## PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT
UNDANG - UNDANG NOMOR 04 TAHUN 1996

## TENTANG HAK TANGGUNGAN
Oleh Jatmiko Winarno Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Dalam  Undang  -  Undang  Perbankan  No.  7  Tahun  1992  disebutkan  bahwa  pengertian bank  adalah  suatu  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  atau  bentuk-bentuk lainnya,  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak  adanya  aturan  hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  semua  pihak  dalam  memanfaatkan  tanah beserta  benda  -  benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  sebagai  jaminan  kredit.  Salah  satunya adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur tentang perjanjian  antara  pihak  piutang  dan  berhutang,  sebagaimana  telah  diketahui,  kredit  macet merupakan persoalan serius yang dihadapi industri perbankan di Indonesia untuk itu, praktik pengikatan  kredit  dengan  jaminan  Hak  Tanggungan  dalam  kegiatan  perbankan  hendaknya dapat  pula  dilaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diatur  dalam  Undang  –  Undang  Hak Tanggungan.  Permasalahan  yang  akan  diteliti  adalah  “Penyelesaian  Kredit  Macet  Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang  - Undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang    Hak  Tanggungan”,  serta  hambatan  -  hambatan  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian kredit macet beserta cara mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Penelitian yuridis normatif (hukum normative). Setiap bank hendaknya menilai secara mendalam  kelima  faktor  prinsip  dasar  sebelum  memberikan  keputusan  kredit  pada  calon kreditur, sehingga dapat diperoleh keyakinan dari itikad baik nasabah dan kesanggupan untuk melunasi  hutangnya.  Dari  penelitian  yang  dilakukan  ini  diperoleh  hasil  mengenai  tata  cara menyelesaikan  kredit  macet  yang  dijamin  dengan  sertifikat  atas  tanah  sebagai  jaminan pelunasan utang tertentu.

## Kata kunci : Hak Tanggungan, Kredit Macet

## 1.1   PENDAHULUAN

## 1.  Latar Belakang
Dalam kehidupan manusia memerlukan
dana agar dapat menggerakkan roda ekonomi yang dirasakan  setiap  hari  makin  meningkat. banyak  masyarakat  yang  mempunyai banyak  dana  tetapi  tidak  memiliki  sebuah kemampuan  dalam  menggunakan  dana tersebut,  tapi  disisi  lain  ada  banyak kelompok masyarakat yang punya kemampuan untuk berusaha tapi terhambat
oleh kendala karena terbatasnya dana yang dimiliki atau mungkin tidak memiliki dana sama sekali. Untuk itu keduanya memerlukan intermediary yang  bertindak sebagai  kreditur  dan  sebagai  penyedia dana bagi debitur, dari sinilah akan timbul yang  namanya  sebuah  perjanjian  yaitu utang  piutang  atau  pemberian  kredit,  dan Lembaga  sebagai  penyedia  keuangan disini ada 2 (dua) yakni :
1. Lembaga  Keuangan  bank,  maksud lembaga  keuangan  ini  adalah  lembaga keuangan yang berwujud bank.
2. Lembaga  keuangan  bukan  bank,  tidak berarti  lembaga  keuangan  ini  tidak melakukan  kegiatan  keuangan  seperti halnya yang dilakukan oleh bank, hanya saja  lembaga  keuangan  ini  merupakan lembaga  yang  memberikan  jasa  dalam hal  keuangan  namun  bukan  merupakan bank.
Bank  adalah  “bagian  dari  sistem keuangan  dan  sistem  pembayaran  suatu Negara,  bahkan  pada  era  globalisasi sekarang  ini  bank  telah  menjadi  bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran  dunia.  Mengingat  hal  yang demikian  itu,  maka  begitu  suatu  bang memperoleh  izin  berdiri  dan  beroperasi dari otoritas moneter Negara yang bersangkutan  bank  tersebut  menjadi  milik masyarakat.  Oleh  karena  itu  eksistensinya bukan  saja  harus  dijaga    oleh    para pemilik  bank  itu  sendiri  tetapi  juga  oleh masyarakat  nasional  dan  global”. 1 Dalam pasal  (1)  Undang  -  Undang  Perbankan Nomor  10  Tahun  1998  disebutkan  bahwa kredit   yaitu   penyediaan  uang  atau
tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  pinjam  -  meminjam  antara bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan pihak  peminjam  melunasi    utangnya setelah      jangka      waktu      tertentu      dan pemberian    bunga. Secara  sederhana  bank dapat  pula  diartikan  sebagai  “ Lembaga Keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkan  kembali  dana  tersebut  ke masyarakat  serta  memberikan  jasa  –  jasa bank lainnya ”, 2 sedangkan dalam Undang - Undang  Perbankan  Nomor  7  Tahun   1992 disebutkan  bahwa  bank  adalah    suatu badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkan  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit                    atau  bentuk-bentuk lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup rakyat banyak.
