## Andika Persada Putera Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
Email: apersadaputera@yahoo.com
Abstract: The  rapid  development  of  the  national  economy  and  banking  external environment,  causing  banking  activities  not  only  engage  in  activities  that  are  primary (core business), but also non-core business such as agency activities as Mutual Fund Sales Agent (APERD) and Bancassurance. In the concept of the common law system, the agency as the center of all business affairs as a business owner can not do your own business, so delegating  affairs  to  agents  as  a  mediator.  There  is  a  legal  relationships  and  trust (fiduciary relationship) between the principal and the agent acting on behalf principal. In addition, there is an element of supervision of the principal to the agent so that the agent must  comply  under  the  supervision  of  the  principal.  Supervision  is  an  essential  element that  determines  the  existence  of  an  agency  relationship,  so  it  is  a  vertical  relationship between  principal  and  agent.  The  principal  control  components  in  the  form  of  action directives, orders, limitation of power agents and monitoring the agent's action .
Keywords : Bank, Bank Agency, Common Law System
Abstrak: Pesatnya  perkembangan  perekonomian  nasional  serta  lingkungan  eksternal perbankan,  menyebabkan  kegiatan  perbankan  tidak  hanya  melakukan  kegiatan  yang bersifat  utama  (core  business),  tetapi  juga  bersifat  non  core  business  seperti  kegiatan keagenan sebagai Agen Penjual Reksa Dana (APERD) dan Bancassurance. Dalam konsep common  law  system,  keagenan  sebagai  pusat  segala  urusan  bisnis  karena  pemilik  bisnis tidak  dapat  melakukan  bisnis  sendiri,  jadi  mendelegasikan  sebagian  urusan  pada  agen sebagai  perantara.  Terdapat  hubungan  hukum  dan  kepercayaan  (fiduciary  relationship) antara  prinsipal  dan  agen  yang  bertindak  atas  nama  prinsipal.  Selain  itu,  terdapat  unsur pengawasan  prinsipal  pada  agen  sehingga  agen  wajib  tunduk  di  bawah  pengawasan prinsipal.  Unsur  pengawasan  bersifat  esensial  yang  menentukan  keberadaan  hubungan keagenan,  sehingga  merupakan  hubungan  vertikal  antara  prinsipal  dan  agen.  Komponen pengawasan  prinsipal  ini  berupa  tindakan  pengarahan,  perintah,    pembatasan  kekuasaan agen serta monitoring tindakan agen.
Kata Kunci: Bank, Keagenan Bank, Sistem Common Law
Keagenan Bank dalam Perspektif Common  Law  System

## Pendahuluan
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa bank sebagai badan usaha yang menjalankan  fungsi  sebagai  lembaga intermediasi,  pasti  berorientasi  bisnis untuk mencari keuntungan (profit). Fungsi  bank  sebagai  lembaga  inter- mediasi  secara  formal  tercantum  dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagai- mana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  Tentang  Perbankan 1 bahwa fungsi  utama  perbankan  Indonesia  se- bagai  penghimpun  dan  penyalur  dana masyarakat.
Selanjutnya  dalam  Pasal  1  angka 2  UU  Perbankan  disebutkan  bahwa  bank melakukan  usaha  dengan  menghimpun dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak. Artinya,  bank  menjadi  perantara  ke- uangan mempertemukan dua pihak berbeda  kepentingan,  pihak  kelebihan dana (surplus  unit) dengan  pihak  mem- butuhkan  dana (defisit  unit) ,  dalam bentuk funding dan lending. Dua  fungsi ini  sebagai  bisnis  utama  bank (core business bank) , ibarat dua sisi mata uang yang  menjadi  satu  kesatuan.    Hal  ini senada  dengan  apa  yang  dikatakan
1 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7 Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang  Perbankan.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1998  Nomor  182.  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3790. Selanjutnya disebut UU Perbankan.
Mathias  Dewatripont  dan  Jean  Tirole 2
bahwa  “ a bank is a financial intermediary  that  participates  in  the payment  system  and  finances  entities  in financial  deficit  (typically  the  public sector,  non  financial  firms,  and  some households) using the funds of entities in financial surplus (typically households).”
Untuk menunjang fungsi intermediasi  tersebut,  dijabarkan  dalam beberapa  fungsi  spesifik  bank,  yaitu sebagai  lembaga  kepercayaan (agent  of trust), agen  pembangunan (agent  of development) dan  lembaga  pelayanan (agent  of  services), 3 dengan    penjelasan sebagai berikut:
1. Lembaga  Kepercayaan (Agent  of Trust).
Fungsi  intermediasi  bank  berkaitan erat  dengan  kepercayaan  masyarakat, sehingga  dasar  utama  kegiatan  bank berdasarkan kepercayaan (trust) , baik dalam  menghimpun  dana  maupun menyalurkannya pada masyarakat.
2. Agen Pembangunan (Agent of Development).
Fungsi  intermediasi  bank  sangat diperlukan bagi kelancaran perekono- mian  nasional  dalam  sektor  moneter maupun  riil  yang  saling  berinteraksi dan  tidak  dapat  dipisahkan.  Artinya, memungkinkan  masyarakat  melaku- kan  kegiatan  investasi,  distribusi, serta  kegiatan  konsumsi  barang  dan jasa  sebagai  kegiatan  pembangunan perekonomian  nasional  dan  masy- arakat.    Hal  ini  sesuai  tujuan  utama perbankan  untuk  menunjang  pem-
2 Mathias Dewatripont and Jean Tirole, 1993, The Prudential  Regulation  of  Banks ,  Switzerland: Editions Payout Lausanne, hal. 13.
