## PENGEMIS DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM

## Oleh:
A. Taufiq Buhari 1
Abstract:    Poverty  is  a  complex  issue,  not  only  rooted  in  the  diversity  of economic  viewpoint  but  as the embodiment of interactions  involving  almost all aspects of human life. In the Islamic perspective, is deemed valuable work undertaken so far to meet human needs. Islamic economics emphasis on social justice. Islam does not only want high growth, but also equity. Ownership of property is the pressure the use of property for something useful, not only for himself but of others and society as a whole.
Keywords: poverty, economic, Islam

## A. Pendahuluan
Al-Qur’an  secara  eksplisit  memerintahkan  umat  manusia  untuk memegang  nilai-nilai  ajaran  Islam  secara  total,  menyeluruh,  utuh,  dan kaffah.  Umat  Islam  diperintahkan  melaksanakan  ajaran  yang  berkaitan dengan  kewajiban  individu  kepada  Allah,  kewajiban  individu  kepada lingkungan,  dan  kewajiban  individu  kepada  sesama  anggota  masyarakat lainnya.  Pemihakan  dan  pengabdian  terhadap  salah  satu  dari  tiga  bidang kewajiban  agama  oleh  pemeluk  Islam  akan  merusak  keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam Islam. 2
Sebagai sebuah  sistem ajaran yang komprehensif, Islam tidak hanya mengandung sistem ritual semata, melainkan juga mencakup sistem sosial- kemasyarakatan 3 .  Surat  al-Mâ’ûn, 4 misalnya,    menggambarkan      tema
1 Dosen STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
2 Yahya  Muhaimin,  Etos  Kerja  dan  Moral  Pembangunan,  Dalam;  Sekitar Kemiskinan dan Keadilan,(Jakarta;UI Press,1987),47
3 Muhammad  Abû  Zahrah,  Usûl  al-Fiqh  (Mesir:  Dâr  al-Fikr  al-’Arabî,  t.t.),  95; Mahmûd Shaltût, al-Islâm : ‘Aqîdah wa Sharî’ah, cet. 5 (t.t.: Dâr al-Shurûq, t.t.), 89.
ketuhanan  dan  kepedulian  sosial. 5 Ayat  ini  dipahami  bahwa keberagamaan    seseorang  berkaitan  secara    signifikan    dengan    perilaku sosial,  kesalehan  ritual  bukan  saja  menjadi  tidak  sempurna,  akan  tetapi justru  sangat  absurd  jika  tanpa  dibarengi  dengan  kesalehan  sosial.  Kaitan kedua aspek tersebut  semakin jelas apabila mengamati begitu banyaknya ayat-ayat  Al-Qur’ân  yang  menerangkan  keimanan  dan  perbuatan  baik. 6 Kedua  aspek  tersebut  sebenarnya  merupakan  manifestasi  dari  konsep hubungan relasional habl min Allâh wa habl min al-nâs.
Dalam perspektif Islam, kerja dipandang bernilai sejauh dilaksanakan  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  manusia  dan menciptakan  keseimbangan  dalam  kehidupan  individu  dan  sosial.  Tetapi kewajiban  atas  kerja  ini,  dan  perjuangan  untuk  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan  seseorang  dan  keluarganya  selalu  dijaga  dan  dijauhkan  dari akibat  menjadi  berlebih-lebihan  dengan  penegasan  Al-Qur’an  atas kesementaraan  hidup,  bahayanya  kelobaan  atau  kerakusan  dan  iri  hati, serta pentingnya manusia untuk menjauhkan diri dari akumulasi kekayaan secara berlebihan. 7
Akan  tetapi pada realitas kehidupan,  kita melihat sebuah  kenyataan yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  idealisasi  dari  nilai-nilai keislaman  tersebut.  Hal  itu  terbukti  dengan  semakin  dalamnya  jurang pemisah  antara  si  miskin  dan  si  kaya,  dimana  kondisi  miskin  seringkali menimbulkan imbas negatif dan destruktif. Karena kemiskinan, seseorang secara  psikologis  mudah  dihinggapi  rasa  rendah  diri  dan  mudah 'diremehkan'  (inferioris)  oleh  orang-orang  dari  kalangan  elit  (upper  class) yang kebanyakan memiliki sifat sombong, kikir, dan arogan.
4 al-Mâ’ûn, 107:1-3.
5 Mannâ’ al-Qattân, Mabâhith fî ‘Ulûm al-Qur’ân (t.t.: Mansûrât al-’Asr al-Hadîth, 1973), 63.
6 Misalnya dalam surat al-Baqarah, 2:25, 2:82, 2:277 ; Ali ‘Imrân, 3:57 ; al-Nisâ’, 4:57, 4:122, 4:173 ; al-Mâidah, 5:9 ; al-Inshiqq, 8 4:25 ;  al-T în,  95:6 ; al-’Asr, 103:3.
7 Misalnya dalam QS.:4:32
Keberadaan  kelompok  orang  yang  tidak  berdaya,  seperti  orang fakir,  orang  miskin,  atau  anak  yatim,  merupakan  fenomena  yang  lazim ditemukan dalam struktur masyarakat manapun. Masalah ketidakberdayaan  bisa  timbul  dari  berbagai  aspek,  baik  aspek  internal maupun  aspek  eksternal.  Berbagai  penyebab  itu  sangat  berpengaruh, secara  langsung  atau  tidak  langsung,  pada  proses  menjamurnya kemiskinan  di  tengah  masyarakat. 8 Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan kemiskinan  adalah  problem  sosial.  Problem  ini  terkait  dengan  perilaku sosial  dan  kolektif,  artinya,  kemiskinan  tidak  murni  lahir  dari  dalam  diri individu  manusia,  akan  tetapi,  perilaku  yang  tidak  mendorong  pada kemajuan ekonomi itu lebih disebabkan oleh kultur sosial masyarakat. Ini dibenarkan  kaum  liberalis  yang  menyebutkan  bahwa  pada  dasarnya manusia  merupakan  makhluk  yang  baik,  hanya  saja  ia  sangat  rentan terhadap  pengaruh  lingkungannya,  sehingga  menurut  mereka,  budaya kemiskinan  hanyalah  semacam  realistic  and  situational  adaptation  pada lingkungan  yang  penuh  diskriminasi  dan  peluang  yang  sempit. 9 Selain karena  kultur  sosial,  kesenjangan  sosial  pun  menjadi  pemicu  munculnya kemiskinan. 10
Penyimpangan  tingkah  laku  mengemis  dapat  berkembang  secara sistematik  menjadi  satu  subkultur,  yaitu  satu  sistem  tingkah  laku  yang menghasilkan  organisasi  sosial,  nilai-nilai,  rasa  kebanggaan,  norma  dan moral  tertentu  yang  semuanya  berbeda  dengan  situasi  umum.  Semua tingkah  laku  yang  menyimpang  dari  norma  umum  itu  kemudian  di rasionalisasi  atau  dibenarkan  oleh  semua  anggota  kelompok  dengan  pola menyimpang yang sistematik.
8 Jalaluddin  Rahmat,  “Sufisme  dan  Kemiskinan”,  dalam  Sekilas  Kemiskinan  dan Keadilan, ed. Sri Edi Swasono (Jakarta: UI Press, 1987), 24.
9 Ibid., 25.
10 Revrison  Baswir,  Agenda  Ekonomi  Kerakyatan  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1997), 21.
Masalah  mengemis  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  ini menunjukkan  betapa  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia.  Tradisi masyarakat  ini  menunjukkan  kondisi  permasalahan  yang  dihadapi masyarakat  lapisan  bawah  yang  bersifat  multidimensional,  dan multidirectional ,  seperti  rendahnya  taraf  hidup,  rendahnya  tingkat pendidikan,  rendahnya  tingkat  kemampuan  adopsi  inovasi,  rendahnya kesadaran  kehidupan  beragama,  dan  lain-lain.    Dan  tradisi  itu  hampir- hampir  tidak  ada  penyelesaian,  termasuk  dari  perspektif  ekonomi  Islam, sehingga  'kondisi  yang  menggantung'  ini  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak yang berkepentingan.

## B.  Pengemis dalam Perspektif Sosiologis
Secara  sosiologis,  kemiskinan  merupakan  persoalan  yang  kompleks. Kompleksitas  itu  tidak  hanya  berakar  pada  keanekaragaman  sudut pandang  ekonomi  melainkan  sebagai  perwujudan  dari  interaksi  yang melibatkan  hampir  seluruh  aspek  kehidupan  manusia. 11 Karenanya, kemiskinan  menjadi  problematika  sosial  yang  secara  terus  menerus berlangsung dalam sejarah manusia.
Rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  kondisi  geografis  yang  tidak produktif  sering  dituding  sebagai  alasan  menjamurnya  kegiatan mengemis.  Realitas  ini  semakin  diperkuat  ketika  muncul  suatu pemahaman  yang  keliru  terhadap  agama. 12 Islam,  sebagai  agama  yang peduli  terhadap  masalah  sosial,  dianggap  memberi  ruang  bagi  pengemis, sehingga  kemudian  melestarikan  relegious  judgement  (pembenaran  oleh agama)  terhadap  praktek  mengemis.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  mengemis bukan lagi menjadi aktifitas individu, tetapi berkembang menjadi aktifitas sosial  yang  melibatkan  banyak  kalangan.  Akibatnya  kemudian  adalah
11 Parsudi Suparlan, Kemiskinan di Perkotaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
1995), 249-255
12 Al-Qur’an,  93  :  10.  “Dan  terhadap  orang  yang  meminta-minta  janganlah  kamu menghardiknya”
bahwa  kegiatan  mengemis  tidak  hanya  dilakukan  secara    individual,  tapi berkembang  menjadi  tindakan  sosial, 13 sehingga  terbentuklah  komunitas pengemis.
Terbentuknya  komunitas  pengemis  timbul  karena  keragaman persoalan,  seperti  latar  belakang  ekonomi,  latar  belakang  geografis  dan latar  belakang  biologis.  Komunitas    itu  pada  dasarnya  merupakan kelompok sosial untuk hidup bersama-sama dan saling tolong menolong. 14
Secara  teoritik,  eksistensi  sebuah  komunitas  dapat  dikenali  lewat lima  aspek  kehidupan  sosial.  Pertama,  setiap  anggota  kelompok  sadar bahwa  ia  merupakan  bagian  dari  kelompok  sosial  tersebut.  Kedua,  ada hubungan  timbal balik antara anggota satu dengan  yang lain. Ketiga, ada suatu  faktor  yang  dimiliki  bersama,  sebagai  hubungan  di  antara  mereka semakin  erat,  misalnya  nasib  yang  sama,  kepentingan  yang  sama,  tujuan yang  sama  dan  ideologi  yang  sama.  Keempat,  setiap  komunitas  memiliki struktur,  kaidah,  dan  pola  perilaku  yang  mengatur  setiap  anggota komunitas.  Masing-masing  komunitas  memiliki  pengalamannya  sendiri yang  menjadi  dasar  pengalaman  kelompok.  Kelima,  setiap  kelompok memiliki sistem. Sistem yang paling sederhana di dalam komunitas adalah tradisi  yang  memiliki  fungsi  untuk  mengatur  perilaku  setiap  anggotanya. Karena aspek ini kadang dapat ditemukan di masyarakat yang melakukan aktifitas  mengemis,  setiap  anggota  masyarakat  atau  individu  menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok sosial. Adanya nasib dan kepentingan  bersama  dalam  komunitas  yang  menjadi  pengemis  secara otomatis  akan  meningkatkan  eratnya  hubungan  di  antara  mereka. Karenannya  kemudian  muncul  suatu  sikap  untuk  saling  melindungi terhadap  bahaya  yang  mengancam  aktifitas  mereka.  Apalagi  kemudian
13 George  Ritzer,  Sociology;  A  Multiple  Paradigma  Science,  Ter.  Ilmu Pengetahuan BerparadigmaGanda, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 43-45
14 Soeryono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 125
komunitas  pengemis  itu  di  ikat  oleh  suatu  struktur  yang  menjadi  sisitem dalam kehidupan bersama.
Oleh karena itu, keberadaan pengemis khususnya yang beroperasi di tempat-tempat umum, tidak lagi  menjadi persoalan individual melainkan menjadi masalah sosial. Fenomena tersebut merupakan problematika sosial yang  serius  di  mana  problematikanya  sudah  mengarah  pada  patologi sosial.  Hal  itu  nampak  ketika  muncul  tingkah  laku  sosiopatis  yang ditampilkan  dalam  bentuk  penyimpangan  tingkah  laku,  struktur  sosial yang  menyimpang,  kelompok  defiasi,  peranan  sosial,  status  dan  interaksi sosial yang keliru. 15
Penyimpangan perilaku mengemis yang dilakukan secara sistematik, akan menjadikan  suatu sistem tingkah laku yang menghasilkan organisasi sosial seperti rasa kebanggaan, dan moral tertentu yang semuanya berbeda dari situasi umum, yang kemudian dirasionalisasikan atau dibenarkan oleh semua  angota  kelompok  dengan  pola  menyimpang  dan  sistematik  pula. Pada  umumnya  masyarakat  seperti  itu  mempunyai  peraturan-peraturan yang  sangat  berat  dan  diperlukan  untuk  bisa  meningkatkan  komuitas anggotanya. 16 Kondisi  yang  demikian  akan  mengakibatkan  pertumbuhan sosial-psikologis  dari  pribadi  dan  kelompok  menjadi  abnormal  atau menyimpang.
