## ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN DUKUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN ( Suatu Studi Kasus di Kota Bekasi )

## Moh. Solikodin Djaelani

## Jurusan Pendidikan MIPA, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta

## Abstract
The  research  is  purpose  to  find  out  implementation  spatial  planning  policies  on  Bekasi  city  for  stainable environmental  management?  Analytical  methods  used  are:  1)  Geo-physics  analysis  of  land  suitability analysis,  2)  physical  analysis;  3)  Analysis  of  environmental  management,  4)  Analysis  of  socio-economic conditions, and 5) Analysis Geographic Information System (GIS). The results obtained that spatial planning and environmental carrying capacity can be concluded that to meet the needs of diverse development needs to develop a spatial pattern of land use, coordinate, procedures for water and other resources in a unified a dynamic  environment.  To  meet  the  needs  of  diverse  development  needs  to  develop  a  spatial  pattern coordinate  system  guana  land,  procedures  for  water  and  other  resources  in  a  unified  order  dynamic environment.  For  that  layout  needs  to  be  managed  by  an  integrated  pattern  through  a  regional  approach with  respect  to  site  natural  environment,  socio-cultural  environment,  and  the  artificial  environment  in accordance with its development. Good city spatial structure with more increased public participation in city layout is expected to be better. The parties involved in these activities the city department of administration, the  whole  society.  There  is  a  direct  influence  on  the  city  hall  community  participation  in  maintaining  a healthy environment,  so if you  want  to  increase public  participation in  maintaining  a  healthy  environment can be done by increasing the city spatial planning. Knowledge to community environmental management in maintaining  a  healthy  environment,  can  be  done  by  improving  environmental  management  Knowledge community. The implementation of spatial management that take by the government in accordance with the spatial planning and its implementation has been set well and need to optimize. In the spatial implementation among  others  include:  planning  the  provision  and  utilization  of  green  open  space,  and  plan  the  provision and utilization of network infrastructure and pedestrian facilities.
Keywords: Analisys of Wisdom, lay out, participation society
Pendahuluan
Penataan kota dalam melaksanakan pembangunan  yang  berkelanjutan  sudah  merupakan kebutuhan  yang  penting.  Perencanaan  tata  ruang  kota merupakan  wahana  untuk  mewujudkan  suatu  kota yang  nyaman,  asri,  dan  sehat.  Salah  satu  tolok  ukur penataan  ruang  kota  adalah  yang  mampu  memberikan kenyamanan,  keasrian,  dan  kesehatan  bagi  penghuni kota  adalah  pengelolaan  lingkungan  dan  kegiatan pelayanan  publik  yang  harus  memenuhi  kriteria  yang ditetapkan  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup berdasarkan  program  ADIPURA  meliputi  aspek;  (a) pengelolaan sampah, (b) pengendalian pencemaran air, dan  (c)  pengelolaan  ruang  terbuka  hijau.  Jika  kita memperhatikan  pengelolaan  Kota  Bekasi  terhadap standar  pengelolaan  dan  kegiatan  pelayanan  publik sampai saat ini masih belum memenuhi kriteria.
Salah  satu  aspek  pengelolaan  pembangunan yang  berkelanjutan  antara  lain  adalah  program penghijauan  daerah  perkotaan,  penataan  ruang  yang memiliki nilai estetika. Hal ini semua sering terabaikan yang  disebabkan  karena  kurang  konsistennya  aparatur dalam  menegakkan  peraturan  tentang  tata  ruang  kota dan  pemahaman  masyarakat  kota  mengikuti  aturan yang  ada,  masyarakat  tidak  disiplin  mentataati  aturan
pemerintah  kota  dalam  pengelolaan  lingkungan sehingga  lingkungan  kota  yang  seharusnya  indah, bersih, hijau, nyaman dan aman dari polusi udara serta dari  genangan  air  hujan,  namun  masih  jauh  dari harapan  masyarakat.  Untuk  itu  semua  pihak  perlu memiliki  kesadaran  untuk  mentaaiti  terhadap  aturan yang ada.
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa sebenarnya pembangunan yang berwawasan lingkungan  hidup  dapat  kita  lihat  indikatornya  dari pusat-pusat  kegiatan  ekonomi  seperti  pasar  tradisional yang  terkesan  kumuh  dan  wajahnya  mengotori keindahan  kota,  ini  salah  satu  penyebabnya  karena ilmu  pengelolaan  lingkungan  yang  berwawasan lingkungan  hidup  belum  dihayati  oleh  kebanyakan masyarakat  pada  umumnya.  Indikator  lain  prilaku membuang  sampah  pada  sembarang  tempat,  merusak fasilitas  umum  yang  diadakan  untuk  kepentingan bersama, menebang, membakar, merusak hutan kota.
Ada  indikasi  saat  ini  Kota  Bekasi  masih  jauh dari  harapan  melaksanakan  pembangunan  yang berkelanjutan.  Hal  ini  terlihat  dari  wilayahnya  yang masih  gersang,  kumuh  dan  kotor.  Di  sepanjang  jalan Kota  Bekasi  masih  kita  temukan  sampah  berserakkan, dan  pada  setiap  kali  turun  hujan  tergenang  banjir,
karena  parit/selokan  tersumbat  oleh  sampah-sampah, sehingga  air  terhalang,  dan  kecepatan  turun  ke  kali drainase  menjadi  rendah,  karena  sampah  sering dibuang tidak pada tempat yang disediakan. Kondisi ini memperlihatkan  bahwa  tataruang  di  wilayah  ini  masih kurang  baik,  begitu  pula  dengan  dukungan  dan partisipasi  masyarakatnya.  Berdasarkan  hal  itu  maka penulis  tertarik  untuk  mengangkat  permasalahan tataruang di Wilayah Bekasi dan partsipasi masyarakat yang ada di wilayah dan pengaruhnya pada kelestarian lingkungan.

## Permasalahan
1. Pengelolaan  lingkungan  kota  Bekasi  masih  belum mengacu  kepada  pembangunan  berkelanjutan, karena  masih  banyak  daerah-daerah  yang  kumuh dan belum dilayani oleh sarana dan prasarana yang memadai,  sampah  banyak  berserakan  karena belum ada kesadaran masyarakat untuk membuang sambah pada tempatnya.
2. Manajemen  penataan  ruang  Kota  Bekasi  dalam proses pelaksanaannya masih belum sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  yang mengatur tentang tata ruang kota,
3. Partisipasi  masyarakat  dalam  menjaga  kebersihan lingkungan  Kota  Bekasi  masih  jauh  dari  harapan, karena  suasana  kota  yang  kurang  sehat,  kotor, kumuh  dan  tidak  nyaman  untuk  dihuni  oleh masyarakat kelas menengah kebawah.
4. Dalam  pelaksanakan  manajemen  Penataan  Ruang Kota, Pengetahuan
Pengelolaan Kawasan Permukiman  dan  Pengendalian  Pembangunan Perumahan  secara  bersama-sama  dilingkungan Pemerintahan Kota Bekasi masih belum membangkitkan  partisipasi  masyarakat  dalam memelihara kebersihan lingkungan dalam mendukung  pembangunan  berkelanjutan  di  Kota Bekasi.

