Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 3 No.3 (2022): 320-344
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Penggunaan Merkuri pada Tambang Emas Ilegal: Diaturkah Dalam  Minamata
Convention?
Mochammad Farisi; Akbar Kurnia Putra; Novianti Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding author: mochammadfarisi@unja.ac.id
Submission : 30 Juni 2022 Revision : 30 September 2022 Publication : 11 Oktober 2022

## Abstract
Exploration  activities  and  exploitation  of  natural  resources  are examples of causes of damage by human activities. One of the activities that  are  rampant  in  Indonesia  is  mining  activities,  one  of  which  is unlicensed gold mining (PETI). These activities can have a sustainable impact on environmental damage and pollution and bring a number of adverse  impacts  to  various  sectors  such  as  environmental,  social  and health which in the process use toxic materials, namely mercury, so that waste from mining can pollute rivers and the surrounding nature. So to avoid  this,  the  Minamata  Convention  on  Mercury  is  present  as  an international agreement that aims to reduce and eliminate the impact of  mercury  on  environmental  and  human  health.  To  implement  the Convention, the Government of Indonesia has ratified the convention by issuing Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2017 concerning Ratification of the Minamata Convention on Mercury and Presidential Regulation Number 21 of 2019 concerning the National Action Plan for Reducing Mercury Elimination (RAN-PPM). Following up on these rules, law enforcement must be carried out on the activities of PETI which in the process used mercury.
Keywords:  illegal  gold  minning;  law  enforcement;  minamata convention

## Abstrak
Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam adalah contoh penyebab kerusakan oleh aktivitas manusia. Salah satu aktivitas yang marak terjadi di Indonesia adalah kegiatan pertambangan yang salah satunya ialah penambangan emas tanpa izin (PETI). Kegiatan tersebut dapat menimbulkan dampak berkelanjutan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan serta membawa sejumlah dampak buruk ke berbagai  sektor  seperti  lingkungan, sosial  dan  kesehatan  yang  pada prosesnya  menggunakan  bahan  beracun  yakni  merkuri,  sehingga limbah dari penambangan dapat mencemari sungai dan alam sekitar. Maka  untuk  menghindari  hal  tersebut,  Minamata  Convention  on Mercury hadir sebagai suatu perjanjian internasional yang bertujuan mengurangi  dan  menghapuskan  dampak  merkuri  bagi  kesehatan lingkungan  dan  manusia.  Untuk  menjalankan  Konvensi  tersebut Pemerintah  Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  tersebut  dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri dan Perpres  Nomor  21  Tahun  2019  tentang  Rencanan  Aksi  Nasional Pengurangan  Penghapusan  Merkuri  (RAN-PPM).  Menindaklanjuti aturan  tersebut,  maka  harus  dilakukan  penegakan  hukum  terhadap aktivitas PETI yang pada prosesnya menggunakan merkuri.
Kata Kunci: penegakan hukum; PETI; konvensi minamata

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu negara dengan  berbagai macam  sumber  daya  alam  yang  berlimpah,  baik  itu  berupa sumber  daya  alam  yang  dapat  diperbaharui  (renewable resources)  maupun  sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat diperbaharui  (unrenewable  resources).  Lingkungan  hidup tersebut wajib dilestarikan dan dikembangkan potensinya agar dapat terus menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk  hidup  lainnya  demi  kelangsungan  dan  peningkatan kualitas hidup itu sendiri.
Disisi  lain  potensi  sumber  daya  alam  bila  tidak  dikelola dengan  baik  akan  menyebabkan  kerusakan  dan  pencemaran lingkungan. Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan  bahwa  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  adalah masuk  atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,  energi, dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  sumber  daya  alam adalah  contoh  penyebab  kerusakan  oleh  aktivitas  manusia. Salah  satu  aktivitas  yang  marak  terjadi  di  Indonesia  adalah kegiatan pertambangan. Di Indonesia, kegiatan pertambangan emas  skala  kecil/tradisional  yang  dilakukan  rakyat  dengan peralatan sederhana yang tidak terikat dengan perizinan formal dikenal dengan sebutan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dalam aktivitasnya, PETI menggunakan alat dan bahan merkuri yang  sangat  merusak  lingkungan  dan  kehidupan  sosial masyarakat  sekitarnya.  Menurut  UN  Environment  Program, penambangan  emas  masyarakat  adalah  penyebab  utama pencemaran merkuri di seluruh dunia, merusak habitat sungai, hutan  dan  kesehatan  penambang,  termasuk  anak-anak  yang dipekerjakan oleh orang tua mereka.
Berdasarkan  Deklarasi  dari  Kementerian  LHK  (2015) mengenai  Pengelolaan  Lingkungan  Pertambangan  di  lingkup Pencemaran  dan  Kerusakan,  megklasifikasikan  PETI  sebagai
aktivitas  ilegal  karena  penambang  tidak  memiliki  izin pertambangan. Mereka tidak membayar pajak atau royalti yang menjadi  sumber  penerimaan  pemerintah  dari  kegiatan pertambangan.  Kegiatan  mereka  juga  sering  menimbulkan keresahan  sosial  dan  kerusakan  lingkungan.  Kegiatan  PETI biasanya  didanai  oleh  pebisnis,  yang  mungkin  merupakan pengusaha  di  sekitar  lokasi  penambangan.  Pebisnis  nakal tersebut dapat berfungsi sebagai pemasok bahan tambang dan peralatan ke PETI dan sebagai pengumpul hasil tambang yang dihasilkannya. 1
Pada  praktiknya,  Pertambangan  Emas  Tanpa  Izin  (PETI) banyak  ditemukan  menggunakan  bahan  dan  zat  berbahaya sebagai  bahan  bakunya.  Limbah  yang  dihasilkan  umumnya masih  mengandung  merkuri.  Pembuangan  limbah  merkuri secara  berlebihan  dapat  berbahaya  bagi  alam,  menyebabkan pencemaran  lingkungan  dan  berdampak  kompleks  bagi kehidupan  manusia.  Merkuri  yang  dilepaskan  ke  lingkungan sebagai  limbah  dapat  berubah  menjadi  zat  beracun  atau metilmerkuri  dan  terakumulasi  dalam  rantai  makanan  dari tumbuhan  ke rantai makanan lainnya terutama ikan. 2
1 http://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/deklarasi-pengend alian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkunganakibat-pertambangan/ diakses pada 10 Februari 2021.
2 Muhammad Mahmud. Et al. Konsentrasi Merkuri pada Ikan di Perairan Laut Sulawesi Akibat Penambangan Emas Tradisional Buladu Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Jurnal  Pengelolaan  Lingkungan Berkelanjutan. Vol. 1. No. 3. 2017. Hal. 8.
Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Siti  Nurbaya dalam  pidatonya  pada  Sidang  Paripurna  V  tahun  2017 mengatakan  bahwa  penggunaan  merkuri  yang  mencemari lingkungan  dapat  berdampak  pada  gangguan  kesehatan manusia  seperti  tremor,  sakit  syaraf,  pencernaan,  gangguan motorik,  ginjal,  iritasi  kulit,  paru-paru  dan  mata,  serta kekebalan  tubuh.  Wanita  yang  hamil  dan  terus  menerus terpapar  merkuri  juga  akan  melahirkan  anak  dengan  IQ rendah. 3
Sejak  tahun  2000,  penambangan  emas  di  Provinsi  Jambi semakin  marak  dilakukan  oleh  masyarakat.  Data  Kepolisian Daerah  Provinsi  Jambi  mencatat  bahwa  pada  tahun  2011 jumlah  mesin  tambang  emas  yang  terdeteksi  beroperasi sebanyak 760 unit, kemudian tahun 2012  meningkat menjadi 1.250 unit. Tiga daerah yang sangat masif terjadi PETI adalah Kabupaten  Sarolangun,  Kabupaten  Merangin  dan  Kabupaten Bungo 4 . Ribuan hektar tanah telah rusak dan beralih fungsi dari lahan pertanian atau hutan menjadi pertambangan tanpa izin yang sangat merusak lingkungan.
Sebagai  contoh,  akibat  PETI  Sungai  Batang  Limun  di Kabupaten Sarolangun mengalami penurunan kualitas air, sejak
3 Lusia  Arumingtyas,  “Akhirnya,  Indonesia  Ratifikasi  Konvensi Minamata”. http://www.mongabay.co.id/2017/09/13/akhirnya- indonesiaratifikasi-konvensi-minamata/ .  Diakses  pada  14  Februari 2021.
4 Irman  Tambunan.  “Penertiban  Penambang  Emas  Ilegal Terkendala Dana”, dalam Kompas. Edisi 3 November 2012
tahun 2009 sampai 2015 dengan penurunan kualitas air yang cukup  tinggi  yakni  diangka  0,18ppb  menjadi  0,3ppb.  Jika mengacu  pada  Peraturan  Perundang-undangan  Nomor  82 Tahun  2010,  sebenarnya  peningkatan  kualitas  nilai  rata-rata konsentrasi merkuri itu punya yang namanya SBMA (Standar Baku  Mutu  Air). 5 PETI  yang  terjadi  di  Kabupaten  Merangin secara  masif  dilakukan  sejak  tahun  2011  lebih  tepatnya  di Kecamatan  Pangkalan  Jambu  dan  memakai  alat  berat (excavator). Dari total luas lahan pertanian 1.200 ha, 630 ha di kecamatan itu telah rusak oleh kegiatan PETI. 6
Berdasarkan  catatan  akhir  tahun  KKI  Warsi  Jambi  2019, ekosistem  Jambi  dalam  kondisi  memprihatinkan  yang disebabkan  kebakaran  hutan,  illegal  logging  &  drilling  serta penambangan  emas  tanpa  izin  (PETI).  Khusus  aktivitas  PETI semakin  marak  terjadi  dan  menggunakan  bahan-bahan berbahaya  seperti  merkuri  dalam  aktivitasnya  yang  sangat membahayakan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia.  Luasan bukaan PETI pada tahun 2019 berjumlah 33.832 ha menyebar di 6 kabupaten. Daerah dengan bukaan terluas yaitu Sarolangun yang mencapai 14.126 ha dan berikutnya Merangin dengan luas 12.349 ha. 7
5 Rita yulianti, Dampak Limbah PETI terhadap Kualitas Air Sungai Limun Kab. Sarolangun Prov. Jambi, Jurnal Unpad BSC Vol. 14, 2016
6 Euis  Sunarti,  Disaster  Related  to  Mining:  Causes,  Impact,  and Lesson Learned, International Journal of Disaster Managemen, Vol. 1. Tahun 2017. Hal. 1-7.
