## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.957            pp.  1087-1102

## Research Article

## Dampak Inflasi Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Islam
Moh. Asep Zakariya Ansori 1 , Yadi Janwari 2 , Sofyan Al-Hakim 3
1. IUQI Bogor; moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sofyanalhakim@uinsgd.ac.id

## .
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  October 12, 2023 Revised :  November 26, 2023 Accepted :  December 17, 2023 Available online    :  January 28, 2024
How  To  Cite: Moh.  Asep  Zakariya  Ansori,  Yadi  Janwari  and  Sofyan  Al- Hakim  (2024)  “The Impact  of Inflation on the Stability of the Islamic Financial System”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(1), pp. 1087 – 1102. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.957.

## The Impact of Inflation on the Stability of the Islamic Financial System
Abstract. High  inflation  has  become  a  challenge  for  a  country's  economy,  including  the  Islamic financial  system.  The  stability  of  the  Islamic  financial  system  is  very  vulnerable  to  be  affected  by inflationary turmoil. This study aims to determine and analyse the impact of inflation on the stability of  the  Islamic  financial  system.  This  research  uses  a  qualitative  method  with  the  type  of  library research. Data were obtained from books, scientific journals, and relevant previous research reports. The  data  analysis  technique  uses  content  analysis  with  descriptive  data  presentation.  The  results showed that inflation exerts significant pressure on the stability of the Islamic financial system through various  transmission  channels.  Inflation  increases  the  cost  of  funds,  the  risk  of  non-performing financing,  investment  uncertainty,  and  systemic  risk  in  Islamic  financial  institutions.  On  the  other hand, price stability is a prerequisite for the stability of the Islamic financial system in carrying out the
intermediation  function  and  optimal  allocation  of  financing.  Therefore,  the  central  bank  and regulators  need  to  take  macroprudential  policies  to  reduce  inflationary  pressures  and  maintain  the stability  of the  Islamic  financial  system  through  adequate  liquidity  management,  setting  risk-based reserves, monitoring financial leverage, and supervising innovative financial products.
Keywords : Inflation, Stability, Islamic Financial System.
Abstrak. Inflasi yang tinggi telah menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian suatu negara, tak terkecuali  sistem  keuangan  syariah.  Kestabilan  sistem  keuangan  syariah  sangat  rentan  terpengaruh oleh  gejolak  inflasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  dampak  inflasi terhadap  stabilitas  sistem  keuangan  syariah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan jenis penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu yang  relevan.  Teknik  analisis  data  menggunakan content  analysis dengan  penyajian  data  secara deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  inflasi  memberikan  tekanan  signifikan  terhadap stabilitas  sistem  keuangan  syariah  melalui  berbagai  saluran  transmisi.  Inflasi  meningkatkan  biaya dana,  risiko  pembiayaan  bermasalah,  ketidakpastian  investasi,  dan  risiko  sistemik  pada  lembaga keuangan  syariah.  Di  sisi  lain,  stabilitas  harga  menjadi  prasyarat  bagi  kestabilan  sistem  keuangan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi dan alokasi pembiayaan secara optimal. Oleh karena itu, bank sentral dan regulator perlu mengambil kebijakan makroprudensial untuk meredam tekanan inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan syariah melalui manajemen likuiditas yang memadai, penetapan  cadangan  berbasis  risiko,  pemantauan  leverage  keuangan,  serta  pengawasan  produk keuangan inovatif.
Kata Kunci: Inflasi, Stabilitas, Sistem Keuangan Syariah.

## PENDAHULUAN
Inflasi  merupakan  salah  satu  indikator  ekonomi  yang  sangat  penting,  dan pertumbuhannya selalu diupayakan agar tetap rendah dan stabil untuk menghindari potensi dampak buruk pada perekonomian. Inflasi dapat berdampak positif maupun negatif pada perekonomian. Ketika ekonomi suatu negara mengalami perlambatan pertumbuhan,  Bank  Indonesia  dapat  mengambil  kebijakan  moneter  ekspansif dengan  menurunkan  tingkat  suku  bunga.  Di  sisi  lain,  inflasi  yang  tinggi  dan  tidak stabil  mencerminkan  ketidakstabilan  perekonomian,  yang  dapat  menyebabkan kenaikan  harga  barang  dan  jasa  secara  umum  yang  terus  menerus,  serta meningkatnya  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia.  Semakin  tinggi  tingkat  inflasi, semakin  sulit  bagi  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  mereka karena harga barang dan jasa yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan, karena banyak individu yang pada awalnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka akan kesulitan untuk melakukannya dengan adanya lonjakan harga barang dan jasa.
Indonesia  pernah  mengalami  terjadinya Inflasi    yang  cukup  tinggi  pada tahun  1998      dengan      angka      mecapai      77,6%.      Inflasi      tersebut      diantarnya diakibatkan      oleh  penyusutan  nilai  tukar  rupiah,  krisis  ekonomi  dan  ekspektasi terhadap Inflasi yang tinggi. Sebelumnya Indonesia juga mengalami kejadian hapir serupa dengan mengalami hiper Inflasi pada pada tahun 1966 saat orde lama berakhir. Sehingga secara psikologis Inflasi merupakan krisis bagi masyarakat Indonesia. Salah satu Cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan Inflasi tersebut adalah dengan
menerapkan  kebijakan  Moneter.  Kebijakan  moneter  didefinisikan  sebagai  rencana dan  tindakan  otoritas  moneter  yang  terkoordinasi  untuk  menjaga  keseimbangan moneter,  kestabilan    nilai    uang,    mendorong    kelancaran  produksi  dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. 1
Oleh karena itu, pengendalian inflasi merupakan salah satu aspek kunci dalam menjaga  stabilitas  ekonomi  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pada tingkat  kebijakan,  Indonesia  menggunakan  2  (dua)  indikator  pengukuran  untuk menjaga  stabilitas  sistem  keuangan,  yaitu  indikator  mikroprudensial  dan makroprudensial.  Beberapa  contoh  indikator  mikroprudensial  meliputi  rasio kecukupan modal perbankan, kualitas aset, manajemen sistem keuangan yang sehat, pendapatan dan keuntungan bank, aspek likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar, serta  sejumlah  indikator  berbasis  pasar  lainnya.  Di  sisi  lain,  indikator makroprudensial mencakup pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran ( balance of payments ),  tingkat  inflasi,  suku  bunga,  nilai  tukar  mata  uang,  efek  menular  krisis ( contagion effect ), dan faktor-faktor lain yang relevan.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian kepustakaan  ( library  research ).  Penelitian  kepustakaan  merupakan  penelitian  yang menitikberatkan pada data-data sekunder seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya untuk  memperoleh  data. 2 Sumber  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  buku,  jurnal,  dan  laporan  penelitian  terdahulu  yang relevan  dengan  topik  dampak  inflasi  terhadap  stabilitas  sistem  keuangan  syariah. Referensi  yang  digunakan  merupakan  referensi  primer  maupun  sekunder  yang memuat teori, konsep,  temuan, dan  bahan kajian lainnya terkait topik Penelitian. 3 Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mencatat,  merekam,  dan mengumpulkan data-data dari berbagai referensi yang telah ditentukan. Data yang terkumpul kemudian dikaji untuk memastikan relevansinya dengan topik dan tujuan penelitian.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  isi  ( content  analysis ).  Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan relevansi dan kebutuhan pembahasan, dianalisis  conten  atau  isinya,  kemudian  disajikan  secara  deskriptif  dalam  bentuk uraian naratif. 4

## A. HASIL DAN PEMBAHASAN
Inflasi dan Sistem Keuangan Islam
1 . Padji Aliminsyah, Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan (Bandung: Yrama  Widya, 2016), hlm. 186.
2 . Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 42
3 . V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 73
4 . Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 154

## Pengertian inflasi
Inflasi  adalah  suatu  kecenderungan  di  mana  harga-harga  umumnya cenderung  naik  secara  terus-menerus.  Kenaikan  harga  pada  satu  atau  dua  barang tertentu  bukanlah  indikasi  inflasi,  kecuali  jika  kenaikan  tersebut  merambah  dan berdampak pada sebagian besar barang lainnya. Ketika inflasi mengalami fluktuasi, maka  aktivitas  perekonomian  cenderung  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan kondisi ini. Dampak dari kenaikan inflasi dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai riil mata uang, yang membuat uang  menjadi  kurang  berharga  dalam  membeli  barang  dan  jasa.  Seiring  dengan meningkatnya  inflasi,  masyarakat  harus  mengeluarkan  lebih  banyak  uang  untuk membeli barang dan jasa yang sama, sehingga daya beli mereka menurun. 5
Dalam  banyak  literatur  disebutkan  bahwa  inflasi  di  definisikan  sebagai kenaikan  harga  umum  secara  terus  menerus  dari  suatu  perekonomian.  Menurut Rahardja  dan  Manurung,  inflasi  adalah  gejala  kenaikan  harga  barang-barang  yang bersifat  umum  dan  terus-menerus.  Sedangkan  menurut  Sukirno,  inflasi  adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. 6 Contoh sederhana dari Inflasi adalah:
Contoh 1: Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar. Kenaikan harga BBM ini menyebabkan biaya transportasi dan distribusi semua barang  menjadi  lebih  tinggi.  Produsen  pun  akan  menaikkan  harga  jual  produknya untuk  menutupi  kenaikan  biaya.  Akibatnya,  harga  barang-barang  kebutuhan masyarakat ikut melonjak. Ini adalah contoh inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan distribusi.
Contoh  2:  Menjelang  hari  raya  Lebaran,  biasanya  permintaan  masyarakat terhadap berbagai kebutuhan seperti bahan makanan, pakaian baru, dan transportasi meningkat signifikan. Kenaikan permintaan ini tidak diimbangi oleh kenaikan suplai. Akibatnya  terjadi  kenaikan  harga  yang  cukup  tinggi  pada  periode  tersebut,  yang kemudian  mereda  setelah  Lebaran  berlalu.  Ini  merupakan  contoh  inflasi  karena faktor permintaan.
Contoh 3: Nilai ekspor yang lebih rendah dibanding impor akan menyebabkan defisit neraca perdagangan. Defisit ini menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap  dollar  AS.  Melemahnya  nilai  tukar  akan  membuat  harga  barang  impor menjadi  lebih  mahal.  Kenaikan  harga  barang  impor  ini  mendorong  inflasi.  Ini merupakan contoh inflasi akibat pelemahan nilai tukar.
Pada Tabel 1 meununjukkan perkembangan Inflasi di Indonesia selama periode tahun 2015-2022. Perkembangan Inflasi di Indonesia pada tahun tersebut mengalami fluktuasi, data tingkat fluktuasi tersebut bisa datang dilihat pada tabel berikut:
5 . Boediono. Ekonomi Makro . Edisi Keempat. (Yogyakarta: BPFE, 2001). hlm. 161
6 . Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam , (Jakarta: Kencana.2008), hlm.175
Tabel 1. Trend Inflasi Tahun 2015-2022
Tahun Inflasi (Prosentase) 2015 3.40 2016 3.30 2017 3.61 2018 3,10 2019 2,72 2020 1,68 2021 1,87 2022 3,87 Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik
Tingkat  inflasi  Indonesia  menunjukkan  peningkatan  yang  cukup  signifikan. Hal ini dapat mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik dari inflasi Indonesia dengan inflasi dari negara-negara berkembang lainnya. Berdasarkan data tren inflasi dari tahun 2015 hingga 2022, dapat dianalisis:
1. Secara umum, tingkat inflasi menunjukkan tren penurunan dari tahun 2015-2020, dimana  pada  2015  inflasi  mencapai  3,40%  dan  terus  menurun  hingga  mencapai level terendah 1,68% pada 2020.
2. Namun, pasca 2020 tingkat inflasi kembali menunjukkan peningkatan. Pada 2021 inflasi  naik  menjadi  1,87%  dan  kemudian  melonjak  signifikan  di  2022  menjadi 3,87%.
3. Inflasi  tertinggi  selama  periode  tersebut  terjadi  pada  2017  yaitu  sebesar  3,61%. Sedangkan inflasi terendah adalah 1,68% pada 2020.
4. Secara  keseluruhan  dapat  dikatakan  bahwa  kondisi  inflasi  cenderung  stabil, dengan  mayoritas  inflasi  berada  pada  kisaran  1-4%  per  tahun.  Meskipun  terjadi lonjakan di 2022, tetapi masih berada dalam batas yang moderat.
5. Pergerakan  inflasi  perlu  terus  dipantau  karena  dapat  berpengaruh  terhadap berbagai sektor perekonomian. Apabila terus meningkat dan mencapai level tinggi dalam jangka panjang, maka berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

