Analysis Of The Financial Performance Of The Regional Government Of The Meranti Islands District In The 2017-2021 Budget Year
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017- 2021
Aditya Kusuma Rachman 1* , Siddig Alamsyah 2 , Kumba Digdowiseiso 3
Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta 1,2,3 kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  regional  financial  management  performance  of  the  Meranti  Islands District  Government,  Riau  Province.  This  type  of  research  is  a  quantitative  descriptive  research  using secondary data. The data analysis used is to calculate the Regional Financial Independence Ratio, the Regional Financial Harmony Ratio, the Regional Financial Growth Ratio and the Regional Original Revenue Effectiveness Ratio (PAD). Based on the analysis of the Regional Financial Performance of the Regional Government of Meranti Islands Regency which was carried out in the 2017-2021 fiscal year period, it is known  that  the  Regional  Financial  Independence  Ratio  shows  an  Instructive  pattern  relationship,  the Regional Financial Harmony Ratio has imbalances in Operational Expenditure and Capital Expenditure, Regional Financial Growth Ratio at 2 (2) the last two years have experienced negative conditions, and the PAD Effectiveness Ratio shows that it is predominantly at a low level, namely below 100% or ineffective. Based on these findings it was concluded that the Financial Performance of the Meranti Islands District Government has not run optimally as expected with the fiscal decentralization function.
Keywords : Performance; Independence; Compatibility; Growth; Effectiveness

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilakukan pada periode tahun anggaran 2017-2021 diketahui bahwa  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  menunjukkan  hubungan  pola  yang  Instruktif,  Rasio Keserasian  Keuangan  Daerahnya  terdapat  ketimpangan  pada  Belanja  Operasional  dan  Belanja  Modal, Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami kondisi negatif, dan Rasio Efektivitas PAD menunjukkan dominan berada di tingkat rendah yakni di bawah 100% atau tidak efektif. Berdasarkan  beberapa  temuan  tersebut  disimpulkan  bahwa  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kepulauan  Meranti  belum  berjalan  optimal  sebagaimana  yang  diharapkan  dengan  adanya fungsi desentralisasi fiskal.
Kata Kunci : Kinerja; kemandirian; Kesereasian; Pertumbuhan; Efektivitas

## 1. Pendahuluan
Sebagai negara yang majemuk dan memiliki wilayah kepulauan, Indonesia merupakan negara  yang  memiliki  bonus  demografi  dan  wilayah  luas  sehingga  berdampak  pada  tingkat kesulitan yang tinggi dalam mengatur urusan dalam negeri. Pemerintah pusat sebagai pemilik otoritas  tertinggi  dalam  urusan  eksekutif  memiliki  beban  berat  dalam  administrasi  publik dimana keadaan ini justru akan memperlambat perwujudan cita-cita negara yang antara lain adalah mewujudkan kesejahteraan umum.
Percepatan perwujudan cita-cita itu salah satunya dapat ditempuh dengan pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (otonomi daerah) yang lebih
besar dalam mengatur daerahnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek otonomi daerah dimaksud adalah aspek keuangan.
Pemerintah bersama DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang merupakan  norma  hukum  atas  administrasi  antara  keuangan  pusat  dan  daerah.  Diharapkan pemerintah daerah dengan otonomi daerahnya dapat mempunyai panduan dalam pengelolaan keuangan daerahnya.
Dengan pengelolaan keuangan secara otonom ini, pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan  pemerintah  lebih  mandiri,  tidak  terlalu  banyak  dan  tidak  selalu  bergantung  pada bantuan dari pusat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas (Digdowiseiso & Alfian, 2023). Pemerintah daerah dipandang sebagai pihak yang paling  dekat  dan  paling  memahami  kondisi  di  daerahnya  dibandingkan  dengan  pemerintah pusat,  sehingga  ke  semua  tahapan  pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut  telah  disesuaikan dengan  kebutuhan  di  daerah  dimaksud  melalui  Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahunnya.
Meskipun demikian, pemerintah pusat tidak serta-merta ‘melepas’ pemerintah daerah begitu  saja.  Di  dalam  UU  HKPD  disebutkan  bahwa  salah  satu  unsur  dari  Pendapatan  Daerah adalah Dana Perimbangan yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan  kepada  Daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan ini merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah  daerah  yang  kelak  diharapkan  besaran  dana  transfer  ini  akan  berkurang  seiring semakin  mandirinya  daerah  dimaksud.  Pemberian  dana  transfer  ini  tidak  lepas  dari  belum meratanya kondisi tiap daerah di Indonesia, khususnya kemampuan daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada  penelitian  terdahulu  (Digdowiseiso  &  Alfian,  2023)  Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017-2021 menarik untuk diamati yang mana Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima mengalami fluktuatif dan diketahui bahwa target realisasi PAD pada kurun waktu tersebut mengalami kegagalan memenuhi target atau  anggaran  yang  ditentukan.  Kegagalan  target  tersebut  mempengaruhi  Pendapatan  Asli Daerah riil yang berdampak pada tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bima akan bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer dari pemerintah pusat.
Keseriusan pemerintah daerah dalam menaikkan penerimaan PAD perlu didorong lagi. Sebagaimana yang telah diberitakan oleh media nasional bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti  menyampaikan  protesnya  pada  Kementerian  Keuangan  perihal  ketidakadilan pembagian  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dengan  alasan  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  sebagai penghasil minyak sangat berharap pada DBH sebagai pemasukan Pendapatan Daerah, namun di sisi lain Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten miskin tertinggi di wilayah Provinsi Riau. Dari berita  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  masih menggantungkan PAD-nya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Fenomena ini menarik untuk  dianalisis  dengan  melihat  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kepulauan  Meranti. Berdasarkan  data  DJPK  Kementerian  Keuangan,  PAD  pada  Kabupaten  Kepulauan  Meranti mengalami fluktuatif selama periode 2017-2021 sebagaimana dijabarkan pada tabel dan grafik berikut:

## Gambar 1. Grafik Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017-2021, data diolah
Kemudian  jika  diamati  pertumbuhan  PAD  pada  periode  tahun  tersebut  mengalami kondisi serupa, dimana pertumbuhannya mengalami fluktuatif bahkan ada pada kondisi minus, seperti yang ditampilkan pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Persentase Pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sumber:
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah Tahun  PAD Persentase 2017 80.941.082.098 - 2018 68.006.356.887 - 15,98 2019 79.075.541.784 16,28 2020 68.885.900.802 - 12,89 2021 96.649.421.817 40,30
Hal ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak dapat lepas dari ketergantungan  Dana  Transfer  Pemerintah  Pusat.  Detail  lebih  lanjutnya  dituangkan  dalam bentuk  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Beberapa  indikator  dapat  digunakan dalam  menganalisis  kinerja  ekonomi  daerah,  antara  lain  efisiensi,  efektivitas,  kemandirian ekonomi daerah, aktivitas dan pertumbuhan .

## 2. Metode Penelitian
Pada penelitian ini, daerah yang dijadikan obyek penelitian ada Kabupaten Kepulauan Meranti  yang  terletak  pada  Provinsi  Riau  dengan  pengambilan  data  dari  laman  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (djpk.kemenkeu.go.id). Adapun Peneliti menggunakan metodologi analisis data sekunder. Sebagaimana dilansir (DqLab, 2021) analisis data sekunder merupakan analisis lebih lanjut dari himpunan data yang sudah ada yang memunculkan tafsiran, simpulan atau pengetahuan sebagai tambahan yang berbeda dari, apa yang telah disajikan dalam keseluruhan dan temuan utama penelitian terdahulu atau semula. Sedangkan menurut (Tripathy, 2013) analisis data sekunder adalah the use of existing research data to find answer to a question that was different from the original work atau penggunaan data riset yang telah ada untuk menjawab pertanyaan yang berbeda dari karya aslinya. Sehingga, dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data sekunder merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan data yang telah ada untuk tujuan tertentu oleh peneliti.
- 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000 2017 2018 2019 2020
2021
PAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017-2021
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  meneliti  kinerja  keuangan  daerah  pada  Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Populasi dan sampel yang digunakan adalah data Realisasi APBD  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  Provinsi  Riau  Tahun  Anggaran  2017  s.d.  2021  yang sekaligus sebagai fokus penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  pengumpulan  data  yang dipublikasikan oleh DJPK Kementerian Keuangan. Teknik analisis data adalah proses mengolah data yang sudah terkumpul dari laman DJPK Kementerian Keuangan. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, menurut (Sugiyono, 2010) analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh  diri  sendiri  maupun  orang  lain.  Beberapa  tahap  analisis  atas  data  Realisasi  APBD Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  Provinsi  Riau  Tahun  Anggaran  2017  s.d.  2021 menggunakan pengukuran sebagai berikut (Deswira , 2022) (1). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2). Rasio Keserasian Keuangan Daerah, (3). Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah dan (4). Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Gambaran  Umum  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  berdasarkan  Letak,  Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang terletak di bagian pesisir timur pulau Sumatera dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi ( Growth Triagle ) Indonesia  –  Malaysia  –  Singapore  (IMS-GT  )  serta  secara  tidak  langsung  menjadi  bagian  dari Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tanjung Balai Karimun .
Kemudian secara Topografis Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari gugusan pula dengan beberapa pulau besar, yaitu Tebingtinggi (1.438,83 km²), pulau Rangsang (922,10 km²), pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km²). Kabupaten Bima terletak di bagian timur pulau Sumatera dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara : Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis, Sebelah selatan : Kabupaten Siak, Kabupaten Sebelah Timur : Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Sebelah Barat : Kabupaten BengkalisSedangkan Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah seluas 3.707,84 km² dengan jumlah penduduk 206.116 jiwa dengan kepadatan 56/km ² (140/sq mi).
Selanjutnya  Analisis  laporan  keuangan  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  memahami masalah  dan  peluang  yang  ada  dalam  laporan  keuangan,  serta  menggambarkan  kondisi kemampuan  keuangan  Pemerintah  Daerah,  pengukuranya  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  beberapa  Rasio  Keuangan  Daerah  diantaranya  adalah  (1).  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah, (2). Rasio Keserasian Keuangan Daerah, (3). Rasio Pertumbuhan Keuangan Dearah, dan (4). Rasio Efektivitas PAD.
1. Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  tahun  anggaran  2017-2021 berdasarkan Rasio Kemandirian Rasio kemandirian keuangan suatu daerah adalah kemampuan daearah membiayai dirinya sendiri, dapat berupa kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik. Kemandirian daerah merupakan cerminan dari partisipasi masyarakat, semakin tinggi Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  maka  semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat  dalam bentuk membayar pajak dan retribusi daerah.
Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan menggunakan rumus berikut:
Rasio Kemandirian = !"#$%&%'%# )*+, -%".%/
0.%#*1". !2*%' $%# !,#3%4%# x 100
Berikut adalah penjelasan dari pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah pada tabel berikut:
Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima 2017-2021 Menurut Skala
Interval Kemampuan Keuangan  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0-25 Instruktif Rendah 25-50 Konsultatif Sedang 50-75 Partisipatif Tinggi 75-100 Delegatif Sumber: (Halim, 2007)
Selanjutnya  adalah  gambaran  dari  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

## Tabel 3. Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Kepuluauan Meranti Tahun anggaran 2017-2021, data diolah
Tahun PAD Pendapatan Transfer Persentase Kemandirian Keuangan Pola Hubungan 2017 80.941.082.098 724.244.592.606  11,18 Rendah Sekali Insruktif 2018 68.006.356.887 781.602.610.877  8,70 Rendah Sekali Insruktif 2019 79.075.541.784 884.353.281.057  8,94 Rendah Sekali Insruktif 2020 68.885.900.802 823.023.644.635  8,37 Rendah Sekali Insruktif 2021 96.649.421.817 834.399.613.201  11,58 Rendah Sekali Insruktif
Pada  Tabel  3  diatas  diketahui  bahwa  pada  periode  lima  tahun  anggaran,  Kemandirian Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  sangat  rendah  sekali,  memiliki ketergantungan  kepada  Dana  Transfer  yang  pusat  berikan.  Kondisi  seperti  ini  akan  terus berlangsung jika Pemerintah Daerah tidak mengambil Tindakan berupa menaikan target PAD beserta realisasinya.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 berdasarkan Rasio Keserasian Rasio Keserasian bertujuan untuk melihat bagaimana Pemerintah mengoptimalkan dananya pada belanja operasional atau belanja modal, keduanya sangat berkaitan, jika pada suatu daerah pemerintahnya lebih banyak menghabiskan anggarannya pada Belanja Operasional maka kecil kemungkinan pemerintah daerah tersebut membelanjakan dananya pada sektor belanja modal, hal ini akan berpengaruh pada tidak bertambahnya asset untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik
a. Rasio Belanja Operasional
untuk menghitung Rasio Belanja Operasional menggunakan rumus sebagai berikut:
Rasio Belanja Operasional = 5"%+,*%*, 06'%+ 7"+%#3% 8&".%*,6#%+ 06'%+ 7"+%#3% x 100 Tabel 4. Rasio Belanja Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017-2021, data diolah Tahun Belanja Operasioanal Total Belanja Persentase 2017 64.208.769.176 69.293.731.180   47,89 2018 558.980.147.497 1.042.026.366.106   53,64 2019 497.364.344.422 1.206.584.262.782   41,22
Tahun Belanja Operasioanal Total Belanja Persentase 2020 551.603.676.471 1.112.506.030.850   49,58 2021 551.603.676.471 1.010.160.229.554   54,61
Berdasarkan  tabel  4  tersebut  diketahui  bahwa  pada  tahun  2019  dan  2020  mengalami penurunan, yang dimungkinkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga menurunya aktifitas  perkantoran  yang  menyebabkan  Belanja  Operasional  mengalami  penurunan, yang kemudian mengalami kenaikan Kembali di tahun 2021.
b. Rasio Belanja Modal
Menghitung Rasio Belanja Modal dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
Rasio Belanja Modal = 5"%+,*%*, 06'%+ 7"+%#3% 96$%+ 06'%+ 7"+%#3% x 100
Tabel 5. Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017-2021, data diolah
Data yang disajikan pada tabel 5 menunjukan bahwa persentase Belanja Modal lebih kecil porsinya dibandingkan dengan pengeluaran pada Belanja Operasional.
3. Kinerja Keungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah
Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran  bersangkutan  atau  selama  beberapa  periode  anggaran,  kinerja  anggaran mengalami  pertumbuhan  pendapatan  atau  belanja  secara  positif  atau  negatif  (Mahmudi, 2010).
Rasio Pertumbuhan (r) = !#:!6 !6 x 100
Keterangan:
Pn= Pendapatan, belanja yang dihitung tahun n (tahun berjalan) Po= Pendapatan, belanja, yang dihitung tahun 0 (tahun sebelumnya) r= Rasio Pertumbuhan Berikut  adalah  gambaran  Rasio  Pertumbuhan  pada  Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan Meranti, rasio yang digunakan adalah menghitung Total Belanja yang dikeluarkan dengan perbandingan pada pengeluaran belanja tahun sebelumnya
Tabel 6. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun Anggaran 2017-2021, data diolah Tahun   Total Belanja (Pn)    Total Belanja (Po)    (Pn-Po) Persentase 2017 969.293.731.180 1.023.128.864.643   -53.835.133.463 -5,26 2018 1.042.026.366.106   969.293.731.180 72.732.634.925 7,50 2019 1.206.584.262.782   1.042.026.366.106   164.557.896.676 15,79 2020 1.112.506.030.850   1.206.584.262.782   - 94.078.231.932 -7,80 2021 1.010.160.229.554   1.112.506.030.850   -102.345.801.296 -9,20
Berdasarkan tabel 6 di atas tergambarkan bahwa Rasio Pertumbuhan cenderung fluktuatif, pada  tahun  2017  diketahui  pertumbuhan  mengalami  minus,  dan  kemudian  ditahun berikutnya mengalami perbaikan  pertumbuhan sebesar positif 7,50%, berlanjut pada tahun
Tahun   Belanja Modal    Total Belanja Persentase 2017 173.835.960.832      969.293.731.180   17,93 2018 169.802.769.847   1.042.026.366.106   16,30 2019 290.696.070.450   1.206.584.262.782   24,09 2020 215.085.256.949   1.112.506.030.850   19,33 2021 105.173.140.235   1.010.160.229.554   10,41
2019  pertumbuhan  naik  ke  angka  15,79%.  Pada  tahun  2019  berbarengan  dengan  wabah covid-19 mengalami penuruan yang tajam, dan berlanjut pada tahun 2021.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Rasio Efektivitas PAD
Rasio  Efektifitas  merupakan  gambaran  kesesuaian  target  PAD  yang  ditetapkan  dengan realisasi PAD nya, artinya pemerintah dianggap mampu atau tidak dalam menggalang PAD berdasarkan jumlah PAD yang terealisasi.