Pada  dasarnya,  ada  banyak  faktor  yang  menyebabkan  mengemis. Namun  yang  paling  lazim  adalah  karena  kemiskinan.  Sekelompok  ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkait dengan  budaya  yang  hidup  dalam  suatu  masyarakat  dan  sikap  mental (attitude)  dari  pelakunya  sendiri.  Kedua  hal  itu  menyebabkan  timbulnya pola-pola  cara  berfikir  tertentu  pada  warga  suatu  masyarakat  dan sebaliknya pola-pola dan cara befikir inilah yang mempengaruhi tindakan-
15 Artinya  bahwa  kelompok  sosial  seperti  ini  menekankan  pada  faktor-faktor cultural dan sosial, peranan individu, partisipasi sosial, dan pendefinisian diri sendiri
16 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 25
tindakan dan kekuatan mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal membuat keputusan-keputusan yang penting dalam hidup. 17
Suatu  sikap  merupakan  kecondongan  yang  berasal  dari  dalam  diri individu  untuk  berkelakuan  dengan  suatu  pola  tertentu  terhadap  suatu obyek  berupa  hewan,  manusia,  atau  benda,  akibat  pendirian  dan perasaannya  terhadap  obyek  tersebut.  Seperti  sikap  enggan  bekerja  kasar oleh  seseorang  yang  berpendidikan,  karena  mereka  lebih  suka  bekerja  di belakang meja.
Dalam  konteks  pandangan  seperti  ini,  maka  kemiskinan  sering dikaitkan  dengan  rendahnya  etos  kerja  anggota  masyarakat.      Kata  etos berasal  dari  kata  Yunani  “etos”  yang  artinya  tempat  tinggal  yang  biasa, kebiasaan, adat, watak, perasaan. Dalam bentuk jamaknya  “ta etha” artinya adat  kebiasaan. 18 Sedangkan  menurut  Toto  Tasmara,  etos  adalah  sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap dan persepsi. Dari kata tersebut lahirlah apa yang disebut dengan “etich” yaitu pedoman, moral, dan perilaku atau dikenal  pula  etiket  yang  artinya  cara  bersopan  santun. 19 Dalam  Webster’s New  World  College  Dictionary ,  etos  diartikan  sebagai  “the  characteristic    and distiaguishing  attitudes,  habits,  beliefs  etc.  on  a  individual  or  of  a  group . 20 Artinya,  etos  adalah  karakteristik  dan  perbedaan  sikap,  kebiasaan, kepercayaan  dan  lain-lain  pada  individu  atau  sekelompok  orang.  Dalam kamus  besar  bahasa  Indonesia,  etos  diartikan  sebagai  pandangan  hidup yang khas dari suatu golongan sosial. 21
17 Pudjiwati  Sajogja,  Sosiologi  Pedesaan,  (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Pres, 1996), 8
18 Musa  ‘Asy’ariy,  Islam  Etos  Kerja  dan  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat, (Yogyakarta: IESPI: 1997), 34 19 Toto  Tasmara,  Etos  Kerja  Pribadi  Muslim,  (Yogyakarta:  Dana  Bhakti  Wakaf, 1995), 25
20 Victoria  Neufeldt  and  David  B.  Guralnik  ed.,  Webster’s  New  College Dictionary, Third Edition, (New York: Mat Milan General Reference, 1996), 467
21 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 237
Sedangkan secara terminologis, Clifford
Geertz, dengan mendasarkan pendapatnya pada analisa antropologis memberi pengertian bahwa etos merupakan bagian dari pandangan dunia (world view). Etos erat kaitannya dengan aspek moral maupun etika yang dihasilkan oleh budaya. Sementara  pandangan  dunia  berisi  aspek  eksistensialis  kognitif.  Etos adalah  sikap  yang  mendasar  terhadap  diri  dan  dunia  yang  dipancarkan dalam  hidup.  Etos  adalah  aspek  evaluatif,  atau  aspek  yang  bersifat menilai. 22
Dari  uraian  di  atas,  kata  etos  secara  terminologis  memiliki  makna yang  berbeda,  karena  itu  untuk  lebih  memudahkan  pemahaman  dalam pembahasan  ini,  dan  yang  nampaknya  relevan  untuk  digunakan  adalah pengertian yang disampaikan oleh Clifford Geertz, yakni etos adalah sikap yang  mendasar  terhadap  diri  dan  dunia  yang  dipancarkan  dalam  hidup. Dengan  demikian,  etos  kerja  adalah  refleksi  sikap  hidup  seseorang  yang mendasar dalam menghadapi kerja.
Sebagai sikap hidup yang mendasar, dalam menghadapi kerja, maka etos kerja pada dasarnya juga merupakan cerminan dari pandangan hidup yang  berorientasi  pada  nilai-nilai  yang  bersifat  ketuhanan.  Nilai-nilai ketuhanan  itu  akan  menjadi  dasar  bagi  pengembangan  spritualitas  yang sangat  diperlukan  sebagai  kekuatan  yang  membentuk  suatu  kepribadain yang menentukan kualitas eksistensial dalam hidupnya. 23
Sementara  sekelompok  lain  dari  para  ahli  ilmu  sosial  melihat munculnya  kemiskinan  dalam  masyarakat  dari  sudut  pandang  yang berbeda.  Kelompok  ini  melihat  bahwa  kemiskinan  muncul  dalam  suatu masyarakat  disebabkan  karena  adanya  suatu  ketidakadilan  dalam permilikan faktor produksi dalam masyarakat. Pemilikan tanah yang tidak merata  dalam  satu  masyarakat  pedesaan  akan  menimbulkan  kemiskinan dalam  masyarakat  itu.  Pembagian  faktor  produksi  yang  tidak  merata  itu
22 Clifford  Geertz,  The  Interpretation  of  Culture,  (New  York:  Best  Book,  1974),
126-127
23 Ibid, 37
menyebabkan  masyarakat  pedesaan  terbagi  menjadi  dua  kelompok, kelompok pemilik tanah dan kelompok yang tidak memiliki tanah, dengan kelompok  yang  memiliki  tanah  mendominasi  yang  tidak  memiliki  tanah baik  secara  ekonomis  maupun  dalam  kehidupan  politik  masyarakat pedesaan.
Di  samping  kedua  jenis  perspektif  tentang  sebab  munculnya kemiskinan  dalam  masyarakat  ada  jenis  perspektif  lain  yang  mengaitkan kemiskinan  dengan  model  pembangunan  yang  dianut  oleh  suatu  negara. Para pendukung perspektif  ini, melihat bahwa model pembangunan yang hanya  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  akan menimbulkan  kemiskinan  pada  sekelompok  manusia  dalam  negara  yang menganut  model  itu.  Model  pembangunan  yang  hanya  mengejar pertumbuhan  akan  menimbulkan  kepincangan  perkembangan  antara sektor ekonomi modern dan sektor ekonomi tradisional di mana sebagian besar penduduk suatu negara sedang berkembang menggantungkan hidup mereka.
Untuk  mengejar  pertumbuhan  ekonomi  sektor  ekonomi  modern akan  memperoleh  berbagai  fasilitas  ekonomi  dan  dukungan  politik  dari pemerintah  agar  mereka  mampu  membantu  pemerintah  mencapai  target pertumbuhan ekonomi. Kebijaksanaan memberikan berbagai fasilitas pada sektor  modern  berarti  bahwa  sektor  ekonomi  tradisional  menjadi terhambat  proses  perkembangannya  yang  mengakibatkan  pendukung sektor tradisional harus hidup dalam kemiskinan. Para pendukung sektor ekonomi  tradisional  miskin  karena  adanya  suatu  kebijaksanaan  ekonomi yang  menganak-tirikan  mereka.  Dalam  situasi  seperti  ini,  maka pembangunan  dan  hasilnya  akan  dinikmati  oleh  sekelompok  kecil manusia,  sedang  mayoritas  penduduk  akan  hidup  tanpa  menikmati  hasil pembangunan;  atau  dengan  kata  lain  harus  hidup  di  luar  pertumbuhan ekonomi yakni miskin. 24
Meskipun tiga perspektif teori tentang sebab munculnya kemiskinan itu sangat berguna untuk dimengerti, namun ketiga-tiganya memiliki satu kelemahan  yakni  bahwa  ketiga-tiganya  melihat  sebab-sebab  munculnya kemiskinan  dari  satu  faktor  saja.  Padahal  pada  kenyataannya,  banyak faktor yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan tidak akan dapat dipahami secara utuh hanya dengan  melihat  permasalahannya  dari  satu  faktor  saja.  Kita  tidak  dapat begitu saja mengaitkan kemiskinan dengan rendahnya etos kerja seseorang atau satu kelompok.
Kenyataan empirik membuktikan bahwa justru orang miskin adalah orang yang bekerja paling rajin. Karena seperti yang dikatakan oleh Robert Chambers  (1983),  bahwa  orang  miskin  tidak  ada  waktu  untuk  bermalas- malasan  atau  bersikap  bodoh  untuk  hidup.  Orang  miskin  bahkan  harus bekerja jauh lebih keras dari orang yang kaya karena tanpa bekerja ekstra keras pasti orang miskin akan mati.  Orang miskin yang malas dan bodoh pasti mati.  Demikian pula dapat kita lihat bahwa masalah tidak meratanya pemilikan  tanah  merupakan  penyebab  utama  dari  kemiskinan.  Para transmigran  di  Indonesia  umpamanya  masih  cukup  banyak  yang  miskin meskipun mereka masing-masing telah memiliki tanah. Letak desa mereka yang  terisolasi,  lahan  pertanian  yang  tidak  subur  serta  kurangnya penyuluhan  pertanian  kepada  para  transmigran  menyebabkan  mereka tidak mampu mengangkat diri mereka dari kemiskinan. 25
Dari  uraian  tersebut  diatas,  maka    dapat  penulis  simpulkan  bahwa penyebab  kemiskinan  sangat  beragam,  tapi  secara  umum  dapat  dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, faktor intern 26 , kemiskinan yang diakibatkan oleh  faktor-faktor  yang  berasal  dari  dalam  individu  atau  masyarakat  itu sendiri, misalnya sikap malas bekerja, rendahnya tingkat pendidikan, sikap
25 Loekman  Soetrisno,  Kemiskinan  Perempuan  dan  Pemberdayaan,  (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 16-17
26 H.J.de.Blij, Human Etnography; Culture Society and Space, (New York: Green Wood Press, 1996), 226
boros  (mismanagement)  dalam  pengelolaan  uang,  dan  putus  asa  (hopeless). Kedua,  faktor  eksternal 27 ,  dalam  hal    itu  kemiskinan  dipahami  sebagai akibat  dari  sebab-sebab  yang  datang  dari  luar  individu  atau  masyarakat, misalnya  kondisi  geografis,  sistem  ekonomi,  struktur  yang  tidak  fair, bencana alam, dan lain-lain.
Kemiskinan  sebagai  wujud  terjadinya  kesenjangan  sosial  baik  yang diakibatkan  oleh  faktor  intern  maupun  ekstern  dapat  menyebabkan perilaku-perilaku negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Kecemburuan  sosial  seringkali  dipicu  oleh  ketimpangan  dan  kesenjangan sosial ekonomi.  Bahkan, munculnya perilaku-perilaku negatif atau bahkan menyimpang seperti: pencurian, perampokan, premanisme, pengangguran,  dan  mengemis,  adalah  merupakan  akibat  langgsung  dari kemiskinan tersebut.