7 Catatan Akhir Tahun Warsi 2019, “Kerusakan Ekosistem, Jambi Rugi Lebih Rp.17T, www.warsi.or.id
Berdasarkan catatan Sukmareni selaku Koordinator Divisi Komunikasi KKI Warsi, tahun 2020 kawasan terdampak PETI di Jambi  semakin  luas  yaitu  total  39.557  ha.  Berdasarkan  citra satelit sentitel-2 dan citra satelit landsat 8 tahun 2020, lokasi terluas  di  Merangin  15.812  ha,  Sarolangun  15.254  ha,  Bungo 5.611 ha, Tebo 2.851 ha, Kerinci 29 ha dan Batanghari dulu 37 ha tahun 2020 tidak lagi terpantau. 8
Dalam politik pembangunan hukum nasional, pada tahun 2017,  Indonesia  resmi  meratifikasi  Konvensi  Minamata (Minamata  Convention  on  Mercury)  soal  penggunaan  merkuri yang  berdampak  bagi  kesehatan  dan  lingkungan.  Indonesia adalah  Negara  ke-79  yang  meratifikasi  konvensi  ini,  melalui Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Pengesahan Konvensi  Minamata  Mengenai  Merkuri  yang  ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 20 September 2017. Aturan ini kemudian diundangkan ke dalam Lembaran Negara No.  209  Tahun  2017. 9 Dengan  diratifikasinya  konvensi  ini,
Indonesia  kini  terikat  aturan-aturan  yang  terdapat  dalam Konvensi  Minamata  menyangkut  penggunaan  merkuri. Pemerintah  Indonesia  juga  menerbitkan  Peraturan  Presiden Nomor  21  Tahun  2019  tentang  Rencana  Aksi  Nasional
8 Tribun  Jambi,  Kawasan  terdampak  PETI  di  Provinsi  Jambi Makin Mengkhawatirkan, Kini Capai 39 ribu hectare, 25 Januari 2021. www.tribunnews.com diakses pada 18 Februari 2021.
9 DPR  Setujui  RUU  Konvensi  Minamata  Mengenai  Merkuri  Jadi UU”,  Tempo.co,  14  September  2017, https://nasional.tempo.co/ read/908999/dpr-setujui-ruu-konvensiminamata-mengenai- merkuri-jadi-uu , diakses pada 14 Februari 2021.
Pengurangan dan Penghapusan Merkuri sebagai implementasi Konvensi  Minamata  yang  bertujuan  melindungi  lingkungan hidup  dari  emisi  dan  lepasan  merkuri  dan  senyawa  merkuri antropogenik.
Penelitian  ini  dimaksud  untuk  mengetahui  bagaimana pengaturan  hukum  terhadap  Penambangan  Emas  Tanpa  Izin (PETI) dan implementasi Konvensi Minamata di Provinsi Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana aturan hukum  dalam  Konvensi  Minamata  terkait  pengurangan penggunaan  merkuri  dan  aktivitas  penambangan  emas  tanpa izin (PETI). Penelitian ini akan sangat bermanfaat dan menjadi acuan  dari  Pemerintah  Provinsi  Jambi  dalam  mengatasi persoalan  PETI  di  daerahnya.  Penelitian  ini  juga  akan memberikan  gambaran  langkah-langkah  atau  tahapan  serta strategi  berdasarkan  aturan  hukum  internasional  maupun hukum  nasional  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar  dalam memberantas  Penambangan  Emas  Tanpa  Izin  (PETI)  yang sudah lama terjadi di  Provinsi Jambi khususnya di  Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun.

## A. Pembahasan
1. Pengaturan Konvensi Minamata terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin
Konvensi  Minamata  menegaskan  kembali  prinsip-prinsip Deklarasi  Rio  tentang  Lingkungan  dan  Pembangunan Berkelanjutan  dan  menyoroti  adanya  masalah  kesehatan  bagi
orang-orang yang rentan, terutama perempuan, anak-anak, dan generasi mendatang dari paparan merkuri, terutama di negara berkembang.  Adapun  tujuannya  yakni,  (1)  Menjadi  sarana perlindungan  kesehatan  bagi  manusia,  (2)  Menjadi  sarana perlindungan bagi organisme, bioma, serta ekosistem atas emisi dan merkuri buruk yang ada lingkungan secara luas.
Pasal  2  Konvensi  Minamata  menjelaskan  pengertian Pertambangan emas skala kecil (Artisalal and small-scale gold mining / ASGM) yaitu pertambangan atau tambang emas yang dilakukan  oleh  penambang  perorangan  ataupun  perusahaan skala kecil dengan investasi modal dan produksi dalam jumlah terbatas.  Sedangkan  menurut  Kementerian  LHK  (2015)  pada Deklarasi mengenai Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di lingkup Pencemaran dan Kerusakan,
menerangkan bahwasanya aktivitas tambang itu harus menggunakan alat-alat sederhana  dan  harus  dalam  lingkup  kecil  sehingga  tidak menimbulkan  dampak  yang  merugikan  atau  aktivitas  PETI. 10
Namun  dewasa  ini  muncul  suatu  kebijakan  dimana  PETI kemudian berganti nama menjadi PESK (Pertambangan Emas Skala Kecil). 11
10 http://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/deklarasi-pengend alian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkunganakibat-pertambangan/
11 Yuyun  Ismawati  Drwiega,  “Dari  Minamata  ke  Indonesia”, Kumparan,  21  Maret  2017, https://kumparan.com/yuyun- ismawati/dari-minamata-ke-indonesia-konsekuensipembiaran- biaya-tinggi-dan-berjangka-panjang , diakses pada 12 Februari 2021
Menelisik  lebih  jauh  mengenai  peraturan  PESK, sebenarnya  telah  tersedia  dan  diterangkan  secara  jelas  pada Pasal 7 Ayat (2) Konvensi yaitu:
“Each Party that has Ertisanal and smoll-scale gold mining and procession subject to this article within its territory shall take steps to reduce, and where feasible eliminate, the use of mercury and marcury compounds in and the emissions and releases to the environment of mercury from, such eining and processing”.
Masing-masing  negara  punya  tugas  untuk  mengambil  sebuah proses penanganan terhadap penambangan dan pengelolahan emas  sekala  kecil  di  wilayahnya  baik  pada  segi  pengurangan penggunaan  merkuri,  senyawa  merkuri,  emisi  merkuri,  serta senyawa merkuri dari aktivitas tambang.
Pasal 7 Ayat (3) menerangkan bahwasannya “Develop and implement  a  national  aclion  plan  accordance  with  Annex  C”, maknanya  ialah  negara  merupakan  pihak  yang  punya  tugas untuk  mengambil  tindakan  dengan  membuat  rencana  aksi nasional  mengenai  pengurangan  dan  penghapusan  merkuri mengacu pada Lampiran C Konvensi. Serta wajib melaporkan ke United Nations Environment Programme Secretariat.
Ayat  4  menjelaskan  bahwa  negara  pihak  dan  LSM  serta lembaga  lain  harus  menyusun  strategi  untuk  bekerja  sama untuk  mencegah  penyimpangan  penggunaan  merkuri  atau senyawa merkuri dalam penambangan dan pengolahan emas, saling  bertukar  pengetahuan,  praktIk  dan  teknologi  ramah
lingkungan,  teknis,  alternatif  yang  layak  secara  sosial  dan ekonomi.
”Parties  may  cooporate  with  each  other  and  with  Non Government Organitation and other entities, Devolopment of strategies  to  prevent  the  diversion  of  mercury  or  mercury compounds for use in artisanal and small-scale gold mining and  processing  and  use  of  existing  information  exchange mechanisms  to  promoto  knowledge,  best  envirotmcntal practices and altenative technologies that are ervironmentally,  technicall,  socially  and  economically viable”.
Rencana aksi nasional mengacu pada Lampiran C, dengan poin-poin sebagai berikut:
1. Mekanisme  memfasilitasi  pengaturan  terhadap  sektor pertambangan emas skala kecil.
2. Bermacam cara untuk menghapuskan: (i) Amalgamasi bijih utuh; (ii) Pembakaran amalgam atau amalgam hasil proses secara  terbuka;  (iii)  Pembakaran  amalgam  di  daerah pemukiman;  dan  (iv)  Pelindian  (Leaching)  sianida  pada sedimen, bijih, ataupun tailing yang telah ditambah dengan merkuri tanpa mengeluarkan merkurinya terlebih dahulu.
3. Membuat  perkiraan  awal  jumlah  merkuri  yang  digunakan, serta cara nyata yang digunakan dalam pertambangan emas skala kecil dalam wilayahnya.
4. Strategi untuk mendorong pengurangan emisi dan lepasan dari,  serta  pajanan  terhadap,  merkuri  maupun  senyawa merkuri, akibat dari penggunaan dalam pertambangan emas
skala  kecil,  termasuk  mendorong  penggunaan  berbagai metode yang bebas merkuri.
5. Langkah peningkatan kesadaran melalui fasilitas kesehatan, strategi  tersebut  termasuk  antara  lain  pengumpulan  data kesehatan,  pelatihan  untuk  para  pekerja  di  bidang kesehatan;
6. Strategi  untuk  mencegah  terpajannya  populasi  rentan, terutama  anak-anak  dan  wanita  usia  subur,  khususnya wanita  hamil,  terhadap  merkuri  yang  digunakan  pada pertambangan emas skala kecil;
7. Strategi  untuk  menyediakan  informasi  kepada  para penambang emas skala kecil serta masyarakat yang terkena dampak;
8. Negara bisa menggunakan bermacam cara tambahan dalam rencana  aksi  nasionalnya  untuk  mencapai  tujuannya,
termasuk penggunaan atau pengenalan standar pertambangan emas skala kecil yang bebas merkuri; dan
9. Langkah  oleh  para  pemangku  kepentingan  dalam mengimplementasikan  dan  melanjutkan  pengembangan rencana aksi nasional.
Secara lengkap, Lampiran C Konvensi Minamata pada PESK berisi proses amalgamasi untuk mengekstrak emas.  Selain itu bahwa  masing-masing  Negara  ialah  pihak  terhadap penanganan PESK pada wilayahnya secara sistematis. Dengan disahkannya  Konvensi  Minamata  mengenai  Merkuri  maka perlu  dilakukan  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  tambang
rakyat  khususnya  dalam  hal  pengendalian  atau  penghapusan penggunaan merkuri termasuk emisi dan lepasan merkuri. Di dalam Lampiran C Konvensi Minamata, memuat tentang acuan penyusunan  Rencana  Aksi  Nasional  (RAN)  dalam  rangka aktivitas pertambangan dan pengolahan emas skala kecil yang menggunakan  merkuri  dalam  proses  amalgamasi  untuk mengekstraksi emas dari bijihnya.
Penyampaian  RAN  ke  United  Nations  Environment Programme  Secretariat,  tiga  tahun  diberlakukan  terjadi perubahan  yang  berkenaan  pada  tujuan  nasional  terhadap pemakaian  penurunan  serta  pencemaran  masalah  merkuri dalam penghapusan praktik amalgamasi seluruh bijih, amalgam yang diproses atau pembakaran amalgam dalam ruang terbuka, pembakaran  amalgam  di  lapangan, dan  menggunakan  sianida process dalam pengelolaan bijih, sedimen, bahkan tailing yang pada  intinya  ialah  proses  sistematis  pencampuran  dengan merkuri.

## 2.  Implementasi Konvensi Minamata di Provinsi Jambi
Hubungan  internasional  yang  dilakukan  Pemerintah Indonesia berlandaskan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional  yaitu  untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta ikut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosal.
United Nations Environment Programme (2010) melakukan sebuah  studi  perihal  penghilangan  merkuri  di  lingkungan terkait efek-efek dari penggunaan merkuri meliputi, kesehatan, sirkulasi, perdagangan, sumber, transportasi, serta pencegahan terhadap  sebuah  merkuri.  Dengan  kesimpulan  bahwasannya perlu ada upaya internasional yang berkenaan dengan dampak- dampak dari risiko penggunaan merkuri.
Pada tahun 2009 United Nations Environment Programme melakukan akselerasi kebijakan dengan membuat Government Council (2009) tentang cara pemerintah mengikat secara hukum internasional  hal  yang  berkaitan  dengan  merkuri.  Kami  telah mencapai  resolusi  tahun  2015  tentang  pembentukan  Inter- Negotiations Committee (INC), dengan menetapkan peraturan untuk  Merkuri  di  seluruh  dunia.  Dalam  perkembangannya, Indonesia  berperan  aktif  dalam  INC,  mulai  dari  INC1  di Stockholm pada tahun 2010  hingga INCS di Jenewa pada tahun 2013.
Konvensi Minamata memuat aturan mengenai pengadaan dan  perdagangan  merkuri  dan  senyawa  merkuri,  termasuk penguraian merkuri, penggunaannya sebagai bahan tambahan dalam produk dan proses manufaktur, pengendalian merkuri di Pertambangan  Emas  Skala  Kecil  (PESK)  serta  pengendalian emisi.  Kerjasama  internasional  dalam  industri  penyimpanan merkuri  di  tanah,  air  dan  udara,  penyimpanan  inventarisasi merkuri dan senyawa merkuri sebagai bahan baku/tambahan,
pengelolaan  limbah  merkuri  dan  kawasan  tercemar  merkuri, dan bantuan teknis, pembiayaan dan pertukaran informasi.
Konvensi  Minamata  disepakati  di  Kumamoto,  Jepang tanggal  10  Oktober  2013  dan  Indonesia  adalah  salah  satu Negara  yang  menandatangani  perjanjian  internasional  ini. Dalam  mewujudkan  perjanjian  internasional  tersebut pemerintah  indonesia  melakukan  hubungan  dan  kerjasama mengenai ratifikasi terhadap Konvensi Minamata. Poin inti yang dilakukan  dalam  ratifikasi  ini  ialah  dengan  mengesahkan Minamata Convention on Mercury pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata.
Adapun beberapa manfaat dari dilakukannya pengesahan tersebut  ialah:  (1)  Menjadi  landasan  hukum  untuk  negera dalam  membuat  jalan  kebijakan  terhadap  lingkungan  hidup bagi  kepentingan  rakyat  indonesia,  (2)  Memberikan perlindungan terhadap generasi SDM atas dampak penggunaan merkuri  di  lingkungan,  (3)  Memberikan  ruang  legal  bagi perdagangan,  pengadaan,  dan  pendistribusian  merkuri  ke lingkungan,  (4)  Memberikan  jaminan  hukum  pada  sektor industri  yang  tidak  menggunakan  merkuri  pada  proses produksinya,  (5)  Menjadi  pembatas  pada  penggunaan  dan pengendalian  merkuri  di  lingkungan,  (6)  Membatasi  sektor industri  untuk  tidak  melakukan  penggunaan  merkuri  secara masif,  (7)  Meningkatkan  kredibelitas  NAKES  dalam penangan korban terhadap dampak negatif merkuri, (8) Menjadi sumber acuan  untuk  PESK  dalam  implementasinya,  (9)  Menguatkan
sistematis  pengaturan  pada  pengelolaan  merkuri,  (10) Mengurangi  risiko  tanah,  air  dan  udara  yang  terkontaminasi merkuri, (11) Mendapat peluang untuk mendapatkan bantuan internasional,  antara  lain  bantuan  teknis,  alih  teknologi  dan pendanaan  dalam  upaya  pengendalian  emisi  merkuri  dan penghapusan  merkuri  pada  kegiatan  sektor  industri  dan kegiatan  PESK  di  Indonesia,  (12)  Meningkatkan  kerja  sama global  untuk  pertukaran  informasi  dalam  penelitian  dan pengembangan,  pengganti  merkuri  pada  industri  dan  PESK untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Mengacu  kembali  ke  Pasal  7  ayat  3  menerangkan bahwasannya  “Develop  and  implement  a  national  aclton  plan accordance with Annex C”, negara merupakan pihak yang punya tugas untuk mengambil tindakan dengan membuat rencana aksi nasional  mengenai  pengurangan  dan  penghapusan  merkuri mengacu  pada  Lampiran  C  Konvensi.  Dengan  demikian, pemerintah  Indonesia menerbitkan  Perpres  Nomor  21  Tahun 2009 yang berkenaan dengan RAN (Rencana Aksi Nasional) dan RAN-PPM (Pengurangan dan Penghapusan Merkuri).
Rencana  Aksi  Nasional  Pengurangan  dan  Penghapusan Merkuri  ialah  dokumen  dalam  lingkup  rencana  sistematis tahunan pada upaya  pengurangan dan penghapusan merkuri merugikan di lingkungan. Dengan target pengurangan dampak merkuri  PESK  100%  dalam  rentan  waktu  dari  2018  hingga 2030. Pada Pasal 3 Ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang cara atau  skema  untuk  mengatur  pengendalian  merkuri  dengan
poin-poin diantaranya, upaya perbaikan koordinasi, komitmen, keterlibatan  masyarakat,  perbaikan  sistem  informasi, peningkatan teknologi alternatif ramah lingkungan, penguatan mata pencaharian local wisdom, peningkatan upaya penegakan hukum serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Dalam  penegakan  hukum  saat  ini,  Pemerintah  Provinsi Jambi  wajib  turut  berperan  dalam  upaya  pengurangan  serta penghapusan merkuri seperti yang telah diatur pada Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah yang  menerangkan  bahwasannya  pemerintah  daerah  punya tanggungjawab  pada  upaya  pengendalian  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 6 Perpres 21 Tahun 2019, RAN-PPM menjadi pedoman bagi setiap elemen wilayah pemerintahan di Provinsi Jambi dalam merancang dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) mengenai  Penghapusan dan Pengurangan Merkuri.
Adapun  tugas  Gubernur  pada  implementasi  RAD-PPM  di lingkup provinsi di antaranya ialah; (1) Melakukan rancangan penyusunan,  pelaksanaan  serta  koordinasi  RAD-PPM  untuk selanjutnya  disampaikan  atau  dilaporkan  ke  MENDAGRI  dan BAPPENAS dalam rentan waktu 1 tahun sekali, (2) Melakukan upaya  pendampingan  untuk  lingkup  wilayah  pemerintah perkotaan dalam penyusanan RAD-PPM. Berikut ini merupakan RAD  fokus  pengendalian  yang  harus  dilakukan  pemerintah provinsi  pada  pengurangan  merkuri  di  lingkup  PESK  PETI, (1)Melakukan  sosialisasi  terintegritas  dalam  menyelesaikan
permasalahan, (2) Membuat sebuah langkah perlindungan bagi masyarakat secara luas dalam lingkup provinsi, (3) Melakukan pengembangan  serta  peningkatan  terhadap  pemahanan masyarakat tentang  izin  pertambangan,  (4)  Melakukan  upaya dalam menjalin kerjasama mengenai uapaya pengurangan danq penghapusan  merkuri  dengan  intansi  terkait,  (5)  Membuat sebuah  langkah  dalam  memantau  kualitas  lingkungan  secara terpadu,  (6)  Melakukan  upaya  pemetaan  terhadap  dampak- dampak  buruk  aktivitas  tambang  lingkungan  di  sekitar  PESK, (7)  Melakukan  upaya  edukasi  tentang  bahaya  merkuri  pada sekolah-sekolah  di  semua  wilayah  cangkupan  provinsi,  (8) Melakukan  program  kerja  mengedukasi  masyarakat  secara terpadu  di  lokasi  PESK  tentang  bahaya  merkuri  dan  aktivitas tambang,  (9)  Melakukan  upaya  peningkatan  good  mining practice  untuk  masyarakat  agar  memiliki  izin  usaha pertambangan, (10) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemulihan  lahan,  (11)  Melakukan  langkah  Penyusunan feasibility  studi  dan  Detailed  Enginering  Design  secara terintegritas, 12. Melakukan Pengkajian terhadap dampak PESK di lingkungan, 13. Membuat suatu kampanye tentang dampak- dampak PETI dan upaya pemberantasannya.
RAD-PPM adalah dokumen yang menyediakan arahan bagi pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  berbagai  kegiatan pengurangan dan penghapusan merkuri, baik berupa kegiatan yang  secara  langsung  dan  tidak  langsung  mengurangi  dan menghapus merkuri dalam kurun waktu tertentu. Dalam sistem
perencanaan  ini  dibuat  daerah  sebagai  analisis  kebijakan (policy analysis) yang disusun pemerintah bersama stakeholders untuk  memutuskan  persoalan  dan  menyusun  alternatif kebijakan.  Terkait  dengan  RAD-PPM,  Pemerintah  Provinsi Jambi belum memiliki Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri tersebut. Hal tersebut berimplikasi pada sulitnya  pengambil  keputusan  untuk  memahami  konsekuensi dari  alternatif  keputusannya.  Namun  Pemerintah  Provinsi Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup sedang menyusun RAD- PPM  dan  juga  sedang  membentuk  tim  kelompok  kerja pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi lahan pada kegiatan pertambangan  tanpa  izin  tingkat  Provinsi  Jambi  tahun  2021 yang dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol.
Berdasarkan  aturan  Kementerian  LHK  Nomor  23  Tahun 2008  tentang  Pedoman  Teknis  terhadap  Pencegahan Pencemaran  Lingkungan  Hidup  Akibat  Aktivitas  Tambang Emas, kelompok kerja bertugas dalam upaya pencengahan ini antara  lain  harus:  (1)  Melakukan  koordinasi  dengan  seluruh stakeholder  terkait  dalam  menyelesaikan  masalah,  (2) Melakukan verifikasi dan pendataan terhadap masyarakat yang terlibat  pertambangan  tanpa  izin,  (3)  Mengkaji  rencana  aksi daerah  pemberdayaan  masyarakat  di  wilayah  pertambangan tanpa  izin,  (4)  Melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  dan (5)  Menjalankan  penegakan  hukum  sesuai  peraturan  yang berlaku.

## B. Penutup
Kementerian LHK    pada  Deklarasi  mengenai  Pengelolaan Lingkungan  Pertambangan  di  Lingkup  Pencemaran  dan Kerusakan,  menerangkan  bahwasanya  aktivitas  tambang  itu harus  menggunakan  alat-alat  sederhana  dan  harus  dalam lingkup  kecil  sehingga  tidak  menimbulkan  dampak  yang merugikan  atau  aktivitas  PETI.  Namun  anehnya,  dewasa  ini muncul suatu kebijakan dimana PETI kemudian berganti nama menjadi PESK (Pertambangan Emas Skala Kecil).
Dengan  disahkannya  Konvensi  Minamata  mengenai Merkuri  maka  perlu  dilakukan  pengaturan  lebih  lanjut mengenai tambang rakyat khususnya dalam hal pengendalian atau  penghapusan  penggunaan  merkuri  termasuk  emisi  dan lepasan  merkuri.  Di  dalam  Lampiran  C  Konvensi  Minamata, memuat  tentang  acuan  penyusunan  Rencana  Aksi  Nasional (RAN)  dalam  rangka  aktivitas  pertambangan  dan  pengolahan emas  skala  kecil  yang  menggunakan  merkuri  dalam  proses amalgamasi untuk mengekstraksi emas dari bijihnya.
Dan  adapun  RAD-PPM  yang  harus  dilakukan  pemerintah pada  lingkup  provinsi  diantaranya  ialah,  (1)  Melakukan rancangan  penyusunan,  pelaksanaan  serta  koordinasi  RAD- PPM  untuk  selanjutnya  disampaikan  atau  dilaporkan  ke Menteri Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  dalam  rentan  waktu  1  tahun  sekali,  (2)  Melakukan upaya  pendampingan  untuk  lingkup  wilayah  pemerintah perkotaan dalam penyusanan RAD-PPM. Berikut ini merupakan
RAD  fokus  pengendalian  yang  harus  dilakukan  pemerintah provinsi pada pengurangan merkuri di lingkup PESK PETI: (1) Melakukan  sosialisasi  terintegritas  dalam  menyelesaikan permasalahan, (2) Membuat sebuah langkah perlindungan bagi masyarakat secara luas dalam lingkup provinsi, (3) Melakukan pengembangan  serta  peningkatan  terhadap  pemahanan masyarakat tentang  izin  pertambangan,  (4)  Melakukan  upaya dalam menjalin kerjasama mengenai uapaya pengurangan dan penghapusan  merkuri  dengan  intansi  terkait,  (5)  Membuat sebuah  langkah  dalam  memantau  kualitas  lingkungan  secara terpadu,  (6)  Melakukan  upaya  pemetaan  terhadap  dampak- dampak  buruk  aktivitas  tambang  lingkungan  di  sekitar  PESK, (7)  Melakukan  upaya  edukasi  tentang  bahaya  merkuri  pada sekolah-sekolah  di  semua  wilayah  cangkupan  provinsi,  (8) Melakukan  program  kerja  mengedukasi  masyarakat  secara terpadu  di  lokasi  PESK  tentang  bahaya  merkuri  dan  aktivitas tambang,  (9)  Melakukan  upaya  peningkatan  good  mining practice  untuk  masyarakat  agar  memiliki  izin  usaha pertambangan, (10) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemulihan  lahan,  (11)  Melakukan  langkah  Penyusunan feasibility  studi  dan  Detailed  Enginering  Design  secara terintegritas,  (12)  Melakukan  Pengkajian  terhadap  dampak PESK  di  lingkungan,  (13)  Membuat  suatu  kampanye  tentang dampak-dampak PETI dan upaya pemberantasannya.
Maka upaya hukum  yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten yang didaerahnya terdapat PETI
yakni  harus  segera  membuat  Rencana  Aksi  Daerah- Pengurangan  dan  Penghapusan  Merkuri  (RAD-PPM) berdasarkan  Perpres  No.  21  Tahun  2019  tentang  RAN-PPM. RAD-PPM  ini  disusun  nantinya  sebagai  analisis  kebijakan (policy analysis) untuk memutuskan persoalan dan menyusun alternatif  kebijakan  sehingga  pengambil  keputusan  dalam  hal ini  Pemerintah  Provinsi  Jambi  dapat  memahami  konsekuensi dari alternatif keputusannya.

## Referensi
Arumingtyas, Lusia. Akhirnya, Indonesia Ratifikasi Konvensi Minamata, http://www.mongabay.co.id/2017/09/13/ akhirnya-indonesiaratifikasi-konvensi-minamata/ , diakses pada 14 Februari 2021.
Azmi, Ulul. Konflik Penambangan Emas Di Kecamatan Limun Kabupaten  Sarolangun.  ISTORIA:  Jurnal  Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari.  Volume 2, Nomor 1. 2018.
Detiktribun. Pencemaran Merkuri di Indonesia Lebih Parah Dari di Minamata. http://detiktribun.com/pencemara n-merkuri-di-indonesia/ ,    diakses  pada  10  Februari 2021.
Dewi,  Kania,  dkk.  Mercury  emissions  and  inventory  in
Indonesia. Bali: Balifokus. 2012.
Drwiega,  Yuyun  Ismawati.  Dari  Minamata  ke  Indonesia”, Kumparan,  21  Maret  2017, https://kumparan.com/ yuyun-ismawati/dari-minamata-ke-indonesia-konse kuensipembiaran-biaya-tinggi-dan-berjangka- panjang ,  diakses pada 12 Februari 2021.
Gladis,  Novera.  Dampak  Penambang  Emas  Tanpa  Izin Terhadap Pembangunan Berkelanjutan. JBEE : Journal
Business  Economics  and  Entrepreneurship.  Volume    2, No. 2. 2020.
https://web.unep.org/globalmercurypartnership/our- work/artisanal-and-small-scale-gold-mining-asgm
http://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/deklarasi- pengendalian-pencemaran-dan-kerusakan- lingkunganakibat-pertambangan/
Mahmud, M. et al. Konsentrasi Merkuri pada Ikan di Perairan Laut Sulawesi Akibat Penambangan Emas Tradisional Buladu Kabupaten Gorontalo Utara. Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan. Vol. 1. No. 3. Hal. 8. 2017.
Nugroho, Hanan. Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai  PETI  (Pertambangan  Tanpa  Izin)  di Indonesia.  The  Indonesian  Journal  of  Development Planning. Volume IV, No. 2. 2020.
Nuraini,  R.  Hasil  COP  1  Konvensi  Minamata,  Kementerian LHK  Bahas  Tindak  Lanjut  Ratifikasi  Konvensi Minamata. https://jpp.go.id/teknologi/lingkungan- hidup/311736-kementerian-lhk-bahas-tindaklanjut- ratifikasi-konvensi-minamata?page=2 , diakses pada 14 Februari 2021,
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
,Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2000 tentang Perjanjian Internasional.
, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury
, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 3 (2022)
, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan  Peraturan Presiden No.  21  Tahun  2019  tentang  Rencana  Aksi  Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM)
,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.
Saleng,  Abrar.  Kapita  Selekta  Hukum  Sumber  Daya  Alam,
Kaidah Keseimbangan Dalam Pengaturan  Pengelolaan Sumberdaya Alam. teks pidato pengukuhan guru besar Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin,  Makassar: Membumi Publishing. 2013.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  Penelitian  Hukum Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat.  Jakarta:  Raja Grafindo. 2001.
Silalahi,  Daud.  Hukum  Lingkungan  dalam  Sistem  Penegakan Hukum  Lingkungan  Indonesia.  Bandung:  PT.  Alumni. 2001
Solihin,  Aditya.  Pengaruh  Ratifikasi  Konvensi  Minamata Terhadap Darurat Merkuri Di Indonesia. JOM FISIP. Vol.
6, Edisi I. 2019.
Sunarti, Euis. Disaster Related to Mining: Causes, Impact, and Lesson  Learned.  International  Journal  of  Disaster
Managemen. Vol. 1, No.1. 2017.

## Tempo.com. DPR Setujui RUU Konvensi Minamata Mengenai
Merkuri  Jadi  UU”,  Tempo.co,  14  September  2017, https://nasional.tempo.co/read/908999/dpr-setujui- ruu-konvensiminamata-mengenai-merkuri-jadi-uu , diakses pada 14 Februari 2021.
UN  Environment.  Minamata  Convention  on  Mercury:
Convention. http://www.mercuryconvention.org/Con vention ,  diakses pada 14 Februari 2021
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 3, No. 2  (2022)
Yulianti,  Rita.  Dampak  Limbah  PETI  terhadap  Kualitas  Air Sungai  Limun  Kab.  Sarolangun  Prov.  Jambi.  Jurnal
Unpad BSC . Vol. 14, No. 3. 2016.