Volume 13, Nomor 2, November  2022, 173 - 185 P-ISSN: 2087-7056, E-ISSN: 2527-7081 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei Doi

## IMPLEMENTASI PEMIKIRAN EKONOMI MUHAMMAD BAQIR ASH SADR DI MASA PANDEMI COVID-19
Rahila Amanatul Ummah 1 , Siti Nur Azizah 2
1,2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia Email Korespondensi: rahilaummah@gmail.com azizahsiti4816@gmail.com

## Abstract
One  of  the  main  ideas  of  Muhammad  Baqir  ash  Sadr's  economics  is  the responsibility  of  the  government  in  the  economic  field.  The  COVID-19 pandemic  has  resulted  in  considerable  changes  in  Indonesia.  Even descriptive analysis has shown that this pandemic has caused supply and demand  side  problems  in  the  Indonesian  economy,  a  sharp  decline  in Indonesia's  economic  growth  from  around  5  percent  to  around  2  percent per  year.  This  research  is  classified  as  Library  research,  where  he conducts an in-depth understanding of research in the form of journals and other  forms  related  to  Baqr  Ash  Sadr's  thoughts  on  government responsibility  in  the  economic  field.  The  existence  of  this  policy  is  proof that  the  correlation  between  Baqr  Ash  Sadr's  thoughts  and  the  current reality is still relevant, that government intervention is in the form of wealth distribution  which  is  realized  in  various  programs  with  the  aim  of prospering  the  community  in  accordance  with  Baqr  Ash  Sadr's  thoughts, regarding social security, distribution wealth and government intervention, in this case to do with the economy.
Keywords : Social security, social balance and COVID-19.

## Abstrak
Salah satu pokok pemikiran ekonomi Muhammad Baqir ash Sadr  adalah mengenai  tanggung  jawab  pemerintah  di  bidang  ekonomi.  Pandemi COVID-19  mengakibatkan  terjadinya  perubahan  yang  cukup  besar  di indonesia. Bahkan analisis deskriptif telah menunjukkan bahwa pandemi ini telah  menyebabkan  permasalahan di  sisi permintaan dan penawaran dalam  ekonomi  indonesia,  adanya  penurunan  yang  tajam  terhadap pertumbuhan  perekonomian  indonesia  dari  sekitar  5  persen  menjadi sekitar  2  persen  per  tahun.  Penelitian  ini  tergolong  sebagai Library research (penelitian  kepustakaan),  dimana  ia  melakukan  pemahaman secara  mendalam  penelitian  berupa  jurnal  maupun  bentuk  lain  yang terkait  dengan  pemikiran  Baqir  Ash  Sadr  mengenai  tanggung  jawab pemerintah di bidang ekonomi.  Adanya kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa korelasi antara pemikiran Baqir Ash Sadr dengan kenyataan yang ada  baru-baru  ini  masih  relevan,  bahwa  intervensi  pemerintah  berupa

## Rahila Amanatul Ummah, Siti Nur Azizah
distribusi  kekayaan  yang  diwujudkan  dalam  berbagai  program  dengan tujuan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan pemikiran Baqir Ash Sadr,  tentang  jaminan  sosial,  distribusi  kekayaan  dan  intervensi pemerintah, dalam hal ini kaitanya dengan perekonomian.
Kata Kunci : Jaminan Sosial, Keseimbangan Sosial dan COVID-19.

## Pendahuluan
Baqir Ash Sadr adalah tokoh intelektual muslim kontemporer, yang datang  membawa  gagasan  original  yang  terkait  dengan  ekonomi  Islam yang  telah  ia  gali  dari  landasan  doktrinal  Islam  yaitu  Al- Qur’an  dan  Al- Hadist.  Aliran  pemikiran  Baqir  Ash  Sadr  dalam  perekonomian  telah dijelaskan  pada  kitab  Iqtishaduna (Gustiawati,  2019) . Iqtisaduna merupakan  salah  satu  karya  fenomenal  yang  lahir  dengan  pendekatan legalistik, karya tersebut sukses melambungkan namanya sebagai tokoh teoritis  dari  kebangkitan  Islam  terkemuka.  Didalamnya  terdapat  tiga bagian  sub  bab  pembahasan  dari  kitab  tersebut,  yaitu  dua  bagian  yang pertama membahas tentang berbagai kritik terhadap ekonomi sosial dan kapitalis. Bagian yang ketiga adalah bagian yang terkait dengan ekonomi islam,  yang  kemudian  dikembangkan  sebagai  landasan  pemikiran ekonomi Islam Baqir al-Sadr (Qomar, 2016) .
