinan  kemiskinan  daerah  menjelaskan  tentang  cara  menemukan  akar masalah  yang  dihadapi  pada  setiap  bidang.  Determinan  kemiskinan  secara  umum memiliki  keterkaitan  dengan  tidak  meratanya  akses  terhadap  pendidikan,  kesehatan, ketenagakerjaan.  Selain  itu  determinan  kemiskinan  juga  terkait  dengan  tidak terpenuhinya  akses  terhadap  infrastruktur  dasar  dan  akses  terhadap  aset  produktif, ketahanan pangan dan rendahnya tingkat investasi swasta dan kewirausahaan.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)

## Gambar 8, Bagan Determinan Kemiskinan secara Umum

## Analisis Akar Masalah.
Analisis  akar  masalah  merupakan  analisis  lebih  mendalam  setelah  meng- gambarkan  kondisi  umum  kemiskinan  daerah  atau  disebut  juga  sebagai  analisis determinan  kemiskinan.  Permasalahan-permasalahan  yang  ditemukan  pada  setiap bidang selanjutnya akan dijadikan prioritas kebijakan. Untuk itu sebelum melakukan intervensi  perlu  mencari  tahu  akar  masalah  dari  setiap  permasalahan  pada  setiap bidang tersebut.
Akar  masalah  dari  determinan  kemiskinan  dapat  diperoleh  melalui  analisis dengan  mempertimbangkan:  (i)  aspek  ketersediaan/ supply  side ; yaitu  aspek  dari  sisi terpenuhinya tanggung jawab pemerintah baik berupa program maupun kebijakan dan pemenuhan  sarana  prasarana  layanan  kepada  masyarakat,  dan  (ii)  aspek pemanfaatan/ demand  side ;  yaitu  aspek  dari  sisi  masyarakat,  yaitu  bagaimana  sarana, prasarana,  program  dan  kegiatan  yang  sudah  disediakan  pemerintah  dimanfaatkan  oleh masyarakat,  adakah  hambatan-hambatan  dari  sisi  masyarakat  yang membuat  pelayanan yang disediakan pemerintah tidak dapat dimanfaatkan atau tidak optimal dimanfaatkan. Hambatan-hambatan  tersebut  dapat  bersumber  dari  persoalan  ekonomi,  sosial,  dan budaya.
Analisis  akar  masalah  pada  setiap  prioritas  bidang  intervensi  adalah  sebagai berikut:

## Kemiskinan Konsumsi:
Permasalahan utama adalah masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan.  Apabila  dilihat  dari  aspek  ketersediaan  dan  pemanfaatan  terkait  dengan kemiskinan konsumsi adalah sebagai berikut:
1) Aspek ketersediaan:
 belum  maksimalnya  jangkauan  program  perlindungan  sosial  dalam    upaya melindungi pemenuhan kebutuhan penduduk yang kurang mampu, utamanya terkait pelayanan pendidikan, kesehatan. Infra-struktur dasar dan kebutuhan bahan pokok.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)
 belum  maksimalnya  sinergitas  upaya-upaya  percepatan  penanggu-langan kemiskinan.
2) Aspek pemanfaatan:
 rendahnya daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok khususnya pada  rumah  tangga/individu  dengan  kondisi  kesejahteraan  sampai  dengan  40% terbawah di Kabupaten Bangkalan.
 rendahnya  daya  saing  kegiatan  ekonomi,  yang  diakibatkan  oleh  ren-dahnya keterampilan  wirausaha,  keterampilan  teknis  dan  terbatasnya  akses  pasar  bagi penduduk kurang mampu dan rentan dalam     mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan.
 perilaku sebagian masyarakat yang pada saat Pemerintah menyalurkan bantuan untuk masyarakat miskin, maka kelompok ini berbondong-bondong mengaku miskin (bahkan lebih miskin dibanding lainnya).
Kemiskinan Non-Konsumsi: Bidang Pendidikan: Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni:
Permasalahan  angka  partisipasi  murni  jenjang  SD/MI  demikian  juga  angka partisipasi  kasar  dan  angka  partisipasi  murni  jenjang  SMP/MTs  maupun SMA/MA/SMK  pada  bidang  pendidikan  yaitu  masih  terdapat  anak  usia  7  sampai dengan 18 tahun yang tidak atau belum sekolah. Bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:
a. Aspek ketersediaan:
 masih lemahnya regulasi yang mengakomodir peserta didik miskin.
 belum  optimalnya  tata  kelola  pembiayaan  penyelenggaraan  pendi-dikan  melalui CSR dan dana partisipasi masyarakat.
 ketersediaan dan kualitas sarana prasarana sekolah belum sesuai Standard Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan terutama perpus-takaan dan laboratorium.
 kebutuhan biaya operasional.
 cakupan BSM (Bantuan Siswa Miskin).
 distribusi Guru sesuai kebutuhan sekolah.
 belum  tersedia  dan  terkelolanya  data  sasaran  jumlah  penduduk  usia  7-18  tahun yang tidak bersekolah.
b. Aspek pemanfaatan:
 rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat berakibat antara lain anak usia sekolah terpaksa  menjadi  tulang  punggung  keluarga  dan  kurangnya  kemampuan memenuhi kebutuhan anak untuk meng-ikuti pendidikan.
 masih terdapat penduduk usia sekolah 13-18 tahun dengan motivasi belajar/sekolah yang rendah disebabkan faktor lingkungan per-gaulan maupun budaya.
 masih  terdapat  anggapan di  masyarakat  bahwa anak  yang hanya tamat SMP dan begitu juga SMA pada akhirnya juga bekerja se-hingga lebih baik  putus sekolah di SMP dibanding SMA.
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15+:
Permasalahan  Angka  Melek  Huruf  (AMH)  bila  dilihat  dari  aspek  keterse-diaan dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:
a. Aspek Ketersediaan:
 belum sinkronnya data penduduk buta huruf antar instansi terkait.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)
 belum  optimalnya  kualitas,  ketersediaan  dan  keterjangkauan  pela-yanan pemberantasan buta aksara.
 pelestarian  warga  belajar  keaksaraan  fungsional  yang  telah  melek  huruf  belum optimal.
b. Aspek Pemanfaatan:
 kondisi  lingkungan  masyarakat  belum  sepenuhnya  mendukung  program pemberantasan buta aksara.
 rendahnya  kemampuan  ekonomi  masyarakat  berakibat  antara  lain  anak  usia sekolah terpaksa menjadi tulang punggung keluarga dan terbatasnya kemampuan memenuhi kebutuhan anak untuk meng-ikuti pendidikan.
 letak  lokasi  kelompok  belajar  masyarakat  jauh  dari  masyarakat  sasaran  (di ibukota  kecamatan)  sehingga  masyarakat  di  desa-desa  di  wilayah  kecamatan tersebut  yang  relatif  jauh  dari  lokasi  kelompok  belajar  menjadi  enggan  mengikuti program.
 kesadaran masyarakat (yang masih buta huruf) untuk mengikuti penyelenggaraan pemberantasan buta aksara masih rendah.
Bidang Kesehatan:

## Angka Kematian Bayi:
Permasalahan  angka  kematian  bayi  bila  dilihat  dari  aspek  ketersediaan  dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:
a. Aspek ketersediaan:
 jumlah  sumber  daya  manusia  pada  Puskesmas  dan  jaringan  nya  masih  belum mencakup  (tahun  2015,  rasio  bidan  42,12  per  100.000  penduduk  dan  rasio  tenaga kesehatan 19,39 per 100.000 penduduk).
 belum  semua  puskesmas  memiliki  pelayanan  PONED  (Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar).
 distribusi bidan desa.
 tingginya beban kerja tenaga medis puskesmas di luar pelayanan kesehatan.
b. Aspek pemanfaatan:
 rendahnya kemampuan orang tua (miskin) sehingga perhatian terhadap kesehatan bayi  dan  balita  kurang  menjadi  prioritas  dalam  pembiayaan  ekonomi  rumah tangga.
 masih adanya hak dan kebebasan masyarakat untuk tidak pernah dibatasi jumlah anak.
 masih  adanya  budaya  lebih  mendahulukan  kebutuhan  gizi  kepala  keluarga terutama di daerah pedesaan.
 masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) termasuk pola asupan makanan bayi, terutama di daerah pedesaan, pesisir, dan desa terpencil.