Seseorang yang menyimpan atau uang di  bank  disebut  nasabah  bank  sedangkan masyarakat  yang  butuh  dana  dari  bank disebut debitur, dalam kesepakatan perjanjian  antara  perbankkan  dan  pihak peminjam  mengharuskan  pihak  peminjam atau  sebagai  debitur  melunasi  hutangnya dan  bunga  sesuai  dengan  perjanjian, ketentuan  ini  harus  dengan  sebuah perikatan perjanjian terlebih dahulu, ”Dalam  bahasa  latin    kredit  disebut ”credere” yang artinya percaya,
maksudnya pemberi kredit percaya kepada penerima kredit bahwa
kredit yang  disalurkannya  pasti  akan  kembali sesuai perjanjian, sedangkan bagi penerima  kredit  berarti  menerima  sebuah kepercayaan,  sehingga          mempunyai kewajiban       membayar  kembali  pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. 3
Kegiatan  menyalurkan  kredit  pada masyarakat  tidaklah  mudah      dan mengandung    banyak    sekali    resiko, karena dapat mempengaruhi kelangsungan usaha    perbankkan,    untuk    mengurangi resikonya  bank  meminta  sebuah  jaminan kredit dalam artian harus sanggup dan juga mampu melunasi hutangnya atau kewajibannya  sesuai  dengan  yang  telah disepakati  dengan  perikatan  perjanjian sebelum  memberi  kredit.  Jaminan  adalah jaminan  kebendaan  yang  objeknya  adalah benda  milik  debitur,  yaitu  kesanggupan pihak  ketiga  untuk  memenuhi  kewajiban debitur.  Tujuan  dari  penilaian  tersebut adalah agar kredit yang diberikannya benar benar aman. Dalam pasal 1 butir 1 Undang –Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan  atas  tanah  beserta  benda  – benda  yang  berkaitan  dengan  tanah,  yang selanjutnya  disebut  “Hak  Tanggungan” adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang  -  Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  - Pokok  Agraria  berikut  atau  tidak  benda  – benda  lain  yang  merupakan  satu  kesatuan dengan  tanah  itu,  untuk  pelunasan  utang tertentu  yang  memberikan  kedudukan
yang  diutamakan  kepada  kreditur  tertentu terhadap kreditur – kreditur lain, 4
Kemudian  lahirlah  Undang  –  Undang Hak  Tanggungan  sebagai  jaminan,  dalam Undang  -  Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan  pasal  (10) “menentukan  bahwa  pemberian  Hak Tanggungan  didahului  dengan  janji  untuk memberikan  Hak  Tanggungan  sebagai jaminan      pelunasan      utang  tertentu  yang dituangkan didalam dan merupakan bagian tak  terpisahkan  dari  perjanjian  utang piutang  yang  bersangkutan  atau  perjanjian lain  yang  menimbulkan  utang  tersebut. Pemberian  Hak  Tanggungan  dilakukan dengan  pembuatan  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  oleh  PPAT  sesuai  dengan peraturan  perundang  –  undangan  yang berlaku”. 5 “Selanjutnya  dalam  penjelasan umum Undang - Undang Hak Tanggungan adalah Hak  Jaminan  atas  tanah  untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan  kedudukan    diutamakan kepada  kreditur  tertentu terhadap kreditur lain,  dalam  arti  bahwa  jika  debitur  cidera janji,  kreditur  pemegang  hak  tanggungan berhak menjual melalui  pelelangan umum tanah  yang  dijadikan  jaminan  menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan hak mendahului  dari  pada  kreditur  –  kreditur yang lain”. 6
Sebagai  debitur  yang  cidera janji  atau tidak  menepati  perjanjian  yang  telah dibuat,  dalam  hukum  perjanjian  debitur tersebut telah melakukan sebuah wanprestasi  dengan    segala    akibat hukumnya  dalam  hal  ini  bisa  dikatan sebagai  kredit  macet.  “Untuk  melindungi uang  yang  dikucurkan  lewat  kredit  dari resiko  kerugian  pihak  perbankan  selaku kreditur  membuat  pagar  pengaman,  dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik    mungkin,    resiko
kredit  macet  tidak  dapat  dihindari,  pagar pengamanan  yang  dibuat  biasanya  berupa jaminan yang harus disediakan debitur.

