## KEABSAHAN CRYPTOCURRENCY PADA SARANA INVESTASI DI INDONESIA
Ary Setiawan Prasetyo 1 , Rosalinda Elsina Latumahina 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: setiawanprasetyoary@gmail.com 1 , rosalindael@untag-sby.ac.id 2

## ABSTRACT
Cryptocurrency is an asset and as a digital currency that functions as a medium of exchange in  digital  transactions.  Another  function  of  Cryptocurrency  apart  from  being  a  means  of payment and currency is as an investment tool. In addition, cryptocurrencies can be used as a means of investment, this is due to the large demand for these assets. Cryptocurrencies that are growing so rapidly do not rule out the possibility of a crime, one of the crimes that occur in Cryptocurrency is taking investors' assets away by Cryptocurrency developers which causes investors to lose assets or commonly known as Rug Pull. For this reason, this study aims to analyze the legality of Cryptocurrency based on applicable regulations in Indonesia and also the legality of Cryptocurrency Exchanges in Indonesia. The type of research method used in this research is normative legal research by examining the laws and regulations in force in Indonesia, the opinions of scholars, and also legal theory by using a type of approach method through legislation and also a conceptual approach and by using collection techniques. legal materials through literature study using legal materials processing techniques by way of legal refinement  to  clarify  the  requirements  of  Cryptocurrency  as  a  means  of  investment  in Indonesia.  After  conducting  the  research,  it  can  be  concluded  that  to  provide  comfort  to Cryptocurrency investors, an institution that functions as a supervisor is needed so that the purchased  Crypto  assets  can  be  properly  monitored  and  recorded  so  that  investors  can  be legally protected.
Keywords: Cryptocurrency, Rugpull, Legality, Investor

## ABSTRAK
Cryptocurrency adalah aset dan sebagai mata uang digital yang berfungsi sebagai alat tukar dalam  bertransaksi  secara  digital.  Fungsi  lain  dari  C ryptocurrency selain  menjadi  alat pembayaran  dan  mata  uang  yaitu  sebagai  alat  investasi.  Selain  itu cryptocurrency bisa dijadikan sebagai sarana investasi hal ini dikarenakan banyaknya permintaan terhadap aset tersebut. Cryptocurrency yang  berkembang  begitu  pesat  tak  menutup  kemungkinan  akan terjadinya  suatu  kejahatan  salah  satu  kejahatan  yang  terjadi  di Cryptocurrency yaitu membawa  lari  aset  para  investor  oleh  pengembang  C ryptocurrency yang  mengakibatkan investor kehilangan aset atau biasa disebut dengan Rug Pull. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  terkait  legalitas Cryptocurrency berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  di Indonesia dan juga legalitas Exchange C ryptocurrency yang ada di Indonesia. Jenis Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, pendapat para sarjana, dan  juga  teori  hukum  dengan  menggunakan  jenis  metode  pendekatan  melalui  peraturan perundang-undangan  dan  juga  pendekatan  konseptual  serta  dengan  menggunakan  teknik pengumpulan  bahan  hukum  melalui  studi  kepustakaan  menggunakan  teknik  pengolahan bahan  hukum  dengan  cara  penghalusan  hukum  untuk  memperjelas  persyaratan C ryptocurrency sebagai  sarana  investasi  di  Indonesia.  Setelah  melakukan  penelitian  dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk memberikan rasa nyaman terhadap investor C ryptocurrency
diperlukan suatu lembaga yang berfungsi sebagai pengawas supaya aset C rypto yang dibeli dapat dimonitor dan terdata dengan baik sehingga investor dapat terlindungi secara hukum. Kata Kunci: Cryptocurrency,Rugpull, Legalitas, Investor

