Sosialiasi Sistem Penilaian Akreditasi (SisPenA) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis,

## Propinsi Riau

## Hadion Wijoyo
STMIK Dharmapala, Riau, Indonesia Email: Hadion.wijoyo@lecturer.stmikdharmapalariau.ac.id
Abstrak − Akreditasi  Satuan  Pendidikan  Usia  Dini  dan  Pendidikan  Non  Formal  (Dikmas)  tertuang  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.    Sesuai  kebijakan  dari  Badan  Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Republik Indonesia, maka pengajuan akreditasi satuan  PAUD  dan  PNF  sejak  tahun  2018  harus melalui  aplikasi  Sispena  (Sistem Pengajuan  Akreditasi)  atau menggunakan sistem Online.
Kata Kunci: Pengajuan Akreditasi,  Aplikasi Sispena, BAN PAUD dan PNF R.I
Abstract − Accreditation of Early Age Education and Non-Formal Education Unit (Dikmas) is contained in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System. In accordance with the policies of the National Accreditation Board for Early Childhood Education (PAUD) and Non Formal Education (PNF) of the Republic of Indonesia, the submission  of  PAUD  and  PNF  accreditation  units  since  2018  must  go  through  the  Sispena  application  (Accreditation Submission System) or using the Online system.
Keywords: Submission of Accreditation, Sispena Application, BAN PAUD and PNF R.I

## 1. PENDAHULUAN
Akreditasi Satuan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Dikmas) tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Sesuai kebijakan dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Republik Indonesia, maka  pengajuan  akreditasi  satuan  PAUD  dan  PNF  sejak  tahun  2018  harus  melalui  aplikasi  Sispena  (Sistem Pengajuan  Akreditasi)  atau  menggunakan  system  Online.  Berikut  jumlah  Satuan  PAUD  dan  PNF  yang  ada  di Kecamatan Bantan untuk Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan  untuk PNF (Dikmas). Dengan jumlah yang ada baru sebagian  yang  mengajukan  Akreditasi  melalui  Sispena.  Artinya  ada  beberapa  kendala  terkait  Partisipasi  dan Motivasi  Satuan  dalam  pengajuan  akreditasi,  padahal  akreditasi  satuan  sudah  termuat  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Akreditasi  Satuan  Pendidikan  Usia Dini  dan  Pendidikan  Non  Formal  (Dikmas)  tertuang  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Sesuai kebijakan dari Badan  Akreditasi  Nasional  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD)  dan  Pendidikan  Non  Formal  (PNF)  Republik Indonesia, maka pengajuan akreditasi satuan PAUD dan PNF sejak tahun 2018 harus melalui aplikasi Sispena (Sistem Pengajuan Akreditasi) atau menggunakan system Online. Hal ini menimbulkan pro dan kontra, kontra antara  lain  berasal  dari  Propinsi  di  luar  jawa  yang  dari  Infrastruktur  masih  minim  terutama  daerah  3T.  Ada beberapa hal yang mendasari BAN PUAD dan PNF mengeluarkan kebijakan seperti ini yakni :
a. Data terkoneksi dengan PDSP-K
b. Memudahkan pendataan dan tindaklanjut pembinaan
c. Memudahkan lembaga untuk pengajuan akreditasi
d. Lembagadapat melihat secaraon line proses akreditasi
e. Ketercapaian  lembaga  terhadap  pemenuhan  delapan  standar  nasional  pendidikan  dapat  diketahui  secara terperinci
f. Aktualisasi dari perwujudan masyarakat abad 21 ( digital community )
Kecamatan Bantan  yang  berbatasan  dengan Negara  tetangga  Malaysia  termasuk  daerah  3T  yang  masih memerlukan perhatian dalam proses pengajuan akreditasi.  Adapun tujuan pengabdian ini adalah untuk :
a. Membantu Lembaga PAUD dan  PNF dalam mengisi SISPENA
b. Membantu  Lembaga  PAUD  dan  PNF  dalam  mempersiapkan  dokumen  yang  berada  di  dalam  instrument SISPENA
c. Membantu Lembaga PUAD dan PNF dalam pengajuan akreditasi.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Dalam kegiatan ini metode yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada Lembaga PAUD dan PNF tentang akreditasi dan selanjutnya di jelaskan tentang aplikasi akreditasi SISPENA beserta instrumennya. Selanjutnya peserta di minta untuk membuka Aplikasi Sispena secara online dan di pandu dalam pengisiannya.

## ISSN 2723-4118 (Media Online)
Selanjutnya bagi Lemnbaga yang telah lengkap mengisi Aplikasi maka di pastikan sudah layak untuk di akreditasi melalui pola desk assessment BAN PAUD dan PNF Propinsi Riau

## 2.1 Jenis Pendidikan
Berdasarkan pada ketentuan umum pasal 1 ayat (9)  Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2003 disebutkan bahwa  Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Sedang pasal 15 menyebutkan  jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.  Khusus pada jalur pendidikan non formal sebagai tersebut pasal 26 ayat 3  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20/2003  menyatakan  bahwa    Pendidikan  Non  Formal  meliputi pendidikan  kecakapan  hidup,  pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  kepemudaan,  pendidikan  pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.   Mengacu pada ketentuan umum pasal 1 ayat (9) dan pasal 15  tersebut dapat  rumuskan bahwa  program pendidikan non formal  adalah jenis pendidikan yang ada pada jalur non formal yang mencakupi ( menurut penjelasan pasal 26 ayat 3) :
a. Program pendidikan kecakapan hidup (life skills) yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
b. Program  pendidikan  kepemudaan  yang  diselenggarakan  untuk  mempersiapkan  kader  pemimpin  bangsa, seperti  organisasi  pemuda,  pendidikan  kepanduan/kepramukaan,  keolahragaan,  palang  merah,  pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
c. Program pendidikan pemberdayaan perempuan  untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
d. Program pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
e. Program pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengankebutuhan dunia kerja.
f. Satuan pendidikan Non Formal  berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat 10 Undang-Undang RI No. 20/2003 satuan  pendidikan  adalah  kelompok  layanan  pendidikan  yang  menyelenggarakan  pendidikan  pada  jalur formal, non formal dan informal sedang menurut pasal 26 ayat 4 yang dimaksud dengan satuan  pendidikan nonformal terdiri atas 1) lembaga kursus, 2) lembaga pelatihan, 3) kelompok belajar, 4) pusat kegiatan belajar masyarakat, dan 5) majelis taklim, serta 6) satuan pendidikan yang sejenis.
Satuan pendidikan kursus dan pelatihan  secara khusus disebutkan  dalam pasal 26 ayat 5  bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup,  dan  sikap  untuk  mengembangkan  diri,  mengembangkan  profesi,  bekerja,  usaha  mandiri,  dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kursus dan pelatihan diperjelas dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi,  pengembangan  sikap  kewirausahaan  serta  pengembangan  kepribadian  profesional.  Kursus  dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.
Satuan pendidikan anak usia dini  secara khusus sebagai tersebut dalam Pasal 28 ayat 4 yang menyebutkan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Di perjelas dalam penjelasan pasalnya dikatakan pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.
Dengan  demikian    akreditasi  pendidikan  non  formal  adalah  suatu  kegiatan  penilaian  kelayakan  suatu satuan  dan  program  pendidikan  non  formal  berdasarkan  kriteria  yang  bersifat  terbuka  sebagai  bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

## 2.2 Landasan Hukum Akreditasi PAUD Dan PNF
Adapun yang menjadi Landasan Hukum Akreditasi PAUD dan PNF adalah :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;  bahwa  sistem  pendidikan  nasional  harus  mampu  menjamin  pemerataan  kesempatan pendidikan,  peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan  efisiensi  manajemen  pendidikan  untuk  menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
b. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  pasal  60  ayat  (1)  akreditasi  dilakukan  untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka;
c. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  untuk  sub  urusan  akreditasi merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat;
d. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2013  yang  melengkapi  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  pasal  86  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  pemerintah  melakukan  akreditasi  pada  setiap  jenjang  dan  satuan  pendidikan  untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 ayat (32) menyebutkan bahwa Badan  Akreditasi Nasional  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan  Pendidikan  Nonformal  yang  selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah Badan Evaluasi Mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan  pendidikan  anak  usia  dini  dan  pendidikan  nonformal  dengan  mengacu  pada  Standar  Nasional Pendidikan;
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang mewajibkan setiap program dan satuan pendidikan untuk turut dalam akreditasi;
g. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  2018  tentang Badan Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah  dan  BadanAkreditasi  Nasional  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan Pendidikan Nonformal;
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah  dan  Badan  Akreditasi  Nasional  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022.

## 2.3 Tujuan Dan Manfaat Akreditasi
Tujuan akreditasi untuk pemerintah adalah usaha pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik pemerintah atas mutu program dan satuan PAUD dan PNF  di  wilayah  Republik  Indonesia.  Dengan  mendapatkan  hasil  peta  mutu  pendidikan  yang  berlangsung pemerintah dapat mengembangkan program-program pembinaan yang yang diperlukan bahkan sekaligus juga pengendalian yang perlu dilakukan agar pelakupelaku di bidang pendidikan turut serta dalam usaha memberikan layanan pendidikan dengan mutu yang baik.
Adapun Manfaat akreditasi antara lain:
a. Membangun budaya mutu secara berkelanjutan, terencana, dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, regional, nasional, bahkan internasional;
b. Mendorong Satuan PAUD dan PNF agar selalu berupaya meningkatkan mutu program PAUD dan PNF;
c. Memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi yang handal dan akurat sebagai umpan balik dalam upaya meningkatkan kinerja satuan PAUD dan PNF;
d. Sebagai  peta  mutu  pendidikan  di  satu  wilayah  dan  secara  nasional;  dan  dapat  mengakses  sumber  daya pendidikan dari pemerintah dan masyarakat.
Fungsi akreditasi pada dasarnya memberikan pengakuan akan kualitas/mutu satuan pendidikan melalui proses penilaian kelayakan atas satuan pendidikan PAUD dan PNF untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan. BAN PAUD dan PNF menilai kelayakan tersebut berdasarkan kesesuaiannya dalam pemenuhan delapan (8) SNP. Selain itu, akreditasi sebagai perlindungan sosial (social guarantee) kepada masyarakat dalam jaminan kualitas pendidikandan dapat dijadikan sebagai quality assurance yang diharapkan mengarahkan lembaga untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan.
Akreditasi diharapkan dapat memacu lembaga tidak hanya sekedar mendeteksi  keberadaan pemenuhan butir dalam bentuk dokumen (Aspek Compliance) tetapi juga untuk mendorong lembaga mengimplementasikan proses pendidikan sesuai dengan apa yang didokumentasikan (Aspek Performance).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan  aturan  akreditasi  sebagaimana  disebutkan  diatas  maka  pelaksanaan  akreditasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  atau  lembaga  evaluasi  mandiri  yang  berwenang  dibiayai  oleh  pemerintah.  Hal  ini  penting  untuk memenuhi  sifat  akuntabilitas  publik,  obyektif,  adil,  transparan  dan  komprehensif  atas  pelaksanaan  akreditasi tersebut.  Hal  tersebut  juga  merupakan  tanggungjawab  pemerintah  dalam  memberikan  jaminan  pelayanan pendidikan  yang  bermutu.  Penilaian  kelayakan  tersebut  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  dan mengggambarkan ketepatan pengukuran dan evaluasi yang komprehensif sesuai dengan tujuan, proses, keluaran akreditasi  satuan  PAUD  dan  PNF.  Akreditasi  PAUD  dan  PNF  merupakan  keharusan  untuk  semua  satuan pendidikan PAUD dan PNF.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Asesor BAN PAUD dan PNF R.I. yang merupakan dosen STMIK Dharmapala Riau, dan di harapkan semua peserta yang mengikutinya mengajukan akreditasi melalui aplikasi SISPENA dengan kelengkapan data yang tertera dalam instrument akreditasi BAN PAUD dan PNF.
Vol 1, No 1, Juli 2020, Hal 7-10

## ISSN 2723-4118 (Media Online)
Gambar 1. Kegitan Sosialiasi Sistem Penilaian Akreditasi (SisPenA)

## 4. KESIMPULAN
Adapun  hasil  kesimpulan  pada  Sosialiasi  Sistem  Penilaian  Akreditasi  (SisPenA)  Badan  Akreditasi  Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan NonFormal (PNF) di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau adalah sebagi berikut:
a. Kegiatan berjalan dengan baik dimana semua peserta memahami fungsi akreditasi, cara pengajuan akreditasi, pentingnya record setiap kegiatan pembelajaran dan juga proses pengajuan akreditasi.
b. Ada beberapa Lembaga yang belum siap mengisi SISPENA di karenakan belum adanya dokumen pendukung yang harus di upload dan juga adanya kendala dalam jaringan internet.
c. Permohonan, bila telah siap satuan pendidikan melakukan evaluasi diri dengan menggunakan petunjuk teknis yang  resmi  dikeluarkan  oleh  BAN  PAUD  dan  PNF.  Satuan  pendidikan  PAUD  dan  PNF  wajib  memberikan jawaban jujur dan dokumen yang benar agar pembiayaan akreditasi oleh negara ini dapat berjalan efektif dan efesien. Satuan pendidikan PAUD dan PNF harus mempersiapkan diri untuk mengikuti proses akreditasi. Hal tersebut harus dirancang sebagai usaha untuk memperbaiki mutu dan mengembangkan satuan pendidikan secara berkelanjutan. Proses dan hasil akreditasi bersifat terbuka untuk diketahui publik.
d. Masyarakat  umum  dengan  demikian  dapat  melakukan  pertimbangan  dalam  memilih  satuan  pendidikan berdasarkan mutu yang diinginkan. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan PAUD dan PNF untuk selalu mengembangkan budaya mutu di dalam pengelolaan/penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian maka satuan pendidikan PAUD dan PNF akan selalu siap memberikan layanan terbaik disamping siap untuk menerima program-program terkait dengan peningkatan mutu lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal, Pedoman  Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2018, Jakarta, April 2018