PERAN PEREMPUAN MUHAMMADIYAH DALAM KEPEMIMPINAN DAN POLITIK DI KALIMANTAN TENGAH

## Muhammadiyah Women's role in Leadership and Politics in Central Kalimantan
Indah Tri Handayani * Srie Rosmilawati
Mambang Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: indahtry.it@gmail.com

## Abstrak
Dalam  kondisi  kini,  gerakan  perempuan  ‘Aisyiyah  dan  Nayiatul  Aiyiyah  dimasih sangat  dibutuhkan  dan  dikembangkan  keberadaanya  khususnya  di  Kalimantan Tengah, dengan melihat tantangan dan kondisi sosial politik yang ada saat ini. Dalam konteks  Muhammadiyah  penguatan  gerakan  perempuan  dalam  Persyarikatan melekat  dengan  misi  dan  dinamika  gerakan  Muhammadiyah  dalam  mewujudkan masyarakat  Islam  yang  sebenar-benarnya.  Revitalisasi  gerakan  perempuan  muslim juga  sejalan  dengan  misi  Islam  sebagai  agama  yang  menjunjung  tinggi  kemuliaan perempuan dan kemanusiaan untuk menjadi kholifah dimuka bumi ini dan sebagai perwujudan risalah rahamatan l il’alamin. Maka dengan ini peneliti tertarik mengkaji tentang  Peran  Perempuan  Muhammadiyah  Dalam  Kepemimpinan  Dan  Politik Dikalimantan  Tengah.  Obyek  penelitian  yang  dijadikan  pokok  bahasan  penelitian memiliki karakteristik yang rumit dan dinamis.
Berdasarkan hasil penelitian sekitar 70% Perempuan Muhammadiyah baik Aisyiyah maupun  Nasyiatul  Aisyiyah  telah  terlibat  aktif  dalam  Peran  Kepemimpinan  Dan Politik Di kalimantan Tengah. Kegiatan yang dilakukan yaitu terlibat langsung dengan menjabat  di  lembaga  pemerintahan  serta  lembag politik,KPU,  dan  lainya  dan  juga dapat dilakukan dengan lisan melalui pengajian-pengajian, rapat-rapat yang diadakan maupun secara personal.  Kuota 30 persen perempuan dalam parlemen dan partai politik  tidak  disia-siakan  oleh  Pimpinan  W ilayah  ‘Aisyiyah  untuk  mengeluarkan kebijakan  program  pemberdayaan  politik  perempuan,  memberikan  pendidikan politik  kepada  kaum  perempuan.  Program  tersebut  termaktub  dalam  kegiatan- kegiatan  diantaranya  melalui  seminar,  workshop,  pengajian,  kajian,  pelatihan  dan sebagainya, dalam memberikan dukungan kepada kaum perempuan untuk turut andil dalam  bidang  politik  di  Kalimantan  Tengah.  Jabatan  yang  dimiliki  perempuan Muhammadiyah baik Aisyiyah maupun Nasyiatul Aisyiyah selain kewajiban di ranah domestik  merupakan  permasalahan  klasik  yang  dijadikan  sebagai  ujian  komitmen dalam ber amar ma’ruf nahi munkar. Kata Kunci: Peran Perempuan Kepemimpinan Politik Keywords : Role Women Leadership Political Accepted June 2019
Published Oktober 2019

## Abstract
In the present condition, the movement of ' Aisyiyah and Nayiatul Aiyiyah women is still needed  and  developed  in  particular  in  central  Kalimantan,  by  looking  at  the  current challenges  and  socio-political  conditions.  In  the  context  of  Muhammadiyah,  the strengthening of women's movements in the requirement is inherent with the mission and dynamics of the Muhammadiyah movement in realizing the true Islamic community. The revitalization  of  Muslim  women's  movements  is  also  in  line  with  Islamic  missions  as  a religion that upholds the glory of women and humanity to become the world's majesty and as a treatise on the pamphlets of the secret of Lil'alamin. Thus, researchers are interested in reviewing the role of Muhammadiyah women in leadership and political affairs. Research objects that serve as the subject of research have complex and dynamic characteristics.
Based on the results of the study of about 70% of Muhammadiyah women both Aisyiyah and  Nasyiatul  Aisyiyah  have  been  actively  involved  in  leadership  and  political  roles  in Central Kalimantan. The activities are directly involved in the government agency and the political, KPU, etc. and can also be done orally through studies, meetings held or personally. The quota of 30 percent of women in Parliament and political parties was not wasted by the district leader ' Aisyiyah to issue a policy on women's political Empowerment program, giving women a political education. The Program is listed in activities including seminars, workshops,  studies,  studies,  training  and  so  on,  in  providing  support  to  women  to participate  in  the  political  field  in  central  Kalimantan.  The  department  owned  by  the Women  of  Muhammadiyah  both  Aisyiyah  and  Nasyiatul  Aisyiyah  in  addition  to  the obligation in the domestic domain is a classic problem that serves as a test of commitment in the air-conditioned ma'ruf nahi munkar.
Handayani IT, Rosmilawati S, Mambang. 2019. Peran Perempuan Muhammadiyah Dalam Kepemimpinan Dan Politik Di Kalimantan Tengah

## PENDAHULUAN
Gerakan pemberdayaan perempuan yang telah banyak  dilakukan  oleh  ‘Aisyiyah seyogyanya  tidak dilakukan  secara  seporadis,  tanpa  melihat  keterkaitan dengan program yang ada lainnya. Pergerakan ‘Aisyiyah dan  Nayiatul  Aiyiyah  haruslah  terintegrasi  dan komprehensif,  dengan  mengembangkan  orientasi gerakannya  bukan  sekadar  menciptakan  kader-kader perempuan yang shalihah secara ritual ( fiqhiyyah), namun tidak  bisa  menganalisa  ketertinggalan  perempuan ataupun hegemoni tradisi dan tafsir agama yang tekstual (skripturalis)  sehingga  mengungkung  cara  berpikir  dan bertindak  sebagian  besar  peremp uan  Islam.  ‘Aisyiyah perlu melakukan reorientasi organisasi yang selanjutnya dikuti dengan penguatan dan optimalisasi praksis sosial, dengan dilandasi teologi al Ma’un, sebagai inspirasi dasar gerakan  Muhammadiyah  dan  ‘Aisyiyah.  Reorientasi  ini harus  diikuti  dengan  menciptakan  kader-kader  yang mampu  menciptakan  perempuan-perempuan  yang shalihah sebagai ulama perempuan yang memahami Al- Qur’an yang mampu mensinergikannya dengan kondisi kekinian.
Dalam  kondisi  kini,  gerakan  perempuan ‘Aisyiyah  dan  Nayiatul  Aiy iyah  dimasih  sangat dibutuhkan dan dikembangkan keberadaanya khususnya di  Kalimantan  Tengah,  dengan  melihat  tantangan  dan kondisi  sosial  politik  yang  ada  saat  ini.  Berbagai problema  yang  teramati  dan  dialami  saat  ini  yang dihadapi  perempuan  KALTENG  juga  semakin multiaspek  seperti  ketidakadilan  gender,  kekerasan, perdagangan  perempuan  dan  anak,  kualitas  kesehatan perempuan  dan  anak  yang  masih  memprihatinkan, kemiskinan,  dan  berbagai  permasalahan  sosial  lainnya. Selain  itu,  berbagai  pandangan  keagamaan  yang  bias gender masih dihadapi dalam realitas kehidupan  masyarakat  sehingga  berdampak luas bagi kehidupan  perempuan.  ‘Aisyiyah  dan  Nayiatul  Aiyiyah perlu melakukan revitalisasi yang bertujuan untuk  mewujudkan terbentuknya Keluarga Sakinah dan Qaryah  Thayyibah  (masyarakat  utama),  yang  telah
dikenalkan  sebagai  praksis  sosial,  dengan  strategi community development. Dalam konteks Muhammadiyah  penguatan  gerakan  perempuan  dalam Persyarikatan  melekat  dengan  misi  dan  dinamika gerakan Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat Islam  yang  sebenar-benarnya.  Revitalisasi  gerakan perempuan  muslim  juga  sejalan  dengan  misi  Islam sebagai  agama  yang  menjunjung  tinggi  kemuliaan perempuan  dan  kemanusiaan  untuk  menjadi  kholifah dimuka  bumi  ini  dan  sebagai  perwujudan  risalah raham atan  lil’alamin.  Maka  dengan  ini  peneliti  tertarik untuk  melihat  sejauh  mana  peran  perempuan muhammadiyah dalam kepemimpinan dan politik.

## LANDASAN TEORI

## Konsep Dasar Kepemimpinan
Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan yang  dimiliki  oleh  seorang  individu  sehingga  dapat mempengaruhi,  mendorong,  menggerakkan  orang  lain agar  dapat  berbuat  sesuatu  demi  mencapai  tujuan tertentu.  Kepemimpinan  berasal  dari  kata  dasar pemimpin  dalam  bahasa  Inggris,  kepemimpinan dinamakan  leadership,  asal  katanya  adalah  leader,  dari akar kata to  lead  yang bermakna bergerak  lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dulu, memelopori, membimbing, menuntun, mengarahkan  pikiran  atau  pendapat  orang  lain,  dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Hendiyat Soetopo dan Waty Soemanto mendefinisikan kepemimpinan  sebagai  sebuah  kegiatan  untuk membimbing  suatu  golongan  atau  kelompok  dengan cara  sedemikian  rupa  hingga  tercapai  tujuan  bersama dari  kelompok  tersebut. J.  Salusu mengartikan kepemimpinan  sebagai  kekuatan  dalam  memengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Edwin A. Locke mendefinisikan pemimpin adalah orang yang  berproses  membujuk    menuju  suatu  sasaran bersama.
Pengertian  ini  mengandung  tiga  elemen  penting sebagai  berikut: Pertama ,  pemimpin  adalah  orang  yang
membuat suatu konsep relasi  relasi dengan orang lain. Jika  tidak  ada  pengikut,  maka  tidak  ada  yang  disebut pemimpin.  Dengan  demikian  apa  yang  tersirat  dari pengertian tersebut adalah bahwa para pemimpin yang efektif  harus  mengetahui  bagaimana  membangkitkan inspirasi  dan  berelasi  dengan  para  pengikut  mereka. Kedua ,  pemimpin  merupakan  suatu  proses.  Agar  bisa memimpin,  pemimpin  mesti  melakukan  sesuatu. Kepemimpinan  lebih  dari  sekedar  menduduki  posisi otoritas.  Kendati  posisi  otoritas  yang  diformalkan mungkin  sangat  mendorong  proses  kepemimpinan, tetapi  sekedar  menduduki  posisi  itu  tidak  memadai untuk  membuat  seseorang  menjadi  pemimpin. Ketiga, pemimpin  harus  membujuk  orang-orang  untuk mengambil  tindakan.  Pemimpin  membujuk  pengikut dengan  berbagai  cara,  seperti  menggunakan  otoritas yang  terlegitimasi,  menciptakan  model  imbalan  dan hukuman, merestrukturisasi organisasi, dan mengkomunikasikan sebuah visi. Terkait dengan hal ini, ada  tiga  pandangandalam  memahami  fenomena kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan tidak memusatkan  perhatian  pada  Edwin  A.  Locke  and Associaties, The Essense of Leadership: The Four Keys to Leading Succesfully, diterje-mahkan oleh Indonesian Translation dengan judul Esensi Kepemimpinan: Empat Kunci  Memimpin  dengan  Penuh  Keberhasilan,  Cet.II kekuatan individual, bukan pada posisi atau status yangia miliki. Dalam perspektif Weber, sebuah kepemimpinan yang  memusatkan  perhatian  pada  prosedur  hukum disebut  otoritas  hukum. Kedua, kepemimpinan tradisional  yang  didasarkan  pada  kepercayaan  yang mapan  tentang  kesucian  tradisi  lama.  Status  seorang pemimpin  ditentukan  oleh  adat-kebiasaan  lama  yang dipraktekkan oleh masyarakat di dalam tradisi tertentu.
Ketiga ,  kepemimpinan  bisa  dipahami  sebagai  kemauan dalam  diri  seseorang.  Di  dalam  perspektif  Weber, kepemimpinan  yang  memiliki  sumber  dari  kekuasaan yang terpercaya disebut otoritas kharismatis.
Definisi  kepemimpinan  diatas  dapat  bermakna sebanyak  dengan  pandangan  masing-masing  yang
mendefinisikannya. Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa  pemimpin  memeliki  pengaruh  penting  dalam kemajuan  suatu  kelompok  untuk  mencapai  tujuan bersama.  Seorang  pemimpin  diharapkan  oleh  para pengikutnya  memiliki  integritas  yang  tinggi.  Integritas adalah  memahami  dan  mengidentifikasikan  dirinya dengan  nilai-nilai  system  sosial  serta  melaksanakannya dengan  jujur.  Melaksanakan  sesuatu  yang  baik  tanpa mempertimbangkan  apakah  menguntungkan  atau merugikan  diri  sendiri  atau  organisasi.  Integritas  dan kejujuran sangat menentukan keberhasilan kepemimpinan. Tanpa integritas Max Weber, The Theory of  Social  and  EconomicOrga-nization .  Translated  by Talcott Parson. tidak ada kepercayaan, pemimpin yang tidak  memiliki  integritas  tidak  akan  dipercayai  oleh pengikutnya, demikian juga sebaliknya.
Kepemimpinan  merupakan  faktor  penentu  bagi efektif dan efsiennya suatu organisasi. Sehingga, kualitas pemimpin  menentukan  keberhasilan  lembaga  atau organisasinya. Sebab, pemimpin yang sukses itu mampu mengelola  organisasi,  dapat  mempengaruhi  secara konstruktif orang lain dan menunjukkan jalan yang benar yang harus dikerjakan bersama.
Kepemimpinan  berasal  dari  kata  pimpin  yang memuat dua hal pokok yaitu: pemimpin sebagai subjek dan  yang  dipimpin  sebagai  objek.  Kata  pimpin mengandung  pengertian  mengarahkan,  membina  atau mengatur,  menuntun  dan  juga  menunjukkan  ataupun mempengaruhi.  Pemimpin  mempunyai  tanggung  jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas  kerja  dari  yang  dipimpin,  sehingga  menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai  kesamaan  di  dalam  menjalankan  ke- pemimpinannya.
Kepemimpinan  hanya  dapat  dilaksanakan  oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang  mempunyai  keahlian  memimpin,  mempunyai kemampuan  mempengaruhi  pendirian/pendapat  orang atau  sekelompok  orang  tanpa  menanyakan  alasan- alasannya.  Seorang  pemimpin  adalah  seseorang  yang
Handayani IT, Rosmilawati S, Mambang. 2019. Peran Perempuan Muhammadiyah Dalam Kepemimpinan Dan Politik Di Kalimantan Tengah
aktif  membuat  rencana-rencana,  mengkoordinasi, melakukan percobaan  dan memimpin pekerjaan untuk mencapai  tujuan  bersama-sama.  Namun  ada  beberapa pengertian  kepemimpinan,  antara  lain:Kepemimpinan adalah  pengaruh  antar  pribadi,  dalam  situasi  tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu  atau  beberapa  tujuan  tertentu  (Tannebaum, Weschler and Nassarik, 1961, 24)
Kepemimpinan  adalah  sikap  pribadi,  yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Shared Goal, Hemhiel & Coons, 1957, 7)
Kepemimpinan  adalah  suatu  proses  yang mempengaruhi  aktifitas  kelompok  yang  diatur  untuk mencapai tujuan bersama (Rauch & Behling, 1984, 46). Kepemimpinan  adalah  kemampuan  seni  atau  tehnik untuk membuat sebuah kelompok atau orang mengikuti dan menaati segala keinginannya. Kepemimpinan adalah suatu  proses  yang  memberi  arti  (penuh  arti kepemimpinan)  pada  kerjasama  dan  dihasilkan  dengan kemauan  untuk  memimpin  dalam  mencapai  tujuan (Jacobs & Jacques, 1990, 281).

## Perspektif Perempuan Dalam  Politik
Diskusi  mengenai  perempuan  terlibat  dalam  politik memunculkan permaslahan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Meskipun demikian  hadirnya  perempuan  untuk  berpartisipasi dalam  bidang  politik  merupakan  salah  satu  indikasi kemajuan dan kualitas demokrasi sebuah bangsa.
Berikut  ini  merupakan  beberapa  pandangan tentang  keterlibatan  perempuan  dalam  bidang  politik sebagai  berikut:  Politik  Perempuan  dalam  Perspektif Gender.  Dalam  perspektif  gender  yang  diusung  oleh kalangan  feminis  terdapat  adapun  yang  menyatakan bahwa  perempuan  harus  dilibatkan  dalam  kedudukan yang  sejajar  dengan  laki-laki  di  seluruh  bidang pembangunan termasuk dalam bidang politik. Denagan dilibatkannya  perempuan  dalam  politik  maka  dalam setiap pengambilan kebijakan senantiasa menghadirkan
sensitifitas gender. Sehingga praktek-praktek diskriminasi  terhadap  perempuan  baik  yang  bersifat struktur maupun kultur dapat ditiadakan.
Kaum feminis menganggap bahwa pembangunan  selama  ini  jauh  dari  nilai-nilai  keadilan, perempuan  senantiasa  diposisikan  secara  subordinat sementara  laki-laki  berada  pada  posisi  dominan. Selanjutnya kalngan feminis mengambil contoh tentang rendahnya  keterwakilan  perempuan  dalam  lembaga politik  formal.  Mereka  menganggap  bahwa  selama  ini kurangnya  keterlibatan  perempuan  dalam  lembaga politik  formal  yang  nota  bene  akan  mengambil keputusan publik sedikit tidaknya telah berdampak pada kebijakan  yang  tidak  sensitive  gender.  Misalnya  saja kebijakan mengenai kesehatan, perkawinan, pendidikan, dan kesempatan kerja dalam segala aspeknya(Ani)
Hal  tersebut  menjadi  relevan  ketika  politik sendiri dalam perspektif feminis selalu diartikan sebagai kekuasaan  dan  legislasi.  Pemaknaan  politik  yang demikian  kemudian  bermuara  pada  lahirnya  ide pemberdayaan  peran  publik  perempuan  melalui  jalur politik. Kaum perempuan selalu diarahkan untuk mampu menempatkan  diri  dan  berkiprah  di  elite  kekuasaan, lembaga legislasi, atau menimal berani memperjuangkan aspirasinya  sendiri  secara  independen  tanpa  pengaruh maupun tekanan pihak apa pun. Maka para kaum feminis, selalu  mempermasalahkan  kuantitas  perempuan  yang duduk dalam lembaga legislative. Keterwakilan aspirasi perempuan  tercermin  dengan  banyaknya  jumlah  yang dapat  duduk  pada  badan-badan  tinggi  Negara  yang membuat undang-undang (Muslikhati,2004:69)
Konsep kesetaraan gender dalam bidang politik oleh gerakan feminis di Indonesia pada akhirnya mampu diimplementasikan dengan munculnya tindakan affirmative  action  yaitu  kuota  30%  bagi  perempuan Indonesia yang terangkum dalam Undang-undang Pemilu No. 12 pasal 65 tahun 2003. Perjuangan kaum feminis ini sebelumnya banyak mendapat respon yang bersikap pro maupun kronta terhadap ide tersebut.
Bila  menelusuri  perjuangan  kaum  feminis  di Indonesia,  sebenarnya  tidak  bisa  dilepas  dari  sebuah rentetan  sejarah  dan  ideologis  yang  menyertainya. Menurut  Bahsin  dan  Khan  (Muthali ’in,2001:41)bahwa munculnya  feminism  merupakan  suatu  kesadaran akanpenindasan  dan  pemerasan  terhadap  perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.
Menur ut  Hubies  (Muthali’in,  2001:42)  bahwa feminism memilki dasar preposisi sebagai beirkut :
a. feminism  muncul  sebagai  reaksi  kesadaraan beroposisi  terhadap  fitnah  dan  ketidakadilan perlakuan  terhadap  perempuan  dalam  bentuk oposisi  dialektis  terhadap  praktek  mysogini  atau kekejaman laki-laki terhadap perempuan
b. ada keyakinan dalam masyarakat yang perlu diretas, dinyatakan  bahwa  identitas  sosial  jenis  kelamin bersifat kultur, bukan bersifat biologis
c. berkeyakinan  bahwa  adanya  kelompok  sosial perempuan merupakan penegas eksistensi kelompok  sosial  laki-laki,  dalam  arti  bahwa kelemahan  atau  kelebihan  kelompok  jenis  sosial kelamin  tertentu  sekaligus  pula  menampakkan kelemahan  dan  kelebihan  kelompok  sosial  jenis kelamin lainnya. Maksudnya tidak ada jenis kelamin mutlak dalam kehidupan sosial
d. adanya kesamaan sudut pandang dalam melihat dan memahami warisan system nilai yang berlaku, yang kemudian digunakan untuk menentang pembedaan dan pembatasan jenis kelamin yang dikontruksi oleh budaya  adanya  keinginan  untuk  menerima  konsep manusia dan prikemanusiaan secara lebih hakiki dan ketidakadilan.

## Peran Organisasi Perempuan  Muhammadiyah
1. Aisyiyah
Aisyiyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah  yang  lahir  hampir  bersamaan dengan  lahirnya  organisasi  Islam  terbesar  di
Indonesia ini. Dalam kiprahnya hampir satu abad di Indonesia,  saat  ini  ‘Aisyiyah  telah  memiliki  34 Pimpinan  Wilayah  “Aisyiyah  (setingkat Propinsi), 370  Pimpinan  Daerah  ‘Aisyiyah  (setingka t kabupaten ),  2332  Pimpinan  Cabang  ‘Aisyiyah
(setingkat Kecamatan) dan 6924 Pimpinan Ranting
‘Aisyiyah  (setingkat Kelurahan).  Selain  itu,
‘Aisyiyah juga memiliki amal usaha yang bergerak diberbagai  bidang  yaitu :  pendidikan,  kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
Amal  Usaha  dibidang  pendidikan  saat  ini berjumlah  4560  yang  terdiri  dari  Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak- Kanak,  Tempat  Penitipan  Anak,  Sekolah  Dasar, Sekolah  Menengah  Pertama,  dan  lain-lain. Sedangkan  amal  usaha  di  bidang  Kesehatan  yang terdiri  dari  Rumah  Sakit,  Rumah  Bersalin,  Badan Kesehatan  Ibu  dan  Anak,  Balai  Pengobatan  dan Posyandu  berjumlah  hingga  280  yang  tersebar  di seluruh  wilayah  Indonesia.  Sebagai  gerakan  yang peduli dengan kesejahteraan sosial, ‘Aisyiyah hingga kini  juga  memiliki  sekitar  459  amal  usaha  yang bergerak  di  bidang  ini  meliputi :  Rumah  Singgah Anak Jalanan, Panti Asuhan, Dana Santunan Sosial, Tim  Pengrukti  Jenazah  dan  Posyandu.  Aisyiyah menyadari,  bahwa  harkat  martabat  perempuan Indonesia tidak akan meningkat tanpa peningkatan kemampuan  ekonomi  di  lingkungan  perempuan. Oleh sebab itu, berbagai amal usaha yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi ini di antaranya koperasi,  Baitul  Maal  wa  Tamwil,  Toko/kios,  BU EKA,  Simpan  Pinjam,  home  industri,  kursus ketrampilan dan arisan. Jumlah amal usaha tersebut hingga 503 buah.
'Aisyiyah  sebagai  organisasi  perempuan keagamaan  terbesar  di  Indonesia  juga  memiliki beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat  khususnya  penyadaran  terhadap kehidupan  bermasyarakat  muslimSetelah  berdiri,
Handayani IT, Rosmilawati S, Mambang. 2019. Peran Perempuan Muhammadiyah Dalam Kepemimpinan Dan Politik Di Kalimantan Tengah
'Aisyiyah tumbuh dengan cepat. Sebagai organisasi perempuan  Muhammadiyah,  'Aisyiyah  kemudian tumbuh  menjadi  organisasi  otonom  yang berkembang ke seluruh penjuru tanah air.
2. Nasyiatul Aisyiyah Berdirinya  Nasyi'atul  Aisyiyah  (NA)  juga tidak  bisa  dilepaskan  kaitannya  dengan  rentang sejarah  Muhammadiyah  sendiri  yang  sangat memerhatikan  keberlangsungan  kader  penerus perjuangan.  Muhammadiyah  dalam  membangun umat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan  meneruskan  estafet  perjuangan  dari  para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah.
Berdirinya  Nasyi'atul  Aisyiyah  (NA)  juga tidak  bisa  dilepaskan  kaitannya  dengan  rentang sejarah  Muhammadiyah  sendiri  yang  sangat memerhatikan  keberlangsungan  kader  penerus perjuangan.  Muhammadiyah  dalam  membangun umat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan  meneruskan  estafet  perjuangan  dari  para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah.
Gagasan  mendirikan  NA  sebenarnya bermula  dari  ide  Somodirdjo,  seorang  guru Standart School Muhammadiyah. Dalam usahanya untuk memajukan Muhammadiyah, ia menekankan bahwa  perjuangan  Muhammadiyah  akan  sangat terdorong dengan adanya peningkatan mutu ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada para muridnya, baik  dalam  bidang  spiritual,  intelektual,  maupun jasmaninya.serta  memperjuangkan  hak  wanita Indonesia.
Gagasan  Somodirdjo  ini  digulirkan  dalam bentuk  menambah  pelajaran  praktik  kepada  para muridnya,  dan  diwadahi  dalam  kegiatan  bersama. Dengan  bantuan  Hadjid,  seorang  kepala  guru agama  di  Standart  School  Muhammadiyah,  maka pada tahun 1919 Somodirdjo berhasil mendirikan perkumpulan  yang  anggotanya  terdiri  dari  para remaja  putra-putri  siswa  Standart  School Muhammadiyah.  Perkumpulan  tersebut  diberi
nama Siswa Praja (SP). Tujuan dibentuknya Siswa Praja  adalah  menanamkan  rasa  persatuan, memperbaiki akhlak, dan memperdalam agama.
Prinsip Gerakan  Nasyiatul Aisyiyah, sering juga  disebut  Nasyiah,  adatah  organisasi  otonom dan  kader  Muhammadiyah  yang  merupakan gerakan  putri  Islam  yang  bergerak  di  bidang keagamaan, kemasyarakatan dan keputrian.
Tujuan  organisasi  ini  ialah  membentuk pribadi  putri  Islam  yang  berarti  bagi  agama, keluarga  dan  bangsa  menuju  terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhai oleh  Allah.  Pencapaian  tujuan  tersebut  dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:
1. .Menanamkan  Al-Islam  yang  bersumber  pada Al-Quran  dan  Hadis  sesuai  dengan  jiwa Muhammadiyah  kepada  anggota-anggotanya sebagai  dasar  pendidikan  putri  dan  sebagai pedoman berjuang.
2. Mendidik  anggota-anggotanya  agar  memiliki kepribadian putri Islam.
3. Mendidik anggota-anggotanya untuk mengembangkan ketrampilan dan keaktifannya sebagai  seorang  putri  serta  mengamalkannya sesuai  dengan tuntunan Islam.
4. Mendidik dan membina kader-kader pimpinan untuk  kepentingan  agama,  organisasi  dan masyarakat.
5. Mendidik  anggota-anggotanya  untuk  menjadi mubalighat motivator yang baik.
6. Meningkatkan fungsi Nasyiah sebagai pelopor, pelangsung  dan  penyempurna  amal  usaha Muhammadiyah/Aisyiyah.
7. Membina ukhuwah Islamiyah.
8. Usaha-usaha  lain  yang  sesuai  dengan  tujuan organisasi.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  Peran Perempuan Muhammadiyah Dalam Kepemimpinan Dan Politik  Dikalimantan  Tengah.  Obyek  penelitian  yang dijadikan pokok bahasan penelitian memiliki karakteristik yang rumit dan dinamis
Untuk  itu  memerlukan  suatu  metode penelitian  yang  mampu  membaca  bagaimana  peran perempuan  muhammadiyah  tersebut.    Metode penelitian  kualitatif  selalu  berangkat  dari  fenomena- fenomena  sosial  yang  di  tangkap  oleh  peneliti,  hal  ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif gejala sosial dan fenomena sudah cukup menjadi syarat dalam penentuan masalah penelitian (Bungin : 2010).
Dasar  pemikiran  tersebut  membawa  penulis menentukan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai metode  yang  tepat  untuk  mendalami  fenomena tersebut,  karena  untuk  mengungkap  tentang  suatu fenomena  yang  terjadi,  tidak  hanya  didasarkan  pada fakta empirik yang bersifat obyektif, tetapi lebih banyak di dasarkan pada situasi subyektif yang melatarbelakangi mengapa suatu fenomena tersebut bisa terjadi.
Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah  Provinsi Kalimantan  Tengah  yaitu  Organisasi  perempuan Muhammadiyah ( Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah) , yang sudah  diidentifikasi  bahwa  ketersediaan  data  untuk pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Ganda Perempuan
Fenomena kehadiran perempuan di ruang publik masih  menjadi  kritikan  bagi  sebagian  kalangan masyarakat.  Wilayah  perempuan  yang  hanya  di  dapur masih tertanam dalam pola pikir masyarakat yang masih patriarkal.  Padahal  mencermati  lebih  jauh  hasil pembangunan saat ini masih kurang berpihak pada kaum perempuan  yang  mana  justru  membutuhkan  suara peremuan  itu  sendiri  dalam  proses  pengambilan kebijakan pada struktur kekuasaan baik di level mikro maupun makro.
Sedangkan  tanpa  kita  sadari  perempuan  telah berkontribusi besar pada anggaran pemerintah seperti pasar,  sekolah,  puskesmas  dan  sebagainya  yang kebanyakan  pelaku  dalam  sektor  tersebut  ialah perempuan. Seperti yang  diungkapkan  oleh  Ibu Hj.Norhayati,MT,MM
“Lihat  saja  di  pasar -pasar,  sekolah,  puskesmas kebanyakan kan perempuan yang disana, jadi perempuan juga  berkontribusi  dalam  menambah  pemasukan anggaran pemerintah.”
Wanita dalam kehidupan mempunyai beban dan tugasyang lebih berat dari  pada  laki-laki.  peran ganda  pada  seorang  wanita  masa  kini,  selain  memiliki tanggung jawab didalam rumah sebagai seorang istri dan ibujuga  diluar  rumah  wanita  karier  peran  perempuan secara sederhana menurut suwondo (1991 :266), dalam hal  ini  perempuan  berhak  dan  diberikan  kebebasan untuk  menimba  ilmu  baik  internal  maupun  eksternal seperti  penuturan  ibu  Lilik  Kholisoti.M.Pd.I  dalam wawancara nya :
"untuk  lebih    memberikan  peran  wanita  dan  tanggung jawab terhadap perempuan dalam pembangunan, maka pengetahuan  dan  keterampilan  perempuan  perlu ditingkatkan  dari  berbagai  bidang  untuk  berkontribusi terhadap peran perempuan di kalimantan tengah."

