## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK
Oleh: Ati Yuniati atiyuniati78@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Lampung Sepriyadi Adhan S sepriyadiadhans@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Lampung Andika Saputra andikasaputrafh@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstrak
Kabupaten  layak  anak  adalah  Kabupaten  yang  memiliki  sistem  pembangunan dan pelayanan publik dari pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua,  keluarga,  masyarakat,  swasta  dan  forum  anak  guna  pemenuhan  hak  anak melalui  pengintegrasian  berkelanjutan  melalui  kebijakan,  program,  kegiatan dan  penganggaran  untuk  kesejahteraan  anak.  Maka  atas  dasar  tersebut  dan dalam rangka penyadaran semua  pihak akan hak-hak anak serta pembangunan yang responsif maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan perda Nomor  3  tahun  2018  tentang  kabupaten  layak  anak  yang  bertujuan  sebagai acuan  dalam  pelaksanaan  pemenuhan  hak-hak  anak.  Permasalahan  anak  di daerah  menjadi  perhatian  tersendiri  mengingat  saat  ini  berkembang  berbagai perlakuan  tak  layak  terhadap  anak  seperti  kekerasan,  penyakit  Stunting, kenakalan anak, Eksploitasi anak, pekerja anak dan kondisi traumatis terhadap anak.Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  ini  (1).Bagaimana  implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Kabupaten  Layak  Anak  (2). Apa  sajakah  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  pemenuhan  hak-hak anak di Kabupaten Lampung Barat.
Metode  yang  di  gunakan  untuk  menjawab  rumusan  masalah  tersebut  yaitu Normatif  empiris  dengan  data  dan  sumber  data  yang  di  gunakan  data  primer dan data Sekunder yaitu dengan studi lapangan dan dari bahan- bahan pustaka. Sumber  data  penelitian  ini  didapatkan  dari  wawancara  dengan  Kepala  Dinas pengendalian  penduduk  keluarga  berencana  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan  anak  yang  merupakan Leading  sector dalam  membidangi perlindungan anak.
Hasil  penelitian  (1).Implementasi  Perda  Kabupaten  Layak  Anak  dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan cukup baik  dilihat  dari  keseriusan  pemerintah    kabupaten  Lampung  Barat  dengan mengeluarkan  kebijakan  melalui  Keputusan  Bupati  tentang  Gugus  Tugas  dan Tim  Teknis  KLA  sebagai  upaya  untuk  pemenuhan  hak-hak  anak  yang  terdiri
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
dari  klaster  hak  sipil  dan  kebebasan,  klaster  lingkungan  keluarga  dan pengasuhan  alternatif,  klaster  kesehatan  dasar  dan  kesejahteraan,  klaster pendidikan,  waktu  luang,  dan  kegiatan  budaya  serta  klaster  perlindungan khusus  (2).Adapun  faktor  pendukung  yang  mempengaruhi  pelaksanaan bersumber  dari  faktor  eksternal  dan  internal  yaitu  komitmen  pempin  dan pelaksana  kebijakan,  forum  anak,  serta  Dunia  usaha.  Adapun  faktor penghambat  secara  internal  yaitu  kurangnya  Sumber  daya  manusia,  anggaran, dan  komunikasi  dari  faktor  eksternal  yaitu  kurangnya  dukungan  Lembaga Swadaya Masyarakat.
Kata  Kunci: Implementasi,  Peraturan  Daerah  Layak  Anak,  Pemenuhan Hak-Hak Anak

## Abstract
A Child-Friendly District is a district that has a development system and public services  from  the  district  government  with  the  support  of  parents,  families, communities,  private  sector  and  children's  forums  in  the  context  of  fulfilling children's  rights  through  sustainable  integration  through  policies,  programs, activities and budgeting for children's welfare. On that basis and in the context of  raising  awareness  of  all  parties  about  children's  rights  and  responsive development, the West Lampung Regency Government has stipulated Regional Regulation  No.3  of  2018  concerning  Child-Friendly  District  which  aims  as  a reference  in  fulfilling  children's  needs  right.  The  problem  of  children  in  the regions  is  of  particular  concern  considering  that  currently  there  are  various improper  treatment  of  children  such  as  violence,  stunting,  child  delinquency, child  exploitation,  child  labor  and  traumatic  conditions  against  children.  The problems  in  this  study  (1).  How  is  the  implementation  of Regional  Regulation Number  3  of  2018  concerning  Child  Friendly  Areas  (2).  Supporting  and inhibiting  factors  in  the  fulfillment  of  children's  rights  in  West  Lampung Regency.
The  method  used  to  answer  the  problem  formulation  is  normative  empirical with data and data sources using primary data and secondary data, namely by field  studies  and  from  library  materials.  Sources  of  data  in  this  study  were obtained  from  interviews  with  the  Head  of  BKKBN.  Empowerment  of  women and child protection which are superior in the field of child protection.