## Jenis-jenis inflasi dan dampaknya
Beberapa jenis inflasi yaitu sebagai berikut: 7
1) Jenis Inflasi Menurut Sifatnya.
a) Inflasi merayap ( creeping inflation ) ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil dan dalam jangka yang relatif lama.
b) Inflasi  menengah  ( galloping  inflation )  ditandai  dengan  kenaikan  harga  yang cukup  besar,  (biasanya double  digit atau triple  digit )  dan  kadang-kadang berjalan  dalam  waktu  yang  relatif  pendek  serta  mempunyai  sifat  akselerasi.
7 . Vinna Sri Yuniarti, Ekonomi Makro Syariah , (Bandung, CV Pustaka Setia), hlm. 132
Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap ( creeping inflation ).
c) Inflasi tinggi ( hyperinflation ), inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik  sampai  lima  atau  enam  kali.  Masyarakat  tidak  lagi  berkeinginan  untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang semakin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai/ ditutup dengan mencetak uang.
2) Jenis Inflasi Menurut Sebab Terjadinya
Jenis inflasi menurut sebab terjadinya dibagi atas sebagai berikut. 8
a) Demand Pull Inflation
Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total ( agregat demand ), sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Apabila kesempatan kerja penuh ( full employment ) telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanya akan menaikkan harga (sering disebut dengan inflasi murni). Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP berada diatas atau melebihi GNP  pada  kesempatan  kerja  penuh,  terjadilah inflationary  gap . Inflationary gap inilah yang akan menyebabkan inflasi
b) Cost Push Inflation
Cost push inflation ditandai  dengan  kenaikan  harga  dan  turunnya produksi. Dengan  demikian,  inflasi  yang  disertai  dengan  resesi.  Keadaan  ini  timbul dimulai  dengan  adanya  penurunan  dalam  penawaran  total  ( agregat  supply ) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan turunnya produksi.
3) Jenis Inflasi Menurut Asal dari Inflasi Jenis inflasi menurut asal dari inflasi dibagi menjadi sebagai berikut:
a) Inflasi yang berasal dari dalam negeri ( domestic inflation )
Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul, misalnya karena defisit anggaran belanja  yang  dibiayai  dengan  pencetakan  uang  baru,  gagal  panen,  dan sebagainya
b) Inflasi yang berasal dari luar negeri ( imported inflation )
Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini dapat mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka. Inflasi ini dapat terjadi karena kenaikan harga-harga di luar negeri sehingga dapat menyebabkan:
(1) Kenaikan  indeks  biaya  hidup  karena  sebagian  barang-barang  yang tercakup di dalamnya berasal dari impor.
(2) Kenaikan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah yang diimpor.
8 . Ibid, hlm. 133
(3) Kenaikan  harga  barang-barang  impor  mengakibatkan  kenaikan pengeluaran  pemerintah  atau  swasta  yang  berusaha  mengimbangi kenaikan harga impor tersebut.

## Sistem Keuangan Islam dan Indikatornya
Stabilitas  sistem  keuangan  Islam  merupakan  kondisi  di  mana  lembaga- lembaga  keuangan  syariah  dapat  beroperasi  dan  berfungsi  dengan  baik  tanpa gangguan  yang  membahayakan  sistem  keuangan  secara  keseluruhan.  Stabilitas  ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. 9 Stabilitas moneter dan stabilitas system keuangan ibarat dua sisi dari satu poin yang  saling  mempengaruhi  satu  terhadap  yang  lain.  Namun  demikian,  terdapat perbedaan mendasar antara keduanya.
Tabel 2 . Perbandingan Stabilitas Moneter dan Stabilitas Keuangan
Stabilitas Moneter Stabilitas Keuangan Definisi Stabilnya harga untuk mengendalikan inflasi mengendalikan deflasi. Kestabilan  institusi  dan pasar keuangan dan tiadanya  tekanan  dan pergerakan  harga  yang berpotensi  menyebabkan guncangan perekonomian Instrumen pengontrol Kebijakan  moneter  Suku bunga Operasi pasar. Sangat  terbatas,  dan  sulit untuk disesuaikan: Fasilitas Pembiayaan Darurat. Struktur Proyeksi Trend , Central  tendency  of distribution Tails of distribution, Extreme event Alat Proyeksi Teknik peramalan standar Simulasi , Stress test Sumber: Diadaptasi dari Aspach, et al. (2006) dan Schioppa (2002).
Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan Islam antara lain: 10
1) Manajemen  risiko  yang  baik  pada  lembaga  keuangan  syariah.  Ini  mencakup identifikasi,  pengukuran,  pemantauan,  dan  pengendalian  risiko  seperti  risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.
2) Tata  kelola  perusahaan  ( good  corporate  governance )  pada  lembaga  keuangan syariah. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan lembaga tersebut.
3) Sistem  pengawasan  dan  peraturan  yang  memadai  dari  regulator  terhadap industri keuangan syariah. Pengawasan ini penting untuk memastikan lembaga syariah beroperasi sesuai ketentuan
9 . Ascarya, Diana Yumanita, dan Noer Azam Achsani. "Stabilitas Sistem Keuangan: Pendekatan Islam." Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 18.1 (2015): 33-52.
10 . Smolo, Edib dan Mirakhor, Abbas. " Stabilitas Sistem Keuangan Islam." Jurnal Ekonomi Islam Republika, 2011, hlm. 14-15.
4) Infrastruktur sistem pembayaran yang efisien dalam mendukung transaksi antar lembaga keuangan syariah.
5) Stabilitas  makroekonomi,  terutama  stabilitas  nilai  tukar,  tingkat  inflasi  dan pertumbuhan ekonomi.

## Indikator Stabilitas Sistem Keuangan Islam
Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas sistem keuangan Islam antara lain:
1) Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang stabil merupakan indikator penting dari stabilitas sistem keuangan Islam.
2) Diversifikasi Risiko: Sistem keuangan Islam telah membuat terobosan signifikan dalam  lingkungan  global  dengan  memfasilitasi  diversifikasi  risiko,  yang berkontribusi dalam stabilitas keuangan.
3) Kerjasama Internasional: Perlunya koordinasi dan kerjasama internasional dalam pengawasan  sistem  keuangan  Islam  lintas  negara.  Hal  ini  penting  untuk memastikan stabilitas sistem keuangan Islam dalam skala global.
4) Kolaborasi  di  Tingkat  Pengawasan:  Kolaborasi  di  tingkat  pengawasan  sistem keuangan Islam lintas negara juga merupakan indikator penting untuk stabilitas sistem keuangan Islam. Kolaborasi ini fokus pada standar regulasi dan manajemen likuiditas.

## Faktor-faktor yang Memengaruhi Inflasi dan Dampaknya
Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  inflasi  menurut Adiwarman A. Karim diantaranya adalah: 11
a. Natural inflation dan human error inflation .
Sesuai  dengan  namanya natural  inflation adalah  inflasi  yang  terjadi  karena sebab-sebab alamiah dan manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. Misalkan  inflasi  karena  terjadi  paceklik.  Sementara human  error inflation adalah inflasi  yang  terjadi  karena  kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  oleh  manusia  itu sendiri. Ibn Al-Maqrizi 12 mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh  turunnya  Penawaran  Agregatif  (AS)  atau  naiknya  Permintaan  Agregatif  (AD). Maka natural inflation akan dapat di bedakan berdasarkan penyebabnya manjadi dua golongan yaitu sebagai berikut :
1) Akibat  uang  yang  masuk  dari  luar  negeri  terlalu  banyak,  dimana  ekspor  naik sedangkan  impor  turun  sehingga  nilai  ekspor  bersih  sangat  besar,maka mengakibatkan  naiknya  Permintaan  Agregat  (AD).  Hal  ini  pernah  terjadi  pada masa pemerintahan khalifah umar ibn Khattab r.a. Pada masa itu kafilah pedagang yang menjual barangnya di luar negeri membeli barang-barang yang mereka jual ( positive  net  export ).  Adanya positive  net  export akan  menjadikan  keuntungan, keuntungan yang berupa kelebihan uang tersebut akan dibawa masuk ke Madinah sehingga pendapatan dan daya beli  masyarakat akan naik. Naik nya Permintaan
11 . Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam , (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 138.
12 . Ibid, hlm. 140
Agregatif, atau grafik dilukiskan  sebagai kurva AD yang bergeser ke  kanan,akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan .
2) Apa  yang  dilakukan  oleh  khalifah  Umar  Ibn  Khattab  r.a  untuk  mengatasi permasalahan  tersebut?  Beliau  melarang  penduduk  Madinah  untuk  membeli barang-barang  atau  komoditi  selama  2  hari  berturut-turut.  Akibatnya  adalah turunnya  Permintaan  Agregatif  (AD)  dalam  perekonomian.Setelah  pelarangan tersebut berakhir maka tingkat harga kembali normal.
3) Akibat  dari  turunnya  tingkat  produksi  ( Agregate  Supply  [AS] )  karena  terjadinya paceklik, perang, ataupun embargo atau boikot. Hal ini pernah terjadi pula pada masa  pemerintahan  khalifah  Umar  bin  Khattab  yaitu  pada  saat  terjadi  paceklik yang  mengakibatkan  kelangkaan  gandum,  atau  dapat  digambarkan  pada  grafik kurva AS bergeser ke kiri, yang kemudian mengakibatkan naiknya tingkat harga- harga.  Apa  yang  dilakukan  oleh  Khalifah  Umar  bin  Khattab  r.a.  terhadap permasalahan  ini?  Beliau  melakukan  impor  gandum  dari  Fustat – Mesir  sehingga penawaran Agregatif (AS) barang di pasar kembali naik yang kemudian berakibat pada turunnya tingkat harga-harga.
Jadi,  Inflasi  yang  disebabkan  oleh  faktor-faktor  alamiah  atau  murni  akibat perubahan  dalam  permintaan  dan  penawaran  tidak  perlu  menjadi  sumber kekhawatiran bagi pemerintah. Solusi yang dapat diambil adalah dengan menjaga stabilitas  baik  dalam  permintaan  agregat  maupun  penawaran  agregat,  sehingga kondisi ini dapat kembali seperti  semula sebelum terjadinya kenaikan harga atau inflasi.

## b. Human Error Inflation
Selain  dari  penyebab-penyebab  yang  dimaksud  pada natural  inflation ,  maka inflasi-inflasi yang disebabkan oleh hal-hal lainnya dapat digolongkan sebagai human error  inflation atau false  inflation . Human  error  inflation dikatakan  sebagai  inflasi yang  disebabkan  oleh  kesalahan-kesalahan  dari  manusia  itu  sendiri. Human  error inflation dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut:
1) Korupsi dan administrasi yang buruk.
Korupsi  akan  menaikkan  tingkat  harga,  karena  produsen  harus  menaikkan harga  jual  pada  produksinya  untuk  menutupi  biaya- biaya  “siluman”  yang  telah mereka  bayarkan.  Birokrasi  perijinan  yang  berbelit-belit,  dimana  hanya  untuk pengurusan suatu izin harus melalui beberapa instansi, hal ini tentu akan menambah biaya  produksi  dari  produsen  dan  berakibat  pada  kenaikan  harga.  Hal  yang  harus dilakukan  oleh pemerintah adalah dengan menghilangkan  korupsi dan melakukan reformasi birokrasi. Jika menggunakan pendekatan kepada permintaan agregat (AD) dan  penawaran  agregat  (AS),  maka  korupsi  dan  administrasi  yang  buruk  akan menyebabkan kontraksi pada kurva penawaran agregat, yang menyebabkanterjadinya  kenaikan  harga.  Selain  menyebabkan  inefisiensi  alokasi sumber daya dan ekonomi biaya tinggi, korupsi dan administrasi yang buruk akan dapat  menyebabkan  perekonomian  terpuruk.  Inflasi  yang  disebabkan  korupsi  dan administrasi yang buruk. Hasil Survei tentang Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia pada tahun 2017 skor IPK per kota dan rerata 12 kota menunjukkan sebagai berikut:

## Grafik 1. Indeks Persepsi Korupsi 2017
Sumber: Transparansi Internasional https://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/
Jika melihat grafik dan gambar di atas, dapat diketahui bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan bahwa:
(a) 17  %  Pelaku  usaha  mengaku  pernah  gagal  dalam  mendapatkan  keuntungan karena pesaing memberikan suap.
(b) Kota dengan persentase suap tertinggi adalah Bandung sebesar 10.8% dari total biaya  produksi  Sementara  itu,  kota  dengan  persentase  biaya  suap  terendah adalah Makassar sebesar 1.8% dari total biaya produksi.
(c) Instansi paling terdampak korupsi adalah Legislatif, Peradilan dan kepolisian.
(d) Sektor  paling  terdampak  korupsi  adalah  Perizinan,  Pengadaan  dan  Penerbitan kuota Perdagangan.
(e) Sektor  lapangan  usaha  yang  dinilai  paling  tinggi  potensi  suapnya  adalah  air minum, perbankan dan kelistrikan.
(f) Lembaga  Antikorupsi  dipercaya  memiliki  peran  yang  sangat  signifikan  dalam mencegah  dan  memberantas  korupsi,  Sedangkan  Partai  Politik  dianggap mempunyai kemampuan peran dan tata kelola pencegahan dan pemberantasan korupsi yang rendah.
(g) Penghambat  pemberantasan  korupsi  terbesar  adalah  karena  korupsi  bukan dianggap sebagai masalah penting (skor 61.5 dari 100).
(h) 3 dari 10 pelaku usaha tahu mengenai Stranas PPK dan Aksi PPK daerah
(i) 5 dari 10 pelaku usaha tahu adanya UU Tipikor
(j) Biro  jasa  adalah  pihak  ketiga  yang  paling  sering  digunakan  oleh  pelaku  usaha dalam berinteraksi dengan layanan publik. 13
13 . https://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/
Penyebaran  inflasi  yang  terjadi  di  Indonesia  tidaklah  merata.  Daerah  yang paling  rendah  mengalami  inflasi  berdekatan  dengan  daerah  yang  inflasinya  cukup tinggi. Di Indonesia kesatabilan ekonomi terus memburuk yang direfleksikan dalam pasar  komoditi,  saham  dan  pertukaran  nilai  mata  uang.  Dalam  konsepsi  Islam, orientasi ekonomi haruslah memperjuangkan nasib rakyat kecil serta kesejahteraan rakyat banyak, yang dalam teori ushul fiqh dinamakan al maslahah al ammah.
2) Pajak yang berlebihan ( excessive tax )
Efek  yang  ditimbulkan  oleh  pengenaan  pajak  yang  berlebihan  pada perekonomian  akan  memberikan  pengaruh  yang  sama  dengan  pengaruh  yang ditimbulkan  oleh  korupsi  dan  administrasi  yang  buruk  yaitu  terjadinya  kontraksi pada  kurva  penawaran  agregat.  Jika  dilihat  lebih  lanjut,  pajak  yang  berlebihan mengakibatkan pada efficiency loss atau dead weight loss . Ini termasuk masalah pula dalam  perekonomian  di  Indonesia,  terutama  pasca  penerapan  otonomi  daerah, dimana  setiap  daerah  memiliki  kebijakan  tersendiri  dalam  menggali  sektor-sektor yang dapat dijadikan sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
3) Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan ( excessive seignorage ).
Seignorage arti tradisionalnya adalah keuntungan dari pencetakan koin yang didapat oleh percetakannya dimana biasanya percetakan tersebut dimiliki penguasa. Percetakan  uang  yang  terlalu  berlebihan  akan  mengakibatkan  terlalu  banyaknya jumlah uang beredar di masyarakat, hal ini berimplikasi pada penurunan nilai mata uang. Hal ini telah terbukti di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, di  mana  kebutuhan  anggaran  pemerintah  dibiayai  oleh  percetakan  uang.  Namun Karena berlebihan hal ini dapat menyebabkan terjadinya inflasi.
4) Actual/anticipated/expected inflation dan unanticipated/ unexpected inflation.
Pada expected  inflation tingkat  suku  bunga  pinjaman  riil  akan  sama  dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi. Sedangkan pada unexpected inflation tingkat  suku  bunga  pinjaman  nominal  belum  atau  tidak  merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.
5) Demand pull inflation dan cost push inflation .
Demand  pull  inflation diakibatkan  oleh  perubahan-perubahan  yang  terjadi pada  sisi  permintaan agregat  dari  barang  dan  jasa pada  suatu perekonomian. Cost push inflation adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregat dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

## 6) Spiraling inflation
Inflasi  jenis  ini  adalah  inflasi  yang  diakibatkan  oleh  inflasi  yang  terjadi sebelumnya  dimana  inflasi  yang  sebelumnya  itu  terjadi  sebagai  akibat  dari  inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya.
Selain itu, Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi inflasi antara lain:

## Moh. Asep Zakariya Ansori, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim Dampak Inflasi Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Islam
1) Meningkatnya  kegiatan  ekonomi  sehingga  ada  peningkatan  permintaan agregat  tidak  diimbangi  dengan  meningkatnya  penawaran  agregat  karena adanya kendala struktural perekonomian.
2) Melemahnya  nilai  tukar  rupiah  sehingga  harga  cenderung  naik  dan  sulit untuk turun apabila nilai tukar rupiah menguat.
3) Kebijakan  pemerintah  di  bidang  harga  dan  pendapatan  seperti  kenaikan harga BBM, listrik, menaikkan upah minimum dan gaji pegawai.
4) Tingginya  ekspektasi  inflasi  masyarakat,  ada  kecenderungan  masyarakat yang sangat tinggi terhadap konsumsi sehingga memicu kenaikan harga. 14

## Strategi Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Islam di Tengah Inflasi Tinggi
Agar  dapat  memberikan  dampak  yang  lebih  signifikan  terhadap perekonomian,  sistem  keuangan  Islam  perlu  memiliki  proporsi  yang  lebih  besar terhadap  total  aset  keuangan,  minimal  sekitar  20%.  Oleh  karena  itu,  pemerintah, bank  sentral,  dan  para  pemangku  kepentingan  ekonomi  yang  mendukung pengembangan sistem keuangan Islam perlu melakukan  upaya yang lebih intensif. Terkait hal ini, setidaknya ada lima langkah yang dapat diambil untuk mempercepat pertumbuhan  sistem  keuangan  syariah,  baik  dalam  skala  nasional  maupun internasional.
Pertama :  Perlu  diperkuatnya  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  lembaga keuangan  Islam  menjadi  suatu  kebutuhan  mendesak.  Tingkat  pertumbuhan keuangan  Islam  bervariasi  di  berbagai  negara,  dan  tingkat  perkembangan  ini  erat terkait  dengan  efektivitas  pengaturan  dan  pengawasan.  Adanya  sistem  keuangan yang kurang optimal di beberapa negara dapat disebabkan oleh ketidakmemadaiannya  peraturan  dan  pengawasan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu, diperlukan upaya kolaboratif untuk mengisi kesenjangan dalam pengaturan yang ada.
Kedua, Diperlukan  koordinasi  dan  kerjasama  internasional  yang  lebih  kuat dalam  konteks  sistem  keuangan  Islam.  Meskipun  secara  prinsip,  sistem  keuangan Islam dianggap lebih tahan dan stabil terhadap guncangan keuangan, namun di dunia nyata,  penting  untuk  menyadari  bahwa  operasional  sistem  keuangan  Islam  tidak dapat terlepas sepenuhnya dari sistem keuangan konvensional. Dalam situasi seperti ini,  kerja  sama  dan  koordinasi  internasional  menjadi  suatu  keharusan.  Saat  ini, beberapa lembaga internasional seperti International Financial Services Board (IFSB) di  Malaysia, International  Islamic  Financial  Markets (IIFM),  dan Accounting  & Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institutions (AAOIFI)  di  Bahrain  telah berperan  dalam  membantu  mengatur  dan  mengawasi  aspek-aspek  tertentu  dari sistem  keuangan  Islam.  Penting  untuk  memperkuat  dan  meningkatkan  peran institusi-institusi  ini  guna  menghadapi  tantangan  dan  peluang  yang  terus berkembang di arena keuangan global.
Ketiga, Diperlukan  kolaborasi  yang  lebih  erat  di  tingkat  pengawasan  sistem keuangan Islam lintas negara. Meskipun banyak lembaga keuangan Islam beroperasi secara  global,  namun  kerjasama  dalam  pengawasan  lintas  negara  masih  terlihat
14 . M. Ridwan, Ekonomi Makro dan Mikro Islam , (Jakarta : Citapustaka Media, 2013), hlm. 178
kurang memadai. Sebagian besar upaya kolaboratif dalam sistem keuangan Islam saat ini cenderung terfokus pada penyusunan standar regulasi dan manajemen likuiditas.
Keempat, Diperlukan  model  bisnis  di  sektor  perbankan  syariah  yang  lebih menekankan  sektor  riil  daripada  pasar  keuangan,  untuk  mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan terhadap tekanan krisis keuangan.  Meskipun  pertumbuhan  ekonomi  Islam  di  Indonesia  mencerminkan adaptasi model bisnis yang memperhitungkan permintaan di sektor riil, perlu tetap ditingkatkan pengembangan produk keuangan Islam yang inovatif dan sesuai dengan tuntutan pasar global.
Kelima, Diperlukan penetapan acuan rate of return yang sesuai dengan prinsip Islam untuk memastikan semangat berbagi keuntungan dan kerugian dalam sistem keuangan Islam. Saat ini, terlihat kecenderungan lembaga keuangan Islam mengacu pada rate of return dari sistem perbankan konvensional, yaitu suku bunga. Perilaku ini  membawa  risiko  terhadap  reputasi  lembaga  keuangan  Islam  karena  tidak sepenuhnya  mencerminkan  prinsip-prinsip  yang  mendasari  sistem  keuangan berbasis  syariah.  Penting  untuk  menyesuaikan  acuan rate  of  return agar  lebih konsisten  dengan  prinsip-prinsip  keuangan  Islam,  guna  memitigasi  risiko  reputasi dan memperkuat integritas lembaga keuangan Islam itu sendiri.
Selain dari kelima hal di atas, diperlukan adanya pengendalian inflasi, di dunia konvensional pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan:
a. Kebijakan Moneter
Kebijakan  moneter  didefinisikan  dengan  rencana  dan  tindakan  otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter, kestabilan nilai uang,  mendorong  kelancaran  produksi  dan  pembangunan,  serta  memperluas kesempatan  kerja  guna  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat. 15 Senada  dengan  itu, Menurut Adiwaman Karim Inflasi dapat diatasi dengan mengurangi M (jumlah uang yang beredar) dan atau/ V (kecepatan peredaran uang) ayau menaikan T (barang yang diperdagangkan). Kebijakan Moneter ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral, dimana yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat agar stabil.  Untuk  mengatasi  Inflasi  kebijakan  Moneter  sasaran  utamanya  adalah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mempersulit pemberian kredit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang dimaksud “Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan  dilaksanakan  oleh  Bank  Indonesia  untuk  mencapai  dan  memelihara  kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga”. Menurut Adiwarman Karim ada empat cara yang dilakukan bank sentral untuk mengatasi Inflasi,yaitu:
(1) Politik diskonto, yaitu mengatasi Inflasi dengan menaikkan tingkat suku bunga sehingga  masyarakat  gemar  menabung  dan  kemudian  peredaran  uang dimasyarakat akan berkurang sehingga Inflasi akan dapat diatasi.
(2) Politik  pasar  terbuka,  dengan  menjual  surat-surat  berharga  agar  jumlah  uang yang beredar di masyarakat menjadi berkurang.
15 . Aliminsyah, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan , (Bandung:Yrama Widya, 2006), hlm. 186
(3) Politik  cadangan  kas  dengan  menaikkan  cash  ratio  yang  digunakaan  untuk mengurangi jumlah pemberian kredit yang disedikan kepada masyarakat. 16
Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukur dengan keseimbangan neraca pembayaran internasional, kesempatan kerja, kestabilan harga, stabilitas ekonomi. Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi  makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak  sama dari satu negara dengan negara lainnya serta tidak sama dari waktu ke waktu.
Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Tujuan  kebijakan  ekonomi  makro  umumnya  adalah  mencapai  kemakmuran masyarakat ( social welfare ). Untuk mencapai tujuan kebijakan moneter sebagaimana sudah  diungkapkan  di  atas,  maka  bank  sentral  mengeluarkan  berbagai  instrumen atau  alat  untuk  mempengaruhi  situasi  perekonomian  sehingga  bisa  sesuai  dengan tujuan  yang  diharapkan  pemerintah.  Kebijakan  moneter  dengan  sasaran  tunggal, yaitu stabilisasi harga (pengendalian tingkat inflasi), pada umumnya menggunakan pendekatan  harga.  Sedangkan  kebijakan  moneter  dengan  sasaran  multi,  yaitu disamping stabilisasi harga juga pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran, pada umumnya menggunakan pendekatan kuantitas. 17
b. Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal merupakan serangkaian tindakan resmi pemerintah atau negara terkait  penyesuaian  dalam  pendapatan  dan  pengeluaran  negara  untuk  mencapai kestabilan  ekonomi. 18 Kebijakan  fiskal  di  Indonesia  secara  umum  di  atur  di  dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Kebijakan fiskal di Indonesia  adalah  cerminan  dari  bagaimana  pemerintah  mengatur  pendapatan  dan belanja  negara  untuk  mencapai  tujuan  ekonomi  makro  seperti  pertumbuhan ekonomi,  distribusi  pendapatan,  dan  stabilitas  harga 19 .  Adapun  kebijakan  fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut:
(1) Untuk Meningkatkan Laju Investasi.
(2) Untuk Mendorong Investasi Optimal Secara Sosial.
(3) Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja.
(4) Untuk Meningkatkan Stabilitas Ekonomi.
(5) Untuk Menanggulangi Inflasi.
16 . Adiwarman A. Karim , Ekonomi Makro Islami , (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 141
17 .  Dahlan  Siamat, Manajemen  Lembaga  Keuangan.  “Kebijakan  Moneter  dan  Perbankan”, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: 2005), hlm. 47
18 . I Wayan Sudirman, Kebijakan Fiskal Dan Moneter: Teori Dan Empirikal (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2.
19 Indra Maipita, Mohd Dan Jantan, and Nor Azam Abdul Razak, “DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP  KINERJA  EKONOMI  DAN  ANGKA  KEMISKINAN  DI  INDONESIA,” Buletin  Ekonomi Moneter dan Perbankan 12, no. 4 (November 19, 2010): 421 – 56, https://doi.org/10.21098/bemp.v12i4.248.

## Moh. Asep Zakariya Ansori, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim
Dampak Inflasi Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Islam
(6) Untuk Meningkatkan Dan Mendistribusikan Pendapatan Nasional. 20
c. Kebijakan nonmoneter dan nonfiscal
Kebijakan  nonmoneter  dan  nonfiskal  adalah  kebijakan  pemerintah  dalam menekan  laju  inflasi  tanpa  memengaruhi  jumlah  peredaran  uang  di  masyarakat maupun  pendapatan  dan  pengeluaran  negara.  Contoh  kebijakan  nonmoneter  dan nonfiskal  untuk  mengatasi  inflasi  meliputi:  (1)  Peningkatan  produksi  dan peningkatan jumlah barang di pasaran. (2) Kebijakan upah dengan menaikan upah riil.  (3)  Pengendalian  dan  pengawasan  harga  seperti  menetapkan  kebijakan  harga maksimum.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  di  atas,  beberapa  kesimpulan  yang  dapat  diambil adalah:
1. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang sangat penting untuk dipantau karena berdampak  signifikan  terhadap  stabilitas  sistem  keuangan.  Tingkat  inflasi  yang tinggi dan tidak stabil mencerminkan ketidakstabilan perekonomian yang dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa secara umum.
2. Stabilitas sistem keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti  manajemen  risiko,  tata  kelola  perusahaan,  sistem  pengawasan  regulasi, infrastruktur sistem pembayaran, dan stabilitas makroekonomi suatu negara.
3. Beberapa  strategi  utama  untuk  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  syariah  di tengah  inflasi  tinggi  adalah  memperkuat  sistem  pengaturan  dan  pengawasan, meningkatkan  koordinasi  dan  kerja  sama  internasional,  kolaborasi  pengawasan lintas  negara,  mengembangkan  model  bisnis  yang  lebih  berorientasi  sektor  riil, dan menetapkan acuan tingkat pengembalian yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Diperlukan komitmen dan kerja keras dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, bank  sentral,  regulator,  dan  pelaku  industri  untuk  bersama-sama  mewujudkan sistem keuangan syariah yang tangguh dan stabil guna mendukung perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman  A.  Karim,  Ekonomi  Makro  Islami,  (Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2007),
Aliminsyah, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan, (Bandung:Yrama Widya, 2006), Ascarya,  Diana  Yumanita,  dan  Noer  Azam  Achsani.  "Stabilitas  Sistem  Keuangan: Pendekatan Islam." Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 18.1 (2015): Boediono. Ekonomi Makro. Edisi Keempat. (Yogyakarta: BPFE, 2001). Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
20 . Ridwan and Ichsan Suciawan Nawir, Buku Ekonomi Publik , ed. Muhammad Fadil Ridwan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 183-184
Dahlan  Siamat,  Manajemen  Lembaga  Keuangan.  “Kebijakan  Moneter  dan Perbankan”, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: 2005),
Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), https://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/
I  Wayan  Sudirman,  Kebijakan  Fiskal  Dan  Moneter:  Teori  Dan  Empirikal  (Jakarta:
Kencana, 2014),
M. Ridwan, Ekonomi Makro dan Mikro Islam, (Jakarta : Citapustaka Media, 2013), Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Kencana.2008),
Padji Aliminsyah, Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan (Bandung: Yrama  Widya, 2016),
Ridwan  and  Ichsan  Suciawan  Nawir,  Buku  Ekonomi  Publik,  ed.  Muhammad  Fadil Ridwan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021),
Smolo,  Edib  dan  Mirakhor,  Abbas.  "Stabilitas  Sistem  Keuangan  Islam."  Jurnal Ekonomi Islam Republika, 2011,
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015),
Vinna Sri Yuniarti, Ekonomi Makro Syariah, (Bandung, CV Pustaka Setia),

## Indra  Maipita,  Mohd  Dan  Jantan,  and  Nor  Azam  Abdul  Razak,  “DAMPAK
KEBIJAKAN  FISKAL  TERHADAP  KINERJA  EKONOMI  DAN  ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA,” Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 12, no. 4 (November 19, 2010): 421 – 56, https://doi.org/10.21098/bemp.v12i4 .248.