## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2004-2007

## Andriana
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

## Abstract
This  research  intends  to  empirically  test  the  direct  effect  between Regional  Real/Own  Revenue  (PAD)  and  General  Allocation  Fund (DAU)  towards  Capital  Expenses  at  the  Regency/Municipality  of Central Java Province. Sample in this research is overall Regencies and Municipalities located in Central Java from the year of 2004 to 2007. The sample used based on the Regional Revenue and Expense Budget  (APBD)  of  regency/municipality  regional  government  that had  been  used  the  new  format  that  is  Law  of  the  Internal  Affairs Minister Decree No. 29 year 2002. Data analyzed by using multiple regressions  technique  with  analysis  path  model  and  e-views.  Based on  the  research  result  using  multiple  regressions,  gained  the  first Hypothesis  result  that  is  Regional  Real/Own  Revenue  negatively affects  Capital  Expenses.  Second  Hypothesis  shows  that  General Allocation Fund positively affects Capital Expenses.
Keyword: Regional  Real/Own  Revenue  (PAD),  General  Allocation Fund (DAU), Capital Expenses.

## 1. PENDAHULUAN
Pengelolaan pemerintah  daerah,  baik  ditingkat  provinsi  maupun  tingkat kabupaten  dan  kota  memasuki  era  baru  yaitu  era  desentralisai  hal  ini  sejalan dengan  dikeluarkannya  UU  No  22  tahun  1999  dan  UU  no.  25  tahun  1999  yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya  kebijakan  ini  diperbaharui  dengan  dikeluarkannya  UU  No.  32 tahun  2004  dan  UU  No.  33  tahun  2004  yang  mengatur  tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Yang  kini  telah  diperbaharui  menjadi  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  No  3  tahun  2005  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.
Kewenangan  yang  dimiliki  Pemerintah  daerah  ini  memberikan konsekuensi  adanya  tuntutan  peningkatan  kemandirian  daerah  (Sidik,  2002). Daerah  diharapkan  mengalami  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  atau peningkatan  kesejahteraan  masyarakat    dapat  dilakuakan  melalui  peningkatan pelayanan.  Peningkatan  pelayanan  diberbagai  sektor  sangat  diharapkan  pada  era

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2007
desentralisasi  terutama  sektor  publik,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya pergeseran  komposisi  belanja  sebagai  upaya  logis  yang  dilakukan  pemerintah daerah  dalam  rangka  meningkatkan  tingkat  kepercayaan  publik.  Pergesaran  ini ditujukan  untuk  peningkatan  belanja  modal  dalam  bentuk  aset  tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.
Implikasi  langsung  atas  implementasi  kemandirian  daerah  yaitu  kebutuhan dana yang cukup besar. Sumber dana utama pemerintah daerah berasal dari PAD, yang  dipakai  untuk  membiayai  belanja  modal  dan  pembangunan.  Namun  dalam beberapa tahun berjalan sumber pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari PAD saja. Pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat  berupa  Dana  Perimbangan.  Berdasarkan  UU  No.  33  Tahun  2004  Dana Perimbangan  terdiri  dari  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Proporsi  DAU  dalam  beberapa  tahun  berjalan  terhadap  peneriman  daerah masih  yang  tertinggi  dibanding  dengan  penerimaan  daerah  yang  lain,  termasuk PAD  (Adi,  2006).  Hal  ini  menunjukkan  masih  tingginya  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pasokan  dana  dari  pemerintah  pusat  ini.  Namun demikian,  dalam  jangka  panjang,  ketergantungan  semacam  ini  harus  menjadi semakin  kecil.  Berbagai  investasi  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  diharapkan memberikan  hasil  positif  yang  tercermin  dalam  peningkatan belanja  Modal  guna peningkatan pelayanan kepada mesyarakat.
Penelitian ini menguji pengaruh PAD, DAU terhadap belanja modal pada kabupaten/kota se-provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 4 tahun.

