## PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
(Studi pada Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat)
Oleh
Lu’luatu Zakiyah 1 , Khasan Effendy 2 , Kusworo 3
1) Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri zluluatu@gmail.com
2, 3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## A ćĘęėĆĈę
L evy IMB will hit the target well when management is running well too. This has been stipulated in the Sumedang Regency Regional Regulation Number 5 of 2011 concerning Certain Permits Retribution. Jatinangor Subdistrict designated as a Provincial Strategic Area should be able to show an increase in building permits levies, but this is not in line with the facts.
This study aims to determine and analyze the IMB Levy Management that has been imple- mented, to know and analyze the obstacles encountered in its implementation and to know and analyze the right ideal strategy or concept in the management of IMB Levies. The theory used is the management theory proposed by Hasibuan (2008), namely the management function: (1) Planning, (2) Organizing, (3) Commanding, (4) Coordinating, (5) Controlling (Supervision). This research also uses descriptive qualitative method and data collection techniques using interviews, observation, and documentation.
The results showed that the DPMPTSP strategy in managing the building permits levy was not optimal, due to the fact that the community was not prepared to apply the online building permit registration system. Apart from that, the socialization provided by the government to the community is minimal, which is why the target of the realization of building permits levies has always decreased in the past three years. Therefore, in this study the authors convey several strat- egies in the management of building permits levies, namely: Bleaching building permits and im- proving supervision. Make use of good information media to increase the number of mandatory IMB. Take advantage of the area, because it is an educational strategic area in increasing regional development.
Keywords : management, retribution, building permit.

## A ćĘęėĆĐ
R etribusi IMB akan mencapai target dengan baik apabila pengelolaannya  dijalankan dengan baik  pula.  Hal  ini  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumedang  No.  5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kecamatan Jatinangor ditetapkan sebagai

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 41–58
Kawasan Strategis Provinsi seharusnya dapat menunjukkan peningkatan dalam Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, namun hal ini tidak sejalan dengan fakta yang ada.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Pengelolaan  Retribusi Izin  Mendirikan  Bangunan  yang  telah  dilaksanakan,  mengetahui  dan  menganalisis  kendala- kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya serta mengetahui dan menganalisis strategi atau konsep ideal yang tepat dalam pengelolaan Retribusi IMB. Teori yang digunakan adalah teori pengelolaan yang dikemukakan oleh Hasibuan (2008) yaitu fungsi manajemen: (1) Planning (Perencanaan),  (2) Organizing (pengorganisasian),  (3) Commanding (Pengarahan),  (4) Coordinating (Pengoordinasian), (5) Controlling (Pengawasan). Penelitian ini juga menggunakan Metode kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  strategi  DPMPTSP  dalam  pengelolaan  Retribusi Izin  Mendirikan  Bangunan  belum  optimal,  karena  ditemukannya  ketidaksiapan  masyarakat akan  penerapan  sistem  pendaftaran  Izin  Mendirikan  Bangunan  secara  online.  Selain  itu pun  sosialisasi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  sangatlah  minim  yang menyebabkan  mengapa  target  realisasi  penerimaan  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan dalam tiga tahun ke belakang selalu menurun. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyampaikan  beberapa  strategi  dalam  Pengelolaan  Retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan yaitu: Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan serta Meningkatkan Pengawasan. Memanfaatkan media  informasi  yang  baik  untuk  meningkatkan  jumlah  wajib  IMB.  Memanfaatkan  wilayah, karena  sebagai  Kawasan  Strategis  Pendidikan  dalam  meningkatkan  pembangunan  daerah. Serta meningkatkan sosialisasi agar masyarakat patuh dan wajib IMB.
Kata kunci: pengelolaan, retribusi, izin mendirikan bangunan.

## PENDAHULUAN
P endapatan  asli  daerah  atau  biasa disebut  PAD  adalah  pendapatan  yang bersumber  dan  dipungut  sendiri  oleh pemerintah  daerah.  Sumber  PAD  ini terdiri  dari:  pajak  daerah,  retribusi daerah,  laba  dari  badan  usaha  milik daerah  (BUMD),  dan  pendapatan  asli daerah  lainnya  yang  sah.  Berbicara mengenai  retribusi  daerah,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  salah  satu  PAD  yang terbesar adalah dari retribusi. Retribusi sendiri  selalu  dikaitkan  dengan  yang namanya  PAD  karena  retribusi  daerah, yang  selanjutnya  disebut  retribusi, adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian izin  tertentu  yang  khusus  disediakan dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Kegiatan  perizinan  khususnya  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  merupakan
salah  satu  PAD  yang  bertujuan  agar menciptakan  suatu  kondisi  bahwa  kegiatan tersebut sesuai dengan peruntukannya dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Sehingga retribusi IMB sangat diperlukan untuk mengoptimalisasikan PAD agar  pemenuhan  kebutuhan  daerah  dapat terpenuhi secara maksimal.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sumedang  No.  5  Tahun  2011  tentang Retribusi Perizinan Tertentu bahwa Retribusi Daerah  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  yang  penting  guna membiayai  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  dan  Pembangunan  Daerah  untuk memantapkan  Otonomi  Daerah  yang  luas, nyata, dan tanggung jawab.
Kabupaten  Sumedang  khususnya  di Kecamatan  Jatinangor  adalah  salah  satu yang  menginvestasikan  pendapatannya melalui retribusi dari IMB. PAD di Kecamatan Jatinangor  merupakan  penyumbang  PAD terbesar di Kabupaten Sumedang, karena ini
terlihat  dari  beberapa  faktor  salah  satunya yaitu  Kecamatan  Jatinangor  merupakan salah  satu  kawasan  khusus  yang  berada  di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
Menurut  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2009–2029, Kecamatan  Jatinangor  ditetapkan  sebagai pusat  pendidikan  tinggi  Kawasan  Strategis Provinsi (KSP) karena mempunyai pengaruh sangat  penting  dalam  aspek  pendidikan yang  secara  tidak  langsung  memengaruhi aspek  ekonomi,  lingkungan,  sosial  budaya dan pendayagunaan sumber daya alam. Hal inilah yang menjadi dasar dalam menetapkan kawasan  di  Kecamatan  Jatinangor  sebagai salah  satu  kawasan  khusus.  Pemerintah Daerah  mengharapkan  dengan  adanya kawasan strategis pendidikan tinggi ini dapat meningkatkan  penyelenggaraan  pendidikan tinggi nasional yang lebih baik.
Perubahan  yang  semakin  pesat  di kawasan  ini  tidak  diimbangi  dengan peningkatan  pelayanan  publik  di  kawasan pendidikan tinggi ini. Banyak permasalahan pelayanan  publik  yang  dapat  ditemui  di kawasan  ini.  Beberapa  permasalahan  di antaranya terkait pendataan kependudukan bagi  para  pendatang,  baik  yang  menjadi mahasiswa  maupun  pekerja  masih  belum terdata dengan baik. Permasalahan keamanan masih  sering  ditemui,  misalnya  pencurian kendaraan  bermotor  di  lingkungan  rumah kos.  Permasalahan  lalu  lintas  yaitu  adanya kepadatan  dan  kemacetan  mengakibatkan ketidaknyamanan  dalam  berlalu  lintas. Pengelolaan  sampah  yang  tidak  baik  juga berdampak  pada  polusi  udara,  bau  tidak sedap  dan  mengganggu  kesehatan,  dan masih banyak lagi permasalahan pelayanan publik di kawasan ini.
Sampai saat ini pun masih dijumpainya beberapa fenomena ditemukannya bangunan  yang  tidak  memiliki  IMB  yang tidak  sesuai  dengan  peruntukan  kawasan dan rencana tata ruang wilayah di Kecamatan Jatinangor  dan  tidak  adanya  tindakan  dan
upaya  pengendalian  yang  dilakukan  oleh pemerintah  setempat.  Sehingga  kepatuhan masyarakat akan pentingnya memiliki IMB di Kecamatan Jatinangor masih sangat rendah terhadap bangunan yang dimilikinya.
Untuk  membuktikan  permasalahan tersebut,  penulis  mengambil  sampel  dari data primer. Sampel yang diambil adalah 10 bangunan gedung yang berada di Kecamatan Jatinangor, lalu penulis wawancarai langsung pada  pemilik  bangunan  gedung  tersebut bahwa apakah mereka mempunyai IMB atau tidak. Berikut merupakan data primer yang penulis dapatkan dari lapangan.
Tabel 1 Jawaban  sepuluh  responden  tentang kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan  (IMB) No Nama Keterangan 1 Responden 1 Bapak “T” Sudah Punya IMB 2 Responden 2 Ibu “A” Sudah Punya IMB 3 Responden 3 Ibu “G” Sudah Punya IMB 4 Responden 4 Bapak “A” Belum Punya IMB 5 Responden 5 Bapak “D” Belum Punya IMB 6 Responden 6 Bapak “K” Belum Punya IMB 7 Responden 7 Bapak “M” Belum Punya IMB 8 Responden 8 Bapak “H” Belum Punya IMB
9 Responden 9 Bapak “N”
Belum Punya IMB
10 Responden 10 Bapak “T” Belum Punya IMB
*  Responden  yang  sudah memiliki  IMB  sebesar 30%,  sedangkan  yang belum  mempunyai  IMB sebesar 70%.
Sumber : Diolah Penulis, 2020
Dari perbandingan sampel di atas penulis simpulkan  bahwa  sebagian  masyarakat yang  tidak  mempunyai  IMB  lebih  banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang sudah memiliki  IMB.  Ini  membuktikan  bahwa kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya mempunyai IMB itu masih kurang, sehingga ini  menjadi  salah  satu  penyebab  mengapa retribusi dalam bidang pelayanan IMB belum mencapai target.

