Kurniasanti 1 , Joko Setiyono 2 kurniasantihameed1881@gmail.com , Universitas Diponegoro, Indonesia 1 jokosetiyono61@gmail.com, Universitas Diponegoro, Indonesia 2

## Abstract
Background :
Food  and  drug  arrangement  is  scattered  in  several  statutory  regulations.  As  the  community  grows  both nationally  and  internationally,  the  problems  relating  to  the  production,  circulation  and  use  of  medicinal  and food commodities continue to evolve. The country is obliged to safeguard and protect the people of Indonesia, one of which is guaranteed availability of medicines and food that is safe, quality and has benefits.

## Research Method:
This research is a normative, prescriptive study. The research approach includes a regulatory approach of Act No. 36 year 2009 on health and conceptual.

## Findings:
The results of the analysis of the philosophical, sociological and juridical aspects show that to tackle the illegal food and drug distribution needed by BPOM.

## Conclusion:
Based  on  this,  it  is  important  to  do  the  renewal  of  supervision  and  law  enforcement  arrangements  on  the distribution of drug and illegal food by BPOM through the revision or establishment of statutory regulations.
Keywords : Urgency; Supervision; BPOM; Illegal Abstrak
Latar Belakang:
Pengaturan  obat  dan  makanan  tersebar  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan.  Seiring  pertumbuhan masyarakat baik nasional maupun internasional, permasalahan yang berkaitan dengan produksi, peredaran dan penggunaan  komoditi  obat  dan  makanan  terus  berkembang.  Negara  wajib  menjaga  dan  melindungi  rakyat Indonesia  salah  satunya  dengan  jaminan  ketersediaan  obat  dan  makanan  yang  aman,  bermutu  dan  memiliki kemanfaatan.

## Metode Penelitian:
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif,  bersifat  preskriptif.  Pendekatan  penelitian  meliputi  pendekatan peraturan  perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  dan konseptual.

## Hasil Penelitian:
Hasil  analisis  dari  aspek  filosofi,  sosiologis  dan  yuridis  menunjukkan  bahwa  untuk  menanggulangi  tindak peredaran obat dan makanan ilegal dibutuhkan pengaturan pengawasan dan penegakan hukum oleh BPOM.

## Kesimpulan:
Berdasarkan  hal  ini,  penting  untuk  dilakukan  pembaharuan  pengaturan  pengawasan  dan  penegakan  hukum terhadap  tindak  peredaran  obat  dan  makanan  illegal  oleh  BPOM  melalui  revisi  atau  pembentukan  peraturan perundang-undangan.
Kata kunci: Urgensi; Pengawasan; BPOM; Ilegal
DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.884 Received :  Mei 2020 Accepted :  Juli 2020 Published :  September 2020 Copyright Notice :
Authors  retain  copyright  and  grant  the journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of
Urgensi Pengaturan Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat dan Makanan Ilegal
Agustus 2020, Vol. 12 No. 2
Kurniasanti , Joko Setiyono
the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Pengaturan  obat  dan  makanan  tersebar  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan.  Obat  sebagai salah  satu  dari  sediaan farmasi, selain  bahan  baku  obat,  kosmetika dan  obat  tradisional  diatur  secara  umum  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  (selanjutnya  disebut  UU  Kesehatan).  Komoditi  makanan  atau  pangan secara  khusus  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan. Narkotika dan Psikotropika juga masing-masing diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun  1997 tentang Psikotropika. Peraturan  Presiden  Nomor  80  tahun  2017  tentang  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM)  yang  (selanjutnya  disebut  Perpres  BPOM),  ruang  lingkup  obat  dan  makanan mencakup  lebih  luas  yaitu  obat,  bahan  obat,  narkotika,  psikotropika,  obat  tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, obat prekursor dan makanan.
Seiring  pertumbuhan  masyarakat  baik  nasional  maupun  internasional  tidak  hanya penyalagunaan  obat,  peredaran  jamu  atau  obat  tradisional  dan  kosmetik  ilegal  memberi kontribusi  ancaman  terhadap  keselamatan  masyarakat.  Sebagai  negara  hukum,  Indonesia menjadikan  hukum  untuk  mengatur  dan  menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat. Penerapan  hukum  dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah  yaitu  BPOM    yang  bertugas melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan ilegal dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.
Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, negara  wajib  menjaga  dan  melindungi  rakyat  Indonesia  salah  satunya  dengan  jaminan ketersediaan  obat  dan  makanan  yang  aman,  bermutu  dan  memiliki  kemanfaatan.  Terhadap pelaksanaan  perlindungan  tersebut,  pemerintah  menerapkan  pengawasan  secara  terus menerus dengan memberikan kewenangan terhadap lembaga pemerintah yaitu BPOM.
Menurut  Jeremy  Bentham 1 ,  tujuan  hukum  adalah  memberikan  kemanfaatan  atau kebahagiaan  bagi  sebagian  besar  orang,  artinya  dibentuknya  hukum  adalah  untuk  menuju kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih besar. Seperti halnya pengaturan narkotika  yang
1 Laurensius Arliman S, ‘Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dari Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme’, Jurnal Yuridis , 2016 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>.
telah  memiliki  payung  hukum  sendiri  dan  memberikan  aturan  main  yang  jelas  dalam  hal pemasukan,  hak  kepemilikan,  pendistribusian  dan  kewenangan  pengawasan,  pembinaan, maka  sudah  layak  halnya  dengan  obat  keras  lainnya  yang  rawan  disalagunakan  oleh masyarakat  Indonesia,  begitu  pula  kosmetika  ilegal  yang  memiliki  pasar  yang  menjanjikan dan obat tradisional yang membudaya secara turun temurun  di masyarakat baik  masyarakat pedesaan maupun perkotaan serta  suplemen  kesehatan  ilegal  dan  mengandung  bahan  kimia obat.
Tingginya penyalagunaan obat seperti pada kasus di Jawa Tengah dari data yang yang diperoleh dari BPOM Jawa Tengah dalam hal permohonan ahli untuk perkara dari kepolisian di  Jawa  Tengah  yang  diterima  pada  tahun  2017  adalah  74  kasus  dan  98  kasus  pada  tahun 2018. Data ini belum mencakup kasus yang ditangani Polri dengan ahli dari Dinas Kesehatan setempat.
Sebagai contoh di bidang peredaran obat keras ilegal, maraknya penyalagunaan obat keras  ini  tidak  terlepas dari  permasalahan  hukum,  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  masyarakat sendiri.  Kemudahan  akses  dalam  memperoleh  obat  keras  menjadi  salah  satu  pemicunya. Berbagai  kebijakan  yang  diterbitkan  BPOM  terkait  teknis  pengelolaan  obat  dan  komoditi lainnya  berupa  Peraturan  Kepala  BPOM  RI  sudah  sangat  banyak  mengikuti  perkembangan permasalahan  di  masyarakat  yang  begitu  cepat.  Namun,  peraturan  yang  berdiri  sendiri- sendiri,  tidak  ada  keterpaduan  dengan  regulasi  lain  dan  kepentingan  kebutuhan  masyarakat hanya akan menyebabkan permasalahan lain yang muncul.
Belum  efektifnya  pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap  peredaran  obat  dan makanan disebabkan budaya hukum masyarakat yang buruk menjadi salah satu faktor masih tingginya peredaran obat, kosmetik, obat tradisional secara online selain lemahnya substansi dan  struktur  hukum 2 .  Saat  ini  penjualan  obat,  kosmetik,  obat  tradisional  dan  suplemen kesehatan  melalui  media  online  seakan  menjamur  dan  sulit  diberantas,  bahkan  khusus komoditi  obat  sangat  rentan  dapat  disalagunakan  peruntukannya  oleh  masyarakat,  seperti yang disampaikan Kepala BPOM RI, Penny Lukito, pada periode bulan Januari sampai Juni 2020, BPOM  mengajukan  penghapusan  23.828  link  penjualan obat, narkotika, psikotropika golongan benzodiazepine dari  total 40.496 link penjualan komoditi obat dan makanan yang
2 Muhammad Rusydi Ridha , ‘Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia’, 2017.
Urgensi Peraturan Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Kurniasanti , Joko Setiyono
tidak memenuhi ketentuan kepada  Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). 3
Tanpa  disadari  penyalagunaan  obat  akan  membahayakan  kesehatan  bahkan menimbulkan  korban,  bahkan  yang  perolehannya  melalui  pembelian  online.  Menyikapi  hal ini,    Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Kepala  BPOM  RI  No.  8  Tahun  2020  tentang Pengawasan  Obat  dan  Makanan  yang  Diedarkan  Secara  Daring  dan  telah  membuat kesepakatan kerjasama dengan beberapa perusahaan e-commerce sebagai bentuk pengawasan terhadap produk ilegal. Dalam hal ini tentu tidak cukup dengan regulasi yang bersifat parsial dan pemberian sanksi berupa sanksi administratif, namun diperlukan penguatan regulasi yaitu kebijakan  hukum  pidana  yang  komprehensif  dan  sistematis  serta  upaya  preventif  yang berkelanjutan diberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang aman sehingga upaya pemberantasan produk sediaan farmasi  ilegal  dapat  diberantas  secara  efektif.  Bagi  para  pelaku  kejahatan  utamanya actor intelectual harus dapat ditindak dengan tegas, sehingga memberi efek jera.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  sesuai  judul  tulisan  ini  maka  rumusan permasalahan  adalah  bagaimana  urgensi  pengawasan  dan  penegakan  hukum  oleh  BPOM terhadap tindak peredaran obat dan makanan ilegal. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman  dan  sumbangan  pemikiran  bahwa  BPOM  sebagai  lembaga  pemerintah  yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakkan hukum di bidang obat  dan  makanan  seharusnya  memiliki  dasar hukum  yang  kokoh  untuk menjalankan  tugas dan fungsinya.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  sehingga  data  yang diteliti berupa data sekunder yaitu peraturan-peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan  fungsi  pengawasan  BPOM.  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  undang-undang  dan  konseptual.  Teknik  pengumpulan  data  sekunder diperoleh  melalui  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  bahan  hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah dan bahan hukum tersier seperti artikel di internet.
3 Sarah Ervina Dara Siyahailatua, Marak Obat Terlarang, BPOM Minta Hapus 23 Ribu Link Obat Online , 14 Juli 2020 dapat dilihat di laman https://gaya.tempo.co/read/1365212/marak-obat-terlarang-bpom-minta-hapus- 23-ribu-link-obat-online/full&view=ok , diakses tanggal 16 Juli 2020.

## 3. PEMBAHASAN
Menurut  Perpres  BPOM,  obat  dan  makanan  meliputi  obat,  bahan  baku  obat, narkotika, psikotropika, prekursor,  obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan.  Sedangkan  dalam  UU  Kesehatan,  pengertian  obat  masuk  dalam  sediaan farmasi, dengan definisi sediaan farmasi meliputi obat, bahan baku obat, obat tradisional dan  kosmetik.  Narkotika  dan  psikotropika,  dan  makanan  diatur  dalam  undang-undang khusus,  sedangkan  obat  prekursor  dan  suplemen  kesehatan  diatur  dalam  peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BPOM RI.
Menyikapi  pola  penyalagunaan  dan  peredaran  obat  dan  makanan  ilegal  yang terlebih  mengandung  bahan  berbahaya,  sudah  seharusnya  pemerintah  berkomitmen memberantas  komoditi  tersebut  dengan  tegas  dan  bijaksana  berdasar  asas  kepastian, keadilan  dan  kemanfaatan.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  penyalagunaan  maupun pelanggaran  di  bidang  obat  dan  makanan  salah  satunya  adalah  kemudahan  akses  dalam memperoleh  produk  tersebut,  lemahnya  pengawasan  dan  pemahaman  masyarakat  yang rendah akan produk obat dan makanan yang aman.
L.  Green  sebagaimana  dikutip  oleh  Ridwan  M  Thaha,  memandang  kemudahan akses  sebagai faktor  yang  cukup  berpengaruh. Dalam  teorinya  menjelaskan  faktor yang berkontribusi  terhadap  terbentuknya  perubahan  sebuah  perilaku  adalah  akses atau enabling ,  yang  memberikan  kemungkinan  sebuah  perilaku  dapat  terbentuk  dan berlangsung  secara  terus  menerus  melalui  tersedianya  sarana  dan  kemudahan  untuk mencapainya. 4
Peredaran  obat  dan  makanan  ilegal  yang  masif,  harus  dibendung  dari  tingkat  hulu sampai  dengan  hilir.  Pola  dan  budaya  masyarakat  Indonesia  belum  sepenuhnya  mampu menghindarkan  secara mandiri  terhadap produk-produk  tersebut.  Kewajiban  pemerintah atau  negara  merupakan  salah  satu  solusi  terhadap  kondisi  masyarakat  tersebut,  dengan menutup atau menghambat peredaran obat dan makananan ilegal melalui pengaturan dan penegakan  hukum  yang  tegas  sehingga  terwujud  cita-cita  dan  tujuan  bangsa  Indonesia yang  sejahtera.  Dengan  demikian  kajian  urgensi  pengaturan  pengawasan    dan  penegakan hukum tindak peredaran obat dan makanan ilegal dapat dilihat dari unsur filosofis, sosiologis dan yuridisnya .
4 Ridwan M Thaha, Nurhikmah Baharuddin, and Muhammad Syafar, ‘Abuse of Hard Drugs by Construction Workers in Parangloe Indah Warehousing, Makassar City’, Jurnal MKMI , 12.2 (2016), 118–26 <https://media.neliti.com/media/publications/212678-penyalahgunaan-obat-keras-oleh-buruh-ban.pdf>.
Urgensi Peraturan Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Kurniasanti , Joko Setiyono

## a. Filosofis
Kesehatan  merupakan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan  sesuai dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  dan  sekaligus  hak  asasi  manusia  sebagaimana  dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Sebagai perwujudan cita-cita bangsa yang dituangkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Dengan  demikian,  pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi  dan mensejahterakan  setiap  warga  masyarakat.  Perkembangan  teknologi  berdampak  pada perubahan yang cepat dan signifikan pada industri obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan  dan  makanan.  Kemajuan  teknologi,  informasi,  transportasi  menyebabkan menipisnya entry  barrier di  dunia  perdagangan.  Dampak  yang  ditimbulkan  tidak  hanya dampak  positif  akan  kemajuan  perdagangan  dan  pertukaran  arus  barang  dan  informasi, namun memiliki  dampak negatif  yang  dilakukan atau  dimanfaatkan  oleh pelaku  yang  tidak bertanggung  jawab  untuk  meneguk  banyak  keuntungan.  Komoditi  obat  dan  makanan diketahui  merupakan  komoditi  yang  vital,  menyangkut  hajat  hidup  masyarakat  karena merupakan kebutuhan sehari-hari, sehingga diperlukan jaminan keamanan dan kemanfaatan terhadap produk yang beredar di masyarakat.
Berdasarkan  alasan  tersebut,  Pemerintah  melakukan  banyak  perubahan  dengan restrukturisasi  internal  BPOM  berdasarkan  Perpres  BPOM. 5 Dalam  melakukan  tugas  dan kewenangan  tersebut,  tanpa  disebutnya  secara  eksplisit,  BPOM  mengawal  beberapa perundang-undangan seperti yang disebut di awal pembahasan.
Ruang  lingkup  pengawasan  BPOM  dinyatakan  dalam  Pasal  1  ayat  2  Peraturan Presiden  No.  80  tahun  2017  meliputi  komoditi  obat,  bahan  baku  obat,  kosmetik,  obat tradisional,  suplemen  kesehatan,  makanan,  dan  produk  tembakau.  Dalam  melakukan pengawasan, BPOM melakukan serangkaian pengawasan yang meliputi:
1. Pengawasan pre  market merupakan  pengawasan  sebelum  produk  obat  dan  makanan beredar di pasaran. pengawasan ini juga diiringi dengan aneka kebijakan yang diantaranya kebijakan dalam pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia.
2. Pengawasan post  market merupakan  pengawasan  produk  yang  beredar  di  pasar  atau market. Distribusi produk sediaan farmasi dan makanan yang merupakan kebutuhan vital masyarakat, akan terus berkembang dan bersaing baik sehat ataupun tidak.
5 B adan POM, di laman https//pom.go.id. diakses 2 Mei 2020
Dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  dalam  upaya  perlindungan  masyarakat tersebut,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  eksistensi  penegakan  hukum  karena  beberapa  faktor diantaranya  masih  lemahnya  materi  perundangan,  lemahnya  fungsi  aparat  penegak  hukum, dan  masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat. 6 Selain  pentingnya  perlindungan  masyarakat terhadap  peredaran  obat  dan  makanan  ilegal,  perlindungan  hukum  terhadap  petugas pengawas  maupun  penegak  hukum  juga  dibutuhkan  untuk  memperkuat  tugas  dan  fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang peredaran obat dan makanan ilegal.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  72  Tahun  1998  tentang  Pengamanan  Sediaan Farmasi  dan  Alat  Kesehatan.  Pasal  65  PP  No.  72  Tahun  1998  dinyatakan  bahwa  tenaga pengawas  diangkat  oleh  menteri.  Hal  ini  merupakan  ketidaksinkronan  dasar  aturan  yang digunakan.
b. Sosiologis
Pertumbuhan  ekonomi  berubah  mengikuti  pola  masyarakat  yang  cenderung  instan, menjadi  tantangan  untuk  BPOM  di  era  teknologi  dan  informasi  yang  berkembang  cepat dalam  menjaga  dan  melindungi  masyarakat  dari  peredaran  obat  dan  makanan  ilegal  yang tidak terjamin mutu, khasiat dan kemanfaatannya. Sebagaimana diketahui, untuk produk obat harus  digunakan  secara  ketat  dan  dalam  pengawasan  dokter  atau  apoteker,  karena penggunaannya  memerlukan  tata  cara  dan  persyaratan  tertentu.  Maraknya  penjualan  obat secara  online,  memiliki  potensi  resiko  penyalahgunaan  obat,  karena  penggunaan  obat  tidak dapat digunakan secara sembarangan. 7
Fungsi  strategis  nasional  dalam  upaya  perlindungan  dan  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat Indonesia yaitu mendukung daya saing Nasional, dan menjadi salah satu agenda reformasi  pembangunan  nasional  bidang  kesehatan.  Pengawasan  Obat  dan  Makanan berdampak terhadap 4 (empat) aspek strategis Nasional, yaitu: 8
1. Aspek  Kesehatan. Pengawasan  Obat  dan  Makanan  dalam  rangka  mengawal  kualitas hidup manusia Indonesia melalui jaminan keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan;
2. Aspek  Sosial/Kemanusiaan . Pengawasan Obat dan Makanan ditujukan untuk mengawal bonus demografi,  meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah bidang kesehatan;
6 John Kenedi, ‘Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara’, El-Afkar , 5.2 (2016), 51– 52.
7 Nita Ariyulinda, ‘Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online’, Jurnal Legislasi Indonesia , 15.1 (2018), 37–48.
8 Badan Pengawas Obat dan Makanan, ‘Laporan Tahunan BPOM RI 2018’, hlm 232.
Urgensi Peraturan Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat dan Makanan Ilegal
Kurniasanti , Joko Setiyono
3. Aspek  Ekonomi .  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  untuk  mendorong  daya  saing  produk, mencegah hilangnya pemasukan negara dari pajak, distorsi pasar akibat peredaran produk ilegal dan penyelundupan Obat dan Makanan;
4. Aspek  Keamanan/Ketertiban  Masyarakat .  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  untuk mencegah penyalahgunaan obat keras dan bioterorism.
Dalam  upaya  pengawasan  dan  penegakan  hukum,  dilaporkan  pada  tahun  2018 sampai   2019,  kurang  lebih  ada  4.063  situs  yang  menjual  obat  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan.  Dari  hasil  pengawasan  tersebut  dilakukan  penutupan  situs  online  penjualan  obat dan  makanan  secara  ilegal  melalui  kerjasama  dengan  Kementerian  Komunikasi  dan Informasi.  Jumlah  tersebut  belum  termasuk  situs  penjualan  produk  selain  obat  yaitu  obat tradisional,  kosmetik  dan  suplemen  kesehatan.  Sebanyak  3.580  ditemukan  di marketplace atau media penjualan online. 9
Sepanjang  tahun  2018,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  BPOM  telah menindaklanjuti  pelanggaran  di  bidang  obat  dan  makanan  sebanyak  302  perkara.    Jumlah temuan  perkara  tindak  pidana  terbesar  yaitu  temuan  Kosmetik  mencapai  36,09%,  dengan kategori  jenis  pelanggaran  kosmetik  tanpa  ijin  edar  sebesar  107  perkara,  lalu  komoditi terbesar kedua yaitu Pangan dengan persentase mencapai 26,16% dengan jenis pelanggaran terbesar yaitu temuan pangan tanpa ijin edar sebanyak 47 perkara. 10
Sebagai  lembaga  yang  bertugas  membina  dan  mengawasi  peredaran  obat  dan makanan, BPOM mengedepankan berbagai upaya preventif untuk mencegah peredaran obat dan  makanan  yang  tidak  memenuhi  ketentuan. 11 Sosialisasi  melalui  berbagai  media  seperti media  sosial  dan  elektronik,  memberikan  kemudahan  dalam  pelayanan  pendaftaran  produk dengan  selalu  melakukan  perbaikan  sistem  registrasi/  pendaftaran  produk  dengan pendampingan terhadap pelaku usaha yang beritikad baik, dan membuka layanan pengaduan konsumen. 12
Namun, upaya preventif yang digalakkan BPOM tersebut dalam kasus tertentu, tidak diindahkan  dan  dijadikan  celah  oleh  pihak  tertentu  untuk  dapat  leluasa  melakukan  tindak peredaran  obat  dan  makanan  ilegal  dengan  memanfaatkan  animo  masyarakat  yang  masih
9 Liputan  6,  ‘BPOM:  4.063  Situs  Jual  Obat  Tak  Sesuai  Aturan’, 18  Oktober  2019 <https://www.liputan6.com/news/read/4088906/bpom-4063-situs-jual-obat-tak-sesuai-aturan>.  Diakses  1  Mei 2020
10 Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan,  ‘Laporan  Tahunan  Badan  POM    2018,  hlm.  212 <https://doi.org/10.1111/jocn.13227>.
11 Andi  Suriangka,  ‘Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Penyaluran  Obat  Keras  Daftar  G Oleh  Badan  Pom  Di Makassar’, Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum ,  4.2  (2017),  24 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4044>.
12 Ibid,
menyukai  dengan  budaya  instan  seperti  ingin  cepat  mendapatkan  kulit  putih,  cantik,  cepat sembuh dan lain sebagainya.
Perkembangan teknologi dan informasi berimplikasi pada model perdagangan melalui media  internet  atau  online.  Kemudahan  akses  ini  secara  tidak  sadar,  masyarakat  menjadi korban  dari  peredaran  obat  dan  makanan  ilegal,  maka  diperlukan  upaya  perlindungan konsumen.  Oleh  sebab  itu,  Pengaturan  hukum  terhadap  peredaran  obat  dan  makanan  ilegal secara online oleh BPOM ini penting dilakukan. 13

## c. Yuridis
Oleh  karena  luasnya  lingkup  UU  yang  menjadi  kewenangan  BPOM,  dalam pembahasan ini dibatasi pada pembahasan UU Kesehatan. Berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran sediaan farmasi ada ketidaksinkronan pengaturannya, yaitu:
a. Upaya  pemerintah  dalam  melindungi  masyarakat  dari  sektor  kesehatan  dilakukan  oleh berbagai  lembaga  kementrian  maupun  non  kementrian.    Sehubungan  dengan  fungsi penyidikan, setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan dasar rujukan PPNS BPOM untuk melakukan fungsi pengawasan dan penyidikan di bidang sediaan farmasi.
b. Pasal  107  UU  Kesehatan  yang  menyatakan  dasar  dibentuknya  Peraturan  tentang Pengamanan  Sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan  belum  ada,  sehingga  masih  merujuk pada  PP  Nomor  72  Tahun  1998  yang  tidak  relevan  karena  merujuk  kepada  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kesehatan yang sudah tidak berlaku, dan sebagai petugas pengawas diangkat oleh Menteri bukan Kepala BPOM RI yang telah independen.
c. Pada  tataran  implementasi  dalam  menjalankan  fungsi  penyidikan  terhadap  sediaan farmasi, kewenangan PPNS BPOM sangat terbatas. BAB XIX tentang penyidikan, PPNS BPOM  tidak  diberikan  kewenangan  untuk  upaya  paksa  penggeledahan  yang  sangat penting  untuk  menemukan  barang  bukti  yang  tersembunyi.  Berbeda  halnya  dengan kewenangan  PPNS  yaitu  Pasal  132  UU  Nomor  18  tahun  2012  Tentang  Pangan  yang secara ringkas dinyatakan  bahwa PPNS dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti.
d. Suplemen  kesehatan  sebagai  komoditi  yang  menjadi  ruang  lingkup  pengawasan  BPOM sesuai  Perpres  BPOM,  pengawasannya  diatur  di  dalam  Peraturan  Kepala  BPOM  RI Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Pengawasan  Suplemen  Kesehatan.  Peraturan  Kepala BPOM ini tidak memiliki hierarki dengan peraturan di atasnya. Dalam UU Kesehatan dan
13 Wawan Fransisco, ‘Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online Di Indonesia’, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum , 3.2 (2019), 197 <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1576>.
Urgensi Peraturan Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat dan Makanan Ilegal
Kurniasanti , Joko Setiyono
UU  Pangan  tidak  menyatakan  adanya  komoditi  suplemen  kesehatan.  Oleh  karenanya, diperlukan  dasar  pengaturan  yang  lebih  lengkap  dan  sistematis  dalam  bentuk pembaharuan  pengaturan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  obat  dan makanan.

## 4. KESIMPULAN
Pengaturan Pengawasan dan Penegakan Hukum Tindak Peredaran Obat dan makanan ilegal penting untuk dilakukan dengan pertimbangan:
1. Berdasarkan  Pasal  28  H  ayat  1  UUD  NRI  1945,  setiap  orang  berhak  mendapatkan kehidupan  yang  sehat  dan  sejahtera.  Melalui  BPOM,  pemerintah  melakukan kewajibannya  untuk  memenuhi  hak  tersebut  dengan  pengaturan  pengawasan  dan penegakan hukum terhadap tindak peredaran obat dan makanan ilegal yang tidak terjamin mutu dan keamanannya.
2. Upaya  preventif  yang  dilakukan  BPOM  terhadap  tindak  peredaran  obat  dan  makanan ilegal, masih menunjukkan tingginya peredaran obat  dan makanan ilegal. Penting untuk melibatkan peran hukum yang jelas, tegas dan komprehensif.
3. Belum  ada  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ada  sehingga memperlemah  fungsi  pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  peredaran  obat  dan makanan.

## 5. REFERENSI

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 Tentang BPOM
Peraturan Kepala BPOM Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring

## Jurnal
Ariyulinda, Nita, “Urgensi Pembentukan Regulasi Penjualan Obat Melalui Media Online”,
Jurnal Legislasi Indonesia , 15.1 (2018), 37–48
Fransisco, Wawan, “Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online Di Indonesia”, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum , 3.2 (2019), 197 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1576
Kenedi, John, “Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara”, El Afkar , 5.2 (2016), 51–52
Muhammad Rusydi Ridha, S. Farm., Apt., ‘Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia’, 2017
Suriangka, Andi, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G Oleh Badan Pom Di Makassar”, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 4.2 (2017), 24 https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4044
Thaha, Ridwan M, Nurhikmah Baharuddin, and Muhammad Syafar, “Abuse of Hard Drugs by Construction Workers in Parangloe Indah Warehousing, Makassar City”, Jurnal MKMI , 12.2 (2016), 118–26 https://media.neliti.com/media/publications/212678- penyalahgunaan-obat-keras-oleh-buruh-ban.pdf

## Artikel, Laporan, web
Badan Pengawas Obat dan Makanan, ‘Laporan Tahunan Badan POM 2017’, Bpom , 2018, 212 <https://doi.org/10.1111/jocn.13227>
———, ‘Laporan Tahunan BPOM RI 2018’, 2019, 232 <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1576>
Liputan 6, ‘BPOM: 4.063 Situs Jual Obat Tak Sesuai Aturan’, 18 Oktober 2019 <https://www.liputan6.com/news/read/4088906/bpom-4063-situs-jual-obat-tak-sesuai- aturan>
Muhammad Rusydi Ridha, S. Farm., Apt., ‘Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia’, 2017
MKMI , 12.2 (2016), 118–26 <https://media.neliti.com/media/publications/212678- penyalahgunaan-obat-keras-oleh-buruh-ban.pdf>