## Angka Kematian Ibu Melahirkan:
Permasalahan  angka  kematian  ibu  melahirkan  bila  dilihat  dari  aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:
a. Aspek ketersediaan:
 jumlah  sumber  daya  manusia  pada  Puskesmas  dan  jaringan  nya  masih  belum mencakup  (tahun  2015,  rasio  bidan  42,12  per  100.000  penduduk  dan  rasio  tenaga kesehatan 19,39 per 100.000 penduduk).
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)
 belum  semua  puskesmas  memiliki  pelayanan  PONED  (Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar).
 distribusi bidan desa.
 belum optimalnya penanganan komplikasi kebidanan.
 tingginya beban kerja tenaga medis puskesmas di luar pelayanan kesehatan.
b. Aspek pemanfaatan:
 kondisi ekonomi keluarga dan diperparah dengan rendahnya kesa-daran ibu hamil dalam memeriksakan kehamilan (cakupan K4).
 berbagai  hambatan  menyebabkan  perempuan  miskin  tidak  sepe-nuhnya memahami  manfaat  Jampersal,  program  asuransi  Peme-rintah  untuk  ibu  hamil dan melahirkan.
 kasus-kasus pernikahan dini yang diikuti kehamilan usia dini.
 kurangnya  pengetahuan  remaja  tentang  kesehatan  reproduksi,  terutama  di pedesaan dan desa-desa terpencil.
 adanya budaya masyarakat terutama di desa-desa terpencil yang tidak mendukung kesehatan ibu hamil.
 rendahnya  pemahaman  masyarakat  tentang  penyakit  penyerta  kehamilan  seperti eklamsia, pre-eklamsia, hipertensi dan jantung.
 masih adanya hak dan kebebasan masyarakat untuk tidak pernah dibatasi jumlah anak.
 adanya  migrasi  ibu  hamil  menyebabkan  tidak  terkontrolnya  riwayat  pemeriksaan kehamilan.