Karena  itulah,  sebagian  orang  berpendapat  bahwa    mengemis merupakan  kegiatan  yang  lazim  dan  layak  dilakukan  oleh  individu  atau masyarakat  yang  serba  kekurangan  apalagi  secara  sosial  pada  awalnya tidak dipandang sebagai masalah sosial, tetapi sebagai masalah individual. Orang  yang  meminta-minta,  dapat  diterima  keberadaannya  oleh masyarakat  dan  bahkan  dirasionalisasi  sebagai  individu  yang  memiliki beberapa kekurangan baik dari aspek fisik maupun mental, dan untuk itu sudah  seharusnya  mereka  mendapatkan  bantuan.  Berangkat  dari  asumasi itulah  akhirnya  pekerjaan  mengemis  memperoleh  pembenaran  baik  dari aspek moral dan sosial (social dan moral judgement). Akibatnya kemunculan tradisi mengemis itu menjadi berlipat ganda. 28
27 Derich Unwin & Ray Mc. Aleese (ed.)., The Encyclopedia of Educational Media
Communation & Technology, (New York: Green Wood Press, 1988), 272
28 Paul  B.Horton  Dan  Gerald  D.  Leskie,  The  Sociology  of  Social  Problem,  (New York: Appleton Cebtury Craft, 1965), 5

## C.  Wacana Pengemis dalam  Islam
1.  Perspektif Normatif
Dalam literatur Islam, ada banyak kata untuk menyebut keberadaan kondisi  umat  yang  tidak  berdaya  secara  ekonomi.    Kata-kata  tersebut antara  lain  adalah  al-sail,  al-mahrum,  al-faqir,  dan  al-miskin.    Secara etimologis-sintaksis,  kata  tersebut  bermakna  meminta-minta,  orang  yang dihalangi kepemilikan harta, orang yang butuh dan orang yang diam tidak punya  apa-apa.  Terkadang,  pengertian  dari  salah  satu  kata  tersebut dimaksud sebagai pengertian kata yang lain. Hanya saja, meskipun secara redaksional berbeda, tetapi kata-kata tersebut menunjuk satu kondisi, yaitu ketidakberdayaan ekonomi. 29
Khusus  pengemis, Al-Qur’an  menyebutnya  dalam  beberapa  tempat. Kadang-kadang,  kata  al-Sail  disebutkan  secara  mandiri 30 dan  terkadang disambung dengan lafaz al-mahrum, yaitu orang yang minta-minta dengan menengadahkan  tangan  untuk  mendapatkan  harta  sebagai  usaha  untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 31 Penekanan  dan  penyebutan itu adalah bahwa  orang  yang  dalam  posisi  itu  mempunyai  hak  untuk  diberi  dan mempunyai bagian dari zakat dan sadakah.
Pada  sisi  lain  penggabungan  dengan  lafadz  al-mahrum  diasumsikan ada perbedaan  kondisi peminta-minta.  Kata yang  pertama diperuntukkan untuk  orang  yang  dalam  kondisi  tidak  punya  dan  melakukan  usaha meminta-minta sedangkan kata kedua diperuntukkan untuk kondisi lemah tetapi tidak meminta-minta. 32
Kata  al-Sail  muncul  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  177,  Yusuf:  7, Fussilat:  15,  al-Dhariyat:  19,  al-Ma’arij:  25,  dan  al-Duha  ayat  15.    Dalam ayat-ayat  itu  dijelaskan,  bahwa  al-Sail  adalah  termasuk  dari  kelompok orang yang berhak menerima pemberian, tetapi dengan syarat permintaan
29 Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 67
30 Contohnya 31 Contohnya 32 Ibid..
itu tidak dilaksanakan dengan cara paksa dan  dilakukan dengan cara yang terhormat.
Keumuman  dari  maksud  ayat-ayat    di  atas  kemudian  ditafsiri  oleh ayat 272 surat al-Baqarah. Oleh Wahbah al-Zuhaili kemudian dirumuskan tentang  kreteria-kretreria  manusia  yang  berhak  untuk  mendapatkan pemberian tarsebut, yaitu:
a. Orang yang selalu mencurahkan waktu, tenaga, dan fikirannya di jalan Allah.  Urusan-urusan  yang  secara  langsung  berkaitan  dengan perjuangan  di  jalan  Allah  telah  menyita  waktunya  untuk  bekerja, sehingga    kehidupan  duniawinya  menjadi  tanggungan  umat  Islam secara  keseluruhan.  Khusus  dalam  hal  ini  berlaku  pada  ahl  al-Suffah yang  memang  menjadi  objek  langsung  dari  ayat  ini.  Mereka  telah mencurahkan segenap waktu dan tenaganya demi menjaga  syi’ar Islam. b. Tidak  mempunyai  kemampuan  untuk  bekerja.  Mereka  tidak  mungkin melakukan usaha-usaha produktif yang menghasilkan uang dikarenakan  adanya  sebab-sebab  yang  bersifat  manusiawi,  seperti sangat tua, sakit keras, dan takut  ancaman musuh.
c. Orang  yang  mampu  menjaga  kehormatannya  walaupun  dia  tidak mampu dan sangat membutuhkan, sehingga bagi orang yang tidak tahu kondisi  yang  sebenarnya,  akan  menilai  bahwa  orang  itu  adalah  orang kaya.
d. Adanya kesesuaian antara yang nampak dan yang sebenarnya.
e. Tidak melakukan permintaan secara terang-terangan dan paksa
Penggabungan  kata  al-Sa'il  dengan  kata  al-mahrum  juga mengindikasikan  bahwa  antara  tali-temali  antara  kemiskinan  dan mengemis.  Kata  miskin  (bentuk  tunggal)  dan  kata  masakin  (bentuk  jamak) serta  maskanah  (bentuk  masdar)  terdapat  dalam  dua  puluh  lima  ayat, tersebar dalam sembilan belas surat. Akar kata itu adalah sakana, yaskunu, sukunan yang  berarti  tetap  dan  tak  bergerak.  Surat-surat  tersebut  ialah tujuh  surat  Makkiyah,  yaitu  surat  ke  18  (al-Kahfi  ayat  79),  ke  30  (al-Rum
ayat 21, 38), ke 69 (al-Haqqah ayat 34), ke-74 (al-Mudaththir ayat 44), ke 89 (al-Fajr ayat 18), ke 90 (al-Balad), ke 107 (al-Ma’un ayat 3), serta dua belas surat  Madaniyah,  yaitu  surat  ke  2  (al-Baqarah  ayat  184),  ke  3  (Ali  Imran ayat  112),  ke  4  (al-Nisa’  ayat  8,  36),  ke  5  (al-Maidah  ayat  89,  95),  ke  8  (al- Anfal ayat 41), ke 9 (al-Tawbah ayat 24, 26, 40, 60, 72,  103 ), ke 17 (al-Isra’ ayat 26, 104), ke 24 (al-Nur ayat 22 dan 29), ke 58 (al-Mujadalah ayat 4), ke 59 (al-Hashr ayat 7), ke 68 (al-Qalam ayat 24), erta ke 76 (al-Insan ayat 8).
Dalam prakteknya miskin  sering digandengkan  dengan  kata fuqara’. Keduanya  dipergunakan  Al-Qur’an  dalam  arti  orang-orang  yang  berhak memperoleh bagian zakat. 33
Menurut sebagian ulama’ bahwa keadaan ekonomi fakir adalah lebih baik  dibandingkan  dengan  miskin.  Mereka  mendefinisikan  fakir  adalah orang  yang  mempunyai  bekal  untuk  mencukupi  kebutuhannya  saat  itu tidak  lebih,  sedangkan  miskin  didefinisikan  sebagai  orang  yang  tidak punya apa-apa. 34
Al-Tabari  menyatakan  bahwa  fakir  adalah  orang  yang  sangat membutuhkan  bantuan  dari  pihak  lain,  tetapi  dapat  menjaga  diri  dari meminta-minta,  sedangkan  miskin  berasal  dari  kata  sukun  yang  berarti berdiam diri saja, menahan penderitaan dalam hidupnya.
Dari  perbedaan  pendapat  mengenai  definisi  fakir  dan  miskin  yang telah  dipaparkan  di  atas,  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  fakir  dan miskin  adalah  orang-orang  yang  memerlukan  pertolongan  orang  lain untuk memenuhi kebutuhannya.
Mengapa  mereka  sampai  jatuh  miskin  sehingga  mengemis?  Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Antara lain adalah:
a. Tidak memanfaatkan potensi secara optimal.
Islam  sangat    menekankan  prinsip  ini.  Hal  ini  tercermin  dalam penggunaan  sumpah  (qasam)  Allah  yang  berobjek  masa  pada  surat  al-
33 al-Qur’an ; 9 : 60
34 Muhammad Ibn Ahmad  al-Ansori al-Qurtubi,  Al-Jami’  Li  Ahkam al-Qur’an,  14 (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 219
Asr. 35 Allah  menggunakan  objek  demi  “masa”  mengindikasikan  betapa pentingnya  penggunaan  waktu  dalam  kehidupan  ini  karena  kalau  tidak digunakan  semaksimal  mungkin  akan  berakibat  pada  kerugian  diri sendiri. 36
Kerugian  tersebut  muncul  juga  karena  ia    kurang  optimal  dalam mengaktualisasikan potensi diri yang dimiliki dalam keadaan yang sangat mendesak  sekalipun.  Al-Qur’an  mengajarkan  seseorang  harus  berusaha mengaktualisasikan  potensi  yang  ada  pada  dirinya,  sebagaimana  yang dicerminkan oleh Maryam. 37
ﺎﯿﺴﻨﻣ  ﺎﯿﺴﻧ  ﺖﻨﻛو  اﺬھ  ﻞﺒﻗ  ﺖﻣ  ﻲﻨﺘﯿﻟﺎﯾ  ﺖﻟﺎﻗ  ﺔﻠﺨﻨﻟا  عﺬﺟ  ﻲﻟإ  ضﺎﺨﻤﻟا  ﺎھءﺎﺟﺎﻓ ) 23 ( ﻻأ  ﺎﮭﺘﺤﺗ  ﻦﻣ  ﺎھادﺎﻨﻓ
ﺎﯾﺮﺳ ﻚﺘﺤﺗ ﻚﺑر ﻞﻌﺟ  ﺪﻗ ﻲﻧﺰﺤﺗ ) 24 ( ﺎﯿﻨﺟ ﺎﺒطر  ﻚﯿﻠﻋ ﻂﻗﺎﺴﺗ ﺔﻠﺨﻨﻟا عﺬﺠﺑ ﻚﯿﻟإ يﺰھو ) 25 ( ﻲﺑﺮﺷاو ﻲﻠﻜﻓ
ﻢﻠﻛأ ﻦﻠﻓ ﺎﻣﻮـﺻ ﻦﻤﺣﺮﻠﻟ ترﺬﻧ ﻲﻧإ ﻲﻟﻮﻘﻓ اﺪﺣأ ﺮـﺸﺒﻟا ﻦﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﺎـﻣﺈﻓ ﺎﻨﯿﻋ يﺮﻗو ﺎﯿﺴﻧإ مﻮﯿﻟا
“Maka  rasa  sakit  akan  melahirkan  anak  memaksa  ia  (bersandar)  pada pangkal  pohon  kurma,  ia  berkata:  “Aduhai,  alangkah  baiknya  aku  mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan”. Maka  Jibril  menyerunya  dari  tempat  yang  rendah:  “Janganlah  kamu bersedih  hati,  sesungguhnya  Tuhanmu  telah  menjadikan  anak  sungai  di bawahmu. Dan goyangkanlah pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu….” 38 (QS. ; 19: 23-26)
Ayat  tersebut  menggambarkan  bagaimana  Maryam  menggunakan segala  potensi  yang  tersisa  setelah  melahirkan  Isa  As.  Dengan menggunakan  sisa  tenaganya  secara  optimal,  akhirnya  Maryam  mampu mengatasi  problemnya,  yaitu  menggoyang  pohon  kurma  untuk mendapatkan  makanan.  Selanjutnya  al-Qurtubi  menjelaskan  dalam
35 QS. Al-‘Asr ayat 1
36 Jalaluddin  al-Suyuti,  al-Itqan  fi  Ulum  al-Qur’an  ,  II,  (Beirut:  Muassasah  al- Kutub al-Thaqawiyah, 1996), 351.
