## AT-TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## ANALISIS TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM UMKM DI INDONESIA

## Reza Hendra Putra
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia reza.putra9898@gmail.com
Euis Amalia
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
euis.amalia@uinjkt.ac.id

## Dede Abdul Fatah
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia
dede.fatah@uinjkt.ac.id

## Rahmad Syah Putra
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia rahmad.sp@ar-raniry.ac.id

## Abstract
In Indonesia, UMKM’s are one of the important sectors to support a country's economy, and in an effort to support these UMKM’s to grow well, the Government has also issued various policies and regulations to  ensure  legal  certainty  for  UMKN  actors  in  Indonesia.  However,  over  time  there  has  also  been  a renewal of the MSME law in the form of adjustments to laws and government regulations as a form of support for UMKN actors in Indonesia. The purpose of this paper is to determine the legal protection for  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (UMKM’s).  The  writing  of  this  article  uses  a  qualitative approach  with  data  collection  techniques,  namely  library  research  in  the  form  of  various  legal documents, books, scientific journals and various other legal policy data. Meanwhile, data analysis was carried out using content analysis with normative legal research methods and statutory approaches, with the analysis stages covering; reduction, organizing, presenting, verifying and drawing conclusions. Based on the results of the analysis, it is found that it is very necessary to have a regulation that supports progress in the UMKM sector, National Legal Protection for UMKM’s is specifically regulated by Law Number  20  of  2008  concerning  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises,  Law  Number  11  of  2020 concerning Job Creation, and Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Small, Micro, Small and Medium Enterprises, it's just that from these various regulations the existing legal protection has not been able to provide maximum protection and to realize protection The ideal law requires a law that is conducive to economic development that meets 5 requirements, namely stable, predictable, fair, educative, and transparent.
Keywords : Legal Reform, Law, Policy, UMKM, and Indonesia.

## Abstrak
Di Indonesia, UMKM merupakan salah satu sektor penting untuk menopang ekonomi suatu Negara, dan upaya mendukung UMKM tersebut agar tumbuh dengan baik, Pemerintah telah mengeluarkan pula berbagai kebijakan dan regulasi menjamin kepastian hukum untuk pelaku UMKN di Indonesia. Namun, seiring waktu terjadi pula pembaharuan hukum UMKM dalam bentuk penyesuaian terhadap Undang- Undang  dan  Peraturan  Pemerintah  sebagai  bentuk  dukungan  kepada  pelaku  UMKN  di  Indonesia.
Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),. Adapun dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu library research berupa berbagai dokumen perundang-Undangan, buku, jurnal  ilmiah  dan  berbagai  data  kebijakan  hukum  lainnya.  Sedangkan  analisis  data  dilakukan menggunakan  analisis  isi  dengan  metode  penelitian  hukum  normatif  dan  pendekatan  perundang- undangan, dengan tahap analisis meliputi; reduksi, pengorganisasi, penyajian, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa sangat diperlukan ada sebuah regulasi yang  mendukung  kemajuan  dalam  sektor  UMKM,  Perlindungan  Hukum  Nasional  terhadap  UMKM diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah, hanya saja dari berbagai regulasi tersebut dalam Perlindungan hukum yang ada belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal dan untuk mewujudkan perlindungan hukum  yang  ideal  diperlukan  sebuah  hukum  yang  kondusif  untuk  pembangunan  ekonomi  yang memenuhi 5 syarat yaitu stable, predictable, fair, educative, dan transparent.
Kata Kunci : Pembaharuan Hukum, Hukum, Kebijakan, UMKM, dan Indonesia.

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  Nasional  berdasarkan Konstitusi  Negara  Indonesia  telah  jelas disebutkan  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945 yakni pada Pasal 33 tentang demokrasi ekonomi.  Dimana,  salah  satu  dari  tujuan demokrasi  ekonomi  ialah  ekonomi  kerak- yatan  yang  dikembangkan  menjadi  pilar mandiri  dan  handal. 1 Berdasarkan  Pasal  33 ayat  (1)  UUD  1945  tersebut  juga  bertujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat secara  keseluruhan,  bukan  kesejah-teraan orang-seorang  atau  kelompok  dan  golongan tertentu.  Karena  itu  perekonomian  nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas  asas  kekeluargaan  untuk  mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan  kesejah-teraan  rakyat  tersebut, dilakukan melalui berbagai upaya, yang salah satu  upayanya  adalah  meningkatkan  daya
1 Reni Ratna Anggreini, Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) Sektor Perkebunan dari Kepemilikan Modal Asing di Indonesia, E-Thesis , Universitas Islam Indonesia, 2020, 2.
2 Laurensius Arliman S, UMKM Legal Protecton from Economic Exploitaton to Improve Social Welfare, Jurnal Rechts Vinding 6 (3) 2017, 1
3 Inayah, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual, Law And Justice , Vol. 4, No. 2, 2019, 26.
4 Reza  Hendra  Putra,  Analisis  Terhadap  Pembiayaan  UMKM  oleh  Perbankan  Menurut  PBI  Nomor 17/12/PBI/2015 dan hukum ekonomi syariah; Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah, Research Report , Banda Aceh:
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, 5.
saing  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM) di Indonesia pada saat ini. 2
Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat  dengan  UMKM  merupakan  basis ekonomi kerakyatan. 3 Oleh karena itu sangat penting perannya dalam pembangunan ekonomi nasional karena memperluas lapangan  kerja  dan  memberikan  pelayanan ekonomi  secara  luas  kepada  masyarakat, berperan  dalam  proses  pemerataan  dan peningkatan pendapatan masyarakat,  mendo- rong  pertumbuhan  ekonomi,  dan  berperan dalam  mewujudkan  stabilitas  negara.  Pem- berdayaan  UMKM  menjadi  pilihan  strategis untuk  meningkatkan  pendapatan  kelompok masyarakat  berpendapatan  rendah,  dalam rangka  mengurangi  kesenjangan  pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas  usaha  dan  keterampilan  pengelo- laan usaha. 4

## Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Umkn di Indonesia
Karena,  itu  pula  Koperasi,  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu  pilar  kekuatan  ekonomi  rakyat  yang mamnpu  memperluas  lapangan  kerja  dan berperan  dalam  pemerataan  dan  peningkatan pendapatan masyarakat, mendo-rong pertumbuhan  ekonomi,  dan  mewujud-kan Stabilitas  Nasional.  Mengingat  arti  penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh  keberpihakan  politik  ekonomi yang lebih memberikan kemuda-han, dukungan, pelindungan, dan pemberda-yaan. 5 UMKM  memiliki  peran  dan  nilai strategis  pula  dalam  memperkokoh  pereko- nomian  nasional  (ekonomi  rakyat),  maka pemerintah sebagai penjamin terhadap kepastian  hukum,  telah  memberi  perhatian yang  layak  pula  dalam  bentuk  (strategi  dan kebijakan)  bagi  pemberdayaan  (prioritas  dan pemihakan)  sebagai  suatu  kelompok  unit usaha  yang  perlu  diberi perhatian  yang  lebih seksama dari berbagai aspek. Sejak pergantian pemerintah orde baru dari orde lama, sampai dengan  era  reformasi,  perhatian  terhadap pembangunan UMKM sebagai basis perekonomian menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia.
Hadirnya berbagai regulasi hukum pula dimaksud untuk menjamin pelaku UMKM di Indonesia  terlindungi  dan  memiliki  kemu- dahan  dalam  menjalankan  unit  usahanya. Pemerintah  hingga  saat  ini  terus  memfo- kuskan  hadirnya  regulasi,  baik  Undang- Undang hingga Peraturan Pemerintah. Hal ini bertujuan  agar  pelaku  UMKM  di  Indonesia
5 Penjelasan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah,  93.
6 I Gusti  Ayu Made  Aryastini,  I Gusti  Ngurah Wairocana  & I Made Sarjana, Perlindungan Hukum Bagi Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dalam  Penerimaan  Bantuan  Permodalan  dari  Perusahaan  Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro, Acta Comitas 2018 (1), 185 – 200
7 Achmad  Amiruddin, Pemberdayaan  Usaha  Kecil  Menengah  UMKM  Binaan  Dinas  Perdagangan  Kota Surabaya dalam Upaya Meningkatkan Kesejah-teraan , Universitas Airlangga, 2020, 20.
8 Penjelasan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Kope-rasi dan Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah,  94.
mempunyai  kemudahan,  pelindu-ngan,  dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 6
Namun,  dari  berbagai  regulasi  tersebut pula, belum juga mampu menjawab berbagai problematika hukum yang terjadi di lapangan bagi  pelaku  UMKM,  dan  yang  terjadi  pada hari  ini  UMKM  sepertnya  tereksploitasi dengan  aturan-aturan  oleh  kepentingan  para pihak yang ingin menguntungkan diri sendiri. Kemudian, pada tahun 2020, Pemerintah telah mengeluarkan  pula  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  dan sebagai  tindak  lanjutnya  Pemerintah  telah mengeluarkan  pula  Peraturannya  dalam  PP Nomor 7 Tahun 2021, dimana yang mendasari dan men-dorong perlunya pengaturan tersebut  antara  lain  bahwa  pengaturan  yang berkaitan  dengan  kemudahan,  pelindungan, dan  pem-berdayaan  Koperasi,  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah,  yang  tersebar  di berbagai  peraturan  perundang-undangan  saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk  percepatan  cipta  kerja  dan  belum terintegrasi. Sehingga perlu dilakukan perubahan. 7
Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  pula, telah  diatur  antara  lain  mengenai:  a) Kemudahan,  pelindungan,  dan  pemberdaya- an  Koperasi;  b)    Kemudahan,  pelindungan, dan  pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah; c) Penyelenggaraarl Inkubasi; dan d) Dana alokasi khusus kemudahan, pelindungan,  dan  pemberdayaan  Koperasi, Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah. 8 Untuk itu  berdasarkan  uraian  di  atas  pula,  penulis
perlu  menganalisis  lebih  dalam  terhadap urgensitas  pembaharuan  hukum  UMKM  di Indonesia, dimana melalui kajian ini diharapkan  akan  memperoleh  informasi penting  apakah  berbagai  regulasi  yang  telah dibuat  oleh  Pemerintah  Indonesia  tersebut sudah  tepat,  atau  kah  masih  perlu  dilakukan peninjauan yang lebih lanjut. Sehingga, dalam implementasi  peraturan  hukum  nantinya optimal dan ada perlindungan hukum UMKM dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. UMKM
Adapun  definisi  UMKM  Berdasarkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah,  pengertian  UMKM  disebut- kan  bahwa  sebagai  berikut: Pertama , Usaha Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  seba- gaimana  diatur  dalam  UndangUndang  ini. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha  atau  memiliki  hasil penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp.  . 300.000.000;
Kedua ,  Usaha  Kecil  adalah  usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan yang  idmilik,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar  yang memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp. 50.000.000  sampai  paling  banyak  Rp.
9 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 5; lihat juga Siti Aisyah, Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM serta Strategi e-Marketing UMKM di Indonesia, Laporan Penelitian Dosen , Medan: UIN Sumatera Utara, 2020,  9.
500.000.000  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha,  atau  memiliki  hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000.
Ketiga ,  Usaha  Menengah  adalah  usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  Usaha Besar  dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau hasil  penjualan  tahunan  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang ini. Memiliki kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp.  500.000.000 sampai  dengan  paling  banyak  Rp.  .  10.000. 000.000  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan tempat  usaha,  atau  memiliki  hasil  penjualan tahunan lebih dari Rp. . 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000. 9
Dari  definisi  di  atas  pula  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  UMKM  ini  merupakan kategori industri berdasarkan kuantitas tenaga kerjanya  yaitu  rumah  tangga,  dan  kelompok usaha  lainnya  dengan  omset  paling  banyak 50.000.000.000, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  (UMKM)  merupakan  usaha  yang mampu  memperluas  lapangan  kerja  dan memberikan  pelayanan  ekonomi  secara  luas kepada masyarakat dalam rangka pemerataan dan  peningkatan  pendapatan,  mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.
Karena itu pula, bila kita mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UU UMKM), menurut Ade Komaruddin berpendapat  bahwa  terdapat  konsep  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  yaitu: Pertama , usaha  yang  didirikan  untuk  tujuan  kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba; Kedua , usaha  yang  bersifat  produktif  atau  mengha-

## Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Umkn di Indonesia
silkan  keuntungan  atau  laba  dari  usaha; Ketiga ,  usaha  yang  mandiri  atau  berdiri sendiri bukan bagian, cabang, atau pun afiliasi dari  usaha  lain;  dan Keempat ,  usaha  yang dimiliki perseorangan ataupun badan usaha. 10

## 2. Kebijakan Hukum UMKM di Indonesia
Meskipun  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  telah  menunjukkan  peranannya dalam  perekonomian  nasional,  namun  masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasa- ran,  sumber  daya  manusia,  desain  dan teknologi,  permodalan,  serta  iklim  usaha. 11
Untuk  meningkatkan  kesempatan,  kemam- puan,  dan  perlindungan  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah,  telah  ditetapkan  berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan,  dan  pengembangannya  namun belum  optimal. 12 Hal  itu  dididorong  oleh kebijakan  sebelum-sebelumnya  yang  telah ada  di  nilai  selama  ini  belum  dapat memberikan  perlindungan,  baik  terhadap kepastian  berusaha,  maupun  fasilitas  yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 13 Selain itu, tujuan dari kebijakan  hukum  UMKM,  seperti  adanya regulasi  baik  berupa  Undang-Undang  dan Peraturan  Pemerintah  yang  berkaitan  dengan UMKM. 14 Dimana regulasi tersebut sebagai
bentuk
dukungan
Pemerintah
bagi pengembangan  UMKM,  dan  para  pelaku UMKM  agar  dapat  berkembang  lebih
10 Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif UMKM , Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2014, 1-2. 11 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, 2.
12 Dewi  Wuryandani  &  Hilma  Meilani,  The  Role  of  Local  Governments  in  Development  Policy  Micro Small and Medium Enterprises in the Province of Yogyakarta, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 4 (1),  Juni 2013, 103 – 115.
13 Ni Luh Ristha Ariani & Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  Berbentuk  Bukan  Perseroan  Terbatas  (PT), Fakultas  Hukum  Universitas Udayana, 1.
14 Eko Supeno, Concept of Development and Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises in the Region, Jejaring Administrasi Publik 8 (2) Juli-Desember 2016, 899.
kompetitif  bersama  pelaku  ekonomi  yang lainnya.  Kemudian,  hadirnya  kebijakan pemerintah  tersebut  pula  merupakan  bagian dari  Visi  Pembangunan  Indonesia  untuk mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  nasi- onal,  terutama  yang  terkait  langsung  dengan UMKM.
Selama  ini  Pemerintah  telah  memiliki pula berbagai butir kebijakan  hukum menyangkut  kebijakan  pokok  ekonomi  yang berhubungan dengan sektor UMKM, diantaranya ialah: Pertama, kebijakan terhadap  peningkatan  layanan  jasa  keuangan khususnya  untuk  pelaku  UMKM,  yang meliputi  perbaikan  layanan  jasa  perbankan, pasar  modal,  multifinance,  dan  asuransi. Kedua ,  kebijakan  pokok  terhadap  pening- katan  infrastruktur  layanan  jasa  keuangan, berupa  akses  pasar,  layanan  penagihan  dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung,  serta  dukungan  umum  atas pelaksanaan  transaksi  perdagangan.  Pening- katan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya  tidak  akan  berarti  banyak tanpa  upaya  pembenahan  menyeluruh  untuk meningkatkan  kemampuan  entrepreneurship bagi  pelaku  UMKM;  dan Ketiga ,  kebijakan pokok  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan penguasaan  dalam  aspek-aspek  teknis  dan manajemen usaha, pengembangan produk dan
penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh. 15
Dari uraian di atas pula dapat disimpul- kan bahwa adanya kebijakan hukum UMKM di  Indonesia  dalam  bentuk  regulasi  berupa Undang-Undang  dan  Perataturan  Pemerintah merupakan  suatu  langkah  penting  yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan  sektor  UKM  tersebut  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  potensi  dan partisipasi  aktif  UKM  di  dalam  proses pembangunan  nasional,  khususnya  dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujud-kan pemerataan  pembangunan  melalui  perluasan kerja  dan  peningkatan  pendapatan.  Namun, dari  segala  bentuk  kebijakan  yang  telah dikeluarkan  oleh  pemerintah  itu  sendiri, penentuan  upaya  yang  akan  dilaksanakan sangat  tergantung  pada stake-holder yang terkait dan berperan langsung. Karena, tanpa adanya  peran  serta  berbagai  stakeholder, segala kebijakan hukum menyangkut dengan UMKM tidak akan optimal, baik itu Undang- Undang  maupun  Peraturan  Pemerintah  yang bertujuan  untuk  pelindungan  kepada  pelaku UMKM.

## C. DATA DAN METODOLOGI
Tulisan  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data mengunakan library  research yaitu  berbagai regulasi/kebijakan  pemerintah,  buku-buku, dan  jurnal  ilmiah  yang  berkaitan  dengan UMKM.  Sementara  analisis  data  dalam menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif,  kemudian  dikaji  dengan  menggu- nakan pendekatan perundang-undangan untuk menemukan  konsep  dan  asas  hukum  yang sesuai  dengan  isu  hukum  yaitu  perlindungan hukum  oleh  hukum  nasional  terhadap UMKM,  dengan  tahapan  analisis  yaitu:
15 Wido Prananing Tyas, Onixtin O. Sianturi & Julius Kevin P.H, Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Mene-ngah (UMKM) Berbasis Rumah ( Homebased Enterprises/HBE ) di Kota Semarang, Surakarta, Boyolali, Salatiga, dan Surabaya, Jurnal Pengem-bangan Kota 8 (1) 2020, 78–89.
reduksi, pengorganisasian, penyajian, verifikasi dan pengambilan kseimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perkembangan  Regulasi  UMKM  di Indonesia
Peranan  pemerintah  sangatlah  strategis dalam  menentukan  arah  dan  kebijakan  bagi pemerataan pendapatan yang adil, khususnya UMKM  melalui  serangkaian  kebijakan publik.  Kebijakan  publik  tersebut  dapat ditempuh  melalui  tugas  Negara  sebagai legistator  dan  fasilitator  yang  dilegitimasi melalui  berbagai  produk  hukum,  seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai  peraturan  daerah  atau  Qanun.  Di  sisi kebijakan,  dukungan  pemerintah  terhadap UMKM dapat dilihat dari produk hukum yang berkaitan  dengan  UMKM.  Meskipun  belum secara  khusus  menerbitkan  produk  hukum mengenai UMKM, secara eksplisit dukungan pemerintah  terhadap  UMKM  mulai  tampak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan.  Dalam  pasal  12  UU  ini, disebut bahwa pemerintah dapat menugaskan Bank Umum untuk mendukung  pengusaha  golongan  ekonomi lemah/usaha kecil.
Pata  tahun  1995,  produk  hukum  yang mengatur  persoalan  UMKM  secara  formal disahkan,  yakni  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Peraturan ini hadir dengan pertimbangan usaha kecil sebagai  kegiatan  ekonomi  rakyat  yang memiliki  kedudukan,  potensi,  dan  peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional . Undang-undang ini mengatur kriteria usaha kecil, yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.  200 juta, tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha.  Kriteria  berikutnya  adalah  memiliki

## Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Umkn di Indonesia
hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.  1 miliar.  Sebagai  peraturan  yang  bertujuan mengembangkan usaha kecil, UU ini memuat kebijakan  penting,  yaitu  dukungan  untuk usaha  kecil  yang  mencakup  pemberdayaan, iklim  usaha,  pembinaan  dan  pengembangan, pembiayaan, penjaminan, serta kemitraan.
Visi  jangka  panjang  dari  dukungan pemerintah  ini  adalah  ketangguhan  dan kemandirian  usaha  kecil  yang  dihadapkan pada  perdagangan  bebas  dalam  iklim perekonomian  yang  semakin  terbuka.  Usaha kecil yang tangguh dan mandiri diproyeksikan akan  berkembang  menjadi  usaha  menengah. Lebih  jauh,  usaha  kecil  yang  kuat  akan meningkatkan produksi nasional, kesempatan kerja,  ekspor,  serta  pemerataan  hasil-hasil pembangunan. Untuk mendukung UU 9/1995 di  atas,  pada  bulan  Februari  1998,  Presiden Soeharto menetap-kan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan  dan  Pengembangan  Usaha Kecil. Aturan ini memuat kebijakan dalam membina dan mengembangkan usaha kecil untuk ber-kembang menjadi usaha menengah.
Kemudian  di  Indonesia  peraturan  yang mengatur persaingan bisnis adalah UU No. 5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam  konsideran  UU  tersebut  tujuan  dari larangan praktek monopoli diantaranya adalah untuk  memberikan  kesempatan  yang  sama bagi semua warga ikut berpartisipasi di dalam proses  produksi  dan  distribusi  barang/jasa. (Halida  Zia,  2020).  Pada  masa  Reformasi, muncul  beberapa  aturan  terkait  usaha  kecil. Akan  tetapi,  aturan  utama  yang  diacu  masih UU  9/1995  tentang  Usaha  Kecil.  Pada
Desember 2001,
Presiden Megawati
Soekarnoputri  menetapkan  Keppres  Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang  Dicadangkan  untuk  Usaha  Kecil  dan Bidang/Jenis  Usaha  yang  Terbuka  untuk
Usaha  Menengah  atau  Besar  dengan  Syarat Kemitraan. Keppres ini mengatur berbagai macam  bidang  yang  diperuntukkan  bagi usaha  kecil.  Bidang  atau  jenis  usaha tersebut meliputi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan  sumber  daya  mineral,  industri  dan perdagangan, perhubungan, teleko- munikasi, serta kesehatan .
Selanjutnya  dalam  masa  pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terdapat  dua  aturan  penting  terkait  usaha kecil.  Pertama,  Inpres  3/2006  tentang  Paket Kebijakan  Perbaikan  Iklim  Investasi.  Kedua, Inpres  6/2007  tentang  Kebijakan  Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah.  Aturan pertama mencakup empat poin penting terkait usaha kecil dan menengah, yakni penyempurnaan  aturan  terkait  perizinan, pengembangan  jasa  konsultasi,  peningkatan akses  finansial,  serta  penguatan  kemitraan antara  usaha  kecil  dan  menengah  dengan usaha besar. Sementara aturan kedua memuat 141  tindakan  langsung  terkait  UMKM  yang dijelaskan  dalam  bagian  lampiran  kurang lebih  50  halaman.  Kedua  kebijakan  di  atas dimaksudkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi  Indonesia  yang  sempat  melambat pada  akhir  2005  dan  awal  2006  akibat kenaikan BBM (Kompas, 13/6/2007). Setahun  berselang,  pemerintah  memberi angin segar terhadap usaha golongan ekonomi rendah.  Hal  ini  ditandai  dengan  disahkannya Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah. Hal yang paling mencolok adalah istilah yang digunakan,  yakni  usaha  mikro,  kecil  dan menengah.
Tidak  hanya  istilahnya,  kriteria  untuk masing-masing  kelompok  juga  mengalami penyesuaian.  Rincian  kriteria  untuk  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  terdapat  dalam pasal 6 UU No. 20/2008. Terkait
penumbuhan  iklim  usaha,  sebagaimana tertuang  dalam  pasal  6  UU  di  atas, kebijakan  pemerintah  meliputi  aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi  usaha,  kemitraan,  perizinan usaha,  kesempatan  berusaha,  promosi dagang,  dan  dukungan  kelembagaan. Setelah  ada  pembaruan  konsep  tentang UMKM  melalui  UU  20/2008,  Presiden  SBY pada  2014  mengeluarkan  Perpres  Nomor  98 Tahun  2014  tentang  Perizinan  untuk  Usaha Mikro dan Kecil. Produk hukum ini bertujuan menambah  kuatnya  legalitas  usaha  kecil  dan menengah.
Izin  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (IUMK) memberi  kepastian  dan  perlindungan  ber- usaha di lokasi yang telah ditetapkan. Pelak- 0sana  IUMK  adalah  camat  yang  mendapat pendelegasian  wewenang  dari  bupati/wali kota. Sementara, camat akan mendelegasikan pelaksanaan  terhadap  Kepala  Desa  dengan pertimbangan  karakteristik  wilayah.  Hal praktis yang dilakukan oleh lurah/kepala desa adalah  mendata  usaha  mikro  dan  kecil  di wilayahnya.
UMKM  sudah  mendapat  perlindungan dengan adanya Undang-undang No. 20 Tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.  UU  ini  mengatur  kriteria  usaha yang  dapat  dikatakan  sebagai  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah,  pemberdayaan  dan pengembangan  usaha,  pembiayaan,  kemitra- an.  Pengaturan  mengenai  hal-hal  tersebut menunjukkan  adanya  perlindungan  hukum terhadap UMKM. Perlindungan ini didukung dengan peraturan perundangan-undangan lain yang lebih spesifik baik yang setara UU yaitu
16 Kurniastuti, Ari Ratna, Kusumadara Afifah, & SetyoWidagdo, Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil  Menengah  (Umkm)  dari  Dampak  Adanya  Perjanjian  Asean-China  Free  Trade  Area  (Acfta),” Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijawa Malang, 2013, 10.
17 Halida Zia, Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia , Rio Law Jurnal, 1 (1) Februari 2020, 2.
UU  Perbankan,  UU  Pemerintah  Daerah,  UU Penanaman Modal dan UU Antimonopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  atau  aturan dibawahnya. 16
Kemudian  Dalam  upaya  memberdaya- kan  UMKM  Pemerintah  telah  menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2008  tentang  UMKM  Peraturan Pemerintah ini berisi 64 pasal yang mengatur tentang pengembangan usaha UMKM, Kemitraan, Perizinan, Koordinasi dan
Pengendalian  Pemberdayaan  UMKM,  dan ketentuan Peralihan. 17 Selanjutnya pemerintah juga  menerbitkan  PP  No.  27  Tahun  2013 tentang  pengembangan  usaha  Inkubator Wirausaha,  dan  Perpres  No.  98  Tahun  2014 tentang  perizinan  Usaha  Mikro  dan  Kecil. Selanjutnya,  dalam  mendukung  permo-dalan bagi  UMKM  Bank  Indonesia  sebagai  Bank Sentral juga mengeluarkan PBI No
17/12/PBI/2015  atas  perubahan  PBI  No 14/22/PBI/2012  tentang  pemberian  Kredit atau  Pembiayaan  oleh  Bank  Umum  dan Bantuan  Teknis  dalam  rangka  pengem- bangan UMKM.
Urusan
perlindungan dan pemberdayaan  usaha  Mikro,  kecil  dan menengah  tidak  hanya  menjadi  kewenangan Pemerintah  Pusat,  melainkan  juga  menjadi urusan pemerintah daerah berdasarkan konsep desentralisasi.  Pasal  13  dan  14  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  dengan  tegas  menyebut- kan  bahwa  pengembangan  kope-rasi,  usaha mikro,  menjadi  urusan  wajib  Pemerintah Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kota

## Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Umkn di Indonesia
/Kabupaten. Hal yang sama juga diatur lebih lanjut  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun 2006  tentang  Pemerintah  Aceh,  yang  dalam pasal  16  huruf  i  menyebutkan”  urusan  wajib yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Aceh sebagaimana  dimaksud  Pasal  14  (3)  adalah memberi  fasilitasi  pengembangan  koperasi, usaha kecil, menengah termasuk lintas Kabu- paten/Kota.  Demikian  juga  Kabupaten/Kota berdasarkan  Pasal  17  huruf  i  memiliki kewenangan  dalam  upaya  perlindungan  dan pemberdayaan  usaha  kecil  melalui  kebijakan pemberian  fasilitasi  untuk  pengembangan usahanya. 18
Dalam isu pembangunan global, hukum dipercaya  sebagai  sarana  perubahan  sosial atau  sarana.  Selanjutnya  ada  hal  yang  juga perlu diperhatikan dalam masalah pengaturan perlidungan usaha kecil, mikro dan menengah yang akan mampu menjadi penopang kegiatan perekonomian nasional, sehingga akan berdampak
kepada pening-katan kesejahteraan  masyarakat.    Penga-turan perlindungan  hukum  bagi  UMKM  juga dimaksudkan  sebagai  wujud  tanggung  jawab Negara dalam upaya mencapai tujuan negara yaitu mensejah-terakan rakyatnya.
Mengenai konsep hukum yang berkaitan  dengan  UMKM  termasuk  dalam lingkup  pembangunan  ekonomi  yang  perlu mendapat  pengaturan  secara  rinci  dalam pelaksanaan  urusan  masing-masing  satuan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di tingkat  dearah.  Hal  ini  dilakukan  untuk mencegah  agar  tidak  terjadinya  tumpang tindih  kewenangan  bidang  pemberdayaan UMKM,  khususnya  di  Aceh  yang  juga mengeluarkan  Qanun  No  11  Tahun  2018 Tentang Lembaga keuangan syariah di Aceh. (YUSRI,
2014) . Dalam rangka
mengembangkan  UMKM  Pemerintah  telah
18 Yusri,  Perlindungan  Hukum  terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  Dalam  Perspektif  Keadilan Ekonomi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 62 (XVI) April 2014, 103-127.
mengsahkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  kerja  (UU  Cipta Kerja). Perlu diketahui, UU Cipta Kerja telah mengubah  beberapa  ketentuan  yang  ada berlaku  di  UU  No  20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah.  Salah satu  yang  ketentuan  yang  diubah  adalah mengenai  Kriteria  dari  UMKM  itu  sendiri. Namun  UU  cipta  kerja  hanya  menentukan kriterianya  saja.  Tanpa  mendeskripsinya secara  jelas.  Sehingga,  hanya  diamanatkan untuk  diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan pemerintah.
Hal ini terjawab pada PP Nomor 7 tahun 2021  tepatnya  pada  pasal  35-36  PP  UMKM. Dalam pasal tersebut diatur bahwa pengelompokkan  UMKM  didasarkan  atas modal  usaha  atau  hasil  penjualan  tahunan. Kriteria  modal  usaha  digunakan  untuk pengelompokkan  UMKM  yang  baru  ini dirikan setaelah PP UMKM berlaku. Sementara kriteria penjualan tahunan digunakan  untuk  pengelompokkan  UMKM yang  telah  ada  sebelum  PP  ini  berlaku. Kemudian dalam sisi kesyariahanya MUI juga mengeluarkan fatwa terkait dengan Penetapan Produk  Halal  dalam  rapat  Komisi  bersama LP.POM  MUI,  pada  hari  Rabu,  tanggal  13 Muharram  1431  H/30  Desember  2009  M, tentunya ini demi menunjang market Islam di Indonesia dan memperkuat persaingan UMKM itu sendiri.
Tabel 1. Regulasi Kebijakan di Bindang Ekonomi NO Undang-Undang Keterangan 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal 12 UU ini, disebut bahwa pemerintah dapat menugaskan Bank
Umum untuk mendukung
pengusaha golongan ekonomi
lemah/usaha kecil. 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Peraturan ini hadir dengan pertimbangan usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Aturan ini memuat kebijakan dalam membina dan mengembangkan usaha kecil untuk berkembang menjadi usaha menengah. 4. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam konsideran UU tersebut tujuan dari larangan praktek monopoli diantaranya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga ikut berpartisipasi di dalam proses produksi dan distribusi barang/jasa
5. Keppres Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan
untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang
Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan Keppres ini mengatur berbagai macam bidang yang diperuntukkan bagi usaha kecil. Bidang atau jenis usaha
tersebut meliputi
sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, industri dan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, serta kesehatan 6. Inpres 3/2006 Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, mencakup empat poin penting terkait usaha kecil
dan menengah, yakni penyempurnaan aturan terkait perizinan, pengembangan jasa konsultasi, peningkatan akses
finansial, serta penguatan kemitraan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar 7. Inpres 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan
Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memuat 141 tindakan langsung terkait UMKM yang dijelaskan dalam bagian lampiran kurang lebih 50 halaman.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
Peraturan Pemerintah ini berisi 64 pasal yang mengatur tentang pengembangan usaha UMKM, Kemitraan,
Perizinan,
Koordinasi dan
Pengendalian

## Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Umkn di Indonesia
Pemberdayaan
UMKM, dan ketentuan Peralihan.
10. PP No. 27 Tahun 2013 tentang pengembangan usaha Inkubator Wirausaha 11. PERPRES No. 98 Tahun 2014 tentang perizinan Usaha Mikro dan Kecil. 12. Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil 13. PBI No 17/12/PBI/2015 tahun 2015 14. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam pasal 16 huruf i menyebutkan” urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud Pasal 14 (3) adalah memberi fasilitasi pengembangan
koperasi, usaha kecil,
menengah termasuk lintas Kabupaten/Kota. Demikian juga Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 17 huruf i memiliki kewenangan dalam upaya perlindungan
dan pemberdayaan usaha kecil melalui kebijakan pemberian fasilitasi untuk pengembangan usahanya 15. Khususnya di Aceh yang juga mengeluarkan Qanun No 11 Tahun 2016 Tentang Lembaga keuangan syariah di Aceh 16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja (UU Cipta Kerja) Perlu diketahui, UU Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan yang ada berlaku di UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Salah satu yang ketentuan yang diubah adalah mengenai Kriteria dari UMKM itu
sendiri. 17. PP Nomor 7 tahun 2021 tepatnya pada pasal 35-36 PP UMKM. Dalam pasal tersebut diatur bahwa pengelompokkan UMKM didasarkan atas modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pengelompokkan UMKM yang baru ini dirikan setaelah PP UMKM berlaku. Sementara kriteria penjualan tahunan digunakan untuk pengelompokkan UMKM yang telah ada sebelum PP ini berlaku

## 2. Urgensitas  Pembaharuan  Regulasi UMKM di Indonesia
Hukum  merupakan  gambaran/refleksi dari  masyarakat  di  mana  hukum  itu  berlaku. Hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  akan menjadi efektif apabila hukum itu berasal dari semangat  masyarakat  yang  menciptakan hukum  itu  sendiri  yakni  masyarakat  hukum
Indonesia. Seperti telah digambarkan di atas, bahwa hukum yang berlaku di negara kita saat ini  sudah  tidak  lagi  mampu  menjawab tantangan jaman sehingga diperlukan peruba- han  yang  bersifat  revolusioner  dalam  arti perlu adanya perubahan mendasar dari hukum dan  sistem  hukum  yang  ada.  Bukti  dari  hal yang  demikian  adalah  bahwa  hukum  yang berlaku  sudah  tidak  mampu  lagi  mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dan membelit bangsa ini seperti kasus kakao mbok Minah  dan  kasus  Gayus.  Hukum  sulit  untuk menimbulkan  kesadaran  dan  efek  jera  bagi masyarakat  disebabkan  hukum  sudah  “jauh panggang dari apinya” demikian adalah tidak dapat dijalankan dengan baik. 19
Sebagai  negara  yang  berdasarkan hukum, sudah selayaknya pemerintah menetapkan  suatu  konsep  dasar  yang  berisi panduan  hukum  tentang  arah  pembangunan hukum  nasional  untuk  periode  tertentu. Kurangnya  perlindungan  membuat  UMKM Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang, sayangnya fakta tersebut seringkali  malah  disalahpahami  pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 20
Paradigma  pembangunan  konvensional yang ada merupakan penjabaran  dari kebijakan ekonomi kapitalis yang menempat- kan  kebebasan  pasar  sebagai  akarnya.  Pasar memiliki  self  regulating  atau  mengatur dengan  sendirinya  akibatnya  hanya  mereka yang  memiliki  kapital  besar  saja  yang  dapat terlibat dalam proses mekanisme pasar bebas tersebut. Apalagi, jika kebijakan dan dukungan pemerintah yang ada hanya dituju- kan  kepada  kelompok  tersebut  sementara fasilitasi dan keberpihakan kepada kelompok
19 Latipah Nasution, Urgensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbadan Hukum, Adalah: Buletin Hukum & Keadilan , 1 (7b) 2017, 8; dan lihat juga, Maryanto, Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai- Nilai Pancasila, Jurnal Hukum , Xxv (1) April 2011, 15.
20 Wuri Sumampouw, Kana Kurnia & Imam Ridho Arrobi, Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Hukum 13 (1) 2021, 21.
21 Euis  Amalia,  Transformasi  Nilai-Nilai  Ekonomi  Islam  dalam  Mewujudkan  Keadilan  Distributif  bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia, Jurnal Al-Iqtishad , III (1) Januari 2011, 4.
masyarakat  yang  selama  ini  telah  memiliki kontribusi  terbesar  dalam  hal  pendapatan negara  maupun  penyerapan  tenaga  kerja terabaikan,  dampaknya  yang  terjadi  adalah ketimpangan.
Fakta menunjukan, ketimpangan tersebut  telah  terjadi  dalam  hal  alokasi anggaran pendapatan belanja negara maupun kredit  perbankan  yang  lebih  berpihak  pada kelompok  usaha  besar  daripada  kelompok usaha kecil mikro yang merupakan mayoritas dari kelompok usaha yang ada di masyarakat Indonesia. Selain ketimpangan dalam alokasi anggaran  juga  diperparah  dengan  adanya ketimpangan pembangunan pada antar wilayah  dan  sektor-sektor  usaha. 21 (Euis Amalia,  2011)  maka  pemerintah  sebagai elemen  yang  sangat  berkewajiban  dalam membangun  ekonomi  nasional  diharuskan sebuah  aturan  yang  mampu  memberikan keadilan,  kepastian  dalam  pertumbuhan UMKM di Indonesia.
Politik Hukum pemerintah menyangkut dengan  UMKM  sebelum  reformasi  telah tertuang  dalam  GBHN  1993  yang  dengan tegas menyatakan bahwa UMKM perlu diberi kemudahan,  baik  dalam  aspek  permodalan, perizinan, pemasaran dan peningkatan kemitraan  usaha.  Untuk  tujuan  tersebut Pemerintah bersama DPR RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Namun keberadaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 belum banyak membawa perubahan terhadap perlindungan  dan  permberdayaan  UMKM, terutama dalam menghadapi persaingan bisnis yang  semakin  ketat,  sehingga  akhirnya Undang-undang  ini  kemudian  dicabut  dan

## Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Umkn di Indonesia
diganti dengan UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  yang mulai  berlaku  sejak  tanggal  4  Juli  2008. (Yusri, 2014)
Negara Indonesia adalah Negara
Hukum  ( Rechtsstaat ).  Hal  ini  secara  tegas tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  amandemen ketiga UUD 1945. Konsep negara hukum ini ada  yang  mempersamakan  dengan  konsep rule  of  law  di  negara  yang  menganut  paham anglo  saxon,  seperti  Amerika  Serikat  dan Inggris  Konsep  Negara  hukum  Indonesia didasarkan  pada  nilai-nilai  yang  terkandung dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945, yang  bukan  hanya  dalam  arti  formal  saja, melainkan  juga  dalam  artian  material  yaitu sebagai suatu Negara Kesejahteraan ( Welfare State ) atau “Negara Kemakmuran”.
Paham  Negara  hukum  kesejahteraan lahir  pada  abad  ke  20.    Tugas  Negara  yang berlandaskan  pada  konsep  Negara  hukum kesejahteraan adalah melindungi, dan memajukan  kesejahteraan  umum  bagi  setiap warganya. Hal ini sejalan dengan amanat para pendiri negara (the founding father) Indonesia, yang pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD  1945  antara  lain  berbunyi  sebagai berikut: “...membentuk  suatu  peme-rintah negara  Indonesia  yang  melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memaju-kan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerde- kaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka...”
Berdasarkan  tujuan  Negara  Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan  UUD  1945  di  atas  pula menunjukkan  bahwa  konsep  Negara  RI adalah  menganut  konsep  Negara  kesejah- teraan.  Menurut  teori  Negara  sejahtera, Negara ikut bertanggung jawab atas kesejah- teraan setiap warganya berdasarkan nilai-nilai
kesetaraan dan keadilan. Wujud dari tanggung jawab  negara  adalah  melakukan  berbagai intervensi di bidang ekonomi, terutama dalam mewujudkan pemerataan berusaha dan melindungi  usaha  kecil  dari  berbagai  bentuk praktek  persaingan  bisnis  yang  tidak  sehat ( unfair competition ). Intervensi Negara dapat dilakukan  dengan  menerbitkan  berbagai peraturan perundang-undangan dibidang ekonomi,  khususnya  yang  berkaitan  dengan UMKM.
Selain  dalam  pembukaan  UUD  1945, Pasal  33  UUD  1945  juga  merupakan implementasi  dari  konsep  Negara  sejahtera. Pasal  33  terdiri  dari  5  ayat,  dengan  tekanan pada  ayat  1  yang  berbunyi  sebagai  berikut: “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
Undang-undang  No  20  tahun  2008 tentang UMKM telah menetapkan tujuan dari UMKM  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 3  yang  berbunyi:  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  bertujuan  menumbuhkan  dan mengembangkan  usahanya  dalam  rangka membangun  perekonomian  nasional  berda- sarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Namun  UMKM  sampai  sejuah  mengalami kesulitan  terhadap  usahanya,  Salah  satu kesulitan usaha kecil dalam mengembangkan usahanya adalah lemahnya manajemen usaha dan  sulitnya  mendapatkan  permodalan. Umumnya UMKM juga mengalami kesulitan dalam menghadapi pasar bebas dan globalisasi ekonomi. Untuk mengatasi berbagai persoalan mengenai permodalan UU Nomor  20  Tahun  2008  telah  menetapkan beberapa langkah dan strategi yang dirumus- kan dalam pasal 8, yang berbunyi:
Pertama .  memperluas  sumber  penda- naan  dan  memfasilitasi  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan  dan  lembaga  keuangan  bukan bank; Kedua , memperbanyak lembaga pembiayaan  dan  memperluas  jaringannya
sehingga  dapat  diakses  oleh  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah; Ketiga ,  memberikan kemudahan  dalam  memperoleh  pendanaan secara  cepat,  tepat,  murah,  dan  tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan Keempat ,  membantu  para  pelaku  Usaha Mikro  dan  Usaha  Kecil  untuk  lainnya  yang disediakan  oleh  perbankan  dan  lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan  system  konvensional  maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.
Perilaku ekonomi dengan tidak mempertimbangkan  moral  akan  melahirkan tindakan  monopoli  ( ihtikâr ),  penimbunan (iktinâz),  penarikan  bunga  (fâidah)  dan  yang lainnya  yang  dapat  menyebabkan  ketidak- adilan  distribusi  pendapatan  ( tauzî  al- dakhl ). 22 Sehingga sangat diperlukan regulasi yang dapat mengatasi problematika ini untuk menjaga  dan  mengembangkan  UMKM, memiliki  kontri-busi  yang  besar  terhadap pembangunan  ekonomi  nasional  seperti: mampu  menam-pung  banyak  tenaga  kerja (padat  karya),  menyumbang  PDB,  sumber devisa  non  migas,  mandiri  dan  tidak  banyak bergantung, menjadi penyangga ( buffer ) yang tangguh  saat  krisis  tetapi  keadaannya  tidak serta merta diimbangi dengan adanya keadilan distributif.
Berdasarkan  pendekatan (sustainable livelihood) setidaknya  kemiskinan  muncul karena  rendahnya  akses  seseorang  atau kelompok  terhadap  lima  modal  dasar  yaitu: Pertama ,  modal  manusia  (SDM)  adalah minimnya  keahlian,  pengetahuan,  kemam- puan kerja. Kedua , modal fisik: keterbatasan sarana  prasarana  dan  teknologi  sehingga usaha  dikelola  secara  tradisional. Ketiga , modal  sosial,  sumber-sumber  sosial  seperti:
22 Euis Amalia, Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam, 5
23 Euis Amalia, Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam, 5.
jaringan,  keanggotaan,  kepercayaan,  akses pasar  dan  akses  informasi  pada  komunitas yang  lebih  luas. Keempat ,  modal  finansial. Lemahnya  akses  terhadap  sumber-sumber keuangan  yang  ada,  tidak  memiliki  jaminan sehingga  sering  dianggap  tidak  bankable. Kelima ,  modal  alam:  penguasaan  sebagian kelompok  terhadap  Sumber  Daya  Alam terutama  menyangkut  hajat  hidup  orang banyak  membuat  sebagian  yang  lain  tidak mampu  untuk  mendapatkan  manfaat  dari resource  tersebut. 23 Maka  dari  hal  ini pemerintah  harus  bisa  mengasi  kelemahan- kelemahan  UMKM  tersebut  baik  melalui kebijakan aturan, maupun pembiayaan.
Banyak kendala yang membuat perlindungan  UMKM  yang  sudah  ada menjadi  tidak  masalah,  hambatan  ini  bisa berasal  dari  peraturan  perundang-undangan juga.  Pembiayaan  UMKM  mensyaratkan adanya  jaminan  dan  ini  yang  menjadikan kendala  untuk  UMKM  mendapatkan  modal. Seringkali  UMKM  tidak  dapat  memenuhi persayaratan  untuk  mendapatkan  bantuan modal  demi  mempertahankan  usahanya. Sering kali didapati, UMKM Indonesia tidak memiliki  laporan  keuangan  yang  sistematis, banyak  juga  yang  tidak  ada  laporan keuangannya. Hal ini menyulitkan perbankan untuk  mempertimbangkan  pemberian  kredit. Biasanya  bank  akan  menolak  kredit  yang diajukan UMKM yang tidak memiliki laporan keuangan.
Kriteria  UMKM  pada  Undang-Undang Cipta  kerja  dinilai  lebih  rumit  dibandingkan ketentuan  sebelumnya  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2008, peneliti center For Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina menyatakan, perlunya kejelasan  terhadap  pasal-pasal  multitafsir yang  berhubungan  dengan  UMKM  dalam

## Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Umkn di Indonesia
Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Adanya  pasal multitafsir  berpotensi  pada  kecenderungan para  pelaku  usaha  untuk  menghindari  proses memperoleh izin walaupun telah dipermudah dalam satu Pltaform Online Single Submission . Kekhawatiran ini turut didukung oleh  data  studi  dari  ICF  (2016)  mengenai alasan  usaha  kecil  dan  menengah  tidak mendaftarkan  usaha  merek  selain  karena proses  perizinan  yang  rumit,  yaitu  karena tidak  melihat  manfaat  perizinan  dan  biaya perizinan yang terlalu mahal. Oleh karena itu, urgensi  memperjelas  ketentuan  perizinan UMKM sebaiknya menjadi Prioritas.
Indonesia  sebagai  salah  satu  pasar muslim  terbesar  didunia dan  UMKM  meme- gang  peranan  penting  dalam  perekonomian Indonesia.  Berdasarkan  data  kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai  64,2  juta  dengan  kontribusi terhadap PDB sebesar 61.07% atau senilai Rp. 8.573,89  triliun.  Selain  itu,  UMKM  juga berperan dalam menyerap tenaga kerja karena jumlah  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil mencapai  99,99%  dari  total  pelaku  usaha  di Indonesia. 24
Dengan demikian masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memajukan UMKM salah satunya adalah agar kita  memiliki  sertifikasi  halal  mengingat jumlah  sertifikasi  yang  baru  dimiliki  oleh UMKM baru sekitar 1%. Dan sebagian besar ini  adalah  bisnis  yang  berada  di  sektor  yang termasuk  kategora  industri  halal,  maka sertifikasi  halal  menjadi  suatu  hal  yang penting.  Berbicara  UMKM  secara  umum tentunya  juga  tidak  akan  lepas  dari  UMKM industri halal mengingat sebagian besar bisnis yang berada di sektor yang termasuk kategori Industri Halal.
24 Halim  Alamsyah, Peran  UMKM  sebagai  Penggerak  Perekonomian  Syariah ,  Jakarta:  Kemen-terian Keuangan, 2020, 1.
Undang-undang  Nomor  33  tahun  2014 tentang jaminan produk Halal juga mengamanatkan hampir semua produk barang dan  jasa  yang  diperdagangkan  di  Indonesia berserifikat  halal.  Maka,  dengan  kesadaran pentingnya sektor UMKM bagi perekonomian Indonesia,  penguatan  UMKM  menjadi  salah satu  Masterplan  Ekonomi  dan  keuangan syariah Indonesia.

## E. KESIMPULAN
Sangat  diperlukan  ada  sebuah  regulasi yang  mendukung  kemajuan  dalam  sektor UMKM,  Perlindungan  Hukum  Nasional terhadap UMKM diatur secara khusus dengan UU  No.  No.  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu dalam hal pemberdayaan  dan  pengembangan  usaha, pembiayaan  dan  kemitraan.  Perlindungan hukum atas UMKM dalam ketiga hal tersebut didukung oleh UU Perbankan, UU Pemerintah  Daerah,  UU  Penanaman  Modal dan UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat.  Perlindungan  hukum  yang  ada belum  dapat  memberikan  perlindungan  yang maksimal, Inti dari perlindungan hukum yang ideal  adalah  kepastian  hukum  dan  tidak  bisa lepas  dari  campur  tangan  pemerintah.  Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal diperlukan  sebuah  hukum  yang  kondusif untuk pembangunan ekonomi yang memenuhi 5  syarat  yaitu stable,  predictable,  fair, educative, dan transparen t.

## Daftar Pustaka
Amiruddin, Achmad. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah UMKM Binaan Dinas
Perdagangan Kota Surabaya dalam Upaya Meningkatkan  Kesejahteraan ,  Universitas Airlangga, 2020, 20.
Komarudin,  Ade. Politik  Hukum  Integratif UMKM, Jakarta:  PT  Wahana  Semesta Intermedia, 2014, 1-2.
Wuryandani, Dewi; Meilani, Hilma. The Role of Local Governments in Development Policy Micro Small and Medium Enterprises in the Province of Yogyakarta, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 4 (1),  Juni 2013, 103 – 115.
Supeno,  Eko.  Concept  of  Development  and Empowerment  of  Micro,  Small  and Medium Enterprises in the Region, Jejaring Administrasi  Publik 8  (2)  Juli-Desember 2016, 899.
Zia,  Halida.  Pengaturan  Pengembangan  UMKM di Indonesia, Rio Law Jurnal, 1 (1) Februari 2020, 2.
Aryastini, I Gusti Ayu Made; Wairocana, I Gusti Ngurah;  Sarjana,  I  Made.  Perlindungan Hukum  Bagi  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  dalam  Penerimaan Bantuan  Permodalan  dari  Perusahaan Modal  Ventura  dengan  Surat  Pernyataan Jaminan  Kepastian  Pencairan  (SPJKP) Bilyet Giro, Acta Comitas 2018 (1), 185 – 200
Inayah.  Kesadaran  Hukum  Pelaku  Usaha  Mikro
Kecil Menegah (UMKM) dalam Perlindungan  Kekayaan  Intelektual ,  Law
And Justice , Vol. 4, No. 2, 2019, 26.
Kurniastuti;  Ratna,  Ari;  Afifah,  Kusumadara; Widagdo,  Setyo. Perlindungan  Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) dari Dampak  Adanya  Perjanjian  Asean-China Free  Trade  Area  (Acfta ),  Magister  Ilmu Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijawa Malang, 2013, 10.
S., Laurensius Arliman. UMKM Legal Protecton from  Economic  Exploitaton  to  Improve Social Welfare, Jurnal Rechts Vinding 6 (3) 2017, 1
Ariani, Ni Luh Ristha; Prijandhini, Made Suksma; Salain,  Devi. Perlindungan  Hukum  Bagi Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT) , Fakultas Hukum Universitas
Udayana, 1.
Penjelasan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021  tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah,  93.
Penjelasan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021  tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Kope-rasi dan Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah,  94. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, 2.
Anggreini,  Reni  Ratna.  Perlindungan  Hukum Usaha  Mikro  Kecil  Menegah  (UMKM) Sektor  Perkebunan  dari  Kepemilikan
Modal  Asing  di  Indonesia, E-Thesis ,
Universitas Islam Indonesia, 2020, 2. Putra, Reza Hendra. Analisis Terhadap Pembiayaan  UMKM  oleh  Perbankan Menurut  PBI  Nomor  17/12/PBI/2015  dan
Hukum  Ekonomi  Syariah;  Studi  Pada  PT. Bank  Aceh  Syariah, Research  Report , Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2021, 5.
Aisyah,  Siti.  Dampak  Pandemi  Covid-19  Bagi UMKM serta Strategi e-Marketing UMKM di  Indonesia, Laporan  Penelitian  Dosen , Medan: UIN Sumatera Utara, 2020,  9.
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2021
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
5
Tyas, Wido Prananing.; Sianturi, Onixtin O.; P.H.,
Julius Kevin. Analisis Kebijakan Pemerintah  dalam    Pengembangan  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) Berbasis Rumah (Homebased Enterprises/HBE)  di  Kota  Semarang, Surakarta, Boyolali, Salatiga, dan Surabaya ,  Jurnal  Pengem-bangan  Kota 8 (1) 2020, 78–89.
Yusri,  Perlindungan  Hukum  terhadap  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  Dalam Perspektif  Keadilan  Ekonomi ,  Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 62 (XVI) April 2014, 103-127.
Nasution,  Latipah.  Urgensi  Usaha  Mikro  Kecil dan  Menengah  Berbadan  Hukum,  Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, 1 (7b) 2017, 8.
Maryanto, Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, Jurnal  Hukum ,  Xxv  (1)  April 2011, 15.

## Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Umkn di Indonesia
Sumampouw, Wuri. Kana Kurnia & Imam Ridho Arrobi,  Perlindungan  Hukum  Terhadap Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Pasca Berlakunya  Undang-Undang  Cipta  Kerja, Jurnal Hukum 13 (1) 2021, 21.
Amalia,  Euis.  Transformasi  Nilai-Nilai  Ekonomi
Islam dalam Mewujudkan Keadilan
Distributif  bagi  Penguatan  Usaha  Kecil Mikro di Indonesia, Jurnal Al-Iqtishad , III (1) Januari 2011, 4.
Alamsyah,  Halim. Peran  UMKM  sebagai Penggerak Perekonomian Syariah , Jakarta: Kemen-terian Keuangan, 2020, 1.