## Prevalensi Balita Kekurangan Gizi:
Permasalahan prevalensi balita kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah:
a. Aspek ketersediaan:
 belum meratanya upaya kesehatan masyarakat.
 Belum meratanya upaya kesehatan perorangan.
b. Aspek pemanfaatan:
 kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi penentu asupan gizi dan pola makan balita.
 masih  adanya  budaya  mendahulukan  kebutuhan  gizi  kepala  keluarga  dengan  dalih sebagai tulang punggung kelangsungan ekonomi keluarga.
 masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  penerapan  perilaku  hidup  bersih dan sehat (PHBS) termasuk pola makan, terutama di daerah pedesaan, pesisir, dan desa terpencil.
Bidang Ketenagakerjaan:
Tingkat Pengangguran Terbuka :
Permasalahan  tingkat  pengangguran  terbuka  bila  dilihat  dari  aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:
a. Aspek ketersediaan:
 kebijakan pemerintah dan swasta belum sepenuhnya pro tenaga kerja, terlihat dari belum  maksimalnya  fasilitasi  akses  permodalan/  kredit,  investasi,  perijinan  dan perlindungan tenaga kerja.
 belum kondusifnya situasi ekonomi dan politik dalam mendukung iklim investasi.
 masih terbatasnya ketersediaan investasi yang bersifat padat karya.
 belum optimalnya pengelolaan potensi wilayah dan SDA.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)
 sarana  prasarana  dan  SDM  termasuk  instruktur  pada  Balai  Latihan  Kerja  (BLK) belum memadai.
 penyediaan  dan  pembinaan  pelatihan/kompetensi  tenaga  kerja  kurang  sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
 keterbatasan penyediaan lapangan kerja/lembaga penyalur kerja.
 perubahan lahan pertanian menyebabkan petani kehilangan mata pencaharian.
b. Aspek pemanfaatan:
 kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peluang kerja.
 rendahnya  kemampuan  masyarakat  untuk  memanfaatkan  informasi  kesempatan kerja.
 rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  ketrampilan  pencari  kerja  ber-basis kompetensi.
 rendahnya minat masyarakat untuk meningkatkan kompetensi.
Bidang Sarana Prasarana / Infrastruktur Dasar:
Akses Berkelanjutan Rumah Tangga Miskin Terhadap Air Minum Layak:
Permasalahan  proporsi  rumah  tangga  dengan  akses  air  minum  layak  bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan sebagai berikut:
a. Aspek ketersediaan:
 belum  optimalnya  penyediaan  jaringan  air  (disebabkan  antara  lain  oleh pembiayaan pemasangan jaringan masih mahal).
 belum optimalnya tata kelola penyaluran air.
 belum optimalnya  kebijakan pemerintah  dalam penyediaan  air  yang  berpihak  pada masyarakat miskin.
 lemahnya pengawasan penggunaan air non rumah tangga.
b. Aspek pemanfaatan:
 rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan air.
 meningkatnya  kebutuhan  air  akibat  bertambahnya  jumlah  pendu-duk  (baik  dari fertilitas maupun urbanisasi).
 masih  rendahnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  terhadap  ketentuan  teknis pengelolaan  air  limbah  ( grey  and  yellow  water )  terutama  jarak  resapan  air pembuangan ( grey watter ) dengan sumber air bersih.

## Akses Rumah Tangga Miskin Terhadap Sanitasi Layak:
Permasalahan proporsi  rumah tangga dengan  akses sanitasi  layak bila dilihat dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan sebagai berikut:
a. Aspek ketersediaan:
 lemahnya  perencanaan  pembangunan  sanitasi:  tidak  terpadu,  salah  sasaran,  tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan.
 belum tersedia data dasar sebagai penentu zona sanitasi prioritas berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan/area resiko sanitasi.
 belum berdayanya lembaga pengelola sanitasi.
b. Aspek pemanfaatan:
 rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  hal  pola  hidup  bersih  dan  sehat khususnya  tidak  BAB  di  sembarang  tempat  dan  tidak  mem-buang  limbah  ke badan air.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)
 kondisi  ekonomi keluarga terutama  yang tinggal  di  daerah kumuh  menjadi  salah satu kendala dalam penyediaan sanitasi yang layak.
Bidang Ketahanan Pangan:

## Produksi / Ketersediaan Bahan Pangan:
Permasalahan  produksi/ketersediaan  bahan  pangan  pada  bidang  keta-hanan pangan  bila  dilihat  dari  aspek  ketersediaan  dan  aspek  peman-faatan  adalah  sebagai berikut:
a. Aspek ketersediaan:
 Database petani dan produksi pertanian (bahan pangan).
 Belum optimalnya implementasi UU nomor 19 tahun 2013.
 Permasalahan aturan tata niaga pertanian.
 Belum optimalnya aksesibilitas (jalan, irigasi, energi, air, transportasi, pasar).
 Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi pertanian modern spe-sifik lokasi oleh pemerintah dari sumber-sumber teknologi.
 Belum adanya kebijakan untuk menyediakan penelitian dan pengem-bangan pertanian.
 Peran  pemerintah  belum  maksimal  dalam  pemanfaatan  tenaga  ahli  pertanian terutama dari lembaga riset dan teknologi.
b. Aspek pemanfaatan:
 Kualitas dan kuantitas SDM pada sektor pertanian masih rendah.
 Usaha  pertanian  masih  kecil  sekali  dan  terpencar-pencar,  petani  masih  sulit bersatu.
 Kebutuhan  ekonomi  yang  mendesak  dalam  jumlah  besar,  men-dorong  petani dengan mudah melepas aset lahan pertanian.
 Semakin berkurangnya minat generasi muda di sektor pertanian.
 Tawaran  pekerjaan  non-pertanian  dengan  penghasilan  rutin  men-dorong  alih profesi petani.

## Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Pangan:
Permasalahan  perkembangan  harga  kebutuhan  pokok  pangan  bila  dilihat  dari aspek ketersediaan dan aspek pemanfaatan adalah sebagai berikut:
a. Aspek ketersediaan:
 Belum adanya data yang pasti mengenai penduduk miskin.
 Belum  ada  kebijakan  untuk  memberikan  kompensasi  kepada  pen-duduk  miskin tatkala harga pangan naik.
 Mekanisme pengendalian distribusi kebutuhan pokok pangan (ter-utama beras).
 Panjang nya rantai distribusi.
 Kerancuan data warga miskin.
 Belum  memiliki  program  dan  kebijakan  yang  melibatkan  warga  mampu  dalam membantu mencukupi kebutuhan pangan bagi warga yang tidak mampu.
 Belum optimalnya aksesibilitas (jalan, transportasi, pasar).
b. Aspek pemanfaatan:
 Beras masih menjadi bahan kebutuhan makanan pokok utama.
 Rendahnya diversifikasi pangan masyarakat.
 Rendahnya pendapatan penduduk miskin.
 Sikap  mental  (pada  kelompok  suku  tertentu)  yang  merasa  miskin  dan  harus mendapatkan bantuan semisal bantuan raskin.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)
Berdasarkan uraian analisis akar masalah determinan kemiskinan (konsumsi dan non-konsumsi)  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  ciri-ciri  dari  dimensi-dimensi kemiskinan,  baik  itu  dimensi  ekonomi,  ketenagakerjaan,  kesehatan,  pendidikan, infrastruktur  dasar,  maupun  kecukupan  pangan  pada  dasarnya  adalah  penyebab langsung  dari  kondisi  kemiskinan  seseorang  atau  seke-lompok  orang.  Ciri/kondisi yang  menjadi  penyebab  kemiskinan  ini  merupakan  akibat  dari  adanya  keputusan, kebijakan atau tindakan yang cenderung tidak mendukung penanggulangan kemiskinan. Keputusan,  kebijakan  maupun  tindakan  yang  tidak  adil  dan  cenderung  tidak mendukung  penanggulangan  kemiskinan  ini  terjadi  karena  lembaga  pengambil keputusan  maupun  kebijakan  yang  belum  berdaya  dikarenakan  lembaga  ini  berisi orang-orang yang tidak berdaya yang tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kebijakan-kebijakan  yang  diputuskan  nya.  Di  sisi  lain  ketidakberdayaan  lembaga pengambil  keputusan/kebijakan  akan  semakin  tumbuh  subur  dalam  situasi  di  mana masyarakat  secara  umum  memang  belum  berdaya.  Ketidak-berdayaan  masyarakat dalam  menyikapi  dan  menghadapi  situasi  yang  ada  di  lingkungannya,  yang  pada gilirannya  mendorong  sikap  masa  bodoh,  tidak  peduli,  tidak  percaya  diri, mengandalkan  bantuan  pihak  luar  untuk  men-gatasi  berbagai  persoalan  yang dihadapi,  tidak  mandiri,  serta  memudar  nya  orientasi  moral  dan  nilai-nilai  luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yakni terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran. Gambar bagan berikut untuk lebih memahami penyebab dan akar penyebab kemiskinan.
Gambar 9,
Penyebab dan Akar Penyebab Kemiskinan
Penyebab Level 4 Kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung penanggulangan kemiskinan Faktor Ketenaga- kerjaan Faktor Kecukupan Pangan Faktor Infrastruktur Dasar Penyebab Level 3 Penyebab Level 2 Penyebab Level 1 Perilaku, Paradigma (pelaku nangkis maupun subyek nangkis) Lembaga Penanggulangan Kemiskinan belum  optimal menjalankan fungsi-tugas
Lembaga pemanfaat nangkis belum berdaya permasalahan kebijakan dan kelembagaan K E M I S K I N A N
Faktor Ekonomi
Faktor
Pendidikan Faktor Kesehatan

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan  Badan  Pusat  Statistik,  2011,  Definisi Operasional Indikator MDG’s, Jakarta.
Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial, Jakarta.

## Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015
(Markus Patiung)
Badan Pusat Statistik, 2016, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2015, Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik,  2016,  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Provinsi-Provinsi  di Indonesia 2011-2015, Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bangkalan,  2015,  Kabupaten  Bangkalan  Dalam Angka 2015, Bangkalan.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bangkalan,  2016,  Kabupaten  Bangkalan  Dalam Angka 2016, Bangkalan.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bangkalan,  2016,  Produk  Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Menurut Lapangan Usaha 2011-2015, Bangkalan.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2012,  Keadaan  Angkatan  Kerja  di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2011, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2012,  Laporan  Eksekutif  Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2011, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2013,  Keadaan  Angkatan  Kerja  di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2012, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2013,  Laporan  Eksekutif  Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2012, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2013, Laporan Eksekutif Perumahan dan Konsumsi Rumah Tangga di Jawa Timur 2011-2012, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2014,  Keadaan  Angkatan  Kerja  di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2013, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2014,  Laporan  Eksekutif  Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2013, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2014, Laporan Eksekutif Perumahan dan Konsumsi Rumah Tangga di Jawa Timur 2013, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2015,  Hasil  Survey  Sosial  Ekonomi Nasional Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2015,  Keadaan  Angkatan  Kerja  di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2014, Surabaya.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2015,  Laporan  Eksekutif  Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2014, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Laporan Eksekutif Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Timur 2014, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2015, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2016,  Keadaan  Angkatan  Kerja  di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2015, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2016,  Laporan  Eksekutif  Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2015, Surabaya.
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2016, Laporan Eksekutif Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Timur 2015, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2016,  Produk  Domestik  Regional  Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2011-2015, Surabaya.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  2016,  Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2011-2015, Surabaya.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bangkalan,  2014,  Profil  Kesehatan  Kabupaten  Bangkalan Tahun 2014, Bangkalan.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bangkalan,  2015,  Profil  Kesehatan  Kabupaten  Bangkalan Tahun 2015, Bangkalan.
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur,  2012,  Profil  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur Tahun 2011, Surabaya.
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur,  2013,  Profil  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur Tahun 2012, Surabaya.
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur,  2014,  Profil  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur Tahun 2013, Surabaya.
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur,  2015,  Profil  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Timur Tahun 2014, Surabaya.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  /  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional,  2010,  Buku  III  –  Alat  Analisis  Tepat  Guna  untuk  Perencanaan  dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin, Jakarta.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2015 (Markus Patiung)
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  /  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional, 2014, Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015–2019 - Buku I Agenda Pembangunan Nasional. Jakarta.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  /  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional, 2014, Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015–2019 - Buku II Agenda Pembangunan Bidang. Jakarta.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  /  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional, 2014, Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015–2019 - Buku III Agenda Pembangunan Wilayah. Jakarta.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K),  2011,  Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Jawa Timur, Jakarta.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K),  2011,  Panduan Penanggulangan  Kemiskinan  -  Buku  Pegangan  Resmi  TKPK  Daerah,  cetakan kedua, Mei 2011, Jakarta.
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K),  2014,  Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD – Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, Jakarta.
Tim  Sekretariat  Pembina  TKPK  Provinsi  dan  Kota/Kabupaten  Dirjen  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Kementerian  Dalam  Negeri,  2011,  Pedoman  Penyusunan SPKD, Jakarta.
_____, http://bps.go.id
_____, http://info-anggaran.com
_____, http://jatim.bps.go.id
_____, http://siskaperbapo.com
_____, http://www.tnp2k.go.id