COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 Oktober 2023 E-ISSSN : 2797-0159 P-ISSN : 2797-0574

## KULIAH KERJA NYATA: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KESADARAN HUKUM SISWA SMAN 7 BANDUNG TENTANG KEPEMILIKAN
SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)

## HASWAR WIDJANARTO, AJENG INTAN IMELDA DEVI
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung e-mail: haswarw@gmail.com

## ABSTRAK
Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  merupakan  wujud  nyata  dari  tugas  dosen  dan  mahasiswa  dalam melaksanakan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  yakni  aspek  pengabdian.  Melalui  kegiatan pengabdian  kepada  siswa  SMAN  7  Bandung,  maka  terjadi  sinergi  antara  perguruan  tinggi dengan  masyarakat  sebagai  wujud  knowledge  demokrasi.  Tujuan  pengabdian  ini  adalah memberikan  pemahaman  kepada  siswa  SMAN  7  Bandung  tentang  pentingnya  kepemilikan surat izin mengemudi (SIM). Pengabdian dilakukan melalui kegiatan penyuluhan langsung dan diskusi terbuka. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di SMAN 7 Bandung dengan penyampaian materi yang dilakukan dengan menggunakan metode- metode ice breking, brainstorming , materi visual, energezer banana dance, case study, mock trial, role play dan evaluasi. Kesadaran hukum siswa SMAN 7 Bandung tentang kepemilikan surat izin mengemudi masih kurang, karena masih banyak siwa yang melanggar peraturan lalu lintas dan siswa SMAN 7 Bandung masih banyak yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
Kata Kunci: Tri Dharma, Perguruan Tinggi, Kesadaran Hukum

## ABSTRACT
Real Work Lectures (KKN) are a concrete manifestation of the duties of lecturers and students in  implementing  the  Tri  Dharma  of  Higher  Education,  namely  the  service  aspect.  Through community  service  activities  for  SMAN  7  Bandung  students,  synergy  occurs  between universities and society as a form of democratic knowledge. The aim of this service is to provide understanding to SMAN 7 Bandung students about the importance of having a driving license (SIM). Service is carried out through direct outreach activities and open discussions. Results of the Implementation of Real Work Lecture Activities (KKN) carried out at SMAN 7 Bandung with  the  delivery  of  material  carried  out  using  ice  breaking,  brainstorming,  visual  material, banana dance energizer,  case study, mock trial,  role play and  evaluation  methods. The legal awareness  of  SMAN  7  Bandung  students  regarding  ownership  of  a  driving  license  is  still lacking, because there are still many students who violate traffic regulations and many SMAN 7 Bandung students still do not have a driving license (SIM).
Keywords: Tri Dharma, Higher Education, Legal Awareness

## PENDAHULUAN
Perkembangan dunia dalam era globalisasi memacu pendidikan memasuki persaingan sangat  ketat.  Kondisi  demikian  menuntut  optimalisasi  peran  strategis  yang  diemban  dunia pendidikan  dalam  membangun  sumber  daya  manusia.  Alternatif  yang  dapat  dijadikan  acuan sekaligus  solusi  yang  dapat  menjembatani  maksud  di  atas,  perlu  dikembangkan  model  yang sepenuhnya bertujuan membangun karakter serta kemampuan lulusan agar dapat beradaptasi serta memiliki peluang yang mampu dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu model tersebut yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang merupakan perpaduan signifikan dari unsur-unsur Tri Dharma  Perguruan  Tinggi.  KKN  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Pasundan  (FH  UNPAS) merupakan kegiatan intra kurikuler yang wajib diikuti seluruh mahasiswa.
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 Oktober 2023 E-ISSSN : 2797-0159 P-ISSN : 2797-0574
Dalam  rangka  melaksanakan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi,  FH  Unpas  akan melaksanakan  pengabdian  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  mengoptimalkan pelaksanaan Klinik Hukum Sekolah (KHS) sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU Klinik Hukum  Sekolah  (KHS),  yang  sudah  dilakukan  antara  FH  Unpas  dan  37  (tiga  puluh  tujuh) SMA/SMK Se- Bandung Raya. Program KHS ini dilatar belakangi oleh pertimbangan bahwa persoalan-persoalan  hukum  yang  terjadi  di  lingkungan  pelajar  saat  ini  telah  mencapai  tahap yang  sngat  memprihatinkan  dengan  munculnya  berbagai  persoalan  tawuran  pelajar,  geng motor, pembangkangan terhadap tata tertib sekolah, dan lain-lain.
Seiring  perkembangan  jaman  anak  anak  di  bawah  usia  17  (tujuh  belas)  yang mengendarai  sepeda  motor  terjadi  di  jalanan  Indonesia.  Padahal  secara  hukum,  hal  ini  jelas melanggar aturan lalu lintas. Maraknya pengendara motor di bawah umur terjadi karena adanya keinginan  dari  dirinya  yang  sangat  kuat.  Karena  para  pengendara  motor  di  bawah  umur  ini masih  tergolong  remaja,  tentu  banyak  hal  yang  menyebabkan  para  remaja  tersebut menggunakan  kendaraan  motor.  Namun  dalam  penggunaan  motor  biasanya  para  remaja cenderung melanggar aturan dan tidak disiplin dengan melakukan tingkah laku yang tidak biasa ketika berkendara. (Nurlia et al.,2018)
Dari perspektif safety dan defensive riding pun juga salah. Jika dilihat dari sisi safety riding,  pengendara  seperti  itu  memiliki  potensi  kecelakaan  yang  sangat  besar,  baik  untuk dirinya dan juga orang lain. Pengendara di bawah umur rata-rata belummemiliki kemampuan memprediksi bahaya. Selain kemampuan memprediksi bahaya, kontrol emosi anak-anak juga masih sangat labil. Orangtua memiliki peran paling besar dalam mendidik anaknya mengenai aspek  keselamatan  di  jalan  umum.  Jangan  sampai  anak  dibiarkan  mengendarai  sepeda motorpadahal belum memiliki kompetensi yang baik. Adanya tanggung jawab penuh orangtua dalam mengontrol anaknya karena bagaimana pun si anak tidak akan bisa berkendara jika tidak mendapatkan izin dari orang tuanya.
Pelajar  baik  di  dalam  maupun  di  luar  lingkungan  sekolah,  tidak  dari  permasalahan hukum,  baik  sebagai  korban  maupun  sebagai  pelaku.  Permasalahan  hukum  yang  terjadi  di masyarakat merupakan salah satu persoalan yang sangat penting dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari.  Banyak  faktor  yang  melatarbelakanginya,  salah  satunya  karena  faktor  kurang sosialisasi hukum, sehingga pemberian pemahaman terhadap hukum perlu dilakukan sejak dini, salah satu diantaranya terhadap pelajar. Hal inilah yang mendorong FH Unpas sebagai salah satunya  perguruan  tinggi  yang  mencoba  untuk  memperluas  kegiatan  pembelajaran  hukum kepada  para  siswa  SMA/SMK  melalui  KHs,  mengingat  betapa  pentingnya  pembentukan karakter para siswa terhadap pemahaman hukum dan betapa potensialnya pelajar SMA/SMK sebagai target kegiatan KHS dalam bentuk Street Law . Street Law merupakan program peningkatan kapasitas pengetahuan peserta didik yang telah populer di Universitas-universitas di Amerika, Afrika, Eropa, Australia, Canada, Filipina, Malaysia,  Kamboja,  India,  Singapura  dan  masih  banyak  negara  lainnya.  Inilah Street  Law pertama kali dipopulerkan di Georgetown University Law Faculty , Washington DC, Amerika Serikat,  yang  maksudnya  adalah  “hukum  jalanan”,  yaitu  hukum  yang  berbeda  disekitar masyarakat  ( public  service )  yang  bertujuan  untuk  menumbuh  kembangkan  budaya penghormatan  terhadap  hak  warga  negara  dengan  cara  mempromosikan  perlindungan, perlakuan  yang  non  diskriminatif,  serta  penerapan  sistem  hukum  yang  demokratis.  Di  FH Unpas program Street Law ini telah dilaksanakan selam 7 (tujuh) periode (2008 sampai 2014) dan sudah berjalan dengan baik hingga saat ini. Untuk memadukan program tersebut, maka FH Unpas  melaksanakan  KKN  di  sekolah  dengan  mengoptimalisasikan  kegiatan  KHS  dalam bentuk Street  Law .  Persoalan  hukum  yang  terjadi  di  lingkungan  pelajar  saat  ini  diantaranya yaitu  pelanggaran  kelengkapan  administrasi  salah  satu  contohnya  adalah  mengemudi  tanpa (Surat Izin Mengemudi) SIM. Perilaku-perilaku pelanggaran lalu lintas yang di lakukan pelajar
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 Oktober 2023 E-ISSSN : 2797-0159 P-ISSN : 2797-0574
ini  tentu  akan  menimbulkan  banyak  sekali  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  lalu  lintas. Dengan demikian, perlu diadakan kerjasama antara pihak sekolah dan pihak kepolisian guna meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas di Kota Bandung. Semua hal tersebut tentu saja  diupayakan  untuk  meningkatkan  kesadaran  pelajar  dalam  berlalu  lintas.  Namun, berdasarkan dari hasil pengamatan awal di lapangan SMA Negeri 7 Bandung oleh peneliti yang pada saat itu juga berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di SMA tersebut, diketahui pelanggaran terhadap berkendaraan bermotor masih sering terjadi di kalangan siswa- siswi SMA di sekolahan tersebut.