## Partisipasi Politik Perempuan
Pandangan  Aisyiyah  dan  Nasyiatul  Aisyiyah tentang  peran  politik  perempuan  dapat  dicermati berdasarkan  keputusan  yang  telah  dibuat  oleh Muhammadiyah melalui lembaga yang berkenaan dengan itu  dalam  hal  ini  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid.  Ketika pandangan  patriaki  masih  sangat  kental  dalam  kultur masyarakat  Indonesia  dan  diskursus-diskursus  gender belum  mengemuka  saat  ini.    Keputusan  Majelis  Tarjih yang  terhimpun  dalam Adabul  Mar’ah  fil  Islam memberikan  apresiasi  dan  afirmasi  bahwasanya perempuan boleh menjadi pemimpin. Perempuan boleh menjadi hakim, direktur sekolah, menteri, walikota dan sebagainya.
Menurut  Syamsul  Anwar  peran  politik perempuan yang dirumuskan dalam
Adabul
Handayani IT, Rosmilawati S, Mambang. 2019. Peran Perempuan Muhammadiyah Dalam Kepemimpinan Dan Politik Di Kalimantan Tengah
Mar’ah  fil  Islam, dalam  meilai  peranan  wanita  dalam politik dapat dibagi menjadi dua bagian yakni :
1. Peranan yang langsung terjun dalam politik praktis dalam  lembaga-lembaga  poitik  formal,  mulai  dari tingkatan  legislatif  yakni  DPR  dari  pusat  sampai daerah.
2. Peranan  tidak  langsung,  yaitu  kegiatan  yang disalurkan  melalui  kegiatan  rumah  tangga  dengan turut  berperan  aktif  mengisi  kesempatan- kesempatan bermanfaat di masyarakat.
Seperti
yang dituturkan oleh ibu Hj.Norhayati,MT,MM  Pengertian  politik  "Dalam pandangan  ‘Aisyiyah  memiliki  cakupan  yang  luas, partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya dalam lembaga  politik  formal,  seperti  DPR  RI.  Kegiatan ‘Aisyiyah di bidang politik dalam rangka merespon isu - isu sosial dan politik saat itu. Misalnya sistem demokrasi langsung  dan  kuota  30  persen  perempuan  dalam parlemen  dan  partai  politik  tidak  disia-siakan  oleh Pimpinan  Wilayah  ‘Aisyiyah  untuk  mengeluarkan kebijakan  program  pemberdayaan  politik  perempuan, memberikan  pendidikan  politik  kepada  kaum perempuan.  Program  tersebut  termaktub  dalam kegiatan-kegiatan diantaranya melalui seminar, workshop,  pengajian,  kajian-kajian,  penerbitan  buku pendidikan  politik,  pelatihan  dan  sebagainya,  dalam meberikan  dukungan  kepada  kaum  perempuan  untuk turut  andil  dalam  bidang  politik  di  Kalimantan Tengah"Pendapat senada pun diungkapkan oleh Ibu Hj Marsyiah Herlen
“ merasa perlu memberikan kontribusi dan berpartisipasi perempuan, mengingat Aisyiyah merupakan  organisasi  perempuan  yang  mengupayakan hak  perempuan  untuk  kehidupan  yang  bermartabat, maka kami pandang perlu untuk berpartisipasi dalam hal ini"
Selain itu sudut pandang Nasyiatul Aisyiyah  yaitu pemaparan Yunda Nurul Qomariah "Sebagai Ketua Umum Pimpinan Nasyiatul Aisyiyah, saya mengajak    dan  membantu  mendorong  keikut  sertaan anggota nasyiatul aisyiyah se Kalimantan  Tengah dalam
parsipasi  politik perempuan dalam keterlibatan dipartai politik,dan lembaga-lembaga politik lainnya sepertiKPU,DPD,  Badan  Pengawas  dan  sebagainya  ini terbukti  alhamdulillah  kader  atau  anggota  Nasyiatul Aiyiyah di Kalimtan Tengah menduduki jabatan sebagai anggota KPU Kota Palangka raya,Kabupaten Kotim dan Kabupaten Kapuas ."
Tidak harus dalam lembaga politik formal dalam cakupan lebih luasnya kaum perempuan dapat berperan aktif di masyarakat, misal tampil dalam rapat-rapat yang berkaitan  dengan  pengambilan  keputusan  demi keberlangsungan  kehidupan  masyarakat.  Seperti  Ibu Anisa  Meutia  yang  kendal  terlibat  dalam  membantu perkembangan politik di Kal-Teng.

## Pemimpinan Wanita
Kepemimpinan dapat dipahami bahwa pemimpin memiliki  pengaruh  penting  dalam  kemajuan  suatu kelompok  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Seorang pemimpin  diharapkan  oleh  para  pengikutnya  memiliki integritas  yang  tinggi.  Integritas  adalah  memahami  dan mengidentifikasikan  dirinya  dengan  nilai-nilai  system sosial serta melaksanakannya dengan jujur. Melaksanakan sesuatu yang baik
tanpa mempertimbangkan  apakah  menguntungkan  atau merugikan diri sendiri atau organisasi.
Pandangan
tentang peran Perempuan Muhammadiyah  dalam  kepemimpinan  dan  politik tentunya  bukan  hanya  sekedar  tentang  kekuasaan semata,  melainkan  dalam  cakupan  lebih  luas  yakni mampu menjadi seorang pemimpin lokal sehingga dapat tampil di daerahnya dalam kesempatan rapat- rapat  yang  berkaitan  dengan  pengambilan  keputusan masyarakat.  Seperti  halnya  yang  disampaikan  oleh  ibu Hj.Marsyiah Herlen.
“Anggota Aiyiyah berperan di Kalimatan Tengah yakni menduduki  jabatan  sebagai  Kepala  Dinas  di  jajaran Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah    yaitu  Ibu Hj.Noor Hayati,MT.,MM ,  Dr Lies Fahimah,M.Si dan ibu Bonawati "
Menurut J.I. Brown dalam “Psychology and the Social Order”, disebutkan bahwa pemimpin tidak dapat dipisahkan  dengan  kelompok,  tetapi  dapat  Karakter seorang  pemimpin  mampu  mengubah,  mempengaruhi
dan mengarahkan orang lain dalam mencapai satu tujuan yang memiliki visi dan misi yang kuat.
"Ungkapan  tersebut  tentu  saja  dapat  diartikan  bahwa peranan  wanita  dalam  kepemimpinan  sebenarnya bukanlah suatu hal yang aneh. Dalam hal kesetaraan  gender  dapat  diartikan  bahwa,  dengan adanya  kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak- haknya  sebagai  manusia,  agar  mampu  berperan  dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional  "  ucap  ibu  Dr.  Ngismatul  Kahiriah.M,Pd.I anggota Aisyiyah yang sekarang menjabat sebagai ketua KPU Kota Palangka Raya.
Terwujudnya
peran wanita dalam
berkesempatan memegang peranan sebagai kepemimpinan membawa dampak yang mengarah lebih baik  bahwa  permasalahan  akan  kesetaraan  gender ditandai  dengan  tidak  adanya  diskriminasi  antara perempuan dan laki-laki.
Berdasarkan  hasil  penelitian  sekitar  70% Perempuan  Muhammadiyah  baik  Aisyiyah  maupun Nasyiatul Aisyiyah telah terlibat aktif dalamPeran Dalam
Kepemimpinan Dan Politik
Dikalimantan
Tengah.Kegiatan  yang  dilakukan  yaitu  dengan  terlibat langsung  dengan  menjabat  di  lembaga  pemerintahan serta  lembag  politik,KPU,  dan  lainya  dan  juga  dapat dilakukan  dengan  lisan  melalui  pengajian-pengajian, rapat-rapat yang diadakan maupun secara personal.
Kutipan di atas merupakan salah satu gambaran kondisi  perempuan  saat  ini.  Berangkat  dari ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan tersebut  telah  memunculkan  berbagai  gerakan  untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan  maupun  politik.  Dalam  menyikapi perkembangan  ini,  Perempuan  Muhammadiyah  yaitu Aisyiyah maupun Nasyiatul Aisyiyah pun sejalan bahwa peranan  perempuan  diperlukan  dalam  politik. Perempuan  yang  duduk  di  lembaga  politik  yang dimaksud  tentunya  benar-benar  memiliki  kompetensi diri yang mandiri dan dapat membantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Peran  ganda  seorang  perempuan  sebagai seorang istri dalam rumah tangga serta sebagai wanita karir  bagi  perempuan  Muhammadiyah  sudah  menjadi tantangan tertentu, yang mana keterlibatan perempuan Muhammadiyah  baik  dari  Aisyiyah  maupun  Nasyiatul Aisyiyah  dalam  kepemimpinan  dan  politik  akan memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar.  Hal  ini merupakan  keterwakilan  dari  suara  perempuan  yang mana  tentunya  harus  di  imbangi  dengan  kebebasan menimba  ilmu  pengetahuan  untuk  meningkatkan keterampilan  agar  mampu  bertanggung  jawab  serta membangun perempuan di Kalimantan Tengah.
Berkaitan  dengan  Partisipasi  Perempuan Muhammadiyah  dalam  Politik,  Pimpinan  Wilayah ‘Aisyiyah mengeluarkan kebijakan program pemberdayaan  politik  perempuan,  memberikan pendidikan  politik  kepada  kaum  perempuan.  Program tersebut termaktub dalam kegiatan-kegiatan diantaranya  melalui  seminar,  workshop,  pengajian, kajian-kajian,  penerbitan  buku  pendidikan  politik, pelatihan  dan  sebagainya,  dalam  meberikan  dukungan kepada kaum perempuan untuk turut andil dalam bidang politik  di  Kalimantan  Tengah  yang  mana  dalam pelaksanaannya sudah ada beberapa kader dari Aisyiyah maupun  Nasyiatul  Aisyiyah  telah  terlibat  menjadi anggota  KPU  di  masing-masing  daerah  seperti  Kota Palangka Raya, Kapuas dan Kotawaringin Timur.Partisipasi perempuan dalam kegiatan rapat-rapat di  tingkat  desa/kelurahan  juga  merupakan  bagian  dari politik,  karena  kegiatan  tersebut  berkaitan  dengan pengambilan  keputusan  untuk  masyarakat.  Secara organisasi ‘Aisyiyah tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis,  hal  ini  untuk  menjaga  kemurnian  gerakan ‘A isyiyah  sebagai  organisasi  masyarakat  yang  mana ‘Aisyiyah  merupakan  organisasi  otonom  khusus Muhammadiyah  dengan  kegiatannya  di  bidang  sosial, ekonomi, dan pendidikan.
Selanjutnya pandangan tentang peran Perempuan  Muhammadiyah  dalam  kepemimpinan  dan politik tentunya bukan hanya sekedar tentang kekuasaan
Handayani IT, Rosmilawati S, Mambang. 2019. Peran Perempuan Muhammadiyah Dalam Kepemimpinan Dan Politik Di Kalimantan Tengah
semata,  melainkan  dalam  cakupan  lebih  luas  yakni mampu menjadi seorang pemimpin lokal sehingga dapat tampil di daerahnya dalam kesempatan rapat-rapat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan masyarakat.
Terwujudnya peran wanita dalam
berkesempatan memegang peranan sebagai kepemimpinan membawa dampak yang mengarah lebih baik  bahwa  permasalahan  akan  kesetaraan  gender ditandai  dengan  tidak  adanya  diskriminasi  antara perempuan  dan  laki-laki.  Dengan  demikian,  antara perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dalam mencapai sebuah peran kepemimpinan. Kini perempuan mampu  memberikan  suara  dalam  berpartisipasi  dan kontrol atas pembangunan negara yang lebih baik. Tentu hal  ini  adalah  sebuah  kebijakan  dalam  memperoleh manfaat  kesetaraan  serta  adil  dari  pembangunan.  Kini saatnya  para  wanita  maju  dan  memiliki  peran  penting dalam kepemimpinan.
Adapun  hal  yang  menjadi  penghambat  yang merupakan tantangan bagi perempuan Muhammadiyah dalam  kepemimpinan  ataupun  politik  di  Kalimantan Tengah  yaitu  berkaitan  dengan  peran  domestik perempuan  yang  mana  harus  mendapatkan  izin  suami, mengurus  rumah  tangga  dan  mengasuh  anak  menjadi persoalan  utama  yang  harus  diselesaikan  dalam menjalankan  perannya  sebagai  seorang  ibu,  rangkap jabatan yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai dosen, guru, anggota dewan yang harus dicari penyelesaiannya serta minat yang kurang dalam perpolitikan.

## KESIMPULAN
Kelahiran  Aisyiyah  dan  Nasyiatul  Aisyiyah  sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah merupakan suatu bentuk  pembeharuan  Islam  yang  merubah  paradigma perempuan  yang  hanya  di  dapur.  Pendirian Muhammadiyah telah mengilhami banyak organisasi lain setelahnya,  termasuk  dalam  tujuan  organisasi  Aisyiyah maupun Nasyiatul Aisyiyah. KH. Ahmad Dahlan sangat memperhatikan  pendidikan  dan  pembinaan  wanita dengan membina anak – anak perempuan yang potensial
untuk  menjadi  pemimpin  dan  dipersiapkan  untuk menjadi  pengurus  pada  organisasi  wanita  di  dalam Muhammadiyah.
Selain  di  intern  Muhammadiyah,  kiprah perempuan yang berperan di ruang publik bagi Aisyiyah maupun  Nasyiatul  Aisyiyah  harus  tetap  bisa  membagi perannya  di  ruang  domestik.  Keterlibatan  perempuan dalam  kepemimpinan  dan  politik  tidak  harus  dalam lembaga  politik  formal  dalam  cakupan  lebih  luasnya kaum  perempuan  dapat  berperan  aktif  di  masyarakat, misal  tampil  dalam  rapat-rapat  yang  berkaitan  dengan pengambilan keputusan demi keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Kuota 30 persen perempuan dalam parlemen dan  partai  politik  tidak  disia-siakan  oleh  Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah  untuk  mengeluarkan  kebijakan program pemberdayaan politik perempuan, memberikan  pendidikan  politik  kepada  kaum perempuan.  Program  tersebut  termaktub  dalam kegiatan-kegiatan diantaranya melalui seminar, workshop,  pengajian,  kajian-kajian,  pelatihan  dan sebagainya,  dalam  meberikan  dukungan  kepada  kaum perempuan  untuk  turut  andil  dalam  bidang  politik  di Kalimantan Tengah.
Jabatan yang dimiliki perempuan Muhammadiyah  baik  Aisyiyah  maupun  Nasyiatul Aisyiyah selain kewajiban di ranah domestik merupakan permasalahan  klasik  yang  dijadikan  sebagai  ujian komitmen dalam ber amar ma’ruf nahi munkar.
Sehingga,  Aisyiyah  dan  Nasyiatul  Aisyiyah diharapkan  terus  mengkader  anggota  baru  yang berkomitmen untuk di jadikan penerus organisasi. Serta bagi yang terlibat dalam kepemimpinan dan politik tetap menjaga dedikasi yang telah di bangun selama ini, tidak menjadikan organisasi sebagai wadah kampanye ataupun politik  praktis  dalam  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan, sehingga  tidak  mengurangi  kepercayaan  masyarakat. Kemudian, Pimpinan Wilayah muhammaddiyah Kalimantan  Tengah  serta  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Tengah  lebih  mendukung  dari  segi  moril
maupun  material  terhadap  peran  Aisyiyah  maupun Nasyiatul  Aisyiyah  dalam  kepemimpinan  dan  politik, dengan  memberikan  bantuan  untuk  menempuh pendidikan tinggi, pelatihan ataupun seminar mengenai peran perempuan dalam kepemimpinan dan politik.

## REFERENSI
Agustino,  Leo.  2007.    Perihal  Ilmu  Politik  :  Sebuah Bahasan  Mengenai  Ilmu    Politik.  Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Alfian.  2007.  Transformasi  Sosial  Budaya  dalam
Pembangunan.  Jakarta: UI- Press.
Anwar.  2007.  Manajemen  Pemberdayaan  Perempuan,
Bandung: Alfabeta.
Bashin,  Kamila.  2003.    Memahami  Gender.  Jakarta:
Teplok Press.
Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta
: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Cora  Vreede-De  Stures.  2008.  Sejarah  Perempuan Indonesia: Gerakan dan  Pencapaian. Penerjemah
Elvira Rosa dkk. Jakarta: Komunitas Bambu.
Darban,  A.  Adaby  (ed). 2010.    ‘Aisyiyah  dan  Sejarah Pergerakan  Perempuan  Indonesia:  Sebuah Tinjaun  Awal.  Yogyakarta:  Jurusan  Sejarah UGM.
Fakih,  Mansoer.  1996.  Analisis  Gender  dan Transformasi  Sosial.  Yogyakarta:    Pustaka
Pelajar.
Firdaus,  Endis,  Imam.  2008.  Perempuan  Dekonstruktif
Perspektif Gender: Keniscayaan Kontektualisasi
Politis Ajaran Islam di Indonesia. Jakarta: Pustaka
Ceria.
Gunawan,  Wawan  dan  Evie  Shofia  Inayati  (ed).  2005.
Wacana  Fiqh  Perempuan  dalam  Persfektif
Muhammadiyah. Yogyakarta: PP Muhammadiyah,
Mudzhar,  H.M.  Atho  dkk.  2001.  ed.  Wanita  Dalam Masyarakat Indonesia,  Akses Pemberdayaan dan Kesempatan, 1st ed. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
Mulia,  Siti  Musdah  dan  Anik  Farida.  2005.  Perempuan dan  Politik.  Jakarta:  PT    Gramedia  Pustaka Utama.
Pambayun,  Ellys  Lestari.  2009.  Perempuan  vs Perempuan:  Realitas  Gender.  st  ed.  Bandung:
Penerbit  Nuansa.
Pimpinan  Pusat.  2002.  Aisyiyah,  Anggaran  Dasar  dan
R umah  Tangga  ‘Aisyiyah .  Yogyakarta:  PP Aisyiyah.
Suharto,  Edi.  2005.  Membangun  Masyarakat, Memberdayakan  Rakyat.  Bandung:  PT  Refika Aditama.
Suryochondro,  Sukanti.  Potret  Pergerakan  Wanita  di
Indonesia. Jakarta:  CV Rajawali.