Penetapan Metode Anuitas dalam Pengakuan Keuntungan Murabahah ...  Ridho Eflian dan (Co) Muhaimin 49

## PENETAPAN METODE ANUITAS DALAM PENGAKUAN KEUNTUNGAN MURABAHAH
(Analisis Prinsip Syariah dan Asas Keadilan dalam Berkontrak pada Bank Kalsel Syariah)

## Ridho Eflian dan (Co) Muhaimin

## Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin
Abstract: This study aims to identify and analyze the implementation of  the recognition of  profits / margins in annuities on Murabahah contract in Bank Kalsel Syariah including the analysis of  Islamic principles and compliance aspects of  the justice principles as well as the extent of  Islamic principles and the justice principles can be implemented by Bank Kalsel Syariah. Based on the method used, the writer concludes that Bank Kalsel Syariah will apply the PAPSI 2013 guidelines so that they will apply annuity method in recognizing its murabahah income. The implementation of  the annuity method in recognizing murabahah income in Bank Kalsel Syariah potentially alter the substance of  the original murabahah which is a sale and purchase agreement to a lending and borrowing money deal, then the contract can be a transaction that contrary to Islamic principles because there is the element of  usury in it.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengakuan keuntungan/ marjin secara anuitas pada akad Murabahah di Bank Kalsel Syariah termasuk analisis terhadap prinsip syariah dan pemenuhan aspek asas keadilan serta sejauhmana prinsip syariah dan asas keadilan tersebut dapat diterapkan oleh Bank Kalsel Syariah. Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan, bahwa Bank Kalsel Syariah akan menerapkan pedoman PAPSI 2013 sehingga akan menerapkan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah nya. Penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah di Bank Kalsel Syariah berpotensi mengubah substansi murabahah yang semula adalah akad jual beli menjadi transaksi pinjam meminjam uang, maka akad tersebut dapat menjadi transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah dikarenakan didalamnya ada unsur bunga yang identik dengan riba.
Kata Kunci : Metode Anuitas, Pengakuan Keuntungan, Murabahah , Asas Keadilan

## Pendahuluan
Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia mempunyai peran didalam mendorong perbankan syariah di Indonesia kearah perkembangan perbankan yang sehat, kuat dan berdaya saing tinggi sesuai dengan perkembangan standar internasional. Perkembangan standar internasional antara lain ialah mempunyai akuntansi dan pelaporan bank yang baik dan professional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank melalui publikasi pelaporan bank sehingga memudahkan penilaian bagi publik dan pelaku pasar.
Metode anuitas merupakan salah satu langkah yang digunakan dalam melakukan pelaporan keuangan melalui akuntansi syariah, bahkan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan Murabahah dianggap sebagai perspektif  baru dalam lembaga
keuangan syariah. Didalam praktik perbankan syariah, metode akuntansi yang biasa digunakan dalam pengakuan keuntungan Murabahah adalah metode proporsional. Sedangkan metode anuitas masih dianggap sebagai metode baru. Bagi praktisi perbankan syariah, metode proporsional dapat langsung diterapkan dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Murabahah . Namun penggunaan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan Murabahah tidak diatur dalam PSAK No. 102 tersebut sehingga Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) mengeluarkan Buletin Teknis No. 9 tentang penerapan metode anuitas dalam Murabahah 1 . Pada buletin teknis tersebut
1 http://www.dpbs.web.id/menujuper ubahan/ ow_userfiles/plugins/for um/attachment_4 _543df55d85043_543df559bc128_Perspektif-Syariah-
50 AT - TARADHI  Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 49-58
metode anuitas dalam pengakuan keuntungan secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan ( financing ). Akuntansi untuk pembiayaan Murabahah yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan ( financing ) mengacu pada PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran , PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian , PSAK 60: Instrumen  Keuangan:  Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan 2 . Pada tanggal 10 Juli 2013 diterbitkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 15/26/ Dpbs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Dengan diterbitkannya SEBI tersebut telah dilakukan penyesuaian atas PAPSI 2003 menjadi PAPSI 2013. PAPSI 2013 merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah. Termasuk didalamnya pengakuan terhadap metode anuitas dan proporsional yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan pendapatan Murabahah di lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, pengakuan pendapatan Murabahah pada bank syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas dan metode proporsional. Selain itu pengakuan pendapatan tersebut hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar transaksi jual beli dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Bank Kalsel Syariah adalah salah satu perbankan syariah di Kalimantan Selatan dan berkantor pusat di Banjarmasin. Secara status kelembagaan Bank Kalsel Syariah masih berupa Unit Usaha Syariah atau masih menjadi bagian dari Bank Kalsel konvensional sebagai induknya. Bank Kalsel Syariah dalam implementasi murabahah nya masih menerapkan pola proporsional, namun berdasarkan komitmen manajemen, Bank Kalsel Syariah akan menerapkan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan Murabahah nya. Penerapan metode anuitas sendiri menimbulkan pertanyaan dan kritik dari beberapa pihak dalam implementasinya. Penerapan keuntungan/marjin dengan metode anuitas dianggap tidak berbeda jauh dengan penerapan bunga pada bank konvensional. Hal ini bisa dilihat didalam Surat Edaran Bank
Anuitas- Murabahah .pdf  (17 November 2015)
2 Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI, Penerapan Metode Anuitas Dalam Murabahah, Buletin Teknis Nomor 9 Tanggal 16 januari 2013
Indonesia No. 15/26/DPbS, tanggal 10 Juli 2013 tentang pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia dikatakan bahwa apabila bank syariah menggunakan metode anuitas maka harus menggunakan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 55, PSAK 50 dan PSAK 60. Sebagaimana diketahui bahwa PSAK tersebut diperuntukan bagi bank konvensional dalam memperhitungkan pendapatan bunga yang identik dengan riba, sementara ketentuan yang khusus bagi bank syariah adalah PSAK 102 yaitu ketentuan tentang akuntansi Murabahah dimana untuk pengakuan pendapatan atau keuntungan atas pembiayaan Murabahah hanya menggunakan metode proporsional saja. Disinilah permasalahan timbul, metode penetapan marjin secara anuitas dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi debitur terutama saat debitur bermaksud untuk melunasi utangnya dikarenakan sisa pokok piutang ternyata tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan meskipun masa piutang telah dilewati dalam jangka waktu tertentu berbeda jika metode proporsional yang diterapkan, sisa pokok akan berkurang mengikuti porsi proporsional sesuai dengan jangka waktu yang telah dilewati. Dengan demikian akan timbul pertanyaan apakah bank syariah bermaksud membuat debitur untuk tidak melunasi utangnya sebelum jatuh tempo dengan harapan bank syariah bisa terus mendapatkan pendapatan marjin dari angsuran yang dibayarkan oleh debitur. Hal inilah yang oleh sebagian kalangan dianggap melanggar atau bertentangan dengan prinsip syariah atau karakteristik transaksi syariah karena dalam metode anuitas terdapat unsur karakteristik bunga bank yang tergolong riba.
Disini juga asas keadilan dalam implementasi pengakuan keuntungan/marjin dengan metode anuitas dipertanyakan. Bukankah asas keadilan adalah salah satu aspek dari asas perjanjian dalam Hukum Islam dan jika ada salah satu pihak yang merasakan adanya ketidakadilan dalam suatu akad maka tujuan dari akad tersebut untuk mencapai kemaslahatan tidak dapat terpenuhi. Hal ini yang menjadikan pentingnya pembahasan pada penelitian ini dan menjadikan menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam. terutama dari aspek analisis prinsip syariah dan juga pada aspek asas keadilan dalam berkontrak. Berdasarkan semua kenyataan tersebut, maka dianggap bahwa permasalahan diatas adalah merupakan permasalahan yang sangat menarik
Penetapan Metode Anuitas dalam Pengakuan Keuntungan Murabahah ...  Ridho Eflian dan (Co) Muhaimin 51 untuk dibahas dan diteliti. Atas latar belakang masalah diatas maka dipilihlah judul dalam penelitian ini yaitu: “Penetapan Metode anuitas dalam Pengakuan Keuntungan Murabahah (Analisis Prinsip Syariah dan Asas Keadilan dalam Berkontrak pada Bank Kalsel Syariah”
Landasan Teori Konsep Umum Murabahah
Secara etimologis, murabahah berasal dari kata al-ribh atau al-rabh yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan dalam perdagangan. Dengan kata lain, al-ribh tersebut dapat diartikan sebagai ”keuntungan, laba, faedah” 3 . Sedangkan menurut istilah murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pengertian lain murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan ( marjin ) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Rukun Dalam Murabahah , yaitu :
1.  Ba’i’, yaitu penjual (pihak yang memiliki barang)
2.  Musytari, yaitu pembeli (pihak yang akan membeli barang)
3. Mabi’, yaitu Barang yang akan diperjualbelikan
4. Tsaman, yaitu harga
5. Ijab-qabul, yaitu pernyataan timbang terima Sedangkan yang menjadi syarat-syarat sahnya murabahah adalah :
1.  Pihak yang berakad, yaitu Ba’i’ dan Musytari harus cakap hukum atau baligh (dewasa), dan mereka saling meridhai (rela)
2.  Khusus unatuk Mabi’, persyaratannya adalah harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan juga tidak termasuk dalam kategori haram
3.  Harga dan keuntungan harus disebutkan begitu pula sistem pembayarannya, semuanya ini dinyatakan di depan sebelum akad resmi (ijab- qabul) dinyatakan tertulis 4 .
