## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 04, Nomor 01, Juli 2022

## IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA
Valencia Adelina Br Ginting 1 , Khairunnisa 2 , Syarifah Lisa Andriati* 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155, Indonesia syarifahlisandriati@usu.ac.id

## Abstract
The Legal Philosophy in Indonesia has the biggest thing of formulation in Indonesia. Pancasila as the sources of all the laws contain the meaning of all the laws or the rules, starting from our constitution  and  all  laws  regarding  of  our constitution  must  be  put  Pancasila  as the  basic  and cornerstone  of  it’s  law.  Pancasila  is  the  Indonesia’s  legal  system.  So  that  Pancasila  not  only knowing as the Philosophy but also knowing as the written law in Indonesia that contain an alive law. The problem is that how big is the philosophy of law giving the influence for the establishment of the legal system in Indonesia? This issue must be important to be answered. The author tries to examine this problem with a normative juridical legal method. The approach used by the author is some books that contain the issues.
Keywords: Pancasila; Making Law; Legal System

## Abstrak
Filsafat  Hukum  di  Indonesia  mempunyai  peranan  terbesar  dalam  pembentukan  hukum  di Indonesia.  Pancasila  sebagai  sumber  hukum  mengandung  arti  keseluruhan  dari  peraturan maupun  hukum,  mulai  dari  konstitusi  kita  dan  seluruh  peraturan  terlepas  dari  konstitusi  kita pastilah  meletakkan  Pancasila  sebagai  dasar  dan  landasan  dari  hukum  tersebut.  Pancasila adalah sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya dikenal sebagai filosofi tapi  juga  dikenal  sebagai  hukum  tertulis  di  Indonesia  yang  mengandung  hukum  yang  hidup. Permasalahannya  adalah  sebesar  apa  peranan  Filsafat  Hukum  memberikan  pengaruh  untuk membangun pembentukan sistem hukum di Indonesia. Permasalahan ini pastilah sangat penting untuk dijawab. Penulis mencoba untuk menguji permasalahan ini dengan hukum normatif dalam metode  hukum.  Pendekatan  yang  dilakukan  oleh  penulis  diambil  dari  beberapa  buku  yang mengandung tentang permasalahan permasalahan yang terkait.
Kata Kunci : Pancasila; Pembentukan Hukum; Sistem Hukum

## A. Pendahuluan
Filsafat mempelajari permasalahan tertentu dengan cara yang tertentu juga. Permasalahan tersebut meliputi persoalan yang terdalam dan terpenting yang telah ditemukan oleh para filsuf. Di  antaranya  dibahas  soal  hakikat  sejati  manusia,  cara  kita  berfikir,  hakikat  realitas,  serta kemampuan kita mengetahui realitas tersebut, dan sekumpulan persoalan terkait satu sama lain. 1
