## PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN PANGAN OLAHAN BERUPA MINUMAN BERALKOHOL TIDAK SESUAI STANDARD PADA DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL KHUSUS
(Analisis Laporan Polisi Nomor LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr)

## Tio Setiawan
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: tiosetiawan21@gmail.com

## ABSTRACT
Alcoholic  beverages  including  processed  food  as  regulated  in  Article  1  Number  19  of  Law Number  18  of  2012  concerning  Food.  Alcoholic  beverages  in  addition  to  causing  an intoxicating  effect,  also  have  a  negative  impact,  namely  deviant  behavior  for  those  who consume  them.  Alcoholic  drinks  are  rife  in  the  community,  which  ironically  is  still  found  in alcoholic  beverages  that  do  not  meet  the  standards  as  in  the  case  handled  by  the Ditreskrimsus Polda West Sumatra in the police report number LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr. From the results of the investigation, it was revealed that the perpetrators of producing and selling alcoholic beverages under the TKW BROTHER brand did not meet the standards which  could  harm  the  community.  Based  on  the  results  of  the  research,  discussion  and analysis,  it  can  be  concluded  that  first,  the  investigation  of  criminal  acts  of  alcoholic beverages that do not meet the standards is initiated by the community's report, then followed up by investigators with observations and succeeded in finding a suspect in the distribution of alcoholic beverages that did not meet the standards formulated by the suspect himself. Second, the  obstacles  faced  by  investigators  include  internal  constraints,  namely  the  lack  of coordination  between  the  Ditreskrimsus  investigators  and  the  intelligence  function  in monitoring  the  circulation  of  alcoholic  beverages that  are  not  up  to  standard,  in addition to the  increasing  complexity  of criminal  acts  in  the  field  of  Industry,  requiring  laboratory  tests first  and  external  constraints,  namely  the  lack  of  reports.  people  related  to  alcoholic beverages  and  community  culture  like  to  consume  alcohol  regardless  of  the  content  in  the alcohol. Third, investigators' efforts to overcome internal obstacles are to coordinate with the Intel  and  BBPOM  functions  in  monitoring  the circulation  of  alcoholic  beverages  in  order  to minimize their circulation. Meanwhile, the effort to carry out external constraints is to provide socialization on the dangers of alcohol by involving the security and social security function in legal counseling in the community.
Keywords: Processed Food Circulation, Alcoholic Beverages

## ABSTRAK
Minuman  beralkohol  termasuk  pangan  olahan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  Angka  19 Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan.  Minuman  beralkohol  disamping menimbulkan  efek  memabukkan,  juga  memiliki  dampak  negatif  yaitu  perilaku  menyimpang bagi  yang  mengkosumsinya.  Minuman  beralkohol  marak  beredar  ditengah  masyarakat,  yang ironinya  masih  saja  ditemukan  minuman beralkohol  yang  tidak  sesuai  standard  sebagaimana kasus  yang  ditangani  oleh  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat  pada  laporan  polisi  nomor
LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr. Dari hasil penyidikan terungkap pelaku memproduksi dan menjual  minuman  beralkohol  merek TKW  BROTHER tidak  sesuai  standard  yang  dapat merugikan  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  pembahasan  dan  analisis,  dapat disimpulkan pertama, Penyidikan  tindak  pidana  minuman  beralkohol  tidak  sesuai  standard adalah  diawali  atas  laporan  masyarakat,  selanjutnya  ditindaklanjuti  penyidik  dengan pengamatan  dan  berhasil  menemukan  tersangka  pengedar  minuman  beralkohol  yang  tidak sesuai standard yang diracik sendiri oleh tersangka. Kedua, Kendala  yang dihadapi penyidik meliputi kendala internal yaitu belum adanya koordinasi antara penyidik Ditreskrimsus dengan fungsi intelejen dalam monitoring peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai standard, disamping itu semakin kompleksnya tindak  pidana di bidang Indagsi sehingga membutuhkan uji  laboratorium  terlebih  dahulu  dan  kendala  eksternal  yaitu  minimnya  laporan  masyarakat terkait  minuman  beralkohol  dan  budaya  masyarakat  suka  mengkonsumsi  miras  tanpa memperdulikan  kandungan  dalam  miras  tersebut. Ketiga, upaya  penyidik  dalam  mengatasi kendala  internal  adalah  dengan  menjalin  koordinasi  dengan  fungsi  Intel  dan  BBPOM  dalam monitoring  peredaran  minuman  beralkohol  guna  meminimalisir  peredarannya.  Sedangkan upaya untuk melakukan kendala eksternal adalah dengan memberikan sosialisasi bahaya miras dengan melibatkan fungsi kamtibmas dalam penyuluhan hukum dimasyarakat.
Kata Kunci: Peredaran Pangan Olahan , Minuman beralkohol,

## PENDAHULUAN
Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Kalimat  diatas  merupakan  amanat Konstistusi  yang  tertuang  dalam  Pasal  28  Huruf  h  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Ketentuan  tersebut  memberikan  jaminan  bahwa  warga  negara  telah dijamin hak untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Namun  dalam  mewujudkan  hak  tersebut,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  9  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang  menyebutkan bahwa:
Setiap  orang  berkewajiban  ikut  mewujudkan,  mempertahankan,  dan  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Dengan  kata  lain  bahwa  dalam  hak  mendapatkan  derajat  kesehatan  yang  setinggi- tingginya,  melekat  sebuah  kewajiban  untuk  mewujudkannya  (sifatnya  aktif).  Salah  satu fenomena yang berseberangan dengan upaya mewujudkan derajat kesehatan adalah konsumsi minuman beralkohol  yang marak terjadi di Indonesia. 1 Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah hampir setiap negara, meski penyalahgunaan alkohol pada setiap negara berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial budaya, pola religius, kekuatan ekonomi, dan bentuk kebijakan serta regulasi negaranya.
Dari segi ekonomi, jika terjadi peningkatan jumlah pengguna minuman beralkohol di Indonesia,  maka  dapat  diasosiasikan  dengan  keterjangkauan  harga  minuman  beralkohol dengan  daya  beli  atau  kekuatan  ekonomi  masyarakat.  Fakta  lain  terkait  konsumsi  minuman beralkohol  di  Indonesia  adalah  maraknya  penggunaan  oplosan  dan  minuman  bermerek
1 Eko  Teguh  Pribadi, Penyalahgunaan  Alkohol  di  Indonesia:  Analisis  Determinan,  SWOT,  dan Carat,Journal of Health Science and Prevention , Vol.1, April, 2017 ISSN 2549-919X, hlm. 27.
selundupan  atau  palsu. 2 Hal  lainnya  adalah  minuman  beralkohol  pada  banyak  daerah  telah menjadi  bagian  dari  minuman  tradisional,  bahkan  sulit  sekali  untuk  mengetahui  kadar kandungan pasti alkohol murni didalamnya.
Hasil  riset  kesehatan  Nasional,  pada  tahun  2019  pada  33  propinsi  di  Indonesia, menunjukkan bahwa prevalensi nasional peminum alkohol (responden usia ≥10 tahun) selama 12 bulan terakhir adalah 4,6%. Sementara untuk prevalensi nasional peminum alkohol dalam satu bulan terakhir adalah 3,0%, adapun trend prevalensi peminum alkohol 12 bulan dan satu bulan terakhir usia 15-24 tahun sebesar 5,5% dan 3,5%, yang selanjutnya meningkat menjadi 6,7%  dan  4,3%  pada  usia  25-34  tahun,  namun  kemudian  akan  turun  dengan  bertambahnya umur.  Menurut  jenis  kelamin,  prevalensi  peminum  alkohol  lebih  besar  laki-laki  dibanding perempuan. 3 Selain  itu,  konsumsi  minuman  beralkohol  yang  diproduksi  secara  tradisional karena tidak terkontrol kadar alkohol yang dikandungnya dan konsumsi minuman  beralkohol oplosan yang terus meningkat karena telah banyak menelan korban jiwa. 4
Permasalahan penyalahgunaan alkohol bukanlah semata-mata hanya masalah perilaku individu,  melainkan  masalah  sosial  yang  harus  ditangani  secara  kolektif  dengan memperhatikan  semua  dimensi  yang  terkait  didalamnya.  Salah  satunya  ialah  pemberlakukan peraturan  perundang-undangan,  dimana  pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  dituntut agar dapat memberikan jaminan kehidupan yang layak.
Adapun  peraturan  yang  berkaitan  dengan  larangan  minuman  beralkohol,  peraturan kementerian  kesehatan  nomor  86/Men.Kes/Per/IV/1977  yang  mengatur  produksi  dan peredaran  minuman  keras,  yang  dimaksud  dengan  minuman  keras  adalah  semua  jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat dan meliputi tiga golongan, yaitu: 5
1) Golongan A, dengan kadar etanol 1 sampai dengan 5%.
2) Golongan B, dengan kadar etanol dari 5 sampai dengan 20%.
3) Golongan C, dengan kadar etanol lebih dari 20 sampai dengan 55%
Selanjutnya,  didalam  peraturan  menteri  perindustrian  republik  indonesia  nomor 71/M-Ind/Per/7/2012  tentang  Pengendalian  Dan  Pengawasan  Industri  Minuman  Beralkohol, menyebutkan bahwa minuman beralkohol merupakan barang yang dapat berdampak terhadap kehidupan  masyarakat  Indonesia (moral  hazard ),  sehingga  produksinya  perlu  pengendalian dan  pengawasan.  Maraknya  industri  pembuatan  minuman  beralkohol  merupakan  salah  satu pemicu mudahnya akses masyarakat dalam mengkonsumsinya.
Kebijakan  mengenai  minuman  beralkohol  yang  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang sampai tingkat peraturan daerah yang ada  saat  ini  masih  belum  disebutkan  secara  spesifik,  yakni  hanya  dikategorikan  sebagai minuman atau pangan olahan. Seperti misalnya pengaturan pada Pasal 111 Ayat (6) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa:
Makanan  dan  minuman  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  standar,  persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dilarang
2 http://www.koran-sindo.com/news.php, Akohol Antara Kejahatan Dan Kematian. diakses 8 November 2020, Pkl. 18.01 Wib.
3 Eko Teguh Pribadi, Op Cit , hlm. 23
4 https://www.matamatapolitik.com/hukum-minuman-beralkohol-diperketat-korbantewas-akibat-miras- oplosan-meningkat/ , diakses pada 10 November 2020, Pkl. 22.12 wib.
5 Tri Rini Puji Lestari, Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia , spirasi Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm. 127
untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang menyebutkan bahwa:
Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh  pelaku  usaha  yang  telah  memiliki  izin  usaha  industri  dari  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Dalam  memproduksi  pangan  olahan  berupa  minuman  beralkohol  tersebut  haruslah sesuai standard yang telah ditetapkan undang-undang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa:
Setiap  Orang  yang  memproduksi  dan  memperdagangkan  Pangan  wajib  memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
Minuman  beralkohol  yang  telah  diproduksi  tersebut,  untuk  mengedarkan  maupun memperdagangkannya,  pelaku  usaha  harus  mendapatkan  izin  edar  dari  dinas  terkait.  Hal tersebut  diatur  dalam  Pasal  91  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2012  tentang  Pangan menyebutkan bahwa:
Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di  dalam  negeri  atau  yang  diimpor  untuk  diperdagangkan  dalam  kemasan  eceran,  Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar
Minuman  beralkohol  merupakan  salah  satu  faktor  risiko  utama  untuk  masalah kesehatan  secara  global.  Dari  segi  kesehatan,  kebiasaan  mengonsumsi  minuman  beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), merusak saraf dan daya ingat, oedema otak (pembengkakan otak), sirosis hati (pengerasan hati oleh karena timbulnya jaringan parut pada hati), gangguan jantung, gastritis (peradangan pada lambung), paranoid (adanya waham curiga) dan lain sebagainya.
Sedangkan  dari  segi  sosial,  biasanya  orang  yang  mabuk  karena  alkohol  jika  tidak dikontrol akan merusak tatanan sosial masyarakat, mengganggu ketertiban keamanan (memicu terjadinya  keributan  dan  tindak  kekerasan),  bahkan  sampai  menjurus  pada  tindak  pidana kriminal berat. Oleh karenanya, diperlukan peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai  aparatur  negara  dalam  hal  penegakan  hukum memiliki  kedudukan  dan  peranan  yang sangat  penting  yaitu  sebagai  pemelihara  keamanan,  dalam  implementasinya  ialah  mencegah dan  menanggulangi  suatu  tindak  kejahatan  serta  pelanggaran  sebagai  pengayom  masyarakat dengan menjalankan tugas dan fungsinya yang bersifat preventif maupun represif.
Kaitan  antara  upaya  represif  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  terhadap  peredaran  minuman  beralkohol  yang  terjadi  di  Kota  Padang  Sumatera Barat, sebagimana pada laporan polisi nomor LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr.
Dimana  terdapat  upaya  represif  berupa  penyidikan  oleh  Ditreskrimsus  Polda Sumatera  Barat,  terhadap  pelaku  yang  memproduksi  dan  memperdagang-kan  dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin usaha industri serta tanpa adanya izin edar yaitu minuman  beralkohol  yang  dibuat  atau  diproduksi  dan  diedarkan  atau  diperdagangkan  oleh
Tersangka  An.  Harsin  bin  Nursin  Pgl  Ujang  adalah  minuman  beralkohol  merek TKW BROTHER . 6
Berdasarkan  hasil  penyitaan  barang  bukti  didapati  adanya  bahan  tambahan  pangan yang  dilarang  pada  produksi  pangan  olahan  dan  memberi  keterangan  atau  pernyataan  yang tidak  benar  pada  label  pangan.  Hal  ini  sangat  berdampak  buruk  terhadap  masyarakat khususnya dibidang kesehatan dan dampak minuman beralkohol sangat membahayakan.
Perbuatan mengedarkan pangan olahan berupa minuman berlakohol yang tidak sesuai standard  tersebut  telah  ditangani  oleh  penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat  tersebut dan sudah bermuara di pengadilan.
Hal ini menunjukkan keberhasilan penyidik khususnya penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera  Barat  dalam  penyidikan  tindak  pidana  peredaran  pangan  olahan  berupa  minum beralkohol yang tidak sesuai dengan standard pada laporan polisi nomor LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr, dibuktikan dalam amar putusan nomor 715/Pid.Sus/2019/PN  Pdg,  telah  dijatuhkan  pidana  penjara  selama  6  (enam)  bulan  terhadap tersangka oleh hakim dengan mengacu pada Pasal 62 Ayat  (1) Juncto Pasal 8 Ayat  (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## PEMBAHASAN
A. Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Pangan Olahan Berupa Minuman Beralkohol Tidak  Sesuai  Standard  Pada  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Pada LaporanNomor LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda Sbr
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya  adalah  proses  perwujudan  ide-ide.  Penegakan  hukum  adalah  proses dilakukannya  upaya  tegaknya  atau  berfungsi-nya  norma-norma  hukum  secara  nyata sebagai  pedoman  pelaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Penegakan  hukum  pidana  diwujudkan  melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional. 7
Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum  yang  diharapkan  rakyat  menjadi  kenyataan.  Proses  penegakan  hukum  pidana merupakan  satu  rangkaian  proses  hukum  yang  dimulai  dari  tahapan  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan  dan  pengadilan.  Penegakan  hukum  dilaksanakan  oleh  penegak hukum melalui sistem peradilan pidana. 8
Sistem peradilan pidana, merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang  merasa  dirugikan atau  sejak  adanya  sangkaan  seseorang  telah  melakukan  perbuatan
6 Pra Penelitian Pada Resume Nomor LP/A/191/VII/2019/SPKT . Polda Sbr
7 https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789/pdf , diakses pada 09 Juli 2021
8 Dellyana,Shanti, Konsep Penegakan Hukum ., Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37
pidana  hingga  pelaksanaan  putusan  hakim.  Khusus  bagi  sistem  peradilan  pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. 9
Sistem  peradilan  pidana  adalah  sebuah  lembaga  yang  dengan  sengaja  dibentuk dengan  sebuah  tujuan  untuk  menjalankan  penegakan  hukum,  khususnya  hukum  pidana yang  dalam  proses  pelaksanaannya  dibatasi  oleh  sebuah  mekanisme  kerja  yang  telah ditetapkan  dalam  suatu aturan  tentang  prosedur  hukum  atau  yang  dikenal  dengan  hukum acara pidana yang dimulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan hakim.
Adapun penyidikan terhadap laporan polisi nomor LP/A/191/VII /2019/Spkt Polda Sbr  tanggal  23  Juli  2019  tersangka  atas  nama  Harsin  Pgl  Ujang,  mengenai  dugaan  telah terjadi  tindak  pidana  peredaran  pangan  olahan  berupa\  minuman  beralkohol  tidak  sesuai standard  yang  dipersyaratkan  undang-undang,  merupakan  implementasi  dari  pelaksanaan tugas  dan  fungsi  dari  Kepolisian  sebagai  salah  satu  lembaga  penegak  hukum  khususnya Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  dan  lebih  khusus  lagi  merupakan  implementasi pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Ditreskrimsus Polda Sumbar.
Terkait  penyidikan  tindak  pidana  peredaran  pangan  olahan  berupa  minuman beralkohol tidak sesuai standard yang terjadi di Kota Padang, merupakan kewenangan dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah. Hal ini sesuai dengan  Pasal  35  Ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Kota  Padang  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang Pengawasan,  Pengendalian  dan  Pelarangan  Minuman  Beralkohol,  yang  menyebutkan bahwa:
Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan  Pemerintahan  Daerah  diberi wewenang  khusus  sebagai  penyidik  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana. sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  yang berlaku.
Namun, karena tindak pidana peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol tidak  sesuai  standard  sebagaimana  dalam  laporan  polisi  nomor  LP/A/191/VII/2019/Spkt Polda  Sbr,  terkait  dari  peredaran/  penjualan  minuman  beralkohol  yang  tidak  sesuai standard  yang  dipersyaratkan  undang-undang  tersebut  ternyata  tidak  hanya  menyangkut aspek  pengawasan  dan  perizinannya,  tetapi  juga  akibatnya  atau  efek  sampingnya,  seperti terjadinya gangguan kesehatan serta kematian akibat meminum minuman beralkohol yang tidak  sesuai  standard  yang  ditetapkan  undang-undang  dan  menimbulkan  tindak  pidana kriminalitas lainnya.
Dalam  hal  ini  perbuatan  tersangka  telah  melanggar  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Sehingga  secara  langsung  maupun  tidak langsung  menyentuh  pula  kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  untuk menangani  masalah  peredaran  minuman  beralkohol  yang  tidak  sesuai  standard  tersebut (minuman keras).
Penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat  melakukan  penyidikan  terhadap tindak  pidana  peredaran  pangan  olahan  berupa  minuman  beralkohol  yang  tidak  sesuai
9 Yesmil Anwar dan Adang, Op.Cit , hlm. 89
standard  berdasarkan  kewenangannya  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang  sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Butir (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  menerangkan  bahwa  penyidik  adalah  pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Hal  ini  sesuai  dengan  komponen  yang  harus  ada  dalam  sebuah  kewenangan  yaitu dasar  hukum  yang  bermakna  wewenang  itu  selalu  harus  dapat  ditunjuk  dasar  hukumnya. Komponen ini bertujuan bahwa setiap tindak pemerintah pemerintahan atau pejabat negara harus selalu mempunyai dasar hukum dan tujuan dalam bertindak agar tidak menggunakan wewenangnya diluar tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal  139  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  22 Tahun 2010, menyebutkan bahwa:
Ditreskrimsus  bertugas  menyelenggarakan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak pidana  khusus,  koordinasi,  pengawasan  operasional,  dan  administrasi  penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  setiap  tahapan  proses  penyidikan  terhadap  laporan  polisi  nomor LP/A/191/VII/2019/Spkt  Polda Sbr tanggal 23 Juli 2019, tersangka atas nama Harsin Pgl Ujang,  mengenai  dugaan  telah  terjadi  tindak  pidana  peredaran  pangan  olahan  berupa minuman  beralkohol  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  undang- undang,  Penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat  mempedomani  KUHAP,  Perkap Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Menajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  serta  SOP Penyidikan  Tindak  Pidana  dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Dalam upaya melengkapi alat bukti guna menerapkan ketentuan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan atau Pasal 142 dan atau Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan atau Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen,  Penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat  melibatkan instansi  terkait  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap produksi maupun peredaran minuman beralkohol dalam hal ini BPOM Padang dan Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Provinsi  Sumatera  Barat  untuk  memberikan  keterangan sebagai Ahli.
Wewenang  sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:
1. Pengaruh
Komponen  pengaruh  ialah  bahwa  penggunaan  wewenang  dimaksudkan  untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen ini dimaksudkan untuk, agar pejabat negara tidak menggunakan wewenangnya diluar tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Dasar hukum
Komponen  dasar  hukum  bahwa  wewenang  itu  selalu  harus  dapat  ditunjuk  dasar hukumnya. Komponen ini bertujuan bahwa setiap tindak pemerintah pemerintahan atau pejabat negara harus selalu mempunyai dasar hukum dalam bertindak.
3. Konformitas.
Komponen  komformitas  mengandung  makna  adanya  standar  wewenang  yaitu  standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).
B. Kendala  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Peredaran  Pangan  Olahan  Berupa Minuman  Beralkohol  Tidak  Sesuai  Standard  Pada  Direktorat  Reserse  Kriminal Khusus Pada Laporan Polisi Nomor LP/A/191/VII/2019/ Spkt Polda Sbr
Perkembangan  kriminalitas  dalam  masyarakat  telah  mendorong  lahirnya  Undang- undang Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-undang Hukum Pidana yang pengaturannya ada di luar KUHP. Tujuan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam  KUHP,  namun  dengan  pengertian  bahwa  pengaturan  itu  masih  tetap  dan  berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.
Asas lex  spesialis  derogat  legi  generali ini  menjadi  penting  bagi  aparat  penegak hukum dalam menentukan apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang umum atau yang khusus.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP, sebagaimana berbunyi: Jika  suatu  perbuatan  masuk  dalam  suatu  aturan  pidana  yang  umum,  diatur  pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.
Artinya suatu peraturan khusus mengenyampingkan suatu peraturan umum, dalam bahasa Belanda: “Een speciale berpaling deregeert aan een algemene” . 10
Tindak  pidana  peredaran  pangan  olahan  berupa  minuman  beralkohol  yang  tidak memenuhi standard yang telah dipersyaratkan undang-undang adalah tindak pidana khusus karena  tindakan  tersebut  tidak  diatur  atau  tercantum  di  dalam  KUHP  melainkan  diatur dengan  Undang-Undang  tersendiri  yaitu  Pasal  120  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan atau Pasal 142 dan atau Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan atau Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dalam  rangka  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  dari  rasa  takut terhadap gangguan tindak pidana atau kejahatan, maka untuk itu sangat diperlukan adanya penegakan hukum dari pemerintah dan aparat negara hukum terkait.
Menurut  Soerjono  Soekanto  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum, yaitu : 11
1. Faktor Hukum, yakni praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan,  hal  ini  disebabkan  oleh  konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan  suatu  prosedur  yang  telah  ditentukan  secara  normatif.  Justru  itu,  suatu kebijakan  atau  tindakan  yang  tidak  sepenuhnya  berdasar  hukum  merupakan  sesuatu yang  dapat  dibenarkan  sepanjang  kebijakan  atau  tindakan  itu  tidak  bertentangan dengan  hukum.  Maka  pada  hakikatnya  penyelenggaraan  hukum  sesungguhnya merupakan  proses  penyerasian  antara  nilai  kaedah  dan  pola  perilaku  nyata  yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
10 Saleh  Adiwanata dkk, Kamus Istilah  Hukum Fockema Andrea Belanda-Indonesia , terjemah. PT.Bina Cipta, Jakarta, 1938, hlm.268
11 Soerjono Soekanto, Op.Cit , hlm. 42
2. Faktor  Penegakan  Hukum,  yakni  fungsi  hukum,  mentalitas  atau  kepribadian  petugas penegak  hukum  memainkan  peranan  penting,  kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi kualitas  petugas  kurang  baik,  ada  masalah.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  kunci keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  adalah  mentalitas  atau  kepribadian  penegak hukum.
3. Faktor  Sarana  atau  Fasilitas  Pendukung  Faktor  sarana  atau  fasilitas  pendukung mencakup  perangkat  lunak  dan  perangkat  keras,  salah  satu  contoh  perangkat  lunak adalah  pendidikan.  Pendidikan  yang  diterima  oleh  Polisi  dewasa  ini  cenderung  pada hal-hal  yang  praktis  konvensional,  sehingga  dalam  banyak  hal  polisi  mengalami hambatan  di  dalam  tujuannya,  diantaranya  adalah  pengetahuan  tentang  kejahatan komputer,  dalam  tindak  pidana  khusus  yang  selama  ini  masih  diberikan  wewenang kepada  jaksa,  hal tersebut  karena  secara teknis  yuridis  polisi  dianggap  belum  mampu dan belum siap.
4. Faktor Masyarakat yaitu, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai  kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Setiap  warga  masyarakat  atau  kelompok sedikit  banyaknya  mempunyai  kesadaran  hukum,  persoalan  yang  timbul  adalah  taraf kepatuhan  hukum,  yaitu  kepatuhan  hukum  yang  tinggi,  sedang,  atau  kurang.  Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor  Kebudayaan,  berdasarkan  konsep  kebudayaan  sehari-hari,  orang  begitu  sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi  yang  sangat  besar  bagi  manusia  dan  masyarakat,  yaitu  mengatur  agar  manusia dapat mengerti bagaimana bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan  dengan  orang  lain.  Kebudayaan  adalah  suatu  garis  pokok  tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
Terkait proses penyidikan terhadap laporan polisi nomor LP/A/191 /VII/2019/Spkt Polda  Sbr  tanggal  23  Juli  2019  atas  nama  tersangka  Harsin  Pgl  Ujang,  mengenai dugaan telah  terjadi  tindak  pidana  peredaran  pangan  olahan  berupa  minuman  beralkohol  yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan undang-undang, dilakukan oleh Penyidik pada  Ditreskrimsus  khususnya  Sub  Direktorat  I  perindustrian,  perdagangan  dan  asuransi (Indagsi)  yang  merupakan  salah  satu  Sub  Diretorat  dalam  struktur  organsisasi Ditreskrimsus Polda Sumbar mengalami kendala internal dan kendala eksternal.
Adapun  kendala  internal  yang  dialami  penyidik  adalah  perkembangan  tindak pidana  di  bidang  perindustrian,  perdagangan  dan  asuransi  sudah  semakin  kompleks, sehingga memerlukan koordinasi dalam proses penyelidikan dan meminta keterangan ahli dalam proses penyidikan untuk kelengkapan alat bukti, yang tentu saja memerlukan waktu yang lama. Penyidik kesulitan dalam hal pembuktian dimana terhadap barang bukti  yang telah  dilakukan  penyitaan  tersebut  harus  melakukan  pengujian  secara  laboratorium  dan pemeriksaan  dari  BPOM  dan  Disperindag  terlebih  dahulu.  Selanjutnya,  banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan tersangka tersebut sehingga penyidik  kesulitan  dan  membutuhkan  waktu  yang  lama  dalam  membuktikan  unsur-unsur pasal yang telah disangkakan terhadap tersangka.
Adapun  kendala  eksternal  yang  dialami  penyidik  adalah  tantangan  tugas Ditreskrimsus  Polda  Sumbar,  berkaitan  dengan  minimnya  pengawasan  yang  dilakukan oleh  dinas  terkait  seperti  dinas  BPOM  dan  Disperindag  dalam  peredaran  pangan  olahan berupa  minuman  beralkohol,  hal  ini  dibuktikan  dengan  semakin  maraknya  peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai standard.
Semakin  maraknya  peredaran  dan  perdagangan  minuman  beralkohol  dimana mengingat  adanya  budaya  minum  minuman  dalam  sebuah  golongan  masyarakat  tertentu, adanya pengaruh budaya barat serta adanya efek alami yang dirasakan tubuh ketika diasupi alkohol  dalam  jumlah  yang  normal  yaitu  relaks.  Oleh  karena  itu  relaksasi  menjadi  salah satu alasan bagi para pecinta minuman beralkohol dimana hal ini seringkali dimanfaatkan oleh  pelaku  usaha  dengan  memproduksi  atau  memperdagangkan  minuman  beralkohol yang tidak sesuai standard untuk diproduksi maupun diedarkan kepada masyarakat baik di toko atau kedai harian, hotel dan tempat hiburan lainnya.
Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  peredaran  pangan  olahan  berupa minuman  beralkohol  yang  tidak  sesuai  standard,  masyarakat  kurang  memahami  akan akibat  dari  minuman  beralokohol.    Minuman  beralkohol  tersebut  seperti  bagian  dari kesehariannya,  bahkan  kesulitan  ini  sudah  dialami  sejak  lama.  Kebiasaan  ini  dianggap penyakit  masyarakat  dimana  sering  kali  dilakukan  razia  masih  saja  melakukan  hal  sama. Hal ini menunjukkan para produsen maupun pedagang tidak jera melakukan tindak pidana peredaran  pangan  olahan  berupa  TKW  minuman  beralkohol,  karena  keuntungan  yang didapat juga besar.
Ironisnya,  terkadang  para  konsumen  tidak  menyadari  akan  hal  tersebut,  bagi konsumen  yang  ada  dipikirannya  adalah  apa  yang  mereka  butuhkan  harus  terpenuhi, mereka  mendapatkan  ketenangan  sesaat  setelah  meminum  minuman  alkohol  tersebut sehingga  tidak  peduli  apakah  minuman  alkohol  tersebut layak  edar,  baik  atau  buruk  bagi kesehatan,  telah  memenuhi  standarisasi  yang  ditetapkan  atau  tidak,  apakah  pemakaian kosmetik tersebut mempunyai efek jangka panjang, dan lain sebagainya.
Selanjutnya  berpijak  kepada  teori  Soerjono  Soekanto  mengenai  beberapa  faktor yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  tersebut,  masih  kurangnya  pengawasan  terhadap produksi maupun peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standard ditambah lagi minimnya kesadaran hukum dari para pelaku usaha maupun pengetahuan masyarakat akan efek samping miuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standard  yang  dipersyaratkan  undang-undang,  maka  tentu  saja  menyebabkan  tidak maksimalnya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan undang-undang.
Namun  demikian  secara  khusus  dalam  penyidikan  terhadap  laporan  polisi  nomor LP/A/191/VII/2019/Spkt  Polda  Sbr  tanggal  23  Juli  2019  atas  nama  tersangka  Harsin  Pgl Ujang,  mengenai  dugaan  telah  terjadi  tindak  pidana  peredaran  pangan  olahan  berupa minuman  beralkohol  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  undang- undang,  Penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat  tidak  mengalami  kendala  yang berarti,  dimana  dalam  proses  penyidikan  tersangka  bersikap  koperatif  dan  menyadari kesalahannya,  demikian  juga  dengan  para  saksi  dan  shli  yang  memberikan  keterangan sesuai  dengan  fakta-fakta  yang  ditemukan  oleh  penyidik,  sehingga  penyidikan  dapat
berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  baik  dalam  KUHAP,  Perkap  Nomor  14  Tahun  2012 Tentang Menajemen Penyidikan Tindak Pidana serta SOP Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Pencabutan  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Manajemen  Penyidikan Tindak Pidana.

## C. Upaya  Mengatasi  Kendala  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Peredaran  Pangan Olahan Berupa  Minuman Beralkohol Tidak Sesuai Standard
Peredaran  minuman  beralkohol  semakin  marak  terjadi,  salah  satunya  dipengaruhi dengan  adanya  budaya  minum  minuman  sebuah  golongan  masyarakat  tertentu  sehingga mustahil  untuk  dapat  dihilangkan  sama  sekali.  Maka  berbagai  usaha  dan  tindakan menghadapi masalah ini targetnya pun tidak sampai dengan pelenyapan sama sekali yang pasti tidak mungkin, melainkan pengarahan untuk membendung meluasnya dan mencegah berbagai akibatnya.
Tujuan  hukum  pidana  harus  memperlihatkan  tujuan  pembangunan  nasional  yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merata materil, spirituik berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan  penggagasan  terhadap  tindakan  penaggulangan  itu  sendiri.  Perbuatan  yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat.
Dalam upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya dilakukan secara preventif maupun represif. Segala bentuk kejahatan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan  tidak  boleh  dibiarkan  terus  terjadi,  karena  dapat  mengganggu  kesejahteraan  dan keamanan  bermasyarakat.  Namun  pada  kenyataannya,  untuk  melenyapkan  atau  membuat kejahatan  tidak  terjadi  lagi  hanya  menjadi  khayalan  belaka,  sebab  selama  masih  ada manusia  sebagai makhluk  sosial  yang  mempunyai  kepentingan  yang  berbeda-beda,  maka selama itu juga segala bentuk kejahatan akan ada.
Menurut  Sudarto  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  harus  diperhatikan  hal-hal sebagai berikut: 12
1. Tindakan preventif , yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan
2. Tindakan represif , yaitu usaha sesudah terjadinya kejahatan.
Pihak  Kepolisian  dalam  rangka  penyidikan  sering  mengalami  kendala  dalam memberantas kejahatan termasuk tindak pidana peredaran pangan olahan berupa minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan undang-undang, namun pihak kepolisian tetap terus mengupayakan sesuatu terhadap segala bentuk kejahatan agar tidak terjadi lagi dan dapat ditekan laju perkembangannya.
Sebagai  unsur  utama  di  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  memegang  peran sebagai  alat  pengendalian  sosial,  maka  kepolisian  bertanggung  jawab  terhadap  perannya sebagai  penegak  hukum.  Akan  tetapi,  karena  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  dari kepolisian  yang  berkaitan  dalam  upaya  penganggulangan  kejahatan  menjadikan  tidak efektifnya upaya tersebut.
12 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm.30.
Mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi kendala dalam penyidikan, pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif, karena pencegahan  lebih  baik  dari  pemberantasan.  Upaya  penegakan  hukum  pidana  yang  dapat berupa  pemberian  hukuman  atau  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  atau kejahatan tersebut ternyata perlu didukung pula oleh upaya-upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan dalam rangka menanggulangi tindak pidana atau kejahatan tersebut. Hal ini  perlu  dilakukan  agar  masyarakat  dapat  terhindar  dari  merajalelanya  atau  sekurang- kurangnya dapat membatasi perkembangan kejahatan.
Terkait  kendala  yang  dihadapi  oleh  penyidik  dalam  melaksanakan  penyidikan tindak  pidana  peredaran  pangan  olahan  berupa  minuman  beralkohol  yang  tidak  sesuai dengan  standard  yang  dipersyaratkan  undang-undang  sebagaimana  dalam  laporan  polisi nomor  LP/A/191  /VII/2019/Spkt  Polda  Sbr  tanggal  23Juli  2019  atas  nama  tersangka Harsin  Pgl  Ujang,  penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat melakukan  upaya  untuk mengatasi kendala tersebut.
1.   Upaya penyidik dalam mengatasi kendala internal adalah:
a.  Penyidik  melakukan  upaya  untuk  mengatasi  kendala  terkait  perkem  bangan  tindak pidana  di  bidang  perindustrian,  perdagangan  dan  asuransi  sudah  semakin kompleks,  sehingga  penyidik  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  terakait  dalam proses penyidikan serta meminta keterangan ahli dalam proses penyidikan.
b.   Penyidik kesulitan dalam hal pembuktian dimana terhadap barang bukti yang telah dilakukan  penyitaan  tersebut  harus  melakukan  pengujian  secara  laboratories  dan pemeriksaan  dari  BPOM  dan  Disperindag  terlebih  dahulu.  Maka  Penyidik bekerjasama  dengan  BPOM  dan  Disperindag  untuk  melakukan  uji  laboratorium terhadap barang bukti.
c.   Penyidik membuktikan unsur-unsur pasal yang telah disangkakan kepada tersangka dengan  hati-hati  dan  memilih  aturan  tepat  dalam  menerapkan  pasal  terhadap tersangka  agar  perkara  tersebut  dapat  dilimpahkan  ke  Kejaksaan.  Upaya  tersebut dilakukan  penyidik  untuk  mengatasi  kendala  banyaknya  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan perbuatan tersangka.
2.   Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala eksternal adalah:
a.   Terkait  minimnya  pengawasan  dinas  terkait  terhadap  peredaran  pangan  olahan berupa  minuman  beralkohol,  penyidik  melakukan  upaya  yaitu  melakukan koordinasi  dengan  dinas  terkait  untuk  lebih  meningkatkan  pengawasan  dan pengendalian  peredaran  minuman  beralkohol.  Dalam  melakukan  pengawasannya diperlukan  adanya  koordinasi  agar  kerjasama  dan  kemampuan  aparat  pemerintah makin  dikuatkan  untuk  meningkatkan  keserasian,  kelancaran,  efisiensi,  dan efektivitas  secara  keterpaduan  pelaksanaan  tugas  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  tempat  penjualan  minuman  beralkohol  yang  diindikasi  melakukan tindakan  penyimpangan.  Pengawasan  itu  berupa,  pengawasan  secara  intern  dan ekstern, pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara illegal,  terhadap  tempat-tempat  penjualan  minuman  beralkohol  secara illegal. pengawasan  intern  dilakukan  seperti  mengadakan  razia  keliling  secara  terjadwal dan  tidak  terjadwal.  Pengawasan  ekstern  berupa  laporan  dari  masyarakat  tentang adanya tempat-tempat yang melakukan tindak pidana peredaran miras illegal yang
mengganggu  ketertiban  umum,  dan  kemudian  ditindak  lanjuti  sesuai  prosedur pengawasan intern dengan melakukan razia di tempat kejadian.
b.   Upaya  dalam  mengatasi  kendala  terkait  adanya  budaya  minum  minuman beralkohol  pada  golongan  masyarakat  yang  dianggap  sebagai  tradisi,  penyidik memberikan  penyuluhan  atau  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  bahayanya mengkosumsi  minuman  beralkohol  yang  tidak  sesuai  dengan  standard  yang  telah ditetapkan.  Dimana  minuman  beralkohol  terebut  dapat  merusak  kesehatan  bahwa merusak  mental  seseorang  yang  meminumnya  dan  juga  memperkenalkan masyarakat  dengan  bahayanya  mengkonsumsi  minuman  keras  berlakohol  tersebut agar  masyarakat  dapat  mengerti  bahayanya  mengkonsumsi  minuman  keras beralkohol. Bagi masyarakat yang melihat atau menduga adanya transaksi jual beli minuman  keras  beralkohol  dapat  melakukan  pelaporan  kepada  pihak  kepolisian agar  pihak  kepolisian  dengan  cepat  mencari  dan  menangkap  tersangka  yang menjual minuman keras beralkohol secara ilegal yang tidak mencantumkan tentang penjualan  minuman  keras  beralkohol  yang  dicampurkan  dengan  bahan-bahan  lain yang  dapat  merugikan  konsumen  yang  membeli,  karena  dapat  membahayakan nyawa bagi konsumen yang membeli minuman keras beralkohol tersebut.
c.   Terkait  konsumen  tidak  memperdulikan  kualitas  dari  barang  yang  dia  konsumsi melainkan  mengejar  kepuasan  dalam  mengkosumsi  minuman  beralkohol,  pihak kepolisian mengadakan sosialisasi pentingnya mengutamakan kualitas produk yang dikonsumsi agar terhindar dari efek sampingnya bagi kesehatan tubuh.
d.   Produsen  mengejar  keuntungan  semata,  penyidik  melakukan  upaya    yaitu menerapkan sanksi bagi produsen yang memproduksi, mengedarkan pangan olahan berupa minuman beralkohol secara tegas tanpa kompromi.
Selanjutnya  berpijak  pada  teori  penegakan  hukum  Sudarto  tersebut  mengenai beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  menanggulangi  kejahatan  dalam  rangka penegakan  hukum,  maka  penyidik  Ditreskrimsus  telah  melakukan  upaya  preventif  dan upaya  represif  untuk  menanggulangi  kendala  dalam  menanggulangi  tindak  pidana peredaran  pangan  olahan  berupa  minuman  beralkohol  yang  tidak  sesuai  standard  yang dipersyaratkan  undang-undang.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menimalisir  terjadinya  tidak pidana peredaran minuman beralkohol tidak sesuai standard.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pembahasan  dan  analisis,  dapat  di  simpulkan  hal-hal sebagai berikut, yaitu:
1.   Penyidikan  Tindak  Pidana  Peredaran  Pangan  Olahan  Berupa  Minuman  Beralkohol  Tidak Sesuai  Standard  Pada  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Pada  LaporanNomor LP/A/191/VII/2019/Spkt  Polda  Sbr  adalah  diawali  dengan  melakukan  penyelidikan. Selanjutnya  penyidik  melakukan  rangkaian  kegiatan  penyidikan.  Berdasarkan  hasil penyidikan  tersebut,  penyidik  menerapkan  Pasal  120  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan atau Pasal 142 dan atau Pasal 144 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan atau Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) huruf (a) dan (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2.   Kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan adalah: 1) Kendala internal yaitu belum adanya  koordinasi  antara  penyidik  Ditreskrimsus  dengan  fungsi  intelejen  dalam monitoring  peredaran  minuman  beralkohol  yang  tidak  sesuai  standard,  disamping  itu semakin  kompleksnya  tindak  pidana  di  bidang  Indagsi  sehingga  membutuhkan  uji laboratorium  terlebih  dahulu.  2)  Kendala  eksternal  yaitu  minimnya  laporan  masyarakat terkait  minuman  beralkohol  dan  budaya  masyarakat  suka  mengkonsumsi  minuman tersebuttanpa memperdulikan kandungan dalam minuman tersebut.
3.   Upaya  penyidik  dalam  mengatasi  kendala  internal  adalah  dengan  berkoordinasi  dengan fungsi  Intel  dan  BBPOM  dalam  monitoring  peredaran  minuman  beralkohol  guna meminimalisir peredarannya. Sedangkan  upaya untuk mengatasi kendala eksternal adalah dengan memberikan sosialisasi bahaya miras dengan melibatkan fungsi kamtibmas dalam penyuluhan hukum dimasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Abdul Aziz, Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1 ,  Cetakan  Pertama,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Adhi Wibowo, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek , Hayfa Pres, Padang, 2012
Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana , Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012
Andi  Hamzah, Delik-Delik  Tertentu  (Speciale  Delicten)  Di  Dalam  KUHP ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2017
Antonoius Sujata, Reformasi dalam Penegakan Hukum , Djambatan, Jakarta, 2000
Buchari  Said, Ringkasan  Pidana  Materil ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Pasundan,  Bandung, 2008
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijkan  Hukum  Pidana ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2005
C Saparinto, Bahan Tambahan Pangan , Kanisius, Yogyakarta, 2010
Dellyana,Shanti, Konsep Penegakan Hukum ., Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37
Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia , PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
Gerson  bawengan, Penyidikan  Perkara  Pidana  dan  Teknik  Interogasi ,  Pradya  Paramita, Jakarta, 1977
HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif. Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian , UMM, Malang, 2004
Hartono, Penyidikan  dan  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Pendekatan  hukum  Progresif , Sinar Grafika, Jakarta, 2010
M.Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2012
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi , Rineka Cipta, Jakarta, 1993
Mohammad    Kemal  Darmawan, Strategi  Pencegahan  Kejahatan, PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung 1994
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara , Graha Indonesia, Jakarta, 1966
R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya , Usaha Nasional, Surabaya, 1980
Redaksi  Sinar  Grafika, Undang-Undang  Kepolisian  Negara  Dilengkapi  Dengan  Peraturan Pemerintah Lainya , Sinar Grafika, Jakarta, 2003
Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice  System)  Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme , Bina Cipta, Jakarta, 1996
Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama , Balai Lektur Mahasiswa, 2009
Selo  Soemardjan, Masalah  Kriminalisasi  dan  Dekriminalisasi  dalam  Rangka  Pembaruan Hukum Nasional , Bina cipta, Jakarta, 1986
Philipus  M.  Hadjon, Tentang  Wewenang ,    Yuridika,  No.5&6  Tahun  XII,  September  – Desember, 1997
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004
Tim  Penyusun, Buku  Pedoman  Penyusunan  Usulan  Penelitian  Dan  Tesis,  Program  Studi Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas  Ekasakti ,  UNES,  Padang, 2019
Wira Sutedi, Konsumen panduan layanan konsumen , Gramedia,  Jakarta, 2007
Yesmil  Anwar  &  Adang, Sistem  Peradilan  Pidana  (Konsep,  Komponen  &  Pelaksanaannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung, 2011

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2012  tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  74  Tahun  2013  tentang  Pengendalian  Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Manajemen Penyidikan Perkara Pidana.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia  Nomor  71/M-Ind/Per/7/2012  Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Nomor  26  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang

## Penyidikan Tindak Pidana

## Artikel/ Jurnal
Eko Teguh Pribadi, Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: Analisis Determinan, SWOT, dan Carat, Journal of Health Science and Prevention , Vol.1, April, 2017 ISSN 2549-919X
Muhammad  Mulyadi, Darurat  Miras  Oplosan ,    Info  Singkat  Kesejahteraan  Sosial,  Vol,  No. 24/IIP3DI/Desember/2014
Slamet  Tri  Wahyudi, Problematika  Penerapan  Pidana  Mati  dalam  Konteks    Penegakan Hukum  di  Indonesia ,  Jurnal  Hukum  dan  Peradilan,  Volume  1,  Nomor  2  Juli  2012, ISSN : 2303-3274