The  results  of  research  on  the  implementation  of  child-friendly  regional regulations in the fulfillment of children's rights in West Lampung district have been  running  quite  well,  with  the  fulfillment  of  children's  rights  consisting  of groups  of  civil  rights  and  freedoms,  family  environment  groups  and  family environment groups. Alternative care groups, basic health and welfare groups, educational groups, recreational and cultural activities and special protection groups.  Supporting  factors  that  influence  implementation  come  from  external and  internal  factors,  namely  the  commitment  of  leaders  and  policy implementers,  children's  forums,  and  the  business  world.  Meanwhile,  the  lack of  human  resources,  budget,  communication  and  support  from  non- governmental organizations is an obstacle to both internal and external factors.
Keywords: Implementation,  Child  Friendly  Local  Regulation,  Fulfillment  of Children's Rights

## I. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  anugrah  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  merupakan  generasi penerus  bagi  masa  depan  bangsa,  dan  penentu  kualitas  sumber  daya  manusia (SDM) Indonesia  yang akan  menjadi  tolak  ukur dalam pembangunan  nasional sehingga  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan  perhatian  dari  semua  elemen masyarakat.    Dalam  Undang-undang  Perlindungan  Anak  dinyatakan  bahwa seorang anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara  oftimal  sesuai  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 1
Masa  anak-anak  atau  pengalaman  hidup  sebagai  anak  punya  daya  tarik tersendiri  masa  anak  juga  merupakan  masa  yang  istimewa,  tetapi  juga  adalah suatu  periode  batas  dalam  sejarah  hidup  seseorang,  sebab  keberhasilan  atau kegagalan  dirinya  diawal  kehidupan  ini  sangat  menentukan  perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. 2 Dalam UUD 1945 di jelaskan bahwa setiap anak  memiliki  peran  strategis  yang  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  negara menjamin  hak  setiap  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Indonesia  telah  menetapkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pelaksana  Konvensi  PBB  tentang  Hak  Anak.  Selain  UUD  1945,  terdapat Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Pencegahan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT),  Undang-undang Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  pembangunan  Jangka  Panjang Nasional  (RPJPN)  2005-2025  yang  memuat  upaya  pemerintah  dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas,  ceria,  dan  berahlak  mulia  serta  melindungi  anak  terhadap  berbagai
1 Undang-Undang Perlindungan Anak, Bab III Hak,dan kewajiban anak, pasal 4.
2 Septian Aji Permana,2017, Bencana dan Anugrah, calpulis,Yogyakarta,hlm 62.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
bentuk kekerasan, ekploitasi dan diskriminasi.
Tahun 2019 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan kasus pelanggaran hak anak terbilang sangat tinggi. Tercatat dari data yang dihimpun dari Komisi Perlindungan  Anak Indonesia sebanyak  4.369 kasus pelanggaran hak  anak  terjadi  di  tahun  2019  kasus-kasus  pelanggaran  HAM  terutama  pada anak  ini  tentu  menjadi  sorotan  dan  menyita  perhatian  publik. 3 Di  Kabupaten Lampung Barat salah satu masalah anak yang menjadi perhatian publik adalah kesehatan  pada  anak,  hal  ini  di  buktikan  masih  banyaknya  anak-anak  yang mengalami  gizi  buruk  serta  gagal  tumbuh  anak  akibat  kekurangan  gizi  atau stunting ,  hal  ini  sangat  mencemaskan  dan  mengkhawatirkan  karena  jumlah kasus  yang  terjadi  mencapai  464  kasus  ditambah  lagi  berdasarkan  pendataan melalui  aplikasi  elektronik  pencatatan  dan  pelaporan  gizi  berbasis  masyarakat (e-PPGBM)  per  10  Januari  2020  ,jumlah  penderita stunting di  Kabupaten Lampung Barat mencapai 1.002 menderita gizi buruk. 4
Oleh  Sebab  itu,  anak  patut  diberi  perlindungan  secara  khusus  oleh  negara dengan undang-undang. Perkembangan dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar menjadi tanggung jawab lebih dalam memperhatikan akan hak-hak  anak  karena  di  bahu  anak  masa  depan  dunia  tersandang. 5 Orang  tua pasti  menginginkan  anaknya  tumbuh  dengan  baik  menjadi  pintar,hebat, berkualitas,  memiliki  kemampuan,  bersikap  bijaksana,  pintar,  beragama,  dan lain  sebagainya.  Dibutuhkan  perhatian  orang  tua  maupun  orang-  orang disekitarnya dalam masa pertumbuhannya. 6
Terkait  dengan  masalah  tersebut  Lahirlah  kebijakan  Kabupaten/Kota  layak Anak (selanjutnya disingkat KLA) dengan harapan dapat menciptakan keluarga yang  sayang  anak,  rukun  tetangga  dan  rukun  warga  serta  lingkungan  yang
3 .https://news.detik.com/berita/d-4903880/kpai-catat-4369-kasus-pelanggaran-hak-anak-di-tahun 2019.di kutip pada tanggal 23 April 2020 pukul 20:00 Wib.