## 2. TINJAUAN TEORITIS DAN KERANGKA PIKIR

## 2.1 Otonomi Dan Sistem Desentralisasi
Pengelolaan  pemerintah  daerah,  baik  ditingkat provinsi  maupun  tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun  1999  dan  UU  No.  25  tahun  1999  yang  mengatur  tentang  otonomi  daerah dan  desentralisasi  fiskal.  Dalam  perkembangannya  kebijakan  ini  diperbarui dengan dikeluarkannya  UU  No.  32  tahun  2004  dan  UU  No.  33  Tahun  2004. Kedua  ini  mengatur  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Yang kini telah diperbaharui menjadi  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No  3  tahun  2005 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah. Kebijakan  ini  merupakan  tantangan  dan  peluang  bagi pemerintah daerah (Pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.
Menurut Ibnu Syamsi (1994), otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  sesuai dengan  peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 3 tahun 2005). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian.
Dengan  pemberian  otonomi  kepada  daerah,  maka  sistem  yang  dianut daerah  itu  adalah  sistem  desentralisasi.  Desentralisasi  menutur  Undang-Undang (Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No  3  tahun  2005)  adalah

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2007
penyerahan  urusan  dari  pemerintah  atau  daerah  tingkat  atasnya  kepada  daerah menjadi urusan rumah tangganya.

## 2.2 Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah
Hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  dapat  dilihat  dari  persoalan kemampuan  keuangan.  Dalam  hal  alokasi  sumber  keuangan  daerah,  maka  yang merupakan  pokok  persoalan  adalah  perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan daerah  (Ibnu  Syamsi  1994).  Umumnya  sumber  keuangan  daerah  sebagian  besar masih  berupa  bantuan  dari  pemerintah  pusat.  Hanya  sebagian  kecil  yang merupakan  pendapatan  asli  daerah.  Ini  jelas  akan  mengurangi  sifat  kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan.
Kebijakan  keuangan  daerah  itu  tercermin  pada  kebijaksanaan  fiskal atau anggaran daerah. Tujuan utama kebijaksanaan fiskal ada tiga,yaitu:
a. Menjamin  agar  laju  pertumbuhan  ekonomi  dapat  sesuai  dengan potensinya.        Ini  berarti,  dengan  kebijaksanaan  fiskal  akan  diusahakan seoptimal mungkin agar potensi-potensi ekonomi yang ada pada daerah itu dapat direalisasi.
b. Untuk mengusahakan terbukanya kesempatan.
c. Mengusahakan  agar  harga  berada  dalam  tingkat  yang  wajar  dan  selalu dalam keadaan stabil, sehingga memungkinkan peningkatan pertumbuhan. Karena  anggaran  daerah  merupakan realisasi  kebijaksanaan  fiskal  dan kebijaksanaan  pemerintah  daerah  dalam  pembangunan,  maka  kebijaksanaan penganggaran  daerah  harus  ditangani  dengan  sebaik-baiknya.  Pengumpulan  dan penggunaan  dana  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pembangunan  daerah. Pendapatan pemerintah daerah haruslah selalu meningkat, sedangkan pengeluaran haruslah  dilakukan  seefisien  mungkin.  Seluruh  proses    anggaran  harus terkoordinasi  dengan  rapi,  sehingga  mampu  untuk  membiayai  pembangunan (disamping membiayai kebutuhan rutin). Fungsi anggaran adalah mengalokasikan dana-dana  kepada  badan-badan  pemerintah  daerah  sehemat  mungkin.  Melalui anggaran  daerah  dapat  dilakukan  supervisi  dengan  ketat  dan  pengendalian terhadap  penggunaan  dana,  sehinga  sumber-sumber  dana  daerah  dapat dimanfaatkan dengan baik.

## 2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemampuan  daerah  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sangat bergantung  pada  kemampuan  pendanaannya.  Pada  dasarnya  ada  tiga  sumber pendanaan kemampuan  daerah (pendapatan daerah), yaitu locally raised revenue (Pendapatan  Asli  Daerah), transferred  or  assigned  income (dana  transfer  dari pemerintah atasan), dan loans (pinjaman) (Muluk, 2007).
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebagai  salah  satu  sumber  Pendapatan Daerah  merupakan  sumber  pendapatan  yang  dapat  diperoleh dengan memanfaatkan  serta  mengelola  sumber-sumber  keuangan  daerahnya  sendiri. Besarnya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sangat  menentukan  tingkat perkembangan  otonomi  suatu  daerah,  semakin  besar  jumlah  penerimaan  PAD berarti  semakin  besar  pula  kesempatan  daerah  tersebut  untuk  mengadakan perkembangan  dan  pembangunan  daerahnya,  termasuk  dalam  Pendapatan  Asli

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2007
Daerah  (PAD),  adalah  Pajak  Daerah  yang  merupakan  iuran  rakyat  kepada  kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir/swasta ke sektor pemerintahan) berdasarkan  undang-undang  (dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau pemerintah,
Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004,  yang dimaksud dengan PAD adalah: “P endapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD yang  sah,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  keleluasaan  kepada  daerah  dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

