## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 4, No. 1, Juni 2022, pp 94-111 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.431

## 94
Implementasi Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahar Perumahan Di Kabupaten Jeneponto
Sufirman Rahman 1 , Hardianto Djanggih 1’3 & Futri Patrisia 2
1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia
3 Koresponden Penulis, Email: hardianto.djanggih@umi.ac.id
Artikel info
Artikel history: Received; 11-02-2022 Revised: 10-03-2022 Accepted: 18-04-2022 Published: 20-04-2022
Keywords: Functional shift; Agricultural land; Housing area
Kata Kunci: Alih Fungsi; Lahan Pertanian; Perumahan
Abstract. The Research  objective  to  analyze  the  process  of  converting agricultural  land  into  housing  in  Jeneponto  Regency  and  to  find  out  how legal  protection  is  for  people  who  own  houses  in  housing  built  on agricultural land. This type of research is empirical research. The result of the research is that the procedure for changing the function of sustainable food  agricultural  land  in  Jeneponto  Regency  is  through  a  permit.  Legal protection  for  people  who  own  houses  in  housing  (users)  built  on agricultural land can be viewed from the consumer protection law and the protection of parties with good intentions in the agreement (BW). From the aspect  of  consumer  protection,  the  user  is  a  consumer  whose  rights  have been harmed by the developer as a business actor in terms of legal certainty over the control of a house unit and a plot of land obtained based on buying and selling with the developer, therefore they are entitled to legal protection and compensation from the developer for any losses suffered. As a party with good  intentions  in  an  agreement  with  the  developer,  the  user's  rights  are protected  by  law  as  regulated  in  Article  1338  Paragraph  (3)  BW,  Article 1977 Paragraph (1) BW and Article 1963 BW.
Abstrak. Tujuan  penelitian  menganalisis  proses  alih  fungsi  lahan pertanian  menjadi  perumahan  di  Kabupaten  Jeneponto  dan  untuk mengetahui  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  yang memiliki  rumah  pada  perumahan  yang  dibangun  di  atas  lahan  pertanian. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris.  Hasil  penelitian  bahwa Prosedur  alih  fungsi  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  di  Kabupaten Jeneponto dengan melalui izin. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang memiliki  rumah  pada  perumahan  (user)  yang  dibangun  di  atas  lahan pertanian  dapat  ditinjau  dari  hukum  perlindungan  konsumen  dan perlindungan pihak yang beritikad baik dalam perjanjian (BW). Dari aspek perlindungan  konsumen,  user  merupakan  konsumen  yang  dirugikan hakhaknya  oleh  developer  sebagai  pelaku  usaha  dalam  hal  kepastian hukum atas penguasaan terhadap satuan rumah dan sebidang tanah yang diperoleh  berdasarkan  jual  beli  dengan  developer,  oleh  karena  itu  berhak mendapatkan perlindungan hukum dan ganti kerugian dari developer atas segala  kerugian  yang  dialami.  Sebagai  pihak  yang  beritikad  baik  dalam perjanjian  dengan  developer,  user  dilindungi  hak-haknya  oleh  hukum sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1338  Ayat  (3)  BW,  Pasal  1977  Ayat  (1) BW dan Pasal 1963 BW .
Coresponden author:
* Email: hardianto.djanggih@umi.ac.id A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Kebijakan  alih  fungsi  lahan  pertanian  yang  dibuat  suatu  Negara,  termasuk  Indonesia, bertujuan  untuk  mengatur  ketersediaan  lahan  pertanian  agar  tetap  stabil  dan  tidak menyempit,  tidak  mudah/cepat  rusak  (tetap  berfungsi  baik)  akibat  ulah/pemanfaatan para  penghuninya,  karena  pada  dasarnya  peralihan  lahan  terjadi  pada  saat  jaman dahulu  yang  bertujuan  untuk  mempertahankan  hidup  manusia (Ikhwanto,  2019) .  Jadi alih  fungsi  lahan  pertanian  di  sini  dapat  menyangkut  suatu  tindakan  untuk meningkatkan  fungsi  dan  mengefektifkan  lahan  pertanian  menjadi  lahan  sejenis  dan atau merubah/mengganti fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan (Burdatun, 2016).
Perumahan  merupakan  kebutuhan  dasar  disamping  pangan  dan  sandang.  Rumah sebagai tempat tinggal mempunyai peran yang strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian  bangsa  sebagai  salah  satu  upaya  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya,  berjati  diri,  mandiri,  dan  produktif  sehingga  terpenuhinya  tempat  tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia (Sandag, 2015) .
Seiring  dengan  laju  pertumbuhan  penduduk  menuntut  pemenuhan  kebutuhan  akan perumahan  meningkat  pula.  Dalam  rangka  memenuhinya,  perlu  diperhatikan kebijaksanaan  umum  pembangunan  perumahan,  kelembagaan,  masalah  pertanahan, pembiayaan,  dan  unsur-unsur  penunjang  pembangunan  perumahan.  Masalah pertanahan  menjadi  salah  satu  faktor  yang  harus  diperhatikan  dalam  pembangunan perumahan disebabkan pada dasarnya perumahan dibangun di atas tanah dengan status tanah  tertentu (Santoso,  2017) .  Tanah  merupakan  salah  satu unrenewable  resources yang besar namun terbatas. Sebagai sumber produksi rakyat, kebutuhan terhadap tanah menjadi kebutuhan yang fundamental dalam kehidupan manusia. Hal ini menyebabkan ketersediaan  tanah  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembangunan  perumahan  menjadi terbatas, karena banyaknya kebutuhan lain selain perumahan seperti pertanian, industri dan lain-lain.
Disparitas antara ketersediaan tanah dan tingkat kebutuhan manusia khususnya dalam bidang  perumahan,  menuntut  pemerintah  sebagai  pelaksana  kekuasaan  negara  untuk mengatur  dan  menyelenggarakan  penyediaan,  peruntukan,  penggunaan,  dan pemanfaatan  atas  tanah  sebagai  konsekuensi  logis  diakuinya  hak  menguasai  negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Undang-  Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang- Undang  Pokok  Agraria  untuk  selanjutnya  oleh  penulis  disingkat  dengan  UUPA  yang merupakan  penjabaran  dari  Pasal  33  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  untuk  selanjutnya  oleh  penulis  disingkat  UUD  NRI  bahwa  "bumi,  air,  udara, dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  negara  dan  dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Adiyatna, 2018) .