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 41–58
Dengan berbagai permasalahan pelayanan  publik  tersebut  dan  adanya tuntutan  oleh  pendidikan  masyarakat, maka  permasalahan  pelayanan  publik  di kawasan  Kecamatan  Jatinangor  ini  menjadi hal  yang  menarik  untuk  dikaji.  Sejauh mana  tindakan  Pemerintah  Daerah  dalam memberikan  pelayanan  publik  di  kawasan ini  dan  bagaimana  pelayanan  publik  yang seharusnya  ada  di  Kecamatan  Jatinangor sebagai Kawasan Pendidikan Tinggi.
Izin  Mendirikan  Bangunan  sendiri dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang  No.  15  Tahun  2011  tentang Bangunan  Gedung.  Namun  di  Kecamatan Jatinangor  sendiri  diduga  belum  semua bangunan  gedung  mempunyai  surat  IMB (SIMB)  karena  dari  pihak  Kecamatan Jatinangor sendiri belum ada operasi khusus untuk mendata bangunan gedung mana saja yang  sudah  mempunyai  IMB.  Kemudian, rendahnya  keinginan  masyarakat  untuk mengurus  IMB  dari  setiap  bangunan  yang didirikan  dapat  dilihat  berdasarkan  data dan jumlah IMB yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu Kabupaten Sumedang pada tabel 2.
Berdasarkan tabel 2, pada 2017 jumlah KK  yang  ada  di  Kecamatan  Jatinangor sebanyak  25.349  KK  dengan  jumlah pemohon  661  orang  dan  menghasilkan pendapatan retribusi IMB sebesar Rp284.200.000.000,  sedangkan  pada  2018 jumlah  KK  di  Kecamatan  Jatinangor  naik berjumlah  25.721  KK  dengan  pendapatan retribusi  Rp26.875.000.150.  Terakhir,  pada 2019  jumlah  KK  di  Kecamatan  Jatinangor
makin  meningkat  sebesar  25.987  KK  dan jumlah  pemohon  IMB  430  orang  dengan pendapatan  retribusinya  Rp4.484.000.000. Dalam  tiga  tahun  terakhir,  apabila  penulis bandingkan  terdapat  adanya  kenaikan jumlah kepala keluarga namun tidak diiringi pula dengan kenaikan jumlah pemohon IMB maupun hasil pendapatan retribusinya juga.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  jumlah bangunan  yang  sudah  memiliki  IMB  di Kecamatan  Jatinangor  masih  kurang  jika dibandingkan  dengan  jumlah  keseluruhan keluarga yang ada di Kecamatan Jatinangor. Dari jumlah banyaknya kepala keluarga yang ada,  hanya  beberapa  bangunan  yang  sudah memiliki  IMB.  Dalam  hal  ini,  menunjukkan pula kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki IMB untuk bangunan yang mereka dirikan  masih  kurang.  Adanya  fenomena ini  menyebabkan  pemohonan  IMB  ternyata masih  belum  optimal  sehingga  akan berdampak  pada  pemanfaatan  Retribusi serta  belum  terinventarisasi  dengan  baik IMB di Kecamatan Jatinangor.
Selain  itu  juga  ditemui  kendala  terkait proses  dalam  permohonan  IMB  di  mana ditemukannya  calo  untuk  membantu  para pemohon  yang  tidak  paham  akan  tata  cara mendaftar  IMB  yang  mengakibatkan  para pemohon  harus  membayar  dua  kali  lipat untuk  calo  tersebut.  Hal  ini  juga  tentunya membuat  pihak  pemungut  retribusi  yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  (DPMPTSP)  juga  selaku  pihak pengelola dari hasil pungutan retribusi IMB mengalami  kendala  dalam  pungutan  dan pengelolaan retribusi tersebut.
Tabel 2 Data  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Jatinangor
NO Tahun Jumlah Keluarga Jumlah Pemohon IMB Jumlah Retribusi (Rp) 1 2017 25.349 KK 661 284.200.000.000 2 2018 25.721 KK 441 26.875.000.150 3 2019 25.987 KK 430 4.484.000.000
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sumedang (2020)
Tabel 3

## Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang
No. Tahun Target PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) 1 2017 402.302.926.879.29 523.547.667.603,07 2 2018 464.361.703.852,86 432.196.794.863,30 3 2019 461.034.212.549,29 530.215.807.457,00 Sumber :  Bappenda Kabupaten Sumedang (2019)
Data  menunjukkan  bahwa  Pendapatan Kabupaten Sumedang dari tahun tahun 2017 sudah  melampaui  target.  Sedangkan,  pada 2018  mengalami  penurunan  pendapatan dan  tidak  memenuhi  target,  namun  pada 2019  justru  naik  lagi  jumlahnya  sehingga melampaui  target.  Jelaslah  bahwasanya PAD  Kabupaten  Sumedang  mengalami
peningkatan naik turun yang berubah-ubah. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat juga bahwa  realisasi  PAD  Kabupaten  Sumedang tahun  2017,  tahun  2018  dan  tahun  2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang  telah  bekerja  dengan  maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sumedang. Tabel 4 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. Tahun Target IMB Realisasi IMB 1 2017 6.308.120.000,00 5.832.841.013,00 2 2018 5.376.480.000,00 4.419.685.730,00 3 2019 5.376.480.000,00 4.724.770.693,00
Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sumedang (2019)
Selanjutnya  dari  tabel  3.  data  yang menunjukkan  PAD  dalam  bidang  pelayanan perizinan  dari  tahun  2017,  tahun  2018, dan  tahun  2019  juga  tidak  semuanya melampaui  target.  Ini  menunjukkan  bahwa PAD  Kabupaten  Sumedang  belum  mencapai target  yang  telah  ditetapkan,  padahal  dalam realisasinya  Kabupaten  Sumedang  cukup mendapatkan banyak dari hasil retribusi IMB.
Dari  berbagai  fenomena  yang  ada, penulis  tertarik  untuk  mengambil  latar belakang  masalah  ini  karena  Kecamatan Jatinangor yang ditetapkan sebagai
Kawasan  Strategis  Provinsi  mengakibatkan perkembangan  wilayah  yang  berada  di Kecamatan  Jatinangor  sangat  pesat,  namun pengaturan  tata  ruangnya  masih  belum cukup  bisa  dikatakan  dari  kata  tertib. Padahal,  Kecamatan  Jatinangor  merupakan salah  satu  penyumbang  PAD  terbesar  di Kabupaten Sumedang.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut penulis merumuskan permasalahan Bagaimana  Pengelolaan  Retribusi  IMB,  apa saja  faktor  pendukung  dan  penghambat dalam  pengelolaan  Retribusi  IMB,  serta bagaimana  strategi  pengelolaan  retribusi IMB  dalam  upaya  meningkatkan  PAD  di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
Berdasarkan  Rumusan  masalah  di  atas, tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis
Bagaimana Pengelolaan
Retribusi  IMB,  faktor  pendukung  dan penghambat  serta  menganalisis  bagaimana strategi  pengelolaan  retribusi  IMB  dalam upaya  meningkatkan  PAD  di  Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, metode penelitian yang  digunakan  oleh  penulis  adalah