## Diskripsi Teoritis

## Kebijakan Penataan Ruang
Kebijakan  ini  merupakan  produk  pemerintah yang  ,mengatur  berbagai  kegiatan  pemerintahan  yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masayarakat.  Kebijakan  adalah  suatu  keputusan eksplisit  dan  implisit  atau  keputusan  kelompok  yang dapat  menetapkan  arah  yang  berguna  untuk  menuntun keputusan  yang  akan  datang,  atau  memprakarsai, mempertahankan  atau  memperlambat  tindakan  atau tuntunan  pelaksanaan  keputusan  yang  telah  dibuat sebelumnya.  Kebijakan  dibedakan  oleh  ruang  lingkup, kerumitan,  lingkungan  keputusan,  rentang  pilihan,  dan kriteria keputusan.
Masalah  –  kebijakan  khusus,  merupakan kebijakan  yang  melibatkan  ativitas  manajemen  sehari- hari  untuk  menangani  masalah  tertentu.  Sebuah program  berhubungan  dengan  rancangan suatu program disuatu bidang, sedangkan keputusan kebijakan  multi-program  berhubungan  dengan  skala kebijakan yang luas dan alokasi berbagai sumberdaya.
Ragam  kebijakan  yang  dibedakan  dari  skala cakupan permasalahan, kerumitan, lingkungan keputusan,  jumlah  alternative  dan  kriteria  keputusan memungkinkan  penggunaan  berbagai  konsep  dan asumsi  dalam  menyusun  suatu  kebijakan,  khususnya dalam  menyusun kebijakan pada tingkat stategis. Oleh karena  itu  perlu  suatu  pola  pembuatan  kebijakan. Haddad  an  Demsky  mengatakan  bahwa  istilah pembuatan  kebijakan  seperti  kebijakan  menyatakan persaingan  konsepsi  dan  asumsi.  Suatu  studi  secara teoritik  dan  empiris  oleh  para  ahli  ilmu  sosial menyatakan bahwa pembuatan kebijakan dicirikan oleh siapa  aktor  dan  bagaimana  proses  pembuatan kebijakan. Dalam sejarahnya, actor pembuat kebijakan terdiri  dari  sekelompok  orang  dan  rasional;  dan  akhir- akhir ini analis pembuatan kebijakan telah memperkenalkan  model  organisasional  (kepentingan publik) dan model personalistik (kepentingan personal).
Proses  pembuatan  kebijakan  diawali  dari masalah  yang  muncul.  Masalah  yang  dihadapi  dapat saja  terjadi  oleh  karena  dampak  kebijakan  yang  sudah dibuat, diskrepansi yang terjadi dalam mencapai tujuan yang diinginkan atau oleh adanya isu atau permasalahan  yang  berkembang  di  masyarakat. Contohnya,  masalah  yang  terjadi  akibat  dampak kenaikan  BBM  tahun  2008  yang  mengakibatkan  daya beli  masyarakat  makin  rendah.  Dengan  menganalisa permasalahan  yang  ada  disusun  formulasi  kebijakan, yang  perumusannya  dapat  dimulai  dengan  melakukan kajian  mendlm  atau  dengan  kajian  seperlunya.  Oleh karena  kebijakan  merupakan  produk  publik  yang  akan diterapkan  kepada  publik,  maka  pada  tiap  proses pembuatan  kebijakan  dapat  saja  berlangsung  tarik menarik  kepentingan  diantara  pihak-pihak  yang berbeda kepentingan.
Tarik-menarik  kepentingan  dalam  pembuatan kebijakan  mengakibatkan  terjadinya  pengambilan kebijakan  yang  tidak  rasional  dan  pencapaian  sasaran yang dangkal. Di sisi lain, pengambilan kebijakan yang pertimbangan  utamanya  adalah  rasionalitas,  membuat pembuatan  kebijakan  membutuhkan  waktu  yang panjang dan sumberdaya yang besar.
Partisipasi Masyarakat dalam memelihara kelestarian lingkungan
Pengertian  patisipasi  yang  berasal  dari  bahasa latin ”participare” adalah  peran  serta  atau  menjadi yang  terlibat.  Partisipasi  adalah  tindakan  mengamabil bagian  terhadap  suatu  kegiatan  untuk  kepentingan bersama.  Partisipasi  berkenaan  dengan  kesiapan, kesetujuan, aktivitas dan tanggung jawab secara pasti.
Keith  Davis  menyatakan  partisipasi  adalah keterlibatan  mental  dan  emosional  individu  dalam situasi  kelompok  yang  mendorong  individu  untuk memberikan  kontribusi  kepada  tujuan  kelompok  dan berbagai  tanggung  jawab  bagi  pencapaian  tujuan. Keterlibatan  ini  bersifat  psikologis  ketimbang  fisik. Seseorang yang berpartisipasi melibatkan ego dari pada hanya terlibat tugas. Kontribusi dimaksudkan menyalurkan  sumber inisiatif  dan kreatifitas seseorang untuk  mencapai  tujuan  organisasi  atau  kelompok.
Partisipasi mendorong orang untuk menerima tanggung jawab  dalam  aktivitas  kelompok.  Partuisipasi  dalam keterlibatannya  di  berbagai  aktivitas  kehidupan tersusun  secara  sukarela  yang  mencakup  bidang pengetahuan  dan  tindakan  langsung,  bukan  sekedar perwakilan dan pertanggungjawaban.
Berdasarkan  definisi  diatas,  keterlibatan  dari individu  dan  sekelompok  orang  dalam  suatu  kegiatan atau  aktivitas  tertentu  tidak  lepas  dari  minat  yang diperolehnya  dan  menimbulkan  spontanitas  dalam dirinya sehingga timbul kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
Tingkat  partisipasi  seseorang  ditentukan  oleh kemampuan  dan kompetensi yang  dimilikinya. Seseorang  mungkin  tidak  mengerahkan  seluruh kemampuannya  untuk  berpartisipasi  dalam  suatu aktivitas,  tetapi  sesuai  dengan  keikutsertaan  saja. Kesempatan  partisipasi  dapat  dimaksimalkan  pada tingkat tertinggi sesuai dengan kompetensinya. Faktor- faktor yang dapat mempengaruhui sikap, kesukaan dan kemampuan.
Partisipasi masyarakat merupakan proses dalam masyarakat  yang  turut  serta  mengambil  bagian  dalam pengambilan  keputusan.  Keikutsertaan  masyarakat membawa  pengaruh  positif,  mereka  akan  dapat
memahami  atau  mengerti  berbagai  permasalahan  yang muncul,  serta  memahami  keputusan  akhir  yang  akan diambil.
Terjadinya partisipasi dalam  suatu  kegiatan ada tujuh  ciri-ciri  yang  dapat  dipertimbangkan;  Pertama, dari  mana  datangnya  prakarsa  untuk  berpartisipasi, apakah  datang  dati  atas,  atau  dari  bawah.  Prakarsa partisipasi  yang  datangnya  dari  atas  berarti  partisipasi yang  dimobilisasi  oleh  atasan.  Partisipasi  yang datangnya dari bawah adalah  partisipasi  yang  mandiri. Kedua, Perlu juga dipertimbangkan, apa  yang  menjadi pendorong  orang  berpartisipasi.  Apakah  mereka berpartisipasi  karena  paksaan  atau  atas  dasar  sukarela. Ketiga,  Apakah  partisipasi  yang  dilakukan  oleh struktur formal atau informal, apakah melallui strukrur yang  begitu  komplek  atau  sederhana.  Keempat, Apakah  partisipasi  yang  dilakukan  melalui  saluran individu  atau  kelompok,  secara  langsung  atau perwakilan.  Kelima,  Apakah  kelangsungan  dan keteraturan  partisipasi  itu  dapat  dipertahankan. Keenam,  Apakah  lingkungan  partisipasi  itu  terbatas atau  lebih  luas,  apakah  merupakan  kerterlibatan  rutin atau  insidentil  saja.  Ketujuh,  berkaitan  dengan kewenangan  (dalam  arti  empowerment);  penting, potensial, efektif dalam berpartisipasi.
Gambar 1. Partisipasi masyarakat, pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup
Masyarakat PGS Pemerintah Penataan Rg ruang Kepedulian Lingkungan Pengetahuan PLH LH asri, nyaman, aman
Lestari lingkungan
Pengendalian PLH
Partisipasi masyarakat dlm PLH

## Metodologi Penelitian
A . Metode Pengumpulan Data
1. Data  lapangan,  observasi,  pengukuran,  dan pengambilan  contoh  (sampel)  untuk  beberapa parameter fisik.
2. Wawancara  dan  pengisian  kuesioner  yang dilakukan  dengan  pihak  pemrakarsa,  pejabat Pemerintah  Kota  Bekasi,  tokoh  masyarakat, serta  responden  masyarakat  yang  tinggal  di Kota Bekasi tersebut.

## B. Metode Analisis Data
Secara  umum  metode  analisis  yang  digunakan adalah sebagai berikut :
1. Pendekatan  Kualitatif .  Pendekatan  ini  digunakan untuk  mengeksplorasi  atau  menjelaskan  kondisi kawasan partisipasi masyarakat, berbagai persoalan  lingkungan  dan  non  lingkungan  yang ada  di  Kota  Bekasi,  pengendalian  serta  aspek- aspek yang harus dipertimbangkan
2. Pendekatan  Kuantitatif .  Pendekatan  dilakukan melalui upa- ya-upaya kajian sebagai berikut:
a. Kajian literatur mengenai partisipasi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
b. Kebijakan  tata  ruang  maupun  kebijakan pembangunan yang terkait dengan Pengelolaan Lingkungan.
c. Kajian literatur  mengenai ren cana tata ruan, partisipasi  masyarakat  dan  pengelolaan lingkungan, pengertian, filosofi dasar, substansi/materi, kelemah an maupun kelebihan serta beberapa kasus studi.
d. Kajian  mengenai  kelembagaan,  kewenangan, proses dan prose dur pembangunan (termasuk Perijinan), secara konseptual maupun empiris.
e. Standar, Ketentuan Teknis, Pedoman,
Peraturan Perundang an. Hasil dan Pembahasan Hasil
1. Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kota Bekasi
a. Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis sangat membutuhkan adanya partisipasi masyarakat, yang berkaitan erat dengan asas keterbukaan  dan  asas  keadilan.  Tanpa  menggunakan kedua  asas  itu  tidak  akan  jalan  desntralisasi pemerintahan  didaerah,  termasuk  dalam  hal  penataan ruang. Era otonomi daerah berarti tiap daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sementara dimasyarakat sendiri terdapat stratifikasi pembagian kelas yang memiliki karakteristik  dan  gaya  hidup  yang  berbeda.  Sekalipun demikian, partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
sangat  dibutuhkan.  Sebab,  baik  pemerintah  maupun swasta  dengan  segelintir  kelompok  kelas  atas  yang tergabung didalamnya tidak mampu menjamin terciptanya tata ruang yang baik. Dalam blue-print tata ruang  diperlukan  perencanaan  yang  akan  ditindak- lanjuti,  dimana  pemerintah  selain  melibatkan  swasta juga  benar-benar  melibatkan  masyarakat.  Sehingga jangan sampai terjadi tata ruang kota dijadikan sebagai bisnis  ruang/tanah  dengan  mengorbankan  kepentingan sebagian besar warga kota.

## b.  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Skor  diklasifikasikan  menjadi  lima  katagori yaitu  yang  mempunyai  tingkat  pendapat  penataan ruang  kota  sangat  rendah,  rendah,  cukup,  tinggi  dan sangat  tinggi.  Pada  data  yag  diperoleh  terlihat  bahwa rata-rata  responden  mempunyai  skor  di  atas  rata-rata dengan  katagori  mempunyai  tingkat  tingkat  pendapat penataan  ruang  kota  tinggi  artinya  lebih  dari  separuh jumlah  responden  mempunyai  tingkat  pendapat penataan  ruang  kota  tinggi.  Selain  itu  juga  terlihat mempunyai  pendapat  cukup/  sedang,  sedangkan selebihnya  mempunyai  pendapat  kurang  atau  sangat kurang.
c. Pengetahuan
Masyarakat Pengelolaan Lingkungan Skor  diklasifikasikan  menjadi  lima  katagori yaitu yang mempunyai tingkat pengetahuan pengelolaan  lingkungan  sangat  rendah,  rendah,  cukup, tinggi dan sangat tinggi.  Pada  data  yangdiperoleh terlihat bahwa ada 56 % responden mempunyai skor di atas  rata-rata  dengan  katagori  mempunyai  tingkat pengetahuan  pengelolaan  lingkungan  tinggi  artinya lebih  dari  separuh  jumlah  responden  mempunyai tingkat  pengetahuan  pengelolaan  lingkungan  tinggi. Selain  itu  juga  terlihat  mempunyai  pengetahuan pengelolaan  lingkungan  cukup/sedang,  sedangkan selebihnya  mempunyai  pendapat  kurang  atau  sangat kurang.
d. Peran Masyarakat dalam Pengendalian
Pembangunan Perumahan
Skor  diklasifikasikan  menjadi  lima  katagori yaitu yang mempunyai tingkat pengendalian pembangunan  perumah  an  sangat  rendah,  rendah, cukup,  tinggi  dan  sangat  tinggi.  Pada  data  terlihat bahwa  ada  56  %  responden  mempunyai  skor  di  atas rata-rata dengan katagori mempunyai tingkat pengendalian  pembangunan  perumahan  tinggi  artinya lebih  dari  separuh  jumlah  responden  mempunyai tingkat  pengendalian  pembangunan  perumahan  tinggi. Selain  itu  juga  terlihat  mempunyai  pengendalian pembangunan  perumah  an  cukup/sedang,  sedangkan selebih  nya  mempunyai  pendapat  kurang  atau  sangat kurang.

## Pembahasan
Prinsip Dasar Dalam Tata Ruang Kota Beaksi a. Penataan Ruang dan Daya Dukung Lingkungan.
Dalam rangka memenuhi keperluan pembangunan yang beraneka ragam perlu dikembangkan pola tata ruang  yang  menyerasikan tata guana  tanah,  tata  guna  air  dan  sumber  daya  lainnya dalam  suatu  kesatuan  tatanan  lingkungan  hidup  yang dinamis.  Untuk  itu  tata  ruang  perlu  dikelola berdasarkan  suatu  pola  terpadu  melalui  pendekatan wilayah  dengan  memperhatikan  site  lingkungan  alam, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan buatan yang sesuai dengan pengembangannya.
Suatu  rencana  tata  guna  lahan  merupakan ekspresi  kehendak  lingkungan  masyarakat  mengenai bagaimana  seharusnya  pola  tata  guna  lahan  suatu lingkungan  pada  masa  yang  akan  datang.  Rencana  itu ditentukan  daerah-daerah  yang  akan  digunakan  bagi berbagai  jenis,  kepadatan  dan  intensitas  kategori penggunaan,  misalnya  penggunaan  untuk  pemukiman, perdagangan,  industri  dan  berbagai  kebutuhan  umum. Ditentukan  pula  azas  dan  standar  yang  harus diterapkan  pada  pembangunan  atau  pelestarian  di daerah  itu.  Suatu  rencana  tata  guna  lahan  biasanya tercantum  naskah  uraian  dan  beberapa  PETA. Uraiannya  terkandung  kebijakan-kebijakan,  sedangkan peta-peta  menggambarkan  penerapan  rencana  pada ruang yang tersedia, baik secara umum maupun secara rinci,  dengan  menetapkan  jenis  penggunaan  pada daerah tertentu (Catanese dan Snyder 1988).
Dalam  Undang-undang  RI.  Nomor  26  Tahun 2007  disebutkan  bahwa  Rencana  Tata  Ruang Kabupaten  atau  Kota  merupakan  penjabaran  Rencana tata  Ruang  Wilayah  Proinsi  ke  dalam  strategi pelaksanaan  pemamfaat  an  ruang  wilayah  Kabupaten atau  Kota,  yang  meliputi  :  tujuan  pemamfaatan  ruang wilayah, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana  umum  tata  ruang  wilayah  dan  rencana  umum tata ruang Wilayah
Berdasarkan perencanaan perkotaan sumberdaya  utamanya  adalah  lahan,  dan  ketersediaan lahan untuk pembangunan  merupakan prasyarat  utama untuk  urbanisasi  yang  koheren,  yang  mendorong pelaksanaan  tujuan-tujuan  sosio-ekonomi  dari  keing inan  masyarakat.  Seperti  sudah  dibuktikan,  kontribusi perencanaan  kota  yang  mengarah  paa  tujuan  ini, terutama terletak dalam  menentukan bentuk  fisik  yang paling  cocok  untuk  memenuhi  fungsi  dan  berbagai perubahan  yang  diperlukan  oleh  pembangunan  pemu kiman manusia.
Pelaksanaan pembangunan yang semakin beragam juga menghasilkan sampingan seperti limbah, sampah dan buangan baik dalam bentuk padat, cair, gas maupun  tingkat  tekanan  dan  kebisingan.  Perlu  dijaga agar  hasil-hasil  sampingan  tersebut  tidak  melampaui ambang  batas  dan  daya  tampung  lingkungan.  Dalam hal  ini  kemampuan  lingkungan  menerima  dan  daya dukung  bahan-bahan  yang  mencemari  lingkungan dalam batas yang belum memba hayakan ekosistemnya dan  mahluk  hidup.  Jika  daya  tampung  lingkungan dilampaui,  struktur  dan  fungsi  dasar  ekosistem penunjang  kehidupan  akan  rusak  dan  brkelanjutan fungsi lingkungan terganggu. Daya tampung lingkungan hidup mwerupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau
komponen  lain  yang  masuk  atau  dimasukan  ke dalamnya.
Daya dukung adalah jumlah individu yang dapat didukung  oleh  datu  datuan  luas  sumberdaya  dan lingkungan dalam keadaan sejahtera. Jadi daya dukung mempunyai  dua  komponen,  yaitu  besarnya  populasi manusia  dan  luas  sumberdaya  dan  lingkungan  yang dapat  memberikan  kesejahteraan  kepada  populsi manusia. Ekonomi lingkungan mengembangkan prinsip  bahwa  sistem  alam  adalah  aset  beragam  fugsi dalam  beberapa  hal  bahwa  lingkungan  menyediakan umat  manusia  dengan  jasa  dan  fungsi-fungsi  ekonomi yang berharga secara luas antara lain: sumberdaya alam dasar  (sumberdaya  yang  dapat  diperbaharui  dan  tak dapat  diperbaharui),  satu  aset  dari  benda  alam, kemampuan  untuk  mengasi  milasi  limbah  dan  sistem penunjang kehidupan

## b. Penduduk dan Permukiman

## 1. Kebutuhan Rumah
Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian sarana pembinaan keluarga. Rumah  tempat  untuk  tumbuh  dan  berkembang  baik secara  jasmani,  rohani,  dan  sosial  serta  selain  kualitas rumah  yang  harus  memadai,  diperlukan  pula  fasilits yang dibutuhkan untuk tumbuh dan ber kembang. Pola pengembangan Permukiman :
a. Program kegiatan sektor perumahan dan permukiman adalah diarahkan pada kawasankawasan  yang  sesuai  peruntukannya  dan diminati oleh investor.
b. Pola pengembangannya sesuai dengan pola berimbang 1 : 3 : 6.
c. Perbaikan  penyehatan  lingkungan  dan  permukiman melalui peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan air bersih.
d. Peningkatan  kualitas  pengwasan  san  pengendalian serta  penataan  bang  unan  melalui  wilayah, pendataan  penataan  bangunan  melalui  piñata  an wilayah,  pendataan  bangunan,  pem  berian  IMB serta izin bagi pengem bang.
e. Pembentukan  Perda  tentang  syarat-syarat  san  tata cara  penyerahan  prasarana  lingkungan,  utilitas umum  dan  faasilitas  sosial.  (Pemda  Kota  Bekasi, 2008).
Pengembangan  perumahan  yang  dilaksanakan oleh  Perumnas  di  Kota  Bekasi  yang  masih  didominasi tipe  RS  21  dan  RS  36  dan  tipe  45.  Hal  ini  sesuai dengan peruntukannya yaitu bagi golongan masyarakat berpenghasilan  rendah  dan  menengah.  Pembangunan rumah  yang  lebih  besar  dan  rumah  mewah  masih terbatas.  Sedangkan  pembangunan  perumahan  yang dilaksanakan  oleh  pihak  pengembang  swasta  pada beberapa  tahun  terakhir  mulai  pulih  kembali  seiring dengan membaiknya perekonomian.
Dengan memperhatikan data mengenai perkembangan  perumahan,  maka  kebutuhan  rumah kedepan  dapat  diproyeksikan  dengan  suatu  kebutuhan berdasarkan  pertumbuhan  penduduk  atau  tambahan kepala  keluarga  sampai  tahun  2010.Hasil  proyeksi menunjukan  bahwa  rata-rata  kebutuhan  rumah  dari tahun  ke  tahun  5.273  unit  dan  besarnya  sama
kebutuhan  dari  tahun  2001  sampai  tahun  2010  adalah 52.733 unit.

## 2. Kebutuhan Lahan
Istilah  lahan  berhubungan  dengan  permukaan bumi  dan  semua  sifat-sifat  yang  ada  padanya,  yang dibutuhkan  bagi  kehidupan  dan  keberhsilan  manusia. Lahan merupakan sumberdya alam yang sifatnya tetap, sedasngkan  kebutuhan  manusia  akan  lahan  terus meningkat untuk memenuhi berbagai keperluan seperti pertanian, permuki man, kawasan industri dan lain-lain sebagainya.
Pengendalian dan pengawasan pengembangan lahan  di  perkotaan  didasarkan  pada:Kebijakan  umum pertanahan  ( land  policy ),  Rencana  tata  ruang  yang peng  embangannya  telah  dilandasi  oleh  kesepakatan bersama  masyarakat,  Komitmen  rasional  mengenai
pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk kepentingan per  kembangan  sosial  dan  ekonomi  dan  Kriteria pengakomodasian dinamika perkembangan masyarakat Perubahan penggunaan lahan erat hubungannya dengan dinamika penduduk, jumlah penduduk pada tahun 2001 sebesar 1.708.337 jiwa berkembang menjadi 1.914.316 jiwa  pada  tahun  2004  dengan  rata-rata  partum  buhan 3,8%. Dengan memperhatikan data mengenai penggunaan  lahan,  maka  kebutuhan  lahan  untuk pemukiman  dapat  diproyeksikan  dengan  suatu  asumsi kebutuhan  berdasarkan  ba  nyaknya  tambahan  rumah dari  tahun  ke  tahun  sampai  dengan  tahun  2010.  Hasil proyeksi menunjukkan kebutuhan lahan untuk permukiman  dari  tahun  ke  tahun  adalah  79,11  ha  dan kebutuhan  sampai  dengan  tahun  2010  sebanyak  79,11 ha . Seperti Gambar 2.
Gambar 2. Peta Pemanfaatan Lahan Kota Bekasi
Analisa  Diskriptif  Kualitatif  dalam  Penataan Ruang Kota Konsep ‘Paradigma Baru Peran Serta
Masyarakat  Dalam  Penataan  Ruang'  yang  ditawarkan oleh  Syahrul  Ibrahim  sangat  menarik  untuk  dikaji  dan diterapkan , karena akan dapat memberikan sumbangan pemikiran kearah perbaikan kinerja yang memprihatinkan  dari  para  pembuat  kebijakan  produk tata  ruang  beserta  seluruh  implikasi  negatif  yang ditimbulkannya  di  negara  kita  akhir-akhir  ini  bila dibandingkan  dengan  negara  lain,  seperti  Singapura  , Malaysia dan Australia .
Dari  aspek  pendekatan  yang  dilakukan  dalam mekanisme penetapan kebijakan penataan ruang, maka keunggulan  dari  konsep  tersebut  adalah  bagaimana suatu  produk  tata  ruang  dapat  dirumuskan  dan dihasilkan  dengan  melibatkan  peran  serta  masyarakat sejalan  dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  No.26 Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan  Hak  dan  Kewajiban  serta  Bentuk  Tata Cara  Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Penataan  Ruang, sehingga  para  pembuat  kebijakan  di  bidang  tata  ruang dapat  menggali  dan  menangkap  aspirasi  yang  tumbuh dan  berkembang  dalam  masyarakat  serta  dapat memanfaatkannya  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Dengan demikian, implikasi negatif yang biasanya terjadi pada suatu  produk  penataan  ruang  dilapangan  dapat dihindari  dan  hasilnya  akan  dinikmati  kembali  oleh masyarakat tersebut.
Mencermati  solusi  yang  dita  warkan  konsep tersebut  akan  terlihat  pengutamaannya  tertuju  pada aspek  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  penataan keruangan.  Dengan  kata  lain,  partisipasi  dimaksud cenderung  merupakan  kegiatan peran  serta dari masyarakat.  Namun  pada  disisi  lainnya  penulis  dinilai belum  dapat  memberikan  batasan  dan  pendefinisian yang  jelas  tentang  beberapa  hal  penting  berkaitan dengan peran  serta masyarakat  dimaksud,  seperti Misalnya;  bagaimana  bentuk  peran  serta  atau partisipasi  masyarakat  dan  bentuk  pengelompokan masyarakat  yang  dibutuhkan  dalam  penataan  ruang serta  faktor-faktor  apa  saja  yang  pelu  diperhatikan dalam  mendorong  peningkatan  peran  serta  masyarakat dimaksud.

## Implementasi  Kebijakan  dan  Rencana  Tata  Ruang Kota
Karakteristik  penduduk  Kota  Bekasi  adalah migran/pendatang  dari  daerah  lain.  Secara  umum komposisi penduduk di Kota Bekasi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu yang datang dari DKI  Jakarta,  umumnya  mereka  adalah  orang-orang yang bekerja di DKI tetapi  tinggal di Kota Bekasi dan yang  datang  dari  arah  timur  atau  luar  Jakarta, umumnya  mereka  tinggal  di  Kota  Bekasi.  Hal  ini sejalan  dengan  fungsinya  sebagai  daerah  penyangga bagi  DKI  Jakarta  khususnya  sebagai  wilayah permukiman.  Pada  tahun  2005  terjadi  pemekaran  dua kecamatan yaitu Kecamatan Bantargebang
(Bantargebang  dan  Mustika  Jaya)  dan  Kecamatan Pondokgede (Pondokgede dan Pondok Melati). Hal ini membuat  penambahan  jumlah  kecamatan  dari  10 kecamatan menjadi 12 kecamatan.
Kecamatan  Pondok  Gede  dan  Kecamatan Pondok  Melati  sebelum  tahun  2005  berada  pada  satu kecamatan  sehingga  kedua  kecamatan  ini  mempunyai laju  pertumbuhan  penduduk  sebesar  4,28%  pertahun. Setelah  dimekarkan,  jumlah  penduduk  Kecamatan Pondok  Gede  menjadi  174.172  jiwa  dan  Kecamatan Pondok  Melati  sebesar  78.251  jiwa.  Hal  ini menandakan  bahwa  kosentrasi  penduduk  berada  di Kecamatan  Pondok  Gede.  Hasil  proyeksi  penduduk tahun  2010  meninjukkan  bahwa  jumlah  penduduk Kecamatan  Pondok  Gede  sebesar  214.775  jiwa. Sedangkan  Kecamatan  Pondok  Melati  menjadi  96.493 jiwa, yang merupakan jumlah penduduk paling kecil di Kota Bekasi.
Pada  tahun  2005,  Kecamatan  Jati  Sampurna mempunyai  jumlah  penduduk  sebesar  113.260  jiwa dengan  laju  pertumbuhan  penduduk  sebesar  4,38% merupakan laju pertumbuhan penduduk terbesar kedua di Kota Bekasi. Dengan hasil proyeksi penduduk tahun 2010  maka  jumlah  penduduk  Kecamatan  Jati Sampurna  menjadi  140.334  jiwa.  Walaupun  laju pertumbuhan penduduknya terbesar kedua tetapi dilihat dari  jumlah  penduduknya,  Kecamatan  Jati  Sam  purna termasuk  dalam  kategori  kecil  jika  dibandingkan dengan  kecamatan  lainnya  di  Kota  Bekasi.  Laju  per tumbuhan  Kecamatan  Jati  Asih  merupakan  yang terkecil  di  Kota  Bekasi  yaitu  sebesar  1,91%  dengan jumlah  penduduk  tahun  2005  sebesar  185.946  jiwa. Hasil  proyeksi  penduduk  tahun  2010  menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Jati Asih sebesar 204.395 jiwa.
Kecamatan  yang  berada  di  pusat  Kota  Bekasi yaitu  Kecamatan  Bekasi  Timur,  Kecamatan  Bekasi Selatan,  Kecamatan  Bekasi  Barat,  dan  Keca  matan Bekasi  Utara,  merupakan  kecamatan  yang  paling banyak  jumlah  penduduknya  (diatas  200.000  jiwa) dibandingkan  dengan  kecamatan  lainnya  (dibawah 200.000 jiwa) di Kota Bekasi. Hal ini disebabkan oleh kelengkapan  sarana  dan  prasarana  perkotaan  sehingga mengundang  penduduk  untuk  bermukim  disana. Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2005 berada di Kecamatan  Bekasi  Utara  yaitu  sebesar  255.685  jiwa, dengan  laju  pertumbuhan  4,02%  maka  hasil  proyeksi penduduk  pada  tahun  2010,  jumlah  penduduk Kecamatan Bekasi Utara menjadi 311.380 jiwa. Hal ini menjadikan  Kecamatan  Bekasi  Utara  tetap  sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Bekasi.
Kecamatan Medan Satria meru pakan kecamatan  dengan  laju  pertumbuhan  penduduk terbesar  di  Kota  Bekasi  yaitu  sebesar  4,44%.  Jumlah penduduk  tahun  2005  sebesar  156.463  jiwa  akan bertambah  menjadi  194.422  jiwa  pada  tahun  2010 menurut  hasil  proyeksi.  Sedangkan  Kecamatan  Rawa lumbu  mempunyai  jumlah  pendu  duk  sebesar  185.075 jiwa  pada  tahun  2005,  menurut  hasil  proyeksi  pada tahun 2010 akan menjadi 220.130 jiwa.
Dengan  memperhatikan  pesat  nya  pertambahan jumlah  penduduk  di  Kota  Bekasi  akan  mempengaruhi pula  pada  perannya  dalam  penetnuan  pembangunan  di Kota  Bekasi.  Dalam  kebijakan  penataan  ruang perannya  akan  semakin  besar  seiring  dengan  era reformasi  dan  otonomi  yang  luas  sekarang  ini, diperlukan  adanya  perubahan  pola  pikir  pendekatan dalam  penataan  ruang,  yang  semula  masyarakat  hanya dipandang  sebagai  obyek  peraturan  dan  homogen menjadi  subyek  peraturan  dan  heterogen.  Peran  serta masyarakat semakin diperlukan dalam sistem penataan ruang. Pada tahap perencanaan masyarakat paling tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga dapat mengarahkan  pada  produk  rencana  tata  ruang  yang optimal  dan  proporsional  untuk  berbagai  kegiatan. Pada  tahap  pemanfaatan  masyarakat  akan  menjaga pendayagunaan  ruang  yang  sesuai  dengan  peruntukan dan  alokasi  serta  waktu  yang  direncanakan,  sehingga dapat  terhindar  dari  konflik  pemanfaatan  ruang.  Pada tahap  pengendalian  masyarakat  merasa  memiliki  dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas ruang yang nyaman  dan  serasi  serta  berguna  untuk  kelanjutan pembangunan.
Bila  dikaitkan  dengan  penataan  ruang,  maka tujuan  peran  serta  masyarakat  adalah:  meningkatkan mutu proses dan produk penataan ruang, meningkatkan kesadaran  masya  rakat  agar  dapat  memahami pentingnya pemanfaatan tanah, air laut dan udara serta sumber  daya  alam  lainnya  demi  terciptanya  tertib ruang  (pen  didikan  dan  information  ex  change), menciptakan mekanisme keter bukaan tentang kebijaksanaan penataan ruang (transparansi kebijakan). menumbuhkan  dan  mengem  bangkan  kesadaran  serta tang  gung  jawab  masyarakat  dalam  penataan  ruang terutama  mem  bantu  memberikan  informasi  tentang pelanggaran  pemanfa  atan  ruang  (kontribusi  tanggung jawab  dan  power  sharing)  dan  menjamin  pelibatan secara  aktif  peran  serta  masyarakat  dalam  kegiatan penataan  ruang  dengan  hak  dan  kewajibannya  (demo krasi partisipatori).
Selanjutnya tentang hak dan kewajiban masyarakat  serta  kewenangan  pemerintah,  baik  dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian ruang telah  dimuat  dalam  Undang-undang  No.  26  Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang  yaitu:  berperan  serta dalam  proses  perencanaan  tata  ruang,  peman  faatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, mengetahui  secara  terbuka  sejak  awal  Rencana  Tata Ruang  Wilayah,  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan,  dan Rencana Rinci Kawasan, menikmati manfaat ruang dan atau  pertambahan  nilai  ruang  sebagai  akibat  dari penataan  ruang.  Manfaat  ruang  tersebut  dapat  berupa manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lingkungan yang  timbul  akibat  pemanfaatan  ruang  yang  sesuai dengan rencana tata ruang, memperoleh hak penggantian  dengan  harga  yang  layak  atas  perubahan kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pelaksanaan  kegiatan  pem  bangunan  yang  sesuai dengan rencana tata ruang.
Pesatnya  urbanisasi  di  kota-kota  besar  dan metropolitan telah menyebabkan permasalahan penggu naan lahan bagi perkembangan kota. Akibat langka dan
semakin  mahalnya  tanah  di  perkotaan,  pembangunan perkotaan bagi masyarakat. Perumahan dan permukiman  sebagai  dasar  dalam  pembangunan lainnya selalu menim bulkan ketidakteraturan penataan ruang  dan  kawasan,  permasalahan  mobilitas  manusia dan  barang,  beban  investasi  dan  operasi  dan pemeliharaan PSU, penurunan produktifitas kerja, serta berdampak  buruk  terhadap  kondisi  sosial  dan lingkungan.
Tuntutan  akan  penggunaan  lahan  perkotaan cenderung  semakin  meningkat  seiring  diterapkannya otonomi  daerah.  Hal  ini  antara  lain  disebabkan Pemerintah  Kota  dituntut  untuk  dapat  memanfaatkan sumber  daya  ruang  dan  tanah  secara  maksimal  bagi peningkatan  pendapatan  daerah,  di  sisi  lain  adanya tuntutan  masyarakat  yang  semakin  kritis  dalam mendapatkan  pelayanan  umum,  termasuk  penyediaan sarana  dan  prasarana  sosial,  budaya,  taman  dan  ruang terbuka hijau.
Pembangunan  Kota  Bekasi  yang  begitu  cepat mengalami  perkem  bangan  yang  tidak  berkelanjutan karena  perlombaan  spekulasi  tanah  dan  pembangunan perkotaan horizontal menyebabkan konversi lahan dari, sawah,  rawa  menjadi  perkotaan  dan  industri.  Hal  ini terlihat di antaranya pada perubahan tata guna lahan di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tange rang-Bekasi Cianjur dari tahun ke tahun yang tidak berkelanjutan.
Perkembangan  Kota  Bekasi  ini  mengakibatkan banyak  hal  di  antaranya  meningkatnya  kemacetan karena  tersebarnya  perkotaan  ke  daerah  sub-urban, maraknya  banjir  serta  keku  rangan  air  bersih. Selanjutnya  dengan  banyaknya  lokasi  perkotaan  yang berada  di  pinggiran  kali,  ekstraksi  air  tanah  ekstrim telah  menyebabkan  penurunan  permukaan  tanah  yang juga  signifikan  mengurangi  kondisi  keber  lanjutan perkotaan.  Yang  terakhir  maraknya  permukiman kumuh  di  lahan-lahan  kosong,  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH),  bantaran  sungai  dan  bantaran  rel  kereta  api juga mengindikasikan ketidakberlanjutannya
pembangunan perkotaan. Dari pengamatan tersebut peran serta masyarakat  dalam  pembangunan yang sifatnya partisipatif sangat  diperlukan  guna  meningkatkan kualitas hidup dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan:  membangun  perumahan  dan permukiman  untuk  golongan  menengah  ke  atas,  yang berdekatan  dengan  rumah  susun  untuk  golongan miskin,  sehingga  terjadi  subsidi  silang,  menyediakan atau menciptakan lapangan kerja bagi golongan miskin yang  berdekatan  dengan  rumah  susun  yang  dibangun, atau  dekat  dengan  jalur  angku  tan  umum,  persiapan sosial  yang  matang  untuk  menyediakan  sedikitnya prasarana  dasar,  air  bersih,  dan  sanitasi,  sampai kualitas  hidup  mereka  terangkat,  merencanakan bersama  seluruh  anggota  masyarakat,  peme  rintah, swasta,  dan  perguruan  tinggi,  dan  LSM.,  merancang permukiman yang secara fisik dapat memper tahankan modal  sosial  komu  nitas,  sehingga  model  pem bangunan ini berkelanjutan. Pendalaman tentang modal sosial  ini  ditingkatkan  menjadi  kontrak  sosial  bagi setiap anggota petaruh, merancang suatu kawasan yang sudah  tumbuh  dengan  baik;  menata  kawasan,
peremajaan  dengan  membangun  lingkungan  yang bersih  dan  sehat.  Pendekatan  partisipatif  yang bertumpu  pada  komunitas  dengan  melibatkan  modal sosial, akan menghasilkan pembang unan berkelanjutan.

## Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang Kota dan Pengelolaan Lingkungan
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis sangat membutuhkan adanya partisipasi masyarakat, yang berkaitan erat dengan asas keterbukaan  dan  asas  keadilan.  Tanpa  menggunakan kedua  asas  itu  tidak  akan  jalan  desntralisasi pemerintahan  didaerah,  termasuk  dalam  hal  penataan ruang. Era otonomi daerah berarti tiap daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Konsepsi  peran  serta  masyarakat,  walaupun berbagai  pihak  telah  berkeinginan  menetapkannya sejak  tahun  80-an,  tetapi  secara  formal  baru  terwujud konsepsinya  di  tahun  2007  melalui  UU  No.  26  Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang.  Hal  ini  juga  sebagai upaya  mengantisipasi  dan  menjaga  kesinambungan pembangunan.  Selanjutnya  diikuti  oleh  Peraturan Pemerintah  ,  pada  tanggal  3  Desember  1996,  yaitu  PP No.69  Tahun  1996  tentang  Pelaksanaan  Hak  dan Kewajiban,  serta  Bentuk  dan  Tata  Cara  Peran  Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
Strategi  Partisipatif  Masyarakat  Dalam  Penataan Ruang
Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 menyebutkan  bahwa  ”  ruang  adalah  wadah  yang meliputi  ruang  daratan,  ruang  lautan  dan  ruang  udara sebagai  satu  kesatuan  wilayah,  tempat  manusia  dan makhluk  lainnya  hidup  dan  melakukan  kegiatan  serta memelihara  kelangsungan  hidupnya  ”.  Selanjutnya, tata  ruang  adalah  wujud  struktural  dan  pola pemanfaatan  ruang,  baik  direncanakan  maupun  tidak. Pengertian  penataan  ruang  adalah  proses  perencanaan tata  ruang,  pemanfaatan  ruang,  dan  pengendalian pemanfaatan  ruang  termasuk  didalamnya  penataan ruang kota.
Beberapa  persoalan  dalam  penataan  ruang adalah:  Kebijakan  Pemerintah  yang  tidak  sepenuhnya berorientasi  kepada  masyarakat,  sehingga  masyarakat tidak  terlibat  langsung  dalam  pem  bangunan;  tidak terbukanya  para  pelaku  pem  bangunan  dalam menyeleng garakan proses penataan ruang ( gap feeling )  yang  menganggap  masyarakat  sekedar  obyek  pem bangunan;  rendahnya  upaya-upaya  pemerintah  dalam memberikan  informasi  tentang  akuntabilitas  dari program  penataan  ruang  yang  diselenggarakan, sehingga  masyarakat  merasa  pembangunan  yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspirasinya; walaupun  pengertian  partisipasi  masyarakat  sudah menjadi  kepen  tingan  bersama  (  common  interest  ), akan  tetapi  dalam  prakteknya masih  terdapat pemahaman  yang  tidak  sama;  tidak  optimalnya kemitraan  atau  sinergi  antara  swasta  dan  masyarakat
dalam  penyelenggaraan  Penataan  ruang;  persoalan yang  dihadapi  dalam  perencanan  partisipatif  saat  ini antara  lain  panjangnya  proses  pengambilan  keputusan. UU 32/2004 (UU No. 24 tahun 2004) tentang Otonomi Daerah  maka  telah  menggeser  pemahaman  dan pengertian  banyak  pihak  tentang  usaha  pemanfaatan sumber  daya  alam,  terutama  asset  yang  selama  ini diangap untuk kepentingan Pemerintahan Pusat dengan segala  perizinan  dan  aturan  yang  menimbulkan perubahan  kewenangan.  Berdasar  persoalan-persoalan ter  sebut,  upaya  keras  untuk  mewujud  kan  partisipasi masyarakat  yang  sesungguhnya  harus  diupayakan. Maka  kerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait  seperti perguruan  tinggi,  lembaga  swadaya  masyarakat (ornop),  tokoh  masyarakat,  dewan  perwakilan  rakyat, dan pihak-pihak terkait lainnya perlu disinergikan.

## Permasalahan  dalam  Menerapkan  Perencanaan Partisipatif Masyarakat
Hambatan dan tantangan terbesar dari penerapan  perencanaan  partisipatif  adalah  resistensi birokrasi ( mental block ) dan politisi, serta menganggap kapasitas masyarakat dan perangkat pemerintahan desa masih sangat terbatas baik teknis maupun sikap/perilaku  berdemokrasi.  Resistensi  birokrasi terutama  berkaitan  dengan  pembagian/pendelegasian kewenangan  dan  perimbangan  keuangan.  Sebagian besar birokrat masih keberatan apabila kewenangannya diserahkan yang akan membawa konsekuensi berkurangnya  anggaran  dinas/instansi  yang  dikua sainya.  Selain  itu,  masih  banyak  peraturan  birokrasi yang berorientasi “proyek”. Pemberdayaan masyarakat dan  pengembangan  institusi  local  (kelembagaan partisipasi  masyarkat)  pun  dilaksanakan  dengan pendekatan  proyek.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  langkah yang  harus  ditempuh  antara  lain:  Pemaksaan  melalui pembaruan  kebijakan/peraturan  perundang-undangan yang lebih prodemokrasi/ partisipasi ( structural ); dan pendekatan  social-kultural  (  mental  treatment  , pendidikan dan latihan, dsb).
Tantangan  terberat  adalah  baga  imana  agar manajemen  partisipatif  ini  tidak  terdistorsi  dan dimanipulasi  oleh  kelompok  tertentu,  seperti  elit  desa dan  sebagainya.  Karena  itu,  pengembangan  system /mekanisme perumusan/ pengambilan kebijakan public,  termasuk  resolusi  konflik,  serta  peningkatan kapasitas  masyarakat  dan  modal  sosial  sangat mendesak dilakukan.
Akhirnya, pengembangan mana jemen partisipatif  ini  tidaklah  mudah.  Dibutuhkan  kesabaran, keuletan  dan  komitmen  yang  tinggi  untuk  mewu judkannya.  Mengingat  partisipasi  adalah  salah  satu elemen  penting  dalam  governance  maka  untuk mendorong  terciptanya  good  governance  ,  banyak organisasi memilih isu partisipasi sebagai strategi awal mewujudkan  good  governance  .  Strategi  yang  diambil organisasi  civil  society  umumnya  dilandasi  analisis situsasi  yang  mengemukakan  adanya  tiga  hambatan utama  menuju  partisipasi  yang  baik,  yaitu:  Pertama, hambatan  structural  yang  membuat  iklim  atau lingkungan  menjadi  kurang  kondusif  untuk  terjadinya partisipasi.  Di  antaranya  adalah  kurangnya  kesadaran
berbagai  pihak  akan  pentingnya  partisipasi  serta kebijakan  maupun  aturan  yang  kurang  mendukung partisipasi termasuk kebijakan desentralisasi fiskal.Kedua,  adalah  hambatan  internal  masyarakat sendiri,  diantaranya  kurang  inisiatif,  tidak  terorganisir dan  tidak  memiliki  kapasitas  memadai  untuk  terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal  ini  terjadi  antara  lain  akibat  kurangnya  informasi. Ketiga,  adalah  hambatan  akibat  kurang  terkuasainya metode dan teknik-teknik partisipasi.

## Upaya  Pelibatan  Masyarakat  dalam  Penataan Ruang
Pelibatan  masyarakat  dalam  penataan  ruang untuk  mendukung  pembangunan  wilayah,  maka beberapa  prinsip  dasar  yang  perlu  diperankan  oleh pelaksana  pembangunan  antara  lain  menempatkan masyarakat  sebagai  pelaku  yang  sangat  menentukan dalam proses penataan ruang; memposisikan pemerintah  sebagai  fasilitator  dalam  proses  penataan ruang;  menghormati  hak  yang  dimiliki  masya  rakat serta  menghargai  kearifan  lokal  dan  keberagaman sosial budayanya; menjunjung tinggi keterbukaan deng an  semangat  tetap  menegakkan  etika  dan  moral; memperhatikan perkembangan teknologi dan profesional.
Prinsip  -  prinsip  dasar  tersebut  dimaksudkan agar  masyarakat  sebagai  pihak  yang  paling  terkena akibat  dari  penataan  ruang  harus  dilindungi  dari berbagai  tekanan  dan  paksaan  pembangunan  yang dilegitimasi oleh birokrasi yang sering tidak dipahaminya.  Masyarakat  juga  bagian  dari  Rakyat Indonesia yang sudah sepatutnya mendapat perlindungan  HAM  yang  dapat  dirumuskan  dalam perencanaan tata ruang, seperti hak memiliki rasa aman terhadap keberlanjutan ekonomi, hak untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  hak untuk  mendapatkan  rasa  aman  terhadap  bencana  dan lainnya.

## Strategi  Peningkatan  Peran  Serta  Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan
Strategi yang perlu dilakukan dalam mendorong proses  partisipasi  menuju  good  government  di Indonesia  adalah  Peningkatan  Kesadaran (  Awareness Raising  ) dengan  memperkaya  konsep  pembangungan partisipatoris  dalam  pengembilan  keputusan  publik, mendorong  kesadaran  eksekutif  dan  legislatitif  agar lebih  membuka  diri  terhadap  partisipasi  masya rakat/warga,  mendorong  permintaan  yang  lebih  besar untuk  partisipasi  dan  akuntabilitas  dengan  mening katkan  kesadaran  masyarakat  tentang  kebutuhan  dan hak  mereka  berpartisipasi  dalam  proses  perencanaan dan pengambilan keputusan publik.
Pengembangan  Kapasitas (Capacity  Building) meliputi:  mengembangkan  berbagai  metode  alternatif dan  teknik  –  teknik  partisipasi,  menyediakan  skilled facilitator  untuk  memfasilitasi  proses  partisipasi. Pelatihan untuk Community Organiser (CO) dilakukan oleh  banyak  lembaga  untuk  mengkader  fasilitator fasilitator handal
Kesimpulan
1. Terjadinya  pemanfaatan  ruang  yang  menyimpang dari perencanaan tata ruang di Kota Bekasi sebagai implikasi  negatif  dari  penerapan  pola  perencanaan tata  ruang  yang  hanya  mempertimbangkan  aspek fisik  saja,  kecenderungan  perkembangan  pola  dan struktur  ruang  di  Kota  Bekasi  selalu  dipengaruhi oleh dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
2. Tranformasi  paradigma  yang  digunakan  dalam perencanaan tata ruang di Kota Bekasi menempatkan peran serta masyarakat pada penataan  ruang  merupakan  solusi  yang  sangat signifikan  di  dalam  membuat  rumusan  kebijakan tata ruang dimasa mendatang.
3. Partisipasi  masyarakat  dalam  pena  taan  ruang  kota yang  mempunyai  tingkat  partisipasi  katagori mempunyai  tingkat  partisipasi  tinggi.  Selain  itu juga  terlihat  lain  mempunyai  partisipasi  cukup  / sedang, sedangkan selebihnya mempunyai partisipasi kurang dan sangat kurang.
4. Pengetahuan  masyarakat  penge  lolaan  lingkungan kawasan perkotaan mempunyai tingkat pengetahuan pengelolaan  lingkungan  tinggi  artinya  lebih  dari separuh  jumlah  responden  mem  punyai  tingkat pengetahuan pengelolaan lingkungan tinggi.
5. Paran masyarakat dalam pengen dalian pembangunan  perumahan  mempunyai  tingkat pengendalian  pembangunan  perumahan  tinggi artinya  lebih  dari  separuh  jumlah  responden  mem punyai  tingkat  pengendalian  pem  bangunan perumahan tinggi. Selain itu juga terlihat mempunyai pengendalian pembangunan peru mahan cukup/sedang, sedangkan selebihnya mempunyai pendapat kurang atau sangat kurang.
6. Untuk  memenuhi  keperluan  pem  bangunan  yang beraneka  ragam  perlu  dikembangkan  pola  tata ruang  yang  menyerasikan  tata  guana  tanah,  tata guna  air  dan  sumber  daya  lainnya  dalam  suatu kesatuan tatanan lingkungan hidup yang dinamis.
7. Terdapat  pengaruh  langsung  panataan  ruang  kota terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam  memelihara kebersihan  lingkungan,  sehingga  apabila  ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan meningkatkan penataan ruang kota.
8. Manajemen  pelaksanaan  penataan  ruang  yang dialkukan oleh pemerintah sesuai dengan perencanaan  tata  ruang  yang  telah  ditetapkan  dan pelaksanaanya sudah baik dan perlu di optimalkan.
9. Pengetahuan  pengelolaan  ling  kungan  masyarakat dalam  memelihara  kebersihan  lingkungan,  dapat dilakukan  dengan  meningkatkan  pengetahuan pengelolaan lingkungan masyarakat.
10. Guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang dan pembangunan permukiman dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaannya.
11. Untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  pembangunan berkelan  jutan  Kota  Bekasi  terutama  dalam  hal memelihara  kebersihan  lingkungan,  sebagai  faktor penentu  keberhasilan  ( critical  success  factor )  , yaitu:  motivasi  Kepala  Daerah  kepada  seluruh  staf
dalam menjaga kelestarian lingkungan, pelaksanaan sosialisasi  kepada  penduduk  /  masyarakat  dalam memelihara  kebersihan  lingkungan,  dan  adanya ketersediaan dana untuk keperluan tersebut.

## Saran-saran
1,  Kepada  Pemerintah  Daerah  agar  dapat  mengambil kebijakan  yang  konsisten  dalam  penataan  ruang kota  dan  rencana  penggunaan  lahan  dimaksudkan untuk  mencapai  tujuan  fisik,  ekonomi  dan  sosial suatu  daerah,  serta  rencana  tersebut  dipengaruhi oleh  kebijakan  pemerintah,  investasi  pemerintah dan  swasta  dalam  meningkatkan  pertumbuhan, karakter dan pola lingkungan fisik kota.
2.  Pengetahuan  masyarakat  dalam  pengelolaan perumahan dan permukiman merupakan
kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang  sangat  strategis  dalam  pembentukan  watak serta  kepribadian  bangsa.  Untuk  itu  perlu  dibina secara  terus  menerus  dan  dikembangkan  demi kelangsungan  serta  peningkatan  kehidupan  dan penghidupan  masyarakat  antara  lain  melalui sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  pengusaha  real estate.
3.  Untuk  menciptakan  lingkungan  dalam  kehidupan yang  seimbang  sangat  tergantung  dari  kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan  dan  pengawasan  penataan  ruang yang telah ada, sedangkan kegiatan manusia sangat dipengaruhi  oleh  tingkat  ketaatan  masyarakatnya dalam  mengendalikan  dan  membina  lingkungan dengan perilaku sehat..
4.  Rekomendasi  bagi  peneliti  antara  lain  mengkaji lebih  mendalam  dan  teliti  tentang  manajemen pelaksanaan  tata  ruang  Kota  Bekasi  yang  ada sekarang  ini,  pengetahuan  masyarakat  dalam pengelolaan lingkungan dan pengendalaian pembangunan  permukiman  serta  pengaruhnya terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam  memelihara kebersihan lingkungan.
Arthur  B.Gallion,  dan  S.  Eisner,(1997), Pengantar Perancangan Kota, Jakarta, Batubara, Cosmas, (2005), Perumahan dan Pemukiman sebagai Kebutuhan Pokok, Bandung, Penerbit ITB
Budihardjo,  Eko,  (1996), Tata  Ruang  Perkotaan ,
Bandung, Penerbit Alumni, Budihardjo, Eko,(1993), Kota Berwawasan
Lingkungan, Penerbit Alumni, Bandung,
Cosmas Batubara, (2005), Perumahan dan Pemukiman sebagai  kebutuhan  pokok, Bandung,  Penerbit ITB
Dadang  Solihin,  (2004), Pembangunan  Masyarakat Kota , STIAKIN, Jakarta
Gallion, Arthur  B,  dan  Simon  Eisner,(1997), Pengantar Perencangan Kota , Jakarta, Penerbit Erlangga
Robinson Tarigan (2005), Perencanaan Pembangunan Wilayah, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara,
Soemarwoto,  otto,(1997),  E kologi  Lingkungan  Hidup dan Pengembangannya, Jakarta, Djambatan.
Soerjani, (2000), Kepedulian Masa Depan , Jakarta, Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan.
Sondang  P.Siagian,(2003), Sistem  Informasi  Mana jemen , Jakarta, Bumi Aksara.
Suradinata,  Ermaya,(2006), Otonomi  Daerah  dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerin tahan, Jakarta, Suara Bebas.
Supriyanto,  Budi,  (1996), Tata  Ruang  dalam Pembangunan Nasional , Jakar ta, Salim, Emil,(1987), Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup , Jakarta, Indra Prahasta Undang-undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Ling  kungan Hidup.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.26  Tahun
2007 Ten tang Penataan Ruang
Kementerian Lingkungan Hidup, Profil Bangun Praja , Deputi Bidang Pening katan Kapasitas PLH Kewilayahan, Jakarta, 2004