## Akademika : Jurnal Pendidikan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293

## KAPITALISME PENDIDIKAN ISLAM
(Antara Kompetisi dan Keadilan)
Moh. Zaiful Rosyid Institut Agama Islam Negeri Madura zaifulrosyid@gmail.com

## Abstrak:
The problems of Islamic education developing in schools today are so many, one of them is the Islamic education capitalism, education that is the right of every individual is limited by financial ability. the expensive  cost  of  private  education  that  incidentally  is  an  Islamic educational  institution  that  usually  has  the  word  Islam  behind  the name of the school such as Islamic elementary school, Islamic junior high school and the like that. it makes education has gone out of its true  purpose.  The  Islamic  education  paradigm  does  not  distinguish social  stratification  in  the  community,  because  learning  is  the  right of  every  individual,  everybody  has  the  right  to  get  education  in school.  It  is  time  for  us  to  implement  the  paradigm  of  "social justice",  by  using  the  "human  empowerment  approach".  This approach  places  humans  as  humans.  Humans  are  not  adapted  with goods.  Humans  are  independent-autonomous  creatures,  have potentials  that  can  be  developed  and  realized.  So  this  equitable education  will  be  done  when  we  all  seriously  transform  education with the concept of "humanize human beings". Keywords: Islamic education, human, school
Problematika pendidikan Islam yang berkembang di sekolah saat ini sangat  banyak,  salah  satunya  adalah  kapitalisme  pendidikan  Islam, pendidikan  yang  merupakan  hak  dari  setiap  individu  dibatasi  oleh kemampuan secara finansial. Mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta  yang  notebene  lembaga  pendidikan  Islam  yang  biasanya

## Akademika : Jurnal Pendidikan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293
memberikan  imbuhan  kata  Islam  dibelakang  nama  sekolahnya seperti  SD  Islam  ataupun  SMP  Islam  dan  semacamnya,  hal  itu membuat  pendidikan  sudah  keluar  dari  tujuan  yang  sebenarnya. Paradigma  pendidikan  Islam  tidak  membedakan  stratifikasi  sosial dimasyarakat,  karena  belajar  merupakan  hak  setiap  individu, sehingga  siapapun  berhak  mendapatkan  pendidikan  di  sekolah. Sudah  saatnya  kita  menggunakan  paradigma  “kedilan  sosial”, dengan  menggunakan  pendekatan “pemberdayaan  manusia” .
Pendekatan  ini  menempatkan  manusia  sebagai  manusia.  Manusia tidak  disejajarkan  dengan  barang.  Manusia  merupakan  makhluk otonom  yang  merdeka,  mempunyai  potensi-potensi  yang  dapat dikembangkan  dan  direalisasikan.  Sehingga  pendidikan  yang berkeadilan  ini  akan  terlaksana  bilamana  kita  semua  serius mentransformasikan  pendidikan  dengan  konsep  “memanusiakan manusia”.
Kata Kunci: Pendidikan Islam, manusia, sekolah

## Pendahuluan
Sesuai  dengan  sifatnya  yang  tidak  pernah  berakhir  dari  sisi  proses ( never  ending  process ),  pendidikan  itu  mempunyai  banyak  faset  untuk ditelaah.  Pendidikan  memang  muncul  dalam  berbagai  bentuk  dan  paham. Menurut  Paulo  Freire pendidikan  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mengembalikan  fungsi  manusia  menjadi  manusia  agar  terhindar  dari berbagai  bentuk  penindasan,  kebodohan  sampai  kepada  ketertinggalan. 1
Pada  dasarnya  pendidikan  memang  diselenggarakan  dalam  rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup.
Selain  itu  pendidikan  banyak  dipahami  sebagai  wahana  untuk menyalurkan  ilmu  pengetahuan,  alat  pembentukan  watak,  alat  mengasah
1 Firdaus  M.  Yunus, Pendidikan  Berbasis  Realitas  Sosial (Yogyakarta:
Logung Pustaka, 2005), hlm. 1.

## Akademika : Jurnal Pendidikan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293
otak,  serta  media  untuk  meningkatkan  ketrampilan  kerja. 2 Sementara  bagi paham  lain,  pendidikan  lebih  diyakini  sebagai  suatu  media  untuk menanamkan nilai-nilai moral dan ajaran keagamaan, alat meningkatkan taraf ekonomi,  alat  mengurangi  kemiskinan,  alat  mengangkat  status  sosial,  dan juga wahana untuk menciptakan keadilan sosial.
Melihat begitu pentingnya makna dari pendidikan bagi umat manusia, maka  banyak  peradaban  manusia  yang  “mewajibkan”  masyarakatnya  untuk tetap  menjaga  keberlangsungan  pendidikan.  Sebagaimana  peradaban  kita sebagai  umat  Islam,  yang  selalu  menanamkan  kewajiban  dalam  menuntut ilmu,  seperti “tuntutlah ilmu  walau  sampai  ke  negeri  cina” atau “tuntutlah ilmu  dari  buaian  ibu  sampai  liang  lahat” ,  sebagaimana  sebuah  hadist  yang berbunyi:
ةملسمو ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط
“Menuntut  ilmu  merupakan  kewajiban  bagi  seorang  muslim,  baik  laki-laki ataupun perempuan”.
Begitupula  dengan  peradaban  negara  kita  tercinta,  Indonesia.  Setiap tanggal  2  Mei  di  Seantero  Nusantara,  kita  merayakan  Hari  Pendidikan Nasional,  semua  ini  tidak  lain  adalah  untuk  mempertahankan  dan  menjaga keberlangsungan  pendidikan  di  Indonesia,  dan  juga  seakan-akan  negara  kita ingin  menegaskan  bahwa  pendidikan  benar-benar  modal  buat  membangun dan mengembangkan negeri ini.
Apalagi  dewasa  ini,  kita  tengah  memasuki  suatu  zaman  baru  yang ditandai dengan menguatnya paham pasar bebas, yang dikenal sebagai zaman globalisasi,  maka  tradisi  umat  manusia  untuk  mempertahankan  eksistensi mereka  melalui  pendidikan  mendapat  tantangan,  karena  pendidikan  sedang terancam  dengan  adanya  sebagian  manusia  yang  menyatakan  bahwa  dunia pendidikan  dapat  digunakan  untuk  mengakumulasi  kapital  dan  mendapat keuntungan.
Sehingga  di  zaman  globalisasi  ini  pendidikan  pun  mulai  terkesan dengan “mahalnya  biaya  sekolah” .  Bahkan  program  pemerintah  wajib
2 Francis  Wahono, Kapitalisme  Pendidikan  Antara  Kompetisi  dan  keadilan (Yogyakarta: Insist Press, 2001), hlm. 2.

## Akademika : Jurnal Pendidikan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293
belajar dua belas tahun itu hanya menjadi wacana saja di masyarakat, terlebih di daerah perkotaan. Beberapa sekolah sudah mematok uang pendaftaran dan uang gedung yang bernilai jutaan rupiah, belum lagi uang seragam dan lain- lain.
Seperti  yang  dilansir  Republika  bahwa  praktik  kapitalisme  yang terjadi  pada  dunia  pendidikan,  dituding  masih  menjadi  salah  satu  akar permasalahan  yang  menghambat  kemajuan  pendidikan  di  negeri  ini.  Salah satu  persoalan  di  tengah  maraknya  praktik  kapitalisme  dalam  dunia pendidikan  adalah  belum  terpenuhinya  upah  serta  jaminan  kerja  yang  layak bagi seluruh tenaga pendidikan. 3
Apa  yang  terjadi  dengan  kebiijakan  dan  praktik  pendidikan? Bagaimana  seharusnya  kita  selaku  pemerhati  dan  praktisi  pendidikan menyikapi  persoalan-persoalan  pendidikan  yang  memunculkan  kekecewaan tersebut?  Tapi  apa  mau  dikata,  ternyata  yang  terlihat  dilapangan  sungguh berbeda,  bahkan  ironis.  Kondisi  dunia  pendidikan  kita  amatlah memprihatinkan dan semakin jauh dari cita-cita yang idealnya, yaitu sebagai wahana pembebasan manusia dan memanusiakan manusia.

