Tantangan  dalam  Implementasi Social  Entrepreneurship  di  Colomadu Karanganyar
Sajidan, M. Masykuri, Baskoro Adi Prayitno, Idam Ragil Widianto Atmojo
Universitas Sebelas Maret sajidan@fkip.uns.ac.id
Article History accepted 24/09/2019 approved 01/10/2019 published 01/12/2019

## Abstract
This article  discusses the challenges faced  in the implementation of social entrepreneurship in Colomadu  Karanganyar,  Central  Java.  This  includes  the  challenges  faced  by  the  Colomadu Karanganyar community in developing the spirit  of social  entrepreneurship and  business. With reference  to  in-depth  interviews  with  31  participants,  the  results  of  the  study  stated  that  the implementation  of  social  entrepreneurship  was  largely  developed  at  the  initiative  of  local residents. The lack of support from the government in developing social entrepreneurship is one of the challenges they face in developing social entrepreneurship. The findings of this study are not  consistent  with  the  view  that  local  community  participation  in  tourism  is  very  important  in tourism  development.  Therefore,  this  finding  will  serve  as  a  'wake-up  call'  for  the  Indonesian government  to  pay  more  attention  and  involve  local  communities  in  the  process  of  tourism development,  especially  in  developing  the  spirit  of  their  social  entrepreneurs  and  providing adequate support for their social entrepreneurship businesses to grow.
Keyword: Social Entrepreneurship, Colomadu, Participation

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tantangan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  kewirausahaan  sosial  di Colomadu  Karanganyar,  Jawa  Tengah.  Ini  termasuk tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Colomadu  Karanganyar  dalam  mengembangkan  jiwa entrepreneur sosial  dan  bisnis.  Dengan mengacu pada wawancara mendalam pada 31 partisipan, hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi kewirausahaan sosial sebagian besar dikembangkan atas inisiatif penduduk lokal. Kurangnya  dukungan  dari  pemerintah  dalam  mengembangkan  kewirausahaan  sosial  ini merupakan salah satu tantangan yang mereka hadapi dalam mengembangkan kewirausahaan sosial. Temuan penelitian ini tidak konsisten dengan pandangan bahwa partisipasi masyarakat lokal  dalam  pariwisata  sangat  penting  dalam  pengembangan  pariwisata.  Oleh  karena  itu, temuan  ini  akan  berfungsi  sebagai ‘ wake-up  call ’  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk  lebih memperhatikan dan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam proses pembangunan pariwisata, terutama  dalam  mengembangkan  semangat entrepreneur sosial  mereka  serta  memberikan dukungan yang memadai untuk bisnis kewirausahaan sosial mereka untuk tumbuh. Kata kunci: kewirausahaan sosial dalam pariwisata, penduduk lokal, partisipasi, pariwisata
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292

## PENDAHULUAN
Pariwisata  telah  menjadi  salah  satu  industri  yang  berkembang  pesat  di  dunia selama dua dekade terakhir (Cornelissen 2005). Industri pariwisata global terus kokoh dengan  3  persen  pertumbuhan  Produk  Domestik langsung Bruto (PDB) (World Travel dan  Tourism  Council  2015).  Secara  global,  pada  tahun  2015,  pariwisata menyumbangkan 9.8% GDP dunia dan mempekerjakan 277 juta tenaga kerja (WTTC 2015).  Pariwisata  di  Indonesia  juga  berkembang  tak kalah  pesat.  Sebagai  generator keempat  devisa  negara  setelah  minyak/gas,  kelapa  sawit  dan  lateks,  pariwisata Indonesia  semakin  kokoh.  Menurut  Badan  Statistik  Indonesia,  jumlah  kedatangan wisatawan internasional telah meningkat sebesar 11.95  persen  pada  Februari  2015. Jumlah  wisatawan  internasional  yang  datang  ke  Indonesia  antara  tahun  2012  dan 2014  adalah  8.044.462  juta,  8.802.129  juta  dan  9.435  juta  (Badan  Pusat  Statistik 2015).
Jumlah wisatawan internasional yang datang ke Indonesia disajikan dalam
Jiwa 2005    2006  2007  2008  2009   2010 2011    2012  2013
Grafik 1Trend kedatangan wisatawan internasional ke Indonesia 2005-2014 Sumber: Badan Pusat Statistik
Pertumbuhan  pariwisata  di  Jawa  Tengah  juga  tak  kalah  pesat.  Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Tengah tahun 2014 sebesar 217.193 jiwa. Kondisi ini mengalami penurunan sebesar 3,49 persen dibandingkan dengan tahun  2013  yang  mencapai  225.041  jiwa.  Kejadian  ini  adalah  yang  pertama  kali selama 10 tahun terakhir, dimana pada tahun sebelumnya jumlah kunjungan selalu meningkat.  Meletusnya  Gunung  Kelud  menjadi  pemicu  terjadinya  penurunan kunjungan ini. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Tengah tersaji dalam Grafik 2.
Jiwa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Grafik 2. Kunjungan wisatawan internasional ke Jawa Tengah 2005-2014
Meskipun  pemerintah  Indonesia  menekankan  pembangunan  pariwisata sebagai salah satu prioritas sektor pembangunan, pendekatan ini belum diterapkan secara  konsisten  di  seluruh  wilayah.  Di  Colomadu  Karanganyar,  hanya  terdapat sedikit kegiatan pariwisata (Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah 2007). Jumlah akomodasi di Colomadu tetap sama antara tahun 2005 dan 2007. Jumlah fasilitas rekreasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata juga kecil (total sebanyak 48 buah di empat daerah) (Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah 2007). Oleh karenanya, tidak mengherankan bahwa pulau Colomadu Karanganyar dianggap  menjadi  tujuan  wisata  yang  paling  tidak  populer  di  Jawa  Tengah  baik untuk wisatawan luar negeri dan domestik. Hal ini ditunjukkan dengan kedatangan internasional di Colomadu Karanganyar yang memang selalu sangat rendah.
Destinasi pariwisata di Colomadu Karanganyar difokuskan pada tiga aspek, yakni:  wisata  alam,  wisata  budaya  dan  wisata  buatan.  Ketiga  kategori  tersebut kemudian dikembangkan ke dalam beberapa tipe seperti adventure tourism, marine tourism,  farm  tourism dan  lain-lain.  Destinasi  wisata  yang  ada  di  Colomadu Karanganyar disajikan dalam Tabel 1.
Gambar 1
Gambar 2.

## 1.  The Tjolomadu Heritage

## 2.  Kartosuro Heritage
Pulau  Colomadu  Karanganyar  terdiri  dari  area  dengan  luas  sekitar  5.422  kilometer persegi,  dengan  jumlah  penduduk 3.570  juta  menurut  sensus  2010  (Badan  Pusat Statistik 2014). Pulau ini cukup terisolir karena dipisahkan dari Pulau Jawa oleh Selat Colomadu  Karanganyar.  Sebuah  feri  umum  dulunya  satu-satunya  cara  untuk mengakses pulau. Akibatnya, Pulau Colomadu Karanganyar telah dihadapkan dengan sejumlah besar hambatan untuk  pembangunan,  seperti  tingginya  tingkat  kemiskinan dan angka pengangguran. Dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, semua wilayah  di  Colomadu  Karanganyar  memiliki  persentase  tertinggi  untuk  orang  yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2010, di Colomadu,  28,12 persen dari total  penduduk  hidup  dalam  kemiskinan,  persentasenya sedikit berbeda yakni, 22,47 persen,  dan  24,61  persen,  masing-masing  (TNP2K  2011).  Lebih  buruk  lagi,  di Colomadu, 32,47 persen orang hidup dalam kemiskinan. Secara ekonomi, Colomadu Karanganyar bergantung pada pertanian, namun karena tanah yang relatif miskin dan iklim yang kering, pertanian Colomadu Karanganyar memiliki produktivitas yang sangat rendah  (Rachbini  1995).  Hal  ini  bersama  dengan  masalah  lain,  seperti  kegiatan ekonomi  terbatas,  migrasi  yang  cepat  dan  lokasi  yang terisolasi, telah  menyumbang status Colomadu Karanganyar sebagai pulau marjinal dan dilupakan (Rachbini 1995).
Kemiskinan  dan  situasi  marginal  yang  terdapat  di  Colomadu  Karanganyar mendorong  pariwisata  sebagai  salah  satu  upaya  perubahannya.  Beberapa scholars berpendapat  bahwa  pariwisata  memang  memiliki  potensi  untuk menjadi sarana dalam
meningkatkan  perekonomian  daerah,  khususnya  melalui  kemampuannya  untuk menciptakan lapangan kerja, pendapatan ekspor dan pendapatan bagi pemerintah dan individu  (Sharma  et  al.  2008).  Namun,  di  sisi  lain  pariwisata  seringkali  mengabaikan kesempatan  masyarakat  lokal  untuk  berpartisipasi  dalam  pariwisata.  Pariwisata seringkali  hanya  menjadikan  masyarakat  setempat  hanya  sebagai  penonton  di daerahnya  sendiri.  Positif  ekonomi  pariwisata  kerap  hanya  dinikmati  mereka  yang berasal dari luar daerah. Oleh karena itu, penelitian yang mengangkat kewirausahaan di bidang pariwisata mutlak diperlukan, agar kemandirian pariwisata masyarakat dapat terbentuk  dan  terlihat.  Perkembangan  pariwisata  yang  semakin  menggeliat  di Colomadu  Karanganyar  memunculkan  pertanyaan  mengenai  bagaimana  pariwisata mampu  menggerakkan  roda  perekonomian  masyarakat  Colomadu  Karanganyar. Partisipasi  masyarakat  dalam social  entrepreneurship di  bidang  pariwisata  menjadi suatu  hal  yang  patut  dipertanyakan.  Secara  khusus,  penelitian  ini  menganalisis beragam  tantangan  yang  muncul  dalam  upaya  pengimplementasian social entrepreneurship pariwisata.  Hal  ini  penting  bagi pariwisata  sebagai  jalan  ke  depan untuk  mengangkat  perekonomian  pulau  Colomadu  Karanganyar.  Pada  akhirnya diharapkan agar masyarakat lokal dapat berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata di daerahnya.

## METODE
Lokasi  penelitian  adalah  di  Kabupaten  Colomadu  Kab.  Karanganyar.  Adapun  waktu pengumpulan  data  lapangan  dilakukan  pada  bulan  Mei-September  2019.  Teknik pemilihan  informan  dilakukan  secara purposive . Artinya,  informandipilih  berdasarkan kriteria  tertentu.  Adapun  kriteria  pemilihan  informan  adalah  sebagai  berikut:  1) Merupakan penduduk lokal Colomadu Karanganyar. Adapun yang dimaksud dengan penduduk  adalah  mereka  yang  berdomisili  di  suatu  wilayah  minimal  6  bulan  (BPS 2014),  2)  Informan  adalah  para entrepreneur yang  mempunyai  usaha  di  bidang pariwisata.  Adapun  jenis-jenis  usaha  wisata  menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) adalah  mereka  yang  berusaha  di  bidang  akomodasi,  rumah  makan,  biro  perjalanan wisata, salon kecantikan, pangkas rambut, billiard, lapangan tenis, bulutangkis, kolam renang, Gelanggang Olah Raga (GOR), pusat kebugaran, dan balai pertemuan (BPS 2014).  Dalam  penelitian  ini  para entrepreneur yang  mempunyai  usaha    di  bidang pariwisata  adalah  mereka  yang  berwirausaha  di  bidang  akomodasi,  rumah  makan, biro perjalanan, souvenir, makanan/minuman di sekitar obyek wisata. Dalam  penelitian  kualitatif  tidak  ada  peraturan  yang fix mengenai  berapa  jumlah informan yang dipilih dan diwawancara dari sebuah penelitian. Jumlah informan akan berakhir hingga tercapainya a reasonable level of saturation atau akan berhenti pada point  of ‘ redundancy ’  (Lincoln  &  Guba  1985).  Terdapatnya  jawaban  atau  respon- respon  yang  sama  dari  informan  menunjukkan  bahwa point  of  redundancy telah tercapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata
Meskipun  pariwisata  telah  dilihat  sebagai  jalur  cepat  untuk  pembangunan  di  negara- negara  berkembang,  proses  pengembangan  pariwisata  tidak  selalu  bekerja  dengan baik.  Sebuah  dilema  pengembangan pariwisata, seperti dicatat oleh Telfer & Sharpley (2008),  sering  tidak  dapat  dihindari.  Di  satu  sisi,  pariwisata  memiliki  potensi  untuk mendorong  pembangunan  ekonomi  dan  sosial,  tetapi  di  sisi  lain,  pariwisata  hanya dapat  menguntungkan  elit  lokal,  warga  istimewa  atau  perusahaan  multinasional  yang mungkin memiliki biaya sosial dan ekonomi yang sangat tinggi.
Di  negara  berkembang,  pariwisata  biasanya  dilaksanakan  melalui  pendekatan
perencanaan top - down dan pengambilan keputusan sebagian besar didasarkan pada intervensi  dari  instansi  pemerintah    dan  perusahaan  pariwisata  multinasional  besar. Akibatnya,  dominasi  eksternal,  modal  asing  dan  marginalisasi  masyarakat  lokal adalah hal yang kerap terjadi (Liu & Wall 2006).
Masyarakat  lokal  di  negara-negara  berkembang  sering  hanya  mendapatkan keuntungan  kecil  dari  pariwisata.  Ini  terkait  dengan  orang-orang  lokal  yang dieksploitasi  dan  memiliki  sedikit  kekuatan  untuk  mengontrol  proses pengembangan  pariwisata.  Mereka  tidak  memiliki  akses  untuk  sumber  daya keuangan, yang sering hanya tersedia bagi investor luar, dan memiliki suara yang hampir tidak pernah didengar (Mowforth & Munt 2009). Bahkan, masyarakat lokal di  negara-negara  berkembang  sering  tidak  diikutsertakan  dalam  pengembangan pariwisata,  khususnya  dalam  hal  pengambilan  keputusan  dan  pengelolaan pembangunan pariwisata (Teye et al. 2002).
Pengembangan  pariwisata  di  negara-negara  berkembang  kerap  kontras  dengan pendekatan  perencanaan  pariwisata  partisipatif.  Perencanaan  pariwisata partisipatif mempromosikan goodwill melalui kerja sama dengan masyarakat lokal dan  dipandang sebagai fokus  utama  dan  pusat pengembangan  pariwisata (Choi &  Sirakaya  2006).  Keterlibatan  dan  partisipasi  warga  di  daerah  tersebut merupakan  dasar  untuk  sukses  perencanaan  pariwisata  (Hall  2008).  Murphy (1985)  adalah  salah  satu  tokoh  pertama  untuk  mempromosikan  pentingnya keterlibatan  masyarakat  dalam  inisiatif  pariwisata.  Ide  utama  dari  pendekatan pariwisata  partisipatif  yang  didukung  oleh  Murphy  (1985)  adalah  bahwa  setiap masyarakat setempat seharusnya menentukan tujuan dari perencanaan pariwisata. Hal  ini  penting  untuk  memastikan  pariwisata  yang  memenuhi  kebutuhan  dan kepentingan lokal. Pendekatan ini mengakui bahwa pertimbangan sosial, budaya, dan  lingkungan  perlu  dimasukkan  dalam  perencanaan  pariwisata.  Dengan demikian,  warga  setempat  juga  harus  memperoleh  manfaat  dari  perencanaan pariwisata (Murphy 1985, Tosun 2005).
Kurangnya  dukungan  masyarakat  juga  menjadi  salah  satu  masalah  utama perencanaan pariwisata  di negara-negara berkembang. Hal ini berbeda dengan prinsip pariwisata berkelanjutan yang memerlukan perspektif jangka panjang dan partisipasi  berbasis  luas  di  bidang  pariwisata,  terutama  dalam  perumusan kebijakan,  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  di  semua  tingkatan.  Hal  ini tertuang dalam kutipan di bawah ini:
“Salah  satu  prasyarat  mendasar  bagi  pencapaian  pembangunan berkelanjutan  adalah  partisipasi  masyarakat  luas  dalam  pengambilan keputusan. Selanjutnya, dalam konteks lingkungan dan
pembangunan,  kebutuhan  untuk  bentuk-bentuk  baru  dari  partisipasi telah  muncul.  Ini  termasuk  kebutuhan  individu,  kelompok  dan organisasi  untuk  berpartisipasi  dalam  prosedur  penilaian  dampak lingkungan  dan  memiliki  pengetahuan  tentang  dan  berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, terutama yang berpotensi mempengaruhi  masyarakat  di  mana  mereka  tinggal  dan  bekerja” (United Nations 2002).
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  pariwisata  telah  diakui secara luas sebagai sesuatu yang penting (Grybovych et al. 2011, Lamberti et al. 2011). Hal ini diyakini bahwa partisipasi  penduduk setempat dalam perencanaan pariwisata akan menciptakan sebuah industri pariwisata yang sukses (Grybovych et  al.  2011,  Timothy  2002).  Namun,  jika  aspirasi  penduduk  setempat  diabaikan
dalam  perencanaan  pariwisata,  kebencian  dan  permusuhan  terhadap  pariwisata dapat  terjadi  dan  ini  mungkin memiliki  potensi  untuk  merusak  industri  pariwisata itu  sendiri  (Zhang  et  al.  2006).  Selain  itu,  keterlibatan  warga  dalam  proses pengambilan  keputusan  di  negara-negara  berkembang  adalah  penting  karena pariwisata akan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat (Roberts 2013).
Istilah  ‘partisipasi  masyarakat’  telah  ditafsirkan  oleh  para  sarjana  dengan  cara yang  berbeda-beda  (Saxena  2011).  Partisipasi  masyarakat  dapat  merujuk  pada kolaborasi  (Jamal  &  Stronza  2009),  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pengambilan keputusan (Aref & Ma’rof 2008), atau multi- stakeholder pendekatan dalam  pengambilan  keputusan,  semua  yang  disebut  perencanaan  partisipatif sebagai pariwisata (Timothy 1999).
Faktor  kunci  dalam  partisipasi  masyarakat  yang  berhubungan  dengan  masukan dari penduduk setempat meliputi kontribusi, pengaruh, redistribusi kekuasaan dan kontrol,  pengetahuan  dan  keterampilan  penduduk  setempat  dalam  pengambilan keputusan  (Saxena  2011).  Ini  termasuk  memberdayakan  masyarakat  dengan proses  konsultasi  yang  menyediakan  masyarakat  kesempatan  untuk  memilih, membuat  keputusan  dan  mengimplementasikan  keputusan  tersebut  (Sofield 2003),  serta  dengan  meningkatkan  harga  diri  dan  kebanggaan  dalam  tradisi budaya melalui pengakuan luar nilai-nilai dan keunikan budaya (Cole 2008). Oleh karena  itu,  partisipasi  harus  menempatkan  penekanan  pada  sumber  daya, kebutuhan dan keputusan dari masyarakat, dimana peluang yang disediakan bagi masyarakat  setempat  untuk  memobilisasi  sumber  daya  mereka  sendiri, menentukan  kebutuhan  mereka  sendiri,  dan  membuat  keputusan  sendiri  (Tosun 2005).
Partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam dua tahap: dalam proses pengambilan keputusan  dan  dalam  memperoleh  manfaat  dari  pengembangan  pariwisata. Partisipasi  dalam  proses  pengambilan keputusan  mengacu  pada  pemberdayaan warga setempat untuk menentukan tujuannya sendiri untuk pengembangan, serta konsultasi sehingga harapan dan kekhawatiran yang berkaitan dengan pariwisata dapat  diminimalisir.  Partisipasi  juga  mencakup  keterlibatan  pemangku kepentingan  lainnya  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  pengembangan pariwisata.  Manfaat  pariwisata  mengacu  pada  peningkatan  pendapatan,  dan kesempatan kerja dan pendidikan bagi penduduk lokal (Timothy 1999).
Pada  kedua  tahap  ini  keterlibatan  penduduk  setempat  dalam  pengambilan keputusan dan dalam manfaat pariwisata-saling terkait erat (Lamberti et al. 2011). Keterlibatan  penduduk  setempat  dalam  pengambilan  keputusan  mempengaruhi manfaat  pariwisata,  dan  sebaliknya  (Lamberti  et  al.  2011).  Sebagai  contoh,  jika tidak  ada  keterlibatan  pemangku  kepentingan  lokal  dalam  pengambilan keputusan,  disparitas  manfaat  pariwisata  mungkin  terjadi  (Madrigal  1995).  Hasil studi  Li  (2006)  menunjukkan  sebaliknya,  meskipun  ada  temuan  yang menunjukkan  rendahnya  partisipasi  penduduk  setempat  dalam  pengambilan keputusan,  masyarakat  setempat  senang  dengan  pariwisata  karena  mereka menerima manfaat yang memuaskan dari pariwisata.

## Social entrepreneurship pariwisata
Menanggapi  berbagai  macam  perubahan  di  masyarakat,  pendekatan  baru  yang tidak  konvensional  muncul  di  seluruh  lapisan  masyarakat.  Salah  satu  tren  yang memiliki  dampak  yang  besar  adalah  bahwa  bisnis  memiliki  tujuan  sosial  dan
tanggung  jawab  untuk  menciptakan  manfaat  bagi  masyarakat. Social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial-suatu pendekatan yang menekankan  pada  kreativitas  kewirausahaan, drive dan  bakat  untuk  solusi  dari masalah  sosial  atau  lingkungan  adalah  salah  satu  dari  beberapa  gerakan  yang mendapatkan  perhatian  dan  popularitas.  Kewirausahaan  sosial  dikembangkan dengan  baik  di  berbagai  bidang  seperti  pertanian,  keuangan,  elektronik,  dan kesehatan. Namun, sejauh ini kewirausahaan sosial belum berkembang di sektor pariwisata  dan  perhotelan.  Hal  ini  mengejutkan  mengingat  karakteristik  unik kewirausahaan  sosial  terutama  di  bidang  pariwisata  berbasis  masyarakat  yang dapat  memberikan  kesempatan  bagi  pengusaha  sosial  untuk  mengubah  tujuan dan memastikan manfaat lebih mengalir ke wilayah masyarakat lokal. Hubungan antara social entrepreneurship dan pariwisata hampir tidak pernah dieksplorasi.
Kegiatan  wirausaha  adalah kegiatan  yang  dinamis  (Braga  2014).  Menurut  Brock &    Steiner    (2010), social  entrepreneurship  is  the  creation  of  social  impact  by developing  and  implementing  a  sustainable  business  model  which  draws  on innovative  solutions  that  benefit  the  disadvantaged  and,  ultimately,  society  at large . Certo & Miller (2008) mendefinisikan social entreprenurship sebagai proses yang  di  dalamnya  melibatkan  pengakuan,  evaluasi  dan  eksploitasi  berbagai kesempatan untuk menghasilkan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial tersebut adalah tercukupinya basic  needs seperti  ketersediaan  makanan,  kesehatan  dan pendidikan. Social  entrepreneurship adalah  sebuah  aktivitas  yang  menekankan pada  tercapainya  tujuan  bersama  (Steinerowski  et  al.  2008).  Ditekankan  pula bahwa social  entrepreneurship dilakukan  dalam  konteks  sosial,  ekonomi, lingkungan dan budaya (Dacin 2010). Social entreprenurship ini mempromosikan solusi  untuk  permasalahan  sosial.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa social entrepreneur adalah  orang-orang  yang  mengidentifikasi  kegagalan  dalam masyarakat  dan  mentransformasikannya  dalam  peluang  bisnis,  yakni  dengan merekrut  dan  memotivasi  sesama  untuk  memanfaatkan  peluang  (Thompson 2002)
Menurut Ashoka (dalam Brock & Steiner  2010) sebuah usaha disebut sebagai a social entrepreneurship bila meliputi beberapa aspek berikut seperti they change system,  innovative,  replicable,  empower  beneficiaries,  scaling  social  impact, measurable,  ultimately, and  sustainable (Ashoka  (dalam  Brock  & Steiner 2010)). Sementara  itu,  perbedaan  utama  antara entrepreneurship komersial  ( the commercial  entrepreneurship )  dan social  entrepreneurship adalah  dalam berwirausaha  komersial,  fokus  utama  adalah  pada  keuntungan/ekonomi, sementara  di  kewirausahaan  sosial  adalah social  return adalah  suatu  hal  yang menjadi  tujuan  utama.  Di  sini  terlihat  bahwa  yang  ditekankan  oleh  pengusaha komersial  biasa  adalah  ekonomi,  sementara  untuk  pengusaha  kewirausahaan sosial  yang  menjadi  tujuan  utamanya  adalah  usaha  sosial  dan  keberlanjutan ekonomi.  Namun,  perlu  juga  diingat  bahwa  dikotomi  antara entrepreneurship konvensional dan entrepreneurship sosial tidak dapat dipisahkan dalam dikotomi yang jelas (Braga 2014), misalnya alasan social entrepreneur berwirausaha juga pada  pemenuhan  personal  realisasion  (Mair  &  Marti  2006).  Lebih  lanjut,  banyak scholars yang  menyatakan bahwa motivasi social entrepreneur adalah keinginan yang kuat untuk merubah kondisi  masyarakat, rasa tidak nyaman pada keadaan yang ada, dan menolong sesama (Mair & Noboa 2005). Steinerowski et al. (2008) menambahkan  bahwa  motivasi social  entrepreneur adalah  untuk  membuat perubahan pada diri orang lain.
Dalam  penelitian  ini  konsep social  entrepreneurship pariwisata  diartikan sebagai aktivitas social  entrepreneurship di  bidang  pariwisata.  Dalam  arti  upaya-upaya
pemenuhan basic  needs masyarakat  dilakukan  melalui  kegiatan  atau  usaha pariwisata. Social  entrepreneur pariwisata  diartikan  sebagai  orang-orang  yang melakukan  kegiatan  usaha  pariwisata  yang  menginspirasi  dan  mendorong kegiatan  masyarakat  sekitar  untuk  turut  melakukan  kegiatan-kegiatan  usaha wisata.  Di  sini  terdapat  upaya  yang  kuat  dari  seseorang  untuk  merubah  diri sendiri dan orang lain dengan melakukan kegiatan usaha pariwisata.
Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa support pemerintah  yang  kurang  terhadap dunia  usaha  kerap  menjadi  kendala  berkembangnya social  entrepreneurship pariwisata  itu  sendiri.  Pemerintah  yang  seharusnya  mendukung  partisipasi masyarakat  dalam  berwirausaha  di  satu  sisi  ternyata  tidak  mendukung  upaya- upaya  tumbuhnya  motivasi entrepreneurship tersebut.  Apa  yang  disampaikan salah seorang informan dan beberapa orang lainnya menyiratkan hal tersebut.
“Kalau dari pemerintah tidak ada bantuan sama sekali. Ini kami coba jatuh  bangun  usaha  ini  sendiri.  Ndak  ada  support  dari  pemerintah, misalnya  bantuan  modal  usaha.  Padahal  itu  sangat  kita butuhkan”(Fir., 50 tahun, Toko Souvenir, Tohudan).
“Pelatihan sedikit ya memang ada.tapi kurang ada follow up nya gitu. Habis  pelatihan  ya  sudah  ndak  ada  apa-apa  lagi.  Kurangnya dukungan  membuat  males  kita usaha”  (Riz.,  40  tahun,  Usaha Makanan dan Minuman, Tohudan).
Pemerintah  yang  di  satu  sisi  diharapkan  sebagai  agen  yang  mendorong terjadinya  perubahan,  ternyata  di  sisi  lain  justru  menjadi  pihak  yang mendemotivasi  upaya  perubahan  tersebut.  Masyarakat  yang  sangat  berharap melalui  kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  mendorongnya  untuk  maju    dan tumbuh, ternyata malah dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pihak yang ‘kurang bisa diharapkan’. Keadaan ini menyulitkan pengusaha untuk membangun usahanya, didukung dengan pernyataan ‘…membuat males kita usaha’.
Perkembangan entrepreneurship sosial  terkendala  pula  dengan  adanya kurangnya kemampuan dan ketrampilan dari sumber daya manusia (SDM). Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut:
“Tantangan  saya  berwirausaha  ya  itu  masalah  tenaga  kerja,  agak susah  di  sini…orang  yang  mau  kerja  itu  gak  punya  ketrampilan memadai. gak mau belajar. Padahal saya ajari. Tetep gak bisa-bisa. Selain  itu  susah  cari  orang, karena mereka  sudah  ada  penghasilan lain.  Saya  ini  kan  padahal  membantu  m ereka  supaya  mandiri…” (Fah., 26 tahun, Rental Mobil, Colomadu).
Di  samping  sulitnya  mencari  SDM  dengan  ketrampilan  yang  berkualitas, ketiadaan  orang  dengan  etos  dan  semangat  belajar  yang  tinggi  dirasa  juga menjadi  kendala  lain.  Di  sini  tersirat  rasa  frustasi social  entrepreneur yang meskipun  menurutnya  ia  sudah  berusaha  mengajari  namun  orang-orang  yang diajarinya  tetap  tidak  mau  belajar.  Terdapat  kekhawatiran  apabila  si  pelaku kewirausahaan  sosial  ini  putus  asa  dan  berhenti  untuk  mempekerjakan masyarakat  lokal,  maka  bisa  jadi  ia  akan  mengambil  tenaga  kerja  dari  luar daerahnya. Apabila ini terjadi maka putaran ekonomi akan bocor ke luar, tidak lagi berputar  di  daerahnya.  Masyarakat  lokal  bukan  tidak  mungkin  hanya  menjadi penonton  saja.  Beberapa  informan  sudah  mengindikasikan  hal  tersebut.  And., misalnya,  sebagai  seorang social  entrepreneur dia  sangat  ingin  merekrut
penduduk  lokal  dalam  usaha  travelnya,  namun  kurangnya  minat  dan pengetahuan  dari  penduduk  sekitarnya  membuat  dia  lebih  baik  merekrut  orang Surabaya.
“Woo  saya  lebih  baik  ambil  orang  Surabaya  mbak..  Orang  sini sudah  diajari  tapi  gak  bisa-  bisa.  Sulit  banget.  Gak  orang tuanya..gak  anak  mudanya.  Saya  mikirnya  mereka  itu  lama-lama tidak  terserap..istilahnya  tidak  ikut  terlibat  dalam  pembangunan pariwisata.  Lha  lama-lama  ya  jadi  penonton  itu...Maunya  jadi pedagang kecil-kecilan saja. Padahal maksud saya itu ayo bareng- bareng  memajukan  pariwisata  Tohudan,  saya  juga  bisa  kasih keuntungan  ekonomi ke  mereka.”  (And.,  52,  Pengusaha  Travel, Tohudan).
Menganalisa kutipan tersebut, ketika masyarakat tidak terlibat dan tidak dilibatkan dalam  pembangunan  pariwisata  maka bisa mungkin  mereka  akan tertinggal  dan tidak ikut menikmati keuntungan positif dari pariwisata. Di sini pemerintah, dalam hal ini Dinas terkait bisa memberikan bekal pelatihan pariwisata untuk menambah skill dan knowledge masyarakat misalnya.  Masyarakat  diharapkan membuka  diri untuk  menerima  ilmu  dan  wawasan  baru.  And.  terlihat  sangat  kecewa  dengan kepasifan  masyarakat  sekitarnya  yang  terkesan  sulit  berubah.  Statemen ‘..maunya  jadi  pedagang  kecil-kecilan  saja…’  mengindikasikan  tentang  hal  itu. Sulit  berubahnya  bisa  jadi  karena  penerimaan  mereka  akan  pariwisata  yang kurang.  Penerimaan  mereka  terhadap  pariwisata  yang  kurang  bisa  jadi dikarenakan  kurang  aktifnya  pelibatan  masyarakat  dalam  pembangunan pariwisata.  Pelibatan  yang  kurang,  sekali  lagi,  karena  masyarakat  lokal  sendiri yang mungkin tidak respon. Akhir dari lingkaran tersebut adalah masyarakat lokal yang tertinggal. Murphy (1995) mengatakan bagaimana pembangunan pariwisata akan  maju  tanpa  keterlibatan  dari  masyarakat  lokalnya  dan  bagaimana  bisa mengharap  dukungan  dari  mereka  ketika  mereka  tidak  paham  apa  dan bagaimana pembangunan pariwisata di daerahnya.
Kembali  pada  apa  yang  disampaikan  Fah.  di  kutipan  sebelumnya,  pernyataan bahwa  ‘…sementara  mereka  sudah  mempunyai  penghasilan  lain’menyiratkan bahwa  meskipun  seorang social  entrepreneur sudah  membuka  kesempatan seluas-luasnya  untuk  membantu  mengangkat  ekonomi  atau  memberi  peluang dan  kesempatan  masyarakat  sekitarnya  namun  tampaknya  ada  beberapa kesempatan  di  mana  masyarakat  lokal  enggan  menangkap  peluang  tersebut. Mereka memilih tidak ingin bergabung. Mungkin imbalan yang kecil dirasa kurang dan  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Sebenarnya  imbalan  itu tidak  selalu  berupa  uang,  tapi  dengan  diberi  kesempatan  dan  peluang sebenarnya  masyarakat  bisa  mengambil  peluang  tersebut. Skill yang  didapat sebenarnya  dapat  digunakan  untuk  hidupnya  di  masa  depan.  Mereka  di  masa datang bisa pula berdikari, menciptakan lapangan kerja sendiri tanpa tergantung pada  orang  lain,  sehingga  apa  yang  dikatakan  Fah.  yakni  mereka  akan  dapat merajut masa depannya dengan hidup mandiri dapat terwujud.
Tantangan  berikutnya  merupakan  tantangan  manajerial  usaha  itu  sendiri. Beberapa informan mengungkapkan keresahannya sebagai berikut:
“ya  tantangannya  masalah  Makanan  dan  Minuman  itu..ada  cuman gak begitu besar… Masih awal ya tantangannya dari  permodalan...” (Abd., 45 tahun, Pengrajin Makanan dan Minuman, Tohudan).
“…Kalau jamur itu banyak yang kurang suka..yang punya tempat sudah meng-ok- kan, pemilik stand sudah ok, ternyata di samping kita ga terima… “Mas, ga boleh di sini  mas..nanti  parkirnya  sempit..ini,  ini, dst..sampek…sekarang  sudah  mulai enak  sudah.  Semenjak  satu  bulan  lalu.
Hal ini tentunya harus disiasati dengan upaya dan dorongan yang terus menerus dari  pemerintah  untuk  terus-menerus  mendorong  mereka  untuk  maju  dengan memberikan skill atau pelatihan-pelatihan.
Usia  yang  sudah  di  atas  usia  produktif  juga menyulitkan social  entrepreneurship untuk  berkembang.  Mereka  yang  berusia  tua  cenderung  untuk  hanya ‘melanjutkan’  apa  yang  sudah  ada  saja,  namun  keinginan  meregenerasi  usaha dengan  menularkan  ilmu  kepada  anak,  cucu,  tetangga  atau  masyarakat  sekitar sangat patut diapresiasi.
Harapan untuk senantiasa mengembangkan kewirausahaan sosial di masa depan tumbuh  di  sebagian  besar  partisipan.  Ada  atau  tidak  adanya  dukungan pemerintah  tetap  membuat  sebagian  dari  mereka  berpegang  teguh  untuk senantiasa maju untuk berwirausaha sosial. Misi sosial dalam berwirausaha tetap menjadi  agenda,  di  samping  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi.  Partisipan berikut malah memiiki keyakinan bahwa Indonesia tidak akan maju apabila tidak banyak  pengusahanya.  Oleh  karena  itu  ia  berusaha  menularkan  apa  yang  dia punya  agar  dapat  menarik  dan  mengajak  masyarakat  sekitarnya  untuk  turut berwirausaha.
“Kalau  saya  selalu  mengajak  masyarakat  sekitar  sana  untuk berwirausaha.  Sebab  menurut  sepengetahuan  saya,  Negara  tak akan  maju  kalau  tak  banyak  pengus ahanya.”  (Nin.,  26  tahun, Pedagang Baju, Perum Mutiara).
Pernyataan senada juga muncul dari seorang pedagang Makanan  dan  Minuman. Di sini upayanya mendorong masyarakat  sekitar tidak hanya melalui ajakan atau melatih memMakanan  dan  Minuman (sebagaimana halnya dengan dirinya) saja, tapi  juga  membantu  untuk  berhubungan  dengan  pemerintah,  misalnya  dengan membantu mengajukan alat-alat ke pemerintah.
“Saya  ke  masyarakat  itu  selalu  mengajak  untuk  berwirausaha. Walaupun  tidak  Makanan  dan  Minuman.  Kan  saya  pernah mengajak sepupu saya untuk usaha krupuk puli itu. Saya nanti yang mengajukan  alat-alatnya  ke  pemerintah.  Tapi  itu  masih  jalan sendiri.  Tidak  dengan  pemerintah.  Usaha  juga  tapi  masih  kecil- kecilan. Tapi sudah usaha dan belum berani pinjam modal.” (Abd., 45 tahun, Pengrajin Makanan dan Minuman, Tohudan).
Upaya  berhubungan  dengan  pihak  pemerintah  merupakan  hal  yang  penting dalam pengembangan wirausaha. Dengan adanya seorang wirausaha yang mau sharing pengalaman  dan skill nya  untuk  membantu wirausahawan lainnya maka akan  terjadi  percepatan  dalam  pengembangan  wirausahawan  yang  lain. Kemudian  lebih  lanjut  wirausahawan  lain    akan    membantu    wirausahawan lainnya.    Pola  kerjasama  dan  saling  tolong  menolong  inilah  yang  kemudian diharapkan dapat semakin mengembangkan social entrepreneurship . Pernyataan ‘…itu  masih  jalan  sendiri…’  menunjukkan  adanya  kegiatan  parsial  yang  selama ini  terjadi  di  kalangan  pengusaha.  Kegiatan  usaha  satu  dengan  yang  lainnya
berjalan sendiri-sendiri dan kegiatan usaha dan pemerintah juga berjalan sendiri. Inilah  yang  menyulitkan social  entrepreneurship untuk  berkembang.  Lebih  lanjut harapan untuk saling bekerjasama diungkap oleh informan berikut:
“Jadi  inginnnya  semua  pengusaha  itu  bekerja  sama,  meskipun dari  selain  Makanan  dan  Minuman.  Maksudnya  semisalnya, camilan  umpamanya..itu  kerjasama  bisa  menjualkan  Makanan dan Minuman saya. Atau di (toko saya) sini bisa menjual camilan. Itu saya juga sudah punya temen orang-orang Tohudan. Itu satu pelatihan di sini, itu bidang camilan juga. Tapi produknya sana itu kekurangan agaknya, mungkin kurang dari apa… sehingga saya naruh  barang  itu  gak  selalu  ada…        Di  sini  tidak  ada perkumpulan  atau  organisasi…perorangan  yang  ada.  Kayak membentuk  organisasi  itu  masih  belum  ada.”  (Abd.,  45  tahun, Pengrajin Makanan dan Minuman, Colomadu).
Di sini berarti terdapat keinginan kuat untuk saling bekerja sama dan nampak pula ada awareness kebutuhan untuk bekerja sama tersebut.
“Tapi kalau bantuan seperti peralatan kan gak harus hutang. Kan bisa  dibantu,  kayak  saya  itu  ada  bantuan  dari  Bapeda,  bantua mesin jahit. Mesin jahit besar itu delapan buah. Ya saya juga ada keinginan, saya sudah koordinasi dengan kepala desa sana. Nanti di  sini  buat  organisasi  buat  wirusaha apa…seumpamanya  ada yang  mau  buat  krupuk,  nanti  saya  tak  jadi  jembatan  untuk  ke kantor-kantor  sana..ke  pemerintah.  Insya  Allah  saya  realiasikan tahun- tahun depan ini. Insya Allah bisa..kan PLJ nya teman saya. Itu  sangat  semangat untuk…tapi  bidangnya  Makanan  dan Minuman  juga  yang  minat.  Tapi  dia  Prajjan  utara,  saya  Prajjan Selatan. Selain Makanan dan Minuman yang ada ya manik-manik itu. Demikian pula dengan hasil laut. Kalau hasil laut  itu Taddon. Itu kerjasama juga dengan saya.  Barang saya sering dibawa aja sama orang Taddan itu. Saya itu maunya sama-sama wirausaha itu  kerjasama.”  (Abd.,  45  tahun,  Pengrajin  Makanan  dan Minuman, Tohudan).
Kerja  sama  itu  adalah  salah  salah  satu  kata  kunci  yang  banyak  diungkap  oleh partisipan.  Karena  mereka  menyadari  kerja  sama  merupakan  salah  satu  kunci  untuk maju.  Membagi  ilmu, skill dan  pengalaman  antara  satu  dengan  yang  lain  merupakan salah  satu  kunci  keberhasilan  wirausaha.  Tidak  hanya  antar  pengusaha,  tetapi  antar pengusaha dan pemerintah juga.

## SIMPULAN
Terkait  dengan social  entrepreneurship di  pariwisata,  dapat  disampaikan  bahwa terdapat  upaya-  upaya  pemerintah  untuk  mendorong  munculnya  jiwa  wirausaha hingga  terealisasikannya  kegiatan  wirausaha  di  masyarakat,  dalam  hal  ini masyarakat di sekitar obyek wisata. Hal ini terlihat dengan beberapa masyarakat yang  berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan  wirausaha  pariwisata.  Namun  di  tengah jalan,  aktivitas  wirausaha  tersebut  terganjal  dengan  dilematis-dilematis  yang tercipta  karena  pemerintah  yang  kurang  memperhatikan  apa  yang  diinginkan masyarakat.  ‘Ketidakmampuan’  masyarakat  lokal  untuk  berubah  di  satu sisi  dan kebutuhan  akan  pengetahuan  dan skill pariwisata  merupakan  salah  satu  contoh ketidaksinkronan  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Hal  ini  lah  yang  ke  depan
harus lebih diperhatikan dan diantisipasi oleh pemerintah. Jangan sampai di satu sisi  upaya  wirausaha  dan  partisipasi  masyarakat  di  sekitar  obyek  wisata ditumbuhkan, namun di sisi lain secara  tidak langsung ternyata aktivitas-aktivitas tersebut menurunkan spirit dan semangat kewirusahaan itu sendiri. Akibatnya tentu saja  masyarakat  menjadi  tidak  diuntungkan  dalam  pembangunan  pariwisata. Partisipasi masyarakat pada obyek wisata menjadi rendah.
Analisa mendalam terkait dengan tantangan implementasi social entrepreneurship di Colomadu Karanganyar, maka apabila dilihat persebaran social entrepreneurs masih  sangat  terbatas. Artinya,  meskipun mereka memiliki  semangat  dan  upaya untuk  memajukan  perekonomian  dirinya  dan  masyarakat  sekitar  namun  upaya tersebut  masih  sangat  terbatas,  yakni  mereka  terbatas  hanya concern pada keluarga,  teman  dekat,  tetangga.  Hal  ini  karena  upaya-upaya  yang  dilakukan masih berskala kecil, tradisional dan terbatas.
Implementasi  dan  pengembangan social  entrepreneurship saat  ini  masih terkendala  beberapa  hal  di  antaranya  adalah  masih  berjalannya  sendiri-sendiri pengusaha  di  daerah  dan  belum  terkoordinasi  dengan  baik jalinan  antara  pemerintah dan  pengusaha.  Pemerintah  oleh  sebagian  partisipan  tampak  dipandang  bukan sebagai  mitra  atau partner, namun  lebih  dipandang  sebagai  suatu  pihak  yang mengganggu  proses  usaha  mereka.  Di  samping  itu  terdapat  kebijakan  pemerintah yang  dirasa  membingungkan  pengusaha  itu  sendiri.  Akibatnya  pengusaha  enggan untuk  bekerja  sama  dengan  pengusaha  yang  lain.  Selain  itu, tingkat  pendidikan  yang rendah dan usia yang tidak lagi produktif juga menjadi kendala lain dalam implementasi social  entrepreneurship .  Hal  ini  sangat  mempengaruhi  luasnya  wawasan  informan dalam mencari terobosan baru dalam berwirausaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Aref  F  &  Ma’rof  R  (2008)  Barriers  to  community  participation  toward  tourism development in Shiraz, Iran. Pakistan Journal of Social Sciences 5 (9): 936-940. Badan Pusat Statistik (2014) [Diakses pada 13 November 2015]. http://www.bps.go.id/
Badan Pusat Satistik (2015) [Diakses pada 10 Desember 2015].
http://www.bps.go.id/
Braga (2014) Motivations for social entrepreneurship. Evidences from Portugal, Review of Applied Management Studies 12:11-21.
Certo S & Miller T (2008) Social entrepreneurship: Key issues and concepts. Business Horizons 51:67-271.
Choi HC & Sirakaya E (2005) Measuring residents’ attitude toward sustainable tourism: Development  of  sustainable  tourism  attitude  scale.  Journal  of  Travel  Research, 43 (4):380-394.
Choi  HC  &  Sirakaya  E  (2006)  Sustainability  indicators  for  managing  community tourism. Tourism Management, 27 (6):1274-1289.
Cornelissen  S  (2005)  The  Global  Tourism  System:  Governance,  Development  and Lesson from South Africa-New Directions in Tourism Analysis. England: England: Ashgate Publishing Limited.
Cole  S  (2008)  Tourism,  Culture  and  Development:  Hopes,  Dreams  and  Realities  in East  Indonesia.
Clevedon,UK: Channel View Publications. Dacin P, Dacin M, & Matear M (2010) Social entrepreneurship:Why we don’t need a new theory  and  how  we  move  forward  fromhere.  Academy  of  Management Perspectives. 38-57.
Grybovych  O,  Hafermann  D  &  Mazzoni  F  (2011)  Tourism  planning,  community engagement and policy innovation in Ucluelet, British Columbia. In: D Dredge & J
Jenkins (eds). Stories of practice: Tourism policy and planning. Surrey, England: Ashgate Publishing Limited. 79- 103.
Hall  CM  (2008)  Tourism  Planning:  Policies,  Processes  and  Relationships  (2nd  ed). Essex, England: Pearson Educated Limited.
Jamal T & Stronza A (2009) Collaboration theory and tourism practice in protected areas:
Stakeholders,  structuring  and  sustainability.  Journal  of  Sustainable  Tourism  17 (2):169-189.
Lamberti  L,  Noci  G,  Guo  J  &  Zhu  S  (2011)  Mega-events  as  drivers  of  community participation in developing countries: The case of Shanghai world expo. Tourism Management 32 (6):1474- 1483.
Li W (2006) Community decision making participation in development. Annals of Tourism Research 33 (1):132-143.
Liu A & Wall G (2006) Planning tourism employment: A developing country perspective. Tourism Management 27 (1):159-170.
Madrigal  R  (1995)  Residents’  perceptions  and  the  role  of  government.  Annals  of Tourism Research 22 (1):86-102.
Mair J & Noboa E (2005) How intentions to create a social venture are formed - A case study (Vol. 593) IESE Business School.
Mair J & Martí I (2006) Social entrepreneurship: A source of explanation, prediction and delight. Journal of World Business 41:36-44.
Mowforth  M  &  Munt  I  (2009)  Tourism  and  Sustainability.  Development,  Globalisation and New Tourism in the Third World (3rd ed). London: Routledge.
Murphy PE (1985) Tourism: The Community Approach. London: Routledge. Rachbini  DJ  (1995)  Conditions  and  consequences  of  industrialization  in  Colomadu Karanganyar.  In:  KV  Dijk,  HD  Jonge  &  E  Touwen-Bouswsma  (eds).  Across Colomadu Karanganyar Strait. Leiden: KITLV Press.
Roberts  S  (2013)  An  Exploratory  Analysis  of  Factors  Mediating  Community Participation  Outcomes  in  Tourism.  In:  R  Phillips  &  S  Roberts  (eds).  Tourism, Planning, and Community Development. Oxon: Routledge. 35-49.
Saxena NC  (2011) What  is  Meant  by  People’s Participation.  In:  A  Cornwall  (ed). The Participation Reader (pp. 31-33). New York: Zed Books Ltd