## 2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  sejumlah  dana  yang  dialokasikan kepada  setiap  Daerah  Otonom  (provinsi/kabupaten/kota)  di  Indonesia  setiap tahunnya  sebagai  dana  pembangunan.  DAU  merupakan  salah  satu  komponen belanja  pada  APBN,  dan  menjadi  salah  satu  komponen  pendapatan  pada  APBD. Tujuan  DAU  adalah  sebagai  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah untuk  mendanai  kebutuhan  Daerah  Otonom  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.
Dana Alokasi Umum terdiri dari:
1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota Jumlah  Dana  Alokasi  Umum  setiap  tahun  ditentukan  berdasarkan Keputusan  Presiden. Setiap  provinsi/kabupaten/kota  menerima  DAU  dengan besaran  yang  tidak  sama,  dan  ini  diatur  secara  mendetail  dalam  Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik  yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah.

## 2.5 Belanja Modal
Aset  tetap  yang dimiliki  sebagai  akibat  adanya  belanja  modal  merupakan prasyarat  utama  dalam  memberikan  pelayanan  publik  oleh  pemerintah  daerah. Untuk  menambah  aset  tetap,  pemerintah  daerah  mengalokasikan  dana  dalam bentuk  anggaran  belanja  modal  dalam  APBD.  Alokasi  belanja  modal  ini didasarkan  pada  kebutuhan  daerah  akan  sarana  dan  prasarana,  baik  untuk kelancaran  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  maupun  untuk  fasilitas  publik. Biasanya  setiap  tahun  diadakan  pengadaan  aset  tetap  oleh  pemerintahan  daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.
Belanja  modal  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  aset  tetap  pemerintah daerah,  yakni  peralatan,  bangunan,  infrastruktur,  dan  harta  tetap  lainnya.  Secara teoritis  ada  tiga  cara  untuk  memperoleh  aset  tetap  tersebut,  yakni  dengan membangun  sendiri,  menukarkan  dengan  aset  tetap  lain,  dan  membeli.  Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2007
Menurut  Halim  (Syukriy  Abdullah,  2006),  belanja  modal  merupakan belanja  yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau  kekayaan  daerah  serta  akan  menimbulkan  konsekuensi  menambah  belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Menurut Munir (Syukriy Abdullah, 2006),  juga  menyatakan  hal  yang  sama.  Belanja  modal  memiliki  karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional  dan  pemeliharaan  pada  masa  yang  akan  datang  (Syukriy  Abdullah, 2006).

## 2.6 Hipotesis Penelitian

## a. Hubungan Antara PAD Dengan Belanja Modal
Pendapatan Asli Derah merupakan sumber dana utama pemerintah daerah yang  dipakai  untuk  membiayai  belanja  modal  dan  pembangunan.  Secara konseptual  perubahan  pendapatan  akan  berpengaruh  terhadap  belanja  atau pengeluaran, sehingga perubahan PAD akan berpengaruh terhadap belanja. Dalam pencapaian  kemandirian  daerah  pemerintah  harus  beradaptasi  dan  berupaya meningkatkan  mutu  pelayanan  publik  dan  perbaikan  dalam  berbagai  sektor. Dengan  adanya  desentralisasi  fiskal  saat  ini  diharapkan  terjadinya  peningkatan pelayanan  diberbagai  sektor  publik  maka  pengalokasian  Pendapatan  Asli  Daerah yang  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  harus  tepat  dalam meningkatkan pelayanan publik.
Albatel  (2000)  menyatakan  bahwa  perubahan  pendapatan  akan menyebabkan  perubahan  dalam  pengeluaran  pemerintah.  Abdullah  dan  Halim (2004)  menemukan  bahwa  sumber  pendapatan  daerah  berupa  Pendapatan  Asli Daerah  dan  dana  perimbangan  berpengaruh  terhadap  belanja  daerah  secara keseluruhan.  Sehingga  Pendapatan  Asli  Daerah  akan  berpengaruh  terhadap alokasi anggaran belanja modal.
H1:Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)    berpengaruh  positif  terhadap  alokasi anggaran  Belanja  modal  pada  kabupaten/kota  provinsi Jawa  Tengah  tahun  2004- 2007.

## b. Hubungan Antara DAU dengan Belanja Modal
Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah  dapat  mengelola  sumber  daya  yang  dimilikinya  sehingga  tidak  hanya mengandalkan  DAU.  Di  beberapa  daerah  peran  DAU  sangat  signifikan  karena kebijakan  belanja  daerah  lebih  di  dominasi  oleh  jumlah  DAU  dari pada  PAD (Hari  Adi,  2007).  Setiap  transfer  DAU  yang  diterima  daerah  akan  ditunjukkan untuk  belanja  pemerintah  daerah,  maka  tidak  jarang  apabila  pemerintah  daerah menetapkan rencana daerah secara pesimis dan rencana belanja cenderung optimis supaya transfer DAU yang diterima daerah lebih besar.
Menurut  penelitian  Holtz-Eakin  et  al  (Hari  Adi,  2007)  menyatakan terhadap keterkaitan  antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja  modal. Pada studi yang telah dilakukan oleh Legrenzi & Milas (2001) menemukan bukti empiris  dalam  jangka  panjang  transfer  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  dan pengurangan  jumlah  transfer  dapat  menyebabkan  penurunan  dalam  pengeluaran

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2007
belanja modal. Gamkha dan Oates (1996) menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer  menyebabkan  penurunan  dalam  pengeluaran  daerah.  Syukriy  dan  Halim (2004)  menyetakan  bahwa  DAU  tahun  berjalan  berpengaruh  positif  terhadap belanja  daerah  tahun  berjalan  kabupaten/kota  di  Jawa-Bali.  Hal  ini  juga  tidak berbeda  dengan  hasil  penelitian  maimunah  (2006)  yang  melakukan  penelitian  di kabupaten/kota  di  pulau  Sumatera.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  perilaku belanja  daerah  khususnya  belanja  modal  akan  sangat  dipengaruhi  sumber penerimaan  ini.  Sehingga  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  positif  terhadap Belanja Modal.
H2: Dana Alokasi Umum (DAU)  berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran  Belanja  modal  pada  kabupaten/kota  provinsi Jawa  Tengah  tahun  2004- 2007

## 3. MODEL PENELITIAN

## 3.1 Sampel dan Data Penelitian
Sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu  kabupaten  dan  kota  di  provinsi  Jawa Tengah.  Pemilihan  sampel  ini  atas  dasar  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah pemerintah daerah Kabupaten/Kota  yang telah menggunakan format baru yaitu  Peraturan  Kepmendagri  No.  29  Tahun  2002.  Jumlah  Kabupaten/Kota  yang menjadi  sempel  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  35  Kabupaten/kota  pada Provinsi Jawa Tengah.
Data  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  realisasi  APBD yang  diperoleh  dari  situs  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah (http://www.djpkpd.or.id) tahun anggaran 2004-2007 serta Laporan PDRB tahun 2003-2007 propinsi dan kabupaten/kota Jawa Tengah. Ketiadaan data untuk tahun  2003  karena  beberapa  kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah    belum  siap  untuk menerapkan  Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29  Tahun  2002  tentang Pedoman  Penyusunan,  Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Pelaporan,  Pengawasan,  dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

## 3.2 Devinisi Operasional Variabel Penelitian.
Variabel independent dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Sedangkan Variabel dependen yaitu Belanja Modal.

## 3.3 Model Penelitian
Model yang digunakan dalam penelitian:
BM  = β 1 PAD + β 2 DAU + e 1 .....................................................(1) Keterangan: BM  = Belanja Modal

## 4. ANALISIS HASIL
4.1 Pengaruh variabel PAD terhadap Belanja Modal
Hasil  analisis  menunjukkan  pengaruh  variabel  PAD  terhadap  Belanja Modal (BM) dengan nilai koefisien beta yang di peroleh sebesar -0.203977 dan nilai  t  = -9.392257  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,0000.  Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% secara statistik dapat dinyatakan bahwa PAD

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2007
berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Meskipun secara statitistik hasil ini signifikan  akan  tetapi  koefisien  yang  diperoleh  menunjukkan  tanda  negatif sehingga hasil ini tidak mendukung hipotesis pertama (H 1 ) yang menyatakan: PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
Hasil ini sesuai dengan temuan Abdullah dan Halim (2004) bahwa sumber pendapatan  berupa  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  berpengaruh terhadap  Belanja  daerah  secara  keseluruhan.  Dilihat  dari  nilai  koefisien  beta sebesar -0.203977  pada  variabel  PAD  sehingga  dapat  diartikan  bahwa  pengaruh yang  diberikan  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Modal  adalah  negatif. Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  dimana  seharusnya  terdapat hubungan  positif  antara  PAD  dengan  BM.      Kondisi  ini  mengandung  arti  bahwa setiap ada peningkatan 1 satuan PAD akan menyebabkan penurunan BM sebesar 0,203977  pada  daerah  sampel. Sehingga  untuk  Kabupaten/Kota    provinsi  Jawa tengah pada tahun 2004 hingga 2007 setiap kenaikan PAD akan menurunkan BM pelayanan publik.

## 4.2 Pengaruh variabel DAU terhadap Belanja Modal
Hasil  analisis  menunjukkan  pengaruh  variabel  DAU  terhadap  Belanja Modal (BM) dengan nilai koefisien beta yang di peroleh sebesar    0.251504 dan nilai  t  =    20.42991  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,0000.  Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% secara statistik dapat dinyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini mendukung hipotesis yang kedua (H 2 ) yang menyatakan: DAU berpengaruh  positif terhadap Belanja Modal.
Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  Holtz-Eakin  et  al  (Hari  Adi,  2007) menyatakan  terhadap  keterkaitan  antara  transfer  dari  pemerintah  pusat dengan belanja  modal.  Pada  studi  yang  telah  dilakukan  oleh  Legrenzi  &  Milas  (2001) (Dalam  Hari  Adi,  2007)  juga  menemukan  bukti  empiris  bahwa  dalam  jangka panjang  transfer  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  dan  pengurangan  jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Dilihat dari  nilai  koefisien  beta  sebesar  0,251504  pada  variabel  DAU  sehingga  dapat diartikan  bahwa  pengaruh  yang  diberikan  DAU  terhadap  Belanja  Modal  adalah positif.      Kondisi  ini  mengandung  arti  bahwa  setiap  ada  penambahan  1  satuan DAU  akan  menyebabkan  kenaikan  pada    BM  sebesar  0,251504  pada  daerah sampel.  Sehingga  untuk  Kabupaten/Kota    provinsi  Jawa  tengah  pada  tahun  2004 hingga 2007 setiap kenaikan DAU akan menaikkan  BM pelayanan publik.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh  negatif  terhadap  Belanja  Modal.  Hasil  penelitian  tidak  mendukung Hipotesis  kesatu.  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh positif  terhadap  Belanja Modal.

## 5.2 Saran
Berikut saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan yaitu:
1. Untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  data  dari  tahun  2001 sehingga dapat melihar kondisi pertumbuhan ekonomi serta pengalokasian dana sejak dimulainya di tetapkan otonomi daerah
2. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan wawancara secara langsung ke  pemerintah  daerah  guna  melihat  bagaimana  penyusunan  anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Syukriy  dan  Halim,  Abdul,  2006, Studi  Atas  Belanja  Modal  pada Anggaran  Pemerintah  Daerah  dalam  Hubungannya  dengan  Belanja Pemeliharaan  dan  Sumber  Pendapatan, Jurnal  Akuntansi  Pemerintah Volume 2.
Albatel,  Abdullah  H,  2000, The  relation  between  government  expenditure  and economic  growth  in  Saudi  Arabia,  J.  King  saud  Univercity,  vol  12,  pp 173-193.
Adi, Priyo Hari, 2006, Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  pada  Kabupaten  dan Kota se Jawa-Bali), Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
Adi,  Priyo  Hari,  2007, Hubungan  Antara  Dana  Alokasi  Umum,  Belanja  Modal, Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Pendapatan  Per  Kapita, Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
Bana, Yahya M, 1999, “ Analisis sistem pengelolaan keuangan daerah kabupaten lor propinsi Nusatenggara Timur” , Tesis MEP, UGM, Tidak dipublikasi. Bland,  Robert  L  and  Nunn,  Samuel,  1992, The  Impact  of  capital  spending  on municipl operating budgets. Public Budgeting and finance, summer 1992.
Brata,  Aloysius  Gunadi.  2004. Komposisi  Penerimaan  Sektor  Publik  dan Pertumbuhan  Ekonomi  Regional.  Lembaga  Penelitian  Universitas  Atma Jaya Yogyakarta.
Cashin,  Paul,  1995, Government  spending,  taxes,  and  economic  growth.    IMF staff paper. Vol.42.
Gamkhr,  Shama  and  Oates,  Wallace.  1996.  Asymmetries  in  the  response  to increases  in  intergovernmental  grants:some  empirical  findings.  National Tax Journal vol. XLIX no 4. 1996.
Ghozali,  Imam,  2007, Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS, Cetakan Keempat, BP UNDIP, Semarang.
Ghozali,  Imam,  2008, Structural  Equation  Modeling  Metode  Alternatif  dengan Partial Least Square (PLS), Edisi Kedua, BP UNDIP, Semarang.
Halim, Abdul, 2002, Akuntansi Keuangan Daerah, Seri Akuntansi Sektor Publik,
Edisi Pertama, PT. Salemba Empat, Jakarta.
Halim, Abdul, 2007, Akuntansi Keuangan Daerah, Seri Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga, PT. Salemba Empat, Jakarta.

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2007
Halim,  Abdul,  2007, Akuntansi  dan  Pengendalian  Pengelolaan  Keuangan Daerah, Seri  Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Halim,  Abdul,  2008, Analisis  Investasi  (Belanja  Modal)  Sektor  Publik – Pemerintah  Daerah, Seri  Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Harianto,  David  dan  Adi,  Priyo  Hari,  2007. Hubungan  antara  dana  Alokasi Umum,  Belanja  Modal,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Pendapatan  Per kapital, Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
Holtz-Eakin,  Douglas,  at  al,  1985. Implementing  Causalty  tests  with  panel  data, with an example from local public finance, NBER Technical Paper series.
Ibnu  Syamsi,1994.  Dasar-Dasar  Kebijakan  Keuangan  Negara.  Edisi Revisi.  PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Jogiyanto,  2007, Metodologi  Penelitian  Bisnis,  Cetakan  Pertama,  BPFE  UGM, Yogyakarta.
Kuncoro, Mudrajat. Ph.D. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga
Krisharianto,  Josef  dan  Hartono,  Djoni,  2007, Kajian  Hubungan  Antara Pertumbuhan  Ekonomi,  Perdagangan  Internasional  dan  Foreign  Direct Investment, UI – Depok, Jakarta. Landiyanto,  Erlangga  Agustino,  2005, Kinerja  Keuangan  dan  Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Surabaya, CURES Working Paper No. 05/01.
Legrenzi,  Gabriella  and  Milas,  Costas,  2001,  Non  linear  and  asymmetric adjustment  in  the  local  revenue-expenditure  models:  some  evidance  from the  italian  municipalities, Istituto  di  sciene  economiche  e  statistiche, Universita degi studi di Milano.
Maimunah, Mutiara.2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan  Asli  Daerah(PAD)  terhadap  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX : K-ASPP04 Hal 1- 27. Padang,23-26 Agustus 2006.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajement Keuangan Daerah. Penerbit ANDI, Yogyakarta
Mindarti,  Lely  Indah,  2008, Transfer  Dana  Pusat,  Mobilisasi  PAD  dan Demokrasi Lokal, Unibraw – Malang.
Muluk,  Khairul,  2007, Desentralisasi  dan  Pemerintahan  Daerah,  Edisi  Pertama, Banyumedia Publishing dan Center for Indonesian Reform, Malang.
Ndadari, Wulan Laras dan Adi, Priyo Hari, 2008, Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah  Terhadap  Transfer  Pemerintah  Pusat, The  2 nd National Conference UKWMS, Surabaya.
Sialllagan,  Hamonangan  dan  Machfoedz,  Mas’ud.  2006. Meknisme  Corporate Governance,  kualitas  laba  dan  nilai  perusahaan. Simposium  Nasional Akuntansi 9 Padang.

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004-2007
Sidik,  Machfud.  2002. Perimbangan  Keuangan  Pusat  Dan  Daerah  Sebagai Pelaksanaan  Desentralisasi  Fiskal  (Antara  Teori  dan  Aplikasinya  di Indonesia). Jogjakarta.
Sugiyono,  2008, Statistik  Nonparametris  untuk  Penelitian,  Cetakan  Keenam,
CV. Alfabeta, Bandung.
Syaiful. 2006. Pengertian Dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan.
Ulum, Ihyaul, 2005, Akuntansi Sektor Publik : Sebuah Pengantar, Edisi Pertama, UMM Press, Malang.
Waluyo,  Joko,  2007, Dampak  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  dan  Ketimpangan  Pendapatan  Antar  Daerah  di  Indonesia, UI- Depok, Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005 Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,      PT. Salemba Empat, Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No  3  tahun  2005  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomer  33  tahun  2004    tentang  Perimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.
www. BPS.go.id www. Bi.go.id www. Dpjk.depkeu.go.id