## PENDAHULUAN
Pada  era  sekarang  ini  teknologi  yang  berkembang  begitu  pesat  telah  mengubah berbagai  hal.  Satu  diantaranya  yang  mengalami  perubahan  berkat  adanya  perkembangan teknologi yaitu alat tukar dalam transaksi jual beli. Dengan teknologi yang ada pada saat ini, umat  manusia  pada  saat  ini  tidak  hanya  menggunakan  uang  kertas  saja  dalam  melakukan transaksi  jual  beli,  melainkan  juga  dapat  menggunakan  cryptocurrency.  Salah  satu cryptocurrency  yang  paling  populer  pada  saat  ini  yaitu  bitcoin.  Bitcoin  bekerja  dengan Cryptography  untuk  melakukan  validasi  tindakan  serta  mengendalikan  proses  produksi Bitcoin.  Bitcoin  tidak  dikeluarkan  oleh  lembaga  pemerintahan,  akan  tetapi  dihasilkan  oleh perangkat software dan hanya dapat melakukan akses didalam sistem bitcoin tersebut. Nilai bitcoin tidak bergantung terhadap nilai tukar mata uang fiat, akan tetapai nilai tukar bitcoin bergantung terhadap permintaan dan penawaran di pasar.(Elvianti, 2021) Pada tahun 2013 semenjak  bitcoin  mulai dikenal  oleh  masyarakat  dunia dan  juga  berkembang  di  Indonesia, Sehingga  pada  tanggal  6  November  2014  Bank  Indonesia  sebagai  lembaga  yang mengendalikan  sistem  moneter  di  Indonesia  membuat  penawaran  yang  sah  dengan menyatakan  bahwa  uang  dan  cara  pembayaran  yang  sah  di  Indonesia  hanyalah  rupiah, dengan  pernyataan  ini  tentunya  bitcoin  sebagai  uang  tunai  tidak  dapat  digunakan  untuk pertukaran  di  Indonesia.  Ini  tidak  cukup  untuk  memengaruhi  pendukung  keuangan  dan pelanggan untuk meninggalkan Bitcoin.(Kelly, 2018)
Dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, secara tidak langsung telah berubah dari yang  awalnya  biasa  menjadi  lebih baik  dan lebih  kekinian.  Misalnya, di  sektor  ekonomi,  di mana jual beli dengan transaksi tunai langsung adalah satu-satunya pilihan. Namun, transaksi kini  dapat  dilakukan  tanpa  harus  bertemu  secara  fisik  berkat  kemajuan  teknologi  dan informasi.  Dengan  memakai  cryptocurrency  sebagai  upaya  dalam  pemanfaatan  kemajuan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam bertransaksi, akan tetapi di sisi lain dapat membuat khawatir masyarakat karena penyalahgunaan yang mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan.
Selain keuntungan yang diperoleh saat penggunaan cryptocurrency ada beberapa hal negatif  yang  mungkin  mengikuti  oleh  karena  sistem  dari  penggunaan  cryptocurrency  yang bersifat fluktuatif yang dapat mengakibatkan fluktuasi nilai dari harga cryptocurrency yang sangat tinggi. Semua sistem pasti selalu punya resiko gagal tidak terkecuali cryptocurrency, hal  ini  dikarenakan  regulasi  dari  cryptocurrency  yang  belum  sempurna.  Cryptocurrency tercipta  untuk  menjawab  kebutuhan  masyarakat,  dimana  diyakini  bahwa  transaksi  offline menghadapi banyak tantangan dan semakin bergantung pada transaksi dengan pihak ketiga. Di sini, "pihak ketiga" biasanya mengacu pada solusi pembayaran yang dikembangkan oleh bisnis yang dipercaya untuk mengelola transaksi digital, seperti visa, paypal, mastercard, dan lainnya.  Kebenaran  tentang  cryptocurrency  di  Indonesia  adalah  otoritas  keuangan  dan transaksi keuangan negara, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melarang penggunaan cryptocurrency dalam bentuk apa pun sebagai sarana untuk membeli, menjual, atau menukar apa pun. Akibatnya, sulit bagi orang untuk memahami apakah cryptocurrency legal  atau  tidak  sebagai  komoditas  yang  dapat  diperdagangkan  di  bursa  berjangka. Cryptocurrency yang berkembang begitu pesat  tak  menutup  kemungkinan  akan terjadinya suatu kejahatan salah satu kejahatan yang terjadi di cryptocurrency yaitu membawa lari aset para  investor  oleh  pengembang  atau  developer  kripto  yang  mengakibatkan  investor kehilangan aset atau biasa disebut dengan Rug Pull. Yang dimaksud dengan Rug Pull adalah tindakan pengembang kripto untuk menjual kripto secara besar-besaran yang pada mulanya harga  suatu  kripto  sangat tinggi  dalam  waktu  singkat  menjadi  sangat  rendah  bahkan  tidak bernilai sama sekali sehingga hal tersebut sangat merugikan investor.(I Gusti Ayu Andara et al., 2022)