## Definisi Kapitalisme
Secara etimologis, kapitalisme berasal dari bahasa latin “ Caput” (kata benda)  dan  “ Capitalis” (kata  sifat)  yang  berarti  “kepala”  atau  “yang berkaitan dengan kepala”. Dalam kaitan dengan kata ini, kapitalisme berarti usaha untuk mempertahankan kepala, kehidupan, dan kesejahteraan . 4 Secara terminologis,  kapitalisme  dipakai  untuk  menamai  sistem  ekonomi  yang mendominasi dunia Barat sejak runtuhnya feodalisme.
Sebagai  sebuah  sistem,  kapitalisme  terkait  dengan  hubungan  antara pemilik  pribadi  atas  alat  produksi  seperti  tanah  dan  instalasi  industri,  yang secara  keseluruhan  disebut  modal  atau  kapital  dan  para  pekerja  yang  tidak
3 https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/19/05/02/pqts2y291 -pemerintah-didesak-hapuskan-kapitalisme-pendidikan ,  (Diakses  11  Juli  2019, Pukul: 13:00 WIB).
4 Nina  M.  Armando, Ensiklopedi  Islam (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 2005), hlm. 52.

## Akademika : Jurnal Pendidikan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293
mempunyai modal. Max Weber (1867-1920), peletak dasar sosiologi modern dalam bukunya The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism mendefinisikan “kapitalisme  sebagai  hadirnya  industri  bagi  kebutuhan  kelompok  manusia yang  dilaksanakan  dengan  metode  perusahaan  yang  dikelola  secara rasional”, 5 seperti  adanya  neraca  modal.  Weber  menggunakan  semangat kapitalisme  untuk  menggambarkan  sikap  mental  yang  selalu  berusaha mencari keuntungan secara rasional dan sistematis.
Weber  menganggap  bahwa  kapitalisme  ialah  sebagai  sebuah  sistem kegiatan  ekonomi  yang  dituju  pada  suatu  pasar  dan  juga  yang  dipacu  untuk menghasilkan laba dengan adanya pertukaran pasar. Dengan sistem ekonomi politik yang di dalamnya terdapat industri, perdangan serta alat produksi lain yang  hanya  terfokus  terhadap  pemilik  modal  yang  bertujuan  mendapatkan keuntungan yang besar.
Kapitalisme sebagai sistem baru telah berkembang sejak zaman kuno, dan  selalu  mengalami  masa  kemajuan  dan  masa  kemerosotan.  Karena kapitalisme  merupakan  suatu  sistem  yang  terus  mengalami  perkembangan dalam  upaya  eksistensi  dirinya,  kapitalisme  mempunyai  ciri-ciri  yang berbeda-beda pada setiap zamannya. Secara umum ciri-ciri kapitalisme dapat dibedakan  dalam  dua  bentuk,  yaitu  kapitalisme  klasik  dan  kapitalisme modern.
Nicholas  Abercrombi  (dosen  sosiologi  University  of  Lancaster) mengemukakan  ciri-ciri  kapitalisme  dalam  bentuknya  yang  murni  sebagai berikut:  1.  Pemilikan  dan  kontrol  atas  instrument  produksi,  2.  Kegiatan ekonomi  diarahkan  bagi  pembentukan  laba  (profit),  3.  Tersedianya  sistem pasar yang mengatur semua kegiatan, 4. Perolehan laba oleh pemilik modal, dan  5.  Penyediaan  tenaga  kerja  oleh  buruh  yang  bertindak  sebagai  agen bebas.
Adapun ciri kapitalisme modern menurut Meghnad Desai (guru besar London  School  of  Economics)  adalah:  1.  Produk  untuk  dijual,  bukan  untuk dikonsumsi sendiri, 2. Pasar, tempat tenaga kerja dibeli dan dijual dengan alat tukar upah melalui hubungan kontrak, 3. Uang, yang digunakan dalam tukar
5 Ibid., hlm. 53.

## Akademika : Jurnal Pendidikan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293
menukar, 4. Proses produksi atau proses kerja, 5. Pengambilan keputusan di tangan pemilik modal, 6. Persaingan bebas di antara pemilik kapital.