Dalam  rangka  mewujudkan  tertib  hukum  penggunaan  tanah (Djanggih  &  Salle,  2017) , maka pemerintah menyediakan instrumen yuridis berupa Undang-Undang No. 26 Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang  yang  selanjutnya  oleh  penulis  disingkat  dengan  UUPR, dimana  salah  satu  subsistem  dari  penataan  ruang  adalah  penatagunaan  tanah,  demi melakukan distribusi penggunaan tanah dalam bentuk zonasi dengan memerhatikan (a) kondisi  fisik  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  rentan  terhadap bencana;  (b)  potensi  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  dan  sumber  daya
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 96
buatan;  kondisi  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik,  hukum,  pertahanan  keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan (c) geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang- Undang  tersebut.  Penatagunaan  tanah  merupakan  kegiatan  pemanfaatan  ruang  dalam upaya  mencapai  tujuan  penataan  ruang,  yaitu  dengan  mewujudkan  optimalisasi pemanfaatan tanah.
Salah  satu  zonasi  wilayah  penatagunaan  tanah  dalam  penataan  ruang  adalah  wilayah perumahan  dan  pemukiman  serta  pertanian.  Kebutuhan  pemukiman  diselenggarakan melalui  kawasan  pemukiman  skala  besar  yang  terancam  secara  menyeluruh  dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap (Listyawati, 2020) . Tujuannya adalah untuk menciptakan  kawasan  yang  tersusun  atas  satuan-satuan  lingkungan  dan mengintegrasikan  secara  terpadu  dan  meningkatkan  kualitas  lingkungan  pemukiman yang ada didalam atau di sekitarnya. Kawasan permukiman tersebut harus ditetapkan pemerintah sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk sektor pertanian, perhatian khusus terhadap penggunaan tanah untuk sektor pertanian tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa  penggunaan  tanah  untuk  pertanian  secara  proporsional  meliputi  wilayah  yang sangat  luas.  Sementara  itu  penggunaan  tanah  dan  lingkungan  alamnya  sebagai  media kehidupan bio-ekologi, yang nilainya sangat beragam, dan didalam keragaman tersebut tanah-tanah  yang  secara  potensial  sesuai  dengan  pengembangan  sektor  pertanian luasnya relatif terbatas.
Kaitannya  dengan  hal  tersebut,  Di  Kabupaten  Jeneponto  yang  merupakan  salah  satu daerah  yang  mengalihfungsihkan  lahan  pertanian  menjadi  lehan  perumahan.  Namun, jika mendasari Rencana Tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Jeneponto dituangkan dalam  Peraturan  daerah  (Perda)  No.1  Tahun  2012  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 - 2031. Pada Pasal 33 Perda tersebut diatur peruntukan  tanah  untuk  pertanian  yaitu:  (a)  Kawasan  peruntukan  pertanian  tanaman pangan;  (b)  Kawasan  peruntukan  pertanian  holtikultura;  (c)  Kawasan  peruntukan perkebunan; dan (d) Kawasan peruntukan peternakan.
Selanjutnya  Pada  Perda  tersebut,  yakni  Pasal  33  Ayat  (2)  diatur  bahwa  salah  satu kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1(1) huruf a, terdiri atas sebagian wilayah Kecamatan Binamu, sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea  dan  sebagian  wilayah  Kecamatan  Bangkala  untuk  peruntukan  pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Sebagian wilayah yang dimaksud tersebut saat ini  telah  dibangun  kawasan  perumahan.  Timbul  permasalahan  sebab  kawasan perumahan tersebut tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Jeneponto, karena dibangun di  atas  lahan  pertanian.  Hal  ini  menimbulkan  ancaman  terhadap  ketahanan  pangan karena  dalam  keadaan  jumlah  penduduk  yang  masih  terus  meningkat  jumlahnya. Ancaman-ancaman  terhadap  produksi  pangan  telah  memunculkan  kerisauan  akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang.
Perlindungan  lahan  pertanian  pangan  merupakan  upaya  yang  tidak  terpisahkan  dari reforma agraria. Bahwa reforma agraria mencakup upaya penataan tanah yang terkait dengan  aspek  penguasaan/pemilikan  serta  aspek  penggunaan/pemanfaatan.  Untuk mewujudkan  hal  tersebut  maka  pemerintah  membentuk  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  41  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  yang  tujuannya  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap ketahanan  dan  kemandirian  pangan (Arisaputra,  2015) .  Secara  konkrit  hal  tersebut diatur  dalam  Pasal  44  Ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  41  Tahun  2009  mengenai  larangan
pengalihfungsian  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  kecuali  untuk  kepentingan umum dan selanjutnya Pasal 50 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 yang mengatur bahwa "segala  bentuk  perizinan  yang  mengakibatkan  alih  fungsi  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan,  batal  demi  hukum  kecuali  untuk  kepentingan  umum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2) (Cahyaningrum, 2019).
Realitas  adanya  izin  pemerintah  daerah  untuk  pembangunan  kawasan  perumahan  di atas  tanah  pertanian  sebagaimana  uraian  di  atas (Nurmiati,  Rahman  &  Yunus,  2020) , telah menimbulkan berbagai implikasi yuridis utamanya bagi status hukum penguasaan atas tanah dan satuan rumah dari perumahan bagi masyarakat yang bertempat tinggal disana,  ancaman  status  batal  demi  hukum  alih  fungsi  lahan  ini  dapat  merugikan  para pemilik  rumah  di  atas  perumahan  yang  pada  dasarnya  beritikad  baik  sebagai  pihak pembeli dalam perjanjian.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  suatu  tipe penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana  berkerjanya  hukum  dilingkungan  masyarakat,  dapat  juga  dikatakan penelitian  lapangan (Field  Research) yang  diambil  dari  fakta-fakta  yang  terjadi dilapangan  dalam  suatu  masyarakat,  badan  hukum,  atau  pemerintah.  Penelitian  ini dilakukan di wilayah Kabupaten Jeneponto di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Binamu, Kecamatan  Tamalatea,  dan  Kecamatan  Bangkala  dikarenakan  sedang  maraknya pembangunan  perumahan  swasta  yang  mengalihfungsikan  lahan  pertanian  di  wilayah tersebut.