Dengan menggunakan cryptocurrency sebagai aset digital diharapkan para pengguna cryptocurrency  memperoleh  Perlindungan  hukum  yang  lebih  mudah  diselaraskan  untuk memastikan stabilitas mata uang nasional dan keberlangsungan keberadaannya. Sebagai aset digital,  cryptocurrency  hanya  dapat  digunakan  secara  elektronik.  Sebagai  aset  digital, cryptocurrency  dapat  digunakan  sebagai  alat  pengiriman  uang  atau  pengiriman  uang  dan sebagai  komoditas  investasi.  Cryptocurrency  sebagai  aset  digital  dengan  fungsi  sebagai komoditas dan juga memiliki kaitan terhadap keputusan-keputusan dari Bapebpti mengingat cryptocurrency sudah dilakukan penetetapan sebagai sebuah objek yang bisa diperdagangkan pada  bursa  berjangka  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia
Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto atau Crypto Asset.(Novitasari, 2018)
Hingga  saat  ini  ada  iempat  iperaturan  iBappebti  iyang  idigunakan  untuk  mengatur perdagangan komoditas digital berupa cryptocurrency. iPeraturan-peraturan itersebut antara ilain,  iPeraturan  iBappebti  iNo.  2  iTahun  i2019  itentang  iPenyelenggaraan  iPasar  iFisik Komoditi  idi  iBursa  iBerjangka,  iPeraturan  iBappebti  iNo.  3  Tahun  2019  ltentang  iKomoditi iyang  lDapat  lDijadikan  lSubjek  lKontrak  lBerjangka,  lKontrak  lDerivatif  lSyariah  ldan/atau lKontrak lDerivatif lLainnya lyang lDiperdagangkan ldi Bursa lBerjangka, iPeraturan Bappebti iNo. 4 lTahun l2019 ltentang lKetentuan lTeknis lPenyelenggaraan iPasar Fisik lEmas lDigital ldi  lBursa  lBerjangka,  lPeraturan  lBappebti  lNo.  5  lTahun  l2019 itentang lKetentuan  lTeknis lPenyelenggaraan lPasar lFisik lAset lKripto (Crypto Asset) idi lBursa Berjangka.
Cryptocurrency sebagai aset digital yang memiliki kapitalisasi pasar yang lumayan besar tentu  akan  sulit  untuk mengabaikannya begitu saja.  Terutama  dikarenakan  cryptocurrency semakin banyak digunakan sebagai aset cadangan oleh banyak institusi dan investor besar. Apabila permintaan  terus  bertambah,  maka  kemungkinan besar harga  dari  cryptocurrency dapat terus menanjak naik, meski pada saat ini nilainya sudah tinggi. Akan tetapi, kenaikan tersebut bisa saja tidak secara langsung naik. Keberadaan cryptocurrency Dari dulu memang sangat menarik untuk diikuti di Indonesia. Namun peraturan yang ada saat ini belum mampu menetapkan aturan yang jelas dan tegas untuk legalisasi dan penyelesaian sengketa.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  berkaitan  dengan  keabsahan  cryptocurrency  maka permasalahan yang dapat ditarik yaitu:
1. Apakah cryptocurrency dapat  dikatakan  sebagai  sarana  investasi  yang  sah  menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah legalitas exchange cryptocurrency di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  sebagai  metodenya. yang  mengkaji  kajian  dokumen  hukum  Indonesia  seperti  peraturan  perundang-undangan dalam  kajian  ini,  pendapat  akademisi,  dan  teori-teori  hukum.  Pendekatan  yang  dilakukan adalah  pendekatan  konseptual  disamping  itu  juga  menggunakan  pendekatan  melalui peraturan  perundang-undangan.  dengan  melihat  semua  hukum  dan  peraturan  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
berkaitan  dengan  penanganan  masalah  hukum.  Apa  yang  dimaksud  dengan  pendekatan konseptual yaitu asas-asas hukum atau doktrin-doktrin hukum yang dikemukakan oleh para akademisi.  Berdasarkan  hukum  yan  berlaku  di  Indonesia,  penulis  mengkaji  legalitas cryptocurrency  sebagai  alat  investasi  dan  juga  legalitas  exchange  cryptocurrency  dalam tulisan ini.
Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:
• Bahan  hukum  primer, i Peraturan i Bappebti i No.  2 i Tahun i 2019 i tentang i Penyelenggaraan i Pasar i Fisik Komoditi i di i Bursa i Berjangka, i Peraturan i Bappebti i No. 3 Tahun  2019 l tentang i Komoditi i yang l Dapat l Dijadikan l Subjek l Kontrak l Berjangka, l Kontrak l Derivatif l Syariah l dan/atau l Kontrak l Derivatif l Lainnya l yang l Diperdagangkan l di Bursa l Berjangka, i Peraturan Bappebti i No. 4 l Tahun l 2019 l tentang l Ketentuan l Teknis l Penyelenggaraan i Pasar  Fisik l Emas l Digital l di l Bursa l Berjangka, l Peraturan l Bappebti l No.  5 l Tahun l 2019 i tentang l Ketentuan l Teknis l Penyelenggaraan l Pasar l Fisik l Aset l Kripto  ( Crypto  Asset ) i di l Bursa  Berjangka, l Peraturan l menteri l perdagangan l No.99 l Tahun l 2018 l tentang l kebijakan l umum l penyelenggaraan l perdagangan l berjangka l aset l kripto l ( crypto l asset ).
• Bahan hukum sekunder, seperti buku terkait mata uang kripto dan jurnal ilmiah tentang potensi investasi mata uang kripto.
Proses  pengumpulan  bahan  hukum  dan  penelaahan  peraturan  perundang-undangan dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  dalam  penelitian  hukum  normatif.  khususnya lPermendag lNo. 99 lTahun l2018 ltentang lkebijakan lumum lpenyelenggaraan lperdagangan lberjangka  aset  kripto  (crypto  asset),ilPeraturan  iBappebti  iNo.  2  iTahun  i2019  itentang iPenyelenggaraan  iPasar  iFisik  Komoditi  idi  iBursa  iBerjangka,  iPeraturan  iBappebti  iNo.  3 Tahun 2019 ltentang iKomoditi iyang lDapat lDijadikan lSubjek lKontrak lBerjangka, lKontrak lDerivatif  lSyariah  ldan/atau  lKontrak  lDerivatif  lLainnya  lyang  lDiperdagangkan  ldi  Bursa lBerjangka,  iPeraturan  Bappebti  iNo.  4  lTahun  l2019  ltentang  lKetentuan  lTeknis lPenyelenggaraan iPasar Fisik lEmas lDigital ldi lBursa lBerjangka, lPeraturan lBappebti lNo. 5 lTahun l2019 itentang lKetentuan lTeknis lPenyelenggaraan lPasar lFisik lAset lKripto (Crypto Asset) idi lBursa Berjangka.
