Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERBANDINGAN KEPAILITAN ANTARA BADAN HUKUM (PERSEROAN TERBATAS) DENGAN NON BADAN HUKUM (FIRMA)

## Hudyarto 
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia hudyarto@gmail.com
Naskah diterima: 10 Oktober 2019; revisi: 20 November 2019; disetujui: 30 Desember 2019

## Abstract
This writing concerning the comparison of the system of business entity liability in the form of  a  Limited  Liability  Company  legal  entity  with  a  non-legal  entity  business  entity  which  is sentenced to  a bankruptcy decision. With the decision of  the Pilit  statement  to  the  extent of the  responsibility  of  the  board  of  directors,  personally  the  directors,  the  board  of commissioners  and  the  personal  board  of  commissioners.  Likewise,  the  extent  to  which  the responsibility  for  the  Firm  is  sentenced  to  a  decision  on  bankruptcy.  The  point  here  is  that whether  the  directors  must  be  responsible  for  the  decision  on  bankruptcy  statements  where the  directors  have  been  careful,  did  not  make  mistakes,  did  not  commit  negligence  and  did not have personal interests, and carried out as outlined in the Articles of Association of the Limited  Liability  Company.  Likewise  for  Firms  that  are  sentenced  to  bankruptcy  decisions, where firms do not have wealth that is separate from the wealth of the firm and the wealth of the  firm's  management.  For  this  reason,  I  have  conducted  a  study  of  Law  No.  37  of  2004 concerning Bankruptcy Laws and Delays in Obligations of Debt Payments, Law Number 40 of  2007  concerning  Limited  Liability  Companies,  and  Burgerlijk  Wetboek  (B.W.)  or  Civil Code.

## Keywords: Bankruptcy, Company Limited, Firm
 Alamat korespondensi:
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia Universitas Krisnadwipayana, Jakarta E-mail: hudyarto@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Dalam  rangka  pembangunan  ekonomi,  dibutuhkan  dana  yang  cukup  besar. Kebutuhan  akan  dana  tersebut  hanya  akan  dapat  dipenuhi  dengan  memberdayakan  secara maksimal  sumber  sumber  dana  yang  tersedia.  Sumber  sumber  dana  tersebut  tidak  hanya mengandalkan  sumber  dana  dari  dalam  negeri  saja  karena  kemampuan  keuangan  dalam negeri  sangat  terbatas.  Untuk  memenuhi  kecukupan  dana  maka  pemerintah  melakukan pinjaman  dari  luar  negeri 1 ).  Sumber  dana  yang  utama  dan  terpenting  adalah  lembaga perbankan maupun dari lembaga keuangan lain misalnya lembaga pembiayaan.
Peningkatan  laju  perekonomian  akan  menimbulkan  tumbuh  dan  berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Biasanya para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya  selalu  berupaya  menambah  modal  usahanya,  antara  lain  dengan  cara  mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit dengan jaminan 2 ), misalnya hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai,  hipotik,  maupun system resi gudang.
Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya, terdiri dari: 3 )
1. Kredit  konsumtif,  yaitu  kredit  yang  diberikan  dengan  tujuan  untuk  memperlancar jalannya proses konsumtif.
2. Kredit  produktif,  yaitu  kredit  yang  diberikan  dengan  tujuan  untuk  memperlancar jalannya proses produksi. Kredit ini dibedakan menjadi:
a. Kredit  modal  kerja,  yaitu  kredit  yang  diberikan  untuk  membiayai  kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi ataupun penjualan.
b. Kredit  investasi,  yaitu  kredit  yang  diberikan  untuk  pengadaan  barang  modal maupun  jasa  yang  dimaksudkan  untuk  menghasilkan  suatu  barang  dan/atau  jasa bagi pengusaha yang bersangkutan.
3. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang barang untuk dijual lagi.
Sedangkan kredit ditinjau dari segi waktunya, dibedakan menjadi:
1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1  (satu)  tahun.  Misalnya  kredit  penjualan,  yaitu  kredit  yang  bdiberikan  oleh  penjual kepada pembeli.
2. Kredit  jangka  menengah  (medium  term  loan),  yaitu  kredit  yang  berjangka  waktu  1 (satu)  sampai  dengan  3  (tiga)  tahun.  Misalnya  kredit  modal  kerja  permanen,  kredit yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan ekonomi lemah.
3. Kredit  jangka  panjang,  yaitu  kredit  yang  berjangka  waktu  lebih  dari  3  (tiga)  tahun. Pada umumnya kredit jangka panjang ini adalah kredit investasi yang memiliki tujuan untuk  menambah  modal  perusahaan  dalam  rangka  melakukan  rehabilitasi,  ekspansi dan/mendirikan proyek baru.
Dari  uraian  diatas,  lembaga  perbankan  mempunyai  peranan  yang  strategis  untuk mendorong  perputaran  roda  perekonomian  melalui  kegiatan  utamanya,  yaitu  melalui  dana yang  dihimpun  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  bank  menyalurkan  berbagai macam  kredit  sesuai  kebutuhan  dan  kegiatan  masyarakat.  Adanya  hak  milik  perseorangan misalnya tanah, menjadi lebih bermakna pada nilai capital asset, salah satunya bisa dijadikan jaminan suatu kredit. Akan tetapi tanah hak milik yang dijadikan jaminan kredit itu mengekor
1 Erman Rajagukguk, Hukum Investasi Di Indonesia, (Jakarta : FH – UI, 1996), hal. i.
2 Pasal 1 butir 23 Undang Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang nomor  7 Tahun  1992 tentang Perbankan.
3 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan, Edisi Kedua, (Jakarta : Pranadamedia Group, 2016), hal. 12.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pada kreditnya. Maksudnya, apabila kreditnya macet, konsekwensinya akan menjadi jaminan atas  pelunasan  kredit  tersebut.  Dengan  perkataan  lain,  bahwa  perjanjian  kreditnya  sebagai perjanjian principal (pokok) sedangkan perjanjian jaminannya sebagai perjanjian accessoir 4 ). Secara  umum,  undang-undang  telah  memberikan  jaminan  sebagai  bentuk perlindungan  kepada  kreditor,  sebagaimna  diatur  dalam  Pasal  1131  Burgerlijk  Wetboek (B.W) yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Prof. R. Subekti, SH. adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang sering disingkat menjadi  KUH Per. Bunyi Pasal 1131 BW tersebut  : 5 )
“Segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang  sekarang  ada,  maupun  yang  akan  ada  dikemudian  hari  menjadi  tanggungan untuk segala perikatan perseorangan“.
Jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 BW. tersebut bersifat umum atau dengan kata lain    benda  jaminan  tersebut  tidak  ditunjuk  secara  khusus,  dan  tidak  diperuntukkan  bagi kreditur  tertentu,    sehingga  apabila  benda  benda  tersebut  dijual,  maka  hasilnya  akan  dibagi bagi  secara  berimbang  sesuai  besar  atau  kecilnya  piutang  kepada  seluruh  kreditur  sebagai kreditur  kongkuren.  Dalam  praktek  perbankan,  jaminan  umum  ini  belum  memberikan perlindungan hukum untuk menjamin kredit yang telah diberikan. Bank memerlukan jaminan yang  ditunjuk  dan  diikat  secara  khusus  untuk  menjamin  hutang  debitur  dan  hanya  berlaku bagi  bank  tertentu.  Jaminan  ini  dikenal  dengan  jaminan  khusus  yang  timbul  karena  adanya perjanjian khusus antara kreditur dengan debitur misalnya gadai, hipotik, jaminan fidusia, hak tanggungan  dan  system  resi  gudang.  Maka  dengan  adanya  jaminan  khusus,  hutang  hutang kreditur akan lebih terjamin pelunasan hutangnya.
Dalam  menjalankan  usaha,  usaha  dalam  bidang  perbankan  merupakan    jenis  usaha yang berisiko tinggi. Oleh karenanya pihak bank harus memperhatikan asas asas perkreditan yang  sehat.  Perjanjian  kredit  dibuat  berdasarkan  prinsip  kehati  hatian  yang  dikenal  dengan istilah 5 C yang meliputi : 6 )
1. Character  (Kepribadian)
Salah  satu  unsur  yang  harus  diperhatikan  oleh  bank  sebelum  memberikan  kreditnya adalah  penilaian  atas  karakter  kepribadian  atau  watak  dari  calon  debitornya.  Karena watak  yang  jelek  akan  menimbulkan  perilaku  perilaku  yang  jelek  pula,  begitu  pula sebaliknya  apabila  mempunyai  watak  yang  baik  akan  menimbulkan  perilaku  perilaku yang berkelakuan baik pula.
2. Capital (Modal).
Permodalan  dari  suatu  debitor  juga  merupakan  hal  yang  penting  harus  diketahui  oleh calon kreditornya. Karena permodalan dan kemampuan keuangn dari suatu debitor akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit.
3. Capacity (Kemampuan).
Seorang  calon  debitor  harus  pula  diketahui  kemampuan  bisnisnya,  sehingga  dapat diprediksi kemampuan untuk melunasi hutangnya.
4. Collateral (Jaminan). Jaminan merupakan the last resort bagi kreditor, dimana akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar benar dalam keadaan macet.
5. Condition of economic (Kondisi Ekonomi)
4 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009 ), hal. 232.
5 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999),  hal. 291.
6 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996),  hal. 23.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kondisi  perekonomian  secara  mikro  maupun  makro  merupakan  faktor  penting  pula untuk  dianalisis  sebelum  suatu  kredit  diberikan,  terutama  yang  berhubungan  langsung dengan bisnisnya pihak debitor.
Di tengah sedang giat-giatnya Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang, pada  pertengahan  tahun  1997,  terjadi  krisis  moneter  maupun  krisis  politik  yang  sangat membahayakan pembangunan di Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi. Keadaan yang demikian sudah barang tentu harus segera diatasi, yang antara lain dengan mengajukan kredit kepada  lembaga  keuangan  dunia  yaitu  International  Monetary  Foundation  (IMF).  Dengan adanya  pengajuan  kredit  oleh  Indonesia,  IMF  segera  mempelajari  system  hukum  Indonesia, yang hasilnya antara lain mensyaratkan  agar  Indonesia terlebih dahulu  memperbaiki system hukumnya khususnya Faillissemen Verordening sebagaimana diatur dalam S. 1905–217 dan S. 1906 -348.
Karena  kebutuhan  dana  sangat  mendesak,  maka  Indonesia  segera  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  (PERPU)  Nomor  1  Tahun  1998  tentang Perubahan  atas  Faillissemen  Verordening  atau  Peraturan  Kepailitan  pada  tanggal  22  April 1998.  Dalam  PERPU  tersebut  merubah  masalah  cara  penyelesaian  utang  yaitu  dengan meletakkan prinsip-prinsip penyelesaian kepailitan di pengadilan dengan mekanisme : Cepat, Adil,  Terbuka  dan  Efektif  (CATE) 7 .  Dengan  demikian  CATE  mendorong  proses  di pengadilan  yang  lebih  cepat.  Ternyata  dengan  telah  diberlakukannya  Perpu  nomor  1  Tahun 1998,  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  tumbuh  semakin  membaik.  Melihat  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  yang  semakin  membaik,  PERPU  tersebut  mendapat  persetujuan  oleh DPR-RI  menjadi  Undang  Undang,  yaitu  Undang  undang  Nomor  4  Tahun  1998  tentang Undang Undang Kepailitan (UUK) pada tanggal 9 September 1998 8 ). Namun ternyata dalam pelaksanaannya  banyak  mengalami  kendala  maka  Undang  Undang  Kepailitan  tersebut kemudin  disempurnakan,  yang  hasil  penyempurnaannya  sebagaimana  dituangkan  dalam Undang  Undang  Nomor  37  tahun  2004  yang  berjudul  menjadi  Undang  Undang  Kepailitan Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UUK  &  PKPU)  pada  tanggal  18  Oktober 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 131 Tahun 2004.
Perkembangan  dalam  substansi  hukum  terdapat  sebagian  perubahan  mengenai substansi  hukum  antara  aturan  kepailitan  yang  lama  dengan  aturan  kepailitan  yang  baru. Substansi tersebut antara lain :
1. Pada faillissemen  verordening tidak  dikenal  adanya  kepastian  batas  waktu  (Frame Time)  dalam  penyelesaian  kasus  kepailitan  sehingga  proses  penyelesaian  akan menjadi sangat lama. Hal ini dalam PERPU No. 1 Tahun 1998 diatur sehingga dalam penyelesaian  kasus  tersebut  akan  menjadi  lebih  singkat  pada  Tingkat  I  (Pengadilan Niaga) paling lama 30 hari.
2. Pada faillissemen verordening hanya dikenal  satu  kurator yang bernama  weestcomer atau  Balai  Harta  Peninggalan  sehingga  banyak  kalangan  pengusaha  kecewa  karena terkesan lamban. Sedangkan dalam PERPU No. 1 Tahun 1998 diatur adanya Kurator swasta.
3. Upaya  hukum  banding  dipangkas,  maksudnya  segala  upaya  hukum  dalam penyelesaian  kasus  kepailitan  yang  dahulunya  dapat  dilakukan  banding  dan  kasasi, kini  dalam  PERPU  No.  1  Tahun  1998  upaya  hukum  hanya  kasasi  sehingga  upaya hukum banding dihapus tidak berlaku lagi.
7 Robintan Sulaiman Dan Joko Prabowo, Lebih Jauh Tentang Kepailitan , ( KarawaciI : Pusat Studi Hukum Bisnis UPH, 1998 ), hal. xi.
8 Sutan Remy Sjahdaeni, loc. Cit. hal. 87.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
4. Dalam  PERPU  No.  1  Tahun  1998  terdapat  asas  bahwa  yang  dapat  mengajukan kepailitan  hanya  Penasihat  Hukum  yang  telah  mempunyai  izin  praktek,  setelah mengikuti pendidikan khusus tentang kepailitan.
5. Dalam  Undang  Undang  No.  37  Tahun  2004  ditambah  satu  pihak  lagi  yang  dapat mengajukan permohonan kepailitan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan.
Dari  uraian  diatas,  kesulitan  kesulitan  yang  sangat  besar  terhadap  perekonomian nasional  terutama  kemampuan  dunia  usaha  dalam  mengembangkan  usahanya.  Terlebih  lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditor. Keadaan ini pada giliranya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan  menimbulkan  dampak  yang  lebih  luas  lagi,  khususnya  bagi  kalangan  pengusaha  baik yang  berbentuk  badan  hukum  misalnya  Perseroan  Terbatas  (P.T)  maupun  kalangan pengusaha  non  badan  hukum  misalnya  Firma  (Fa).  Perbedaan  dari  dua  jenis  badan  usaha tersebut adalah didasarkan pada tanggung jawab para pihak sebagai pembentuk badan usaha. Dalam badan usaha yang berbentuk badan hukum, tanggung jawab para pihak terbatas sesuai dengan  ketentuan  perundang  undangan  yang  mengatur  jenis  badan  hukum  tersebut. Sedangkan terhadap badan usaha yang merupakan bukan badan hukum, tanggungjawab para pihak  tidak  dibatasi  oleh  peraturan  perundang  undangan,  tetapi  berdasarkan  perjanjian pembentukan badan usaha tersebut, atau para pihak bertanggung jawab secara pribadi.
Firma,  yaitu  suatu  persekutuan  perdata  yang  didirikan  untuk  menjalankan perusahaan  dengan  nama  bersama 9 ).  Dalam  menjalankan  bisnisnya,  modal  firma  diperoleh dari  besarnya  setoran  para  pendiri  kedalam  persekutuan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh manfaat  atau  keuntungan  (Pasal  1618  KUH  Per).  Demikin  juga  pada  P.T.  modalnya  terdiri dari  sero  sero  atau  saham  saham.  Adapun  kata  “TERBATAS“  merujuk  kepada  pemegang yang  luasnya  hanya  sebatas  pada  nilai  nominal  semua  saham  yang  dimiliki.  Dengan perkataan lain bahwa dalam P.T. akan terjadi akumulasi modal.
Pada firma, kepribadian para sekutu yang bersifat kekeluargaan sangat di utamakan. Hal ini dikarenakan bahwa sekutu dalam persekutuan firma adalah anggota keluarga ataupun teman  sejawat,  yang  bekerjasama  secara  aktif  menjalankan  perusahaan  untuk  mencari keuntungan  bersama  dengan  tanggung  jawab  bersama  secara  pribadi.  Pengaturan  tentang firma,  terdapat  dalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  pasal  16  sampai dengan  pasal  35.  Firma  merupakan  badan  usaha  dengan  bentuk  persekutuan  hukum  yang sederhana.  Apabila  dilihat  dari  bentuk  dan  status  hukumnya,  firma  merupakan  badan  usaha yang tidak berbadan hukum, karena:
1. Tidak ada keharusan untuk pengesahan  akta pendirin oleh Kementerian  Hukum Dan Hak Azasi Manusia.
2. Tidak  ada  keharusan  untuk  melakukan  pemisahan  antara  harta  kekayaan  milik persekutuan dengan harta kekayaan milik pribadi para sekutu.
Tiap tiap anggota firma tidak dikecualikan antara yang satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak lainnya dan masing masing bertanggung jawab atas seluruh hutang firma secara tanggungrenteng 10 ).
Bentuk  badan  usaha  yang  bukan  badan  hukum  dan  cukup  terkenal,  selain  Firma adalah Commannditaire Vennotschap (C.V). Dalam C.V. juga tidak ada pemisahan kekayaan antara  kekayaan C.V. dengan kekayaan para pendiri, karenanya C.V. dikenal  sebagai  bisnis keluarga.
Misalnya  :   ayah dan ibu : sebagai pengurus CV;
anak nomor 1 : sebagai manajer  CV;
9 Muhamad Sadi Is, Hukum Perusahaan Di Indonesia, (Jakarta : Prenadamadia Group, 2016) hal. 166.
10 Farida Hasyim, Hukuim Dagang, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 140.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
anak nomor 2 : sebagi kepala bagian keuangan;
anak nomor 3 : sebagai kepala bagian produksi; menantu  nomor 1   :  sebagai kepala bagian pemasaran; menantu nomor 2 :  sebagai kepala bagian perlengkapan
Dalam  hukum  perdata,  pengertian  bisnis  keluarga  bisa  diurut  dari  pengertian keluarga  dan  hubungan  kekeluargaan  atau  adanya  pertalian  darah.  Dengan  demikian  bisnis keluarga  merupakan  bisnis  yang  dimiliki  dan  dikelola  oleh  sejumlah  orang  yang  memiliki hubungan kekeluargaan. Dalam kekeluargaan tersebut termasuk hubungan persaudaraan.
Berdasarkan  B.W  (Kitab  Undng  Undang  Hukum  Perdata),  persaudaraan  dalam keluarga ada 4 (empat) golongan yaitu : 11
1. Golongan  Pertama  ialah  keluarga  dalam  garis  lurus  kebawah  (anak  anak  beserta keturunan mereka) bersama istri/suami.
2. Golongan Kedua terdiri dari keluarga dalam garis lurus keatas (orangtua dan saudara saudara, baik laki laki maupun perempuan serfta keturunan mereka.
3. Golongan Ketiga terdiri dari kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas.
4. Golongan  keempat  terdiri  dari  anggota  keluarga  dalam  garis  kesamping  dan  sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Penggolongan semacam ini lazimnya terkait dengan urutan keutamaan dalam pewarisan.
Sebenarnya  jenis  usaha  yang  sifatnya  pribadi  misal  Firma  ataupun    misalnya  C.V. merupakan jenis usaha yang telah lama terjadi di Indonesia yang kebanyakan sebagai kongsi. Ini  berarti  bahwa  kegiatan  bisnis  keluarga  telah  lama  memberikan  sumbangan  terbesar terhadap  pembangunan  ekonomi  nasional.  Bahkan  di  saat  krisis  di  tahun  1997/1998  dan 2008,  bisnis  keluarga  terus  menunjukkan  eksistensinya  sebagai  penopang  yang  sekaligus sebagai modal kekuatan dalam pemulihan ekonomi nasional.
Ada sebagian besar beberapa keluarga di Indonesia yang memilih Firma ataupun CV sebagai  badan  usaha  dalam  menjalankan  bisnisnya,  maupun  bentuk  bentuk  usaha  lain misalnya, Persekutuan Perdata, Usaha Dagang (UD), dan lain lain sejenisnya, karena dengan bentuk usaha berupa badan badan usaha seperti tersebut diatas, karena mereka telah memiliki modal dan sudah berpenghasilan tetap atas profesinya. Terbentuknya badan usaha non badan hukum seperti Firma maupun C.V, mempunyai unsur unsur sebagai berikut:
1. Adanya kepentingan bersama
2. Adanya kehendak bersama
3. Adanya tujuan bersama dan
4. Adanya usaha yang jelas.
Namun,  apabila  suatu  Firma  ataupun  C.V.  atau  badan  badan  usaha  lainnya  yang bukan  badan  hukum  dalam  menjalankan  usahanya  kurang  beruntung,  keadaan  menjadi insolven bahkan dijatuhi putusan pailit, bagaimana cara pertanggungjawabanya terhadap para kreditor kongkuren. Hal  ini dikarenakan tidak  adanya pemisahan kekayaan antara kekayaan badan  usaha  derngan  kekayaan  pribadi  para  pendiri  badan  usaha.  Dengan  pertimbangan pertimbangan inilah yang menjadi minat saya ingin mengetahui lebih jauh untuk memahami tentang  perbedaan  perbedaan  dan  persamaan  persamaan  pertanggungjawaban  antara  badan hukum  yang  berupa  Perseroan  Terbatas  dengan  salah  satu  badan  usaha  non  badan  hukum misalnya Firma (Fa).
Adapun permasalahannya adalah Kenapa badan hukum Perseroan Terbatas maupun badan  usaha  non    badan  hukum  Firma  dijatuhi  putusan  pailit?,  Bagaimana  sistem pertanggungjawaban  bagi  badan  hukum      Perseroan  Terbatas  dan  badan  usaha  non  badan hukum Firma yang dijatuhi putusan pailit? Dan bagaimana sistem pertanggung jawaban atas
11 Irma Devita Purnamasari, Kiat Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2012),  hal. 4.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dijatuhkannya putusan pailit bagi pribadi selaku komisaris maupun pribadi direksi Perseroan Terbatas dan terhadap pribadi pengurus Firma?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika  dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu maka diadakan pemeriksaan yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut  untuk  kemudian  mengusahakan  pemecahan atas  permasalahan  permasalahan  yang  timbul  didalam  gejala  yang  bersangkutan.  Peneliti dalam hal ini menggunakan metode-metode:

## 1. Yuridis Normatif
Yuridis  normatif,  yaitu  suatu  metode  yang  menitik  beratkan  penelitian  terhadap  data kepustakaan,  sehingga  langkah  langkah  dalam  penelitian  ini  menggunakan  logika yuridis.  Pendekatan  terhadap  hukum  yang  normatif  mengidentifikasikan  dan mengkonsepkan  hukum  sebagai  norma,  kaidah,  peraturan,  perundang  undangan,  yang berlaku  pada  suatu  waktu  dan  tempat  tertentu  sebagai  produk  negara  yang  berdaulat. Sehingga pada penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian untuk menemukan hukum  in  concreto.  Maksudnya  adalah  penelitian  yang  merupakan  suatu  usaha  untuk menemukan  apakah  hukumnya  yang  sesuai  diterapkan  in  concreto  guna  untuk menyelesaikan  suatu  perkara  tertentu  dan  dimanakah  bunyi  peraturan  hukum  itu  dapat ditemukan  termasuk  ke  dalam  penelitian  hukum  juga  dan  disebut  dengan  istilah legal research .
2. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis,  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Dengan penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang  di  kaji  pengusaha,  badan  badan  usaha  non badan hukum, lembaga kepailitan, prosedur kepailitan dan akibat hukum bagi para pihak, yang kesemuanya itu digambarkan secara rinci dan dihubungkan dengan Undang undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder ini diperoleh dari :
3.1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan bahan hukum  yang mempunyai kekuatan mengikat, bahan bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :
a. Undang undang Dasar 1945 amandemen ke empat.
b. Undang  undang  no.  37  Tahun  2004  tentang  Undang  undang  Kepailitan  Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
c. Undang undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
d. Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata).
3.2. Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer  dan  dapat  membantu  menganalisa  serta  memahami,  hahan  hukum  primer,  yaitu terdiri dari :
a. Buku buku yang merupakan hasil karya para ahli.
b. Makalah makalah,
c. Artikel artikel,
d. Majalah hukum,
e. Data yang diambil dari internet.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
3.3. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  tersier  yang  dimaksud  berupa  kamus, ensiklopedia,  dan  bahan  bahan  lain  yang  dapat  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Pada  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  teori,  metode,  teknik  dan  analisis  normative. Dalam  hal  dipergunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  perpusktakaan  yaitu  berupa peraturan perundang undangan, putusan putusan pengadilan, teori-teori hukum normative dan  pendapat  para  ahli  hukum,  yang  dalam  hal  ini  dibatasi  sifat  keilmuannya  yaitu hukum  kepailitan  dan  hukum  tentang  persekutuan  perdata  dan  memperhatikan  bidang bidang lain yang mendukung dalam pemecahan masalah ini. Penelitiaan kepustakaan ini dilakukan  dengan  cara  mencari  dan  mengumpulkan  serta  meneliti  bahan  bahan  pustaka yang  merupakan  data  sekunder  yang  berhubungan  dengan  judul  penelitin  dan  pokok permasalahan.  Jika  dimungkinkan,  juga  menggunakan  data  primer  sebagai  penguat. Bahan  bahan  yang  dicarat  meliputi  permasalahan  argumentasi,  langkah  langkah  yang diambil serta konsekuensi serta alternative pemecahan masalah.
5. Metode Analisis Data
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  di  analisis  secara  kualitatif,  yaitu  analisis  yang diwujudkan  dalam  bentuk  penjabaran  atau  uraian  secara  terperinci  berdasarkan interprestasi  data  yang  ada  dengan  memperhatikan  perundang  undangan  yang  berlaku. Selanjutnya  diterapkan  dapat  menjadi  pokok  permasalahan  yang  diteliti  yang  pada akhirnya  dapat  ditarik  kesimpulan  setelahmelalui  pembahasan  yang  mendalam  dengan melakukan kajian kajian secara komprehensif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Tanggung Jawab Pribadi Dewan Komisaris
Kedudukan  dewan  komisaris  dalam  perseroan  pada  dasarnya  tidak  dapat  dimintai pertanggung  jawaban  pribadi  dalam  hal  perseroan  tidak  mampu  lagi  membayar  utangnya. Secara normative, tanggung jawab hokum dari dewan komisaris, sebagaimana dfiatur dalam Padsal  114  ayat  (2)  UU-PT  yang  menyatakan  bahwa  dewan  komisaris  wajib  dengan  itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalnkan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
Perseroan  Terbatas  sebagai  subyek  hukum  yang  mandiri  yang  memiliki  harta kekayaan  dan  kewajiban  yang  mempunyai  kepentingan  yang  tidak  selalu  identik  dengan kepentingan pemiliknya. Fungsi utama komisaris adalah melakukan pengawasan agar direksi melakukan  tindakan  tindakan  yang  sesuai  dengan  yang  telah  digariskan  dalam  anggaran dasar.  Melakukan  pengawasan  yang  baik  adalah  melakukan  pemantauan  tepat  waktu  yang dapat  mengetahui  penyimpangan  sehingga  kerugian  dapat  dicegah.  Kegagalan  dalam melakukan pengawasan dapat menyebabkan kerugian kepada pihak lain, dan dalam kaitannya dengan  fungsi  dewan  komisaris  yaitu  melakukan  pengawasan  dan  memberikan  nasihat kepada  direksi,  oleh  karenanya  dewan  komisaris  tidak  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban secara  pribadi.  Namun  bukan  hal  yang  tertutup  kemungkinan  komisaris  juga  mengemban tanggung jawab direksi termasuk bertanggung jawab bila terjadi kepailitan, apabila komisaris melakukan  tindakan  perseroan  dalam  keadaan  dan  jangka  waktu  tertentu.  Konsekwensinya bagi  komisaris  yang  melakukan  pengurusan  perseroan  dalam  jangka  waktu  tertentu  berlaku semua  ketentuan  mengenai  hak,  wewenang  dan  kewajiban  direksi  terhadap  perseroan  dan pihak ketiga.

## 2. Tanggung Jawab Pribadi Pengurus Firma
Sebagaimana dimuat dalam Bab II tersebut ditas, dan merujuk pada Pasal 16 KUHD, yang disebut firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dengan  menggunakan  nama  bersama.    Adapun  yang  disebut  persekutuan  perdata  adalah perjanjian  dengan  mana  dua  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  untuk  menyetorkan  sesuatu kepada  persekutuan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  manfaat  atau  keuntungan 12 ). Berdasarkan  definisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  persekutuan  disebut  sebagai persekutuan firma apabila mengandung unsur unsur pokok sebagai berikut : 1. Persekutuan perdata (Pasal 1618 KUH Perdata)
2. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD)
3. Dengan menggunakan nma bersama (Pasdal 16 KUHD)
4. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD).
Dalam  persekutuan  firma,  kepribadian  para  sekutu  sangat  diutamakan  karena disamping  sebagai  anggota  keluarga,  atau  teman  sejawat,  yang  bekerja  sama  secara  aktif menjalankan perusahaan untuk  mencari keuntungan dengan tanggung jawab bersama secara pribadi.

## 3. Tanggung Jawab Pribadi Sekutu Firma
Sebagai perusahaan yang tidak berbadan hokum, pertanggung jawaban sekutu firma secara  tanggung  renteng.  Harta  kekayaan  firma  tidak  dipisahkan  dengan  harta  pribadi  para sekutunya,  maka  seorang  sekutu  yang  bertindak  keluar  tidak  perlu  diberi  kekuasaan  khusus oleh sekutu lainnya untuk membentuk perikatan, bahkan sekutu lainnya tersebut sudah terikat oleh  segala  perjanjian  yang  dibentuk  oleh  salah  seorang  sekutu  itu.  Syarat  materiil pertanggung jawaban sekutu berlaku pribadi untuk keseluruhan, sehingga pertanggungjawaban sekutu firma tidak terbatas pada intren yang diserahkan sekutu tersebut. Melainkan juga bertanggung jawab secara pribadi atas harta kekayaan milik pribadi terhadap persekutuan firmanya.
Meskipun  firma  merupakan  perusahaan  tidak  berbadan  hukum,  perskutuan  firma mempunyai  hatrta  kekayaan,  yakni  yang  telah  dikumpulan  untuk  perusahaan  guna menyelenggarakan  perusahaan  tersebut.  Berbeda  dengan  harta  kekayaan  dari  suatu  badan hukum,  harta  firma  ini  dapat  ditagih  oleh  pihak  ketiga  selaku  kreditor.  Apabila  seorang anggota firma dijatuhi hukuman karena tidak membayar utangnya, maka  pihak ketiga dapat menyita harta pribadi dari anggota persekutuan tersbut. Apabila kreditor telah menagih semua sekutu firma, juga dapat menyita harta firma tersbut.
Dalam hal pendirian firma dibuat dengan akta otentik, maka kedudukan para sekutu firma tidak dapat diingkari sehingga pihak ketoiga dapat menuntut pertanggung jawaban dari para  sekutu.  Kewenangan  sekuigu  dalam  hal  mewakili  berarti  bahwa  sekutu  sekutu  lainnya juga  ikut  terikat  oleh  perbutan  seseorang  sekutu  terhadap  pihak  ketiga,  dimana  perbuatan tersebut  dilakukan  atas  nama  dan  kepentingan  fima.  Dengan  demikian  para  sekutu bertanggung  jawab  secara  bersama  sama  terhadap  sluruh  utang  maupun  segala  kewajiban yang dimiliki oleh firma tersebut.
Dari  apa  yang  saya  analisis  seperti  tersebut  diatas  didasarkan  atas  Putusan Mahkamah Agung nomor 156 PK/Pdt.Sus/2012 yang resumenya sebagai berikut:
Firma Litha & Co. diwakili oleh Litha Brent, S.E. selaku Direktur dan Ribka Ruru selaku wakil direktur berkedudukan di Jl Gunung Merapi no. 160 Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dichson Christienes Djaruu, SH. Bagian legal pada Firma Litha & Co  beralamat  di  Jl.  Sungai  Limboto  Lr.  50  A/14  Makassar  berdasarkan  surat  kuasa  khusus tanggal 11 September 2012 berdasarkan Surat Tugas tertanggal 10 September 2012, sebagai Pemohon  Peninjauan Kembali dahulu Termohon   PKPU.
12 Lihat Pasal 1618 Burgerlijk Wetboek ( KUH Perdata ).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
T e r h a d a p :
Heryanto Wijaya, pekerjaan pengusaha (pemilik istana kopling), berkedudukan di Jl, Tentara  Pelajar  no.  126  Kota  Makassar,  sebagai  Termohon  Peninjauan  Kembali  dahulu Pemohon PKPU.
DAN
1. PT.  Bank  Negara  Indonesia  (PERSERO)  Tbk.  Berkedudukan  dan  berkantor  pusat  di Jakarta Pusat,  dengan alamat Jl.  Jenderal Sudirman Kavling 1 sebagai  Turut Termohon Peninjauan Kembali I, dahulu kreditor Lain I.
2. PT.  Sumber  Indo  Celluler,  berkedudukan  di  Jl.  Gunung  Bawakaraeng  nomor  7  A Makassar sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Kreditor  Lain II.
- Menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyata bahwa     sekarang Pemohon PK dahulu sebagai termohon PKPU telah mengajukan permohonan PK terhadap Putusan pengadilan  Niaga  pada  Pengadoilan  Negeri  Makassarf  nomor  01/PKPU/2012  /PN Niaga  MKS  yang  telh  berkekuatan  hukum  tetap,  dalam  perkaranya  melawan Termohon PK dahulu sebagai Pemohon PKPU dengan posita gugatan sebagai berikut :
- Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU.
- Bahwa  Temohon  PKPU  telah  dihukum  untuk  membayar  utang  sebesar  Rp. 150.219.700,- (seratus lima puluh juta dua ratus sembiln belas ribu tujuh ratus rupiah) ditambah  denda  sebesar  2  %  untuk  setiap  bulannya,  selama  2  (dua)  tahun  sehingga total  utang  Termohon  PKPU  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Agung  nomor 2051/K/Pdt/2009  sebesar  Rp.  222.325.156,-  (dua  ratus  dua  puluh  dua  juta  tiga  ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- Bahwa  adapun  putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  di  atas  dalam  perkara  nomor 2051/K/Pdt/2009 yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :

## MENGADILI
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Firma Litha & Co tersebut:
- Bahwa termohon PKPU telah mendapat surat teguran              aanmaning dari Penghadilan Negeri  Makassar  No.  20  EKS/  2011  /PN.Mks  jo  37/Pdt.G/208/.PN.  Mks.tanggal  1 Agustus  2011,  namun  sejak  dikeluarkannya  surat  aanmaning  tersebut  Termohon  PKPU tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  hingga  diajukannya  permohonan  PKPU  dalam perkara  a  quo  ternyata  Termohon  PKPU  belum  melakukan  pembayaran  secara  tunai  dan penuh  kepada  Pemohon  PKPU  atas  seluruh  utang/kewajiban  termohon  PKPU sebagaimana disebutkan di atas.
- Bahwa  berdasarkan  ktentuan  Pasal  1  butir    6  joi  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (selanjutnya  disebut  UU  Kepailitan  dan  PKPU),  keajiban  pembayaran  Termohon PKPU  kepada  Pemohon  PKPU  sebagaimana  diuraikan  diatas  adalah  merupakan  utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU:
“  Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung  maupun  yang  akan  timbul  dikemudin  Hari  atau  kontinjen,  yang  timbul karena perjanjian atau undang undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan Dan PKPU:
“…………. yang dimaksud dengan utang adalah ”utang yang telah jatuh waktu dan dapat  ditagih  “adalah  kewajiban  untuk  membayar  utang  yang  telah  jatuh  waktu
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
,baik  karena  telah  diperjanjikan,  karena  percepatan  waktu  penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi  yang berwenang, maupun oleh putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Menimbang,  bahwa  terhadap  alasan  alasan  PK  tersbut,  Mahkama  Agung berpendapat:
- Bahwa  alasan  tersebut  dapat  dibenarkan  oleh  karena  dalam  putusan  yang  dimohonkan PK.  Judex  Facti  telah  melakukan  kekhilafan  memutus  perkara  a  quo  dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa, sebagai Termohon PKPU adalah Firma Litha & Co yang tidak mempunyai Legal Standing karena Firma LItha & Co. tidak berstatus sebagai badan hukum sehingga tidak dapat dijadikan subyek hokum sebagai Termohon PKPU.
- Bahwa seharusnya yang dapat dijadikan sebagai Termohon PKPU adalah pengurus aktif dari Firma Litha & Co. tersebut.
- Bahwa, atas dasar hal hal tersebut dengan tidak mempertimbangkan alasan lainnya dari Pemohon  PK,  maka  Pemohon  PK  dapat  dikabulkan  dan  putusan  judex  facti  harus dibatalkan.
- Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas,  Mahkamah  Agung  berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK:  Firma  Litha  &  Co.  tersebut  dan  membatalkan  putusan  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan Negeri Makassar nomor: 01/ PKPU/PN.NIAGA. Mks tanggal 03 September 2012  selanjutnya  Mahkmah  Agung  akan  mengadili  kembali  perkara  ini  dengan  amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini :
- Menimbang,  bahwa  karena  permohonan  PK  dari  Pemohon  PK  dikabulkan,  maka Termohon  PK  dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  emua  tingkat  peradilan dan pemeriksaan PK.
- Memperhatikan  Pasal  Pasal  dari  Undang  Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  Undang  Undang  Nomor  14  Tahun  1985  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  perubahan  ke  dua  dengan Undang  Undang  Nomor  3  Tahun    2009  tentang  Mahkamah  Agung,  Undang  Undang Nomor    37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU  serta  perundang  undangan  lain yang bersangkutan.
M E N G A D I L I
Mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK: Firma Litha & Co. tersebut.
- Membatalkan  putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Makassar  Nomor 01/PKPU/2012/PN. NIAGA Mks tanggal 03 September 2012.

## MENGADILI KEMBALI
- Menyatakan  Pemohonan  PKPU  dari  Pemohon  PKPU:  Heryanto  Wijaya  tidak  dapat diterima.
- Menyatakan Termohon PKPU: Firma Litha & Co. tidak berada dalam keadaan pailit.
- Menghukum  Termohon  PK  /Termohon  PKPU  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam semua  tingkat  peradilan  dan  Pemeiksaan  PK,  yang  dalam  pemeriksaan  PK  ditetapkan sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah).

## IV. PENUTUP
Terhadap  badan  hukum  yang  berupa  Perseroan  Terbatas  dapat        dijatuhi  putusan  pailit dikarenakan  bahwa  pada  dasarnya  termohon,  baik  yang  berupa  debitor  perseorangan,  atau suatu  persekutuan  perdata,  atau  suatu  badan  hukum,  maupun  warisan  pailit  sepanjang memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1. Debitor  mempunyai  2  (dua)  atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  1 (satu) kreditor.
2. Utang  tersebut  sudah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih.  Maka  badan  hukum  yang  berupa Perseroan Terbatas tersebut dapat dijatuhi putusan pailit.
Badan usaha non badan hukum yang berupa Firma pada dasarnya tidak dapat dijatuhi putusan pailit  karena  firma  bukan  sebagai  subyek  hukum  yang  mandiri,  dan  badan  usaha  yang berbentuk  firma  tersebut  tidak  mempunyai  kekayaan  sendiri  yang  terpisah  dari  kekayaan pengurusnya.  Oleh  karenanya  yang  dapat  dijatuhi  pailit  adalah  pengurusnya,  dan  segala perikatannya  dengan  pihak  ketiga  menjadi  tanggung  jawab  secara  bersamasama  secara tanggung renteng.
Sistem pertanggung jawaban bagi Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah sepanjang direksi tersebut beritikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan atau direksi menghindari dari perbuatan yang menguntungkan kepeningan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Karenanya direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian Perseroan Terbatas, dan segala kerugian tersebut atau bahkan dijatuhi putusan pailit menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas. Oleh karena itu dengan adanya putusan pailit tersebut, direksi harus dapat membuktikan bahwa :
1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah  melakukan  pengurusan  dengan  itikad  baik,  penuh  kehati  hatian,  penuh  tanggung jawab  untuk  kepentingan  perseroan  dan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
3. Tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  baik  langsung  maupun  secara  tidak  langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan.
4. Telah  mengambil  tindakan  untuk  mencegah  terjadinya  kepailitan.  Dalam  kaitannya dengan  kedudukannya  sebagai  direksi,  dan  karena  direksi  diangkat  oleh  RUPS,  maka yang berwenang menghentikan direksi adalah RUPS.
5. Sedangkan system pertanggung jawaban terhadap badan usaha non Badan Hukum Firma yang  dijatuhi  putusan  pailit  adalah  segala  perikatannya  dengan  pihak  ketiga  menjadi tanggung  jawab  masing  masing  pesero  secara  tanggung  renteng  terikat  untuk  seluruh utang  firma.  Firma  sebagai  badan  usaha  bukan  badan  hukum  tidak  dapat  dinyatakan pailit sebagai entitas secara pibadi, melainkan jika ditujukan kepada sebuah firma harus memuat nama-nama dan masing masing tempat tinggal para sekutu firma tersebut.
Sistem  pertanggung  jawaban  atas  dijatuhkannya  putusan  pailit  bagi      pribadi  selaku komisaris,  pada  dasarnya  diluar  tanggung  jawab  komisaris,  karena  setiap  anggota  dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas  pengawasan  dan  memberikan  nasihat  kepada  Direksi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 108  ayat  (1)  UU  PT  untuk  kepentingan  perseroan  dan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan perseroan.  Apabila  terjadi  penyimpangan,  perlu  dilkukan  tindakan  untuk  memperbaikinya. Tetapi  dengan  telah  diberikan  nasihat  tetapi  direksi  tetap  melaksanakannya,  misalnya  yang terjadi  pada  Bank  Duta  agar  direksi  tidak  melakukan  diversifikasi  usaha  yang  keluar  dari business  core  dari  perseroan,  maka  kesalahan  yang  mengakibatkan  perseroan  mengalami kerugian besar malah dijatuhi hukuman pailit, hal ini diluar tanggung jawab komisaris.
1. Sistem  pertanggung  jawaban  atas  dijatuhkannya  putusan  pailit  bagi  pribadi  direksi Perseroan Terbatas,  adalah  bahwa direksi  Perseroan Terbatas hanya dapat  mengajukan permohonan  pailit  ke  Pengadilan  Negeri  (yang  dimaksudkan  Pengadilan  Niaga)  agar perusahaan  debitor  dinyatakan  pailit  berdasarkan  keputusan  Rapat  Umum  Pemegang Saham (RUPS) .Tetapi apabila kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, dan harta pilit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan  tersebut,  setiap  anggota  direksi  secara  tanggung  renteng  bertanggung  jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2. Sistem  pertanggung  jawaban  terhadap  pribadi  Pengurus  Firma  atas  dijatuhkannya putusan pailit adalah bahwa yang bertanggung jawab atas utang utang tersebut  menjadi tanggung  jawab  secara  bersama-sama  setiap  sekutu  firma  secara  tanggung  renteng dikarenakan  firma  tidak  mempunyai  kekayaan  sendiri  yang  terpisah  antara  kekayaan milik firma dengan kekayaan milik para pengurus firma. Hal ini terbukti dalam peneliian saya  terhadap  putusan  Peninjauan  Kembali  Mahkamah  Agung  nomor  156  PK/Pdt.Sus. /2012. Sebagimana saya ungkapkan dalam Bab III tersebut diatas.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Abdul  R.  Saliman,  Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan,  edisi  kelima,  Rawamangun: Prenadamadia Group, 2005.
Ahmad Yani Dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Dan Kepailitan, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2002.
Chatamarrasjid,  Menyingkap  Tabir  Perseroan  (Piercing  The  Corporate  Veil), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2005. Erna Widjajati, Hukum Perusahaan Dan Kepailitan Di Indonesia, Jakarta: Jalur, 2014. ------------- Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Jalin Usaha Rapih, 2011
--------------  Hukum  Di  Berrbagai  Negara  (Suatu  Perbandingan),  Jakarta:  Roda  Inti  Media, 2009.
Gunawan  Widjaja,  Tanggung  Jawab  Direksi  Atas  Kepailitan  Perseroan,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2004.
H.M.N.  Purwosutjipto,  Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia,  jilid  8  Perwasitan, Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran, Jakarta: PT. Djambatan, 1992.
Imran  Nating,  Peranan  Dan  Tanggung  Jawab  Kurator  Dalam  Pengurusan  Dan  Pemberesan Harta Pailit, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2004.
John  M.  Echols  dan  Hassan  Ahadily,  Kamus  Inggris  –  Indonesia,  (Jakarta:  PT.  Gramedia, 1984.
Jono, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Kartono, Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran, Cetakan ke 3, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
Kartini  Mulyadi,  dan  Gunawan  Widjaja,  Pedoman  Menangani  Perkara  Kepailitan,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Munir Fuadi, Hukum Pailit, (Dalam Teori Dan Praktek), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998. M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Jakarta: Kencana, 2009. Muhammad Sadi Is, Hukum Perusahaan Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2016.
Rachmadi  Usman,  Dimensi  Hukum  Kepailitan  Di  Indonesia,  Jakarta:  PT.Gramedia  Pustaka Utama, 2004.
Roeslan  Saleh,  Perbandingan  Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental  Dan  Sistem  Hukum  Anglo Saxon, Jakarta: Roda Inti, 2002.
Robinson  Sulaiman,  dan  Joko  Prabowo,  Lebih  Jauh  Tentang  Kepailitan,  Karawaci:  Pusat Studi Hukum Bisnis UPH, 1998.
Siti Suharti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran, Yogyakarta:
Bulak Sumur, 1983.
Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Bandung, Alumni, 1986. Soekirno,  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Atas  Kredit  Macet  Pada  Dunia  Perbankan  Dan Permasalahannya, Tesis, 1999.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005. Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  Burgerlijk  Wetboek  (Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata), edisi revisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
Sutan  Remy  Sjahdeini,  Hukum  Kepailitan,  Memahami  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun 2004 tentang Kepailitan, Jakarta : Pustaka Utama, 2009.
Susanti Adi Nugroho, Hukum Kepailitan Di Indonesia, Jakarta: Pranadamedia Group, 2018. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung: Sumur Bandung, 1976. Zainal  Asikin,  Hukum  Kepailitan  Dan  Penundaan  Pembayaran  di  Indonesia,  Jakarta:
Rajawali Press, 2002.
Zainal  Asikin  dan  L.  Wira  Pria  Suhartana,  Pengantar  Hukum  Perusahaan,  Jakarta: Prenadamadia Group, 2016.

## B. Undang Undang
Indonesia, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang  Perbankan.
Indonesia,  Undang  Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Undang  Undang  Kepailitan  dan Penundaan Pembayaran Utang.
Indonesia, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.