## PEMBAHASAN

## A. Proses Peralihan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Perumahan
1.  Lahan Pertanian di Kabupaten Jeneponto
Kabupaten  Jeneponto  memiliki  luas  wilayah  sekitar  749,79  Km2  yang  secara administratif  terdiri  dari  11  Kecamatan  dan  114  Desa/Kelurahan  dengan  jumlah penduduk 352.894 Jiwa, dimana 70 - 80% bermata pencaharian pada sektor pertanian. Kawasan pertanian di Kabupaten Jeneponto ditetapkan dalam Perda No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2030.
Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Paragraf Ketiga bab ketiga tentang kawasan peruntukan pertanian  Perda  No.  1  Tahun  2012  Kawasan  peruntukan  pertanian  di  Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
b. Kawasan peruntukan pertanian holtikultura;
c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
d. Kawasan peruntukan peternakan.
Kemudian pada Ayat (2) diatur bahwa Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Kawasan  peruntukan  pertanian  lahan  basah  ditetapkan  di  sebagian  wilayah Kecamatan  Bangkala,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Bangkala  Barat,  sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea, sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba, sebagain
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 98
wilayah Kecamatan Binamu, sebagian wilayah Kecamatan Turatea, sebagian wilayah Kecamatan  Batang,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Arungkeke,  sebagian  wilayah Kecamatan  Tarowang,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Kelara,  dan  sebagain  wilayah Kecamatan  Rumbia  dengan  luasan  kurang  lebih  27.234  (dua  puluh  tujuh  ribu  dua ratus tiga puluh empat) hektar; dan
b. Kawasan  peruntukan  pertanian  lahan  kering  ditetapkan  di  sebagian  wilayah Kecamatan  Bangkala,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Bangkala  Barat,  sebagian wilayah Kecamatan Tamalatea, sebagian wilayah Kecamatan Bontoramba, sebagain wilayah Kecamatan Binamu, sebagian wilayah Kecamatan Turatea, sebagian wilayah Kecamatan  Batang,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Arungkeke,  sebagian  wilayah Kecamatan  Tarowang,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Kelara,  dan  sebagain  wilayah Kecamatan  Rumbia  dengan  luasan  kurang  lebih  19.592  (sembilan  belas  ribu  lima ratus Sembilan puluh dua) hektar.
Kawasan  peruntukan  pertanian  hortikultura  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) huruf b, terdiri dari:
a. Kawasan  peruntukan  pertanian  hortikultura  komoditas  sayuran  ditetapkan  di Kecamatan Rumbia dengan luasan kurang lebih 2.826 (dua ribu delapan ratus dua puluh enam) hektar; dan
b. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan ditetapkan di sebagian  wilayah  Kecamatan  Bangkala,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Bangkala Barat,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Tamalatea,  sebagian  wilayah  Kecamatan Bontoramba,  sebagain  wilayah  Kecamatan  Binamu,  sebagian  wilayah  Kecamatan Turatea,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Batang,  sebagian  wilayah  Kecamatan Arungkeke,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Tarowang,  sebagian  wilayah  Kecamatan Kelara,  dan  sebagain  wilayah  Kecamatan  Rumbia  dengan  luasan  kurang  lebih 196.530 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh) hektar.
Kawasan  peruntukan  perkebunan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  huruf  c merupakan kawasan perkebunan dan kawasan wanatani terdiri dari :
a. kawasan  peruntukan  perkebunan  kakao  dan  kopi  robusta  ditetapkan  di  sebagian wilayah  Kecamatan  Bangkala  dengan  luasan  kurang  lebih  1.223  (seribu  dua  ratus dua puluh tiga) hektar;
b. kawasan  peruntukan  perkebunan  kakao,  kopi  robusta,  dan  kelapa  ditetapkan  di sebagian wilayah Kecamatan Bangkala Barat dengan luasan kurang lebih 2.103 (dua ribu seratus tiga) hektar;
c. kawasan peruntukan perkebunan kakao, dan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan  Bontoramba  dengan  luasan  kurang  lebih  1.594  (seribu  lima  ratus sembilan puluh empat) hektar;
d. kawasan  peruntukan  perkebunan  kakao,  kopi  robusta,  jambu  mete,  dan  kapuk ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kelara dengan luasan kurang lebih 208 (dua ratus delapan) hektar; dan
e. kawasan  peruntukan  perkebunan  kakao,  kopi  robusta,  cengkeh,  jambu  mete,  dan kapuk  ditetapkan  di  sebagian  wilayah  Kecamatan  Rumbia  dengan  luasan  kurang lebih 115 (seratus lima belas) hektar.
Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, berupa kawasan  peruntukan  pengembangan  ternak  besar  ditetapkan  di  sebagian  wilayah Kecamatan  Bangkala,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Bangkala  Barat,  sebagian  wilayah Kecamatan  Tamalatea,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Bontoramba,  sebagain  wilayah
Kecamatan Binamu, sebagian wilayah Kecamatan Turatea, sebagian wilayah Kecamatan Batang,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Arungkeke,  sebagian  wilayah  Kecamatan Tarowang,  sebagian  wilayah  Kecamatan  Kelara,  dan  sebagain  wilayah  Kecamatan Rumbia  dengan  luasan  kurang  lebih  10.540  (sepuluh  ribu  lima  ratus  empat  puluh) hektar.
Sementara itu berdasarkan Ayat 6 yang ditetapkan sebagai kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan  adalah  Kawasan  peruntukan  pertanian  pangan  sebagaimana  disebutkan pada Ayat (2) dengan luasan kurang lebih 27.234 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat) hektar. Lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 27.234 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat) hektar di atas saat ini terus tereduksi jumlahnya akibat  kegiatan  alih  fungsi  lahan  untuk  perumahan.  Bisinis  perumahan  di  Kabupaten Jeneponto  saat  ini  tengah  berkembang  pesat.  Tingginya  minat  masyarakat  memiliki hunian  perumahan  menjadi  salah  satu  faktor  bertumbuh  pesatnya  bisnis  tersebut. Apalagi  pada  beberapa  perumahan,  langsung  memberikan  hak  milik  kepada  user, sehingga  makin  menarik  minat  masyarakat  untuk  memiliki  hunian  perumahan. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari lapangan, terdapat 15 perumahan saat ini yang telah terbangun di atas alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan total  lahan  seluas  332.583  m2.  Berikut  persebaran  perumahan  yang  dibangun  di  atas lahan pertanian di tiga kecamatan.
T abel 1.  Perumahan yang dibangun di atas lahan pertanian Pada Kecamatan Tamalatea
No Perumahan Lokasi Developer Luas (m2) 1 Pammanjengan g Permai Kel. Bonto Tangnga PT. Aura Plamindo 25.000 2 Puri Aryam Kel. Bonto Tangnga CV. ArtaAryom 2.944 Total 27.944

## Sumber Data : Data Sekunder setelah diolah tahun 2022
Tabel 2.   Perumahan yang dibangun di atas lahan pertanian Pada Kecamatan Binamu
No Perumahan Lokasi Developer Luas (m2) 1 Sanur Kel. Sidenre PT. Sanur Tanjung Mandiri  25.000 2 Anwar Jaya Kel.Empoang Selatan CV. Nanda Aliza 11.988 3 Ramadillah Permai Kel. Empoang PT Cahaya Fadilla Utama 27.000 4 Bumi Empoang Permai Kel. Sidenre PT. 437 Sejahtera 7.900 5 Karisa Indah Lestari I Kel.Empoang Utara PT. 437 Sejahtera 20.000 6 Karisa Indah Lestari II Kel.Empoang Utara PT. 437 Sejahtera 17.000 7 Bukit Sehati Kel. BalangBeru CV.Kimend Sejahtera 20.000
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 100
8 Aprillia Residence Kel.Balang CV.Kimend Sejahtera 42.000 9 Budi Mulia Permai Kel.Empoang Utara PT Rahmat Bangunan 22.261 10 Graha Alfa Mas I Kel. Empoang Utara PT Maditya Sinar Mas 30.000 11 Graha Alfa MasII Kel. Balang PT Maditya Sinar Mas 30.000 12 Permata Hijau Kel. Empoang PTMaditya Sinar Mas 10.000 Total 263.149 Sumber Data : Data Sekunder setelah diolah tahun 2022 Tabel 3 Perumahan yang dibangun di atas lahan pertanian Pada Kecamatan Bangkala No Perumahan Lokasi Developer Luas (m2) 1 Wisata Bahari Residence Desa Punagayya PT Annurul 66.490 Total 66.490
Sumber Data : Data Primer setelah diolah tahun 2022
Gambar 1. Perumahan Sanur
Mendasari  perumahan  tersebut,  bahwa  keberadaannya  telah  memeperoleh  hak  atas tanah  pada  umumnya  melalui  jual  beli  ada  pula  yang  memperoleh  melalui  pewarisan, sedangkan  pemberian  hak  untuk  user  ada  yang  memberikan  langsung  hak  milik,  ada pula yang hak guna bangunan terlebih dahulu.
Tabel 4  Perolehan  dan  pemberian  hak  atas  tanah  perumahan  yang  dibangun  di  atas lahan pertanian
No Perumahan Perolehan Hak Atas Tanah Pemberian Hak Atas Tanah Kepada User 1 Sanur Jual Beli Hak Milik 2 Anwar Jaya Juall Beli Hak Guna Bangunan 3 Ramadillah Permai Jual Beli Hak Milik 4 Empoang Permai Jual Beli Hak Milik 5 Karisa Indah Lestari I Jual Beli Hak Milik 6 Karisa Indah Lestari II Jual Beli Hak Milik 7 Bukit Sehati Jual Beli Hak Guna Bangunan 8 Aprillia Residence Jual Beli Hak Guna Bangunan 9 Budi Mulia Permai Jual Beli Hak Guna Bangunan 10 Graha Alfa Mas I Jual Beli Hak Guna Bangunan 11 Graha Alfa Mas II Jual Beli Hak Guna Bangunan 12 Permata Hijau Jual Beli Hak Guna Bangunan 13 Puri Aryom Jual Beli Hak Guna Bangunan 14 Pammanjengan Permai Jual Beli Hak Milik 15 Wisata Bahari Residence Jual Beli Hak Milik
Sumber Data : Data Sekunder setelah diolah tahun 2022

## 2.  Prosedur Alih Fungsi Lahan
Prosedur  tata  cara  beralih  fungsinya  lahan  pertanian  diatur  pada  Peraturan  Menteri Pertanian  No.81/Permentan/OT.140/8/2013  Tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara  Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai berikut :
a. Tata  cara  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dapat  dilaksanakan setelah memenuhi semua persyaratan dan kriteria.
b. Pemohon  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  di  Kabupaten/kota mengusulkan  kepada  Bupati/Walikota.  Untuk  memberikan  persetujuan, Bupati/Walikota dibantu oleh Tim verifikasi Kabupaten/kota yang keanggotaannya berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 102
bidang  lahan  pertanian,  perencanaan  pembangunan,  infrastruktur,  administrasi pertanahan dan instansi/lembaga terkait.
c. Pemohon Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas Kabupaten/Kota dalam  satu  Provinsi  setelah  mendapatkan  rekomendasi  dari  Bupati/Walikota mengusulkan kepada Gubernur. Untuk memberikan persetujuan, Gubernur dibantu oleh  Tim  verifikasi  Provinsi  yang  keanggotaannya  berasal  dari  SKPD  yang bertanggung  jawab  dalam  bidang  lahan  pertanian,  perencanaan  pembangunan, infrastruktur, administrasi pertanahan dan instansi/lembaga yang terkait.
d. Pemohon alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas provinsi setelah mendapatkan  rekomendasi  dari  Bupati/Walikota  dan  Gubernur  mengusulkan kepada  Presiden.  Untuk  memberikan  persetujuan,  Presiden  dibantu  oleh  Tim verifikasi  nasional  yang  keanggotaannya  berasal  dari  Kementerian/Lembaga  yang bertanggung  jawab  dalam  bidang  lahan  pertanian,  perencanaan  pembangunan, infrastruktur, administrasi pertanahan dan instansi/lembaga terkait.
e. Usulan pada butir 2 sampai dengan 4 di atas disampaikan kepada Bupati/Walikota setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertanian.
Tata  cara  beralihfungsinya  lahan  pertanian  di  Kabupaten  Jeneponto  melibatkan beberapa  instansi  terkait  dalam  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  seperti  Dinas Pertanian, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan, Kantor Pertanahan, dan Kantor Pelayanan Terpadu.
Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Kelompok Subseksi Penatagunaan Tanah pada  kantor  Pertanahan  Kabupaten  Jeneponto,  Izin  pengalihfungsian  lahan  pertanian menjadi lahan perumahan di Kabupaten Jeneponto terdapat dua jenis mekanisme yaitu;
a. Izin Perubahan Penggunaan Tanah; dan
b. Izin Lokasi.

## a.  Izin Perubahan Penggunaan Tanah
Izin  perubahan  penggunaan  tanah  diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Jeneponto  untuk  lahan  dengan  luas  kurang  dari  1  hektar.  Izin  ini  dapat  terbit  dengan prosedur sebagai berikut :
1) Pemohon  mengajukan  permohonan  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Jeneponto;
2) Kantor  Pertanahan  membentuk  Tim  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  untuk melakukan peninjauan lokasi
3) Setelah melakukan peninjauan lokasi, Tim Pertimbangan Teknis menerbitkan Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan
4) Kantor Pertanahan kemudian menerbitkan risalah hasil pertimbangan teknis dalam penerbitan izin perubahan fungsi lahan.
Pemberian izin ini dalam diktum keputusannya disertai persyaratan dan ketentuan lain, misalnya  Keputusan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Jeneponto  Nomor: 01/Kep.100.1-73.04/VII/2012  Tentang  Izin  Perubahan  Fungsi  Lahan  Kebun  Menjadi Perumahan seluas 6.035 M2 terletak di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kepada Ahmad  Saparuddin  (Developer  Perumahan)  dalam  izin  tersebut  terdapat  6  syarat  dan ketentuan yaitu :

## 103 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 4, No. 1, Juni 2022
1) Pelaksanaan  perubahan  penggunaan  tanah  tidak  melebihi  batas  luas  dan  tidak merubah  bentuk  bidang  tanah  yang  telah  ditentukan  sebagaimana  tercantum  peta pada lampiran keputusan ini;
2) Tanah  yang  dirubah  penggunaan  tanahnya  harus  disesuaikan  dengan  kondisi lingkungan, tidak mengganggu / merugikan lingkungan sekitarnya, pemanfaatannya harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, tidak  menutup  aksesibilitas  masyarakat  disekitar  lokasi  dan  membuat/mengatur drainase  agar  tidak  menimbulkan  genangan  atau  banjir  baik  didalam  lokasi  yang dimohon maupun lingkungan sekitarnya;
3) Tanah yang dimohon harus segera didaftarkan pada kantor pertanahan Kabupaten Jeneponto,  dengan  penggunaan  tanah  yang  sudah  sesuai  dengan  izin  perubahan penggunaan tanah;
4) Apabila tanah tersebut akan dipecah menjadi beberapa bidang, maka perlu diproses dengan  mengajukan  izin  tersendiri  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Jeneponto untuk setiap bidang atau secara kolektif;
5) Dilarang  menggunakan  tanah  tersebut  baik  sebagian  maupun  seluruhnya,  selain untuk keperluan sesuai permohonan;
6) Mematuhi  dan  mentaati  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jeneponto  dan  Peraturan Perundang-undangan dibidang Pertanahan.
Sebelum  menerbitkan  izin  terlebih  dahulu  Kantor  Pertanahan  mempertimbangkan rekomendasi  kelayakan  lahan  dari  Dinas  Pertanian.  Rekomendasi  ini  untuk  menilai kelayakan lahan untuk dialihfungsikan.
Data yang diperoleh penulis dari Kantor Badan Pertanahan, sejak tahun 2012 terdapat tiga  izin  perubahan  fungsi  lahan  yang  dimohonkan  dan  diterbitkan  oleh  Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto untuk tiga developer perumahan yang membangun di atas lahan pertanian. Ketiga developer tersebut adalah :
Tabel  5  Perumahan  yang  memeroleh  izin  perubahan  fungsi  lahan  dari  Kantor
Pertanahan Berdasarkan Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto No Pemohon Perumahan Nomor surat 1  Ahmad Saparuddin Sanur 01/Kep. 100.1 -73.04/VI I/2012 2  Hajja Sulo Abidin Anwar Jaya 02/Kep.73.06/07/2014 3  CV Kimend Sejahtera Bukit Sehati Tidak Terarsipkan

## Sumber Data : Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto 20222

## b.  Izin Lokasi
Bentuk  lain  izin  pengalihfungsian  lahan  pertanian  adalah  izin  lokasi.  Izin  lokasi  juga diatur  pada  UU  No.  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  dan  UU  No.  26  Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang.Izin lokasi sebagai izin pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 26  Ayat  (3)  UUPR,  yaitu  RTRW  Kabupaten  menjadi  dasar  untuk  penerbitan  perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Ketentuan Pasal 26 Undang- Undang No.  1  Tahun  2011  mengatur  bahwa  izin  lokasi  merupakan  salah  satu  syarat  dalam pembangunan  perumahan  oleh  penyelenggara  pembangunan  perumahan.  Izin  lokasi merupakan  salah  satu  syarat  administratif  dalam  pembangunan  perumahan  UU  No.  1 Tahun  2011  sendiri  tidak  memberikan  pengertian  izin  lokasi  maupun  prosedur memeroleh izin lokasi bagi penyelenggara pembangunan perumahan.
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 104
Di  Kabupaten  Jeneponto  izin  lokasi  perumahan  diterbitkan  oleh  Bupati  untuk  lahan dengan  luas  1  hektar  atau  lebih.  Izin  lokasi  ini  diterbitkan  pada  Kantor  Pelayanan Terpadu  Kabupaten  Jeneponto  yang  merupakan  bagian  dari  SKPD  dibawah  jajaran Pemerintah Kabupaten Jeneponto.Sebagai intansi yang baru terbentuk pada tahun 2015. Sejak  kewenangan  menerbitkan  izin  lokasi  dilimpahkan  kepada  Kantor  Pelayanan Terpadu  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Jeneponto  Nomor  10  Tahun  2015  Tentang Pelimpahan  Kewenangan  Pelayanan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  Kepada  Kantor Pelayanan  Terpadu  Kabupaten  Jeneponto,  hingga  saat  penulis  melakukan  penelitian skripsi  ini  belum  ada  satupunizin  lokasi  yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Pelayanan Terpadu. Sebelumnya izin lokasi diterbitkan di Kantor Bupati Jeneponto.

## 3.  Substansi  Perizinan  Pengalihfungsian  Lahan  Pertanian  Menjadi  Lahan Perumahan
Substansi perizinan pengalihfungsian lahan pertanian menjadi perumahan sebagaimana diuraikan  pada  subbab  sebelumnya  mengandung  berbagai  penyimpangan  terhadap peraturan  perundang-  undangan  yang  mengatur  tentang  pengalihfungsian  lahan pertanian, baik dalam UU No. 41 Tahun 2009, PP No. 1 Tahun 2011, dan Permentani No. 81/Permentan/O.T140/8/2013.
Mekanisme  perizinan  pengalihfungsian  lahan  pertanian  yang  dibagi  menjadi  dua  jenis izin yaitu izin perubahan fungsi lahan oleh BPN dan izin lokasi oleh Bupati bertentangan dengan ketentuan BAB IV Permentani No. 81/Permentan/O.T140/8/2013 tentang tata cara  alih  fungsi  lahan  pertanian  pada  butir  2  yang  mengatur  bahwa  permohonan  alih fungsi  lahan  hanya  kepada  Bupati  dan  ditetapkan  oleh  Bupati,  tidak  diatur  izin  alih fungsi lahan oleh BPN. BPN dalam perizinan alih fungsi lahan hanya berperan sebagai tim verifikasi yang membantu Bupati untuk memberikan persetujuan alih fungsi lahan pertanian.
Selain  itu  anggota  tim  verifikasi  yang  diatur  terdiri  dari  beberapa  instansi  dari  SKPD yang  bertanggung  jawab  dalam  bidang  lahan  pertanian,  perencanaan  pembangunan, infrastruktur,  administrasi  pertanahan  dan  instansi/lembaga  terkait,  juga  tidak dilaksanakan  secara  keseluruhan,  karena  dalam  praktiknya  berdasarkan  penelitian penulis  di  Kabupaten  Jeneponto  perizinan  pengalihfungsian  lahan  tidak  melibatkan Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA).
Alih fungsi lahan pertanian harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam UU No. 41 Tahun 2009 dan PP No. 1 Tahun 2011. Syarat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (3) UU No. 41 Tahun 2009 sebagai berikut :
a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
b. disusun rencana alih fungsi lahan;
c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
d. disediakan  lahan  pengganti  terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  yang dialihfungsikan.
Menurut  analisis  penulis  perizinan  pengalihfungsian  lahan  pertanian  di  Kabupaten Jeneponto tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal diatas. Syarat pertama mengenai kajian kelayakan strategis, yang dimaksud dengan kajian kelayakan strategis diatur lebih lanjut pada Pasal 40 PP No. 1 Tahun 2011 sebagai berikut :
a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
b. potensi kehilangan hasil;
105 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 4, No. 1, Juni 2022
c. resiko kerugian investasi; dan
d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
Salah satu sampel adalah perizinan alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan Anwar Jaya  (terlampir),  untuk  kajian  luas  lokasi  lahan  yang  akan  dialihfungsikan,  Dinas Pertanian  dalam  rekomendasi  kelayakan  lahan  (terlampir)  tidak  menentukan  luas maksimum  lahan  yang  dapat  dialihfungsikan.  Berkaitan  dengan  lokasi,  pemerintah daerah tidak cermat dalam melakukan peninjauan lokasi alih fungsi lahan, karena dalam risalah  peninjauan  kelayakan  lahan  disebutkan  bahwa  lahan  yang  dimaksud  tidak masuk dalam wilayah lahan pertanian pangan berkelanjutan, namun berdasarkan Perda No.  1  Tahun  2012  lokasi  perumahan  tersebut  yang  berlokasi  di  kelurahan  Empoang Selatan merupakan wilayah lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilindungi.
Sementara itu kriteria kajian kelayakan strategis untuk potensi kehilangan hasil, resiko kerugian investasi, dan dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya tidak diuraikan baik dalam izin lokasi maupun izin perubahan fungsi lahan yang diterbitkan.
Syarat kedua adalah rencana alih fungsi lahan, dimana dalam Pasal 41 PP No. 1 Tahun 2011 bahwa rencana alih fungsi lahan memuat :
a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
b. jadwal alih fungsi;
c. luas dan lokasi lahan pengganti;
d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
e. pemanfaatan lahan pengganti.
Dalam  perizinan  yang  menjadi  objek  penelitian  penulis,  terkait  rencana  alih  fungsi lahan,  luas  dan  lokasi  lahan  dan  jadwal  alih  fungsilahan  yang  akan  dialihfungsikan dicantumkan dengan jelas dalam izin. Namun syarat diadakannya lahan pengganti untuk lahan pertanian yang dialihfungsikan, tidak disediakan oleh Pemerintah, sehingga secara umum syarat rencana alih fungsi lahan ini juga tidak terpenuhi.
Syarat  ketiga  pada  umumnya  telah  dipenuhi  oleh  pihak  pengembang  perumahan, sedangkan  syarat  keempat  sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  Pemerintah Daerah  tidak  memenuhi  ketersediaan  lahan  pengganti  untuk  lahan  pertanian  yang dialihfungsikan.  UU  No.  41  Tahun  2009  mengamanatkan  bahwa  alih  fungsi  lahan pertanian  wajib  menyediakan  lahan  pengganti  yang  merupakan  lahan  cadangan pertanian  tanaman  pangan  berkelanjutan.  Pada  Pasal  49  disebutkan  bahwa  lahan pengganti ini ditetapkan dengan :
a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal lahan pengganti terletak di dalam satu Kabupaten/kota pada satu provinsi;
b. Peraturan  Daerah  Provinsi  dalam  hal  lahan  pengganti  terletak  di  dalam  dua Kabupaten/kota atau lebih pada satu provinsi; dan
c. Peraturan  Pemerintah  dalam  hal  lahan  pengganti  terletak  di  dalam  dua  provinsi atau lebih.
Persoalan  mendasar  dari  kegiatan  alih  fungsi  lahan  pertanian  untuk  perumahan  ini adalah  kriteria  sah  tidaknya  menurut  hukum  lahan  dialihfungsikan  berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 2009. Pasal 44 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009  mengatur  bahwa  lahan  yang  sudah  ditetapkan  sebagai  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Kemudian pada Ayat (2) terdapat ketentuan  pengecualian  yang  mengatur  bahwa  dalam  hal  untuk  kepentingan  umum,
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 106
Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  dapat dialihfungsikan,  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pengertian  tentang  kepentingan  umum  dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  44  Ayat  (2) UU  No.  41  Tahun  2009,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kepentingan  umum  adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi :
a. kepentingan untuk pembuatan jalan umum,
b. waduk,
c. bendungan,
d. irigasi,
e. saluran air minum atau air bersih,
f. drainase dan sanitasi,
g. bangunan pengairan,
h. pelabuhan,
i. bandar udara,
j. stasiun dan jalan kereta api,
k. terminal,
l. fasilitas keselamatan umum,
m. cagar alam,
n. pembangkit dan jaringan listrik.
Dalam  teori  penggolongan  kaidah,  dikenal  empat  penggolongankaidah  yang  paling umum sebagai berikut :
a. Perintah ( gebod ), ini adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
b. Larangan ( verbood ), ini adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
c. Pembebasan (vrijstelling, dispensasi), ini adalah pembolehan (verlof) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan;
d. Izin  (toetstemming,  permisi),  ini  adalah  pembolehan  khusus  untuk  melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.
Kaidah  tentang  kepentingan  umum  di  atas  merupakan  kaidah  yang  bersifat  izin, pembolehan  khusus  untuk  melakukan  sesuatu  yang  secara  umum  dilarang,  artinya secara  umum  pengalihfungsian  lahan  pertanian  dilarang  kecuali  ketentuan-ketentuan yang  disebutkan  pada  Pasal  di  atas.  Dari  keempat  belas  bidang  tentang  kepentingan umum  sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  di  atas,  kepentingan  untuk  pembangunan perumahan  tidak  tergolong  kepentingan  umum,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa kegiatan  alih  fungsi  lahan  pertanian  untuk  pembangunan  perumahan  merupakan kegiatan alih fungsi yang dilarang berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pasal 50 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 mengatur bahwa segala bentuk perizinan yang mengakibatkan  alih  fungsi  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  batal  demi  hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2). Hal ini  membuktikan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  lahan  pertanian  sangat  kuat, sehingga  segala  bentuk  perizinan  yang  mengalih  fungsikan  lahan  pertanian  menjadi batal demi hukum. Konsekuensi dari keadaan batal demi hukum adalah suatu perbuatan yang  dinyatakan  batal  demi  hukum  dianggap  tidak  pernah  ada.  Bahkan  pada  Pasal  50 Ayat  (2)  UU  No.  41  Tahun  2009  ini  memerintahkan  agar  lahan  pertanian  tanaman
pangan  berkelanjutan  yang  dialihfungsikan  bukan  untuk  kepentingan  umum  wajib dikembalikan kepada keadaan semula.
Larangan  alih  fungsi  lahan  pertanian  ini  disertai  ancaman  sanksi  yang  tegas,  terdapat dua jenis ancaman sanksi dalam UU No. 41 Tahun 2009, yaitu :
a. Sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 70, terdapat beberapa bentuk sanksi administratif yaitu :
1) peringatan tertulis;
2) penghentian sementara kegiatan;
3) penghentian sementara pelayanan umum;
4) penutupan lokasi;
5) pencabutan izin;
6) pembatalan izin;
7) pembongkaran bangunan;
8) pemulihan fungsi lahan;
9) pencabutan insentif; dan/atau
10) denda administratif.
b. Sanksi Pidana, pada Bab XVI tentang ketentuan Pidana terdapat dua bentuk sanksi pidana  yaitu  pidana  denda  dan  pidana  penjara,  adapun  macam-macam  ancaman sanksi pada Pasal 72 - Pasal 74 sebagai berikut : Pasal 72
1) Orang  perseorangan  yang  melakukan  alih  fungsi  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  44Ayat  (1)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahundan  denda  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2) Orang  perseorangan  yang  tidak  melakukan  kewajiban  mengembalikan  keadaan Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  ke  keadaan  semula  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  3.000.000.000,00  (tiga miliar rupiah).
3) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

## Pasal 73
Setiap  pejabat  pemerintah  yang  berwenang  menerbitkan  izin  pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit Rp.1.000.000.000.00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
Pasal 74
1) Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  72  Ayat  (1)  dan Ayat  (2)  dilakukan  oleh  suatu  korporasi,  pengurusnyadipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpaling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling  sedikit  Rp.2.000.000.000.00  (dua  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp.7.000.000.000.00 (tujuh miliar rupiah).
2) Selain  pidana  denda  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1),  korporasi  dapat dijatuhi pidana berupa:
a) perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 108
b) pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
c) pemecatan pengurus; dan/atau
d) pelarangan  pada  pengurus  untuk  mendirikan  korporasi  dalam  bidang  usaha yang sama.
3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

## Kelalaian Pemerintah Daerah
Terbitnya izin pengalihfungsian lahan pertanian di atas menunjukkan adanya kelalaian Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian terhadap pembangunan perumahan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan  mengamanatkan  kepada  pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  untuk melakukan  pengendalian  pembangunan  perumahan  mulai  dariperencanaan, pembangunan,  hingga  pemanfaatan.  Pengendalian  perumahan  dimaksudkan  untuk menjaga  dan  meningkatkan  kualitas  perumahan  agar  dapat  berfungsi  sebagaimana mestinya,  sekaligus  mencegah  terjadinya  penurunan  kualitas  dan  terjadinya pemanfaatan yang tidak sesuai.
Pengendalian  perumahan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah dalam bentuk :
1) Perizinan,  yang  dimaksud  dengan  perizinan  adalah  cara  pengendalian  yang dilakukan  melalui  pemberian  arahan  dalam  bentuk  perizinan,  antara  lain  izin mendirikan bangunan dan izin penghunian.
2) Penertiban,  adalah  cara  pengendalian  yang  dilakukan  melalui  tindakan  penegakan hukum  bagi  perumahan  yang  dalam  pembangunan  dan  pemanfaatannya  tidak sesuai dengan rencana atau ketentuan peraturan perundang-undangan
3) Penataan  adalah  cara  pengendalian  yang  dilakukan  melalui  perbaikan  dalam penyelanggaraan agar sesuai dengan tujuan penyeleggaraan perumahan.
Sedangkan  dalam  Pasal  37  UU  No.  41  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,  Pengendalian  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian:
a) insentif;
b) disinsentif;
c) mekanisme perizinan;
d) proteksi; dan
e) penyuluhan.
Namun  dalam  pratiknya  Pemerintah  Daerah  telah  lalai  dari  kewajibannya  untuk memenuhi  perintah  Undang-Undang  tersebut.  Dalam  kasus  pengalihfungsian  ini Pemerintah  Daerah  lalai  dalam  pengendalian  perizinan,  izin  dari  pemerintah  daerah untuk  mengalihfungsikan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  melalui  izin  lokasi begitu mudah diperoleh developer tanpa pertimbangan matang dari Pemerintah Daerah.
Misalnya  saja  izin  lokasi  untuk  perumahan  Anwar  Jaya  (lampiran)  dasar  menimbang huruf b adalah bahwa rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimohon tidak bertentangan  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Bontosunggu,  padahal  pada bagian membaca jelas bahwa lokasi yang dimohonkan berada pada Kelurahan Empoang Selatan bukan Bontosunggu.
Kemudian dasar memerhatikannya adalah bahwa terbitnya izin dengan memerhatikan rekomendasi Dinas Pertanian, jika dicermati Rekomendasi Kelayakan Lahan dari Dinas Pertanian  untuk  perumahan  Anwar  Jaya  juga  tak  luput  dari  kelemahan  (lampiran) pasalnya  Dasar  pertimbangan  diterbitkannya  rekomendasi  tersebut  adalah  ketentuan peralihan  dalam  UU  No.  41  Tahun  2009  Pasal  75  Ayat  (1)  yang  substansi  Pasalnya mengatur  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten/Kota  yang  belum menetapkan  kawasan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan.  Padahal  Perda  Kabupaten Jeneponto  No.  1  Tahun  2012  telah  menetapkan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan yang  tersebar  disemua  kecamatan  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  33  Ayat  (9) Perda tersebut. Hal ini menunjukkan tidak adanya koordinasi antar bidang pemerintah, karena  seharusnya  dinas  pertanian  berkoordinasi  dengan  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, untuk menyesuaikan rencana pembangunan dengan tidak  melanggar  fungsi  dan  pemanfaatan  ruang  sesuai  dengan  Rencana  Pembangunan Daerah,  apa  lagi  menagalihfungsikan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  yang dilindungi oleh Undang-Undang.
Pemerintah  telah  melangggar  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik,  yaitu  asas kecermatan dan kehati-hatian. Pemerintah daerah tidak cermat dan berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan pemberian izin pengalihfungsian lahan tersebut. Lebih dari itu Pemerintah  daerah  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  (onrechmatige overheidsdaad),  yaitu  perbuatan  melanggar  Undang-Undang,  karena  izin pengalihfungsian  lahan  pertanian  berkelanjutan  dilarang  oleh  UU  No.  41  Tahun  2009 kecuali  untuk  kepentingan  umum,  yang  disertai  ancaman  sanksi  bagi  pejabat  yang mengeluarkan  izin  tersebut  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  73  UU  No.  41  Tahun 2009  bahwa  setiap  pejabat  pemerintah  yang  berwenang  menerbitkan  izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat  1(satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Dari aspek hukum perumahan Pemerintah Daerah telah melanggar ketentuan Pasal 141 UU  No.  1  Tahun  2011  bahwa  Setiap  Pejabat  dilarang  mengeluarkan  izin  mendirikan bangunan  rumah,  perumahan,  dan/atau  permukiman  yang  tidak  sesuai  dengan  fungsi dan  pemanfaatan  ruang.  Larangan  ini  disertai  ancaman  sanksi  pidana  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  158  UU  No.  1  Tahun  2011  bahwa  Setiap  pejabat  yang  dengan sengaja  mengeluarkan  izin  pembangunan  rumah,  perumahan,  dan/atau  permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milliar rupiah)
Pemerintah  daerah  lalai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana  diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 untuk :
a) melaksanakan  pengawasan  dan  pengendalian  terhadap  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan,  kebijakan,  strategi,  serta  program  dibidang  perumahan  dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
b) melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  serta  kebijakan  dan  strategi penyelenggaraan  perumahan  dan  kawasan  permukiman  pada  tingkat kabupaten/kota.
Implementasi Hukum Terhadao Alih … (Rahman, DJanggih & Patrisia) | 110