Penulis memakai teknik pengolahan bahan hukum, terutama teknik penhalusan hukum dalam penelitian ini. Berdasarkan pendapat para sarjana hukum, lPermendag lNo. 99 lTahun
l2018  ltentang  lkebijakan  lumum  lpenyelenggaraan  lperdagangan  lberjangka  aset  kripto (crypto  asset),  iPeraturan  iBappebti  iNo.  2  iTahun  i2019  itentang  iPenyelenggaraan  iPasar iFisik  Komoditi  idi  iBursa  iBerjangka,  iPeraturan  iBappebti  iNo.  3  Tahun  2019  ltentang iKomoditi  iyang  lDapat  lDijadikan  lSubjek  lKontrak  lBerjangka,  lKontrak  lDerivatif  lSyariah ldan/atau lKontrak lDerivatif lLainnya lyang lDiperdagangkan ldi Bursa lBerjangka, iPeraturan Bappebti iNo. 4 lTahun l2019 ltentang lKetentuan lTeknis lPenyelenggaraan iPasar Fisik lEmas lDigital  ldi  lBursa  lBerjangka,  lPeraturan  lBappebti  lNo.  5  lTahun l2019  itentang  lKetentuan lTeknis lPenyelenggaraan lPasar lFisik lAset lKripto (Crypto Asset) idi lBursa Berjangka. metode penghalusan  hukum  bertujuan  untuk  mengklarifikasi  persyaratan  cryptocurrency  sebagai sarana investasi yang sah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Keabsahan cryptocurrency berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia
Sejak  2019,  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  (Bappebti)  Kementerian Perdagangan  (Kemendag)  telah  menyatakan  cryptocurrency  legal  di  Indonesia.  Meskipun cryptocurrency  legal,  mereka  tidak  dapat  digunakan  sebagai  alat  pembayaran  dan  hanya dianggap  sebagai  komoditas  yang  dapat  dijual.  Peraturan  Bappebti  Nomor  5  Tahun  2019 Tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  di  Bursa  Berjangka mencantumkan peraturan Bappebti yang telah melegalkan perdagangan mata uang kripto di Indonesia. Selain itu, Bappebti telah menetapkan pedoman perdagangan cryptocurrency di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka No. 7 Tahun 2020, yang menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar aset kripto fisik. Bitcoin adalah salah satu dari 229 cryptocurrency yang tercakup dalam peraturan ini,  dan  legal  untuk  diperdagangkan  di  Indonesia.(Parikesit,  2020)  Legalitas  cryptocurrency yang  telah  terdaftar  di  Bappebti  dapat  diverifikasi  terlebih  dahulu  oleh  calon  investor. Cryptocurrency diharamkan atau tidak diperbolehkan apabila digunakan sebagai alat tukar, melihat  pedoman  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  mata  uang,  yang dalam pasal tersebut pengertiannya adalah mata uang yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut Rupiah dan hanya uang rupiah yang sah digunakan untuk transaksi di wilayah Indonesia.
Dalam  kemampuannya  mata  uang  digital  tidak  dapat  digunakan  untuk  transaksi melainkan  hanya  diperbolehkan  sebagai  instrumen  investasi  dan  dapat  diperjualbelikan sebagai barang dagangan yang dapat dipertukarkan pada perdagangan berjangka.(Brahmi & Darmadha,  2018)  Peraturan-peraturan  berikut  ini  telah  dibuat  untuk  mengatur  terkait  hal tersebut:
➢ UU  No.  10  Tahun  2011,  yang  mengubah  Undang-undang  No.  Perdagangan  Berjangka Komoditi Pasal 1 No. 32 Tahun 1997 menyatakan bahwa komoditas adalah setiap barang, jasa, hak, atau kepentingan lain yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka,  derivatif  syariah  kontrak,  atau  kontrak  derivatif  lainnya.  Mereka  juga termasuk turunan komoditas apa pun.
