## KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA SORONG
Aswad Muhdar 1) dan Abu Sofyan 2)
1,2) Universitas Muhammadiyah Sorong aswad@um-sorong.ac.id 1)

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja, penyebab terjadinya bencana banjir serta  upaya  yang  dilakukan  badan  penanggulangan  bencana  daerah  dalam  menanggulangi bencana  banjir  di  Kota  Sorong.  Penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di kantor Badan Penanggulanan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kota  Sorong.  Adapun  jenis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan observasi. Teknik analisis data, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder diteliti guna mengetahui  kelengkapan  data  yang  diperoleh.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penanggulangan bencana daerah di Kota Sorong    sudah di lakukan sebaik mungkin sesuai dengan petunjuk atau peraturan yang ada. Tetapi dalam menanggulangi bencana banjir ada beberapa  penyebab  banjir  yang  belum  mendapat  solusi  yang  tepat  dari  pemerintah  yaitu Galian  C  dan  sampah  yang  berserakan  di  mana-mana.  Upaya  yang  di  lakukan  oleh  pihak BPBD untuk mengatasi bencana banjir yaitu dengan melakukan sosialisasi ke pada masyarakat untuk siap siaga dalam menyelamatkan diri apabila terjadi bencana.
Kata Kunci: Kinerja, Penanggulangan, Bencana Banjir Di Kota Sorong.

## PENDAHULUAN
Beberapa peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pengendalian banjir  yaitu Berdasarkan pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat yang menyatakan antara  lain  bahwa  “Negara  melindungi segenap  Bangsa  Indonesia  dan    seluruh tumpah  darah  Indonesia  serta  memajukan kesejahteraan  umum”,  Undang-  undang Republik  Indonesia  No.  24
Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, peraturan presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana, peraturan  pemerintah nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (lembaran Negara Republik Indonesia      Tahun  2008  Nomor  43),
Peraturan    pemerintah    Nomor    23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga Internasional  dan  Lembaga  asing          non Pemerintah          dalam  penanggulangan bencana  (Lembaran  Negara    Republik Indonesia   Tahun 2008 Nomor 44).
Sejalan   dengan   tujuan   konstitusi yang  telah  disebutkan  di  atas,  maka  suatu keharusan  pemerintah  untuk  melakukan perlindungan  dalam  hal  penanggulangan bencana yang dimuat  pada  suatu  lingkup manajemen  bencana  yang  efektif  dan efisien,  khususnya  dalam  penanggulangan bencana    banjir. Penanggulangan bencana banjir  memang  tidak  bisa  dilakukan  oleh sepihak    saja  yaitu  pemerintah,  akan  tetapi semua  pihak  harus  aktif  berperan termasuk masyarakat  pun  harus  berpartisipasi  dalam
penanganan masalah banjir ini.
Kota  Sorong  merupakan  salah  satu kota   di   Wilayah   Provinsi   Papua Barat yang    terletak    berbatasan  dengan  pesisir pantai. Sesuai dengan fenomena yang sering terjadi di masa sekarang   ini   yaitu   banjir terjadi    dimana-mana  yang  menyebabkan masyarakat    setempat    merasa  khawatir ketika  hujan  deras  melanda  kota  Sorong yang  menyebabkan  sejumlah  wilaya  di kepung  banjir  setinggi  pinggang  orang dewasa. Sejumlah ruas Jalan di Kota Sorong sepertijalan  Basuki  Rahmat  KM.9  dan KM.10  tak  terkecuali  Sungai  Maruni, Kampung  Bugis,  dan  belakang  Mega  yang selalu  menjadi  langganan  banjir  ketika  di guyur hujan.
Banjir  dapat  terjadi  akibat  naiknya permukaan  air  lantaran  curah  hujan  yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul atau bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat,  terhambatnya   aliran   air    di   tempat lain.
Banjir menyebabkan berbagai macam  resiko,  di  antaranya  yaitu:  rumah warga  menjadi  kotor, adanya  korban    jiwa, korban    materi,    warga  terserang  berbagai macam  penyakit  (penyakit  kulit,  diare,  dan lain-lain),  rusaknya  bangunan-bangunan, macetnya  kegiatan  ekonomi  warga,  jalan berlubang,  bahkan  hingga  trauma  yang dialami  oleh  warga  msayarakat,dan  lain- lain.
Pelaksanaan penanggulangan bencana  yang  dilakukan  oleh  BPBD  Kota Sorong  diperlukan  kesiapan  yang  mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik ( good governance ).
Atas dasar dari peristiwa-peristiwa bencana banjir  yang  terjadi  di  Daerah  Kota  Sorong, memunculkan berbagai pertanyaan mengenai    kinerja    BPBD    Kota  Sorong selaku  instansi  atau  lembaga  pemerintah
yang bergerak di sector bidang penanggulangan bencana.
Menurut kamus besar bahasa indonesia, secara etimologis kinerja diartikan    sebagai    sesuatu    yang dicapai atau  prestasi  yang  diperlihatkan.  Kinerja dalam  pengertiannya  di  artikan  sebagai prestasi  yang  diperlihatkan  dalam  kegiatan atau  pekerjaan  yang  telah  dilakukan. Sedangkan Lijan Poltak Sinambela (2014:140),  mengemukakan  bahwa  kinerja merupakan implementasi dari teori keseimbangan,  yang  mengatakan  bahwa seseorang  akan  menunjukan  prestasi  yang optimal  bila  ia  mendapatkan  manfaat ( benefit )  dan  terdapat  adanya  rangsangan ( inducement )  dalam  pekerjaannya  secara adil dan masuk akal ( reasonable )
Sementara itu Mangkunegara
(2006:9),  mengemukakan  kinerja  (prestasi kerja)   ialah   hasil   kerja secara kualitas dan kuantitas  yang  dicapai    oleh    seseorang pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya sesuai  dengan    tanggungjawab    yang diberikan kepadanya.
Menurut Keban (2003:43),
menyebutkan  bahwa  kinerja  ( performance ) dalam  organisasi  didefinisikan  sebagai tingkat  pencapaian  hasil  ( the  degree  of accomplishment )  atau  kinerja  merupakan tingkat  pencapaian  tujuan  organisasi  secara berkesinambungan.
Sedangkan  Muhammad  Mahsun (2006:25),  berpendapat  bahwa  kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dan kebijakan dalam  mewujudkan sasaran,    tujuan,  visi    dan   misi   organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.
Sedarmayanti dalam bukunya mengenai      pengembangan  kepribadian pegawai  (2004:176)  dikatakan  bahwa
kinerja:Hasil  kerja  yang  dicapai  oleh seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam suatu  organisasi  sesuai  dengan  wewenang dan  tanggungjawab  masing-masing  dalam mencapai  tujuan    organisasi    bersangkutan secara  legal  tidak    melanggar  hukum  dan sesuai moral maupun etika.
Moeheriono (2010:60), mengemukakan bahwa kinerja ( performance ) merupakan gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan suatu  program  kegiatan  atau  kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi  organisasi  yang  dituangkan  melalui perencanaan  strategis  suatu organisasi.
Simanjuntak
(2005:3)
mengemukakan  bahwa  kinerja  organisasi merupakan  akumulasi  kinerja  semua  unit- unit organisasi, yang sama dengan penjumlahan kinerja semua orang atauindividu  yang  bekerja  di  organisasi tersebut.
Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan  pembangunan  yang  berisiko timbulnya  bencana,kegiatan  pencegahan bencana,  tanggap  darurat,  dan  rehabilitasi. Tujuan dari penanggulangan bencana adalah:
a. Memberikan                    perlindungan kepada    masyarakat                      dari ancaman bencana;
b. Menyelaraskan                        peraturan perundang-undangan    yang  sudah ada;
c. Menjamin                terselenggaranya penanggulangan      bencana  secara terencana,        terpadu,  terkoordinasi, dan menyeluruh;
d. Menghargai budaya lokal;
e. Membangun      partisipasi      dan kemitraan publik  serta swasta;
f. Mendorong        semangat        gotong
royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
g. Menciptakan    perdamaian    dalam kehidupan                     bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Bencana merupakan kejadian paling mengerikan  di  muka  bumi  karena  bencana umumnya  menimbulkan  dampak  yang sangat  besar. Berikut ini  beberapa  dampak akibat terjadinya bencana alam:
1. Dampak  terhadap  lingkungan  Bencana alam    dapat    menimbulkan  kerusakan lingkungan     misalnya belerang    akibat letusan    gunung berapi   dapat   merusak tanah   dan mencemari      air      karena dapat meningkatkan     kadar     asam     air maupun      tanah.      Aliran      air      akibat banjir  di  daratan  juga  dapat  mengikis lapisan top      soil lahan      pertanian maupun  perkebunan  sehingga  lahan akan terdegradasi.
2. Dampak terhadap infrastruktur Bencana alam      dalam      skala      besar  dapat menyebabkan       rusaknya prasarana dan sarana  sehingga  menyebabkan  berbagai aktivitas  terganggu.  Selain  itu,  bencana alam  dapat  menyebabkan  kerugian berupa kehilangan harta benda yang tak sedikit jumlahnya.
3. Dampak  terhadap  kehidupan  Bencana alam  memang  tidak  dapat diduga kapan dan dimana terjadinya sehingga        tak heran                jika  menyebabkan    banyak korban    jiwa.  Beberapa  bencana  alam yang  sangat  dahsyat        bahkan        dapat memakan  jutaan     korban     jiwa,   tidak hanya  manusia            bencana            alam juga mengakibatkan     matinya     banyak hewan       yang       tidak       sempat menyelamatkan      diri      dari      bencana alam.
4. Dampak terhadap
perekonomian Bencana    alam    menimbulkan banyak kerusakan    yang    dapat  mempengaruhi sumber    daya alam    maupun    sumber daya manusia,                      akibatnya pembangunan perekonomian akan terhambat.  Selain  itu,  bencana    alam akan menyebabkan  kelangkaan sumber daya  sehingga  akan  timbul  berbagai masalah  dalam  perekonomian  suatu negara.  Bencana  alam  juga  dapat mempengaruhi harga komoditas

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini motode kualitatif  terdapat  beberapa  sumber  data. Sumber data tersebut dapat berupa manusia, peristiwa atau  aktivitas,  tempat  atau  lokasi, benda,  beragam  gambar  dan  rekaman, dokumen  atau  arsip.  Menurut  Brannen, Julia, (2005:50).
Analisa data merupakan upaya untuk mencari  dan  menata  secara  sistematis catatan  hasil  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Untuk meningkatkan pemahaman      peneliti  tentang  kasus  yang diteliti  dan  menyajikan  sebagian  temuan bagi orang   lain.   Analisis   data   adalah proses    pengurutan    data    ke    dalam  pola, kategori   dan   satuan   uraian dasar. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca.
Menurut  Bogdan  dalam  Sugiyono, (2013:244)    Teknik    analisa    data  adalah proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahan- bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD)  Dalam  Kesiapsiagaan Penanggulangan Banjir Di Kota Sorong
Kinerja
BPBD dalam menanggulangi bencana banjir Berdasarkan dengan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  (HS) selaku  kepala  pelaksana  BPBD,  beliau mengatakan bahwa:
“BPBD ini merupakan instansi teknis artinya  penanggulangan  bencana bukan  saat  terjadi  bencana  saja  kita bekerja    tetapi    sebelum    bencana BPBD  mempunyai  tanggung  jawab besar    untuk    mengajak    masyarakat bisa mengantisipasi terjadinya bencana    jadi    yang    di    lakukan sebelum  terjadinya  bencana  yaitu melakukan   sosialisasi   edukasi   ke pada masyarakat  bagaimana supaya mereka tanggap bencana mempersiapkan  masyarakat  sedini mungkin  untuk  mewaspadai  jika terjadi  bencana  alam  maupun  non alam,  kemudian  jika  terjadi  bencana maka tugas BPBD adalah menanggulangi  kejadian  bencana tersebut  dengan  cara  melakukan pendataan  tentang  kerusakan  yang terjadi,  korban  jiwa  akibat  dari bencana itu, setelah kejadian bencana  maka  yang  di  lakukan  oleh BPBD adalah
melakukan rekonstruksi  (memperbaiki        semua kerusakan),  setelah  itu  kembali  lagi dengan  sosialisasi  mengembalikan traumatik”.    (Wawancara  pada tanggal, 6 November 2020).
Upaya-upaya yang di lakukan BPBD dalam    meningkatkan    kinerja  pegawai, kembali lagi di ungkapkan Ibu (HS) selaku kepala pelaksana BPBD bahwa:
“untuk    meningkatkan    kinerja pegawai tentu ada banyak cara yang kita lakukan misalnya dengan memberikan motivasi berupa intensif
bisa  juga  berupa  promosi  terhadap pegawai  jadi  jika  dia  kerja  baik  dia bisa naik di jabatan di atasnya, selain itu  juga  insentif  yang  berupa penghargaan  di  berikan  ketika  dia bisa  melakukan  kinerja  yang  baik, dengan    penghargaan    misalnya berupa anggaran atau honor insentif, bagi  yang  rajin.  Selain  itu  bagi pegawai  yang  malas  tahu  harus  di berikan      sangsi      bisa      berupa peringatan  agar  supaya  mereka  bisa sadar tidak lagi melakukan kesalahan dan lebih di siplin lagi”. (Wawancara pada tanggal, 6 November 2020)
Upaya BPBD          Untuk Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Sorong .