## METODE PELAKSANAAN
Dalam  melaksanakan  kegiatan  Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  ini  digunakan  Metode Deskriptif Kualitatif yang mana dalam pelaksanaanya berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat itu dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual  sebagaimana  adanya  saat  kegiatan  berlangsung.  Dalam  pelaksanaannya  secara  nyata, mahasiswa melakukan berbagai aktifitas sebagai berikut :
1. Penyuluhan langsung
Metode  yang  digunakan  adalah  Metode  Deskriptif  Kualitatif  yaitu  suatu  prosedur penelitian  yang  menggunakan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang dan pelaku yang dapat diamati dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Mahasiswa  memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  setempat  secara langsung dengan mengangkat masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat tersebut serta memberi  penyuluhan  mengenai  hukum  dalam  upaya  meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat.
2. Diskusi Terbuka
Diskusi  terbuka  dengan  siswa-siswa  SMA  Negeri  7  Bandung  dilakukan  sesuai permintaan siswa-siswa  yang mana mahasiswa  memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk dapat dengan mudah mendiskusikan persoalan hukum yang dihadapinya serta diharapkan dapat memperoleh jalan keluar atas persoalan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Program Kerja Kuliah Nyata (KKN) di Sekolah SMA Negeri 7 Bandung
1. Lesson Plan
a. Topik  : Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
b. Tujuan :
1) Knowledge/ Pengetahuan  :  Agar  siswa  mengetahui  dan  memahami  Hak  dan Kewajiban  Warga  Negara  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Skill /Keterampilan:  Agar  siswa  dapat  membedakan  jenis-jenis  Hak  dan  kewajiban Warga Negara Indonesia.
3) Value /Nilai: Agar siswa dapat menhindari penyimpangan hak dan kewajiban warga Negara.
c. Content /Isi :
1) Pengertian Hak dan Kewajiban.
2) Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945.
3) Contoh Hak dan Kewajiban Siswa dengan menampilkan gambar.
d. Activities :
1) Pembukaan dan perkenalan mahasiswa
2) Ice Breaking ; Mencairkan suasana di saat siswa mengalami kebosanan dan mengembalikan semangat siswa agar mampu mengikuti kegiatan dengan baik.
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 Oktober 2023 E-ISSSN : 2797-0159 P-ISSN : 2797-0574
3) Brainstorming; bertanya pada siswa:
a. Apa itu hak dan kewajiban?
b. Peserta diminta membuat kalimat mengenai hak dan kewajiban.
c. Menyampaikan presepsi tentang pengertian hak dan kewajiban.
4) Diskusi;  membahas  materi  tentang  Hak  dan  Kewajiban  Warga  Negara  dalam Undang-Undang Dasar 1945.
5) Energaizer  Banana  Dance; dengan  siswa  agar  siswa  tidak  jenuh  dan  bosan  juga mencairkan lagi suasana.
6) Materi  Visual;  Memberikan  gambar  tenentang  Hak  dan  Kewajiban  Siswa  serta Penyimpangan Hak dan Kewajiban.
7) Case Study ; memberikan materi suatu kasus, yaitu kasus Walikota dan Hak Warga Kota.
8) Mock  Trial ;  membagi  dua  kelompok  untuk  mendiskusikan  materi  yang  telah disampaikan dan menyampaikan pendapat dari masing-masing kelompok.
9) Role Play; memberikan suatu adegan yang diperankan oleh siswa yang didalamnya mengandung permasalahan.
10) Evaluasi;  mengevaluasi  atau  memberikan  pertanyaan  seputar  materi  apakah siswa dapat menyerap materi yang telah di berikan dengan baik dan benar
11) Penutup
e. Material  :
1) Gambar
2) Laptop
f. Metode :
1) Ice Breaking
2) Brainstorming
3) Materi Visual
4) Energizer
5) Mock Trial
6) Role Play

## 2. Metode Pengajaran
Metode  pengajaran  yang  digunakan  dalam  Kuliah  Kerja  Nyata  di  SMA  Negeri  7 Bandung  adalah, ice  breaking,  brainstorming ,  materi  visual,  diskusi, Case  Study,  energizer , Mocktrial, Role Play , dan Evaluasi.
a. Ice  Breaking adalah  pemecah  kebekuan  yang  ada  dalam  suatu  kegiatan/pemecahan suasana  agar  tidak  membosankan  dan  menghilangkan  kebekuan-kebekuan  di  antara peserta latihan, sehingga mereka saling mengenal, mengerti dan bisa saling berinteraksi dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Ice breaking sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan game . Penerapan ice breaking dalam kegiatan KKN yaitu menggunakan game karton  yang  mana  karton  tersebut  akan  diisi  oleh  beberapa  siswa  agar  mereka berfikir dan memecahkan masalah agar para siswa tersebut masuk dalam karton tersebut. Ice breaking dengan menggunakan karton ini juga membantu agar para siswa aktif dan ice  breaking ini  dikaitkan  dengan  materi  yang  akan  disampaikan  yaitu  “Hak  dan Kewajiban Warga Negara”.
b. Brainstorming disebut  juga  dengan  curah  ide  merupakan  metode  untuk  menstimulasi imajinasi dan kreativitas sekaligus membantu mencari solusi untuk masalah dan isu yang tidak jelas. Brainstorming dilakukan dalam KKN di sekolah SMAN 7 Bandung meminta siswa untuk mendefisinikan apa yang dimaksud dengan Hak dan Kewajiban, kemudian memberikan definisi Hak dan Kewajiban menurut ahli.
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 Oktober 2023 E-ISSSN : 2797-0159 P-ISSN : 2797-0574
1) Penyampaian  materi  mengenai  Hak  dan  Kewajiban  Warga  Negara  yang  tercantum dalam  Pasal  27  sampai  dengan  Pasal  34  Undang  –  Undang  Dasar  (UUD)  1945. Pengertian Hak sendiri menurut Prof. Dr. Notonagoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan  tidak  dapat  oleh  pihak  lain  manapun  juga  yang  pada  prinsipnya  dapat  dituntut secara paksa olehnya.
2) Pengertian Wajib menurut Prof. Notonagoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak  manapun  yang  pada  prinsipnya  dapat  dituntut  secara  paksa  oleh  yang berkepentingan maka kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.
3) Hak Warga Negara Indonesia
a) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945).
b) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (Pasal 28A UUD 1945).
c) Hak  untuk  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1 UUD 1945).
d) Hak atas mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 28D UUD 1945).
e) Hak untuk untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945).
f) Hak  untuk  memajukan  dirinya  dalam  memperjuangkan  haknya  secara  kolektif untuk  membangun masyarakat,  bangsa, dan negaranya (Pasal  28C ayat  (1) UUD 1945).
g) Hak  untuk  memilih,  memeluk,  dan  menjalankan  agama  dan  kepercayaannya masing-masing yang dipercayainya (Pasal 28E ayat (1) UUD 1945).
h) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  dihadapan  hukum,  dan  hak  untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28I ayat 1 UUD 1945).
4) Kewajiban Warga Negara
a) Wajib mentaati hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945).
b) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat (3) UUD 1945).
c) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain (Pasal 28J ayat (1) UUD 1945).
d) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).
e) Wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara wajib dalam pembangunan unruk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik (Pasal 30 ayat (1) UUD 1945).
c. Materi Visual merupakan pemberian materi dengan menggunakan photo-photo, gambar- gambar, dan lukisan untuk membangkitkan ketertarikan pada topik yang akan dibahas. Materi Visual yang digunakan dengan menggunakan gambar-gambar terhadap Hak dan Kewajiban  Warga  Negara  dan  Siswa  serta  pelanggaran  Hak  dan  Kewajiban  Warga Negara dan Pelanggaran Hak dan Kewajiban Siswa.
d. Energizer  Banana  Dance ,  yaitu  hiburan  atau  memecahkan  suasana  agar  tidak membosankan sekaligus merelaksasikan pikiran. 2 Dengan menarikan dan menyanyikan lagu banana dance bersama-sama dengan siswa.
e. Case Study merupakan pembelajaran dengan menganalisis situasi masalah dan membuat sendiri kesimpulan, case study yang digunakan berupa kasus, yaitu kasus Walikota dan Hak  Warga  Kota  yang  didalamnya  mengenai  pedagang  kaki  lima  yang  berjualan  di
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 Oktober 2023 E-ISSSN : 2797-0159 P-ISSN : 2797-0574
trotoar, serta penertiban pedagang kaki lima oleh Walikota Bandung yang menimbulkan pro dan kontra.
f. Mock Trial merupakan cara yang menarik dan interaktif dalam pembelajaran studi sosial, terutama  materi–materi civic (kewarganegaraan),  metode  memperkenalkan  bentuk persidangan yang semu. Dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) di SMA Negeri 7 Bandung mengaitkan case study dengan mock trial , jika dalam case study tersebut adanya yang pro dan  kontra  maka  diadakannya mock  trial ,  agar  siswa  dapat  berfikir  dan  mengeluarkan pendapatnya.
g. Role Play, merupakan aktitifitas dimana pembelajar memainkan peran sebagai orang lain yang  didalamnya  terdapat  adegan  yang  memuat  sebuah  kasus  yang  nantinya  dapat dipecahkan atau menarik kesimpulan. Kasus yang digunakan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu memuat hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara.
h. Evaluasi  dengan  memberikan  pertanyaan  kepada  siswa  tentang  materi  yang  telah disampaikan  dalam  kegiatan  Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN),  siswa  diberikan  suatu pertanyaan agar apa yang telah disampaikan, siswa dapat mengerti dan memahami materi yang  disampaikan.  Pertanyaan  yang  digunakan  sesuai  dengan  tujaun  materi  yaitu berhubungan Hak Dan Kewajiban Warga Negara.
B. Kesadaran  Hukum  Siswa  SMAN  7  Bandung  Tentang  Kepemilikan  Surat  Izin Mengemudi (SIM)
1. Pengertian Hukum dan Kesadaran Hukum
Dalam  hal  ini  penulis  memberikan  penjelasan  yang  penulis  tahu  tentang  pengertian hukum dan kesadaran hukum, adalah:
a. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli
1) Pengertian  hukum  menurut  E.  Utrecht  dalam  bukunya  “Pengantar  dalam  Hukum Indonesia”  menyebutkan  hukum  adalah  himpunan  petunjuk  hidup  perintah  dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan.
2) Pengertian  hukum  menurut  S.M,  Amin,  S.H  yang  berjudul  ”Bertamasya  ke  alam hukum,”  hukum  dirumuskan  sebagai  berikut:”Kumpulan-kumpulan  peraturan- peraturan  yang  terdiri  dari  norma  dan  sanksi-sanksi  itu  disebut  hukum  dan  tujuan hukum  itu  adalah  mengadakan  ketatatertiban  dalam  pergaulan  manusia,  sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”
b. Pengertian Kesadaran hukum menurut Para Ahli
1) Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Kesadaran hukum sebenarnya merupakan  kesadaran  atau  nilai-  nilai  yang  terdapat  di  dalam  diri  manusia  tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
2) Menurut Sudikno Mertokusumo Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.
2. Pengertian Surat Izin Mengemudi (SIM)
Surat  Izin  Mengemudi  adalah  bukti  registrasi  dan  identifikasi  yang  diberikan  oleh POLRI  kepada  seseorang  yang  telah  memenuhi  persyaratan  administrasi,  sehat  jasmani  dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

## 3. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Menurut  undang-undang  nomer  22  tahun  2009  pengertian  lalau  lintas  dan  angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 Oktober 2023 E-ISSSN : 2797-0159 P-ISSN : 2797-0574
Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

## 4. Pengertian Kendaraan Bermotor
Pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Pengemudi adalah orang orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
5. Undang -undang yang mengatur tentang Surat Izin Mengemudi (SIM)
Undang-undang nomer 22 tahun 2009 pasal 77 ayat (1) menjelaskan tentang kegunaan surat izin mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani, dan rohani, memehami peraturan lalu intas dan terampil mengemudi kendaraan bermotor. Setiap orang yang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mempunyai surat izin mengemudi sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan.

## 6. Persyaratan permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Persyaratan permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) perorangan berdasarkan pasal 81 UU No 22 Tahun 2009:
a. Usia
1) 17 tahun untuk SIM C dan D
2) 18 tahun untuk SIM A
3) 21 tahun untuk SIM B1
4) 21 tahun untuk SIM B2
b. Administratif
1) Memiliki kartu tanda penduduk
2) Mengisi formulir
3) Rumusan sidik jari
c. Kesehatan
1) Sehat jasmani dengan surat keterangan sehat dari dokter
2) Sehat rohani dengan surat keterangan tes psikologi
3) Lulus ujian
4) Ujian teori
5) Ujian praktek dan/atau
6) Ujian keterampilan simulator
d. Biaya pembuatan SIM
1) Biaya pembuatan SIM A Rp 120.000
2) SIM C Rp 100.000
3) Biaya asuransi Rp 30.000

## 7. Pentingnya Surat Izin Mengemudi (SIM)
Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  adalah  identifikasi  yang  diberikan  oleh  POLRI  kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan  lalu  lintas,  terampil  menggunakan  sepedah  motor,  dan  tahu  tata  aturan  dalam  lalu lintas. Setiap pengendara wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan Undang- Undang  nomor  22  tahun  2009  pasal  77  ayat  1.  Padahal  SIM  mutlak  dimiliki  bagi  kita  yang hampir beberapa jam dalam sehari berkendaraan menggunakan sepedah motor, bukan hanya mencegah operasi  atau  razia yang kadang  dilakukan oleh polisi,  tetapi  SIM juga bermanfaat ketika kita mengalami suatu kejadian yang tidak ingin mungkin terlibat dalam kecelakaan atau mungkin terlibat dalam kecelakaan walau secara tidak sengaja.
8. Sanksi yang Dijatuhkan Bagi Pengguna Kendaraan yang tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 Oktober 2023 E-ISSSN : 2797-0159 P-ISSN : 2797-0574
Menurut  pasal  281  Undang  –Undang  nomer  22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan angkutan jalan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan 4 bulan penjara dan denda paling banyak 1.000.000,00-.
Dalam  hal  siswa-siswi  mengendarai  sepeda  motor  ke  sekolah  tanpa  memiliki  SIM, maka dapat dijerat pidana berdasarkan pasal 281 UU LLAJ yang berbunyi:‘Setiap orang yang mengemudi  Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  yang  tidak  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
Perlu diketahui, pidana kurungan dan denda dalam Pasal 281 UU LLAJ tersebut berlaku untuk orang dewasa. Apabila ada anak yang melakukan suatu tindak pidana yang man terdapat ancaman pidana denda di dalamnya, maka pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak adalah ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Pengadilan Anak.
Jadi,  pidana  denda  yang  dijatuhkan  kepada  pelajar  SMA  yang  berkendaraan  tanpa memiliki SIM seperti dalam pertanyaan Anda adalah paling banyak ½ dari Rp 1.000.000, yakni sebesar Rp 500.000. sama halnya dengan pidana denda, pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada  Anak  Nakal  paling  lama  adalah  ½  (satu  per  dua)  dari  maksimum  ancaman  pidana kurungan  bagi  orang  dewasa  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  27  UU  Pengadilan Anak. Jadi, pidana kurungan yang dijatuhkan kepada pelajar yang berkendara tidak memiliki SIM adalah paling lama ½ dari 4 (empat) bulan yakni maksimal paling lam 2 (dua) bulan. Dari beberapa  indikator  di  atas  bahwa  sesorang  dinyatakan  boleh  berkendaraan  apabila  dia  telah memenuhi persyaratan di atas namun yang saya temukan di lapangan bawha faktanya banyak para siswa SMAN 7 Bandung masih banyak yang belum mempunyai SIM dalam berkendaraan bermotor.
Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan di SMAN 7 Bandung tingkat pengetahuan siswa-siswi tentang kesadaran hukum berlalu lintas masih rendah. Permasalahan disini adalah karena kurangnya kesadaran di kalangan siswa-siswa. Bentuk dari kurang kesadaran itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa-siswi. Banyak peraturan dan hukum  yang telah menetapkan tetapi para siswa-siswi di sini bersikap tak acuh nekat melanggar begitu saja atau sudah tahu tetapi tetap melanggar. Maka dari itu perlu meningkatkan kesadaran berlalu lintas bagi siswa di SMA Negri 7 Bandung yaitu:
a. Melakukan kerja sama antara pihak sekolah, pihak kepolisian dan pihak orang tua siswa.
b. Kerja  sama  antara  pihak  sekolah  dan  pihak  kepolisian  untuk  melakukan  sosialisasi tentang  peraturan-peraturan  lalu  lintas,  pelanggaran-pelanggaran  dan  sanksi  untuk setiap pelanggaran.
c. Sekolah mengikutsertakan guru dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas.
9. Pemahaman Kesadaran Hukum tentang Lalu Lintas
Dari hasi penelitian yang telah dilakukan selama KKN, kesadaran hukum siswa SMAN 7  Bandung  terhadap  kepemilikan  SIM  dalam  berlalu  lintas  hanya  sebatas  mengetahui  dan kurang  memahami  tentang  kepemilikan  SIM  dalam  berberlalu  lintas.  Sebagian  besar  siswa mengetahui tetapi  tidak memahami tentang pemahaman mengenai  SIM dalam berlalu  lintas. Pemahaman  ini  bukan  hanya  sekedar  paham  tetapi  harus  mampu  merapkannya  saat  berlalu lintas. Namun pemahaman kesadaran hukum dalam kepemilikan SIM dalam berlalu lintas di kalangan siswa-siswi SMAN 7 Bandung masih sangat kurang memehami. Hal ini dapat dilihat dari  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  sebagian  siswa  SMAN  7  Bandung  yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 Oktober 2023 E-ISSSN : 2797-0159 P-ISSN : 2797-0574

## KESIMPULAN
1. Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di SMAN 7 Bandung dengan  penyampaian  materi  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  metode-metode ice breking, brainstorming , materi visual, energezer banana dance, case study, mock trial, role play dan evaluasi.
2. Kesadaran  hukum  siswa  SMAN  7  Bandung  tentang  kepemilikan  surat  izin  mengemudi masih kurang, karena masih banyak siwa yang melanggar peraturan lalu lintas dan siswa SMAN 7 Bandung masih banyak yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

## DAFTAR PUSTAKA
Agustinova,  D.  E.  (2015).  Hambatan  Pendidikan  Karakter  Di  Sekolah  Islam  Terpadu  (Studi Kasus  Sdit  Al  Hasna  Klaten).  ISTORIA:  Jurnal  Pendidikan  Dan  Ilmu  Sejarah, 10(1). https://doi.org/10.21831/istoria.v10i1.3598 Ahmadi, A. (2009). Psikologi Umum (Edisi Revisi). Rineka Karya.
Aliyyah, R. R. et al. (2018). Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani, 2(2), 355–371.
Aliyyah,  R.  R.,  Fauziah,  R.,  &  Asiyah,  N.  (2017).  Peningkatan  Cinta  Lingkungan  Dan Pemberdayaan  Masyarakat  Pedesaan  Melalui  Program  Pengabdian  Masyarakat Increased  Love  for  the  Environment  and  Empowerment  of  Rural  Communities Through Community Service Programs. 46–60.
Anisa,  C.,  &  Rahmatullah,  R.  (2020).  Visi  Dan  Misi  Menurut  Fred  R.  David  Perspektif Pendidikan Islam. Journal EVALUASI, 4(1), 70. https://doi.org/10.32478/evaluasi.v4i1.356
Dalman. (2013). Keterampilan Menulis. Rajawali Pers.
Nikmatuzaroh,  R.  .  dan  N.  M.  (2019).  Upaya  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran
Kenderaan  Bermotor  Oleh  Anak  Di  Bawah  Umur  di  Wilayah  Kepolisian  Sektor Sombaopu Kab. Gowa. Skripsi.
Nugroho, Y., Hukum, M., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2022). Penegakan  Hukum  Pelanggaran  Lalu  Lintas  oleh  Anak :  Analisis  Kepastian  dan Penghambat. 4.
Nurlia,  D.  A.,  Komariah,  S.,  &  Waluya,  B.  (2018).  Faktor-Faktor  Penyebab  Maraknya Pengendara Motor Di Bawah Umur Di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Sosietas, 7(2), 381–385. https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i2.10354
Sopandi,  U.  L.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Anak  Sebagai  Pelaku Kasus  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  No.  35 Tahun  2014  ….  Jurnal  Hukum  Media  Justitia  Nusantara,  8(1),  1–9. http://103.66.199.204/index.php/MJN/article/view/661