37 QS.: 19:23-26 38 Depaq RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1989), 465
tafsirnya  bahwa  ayat  ini  memuat  keharusan  berusaha  dalam  upaya memenuhi kebutuhan hidup. 39
b.  Rendahnya pendidikan
Kemiskinan  berkaitan  sangat    erat  hubungannya  dengan  kualitas sumber  daya  manusia.  Kemiskinan  muncul  karena  sumber  daya  manusia yang  tidak  berkualitas,  demikian  pula  sebaliknya,    pendidikan memberikan  pengetahuan  yang  luas  terhadap  manusia  untuk  dapat memecahkan  problemantika    kehidupan  yang  dihadapi.  Semakin  tinggi pendidikan  (pengetahuan)  seseorang,  semakin  banyak  pula  solusi problematika  kehidupan  yang  didapat.  Sebaliknya,  semakin  sedikit pendidikan  yang  diperoleh,  maka  semakin  sedikit  pula  bekal  kehidupan yang diperolehnya untuk mengatasi problem. 40
Kemiskinan  sumber  daya  manusia  merujuk  pada  kurangnya pendidikan dalam arti luas, termasuk kekurangan tenaga terampil terlatih, kemampuan  manajerial,  kemampuan  wirausaha,  dan  kepemimpinan.  Al- Qur’an memberi jaminan kepada orang yang beriman dan berilmu dengan kedudukan  yang  lebih  dibanding  yang  tidak  mempunyai  ilmu pengetahuan. 41
ﺮﯿﺒﺧ نﻮﻠﻤﻌﺗ ﺎﻤﺑ ﷲو تﺎﺟرد ﻢﻠﻌﻟا اﻮـﺗوأ ﻦﯾﺬﻟاو ﻢﻜﻨﻣ اﻮـﻨﻣاء ﻦﯾﺬﻟا ﷲ ﻊﻓﺮﯾ
“Allah  akan  meninggikan  orang-orang  yang  beriman  di  antaramu dan  orang-orang  yang  diberi  ilmu  pengetahuan  beberapa  derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 42
Sayyid  Mahmud  Alwi  al-Baghdadi  memberikan  penjelasan  dalam tafsirnya bahwa orang berilmu akan mendapat kedudukan yang lebih baik di  dunia  maupun  di  akhirat  sebagaimana  yang  diperoleh  Nabi  Sulaiman
39 Muhammad  Ibn  Ahmad  al-Ansari  al-Qurtubi,  Al-Jami’  fi  Ahkam  al-Qur’an  II,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 95
40 Parsudi  Suparlan,  Kemiskinan  di  Pekotaan,  (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 1995), 251 41 al-Qur’an ; 58 : 11 42 Depag RI., al-Qur’an dan Terjemahan,……, 910-911
ketika  ditawari  oleh  Allah  antara  ilmu  dan  kedudukan  (harta),  Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah memberinya ilmu juga ilmu juga. 43 c. Pola hidup konsumtif
Pemborosan  merupakan  suatu  tindakan  menghambur-hamburkan harta  untuk    kepentingan  yang  tidak  bermanfaat. 44 Sementara  pola  hidup konsumtif  yang  diartikan  dengan  cara  berkonsumsi  yang  sudah  melebihi batas,  didasarkan  pada  tiga  kecenderungan,  yaitu:  1)  pandangan  ini didasarkan  pada  ekspansi  produksi  komoditi  kapitalis  yang  telah memberikan  kemunculan  bagi  akumulasi  dari  budaya  materi  dalam pembelian  dan  konsumsi.  2)  Kepuasan  hanya  didapat  dari  barang  yang berkaitan  dengan  struktur  sosialnya.  3)  Kesenangan  emosional  terhadap konsumsi,  telah  menghasilkan  kesenangan  jasmani  dan  estetika. 45 Al- Qur’an secara tegas melarang sikap boros dan pola hidup konsumtif dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  sebagaimana  tercermin  dalam  al-A’raf  ayat 31:
ﻦﯿﻓﺮﺴﻤﻟا ﺐﺤﯾﻻ ﮫﻧإ اﻮﻓﺮﺴﺗﻻو اﻮﺑﺮـﺷاو اﻮﻠﻛو ﺪﺠﺴﻣ ﻞﻛ ﺪﻨﻋ ﻢﻜﺘﻨﯾز اوﺬﺧ مداء ﻲﻨﺑﺎﯾ ) 31 (
“Hai  anak  Adam,  pakailah  pakaianmu  yang  indah  di  setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih- lebihan.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang berlebih-lebihan.” 46
Apabila  sifat  pemborosan  ini  tidak  dicegah  maka  lama  kelamaan hartanya  akan  habis  dan  ia  jatuh  miskin.  Memang  pada  hakekatnya seseorang  bebas  membelanjakan  hartanya,  tetapi  kebebasan  itu  bukan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain.
43 Sayyid  Mahmud  al-Alwi  al-Baghdadi,  Ruh  al-Ma’ani  fi  Tafsir  al-Qur’an  al- Azim, 14, (Berut: dar al-Kutub, 1994
44 Johan  Mardimin,  Transforasi  Budaya  Menuju  Masyarakat  Modern, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 96
45 Mike  Featherstone,  Consumer  Culture  and  Postmodernisme,  (London:  Sage Publications, 1993), 13
46 Depaq RI., al-Qur’an dan Terjemahnya,…..,225
Bahkan  dalam  Islam  harus  ada  kepastian  hukum  yang  dapat mencegah  para  pemboros  membelanjakan  hartanya  sehingga  ia  dapat berfikir  sehat,  membelanjakan  hartanya  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini untuk  menghindari kemiskinan.
d.  Mudah putus asa
Al-Qur’an  mengajarkan  sikap  optimis  dalam  menghadapi  kondisi- kondisi  yang  tidak  kondusif  bagi  terwujudnya  kesejahteraan  hidup. Kegagalan  merupakan  kesuksesan  yang  masih  tertunda.  Slogan  ini rupanya  perlu  dipegang,  agar  tidak  mudah  putus  asa  apabila  mengalami kegagalan.  Sikap  putus  asa  terhadap  suatu  nasib,  pekerjaan  dan  cita-cita merupakan  suatu  sifat  yang  buruk  dan  dapat  merusak  diri  sendiri.  Putus asa juga akan mengakibatkan kehancuran dan kemiskinan.
Islam melarang umatnya memiliki sifat putus asa, karena sikap putus asa itu hanya pantas dimiliki oleh orang kafir. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87:
ﻻ ﮫﻧإ ﷲ حور ﻦﻣ اﻮﺴﺌﯿﺗ ﻻو نوﺮﻓﺎﻜﻟا مﻮﻘﻟا ﻻإ ﷲ حور ﻦﻣ ﺲﺌﯿﯾ ) 87 (
“Dan  janganlah  kamu  berputus  asa  dari  rahmat  Allah.  Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum kafir”. 47
e.  Rendahnya etos kerja
Rendahnya  etos  kerja  merupakan  penyebab  yang  cukup  dominan mengapa orang sampai jatuh miskin. Etos kerja dalam Islam paling tidak di bangun  di  atas  tiga  dasar  yaitu:  pandangan  Islam  tentang  kehidupan duniawi  yang  menekankan  kepada  pencapaian  kesejahteraan  duniawi, kemerdekaan  dalam  berbuat  dan  berkehendak,  dan  juga  dibangun  atas nilai  kerja  itu  sendiri.  Kerja  dalam  Islam  tidak  hanya  diartikan  sebagai upaya mencari nafkah, baik bagi dirinya, keluarga, kerabat maupun orang lain, tetapi lebih dari itu kerja dalam Islam berdemensi ibadah.
47 Depag RI., al-Qur’an Dan Terjemahnya,….., 362
Asumsi dasar dari kerja sebagai ibadah adalah segala perbuatan yang diperintahkan  Allah  maupun  Rasulullah  Saw  bermakna  ibadah.  Hal  ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Fatihah ayat 5;
ﻦﯿﻌﺘﺴﻧ كﺎﯾاو ﺪﺒﻌﻧ كﺎﯾاا
Bahkan membuang duri dari jalan pun, yang dalam konteks duniawi dipahami  sebagai  upaya  penyelamatan  diri  dan  masyarakat  dari kecelakaan,  maka  dalam  ajaran  Islam  termasuk  dalam  kategori  ibadah, demikian  pula,  misalnya  memberi  minum  kepada  anjing  yang  kehausan, dimaknai sebagai ibadah. Konklusinya seluruh perbuatan-perbuatan yang baik termasuk mencari  nafkah juga tercakup sebagai ibadah.
Dimensi  lain  dari  kerja  dalam  Islam  adalah  bermakna  ukhrawi, dalam  artian  sekecil  apapun  perbuatan  manusia  baik  positif  maupun negatif  akan  mendapat  balasan  setimpal  di  akhirat  kelak.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  perbuatan  manusia  apapun  bentuknya  dan  sekecil apapun kualitasnya memiliki nilai yang sangat penting di kemudian hari.
Dalam  mencari  nafkah,  Islam  mengklasifikasikan  kerja  ke  dalam beberapa  kategori,  yaitu  kerja  Islam  halal  dan  haram,  kerja  hina  dan terhormat.  Kerja  halal  adalah  bekerja  sesuai  dengan  apa  yang  dianjurkan oleh  syari’at  Islam,  dan  sebaliknya,  kerja  haram  adalah  bekerja  yang dilarang  oleh  Islam,  misalnya  korupsi  atau  mencuri.  Sedangkan  kerja terhormat  adalah  pekerjaan  yang  halal  walaupun  menurut  pandangan manusia  dianggap  pekerjaan  hina,  misalnya  menjual  kayu  bakar. Sedangkan  pekerjaan  hina,  misalnya  meminta-minta.  Dengan  meminta- minta  dikategorikan  hina,  karena  di  dalam  hadith  Nabi  Saw  dikatakan bahwa yang diberi, derajatnya lebih rendah daripada yang memberi. 48
48 َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ  ْﻦَﻋ ٍﻊِﻓﺎَﻧ  ْﻦَﻋ  ُبﻮﱡﯾَأ ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ ٍﺪْﯾَز  َﻦْﺑا ﻲِﻨْﻌَﯾ ٌدﺎﱠﻤ َﺣ ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ  ُﺲُﻧﻮُﯾ ﺎَﻨَﺛﱠﺪَﺣ
ِﮫْﯿَﻠَﻋ ﻢﮭﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر  ﱠنَأ ْﻟا ﻰَﻠْﻔﱡﺴﻟا ِﺪَﯿْﻟا  َﻦِﻣ ٌﺮْﯿ َﺧ ﺎَﯿْﻠُﻌْﻟا ُﺪَﯿْﻟا  ُﺐُﻄ ْﺨَﯾ َﻮُھَو َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ُﺪَﯿ
Penghargaan  Islam  terhadap  budaya  kerja  bukan  hanya  sekedar konsep yang bersifat alegoris belaka. 49 Bekerja pada dasarnya adalah fitrah dan sekaligus merupakan  identitas manusia. Bekerja berdasarkan  prinsip- prinsip tauhid dan iman, bekerja bukan hanya menunjukkan fitrah amnesia tetapi  dapat  berfungsi  meninggikan  martabat  diri  sebagai  hamba  Tuhan yang dipercaya untuk mengelola alam. Sebagai fitrah manusia, jelas ketika seseorang enggan bekerja, malas, dan tidak mau mendayagunakan potensi diri,  maka  ia  telah  melawan  fitrahnya,  menurunkan  derajat  diri,  dan runtuh  ke  dalam  kedudukan  binatang,  bahkan  lebih  hina  dari  pada binatang. 50
Huizinga sebagaimana yang dikutip Toto Tasmara dalam “Etos Kerja Pribadi  Muslim”  mengatakan  manusia  sebagai  homo  ludes,  yaitu  pribadi yang  bebas  menentukan  sikap  dan  memilih  objek  dunia  sebagai  bahan kreatifitas  dan  permainan  (ludes). 51 Sesuai  dengan  wacana  quranik, manusia  adalah    wakil  Allah  (khalifat  al-Allah  fi  al-Ard)  yang  bebas memilih  dan  menentukan  serta  bertanggungjawab.  Ia  tampil  sebagai subjek yang berperan menentukan dunia, bukan sebaliknya, justru ia yang menjadi  permainan  dunia.  Seorang  Muslim  yang  sadar  seharunya  tidak tenggelam dalam dunia yang disinyalir al-Qur’an  sebagai permaianan (al- Dunnya la ‘ibun wa Lahwun ).

## 2.  Perspektif Ekonomi Islam
Dari dimensi ekonomi, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan  seseorang  untuk  memperoleh  penghasilan  yang  layak untuk  menunjang  hidup  keluarganya.  Hal  itu  kemudian  lebih  jauh dijelaskan  dengan  menetapkan  garis  kemiskinan  melalui  angka-angka. 52
50 Baca.  Al-Qur’an,  7  :  176  yang  menerangkan  tentang  turunnya  derajat  manusia akibat menuruti hawa nafsunya
51 Toto Tasmara, 2 52 Bagong  Suyanto,  Perangkap  Kemiskinan,  Problem  dan  Strategi  Pengentasan dalam Pembangunan Desa, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), 8-12
Bank  dunia  menetapkan  tingkat  pendapatan  perkapita  per  tahun  untuk kota US $ 75 dan untuk desa $ 50. BPS menggunakan tingkat pengeluaran per  kapita  per  bulan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  yang  dihitung sebagai  kebutuhan  kalori  2100  kalori  atau  dalam  mata  uang  rupiah menjadi Rp. 20.614/bulan di perkotaan dan Rp. 13.925/bulan di pedesaan. Sementara  Sayogyo  menggambarkan  tingkat  penghasilan  dengan mengukur  pengeluaran  beras  untuk  kategori. 53 Miskin  di  perkotaan  480 Kg  dan  di  pedesaan  320  Kg;  Miskin  sekali  di  perkotaan  360  Kg  dan  di pedesaan 240 Kg; dan Paling miskin di perkotaan 270 Kg dan pedesaan 180 Kg.
Secara  sederhana  bisa  dikatakan,  bahwa  gejala  ketimpangan    sosial itu  bermula  dari  adanya  lembaga  pemilikan,  atau  hak  milik.  Yakni,  suatu klaim dari seseorang atas suatu benda atau yang bernilai benda yang tidak bisa  diganggu  gugat  begitu  saja  oleh  klaim  yang  sama  dari  orang  lain. Tanpa adanya pemilikan, ketimpangan sosial tidak relevan muncul dalam kenyataan, juga dalam perbincangan. Akan tetapi, untuk memproyeksikan suatu kehidupan masyarakat manusia, di mana, klaim pemilikan tidak lagi ada,  semakin  nyata  sebagai  utopi  yang  membawa  petaka.  Komunisme, sebuah  ideologi  modern  berkekuatan  dunia,  secara  sistematik  dan  penuh kekerasan telah berusaha mendiskreditkan lembaga pemilikan itu. Namun, apa  yang  terjadi  di  ujung  kisah    petualangan  mereka  adalah  arus  balik yang  tidak  bisa  dibendung  untuk  menegakkan  kembali  apa  yang sebelumnya telah mereka nistakan.
Kalangan  ilmuwan  sosial,  umumnya,  percaya  bahwa  pada  tahap- tahap  awal  perkembangan  masyarakat  manusia,  di  mana  kehidupan mereka bergantung pada kemampuan berburu hewan dan pindah-pindah dari  satu  tempat  ke  tempat  yang  lain,  persoalan  hak  milik  belumlah  ada, karena beberapa alasan. Sebab, pertama, apa yang jadi kebutuhan manusia
53 Sebagaimana  dijelaskan  secara  panjang  dalam  Marga  Raharja,  Titis  Nurdiana, KONSTAN Edisi 2/V tanggal 2 Oktober 2000
pada saat itu masih terbatas sekedar untuk mempertahankan hidup secara fisik. Yakni, kebutuhan makan, sandang dan papan. Itu pun dalam ukuran yang benar-benar primitif. Untuk masalah pangan, asal bisa menahan rasa lapar;    sandang,  asal  bisa  menutup  bagian-bagian  tertentu  dari  anggota badan;  dan  papan,  asal  bisa  sebagai  tempat  berlindung  dari  gangguan satwa liar. Pada tahap yang lebih awal lagi, kebutuhan fisikal itu boleh jadi terbatas hanya pada pangan.
Kedua,  sementara  bobot  kebutuhannya  masih  sangat  sederhana, populasi  manusia juga masih  sangat terbatas.  Dibanding dengan  luasnya planet bumi yang menjadi sumber  penghidupannya,  jumlah mereka sama sekali  belum  punya  arti apa-apa.  Setiap  orang,  ketika  itu,  yakin  apa  yang jadi  kebutuhannya,  dapat  terpenuhi  hanya  dengan  kerja  tangan  yang sederhana.
Ketiga,  ikut  memperkuat  kedua  faktor  tersebut  di  atas,  yaitu masyarakat  manusia  masih  terasa  ibarat  satu  keluarga  (commune)  yang saling menopang dan saling melindungi satu sama lain. Kalaupun, sesudah melewati  periode  waktu  yang  sangat  lama,  persoalan  hak  milik  mulai muncul  dalam  kesadaran,    maka  hal  itu  lebih  sebagai  klaim  bersama  atas barang (umumnya:  bahan  makanan)    yang  dihasilkan  oleh  kerja  bersama. Artinya,  kalau  saja  muncul  persoalan  hak  milik,  hal  itu  terjadi  bukan sebagai klaim perorangan,   melainkan  lebih sebagai klaim kelompok vis a vis kelompok yang lain. Tahap ini disebut tahap komunalisme.
Persoalan  hak milik  mulai dihayati sebagai kepentingan  perorangan (individual)  terjadi  ketika  masyarakat  manusia  mulai  cenderung  menetap untuk membangun kehidupan di wilayah atau lokasi tertentu. Pada tahap ini,  penghidupan  sudah  mulai  bergeser  pada  pengolahan  pertanian. Dibanding  dengan  berburu,  olah  pertanian  tidak  cukup  hanya  dengan modal  tenaga  fisik.  Perhitungan  mengenai  peredaran  musim,  sedikit- banyak sudah  mulai dilibatkan. Seperti diketahui, pola penghidupan  olah tani ini lahir disebabkan semakin terbatasnya lahan perburuan. Pada tahap
ini, meskipun pola komunal masih tetap ada, akan tetapi fungsinya untuk jadi  acuan  bersama,  di  mana  setiap  orang    saling  menopang  dan melindungi,  sudah  tidak  lagi  sekuat  pada  tahap  sebelumnya.  Dengan memilih  tempat  atau  lokasi  tertentu  untuk  ajang  penghidupan,  secara perlahan  masyarakat  manusia  sudah  mulai  berhadapan  dengan  sumber alam  yang  terbatas,  yakni  tanah  pertanian    seluas  yang  mereka  klaim sebagai  wilayah  garapannya.  Pada  mulanya,  ketika  jumlah  anggota  dari satu  kelompok  yang  memilih  tempat  tertentu  untuk  penghidupannya masih  sedikit,  kepentingan  perorangan    masih  samar-samar.  Akan  tetapi, lama-kelamaan  ketika  jumlah  anggota  rombongan    kelompok  makin banyak,  dan  persediaan  lahan  penghidupan  (tanah  pertanian)  semakin terasa keterbatasannya, kepentingan yang lebih sempit dari level kelompok mulai  menyeruak  ke  permukaan.  Pada  tahap  ini,  kohesi  kelompok  yang utuh  dan  intens  sedikit  demi  sedikit  mulai  mengendor.  Aliansi  keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak  sebagai intinya, mulai menyatakan diri sebagai kepentingannya yang cenderung eksklusif.
Persaingan  lunak  pun  mulai  menyeruak  antara  satu  unit  keluarga dengan  unit  keluarga  yang  lain.    Siapa  di  antara  mereka  yang  memiliki anggota  lebih  banyak,  bekerja  lebih  giat,  dan  atau  berwatak  lebih  nekat, dengan  sendirinya  memiliki  kesempatan  mengatasi  pihak  lain  dalam memperluas  tanah  pertanian  dan  sekaligus  perolehan  hasil-hasilnya. Sebaliknya  unit  keluarga  yang  anggotanya  sedikit,  kurang  sungguh- sungguh  dalam  bekerja,  dan  atau  cenderung  menerima  seadanya,  sangat boleh jadi hanya akan mendapatkan perolehan hasil yang sedikit.  Dan, jika keluarga  tersebut  terakhir  tidak  berhasil  mengubah  pandangan  dan sikapnya,  kekalahannya  oleh  keluarga  yang  tersebut  pertama  menjadi semakin  nyata.  Tidak  bisa  dihindari,  bahwa  lambat  atau  cepat    keluarga tersebut  terakhir  yang  lemah  itu  akan  dipaksa  oleh  keadaan  untuk melepaskan  apa  yang  ada  di  tangannya,  atau  bahkan  dirinya  sendiri sebagai  budak,  kepada  pihak  tersebut  pertama  yang  kuat,  sekedar  untuk
menutup  kebutuhan  dasarnya.  Di  sini,  kaidah  “manusia  (yang  kuat) menjadi  serigala  atas  manusia  yang  lemah”  seperti  dirumuskan  Hobbes, mulai  berperan  sebagai  tata  kehidupan  yang  dominan.  Pada  tahap  ini (sebut:  tahap  feodalisme)  apa  yang  kita  sinyalir  dengan  “ketimpangan sosial” benar-benar telah menjadi kenyataan. Sebagian orang membumbung  ke  atas  dengan  kekayaan  yang  dikuasainya,  sementara sebagian  yang  lain  justru  melorot  ke  bawah  dengan  kemelaratan  yang dideritanya. Ketimpangan itu pada mulanya di bidang ekonomi, dibidang pemenuhan  kebutuhan  materi.  Akan  tetapi  tidak  bisa  dipungkiri,  dari ketimpangan  ekonomi  ini,  segera  menyusul  ketimpangan  di  bidang kehidupan yang lain-lainnya: politik, budaya, dan bahkan agama. 3
Pada tahap awal, ketimpangan ekonomi terlihat pada pola pemilikan tanah. Karena, ketika itu, tanahlah satu-satunya  bentuk aset kekayaan dan juga  modal.  Pihak  keluarga  yang  muncul  sebagai  pemenang  dengan sendirinya  menguasai  tanah  yang  luas,  jauh  melebihi  kadar  yang  mereka perlukan.  Sementara  yang  kalah,  adalah  mereka  yang  memiliki  lebih sempit  dari  yang  diperlukan,  atau  bahkan  tidak  punya  sama  sekali.  Di antara  keduanya  adalah  pihak  yang  tidak  kalah  tidak  menang,  yaitu mereka  yang  memiliki  bagian  tanah    yang  kurang  lebih  sepadan  dengan apa yang jadi kebutuhannya, atau lebih sedikit.
Memang,  sejauh  masih  bertumpu  pada  satu  obyek  pemilikan,  yaitu tanah,  kemungkinan  akumulasi  kekayaan  masih  relatif  terbatas.  Yakni, sejauh persediaan tanah masih ada yang diperebutkan, dan pihak keluarga yang menguasainya pun merasa mampu mengurusnya, langsung maupun melalui  tangan  orang  lain  yang  ada  dalam  kontrolnya.  Ini  berarti, kesenjangan  sosial antara orang  yang paling  kaya di satu pihak dan yang paling miskin di pihak lain, pada masa itu relatif masih bisa diukur dengan skala  lokal.  Orang  yang  kaya  adalah  mereka  yang  kaya  di  antara penduduk di desanya.  Dan cakupan kekayaannya pun umumnya terbatas pada penguasaan tanah yang ada di wilayah desanya itu saja. Akan tetapi,
pola  akumulasi  kekayaan  dan  batas  lokalitasnya  yang  sederhana  ini kemudian jebol dengan diketemukannya  logam kuning  yang  diberi harga tinggi,  yaitu  emas.  Dengan  emas,  nafsu  menghimpun  kekayaan  dapat dipenuhi  dengan  cara  yang  ringkas  dan  tidak  kentara.    Kekayaan  dalam wujud  tanah  puluhan  hektar,  kini  dapat  disimpan  hanya  dalam  bentuk butiran/lempengan  kecil  yang  bisa  disimpan    di  bawah  bantal  atau  di dalam rumah.
Dengan  demikian,  kehadiran  emas  jelas  telah  memberikan kemungkinan  bagi  adanya  kesenjangan  sosial  yang  jauh  lebih    melebar, dan dalam kasus-kasus tertentu, lebih tidak bermoral. Orang-orang miskin yang tinggal di seputar tuan tanah betapa pun sengrasanya, masih terbuka kesempatan  bagi  mereka  untuk  mencari  penghidupan  dengan,  misalnya, bekerja  sebagai  buruh  tani  di  tanah  milik  tuan  tanah  tadi.  Dengan berburuh  tani,  mereka  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarganya, terutama pangan, meski dalam ukuran yang pas-pasan. Sebaliknya, ketika kekayaan dihimpun dalam lempengan emas, fungsi sosialnya benar-benar telah ditiadakan.
Apabila  dengan  kehadiran  logam  berharga  berupa  emas, ketimpangan  sosial  dalam  masyarakat  feodalisme-tradisional,  telah dikukuhkan dalam masyarakat modern kapitalis.
Ketimpangan  itu  lebih  diperdalam  lagi  dengan  dua  hal.  Yakni, dengan  dicanangkannya  sistem  ekonomi-uang  di  satu  pihak,  dan ditegakkannya  lembaga  perbankan  dengan  sistem  ribanya  di  lain  pihak. Sebelum  adanya  lembaga  bank,  orang  kaya  yang  berhasil  menyimpan sejumlah  lempengan/perhiasan  emas  dalam  rumah  boleh  merasa  puas untuk  tidak  menambah  simpanan  lagi,  karena    repotnya  memelihara  dan menjaganya.  Kini,  dengan  kehadiran  lembaga  bank,  kerepotan  itu  telah diatasi. Dalam bank,  orang  kaya bisa dengan  aman  menyimpan  emasnya, atau  barang berharga lainnya,  sebanyak  mungkin.  Dan  lebih  dari  sekedar tempat  menyimpan  uang    dan  sekaligus  melipatgandakannya.  Hampir
semua  orang,  kini  mengatakan  bahwa  sistem  perbankan  merupakan kebutuhan  zaman  yang  harus  diterima  karena  fungsi  sosialnya.  Dengan “suntikan  darah”-nya  berupa  mata  uang  sebagai  modal  usaha,  berbagai kegiatan  ekonomi  bisa  digerakkan  dan  darinya  lapangan  kerja  bisa disediakan.  Melihat  fungsi  sosial  ini,  masyarakat  pun  tersugesti  untuk menerima kehadiran lembaga itu seutuhnya.
Pengakuan atas keabsahan lembaga itu, pada mulanya diberikan oleh kalangan  awam  dan  pengusaha.    Yang  tersebut  pertama  memberikan pengakuan,  atau  lebih  tepatnya,  pembiaran,  karena  merasa  tidak  punya urusan  apa  pun  dengannya.  Sedang  pihak  yang  tersebut  kedua, pengusaha,  memberikan pengakuan karena merasa ada yang bisa dipetik dari padanya. Sebagai pengusaha, mereka menemukan lembaga perbankan mampu  menyediakan  apa  yang  jadi  kebutuhan  vitalnya,  modal.  Bahwa kemudian  mereka  terpaksa  memeras  diri  sendiri  dan  orang  lain  untuk dapat membayar kembali  dengan ribanya, adalah soal belakangan.