3 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab- Indonesia , (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 463
4 Ibid, Hlm.42-44
Dalam tekhnis perbankan, penjual adalah bank, sementara pembelinya adalah nasabah, Mabi’ juga diartikan jenis pembiayaan, sedangkan tsaman adalah pricing atau plafond/ limit (batas atas) maksimal nominal pembiayaan dalam rupiah (satuan mata uang). Ijab-qabul atau sighat adalah perjanjian tertulis (akad) 5 . Dasar hukum lslam dari jual beli berdasarkan murabahah ini, dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan ’ijma  : 1.  Al-Quran :
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu”.
(Q.S An-Nisā  (4): 29).
2.  Hadis
Dari Abu Sa’id Al-Khudri, bahwa Rasullulah SAW. bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka “(HR.Al- Baihaqi,Ibnu Majah dan Shahi menurut Ibnu Hibban)”.
3.  Ijma (Kesepakatan)
Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara murabahah sebagaimana dinyatakan lbnu Rusyd dalam Bidayah al-mujtahid dan al-Kasani dalam B-ada’i as-Sana’i.

## Pengaturan Metode Anuitas dan Proporsional dalam Pengakuan Marjin Keuntungan Murabahah
Bank syariah menerapkan marjin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contracts (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing), seperti murabahah, ijarah, iajarah muntahiya bit tamlik, salam dan istishna. Dalam tekhnis di perbankan syariah penetapan marjin keuntungan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO ( Asset and Liability Committee ) bank syariah. Keunggulan sistem keuangan Islam secara perlahan-lahan mulai diterapkan dalam lembaga keuangan syariah (perbankan syariah). Diantaranya adalah penerapan akuntansi yang berbasis syariah.
5 Sugeng Widodo, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Persefektif  Aplikatif, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), Hlm. 417

## 52 AT - TARADHI  Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 49-58
Di dalam praktik perbankan syariah, metode akuntansi yang biasa digunakan dalam pengakuan keuntungan murabahah adalah metode proporsional. Sedangkan metode anuitas masih dianggap sebagai metode baru, sehingga diperlukan penguatan dari sudut syar’inya.
Sehubungan dengan hal tersebut Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Berdasarkan fatwa tersebut, yang dimaksud metode anuitas (tariqah al hisâb al-tanazuliyyah/thariqah  al-tanâqushiyyah) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional; atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan tehdap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih ( Al-Atsman Al-Mutabaqqiyah) 6 . Lebih lanjut, metode anuitas adalah keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara anuitas. Perhitungan anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan marjin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran yang semakin membesar dan marjin keuntungan yang semakin menurun 7 . Metode Anuitas dapat dijabarkan dengan formula sebagai berikut :
Angsuran Pokok (k) =
(1+M/n) k -1 (1+M/n) n -1 x Pokok Pembiayaan x (M/n)
Angsuran marjin (k) =
(1+M/12) n
(1+M/12) k-1 -1   x Angsuran Pokok
Keterangan :
M  =   Persentase Marjin n  =  Jangka Waktu Dalam Tahun k  =  Bulan Cicilan ke-
Adapun metode proporsional (Thariqah Mubasyirah) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, tsaman) yang berhasil ditagih dengan
6 Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN- MUI/XII/2012, Ketentuan Umum Angka 1
7 Adiwarman A.Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan Keuangan, (Jakarta: Grafindo, 2004), Hlm.282
mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jumlah piutang yang berhasil ditagih (al-atsman al-muhashshalah) 8 Dengan kata lain, metode proporsional (flat) adalah perhitungan keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun debetnya menurun sebagai akibat adanya angsuran harga pokok. Metode proporsional dapat dijabarkan dengan formula sebagai berikut:
AP = P/n
AM = P*mum Keterangan :  AP = Angsuran Pokok P = Pokok n = bulan (jumlah bulan angsuran) AM = Angsuran Marjin mum  = Marjin (%) per bulan Di dalam pembiayaan murabahah , penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat dilakukan scara anuitas dan proporsional. Penggunaan metode anuitas dan proporsional memberikan peluang bagi bank syariah untuk membuat laporan akuntansi lebih fleksibel. Pelaksanaan penggunaan metode tersebut telah diatur melalui SEBI Nomor 15/26/DPbs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

## Asas Keadilan Dalam Persefektif Islam
Istilah “adil” dan “keadilan” berasal dari bahasa Arab dibawa oleh agama Islam ke seluruh penjuru dunia seiring dengan datangnya Islam ke negara-negara tersebut. Ensiklopedia Hukum Islam, mengemukakan bahwa secara etimologi arti “adil” (al-‘adl) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (al-musawah). Istilah lain dari al-‘adl adalah al- qist, al-misi yang berarti sama dengan bagian atau semisal. Pengertian adil secara terminologis adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya (wad ‘asy-syai’fi maqamih) 9 . Pertanyaan Seputar apa itu “keadilan” adalah sebuah pertanyaan yang sering kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit, bahkan
8 Dewan Syariah Nasional, Fatwa  DSN-MUI  No. 84………….., Ketentuan Umum Angka 2
9 Dyah Ochtorina Susanti, “Asas Keadilan Dalam Perjanjian Berdasar Akad Musyarakah Pada Pembentukan Perusahaan” Disertasi (Malang:Universitas Brawijaya, 2010), Hlm.21
Penetapan Metode Anuitas dalam Pengakuan Keuntungan Murabahah ...  Ridho Eflian dan (Co) Muhaimin 53 abstrak, terlebih jika dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang demikian kompleks. Di Al-Qur'an banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Di antaranya adalah perintah manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar (QS. An-Nahl ayat 90), perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap orang yang tidak seagama (QS. Asy-Syu’arā ayat 15), alasan apapun tidak dapat diterima untuk berlaku tidak adil, termasuk ketidaksenangan terhadap orang tertentu (QS. Al-Mā’idah ayat 8) dan berlaku adil akan lebih mendekatkan diri atau seseorang ketakwaannya kepada Allah Swt (QS. Al-Mā’idah ayat 8).
Allah SWT disebut sebagai yang Maha adil dan bijaksana terhadap semua hambaNya, karena Allah SWT tidak mempunyai kepentingan apa-apa dari perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambaNya. Jika manusia berbuat kebajikan, hal tersebut tidk akan mempengaruhi ke-Maha adilan-Nya. Apa yang diperbuat oleh manusia, apakah kebaikan atau kezaliman, hasilnya akan diterima manusia itu sendiri (QS. Fussilat ayat 46 dan Al-Jāsiyah ayat 15).
Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh Al-Qur'an sangat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau kepada pihak yang tengah berselisih, melainkan Al-Qur'an juga menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, bertindak dan bersikap batin sebagaimana yang tersebut dalam Surat Al-An’ām ayat 152 dan surat AI-Baqarah ayat 28 dan Surat Al Hadîd Ayat 25. Berdasarkan ketiga ayat ini, dapat diketahui bahwa keadilan akan mengantarkan kepada ketakwaan dan menghasilkan kesejahteraan bagi umat manusia.
Metode Penelitian Pada penelitian ini, difokuskan pada penelitian terhadap taraf  sinkronisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana peraturan tertentu serasi secara vertikal atau mempunyai keserasian secara horizontal. Serasi secara vertikal maksudnya keserasian peraturan berbeda derajat yang mengatur bidang kehidupan tertentu sedangkan serasi secara horizontal berarti keserasian peraturan perundang-undangan sederajat mengenai bidang yang sama.
Dalam penelitian ini, akan dilakukan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, secara vertikal akan dilakukan sinkronisasi antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga ( Interest/Fa’idah ) yang menyebutkan
tentang keharaman bunga bank dan Fatwa DSN- MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang menjelaskan murabahah adalah suatu akad jual beli yang bebas riba disinkronisasikan dengan isi dari Buletin Teknis Nomor 9 tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang penerapan metode anuitas dalam murabahah serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 15/26/Dpbs/2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2013.
Secara horizontal akan dilakukan sinkronisasi antara Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga ( Interest/Fa’idah ) yang menyebutkan tentang keharaman bunga bank dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang menjelaskan murabahah adalah suatu akad jual beli yang bebas riba disinkronisasikan dengan Fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan Al-Tamwil Bi  Al  Murabahah (Pembiayaan Murabahah ) di Lembaga Keuangan Syariah yang memperbolehkan suatu lembaga keuangan/perbankan syariah mempergunakan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari penerapan metode anuitas pada Bank Kalsel Syariah dan kaitannya dengan aspek asas keadilan dalam berkontrak sedangkan wawancara akan dilakukan pada pihak Unit Usaha Syariah Bank Kalsel Bidang Keuangan dan Teknologi Syariah yang terkait langsung dalam hal prosedur dan kebijakan penerapan metode anuitas di Bank serta pihak konsultan yang ditunjuk oleh Bank Kalsel Syariah dalam pembuatan Buku Pedoman (BP) Akuntansi Syariah, yakni Karim Consulting Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan cara pengelompokan peraturan perundang-undangan, regulasi pihak otoritas (BI dan OJK), Peraturan akuntansi (PSAK), peraturan internal Bank Kalsel Syariah, buku-buku, jurnal- jurnal, bahan dari internet dan referensi lain untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan obyek penelitian yang dianalisis dan disusun secara sistematis menurut rumusan masalah dan tujuan penelitian ini.

## 54 AT - TARADHI  Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 49-58
Analisis dan Pembahasan Analisis Prinsip Syariah terhadap Penetapan Metode Anuitas dalam Pengakuan Keuntungan Murabahah
Penetapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah di perbankan syariah tak lepas dari terbitnya Fatwa DSN–MUI No. 84/ DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan At-Tamwil Bil-Murabahah (Pembiayaan Murabahah ) di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI ini pun menjadi acuan dalam implementasi metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah di perbankan syariah.
Fatwa ini secara substansi mengatur bahwa pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang ( al-tujjar ), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang ( al-tujjar );  dan  pengakuan  keuntungan al-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah ) dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, boleh dilakukan secara proporsional ( thariqah mubasyirah ) dan secara anuitas ( thariqah al- hisab ‘al-tanazuliyyah/thariqah tanaqushiyyah ) selama sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah. Namun dengan dikeluarkannya fatwa ini menimbulkan permasalahan terkait belum diaturnya ketentuan akuntansi jika metode anuitas yang dipergunakan, sedangkan apabila metode proporsional yang dipergunakan ketentuan akuntansi yang dipakai adalah PSAK No. 102 tentang Murabahah . Menanggapi hal tersebut DSAS- IAI menerbitkan Buletin Teknis No. 9 Tentang penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah yang diperkuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbs/2013 tentang pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
Substansi dari regulasi ini adalah Akuntansi untuk pembiayaan murabahah yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan ( financing ) mengacu pada PSAK 55: Instrumen Keuangan:  Pengakuan  dan  Pengukuran , PSAK 50:
Instrumen Keuangan: Penyajian , PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan . Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah yang menerapkan anuitas untuk pengakuan laba transaksi pembiayaan murabahah sesuai Fatwa No.84/DSN- MUI/XII/2012 harus melakukan pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK–PSAK tersebut, termasuk akuntansi untuk penurunan nilai dari pembiayaan murabahah dan pengungkapan risiko secara kualitatif  dan kuantitatif  yang timbul dari pembiayaan murabahah tersebut.
Dengan memperhatikan cara perhitungan imbalan atau return murabahah tersebut, tampaklah secara jelas bahwa metode perhitungan demikian telah melakukan pergeseran pondasi transaksi atas akad murabahah yang seharusnya hakekatnya adalah jual-beli dengan objek barang menjadi utang- piutang dengan objek uang dengan wujud yang dinamakan pembiayaan. Dengan demikian transaksi murabahah dapat kehilangan bentuk asalnya. Pengakuan keuntungan untuk transaksi murabahah tangguh mungkin juga tidak sesuai dengan kaidah syariah dalam jual-beli.
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN- MUI/XII/2012, pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang ( al-tujjar ), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang ( al-tujjar ); dan pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah ) dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, boleh dilakukan secara proporsional ( thariqah mubasyirah ) dan secara anuitas ( thariqah  al-hisab  ‘al-tanazuliyyah/thariqah tanaqushiyyah ) selama sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah. Jika mengacu pada fatwa diatas sudah sangat jelas bahwa posisi lembaga keuangan syariah diilustrasikan sebagai pedagang dan nasabah sebagai pembeli sehingga akad yang terjalin pun adalah transaksi jual beli.
Dengan demikian substansi murabahah adalah sebagai transaksi jual beli dan bukanlah sebuah transaksi pinjam meminjam uang. Namun dengan pedoman PAPSI 2013 yang mengatur ketentuan akuntansi dalam penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahan mengacu pada PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran , PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian , PSAK 60: Instrumen  Keuangan:  Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan secara substansi mengubah pola murabahah dari transaksi jual beli menjadi transaksi pinjam meminjam uang dikarenakan PSAK tersebut adalah ketentuan akuntansi yang
Penetapan Metode Anuitas dalam Pengakuan Keuntungan Murabahah ...  Ridho Eflian dan (Co) Muhaimin 55 lazim dipergunakan dalam perhitungan bunga pada lembaga keuangan konvensional. Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah secara tegas menyebutkan dalam ketentuan umum Murabahah dalam Bank Syariah: “Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba 10 ”. Selanjutnya fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang Bunga ( Interest/ Faidah ) khususnya mengenai “Hukum Bunga/ Interest yang menegaskan: "Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yakni Riba Nasi’ah ” 11 . Dalam butir 5 (sub "Mengingat") Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 yang menyebutkan  "Adat (dapat) dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum." Terkait hal ini, di  dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, yang telah beroperasional lebih dulu adalah bank konvensional. Bagi bank konvensional, instrumen bunga anuitas memang sudah menjadi kebiasaan untuk diterapkan dalam mengakui pendapatannya. Kalau mau diserap ke perbankan Islam, sepanjang kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam hal itu dapat diakomodir. Tetapi kalau tidak sesuai dengan syariat Islam tentu tidak bisa menjadi bagian Hukum Islam (khususnya terkait muamalah).
Hal lainnya adalah pengakuan keuntungan atau marjin murabahah yang dihitung dengan menggunakan metode effective interest rate (anuitas) secara akuntansi didasarkan pada fakta bahwa “income  is  earned  throughout  the  period  of   loan  from the  balance  of   loan  principal” . Artinya keuntungan murabahah setiap tahun diperoleh atau dialokasikan berdasarkan perkalian antara saldo terutang dari pokok pinjaman diluar marjin laba dikalikan dengan tingkat bunga efektif  yang secara implisit dikenakan atas pokok pinjaman itu. Metode perhitungan demikian memang sesuai untuk pinjam meminjam uang, tapi tidak sesuai untuk jual beli barang, dimana menurut syariah marjin keuntungan dan pokok pinjaman menyatu sebagai piutang murabahah tangguh yang tidak terpisahkan 12 . 10 Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 , Ketentuan Hukum Murabahah Dalam Bank Syariah angka 1
11 Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No. 1 Tahun  2004 tentang Bunga (Interest/Fa’idah), Hukum Bunga (Interest) angka 1
12 Gustani, http://gustani.blogspot.co.id/2012/09/problematika-
Penerapan ini secara konsisten menuntut pengakuan keuntungan bukan dikaitkan dengan pokok pinjaman atau qardh , melainkan dikaitkan dengan pengakuan penghasilan dalam akuntansi; yakni selaras dengan transfer risk dan reward yang melekat pada transaksi murabahah tangguh. Penerapan kaidah ini dikaitkan dengan critical event atau kejadian terpenting dalam transaksi murabahah . Bila kejadian terpenting adalah menjual barang, dan proses penagihan piutang sangat mudah, murah, dan tidak berisiko, marjin murabahah bahkan dapat diakui seluruhnya pada saat transaksi penjualan terjadi. Tapi bila proses penagihan (cash collection) relatif  berisiko dan membutuhkan biaya administrasi  yang  relatif   signifikan,  marjin  laba harus diakui proporsional dengan penagihan kas 13 . Pembiayaan murabahah esensinya adalah jual-beli barang yang masing-masing jenis barang memiliki karakteristik unik dalam dunia perdagangan. Artinya untuk jenis barang yang berbeda maka tingkat marjin/keuntungan juga berbeda. Sehingga dengan demikian, maka berbeda pula pricing pembiayaan murabahah dengan pricing fasilitas kredit pada bank konvensional. Pricing kredit pada bank konvensional didasarkan pada harga beli uang (dana yang disalurkan pada fasilitas kredit) dibandingkan dengan harga jual berupa suku bunga kredit 14 . Dari hal diatas dapat kita analisis terhadap penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah di lembaga keuangan syariah. Berdasarkan penggunaan ketentuan akuntansi atau PSAK yang digunakan jika metode anuitas yang diterapkan berpotensi mengubah substansi murabahah yang semula adalah akad jual beli menjadi transaksi pinjam meminjam uang, maka sudah dapat dipastikan akad tersebut menjadi transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah dikarenakan didalamnya ada unsur bunga yang identik dengan riba.
Penetapan Marjin Anuitas pada Murabahah di Bank Kalsel Syariah Ditinjau dari Aspek Asas Keadilan
Diterbitkannya Buletin Teknis No. 9 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 16 Januari 2013 tentang Penerapan Metode Anuitas transaksi-murabahah.html, diakses pada tanggal 06 Februari 2016
13 Ibid 14 Sugeng Widodo, Moda Pembiayaan,…… Hlm.480

## 56 AT - TARADHI  Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 49-58
Dalam Murabahah yang kemudian disusul dengan terbitnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/ DPbs, tanggal 10 Juli 2013 tentang pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2013) yang menjelaskan bagi lembaga keuangan/perbankan syariah yang bermaksud menerapkan anuitas untuk pengakuan keuntungan pada transaksi pembiayaan murabahah harus melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian,dan pengungkapan sesuai dengan ketentuan pada PSAK No. 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK No.50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, dan PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan.
Hal tersebut ditetapkan karena pembiayaan murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual-beli. Dalam akuntansi kegiatan seperti ini secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan ( financing ) karena pengakuan keuntungan dengan menggunakan metode anuitas dihitung dari outstanding pokok pembiayaan dan bukan dari pokok pembiayaan.
Bank Kalsel dalam penerapan metode anuitas mengacu pada PAPSI 2013, ciri khas metode anuitas adalah angsuran per bulan tetap selama periode pembiayaan. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan marjin keuntungan yang semakin menurun. Permasalahan akan timbul jika nasabah bermaksud untuk melakukan pelunasan dipercepat. Terutama jika pelunasan dilakukan dalam tempo yang tidak terlalu lama saat akad ditandatangani oleh para pihak. Nasabah Bank Kalsel Syariah akan mendapati jumlah pokok yang telah dibayar tidak mengalami penurunan yang signifikan meskipun angsuran setiap bulannya selalu dibayar tepat waktu dan tidak pernah mengalami keterlambatan.
Nasabah kemunginan akan mempertanyakan sisa pokok yang tersisa lebih besar dan bisa saja hal tersebut membuat nasabah menjadi tidak nyaman. Pokok yang masih tersisa besar membuat nasabah seakan-akan  seperti harus membayar bunga yang besar meskipun ia melakukan akad pembiayaan pada perbankan syariah. Disinilah aspek asas keadilan antara para pihak yang berkontrak bisa menjadi tercederai. Apalagi bukan suatu hal yang aneh lagi apabila saat akad pembiayaan
murabahah dilaksanakan oleh para pihak, pihak nasabah menjadi pihak yang lemah dan hanya bisa menerima saat akad pembiayaan disodorkan kepada mereka. Sangat jarang sekali juga pihak perbankan menjelaskan kepada nasabah hal detail terutama metode apa yang dikenakan kepada nasabah dalam hal penetapan marjin murabahah . Nasabah baru mengetahui hal tersebut di belakang hari terutama saat akan menghitung pelunasan. Pihak perbankan biasanya berdalih bahwa informasi tentang metode penetapan marjin kepada nasabah adalah sesuatu yang menjadi rahasia intern di perbankan. Sedangkan hal-hal yang dituangkan kedalam akad pembiayaan adalah hal-hal umum saja.
Jika metode proporsional yang diterapkan dalam pengakuan keuntungaan murabahah , nasabah akan mudah untuk melakukan perhitungan sendiri marjin yang dibebankan kepada mereka dikarenakan dalam metode proporsional proporsi pokok dan marjin dihitung secara proporsional sehingga akan menghasilkan angka yang sama dalam setiap bulannya. Berbeda jika metode anuitas yang dipergunakan, perlu rumus khusus dalam menghitung angsuran pokok dan marjin yang dibebankan kepada nasabah setiap bulannya. Bahkan perhitungan secara manual sering berpotensi adanya error atau kesalahan dalam penghitungannya jika dihitung secara manual.
Pemahaman nasabah yang minim tentang operasional perbankkan terutama dalam hal menghitung marjin keuntungan yang dibebankan kepada nasabah seringkali membuat mereka menyerahkan sepenuhnya kepada perbankan dalam hal-hal teknis seperti metode perhitungan marjin. Kepercayaan masyarakat kepada bank syariah yang semakin besar akhir-akhir ini memberi keyakinan akan prinsip syariah yang diterapkan oleh perbankan syariah akan mampu memberikan rasa keadilan bagi nasabah.
Namun dalam prakteknya, terkadang nasabah menganggap perbankan syariah tidak jauh berbeda operasionalnya dengan perbankan konvensional. Terutama jika melihat metode yang diterapkan dalam hal pengakuan keuntungan/marjin murabahah tidak jauh berbeda bahkan sama persis dengan metode perhitungan bunga pada perbankan konvensional. Anggapan pun muncul bahwa penerapan aspek syariah secara murni untuk saat ini masih belum bisa dilaksanakan karena para praktisi perbankan syariah masih banyak yang mempergunakan tata cara atau praktik yang menyerupai sistem
Penetapan Metode Anuitas dalam Pengakuan Keuntungan Murabahah ...  Ridho Eflian dan (Co) Muhaimin 57 perbankan secara konvensional. Perbankan syariah diharapkan dapat menerapkan aspek syariah yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan asas keadilan antara kepentingan individu dan masyarakat.

## Simpulan
Berdasarkan pada data yang telah diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Bank Kalsel Syariah menuju proses pengalihan ketentuan akuntansi yang sebelumnya menerapkan PAPSI 2003 menuju PAPSI 2013 yang merupakan pedoman akuntansi terbaru bagi perbankan syariah sesuai dengan regulasi dari Bank Indonesia. Salah satu implikasi dari diterapkannya PAPSI 2013 adalah perubahan metode dalam pengakuan marjin/keuntungan murabahah pada Bank Kalsel Syariah yang semula menggunakan metode proporsional dengan ketentuan PSAK No.102 tentang murabahah menjadi metode anuitas dengan ketentuan PSAK 55: Instrumen  Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran , PSAK 50: Instrumen Keuangan:  Penyajian , PSAK 60: Instrumen
Keuangan:  Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan.
2.  Penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah di Bank Kalsel Syariah berpotensi mengubah substansi murabahah yang semula adalah akad jual beli menjadi transaksi pinjam meminjam uang, maka akad tersebut dapat menjadi transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah dikarenakan didalamnya ada unsur bunga yang identik dengan riba. Dalam hal pemenuhan aspek asas keadilan bagi para pihak yang berkontrak akan ada rasa keadilan yang tercederai terutama bagi pihak nasabah dikarenakan ciri khas metode yang menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan marjin keuntungan yang semakin menurun. jika pelunasan dilakukan dalam tempo yang tidak terlalu lama saat akad ditandatangani oleh para pihak. Nasabah akan mendapati jumlah pokok yang telah dibayar tidak mengalami penurunan yang signifikan meskipun angsuran setiap bulannya selalu dibayar tepat waktu dan tidak pernah mengalami keterlambatan.
3.  Dengan berpedoman pada PAPSI 2013 Bank Kalsel Syariah menjadi salah satu perbankan yang menerapkan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah nya. Metode ini adalah metode yang lazim dipergunakan dalam perhitungan bunga bank konvensional, sehingga jika substansi murabahah mengalami perubahan paradigma yang semula adalah transaksi jual beli menjadi transaksi pinjam meminjam uang maka hal ini tidak dibenarkan dalam prinsip syariah karena ada unsur riba didalamnya. Sedangkan dalam hal pemenuhan aspek asas keadilan bagi para pihak yang berkontrak juga harus menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh manajemen Bank Kalsel Syariah, dikarenakan nasabah sebelumnya mengenal Bank Kalsel Syariah selama ini masih menerapkan metode proporsional maka tidak mustahil ada beberapa kalangan nasabah yang merasa asas keadilannya tercederai setelah Bank Kalsel Syariah mengalihkan metode pengakuan keuntungannya. Hal ini juga harus mendapat perhatian dari manajemen Bank Kalsel Syariah.

## Daftar Pustaka A. Buku-Buku
Antonio,  Muhammad  Syafi’i, Bank  Syariah:  Dari Teori Ke praktik, Cet. Pertama, Gema Insani, Jakarta, 2001.
Dewi, Gemala, et al , Hukum  Perikatan  Islam  di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006.
Harahap, Sofyan S, Wiroso, Muhammad Yusuf, “ Akuntansi  Perbankan  Syariah”, LPFE Usakti, Jakarta, 2010.
Hendry, et al, Perbankan Syariah, Perspektif  Praktisi, Muamalat Institute, Jakarta, 1999.
HS, H.Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penelitian Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
Ikatan Bankir Indonesia, Memahami  Bisnis  Bank Syariah, Gramedia, Jakarta, 2014. Karim, Adiwarman A., Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Grafindo, Jakarta, 2004.
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Kencana, Jakarta, 2012.
Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia , Pustaka Progressif, Surabaya,
1997.
58 AT - TARADHI  Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 49-58
Nurhayati, Sri Dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di
Indonesia Edisi 4 Salemba Empat, Jakarta, 2015.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum  Normatif   Suatu  Tinjauan  Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Triyuwono, Iwan “ Akuntansi  Syariah:  Perspektif,
Metodologi, dan Teori” Rajawali Pers, Jakarta,
2006.
Widodo, Sugeng, Moda  Pembiayaan  Lembaga Keuangan Islam Persefektif  Aplikatif, Kaukaba, Yogyakarta, 2014.
Wiroso, Produk Perbankan Syariah, LPFE Usakti,
Jakarta, 2009.
“Akuntansi Transaksi Syariah” , Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2011.

## B. Peraturan Perundang-Undangan, Fatwa-
Fatwa dan Peraturan Lainnya Bank Indonesia, Pedoman  Akuntansi  Perbankan Syariah Tahun 2013 , Jakarta, 2013.
, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Tahun 2003, Jakarta, 2003.
Dewan Syariah Nasional, Fatwa Tentang Murabahah , Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/ IX/2000.
, Fatwa Tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di Lembaga
Keuangan Syariah , Fatwa DSN-MUI No.84/
DSN-MUI/XII/2012.
Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI, Penerapan Metode Anuitas Dalam Murabahah, Buletin Teknis Nomor 9 Tanggal 16 januari
2013.
, Exposure Draft PSAK 102  Murabahah, Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia, 2013.
Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa’idah), Hukum Bunga (Interest).
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Citra Umbara, Bandung, tth.
Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2009.

## C. Jurnal Ilmiah
Melina Ernomo, “Analisis  Metode  Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.
Saparuddin, “Standar  Akuntansi  Bank  Syariah Di  Indonesia  (Analisis  TerhadapKonsistensi Penerapan  Bagi  Hasil)”. Disertasi UIN Sumatera Utara, Medan, 2015.
Susanti, Dyah Ochtorina, “Asas Keadilan Dalam Perjanjian  Berdasar  Akad  Musyarakah Pada  Pembentukan  Perusahaan”. Disertasi Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

## D. Internet
http://www.dpbs.web.id/menujuperubahan/
o w _ u s e r f i l e s / p l u g i n s / f o r u m / attachment_4_543df55d85043_543df559bc128_ Perspektif-Syariah-Anuitas- Murabahah .pdf
(17 November 2015) Gustani, http://gustani.blogspot.co.id/2012/09/
problematika-transaksi  murabahah.html,  ( 06 Februari 2016)