4 https://lampung.rilis.id/ribuan-anak-lampung-barat-menderita-stunting-karena-gizi-buruk di kutip pada tanggal 23 April 2020 pukul 20:00 Wib.
5 Laurensius Arliman, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tereksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Padang” artikeldalam Jurnal Arena Hukum, No 1 Vol 9, 2016.
6 Basri, Arif Rohman dan Yahya Ahmad Zein, “ Pengaruh Child Abuse Dalam Penetapan Kota Layak Anak Bagi Kota Tarakan ”, artikel dalam Jurnal Perspektif, No 1, Vol 18, 2013.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
peduli anak, kelurahan dan desa layak anak dan kecamatan atau kabupaten/kota yang  layak  bagi  anak  sebagai  prasyarat  untuk  memastikan  bahwa  anak-anak tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik,  terlindungi  haknya  dan  terpenuhi kebutuhan  pisik  dan  psikologisnya. 7 KLA  adalah  sistem  pembangunan  satu wilayah  administrasi  yang  mengintegrasikan  komitmen  dan  sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan  dalam  program  dan  kegiatan  pemenuhan  hak  anak.  Kebijakan KLA  merupakan  pedoman  penyelenggaraan  pembangunan  Kabupaten/Kota melalui  pengintegrasian  komitmen  dan  sumberdaya  pemerintah,  masyarakat, dan  dunai  usaha  yang  terencana  secara  menyeluruh  dan  berkelanjutan  untuk memenuhi hak anak. 8
Untuk  mewujudkan  KLA  tersebut,  maka  pemerintah  kabupaten/kota  perlu melakukan  berbagai  upaya  atau  cara  pengintegrasian  sumber  daya,  isu-isu perlindungan  dan  peningkatan  kualitas  anak  ke  dalam  dokumen  perencanaan dan  implementasi  pembangunan  pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan pemerintah  kabupaten/kota. 9 Upaya  untuk  mewujudkan  cita-cita  Provinsi Lampung dalam mendorong KLA yaitu dengan adanya program kegiatan yang memihak  kepada  hak  dan  kepentingan  anak  yang  tertuang  dalam  Perda Provinsi  Lampung  Nomor  4  tahun  2008  tentang  pelayanan  terhadap  hak-hak anak.  Atas  dasar  tersebut  maka  pemerintah  Kabupaten  Lampung  Barat berkomitmen  untuk  mewujudkan  Kabupaten  Lampung  Barat  menjadi Kabupaten Layak Anak sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Kabupaten  Layak  anak  dikarenakan pemerintah  Lampung  Barat  menegaskan  untuk  segera  memberikan  kepastian Perlindungan Anak dalam rangka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak  anak serta  agar  anak  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan,  kejahatan,
7 Gunarsa, Singgih, D. 1985. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja . Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
8 Bagong Suyanto,2018, Problem Pendidikan Dan Anak Korban Tindak
Kekerasan ,Yogyakarta,Suluh Media,hlm 121.
9 Laurensius  Arliman,  “Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Perlindungan  Hak  Anak  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak”,  artikel  dalam  Jurnal Yustisia, No. 1, Vol 22, 2015.
diskriminasi dan ketelantaran serta terpenuhinya fasilitas bagi anak.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  mengkaji  permasalahan  sebagai berikut:
a. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak?
b. Apasajakah Faktor Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Lampung Barat?

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah dalam penelitian ini di lakukan dengan pendekatan secara Normatif  dan  pendekatan  secara  Empiris.  Pendekatan  secara  normatif,  yaitu pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  dan  mempelajari peraturan-peraturan  hukum  yang  berlaku  yang  erat  kaitannya  dengan permasalahan  penelitian  yang  meliputi  peraturan  perundang-undangan, dokumen-dokumen  resmi  dan  sumber  lain  yang  erat  kaitannya  dengan permasalahan  yang  diteliti.  Pendekatan  empiris,  yaitu  pendekatan  yang dilakukan  dengan  cara  melihat  pada  kenyataan  langsung  atau  sesungguhnya, terhadap  pihak  yang  berkompeten  di  lokasi  penelitian  dan  mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3
Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung  Barat  melalui  Dinas  Pengendalian Penduduk  Keluarga  Berencana  pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan anak  (selanjutnya  disingkat  P2KBP3A)  mencanangkan  Kabupaten  Lampung Barat  sebagai  Kabupaten  Layak  Anak  melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  03 Tahun  2018.  Sejak  terbentuknya  Peraturan  Daerah  tersebut  pemerintah Kabupaten  Lampung  Barat  mulai  mendeklarasikan  dan  melakukan  penguatan komitmen  dengan  membentuk  Gugus  Tugas  Kabupaten  Layak  Anak  yang  di sahkan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/405/KPTS/III.07/2019  Tentang  Gugus  Tugas  dan  Tim  Teknis  serta  Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak Kabupaten Lampung Barat. 10
Tujuan  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Barat  dalam  membentuk  Peraturan Daerah  Nomor  3  Tahun  2018  adalah  untuk  memastikan  terwujudnya  hak-hak anak  di  Kabupaten  Lampung  Barat  agar  dapat  terpenuhi  dengan  baik  sesuai dengan  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Mentri  Negara  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Indikator Kabupaten/Kota  Layak  Anak,  yakni  untuk  mengarahkan  sistem  pemenuhan perencanaan  pembangunan  dalam  bentuk  kebijakan  serta  program  kegiatan Kabupaten  /kota  yang  di  tujukan  agar  hak-hak  anak  dapat  terpenuhi.  Sebagai salah  satu  bentuk  keseriusan  dan  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah Kabupaten Lampung Barat terhadap hak-hak anak maka di lakukannya tahapan atau  langka-langka  dalam  pelaksanaan  pembangunan  melalui  pemenuhan indikator-indikator  Kabupaten  Layak  Anak  di  Lampung  Barat.  Hasil pelaksanaan  pemenuhan  indikator  tersebut    diuraikan  dalam  5  klaster  sebagai berikut:
10 Hasil  wawancara  dengan  bapak  Muhammad  Henry  Faisal,S.H,.M.H  Pada  tanggal  24  September 2020
1. Klaster  Hak  Sipil  dan  Kebebasan,  dalam  penerapanya  Hak  anak  untuk mendapatkan  akta  kelahiran  yang  terintegritas  di  Kabupaten  Lampung Barat  sudah  berjalan  dengan  baik.  Berdasarkan  hasil  data  dari  Dinas kependudukan  dan  pencatatan  sipil  Kabupaten  Lampung  Barat  Tahun 2019  yakni  sebesar  94,446% sudah  terdaftar  dari  jumlah  102.678  jumlah anak  pada  rentan  Umur  antara  0  hingga18  Tahun  .  Adanya  Fasilitas informasi layak anak yakni perpustakaan keliling yang di beri nama pojok baca di tingkat desa sebagimana yang telah di tetapkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan  dan  Kearsipan  Kabupaten  Lampung  Barat  Nomor :041/127/KPTS/III.19/2020  Tentang  Pojok  Baca  yang  merupakan  wadah di mana anak- anak bisa mengungkapkan ide dan di harapkan anak dapat menyampaikan  pendapatnya,  serta  menerima,  mencari,  dan  memberikan informasi  sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usianya  demi pengembangan  dirinya,  kemudian  adanya  fasilitas  forum  sebagaiaman yang  telah  terbentuk  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Lampung  Barat Nomor:B/424/KPTS/III.07/2018  Tentang  Pembentukan  Forum  Anak Periode  2019-2020  yang  bertujuan  untuk  membangun  tumbuh kembangnya  anak  yang  di  ketuai  oleh  Mutiara  Amanda  dari  SMAN  1 Liwa.  Selain  itu  juga  untuk  mendukung  terciptanya  Kabupaten  Layak Anak  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Barat  telah  Mengeluarkan beberapa Kebijakan/Regulasi yang berkaitan dengan Klater Hak Sipil dan Kebebasan di antaranya :
a. Peraturan  Bupati  Lampung  Barat  Nomor  :  63  Tahun  2019  Tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Nomor:  30  Tahun  2018  Tentang Kartu Identitas Anak.
b. Peraturan  Bupati  Lampung  Barat  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Standar  Pelayanan  Publik  Administrasi  Kependudukan  Kabupaten Lampung Barat.
c. Peraturan  Bupati  Lampung  Barat  Nomor  19  Tahun  2018  Tentang Literasi Daerah.
2. Klaster  Lingkungan  Keluarga  dan  Pengasuhan  Alternatif.  Untuk memenuhi  klaster  ini  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Barat  telah membentuk  Pusat  pembelajaran  keluarga  sebagaimana  yang  telah tertuang dalam keputusan Bupati Nomor:B/69/KPTS/III.07/2019 Tentang Pembentukan  Pusat  Pembelajaran  Keluarga  (PUSPAGA)  Periode  2019- 2022  yang  tujuannya  adalah  sebagai  tempat  konsultasi  bagi  orang  tua dalam  penguatan  kapasitas  pengasuhan  tumbuh  kembang  anak.  Dalam upaya  mengurangi  jumlah  perkawinan  anak  di  bawah  umur  dan meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  remaja  dalam  mencegah masalah kesehatan khusus remaja serta meningkatkan keterlibatan remaja dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi  pelayanan  kesehatan remaja  maka  pemerintah  Kabupaten  Lampung  Barat  melaluai  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan  Perempuan Dan  Perlindungan  Anak  mengadakan  sosialisasi  dan  Pembinaan Pendewasaan Usia Perkawinan dan Ronseling Reprodukdi Remaja (PUP- KRR).  Selain  itu  juga  untuk  mendukung  terciptanya  Kabupaten  Layak Anak  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Barat  telah  Mengeluarkan beberapa  Kebijakan/Regulasi  yang  berkaitan  dengan  Klater  Hak Lingkungan dan Pengasuhan Alternatif di antaranya :
a. Surat  Edaran  kantor  kementrian  agama  kabupaten  lampung  barat nomor:B-  985/KK.08.04/2/PW.00/11/2019  Tentang  pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2019.
b. Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor:SK.3582/Aj.403/DRJD/2018  Tentang  Pedoman  Teknis
Pemberian  Prioritas  Keselamatan  dan  Kenyamanan  Pejalan  Kaki
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
pada Kawasan Sekolah Melalui penyediaan Zona Selamat Sekolah.
c. Keputusan Lembaga Perlingan Anak Provinsi Lampung Nomor:003/NK/LPAI/LPG/II/2019 tentang Struktur Pengurus
Lembaga  Perlindungan  Anak  Indonesia  Kabupaten  Lampung  Barat periode 2019- 2023.
3. Klaster  Kesehatan  Dasar  dan  Kesejahteraan.  Untuk  memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial sesuai  kebutuhan fisik,  mental, spiritual  dan  sosial  maka  Pemerintah  Daerah  wajib  bertanggung  jawab menyedikan  fasilitas  dan  menyelenggrakan  upaya  kesehatan  yang komperehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang  maksimal  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019  mengalami  peningkatan  dan  pengawasan  ibu  resiko  tinggi  dengan menyediakan rumah tunggu keluarga sebelum persalinan sehingga mudah di  rujuk  ke  rumah  sakit  yang  dalam  hal  ini  bisa  menghindari  keguguran dan  anak  bisa  terlahir  dengan  cepat  dan  selamat.  Dengan  penyediaan rumah  tunggu  keluarga  maka  hak  anak  untuk  hidup  dengan  sehat  dan selamat  bisa  terpenuhi  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Lampung  Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman pelaksanaan jaminan persalina. Untuk jaminan pravelens status gizi balita, di Kabupaten Lampung Barat dari  Tahun  2017  sampai  Tahun  2019  telah  mengalami  penurunan. Terdapat  beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten Lampung  Barat  dalam  rangka  pencegahan  dan  penanganan  masalah  gizi di  lakukan  melalui  media  sosial  dan  sosialisasi  dengan  jelas  dan memberikan  informai  tentang  bahaya  dari  gizi  buruk  pada  anak. Selanjutnya  mengenai  presentase  Air  Susu  Ibu  (ASI)  ekslusif  pada  bayi usia  0  sampai  6  bulan  yakni  Tahun  2017  sampai  2019  mengalami peningkatan sebesar 61,69% dari target 44% dan untuk usia 6 bulan juga mengalami peningkatan sebesar 92,42% dari target 80%. Upaya preventif dari  pemerintah  Kabupaten  Lampung  Barat  yakni  menyebarluaskan
informasi,  tentang  ASI  dan  MPASI  serta  pelatihan  dan  pemberdayaan kepada  masyarakat.Dengan  demikian,  orang  tua  mengerti  akan pentingnya  ASI  untuk  anak  demi  tumbuh  kembangnya  si  anak  sehingga mengurangi  kemtian  bayi  dan  anak  dapat  memperoleh  haknya  untuk tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik.  Presentasi  ruang  ASI  yang terdapat di ruang kerja yakni dari tahun 2017 sampai dengan 2019 kurang dari  50%  dan  yang  tersebar  di  tempat  umum  dari  tahun  2017  sampai dengan  2019  telah  mencapai  50%.  Untuk  akses  penyedisan  air  minum Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sendiri telah memberikan fasilitas dengan  menetapkan  program  Desa  Sasaran  penyediaan  air  minum  dan sanitasi  berbasis  Masyrakat  Tahun  2020,  kemudian  untuk  kawasan tanpa  rokok  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  telah  menyediakan kawasan lingkungan tanpa rokok yakni puskesmas, Rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, dan angkutan umum. Kawasan tanpa rokok di Lampung Barat sendiri telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun  2017  tentang  kawasan  tanpa  rokok  yang  di  mana  setiap  yang melanggar akan di kenakan denda. Adanya akses air minum yang bersih dan  kawasan  tanpa  rokok  di  harapkan  dapat  memberikan  kesehatanbaik bagi anak-  anak  yang dimana sekarang dalam proses  masa pertumbuhan sehingga  mengurangi  angka  kematiananak.  Selain  itu  juga  untuk mendukung  terciptanya  Kabupaten  Layak  Anak  Pemerintah  Kabupaten Lampung  Barat  telah  Mengeluarkan  beberapa  Kebijakan/Regulasi  yang berkaitan  dengan  Klater  Hak  Kesehatan  Dasar  dan  kesejahteraan  di antaranya :
a. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Barat  Nomor  1  Tahun  2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
b. Surat  Edaran  Bupati  Lampung  Barat  Nomor:800/018.A/III.02/2018 tentang penerapan Kawasan tanpa Rokok.