Menurut  Baqir  al-Sadr  ekonomi  Islam  merupakan  sebuah  doktrin, yang  mana  semua  aturan  dasar  yang  berkaitan  dengan  kehidupan ekonomi  dihubungkan dengan ideologinya,  yakni  yang  dikaitkan  dengan kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  (Amarodin,  2018);(Amri  &  Gultom, 2022). Dalam doktrin ekonominya, keadilan sosial memiliki peran penting sebagai masterpiece pengungkap bagaimana semestinya ekonomi Islam berjalan.  Beberapa  pokok  pikiran  yang  menjadi  pembahasan  Baqir  al- Sadr  dalam  ekonomi  Islam  berkaitan  dengan  teori  produksi  maupun distribusi, serta peran pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu berkaitan dengan  upaya  pemerintah  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  di  tengah- tengah  masyarakat  (Choiriyah,  2016a);(Ramdani,  et  al.,  2022).  Dalam konsepsi  Baqir  al-Sadr  menyatakan  bahwa  pemerintah  dalam pemerintahan  memiliki  dua  peran  penting  sebagai  upaya  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  yang  diimplementasikan  ke  dalam  jaminan sosial dan keseimbangan sosial.
Jaminan  sosial  secara  garis  besar  didefinisikan  sebagai  skema pencegahan  bagi  masyarakat  dari  peristiwa  ketidakamanan  ekonomi, inflasi,  fluktuasi  nilai  tukar,  dan  pengangguran  yang  disebabkan  oleh kebijakan  publik  yang  bersifat  ekspansif,  sehingga  transaksi  pembelian dikurangi  dan  secara  tidak  langsung  terdorong  kearah  kemiskinan (Azizah et al., 2022).
Keseimbangan  sosial  adalah  aktivitas  ekonomi  yang  didasarkan pada  prinsip  keseimbangan,  yaitu  prinsip  yang  kaitanya  bukan  hanya persoalan  kebutuhan  akan  duniawi  dan  ukhrawi,  tetapi  prinsip  yang digunakan  juga  ada  kaitanya  dengan  keseimbangan  akan  kebutuhan masyarakat  umum  dan  kebutuhan  individu  (Husni,  2018);(Amri  et  al., 2022).
Jaminan  sosial  dalam  hal  ini  dikaitkan  dengan  dua  hal,  yang pertama  semestinya  masyarakat  diberikan  kesempatan  luas  dalam melakukan  kerja  produktif  oleh  negara,  dengan  tujuan  setiap  individu memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhanya  melalui  hasil  kerja tersebut  serta  usahanya  sendiri.  Bentuk  jaminan  sosial  yang  kedua adalah didasari pada fakta jika setiap individu memiliki kemampuan yang variasi, ditambah dengan keadaan dunia yang tidak stabil akibat pandemi COVID-19,  termasuk  Indonesia  yang  merasakan  dampak  adanya pandemi  (Suparjan,  2010).  Pandemi  COVID-19  juga  menjadi  salah  satu penyebab dan penyumbang angka kemiskinan baru, disebabkan karena banyaknya  pengangguran  akibat  PHK,  pembatasan  interaksi  berskala besar  karena  PSBB.  Sehingga  jaminan  sosial  ditengah  kehidupan masyarakat  pada  pandemi  COVID-19  memiliki  tingkat  urgenitas  yang sangat  tinggi,  sebab  perekonomian  di  indonesia  sedang  sangat  kacau, hampir  seluruh  lapisan  masyarakat  terkena  dampaknya,  dari  pedagang kecil  sampai  pegawai  kantoran.  Banyaknya  pembatasan  di  era  pandemi COVID-19  menyebabkan  masyarakat  memiliki  pendapatan  yang  sangat minim  hingga  perlunya  jaminan  sosial  guna  terjadinya  kesejahteraan masyarakat.  Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  saat  pandemi  COVID-19 keseimbangan sosial juga mengalami goncangan yang tidak biasa, mulai dari kesehatan, hingga perekonomian.
Berbagai  macam  program  yang    telah  dicanangkan  oleh  presiden sebagai  bentuk  upaya  untuk  mengatasi  adanya  dampak  COVID-19. Program  tersebut  diantaranya:  (1)  Bantuan  sembako;  (2)  Bantuan  uang senilai  Rp.  600.000.00  bagi  warga  yang  terdampak  COVID-19  yang belum masuk dalam DTKS; (3) BLT Dana Desa  bagi keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp. 600.000.00 per bulan; (4) Listrik gratis bagi pelanggan yang terdampak pandemi COVID-1; (5) Kartu Pra Kerja untuk membantu  karyawan  yang  terkena  PHK  dan  Pengangguran;  (6)  Subsidi gaji  terhadap  karyawan  swasta  yang  terdaftar  di  BPJS  Ketenagakerjaan dengan  gaji  di  bawah  Rp.  5.000.000.00;  dan  (7)  BLT  usaha  mikro  kecil sebesar Rp. 2.400.000.00 (Ihsanunddin, 2020);(Said et al., 2022).
Pentingnya  jaminan  sosial  sebagai  salah  upaya  pemerintah  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang
telah  dibuat  pada  masa  COVID-19,  sehingga  menarik  minat  peneliti untuk  melaksanakan  penelitian  dengan  membahas  tentang  penerapan pemikiran  ekonomi  muhammad  baqir  ash  sadr  yang  relevan  di  masa pandemi  COVID-19  yang  berkaitan  dengan  jaminan  sosial  yang  telah diprogramkan oleh pemerintah.

## Tinjaun Pustaka Program-program Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19
Banyak program-program pemerintah yang sudah dijalankan semasa pandemic  COVID-19  ini,  diantaranya:  1)  Bantuan  sosial  reguler Kementerian Sosial (Program Keluarga Harapan yaitu pada program PKH memiliki  target  sebanyak  10  juta  selain  itu  indeks  bantuan  disalurkan setiap  April  hingga  Desember.  Selain  itu  ada  program  Sembako  yaitu pada  program  BPNT  memiliki  target  sebanyak  20  Juta  KPM,  selain  itu indeks  bantuan  juga  mengalami  peningkatan  sebesar  Rp.  200.000.  2) Bantuan  penugasan  khusus  presiden  (Bantuan  sosial  sembako  untuk warga DKI Jakarta dimana pada program ini memiliki target sebanyak 1,3 juta  KK  bagi  warga  yang  terdampak  COVID-19,  bantuan  sebesar  Rp. 600.000/  bulan  dan  disalurkan  selama  3  bulan  pada  April  2020. Selanjutnya  bantuan  sosial  sembako  untuk  bodetabek,  dimana  ada program  ini  memiliki  target  sasaran  sebanyak  600  ribu  KK  untuk  warga yang  terdampak  COVID-19,  bantuan  sebesar  Rp.  600.000/  bulan  dan disalurkan selama 3 bulan pada april 2020.
3)  Bantuan penugasan  khusus  presiden (bantuan  sosial  tunai  untuk di luar Jabodetabek). Pada bantuan ini memiliki target sebanyak 9 juta KK bagi  warga  yang  tidak  menerima  bantuan  PKH  maupun  Program Sembako,  bantuan  sebesar  Rp.  600.000/  bulan  dan  disalurkan  selama  3 bulan.  4)  Bantuan  tanggap  darurat  kemensos.  Programnya  yaitu  bansos sembako  dan  makanan  siap  saji  kemensos  warga  DKI  Jakarta.  Pada bantuan  ini  telah  menyalurkan  sebanyak  300  ribu  paket  sembako  bagi warga  yang  terdampak  COVID-19  19  seharga  Rp.  200.000/  paket  dan telah  disalurkan  kemensos  sejak  7-19  April  2020.  Selain  itu  juga  ada bantuan Santunan Kematian. Pada bantuan ini diberikan kepada keluarga ahli  waris  yang  meninggal  karena  COVID-19  19  dan  indeks  bantuan sebanyak 15 juta/ jiwa.

## Biografi Baqir Ash Sadr
Memiliki  nama  lengkap  yakni  asy  syahid  Muhammad  Baqir  as-sadr. Lahir  di  Kadhemie  pada  tahun  1935 (Amalia,  2010).  Ia  memiliki  keluarga yang merupakan keturunan menganut paham syiah. Karena itu Baqir Ash
Sadr  menjadi  pemikir  kontemporer  yang  menjadi  pusat  perhatian  dari kalangan  umat  muslim  maupun  Non  muslim  (Choiriyah,  2016b). Pendidikannya  di  awali  dari  sekolah  di  Iraq  dimana  ia  mempelajari  fiqh, ushul  dan  teologi.  Semasa  sekolah  ,di  usia  20  tahun  ia  memiliki  prestasi yang menonjol dan memiliki intelektual yang baik. Semasa hidupnya Baqir As  Sadr  meleburkan  diri  dengan  struktur  sosial  maupun interaksi  aktif.  Ia berkomunikasi dengan tokoh lainnya, bersentuhan dengan pemikiran yang sedang  berkembang  pada  saat  itu  dan  ikut  dalam  andil  gerak  pemikiran tersebut (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2021);(Amri, 2022).
Diusia  yang  masih  muda  sadr  mendapatkan  gelar  sebagai  Mujtahid Mutlaq hingga menjadi otoritas pembeda, karena memiliki bakat intelektual yang  detail  ia  seringkali  bermain  dalam  isu  kontemporer.  Dapat  dilihat fakta  akan  hal  penguasaannya  di  berbagai  bidang  ilmu  pengetahuan seperti  filsafat,  ekonomi,  sosiologi,  sejarah  dan  hukum.  Dua  karya  milik Baqir  Ash  Sadr  dalam  bidang  filsafat  dan  ekonomi  dapat  dirujuk  dalam falsafatuna  dan  Iqtishaduna. Menurutnya  ekonomi  islam  merupakan sebuah  doktrin,  yang  semuanya  akan  dihubungkan  dengan  aturan  dasar yang ideologinya mengenai kesejahteraan dan keadilan sosial  (Amarodin, 2018).

## Pokok Pikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash Sadr
1.  Definisi Ekonomi Islam
Ilmu  ekonomi  merupakan  ilmu  yang  memiliki  hubungan  antara kehidupan ekonomi, peristiwa, gejala lahiriah ataupun hubungan pada peristiwa  dan  fenomena  tersebut.  Lalu  doktrin  ekonomi  ialah    cara memecahkan  sebuah  masalah  perekonomian  yang  sedang  dihadapi oleh  seseorang.  Ia    menyimpulkan  jika  ekonomi  islam  adalah  doktrin dan  bukan  ilmu  pengetahuan,  karena  hal  ini  merupakan  cara  yang diajarkan  dalam  islam  dan  mengejar  kehidupan  ekonomi,  bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya islam telah menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum yang berlaku.
2.  Karakteristik Ekonomi Islam
Konsep  kepemilikan  yang  ditawarkan  adalah  kepemilikan  multi  jenis.
Bentuk  kepemilikan  terdiri  dari  2  yakni  kelompok  kepemilikan  swasta dan  kelompok  kepemilikan  bersama  dan  terbagi  kembali  dalam  dua bentuk yakni kepemilikan publik dan kepemilikan Negara. Kepemilikan swasta  secara  singkat  hanya  terbatas  pada  penggunaan  hak  untuk melarang orang lain untuk menggunakan sesuatu yang telah menjadi miliknya. Bentuk kedua kepemilikan adalah kepemilikan bersama yang

## Rahila Amanatul Ummah, Siti Nur Azizah
terdiri  dari  dua  yakni  kepemilikan  publik  dan  kepemilikan  negara. Perbedaan  dari  kedua  hal  ini  adalah  tata  cara  pengelolaan kepemilikan.
3.  Pandangan Islam tentang masalah Ekonomi Permasalahan  ekonomi  lahir  bukan  dikarenakan  sumber  material maupun terbatasnya alam, akan tetapi telah dijelaskan dalam Q.S al- Qomar  :  49  yang  memiliki  makna  apabila  tuhan  telah  menciptakan segala  hal  sesuai  dengan  ukuran  masing-masing.  Sehingga  Sadr menyimpulkan  jika  masalah  perekonomian  muncul  karena  dua  faktor yakni karakter manusia yang melakukan kezaliman terhadap manusia lainnya dan ingkar atas nikmat  Allah. Sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Hal ini telah dikritisi jika permasalahan utama ekonomi adalah  tidak  membedakan  pengertian  dari  kebutuhan  ( need )  dan keinginan ( want ) (Qomar, 2016). Riba merupakan salah satu masalah perekonomian  dalam  islam  sebagaimana  Baqir  Ash  Sadr  telah membahas  mengenai  atas  haramnya  riba  dalam  kitabnya  yakni Iqtishoduna. Baqir Ash Sadr menekankan mengenai makna zahir yang dapat di tangkap (Sabrina, 2021). Dalam iqtishoduna dikatakan bahwa jika dunia disajikan dalam kerangka akhirat dan bekerjasama dengan saudara  sehingga  dijadikan  kewajiban  yang  senilai  dengan  ibadah niscaya umat islam kedepannya mampu memajukan taraf perekonomian bangsa (Sabrina, 2021);(Amri, et al., 2022).
4.  Teori Produksi
Teori  produksi  meliputi  dua  aktivitas.  Pertama  aspek  objektif  yang berhubungan dengan sisi teknis dan ekonomis yang terdiri dari sarana yang digunakan, dan pengelolaan kekayaan alam telah dikelola pada aktivitas  produksi.  Kedua  aspek  subjektif  yang  terdiri  dari  motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai melewati aktivitas produksi dan evaluasi  aktivitas  produksi  dengan  konsep  yang  telah  dianut. Sumber . asli  produksi  terdiri  dari  tiga  yaitu  alam,  modal  dan  kerja. Sumber alam yang digunakan untuk aktivitas produksi dibagi menjadi tiga  kelompok  yakni  tanah,  substansi  primer  dan  aliran  air.  Dalam pertumbuhan produksi, sadr telah menggagas dua strategi  (Fachri et al.,  n.d.); (Luth’v  et  al.,  2022)  yaitu:  1)  Strategi doctrinal  intelektual ( Pada strategi ini manusia  yang bisa termotivasi lalu melakukan kerja keras  akan  dianggap  sebagai  ibadah  dan  memahami  apabila  telah diniatkan  yang  dijelaskan  dalam  al- Qur’an.  Mengacuhkan  sumber menganggur,  pengeluaran  yang  tidak  stabil  maupun  mengeluarkan barang haram yang dilarang dalam islam). 2) Strategi legislative/ hukum.  Adanya  aturan  hukum  yang  membackup  strategi
legislative  yang  ditawarkan  oleh  Baqir  Ash  Sadr  yakni:  tanah  yang tidak  digunakan  diambil  alih  oleh  negara  dan  diserahkan  kepada masyarakat  yang  mampu  mengerjakan  lahan  tersebut,  adanya larangan  pada  pengambilan  kepemilikan  tanah  secara  pemaksaan, larangan  pada  transaksi  yang  tidak  bermanfaat,  pelarangan  riba, ikhtikar, dan tindakan yang mubazir, dan melakukan kegiatan regulasi pasar dan mengontrol situasi pasar.
5.  Distribusi Kekayaan
Distribusi  kekayaan  terdapat  dua  hal  yang  mencakup,  yakni  sumber produksi dan kekayaan produktif (Fachri et al., n.d.);(Amri et al., 2021). Pada  distribusi  sumber  produksi  terkait  dengan  tanah,  mineral,  aliran sungai  dan  kekayaan  alam  lainnya.sedangkan  pada  kekayaan produktif  yang  dimaksudkan  adalah  terdiri  pendapatan dan  kekayaan dalam  islam  (Zakariya  &  Arifin,  2020).  Kegiatan  distribusi  yang  telah dilakukan  dalam  islam  yakni  dibuat  untuk  memandu  para  pelaku ekonomi, pemerintah maupun masyarakat dalam  melakukan kegiatan distribusi yang sesuai dengan tuntunan islam (Zakariya & Arifin, 2020).
6.  Tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi
Tanggung  jawab  maupun  fungsi  pemerintah  dibidang  ekonomi  terdiri sebagai  berikut  :  a)  Jaminan  sosial  ditengah  kehidupan  masyarakat. Terdapat  dua  hal  yang  terkait  dengan  jaminan  sosial  yakni  negara memiliki  peran  dalam  adanya  kesempatan  setiap  individu  untuk melakukan pekerjaan yang maksimal sehingga kedepannya masyarakat  mampu  mencukupi  kebutuhan  hidup  dari  kerja  ataupun usaha  yang  dijalankan.  Lalu  yang  kedua  adalah  setiap  masyarakat memiliki  kemampuan  yang  beraneka  ragam.  b)  Mewujudkan keseimbangan  sosial.  Konsep  keseimbangan  sosial  terdiri  dari keseimbangan  yang  didasari  dua  hal.  Pertama  fakta  kosmik  dan kedua  fakta  doktrinal  (Gustiawati,  2019).  Fakta  kosmik  adalah perbedaan yang sangat mencolok di kehidupan masyarakat. Fakta ini tidak bisa diingkari jika setiap individu memiliki potensi secara alamiah yang  berbeda  beda.  Sedangkan  fakta  doktrinal  merupakan  hukum distribusi  yang  menjelaskan  terwujudnya  kepemilikan  pribadi membawa pada konsekuensi yang melekat pada dirinya.
Dalam  upaya  mewujudkan  tujuan  ini,  Islam  memberi  penjelasan  jika semakin  tinggi  standar  hidup  maka  akan  berperilaku  berlebih-lebihan pula,  sehingga  diharapkan  para  masyarakat  memiliki  hidup  yang sesuai  dengan  standar  hidup  mereka.  Sehingga  terwujudnya  standar hidup  antara  satu  sama  lain  dan  kemudian  memunculkan  standar hidup  pada  setiap  individu.  Standar  hidup ini  memiliki  makna  adanya

## Rahila Amanatul Ummah, Siti Nur Azizah
perbedaan  derajat  tapi  tidak  ada  standar  hidup  yang  bertolak belakang  seperti  masyarakat  kapitalis.  (Ash  Sadr,  2008,  hal.  470).  c) Prinsip intervensi negara. Campur tangan negara tidak hanya meliputi pada  sekedar  mengadaptasi  aturan  hukum  islam  yang  permanen, akan  tetapi  juga  mengisi  yang  tidak  tercantum  dalam  hukum  islam. (Ash Sadr, 2008, hal. 485)
Dalam  kehidupan  ekonomi  terdapat  beberapa  hubungan  manusia dengan  alam,  yakni  bagaimana  cara  manusia  bereproduksi  dan kendalinya  atas  alam.  Adanya  perbedaan  antara  dua  jenis  hubungan  ini adalah terwujudnya hubungan pertama apakah terkait dengan seseorang yang  hidup  dalam  masyarakat.  Manusia  akan  tetap  terkait  dengan  alam dalam  suatu  hubungan  tertentu  yang  akan  dibatasi  dengan  pengalaman dan  pengetahuan.  Dan  adanya  pengalaman  dan  pengetahuan  yang berbeda akan meningkatkan level pemahaman individu dengan alam dan akan  mengembangkan  kebutuhan  dan  keinginan  setiap  individu.  Lalu hubungan  antar  manusia  bersifat  tetap.  Dan  masyarakat  yang memperoleh  kendali  atas  kekayaan,  kedepannya  dihadapkan  dengan masalah  keadilan  distribusinya  serta  penentuan  hak  individu  dan masyarakat, baik ketika aktivitas produksi berada di level tertinggi kepada level  terbawah.  Islam  telah  mengadakan  interpretasi  ini  dengan  adanya hak  intervensi  negara,  sehingga  kepala  negara  memiliki  kaitan  terkait aplikasi  hukum  distribusi  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  distribusi. Sebagaimana  ada seorang telah mereklamasi tanah mati dan luas tanah tersebut  telah  melebihi  batas  yang  telah  diberikan  dari  gagasan  keadilan sosial Islam (Syafrinaldi et al., 2014).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  literatur  ( Library  research ). Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengembangkan  kerangka  ilmiah  yang terarah  dan  baik.  Penelitian  literature  digunakan  untuk  mendalami literatur  yang  sesuai  dengan  permasalahan,  yaitu  dengan  cara melakukan  pemahaman  secara  mendalam  penelitian  berupa  jurnal maupun  bentuk  lain  yang  terkait  dengan  pemikiran  Baqr  Ash  Sadr tentang tanggung jawab pemerintah di bidang ekonomi. Hasil telaah dari berbagai  kajian  literatur  ini  digunakan  untuk  memahami  pemikiran  Baqir Ash  Sadr  mengenai  Implementasi  pemikiran  ekonomi  baqir  ash  sadr  di masa  pandemi  COVID-19.  Penelitian  ini  juga  tergolong  sebagai  studi tokoh, karena mendalami pemikiran tokoh Baqir Ash Sadr.
Hasil dan Pembahasan

## Implementasi Pemikiran ekonomi Baqir Ash Sadr di masa Pandemi
COVID-19
Islam  telah  memberikan  penegasan  perihal  tugas  negara  sebagai salah  satu  penyedia  jaminan  sosial  sebagai  upaya  untuk  memelihara strandar kehidupan masyarakat. Kaitanya dalam pemikiran Baqir ash Sadr adalah  mengenai  jaminan  sosial,  pertama negara  akan  memberikan setiap  individu  kesempatan  yang  luas  untuk  melakukan  kerja  produktif sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhanya.  Kedua jaminan sosial ini  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  setiap  masyarakat  memiliki kemampuan  bervariasi.  Dalam  hal  ini  jika  masyarakat  tidak  memiliki kemampuan  untuk  melaksanakan  aktivitas  kerja  produktif  sebagaimana yang  dimaksudkan  yang  pertama  tadi,  maka  negara  memiliki  kewajiban untuk  mengaplikasikan  jaminan  sosial  dengan  cara  memberikan  bantuan secara tunai untuk mencukupi kebutuhan hidup dan memperbaiki standar hidupnya (Choiriyah, 2016a).
Sebagaimana  praktiknya  di  Indonesia,  sebagai  salah  satu  negara yang  terkena  dampak  COVID-19,  yang  berarti  kegiatan  kinerja  produktif dari  masyarakat  tidak  sepenuhnya  mampu  memenuhi  kebutuhan,  sebab pembatasan skala besar atau PBB serta PHK mahal yang dilakukan oleh sebagian  perusahaan,  maka  pemerintah  juga  telah  melaksanakan beberapa  kebijakan  yang  dijadikan  sebagai  upaya  menyelamatkan masyarakat  dari  dampak  yang  nyata  yang  ditimbulkan  akibat  pandemi COVID-19,  diantara  kebijakan  yang  dilaksanakan  pemerintah  adalah kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, yaitu pemberian jaminan sosial yang  diwujudkan  dalam  beberapa  program,  diantaranya  Program  Jaring Pengaman  Sosial  atau  jaminan  sosial  bagi  keluarga  miskin  dan  rentang yang terdampak COVID-19 yang direncanakan oleh kemensos terdiri dari bantuan  sosial  reguler  kementerian  sosial,  Bantuan  penugasan  khusus presiden  (bantuan  sosial  tunai  untuk  di  luar  jabodetabek)  dan  bantuan tanggap darurat kemensos (KEMENSOS, 2021).
Program  bantuan  sosial  reguler  kementrian  sosial  yang  terdiri  dari Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  pada  program  ini  memiliki  target sasaran  sebanyak  10  juta  KPM  dan  indeks  bantuan  disalurkan  per  3 bulan.  Kemudian  program  sembako  (BPNT)  target  sasaran  sebanyak  20 juta KPM dan indeks bantuan yang disalurkan sebesar Rp. 200.000. Lalu bantuan  yang  pertama  adalah  bantuan  sosial  sembako  untuk  warga  DKI jakarta  program  ini  memiliki  target  1,3  juta  KK  warga  yang  terdampak COVID-19, bantuan yang diberikan senilai Rp. 600.000 setiap bulan untuk satu  keluarga  dan  disalurkan  selama  3  bulan.  Kedua,  bansos  sembako
Rahila Amanatul Ummah, Siti Nur Azizah
untuk  bodetabek  target  sasaran  sebanyak  600  ribu  kk  warga  yang terdampak  COVID-19,  bantuan  senilai  Rp.  600.000  setiap  keluarga  dan akan  disalurkan  selama  3  bulan.  Program  yang  terakhir  adalah  bantuan tanggap  darurat  kemensos  terdiri  dari  bantuan  sosial  sembako  dan makanan  siap  saji  kemensos  warga  DKI  Jakarta  pada  penyalurannya sebanyak  300  ribu  paket  sembako  warga  yang  terdampak  COVID-19  19 senilai  Rp.  200.000  setiap  paket  dan  bantuan  santunan  kematian  yang diberikan  kepada  keluarga  ahli  waris  yang  meninggal  karena  COVID-19 19 dan indeks bantuan yang diberikan senilai 15 juta per jiwa(Kemensos, 2020).
Pemberian  jaminan  yang  diberikan  pemerintah  melalui  program bantuan sosial juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam produksi  dan  konsumsi,  sebab  suntikan  dana  yang  masuk  kepada masyarakat  digunakan  untuk  membantu  masyarakat  dalam  memenuhi kebutuhan  sehari-hari  di  masa  pandemi.  Selain  memberikan  dampak terhadap  peningkatan  produksi  dan  konsumsi  bantuan  pemerintah  juga menjadi  salah  satu  upaya  untuk  mendistribusikan  kekayaan  kepada masyarakat  juga  membantu  para  pelaku  ekonomi,  pemerintah  maupun masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  distribusi  yang  sesuai  dengan tuntunan islam (Zakariya & Arifin, 2020).
Di  masa  pandemi  dimana  masyarakat  kesulitan  dan  mengalami penurunan  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  sebagai dampak dari kebijakan yang menganjurkan masyarakat untuk melaksanakan  kegiatan  di  rumah,  dan  adanya  pembatasan  interaksi dalam  satu  tempat  juga  mengakibatkan  pengurangan  jumlah  pegawai  di hampir  seluruh  perusahaan  serta  pemotongan  gaji  sebagai  upaya  untuk mempertahankan keberlangsungan dari perusahaan tersebut.
Dari  kebijakan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  sebagai  upaya untuk  menjamin  kehidupan  masyarakat  dari  kesulitan  memenuhi kebutuhan  hidupnya  akibat  pandemi  COVID-19  sudah  sesuai  dengan pemikiran  Baqir  Ash  Sadr  tentang  kewajiban  pemerintahan  di  bidang ekonomi  yang  berhubungan  dengan  jaminan  sosial  dan  keseimbangan sosial.  Dengan  kebijakan  tersebut  menjadi  bukti  bahwa  korelasi  antara pemikiran  Baqir  Ash  Sadr  dengan  kenyataan  yang  ada  baru-baru  ini masih  relevan,  bahwa  intervensi  pemerintah  berupa  distribusi  kekayaan yang diwujudkan dalam berbagai program dengan tujuan mensejahterakan  masyarakat  sesuai  dengan  pemikiran  Baqir  Ash  Sadr, tentang  jaminan  sosial,  distribusi  kekayaan  dan  intervensi  pemerintah, dalam hal ini kaitanya dengan perekonomian.
Program  kegiatan  tersebut  yang  ditujukan  sebagai  upaya  dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat  di  masa  pademi  tidak  akan  maksimal hasilnya jika tidak dilaksanakan bersama-bersama. Kesadaran masyarakat  yang  memiliki  kemampuan  lebih  dalam  hal  ini  adalah  yang masih memiliki pemasukan meskipun keterbatasan keadaan, juga penting untuk  dilakukan  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  kesadaran  untuk mendistribusikan  hartanya  kepada  tetangga  yang  terdampak,  sehingga Kerjasama  yang  dilaksanakan  masyarakat  dan  pemerintah  akan  lebih maksimal,  karena  jangkauan  akan  lebih  luas,  sehingga  kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

## Kesimpulan
Pemikiran Baqir Ash Sadr terkait Ekonomi Islam yang berisi tentang teori  produksi  dan  distribusi,  serta  peran  pemerintah  dalam  bidang ekonomi,  dalam  hal  tersebut  tentang  upaya  pemerintah  untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Di  masa  pandemi  COVID-19 yang  bukan  hanya  dirasakan  oleh  masyarakat  dunia,  namun  juga Indonesia  yang  dampaknya  bukan  hanya  terkait  Kesehatan  namun  juga berdampak pada keguncangan perekonomian, yang menyebabkan angka kemiskinan  baru.  Sehingga  jaminan  sosial  ditengah  kehidupan masyarakat  pada  pandemi  COVID-19  penting  sebab  perekonomian  di indonesia  sedang  sangat  kacau,  hampir  seluruh  lapisan  masyarakat terkena dampaknya. Keterkaitan pemikiran Baqir Ash Sadr dengan kondisi pandemi  COVID-19  yang  mengharuskan  pemerintah  dalam  membuat kebijakan sebagai upaya  untuk menanggulangi dampak COVID-19 sudah relevan,  bahwa  intervensi  pemerintah  berupa  distribusi  kekayaan  yang diwujudkan  dalam  berbagai  program  dengan  tujuan  mensejahterakan masyarakat  sesuai  dengan  pemikiran  Baqir  Ash  Sadr,  tentang  jaminan sosial,  distribusi  kekayaan  dan  intervensi  pemerintah,  dalam  hal  ini kaitanya dengan perekonomian.

## DAFTAR PUSTAKA
Amarodin,  M.  (2018).  Konstruksi  Sistem  Ekonomi  Islam  Pemikiran  Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer (Abu A’la Al-Maududi, Baqir Ash-Sadr, dan Adiwarman A. Karim). Eksyar , 5 (1), 41 –55.
Amri, A. (2022). The influence of product quality, service quality and trust on  costumer  loyality  in  Honda  Scoopy  brand  motorcycles  PT. Hayati Pratama Mandiri. Marketing Management Studies , 2 (1), 10.
Amri,  A.,  &  Gultom,  M.  S.  (2022).  Gambaran  harga  saham  ditinjau  dari tingkat  inflasi,  nilai  tukar  rupiah,  dan  suku  bunga:  Studi  kasus perusahaan  yang  terdaftar  di indeks lq45. J-EBIS  (Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Islam) , 7 (2), 22.
Amri, A., Ramdani, Z., Warsihna, J., & Tae, L. F. (2022). The Development and  Validation  of  Financial  Management  Behavior  (FMB)  Scale  in Postgraduate  Students. Jurnal  Manajemen  Indonesia , 22 (2),  189. https://doi.org/10.25124/jmi.v22i2.4006
Amri, A., Widyastuti, T., & Bahri, S. (2021). Analisis korelasional financial attitude,  financial  knowledge  dan  spiritual  intelligence  pada mahasiswa pascasarjana . 6 (1), 12.
Autoridad  Nacional  del  Servicio  Civil.  (2021). 済無 No  Title  No  Title  No Title. Angewandte  Chemie  International  Edition,  6(11),  951 –952. , 2013 –2015.
Azizah,  S.  N.,  Febriani,  R.,  Islam,  U.,  Sunan,  N.,  &  Surabaya,  A.  (2022). Implementasi  zakat  sebagai  islamic  social  security  menurut pandangan muhammad nejatullah siddiqi . 07 (01).
Choiriyah.  (2016a).  Pemikiran  ekonomi  muhammad  baqir. Islamic Banking , 2 (1), 49 –58.
Choiriyah.  (2016b).  Pemikiran  ekonomi  muhammad  baqir. Islamic Banking , 2 (1), 49 –58.
Fachri,  A.  Z.,  Jetis,  J.,  Gg,  K.,  Rt,  N.,  Surabaya,  W.,  Sambang,  M.,  &
Modo, R. (n.d.). Baqir Al-Sadr . 9 (265).
Gustiawati,  S.  (2019).  Jurnal  Ekonomi  Syariah. Jurnal  Ekonomi  Syariah , 4 (1), 67 –76.
Husni. (2018). Konsep  Equilibrium  (Keseimbangan  Sosial)  Menurut  Baqir Shadr . 0298 , 323706.
KEMENSOS.  (2021).  Program  Jaring  Pengaman  Sosial  Kementerian Sosial | Kementerian Sosial Republik Indonesia. In Kemensos.Go.Id (p. 1).
Luth’v, W. A., Sena Wangi, B. A., Lestari, R. A., Abidah, E. E., Salsabila, E.,  &  Amri,  A.  (2022).  Strategi  pelayanan  perusahaan  PT.  Kereta Api  Indonesia  (Persero)  dalam  meningkatkan  pengguna  jasa transformasi  kereta  api. Insight  Management  Journal , 2 (2),  75 –80. https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.153
Qomar,  M.  N.  (2016).  Telaah  Kritis  Masalah  Ekonomi  Perspektif Muhammad Baqir al-Sadr. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam , 7 (1),
1 –14.
Ramdani, Z., Amri, A., Hadiana, D., Warsihna, J., Anas, Z., & Susanti, S.
(2022). Students  Diversity  and  the  Implementation  of  Adaptive
Learning  and  Assessment:  A  Systematic  Literature  Review . Interdisciplinary  Conference  of  Psychology,  Health,  and  Social
Science (ICPHS 2021), Makassar, Indonesia.
https://doi.org/10.2991/assehr.k.220203.025
Ramdani,  Z.,  Hadiana,  D.,  Amri,  A.,  Warsihna,  J., Widodo, W.,  Chandra, D.  T.,  &  Sopandi,  E.  (2022).  The  mediating  role  of  attitude  in  the correlation  between  creativity  and  curiosity  regarding  the performance  of  outstanding  science  teachers. Jurnal  Pendidikan IPA Indonesia , 11 (3), 8.
Sabrina,  L.  (2021).  Konsep  Keharaman  Riba:  Studi  Atas  Pemikiran Muhammad Bâqir Aṣ-Ṣadr dalam Iqtiṣâdunâ. Syariati : Jurnal Studi Al- Qur’an Dan Hukum , 7 (1), 103 –116.
https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1854
Said,  A.,  Susanto,  E.,  &  Amri,  A.  (2022).  Analisis  penerapan  sistem pengelolaan  dana  terpadu  Muhammadiyah. Jurnal  Ekonomi  Islam , 13 , 15.
Suparjan.  (2010).  Jaminan  Sosial  Berbasis  Komunitas:  Respon  Atas Kegagalan  Negara  dalam  Penyediaan  Jaminan  Kesejahteraan. Jurnal Universitas Gadjah Mada , 13 (3), 1 –19.
Syafrinaldi,  A.,  Dan,  S.,  Fakultas,  R.,  Dan,  S.,  Univeritas,  H.,  Negeri,  I., Syarif,  S.,  Riau,  K.,  Kunci,  K.,  Distribusi,  :,  &  Produksi,  D.  (2014). Analisa  Pemikiran  Muhammad  Baqir  Ash  Shadr  Tentang  Teori Distribusi  Dan  Keterkaitannya  Dengan  Produksi. Hukum  Islam , XIV (1), 162 –173.
Zakariya, N. A., & Arifin, S. (2020). Distribusi dalam Perspektif Muhammad Baqir  Al-Sadr. Equilibrium:  Jurnal  Ekonomi  Syariah , 8 (1),  143. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6870