Penanggulangan bencana harus dilakukan dengan baik dan serius. Maka dari itu strategi jitu dari pemerintah daerah dalam hal  ini  Badan  penanggulangan  Bencana daerah Kota Sorong sangat di harapkan.
Dalam penyelenggaraan penanggulangan      bencana,  pemerintah daerah  dapat  menetapkan  daerah    rawan bencana    menjadi  daerah  terlarang  untuk permukiman dan mencabut atau mengurangi sebagian  atau  seluruh  hak  kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
Berdasarkan    hasil    wawancara bersama  Bapak  AP  selaku  kepala  bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, beliau mengungkapkan bahwa:
“Dalam  Penanggulangan  bencana Banjir  kami  mengadakan  sosialisasi ke  pada  masyarakat  sebelum  terjadi bencana banjir masyarakat di himbau untuk siap siaga dalam menyelamatkan  diri  dan  surat-surat penting apa bila hujan deras yang di duga  dapat  mengakibatkan  banjir, kemudian menghimbau semua
masyarakat    untuk    membuang sampah  pada  tempatnya  dan  untuk pemerintah mempertimbangkan
kembali galian-galian C yang merupakan    salah    satu    penyebab banjir untuk di berhentikan, melakukan  penghijauan  di  lokasi- lokasi yang kosong dan memperbaiki saluran-saluran  pembuangan  air”. (Wawancara pada tanggal, 8 Oktober 2020).

## KESIMPULAN
Banjir  di  kota  Sorong  di  sebabkan oleh  adanya  galian  C  dan  sampah-  sampah plastik  yang        menimbun  saluran pembuangan  air  yang  menyebabkab    air meluap    ke    jalan  raya  bahkan  merendam rumah masyarakat yang rendah.
Upaya BPBD dalam menanggulangi banjir  yaitu  mengajak  masyarakat  untuk tidak    membuang    sampah sembarangan dan  membersihkan  atau  memperbaiki saluran      pembuangan  air.  Di  harapkan pemerintah  kota  Sorong  dapat  menimbang kembali  untuk  membatasi  galian  C  yang merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya banjir di Kota Sorong.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Said  Zainal.  2006. Dinamika
Reformasi dan revitalisasi
Administrasi    Publik  Indonesia . Suara Bebas: Jakarta.
Ayan  E.  Jordan.  2002. Bengkel  kreatifitas .
Kaifa: Bandung.
Creech,  Bill. 1996.  Lima  Pilar  Manajemen
Mutu Terpadu (TQM): Cara Membuat Total Quality Management Bekerja Bagi Anda . Binarupa
Aksara: Jakarta. Gibson, Ivancevich Donnelly. 1997. Organisasi: Prilaku Struktur Proses . Binarupa Aksara:Jakarta.
Keban, Jeremias T. 2003 . Indikator Kinerja
Pemerintah  Daerah:  Pendekatan Manajemen Dan Kebijakan . FISIPOL UGM:Yogyakarta. Kumorotomo, Wahyudi. 1996. Meningkatkan Kinerja BUMN:
Antispasi Terhadap Kompetensi Dan
Kebijakan Deregulasi .  JKAP      No.
1:Yogyakarta.
Mahmudi.    2013. Manajemen  Kinerja Sektor  Publik .  UPP  STIM  YKPN: Yogyakarta.
Mahsun,  Muhammad.  2006. Pengukuran
Kinerja  Sektor  Publik .  FE  UGM:
Yogyakarta.
Mangkunegara,    A.A.    Anwar  Prabu  2006.
Evaluasi  Kinerja  Sumber  Daya
Manusia.  PT .  Refika  Aditama:
Bandung.
Mangkunegara, Prabu Anwar. 2001. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Perusahaan .  Remaja    Rosdakarya:
Bandung.
Moeheriono.  2010. Pengukuran  Kinerja
Berbasis Kompetensi. Ghalia Indonesia: Bogor. Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi
Administrasi  Publik:  Teori  Dan
Praktek . Grasindo: Jakarta.
Nurjanah,  dkk.  2013.  Manajemen Bencana.
Alfabeta: Bandung.
Pasolong, Harbani. 2017. Teori Administrasi Publik. Alfabeta: Bandung