Untuk menghitung Rasio Efektifitas PAD dapat menggunakan rumus berikut: Rasio Efektivitas PAD =
5"%+,*%*, !"#".,4%%# !)-
0%.;"' !"#".,4%%# !)- <%#; $,'"'%&=%# x 100
Berikut  pada  tabel  7.  adalah  kategorisasi  Rasio  Efektivitas  Keuangan  Daerah  berdasarkan realisasi PAD:
Tabel 7. Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kriteria  Rasio  Efektivitas  Keuangan Daerah Rasio Efektivitas (%) Efektiv X > 100 Efektiv Berimbang X = 100 Tidak Efektive X < 100 Sumber: (Halim, 2007)
Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:
Tabel 8. Rasio Efektivias PAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran
2017-2021, data diolah Tahun  PAD Target Penerimaan PAD  Persentase 2017 80.941.082.098  63.000.000.000 128,48 2018 68.006.356.887  81.160.000.000 83,79 2019 79.075.541.784  83.070.000.000 95,19 2020 68.885.900.802  105.780.000.000 65,12 2021 96.649.421.817  204.310.000.000 47,31
Berdasarkan data pada tabel 8 di atas, diketahui pada periode 5 (lima) tahun kebelakang, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam merealisasikan Target PAD nya pada tahun 2017  masuk  ke  dalam  kategori  Efektif,  karena  nilai  Rasio  Efektivitasnya  di  atas  100%, sayangnya pada tahun-tahun berikutnya mengalami ke tidak konsistenan Pemerintah Daerah Kepulauan  Meranti  dalam  mengawal  Realisasi  PAD  agar  sesuai  dengan  target  yang ditetapkan.  Tahun  2018  sampai  dengan  2021  berturut-turut  berada  pada  status  Rasio Efektivitas yang tidak efektif.

## 4. Penutup Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten Kepuluan  Meranti  diketahui  bahwa  pada  periode  tahun  anggaran  2017-2021  Pemerintah Kabupaten Meranti secara umum belum berjalan secara optimal dikarenakan oleh penyebab faktor  berikut:  (1).  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  berada  pada  kategori  rendah  sekali dengan pola hubungan yang instruktif, (2). Rasio Keserasian antara Belanja Modal dan Belanja Operasional  mengalami  ketimpangan,  (3).  Rasio  Pertumbuhan  Keuangan  Daerah  mengalami
penurunan yang drastis pada periode tahun 2019 dan (4). Rasio Efektifitas PAD berada pada kondisi yang tidak efektif.
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu merumuskan suatu formulasi yang dapat menaikan PAD dan meningkatkan pengeluaran berupa belanja modal, dari kedua formulasi  tersebut  tentunya  akan  mempengaruhi  kenaikan  Tingkat  Kemandirian  daerah  dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

## Daftar Pustaka
Deswira , A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Akuntansi dan Manajemen , 72-88.
Digdowiseiso,  K.,  &  Alfian,  M.  (2023).  ANALISIS  KINERJA  KEUANGAN  PEMERINTAH  DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017- 2021. JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, 4 (1), 247-258. Retrieved from ejournal.nusantaraglobal.ac.id: https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/576/631
DqLab, D. (2021, February 23). Analisis Data Sekunder adalah Salah Satu Jenis Analisis yang... Retrieved  July  14,  2023,  from  DQLab:  https://dqlab.id/analisis-data-sekunder-adalah- salah-satu-jenis-analisis-yang-penting
Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Tripathy, J. P. (2013). Secondary Data Analysis: Ethical Issues and Challenges. Iran Journal of Public  Health,  42 (12),  1478–1479.  Retrieved  from  National  Library  of  Medicine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4441947/#:~:text=Secondary%20analy sis%20refers%20to%20the,as%20part%20of%20personal%20research.