Para  pakar  sering  memandang  hubungan  antara  desentralisasi  teritorial  dan sentralisasi  dalam  prak k  negara  kesatuan  sebagai  makna  dinamik,  ibarat 'pendulum/bandul'  yang  berayun  dari  sentralisasi  (memusat)  ke  desentralisasi (mendaerah) demikian seterusnya untuk mencari kesembangan (Mawhood: 1984, B.C. Smith: 1985, Bagir Manan: 1999).  Secara terminologis, metafor 'desentralisasi' juga  dak  akan  pernah  muncul  tanpa  didahului  oleh  munculnya  konsep 'sentralisasi' dalam pembagian kekuasaan negara secara ver kal. Campur tangan pusat dalam pemerintahan di daerah  dak dapat dihindari 100%, bahkan dalam pemerintahan yang paling desentralis k sekalipun. Di sisi lain, sistem sentralisasi 'murni'  dalam  hubungan  pusat-daerah  ditolak  sebagai  pendekatan  utama, terutama  sejak  sistem  demokrasi  dianggap  sebagai  model  pemerintahan  yang paling  banyak  diterima  banyak  negara.  Dengan  kata  lain,  desentralisasi  telah menjadi pendekatan utama dalam pemencaran kekuasaan secara ver kal sebagai cermin dari prinsip 'par sipasi' yang merupakan salah satu prinsip demokrasi dari aras lokal.
Pendiri  negara  Indonesia  sejak  kemerdekaan  juga  telah  menggariskan hubungan  pusat-daerah  yang  desentralis k,  walaupun  harus  dirumuskan  dalam satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yakni Pasal 18. Pada Perubahan Kedua UUD 1945 tahun 2000, sendi-sendi pengaturan hubungan pusat- desentralis k diperkuat dalam  ga pasal, yakni Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B yang  secara  prinsipil  beranjak  dari  prinsip  'otonomi  seluas-luasnya'.  Meskipun demikian, ketentuan lebih lanjut tentang hubungan pusat-daerah di luar UUD 1945, terutama pada level undang-undang,  dak selalu menunjukkan tafsir yang sama. Hal ini dapat diama  dari undang-undang organik dari Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 Perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda  2004)  yang  di  penghujung  tahun  2014  harus digan kan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014). Terdapat beberapa pandangan yang menganggap bahwa undang-undang  yang  disebut  terakhir  justru  mengedepankan  pendekatan  yang sentralis k, ke mbang desentralis k.
Konsep  perubahan  UU  Pemda  2004  adalah  pemecahan  undang-undang tersebut  ke  dalam  ga  undang-undang  berbeda,  yakni  undang-undang  tentang pemerintahan  daerah,  undang-undang  tentang  pemilihan  kepala  daerah,  dan undang-undang tentang pemerintahan desa. UU Pemda 2014 menggan kan UU Pemda  2004  dari  segi  pengaturan  organisasi  dan  urusan  pemerintahan  daerah, namun  dak termasuk pengaturan de l tentang pemilihan kepala daerah dan desa. Pada  penghujung  pengesahannya,  rancangan  undang-undang  ini  dibahas  secara

## Editorial
beruntun  dengan  rancangan  undang-undang  yang  selanjutnya  disahkan  sebagai Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  (UU Pilkada  2015).  Berbeda  dengan  UU  Pilkada  2015,  debat  mengenai  substansi  UU Pemda 2015 kurang begitu mengemuka. Padahal tujuan utama perubahan undang- undang  tersebut  adalah  untuk  memperbaiki  berbagai  kelemahan  yang  masih terdapat di dalam UU Pemda 2004. Aspek-aspek yang dianggap sebagai kelemahan UU Pemda 2004 diantaranya adalah konsep kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan,  hubungan  antar  pemerintah  daerah  dengan  masyarakat  sipil,  dan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya yang belum diatur.
Dilihat dari sisi konsep kebijakan desentralisasi, pada UU Pemda 2014, urusan pemerintahan  dibagi  ke  dalam  ga  jenis,  yakni  urusan  pemerintahan  absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan absolut yang diatur di dalam Pasal 9 dan  Pasal  10  undang-undang a  quo dinyatakan  bahwa  urusan  pemerintahan absolut  merupakan  urusan  yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  pemerintah pusat.  Ketentuan  mengenai  jenis  urusan  ini  dak  berbeda  dengan  ketentuan mengenai urusan pemerintah pusat yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 10 UU Pemda 2004, antara lain poli k luar negeri, pertahanan, kemanan, yus si, moneter dan ﬁskal nasional, serta agama. Namun, pembagian urusan pada UU Pemda 2014 dinilai  lebih  banyak  memberikan  pengaturan  yang  rigid  mengenai  kewenangan masing-masing  satuan  pemerintahan.  Sebagian  ahli  beranggapan  bahwa pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah pada undang-undang ini semakin condong pada sistem otonomi materil.
Selain condong pada sistem otonomi materil, status perwakilan pemerintah pusat yang pada UU sebelumnya hanya diemban oleh gubernur, kini juga diemban oleh  kepala  daerah  kabupaten/kota.  Ar nya,  se ap  satuan  pemerintahan,  baik pada  ngkat  provinsi  maupun  ngkat  kabupaten/kota,  merupakan  objek dekonsentrasi. Kondisi ini mengakibatkan dipertanyakannya poli k hukum otonomi daerah yang terkandung di dalam UU Pemda 2014 yang seolah semakin mengarah pada sistem sentralis k. Padahal, amanat Pasal 18 UUD 1945 adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Edisi  Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum  kali  ini  memuat  beberapa  ar kel  yang disampaikan  dalam Simposium  Nasional  Hukum  Tata  Negara yang  bertema: “Poli k Hukum Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Desentralisasi atau Re-sentralisasi?” Simposium yang diselenggarakan oleh Pusat  Studi  Kebijakan  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran  (PSKN FH Unpad)  pada  8  Juni  2015  ini,  memperdebatkan  perubahan  substansi  dalam  UU Pemda  2014.  Pada  sebagian  besar  tulisan  yang  dimuat  membenarkan  adanya kecenderungan  re-sentralisasi  dalam  berbagai  perspek f,  dan  sebagian  di antaranya berupaya menjelaskan penyebab fenomena re-sentralisasi.
Pada  ar kel  kehormatan  Indra  Perwira , yang  juga  Ketua  PSKN  FH  Unpad, memandang inkons tusionalitas UU Pemda 2014 karena pertentangannya dengan Pasal  18  UUD  1945  yang  berjiwa  desentralisasi  dengan  asas  otonomi  seluas- luasnya.  Sebaliknya  menurut  Indra,  UU  Pemda  2014  justru  bersifat  sentralis s karena  mengepankan  dari  Pasal  4  (1)  UUD  1945  (kekuasaan  Presiden  atas pemerintahan negara), bukan Pasal 18 sebagai landasan kons tusional hubungan pusat-daerah.
Pada beberapa ar kel selanjutnya, sentralisasi dipandang secara tersirat dalam UU  Pemda  2014  terkait  penyeragaman  kebijakan  urusan  dan  penguatan dekonsentrasi.  Yusdianto  dalam  ar kelnya  menegaskan  bahwa  bentuk  negara kesatuan ( unitary state ) oleh perencana, pembuat dan pelaksana negara (dalam UU Pemda  2014)  diar kan  sebagai  'penyeragaman'  daripada  'perbedaan'. Menurutnya,  “desentralisasi  dengan  balutan  otonomi  daerah  telah  tergan kan dengan  sentralisasi  dengan  balutan  dekonsentrasi.”  Masih  terkait  dengan dekonsentrasi, William Sanjaya mengkri si kedudukan kabupaten dan kota bukan hanya sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan  daerahnya,  tapi  juga  sebagai  wilayah  administra f  yang  dapat melaksanakan pelimpahan wewenang dari pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan  absolut.  Menurutnya,  kecenderungan  demikian  adalah  pertanda “menguatnya kembali pengaturan mengenai dekonsentrasi, sehingga UU Pemda 2014 dianggap bercorak sentralis k”.
Dua ar kel lainnya memandang corak sentralis k UU Pemda 2014 terlihat dari hubungan pengawasan antara pusat-daerah yang begitu ketat. Derita Prap  Rahayu menegaskan  UU  Pemda  2014  berimplikasi  pada  prak k  pengawasan,  khususnya pengawasan preven f yang cenderung terlalu ketat. Fajri Nursyamsi menegaskan adanya  cerminan  hubungan  yang  sentralis k  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah terkait kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap peratuan  daerah  yang  di  satu  sisi,  hal  tersebut  mempertegas  konsep  negara kesatuan, tetapi di sisi lain semakin membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Tulisan Dian Agung Wicaksono memperkaya perspek f  hubungan  pusat-daerah  dalam  UU  Pemda  2014,  khususnya  antara hubungan kewenangan dan  keuangan.
Dalam  konteks  dinamik,  Otong  Rosadi berupaya  menjelaskan  penyebab kebijakan  berbeda  dalam  UU  Pemda  2004  dan  UU  Pemda  2014.  Menurutnya, “perbedaan isi atau materi muatan yang diatur dalam se ap peraturan perundang- undangan  dan  penempatan k  berat  pada  level  (satuan)  pemerintahan  yang berbeda-beda  membuk kan  bahwa  pola  pengaturan  pemerintahan  daerah  di Indonesia merupakan suatu eksperimen yang  dak pernah selesai.” Dari perspek f Ilmu  Poli k,  Mudiya   Rahmatunnisa memandang  dinamika  desentralisasi  dan

## Editorial
sentralisasi dalam konteks norma f dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999) ke UU Pemda 2004 dan UU Pemda 2014 diakibatkan oleh banyak faktor, baik administra f-manajerial maupun poli s.
Terkait  desa,  walaupun  UU  Pemda  2014  'mengeluarkan'  ketentuan  tentang desa dari pengaturan pemerintahan daerah, namun polemik pengaturan desa pun dak terpisahkan dari persoalan pemerintahan daerah. Agus Kusnadi mengkri si kedudukan desa dalam UU Pemda 2014, yang menurutnya berada pada posisi yang ambivalen dan  dak jelas, dimana di satu sisi menghendaki desa sebagai sebuah bentuk  otonomi  asli,  namun  di  sisi  lain  mencerminkan  adanya  kehendak  untuk membuat desa menjadi satuan pemerintahan administra f di bawah kecamatan. Hal  ini  menurutnya  dak  sejalan  dengan  ketentuan  dalam  UU  Desa  2014  yang ditetapkan lebih dahulu dan menghendaki desa dijalankan dengan prinsip otonomi asli. Masih terkait pemerintahan desa, Inna Junaenah menengarai adanya upaya copy-paste kelembagaan  dan  mekanisme  penyelenggaraan  pemerintahan  desa seper  pemerintahan daerah. Padahal menurutnya, konsep pemerintahan negara dulu,  terutama  kelembagaan  Majelis  Permusyawarahan  Rakyat  (MPR)  dan turunannya berasal dari konsep pemerintahan desa. Menurutnya, pada UU Desa 201, terlihat perubahan poli k hukum pola berdemokrasi dari pemerintahan desa ke MPR menjadi dari MPR ke pemerintahan desa.
Melengkapi  diskursus  tentang  pemerintahan  daerah, book  review yang disajikan  dalam  edisi  ini  di  tulis  oleh  Mei  Susanto,  adalah  buku  klasik dari  Bagir Manan yang berjudul Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945. Selain itu edisi kali ini disempurnakan  dengan  rubrik  khazanah  yang  juga  mengangkat  pemikiran  Bagir Manan.  Susi  Dwi  Harijan menulis  rubrik  ini  karena  tidak  dapat  dipungkiri, perumusan  Pasal  18,  Pasal  18A,  dan  Pasal  18B  UUD  1945  Perubahan  terkait pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh gagasan Prof. Bagir Manan sebagai ahli hukum tata negara. Selamat membaca!