3 Totok  Budisantoso  dan  Sigit  Triandaru,  2006, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lain,  Edisi  2, Jakarta: Salemba Empat, hal. 9.
bangunan nasional sebagai agen pem- bangunan  serta  mewujudkan  trilogi pembangunan  nasional.  Menurut  S. Mishkin,  fungsi  utama  bank  dalam suatu  perekonomian  adalah  untuk memobilisasi dana masyarakat,
dengan  tepat  dan  cepat  menyalurkan dana  tersebut  pada  penggunaan  atau investasi  yang  efektif  dan  efisien. Fungsi  seperti  itu  dapat  dikatakan sebagai  aliran  darah  bagi  per- kembangan perekonomian dalam peningkatan standar taraf hidup. 4
3. Lembaga Pelayanan (Agent of Services)
Untuk  mendukung  kegiatan  inter- mediasi,  bank  memberikan  jasa  pe- layanan  perbankan  lainnya  kepada masyarakat yang berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat  seperti  jasa  pengiriman uang/transfer  dana,  pembayaran,  pe- nitipan  barang  berharga,  pemberian jaminan  bank,  dan  lain  sebagainya. Dalam ekonomi modern, peranan jasa bank  dalam  bentuk  jasa  pembayaran maupun  transfer  dana  sangat  di- butuhkan oleh industri  ekonomi  yang mengalami pertumbuhan pesat.
Sesuai  pendapat  Reed,  Cotter,  Gill, Smith 5 ,  bahwa  beberapa  fungsi  bank di  antaranya  untuk  pemberian  jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam pembayaran ( transfer of funds ), menerima tabung- an,  memberikan  kredit,  pelayanan
4 Zurkarnain Sitompul, 2007, Lembaga Penjamin Simpanan:  Substansi  Dan  Permasalahan, Cet.  I, Bandung:  Bookrerrace  &  Library,  hal.  1,  dikutib dari  S.  Mishkin,  1998, The  Economic  of  Money, Banking,  Financial  Market, Fifth  Edition, Singapore: Addison-Wesley, hal. 226.
5 Thomas  Suyatno,  dkk,  1993, Kelembagaan Perbankan ,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, hal. 2.
dalam  fasilitas  pembiayaan  per- dagangan  di  dalam  dan  luar  negeri, penyimpanan barang-barang ber- harga,  dan trust  services ,  yaitu  jasa yang  diberikan  dalam  bentuk  peng- amanan dan pengawasan harta milik.
Dari  penjelasan  ketiga  fungsi diatas  menggambarkan  bahwa  dalam kegiatan ekonomi, perbankan tidak hanya berfungsi  sebagai  lembaga  intermediasi saja,  namun  juga  diberi  amanah  me- ningkatkan  perekonomian  dan  pem- bangunan  nasional  untuk  meningkatkan taraf  hidup  rakyat.  Oleh  karena  itu, perbankan Indonesia harus mampu melindungi  dana  masyarakat  dengan menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam menjalankan  fungsinya  serta  harus  selalu mengacu pada tujuan perbankan.
American  Bankers  Association menyebutkan  empat  fungsi  utama  bank, yaitu Deposit  function (fungsi  penyim- panan  dana); Payment  function (fungsi pembayaran); Loan  function (fungsi pemberian  kredit)  dan Money  function (fungsi uang). 6 Dalam perkembangannya, fungsi  bank  juga  sebagai  penghimpun dana  dan  penyalur  dana,  memberi  infor- masi  dan  pengetahuan,  pemberi  jaminan serta  pencipta  dan  pemberi  likuiditas. 7
Fungsi  bank  sebagai  pemberi  informasi dan penyalur dana merujuk pada kemampuan  bank  sebagai  pemberi  kredit yang  melakukan  analisis  kredit  guna mengetahui  kebutuhan  kredit  nasabah. Kredit yang diberikan akan sesuai dengan kebutuhan  nasabah,  tidak over  limit sehingga  tidak  menimbulkan  risiko  pada bank dan nasabah. Kondisi ini diperlukan
6 American Bankers  Association, 1971, Principle of  Bank  Operation ,  USA:  American  Institute  of Banking, hal. 9-20.
7 Insukindro,  1995, Ekonomi,  Uang  &  Bank , Yogyakarta: BPFE, hal. 26.
nasabah saat akan mengembangkan usaha yang  memerlukan  kredit  bank  sebagai tambahan  modal  ataupun  dalam  bentuk investasi  aset.  Fungsi  pemberi  jaminan berkaitan  dengan  fungsi  bank  sebagai lembaga kepercayaan yang unsur utamanya  adalah  kepercayaan  masya- rakat,  menjamin  dana  masyarakat  akan aman  dan  dipergunakan  sesuai  kegiatan usahanya serta akan mengembalikan dana tersebut  saat  diperlukan  atau  saat  jatuh tempo.
Jadi  berkaitan  dengan  fungsi agent  of  services ,  setiap  industri  maupun individu  tidak  lepas  dari  kebutuhan pelayanan  bank.  Dengan  demikian,  per- bankan sebagai industri yang keberadaan- nya  menjadi  penopang  finansial  dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat  dan  pelayanan  jasa  pem- bayaran  industri  lainnya,  maka  tanpa keberadaan  bank,  industri  lain  hampir tidak  bisa  menjalankan  usahanya  dengan baik  karena  tergantung  pelayanan  bank. Jadi  ”Perbankan  adalah  salah  satu industri yang tanpa keberadaannya industri  lain  hampir  tidak  bisa  hidup (almost  fatally  handicapped). ” 8 Tanpa keberadaannya tidak akan terjadi akumu- lasi  uang  dari  masyarakat  untuk  disalur- kan  dalam  bentuk  kredit  pada  berbagai industri,  hal  ini  dapat  merusak  sendi- sendi perekonomian nasional.  Oleh karena  itu,  bank  selalu  dituntut  mening- katkan  mutu  pelayanan  pada  masyarakat dalam  bentuk  inovasi  berbagai  produk dan pelayanan.
Sehubungan dengan itu dan seiring  dengan  pesatnya  perkembangan perekonomian  nasional  serta  lingkungan
8 American  Institute  of  Banking,  1989, Dasar- dasar Operasi Bank , (terjemahan A. Hasymi Ali), Jakarta: Bina Aksara, hal. 7.
eksternal perbankan, seperti pasar modal, perusahaan  sekuritas,  asuransi  serta kebutuhan  masyarakat,  menyebabkan jasa-jasa  dan  produk-produk  perbankan turut  berkembang,  berinovasi  dan  ber- variasi.  Akhirnya  kegiatan  perbankan tidak  hanya  melakukan  kegiatan  yang bersifat core  business saja , namun  juga yang  bersifat non  core  business, seperti kegiatan keagenan yang bertindak sebagai  Agen  Penjual  Reksa  Dana (APERD)  dan Bancassurance .  Kedua produk tersebut merupakan produk investasi  yang  diterbitkan  oleh  lembaga keuangan  bukan  bank  sehingga  bukan sebagai  produk  bank,  lazimnya  disebut sebagai produk non bank. 9
Produk  non  bank  merupakan produk hybrid ,  yaitu  perpaduan  antara produk  perbankan,  asuransi  atau  pasar modal dan di Indonesia masih merupakan produk  asuransi  atau  pasar  modal  murni sehingga  bank  hanya  berfungsi  sebagai penjual (agent) dan  mendapatkan  komisi
(fee) dari  jasanya  tersebut.  Jadi  ke- untungan  bank  menjual  produk hybrid selain  menerima  komisi  sekaligus  dapat memperbesar customer base dan menjaga loyalitas nasabah. 10
9 Istilah  “produk  non  bank”  tidak  ditemukan definisi  formal  namun  dalam  praktek  perbankan diartikan  sebagai  kebalikan  / a  contrario dari istilah  “produk  bank”  yang  tercantum  dalam Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/6/PBI/2005, tanggal  20  Januari  2005,  Surat  Edaran  Bank Indonesia  Nomor  7/25/DPNP,  tanggal  18  Juli 2005  dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 11/35/DPNP, tanggal 31 Desember 2009. Dengan demikian, istilah produk non bank dapat diartikan dan  didifinisikan  sebagai  produk  dan  atau instrumen  keuangan  yang  tidak  diterbitkan  oleh bank,  namun  diciptakan,  diterbitkan  dan  atau dikembangkan  oleh  lembaga  keuangan  bukan bank.
10 Zurkarnain  Sitompul,  2004,  “Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, Pilars No.02/Th.VII/12, 8 Januari 2004, hal. 3.
Dalam  kaitannya  dengan  ke- dudukan  bank  sebagai  agen  penjual produk non bank, sebenarnya tidak sesuai dengan  hakikat  fungsi  utama  bank sebagai  lembaga  intermediasi,  karena dalam hal ini bank hanya sebagai agent of services yang menghimpun dana masyarakat  dalam  bentuk  produk  in- vestasi  guna  membantu  masyarakat  ber- investasi  jangka  panjang,  mendapatkan hasil  investasi  lebih  baik  untuk  mening- katkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan masyarakat.  Namun  kedudukan  bank sebagai  agen  penjual  ini  sesuai  dengan hakikat  tujuan  bank  sebagai agent  of development yang  membantu  pemerintah mewujudkan  trilogi  pembangunan  nasio- nal  dan  pemerataan  ekonomi  meng- gunakan  dana  investasi  jangka  panjang yang  dihimpun  bank  untuk  kesejahteraan masyarakat.  Dengan  demikian,  mobilitas penggalangan  dana  investasi  oleh  bank sangat  diperlukan  bagi  perekonomian, pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Ketentuan yang mendasari kegiatan  bank  sebagai  APERD  ini  di- dasarkan  pada  UU  Perbankan,  sebelum- nya  juga  diatur  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  dan    Ketentuan  Bapepam-LK, yang  kemudian  diubah  dengan  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan.  Terkait  dengan sistem hukum di Indonesia yang condong kepada civil  law  system ,  maka  ketentuan yang menyangkut keagenan bank (lembaga  perantara)  ini  juga  dipengaruhi civil  law  system tersebut,  seperti  yang telah diatur dalam Wetboek van Koophandel  Indonesia  ( WvK)  mengenai makelar,  komisioner  serta  ketentuan lainnya  yang  menyangkut  keagenan (agen)  dan  distributor.  Dalam  praktek terdapat  beberapa  istilah  perantara  yang
mempunyai  pengertian  sepadan,  yaitu agen, distributor, dealer , broker, representatif  (perwakilan),  ekspeditur, makelar  dan  komisioner.  Mengingat konsep  keagenan  bank  ini  mempunyai karakteristik  khusus  dan  juga  terdapat perbedaan dengan civil law system , maka selanjutnya terlebih dahulu perlu mengetahui  bagaimana  konsep  keagenan bank  ini  dari  perspektif common  law system.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  yang  mengkaji  dan menganalisis  keagenan  bank  dalam perspektif common  law  system dengan menggunakan  pendekatan  konseptual. Data  diperoleh  dari  sumber  hukum primer,  sumber  hukum  sekunder  dan sumber  hukum  tersier.  Data  dianalisis secara  kualitatif  dengan  menggunakan metode berfikir deduktif.

## Hasil dan Pembahasan
Keagenan  Bank  Sebagai  Lembaga Perantara
Secara  konvensional,  pemasaran dan  penjualan  suatu  produk  perusahaan dilakukan sendiri oleh perusahaan.
Kondisi  tersebut  kini  sudah  tidak  me- mungkinkan lagi untuk  diterapkan secara total  oleh  perusahaan  atau  produsen penghasil  produk,  jika  produknya  ingin dapat  segera  beredar  dan  tersebar  ke seluruh  masyarakat  di  berbagai  tempat guna mempercepat proses pemasaran dan distribusinya.  Untuk  itu  perlu  jaringan usaha (networking) yang lebih luas secara nasional, namun harus tetap mengedepan- kan  prinsip  efektif  dan  efisien  dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut. Dengan  demikian,  perlu  pihak  lain
sebagai perantara dengan konsep interaksi  dan sinergi  dalam  bentuk  kerja- sama untuk meningkatkan daya guna dan produktivitas sumber daya masing- masing  guna  mencapai  hasil  maksimal dibandingkan tanpa konsep kerjasama.
Hal  ini  senada  dengan  apa  yang dikatakan  Ridwan  Khairandy, bahwa untuk  memasarkan  dan  menjual  produk industri  baik  berupa  barang  atau  jasa kepada  konsumen,  pelaku  usaha  atau produsen  memiliki  dua  pilihan,  yaitu memasarkan  dan  menjual  sendiri  produk tersebut  atau  dilakukan  oleh  agen  atau distributor  yang  ditunjuk.  Dalam  hukum kontrak  atau  hukum  bisnis  dikenal dengan  perjanjian  keagenan (agency agreement) dan  perjanjian  distribusi (distributorship agreement) . 11
Jadi adanya kebutuhan pada suatu perusahaan  sebagai  perantara  untuk memperluas  jaringan  pemasaran  barang dan jasa, menimbulkan perusahaan keagenan di Indonesia. Kondisi ini terjadi selain  karena  tuntutan  bisnis  yang membutuhkan  suatu  perantara  guna memperluas  jaringan  pemasaran  dan penjualan  produk  suatu  perusahaan  agar lebih  efektif,  efisiensi  dan  menguntung- kan pemilik produk dari pada menjualnya langsung  kepada  konsumen,  juga  untuk meningkatkan  kinerja  perusahaan,  ke- untungan  perusahaan  tanpa  investasi mahal dengan membuka cabang baru dan penambahan karyawan di wilayah pemasarannya.  Senada  dengan  yang dikatakan  Suharnoko  bahwa  ”Demi alasan  efisiensi,  maka  produser  tidak menjual barang dan jasa langsung kepada konsumen,  tetapi  menjualnya  melalui
11 Ridwan Khairandy, 2013, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 247.
pedagang  perantara  atau middle  man seperti agen, distributor ...” 12 .
Dalam konteks keagenan bank ini, tujuan  utama  bagi  bank  adalah  untuk meningkatkan fee  based  income dengan memanfaatkan  tersebarnya  cabang  bank diberbagai wilayah di Indonesia. Pengertian fee  based  income adalah pendapatan  bank  yang  berasal  dari kegiatan  jasa  pelayanan  bank (services), yaitu  berupa  biaya-biaya,  administrasi, komisi,  dan  lain-lain.  Seperti  yang dikatakan bahwa:
Fee  based  income merupakan pendapatan  non  bunga  yang diperoleh  dari  usaha  bank  selain dari  pemberian  kredit.  Hal  ini lebih  banyak  berupa  biaya  jasa yang diperoleh bank karena kegiatan  operasionalnya,  seperti dari  jasa  transfer/  LLG/  RTGS, jasa  inkaso,  jasa  dari  pembayaran telpon,  listrik,  air  PDAM.  Biaya administrasi  yang  diperoleh  bank dari tabungan nasabahnya, pendapatan  atas  silisih kurs jual beli valuta asing ataupun fee dari transaksi letter  of  credit (L/C). Selain  itu,  juga  bisa  berasal  dari biaya yang diperoleh dari pemakaian  ATM  bersama  oleh berbagai  bank  serta annual  fee dari kartu kredit. 13
Berdasarkan  data  Bank  Indonesia (BI)  hingga  September  2013, kelompok  bank  nasional  masih menggantungkan  perolehan  pen- dapatan bersumber perolehan bunga  melalui  aktivitas  penya- luran  kredit.  Hal  tersebut  ber-
12 Suharnoko, 2012, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa  Kasus ,  Cetakan  ke-7,  Jakarta:  Kencana Prenada Media, hal. 39.
13 Andika  Persada  Putera,  2006,  “‘Fee  Based Income’  sebagai  Alternatif  Pendapatan  Bank”,
Surabaya Post, 12 Januari 2006, hal. 4.
kebalikan  dengan  kelompok  bank asing mempunyai pendapatan berbasis  non  bunga  lebih  tinggi dari  pendapatan  bunga.  Layanan transaksional  menjadi  andalan para bankir. 14
Dengan  demikian,  maka  untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pendapatan  bank,  kini  bank  tidak  lagi hanya  fokus  pada  pemberian  kredit sebagai core  bussiness  bank saja,  namun juga menggarap lahan pelayanan (services) sebagai fondasi guna menambah profit- nya.
Kedudukan  bank  sebagai  agen pemasaran  dan  penjual  produk  non  bank pada  dasarnya  hanya  sebagai  perantara antara  prinsipal  sebagai  pemilik  produk dengan  pihak  ketiga  sebagai  pembeli. Bank sebagai pihak tengah yang menjembatani
kebutuhan prinsipal dengan pihak ketiga terhadap produk non bank karena keterbatasan kondisi prinsipal.  Dalam  hal  ini  bank  bertindak selaku  kuasa  atau  wakil  prinsipal  dalam berhubungan dengan pihak ketiga berkaitan dengan transaksi tersebut.
Sesuai  yang  dikatakan  David Kelly,  et.al,  bahwa  agen (agent) adalah seseorang  yang  diberikan  kewenangan oleh prinsipal (principal) untuk mewakili dirinya melakukan suatu perbuatan hukum  atau  hubungan  hukum  dengan pihak  ketiga. 15 Hubungan  hukum  yang terjadi  antara  bank  dengan  prinsipal berdasarkan  kontrak  keagenan  berupa kontrak  kerjasama  yang  dibuat  para pihak, yang mengatur hak dan kewajiban
14 “Fee  Based  Saingi  Bunga  Kredit”, Bisnis Indonesia, 27 November 2013, hal. 20.
15 Ridwan  Khairandy, Op.Cit. ,  hal.  247,  dikutib dari  David  Kelly,  et.al,  2002, Business  Law, London: Cavendish Publishing, Limited, hal. 283.
para  pihak.  Bank  wajib  menjalankan kewajiban dalam kontrak dan tidak boleh melakukan  tindakan  diluar  kontrak. Artinya, apabila bank melakukan tindakan  sesuai  kontrak,  segala  risiko menjadi tanggung jawab prinsipal, sedangkan apabila diluar kontrak menjadi tanggung  jawab  pribadi.  Juga  apa  yang dikemukakan  oleh  Suchitthra  Vasu 16 , bahwa  prinsipal  mendelegasikan  ke- wenangannya kepada agen dalam membuat  kontrak  dengan  pihak  ketiga dan  terikat  atas  segala  kontrak  yang dibuat  agen  dengan  pihak  ketiga.  Agen tidak  memiliki  tanggung  jawab  atau kewajiban  berdasarkan  kontrak  dengan pihak ketiga.
Demikian  halnya  dalam  pelak- sanaan  keagenan  bank,  saat  terjadi transaksi  produk  non  bank  sekalipun kedudukan prinsipal diwakili bank sebagai  agen  penjual,  prinsipal  bertang- gung  jawab  terhadap  dana  pihak  ketiga yang diinvestasikan pada produk investasi  milik prinsipal tersebut.  Namun segala  bentuk  hubungan  dan  komunikasi antara  prinsipal  dengan  pihak  ketiga dilakukan melalui bank sebagai agen atau perantara kedua pihak.
Konsep Keagenan Bank pada Common Law System
Dalam bisnis komersial di negara- negara  penganut  sistem common  law 17 ,
16 Ibid., hal.  252,  dikutip  dari  Suchitthra  Vasu, 2001, Contract  Law  For  Business  People, Singapore: Rank Book, hal. 82.
17 Common  Law ,  hal.  1,  http://en.wikipedia.  org/ wiki/Common_law,  diakses  pada  28  Nopember 2013,  dijelaskan  bahwa  istilah common  law atau unwriten  law (hukum  tidak  tertulis)  atau  sistem hukum Anglo  Saxon adalah  suatu  sistem  hukum yang  didasarkan  pada  yurisprudensi,  yaitu keputusan  hakim  terdahulu  yang  menjadi  dasar putusan  hakim-hakim  selanjutnya. “Common Law, also known as case law or presedent, is law
para  pelaku  bisnis  perorangan  maupun korporasi  akan  mengalami  kesulitan untuk  mencapai  tujuan  dan  target  bisnis apabila  dilakukan  sendiri,  sehingga  perlu perantara  atau  perwakilan  bisnis  guna membantu  pemasaran  produk  dan  pelak- sanaan transaksinya, sehingga menimbul- kan  konsep agency dalam  pelaksanaan bisnis tersebut.
Dalam sistem common law , agency dapat  lahir  dari  perjanjian maupun  lahir  demi  hukum,  berdasarkan undang-undang. 18 Menurut Subekti,  yang menjadi  kriteria  satu-satunya  dalam agency menurut  sistem common  law adalah to  act  on  behalf  of . 19 Jadi  dalam agency mempunyai  persamaan  dengan pemberian  kuasa,  yaitu  penerima  kuasa bertindak  untuk  dan  atas  nama  pemberi kuasa atau  mewakili pemberi kuasa.
Menurut  Omar  Abel  Morales Lurssen,  sejak  agen  ditetapkan  bukan sebagai  subordinasi  prinsipal,  maka Burgerlijk Wetboek
menghapuskan konsep pengawasan sebagai sebuah unsur dalam  hubungan  tersebut.  Prinsip  ini sebaiknya  dirumuskan  dalam  sistem civil law karena  dibutuhkan,  bahwa  hubungan antara prinsipal dan agen ditimbulkan dan diatur  oleh  kontrak.  Dengan  demikian dalam  sistem common  law ,  ada  unsur pengawasan  oleh  prinsipal  pada  agen sehingga pada agency merupakan
developed  by  judges  through  decisions  of  courts and  similar  tribunals.” Sistem  hukum  ini diterapkan di negara-negara koloni Inggris seperti Irlandia,  India,  Australia,  Selandia  Baru,  Afrika Selatan,  Kanada  (kecuali  Quebec)  dan  Amerika Serikat (kecuali Louisiana).
18 Suharnoko, Op.Cit., hal.  43,  dikutip  dari  Jr. Myron  G.Hill,  Howard  M.Rossen,  and  Wilton S.Sogg, 1999, Agency and Partnership,
Larchmont, NY: Emanuel Law Outlines, Inc, hal. 5.
19 R.  Subekti,  1996, Perbandingan  Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 46.
hubungan  vertikal  antara  keduanya. Dalam civil  law ,  agen  bukan  subordinasi dari prinsipal tetapi ada pada hirarki yang sama karena keberadaan kontrak sehingga pada agency merupakan hubungan horisontal. 20
Berkembangnya  konsep agency dalam  sistem common  law tidak  lepas dari  perkembangan  bisnis  pada  negara- negara  penganut  sistem  tersebut.  Salah satu  penyebabnya  seperti  dikatakan  Eric Rasmusen bahwa:
Clearly,  agency  is  central  to business  dealings.  No  owner  of  a business can do everything himself;  he  must  delegate  some things  to  agents,  and  this  is  true not only of large corporations but of  sole  proprietorships  that  have employees  who  work  for  the owner. In partnerships, the partners  act  as  each  other’s agents.  And  in  corporations,  the shareholders are completely unable to act on their own behalf; they delegate authority to a board of  directors, who in  turn delegate authority  to  the  officers  of  the corporation. 21
Dalam  hal  ini agency dianggap sebagai pusat segala urusan bisnis karena tidak  satupun  pemilik  bisnis  dapat melakukan  semua  bisnisnya  sendiri, sehingga harus mendelegasikan beberapa hal  kepada  agen  (perantara),  tidak  hanya perusahaan  besar  termasuk  perseorangan
20 Omar Abel Morales Lurssen, 2008, “Comparative  Study  on  Agency”, A  Thesis Submitted  to  the  Faculty  of  the  College  of  Law, International  Trade  and  Business  Law  Program,
The University of Arizona, hal. 35.
21 Eric  Rasmusen,  2001,  “Agency  Law  and Contract  Formation”, Discussion  Paper No.  323, Harvard Law School Cambridge, MA 02138, hal. 1.
yang  memiliki  karyawan.  Dalam  konsep kemitraan,  mitra  kerja  bertindak  sebagai agen,  sedang  dalam  suatu  perusahaan, para  pemegang  saham  karena  tidak mampu  bekerja  sendiri  mendelegasikan kewenangannya  kepada  dewan  direksi yang  kemudian  juga  mendelegasikan kepada pejabat perusahaan.
Dalam sejarah perkembangan law of agency antara sistem common law dan civil  law berbeda. Civil  law tidak menggunakan istilah agency untuk menjelaskan  wewenang  seseorang  yang harus bertindak atas nama orang lain dan istilah  itu  digunakan  pada common  law . Civil  law menggunakan  dua  istilah  yang berbeda, yaitu representation (per- wakilan)  melalui  mekanisme  kontrak yang  disebut  mandat  dan commercial agency (agen  perdagangan).  Konsep representation tidak  ada  dalam common law karena  sejak  seseorang  bertindak untuk  orang  lain  selalu  dilihat  melalui bingkai agency . 22 Selanjutnya, agency diartikan sebagai  perwakilan,  peragenan,  agen 23 . Black Law  Dictionary  mengartikan sebagai  “ a  fiduciary  relationship  created by express or implied contract or by law, in which one party (the agent) may act on behalf  of  another  party  (the  principal) and  bind  that  other  party  by  words  or actions  ”. 24 Jadi agency sebagai  suatu hubungan  hukum  antara  agen  yang bertindak  untuk  dan  atas  nama  prinsipal
22 Omar Abel Morales Lurssen, Op.Cit., hal. 7.
23 John  M.  Echols  Dan  Hassan  Shadily,  1995,
Kamus  Inggris  Indonesia,  An  English-Indonesia Dictionary, Cetakan XXI, Jakarta: Gramedia, hal. 18.
24 Bryan  A.  Garner,  2004, Black’s  Law Dictionary, Eighth Edition, U.S.: West Publishing Co,  (disingkat Black’s  Law  Dictionary), hal.  67- 68.
dan  tunduk  pada  pengawasan  prinsipal. Hubungan  prinsipal  dengan  agen  adalah fiduciary  relationship, prinsipal  meng- izinkan  agen  untuk  bertindak  atas namanya dan berada di bawah pengawasannya. 25 Dalam  konteks  ini “ The key element in  common law agency is that it is a fiduciary relationship .” 26 Sebagaimana dikatakan Eric Rasmusen  bahwa “Agency  deals  with situations  in  which  one  person,  the principal, uses another person, the agent, to  act  on  his  behalf. ”27 Selanjutnya mendefinisikan  : “…  agency  as  the fiduciary  relation  which  results  from  the manifestation of consent by one person to another  that  the  other  shall  act  on  his behalf  and  subject  to  his  control,  and consent by the other so to act.” 28 Agency sebagai  hubungan  kepercayaan  yang dihasilkan  dari  perwujudan  suatu  per- setujuan  seseorang  kepada  orang  lain bahwa  akan  bertindak  atas  nama  dan tunduk  pada  kekuasaan  orang  tersebut. Menurut W. Michael Garner, “ A fiduciary is generally held to standard of loyalty  to  its  principal  indeed,  the fiduciary  must  act  in  the  best  interest  of principal.” 29 Kepercayaan diartikan sebagai  standar  kesetiaan  yang  sungguh- sungguh  kepada  prinsipalnya,  dengan
25 Suharnoko, Op.Cit., hal.  42-43,  dikutip  dari Jr.Myron  G  Hill,  Howard  M.Rossen,  and  Wilton S. Sogg, 1999, Agency and Partnershi, Larchmont, NY: Emanuel Law Outlines, Inc, hal. 3.
26 Omar Abel Morales Lurssen, Op.Cit., hal. 28.
27 Eric Rasmusen, Loc.Cit. .
28 Ibid., hal. 4.
29 Suharnoko ,  Op.Cit., hal.  43,  dikutip  dari  W. Michael  Garner, Franchise  and  Distribution  Law and  Practice, Vol.  2.  Deerfield,  IL,  New  York, NY, Rocheser, NY: Clark, Boardman, Callaghan, 1994, hal. 40.
kepercayaan  agen  harus  bertindak  demi kepentingan terbaik prinsipalnya.
Penegasan  definisi agency dalam Restatement  (Third)  of  Agency 30 yang merumuskan  bahwa “agency  as  the fiduciary  relationship  that  arises  when one  (a  principal)  manifests  assent  to another  person  (an  agent)  that  the  agent shall  act  on  the  principal’s  behalf  and subject to the principal s control, and the agent  manifests  assent  or  otherwise consents so to act” 31 Bandingkan dengan definisi  lain  yang  dikemukakan  oleh W.W.  Buckland  and  Arnold  D.  McNair dengan  memberikan  ilustrasi  sebagai berikut:
Agency  is  a  system  under  which B,  authorized  by  A,  may  go through a transaction on behalf of A,  with  C,  with  the  result  that  all the  effects  of  the  transaction,  all the  rights  and  liabilities  created by  it,  will  take  effect  between  A and  C,  B  having  no  concern whatever  with  them  and  acting merely as a conduit pipe. 32
Dari  definisi  diatas,  terdapat  tiga unsur penting dari agency , yaitu:
1. Agency adalah suatu hubungan
kepercayaan yang bersifat persetujuan
(consensual relationship) antara prinsipal dan agen, karena didasarkan fakta  persetujuan  dan  hubungan kepercayaan  karena  didasarkan  pada kepercayaan (trust).
2. Agen  bertindak  atas  nama  prinsipal, merupakan  perantara  antara  prinsipal dan pihak ketiga dan melalui
30 Eric Rasmusen , Op.Cit., hal. 1,  The American Law Institute's series of Restatements (Restatement of The Law of Agency).
31 Omar Abel Morales Lurssen, Op.Cit., hal. 19.
32 Ibid., hal.  14,  dikutip  dari  W.W  Auckland  & Arnold D. McNair, Roman Law & Common Law: A Comparison in Outline 234 (1936).
tindakannya  menimbulkan  hak  dan kewajiban  pada  prinsipal,  sehingga menimbulkan  hubungan  hukum  bagi prinsipal.
3. Agen tunduk pada pengawasan prinsipal,  merupakan  unsur  paling penting  dari agency dan  menentukan apakah  hubungan  keagenan  itu  ada atau tidak. 33
Dalam  konsep  persetujuan  dari prinsipal  ke  agen  berkaitan  erat  dengan unsur kepercayaan, tidak ada persetujuan tanpa  adanya  kepercayaan.  Jadi  konsep persetujuan  dan  kepercayaan  dalam agency merupakan  satu  kesatuan,  dan kepercayaan  merupakan  pondasi  penting pada  setiap  bisnis  karena  berpengaruh pada hubungan selanjutnya.
Dalam  konsep  pengawasan  agen oleh  prinsipal,  Subekti mengatakan bahwa  salah  satu  faktor  esensial  dari agency adalah  agen  tunduk  di  bawah pengawasan  prinsipalnya. 34 Tindakan yang  dapat  dilakukan  prinsipal  kepada agen adalah:
1. Memberikan  arahan  pada  agen  dan agen harus mengikutinya.
2. Memerintahkan  agen  untuk  meng- ambil atau tidak tindakan tertentu.
3. Memberitahukan kepada pihak ketiga adanya pembatasan kekuasaan agen.
33 Ibid. ,  hal.  19-20.  Pendapat  senada  dari  Eric Rasmusen, Op.Cit., hal.  4,  dikutip  dari  Roscoe Steffen, Agency-Partnership  in  a  Nutshell (1977) at  26,  yang  menyatakan:  “The  essentials  of agency  are  few...  First,  the  relation  is  a consensual one;  an  agent agrees ,  or  at  least consents to  act  under  the direction or control of the  principal.  Second,  the  relation  is  a fiduciary one;  an  agent  agrees  to  act for and on  behalf of the  principal.  He  is  in  no  sense  a  proprietor entitled  to  the gains of  enterprise  nor  is  he expected to carry the risks. ”
34 R. Subekti, Loc.Cit.
4. Memonitor  tindakan  agen  dan  me- minta  agen  membuat  laporan  ke- majuan  bahkan  memeriksa  negosiasi yang sedang berlangsung. 35
Unsur  pengawasan  menentukan suatu hubungan adalah hubungan keagenan atau tidak, serta agen bertindak sebagai agen atau independent contractor .  Agen  bertindak  sebagai independent  contractor yang  setuju dengan  tugas  dari  prinsipal,  apabila prinsipal  tidak  mengawasinya.  Jadi  yang membedakan sebagai agen atau independent  contractor apabila  tidak adanya pengawasan prinsipal, maka agen sebagai independent  contractor dan prinsipal  tidak  bertanggung  jawab  atas tindakannya. 36
Dengan  demikian  beberapa  ka- rakteristik agency pada  sistem common law :
1. Sebagai  pusat  segala  urusan  bisnis karena  pemilik  bisnis  tidak  dapat melakukan bisnis sendiri, jadi mendelegasikan sebagian urusan pada agen sebagai perantara.
2. Terdapat hubungan hukum dan kepercayaan (fiduciary  relationship) antara  prinsipal  dan  agen  yang
35 Omar  Abel  Morales  Lurssen, Op.Cit., hal.  34, dikutip  dari  Kenneth  M.  Lodge,  Ronald  L. Sandack  &  Thomas  J.  Cunningham. A  Lender  s Liability  for  Agent  Misdeeds ,  33  Santa  Clara  L. Rev.  820  (1993); Thomas  A.  Simpson. A Comment on an Inherently Flawed Concept: Why the  Restatement  (Third)  of  Agency  should  not incluye  the  Doctrine  of  Inherent  Agency  Power , 57 Ala. L. Rev. 1164 (2006) dan Eric Rasmussen. Agency Law and Contract Formation , 6 Am. L. & Econ. Rev. 382 (2004).
36 Ibid., hal.  36,  dikutip  dari  Kenneth  M.  Lodge, Ronald  L.  Sandack  & Thomas J. Cunningham. A Lender  s  Liability  for  Agent  Misdeeds ,  33  Santa Clara L. Rev. 821 & 832 (1993).
bertindak atas nama prinsipal. Hubungan  kepercayaan  ini  sangat kuat  karena  merupakan  perwujudan dari persetujuan (consensual relation- ship) prinsipal  kepada  agen.  Suatu kepercayaan diartikan sebagai standar kesetiaan agen yang sungguh- sungguh  kepada  prinsipal,  sehingga agen  bertindak  demi  kepentingan terbaik prinsipal.
3. Ada unsur pengawasan prinsipal pada agen dan agen wajib tunduk di bawah pengawasan  prinsipal.  Unsur  peng- awasan  ini  bersifat  esensial  yang menentukan  keberadaan  hubungan keagenan,  serta  menentukan  apakah agen  bertindak  sebagai  agen  atau independent  contractor , sehingga merupakan  hubungan  vertikal  antara prinsipal dan agen. Komponen pengawasan  prinsipal  ini  berupa tindakan  pengarahan,  perintah,    pem- batasan kekuasaan agen serta monitoring tindakan agen.