1 Peter Gibson, Segala Sesuatu Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020).
Ilmu dan teknologi yang semakin lama semakin berkembang yang dimiliki manusia, telah banyak  permasalahan  yang  mampu  diselesaikan.  Contohnya  banyak  permasalahan  di  alam semesta yang  sudah banyak dipecahkan melalui kemajuan ilmu tersebut,  yang pada akhirnya menghasilkan serangkaian teknologi yang fantastis. Akan tetapi adakalanya banyak pertanyaan yang tak mampu dijawab dengan ilmu manusia. Maka untuk  itulah filsafat hadir untuk mampu menjawab hal itu. 2
Filsafat hukum adalah cabang filsafat dengan metode sistematis dan radikal terkait hakikat dan  sebah  sebah  fundamental  dan  marginal  dari  hukum  dalam  segala  aspeknya,  yang peninjauan berpusat pada masalah masalah inti dari hukum. Dapat kita pahami bahwa filsafat hukum adalah suatu ilmu yang mengkaji hukum ditinjau dari segi filosofis. Hukum sebagai objek filsafat hukum akan dikaji lebih mendalam sampai inti akar permasalahan. 3
Termasuklah pembentukan hukum di Indonesia akan dikaji juga oleh filsafat hukum. Hukum dibuat  dengan  mempertimbangan  keadilan  (gerechtigkeit),  kepastian  hukum  (rechtssicherheit) dan  kemanfaatan  (zweckmassigkeit).  Jika  kita  berbicara  tentang  kedalian,  kemanfaatan  dan kepastian  yang  diberikan  oleh  hukum  maka tidak  akan jauh  dari  namanya  hak  asasi  manusia (HAM). Begitu penting untuk kiranya sebelum membentuk atau membangun suatu hukum yang akan bersifat adil untuk mengatur masyarakat haruslah lebih di dalami filsafat hukum itu untuk dapat terwujudnya keadilan yang real bagi setiap golongan yang ada di Indonesia. 4
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  penelitian  ini  mengkaji  mengenai  bagaimana peran filsafat dalam hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia dan seberapa besar peran filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normative  dengan  menggunakan  studi  kepustakaan. Metode Penelitian  yang digunakan  dalam  hal  ini  yakni  metodologi  sekunder  yang  diambil  dari buku buku ilmiah yang terkait.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pesan filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia
Filsafat  hukum  bertugas  menerangkan  dasar  nilai  hukum  yang  filosofis  dimana  mampu mewujudkan  cita-cita  keadilan,  ketertiban  dalam  bermasyarakat  yang  berhubungan  dengan
2 Teguh  Prasetyo  and  Abdul  Halim  Barkatullah, Filsafat,  Teori,  &Ilmu  Hukum:  Pemikiran  Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).
3 Ibid.
4 Bakir Bakir, “Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia,” AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 4, no. 1 (2017): 58–68.
keberadaan hukum yang ada,untuk itu filsafat hukum dapat dikatakan cocok untuk membangun keadaan hukum yang lebih baik. Tentang fungsi Filsafat Hukum itu sendiri,berpendapat bahwa ahli  filsafat berupaya untuk mencari jawaban untuk permasalahan tentang gagasan membuat sebuah hukum yang sempurna, kemudian menunjukan kepada masyarakat kalau hukum yang sudah ditentukan, kekuasaannya tidak dipersoalkan lagi. Untuk memenuhi perkembangan hukum yang diamna menjamin kelangsungan dimasa mendatang,filsafat hukum memberikan penjelasan yang logis mengenai hukum. Mewujudkan rasa keadilan yang sesuai dengan kaidah hukum yang abstrak  dan  konkrit,  filsafat  hukum  lebih  memperhatikan  dari  sisi  filosofis  hukum  yang  lebih mengarah  terhadap  permasalahan  fungsidan  filsafat  hukum  melakukan  perubahan  tata  tertib penyelesaian  masalah  pertikaian  dan  mengadakan  perubah  yang  lebih  baik.  Filsafat  hukum sangat berdampak positif karena melakukan  sebuah analisis yang dapat dikatakan mendalam terhadap  segala  persoalan-persoalan  hukum  yang  sering  ada  ditengah  masyarakat  atau melakukan  pengkajian  terhadap  perkembangan  ilmu  hukum  itu  sendiri  secara  teoritis,  dan cakupannya berkembang luas dan komprehensif. 5
Dalam pembentukan hukum yang dibuat oleh negara, sudah pasti hukum memiliki sebuah target  atau  pencapaian  yang  ingin  dicapai  dalam  artian  tidak  ada  satupun  suatu peraturanperundang  undangan  yang  dibentuk  dengan  tidak  adanya  tujuan  yang  ingin  digapai oleh hukum. Pembentukan suatu sistem hukum wajib berdasarkan dari nilai nilai Pancasila yang dimana  kita  tau  sejatinya  Pancasila  merupakan  dasar  dari  pemikiran  bangsa  Indonesia. Pengetian  dari  Pembentukan  hukum  itu  adalah  merunutkan  peraturan  peraturan  dasar  yang berlaku  bagi  masyarakat.  Dalam  Undang-Undang  No  12  Tahun  2011  tentang  pembentukan peraturan  perundang-undangan,  telah  diatur  jenis  hierarki  pembentukan  hukun  di  Indonesia. Dalam  pembentukan  hukum  dimana  salah  satu  di  antaranya  membahas  tentang  teori  filsafat hukum. 6
Susunan  hirarki  peraturan  perundang-undangan  yang  ditata  kembali  dianggap  memang sudah sangat tepat, karena  pada masa Orde Baru yang  pada awalnya berupaya memurnikan lagi  falsafah  Pancasila  dan  pelaksanaan  UUD 1945  dengan  menyusun ulang  kembali sumber tertib hukum dan tata urut peraturan perundang undangan, yang dalam kenyataannya selama 32 tahun  belum  membuahkan  hasil  untuk  membangun  tatanan  perundang-undangan  yang  dapat dijadikan patokan bagi upaya memutuskan hasil akhir bagi sistem perundang-undangan di masa depan. 7
5 Bambang Hermoyo, “Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan,” Jurnal Wacana Hukum 9, no. 2 (2010): 32.
6 Muhammad Khambali, “Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia,” Supremasi Hukum 3, no. 1 (2014): 9.
7 Kurnia  Parluhutan  Hutapea,  “Peranan  Filsafat  Hukum  Dalam  Pembentukan  Hukum  Di  Indonesia,” Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu 2, no. 4 (2016): 11.
Filsafat  hukum  nasional  haruslah  dikembangkan  sehingga  terbentuk  falsafah  hukum Pancasila.  Pancasila  adalah  dasar  negara  yang  juga  menjadi  dasar  falsafah  hukum  nasional bersifat  imperative  yang  menjadi  pedoman  penyusunan  pengembangan  falsafah  hukum  yang selaras dan bersangkut paut dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Yang mana setiap nilai niali dasar yang terkandung dalam Pancasila tersebut haruslah juga terdapat dalam  sistem  pembentukan  hukum  di  Indonesia  nantinya  dan  juga  mempengaruhi  sistem perkembangan hukum di Indonesia. 8
Di  dalam  pembentukan  hukum  di  Indonesia  filsafat  hukum  berperan  dalam  membuat pembentukan  hukum  yang  sangat  diperlukan  oleh  rakyat  Indonesia.  Selain  itu,  filsafat  hukum juga  mengganti  beberapa  tata-urutan  hukum  di  Indonesia.  Filsafat  hukum  menganti  beberapa peraturan  perundang-undagan  mulaidari  Tap  XX/MPRS/1966  sampai  tata-urutan  Peraturan Perundang-undangan yang di dasari Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011. Filsafat hukum dapat membimbing dan mewujudkan kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat  kemajuan  pembangunan  di  segala  bidang,untuk  itu  sangat  diperlukan  untuk  lebih mengkaji lebih  menda dalam lagi  filsafat hukum secara  lebih spesifik oleh seluruh bangsa  ini terutama  kepada  para  pemegang  kekuasaan  dan  kepentingan  di  negara  ini.  Dengan  begitu kedepannya lebih mampu mengerti serta mengetahui kandungan yang terdapat di dalam filsafat hukum baik dari segi hukum itu sendiri atau dampak positif bagi kehidupan bangsa ini. 9

## 2. Besarnya Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia
Filsafat mengkaji segala nilai filosofis dari hukum. Kemudian hukum adalah segala norma atau kaidah maupun peraturan tertulis maupun yang tidak yang terdiri dari perintah atau larangan serta  sanksi  bagi  yang  melanggarnya.  Dengan  kata  lain  Hukum  dapat  menjadi  alat  ataupun pedoman dalam hidup bermasyarakat. Hukum diciptakan untuk menciptakan beberapa nilai nilai penting dalam masyarakat seperti halnya keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan.
Filsafat  disebut  sebagai ilmu  karena filsafat memiliki  objek  kajian. Objek kajian  dari  ilmu hukum itu sendiri ialah norma. Mengerti hukum sebagai kaidah maka juga harus mengakui hukum itu  sebagai  ilmu. Jika  hukum diakui sebagai norma, maka hukum harus dipatuhi. Teori  hukum mengajarkan bahwasanya hukum merupakan seperangkat prinsip ataupun aturan yang membuat masyarakat untuk mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. 10
Indonesia  memiliki  Pancasia  sebagai  dasar  filosofis  yang  menjadi  pedoman  hidup
8 Any  Ismayawati,  “Pancasila  Sebagai  Dasar  Pembangunan  Hukum  Di  Indonesia,” YUDISIA:Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 8, no. 1 (2017): 56.
9 Febby Lestari, “Peranan Filsafat Hukum Terhadap Hukum Di Indonesia,” Kumparan , last modified 2020, accessed June 1, 2022, https://kumparan.com/febylestari026/peranan-filsafat-hukum-terhadap-hukum- di-indonesia-1uqrXdrs6Er/full.
10 Suteki Suteki, Masa Depan Hukum Progresif (Yogyakarta: Thafa Media, 2015).
berbangsa. Pancasila dapat dikatakan sebagai filsafat hukum sebab memenuhi kualifikasi untuk dapat disebut sebagai sistem filsafat yang mencakup beberapa hal yakni adanya nilai kesatuan, keteraturan  keterkaitan  dan  ketergantungan  antar  sila  sila,  adanya  tujuan  bersama  antara Pancasila dengan UUD 1945, dan lain sebagainnya. 11 Pembentukan hukum ataupun peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  haruslah  berdasarkan  ataupun  harus  sesuai  dengan Pancasila sebagai dasar negara. Filsafat hukum berperan sebagai arah pembentukan hukum di Indonesia dan juga sebagai hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia.
Filsafat  hukum  berpengaruh  juga  dalam  mengubah  aspek  pembentukan  hukum  dan undang  undangan  di  Indonesia.  UU  no  12  tahun  2011  tentang  hierarki  peraturan  Perundang- undangan dijelaskan beberapa hal segala peraturan tertulis yang berlaku di Indonesia. Dalam definisinya,  kebanyakan  para  ahli  mendefinisikan  hukum  dalam  ranah  yang  lebih  luas  dan banyak.  Indonesia  memiliki  sistem  hukum  yang  mana  berlaku  pada  semua  warga  negaranya tanpa  terkecuali.  Hal  ini  disebabkan  karena  telah  diamanatkan  di  dalam  konstitusi  kita  yang menyatakan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Oleh  karena  itu  setiap  orang  yang mana merupakan Warga Negara Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku dan dibuat di Indonesia.
Segala hukum yang dibentuk di Indonesia sejatinya haruslah berpedoman pada ideologi negara dan juga  UUD 1945.  Pancasila merupakan asas dan merupakan dasar filsafat negara yang  mana  menjadi  unsur  penentu  berlakunya  tata  tertib  hukum  di  Indonesia.  Pancasila  juga mengandung beberapa prinsip normalitas yang terdiri dari beberapa norma yang harus dipatuhi dan  yang  sifatnya  positif.  Makna  dari  hukum  positif  disini  dapat  berupa  UUD  1945,  Undang- Undang, Perppu, Peraturan PP, Perpres, dan juga PerDa. Yang mana keseluruhan dari peraturan tersebut merupakan peraturan tertulis (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).
Pancasila sebagai sumber dari keseluruhan sumber hukum mengandung arti dari semua sumber hukum atau peraturan, mulai dari UUD 1945 dan seluruh pelaksanaan lainnnya haruslah berpijak  pada  pada  Pancasila  sebagai  landasan  dan  tidak  boleh  satupun  produk  hukum menyimpanginya. Eksistensi Pancasila sebagai suatu filsafat hukum sangatlah berpengaruh dan berperan  besar  dalam  pemebentukan  hukum  di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  Pancasila merupakan tiang pencapaian besar dalam suatu lingkaran bagi negara hukum seperti Indonesia. Apabila  suatu  hukum  dibentuk  tanpa  berpedoman  pada  Pancasila  maka  akan  melahirkan beberapa  permasalahan  permasalahan  hukum  dan  munculnya  suatu  bangunan  hukum  yang tidak  terstruktur.  Tata  hukum  Pancasila  merupakan  tata  hukum  Indonesia.  Maka  daripada  itu Pancasila bukan saja dikenal sebagai Falsafah dan Ideologi Negara akan tetapi Pancasila juga
11 Ali Imran, Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi (Depok: Rajawali Pers, 2017).
dikenal layaknya sebagai peraturan tertulis di Indonesia yang mengandung hukum yang hidup, yang  diinginkan  oleh  bangsa  Indonesia. 12 Hukum  yang  mengakui  nilai  kepercayaan  terhadap Tuhan,  Kemanusiaan,  Persatuan,  nilai  Kerakyatan  dan  serta  nilai  Keadilan  untuk  seluruh masyarakat Indonesia.

## D. Simpulan
Filsafat hukum berperan sebagai arah pembentukan hukum di Indonesia dan juga sebagai hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Berperan dalam menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis  dimana  mampu  mewujudkan  cita  cita  keadilan,  ketertiban  di  dalam  masyarakat  yang berhubungan dengan kenyataan hukum yang berlaku. Pada pembentukan hukum di Indonesia, filsafat  hukum  berperan  dalam  membuat  pembentukan  hukum  yang  sangat  dibutuhkan  bagi masyarakat Indonesia. Filsafat hukum berpengaruh juga dalam mengubah aspek pembentukan hukum dan undang-undangan di Indonesia. Eksistensi Pancasila sebagai suatu filsafat hukum sangatlah  berpengaruh  dan  berperan  besar  dalam  pembentukan  hukum  di  Indonesia.  Hal  ini dikarenakan Pancasila merupakan tiang pencapaian besar dalam suatu lingkaran bagi negara hukum  seperti  Indonesia.  Tata  hukum  Pancasila  merupakan  tata  hukum  Indonesia.  Pancasila merupakan asas  kerohanian dan merupakan  dasar filosofis negara yang mana menjadi unsur munculnya tata hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Gibson, Peter. Segala  Sesuatu Yang Perlu  Anda  Ketahui Tentang Filsafat . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
Imran, Ali. Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi . Depok: Rajawali Pers, 2017.
Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. Filsafat, Teori, &Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat . Depok: Raja Grafindo Persada, 2017. Suadi,  Amran. Filsafat  Hukum:  Refleksi  Filsafat  Pancasila,  Hak  Asasi  Manusia,  Dan  Etika . Jakarta: Kencana, 2019.
Suteki, Suteki. Masa Depan Hukum Progresif . Yogyakarta: Thafa Media, 2015.

## Jurnal:
Bakir,  Bakir.  “Peran  Filsafat  Hukum  Dalam  Pembentukan  Hukum  Di  Indonesia.” AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 4, no. 1 (2017): 58–68.
12 Amran  Suadi, Filsafat  Hukum:  Refleksi  Filsafat  Pancasila,  Hak  Asasi  Manusia,  Dan  Etika (Jakarta: Kencana, 2019).
Hermoyo,  Bambang.  “Peranan  Filsafat  Hukum  Dalam  Mewujudkan  Keadilan.” Jurnal  Wacana Hukum 9, no. 2 (2010): 32.
Hutapea,  Kurnia  Parluhutan.  “Peranan  Filsafat  Hukum  Dalam  Pembentukan  Hukum  Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu 2, no. 4 (2016): 11.
Ismayawati,  Any.  “Pancasila  Sebagai  Dasar  Pembangunan  Hukum  Di  Indonesia.” YUDISIA:Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 8, no. 1 (2017): 56.
Khambali,  Muhammad.  “Fungsi  Filsafat  Hukum  Dalam  Pembentukan  Hukum  Di  Indonesia.” Supremasi Hukum 3, no. 1 (2014): 9.

## Website:
Lestari,  Febby.  “Peranan  Filsafat  Hukum  Terhadap  Hukum  Di  Indonesia.” Kumparan .  Last modified  2020.  Accessed  June  1,  2022.  https://kumparan.com/febylestari026/peranan- filsafat-hukum-terhadap-hukum-di-indonesia-1uqrXdrs6Er/full.