## Journal of Scientech Research and Development Volume 4, Issue 2, Desember 2022
P-ISSN 2715-6974 E-ISSN 2715-5846 Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR

## IMPLEMENTASI  KONSEPSI  SUMPAH  PEMUDA  DALAM  KONSTELASI BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA
IMPLEMENTATION  OF  THE  CONCEPTION  OF  SUMPAH  PEMUDA  IN  THE CONSTELLATION OF THE INDONESIAN NATION AND STATE
Iis Suryani 1 , Edy Sofyan 2 1 Universitas Persatuan Islam
2 STKIP Pasundan Email: iissuryani1412@gmail.com , kangedysofyan@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Kongres Pemuda, Sumpah Pemuda, NKRI. Kongres  Pemuda  kedua  tahun  1928  yang  mendeklarasikan  Sumpah Pemuda  merupakan  salah  satu  tonggak  peristiwa  sebelum terbentuknya  Indonesia  sebagai  suatu  negara  bangsa  tangga  18 Agustus  1945.  Artikel  ini  membahas  tentang  eksistensi  Sumpah
Pemuda dalam ketatanegaraan Indonesia, dan implementasi konsepsi Sumpah  Pemuda  dalam  konstelasi  berbangsa  dan  bernegara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan peneliti sebagai “pisau” analisis  dalam  karya  ilmiah  ini  adalah  metode  historis,  yang mendeskripsikan  secara  tuntas  semua  permasalahan  berdasar  data dan fakta yang diinterpretasikan peneliti. Adapun langkah penelitian dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  4  tahapan,  yaitu:  heuristik, kritik,  interpretasi  serta  historiografi.Implementasi  dari  Sumpah Pemuda dalam aspek Bahasa Indonesia, sebenarnya merupakan hal yang  paling  awal  dibanding  dengan  dua  aspek  lainnya  (tanah  air maupun bangsa) disamping hal yang paling mudah diimplementasikan  dalam  tata  kehidupan  secara  perorangan  orang Indonesia  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  (rakyat Indonesia  waktu  itu)  maupun  oleh  organisasi-organisasi  yang  ada masa  Pergerakan  Nasional.  Peringatan  Sumpah  Pemuda  dalam panggung sejarah NKRI sampai tahun 2022, setiap tanggal 28 Oktober merupakan  salah  satu  bukti  dari  makna  pentinya  arti  berbangsa, bertanah  air  dan  berbahasa  nasional  yang  bisa  merupakan  faktor integrative  dan  kelanggengan  Indonesia  sebagai  negara  bangsa. Namun  bukan  berarti  NKRI  akan  selalu  mempunyai  tingkat Ketahanan  Nasional  yang stabil  hanya  dengan  selalu  memperingati setiap tahunnya,  perlu  adanya  kebijakan  dari  pemerintah diperkuat melalui  legislasi  kewilayahan/tanah  air,  penguatan  nilai-nilai berbangsa  dan  bernegara  serta  pembinaan  Bahasa  Indonesia  yang terus menerus (baik dalam aspek formal maupun aspek non formal di masyarakat).
Copyright © 2022 JSR. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Youth Congress, Sumpah Pemuda, NKRI. The second Youth Congress in 1928 which declared the Sumpah Pemuda was one of the milestones before the formation of Indonesia as a nation state on August 18, 1945. This article discusses the existence of the Sumpah Pemuda in  the  Indonesian  constitution,  and  the  implementation  of  the  Sumpah Pemuda conception in the constellation of the Indonesian nation and state.
The research method used by the researcher as the "knife" of analysis in this scientific  work  is  the  historical  method,  which  thoroughly  describes  all problems based on data and facts interpreted by the researcher. The research steps in this study were carried out in 4 stages, namely: heuristics, criticism, interpretation and historiography. Implementation of the Sumpah Pemuda in the aspect of Indonesian, is actually the earliest thing compared to the other two aspects (homeland and nation) in addition to the things that the easiest way  to  implement  it  in  the  way  of  life  for  individual  Indonesians,  either directly or indirectly (the Indonesian people at that time) or by organizations that existed during the National Movement period. Commemoration of the Sumpah  Pemuda  on  the  stage  of  the  history  of  the  Unitary  State  of  the Republic of Indonesia until 2022, every 28 October is one of the proofs of the importance of the meaning of nation, homeland and national language which can be an integrative factor and the longevity of Indonesia as a nation state. But that does not mean that the Unitary State of the Republic of Indonesia will  always  have  a  stable  level  of  National  Resilience  just  by  always commemorating  it  every  year,  it  is  necessary  to  have  policies  from  the government strengthened  through  regional/homeland  legislation, strengthening the values of the nation and state and continuous development of the Indonesian language (both in aspects formal and non-formal aspects in society).
Copyright © 2022 JSR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Kongres  Pemuda  kedua  tahun  1928  yang  mendeklarasikan  Sumpah  Pemuda merupakan  salah  satu  tonggak  peristiwa  sebelum  terbentuknya  Indonesia  sebagai suatu  negara  bangsa  tangga  18  Agustus  1945,  setelah  sehari  sebelumnya diproklamasikan  oleh  Sukarno  dan  Muhammad  Hatta  sebagai  wakil  bangsa  di Pegangsaan Timur 58 Jakarta.
Sumpah Pemuda merupakan satu keputusan akhir hasil dari Kongres Pemuda II di Jakarta  tahun  1928,  yang  mempunyai  “nilai  monumental”  dalam  menentukan perjalanan  kehidupan  bangsa  Indonesia  selanjutnya  (bahkan  sampai  sekarang  ini, dimana  tanggal  28  Oktober  2018  diperingati  hari  Sumpah  Pemuda  ke-90  dalam upacara kenegaraan Indonesia.
Sebenarnya  dalam  perjalanan  sejarah  Indonesia  (pra  maupun  pasca  kemerdekaan) tidak sedikit diselenggarakan kongres pemuda sejenis yang dilakukan, namun nuansa kekentalan  dengan  rasa- faham  dan  jiwa  kebangsaan  Indonesia  tidaklah  “sesakral” Kongres Pemuda II tahun 1928 yang melahirkan konsepsi Sumpah Pemuda itu sendiri.
Keberanian kaum muda dari berbagai organisasi yang mengkonsolidasikan diri pasca Kongres  Pemuda  I  tahun  1928  mendobrak  tradisi  yang  selama  itu  dianggap  oleh pemerintah  Belanda  yang  menguasai  Hindia  Belanda  (atau  Nusantara,  sebelum penamaan  kata  Indonesia  dilekatkan)  di  luar  kalkulasi  politiknya,  sehingga pengawasan sangat lekat dari polisi Belanda yang terus menerus dikala dilaksanakan Kongres Pemuda II.
Sugondo  Djojopuspito  yang  su dah  sangat  “ prepare ”  mengantisipasi  untuk mengingatkan terjadinya “gesekan” polisi pemerintah Belanda dengan para peserta kongres, pada akhirnya tidak bisa membendung semangat para peserta kongres untuk serta merta mengikrarkan sumpah sebagai hasil keputusan kongres kedua tersebut.
Dalam  catatan  sejarah  kenegaraan  Indonesia  selanjutnya,  khususnya  menyangkut pembabakan  dari  nasionalisme  Indonesia,  dilekatkan  kata  “penegas”  untuk keberanian  para  peserta  kongres  kedua  ini  setelah  melalui  perjalanan  sejarah  dari tahap masa “kebangkitan nasional” tahun 1908.
Tidaklah  diperingati  hanya  sebatas  seremonial,  bila  sebenarnya  peristiwa  Kongres Pemuda  II  yang  melahirkan  konsepsi  Sumpah  Pemuda  ini  tidak  mempunyai  arti penting dalam kelangsungan hidup Bangsa Indonesia sampai saat ini pasca 90 tahun peristiwa tersebut berlangsung.
Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia pra-kemerdekaan, sejak memasuki abad ke- 20,  banyak  peristiwa  penting  yang  merupakan momen bersejarah  setelah  peristiwa proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang selalu diperingati, namun menurut peneliti “kharismanya” tidak sehidmat peristiwa Kongres Pemuda II yang melahirkan Ikrar Pemuda yang kemudian hari diganti menjadi SUMPAH PEMUDA.
Artikel ini akan membahas tentang eksistensi Sumpah Pemuda dalam ketatanegaraan Indonesia dan implementasi konsepsi Sumpah Pemuda dalam konstelasi berbangsa dan bernegara sebagai suatu negara bangsa.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti  sebagai  “pisau”  analisis  dalam  karya ilmiah  ini  adalah  metode  historis,  yang  mendeskripsikan  secara  tuntas  semua permasalahan  berdasar  data  dan  fakta  yang  diinterpretasikan  peneliti.  Adapun langkah penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi serta historiografi.
Sementara  itu  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  melakukan  studi pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, serta kunjungan ke Musium Sumpah  Pemuda  jalan  Kramat  Raya  Jakarta  Pusat,  sebagai  pembanding  “ zeitgaist ” untuk  visualisasi  peneliti  sendiri.  Kritik  ekstern  maupun  kritik  intern  dilakukan peneliti,  guna memfilter sumber yang validitas dan  reliabilitasnya rendah, sebelum dilakukan interpretasi yang mempunyai pengaruh “besar” dari kesubyektifan seorang peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kongres Pemuda II sebagai Momentum lahirnya Sumpah Pemuda
Kongres  Pemuda  II  tahun  1928  yang  berakhir  dengan  mendeklarasikan  Sumpah Pemuda  merupakan  lanjutan  dari  Kongres  Pemuda  I  tahun  1926  yang diselengggarakan  di  Jakarta,  tepatnya  di  Musium  Sumpah  Pemuda  sekarang  yang beralamat di Jalam Kramat Raya 106 Jakarta Pusat.
Kongres  Pemuda  I  sendiri  diselenggarakan  oleh  sebuah  panitia,  yang  didahului dengan rapat panitia tanggal 15 November 1925, dihadiri oleh perwakilan berbagai organisasi  pemuda  kedaerahan,  diantaranya:  Jong  Jawa  (Sunarto,  Suwarso  dan Tabrani), Jong Sumatranen Bond (Jamaludin Adinegoro, Bahder Johan serta Sarbaini), Sekar Rukun (Hamami), Pelajar-pelajar Minahasa (Paul Pinontoan), Jong Ambon (Jan Toule Soulehuway), serta Jong Bataks (Sanusi Pane).
Kongres Pemuda I baru dilaksanakan mulai tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei 1926. Keputusan dalam kongres ini menyepakati adanya masalah bahasa persatuan dengan dua pilihan, yaitu antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu, yang dicetuskan oleh Muhammad Yamin. Namun kemudian pilihan jatuh pada bahasa Melayu dengan asumsi  dasar  pertimbangan  struktur  bahasanya  yang  lebih  sederhana  dibanding bahasa Jawa.
Selain  Muhamad  Yamin,  turut  juga  berbicara  Sunarto  yang  menyajikan  tentang “Indonesia  bersatu”,  maksu dnya  Hindia  Belanda  bersatu.  Keputusan  penting  dari Kongres pertama ini, menyepakati adanya konsep “satu nusa dan satu bangsa, dengan nama  Indonesia,  sementara  untuk  penggunaan  bahasa  tidak  tercapai  kesepakatan, mengingat bahasa Melayu tidak identik dengan bahasa Indonesia (Hindia  Belanda, dari perspektif kekuasaan pemerintah Belanda).
Dua  tahun  setelah  masa  jeda  dari  Kongres  Pemuda  1,  diselenggarakan  Kongres Pemuda  II,  yang  diikuti  oleh  organisasi-organisasi  pemuda  yang  lebih banyak  dan beragam, diantaranya: Jong Islamieten Bond, Jong Sumatranen Bond (dipimpin oleh Amir Syarifudin), Wakil Pemuda Indonesia (dipimpin oleh Senduk), wakil pemuda Jong Ambon (J. Leimena), Pemuda Kaum Betawi (dipimpin Rohyani), PNI Bandung (dipimpin oleh Sartono), Budi Utomo Cabang Jakarta (dipimpin oleh Abdurachman), Persaudaraan Antara Pandu Indonesia (dipimpin oleh Sunario), Pengurus Besar Partai Sarikat Islam (dipimpin Kartosuwiryo), Indonesische Club (dipimpin Sigit), Pasundan (diwakili Muhidin), Persatuan Minahasa (diwakili oleh A. I. Z. Monohutu) (Yayasan Gedung-gedung Bersedjarah, 45 tahun Sumpah Pemuda, Jakarta, 1974, 62-63).
Selain  organisasi  pemuda,  peserta  kongres  juga  datang  secara  pribadi  dari  tokoh- tokoh  pergerakan  saat  itu,  diantaranya:  S.Mangunsarkoro,  Purnomowulan, Mohammad  Nazif,  Siti  Sundari,  E.Puradiredja,  Kuntjoro  Purbopranoto,  Sukmono, Wongsonegoro,  Muhammad  rum,  Dien  Patouw,  Suwirjo,  Sumanang,  Masdani,
Anwari,  Nona  Tumbel,  Tamzil,  A.K.Gani,  Jo  tumbuan,  Pangemaan,  Halim, Antarpermana, Suwarni serta Kasman Singomdimedjo.
Kongres Pemuda kedua ini, dihadiri juga oleh anggota Volksraad yang diwakili oleh Suryono dan Sukowati, serta wakil pemerintah Belanda yang diwakili oleh Dr. Pyper dan  Van  der  Plas.  Keberagaman  dari  anggota  peserta  kongres,  lebih  disemarakkan juga  dengan  hadirnya  kalangan  pers,  diantaranya  surat  kabar  Keng  Po  (diwakili Saerun dan W. R. Supratman), namun pers dari pemerintah Belanda tidak hadir, hanya saja  keterlibatan  polisi  Belanda  yang  hadir  dengan  “senjata  lengkap”  sudah menunjukkan  bagaimana  penyelenggaraan  Kongres  Pemuda  II  ini  mendapat perhatian sekaligus pengawasan dari pemerintah Belanda sebagai penguasa wilayah Hindia Belanda saat itu.
Kongres Pemuda II ini berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, dibawah pimpinan Sugondo Djojopuspito, dalam pengawasan polisi pemerintah Belanda.  Agenda  kegiatan  utama  dibagi  menjadi  3  sesi,  yaitu  rapat  terkait  dengan pokok pembicaraan tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang diketengahkan oleh  Muhammad  Yamin,  juga  membicarakan  hal-hal  terkait  dengan  pendidikan, pergerakan pemuda dan kepanduan (Iis Suryani, Skripsi: 46).
Dalam  realisasinya,  penyelenggaraan  rapat  tidak  berjalan  sesuai  dengan  agenda kegiatan  kongres,  dikarenakan  pengawasan  yang  “berlebihan”  dari  pemerintah Belanda, yang mengkhawatirkan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di pusat pemerintahan Belanda yang lebih meluas di Batavia.
Puncak  pelarangan  pemerintah  Belanda  terjadi  terutama  dikala  agenda  menginjak rapat  ketiga  yang  mestinya  diawali  dulu  dengan  arak-arakan  pandu  namun    tidak diberikan idzin untuk melakukan arak-arakan anak-anak  (para pandu) dari berbagai organisasi kepanduan  yang ingin ikut menyemarakan acara tersebut.
Topik  pembicaraan  rapat  ketiga  tentang  kepanduan,  yang  secara  berturut-turut menampilkan  pembicara  Ramelan  (inti  pembicaraan  menekankan  pada  fedah kepanduan),  Theo Pamengaman (menekankan  organisasi  kepanduan harus  bersifat nasional bukan kederaahan) dan Sunario (menekankan pada pentingnya kepanduan untuk menanamkan upaya meninggikan derajat bangsa ) (Iis Suryani, Skripsi: 47) .
Selain itu dalam sesi ketiga ini, sempat diperdengarkan pula permainan musik tanpa syair oleh W. R. Supratman yang kemudian hari dikenal dengan lagu Indonesia Raya, karena dilarang dinyanyikan syairnya, menghindari terjadi bentrokan dengan polisi Belanda yang mengawasi jalannya kongres secara terus menerus, sementara suasana dari  ekses  pelarangan  terhadap  arak-arakan  sudah  membuat  situasi  kondisi  dalam rapat ketiga kongres ssemakin memanas.
Kongres  Pemuda  kedua,  diakhiri  dengan  pengambilan  keputusan  yang  dikenal dengan  Ikrar  Pemuda  (yang  kemudian  tahun  1930  atas  inisiatif  Sukarno  dan Muhamad Yamin diganti dengan Sumpah Pemuda).

## Ikrar Pemuda menjadi Sumpah Pemuda
Kongres Pemuda II tahun 1928 yang berakhir dengan pendeklarasian Ikrar Pemuda meruapkan  salah  satu  tonggak  sejarah  perjuangan  bangsa  Indonesia  memasuki “gerbang  persatuan  menuju  Indonesia  merdeka”,  lebih  dikenal  dengan  sebutan “Penegas”.
Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada secarik kertas yang disodorkan  kepada  ketua  kongres  Sugondo  Djojopuspito  tatkala  Sunario  sedang berpidato  pada  sesi  terakhir  kongres  (sebagai  utusan  Kepanduan),  selanjutnya dibubuhi paraf dan disebarkan kepada peserta lainnya untuk memberikan masukan sekaligus diparaf sebagai tanda persetujuan.
Konsepsi Sumpah Pemuda tersebut kemudian dibacakan oleh Sugondo Djojopuspito sebagai  ketua  kongres  pada  akhir  sesi,  dan  mendapat  penjelasan  secara  lebih mendetail oleh Muhammad Yamin Sendiri sebagai inspirator konsepnya, yang intinya menyatakan bahwa sebagai kristalisasi semangat penegasa cita-cita berdirinya negara Indonesia yang dirintis sejak tahun 1908 oleh organisasi waktu itu.
Isi Sumpah Pemuda itu sendiri tentunya berbeda dengan bahasa yang digunakan saat ini  dalam  buku-buku  sumber  sejarah  yang  sekunder  apalagi  tertier.  Hal  tersebut bukanlah  sesuatu  hal  yang  mengherankan  dalam  keilmuan  sejarah,  dimana mempelajari terkait dengan arsip kenegaraan pra-Indonesia merdeka, dikenal adanya sumber naskah asli, naskah otentik dan naskah yang dilembar negarakan.
Naskah  asli  dalam  peristiwa  Kongres  Pemuda  terhadap  keputusan  hasil  kongres kedua ini, tentunya adalah naskah yang ditulis tangan oleh Muhammad Yamin dan kemudian  mendapat  paraf  dari  ketua  sekaligus  para  peserta  kongres.  Sangat disayangkan  peneliti  mencari  naskah  tersebut  di  musium  Sumpah  Pemuda  disaat penelitian,  namun  sumber  yang  kompeten  hanya  bisa  memberikan  jawaban, kemungkinan disimpan di Kantor Arsip Nasional (Arnas) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sementara  itu  naskah  otentik,  adalah  naskah  yang  sudah  seharusnya  disimpah  di kantor  Arnas,  yang  sewaktu-waktu  bisa  dipajangkan  apabila  ada  momen  tertentu, namun  tidak  ada  kesempatan  untuk  penulis  (karena  keterbatasan  waktu)  untuk mengecek lebih lanjut ke kantor Arnas di Ampera Raya (sekarang ini).
Sementara  konsepsi  Sumpah  Pemuda  yang  dilembar  negarakan  juga  sudah  dapat dipastikan disimpan di kantor Arnas walaupun ada jeda waktu yang cukup panjang antara  peristiwa  itu  berlangsung  1928  dengan  pengakuan  secara  resmi  kenegaraan untuk  memperingati  secara  skala  nasional  tahun  1948  bukan  sekedar  peringatan terhadap pergerakan nasional sampai tahun 1947 pasca Indonesia merdeka 1945.
Ide  seorang  Ki  Hajar  Dewantara  yang  berkapasitas  sebagai  seorang  menteri, disampaikan  pada  Sukarno  gagasan  untuk  menjadikan  setiap  tanggal  28  Oktober
sebagai  hari  Sumpah  Pemuda,  berlangsung  sampai  saat  ini  tercatat  ke-90  dikala diperingati secara nasional bulan Oktober 2018 tahun yang lalu.
Sejarah  sebagai  suatu  ilmu,  dalam  kapasitas  kenegaraan  Indonesia  sebagai  suatu negara  bangsa  sejak  18  Agustus  1945,  terkadang  mempunyai  kontroversi  terhadap interpretasi suatu peristiwa berlangsung, entah karena faktor subyektifitas, faktor data dan fakta yang minim atau malah berlebihan, atau paling menonjol karena politisasi atau kepentingan rezim/era pemerintahan yang mempunyai kepentingan tertentu.
Seperti  halnya  seputar  peristiwa  Kongres  Pemuda  II  yang  melahirkan  Sumpah Pemuda, tidak terlepas dari kontroversi yang berkisar diantara sejarawan itu sendiri. Ramai menjadi perbincangan di kalangan sejarawan bahwa nama putusan pemuda kongres  kedua  ini,  sebenarnya  disebut  sebagai  “Ikrar  Pemuda”  bukan  Sumpah Pemuda, namun penamaan tersebut dirobah oleh Muhammad Yamin setelah tahun 1930-an.
Pergantian istilah sebenarnya bagi peneliti bukanlah suatu hal yang mengherankan, mengingat seorang Muhammad Yamin (dalam kenegaraan Indonesia, tercatat sebagai seorang pemikir ahli filsafat, yang mempunyai orientasi dasar kenegaraan kebangsaan Indonesia  sepanjang  hidupnya).  Hal  tersebut  hampir  sama  dengan  pola  pemikiran Sukarno, yang selalu menempatkan orientasi pemikiran persatuan kebangsaan dalam kiprahnya.
Pergantian  istilah  kata  “ikrar  menjadi  sumpah”,  dari  sudut  kebahasaan  memang mempunyai arti yang berbeda, dimana memang kata ikrar merujuk pada Kamus Besar Bahasa  Indonesia  (1996:369),  berjanji  dengan  sungguh-sungguh.  Sementara  kata “sumpah” (1996:973) dimaksudkan adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci, untuk menguatkan kebenarannya.
Kontroversi  lainnya  adalah  seputar  isi  Sumpah  Pemuda,  antara  yang  terpampang sekarang yang dipublikasikan di Musium Sumpah Pemuda (seperti dalam lampiran) dengan yang beredar dari salah satu koran yang etnis Tionghoa, Sinpo. Bukan hal yang aneh  dan  mengherankan  bagi  peneliti  mengapa  koran  Sinpo  menyebarkan  ikrar tersebut, mengingat tempat yang dijadikan sebagai Kongres Pemuda II (yang sekarang dikukuhkan sebagai Musium Sumpah Pemuda) adalah rumah milik seorang penganut Katolik saleh, yang mengontrakkan kamar rumahnya kepada para pemuda diantara peserta kongres.
Menurut sejarawan J. J. Rizal, isi teks pasca-1950 berbeda dengan aslinya. Berdasar surat kabar harian sinpo itu sendiri (sayang peneliti tidak bisa menyelusuri sumber kontroversi ini) perbedaan kata hanya dengan penegasa kata “satu” tumpah darah- bangsa dan bahasa.
Dari sudut pandang peneliti, sesuatu kontroversi demikian dimungkinkan berobah, karena memang konstelasi pollitik yang terus bergejolak pasca Kongres Pemuda II
ini, terbukti makin merujuk semua aspek kehidupan di kalangan organisasi saat itu, semakin  jelas  pada  tujuan  untuk  memerdekaan  Hindia  Belanda  dari  cengkraman Belanda itu sendiri, yang notabene sebagai penjajah.

## Telaah atas Gambar Secara Visual di Musium Sumpah Pemuda
Musium Sumpah Pemuda merupakan salah satu musium di NKRI, yang diresmikan berdasar  salah  satu  momen  tematis  yang  terjadi  dalam  kapasitas  kenegaraan Indonesia, pra Indonesia merdeka 1945. Semisal eksistensinya Musium Bank Mandiri, Musium  Bank  Indonesia,  Musium  Asia  Afrika,  Musium  Pendidikan  Indonesia  dan lainnya, sebagai padanan dari musium tematis ini.
Musium  Sumpah  Pemuda  ini  terletak  sekarang  di  Jalan  Kramat  Raya  nomor  106, Kwitang Jakarta Pusat, yang tidak jauh letaknya dari pusat emas segi tiga Senen. Jalan Kramat Raya itu sendiri merupakan lanjutan dari Salemba Raya yang berdiri dengan kokoh  bekas  Sekolah  Kedokteran  Stovia  (sekarang  gedung  kedokteran  Universitas Indonesia), yang dianalogikan dalam konteks sejarah Pergerakan Nasional, cikal bakal tempat  tumbuhnya  nasionalisme  yang  “menjalar”  dan  bertumbuh  kembang melahirkan Indonesi merdeka 1945.
Pada saat berlangsungnya Kongres Pemuda kedua ini, tempat kongres dilansungkan di rumah kontrakan para pemuda tersebut diantaranya Sugondo Djojopusppito yang sekaligus diusung sebagai ketua kongres, yang memang sejak awal diberi kebebasan untuk  berkumpul  oleh  pemiliknya.  Rumah  tersebut  dikontrakan  pada  para mahasiswa  yang  notabene  sebagai  anggota  berbagai  organisasi  perkumpulan  yang tumbuh dan berkembang pra Kongres Pemuda kedua berlangsung.
Dikala beberapa kali peneliti melakukan telaahan atas eksistensi musium ini, suasana atas  jiwa  zaman  (zaitgeist)  dalam  gedung  sangat  kental  dengan  nuansa  persatuan, terlebih-lebih  bila  dilihat  berbagai  diorama  yang  memperagakan  berbagai  momet disaat  berlangsungnya  2  hari  kongres  27  dan  28  Oktober  1928  (bisa  dilihat  pada lampiran).
Selain itu, berbagai slogan-slogan yang tersebar waktu itu dari berbagai tulisan yang masih  kental  nuansa  persatuan  terpampang  pada  dinding-dinding  seputar  dalam musium  (sama  halnya  seperti  kebanyakan  model  dari  musium  tematis  lainnya). Hanya ada satu yang “alam modern” ke -Indonesiaan sekarang terasa berbeda, dikala berada  di  ruang  belakang,  yang  memang  ruang  terbuka  untuk  pengunjung beristirahat (solat dan istirahat).
Model  bangunan  musium  ini,  terlihat  masih  terawat  bersih,  sesuai  dengan  model- model rumah tahun 1920 di Indonesia pada umumnya, tidak ada indikator perobahan dari model bangunan, baik dari struktur rumah, yang cenderung banyak sekat dengan ruang  yang  terbuka  lebar,  sekaligus  kramik  yang  nuansa  klasik  dengan  dukungan model jendela dan pintu yang memang klasik sejaman.

## Sumpah Pemuda dalam konteks Indonesia Sebagai Negara Bangsa
Momen  Kongres  Pemuda  II  1928  yang  berakhir  dengan  pendeklarasian  Sumpah Pemuda,  eksistensinya  dalam  ketatanegaraan  Indonesia  bisa  dikatakan  menempati posisi “kedua” setelah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Banyak peristiwa  yang  melatar  belakangi  proses  terjadinya  Indonesia  merdeka,  namun zaitgeist Sumpah Pemuda sampai sekarang tahun 2018 sangat kental dengan pelibatan berbagai  elemen  bangsa  dan  dampaknya,  terutama  kaum  muda  (baik  intelektual maupun  kalangan  pemuda  pada  umumnya)  dalam  perjalanan  sejarah  menuju kemerdekaan Indonesia.
Sumpah Pemuda dapat dikatakan sebagai faktor integratif ke-Indonesiaan walaupun terkadang sekarang menjadi ingatan memori kolektif kenegaraan. Sekaligus sebagai penegas dalam kesatuan gerak dan arah perjuangan berbagai organisasi pemuda saat itu. Stigmatisasi terhadap pendeklarasian Sumpah Pemuda, membawa pengaruh yang sangat  luas  bagi  Indonesia  selanjutnya  pasca  1928  baik  pra  Indonesia  merdeka maupun menyangkut nasionalisme pasca Indonesia proklamasi 1945.
Dampak langsung terhadap eksistensi organisasi kepemudaan yang menjadi peserta kongres kedua ini, sangat jelas kentara, disamping komunikasi semakin intens, juga peleburan ataupun fusi bagi organisasi kerap terjadi, bahkan kemudian tidak sedikit yang sengaja “melebur” diri demi untuk perjuan gan yang lebih kuat. Indonesia Muda (IM) didirikan secara resmi 1 Januari 1931 sebagai leburan dari berbagai  organisasi pemuda yang berkategori politik waktu itu. Sepak terjang IM ini juga semakin jelas dan nyata dalam berkiprahnya, seperti: semakin menjalin komuikasi dengan berbagai kalangan  pelajar  secara  horizontal,  mendirikan  pusat-pusat  kursus  khusus  untuk bahasa  persatuan  guna  menghindari  kesalahan  persepsi  dari  kemungkinan penggunaan  bahasa,  selain  peningkatan  aktifitas  melewati  kegiatan  olah  raga  yang dapat  meningkatkan  secara  tidak  langsung  rasa  solidaritas  tanpa  harus  banyak mendapat pengawasan dari pemerintah Belanda.
Sementara itu dibentuknya Kepandungan Bangsa Indonesia (KBI) yang merupakan fusi dari berbagai organisasi kepanduan yang ada pra-kongres kedua menjadi bukti kongkrit dari dampaknya, berupa penyeragaman sal merah putih (duk, dalam bahasa kepramukaan  saat  ini  di  Indonesia)  yang  dililitkan  pada  leher.  Dimana  sebelum terbentuknya KBI belum ada penyeragaman warna, namun sangat tergantung pada simbol warna tiap organisasi kepanduan itu sendiri.
Realitas  historis  dari  eksistensi  “nafas”  Sumpah  Pemuda,  terus  mengalami perkembangan, baik secara horizontal maupun vertikal secara sosial kemasyarakatan. Terlebih-lebih  setelah  Indonesia  menjadi  suatu  negara  bangsa  tahun  1945,  momen Kongres  Pemuda  ke-2  yang  mengikrarkan  Sumpah  Pemuda,  menjadi  salah  satu peristiwa yang selalu diperingati setiap tanggal 28 Oktober, sampai tahun 2022 juga, seperti halnya hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Implementasi sebagai satu Tumpah darah Indonesia
Konsep  Tumpah  darah  merujuk  pada  (KBBI, 1996:1081)  adalah  “tanah  (daerah) kelahiran. Istilah tumpah darah ini didengungkan oleh Sunario untuk mengingatkan betapa pentingnya dipersatukan oleh satu persamaan sejarah karena tanah kelahiran dari para peserta Kongres Pemuda II yang berada di bawah “kendali” negara Belanda.
Sunario (lebih tepatnya yang kemudian dikenal dalam sejarah sebutan Mr. Sunario) adalah seorang pandu “produk” Kepanduan Bangsa Indo nesia (KBI) tahun 1931 yang merupakan organisasi baru kepanduan pasca Kongres Pemuda II tempat meleburkan diri semua orgnaisas kepanduan sebelum kongres.
Sementara konsep tumpah darah secara politik menurut Sukarno dapat disamakan dengan konsep berbangsa dan bernegara bekas wilayah jajahan Belanda, yang lebih dikenal dengan sebutan Hindia Belanda (versi Belanda) atau Nusantara (versi orang- orang Indonesia pra-kemerdekaan 1945)
Dilihat dari konsep kewilayahan yang identik dengan tumpah darah konsep awal dari sumpah  pemuda  yaitu  wilayah  yang  identik/sama/kongruen/sebangun  dengan Hindia Belanda bekas jajahan Belanda yaitu hanya masa 1967-1976 disambung tahun 1999-2001,  karena  setelah  tahun  2002  sampai  sekarang  tahun  2019,  realistisnya terkurangi dengan wilayah Kepulauan Sipadan dan Ligitan.
Diakui  ataupun  tidaknya  secara  perorangan  ataupun  lembaga,  konsepsi  Tanah  Air Indonesia  sebagai  satu  Wilayah,  merupakan  hal  yang  paling  sukar mengimplementasikannya dan mewujudkannya. Karena hal ini terkait dengan aspek kedaulatan (kekuasaan tertinggi atas pemerintahan/daerah).
Dampak Sumpah Pemuda pada eksistensi Belanda sebagai penguasa Indonesia saat itu  cukup  membawa  kekhawatiran  tersendiri,  karena  rasa  kebangsaan  yang  bisa merembet pada penuntutan untuk hegemoni kekuasaan wilayah yang jelas dan nyata bukan  hanya  imaginer.  Gerak  tindak  lanjut  kekhawatiran  Pemerintah  Belanda, kemudian  ditindak  lanjuti  dengan  diberlakukannya  Territolliale  Ze  end  Maritieme Kringen Ordonantie 1939 nomor 442 (selanjutnya disingkat TZMKO), dimana dalam Pasal 1 ayat 1 Ordonansi ini ditentukan bahwa “lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil laut diukur dari garis air terendah dari pulau- pulau Indonesia”.
Berlakunya ordonansi dari TZMKO ini sudah bisa ditebak pemikiran kekhawatiran persatuan keba ngsaan yang “menjalar” ke daerah -daerah di luar Pulau Jawa terutama, pengaruh  dari  Kongres  Pemuda  II  di  Jakarta.  Secara  tidak  langsung,  pemerintah Belanda  berusaha  mengurangi  pengaruh  sekaligus  komunikasi  lebih  intens  antara satu daerah dengan daerah lain yang merupakan wilayah Hindia Belanda (yang pada kenyataannya selanjutnya tidak bisa dihindarkan menjadi suatu negara bangsa sejak 18  Agusuts  1945  dengan  mengusung  konsep  kewilayahan  Hindia  Belanda  sebagai konsep kenegaraan Indonesia).
Sampai  dengan  tahun  1944  tidak  ada  perkembangan  yang  berarti  dari  pengaruh Ordonansi  ini,  apalagi  dalam  realitasnya  Belanda  harus  “hengkang”  dari  Hindia Belanda, karena kalah oleh Jepang dalam perang Pasifik. Baru disaat Belanda yang diboncengi  tentara  Inggris  datang  kembali  masuk  di  Indonesia  yang  sudah  posisi menjadi  negara  merdeka,  bermaksud  mengambil  alih  kembali  wilayah  bekas jajahannya  sebagai  konsekuensi  dari  Persetujuan  Postdam  di  Jerman  bagi  negara- negara yang menang perang yang berada di bawah kekuasaan Inggris (Sekutu).
Konflik  berkelanjutan  antara  pemerintah  Belanda  yang  merasa  memiliki  wilayah Hindia Belanda dengan pemerintah NKRI yang sudah diproklamasikan 17 Agustus 1945  dan  sudah  menjadi  suatu  negara  bangsa  tanggal  18  Agustus  1945  yang menetapkan  juga  wilayah  Hindia  Beland  identik/kongruen/sebangun  dengan wilayah Indonesia.
Perang tidak terhindarkan, sehingga dikenal dengan adanya Agresi Militer Belanda I dan  II  (versi  sejarawan  Indonesia)  atau  Aksi  Polisional  I  dan  II  (versi  pemerintah Belanda), padahal  posisi pemerintahan NKRI sudah  berpindah ke Jogjakarta untuk penyelamatan sekaligus perpindahan pemimpin eksekutifnya, yaitu Presiden Sukarno bersama wakilnya Muhammad Hatta.
Diselingi diantara konflik kekerasan bersenjata berupa peperangan antara kedua belah pihak, juga ada perjuangan diplomasi (Linggajati,  Renville, Roem Vn Royen, Antar Indoensia, Malino dan terakhir Konferensi Meja Bundar/KMB). Namun dalam konsep kewilayahan  NKRI  sebagai  negara  bangsa  belum  berhasil  merobah  Ordonansi TZMKO, karena situasi kondisi negara dalam Perang Kemerdekaan.
Sebagai  konsekuensi,  walaupun  telah  menjadi  suatu  negara  bangsa,  NKRI  sampai dengan tahun 1956 masih tetap tercatat menggunakan konsep kewilayahan TZMKO versi  Belanda,  dimana  konsekuensi  yang  sangat  merugikan  adalah  lautan  diantara pulau-pulau Indonesia tidak merupakan satu wilayah Indonesia, namun merupakan laut bebas. Hal ini akan mengancam kedaulatan sebagai negara bangsa. Dengan kata lain memecah belah keutuhan wilayah, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri.
Pakta  adanya  pengakuan  kedaulatan  dari  Belanda  27  Desember  1949  setelah dilakukan perundingan KMB, atas kemerdekaan NKRI, tidak serta merta menjadikan Indonesia  “utuh  menyeluruh”  sebagai  suatu  negara  bangs a  dari  sudut  pandang konsep kewilayahan Hindia Belanda, karena dengan “skenarionya” Belanda menahan Irian Barat sebagai salah satu isi perjanjian KMB dengan asumsi akan dikembalikan 1 tahun kemudian. Namun dalam realitasnya, Irian Barat baru dikembalikan 1 Mei 1963 (itu pun atas tekanan dari Amerika Serikat).
Dalam  konsep  kewilayah  sebagai  tumpah  darah  NKRI  baru  mendapat  kepastian hukum  atas  seluruh  wilayah  kedaulatan  yang  diperjuangkan  dikala dideklarasikannya  konsep  kedaulatan  negara  Indonesia  oleh  Perdana  Menteri Djuanda 13 Desember 1957. Diperjuangkan konsepsi ini sebagai “negara kepulauan”
( Archipilagic State Concept ) yang kemudian dideklarasikan tanggal 13 Desember 1957, yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  “Dekrasai  Djuanda”  karena  Djuanda  sebagai Perdana  Mentri  yang  menandatangai  sekaligus  mengumumkannya  pada  saat  itu). Dalam deklarasi tersebut dinyatakan “lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil laut, diukur  dari  garis  dasar  yang  menghubungkan  titik-titik  terluar  dari  pulau-pulau terluar Indonesia. Te ori ini dikenal dengan “ Point to Point Theory ”.
Konsekuensi  dari  pemberlakuan  Deklarasi  Djuanda  ini  membawa  perobahan  yang sangat signifikan pada konsepsi kewilayahan NKRI, yang menjadikan laut diantara pulau-pulau  itu  bukan  lagi  sebagai  pemisah,  namun  justru  sebagai  pemersatu Indonesia. Sangat disayangkan kedaulatan yang diperjuangkan oleh Perdana Mentri Djuanda ini, tercoreng dengan proses penganeksasian wilayah bekas jajahan Portugis yaitu Timor Timur yan dimasukan menjadi bagian terintegrasi dari wilayah Indonesia sampai tahun 1999 dikala wilayah tersebut “dilepas” menjadi negara tersendiri atas bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Belum lama NKRI menjadi suatu negara bangsa dengan wilayah identik bekas jajahan Hindia  Belanda,  ujian  percobaan  pada  wilayah  tumpah  darah  ini  mendapat “tamparan yang sangat besar” sekaligus menunjukkan kekalahan diplomasi Indonesia pada  tataran  internasinal,  dengan  lepasnya  Kepualauan  Sipadan  dan  Ligitan  yang jelas-jelas merupakan wilayah jajahan Hindia Belanda. Namun kar ena “terabaikan” pengurusannya  sejak  pembentukan  peta  konsep  kewilayahan  tahun  1969  masa Suharto sebagai presiden, maka kedua kawasan tersebut didanai oleh Ingris dengan menjadikan  sebagai  resort-resort  yang  dikelola  oleh  Negara  Malasyia,  sehingga pengklaiman kedua kawasan yang sudah beralih fungsi dengan serta merta ujungnya menjadi beralih kepemilikan, setelah Indonesia kalah melawan 16 suara di Mahkamah tahun 2002.
Sejak tahun 2002 itulah, pengklaiman tanah tumpah darah Indonesia, menjadi tidak identik lagi dengan wilayah bekas jajahan Belanda sampai sekarang ini. Pada akhirnya dari implementasi konsepsi ini, konsep satu bangsa dan satu bahasa dapat dianggap terimplementasikan  secara  final  dalam  kemasyarakatan,  namun  untuk  konsep  satu tanah air, masih terus menyisakan permasalahan yang belum tertuntaskan sampai saat ini,  terutama  menyangkut  batas  wilayah  dengan  1  negara  yaitu  Singapura.  Sedang untuk  perbatasan  dengan  9  negara  lainnya  baik  di  wilayah  daratan  maupun perbatasan lautan sudah dicapai kesepakatan yang nyata.

## Implementasi sebagai Berbangsa yang satu
Implementasi  sebagai  suatu  negara  bangsa  final  dan  berakhir  pada  saat diproklamasikannya Indonesia sebagai suatu negara tanggal 17 Agustus 1945, terlepas dari  sudah  adanya  pengakuan  dari  dunia  internasional  pada  hari  tersebut  (yang realitanya,  pengakuan  secara  penuh  dari  negara-negara  di  dunia,  diperoleh  setelah adanya pengakuan keadualatan dari Belanda bulan Desember tahun 1949).
Langsung maupun tidak langsung pengakuan yang sangat nyata dapat dilihat dari penyelenggaraan  Konferensi  Asia  Afrika  tahun  1955  di  Bandung,  yang  pesertanya dikirim  berasal  dari  negara  di  benua  Asia  dan  Afrika  sebanyak  29  negara  tercatat mengirimkan utusannya.  Dalam  proses  perjalanan  setelah  terbentuk  menjadi  suatu bangsa  sampai  sekarang,  instabilitasi  politik  baik  berskala  nasional  maupun internasional  kerap  terjadi  dalam  catatan  sejarah  Indonesia,  namun  legal-formal konstitusionalnya  NKRI  tetap  berdiri  sebagai  satu  bangsa,  kecuali  ada  pergantian Ideologi negara Pancasila yang notabene terdapat dalam konstitusi negara Indonesia UUD 1945, bagian pembukaan.
Sehari  setelah  diproklamasikan  NKRI  17  Agustus  1945,  terbentuklah  secara  legal formalnya negara, dengan dipenuhinya 3 syarat syahnya suatu negara, yaitu: wilayah, rakyat  dan  pemerintahan.  Sementara  syarat  ke-4  berupa  pengakuan  hubungan internasional, eksistensi NKRI sebelum adanya pengakuan dari Belanda 27 Des 1949 hanya  sebatas  “isapan  jempol”  semata,  krn  asumsi  dasarnya  Belanda  tidak  pernah mengkauui, shg sampai akhir 1949 Belanda dg serta merta terus-terutsan mengganggu ketertiban kenegaraan Indonesia.
Bukti  kongkrit  pindahnya  Ibu  kota  NKRI  ke  Jogjakarta  beserta  dengan pemerintahanan eksekutifnya (RI-1 dan RI-2) nya. Bukti lainya dikala Sukarno dan Hatta  ditangkap  Belanda  untuk  kemudian  dibuang  ke  Bengkulu  oleh  Belanda,  sbg realitas  bahwa  Belanda  seolah2  mengambil  hak  untuk  mengamankan  wilayahnya kembali.
Implementasi hasil Kongres Pemuda II, terjadi dan final tanggal 17 Agustus 1945, yang sampai  kapanpun  tanggal  tersebut  tidak  dapat  “ditawar”  lagi,  kecuali  Indonesia sebagai  negara  bangsa  bubar  atau  dibubarkan.  Artinya  sebagai  negara  bangsa, Indonesia  sejak  tanggal  tersebut  telah  berdiri  sebagai  suatu  negara  bangsa,  yang didasarkan  pada  eksistensi  wilayah,  penduduk  dan  pemerintahan,  walaupun pengakuan  dari  dunia  internasional  tidak  serta  merta  didapat  (dalam  arti  untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional secara organisasi resmi PBB baru pada pertengahan tahun 1950, sedangkan dari negara- negara lain secara pernegara, yang realisasinya pada waktu diselenggarakannya Konfrensi Asia Afrika tahun 1955, hampir  ¾  negara-negara  di  benua  Asia  Afrika  mengikuti,  yang  artinya  langsung maupun  tidak  langsung  kehadirannya  menunjukkan  mengakui  Indonesia  sebagai suatu negara bangsa).

## Implementasi konsepsi menjunjung Bahasa persatuan
Mengupas  eksistensi  bahasa  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  tidaklah sama  prosesnya  dengan  mengkaji  proses  tumpah  darah  dan  bangsa.  Bahasa  itu merupakan alat komunikasi antara manusia (bahasa lisan-tulisan maupun sekalipun bhs isyarat) yang pleksibel dan dinamis, mengikuti perkembangan zaman dan tren dengan mudah sesuai dengan zeitgeistnya negara.
Dari  ketiga konsepsi Sumpah Pemuda yang dideklarasikan tahun 1928 yang terntu saja merupakan satu-satunyanya dari 3 esensi konsepsi Sumpah Pemuda yang paling mudah  dipraktekkan,  tanpa  harus  melalui  aturan  legal-formal  konstitusional (sekalipun). Namun terntu saja dalam proses setelah menjadi suatu negara bangsa, aturan  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  persatuan,  langsung  dirumuskan  legal formalnya dalam UUD 1945
Proses lahirnya “ Bahasa I ndonesia” tentu mempuyai “ alur cerita” tersendiri, dimana konsep nama Indonesia itu merujuk pada konsep kewilayahan Hindia Belanda, dan kata Indonesia itu sebagai kata yang “muncul” secara lebih populer sebagai padanan kata  nusantara  dari  sudut  pandang  orang  Indonesia  yang  menempatkan  Belanda sebagai penjajah.
Jatuhnya  pilihan  bahasa  (daerah)  Melayu  dibanding  dengan  bahasa  Jawa,  dengan pertimbangan  struktur  bahasanya  yang  lebih  simple  dan  sederhana  serta  tidak mengenal tingkatan bahasa halus-sedang dan kasar, membuat bahasa Melayu menjadi dikenal lebih luas dan memasyarakat sesudah pengikraran Sumpah Pemuda tersebut.
Perkembangan bahasa Melayu setelah Kongres Pemuda ke-2, yang digunakan sebagai (dasar)  bahasa  pengantar  komunikasi  dalam  sesama “ intra  dan  inter ” organisasi- organisasi  yang  telah  ada  dan  terbentuk  baru  (fusi  sekalipun)  yang  berasal  dari berbagai  daerah,  mempunyai  dialek  tersendiri.  Tentu  saja  bahasa  melayu  yang digunakan orang-orang organsisasi Pasundan dipengaruhi secara tidak langsung oleh anasir bahasa Sunda sebagai bahasa ibu dari asal organisasi
Demikian  juga  bahasa  melayu  yang  digunakan  oleh  Jong  Sumatranen  Bond,  Jong Batak yang dipergunakan sebagai alat komunikasi menjadi bertambah kaya dengan dialek  dan  pembendaharaan  bahasa  ibu  kedua  organisasi  tersebut.  Demikian  juga berlaku untuk seluruh organisasi. Lambat laun, Bahasa Melayu (asli) yang diangkat menjad i bahasa persatuan, menjadi suatu “identitas tersendiri” bahasa yang diperkaya oleh pemberdaharaan bahasa daerah dari seluruh wilayahan Indonesia. Terciptahan secara tidak langsung, bahasa Indonesia yang sudah tidak “mengakar kuat” lagi pada bahasa  Melayu  (sebenarnya).  Inilah  yang  berkembang  menjadi  bahasa  Indonesia selanjutnya.
Dalam  kapasitas  kenegaraan  Indonesia,  tentu  saja  Bahasa  Indonesia  ini  mengalami berbagai  pengaturan  untuk  ketertiban  dalam  proses  berbangsa  dan  bernegara, termasuk dalam dunia akademik. Namun hal tersebut perlu kajian lebih lanjut untuk diteliti sebagai sebuah karya ilmaih tersendiri, khususnya untuk menelaah kontribusi bahasa  Melayu  dalam  perkembangannya  menjadi  bahasa  Indonesia  secara  legal- formal dan konstitusionalnya, termasuk pembabakannya sampai eksistensinya abad revolusi industri 4.0 ini.
Implementasi  dari  Sumpah  Pemuda  dalam  aspek  Bahasa  Indonesia,  sebenarnya merupakan  hal  yang  paling  awal  dibanding  dengan  dua  aspek  lainnya  (tanah  air maupun bangsa) di samping hal yang paling mudah diimplementasikan dalam tata
kehidupan  secara  perorangan  orang  Indonesia baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung (rakyat Indonesia waktu itu) maupun oleh organisasi-organisasi yang ada masa Pergerakan Nasional.
Hal ini dapat dibuktikan dengan data dan fakta:
1. Dipakainya bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan dan bahasa komunikasi antara orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai jenis organisasi yang ada waktu itu.
2. Digunakannya  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  dalam  surat  kabar  yang  terbit setelah  peristiwa  Kongres  Pemuda  II  tahun  1928,  walaupun  masih “ dicampur aduk ” dengan bahasa asal dari surat kabar. Sebagai bukti fisik, di Arsip Nasional maupun  Perpustakaan  Nasional  dapat  dilihat  pesatnya  perkembangan penggunakan  bahasa  Indonesia  yang  digunakan  oleh  para  penulis  (baik  dari kalangan pelajar, pelajar pejuang, wartawan dan sebagainya).
3. Sementara  pada  zaman  pendudukan  Jepang,  kedudukan  bahasa  Indonesia mendapat kemajuan sangat lebih pesat, sejalan dengan pelarangan Jepang sebagai penjajah untuk menggunakan bahasa Belanda dan menggantikannya secara resmi bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  resmi  “kenegaraan”,  termasuk  dengan  segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan teks bahasa tertulis.
Dalam  panggung  sejarah  kehidupan  berbagsa,  bernegara  dan  bermasyarakat, Eksistensi Bahasa Indonesia, sejak Kongres Sumpah ke-2 Indonesia terus mengalami perkembangan, apalagi setelah diproklamasikan 17 Agustus 1945, terus berkembang dan  dikukuhkan  secara  legal  formal  konstusional  dalam  Konstitusi  Dasar  Negara Tertulis Tertinggi, yaitu UUD 1945.

## SIMPULAN
Peringatan Sumpah Pemuda dalam panggung sejarah NKRI sampai tahun 2022, setiap tanggal 28 Oktober merupakan salah satu bukti dari makna pentinya arti berbangsa, bertanah  air  dan  berbahasa  nasional  yang  bisa  merupakan  faktor  integrative  dan kelanggengan Indonesia sebagai negara bangsa.
Namun bukan berarti NKRI akan selalu mempunyai tingkat Ketahanan Nasional yang stabil  hanya  dengan  selalu  memperingati  setiap  tahunnya,  perlu  adanya  kebijakan dari pemerintah diperkuat melalui legislasi kewilayahan/tanah air, penguatan nilai- nilai berbangsa dan bernegara serta pembinaan Bahasa Indonesia yang terus menerus (baik dalam aspek formal maupun aspek non formal di masyarakat).
Perlu  penegasan  Era  globalisasi  yang  kecenderungan  “negara  tanpa  batas”  hanya berlaku selain untuk batas negara, karena realitanya wilayah suatu negara merupakan suatu  “keharusan”  yang  tidak  dapat  ditawar -tawar  kembali.  Sementara  dalam penggunaan Bahasa Indonesia, hal terberat masa sekarang adalah semakin meluasnya

## penggunaan bahasa “alay” dari generasi muda dan semakin naik “prestise” bahasa
Inggris serta bagasa PBB lainnya, terutama Bahasa Cina.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, R. (1997). Singa dan Banteng . Jakarta: UI-Press.
Basri,  Y.  (1975). SNI  V,  Jaman  Kebangkitan  Nasional  dan  Masa  Akhir  Hindia  Belanda . Jakarta: Depdikbud.
Bijkerk, J. C. (1988). Selamat Berpisah, sampai berjuma di saat yang lebih baik, documenter runtuhnya Hindia Belanda. Jakarta: Djambatan.
Hering, B. (2003). Soekarno, Bapak Indonesia Merdeka, sebuah Biografi 1901-1945. Jakarta: Hasta Mitra.
Kahin, A. R., & Kahin, G. M. T. (1997). Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, Meningkap keterlibatan CIA di Indonesia . Jakarta: Grafiti.
Kahin,  G.  M.  T.  (1995). Nasionalisme  dan  Revolusi  di  Indonesia,  Refleksi  Pergumulan Lahirnya Republik . UNS Press.
Kartodirdjo, S. (1967). Lembaran Sejarah, Kolonialesme dan Nasionalisme di Indonesia, abad XIX – XX . Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM.
Kartohadikusumo,  S.  (1990 ).  Soetardjo,  Petisi  Soetardjo  dan  Perjuangannya .  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Koch, D. M. G. (1951). Menudju Kemerdekaan, Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia Sampai 1942 . Bandung:Vorkink .
Leirissa,  R.  Z. (1985). Terwujudnya  Suatu  Gagasan,  Sejarah  Masyarakat  Indonesia  1900- 1950 . Jakarta: Akademika Pressindo.
Moedjanto, G. (1991). Indonesia Abad ke-20,dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati.
Yogyakarta: Kanisius.
Mulyana,  S.  (1969). Nasionalisme  Sebagai  Modal  Perjuangan  Bangsa  Indonesia .  Balai Pustaka: Jakarta.
Notosusanto, N. (1975). Sejarah Nasional Indonesia VI, Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia . Depdikbud: Jakarta .
Panitia Konferensi Internasional Revolusi Nasional: Kajian, Kenangan dan Renungan. (1997). “Denyut Nadi Revolusi Indonesia”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Poeze, H. A. (1999). Pergulatan Menuju Republik, Tan Malaka 1925-1945 . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Pranoto,  S.  W.  (2000). Revolusi  Agustus,  Nasionalisme  Terpasung  dan  Diplomasi Internasional . Yogyakarta: Lapera.
Ricklefs, M. C. (2008 ). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 . Serambi: Jakarta.
Said, S. (1993 ). Genesis Of Power, General Sudirman And The Indonesian Military in Politics 1945-1949 . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sastrosatomo, S. (1987 ). Perjuangan Revolusi . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Soeharto, P., & Ihsan, A. Z. (1981). Permata Terbenam,, kumpulan tulisan asli dan pidato tokoh-tokoh  perintis  pergerakan  kebangsaan  dalam  menelurusri  berkembangnya nasionalisme . Jakarta: Aksara Jayasakti.
Soeharto.  (2002). Pagoejoeban  Pasoendan  1927-1942,  Profil  Pergerakan  Etno-Nasionalis.
Bandung: Satya Historika.
Tirtoprodjo, S. (1965 ). Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia . Djakarta: Pembangunan Djakarta.
Tirtoprodjo, S. (1966). Sedjarah Revolusi Nasional Indonesia, Tahapan Revolusi Bersendjata 194 5-1950 . Djakarta: Pembangunan.
Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta . (1986). Bunga Rampai Soempah Pemoeda . Jakarta: Balai Pustaka.
Yayasan  Gedung-Gedung  Bersejarah  Jakarta.  (1962). Peranan  Pemuda  Muhammad Yamin  Sekitar  Sumpah  Pemuda  28  Oktober  1928 .  Djakarta:  Departemen Penerangan RI.