Ikut  tersugesti  melihat  lembaga  bank  dengan  ribanya  sebagai  satu- satunya pilihan untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat, kalangan agama  pun  akhirnya  ikut  memberikan  pengakuannya.  Suatu  pengakuan (legitimasi)  yang  sebenarnya  tidak  terlalu  dipusingkan  oleh  lembaga perbankan  sendriri  sebagai  pembawa  apinya.  Karena,  tanpa  pengakuan mereka, keberadaan lembaga riba ini sudah cukup mapan. Pengakuan itu, tak  pelak  lagi,  lebih  merupakan  kebutuhan  dari  kalangan  agama  untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. 4
Pihak  agama  yang  dimaksud  di  sini,  tidak  lain  adalah  agama  Islam yang  selama  ini  selalu  menyatakan  penolakannya,  bahkan  kutukannya terhadap  segala  macam  praktek  pembungaan  uang.  Mengacu  pada formalisme ajaran, sebagian ulama dan  pemuka agama Islam berpendapat, bahwa  bunga  yang  dikenakan  lembaga  perbankan  konvensional  tidaklah mengapa.  Dengan  trik-trik  hillah  fiqhiyah  beberapa  di  antara  mereka mengatakan,  bahwa  secara  formal  bunga  bank  masih  bisa  diselamatkan
dari cap riba. Sementara beberapa hal yang lain, karena tidak ada jalan lain untuk  mengelak,  mereka  pun  berfatwa:  “bunga  bank  memang  riba,  tapi riba yang bisa dibenarkan. Karena, katanya tidak berlipat ganda.”
Sudah  barang  tentu,  keberanian  mereka    berpendapat  seperti  itu harus  dihormati.  Akan  tetapi,  pada  saat  yang  sama,  orang  pun  boleh menyatakan,  bahwa  dengan  sistem  bunganya,  fungsi  sosial  yang dimainkan  oleh  bank  adalah  fungsi  sosial  yang  munkar  (negatif).    Bunga yang  dikenakan  oleh  lembaga  perbankan  adalah  bagian  paling  inti  dari sistem  perekonomian  kapitalis  yang  sangat  dikutuk  Islam,  justru  karena wataknya  yang  eksploitatif.  Dengan  adanya  sistem  bunga  tersebut,  yang dalam  Islam  dikenal  dengan  sebutan    riba  an-nâsi’ah,  kita  tahu,  bahwa hanya  para  pengusaha  kuat  saja  yang  dapat  menikmati  jasa  permodalan bank  dengan  leluasa.    Berbeda  dengan  pengusaha  kecil  yang  segera  akan hangus  oleh  panasnya  bunga  yang  dipikulnya,  pengusaha  kuat  bisa bersiasat  agar  panasnya  api  itu  tidak  dipikul  sendiri.  Pengusaha  kuat, dengan  jaringan  dan  perangkat  manajemennya,  mampu  membagi  atau bahkan mengalihkan sama sekali panasnya api riba yad yang inheren dalam bangunan perekonomian kapitalis itu sendiri. 6
Sebagaimana diketahui, dalam pemikiran mu’amalat Islam, riba yang terkutuk  itu  ada  tiga  macam.  Pertama,  riba  nâsi’ah,  yaitu  kelebihan (interest)  yang  diperoleh  seseorang  atas  uang  atau  kapital  yang dipinjamkannya  kepada  orang  lain.  Kedua,  riba  fadl  adalah  keuntungan yang  diperoleh    dari  pertukaran  (jual-beli)  jasa  maupun  barang,  secara tidak  seimbang.  Sedang  yang  ketiga,  riba  yad  adalah  keuntungan  yang diperoleh  dari  pertukaran  jasa  atau  barang  dengan  cara  mengulur  waktu pembayaran.    Jika  Islam  melancarkan  kutukannya  yang  pertama  kali adalah  kepada  riba  nâsi’ah.  Hal  itu  bukan  karena  riba  yang  lain  kurang eksploitatif.  Tapi  karena  riba  nâsi’ah  adalah  penyulut  dan  pembuka  jalan bagi  munculnya  riba-riba  yang  lain.  Dan,  dalam  ketiga  macam  riba  itu, yang  selalu  diuntungkan  adalah  orang-orang  yang  lebih  kuat,  sedang
korbannya  adalah  mereka  yang  lemah.  Dengan  keperkasaan  modal  dan manajemennya,  pengusaha  kuat  yang  menerima  suntikan  dana  bank mampu  melancarkan    jurus-jurusnya  agar  usaha  yang  dikelola  bisa mendatangkan  untung  (surplus  value)  berlipat  ganda;  sebagian  untuk dibayarkan  kembali  pada  bank  bersama  modal,  dan  sebagian  yang  lain untuk dirinya sendiri. Semuanya itu atas resiko yang dibebankan  kepada masyarakat yang masuk dalam jaring-jaring usahanya.
Resiko  pertama,  akibat  ulah  pengusaha  yang  harus  mendapatkan untung  sebanyak-banyaknya,  ditanggung  oleh  masyarakat  yang  menjadi kaki  tangan  usahanya,  yakni  kaum  buruh  dan  tenaga  kerja.  Sedikit  ada guncangan,  jumlah  mereka  bisa  dikurangi.  Dalam  iklim  usaha  seperti  ini, salah  satu  ukuran  manajemen  usaha  yang  baik,  katanya,  adalah  mampu menekan jumlah tenaga kerja sedikit mungkin tapi dengan kesetiaan  dan keterampilan  keja  yang  setinggi  mungkin.  Tenaga  kerja  yang  sedikit kurang ahli atau kurang setia, harus segera dicarikan penggantinya, kalau perlu  dengan  mesin  robot    atau  sejenisnya.  Maka,  dalam  sistem  ekonomi yang  beralaskan  riba,  selain  pengangguran  massal  selalu  menyertainya, secara politis posisi kaum buruh cenderung diperlemah. Khawatir dipecat, kemudian  tidak  dapat  menghidupi  diri  dan  keluarganya,  mereka  di  fait- accompli untuk  menerima  nasib  sebagaimana  adanya.  Tapi  penekanan jumlah tenaga kerja saja belum cukup menjamin keuntungan yang berlipat ganda.  Atas  nama  efisiensi,  jam  kerja  juga  harus  dicanangkan  sepanjang- panjangnya. Mulai pagi buta sampai malam, orang harus memeras pikiran dan  tenaga,  menghitung  angka  dan  melayani  mesin,  untuk  memenuhi ambisi majikannya.
Di  atas  pundak  masyarakat  luas,  resiko  yang  harus  ditanggung dalam  sistem  ekonomi  riba  di  abad  modern  ini,  tidak  kalah  beratnya.  Di desak  oleh  panasnya  riba  yang  menyertai  modal  usahanya,    para pengusaha  bersiasat  keras  untuk    menekan  harga  bahan  baku  yang umumnya dibeli dari masyarakat dengan harga yang serendah-rendahnya,
sedang  di  lain  pihak,  harga  komoditi  yang  mereka  produksi  dijualnya dengan  harga  yang  setinggi-tingginya.    Sejauh  produk  yang  mereka hasilkan  hanya  mengena  kalangan  atas  yang  terbatas,  mungkin  tidak mengapa. Tapi, jika komoditas itu menyangkut kebutuhan masyarakat luas dalam  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  (pangan,  sandang,  papan, kesehatan,  pendidikan  dan  informasi)  tentu  akan  sangat  besar  akibatnya. Sementara  itu,  masyarakat  yang  terpepet  dalam  memenuhi  kebutuhan dasarnya,  adalah  masyarakat  yang  lemah  untuk  tetap  setia  memenuhi keharusan-keharusan moral dan etiknya.
Tapi  dampak    negatif  dari  ekonomi  riba,  bagaimanapun  tidak berhenti  sampai  di  situ.  Pengusaha  yang  dibakar  oleh  panasnya  riba,  jika ada  kesempatan  juga  dapat  membagi  bebannya  kepada  siapa  saja. Beberapa  pos  pengeluaran  seperti  pajak  yang  harus  dibayarkan  kepada negara,  biaya  penanggulangan  dampak  industri,  kewajiban  menjaga kelestarian  sumber  daya  alam  dan  sebagainya,  tidak  mustahil  akan  ikut jadi  permainan  mereka.  Kalau  perlu  dengan  memberi  suap  (risywah) kepada  pihak-pihak  yang  berwenang,  yaitu  aparat  birokrasi  atau penguasa.
Sebenarnya,  Islam  memberikan  suatu  ajaran  yang  relatif  terperinci mengenai  sistem  ekonomi.  Perincian  tersebut  berkaitan  dengan  masalah- masalah  perpajakan,  pengeluaran  pemerintah,  hak  milik  pribadi, kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi,  bunga  uang  pemilikan  tanah,  sumber alam,  tingkat  gaji  dan  faktor-faktor  lain  yang  semuanya  itu  merupakan komponen sistem ekonomi Islam yang integral. Tentu saja perlu dilakukan penelitian  (istiqro’)  lebih  dalam  terhadap  ayat-ayat  atau  hadits  yang mengatur persoalan ini dengan pola interpretasi yang lebih kontekstual.
Pada pertengahan abad ke-20 Nasser mengomandoi revolusi di Mesir dengan ide sosialisme demokrat-nya. Menurut Nasser, sistem perekonomian  Islam  adalah  sosialis,  dan  Nabi  adalah  pemimpin  sosialis pertama.  Sistem  ini  juga  diteruskan  oleh  empat  khalifahnya.  Khalifah
Umar  r.a.  pernah  mempraktekkan  sosialisme  di  Irak  dengan  melakukan nasionalisasi  lahan-lahan  golongan  feodal  dan  mendistribusikannya  pada kalangan miskin.
Dengan  demikiaan  menurut  pandangan  ini,  Islam  membatasi  hak milik  pribadi,  dan  negara  mempunyai  tugas  mendistribusikan kekayaannya  secara  merata  kepada  rakyat.  Lebih  lanjut,  menurut  Karim, dalam pandangan Islam uang tidak bisa menghasilkan laba tanpa pekerja. 54
Oleh  karena  itu  laba  dari  hasil  produksi  harus  dikembalikan  kepada pekerja.  Islam  tidak  menghendaki  penumpukan  modal  melalui keuntungan produksi yang sebenarnya juga menjadi hak pekerja.
Ekonomi  Islam  menekankan  pada  keadilan  sosial.  Oleh  karenanya semua aset ekonomi negara harus dimiliki secara merata. Para buruh tidak hanya  berhak  mendapatkan  upah  yang  layak,  kondisi  kerja  yang  baik, berorganisasi,  bernegosiasi  dan  lain  sebagainya,  tetapi  juga  harus  diberi peluang  untuk  ikut  memiliki  saham  di  sebuah  perusahaan.  Begitu  juga halnya dalam kepemilikan lahan ekonomi lainnya. 55
Ini  berbeda  dengan  sistem  kapitalisme  di  mana  modal  dan keuntungan  yang  diperoleh  dari  hasil  produksi  tetap  menjadi  hak  si pemilik  modal  secara  mutlak.  Sementara  itu  buruh  dipandang  sebagai mesin  pekerja  yang  tenaganya  sudah  dibeli  dengan  imbalan  upah  yang ditentukan  oleh  perusahaan  secara  sepihak,  ataupun  melalui  ekanisme collective aggreement (kesepakatan bersama) yang manipulatif.
Sistem  kapitalisme  seperti  itu  potensial  terhadap  terjadinya ketidakadilan  sosial.  Kepemilikan  kekayaan  si  pemilik  modal  (kapitalis) dengan  para  pekerja  semakin  lebar  kesenjangannya.  Akibat  lebih  lanjut adalah  tertutupnya  kemungkinan  para  pekerja  untuk  mempunyai  lahan dan  modal  sendiri,  karena  lahan  dan  modal  sudah  dimonopoli  kaum kapitalis.  Kaum  buruh  dibuat  semakin  kuat  ketergantungan  hidupnya
54 Adiwarman, Makro, 19-28.
55 William B Werther, Human Resources and Personal Management, (New York: University Of Miami, 1989), 373.
pada majikan dan tidak punya pilihan-pilihan bagi aktualisasi diri melalui pekerjaan  yang  layak  dan  disukainya.  Sebab  ketergantungan  inilah  yang membuat  posisi  buruh  sangat  lemah  sehingga  para  kapitalis  bisa  dengan sewenang-wenang melakukan eksploitasi terhadapnya.
Mungkin  tidak  terlalu  tepat  mengasumsikan  Islam  cenderung  sama dengan  sistem  ekonomi  kapitalis  atau  sosialis.  Apalagi  dalam perkembangannya  sudah  hampir  tidak  ada  negara  yang  menerapkan kapitalisme atau sosialisme secara murni. Begitu juga Islam tentu tidak bisa diidentikkan  secara  ketat  dengan  kedua  ideologi  besar  tersebut.  Namun demikian  antara  Islam  dengan  sosialisme  dan  kapitalisme  banyak mempunyai kesamaan-kesamaan prinsip.
Dalam  hal  kepemilikan  dan  penguasaan  lahan,  Islam  pada prinsipnya  tidak  melakukan pembatasan secara ketat, sebagaimana dapat kita simpulkan dari Hadith berikut ini:
ﮫﻟ ﻰﮭﻓ ﺔﺘﯿﻣ ﺎﺿرا ﺎﯿﺣا ﻦﻣ ) ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺮﺑﺎﺟ ﻦﻋ ىﺬﻣﺮﺘﻟاو ﻞﺒﻨﺣ ﻦﺑ ﺪﻤﺣا هاور (
ﺎﮭﺑ ﻖﺣا ﻮﮭﻓ ﺪﺣﻻ ﺖﺴﯿﻟ ﺎﺿرا ﺮّﻤﻋ ﻦﻣ ) دواد ﻮﺑاو ىرﺎﺨﺒﻟا هاور (
Akan  tetapi,  apabila  tanah  itu  sudah  tidak  diolah  secara  produktif oleh  pemiliknya,  maka  ia  akan  kehilangan  haknya,  sebagaimana  kasus yang menimpa Bilal al-Harith al-Muzni di atas.
Lebih  dari  itu,  pemberian  hak  di  atas  juga  disertai  dengan persyaratan-persyaratan ketat. Pertama, Nabi Muhammad telah menetapkan  bahwa hal-hal yang  melebihi persyaratan-persyaratan umum tidak  diperbolehkan.  Kedua,  apabila  zakat  tidak  mencukupi  untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  sosial,  maka  negara  berwenang mewajibkan  pajak-pajak  tambahan  atas  kekayaan  orang-orang  kaya. Ketiga, benda-benda yang produktif, berdasarkan prioritas penggunaannya  dan  hak  untuk  menggunakan  hasil-hasil  masyarakat secara  umum  dapat  diulang  pembagiannya.  Kedua  bentuk  pembagian kembali itu dilakukan apabila dirasa perlu untuk menegaskan kembali rasa
bermasyarakat,  keseimbangan  distribusi  sumber-sumber  dan  keadilan sosial.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  Islam,  di  satu  sisi, hak  milik  memang  tidak  dibatasi,  akan  tetapi  Islam  melarang  melakukan penumpukan lahan yang tidak diolah secara produktif. Praktek seperti ini konon dipraktekkan di negeri Belanda, yakni apabila sebuah rumah sudah tidak dipergunakan  selama tiga tahun akan  diambil  alih  oleh  pemerintah. Pandangan-pandangan  tentang  sistem  ekonomi  yang  seperti  ini  jarang sekali dipakai sebagai inspirasi hukum untuk melindungi aset-aset negara.
Pola  pembatasan  hak  milik  seperti  di  atas  bisa  jadi  tidak  hanya berlaku  bagi  kepemilikan  lahan,  tetapi  dalam  konteks  yang  lebih  makro seharusnya juga berlaku bagi penguasaan modal. Walaupun tidak ada nash yang  secara  tegas  tentang  pembatasan  ini,  akan  tetapi  Islam  membatasi kekayaan  individu  dengan  pajak.  Apabila  seseorang  mempunyai  emas atau  uang  yang  tersimpan,  orang  itu  terkena  membayar  pajak  yang sebenarnya  relatif  kecil  yakni  2,5%.  Artinya  dalam  jangka  40  tahun sebenarnya kekayaannya itu sudah habis karena setiap tahun kekayaannya diambil  2,5 %. Apalagi kalau diambil secara lebih progresif, 10% misalnya, maka  kekayaan  itu  dengan  sendirinya  akan  habis  dalam  jangka  waktu  10 tahun. Dengan demikian pembatasan hak milik dalam Islam tidak dengan jalan  pemotongan,  tetapi  dengan  regulasi  zakat  sebagai  mekanisme redistribusi, sehingga ketimpangan sosial seperti pengemis bisa teratasi.
Disamping  itu,  untuk  produktivitas  modal,  Islam  juga  melengkapi diri dengan beberapa skenario. Yakni:
a.  Produktifitas harta
Ketentuan  pertama  adalah  bahwa  Islam  tidak  menghendaki kekayaan  yang  ditumpuk  membeku  dan  tidak  digunakan  untuk kepentingan  yang  lebih  produktif.  Diriwayatkan  bahwa  Nabi  SAW mengatakan:  "Orang  yang  menguasai  tanah  yang  tidak  bertuan  tidak  lagi berhak  atas  tanah  itu  jika  setelah  tiga  tahun  menguasainya,  ia  tidak
menggarapnya dengan baik"
Ajaran  mengenai  hak  milik  ini  telah  dijalankan  di  masa pernerintahan  Khalifah  'Urnar  yang  konon  mencabut  kembali  beberapa bidang  tanah  yang  telah  diberikan  Nabi  SAW  pada  Bilal  ibn  al-Harith karena  ia  tidak  memanfaatkan  lahan  tersebut.    'Aisyah  RA  juga meriwayatkan  bahwa  Nabi  Saw  berkata,  "Siapa  saja  yang  mengerjakan tanah tak bertuan akan lebih berhak atas tanah itu" (HR. Bukhari).
Arah  kebijakan  ini  cukup  jelas, apalagi  untuk  masa  kini,  karena  di beberapa  negara  Muslim  banyak  lahan  pertanian  yang  tidak  dikerjakan atau  dimanfaatkan  selama  bertahun-tahun  lamanya,  terutama  disebabkan oleh  sistem  penguasaan  tanah  yang  buruk  sehingga  mendorong tumbuhnya tuan tanah dan sejenisnya.
Karena  tidak  digunakannya  kekayaan  merupakan  suatu  hal  yang mubazir dan merugikan pemilik maupun rnasyarakat secara keseluruhan, maka  negara  Islam  dapat  turun  tangan  dan  mencabut hak  atas  pemilikan tanah itu, seluas yang tidak dimanfaatkan. Negara akan memberikan ganti rugi  untuk  pengambilan  ini,  hanya  bila  pemilikan  itu  di  dapat  dengan cara-cara  yang  sah  menurut  hukum,  bukan  dengan  cara-cara  yang me!anggar hukum.
Jika  kebijaksanaan  ini  dijalankan,  mungkin  akan  terjadi  kenaikan produksi pertanian akibat pengolahan tanah yang ekstensif, dan mungkin sebagian  besar  masalah  pangan  yang  melanda  negara-negara  Muslim  di dunia dapat dipecahkan.
Ketentuan  terhadap  pemanfaatan  kekayaan  secara  terus  menerus juga berlaku bagi cara memanfaatkannya. Ajaran Islam menghendaki agar siapapun  yang  melakukan  suatu  tugas  harus  melakukannya  dengan  cara sebaik mungkin.
Jika  si  pemilik  menggunakan  kekayaannya  dengan  boros  dan  tidak produktif, atau jika sescorang memusatkan usahanya untuk mendapatkan kekayaan dengan cara tertentu dan mengabaikan koridor hukum, atau jika
pemusatan  kekayaan  hanya  di  tangan  sebagian  kecil  orang  sehingga merugikan  masyarakat  secara  keseluruhan,  maka  negara  Islam  berhak turun  tangan  untuk  menjaga  keseimbangan  kepentingan  dan  kegiatan perekonomian.
Diriwayatkan  oleh  Abu  Umamah,  bahwa  pada  waktu  Nabi  Saw melihat  sebuah  bajak  dan  beberapa  alat  pertanian  lainnya,  ia  berkata: "Tidaklah  barang-barang  ini  masuk  ke  rumah  suatu  kaum  melainkan dengan  kehinaan".  (Bukhari).  Dalam  hal  ini  Maulana  Mohammad  Ali menyatakan:  "Hadits  ini  mengandung  arti,  bahwa  suatu  bangsa  yang hanya memusatkan diri pada bidang pertanian saja dan mengabaikan jalur pembangunan  lainnya  tidak  akan  mencapai  kejayaan".  Islam  tidak  hanya menghendaki  pertumbuhan  yang  tinggi,  tetapi  juga  pemerataan  sektor. Karena  realitas  yang  hendak  dicapai  adalah  pembagian  kekayaan  yang luas di bawah bimbingan moral.
Menurut  al-Qur'an  (Q.S,  Al-Hasyr,  59:7)  kekayaan  harus  tetap tersebar  secara  terus-menerus  di  antara  semua  lapisan  masyarakat  dan jangan  dimonopoli  orang  kaya  saja.  Ketentuan  umumnya  ialah  bahwa kekayaan harus digunakan di semua zaman dengan cara yang benar untuk kebaikan diri sendiri dan juga untuk kebaikan masyarakat.
b.  Penggunaan yang berfaedah
Ketentuan lainnya mengenai pemilikan harta benda adalah memberi tekanan  penggunaan  harta  untuk  sesuatu  yang  berfaedah.  Sebagian pemikir  menyebut  hal  ini  untuk jalan Allah,  yang  berarti  semua  hal  yang berfaedah bagi masyarakat secara keseluruhan, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan.
Apa  yang  berfaedah  bagi  masyarakat  adalah  sesuatu  yang  relatif karena  berubah  dengan  berubahnya  ruang  dan  waktu.  Karena  itu,  sulit untuk  menetapkan  ketentuan  pasti  mengenai  hal  ini.  Pernah  ada  suatu masa  ketika  zakat  boleh  dikatakan  telah  memenuhi  semua  keperluan masyarakat,  khususnya  pada  zaman  Nabi  Besar  Muhammad  Saw.  Akan
tetapi sekarang  ini kita memerlukan lebih dari sekedar pendapatan  zakat. Karena  rumitnya  kehidupan  modern,  pengertian  tentang  kesejahteraan berubah  dengan  berubahnya  nilai-nilai  kehidupan.  Bagi  kita  yang  lebih penting  adalah  jangan  menolak  perubahan  hidup  itu,  tetapi  sambutlah dengan baik selama perubahan tersebut konsisten dengan semangat dasar Islam  ini.    Karena  itu  pemanfaatan  harta  benda  mula-mula  tidak  dapat ditafsirkan  mengandung  arti  kewajiban  membelanjakan  suatu  bagian khusus  harta  benda  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Kewajiban  itu  tidak pernah  dapat  bersifat  mutlak,  tetapi  selalu  relatif  terhadap  kebutuhan masyarakat dan nilai kehidupan.
Cara  terbaik  untuk  memanfaatkan  harta  benda  “di  jalan  Allah” adalah dengan merumuskan kebijaksanaan pemungutan pajak dari orang- orang  kaya  yang  merupakan  sumbangan  mereka  untuk  meningkatkan kesejahteraan umum. Memang benar bahwa dunia Muslim itu miskin dan terbelakang.  Karena  itu  pemanfaatan  kekayaan  "di  jalan  Allah"  sangat penting  karena  hal  ini  adalah  salah  satu  syarat  pokok  bagi  masyarakat untuk  menjadi  makmur.  Jika  negara-negara  Muslim  di  dunia  ingin mencapai  cita-cita  "negara  sejahtera"  dalam  arti  yang  sebenamya,  para pemimpin  harus menjaga  agar  kekayaan  negeri dan  sumber  daya  mereka hanya digunakan untuk maksud-maksud yang berfaedah.
c.   Penggunaan yang tidak merugikan
Ketika Islam memberikan tekanan pada pemakaian harta benda yang berfaedah  berarti  membebankan  kewajiban  pada  pemilik  harta  benda untuk  menggunakannya  sedemikian  rupa  sehingga  tidak  mendatangkan kerugian  bagi  orang  lain,  atau  masyarakat.  Pemilikan  mutlak segala-galanya  ada  pada  Allah;  setiap  individu,  kaya  atau  miskin, mempunyai  hak  untuk  menggunakannya.  Karena  itu,  bila  kerugian ditimpakan  pada  orang  lain,  hal  ini  akan  merupakan  pelanggaran terlarang.
Terdapat  beberapa  ayat  dalam  kitab  suci  Al-Qur'an  yang  melarang
tindakan  ini.  Hadits  Nabi  Muhammad  Saw  juga  menekankan  hal  yang sama.  Abu  Hurairah  meriwayatkan  bahwa  Rasulullah  SAW  mengatakan: "Kelebihan  air  janganlah  ditahan,  karena  hal  itu  menahan  pertumbuhan tanaman"  (HR.  Bukhari).  Arti  penting  Hadits  ini  terletak  pada  kenyataan bahwa  tanpa  air  tidak  ada  tanaman,  oleh  karena  itu  pemilik  tanah  yang berdiam  di  daerah  aliran  air  diminta  untuk  mengalirkan  kelebihan  air  ke kebun  orang  lain  atau  bahkan  ke  daerah-daerah  kering  sehingga  dapat menjadikannya padang rumput untuk ternak. Hal ini merupakan suatu hal untuk  diingat  dan  juga  sebagai  peringatan  kepada  mereka  yang  tidak mengalirkan  air  ke  ladang  orang  lain,  walaupun  kebutuhan  mereka  telah terpenuhi.
Kini di banyak negeri Muslim berkembang fenomena kebebasan hak milik  yang  mengakibatkan  terjadinya  pemusatan  kekayaan  secara besar-besaran  di  tangan  segelintir  orang.  Tentunya  hal  itu  tidak  sesuai dengan penerapan ajaran-ajaran Islam secara tepat. Karena itu, pemerintah dalam  suatu  negara  Islam  harus  mengambil  langkah  untuk  mencegah terpusatya  kekayaan  secara  tidak  layak  di  tangan  segelintir  orang,  baik dengan perpajakan progresif maupun perundang-undangan.
d.  Pemilikan yang sah
Ketentuan  kelima  yang  mengatur  pemilikan  harta  benda,  tercantum dalam Al-Qur'an Q. S, An Nisa, 29:
ﻻو ﻢﻜﻨﻣ ضاﺮﺗ ﻦﻋ ةرﺎﺠﺗ نﻮﻜﺗ نأ ﻻإ ﻞطﺎﺒﻟﺎﺑ ﻢﻜﻨﯿﺑ ﻢﻜﻟاﻮﻣأ اﻮﻠﻛﺄﺗ ﻻ اﻮﻨﻣاء ﻦﯾﺬﻟا ﺎﮭﯾأﺎﯾ
ﺎﻤﯿﺣر ﻢﻜﺑ نﺎﻛ ﷲ نإ ﻢﻜﺴﻔﻧأ اﻮﻠﺘﻘﺗ
Tindakan untuk memperoleh harta benda dengan cara-cara melawan hukum  dilarang,  karena  hal-hal  ini  pada  akhimya  merusak  suatu  bangsa. Mendapatkan  harta  benda  atau  barang  dengan  curang  termasuk  dalam golongan  Ini.  Demikian  halnya  bila  mendapatkan  hak  milik  melalui keputusan  pengadilan  dengan  cara  yang  tercela  seperti  penyuapan  dan kesaksian palsu.
Karena  masyarakat  cenderung  bergerak  ke  arah  materialisme, banyak  orang  berpaling  pada  cara  penipuan,  monopoli  dan  riba  untuk menambah  kekayaannya.  Syari'at  Islam  memberikan  kekuasaan  penuh pada negara untuk menghukum kegiatan yang tidak jujur.
e.   Penggunaan berimbang
Ketentuan  keenam  Syariat  mengenai  pemilik  harta  benda  ialah,  ia harus  mengunakan  hartanya  secara  berimbang,  tidak  boros  sekaligus jangan kikir. Dalam al-Quran dinyatakan:

ارﻮﺴﺤﻣ ﺎﻣﻮﻠﻣ ﺪﻌﻘﺘﻓ ﻂﺴﺒﻟا ﻞﻛ ﺎﮭﻄﺴﺒﺗ ﻻو ﻚﻘﻨﻋ ﻰﻟإ ﺔﻟﻮﻠﻐﻣ كﺪﯾ ﻞﻌﺠﺗ ﻻو 56
 ... ﻢھﺎﺗاء ﺎﻣ نﻮﻤﺘﻜﯾو ﻞﺨﺒﻟﺎﺑ سﺎﻨﻟا نوﺮﻣﺄﯾو نﻮﻠﺨﺒﯾ ﻦﯾﺬﻟا ارﻮﺨﻓ ﻻﺎﺘﺨﻣ نﺎﻛ ﻦﻣ ﺐﺤﯾ ﻻ ﷲ نإ
ﺎﻨﯿﮭﻣ ﺎﺑاﺬﻋ ﻦﯾﺮﻓﺎﻜﻠﻟ ﺎﻧﺪﺘﻋأو ﮫﻠﻀﻓ ﻦﻣ ﷲ
57
Dengan  cara  ini  Islam  mempertahankan  keseimbangan  dalam menggunakan  harta  benda.  Mengenai  pemborosan,  dapat  dikatakan bahwa harta benda yang diperoleh secara sah menurut hukum merupakan kemurahan hati Allah untuk keperluan hidup. Semua ini harus dipelihara dengan  baik  dan  jangan  diboroskan.  Seorang  yang  belum  sempurna akalnya,  jangan  dibiarkan  memboroskan  harta  yang  didapatnya.  Hal  ini harus  dikelola  dan  diatur  atas namanya,  dan  perputarannya  harus  dibuat sesuai  dengan  biaya  pemeliharaan  yang  diambil  dari  hartanya. 58 Kewajiban  membuat  peraturan  ini  biasanya  ada  pada  masyarakat  atau negara.  Pemborosan  tidak  selalu  berarti  kejahatan  atau  tidak  adanya tanggung  jawab  yang  tidak  selaras  dengan  kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berlaku.
Sebaliknya  mengenai  sifat  kikir,  harus  diakui  bahwa  banyak  orang yang enggan menggunakan hartanya secara berfaedah untuk kepentingan sesama. Ia lebih cenderung untuk menyimpannya, tanpa menyadari bahwa perbuatannya  itu  menjadikan  seseorang  semakin  miskin,  dalam  arti  yang
56 QS. Al-Isra': 29
57 QS. Al-Nisa': 36-37 58 QS. al-Nisa:6
sebenarnya,  sebagaimana  juga  dia  tidak  memanfaatkan  bakatnya.  Akibat dari  perbuatannya  itu  hartanya  tidak  terpakai  dan  tidak  berguna  sama sekali. Telah berulang-ulang Al-Qur'an melarang orang untuk menyimpan karena kekikirannya.
ﷲو ﮫﺴﻔﻧ ﻦﻋ ﻞﺨﺒﯾ ﺎﻤﻧﺈﻓ ﻞﺨﺒﯾ ﻦﻣو ﻞﺨﺒﯾ ﻦﻣ ﻢﻜﻨﻤﻓ ﷲ ﻞﯿﺒﺳ ﻲﻓ اﻮﻘﻔﻨﺘﻟ نﻮﻋﺪﺗ ءﻻﺆھ ﻢﺘﻧأﺎھ ﻲﻨﻐﻟا
ﻢﻜﻟﺎﺜﻣأ اﻮﻧﻮﻜﯾ ﻻ ﻢﺛ ﻢﻛﺮﯿﻏ ﺎﻣﻮﻗ لﺪﺒﺘﺴﯾ اﻮﻟﻮﺘﺗ نإو ءاﺮﻘﻔﻟا ﻢﺘﻧأو
59
Walaupun  sulit  untuk  melakukan  pengawasan  efektif  terhadap  hal ini, suatu cara untuk mencegah kekikiran yang tidak layak adalah dengan mengenakan pajak progresif berat, yang mungkin dapat membujuk si kikir menyadari  bahwa  tidak  ada  gunanya  terlalu  serakah.  Bila  keserakahan setara  dengan  penimbunan  atau  monopoli  atas  barang-barang  dagangan yang  penting,  negara  berhak  untuk  mengekangnya,  baik  melalui perundang-undangan maupun melalui tindakan langsung.
f.   Pemanfaatan sesuai hak
Ketentuan  selanjutnya  memberi  tekanan  pada  penggunaan  harta benda dengan menjamin manfaatnya bagi si pemilik. Harus diakui bahwa dalam  prakteknya  orang  memanfaatkan  harta  mereka  untuk  kepentingan diri  mereka  sendiri,  baik  di  bidang  politik  maupun  di  bidang  ekonomi dengan  mengabaikan  kepentingan-kepentingan  yang  lebih  luas  bagi masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan jiwa Islam.
Di  banyak  negara,  termasuk  yang  mayoritas  muslim,    tampaknya campur  tangan  kekuasaan  cenderung  untuk  menguasai  sumber  ekonomi sehingga  mendapatkan  keuntungan  yang  banyak  dan  mengabaikan  hak orang  lain.  Dalam  Islam,  negara  harus  menjamin  pemakaian  harta  sesuai kadar  hak  yang  dimiliki,  dan  tidak  tunduk  pada  kepentingan  politik, apalagi kepentingan ekonomi semata.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-’Assal,  Ahmad  Muhammad  dan  Fathi  Ahmad  Abd  al-Karîm.  1999. Sistem,  Prinsip  dan  Tujuan  Ekonomi  Islam,  terj.  Imam  Saefuddin . Bandung: Pustaka Setia.
Al-Baghdadi,  Sayyid  Mahmud  al-Alwi.  1994.  Ruh  al-Ma’ani  fi  Tafsir  al- Qur’an al-Azim , 14. Beirut: Dar al-Kutub.
Al-Mawdûdî, Abû A’lâ. 1980. Usus al-Iqtisâd Bayna al-Islâm wa al-Nuzûm al- Mu’âsirah Beirut: Dâr al-Fikr.
Al-Qattân,  Mannâ.  1973.  Mabâhith  fî  ‘Ulûm  al-Qur’ân.  Mansûrât  al-’Asr  al- Hadîth
Al-Qurtubi, Muhammad Ibn Ahmad al-Ansori. 1987. Al-Jami’ Li Ahkam al- Qur’an . Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Suyuti, Jalaluddin. 1996. Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an, II. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Thaqawiyah.
Al-Wâhid,  Mustafâ  ‘Abd.  1969.  al-Mujtama’  al-Islâm:  Ahdâfuh  wa  Da’âimuh, Awdâuh wa Khasâisuh . Mesir: Dâr al-Ta’lîf.
Al-Zuhaili, Wahbah. Tafsir al-Munir. Beirut: Dar al-Fikr.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001.  Bank  Syari’ah:  dari  Teori  ke  Praktek. Jakarta: Gema Insani Press.
Asy’ariy,  Musa.  1997.  Islam  Etos  Kerja  dan  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat.
Yogyakarta: IESPI
Baswir,  Revrison.  1997.  Agenda  Ekonomi  Kerakyatan.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Blij,  H.J.de.  1996.  Human  Etnography;  Culture  Society  and  Space.  New  York: Green Wood Press.
Depaq RI. 1989. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Semarang: Toha Putra.
Featherstone,  Mike.  1993.  Consumer  Culture  and  Postmodernisme.  London: Sage Publications.
Geertz, Clifford. 1974. The Interpretation of Culture. New York: Best Book.
Horton, Paul B. dan Gerald D. Leskie. 1965. The Sociology of Social Problem. New York: Appleton Cebtury Craft.
Kartono, Kartini. 1999. Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mardimin,  Johan.  1994.  Transformasi  Budaya  Menuju  Masyarakat  Modern. Yogyakarta: Kanisius.
Muhaimin,  Yahya.  1987.  Etos  Kerja  dan  Moral  Pembangunan,  Dalam:  Sekitar Kemiskinan dan Keadilan. Jakarta: UI Press.
Neufeldt,  Victoria  and  David  B.  Guralnik  ed.  1996.  Webster’s  New  College Dictionary, Third Edition . New York: Mat Milan General Reference.
Qutb, Muhammad. tt. al-Insân Bayna al-Mâdiyyah wa al-Islâm
Rahman,  Afzalur.  1990. Economic  Doctrines  of  Islam,  Vol.  1.  Lahore:  Islamic Publication.
Rahmat,  Jalaluddin.  1987.  Sufisme  dan  Kemiskinan,  dalam  Sekilas  Kemiskinan dan Keadilan, ed. Sri Edi Swasono . Jakarta: UI Press.
Ritzer,  George.  1992.  Sociology;  A  Multiple  Paradigma  Science,  Terj.  Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda . Jakarta: Rajawali Press.
Sajogja,  Pudjiwati.  1996.  Sosiologi  Pedesaan.  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press.
Shaltût, Mahmûd. tt. al-Islâm: ‘Aqîdah wa Sharî’ah, Cet. 5.  Dâr al-Shurûq.
Shihab, M. Quraish. 1999. Membumikan al-Qur’ân. Bandung: Mizan.
Soetrisno,  Loekman.  1997.  Kemiskinan  Perempuan  dan  Pemberdayaan. Yogyakarta: Kanisius.
Sukanto,  Soeryono.  1990.  Sosiologi  Suatu  Pengantar.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Tasmara,  Toto.  1995.  Etos  Kerja  Pribadi  Muslim.  Yogyakarta:  Dana  Bhakti Wakaf.
Tim  Penyusun  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  1989.  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Unwin, Derich & Ray Mc. Aleese (ed.). 1988. The Encyclopedia of Educational
Media Communation & Technology . New York: Green Wood Press.
Werther, William B. 1989. Human Resources and Personal Management. New York: University Of Miami.
Zahrah, Muhammad Abû. tt. Usûl al-Fiqh. Mesir: Dâr al-Fikr al-’Arabî.