## Potret Kapitalisme di Sekolah dan Perusahaan
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak mulia,  serta  ketrampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa,  dan Negara. 6 Pendidikan  yang  hanya  dipandang  sebagai  usaha  dalam  transfer ilmu  dan  dan  transfer  nilai  menjadi  anugerah  tersendiri  dalam  mencapai perubahan diri seseorang.
Namun,  dengan  bertahan  dan  semakin  berkembangnya  kapitalisme, ternyata  kapitalisme  tidak  hanya  berkembang  di  dunia  industri  dan perusahaan,  melainkan  perkembangan  kapitalisme  juga  sudah  mulai berkembang di dunia pendidikan. Masuk dan berkembangnya kapitalisme di dunia pendidikan ditandai dengan semakin maraknya pembangunan sekolah- sekolah swasta yang notabene merupakan lembaga pendidikan Islam  dengan memberlakukan  perilaku  pasar  bebas  dan  dunia  bisnis  di  dunia  pendidikan (sekolah).
Maraknya  pasar  bebas  didunia  pendidikan,  dilandasi  pada  suatu ideologi  yang  berangkat  dari  kepercayaan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi hanya dapat dicapai sebagai hasil normal dari “kompetisi bebas”. 7 Kompetisi Pasar  Bebas  merupakan  suatu  kompetisi  yang  agresif  akibat  dari  terjaganya mekanisme  pasar  bebas.  Kesemua  keyakinan  ini  berangkat  dari  suatu pendirian bahwa “pasar bebas” itu efisien, dan pasar bebas diyakini sebagai cara yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam yang langka, demi untuk memenuhi kebutuhan manusia.
6 http://blog.unnes.ac.id/efvinurhidayah/2017/12/03/kapitalisme-dalam-dunia- pendidikan-di-indonesia, (Diakses 11 Juli 2019, Pukul: 13:00 WIB).
7 Francis  Wahono, Kapitalisme  Pendidikan  Antara  Kompetisi  dan  Keadilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 2.

## Akademika : Jurnal Pendidikan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293
Pasar  bebas  dan  bisnis  yang  berlaku  di  sekolah-sekolah  semakin berkembang pesat, dengan banyaknya program baru  yang  semakin menekan dan  melumpuhkan  orang  tua  sebagai  wali  murid  dalam  membiayai  sekolah anaknya.
Program sekolah itu berupa seperti adanya pengadaan kaos olah raga, study  tour ,  daftar  ulang,  perubahan  warna  baju  seragam  sekolah  setiap tahunnya,  gantinya  terbitan  buku  pelajaran  setiap  semester  dan  lain sebagainya, yang semua itu dikoordinir oleh pihak sekolah. 8
Program  tersebut  dilandasi  atas  alasan  untuk  meningkatkan  kualitas anak  didik  dan  untuk  mempermudah  jalannya  sitem  pendidikan  di  sekolah, tapi dibalik itu semua terdapat adanya dunia bisnis, dimana seorang guru dan lembaga  berfungsi  sebagai  birokrasi  perusahaan  dengan  mendapatkan keuntungan yang besar.
Semua  praktisi  bisnis  di  sekolah  itu  berjalan  lancar  karena  kolusi antara  pengusaha  (industri  wisata,  penerbitan,  tekstil,  asuransi,  sepatu  dan lain sebaginya) dengan penguasa maupun pelaksana pendidikan, 9 yang mana pastinya mereka mendapat keuntungan yang sangat besar dari praktisi bisnis tersebut.
Lain halnya dengan masyarakat yang menjadi korban, dengan adanya program-program  tersebut,  mereka  semakin  terlumpuhkan  dan  tertekan dengan  biaya  sekolah.  Sehingga  mereka  selalu  dihantui  rasa  takut  dengan biaya sekolah yang mahal dan keputus-asaan dalam menuntut ilmu.
Dengan  adanya  buku  pelajaran  yang  selalu  berganti  setiap  tahunnya atau  terkadang  setiap  semester,  maka  buku-buku  tersebut  tidak  dapat diwariskan  kepada  adiknya  atau  tetangga  yang  membutuhkan,  begitupula dengan  seragam  sekolah.  Padahal  jika  tidak  ada  beberapa  program  tersebut, para orang tua dapat menghemat biaya pendidikan, dan dapat menyekolahkan anaknya  sampai  selesai  sehingga  akan  semakin  berkurang  data  anak  yang putus sekolah (drop-out) .
8 Darmaningtyas, Pendidikan yang Memiskinkan (Yogyakarta:  Galang Press, 2004), hlm. 229.
9 Ibid., hlm. 250.

## Akademika : Jurnal Pendidikan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293
Dari  beberapa  program  sekolah  diatas,  betapa  program  sekolah telah turut  menyumbang  terjadinya  proses “Pemiskinan” dan “Pembodohan” di masyarakat,  karena  semakin  banyaknya  anak  didik  yang  tidak  dapat menyelesaikan  program  studinya  sampai  selesai,  dikarenakan  biaya  sekolah yang  mahal  dan  hanya  dapat  dijangkau  oleh  mereka  yang  ekonominya mapan.
Padahal  sejatinya  setiap  individu  memiliki  hak  yang  sama  dalam memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  tanpa  dibedakan  stratifikasi sosialnya, apakah ia berada pada kelas bawah (under class) , kelas menengah (midle class), ataupun kelas atas (high class). Setiap individu mempunyai hak otonomi  untuk  mengekspresikan  dan  mengaktualisasikan  potensi  yang dimilikinya  melalui  bidang  pendidikan.  Sebagaimana  diungkapkan  Brian Crittenden  dalam Educational  for  Rational  Understanding:  Philosophical Prospectives on The Sty and Practice of Education, bahwa otonomi individu merupakan  nilai  yang  amat  fundamental  dalam  teori  dan  praktik pendidikan. 10

## Penyebab Kapitalisme dan Komersialisme dalam Pendidikan
1. Kesalahan Paradigma dan Pendekatan
Berkembangnya  kapitalisme  pendidikan  di  sekolah  adalah  dampak dari  zaman  globalisasi  dan  juga  dampak  dari  kesalahan  Paradigma  dan Pendekatan.  Kesalahan  ini  merupakan  warisan  pemerintah  kolonial  Belanda dan oleh pemerintah orde baru sampai kini masih dilanjutkan tanpa sadar.
Kesalahan  paradigma  tersebut  adalah  menanamkan  paradima “kompetisi” dalam pendidikan, dan bukan paradigma “ keadilan sosial” yang seharusnya ditanamkan pada masyarakat. Sekilas paradigma itu adalah wajar- wajar saja, tetapi begitu diteliti lebih jeli, kompetisi dalam orde baru adalah
10 Brian  Crittenden, Educational  for  Rational  Understanding:  Philosophical Prospectives  on  The  Sty  and  Practice  of  Education (Victoria:  Australian  Council for Educational Research, 1981), hlm. 99.

## Akademika : Jurnal Pendidikan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293
kamuflase  dari  mempertahankan  status-quo  ekonomi-sosial  yang  sangat timpang. 11
Sebagai contohnya adalah pembedaan alokasi subsidi yang bias pada sekolah-sekolah  negeri  top  dan  di  ibu  kota  yang  meng-anaktirikan  sekolah- sekolah negeri bawahan dan jauh dari pusat, atau di kabupaten pelosok tanah air.  Contoh  lain  adalah  pembedaan  perlakuan  antara  sekolah-sekolah  yang dikelola  oleh  Negara  dan  sekolah-sekolah  yang  dikelola  oleh  swasta. Biasanya yang dikelola oleh Negara adalah anak emas dan yang dikelola oleh swasta adalah anak tiri. Pembedaan ini adalah pembedaan sistematis, artinya untuk maksud tujuan politik ekonomi tertentu.
Paradigma “kompetisi” lebih mengimplikasikan pendekatan kapitalis liberalis-di  Indonesia  ditambah  dengan  ajektif  “feodal”-“sumber  daya manusia”. 12 .  Pendekatan  “sumber  daya  manusia”  mengandaikan  investasi dalam  bentuk  uang  maupun  tenaga  kerja,  dimana  manusia  disama-ratakan dengan  barang.  Pendekatan  ini  dibesarkan  oleh  pemikir  ekonom  klasik pengenai “pertumbuhan ekonomi”.
2. Beratnya  Tanggungan  dan  Seriusnya  Ketimpangan  Ekonomi  Sosial
Bangsa
Dari kesalahan paradigma dan pendekatan yang menyebabkan adanya pembedaan  dan  perhatian  pemerintah  dalam  hal  alokasi  subsidi  antara sekolah  negeri  dan  sekolah  swasta,  membuat  sekolah-sekolah  swasta kekurangan  dana  dalam  pengembangan  pendidikan,  khususnya  menghadapi zaman globalisasi ini.
Maka  dalam  melengkapi  fasilitas  sekolah  agar  tercapainya  tujuan pendidikan  yang  diinginkan,  dan  untuk  menggaji  para  guru,  pihak  sekolah menarik  uang  SPP  yang  tidak  sedikit  dan  lebih  mahal  dari  sekolah  negeri, selain itu  juga  masih ada  dana  potongan  yang  dibebankan  kepada  orang  tua
11 Francis  Wahono, Kapitalisme  Pendidikan  Antara  Kompetisi  dan  Keadilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 86.
12 Ibid., hlm. 89.

## Akademika : Jurnal Pendidikan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293
murid, seperti biaya ujian, uang rapor, uang ijazah, perayaan hari besar, uang UKS, OSIS, dan lain sebagainya. 13
Beratnya  tanggungan  ekonomi  sosial  pendidikan  ini  mengakibatkan ketimpangan  ekonomi  sosial  bagi  guru/dosen  di  satu  pihak,  tetapi  juga  bagi peserta  didik  dan  keluarganya  di  lain  pihak,  sehingga  mengakibatkan rendahnya tingkat penyelesaian atau pelulusan peserta didik, yakni sepertiga dari jumlah pendaftar. Dengan kata lain drop-out atau putus sekolah sebelum waktunya  merupakan  dampak  dari  beratnya  tanggungan  dan  ketimpangan ekonomi  sosial,  sehingga  semakin  banyak  anak  didik  yang  tidak mendapatkan hak-hak mereka dalam dunia pendidikan.

## Tata Pendidikan yang Berkeadilan Sosial
Pendidikan  adalah  kebutuhan  dasar (basic  need) hidup  manusia. 14
Pendidikan  juga  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hak  asasi  manusia,  tapi kenyataan  yang  terjadi  pendidikan  dan  pengajaran  di  dalam  paradigma neokolonial  Indonesia  selama  ini  hanya  diajukan  demi  fungsinya  terhadap kebutuhan penguasa, tidak demi masyarakat.
Dari data UNICEF tahun 2016, masih terdapat 2,5 juta anak kategori usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)  yang tidak dapat  mengakses  pendidikan  tingkat  lanjutan.  Sedangkan  di  kategori pendidikan  tinggi,  dari  pengakuan  Direktur  Kelembagaan  Kemenristekdikti, angka partisipasi kasar untuk Perguruan Tinggi di tahun 2017 hanya berkisar 31  persen.  Hal  ini  menandakan  masih  ada  69  persen  jumlah  angkatan pendidikan  usia  19  sampai  23  tahun  yang  tidak  mengenyam  pendidikan tinggi. Inilah wajah ketimpangan pendidikan kita di bawah kapitalisme. 15
Paradigma  pendidikan  mestinya  menjadi  orientasi  kepemimpinan nasional.  Sehingga  pendidikan  demokrasi  dan  demokratisasi  pendidikan  di
13 Ade  Irawan,  dkk, Mendagangkan  Sekolah (Jakarta:  Yayasan  Tifa,  2004), hlm. 96. 14 Firdaus  M.  Yunus, Pendidikan  Berbasis  Realitas  Sosial (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2005), hlm 7.
15 https://www.militanindonesia.org/berita/lain-lain/8724-pendidikan- indonesia-di-bawah-kuasa-kapitalisme.html ,  (Diakses  11  Juli  2019,  Pukul:  13:00 WIB).

## Akademika : Jurnal Pendidikan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293
Indonesia  bisa  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  sebagaimana  yang diungkapkan  oleh  Masdar  F.  Mas’udi,  tidak  saja  berhenti  pada  bentuknya yang  bersifat formal-prosedural melainkan  dilanjutkan  pada  level material- substansial.
Maka sudah saatnya kita merubah paradigma pendidikan yang selama ini  keliru.  Paradigma  pendidikan  yang  seharusnya  ditanamkan  adalah paradigma  “keadilan  sosial”,  yang  direkomendasi  oleh  Pembukaan  UUD 1945 dan Pasal 27. yang pertama menjadikan “ikut mencerdaskan kehidupan bangsa”,  yang  kedua  menjamin  “hak  memperoleh  pendidikan  untuk semua”. 16
Paradigma “kedilan sosial” menuntut dijadikannya dasar membangun sistem persekolahan maupun pendidikan masyarakat luas usaha-usaha secara preferensial  untuk  mensubsidi  peserta  didik  yang  tertinggal  secara  ekonomi sosial.  Subsidi  tidak  hanya  berupa  materi  termasuk  uang,  tetapi  berupa  juga pendampingan ekstra. Maksudnya, agar beban ekonomi sosial tidak menjadi kendala untuk mengembangkan kepandaian otak dan keluhuran watak.
Dalam  paradigma  “Kompetisi”,  menggunakan  pendekatan “sumber daya  manusia” .  Lain  halnya  dengan  paradigma  “kedilan  sosial”, menggunakan  pendekatan “pemberdayaan  manusia” .  Pendekatan  ini menempatkan  manusia  sebagai  manusia.  Manusia  tidak  disejajarkan  dengan barang.  Manusia  merupakan  makhluk  otonom  yang  merdeka,  mempunyai potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan direalisasikan.
Mekanisme  paradigma  “keadilan  sosial”  adalah  “penetasan kemakmuran”.  Argumentasinya  asal  ada  pertumbuhan,  perataan,  atau distribusi  berjalan  dengan  sendirinya.  Pendidikan  yang  berkeadilan  ini  akan terlaksana  bilamana  kita  semua  serius  mentransformasikan  pendidikan menuju ke pendidikan yang menempatkan manusia sebagai manusia. 17
Jika  paradigma  ini  terlaksana,  maka  tidak  akan  ada  lagi  beratnya tanggungan  dalam  dunia  pendidikan  dan  ketimpangan  ekonomi  sosial bangsa.  Dengan  paradigma  “keadilan  sosial”  semua  anak  didik  akan
16 Francis  Wahono, Kapitalisme  Pendidikan  Antara  Kompetisi  dan  Keadilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 87.
17 Ibid., hlm. 107.

## Akademika : Jurnal Pendidikan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293
mendapatkan  haknya  dalam  menuntut  ilmu,  dan  kemungkinan  besar  akan terjadinya pengurangan jumlah anak didik yang putus sekolah.
Selain  itu  para  pendidik  atau  guru  juga  akan  mendapatkan kesejahteraan  yang  semestinya  dan  yang  memang  sudah  seharusnya  mereka terima sebagai para pendidik. Sebagaimana pernyataan KH. Syukri Zarkasyi bahwa agar pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tetap survive khususnya  di  zaman  globalisasi  ini  maka  kesejahteraan  guru  harus  sangat diperhatikan. 18 Mengingat  mereka  adalah  orang-orang  yang  mencerdaskan kaderisasi bangsa.
Dengan  adanya  paradigma  keadilan  dalam  dunia  pendidikan,  baik dalam hal subsidi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, diharapkan tidak ada  lagi  kesan  “sekolah  mahal”  dan  sekolah  hanya  dapat  dijangkau  oleh mereka  yang  berekonomi  tinggi,  tapi  semua  manusia  dapat  mendapatkan haknya dalam dunia pendidikan.

## Penutup
Pendidikan adalah wahana untuk menyalurkan ilmu pengetahuan, alat pembentukan  watak,  alat  mengasah  otak,  serta  media  untuk  meningkatkan ketrampilan  kerja.  Pendidikan  juga  diyakini  sebagai  suatu  media  untuk menanamkan nilai-nilai moral dan ajaran keagamaan, alat meningkatkan taraf ekonomi,  alat  mengurangi  kemiskinan,  alat  mengangkat  status  sosial,  dan juga wahana untuk menciptakan keadilan sosial.
Akan  tetapi  dalam  praktik  pendidikan  selama  ini  bukannya mencerdaskan,  malah  sebaliknya,  pendidikan  dijadikan  arena  pembodohan saja,  dan  sumbangan  dalam  program  meningkatkan  pemiskinan  masyarakat. Lebih  tepat  lagi  pendidikan  justru  menjadi  belenggu  tersendiri  bagi masyarakat.
Semua  hal  tersebut  karena  paradigma  yang  salah  selama  orde  baru, yaitu  paradigma  “kompetisi”  dengan  pendekatan  “Sumber  Daya  Manusia”.
Dalam  paradigma  ini,  dunia  pendidikan  lebih  mempertahankan status - quo ekonomi-sosial yang sangat timpang.
18 Syukri  Zarkasyi,”  Pengembangan  Pendidikan  Pondok  Pesantren  di  Era Otonomi Pendidikan:  Pengalaman Pondok Modern Darusslam Gontor”, (disertasi: UIN Syarif Hidyatullah, 2005), hlm. 29.

## Akademika : Jurnal Pendidikan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293
Paradigma  “Kompetisi”  mengakibatkan  mahalnya  sekolah,  karena ketidak adilan pemerintah dalam pemberian subsidi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, sehingga menyebabkan rendahnya gaji guru.
Maka  tidak  heran  ketika  kapitalisme  berkembang  di  dunia pendidikan.  Para  pelaku  pendidikan  juga  turut  memiliki  otak  komersil  dan turut  mengembangkan  pasar  bebas  di  sekolah  mereka.  Hal  ini  mereka lakukan  demi  menjaga  mutu  sekolah  dan  mempertahankan  biaya  hidup mereka,  karena  berlakunya  pasar  bebas  di  dunia  pendidikan  membawa keuntungan yang besar bagi mereka.
Maka  paradigma  yang  seharusnya  ditanamkan  adalah  “keadilan sosial”,  dengan  harapan  agar  tercapainya  tujuan  pendidikan  yang sesungguhnya.  Dengan  paradigma  keadilan  sosial  diharapkan  akan  adanya pemerataan dalam dunia pendidikan, sehingga semua anak bisa mendapatkan haknya  dalam  dunia  pendidikan.  Dengan  demikian  visi  sosial  dalam pendidikan akan terkedepankan, dan bukan visi ekonominya.

## Daftar Pustaka
Armando,  Nina  M., Ensiklopedi  Islam. Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve,
2005.
Crittenden,  Brian. Educational  for  Rational  Understanding:  Philosophical Prospectives  on  The  Sty  and  Practice  of  Education. Victoria: Australian Council for Educational Research, 1981.
Darmaningtyas, Pendidikan  yang  Memiskinkan. Yogyakarta:  Galang  Press,
2004.
http://blog.unnes.ac.id/efvinurhidayah/2017/12/03/kapitalisme-dalam-dunia- pendidikan-di-indonesia, (Diakses 11 Juli 2019, Pukul: 13:00 WIB).
https://www.militanindonesia.org/berita/lain-lain/8724-pendidikan-
indonesia-di-bawah-kuasa-kapitalisme.html,  (Diakses  11  Juli  2019,
Pukul: 13:00 WIB).
https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/19/05/02/pqts2y291
-pemerintah-didesak-hapuskan-kapitalisme-pendidikan ,  (Diakses  11
Juli 2019, Pukul: 13:00 WIB)
Irawan, Ade, dkk, Mendagangkan Sekolah. Jakarta: Yayasan Tifa, 2004.

## Akademika : Jurnal Pendidikan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ISSN: 2622-9293
Volume 2 No 1 Desember 2019 http://ejournal.iaiskjmalang.ac.id | 175
Syukri  Zarkasyi,”  Pengembangan  Pendidikan  Pondok  Pesantren  di  Era Otonomi  Pendidikan:  Pengalaman  Pondok  Modern  Darusslam
Gontor”, disertasi: UIN Syarif Hidyatullah, 2005.
Wahono,  Francis. Kapitalisme  Pendidikan  Antara  Kompetisi  dan  Keadilan.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
Yunus,  Firdaus  M., Pendidikan  Berbasis  Realitas  Sosial. Yogyakarta:
Logung Pustaka, 2005.