## Kesimpulan
Dari  penjelasan  di  atas,  ber- kembangnya konsep agency dalam sistem common law tidak lepas dari perkembangan  bisnis  pada  negara-negara penganut sistem tersebut yang memerlukan  lembaga  perantara  sebagai pusat  segala  urusan  bisnis  karena  tidak satupun  pemilik  bisnis  dapat  melakukan semua  bisnisnya  sendiri,  sehingga  harus mendelegasikan  beberapa  hal  kepada agen (perantara).
Dengan demikian, lembaga perantara  dalam  arti agency (termasuk keagenan bank) dalam perspektif common law system mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu:
1. Secara  istilah,  lembaga  perantara untuk  menjelaskan  wewenang  sese- orang yang harus bertindak atas nama orang lain dalam sistem common law menggunakan istilah agency .
2. Agency dapat  lahir  dari  perjanjian maupun  lahir  demi  hukum,  ber- dasarkan undang-undang.
3. Kriteria  utama  dalam agency adalah to  act  on  behalf  of ,  yang  mempunyai persamaan dengan pemberian kuasa.
4. Ada unsur pengawasan prinsipal pada agen  yang  menentukan  keberadaan hubungan  keagenan  yang  bersifat vertikal, serta guna menentukan  agen
bertindak sebagai agen atau
independent contractor .
5. Hubungan  antara  prinsipal  dan  agen juga dinamakan hubungan kepercaya- an (fiduciary  relationship) karena prinsipal  mengizinkan  agen  untuk bertindak  atas  namanya  berdasarkan kepercayaan  dan  berada  di  bawah pengawasannya.  Kepercayaan  diarti- kan  sebagai  standar  kesetiaan  yang sungguh-sungguh  kepada  prinsipal- nya,  dan  agen  harus  bertindak  demi kepentingan terbaik prinsipalnya.
6. Terdapat  tiga  unsur  penting  dari agency , yaitu:
a. Agency adalah  suatu  hubungan kepercayaan  yang  bersifat  per- setujuan (consensual relationship)
antara  prinsipal  dan  agen,  karena didasarkan pada kepercayaan (trust).
b. Agen  bertindak  atas  nama (on behalf  of  ) prinsipal,  merupakan perantara  antara  prinsipal  dan pihak  ketiga  dan  melalui  tin- dakannya  menimbulkan  hak  dan kewajiban  pada  prinsipal,  se-
hingga  menimbulkan  hubungan hukum bagi prinsipal.
c. Agen  tunduk  pada  pengawasan prinsipal, merupakan unsur paling penting dari agency dan menentukan  apakah  hubungan keagenan itu ada atau tidak.

## Daftar Bacaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  7  Tahun  1992  tentang
Perbankan.    Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1992 Nomor  31.  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005  tanggal  20  Januari 2005, tentang Transparansi Informasi  Produk  Bank  Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 7/25/DPNP  tanggal  18  Juli  2005, perihal  Transparansi  Informasi Produk  Bank  dan  Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 11/35/DPNP tanggal 31
Desember  2009,  perihal  Pe- laporan  Produk  atau  Aktivitas Baru.
American  Bankers  Association,  1971,
Principle  of  Bank  Operation , USA: American Institute of Banking. American  Institute  of  Banking,  1989, Dasar-dasar Operasi Bank , (terjemahan  A.  Hasymi  Ali), Jakarta: Bina Aksara.
Budisantoso,  Totok  dan  Triandaru,  Sigit,
2006, Bank dan Lembaga
Keuangan  Lain  Edisi  2, Jakarta:
Salemba Empat.
Dewatripont,  Mathias  and  Tirole,  Jean, 1993, The  Prudential  Regulation of  Banks ,  Switzerland:  Editions
Payout Lausanne.
Echols,  John  M.    dan  Shadily,  Hassan,
1995, Kamus  Inggris  Indonesia,
An  English-Indonesia  Dictionary, Cetakan XXI, Jakarta: Gramedia.
“Fee Based Saingi Bunga Kredit”, Bisnis Indonesia, 27 November 2013.
Garner,  Bryan  A.,  2004, Black’s  Law Dictionary, Eighth  Edition,  U.S.:
West Publishing Co.
Insukindro,  1995, Ekonomi,  Uang  & Bank , Yogyakarta: BPFE. Khairandy,  Ridwan,  2013, Pokok-Pokok Hukum Dagang
Indonesia,
Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH
UII Press.
Lurssen,  Omar  Abel  Morales,  2008, “Comparative Study on  Agency” , A Thesis Submitted to the Faculty of the College of Law, International  Trade  and  Business Law  Program,  The  University  of
Arizona.
Putera,  Andika  Persada,  2006,  “‘Fee Based  Income’  sebagai  Alternatif
Pendapatan  Bank”, Surabaya Post, 12 Januari 2006.
Rasmusen, Eric, 2001, “Agency Law and Contract  Formation”, Discussion Paper No.  323,  Harvard  Law School Cambridge, MA 02138.
Sitompul,  Zulkarnain,  2007, Lembaga Penjamin  Simpanan:  Substansi dan Permasalahan, Cet. I,
Bandung: Bookrerrace & Library.
______,  2004,  “Menyambut  Kehadiran Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)”, Pilars No. 02/Th.VII/12, 8 Januari 2004. Subekti,  R.,  1996, Perbandingan  Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita.
Suharnoko,  2012, Hukum  Perjanjian
Teori dan Analisa Kasus , Cetakan ke-7,  Jakarta:  Kencana  Prenada
Media. Suyanto, Thomas, dkk, 1993, Kelembagaan Perbankan , Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Common  Law,  http://en.wikipedia.org/ wiki/Common_law,  diakses  pada tanggal 28 Nopember 2013.