c. Keputusan  Bupati  Lampung  Barat  Nomor:B/28/KPTS/III.07/2018 tentang Tim Pembina dan Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok.
d. Keputusan  Sekertariat  Daerah  Kabupaten  Lampung  Barat  Nomor:
050/23/KPTS/IV.02/2018  tetang  pembentukan  panitia  kemitraan kelompok  kerja  air  minum  dan  penyuluhan  lingkungan  program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
e. Keputusan  Bupati  Lampung  Barat  Nomor:B/133/KPTS/IV.02/2018
Tentang Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
f. Keputusan  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung  Barat Nomor:441/09/III.02/2019  tentang  Penerapan  Puskesmas  Ramah
Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019
4. Klaster  Pendidikan,  Pemanfaatan  Waktu  Luang  Dan  Kegitan  Budaya.
Pendidikan  anak  usia  dini  dan  wajib  belajar  12  Tahun,  Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menerapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan  Daerah  Provinsi  Lampung  Nomor  18  Tahun  2014  Tentang Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, hal ini di maksudkan agar hak anak dalam  mendapatkan  pendidikan  dan  pembelajaran  dalam  rangka  untuk meningkatkan  kecerdasanya  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya  dapat berjalan  dengan  baik,  kemuidian  sebagai  upaya  untuk  memastikan pemenuhan  hak  anak  dan  kepedulian  dalam  bidang  pendidikan, Pemerintah Kabupaten  Lampung Barat  mengadakan pembagian  seragam gratis yang merupakan salah satu program Bupati Lampung Barat dalam bidang Pendidikan. Pada tahun 2019 Presentase anak usia dini mengalami penaikan sebesar 25,73% begitu juga dengan wajib belajar 12 Tahun pada tahun  2019  mengalami  penaikan  yang  cukup  baik  hal  ini  menunjukan bahwa  pendidikan  di  Kabupaten  Lampung  Barat  mengalami  progresif sehingga  seluruh  anak  di  Kabupaten  Lampung  Barat  dapat  memperoleh haknya  untuk  mendapatkan  pendidikan  dengan  baik  sesuai  dengan harapan  pemerintah.  Kemudian  adanya  program  Satu  Mainan  Ramah anak  sebagai  upaya  dalam  membantu  sekolah  ramah  anak  di  Kabupaten Lampung  Barat  agar  semakin  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  anak dalam  mengembangkan  minat  bakatnya  serta  mengurangi  adanya
kekerasan pada anak. Selain itu adanaya sosialisasi yang di lakukan oleh (DP2KBP3A)  Kabupaten  Lampung  Barat  ke  beberapa  Sekolah  baik  di tingkat  PAUD,SD  dan  SMP  yang  mana  di  harapkan  dengan  adanya sosialisasi  tersebut  dapat  mewujudkan  sekolah  ramah  anak.  adanya fasilitas  untuk  kegiatan  kreatif  dan  rekreatif  yang  ramah  anak,  di  luar sekolah  di  Kabupaten  Lampung  Barat  berguna  untuk  menunjang  minat dan  bakat  anak  salah  satunya  terbentuknya  pusat  Kreativitas  anak  yaitu dewan kesenian sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan budaya untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreatif bagi  anak  di  Kabupaten  Lampung  Barat.  Lalu  untuk  mendukung terciptanya  Kabupaten  Layak  Anak  Pemerintah  Kabupaten  Lampung Barat  telah  Mengeluarkan  beberapa  Kebijakan/Regulasi  yang  berkaitan dengan  Klaster  Pendidikan,  Pemanfaatan  Waktu  Luang  dan  Kegiatan Budaya di antaranya :
a. Keputusan  Bupati  Lampung  Barat  Nomor:B/223/KPTS/III.01/2020 tentang penerapan sekolah ramah anak
b. Peraturan  Bupati  Lampung  Barat  Nomor  19  Tahun  2018  tentang Gerakan Literasi Daerah
c. Keputusan  Kepala  kementrian  Agama  Kabupaten  Lampung  Barat Nomor 692 tentang penerapan Madrasah Layak Anak Tahun 2019
d. Keputusan  Dewan  Sanggar  Seni  Setiawang  Kabupaten  Lampung Barat  Nomor  021.1/02/III/2017  Tentang,  Dewan  Pengurus  Sanggar
Seni Setiawang Kabupaten Lampung Barat Periode 2017-2021
5. Klaster  Perlindungan  Khusus.  Kategori  Perlindungan  Khusus  bagi  Anak yang  berhadapan  dengan  hukum  di  Kabupaten  Lampung  Barat  telah terlaksana  dengan  baik  yaitu  dengan  adanya  bantuan  pendampingan hukum  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu,  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  yang  bekerja  sama  dengan  Lembaga  Bantuan  Hukum Lampung Barat. Selain itu juga dalam upaya melaksanakan perlindungan khusus  bagi  anak  pemerintah  Kabupaten  Lampung  Barat  melalui
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Keputusan  Bupati  membentuk  Tim  Pembina  Pencegahan  Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Tim Pemulihan Psiko Sosial Pasca Bencana yang  bertujuan  agar  anak  yang  tereksploitasi  secara  Sosial  dan  Seksual mendapatkan  perlindungan  Khusus.  Pemerintah  Kabupaten  Lampung Barat  bersama  BPBD  Kabupaten  Lampung  Barat  juga  melakukan peningkatan  kapasitas  pelajar  dengan  melaksanakan  kegiatan  Tangguh Bencana yang di laksankan di salah satu sekolah di Kabupaten Lampung Barat. Untuk mendukung terciptanya Kabupaten Layak Anak Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat telah Mengeluarkan beberapa
Kebijakan/Regulasi  yang berkaitan  dengan  Klaster Perlindungan Khusus di antaranya :
a. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Barat  Nomor  4  Tahun  2019
Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
b. Keputusan  Bupati  Lampung  Barat  Nomor  B/285/KPTS/III.06/2014 tentang  Tim  pembina  Pencegahan  Pelecehan  seksual  terhadap  anak Kabupaten Lampung Barat.
c. Keputusan  Bupati  Lampung  Barat  Nomor  B/196/KPTS/III.07/2018 tentang Pengurus pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022.
d. Keputusan  Bupati  Lampung  Barat  Nomor  B/101/KPTS/IV.05/2020
Tentang Tim Pemulihan Psiko Sosial Pasca Bencana Tahun 2020.
Pemenuhan indikator-indikator Kabupaten Layak anak di Kabupaten Lampung Barat telah terlaksana cukup baik, yaitu dengan pemenuhan hak-hak anak yang terdiri  dari  5  (lima)  klaster  yang  meliputi  klaster  hak  sipil  dan  kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,  klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan,  waktu luang, dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus.
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah  Kabupaten  Lampung  Barat  Nomor  3  Tahun  2018  Tentang Kabupaten Layak Anak
Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Barat  Nomor  3  Tahun 2018  tentang  Kabupaten  Layak  Anak  meliputi    faktor  internal  dan  faktor eksternal antara lain:
a. Faktor Pendukung Internal
komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaanya di karenakan dengan pemimpin dan para pelaksana kebijakan  yang  kuat  dapat  memberikan  dampak  yang  sangat  baik  pada implementasi  Kabupaten  Layak  Anak  di  Lampung  Barat.  Komitmen pimpinan yang kuat menyebabkan para pelaksana kebijakan dibawahnya pun  akan  dapat  bersinergi  dengan  baik  sehingga  seluruh  implementor Kabupaten  Layak  Anak  di  Kabupaten  Lampung  Barat  memberikan perhatian penuh pada upaya pemenuhan hak anak. Faktor pendukung lain adalah  adanya  Forum  Anak  yang  berfungsi  sebagai  jembatan  antara pemerintah  dan  masyarakat  khususnya  masyarakat  kabupaten  lampung barat.  Forum  Anak  ini  akan  berperan  aktif  dalam  pemenuhan  hak-hak anak  di  Kabupaten  Lampung  barat  dan  ikut  serta  berperan  dalam pembangunan masyarakat khusunya perlindungan hak-hak anak.
b. Faktor Pendukung Eksternal
Dunia  usaha  telah  ikut  serta  dalam  upaya  pemenuhan  hak  anak  di Kabupaten Lampung Barat, meskipun jumlahnya masih sedikit. Terdapat beberapa  dukungan  dari  dunia  usaha  dalam  pemenuhan  hak  anak  di Kabupaten  Lampung  barat  melalui  penyelenggaraan  penyediaan  fasilitas yang  layak  anak  yaitu  sekolah  dan  penyediaan  fasilitas  wafi  di  rumah pintar  dan  taman  bermaian  anak.  Oleh  karena  itu  pemerintah  kabupaten Lampung  Baratdalam  hal  ini  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga Berencana  pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  anak  terus berupaya  untuk  mendorong  dunia  usaha  agar  turut  serta  berperan  dalam
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
penyelenggraan pemenuhan hak anak di Kabupaten Lampung Barat.
c. Faktor Penghambat Internal
(1) Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pemerintah  Kabupaten  Lampung barat  memiliki  kendala  yaitu  keterbatasan  sumber  daya  manusia yang  tersedia  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas  dalam pelaksanaan  berbagai  kegiatan  dalam  program  Kabupaten  Layak
Anak sehingga dalam implementasinya belum maksimal.
(2) Anggaran  dalam  hal  ini  Dinas  Pengendalian  Penduduk  Keluarga
Berencana  pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  anak Kabupaten  Lampung  Barat  memiliki  keterbatasan  anggaran sehingga  dalam  pelaksanaan  pembangunan  fasilitas  yang  Layak anak  di  Kabupaten  Lampung  Barat  belum  berjalan  secara maksimal.
(3) Komunikasi  terdapat  kendala  dalam  pelaksanaanya  yaitu  pada proses  transformasi  informasi  antara  pelaksana  kebijakan  dengan target  sasaran  yaitu  di  karenakan  belum  merata  kepada  seluruh masyarakat  khususnya  anak  dalam  mengetahui  fasilitas-fasilitas apa  saja  yang  di  sediakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Lampung Barat  bagi  mereka,  antara  lain  ketidaktahuan  adanya  fasilitas rumah  pintar  dan  forum  anak.  Kemudian  terkait  dengan komunikasi  pada  proses  transformasi  informasi  antara  para pelaksanaan kebijakan yang bertugas pada pelaksanaan Kabupaten Layak  Anak,  masih  di  temukan  kendala  pada  Implementasinya  di karenakan  komunikasinya  belum  terjalin  dengan  baik  sehingga menyebabkan  program-program  yang  di  rencanakan  dalam pemenuhan  hak  anak  tidak  terkoordinir  dengan  baik  sehingga dalam implementasinya belum maksimal.
d. Faktor penghambat eksternal
Masih  kurangnya  dukungan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  khusus membidangi anak dalam upaya untuk perduli terhadap hak-hak anak dalam
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
setiap pembangunan di kabupaten Lampung Barat.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  mengenai  Implementasi  Peraturan Daerah  Kabupaten  Lampung  Barat  Nomor  3  tahun  2018  tentang  Kabupaten Layak Anak. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :
1. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung  Barat  melalui  Dinas
Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana  pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan anak(P2KBP3A) mencanangkan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Layak Anak melalui Peraturan Daerah Nomor 03  Tahun  2018.  Sejak  terbentuknya  Peraturan  Daerah  tersebut Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Barat  mulai  mendeklarasikan  dan penguatan  komitmen dengan  membentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis serta Tim  Monitoring  dan  Evaluasi  Kabupaten  Layak  Anak.
Implementasi peraturan daerah kabupaten layak di Lampung barat sudah berjalan  cukup  baik  ini  di  buktikan  dengan  pemenuhan  hak-hak  anak yang  terdiri  dari  5  (lima)  klaster  yang  meliputi  klaster  hak  sipil  dan kebebasan,  klaster  lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan  alternatif, klaster  kesehatan  dasar  dan  kesejahteraan,  klaster  pendidikan,  waktu luang, dan kegiatan budaya serta klaster perlindungan khusus.
2. Faktor-faktor  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  dalam mengimplementasikan Kabupaten Layak anak di Lampung Barat terdiri dari beberapa faktor yakni faktor Internal dan Faktor eksternal:
a. faktor pendukung internal, yakni komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan  serta  adanya  Forum  anak  sebagai  jembatan  antara pemerintah dan masyarakat di kabupaten lampung barat.
b. faktor pendukung eksternal yaitu dunia usaha yang berupaya ikut adil meskipun jumlahnya masih sangat sedikit.
c. faktor  penghambat  internal  yaitu  sumber  daya  manusia  ,  anggaran
serta komunikasi yang belum terkordinir dengan baik.
d. Faktor  penghambat  eksternal  yaitu  masih  kurangnya  dukungan
Lemabaga swadaya masyarakat yang khusus membidangi perlindungan anak.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literatur
Bagong  Suyanto,2018,problem  pendidikan  dan  anak  korban  tindak kekerasan,Yogyakarta,Suluh Media. Septian aji permana,2017,Bencana dan Anugrah,calpulis,Yogyakarta. Gunarsa, Singgih, D. 1985. Psikologi Perkembangan Anak dan
Remaja .Jakarta:PT. BPK Gunung Mulia Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . 2013. Profil Anak Indonesia. Jakarta: PT. Desindo Putra Mandiri Spock,  Benyamin.  2000. Menghadapi  Anak  Disaat  Sulit .  Jakarta:  Pustaka Delapratasa
Laurensius  Arliman,  “Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Perlindungan  Hak
Anak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan  Anak”,  artikel  dalam  Jurnal  Yustisia,  No.  1,  Vol  22,
2015. Basri, Arif Rohman dan Yahya Ahmad Zein, “Pengaruh Child Abuse Dalam Penetapan  Kota  Layak  Anak  Bagi  Kota  Tarakan”,  artikel  dalam
Jurnal Perspektif, No 1, Vol 18, 2013.
Laurensius  Arliman,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Tereksploitasi Secara Ekonomi Di Kota Padang” artikeldalam Jurnal Arena Hukum, No 1 Vol 9, 2016.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak anak Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 11  Tahun  2011  Tentang  Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Indikator Kabupaten/kota Layak Anak Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terhadap Hak Anak.
Peraturan Gubernur Lampung No 35 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak