Kemitraan Pendamping Desa dan Pemerintah Desa untuk
Desa Terpencil di Desa Karampi Kecamatan Langgudu
Kabupaten Bima

## KEMITRAAN PENDAMPING DESA DAN PEMERINTAH DESA UNTUK DESA TERPENCIL DI DESA KARAMPI KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA
Darwis 1 , M. Tahir 2* , Arifuddin 3 , dan ST. Nurbayan 4
1,,4 Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP Bima
2,3 Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, STKIP Bima Jalan Piere Tendean Kel. Mande Kec. Mpunda Bima NTB Telp. Fax (0374) 42801 Email*: tahirbima74@gmail.com

## Abstrak
Pendamping  Desa  dan  pemerintah  Desa  merupakan  dua  pranata  yang  memiliki  tujuan yang  sama  untuk  membangun  desa  kearah  yang  lebih  baik,  maka  pendamping  desa Mendampingi  desa  dalam  perencanaan  pembangunan  dan  keuangan  desa,  tujuannya  agar perencanaan  dan  penganggaran  desa  berjalan  sesuai  aturan  dan  ketentuan  yang  berlaku berdasarkan  indikator  output  yang  ada.    :sebuah  wadah  yang  hasil  penelitian  partisipasi pendamping desa dan pendamping. Kemudian salah satu agendanya mengawal implementasi UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  secara  sistematis,  konsisten  dan  berkelanjutan  dengan fasilitasi,  supervisi,  dan  pendampingan.  Namun  kurangnya  peranserta  dan  kemitraan pendamping  desa    dan  pemerintah  desa  serta  masyarakat  desa  karena  dalam  kegiatan perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengendalian  pembangunan  desa  serta  pelestarian  hasil-hasil pembangunan,  1.  kurangnya  kesadaran  penuh  dari  pendamping  desa  dan  pemerintah  desa untuk musyawarah dan keterbukaan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan Desa, 2.  Masyarakat  desa  semata-mata  diposisikan  sebagai  objek  atau  sasaran  pembangunan,  3. Kemitraan  pemerintah  desa  dan  pendamping  desa  masih  sebatas  pada  output  atau pemanfaatan hasil, 4. Secara umum banyak potensi alam yang masih dikelola dengan baik, 5. kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. 6. SDM masyarakat masih pendidikan tingkat menengah ke bawah.
Kata Kunci : Kemitraan, Pendamping Desa, Pemerintah Desa, Desa Terpencil

## PENDAHULUAN
Desa merupakan wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  yang memiliki keragaman hak asal usul, tradisional  dan  diakui  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (pasal  1  ayat (1)  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa).  Diberlakukannya  UU  No.  6 Tahun  2014  ini,  menegaskan  komitmen
politik  dan  konstitusional  bahwa  negara melindungi  dan  memberdayakan  desa  agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis,  sehingga  dapat  menciptakan landasan  Pendamping  Desa  adalah  sebuah jabatan  sebagai  pendamping  desa  di  bawah Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Indonesia  yang pembentukannya berdasarkan Undang- Undang desa, yang bertugas untuk
Kemitraan Pendamping Desa dan Pemerintah Desa untuk
Desa Terpencil di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
meningkatkan keberdayaan masyarakat disebuah desa. Pendampingan desa merupakan  mandate  undang-undang  desa kepada  Negara  dalam  rangka  mendorong desa  yang  kuat,  maju,  mandiri,  demokratis dan  sejahterah.  Oleh  karena  itu  dalam membangun  kemandirian  desa  terpencil perlu kemitraan antara pendamping desa dan pemerintah desa secara terpadu.
Komarudin, (2018) mengatakan bahwa meskipun    sudah  ada    tentang    peraturan perangkat    desa,    namun    masih  banyak kejanggalan dalam menjalankan pemerintahan  desa.    seperti    halnya pendampingan    desa    yang    dirasa  kurang efektif    dalam    menjalankan    sebagai pendamping desa
Adanya    Pendampingan    desa    dan pemerintah desa bermitra terpadu diharapkan mampu  mendongkrak    perubahan    dalam masyarakat    desa    serta  bergerak        cepat untuk    menyusun        strategi        dalam menuntaskan  kemiskinan  dan  mengurangi kesenjangan    sosial,    tentunya    sasarannya adalah  pembangunan  fisik, sarana prasarana desa,  pemberdayaan  masyarakat  dengan tujuan    membuka    seluas-luasnya    terhadap pembangunan desa. Hakikatnya, pendamping      desa      dibentuk      untuk menyelenggarakan   urusan  pemerintah  dan kepentingan masyarakat desa.
Pendampingan desa memiliki tanggungjawab  penuh  dalam  membangun desa  terpencil  dan  bukan  hanya  sekedar menjalankan  amanat  Undang-Undang  Desa, tetapi untuk mengevaluasi, mengawal perubahan  desa  untuk  mewujudkan  desa yang  mandiri.  Pendampingan  desa  bukan hanya mendata dan mengevaluasi mendampingi  pelaksanaan  proyek  yang masuk  ke  desa  atau  mengawasi  penggunaan dana  desa,  tetapi  melakukan  pendampingan secara  utuh  berpartisipasi  penuh    mulai  dari musrembang, memfasilitasi,  mengkoordinasi yang  diawali  dari  perencanaan,  pelaksanaan dan evaluasi
Permaslahan  yang  dapat  diamati  di Desa Karampi kecamatan Langgudu Kabupaten  Bima  bahwa  1.  Masih  tingginya kemiskinan,  kurangnya  partisipasi  secara mitra  terpadu  antara  pendamping  desa, pemerintah  desa  dan  masyarakat  Karampi dalam  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan, dan  pengendalian  pembangunan  desa  serta pelestarian  hasil-hasil  pembangunan;  3) minimnya  modal  dan  pengelolaan  anggaran yang  belum  trasparan,  4)  Rendahnya kesadaran  masyarakat  dalam  pemanfaatan TTG  (Teknologi  Tepat  Guna),  5)  penguatan lembaga  ekonomi  dalam  menggerakkan peningkatan  ekonomi  seperti  belum  ada pengadaan  produk,  pengadaan  pasar,  dan
Kemitraan Pendamping Desa dan Pemerintah Desa untuk
Desa Terpencil di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
adanya  pembatasan  dalam  hal  musyawarah, keterbukaan,    kebersaman  dan  kemitraan,  6. Jangkauan  kesehatan  dan  sarana  pendidikan serta  jaminan  keamanan  yang  masih  minim. Uraian  tersebut  menjadi  bahan  pijakan  bagi semua  pihak  bahwa  kemitraan    pendamping desa  dan  pemerintah  desa  mempunyai  peran penting  dalam  meningkatkan  peran  serta masyarakat  dan  kelembagaan  desa  dalam kegiatan pembangunan desa di Desa terpencil

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian studi  analisis  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dengan menggunakan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Informan  Penelitian  adalah informan kunci, informan pendukung.
Adapun  penentuan  informan  dilakukan dengan  cara  sampel  jenuh  dengan  cara memilih  langsung  pemerintah  desa  dan salahsatu pendamping desa yang dipercayakan  menjadi  pendamping  Desa Karampi  Kecamatan  Langgudu  Kabupaten Bima. Hasil penelitian dianalisis berdasarkan display  data,  ferifikasi  data  dan  uji keabsahan data lalu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian Konsep Pendamping Desa 1. Pendamping Desa
Pendamping Desa ialah sebuah jabatan dibawah naungan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi  Indonesia,  yang  ditugaskan untuk mendampingi pemerintah  dalam pemberdayaan  masyarakat  Desa  dalam rangka mengimplementasikan Undang- Undang  No  6  tahun  2014  tentang  Desa. Yang  dimaksud  dengan  tenaga  pendamping profesional  ialah  pendamping  Desa  sebagai mana  yang  dijelaskan  dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015  perubahan  atas  peraturan  pemerintah nomor  43  tahun  2014  tentang  peraturan pelaksanaan  undang-undang  nomor  6  tahun 2014  tentang  Desa.Dalam  pasal  129  sebagai penjelasan  dari  pasal  128  ayat  (2)  yang dimaksud  tenaga  pendamping  profesional adalah :
a. Tenaga  pendamping  lokal  Desa  yang bertugas  di  Desa  untuk  mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  kerja  sama  Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan  yang  berskala  lokal Desa;
b. Tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM
Kemitraan Pendamping Desa dan Pemerintah Desa untuk
Desa Terpencil di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
c. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang  bertugas  meningkatkan  kapasitas tenaga  pendamping  dalam  rangka penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan masyarakat Desa.
e. Pendamping  Desa  yang  dibantu  oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan  menjalankan  tugasnya mendampingi  pemerintah  Desa  dalam melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan tuntunan Undang- Undang  dan  peraturan  pemerintah Negara Republik Indonesia
(Komaruddin, 2018).
2. Status Pendamping Desa
Pendamping  Desa  adalah  tenaga
pembantu, yaitu untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam pembangunan
Desa.
Penyelenggaraan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat sejatinya  adalah      tugas      pemerintah sesuai      dengan      ketentuan    Undang-
Undang yakni  Pemerintah  dan
Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan  masyarakat  Desa  dengan pendampingan  secara  berjenjang  sesuai dengan  kebutuhan,  yang  secara  teknis dilaksanakan    oleh    satuan    Kerja Prangkat    Daerah    Kabupaten/atau  Kota, dapat  dibantu  oleh  tenaga  pendamping professional atau  yang  disebut  dengan pendamping Desa.
Pendamping  Desa  bukan  pegawai negeri  ataupun  pejabat  publik,  namun hanya  sebagai  tenaga  kontrak  yang  ahli dan berkompeten dalam bidang pendampingan  dan  pemberdayaan  yang direkrut oleh Kementrian Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  republik  Indonesia  untuk ditugaskan    membantu    pemerintah mendampingi
Desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang No  6  Tahun  2014  yakni  tentang penyelenggaraan  dan  pembangunan  Desa (Komaruddin, 2018).
Status  pendamping  Desa  ialah tenaga  kontrak,  yaitu  pendamping  Desa bekerja dengan pemerintah dengan ikatan kontrak  kerja  yang  memiliki  jangka waktu yang telah ditentukan. Pendamping Desa  yang  direkrut  oleh  Kementrian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal
Kemitraan Pendamping Desa dan Pemerintah Desa untuk
Desa Terpencil di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia melakukan    kontrak    kerja    dengan pihak    pemberi    kerja    (pemerintah) melalui  Pejabat      Pembuat      Komitmen (PPK).  Artinya,      apabila      sudah      habis masa  kontraknya  maka  tugas  seorang pendamping  Desa  dinyatakan  selesai  dan telah gugur kewajibanya untuk membantu  Desa  dampinganya  sesuai dengan  ketentuan  kontrak  kerja  yang dibuat  dan  disepakati  (Komaruddin,
2018).
3. Tugas Pendamping Desa
Tugas  pendamping  Desa  ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat      Desa      dalam      rangka menjalankan      pembangunan      sesui dengan  peraturan  kemetrian  Desa  untuk melaksanakan  amanat  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014.  Dalam  peraturan Kementerian  Desa  dijelaskan  bahwa pendamping Desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu :
a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pemantauan  terhadap  pembangunan Desa  dan  pemberdayaan  masyarakat Desa.  Pendamping  Desa  ditugaskan mendampingi  pemerintah  Desa  mulai dari tahap perencanaan,  melaksanakan permusyawaratan    Desa    bersama masyarakat  Desa, kepala Desa beserta aparatur  Desa  yang  bersangkutan,  dan
di pimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa,membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis,
menciptakan
pembangunan partisipatif, dan melakukan
pengawasan  secara  langsung  terhadap proses  berjalanya  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat Desa (Komaruddin, 2018). b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan  pengelolaan  pelayanan sosial  dasar,  pengembangan  usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya  alam  dan  teknologi  tepat  guna, pembangunan  sarana  prasarana  Desa, dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan,
mengembangkan  Badan  Usaha  Milik Desa    (BUM  Desa),    mengenalkan teklogi kepada masyarakat, memberdayakan    masyarakat  untuk meningkatkan  kualitas    sumberdaya manusia,    pembangunan    infrastruktur sesuai  kebutuhan  Desa,  seperti  Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain- lain.
c. Melakukan      peningkatan      kapasitas bagi      Pemerintahan      Desa,  lembaga
Kemitraan Pendamping Desa dan Pemerintah Desa untuk
Desa Terpencil di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  Desa.  Pendamping  Desa membantu  pemerintah  Desa  dalam melaksanakan  tugas  kepemerintahan, memberikan  ide-ide  inofatif  untuk menciptakan  terobosan-terobosan  baru dalam poemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan  kreatifitas  masyarakat (Komaruddin, 2018).
d. Melakukan  pengorganisasian  di  dalam kelompok-kelompok masyarakat  Desa.
Pendamping Desa dalam memberdayakan  masyarakat  di  tuntut untuk mengorganizir masyarakat Desa, membina
kelompok-kelompok masyarakat  seperti,  kelompok  tani, lembaga  swadaya  masyarakat,  BUM Desa dan Lain-lain.
e. Melakukan  peningkatan  kapasitas  bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa    dan    mendorong    terciptanya kader-kader  pembangunan  Desa yang baru.Melakukan
pembinaan, pendidikan  dan  pengembangan  kader- kader  pemberdayaan  masyarakat  Desa baik  melalu  pelatihan,  seminar,  dan lain-lain.
f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara      partisipatif.      Dengan meningkatnya      kreatifitas      aparatur
Desa,      dan  masyarakat  Desa  akan menunjang pembangunan kawasa perDesaan  yang partisifatif.  Keaktifan masyarakat    meluli    golongan    atau kelompokyang terorganizir  diharapkan mampu    meningkatkan  keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri.
g. Melakukan  koordinasi  pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan  pelaksanaan  pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Komaruddin, 2018).
Kajian Konsep Masyarakat Desa Terpencil
Masyarakat  pedesaan  kehidupannya berbeda  dengan  masyarakat  perkotaan, dalam  memahami  masyarakat  pedesaan  dan masyarakat  perkotaan  tentu  tidak  akan mendefinisikannya  secara  universal  dan obyektif  tetapi  berpatokan  pada  ciri-ciri masyarakat.  Adapun  ciri-ciri  kehidupan masyarakat  desa  antara  lain  :  Kegitan bekerja,  Desa  itu  bukan  tempat  untuk bekerja,  tetapi  tempat  ketentraman,  Bekerja keras  merupakan  syarat  penting  untuk  dapat tahan  hidup  dalam  masyarakat  pedesaan  di Indonesia.  Di  dalam  masyarakat  desa  yang berdasarkan  bercocok  tanam,  orang  biasa bekerja  keras  dalam  masa-masa  tertentu,  di dalam  masa-masa  yang  paling  sibuk  adalah
Kemitraan Pendamping Desa dan Pemerintah Desa untuk
Desa Terpencil di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
saat  panen  tiba  keluarga  petani  tidak  dapat menyelesaikan  segala  pekerjaan  di  lading sendiri.
Desa sebagai suatu bentuk pemukiman di daerah yang berada diluar batas perkotaan, mempunyai  bentuk  yang  berbeda-beda  pula dari  satu  daerah  ke  daerah  lain.  Desa mungkin  merupakan  bentuk  pemukiman terpenting  dan  tertua  yang  mempunyai tatanan atau aturan hidup tersendiri di dalam menata  kehidupan  para  pemukim.  Jadi  Desa merupakam suatu pemukiman yang mempunyai  beberapa  ciri  atau  aspek  yang memungkinkan,  ia  berdiri  sebagai  satu pemukiman  yang  utuh.  Sedangkan  kawasan (wilayah)  Desa  kita  sebut  sebagai  Pedesaan. Terdapat  batasan  pengertian  desa  yang terdiri  dari  aspek  morfologi,  aspek  jumlah penduduk,  aspek  ekonomi,  dan  aspek  social budaya  serta  aspek  hukum.  Dari  aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah  oleh  penduduk  atau  masyarakat  yang bersifat  agraris,  serta  bangunan  rumah tinggal  yang  terpencar  (jarang).  Dari  aspek jumlah  penduduk,  maka  desa  didiami  oleh sejumlah  kecil  penduduk  dengan  kepadatan yang rendah. Dari aspek ekonomi, desa ialah wilayah  yang  penduduk  atau  masyarakatnya bermatapencaharian pokok di bidang pertanian,  bercocok  tanam  atau  agrarian, atau  nelayan.  Dari  segi  social  budaya,  desa
itu  tampak  dari  hubungan  social  antar penduduknya  yang  bersifat  khas,  yakni bersifat  kekeluargaan,  bersifat  pribadi,  tidak banyak  pilihan  dan  kurang  tampak  adanya pengangkotan, atau dengan kata lain bersifat homogen  serta  gotong  royong.  Masyarakat Desa atau terpencil adalah sejumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat  dan  bertempat  tinggal  dalam suatu  wilayah  yang  merupakan  organisasi pemerintahan  terendah  lansung  di  bawah camat  yang  berhak  meyelenggarakan  rumah tangganya sendiri
Pada masa inilah orang dapat menyewa tenaga  buruh  tani  sesama  warga  desanya dengan  memberi  upah  berwujud  uang. Sistem  tolong  menolong,  Aktifitas  tolong menolong dalam kehidupan masyarakat desa banyak  macamnya,  misalnya  dalam  aktifitas kehidupan  disekitar  rumah  tangga,  dalam menyiapkan  atau  melaksanakan  pesta  dan upacara,  serta  dalam  hal  kecelakaan  dan kematian,  tolong  menolong  dengan  kaum kerabat  dalam  hal  pekerjaan  pertanian, tolong  menolong  dengan  warga  desa  yang letak  tanahnya  berdekatan,disebut  sikap  dan kerelaan  menolong  dari  orang-orang  desa sangatlah  kuat,  baik  dalam  kematian  orang desa  otomoatis  rela  menolong  tanpa  berfikir tentang  kemungkinan  untuk  mendapatkan balasan.
Kemitraan Pendamping Desa dan Pemerintah Desa untuk
Desa Terpencil di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
Analisis  Kemitraan  Pendamping  Desa Dan Pemerintah Desa
Pendampingan desa memiliki tanggungjawab  penuh  dalam  membangun desa  terpencil  dan  bukan  hanya  sekedar menjalankan  amanat  Undang-Undang  Desa, tetapi untuk mengevaluasi, mengawal perubahan  desa  untuk  mewujudkan  desa yang  mandiri.  Pendampingan  desa  bukan hanya mendata dan mengevaluasi mendampingi  pelaksanaan  proyek  yang masuk  ke  desa  atau  mengawasi  penggunaan dana  desa,  tetapi  melakukan  pendampingan secara  utuh  berpartisipasi  penuh    mulai  dari musrembang, memfasilitasi,  mengkoordinasi yang  diawali  dari  perencanaan,  pelaksanaan dan evaluasi. Kemitraan pemerintah desa dan pendamping  desa  masih  sebatas  pada  output atau  pemanfaatan  hasil,  4.  Secara  umum banyak  potensi  alam  yang  masih  dikelola dengan baik, 5. kecenderungan sifat penduduk  desa  yang  menerima  kondisi  apa adanya. 6. SDM masyarakat masih pendidikan  tingkat  menengah  ke  bawah. Partisipasi  masyarakat  secara  umum  masih bersifat  pasif,  meskipun  terdapat  sejumlah masyarakat  yang  memiliki  kesadaran  untuk memperbaiki kondisi desanya melalui lembaga-lembaga  kemasyarakatan  yang  ada di desa. Potensi sumber daya alam  yang ada di  desa  masih  dikelola  secara  subsisten.
Masyarakat  pada  umumnya  hanya  fokus pada  kecukupan  pemenuhan  kebutuhan keluarga  dengan  penggunaan  teknologi sederhana. Kondisi ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan penguasaan teknologi, pendidikan  masyarakat  yang  relatif  rendah serta  kecenderungan  sifat  penduduk  desa yang menerima kondisi apa adanya. Pengelolaan  potensi  alam  yang  belum maksimal  juga  dapat  dilihat  di  bidang pertanian dan peternakan. Pertanian tanaman pangan padi sawah umumnya masih dikelola secara  tradisional  dan  belum  dikembangkan menjadi tanaman padi sawah organik. Selain itu, masyarakat belum memiliki keterampilan  mengolah  hasil  alam  yang  ada seperti  ubi  liar  (lede)  belum  pernah  diolah sebagai tepung atau kripik,
Dari  segi  kompetensi,  pendamping Desa  Karampi  telah  memiliki  sertifikasi kompetensi  dan  kualifikasi  yang  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  meliputi bidang  ekonomi,  sosial,  budaya.  Berikut  ini adalah  tugas  pendampingan  yang  telah dilaksanakan  oleh  pendamping  desa  di  Desa Karampi. Pertama, memfasilitasi pengembangan  kapasitas  para  pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang  visioner,  demokratis  dan  berpihak kepada  kepentingan  masyarakat  desa,  yakni ikut  memfasilitasi  persiapan  Pilkades  bulan
Kemitraan Pendamping Desa dan Pemerintah Desa untuk
Desa Terpencil di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
Oktober  2016  sehingga  dapat  terlaksana secara  aman,  tertib,  dan  demokratis.  Kedua, memfasilitasi  demokratisasi  desa.  Langkah Kerja  yang  ditempuh  adalah  fasilitasi pemetaan kondisi sosial politik dan demokrasi di desa, proses demokratisasi desa berlandaskan kearifan lokal (swadaya gotong royong),  dan  musyawarah  desa  yang demokratis.  Hasil  Kerja:  peta  sosial  politik desa, demokratisasi desa berdasarkan kearifan  lokal,  dan  musyawarah  desa  yang demokratis.  Ketiga,  memfasilitasi  kaderisasi desa.  Langkah  Kerja:  fasilitasi  analisis kebutuhan pembentukan kader desa, pembentukan  kader  desa,  pengembangan kapasitas  calon  kader  desa  dan/atau  kader desa, dan pengorganisasian kader desa. Hasil Kerja:  adanya  daftar  kebutuhan  kader  desa, kader  desa  yang  dibentuk,  dan  kader  desa yang terlatih dan terdidik dalam mendinamisir pembangunan dan pemberdayaan  desa.  Keempat,  memfasilitasi pembentukan  dan  pengembangan  lembaga kemasyarakatan desa. Langkah Kerja: fasilitasi  analisis  kebutuhan  pembentukan kader  desa,  pembentukan  kader  desa, pengembangan  kapasitas  calon  kader  desa dan/atau  kader  desa,  dan  pengorganisasian kader  desa.  Hasil  Kerja:  adanya  daftar kebutuhan  kader  desa,  kader  desa  yang dibentuk,  dan  kader  desa  yang  terlatih  dan
terdidik  dalam  mendinamisir  pembangunan dan pemberdayaan desa. Kelima, memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Langkah kerja: fasilitasi identifikasi lembaga kemasyarakatan  di  desa,  penyusunan  skema pembentukan  dan  pengembangan  lembaga kemasyara-katan desa sesuai kondisi obyektif  desa,  dan  pengembangan  kapasitas lembaga  kemasyarakatan  desa.  Hasil  kerja: adanya  peta  lembaga  kemasyarakatan  di desa, skema pembentukan dan pengembangan  lembaga  kemasyarakatan  di desa,  dan  pengembangan  kapasitas  lembaga kemasyarakatan  desa.  Selama  ini  lembaga kemasyarakatan  yang  telah  ada  di  Desa Gonoharjo  antara  lain  PKK  dan  Karang Taruna  belum  berjalan  secara  optimal.  Hal ini  ditunjukkan  dengan  minimnya  jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Keenam, memfasilitasi  desa  mandiri  yang  berdaya sebagai  subyek  pembangunan  mulai  dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

## KESIMPULAN
Pendampingan desa memiliki tanggungjawab  penuh  dalam  membangun desa  terpencil  dan  bukan  hanya  sekedar menjalankan  amanat  Undang-Undang  Desa,
Kemitraan Pendamping Desa dan Pemerintah Desa untuk
Desa Terpencil di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
tetapi untuk mengevaluasi, mengawal perubahan  desa  untuk  mewujudkan  desa yang  mandiri.  Pendampingan  desa  bukan hanya mendata dan mengevaluasi mendampingi  pelaksanaan  proyek  yang masuk ke desa atau mengawasi penggunaan dana  desa,  tetapi  melakukan  pendampingan secara utuh  berpartisipasi  penuh  mulai  dari musrembang, memfasilitasi, mengkoordinasi yang diawali dari perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi. Kemitraan pemerintah desa dan pendamping desa  masih  sebatas  pada  output  atau pemanfaatan  hasil,  4.  Secara  umum  banyak potensi  alam  yang  masih  dikelola  dengan baik,  5.  kecenderungan  sifat  penduduk  desa yang menerima kondisi apa adanya. 6. SDM masyarakat masih pendidikan tingkat menengah ke bawah. Partisipasi masyarakat secara umum masih bersifat pasif, meskipun terdapat sejumlah masyarakat yang memiliki kesadaran  untuk memperbaiki  kondisi desanya melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan  yang  ada  di  desa.  Potensi sumber  daya  alam  yang  ada  di  desa  masih dikelola  secara  subsisten.  Masyarakat  pada umumnya  hanya  fokus  pada  kecukupan pemenuhan  kebutuhan  keluarga  dengan penggunaan  teknologi  sederhana.  Kondisi ini  lebih  disebabkan  oleh  ketidakmampuan penguasaan teknologi, pendidikan
masyarakat  yang  relatif  rendah  serta kecenderungan  sifat  penduduk  desa  yang menerima  kondisi  apa  adanya.  Pengelolaan potensi  alam  yang  belum  maksimal  juga dapat  dilihat  di  bidang  pertanian  dan peternakan.  Pertanian  tanaman  pangan  padi sawah  umumnya  masih  dikelola  secara tradisional dan belum dikembangkan menjadi tanaman padi sawah organik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriansyah.
2018. Fungsi Badan Pemusyawaratan  Desa  (BPD)  Dalam Pengawasan Desa (Study pada Pemerintah  Desa  Kuala  Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau). Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik . Program
Pascasarjana  Universitas  Terbuka. Jakarta.
Komaruddin.  2018.  Peran  Pendamping Desa Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat (Studi  Di  Pekon  Paku  Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). Gelar  Sarjana  Sosial  (S.Sos)  Dalam Bidang  Ilmu  Ushuluddin .  Fakultas Ushuluddin  Universitas  Islam  Negeri Raden Intan. Lampung.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014
tentang  Desa.  Peraturan  Menteri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor  3  Tahun  2015  tentang Pendampingan Desa.
Romzah.  S.  2018.  Optimalisasi  Fungsi Pendamping  Lokal  Desa  Dalam Pembangunan  Desa  Sukorejo  Dan Karanganom, Kecamatan
Kemitraan Pendamping Desa dan Pemerintah Desa untuk
Desa Terpencil di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
Karangbinangun,
Kabupaten
Lamongan. Gelar  Sarjana  Strata
Satu  (S-1)  dalam  Ilmu  Ushuluddin dan  Filsafat .  Fakultas  Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.
Watiah.  M.  2011.  Efektivitas  Pembinaan Dinas  Pengelolaan  Pasar  Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandar Lampung  (Studi  Pada  Pasar  Bambu Kuning  Kota  Bandar  Lampung).
Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik Universitas  Lampung . Bandar Lampung.