➢ Peraturan  Kepala  Bappebti  mengatur  tentang  penetapan  komoditi  sebagai  subyek kontrak  berjangka.  Menurut  Pasal  3  UU  PBK,  Peraturan  Kepala  Bappebti  mengatur komoditas  yang  dapat  menjadi  subyek  Kontrak  Berjangka,  Kontrak  Derivatif  Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
Dari hasil penyortiran yang ditetapkan oleh BAPPEBTI mengenai cryptocurrency yang diperbolehkan untuk diperdagangkan di bursa perdagangan Indonesia yaitu 229 antara lain Bitcoin, Litecoin, Bitcoin cash, Polkadot, Ethereum, Theta, Tether, dash, Vehain, tezoz, Stellar , Nem, Cosmos, Iota, Yearn Finance, Og network, Theta, dan lainnya, pemerintah Indonesia telah  melakukan  seleksi  dan  sortir  Pada  8  Februari  2019,  lembaga  yang  berwenang  dan bertanggung jawab atas cryptocurrency di Indonesia yaitu BAPPEBTI, menunjukkan perhatian terhadap  cryptocurrency  sebagai  komoditas.  Hal  ini  pada  akhirnya  memberikan  kepastian hukum terkait izin perdagangan cryptocurrency di Indonesia sesuai dengan peraturan yang telah  dikeluarkan  oleh  badan  pengawas  perdagangan  berjangka  komoditi  mengenai Ketentuan  Teknis  Pelaksanaan  Fisik  Aset  Kripto  di  Bursa  Berjangka  Indonesia.(Syamsiah, 2017)
Cryptocurrency berkenaan dengan sistem jaringan yang memanfaatkan jaringan peer- to-peer  dan  buku  besar  yang  didistribusikan,  yang  berfungsi  sebagai  pengaturan  untuk membuat unit baru, memvalidasi atau memverifikasi transaksi, dan menjamin rasa aman bagi pengguna terkait penggunaan Aset Kripto dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam transaksi, Peraturan BAPPETI ini menentukan status Aset Kripto, yang termasuk sebagai komoditas yang tidak direalisasikan dengan bentuk  spesifik dari aset  digital  yang  menggunakan  kriptografi.
Karena aset kripto dalam perdagangan berjangka masih dalam masa pertumbuhan sehingga jarang  diketahui  masyarakat  umum  dibandingkan  dengan  instrumen  investasi  lain  seperti saham atau pasar modal yang sudah ada sejak lama. Hal ini disebabkan karena perdagangan komoditas  berjangka  merupakan  investasi  yang  sangat  berisiko  jika  dibandingkan  dengan saham.  Sifat  nilai  yang  fluktuatif  dalam  penggunaan  aset  kripto  berpotensi  menghasilkan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat dan juga risiko kehilangan modal dalam waktu singkat.(Kekhususan  et  al.,  2011)  Situasi  ini  disebut  sebagai  situasi  "risiko  tinggi, pengembalian tinggi" dalam komunitas investasi. Harga atau nilai aset kripto berfluktuasi atau tidak  dapat  diprediksi,  yang  meningkatkan  risiko  bagi  pengguna  aset  kripto.  Melalui manajemen  yang  tertuang  dalam  perjanjian berjangka  atau  perdagangan  berjangka,  dapat dilakukan upaya untuk mengurangi risiko kerugian akibat jatuhnya harga ketika berinvestasi aset kripto. Meminimalkan risiko dan menasihati investor sejak awal bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan dari pergerakan harga pasar crypto yang berfluktuasi adalah dua cara untuk mengurangi risiko ini.(Nitha & Westra, 2020)
Karena  inovasi  teknologi  yang  muncul  seperti  basis  kode  teknologi  Blockchain  dan jaringan pendukung lainnya, aset kripto tidak memiliki basis harga atau underlying, sehingga tidak ada ketentuan harga tetap. Informasi tambahan tentang Blockchain ini adalah bahwa inovasi ini mencatat pertukaran yang saling berhubungan oleh mitra sebuah kode unik yang ada  dan  tidak  dapat  diubah  karena  memiliki  potensi  kegagalan  pertukaran.  Algoritme digunakan  untuk  mengevaluasi  dan  memverifikasi  blok  yang  telah  diusulkan  di  blockchain pengguna  untuk  menjalankan  sebagian  besar  node  yang  menggunakan  blockchain. Blockchain berfungsi ketika ada transaksi baru atau perubahan dari transaksi yang sudah ada. Blok transaksi yang telah diterima dan dicatat dalam buku besar memasuki rantai transaksi ketika mayoritas node mencapai target konsensus dan kemudian berstatus valid. Keputusan akan ditolak dan tidak ada blok baru yang akan ditambahkan ke rantai jika kebanyakan orang memilih untuk tidak setuju dengan penambahan atau modifikasi masukan buku besar. Model perjanjian  kerja  ini  menyebabkan  blockchain  berjalan  sebagai  rekor  tanpa  persyaratan mediasi  atau  otoritas,  untuk  menunjukkan  apakah  pertukaran  itu  sah.  Karena  tidak  ada underlay, Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menempatkan  kategori  transaksi  aset  kripto  di  bursa  berjangka  untuk  mencegah  fluktuasi harga. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Aset Kripto
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
adalah benda tidak berwujud yang dapat diperdagangkan di Indonesia karena telah memiliki dasar  atau  kerangka  hukum  yang  jelas  untuk  diperdagangkan  melalui  perantara  teknologi elektronik dan dunia digital.(Rahardja et al., 2020)
legalitas exchange cryptocurrency di Indonesia
Dalam perdagangan di exchange pada dasarnya memungkinkan kita untuk membeli dan menjual  cryptocurrency.  Sudah  ada  beberapa  exchange  di  Indonesia  yang  memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual aset kripto dengan menggunakan pairing, atau dikenal juga dengan pasangan mata uang rupiah. Pembelian dan penjualan cryptocurrency legal di Indonesia,  di  mana  Bappebti,  yang  mengawasi  perdagangan  berjangka  komoditas, mengawasi peraturan perdagangan cryptocurrency. Peraturan Bappebti (“Perba”) Nomor 5 Tahun  2019  mengatur  ketentuan  teknis  penyelenggaraan  pasar  fisik  aset  kripto  di  bursa berjangka. Telah diubah dengan Perba Nomor 9 Tahun 2019, disusul dengan Perba Nomor 2 Tahun 2020 dan Perba Nomor 3 Tahun 2020. Aturan perdagangan aset kripto terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penataan Aset  Kripto.  Perdagangan  Berjangka.(Sam  et  al.,  2022)  Investor  Cryptocurrency  dapat membeli dan menjual mata uang kripto melalui bursa kripto atau perusahaan perdagangan aset kripto, karena peraturan ini menjelaskan bahwa aset kripto adalah aset digital berupa komoditas.(Wijaya,  2019)  Cryptocurrency  di  Indonesia  hanyalah  alat  investasi  yang diperjualbelikan.
Saat  ini  terdapat  kurang  lebih  18  bisnis  perdagangan  aset  kripto  yang  terdaftar  di Bappebti,  antara  lain:  Zipmex.com  (PT.  Zipmex  Exchange  Indonesia),  Upbit.com  dan Upbit.co.id  (PT.  Upbit  Exchange  Indonesia),  Bitocto.com  (PT.  Triniti  Investama  Berkat), TRIV.co.id  (PT.Tiga  Inti  Utama),  Rekeningku.com  (PT.  Rekeningku  Dotcom  Indonesia), Nanovest.io  (PT  Tumbuh  Bersama  Nano),  Pintu.co.id  (PT.  Pintu  Kemana  Saja), Tokocrypto.com  (PT.  Aset  Digital  Berkat),  Pantheras.com  (PT.  Pantheras  Teknologi Internasional),  incrypto.co.id  (PT.  Aset  Digital  Indonesia),  koinku.id  (PT.  Cipta  Koin  Digital), Luno.com (PT. Luno Indonesia LTD), Galad.id (PT. Galad Koin Indonesia), kriptomaksima.com ( PT. Kripto Maksima Koin), Indodax.com (PT. Indodax Nasional Indonesia), Kriptosukses.com (PT.  Mitra  Kripo  Sukses),  digitalexchange.id  (PT.  Indonesia  Digital  Exchange), Pedagangasetkripto.com (PT. Pedagang Aset Kripto)
Sebenarnya  masih  banyak  exchange  crypto  lainnya  selain  yang  terdaftar  di  Bappeti. Bagaimanapun,  demi  keamanan,  perdagangan  resmi  pada  dasarnya  diarahkan  dan dikendalikan di Indonesia.(Irawan et al., 2020) Dari perdagangan otoritas ini, tentu masing- masing menikmati keuntungan dan bebannya sendiri. Beberapa fokus pada antarmuka yang ramah  pengguna,  beberapa  memiliki  fitur  perdagangan  yang  komprehensif,  beberapa memiliki biaya transaksi yang rendah, dan beberapa memiliki sistem keamanan yang canggih.

## KESIMPULAN
Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  komoditi  (Bappebti)  Kementerian Perdagangan  (Kemendag)  telah  menyatakan  cryptocurrency  legal  di  Indonesia  sejak  tahun 2019.  Cryptocurrency  legal  di  Indonesia,  namun  hanya  digunakan  sebagai  komoditas  yang dapat diperdagangkan, bukan sebagai alat Pembayaran. Karena jenis cryptocurrency sangat banyak,  pemerintah  Indonesia  harus  segera  memilah  dan  memilihnya  agar  tidak  semua cryptocurrency dapat diperdagangkan di bursa berjangka Indonesia sesuka hati. Aset Crypto tidak memiliki basis harga atau dasar karena inovasi teknologi yang muncul seperti basis kode teknologi Blockchain dan jaringan pendukung lainnya. Akibatnya, tidak ada persyaratan untuk harga tetap.
Exchange  crypto  pada  dasarnya  memungkinkan  kita  untuk  membeli  dan  menjual cryptocurrency. Sudah ada beberapa exchange di Indonesia yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual aset kripto dengan menggunakan pasangan mata uang rupiah. Pembelian  dan  penjualan  cryptocurrency  legal  di  Indonesia,  di  mana  Bappebti,  yang mengawasi perdagangan berjangka komoditas, dan juga mengawasi peraturan perdagangan cryptocurrency.

## DAFTAR PUSTAKA
Brahmi,  M.  S.,  &  Darmadha,  I.  N.  (2018).  Legalitas  Bitcoin  Sebagai  Alat  Pembayaran  Di Indonesia. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , 6 (12), 1 – 15.
Elvianti,  W.  F.  dan.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Penegakan  Hukum  terhadap  Investasi  Yang Memakai Skema Ponzi. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (3), 598 – 611. I Gusti Ayu Andara, Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis
Online. Jurnal Konstruksi Hukum , 3 (1), 147 – 152. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4410.147-152
Irawan,  B.,  Juman,  K.  K.,  &  Tjahjono,  B.  (2020).  Teknologi  Blockchain  Sebagai  Alternatif Transaksi Di Era New Normal. Abdimas , 7 (1), 49 – 53.
Kekhususan, P., Bisnis, H., Hukum, F., & Udayana, U. (2011). Perlindungan hukum kegiatan investasi menggunakan . 1 – 15.
Kelly, B. (2018). The Bitcoin Big Bang . Elex Media Komputindo.
Nitha,  D.  A.  F.,  &  Westra,  I.  K.  (2020).  Investasi  Cryptocurrency  Berdasarkan  Peraturan Bappebti  No.  5  Tahun  2019. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law Journal) , 9 (4), 712. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04 Novitasari. (2018). Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang . 7 , 1 – 18.
Parikesit,  R.  (2020).  Jual  Beli  Menggunakan  Bitcoin  Menurut  Hukum  Islam. Universitas  17 Agustus 1945 .
Rahardja,  U.,  Aini,  Q.,  Yusup,  M.,  &  Edliyanti,  A.  (2020).  Penerapan  Teknologi  Blockchain Sebagai Media Pengamanan Proses Transaksi E-Commerce. CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science) , 5 (1), 28. https://doi.org/10.24114/cess.v5i1.14893 Sam, Y. A. B. L., Hutapea, M. R. M., & Setiawan, S. (2022). Legalitas Cryptocurrency dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang. Jurnal Ilmu Hukum , 18 (1), 108 – 120.
Syamsiah, N. O. (2017). Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. Indonesian Journal on Networking and Security , 6 (1), 53 – 61.
Wijaya,  F.  N.  A.  (2019).  BITCOIN  SEBAGAI  DIGITAL  ASET  PADA  TRANSAKSI  ELEKTRONIK  DI INDONESIA  (Studi  Pada  PT.  Indodax  Nasional  Indonesia). Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum Commune , 2 (2), 126. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2388