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 41–58
penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Sugiyono  (2013)  memaparkan bahwa  metode  penelitian  kualitatif  adalah metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada ilsafat  postpositivisme,  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah, (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen), analisis dan data bersifat induktif/kualitatif, dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan  makna  dari  pada  generalisasi. Moleong (2014: 6) juga menjelaskan bahwa “penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang  apa  yang  di  alami  oleh  subjek penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain”.
Penelitian  ini  menggunakan  metode wawancara,  maka  instrumen  penelitiannya adalah  menggunakan  pedoman  wawancara sehingga  penulis  melakukan  wawancara serta  pencatatan  terhadap  data  yang diperlukan  terkait  Pengelolaan  Retribusi IMB  dalam  meningkatkan  PAD  di  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten  Sumedang  Provinsi Jawa Barat (Studi Pada Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat).
Jumlah  informan  yang  dipilih  sebagai sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan teknik  purposif,  yaitu  memilih  orang-orang yang  dianggap  mengetahui  dan  mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus  permasalahan  yang  akan  diteliti  oleh penulis.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Sugiyono  (2012:  219)  yang  menyatakan bahwa  purposive  sampling  adalah  teknik Penentuan  sampel  dengan  pertimbangan tertentu.
Sebagai suatu proses interaksi dan  komunikasi  dalam  penelitian  ini digunakanlah  teknik  pengumpulan  data yang  langsung  diambil  di  lapangan.  Selain itu  peneliti  juga  melakukan  tahapan  yaitu wawancara, dokumentasi, observasi lapangan.  Setelah  ketiga  langkah  tersebut dilakukan  maka  selanjutnya  dilakukan
Analisis SWOT terhadap data yang diperoleh berdasarkan  Rangkuti  (2014:  83)  dan kemudian dilakukan pengembangan beberapa  ukuran  tentang  bagaimana strategisnya isu berdasarkan Bryson (2008: 182). Sugiyono  (2014:  245)  memaparkan
“analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan,  selama  di  lapangan  dan  setelah di  lapangan”.  Adapun  langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian adalah dengan  menggunakan  model  interaktif sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Miles dalam Sugiyono (2014: 246), teknik analisis data  yaitu  “data reduction ,  data displai, conclusion/veri ϔ ication”.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Planning (Perencanaan)
Perencanaan  adalah  kegiatan  yang pertama-tama  harus  dilaksanakan  sebelum aktivitas  lainnya  dilakukan.  Penerapan fungsi  manajemen  dalam  pengelolaan retribusi IMB di Kecamatan Jatinangor sudah dilaksanakan  meskipun  terdapat  beberapa ketidaksesuaian  dengan  perencanaan  yang diharapkan.
Menurut  Peraturan  Bupati  Sumedang No.  30  Tahun  2017  tentang  Pendelegasian sebagian  kewenangan  di  bidang  perizinan dan  Non-perizinan  dari  Bupati  kepada Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  Pelayanan IMB  sudah  tidak  lagi  ada  di  Kecamatan seluruh  Kabupaten  Sumedang.  Semenjak itu,  DPMPTSP  membuat  sebuah  Aplikasi  SI ICE Mandiri atau Sistem Cetak Mandiri yang bertujuan  untuk  memudahkan  masyarakat dalam  mengajukan  IMB.  Menurut  Syarif Effendi selaku Camat Jatinangor:
“Sejak  tahun  2017  kalau  tidak  salah peran kecamatan tidak secara langsung memungut retribusi IMB. Sejak 1 Januari 2017 sudah dilimpahkan wewenang jadi
peran  kecamatan  hanya  melegalisasi dan  memberikan  rekomendasi.  Jadi baik  penerbitan  IMB  sendiri  maupun pengelolaan  retribusi  IMB  sendiri langsung  disetor  ke  Pemda  kas  daerah dan  alhamdulillah  sudah  ada  program baru  si  ICE  Mandiri  sistem  informasi cetak  sendiri  secara  online,  jadi  si pemohon  sudah  dapat  persetujuan dari  tetangga,  izin  lingkungan  dan mendapatkan  legalisasi  oleh  kepala desa  dan  direkomendasikan  oleh camat,  jadi  dia  mengunggah  (upload) sendiri  di  aplikasi  kemudian  termasuk berapa  perhitungan  retribusi  yang harus  disetorkan  itu  nanti  keluar.  Jadi harus  punya  akun  sendiri,  hitungannya itu 14 hari bisa terbit setelah itu diberi pasword agar  bisa  cetak  sendiri.”  (5 Agustus 2020)
Jadi,  berdasarkan  tanggapan  Syarif Effendi  bahwa  Kecamatan  Jatinangor  dan kecamatan  lainnya  yang  ada  di  seluruh Kabupaten  Sumedang  sudah  tidak  lagi  bisa membuat IMB di kecamatan masing-masing, namun  hanya  dapat  meminta  rekomendasi saja. Selain itu, masyarakat dapat membuat IMB  melalui  aplikasi  online  SI  ICE  Mandiri yang telah dibuat oleh DPMPTSP.
SI  ICE  Mandiri  ini  merupakan  sebuah sistem  informasi  pelayanan  perizinan dan  non-perizinan  yang  memungkinkan pemohon  dapat  mengunduh  SK  perizinan dan  mencetaknya  secara  mandiri.  Aplikasi ini  berbasis  online  sehingga  masyarakat dapat  melakukan  pengajuan  perizinan dengan  memanfaatkan  teknologi  internet. Sistem informasi ini sangat cocok digunakan di  DPMPTSP  (Dinas  Penanaman  Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu)  di Kabupaten/Kota.  Sistem  informasi  ini dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang  dapat  memudahkan  baik  dari  sisi pemohon  (masyarakat)  maupun  dari  sisi petugas DPMPTSP.
Untuk memudahkan masyarakat pun  SI  ICE  Mandiri  menyediakan  berupa SK  dengan  Digital  Signature  atau  tanda tangan  digital,  secara  garis  besar  Tanda Tangan  Digital  adalah  sebuah  skema matematis  yang  memiliki  keunikan  dalam mengidentifikasikan seorang (subjek hukum)  di  dunia  digital.  Tanda  tangan digital  ini  sebagai  bentuk  keabsahan  atau legalitas  dan  keamanan,  SK  perizinan dilengkapi  dengan  QRCODE  dan  tanda tangan Digital yang terverifikasi oleh root ca KOMINFO.
Sementara itu, dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas  Informasi  Elektronik  yang  dilekatkan, terasosiasi  atau  terkait  dengan  Informasi Elektronik  lainnya  yang  digunakan  sebagai alat veri ikasi dan autentikasi.
Selanjutnya,  apabila  pemohon  sudah mendapatkan  tanda  tangan  elektronik, maka pemohon tersebut akan mendapatkan sebuah  izin  dalam  berupa  dokumen elektronik.  Dokumen  Elektronik  adalah setiap  informasi  elektronik  yang  dibuat, diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital, elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya, yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/ atau  didengar  melalui  komputer  atau sistem  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf, tanda,  angka,  kode  akses,  simbol  atau perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang mampu memahaminya.
Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa masih  terdapat  sebagian  masyarakat yang  mengaku  tidak  terlalu  paham  akan penggunaan  aplikasi  online  tersebut dikarenakan  masih  adanya  gagap  teknologi pada sebagian masyarakat.

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 41–58

## Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian  adalah  pengelo m- pokan  aktivitas  yang  akan  dilakukan  atau pendistribusian  tugas  dan  fungsi  kepada setiap  individu  yang  ada  dalam  organisasi. Karena, dengan mengorganisasikan dimaksudkan  pengelompokan  kegiatan yang  diperlukan  yakni  penetapan  susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi.
Di  Kecamatan  Jatinangor  sendiri, ditemukan belum idealnya penentuan tugas dan pekerjaan pada pengelola retribusi IMB karena  terbatasnya  sumber  daya  manusia. Hal  ini  pun  sejalan  dengan  pendapat Budilatif selaku Staf kasi Pelayanan umum di Kecamatan Jatinangor sebagai berikut.
“Dari  SDM  sendiri  kita  kekurangan staf,  dari  semua  yang  memeriksa  saya, menghitung  saya,  kalau  pemohon  di sini  tidak  begitu  banyak,  yang  banyak konsultasi  soal  IMB  mengenai  masalah persyaratan  apa  saja.  Kadang  1  bulan 15-20  pemohon,  tapi  kalau  pemohon yang  gagal  belum  bisa  diproses.”  (15 Agustus 2020)
Dalam wawancara tersebut, Kania selaku Staf  Pengelola  Retribusi  IMB  di  DPMPTSP pun  menambahkan  pendapat  yang  sama bahwa:
“Terus  terang,  memang  kurang  di  sini, kadang  suka  aja  ada  staf  yang  kurang mengerti  apa  tupoksinya  sendiri  yang akibatnya saya juga ikut membantu dan mengerjakan  pekerjaan double .”  (14 Agustus 2020)
Dari  wawancara  tersebut  sumber daya  manusia  yang  ada  terlihat  kurang terspesialisasi dengan baik yang mengakibatkan sulitnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya di DPMPTSP tersebut padahal fakta dalam lapangan membuktikan bahwa  pemohon  IMB  di  Kecamatan Jatinangor sangat tinggi di antara kecamatan- kecamatan yang lain.

## Commanding (Pengarahan)
Fungsi  manajemen  yang  berhubungan dengan  usaha  memberi  bimbingan,  saran- saran  atau  memberi  sebuah  instruksi kepada bawahan tersebut, agar tugas dapat dilaksanakan  dengan  baik  benar-benar kepada tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam pengarahan yang diberikan oleh DPMPTSP  kepada  masyarakat  seharusnya diberikannya  sosialisasi  oleh  pihak  instansi kepada  masyarakat.  Namun,  ditemukan bahwa  ada  beberapa  masyarakat  salah satunya  Ibu  Ade  selaku  warga  Jatinangor yang  mengaku  belum  pernah  mendapatkan sosialisasi  tersebut.  Hal  itu  disampaikan ketika ditanyai apakah pernah mendapatkan sosialisasi  dari  pihak  pemerintah  daerah yaitu:
“Saya  kurang  tahu,  prosedurnya  saja kadang saya masih bingung juga sih tapi ya  kalau  bangunan  harus  ada  IMB-nya sih saya tahu.” (5 Oktober 2020)
Namun, berbeda dengan halnya dengan Heri yang berpendapat bahwa:
“Kayanya  belum,  saya  belum  pernah dapat sosialisasi dari lembaga ini terkait dengan  cara  pengurusan  IMB.  Selama ini  sih,  saya  tahu  pengurusan  ini  dari teman saya yang sudah berpengalaman mengurus IMB.” (5 Oktober 2020)
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Diki selaku Kepala Seksi Penatausahaan Perizinan di  DPMPTSP  Kabupaten  Sumedang  sebagai berikut.
“Sosialisasi  terkait  dengan  sistem  door to  door  kita  belum  ke  arah  sana.  Tapi kita  sosialisasi  berupa  ke  kecamatan berupa  sistem  pelayanan  masih  online itu sudah tapi untuk pemaparan seperti menerangkan ke tiap-tiap desa. belum ke arah situ karena keterbatasan anggaran dan  keterbatasan  SDM  juga.  Kita  gak mungkin  ada  227  Desa  disumedang didatangkan  satu-satu.  Tapi  dari  segi sosialisasi  dari  segi  itu  belum  ke  situ,
tetapi  sosialisasi  secara  virtual,  secara apa sosial media dan digital melalui web. Kalau  mau  liat  tinggal  buka  perizinan sumedang pasti ada di situ, tapi kadang gak banyak  orang  tau  karena  masih banyak orang yang konvensional masih suka  nanya-nanya  ke  orang-orang padahal semua bisa lihat di google .” (14 Agustus 2020)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi  yang harusnya diadakan oleh pemerintah daerah masih belum jelas kepada masyarakat, yang mengakibatkan  pengarahan  dari  pusat belum  terlaksana  dengan  baik.  Apabila sosialisasi tersebut dapat berjalan dan sudah sesuai  dengan  semestinya,  pelayanan  IMB akan  berdampak  terjadinya  peningkatan pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat yang  semakin  baik,  kehidupan  demokrasi yang  semakin  maju,  keadilan,  pemerataan serta  adanya  hubungan  yang  serasi  antara pusat dan daerah serta antardaerah.

## Coordinating (Pengoordinasian)
Fungsi  manajemen  yang  satu  ini bertujuan  untuk  melakukan  berbagai kegiatan-kegiatan agar tidak terjadi kekacauan serta menyatupadukan pekerjaan-pekerjaan  bawahan  sehingga terdapat  kerja  sama  yang  terarah  dalam usaha mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi.
Namun,  Jika  berbicara  mengenai koordinasi dalam pelayanan IMB,
masyarakat  sudah  tidak  lagi  mendaftar manual  ke  Kecamatan  maupun  ke  Kantor DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Melainkan, diwajibkan mendaftar online. Hal ini sejalan dengan  pendapat  Abdul  Somad  Selaku Koordinator  IMB  di  DPMPTSP  sebagai berikut.
“Semua  pelayanan  yang  ada  di  PTSP Sumedang itu sudah berbasis online jadi tidak  ada  lagi  berkas-berkas  hardcopy menumpuk di atas meja, sekarang semua
pemohon  menginput  dan  mengunggah (upload)  berkas-berkas  melalui  sistem online  dan  sistem  informasi  yang  kami namakan  sistem  infomasi  SI  ICE  cetak mandiri  disingkat  SI  ICE  Mandiri.  Itu aplikasi kan. Nah jadi, semua perizinan termasuk IMB itu masuk melalui sistem berkas-berkas  itu  semua  dalam  bentuk PDF  di-scan  semua,  jadi  si  pemohon di  mana  pun  bisa  mendaftar  ke  kami melalui  sistem  dengan  persyaratan- persyaratan  tertentu.”  (14  Agustus 2020)
Berdasarkan wawancara di atas, jelaslah bahwa  pendaftaran  IMB  sudah  tidak  lagi menggunakan  daftar  manual  melainkan wajib  daftar  melalui  perizinan online yang sudah disediakan aplikasinya oleh DPMPTSP.
Controlling (Pengawasan)
Pengawasan
dimaksudkan di sini  yaitu  proses  pemantauan  yang dilakukan  oleh  tim  pemungut  retribusi IMB.  Pengawasan  dalam  pelaksanaan pemungutan  retribusi  merupakan  salah satu  hal  yang  sangat  penting.  Pengawasan memegang  peranan  penting  sebagai  upaya dalam meminimalkan ketimpangan- ketimpangan  dalam  pemungutan  retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang  dilakukan  sebagai  langkah  untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan  sesuai  dengan  ketentuan,  dengan pengawasan  yang  baik  maka  ketimpangan- ketimpangan  yang  dapat  mengurangi keberhasilan  pemungutan  retribusi  IMB dapat diminimalkan.
Demikian  halnya  dengan  pemungutan retribusi  IMB  di  Kecamatan  Jatinangor yang  dilakukan  oleh  DPMPTSP  Kabupaten Sumedang menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan- penyimpangan  serta  kesalahan  lainnya yang  mungkin  terjadinya.  Karena  dalam pemungutan  retribusi  IMB  di  Kecamatan Jatinangor  tanpa  dilakukan  pengawasan,

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 41–58
maka  akan  mengalami  kesulitan  dalam mengukur  tingkat  keberhasilan  yang dilaksanakan  oleh  para  petugas  yang melaksanakan pemungutan retribusi IMB di Kecamatan Jatinangor.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Diki selaku Kepala Seksi Penatausahaan Perizinan di  DPMPTSP  Kabupaten  Sumedang  sebagai berikut.
“Jadi  mereka  tuh  masih  ada  paradigma bahwa  bikin  izin  susah.  Mereka  lebih cenderung  mempercayakan  izin  ke orang  atau  ke  calo.  Terlepas  dari mana-mananya  kan  itu  kan  di  luaran banyak  yang  mengaku  dirinya  bisa  dan memproses izin. Nah paradigma seperti itu teh masih ada di dalam masyarakat. Jadi  orang  mempercayakan  izinnya  ke salah satu orang lagi. Sebenarnya, kalau sendiri  itu  mudah  asal  tau  persyaratan dan  caranya.  Karena  dampaknya memakai calo ya biaya makin besar.” (14 Agustus 2020)
Dari  hasil  wawancara  di  atas  penulis menyimpulkan  bahwa  pengawasan  untuk bidang  pemungutan  retribusi  IMB  belum optimal. Hal ini terlihat masih ditemukannya calo  dalam  proses  pembuatan  IMB.  Selain itu pun mengakibatkan masyarakat menjadi enggan  untuk  membuat  IMB  karena  harus membayar dua kali lipat.

## Faktor Penghambat dalam Pengelo- laan Retribusi IMB
 Sumber Daya Manusia yang Belum Sesuai Dalam pelaksanaan pemungutan terhadap  retribusi  IMB  di  Kecamatan
Jatinangor  masih  mengalami  berbagai hambatan,  baik  hambatan  dari  dalam  yaitu pihak  petugas  pemungut  retribusi  maupun dari luar yakni pemohon IMB tersebut. Staf Kasi  Pelayanan  Umum  Kantor  Kecamatan Jatinangor, Budilatif menyatakan bahwa:
“Dari  SDM  sendiri  kita  kekurangan staf,  dari  semua  yang  memeriksa  saya, menghitung  saya,  kalau  pemohon  di sini  tidak  begitu  banyak,  yang  banyak konsultasi  soal  IMB  mengenai  masalah persyaratan  apa  saja.  Kadang  1  bulan 15-20  pemohon,  tapi  kalau  pemohon yang  gagal  belum  bisa  di  proses.”  (15 Agustus 2020)
Untuk  mengoptimalisasikan  pemungut- an  retribusi  IMB  di  Kecamatan  Jatinangor maka  pengelolaan  retribusi  tersebut harus  berjalan  secara  efektif  dan  e isien, karena  dengan  pengelolaan  yang  baik  akan menghasilkan  pemungutan  retribusi  IMB yang  optimal  sebagai  akibat  dari  e isiensi dan  efektivitas  pengelolaan  retribusi  IMB tersebut.  Sehingga  target  penerimaan retribusi IMB dapat terealisasi sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Kania  selaku  Staf Pengelola Retribusi di DPMPTSP bahwa: “Sebenarnya untuk dikatakan pemungutan retribusi IMB di Kecamatan
Jatinangor  secara  pribadi  saya  katakan sudah  optimal,  karena  kita  lihat  bahwa setiap  tahun  penerimaan  retribusi  ini meningkat  meskipun  belum  tercapai target.  Tetapi  kalau  secara  umum pemungutan retribusi IMB di Kecamatan Jatinangor dikatakan sebenarnya belum tercapai.  Karena  salah  satu  tolak  ukur optimalnya  pemungutan  retribusi  itu adalah  tercapainya  target  setiap  tahun, sedangkan  kami  masih  naik  turun targetnya.”
Selanjutnya ia menambahkan bahwa:
“…  tapi  ya  kami  selaku  petugas  yang bertugas mengelola retribusi IMB sudah mencoba  melakukan  yang  terbaik terutama  memperbaiki  hal-hal  yang saya  katakan  tadi.  Tapi  hasilnya  untuk di  Kecamatan  Jatinangor  belum  juga optimal.” (14 Agustus 2020)
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  terlihat bahwa  pemungutan  Retribusi  IMB  di Kecamatan  Jatinangor  belum  optimal
Lu’luatu Zakiyah dkk.: Pengelolaan Retribusi Izin IMB ...
walaupun di Kecamatan Jatinangor membuktikan  paling  banyak  data  pemohon IMB  dia  antara  kecamatan-kecamatan lain  di  Kabupaten  Sumedang  ini.  Namun para  petugas  DPMPTSP  telah  berusaha untuk  memperbaiki  hal-hal  yang  menjadi penunjang  utama  optimalnya  pemungutan retribusi IMB.

##  Kurangnya Kesadaran Masyarakat
Izin  Mendirikan  Bangunan  merupakan salah  satu  bentuk  pengendalian  tata  ruang kota.  Keberhasilan  dari  pengendalian tersebut  sangat  ditentukan  oleh  peran serta  masyarakat.  Artinya  apabila  setiap masyarakat  yang  ingin  membangun  atau merehabilitasi  bangunan  rumahnya,  maka dapat  dikendalikan  melalui  peran  serta masyarakat  dalam  mengurus  IMB  yang merupakan  faktor  yang  sangat  penting dalam pengendalian tata ruang kota. Hal ini juga sejalan dengan tanggapan Syarif Effendi selaku Camat Jatinangor:
“Kalau  di  sini,  khususnya  Jatinangor sudah  mencapai  77,5%.  Artinya  bagi bangunan bangunan yang didirikan baru. Ada yang bangunannya sudah lama tapi dia  belum  buat  IMB,  nah  memang  ada yang  diproses  itu  namanya  pemutihan. Nah  retribusinya  juga  itu  lebih  ringan, ada  juga  sebagian  emang  masih  belum. Nah,  manakala  dia  dibutuhkan  baik  itu untuk  proses  biasanya  kredit  ke  bank itu  untuk  persyaratan  IMB  nah  mereka baru buat. yah sekitar 75% mah sudah.” (5 Agustus 2020)
Melanjutkan  pernyataan  di  atas,  salah satu  warga  Kecamatan  Jatinangor  juga menambahkan bahwa:
“Ya begitulah, belum punya IMB karena masalah faktor biaya sama prosedur aja yang bikin ribet dan berbelit-belit”.
Pernyataan di atas tersebut mengindikasikan bahwa masih ada masyarakat  yang  tidak  memiliki  IMB meskipun  memiliki  rumah  tinggal,  karena
mereka  masih  beranggapan  bahwa  izin tersebut  tidak  ada  manfaatnya.  Selain  itu juga  salah  satu  faktor  penyebab  belum efektifnya  pemberian  IMB  ialah  kurangnya taraf  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum masyarakat. Itu semua semakin memperjelas bahwa  kesadaran  masyarakat  dibutuhkan untuk mendukung program-program Pemerintah,  termasuk  juga  IMB.  Padahal IMB merupakan kewajiban setiap orang yang memiliki  bangunan,  baik  itu  rumah  tinggal maupun bangunan komersial.
Pendapat ini diperkuat dalam wawancara  dengan  Abdul  Somad  selaku Koordinator IMB di DPMPTSP yang mana:
“Jadi  mereka tuh masih  ada  paradigma bahwa  bikin  izin  susah.  Mereka  lebih cenderung  mempercayakan  izin  ke orang  atau  ke  calo.  Terlepas  dari mana-mananya  kan  itu  kan  di  luaran banyak  yang  mengaku  dirinya  bisa  dan memproses izin. Nah paradigma seperti itu teh masih ada di dalam masyarakat. Jadi  orang  mempercayakan  izinnya  ke salah satu orang lagi. Sebenarnya, kalau sendiri  itu  mudah  asal  tau  persyaratan dan  caranya.  Karena  dampaknya memakai calo ya biaya makin besar.” (14 Agustus 2020)
Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan  bahwa  ditemukannya  calo dalam sebuah proses kepengurusan dibuatnya IMB,  karena  masih  terdapatnya  masyarakat yang belum mengerti dalam menggunakaan teknologi  yang  mengharuskan  warga mendaftar  IMB  secara  online.  Sehingga adanya  calo  ini  mengakibatkan  masyarakat harus  mengeluarkan  uang  lebih  agar  dapat membayar  calo  tersebut  untuk  membantu masyarakat  yang  kurang  mengerti  untuk mendaftar IMB secara online .
Dengan kurangnya kesadaran masyarakat  akan  pentingnya  mempunyai
IMB membuat realisasi penerimaan retribusi IMB Kecamatan Jatinangor itu sendiri tidak sesuai yang direncanakan.

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 41–58

## Faktor Pendukung dalam Pengelo laan Retribusi IMB
 Adanya Media Informasi yang Baik
Informasi yang diberikan guna memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan IMB yang ada di Kecamatan Jatinangor saat ini  sudah  tersedia  dengan  baik.  Penyediaan informasi diberikan melalui website: https:// perizinan.sumedangkab.go.id/ptsp/. Selain itu juga, di dalam website tersebut diberikan tata cara untuk mendaftar IMB yang mudah dipahami oleh masyarakat.
 Tersedianya para Pendamping untuk Membuat IMB Online
Seperti yang dikatakan oleh Diki selaku Kepala  Seksi  Penatausahaan  Perizinan  di DPMPTSP  Kabupaten  Sumedang  sebagai berikut.
“Selain  itu  upaya  yang  kami  lakukan seperti  yang  terlihat  di  ujung  sana banyak  komputer  itu  diperuntukan untuk  pendampingan,  pendampingan dalam artian apabila ada pemohon yang memiliki  atau  mau  dibantu  dalam  hal pendaftaran  izin  secara online -nya,  itu kami  ada  loket  pendampingan,  dan  itu disediakan.” (14 Agustus 2020)
Berdasarkan  pernyataan  di  atas, itu  semua  diperuntukan  agar  nantinya masyarakat  yang  belum  mengerti  teknologi bisa  mengerti  dan  mandiri  ke  depannya untuk membuat IMB secara online .
Strategi Pengelolaan Retribusi IMB dalam Upaya Meningkatkan PAD di DPMPTSP
Ukuran  keberhasilan  pada  realisasi pendapatan Retribusi IMB tersebut
dapat  dilihat  dari  realisasi  pencapaian target  dan  tingkat  kenaikan  pendapatan dari  penerimaan  Retribusi  IMB,  dengan banyaknya  faktor  yang  memengaruhi penerimaan Retribusi IMB, maka tercapainya
target penerimaan Retribusi akan ditentukan oleh  sejauh  mana  usaha  yang  dilakukan pemerintah daerah itu dengan cara intensif dan  baik,  maka  apa  yang  diharapkan  dapat terwujud.
Sebaliknya  apabila  tidak  dilakukan secara  intensif  atau  kurang  mendapatkan perhatian  dalam  mengelola  faktor-faktor yang  memengaruhinya  tersebut,  maka penerimaan  Retribusi  IMB  tidak  akan tercapainya sebagaimana yang diharapkan.
Pemungutan retribusi IMB di Kecamatan Jatinangor Kabupaten belum  Optimal.  Oleh  karena  itu  sangat diperlukan  upaya-upaya  pemerintah  dalam meningkatkan  pemungutan  retribusi  IMB. Yaitu  memperbaiki  hal-hal  yang  menjadi penghambat tidak optimalnya pemungutan. Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh    Kania selaku  Staf  Pengelola  Retribusi  IMB  di DPMPTSP bahwa:
“Saya  berusaha  semaksimal  mungkin untuk  mengoptimalkan  pemungutan retribusi.  Salah  satu  di  antaranya yaitu lebih memperketat proses pengawasan,  baik  pengawasan  secara langsung  ataupun  pengawasan  secara langsung.  Dan  lebih  memfungsikan tim  pengawas  untuk  membantu  para koordinator  retribusi  agar  tidak  selalu mis komunikasi.” (14 Agustus 2020)
Lain  halnya  yang  dijelaskan  oleh Budilatif Selaku Kasi Pelayanan di Kecamatan Jatinangor mengatakan bahwa:
“Kalau  menurut  saya  upaya  yang  harus dilakukan  pemerintah  guna  untuk meningkatkan  pemungutan  retribusi yaitu  meningkatkan  tingkat  ketegasan dalam  pengawasan,  pemberian  sanksi bagi  para  petugas  dan  objek  retribusi yang  melakukan  kesalahan  dan  diatur dalam  peraturan  daerah,  perlunya aturan dalam Perda.” (30 Agustus 2020).
Dari  hasil  wawancara  di  atas  penulis menyimpulkan  bahwa  upaya-upaya  untuk
meningkatkan  retribusi  IMB,  dalam  hal ini  hambatan  pelaksanaan  pemungutan retribusi harus dicari solusi agar pelaksanaan retribusi  IMB  dapat  berjalan  dengan lancar  sesuai  yang  direncanakan,  sehingga diperoleh  pendapatan  retribusi  IMB  sesuai yang ditargetkan. Bahkan kalau bisa melebihi target tersebut serta di peroleh peningkatan penerimaan  retribusi  dari  waktu  ke  waktu. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut  di  atas,  DPMPTSP  Kabupaten Sumedang  telah  melakukan  upaya-upaya sebagai berikut.
 Sosialisasi
Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat atau wajib retribusi IMB tentang pentingnya membayar retribusi, maka Dinas Penanaman  Modal  pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  telah  mengadakan  sosialisasi Peraturan  Daerah  tentang  Retribusi  IMB.
Yakni melalui penyuluhan-penyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada wajib  retribusi.  Dengan  penyuluhan  ini diharapkan  masyarakat  mengerti  tentang hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi.
 Pemutihan IMB
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Pemutihan ialah  pemberian  IMB  terhadap  bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki  RDTRK,  RTBL,  dan/atau  RTRK. Pemutihan  IMB  di  Kecamatan  Jatinangor diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sumedang  No.  5  Tahun  2011.  Aturan  ini terbit  dengan  maksud  untuk  meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan bertujuan  untuk  mewujudkan  kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan IMB. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Budilatif, Kepala Seksi Pelayanan berikuit ini.
“Masyarakat yang tidak mampu membayar  diberikan  keringanan,  yang diistilahkan  pemutihan,  gambar  tidak dibuat,  biaya  berkurang  50%.”  (15 Agustus 2020)
Pemutihan  IMB  sangat  membantu Pemerintah Kabupaten Sumedang khususnya di Kecamatan Jatinangor dalam hal  pencapaian  target  pendapatannya, karena  usaha  ini  dapat  menjaring bangunan-bangunan  yang  tidak  memiliki Izin.  Namun  Pemutihan  ini  memiliki kriteria-kriteria  yang  membatasi  ruang lingkup  berlakunya,  misalnya  kriteria rumah  tinggal  dengan  pembatasan  luas bangunan  yang  tidak  lebih  dari  150  m2 meskipun  pemilik  bangunan  tersebut berpenghasilan  rendah,  karena  pada dasarnya  Pemutihan  diberikan  untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Diki selaku Koordinator IMB di DPMPTSP ketika ditanya  mengenai  bangunan  lama  yang belum  memiliki  IMB  dan  tidak  mampu mengurus/membayar:
“Kami  punya  upaya,  kami  melakukan Pemutihan,  kriteria  Pemutihan  IMB itu:  Diberikan  kemudahan  kepada masyarakat berpenghasilan rendah.” (14 Agustus 2020)
Hal  ini  juga  merupakan  usaha  untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran  retribusi  IMB-nya,  sehingga biaya yang cukup besar tersebut bisa menjadi ringan  dengan  pembayaran  yang  bertahap. Namun ketentuan mengenai lama angsuran dalam  pemberian  keringanan  retribusi  IMB ini  belum  dibentuk,  sehingga  belum  dapat diketahui  seberapa  besar  hasilnya  dalam meningkatkan realisasi retribusi IMB.

##  Peningkatan Pengawasan
Agar dalam melaksanakan pemungutan retribusi  IMB  dapat  berjalan  dengan  baik, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan pengawasan secara  langsung  terhadap  pelaksanaan retribusi. Dengan demikian diharapkan para petugas  pungut  melaksanakan  tugasnya dengan  baik  agar  retribusi  IMB  dapat mencapai target tiap tahunnya.

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 41–58
Selanjutnya, upaya mengatasi permasalahan  Pengelolaan  Retribusi  IMB dalam  meningkatkan  PAD  di  Kecamatan Jatinangor  Kabupaten  Sumedang  yaitu dengan
memperhatikan lingkungan internal  yang  berupa  kekuatan  ataupun kelemahan  dan  lingkungan  eksternal yang  berupa  peluang  maupun  ancaman. Dengan  menggunakan  matriks  SWOT  akan ditentukan isu strategis yang perlu ditangani oleh  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
Berdasarkan  hasil  analisis  SWOT  pada matriks Tabel 5 diperoleh  beberapa  isu strategis sebagai berikut.
1) Strategi S-O
Strategi ini bersumber dari Strengths dan Opportunities . Strategi S-O ini diciptakan dengan  menggunakan  kekuatan  untuk memanfaatkan  peluang  yang  ada. Strategi  yang  harus  diterapkan  dalam kondisi  ini  memanfaatkan  wilayah,
FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL

## STRENGTHS (S)
1. Media  informasi  yang  baik, yaitu  tersedianya  website  di dinas. 2. Tersedianya para Pendamping untuk  membuat  IMB  online bagi  yang  belum  mengerti teknologi. WEAKNESSES (W)
1. Sumber  daya  manusia  yang belum sesuai.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat.
3. Kurangnya  sosialisasi  wajib IMB kepada Masyarakat.
4. Adanya  Calo  dalam  proses pembuatan IMB

## OPPORTUNITIES (O)
1. Sebagai  Kawasan  Strategis Pendidikan.
2. Adanya  Peraturan  Daerah tentang  IMB  dan  Retribusi Perizinan Tertentu yang mendukung. STRATEGI S – O Memanfaatkan  wilayah,  karena sebagai Kawasan Strategis Pendidikan  dalam  meningkatkan pembangunan daerah.

## STRATEGI W – O
1. Pemutihan IMB. 2. Meningkatkan Pengawasan
terhadap adanya Calo

## THREATS (T)
1. Kurangnya Wajib IMB.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat wajib IMB. STRATEGI S – T
Memanfaatkan media informasi yang baik untuk meningkatkan jumlah wajib IMB.

## STRATEGI W – T
Meningkatkan  sosialisasi  agar masyarakat patuh dan wajib IMB.
Sumber : Data diolah Penulis
Tabel 5 Hasil Matriks Analisis SWOT
karena  sebagai  Kawasan  Strategis Pendidikan  dalam  meningkatkan pembangunan daerah.
2) Strategi S-T
Strategi yang bersumber dari Strengths dan Threats ini  merupakan  strategi yang diciptakan dengan menggunakan kekuatan  dari  lingkungan  internal untuk  mengatasi  ancaman  yang berasal  dari  lingkungan  eksternal. Meskipun  menghadapi  ancaman, organisasi  masih  memiliki  kekuatan secara  internal.  Strategi  yang  harus diterapkan  adalah  menggunakan Memanfaatkan  media  informasi  yang baik  untuk  meningkatkan  jumlah wajib IMB.
3) Strategi W-O
Srategi yang bersumber dari Weakness dan Opportunities ini  merupakan sebuah  strategi  yang  diciptakan
dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan  peluang.  Mendukung strategi turnaraound (putar balik), dalam artian  mengambil  beberapa  langkah untuk  mengatasi  berbagai  kelemahan yang  dihadapi  secara  internal  agar peluang  dapat  dimanfaatkan.  Strategi W-O  yang  diambil  adalah  diberikannya Pemutihan  IMB  serta  Meningkatkan Pengawasan dalam Retribusi IMB.
4) Strategi W-T
Strategi yang bersumber dari Weakness
dan Threats ini  merupakan  sebuah strategi yang diciptakan dengan meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Kelemahan yang  bersumber  dari  lingkungan internal  kemudian  diminimalkan  dan juga  digunakan  untuk  menghindari ancaman  dari  lingkungan  eksternal.  Ini merupakan  kondisi  yang  sangat  tidak menguntungkan,  organisasi  mengalami berbagai  ancaman  dan  kelemahan internal.  Strategi  yang  mendukung adalah  Meningkatkan  sosialisasi  agar masyarakat patuh dan wajib IMB. Karena melalui  sosialisasi  masyarakat  akan paham  betapa  pentingnya  mempunyai IMB.
Berdasarkan kelima isu strategis seperti tampak  pada  Tabel  6,  kemudian  tahapan selanjutnya  yaitu  merumuskan  program- program  strategis  dalam  mengoptimalkan
Tabel 6 Klasi ikasi Isu-Isu Strategis
No Isu Strategis Total Skor Sifat Isu Total Skor Sifat Isu 1 Memanfaatkan wilayah, karena sebagai Kawasan Strategis Pendidikan dalam meningkatkan pembangunan daerah. 34 Strategis 2 Memanfaatkan media informasi yang baik untuk meningkatkan jumlah wajib IMB. 33 Strategis 3 Pemutihan IMB serta Meningkatkan Pengawasan. 33 Strategis 4 Meningkatkan Pengawasan terhadap adanya Calo 29 Moderat 5 Meningkatkan sosialisasi agar masyarakat patuh dan wajib IMB. 34 Strategis Sumber : Data Tes Litmus yang diolah
Pengelolaan Retribusi IMB dalam meningkatkan PAD di DPMPTSP Kabupaten
Sumedang  Provinsi  Jawa  Barat  (Studi  Pada Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat).
Dalam  perumusan  program-program strategis ini, diperlukan kerja sama yang baik antara  pemerintah  daerah  dan  masyarakat. Berikut adalah rincian perumusan program- program strategisnya:
1. Isu Strategis, meliputi:
a. Memanfaatkan  wilayah,  karena sebagai kawasan strategis pendidikan  dalam  meningkatkan pembangunan daerah.
b. Memanfaatkan  media  informasi yang  baik  untuk  meningkatkan jumlah wajib IMB.
c. Pemutihan IMB serta meningkatkan pengawasan.
d. Meningkatkan sosialisasi agar masyarakat patuh dan wajib IMB.
2. Isu Moderat, meliputi:
- Meningkatkan  pengawasan  terha- dap adanya Calo.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, maka dapat penulis
disimpulkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut.

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 41–58
1. Pengelolaan  Retribusi  IMB  dalam meningkatkan  PAD  di  DPMPTSP Kabupaten  Sumedang  (Studi  Pada Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang)  dapat  dikatakan  belum optimal. Karena ditemukannya ketidaksiapan masyarakat akan penerapan  sistem  pendaftaran  IMB secara  online.  Selain  itu  pun  sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat  sangatlah  minim  yang menyebabkan  mengapa  target  realisasi penerimaan  retribusi Izin  Mendirikan Bangunan (IMB)  dalam  tiga  tahun  ke belakang selalu menurun.
2. Terdapat  beberapa  faktor  penghambat dan faktor pendukung dalam Pengelolaan Retribusi  IMB  dalam  meningkatkan
PAD di DPMPTSP Kabupaten Sumedang (Studi  pada  Kecamatan  Jatinangor Kabupaten  Sumedang)  ini. Pertama , adanya  faktor  penghambat  meliputi sumber  daya  manusia  yang  bekerja tidak sesuai tupoksinya, serta kurangnya kesadaran  masyarakat. Kedua ,  faktor pendukung yang meliputi adanya media informasi  yang  baik,  tersedianya  para pendamping untuk membuat IMB online bagi yang belum mengerti teknologi.
3. Strategi yang sebaiknya harus digunakan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut.  (1)  Dilakukannya  Pemutihan IMB  serta  meningkatkan  pengawasan dalam  retribusi  IMB  yang  meliputi, mempermudah masyarakat dalam persyaratan membuat IMB baru maupun  IMB  lama  serta  memberikan retribusi dengan harga yang tidak tinggi.
(2) Memanfaatkan media informasi yang baik  untuk  meningkatkan  jumlah  wajib IMB yakni menggunakan website sebagai sarana memberikan informasi mengenai pentingnya wajib IMB serta memberikan alur  pendaftaran  yang  baik  dan  mudah dimengerti  untuk  masyarakat  juga penerapan  asas  pengelolaan  keuangan yang  baik  yaitu  efektif,  e isien,  dan
transparan untuk meningkatkan kepercayaan dari investor. (3)
Memanfaatkan  wilayah,  karena  sebagai kawasan  strategis  pendidikan  dalam meningkatkan  pembangunan  daerah yang meliputi, pemerintah daerah harus bisa  mengendalikan  perizinan  yang sesuai dengan peruntukannya agar tidak terjadi adanya pembangunan secara liar dan menjadi acuan sebagai bahan contoh yang baik untuk pemerintah daerah yang lain.  (4)  Meningkatkan  sosialisasi  agar masyarakat  patuh  dan  wajib  IMB  yang meliputi,  diberlakukannya  sosialisasi minimal ke setiap Kecamatan satu bulan sekali  serta  mengadakan  kerja  sama yang baik dengan masyarakat sekitar.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  maka penulis  memberikan  saran  sebagai  bahan evaluasi  dan  masukan  terkait  Pengelolaan Retribusi Izin  Mendirikan  Bangunan  ( IMB) dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Sumedang  Provinsi  Jawa  Barat  (Studi  pada Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat) sebagai berikut.
1. Meningkatkan peran serta pihak Kecamatan di masing-masing wilayah  Kecamatan  Jatinangor  dalam menyelenggarakan perizinan IMB rumah tinggal  dan  nonrumah  tinggal  dalam rangka meningkatkan Retribusi IMB.
2. Menambah  Sumber  daya  aparatur (SDM)  khususnya  tenaga  lapangan. Dengan harapan masing-masing wilayah memiliki 1 orang tenaga lapangan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang mengurus IMB.
3. Meningkatkan  pemahaman  masyarakat tentang  betapa  wajib  dan  pentingnya manfaat IMB bagi peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dan  wilayah sekitar.

## DAFTAR RUJUKAN
Bryson,  Jhon  M.  (2007). Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Gulo,  W.  (2007). Metodologi Penelitian .  Jakarta:
Grasindo.
Nawawi, Hadari. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif .
Yogyakarta: Gajah Mada University Press Anggota IKAPI. hal. 42.
Nawawi,  Hadari.  (2012). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press.
Hasibuan,  Malayu.  (2008). Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah. Jakarta:  PT Bumi Aksara.
Nazir, Mohammad,Ph.D. (2011). Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Rangkuti,  Freddy.  (2014). SWOT Balanced Scorecard . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Renyowijoyo, Muindro. (2013). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Nir Laba . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Siregar,  Doli.  (2004). Manajemen Aset .  Jakarta:
Satyatama Graha Tara.
Sugiyono.  (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sutedi,  Adrian.  (2015). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta:  Sinar Gra ika.
Sondang  P.Siagian.  (2000). Manajemen Stratejik . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Terry,  George  R.  (2009). Prinsip-prinsip Manajemen .  Jakarta:  Penerbit  Bumi Aksara.
Warsito.  (2001). Hukum Pajak .  Jakarta:  PT Rajawali Gra indo Persada.
Zuriah,  Nuzul.  (2009). Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi .  Jakarta:
PT Bumi Aksara.

## Tesis
Martani  Setyawati.  2010.  Analisis  Pengaruh Penerimaan  Retribusi  Daerah  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Sragen.
Irfansyah.  2015.  Studi  tentang  Kontribusi Penerimaan  Retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB)  Dalam  Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Syska  Lady  Sulistyowatie.  2016.  Pengaruh
Penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi  Daerah  terhadap  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten.

## Jurnal
Fernandes  Simangunsong.  2015.  Studi  Evaluasi Penetapan  Pendapatan  Retribusi  IMB Kecamatan di Kabupaten Bandung.
Anwar  Ramli.  2016.  Analisis  Faktor-faktor  yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone.
Azwir Nasir, Yesi Mutia Basri, Kamaliah, Iskandar Muda.  2017.  Efektivitas  Potensi  Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Riau Area Pesisir.
Suprihati, LM Kristiyanti, Hajir. 2018.
Meningkatkan  Penghasilan  Asli  Daerah dengan  Penerimaan  Pajak,  Retribusi Regional dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Regional di Solo Raya.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumedang  No.  5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sumedang  No.  15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.
Peraturan  Bupati  Sumedang  No.  30  Tahun 2017  tentang  Pendelegasian  sebagian Kewenangan  di  Bidang  Perizinan  dan Non-perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## Visioner
Vol. 13 \ No. 1 \ April 2021: 41–58

## Website
Bappenda  Kabupaten  Sumedang  https:// b a p p e n d a . s u m e d a n g k a b . g o . i d / infogra is/
DPMPTSP  Kabupaten  Sumedang  https:// perizinan.sumedangkab.go.id/ptsp/