## 4.  Faktor Sosiologis Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan
Terjadinya alih fungsi lahan petanian pangan berkelanjutan, tidak terlepas dari faktor- faktor  sosial  yang  mempengaruhinya.  Berdasarkan  wawancara  dengan  salah  satu developer,  developer  melakukan  pembangunan  perumahan  di  atas  lahan  pertanian karena  faktor  ekonomi,  prospek  investasi  perumahan  jauh  lebih  menjanjikan keuntungan  yang  lebih  besar  dari  pada  mengandalkan  pemanfaatan  tanah  untuk pertanian.  Menurut  Bapak  Karaeng  Gassing  developer  perumahan  Turatea  Permai mengatakan  bahwa,  meskipun  tanahnya  ditetapkan  pemerintah  daerah  sebagai  lahan pertanian, namun ia lebih memilih memanfaatkan tanahnya untuk investasi perumahan, karena  lebih  memberikan  manfaat  dari  pada  pertanian,  sebab  lahannya  merupakan sawah tadah hujan sehingga produktifitasnya rendah.
Lain  halnya  dengan  Bapak  Hasan,  warga  Kelurahan  Sidenre  Kecamatan  Binamu  yang memiliki  sebidang  tanah  yang  dijual  kepada  developer  perumahan  Sanur  mengatakan bahwa  meskipun  lahannya  adalah  lahan  yang  produktif,  ia  terpaksa  menjual  kepada developer  karena  sejak  dibangun  kawasan  perumahan  di  dekat  lahannya,  limbah perumahan tersebut telah mecemari tanahnya sehingga tingkat kesuburan tanah lambat laun dapat berkurang, disamping itu ia juga tak dapat menolak tawaran dari developer yang menaksir tanahnya dengan harga cukup tinggi.

## SIMPULAN
1.  Peralihan  lahan  pertanian  menjadi  lahan  perumahan  di  Kab.  Jeneponto,  tidak makasimal dalam memberikan perizinan karena pada pemerintahan Kab. Jeneponto jika ingin memberikan perizinan terkait alih fungsi lahan terdapat 2 izin yakni: (1) Izin perubahan penggunaan tanah, (2) Izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah diterbitkan di kantor pertanahan kab jeneponto untuk luas lahan di bawah 1 hektar sedangkan izin lokasi diterbitkan oleh bupati kab. Jeneponto untuk lahan 1 hektar atau  lebih  sehingga  menyebabkan  berkurangnya  ketersediaan  lahan  pangan pertanian  berkelanjutan  dikab  jeneponto  yang  lindungan  dalam  UU  No  41  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2.  Proses  pelaksanaan  peralihan  lahan  pertanian  menjadi  lahan  perumahan  di Kabupaten  Jeneponto  terbagi  menjadi  dua  jenis  izin,  yaitu  (1)  Izin  Perubahan Penggunaan  Tanah;  dan  (2)  Izin  Lokasi.  Izin  perubahan  penggunaan  tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto untuk luas lahan dibawah satu  hektar,  sedangkan  izin  lokasi  diterbitkan  oleh  Bupati  Kabupaten  Jeneponto untuk luas lahan satu hektar atau lebih.

## SARAN
1. Kepada  Pemerintah  Daerah,  tertib  hukum  dan  administrasi  harus  diwujudkan,  prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam mengeluarkan setiap kebijakan harus dipenuhi agar tidak  ada  lagi  keputusan  yang  menyimpang  dari  hukum  dan  peraturan  Perundang- undangan  yang  ada.  Amanat  UU  No.41  Tahun  2009  Untuk  melindungi  lahan  pertanian pangan  berkelanjutan  harus  dilaksanakan,  pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian  dan pembangunan perumahan wajib dilakukan. Demi mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat Jeneponto pada umumnya.
2. Kepada  para developer, agar  lebih  memahami  dan  mematuhi  hukum  dan  peraturan perundang-undangan dalam melakukan
pembangunan perumahan yang mengalihfungsikan  lahan  pertanian,  kepentingan  korporasi  untuk  memperoleh
keuntungan  dari  pembangunan  perumahan  tidak  boleh  mengorbankan  kepentingan masyarakat banyak.

## DAFTAR BACAAN
Arisaputra,  M.  I.  (2015).  Reforma  Agraria  Untuk  Mewujudkan  Kedaulatan Pangan. Rechtidee , 10 (1), 39-59.
Adiyanta, F. S. (2018). Urgensi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik dalam Tata Kota Berwawasan Lingkungan Hidup. Gema Keadilan , 5 (1), 52-73.
Burdatun,  B.  (2016).  Penegakan  hukum  terhadap  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi lahan non pertanian di kota mataram. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 4 (3), 452-466.
Cahyaningrum, D. (2019). Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan. Negara Hukum , 10 (1), 27-48.
Djanggih,  H.,  &  Salle,  S.  (2017).  Aspek  Hukum  Pengadaan  Tanah  bagi  Pelaksanaan Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum. Pandecta  Research  Law  Journal , 12 (2), 165-172
Ikhwanto,  A.  (2019).  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  menjadi  lahan  non  pertanian. Jurnal Hukum dan Kenotariatan , 3 (1), 60-73.
Listyawati,  H.  (2010).  Kegagalan  pengendalian  alih  fungsi  tanah  dalam  perspektif penatagunaan  tanah  di  Indonesia. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada , 22 (1), 37-57.
Nurmiati, N., Rahman, S., & Yunus, A. (2020). Efektivitas Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik. Kalabbirang Law Journal , 2 (2), 101-112.
Sandag,  D.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Pengembang Perumahan  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011. Lex  et Societatis , 3 (2).
Santoso, U. (2017). Hukum Perumahan . Prenada Media.