## 1.2 Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan dua permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimanahkah ketentuan
penyelesaian  kredit  macet  di  bank menurut  Undang  –  Undang  Nomor  04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan?
2. Bagaimana  proses  penyelesaian  kredit macet dengan jaminan sempurna?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini :
1. Untuk  mengetahui  tata  cara  ketentuan penyelesaian kredit macet di bank
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisa bagaimanakah proses penyelesaian kredit macet dengan jaminan sempurna

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  hukum  yang  digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis  normative  adalah  suatu  prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan dari  sisi  Normatifnya.  Oleh  karena  tipe penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah tipe  penelitian  yuridis  normatif,  maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang - undangan ( Statuory  Approach) .  Dan  dalam  metode pendekatan perundang  - undangan peneliti perlu  memahami  hierarkhi  dan  asas  -  asas dalam  peraturan  perundang  -  undangan. Penulis  menggunakan  metode  pendekatan secara  yuridis  normatif  khususnya  dalam pendekatan Perundang - undangan (Statuory Approach) yang  nantinya  akan dikaitkan  dengan  Undang-undang  Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  Undang  -  Undang  Nomor  7 tahun  1992  tentang  Perbankan  “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan
pinjam  -  meminjam  antar  bank  dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan imbalan  atau  bagi  hasil.  Dalam  bahasa latin kredit disebut “Credere” yang artinya percaya,  maksudnya  si  pemberi  kredit percaya  kepada  si  penerima  kredit  bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi  si  penerima  kredit  berarti  menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
Kredit  Macet  adalah  kredit  yang angsuran  pokok  dan  bunganya  tidak  dapat dilunasi  selama  lebih  dari  2  (dua)  masa angsuran ditambah 21 bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada  pengadilan  atau  telah  diajukan ganti  rugi  kepada  Perusahaan  Asuransi Kredit  (Joyosumarto  dalam  Naja,  2005  : 329).  Kredit  macet  adalah  kredit  yang tidak  lancar  dan  telah  sampai  pada  jatuh temponya  belum  dapat  juga  diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan (Sinungan,  1993:57)  menyatakan  bahwa kredit  macet  adalah  “kesulitan  keuangan yang  dialami  oleh  debitur”.  Penyebab kesulitan  keuangan  dapat  dikategorikan menjadi 2 yaitu :
a. Faktor  Interen  yaitu  kelemahan  dalam kebijaksanaan pembelian dan
penjualan,  tidak  efektifnya  kontrol  atas biaya pengeluaran, kebijaksanaan tentang  piutang  yang  tidak  efektif, Permodalan yang tidak cukup.
b. Faktor  Ekteren  :  biasanya  karena bencana  alam,  Peperangan,  Perubahan kondisi perekonomian dan sebagainya.
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi terjadinya kredit macet yaitu :
1. Nasabah  menyalahgunakan  kredit  yang diperoleh
2. Nasabah  kurang  mampu  mengelola usaha
3. Nasabah beritikad tidak baik Timbulnya  kredit  bermasalah  (macet) selain berasal dari nasabah dapat juga dari
bank,  karena  bank  tidak  terlepas  dari kelemahan  yang  dimilikinya.  hal  tersebut karena  dalam  melakukan  analisis  pihak bank  kurang  teliti  sehingga  apa  yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya.  Kasmir  (2004:115).  Hal kelalaian  atau  wanprestasi  pada  pihak  si berhutang  ini  harus  dinyatakan  dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan,  bahwa  si  berpiutang menghendaki  pembayaran  seketika  atau dalam jangka waktu yang pendek (Subekti, 2003:147).
Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia  Nomor  26/4/BPP  tanggal  29
Mei. 1993 dikatakan bahwa kredit digolongkan macet apabila:
1. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan
2. Memenuhi  kriteria  diragukan  tetapi dalam  jangka  waktu  21  bulan  sejak digolongkan  diragukan  belum  ada pelunasan  atau  usaha  penyelamatan kredit;
3. Kredit  tersebut  penyelesaiannya  telah diserahkan  kepada  Pengadilan  Negeri atau  Badan  Urusan  Piutang  Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
Dalam  kredit  macet  pihak  bank  perlu melakukan  penyelamatan,  sehingga    tidak akan    menimbulkan    sebuah  kerugian. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain :
1. Recheduling  :  tindakan  dengan  cara memperpanjang  jangka  waktu  kredit atau waktu angsuran.
2. Reconditioning : bank mengubah berbagai persyaratan yang ada.
3. Penurunan  suku  bunga  yaitu  agar  lebih meringankan beban nasabah.
4. Restructuring  tindakan  bank  kepada nasabah  dengan  cara  menambah  modal nasabah
5. Kombinasi  :  dari  ke  tiga  jenis  yang diatas.  Seorang  nasabah  dapat  saja diselamatkan  dengan  kombinasi  antara Rescheduling dengan Restructuring,
6. Penyitaan  jaminan  :  jalan  terakhir apabila  nasabah  sudah  tidak  punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utangnya
Kredit  bermasalah  selalu  ada  dalam kegiatan  perkreditan  bank  karena  bank tidak  mungkin  menghindarkan  adanya kredit  bermasalah,  bank  hanya  berusaha menekan  seminimal  mungkin  besarnya kredit  bermasalah  agar  tidak  melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas  perbankan.  Kredit  bermasalah tidak  dapat  dipersamakan  dengan  kredit macet,  kredit  bermasalah  adalah  kredit yang  memiliki  kolekbilitas  diragukan  dan mempunyai  potensi  macet,  sedangkan kredit  macet  adalah  angsuran  pokoknya tidak dapat dilunasi lebih dari 2 (dua) masa angsuran  ditambah  21  (dua  puluh  satu) bulan  sehingga  penyelesaian  kreditnya diserahkan pengadilan. Upaya penyelesaian  kredit  macet  tidak  memberi alternatif  lain  selain  melakukan  eksekusi atas  agunan  kredit  debitur  atau  penjamin maupun  dengan  mengajukan  gugatan melalui  lembaga  pengadilan.  Secara  garis besar upaya penanganan kredit bermasalah dapat  ditempuh  melalui  2  (dua)  upaya tempuh yaitu melalui tindakan :
1. Penyelamatan kredit.
2. Penyelesaian kredit.
Penyelamatan  kredit  adalah  upaya penanganan kredit bermasalah yang sifatnya  sementara  “temporer ” karena apbila  upaya  ini  gagal  maka  yang ditempuh  adalah  upaya  penyelesaian kredit.  Penyelesaian  kredit  bermasalah merupakan upaya terakhir dari bank untuk melakukan  upaya  pengembalian  kredit debitur  baik  dengan  upaya  eksekusi agunan  kredit,  penagihan  kredit  kepada penjamin,  pengambil-alihan  aguan  kredit oleh  bank,  penjualan  agunan  secara sukarela,  atau  dengan  upaya  pengajuan gugatan  secara  perdata  atas  pelunasan kewajiban hutang debitur. Secara administratif,  kredit  yang  diselamatkan adalah  kredit  yang  semula  tergolong kurang  lancar  dan  diragukan  macet  yang
kemudian  diusahakan  diperbaiki  sehingga mempunyai  kolekbilitas  lancar.  tindakan penyelamatan kredit dapat ditempuh dengan upaya :
a. Penjadwalan  kembali  atau  disebut Rescheduling  yaitu  merubah  syarat yang telah diperjanjikan dalam perikatan perjanjian kredit,
biasanya  berhubungan  dengan  jangka waktu kredit ataupun jadwal pembayaran, baik besarnya jumlah atau nilai angsuran kredit.
b. Persyaratan kembali atau disebut Reconditioning, yaitu melakukan perubahan  seluruhnya  atau  sebagian dalam  syarat  yang  diperjanjian  dan dibuat,  dengan  begitu  tidak  akan terbatas  pada  jadwal  angsuran  dan jangka waktu perkreditannya.
c. Penataan  kembali  atau  disebut  juga dengan  Restructuring  yaitu  suatu  usaha bank  untuk  melakukan  perubahan persyaratan  dalam  suatu  perjanjian kredit dengan berupa pemberian tambahan  sebuah  kredit  dan  atau melakukan  konversi  pada  seluruh  atau sebagian kredit menjadi equity perusahaan,  yang  dilakukan  dengan atau tanpa Rescheduling dan Reconditioning. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria  sebagai  ketentuan  dasar  mengenai pokok-pokok Agraria di Negara kita dalam mengatur  tentang  masalah-masalah  hak- hak jaminan atas tanah telah menggariskan suatu  ketentuan  sebagaimana  disebutkan dalam  pasal  51  yang  menyatakan  bahwa “Hak Tanggungan” yang dapat dibebankan kepada  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha  dan Hak  Guna  Bangunan  tersebut  dalam  pasal 25,  33  dan  39  diatur  dengan  Undang- undang.  Selanjutnya  dalam  Pasal  25 UUPA  dikatakan  “Hak  Milik  dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak  Tanggungan”.  Pasal  33  UUPA menyatakan  “Hak  Guna  Usaha  dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak  Tanggungan  dan  Pasal  39  UUPA menyatakan  “Hak  Guna  Bangunan  dapat
dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan. 7
Dalam  UUP  tidak  tercantum  secara tegas  apa  dasar  hukum  perjanjian  kredit, hanya  saja  pengertian  kredit  sebagaimana yang  dijabarkan  dalam  pasal  1  angka  13 UUP  dapat  disimpulkan  dasar  hukum pemberian kredit adalah perjanjian Berdasarkan  Pasal  20  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  beserta  benda-benda  yang berkaitan  dengan  tanah  (selanjutnya  di sebut dengan UU HT), alternatif penyelesaian  kredit  macet  yang  dijamin dengan  Hak  Tanggungan  dapat  dilakukan dengan 3 alternatif antara lain: 1. Penjualan lelang objek Hak Tanggungan  atas  kekuatan  sendiri  oleh pemegang  Hak  Tanggungan  pertama, melalui  Kantor  Lelang  Negara  di wilayah mana tanah yang dibebani Hak Tanggungan  terletak  serta  mengambil pelunasan  utangnya  hasil  penjualan lelang tersebut.
2. Parate  Eksekusi  (Lelang  Objek  Hak Tanggungan Melalui Pengadilan),
Parate eksekusi merupakan pelaksanaan eksekusi  melalui  proses  pengadilan. Jika debitur cidera janji, kreditor berhak atas  pelunasan  piutangnya  melalui eksekusi dan umumnya eksekusi dilaksanakan    melalui
pelelangan umum. Pasal 20 ayat (2) UUHT memberikan pengecualian  dari  ketentuan  ayat  (1) tersebut,  dengan  adanya  kebebasan pemegang dan pemberi Hak Tanggungan  untuk  menjual obyek Hak Tanggungan secara    di bawah tangan. Hal  ini                  dapat  dilakukan berdasarkan  kesepakatan  di  antara mereka, dengan tujuan untuk memperoleh  harga  yang  tinggi,  dan menguntungkan semua pihak.
Sedangkan  jika  melalui  pelelangan umum  akan  sulit  mencapai  harga  yang sesuai dengan keinginan mereka.
3. Penjualan Dibawah Tangan.
Pasal  20  ayat  (2)  UUHT  memberikan pengecualian  dari  ketentuan  ayat  (1) tersebut,  dengan  adanya  kebebasan pemegang dan pemberi Hak Tanggungan  untuk  menjual  obyek  Hak Tanggungan  secara  di  bawah  tangan. Hal  ini  dapat  dilakukan  berdasarkan kesepakatan  di  antara  mereka,  dengan tujuan  untuk  memperoleh  harga  yang tinggi,  dan  menguntungkan  semua pihak.
Apabila diperhatikan metode analisis kredit  yang  digunakan  oleh  bank,  tampak bahwa  jaminan  atau  istilah  lain  yang sering digunakan ialah agunan, merupakan faktor    yang    cukup    penting.  Tapi  perlu diingat juga bahwa agunan yang diberikan dalam  rangka  pemberian  kredit  dari kreditur kepada debitur  sebagai perjanjian tambahan  dalam  arti  bila  debitur  tidak mampu  melunasi  utangnya,  maka  agunan akan  dilelang  untuk  melunasi  pinjaman yang tidak dapat dibayar oleh debitur. Hal ini  secara  tegas  dijabarkan  dalam  pasal 224  HIR,  Surat  Grossedari  akta  hipotek dan  surat  utang  yang  dibuat  dihadapan notaris  di  Indonesia  yang  berkepala  demi keadilan  berdasarkan  ketuhanan  yang maha  Esa  berkekuatan  sama  dengan putusan  hakim.  Untuk  itu  bila  dilihat  dari tataran  Normatif,  apabila  ada  jaminan yang  diikat  dengan  akta  notaris,  jika debitur  tidak  mampu  melunasi  utangnya maka  jaminan  dapat  dieksekusi.  Hal  ini tentu menarik bagi dunia usaha perbankan. Seperti  yang  dikemukakan  oleh Sutan Remy  Sjahdeini, kalangan  perbankan berpendapat dengan adanya klausul pengakuan  utang  maka  grosse  akta perjanjian  kredit  telah  identik  dengan grosse  surat  utang  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  224  HIR.  dengan  demikian apabila  debitur  tidak  melunasi  utangnya (Wanprestasi)  bank  berdasarkan  grosse akta  yang  bertitel  eksekutorial  :  “Demi keadilan  berdasarkan  ketuhanan  yang Maha  Esa”.  Dapat  langsung  memohon eksekusi kepada pengadilan untuk memaksa  debitur  membayar  utangnya kepada  bank,  tanpa  harus  melalui  gugatan
perdata. 8 Yang  menjadi  pertanyaan adalah apakah  jaminan  merupakan  hal  yang mutlak dalam pemberian kredit ? bukankah
dalam KUHPdt
telah dikemukakan,  perikatan  yang  dibuat  oleh seseorang  dijamin  oleh  harta  benda  yang dimilikinya  baik  yang  telah  ada  maupun dikemudian    hari.  Hanya  saja  dalam  hal ini,  pihak  kreditur  harus  membuktikan kebenaran haknya. Itulah sebabnya dibutuhkan  jaminan  dalam  pemberian kredit.
Dalam  hal  ini  menarik  untuk mencermati    apa    yang   dijabarkan dalam  Pasal  8  ayat  (1)  UUP,  dalam memberikan kredit  atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank  umum  wajib  mempunyai  keyakinan berdasarkan  analisis                            yang mendalam  atau  itikat  dan  kemampuan serta  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk melunasi  utangnya  sesuai  dengan  yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam penjelasan  pasal  ini  disebutkan  kredit adalah  pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung  resiko, sehingga  dalam pelaksanaanya  bank  harus  memperhatikan asas  -  asas  perkreditan  atau  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  yang  sehat. Pada  asasnya,  kasus  kredit  bermasalah  ini adalah  persoalan  perdata  yang  menurut terminologi  hukum  perdata,  hubungan antara  debitor  dengan  kreditur  (bank) selaku pemberi kredit merupakan hubungan  utang  piutang.  Hubungan  yang bersangkutan  lahir  dari  perjanjian.  Pihak debitur  berjanji  untuk  mengembalikan pinjaman  beserta  biaya  dan  bunga,  dan pihak  kreditur  memberikan  kreditnya. Dalam  hal  kredit  yang  diberikan  telah mengarah  pada  tanda  -  tanda  timbulnya kredit  macet,  maka    deteksi  atas  kredit macet  dapat  dilakukan  secara  sistematis dengan mengembangkan sistem “pengenalan  diri”,  yaitu  berupa  daftar kejadian  atau  gejala  yang  diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit macet. Apabila setelah  bank  berusaha  melalui  upaya
prefentif namun akhirnya kredit yang telah dikeluarkannya menjadi kredit yang bermasalah, maka bank akan
menggunakan upaya represif.

## 4.   PENUTUP

## 4.1 KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan mengenai  hal  -  hal  yang  berhubungan dengan  Kredit  Macet  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Tidak ada sebuah pemberian pinjaman  kredit  tanpa  adanya sebuah  angunan  sebagai  dasar sebuah   jaminan  kredit  yang diberikan,  pada  dasarnya  angunan yang  diperlukan  untuk  satu  jenis kredit  yang  sama  adalah  sama untuk semua calon nasabah.
2. Hambatan  yang  terjadi  dalam penyelesaian  kredit  macet  dengan jaminan  Hak  Tanggungan  masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh kalangan perbankan khususnya  yang  berakibat  bank tersebut  tidak  dapat  memanfaatkan ketentuan  Pasal  6  dan  Pasal  20 Undang-Undang  Hak  Tanggungan. Adapun  jalan  keluarnya  yang ditempuh dalam penyelesaian kredit  macet  dengan  jaminan  Hak Tanggungan adalah upaya penyelamatan  kredit  yang  meliputi penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning),
penataan  kembali  (Restructuring) dan upaya penagihan kredit.

## 4.2 SARAN
Setelah  membaca  dan  mempelajari permasalahan yang menjadi pembahasan  dalam  skripsi  ini,  maka penulis   mencoba  untuk  memberikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Sebaiknya  pihak  bank  lebih  tegas lagi dan berhati-hati dalam
memberikan kredit kepada nasabah serta lebih
mengoptimalkan penyelesaian  kredit  yang  dijamin dengan Sertifikat atas tanah dengan menggunakan  Dasar  Hukum  Pasal 6 Undang - Undang Hak Tanggungan  dan  dengan  adanya pengawasan  dari  pihak  bank  atau kreditur  akan  lebih  membantu terhadap  usaha  yang  dilakukan debitur  setiap  waktu  tertentu  agar dapat membantu pencegahan kredit macet dan penyalagunaan kredit.
2. Kreditur  harus  memilih  calon debitur  yang  memiliki  kredibilitas dan  karakter  yang  baik  dan  serta memiliki kemampuan dalam mengolah  kekuangan  yang  telah dikucurkan  oleh  fihak  bank  untuk menjamin  debitur  atas  hutang  - hutangnya pada kreditur dan
Pengikatan  kredit  yang  dibuat harus  sempurna  (jangan  sampai terjadi cacat hukum) baik mengenai perjanjian  pokoknya  (perjanjian kredit)  maupun  semua  perjanjian tambahanya.

## DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU
Adrian  Sutedi,  “ Hukum  Perbankan” (Jakarta : Sinar Grafika, 2014). Kasmir,  “ Dasar  –  Dasar  Perbankan” (Jakarta : Rajawali Pers).
Arba, “Hukum  Agraria  Indonesia” (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).
Mohammad  Machfudh  zarqoni,  Hak Atas Tanah “ Perolehan, Asal dan Turunannya, Serta Kaitannya dengan Jaminan Kepastian Hukum (Legal Guarantee) Maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya (Propery Right)” (Jakarta  :  Prestasi  Pustakarya, 2015)
R  Subekti  dan  R  Tjitrosudibo,  “ Kitab Undang –  Undang  Hukum Perdata” (Jakarta: Pradnya
Paramita, 2009).
Neni Sri Imaniyati. “Pengantar Hukum Perbankan  Indonesia” (Bandung : Revika Aditama 2010)
Abdurrahman  dan  Samsul  Wahidin. “ Beberapa catatab Tentang Hukum  Jaminan  dan  Hak  –  Hak Jaminan Atas Tanah” (Bandung : Alumni, 1985).
Sentosa Sembiring. “ Hukum Perbankan Edisi Revisi” (Bandung  :  Mandar maju, 2012).
Irma  Devita  Purnamasari.  “ Kiat  –  Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak
memahami masalah Hukum
Jaminan  Perbankan” (Bandung :Mizan Pustaka, 2014).

## B. UNDANG - UNDANG
1. Kitab  Undang  -  Undang  Hukum Perdata
2. Undang  -  Undang  Nomor  4  Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan