Peran  Ekstensifikasi  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Jumlah  Wajib  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Magelang (Annisa Rahma Fadhila , Agustina Prativi Nugraheni) http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

## THE ROLE OF EXTENSIFICATION IN INCREASING THE NUMBER OF TAXPAYERS IN THE OFFICE OF SERVICE TAX PRATAMA MAGELANG
Annisa Rahma Fadhila 1 , Agustina Prativi Nugraheni 2
1&2 Universitas Tidar Email : dhilavenaro@gmail.com 1* , devi.agustina@untidar.ac.id 2

## ABSTRACT
Tax Service Office (KPP) is a work unit of the Directorate General of Taxes (DJP) that carries out all tax services to the public.  As a DJP agency, KPP is directly related to the Taxpayer (WP).  One way to increase the number of  WP  is  Extensification.    Extensification  is  a  proactive  effort  made  by  the  DJP  in  the  context  of  providing  a Taxpayer Identification Number (NPWP) and confirmation of a Taxable Entrepreneur (PKP).  By expanding it to invite  individuals  /  MSMEs  in  making  NPWP  /  registering  them  as  taxpayers.    The  purpose  of  this  study  is  to analyze the role of extensification to increase the number of taxpayers at the Pratama Magelang tax service office. The method used in this research is to conduct direct interviews with the Extensification Section at KPP Pratama Magelang about the problems posed.  The results of this study indicate that extensification activities can increase the number of taxpayers.  The rate of increase in the realization of the addition of corporate and non-employee individual taxpayers in 2018 was 3,719, an increase in 2019 to 4,043.
Keywords : Extensification, Number of Taxpayers

## PERAN EKSTENSIFIKASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG

## ABSTRAK
Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  adalah  unit  kerja  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  yang  melaksanakan  seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, maka KPP langsung berhubungan dengan Wajib Pajak  (WP).  Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  jumlah  WP  adalah  Ekstensifikasi.  Ekstensifikasi  merupakan upaya  proaktif  yang  dilakukan  oleh  DJP  dalam  rangka  pemberian  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan cara perluasan untuk mengajak orang pribadi / UMKM dalam pembuatan  NPWP  /  mendaftarkannya  sebagai  Wajib  Pajak.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  analisis  peran ekstensifikasi untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak di kantor pelayanan pajak pratama Magelang. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  melakukan  wawancara  langsung  kepada  Seksi  Ekstensifikasi  Pada  KPP Pratama  Magelang  tentang  permasalahan  yang  diajukan.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kegiatan ekstensifikasi  mampu  meningkatkan  jumlah  wajib  pajak.  Tingkat  kenaikan  realisasi  penambahan  Wajib  Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan pada tahun 2018 sebesar 3.719 mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 4.043.
Kata kunci : Ekstensifikasi, Jumlah Wajib Pajak
e-ISSN: 2685-5607

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  adalah  unit  kerja  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  yang  melaksanakan  seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, maka KPP langsung berhubungan dengan Wajib Pajak.  KPP  Pratama  merupakan  unsur  pelaksana  atau  instansi  vertikal  yang  berada  di  bawah  Kantor  Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak  Vertikal  di  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  merupakan  salah  satu  instansi  di  bawah Kementerian Keuangan.
Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6  tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  pada  pasal  1  ayat  1  berbunyi  pajak  adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Unddang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Rizki, 2018)
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang berlokasi di Jalan Veteran nomor 20 Magelang. Semula kantor tersebut bernama Kantor Pelayanan Pajak Magelang kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 /PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal  Pajak  berubah  namanya  menjadi  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Magelang  yang  merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (KPPBB). Tujuan dari  pembentukan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  adalah  dalam  rangka  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan sebagai upaya pelaksanaan “Good Governance” dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektifitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Ekstensifikasi  adalah  upaya  proaktif  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam  rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sedangkan Penyuluhan  Perpajakan  adalah  suatu  upaya  dan  proses  memberikan  informasi  perpajakan  kepada  masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 21/Pj/2015). Pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan sebagai sarana untuk menambah wajib pajak yang berkualitas, termasuk  kegiatan  pendataan,  kegiatan  pendaftaran,  kegiatan  pemetaan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas data objek pajak dan wajib pajak serta kegiatan penilaian guna mendukung penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak selain diupayakan melalui law enforcement yang berupa verifikasi, pemerikasaan, penyidikan dan penagihan, dapat juga diperoleh dari tulang punggung sistem self assessment yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab.
Kesadaran tersebut antara lain dapat dibina dan ditingkatkan melalui pendidikan.  Hal ini adalah merupakan bahan pengabdian dari para akuntan pengajar. Mereka dapat meningkatkan perannya dengan mengkampanyekan dan mempopulerkan sistem perpajakan di kalangan mahasiswa. Ekstensifikasi perlu dilakukan untuk pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan cara memberikan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia  usaha,  dan  lembaga  pemerintah  maupun  non  pemerintah.  Perluasan  untuk  mengajak  orang  atau  UMKM dalam pembuatan NPWP atau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak.
Ekstensifikasi perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak karena dengan ekstensifikasi wajib pajak menjadi lebih sadar akan pentingnya membayar pajak. Selain penyuluhan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak,  para  petugas  pajak  juga  melakukana  survey  atau  visit.  Para  petugas  pajak  memanfaatkan  data  eksternal untuk  melakukan  survey.  Data  eksternal  merupakan  data  yang  didapat  dari  laporan  masyarakat.  Upaya  yang dilakukan  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  adalah  melalui  seksi  Ekstensifikasi dan  Penyuluhan.  Melalui  seksi  Ekstensifikasi  dan  penyuluhan  diharapkan  memberi  dampak  yang  baik  dengan meningkatnya  jumlah  wajib  pajak.  Terkait  dengan  pelaksanaan  Ekstensifikasi  Kantor  Pelayanan  Pratama Magelang masih mengalami hambatan dalam meningkatkan jumlah wajib pajak. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran ekstensifikasi untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak  di kantor pelayanan pajak pratama Magelang.

## TINJAUAN PUSTAKA Pajak
Setelah  periode  reformasi  perpajakan  tahun  1984  barulah  Indonesia  mengeluarkan  Undang-Undang  nomor  6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sekarang disingkat (KUP). UndangUndang ini sudah mengalami empat kali perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2009 : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut  Soemitro  (dalam  Mardiasmo,  2009),  beliau  mendefinisikan  bahwa  :  Pajak  adalah  iuran  rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum  berhubung  tugas  negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan.  Andriani  dalam  Waluyo  (2013:2),
mendefinisikan  pajak  adalah  iuran  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang  wajib membayarnya  menurut  peraturan  –  peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban  menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara  yang disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut  peraturan  yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara  kesejahteraan  umum.  Feldamnn  dalam  Resmi  (2014:2),  mendefinisikan  pajak  adalah  prestasi  yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum ), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata  –  mata digunakan untuk pengeluaran  –  pengeluaran umum.   (Febriana, 2016)

## Fungsi Pajak
Ada dua fungsi pajak, fungsi pertama yaitu Fungsi anggaran (budgetair) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluarannya.  Fungsi  pajak  yang  kedua  yaitu  Fungsi mengatur (cregulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Mardiasmo, 2016).

## Ekstensifikasi
Dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-35/PJ/2013  Tentang  Tata  Cara  Ekstensifikasi  Direktur Jenderal Pajak, yang dimaksud dengan Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal  Pajak  terhadap  Wajib  Pajak  yang  telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif,  namun  belum mendaftarkan  diri  untuk  diberikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang perpajakan. Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan  subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.
Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  adalah  nomor  yang  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  sebagai  sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpjakannya. Funsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai tanda pengenal  diri  atau  identitas  Wajib  Pajak,  untuk  menjaga  ketertiban  dalam  pembayaran  pajak  dan  dalam pengawasan administrasi perpajakan. (Mardiasmo, 2016)
Dalam  melaksanakan  langkah  operasional  ekstensifikasi  pajak,  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak perlu juga dilakukan modernisasi perpajakan. Modernisasi perpajakan merupakan perubahan pada layanan sistem administrasi perpajakan demi meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mengharapkan meningkatnya kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  Tujuan  modernisasi  administrasi  perpajakan  yaitu,tercapainya  tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi serta tercapainya  tingkat  produktifitas  pegawai  pajak  yang  tinggi  sehingga  sasaran  yang  hendak  di  capai  dalam penerapan sistem modernisasi ini adalah dapat memaksimalkan penerimaan pajak (Puspasari).

## Kepatuhan Perpajakan
Kepatuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau peraturan. Menurut Gunadi  (2005),  kepatuhan  pajak  dapat  diartikan  bahwa  wajib  pajak  mempunyai  kesediaan  untuk  memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi.
Kepatuhan perpajakan menurut Safri Nurmantu (2003), didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya  Menurut  Chaizi  Nasucha yang  dikutip  Marcus  (2005),  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  diidentifikasi  dari  kepatuhan  wajib  pajak  dalam mendaftarkan  diri,  kepatuhan  untuk  menyetorkan  kembali.  Surat  Pembeitahuan  Pajak,  kepatuhan  dalam perhitungan  dan  pembayaran  pajak  terhutang  dan  kepatuhan  dalam  pembayaran  tunggakan.  Djoko  Slamet  dan Junaedi (2004), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang  meliputi  tax  service  dan  tax  enforcement.  Langkah-langkah  perbaikan  administrasi  diharapkan  dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui 2 cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir bahwa akan mendapatkan sanksi berat akibat pajak yang tidak  mereka  laporkan  terdeteksi  sistem  informasi  dan  administrasi  perpajakan.  Kepatuhan  dalam  perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.  (Hairudin, Chandra, & Junaedi, 2018).
Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajb Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak diberikan wewenang utk menentukan
e-ISSN: 2685-5607
besarnya  pajak  terutang  ada  pada  Wajib  Pajak  sendiri.  Wajib  Pajak  harus  aktif  menghitung,  menyetorkan  dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. (Mardiasmo, 2016)
Sosialisasi  pajak  kepada  masyarakat  dan  pengenalan  peraturan  perpajakan  serta  upaya  untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, perluasan objek pajak, dan penggalian objek serta subjek pajak yang  telah  tercatat  atau  terdaftar  dalam  administrasi  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Dalam  usaha  fiskus  untuk meningkatkan  penerimaan  pajak,  menjadi  tanggung  jawab  aparat  perpajakan.  Maka  upaya  yang  ditempuh  oleh fiskus antara lain malaksanakan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak sebagai pemahaman terhadap persepsi fiskus.  (Christover & Rondonuwu, 2016)

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan penelitian  yang  melukiskan,  menggambarkan, atau memaparkan keadaan  obyek  yang diteliti sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan.

## Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  adalah  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Magelang  yang  beralamat  di  Jl.  Veteran  No.20, Magelang,  Kec.  Magelang  Tengah,  Kota  Magelang,  Jawa  Tengah  56117.  Waktu  penelitian  dilaksanakan  pada tanggal 13 Januari 2020 sampai tanggal 13 Februari 2020.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diangkat,  yaitu  melakukan  wawancara  langsung kepada Seksi Ekstensifikasi Pada KPP Pratama Magelang tentang permasalahan yang diajukan.

## Metode Analisis
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  yaitu  metode  yang  dilakukan dengan  cara  mengumpulkan,  menyajikan,  serta  menganalisis  data  agar  dapat  memberikan  gambaran  mengenai suatu keadaan tertentu, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## Sumber Data
Data  yang  diperlukan  pada  penelitian  ini  ada  2  jenis:  1)  Data  primer  adalah  data  yang  diambil  langsung  dari responden  yaitu  mengenai  Peran  Ekstensifikasi  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Jumlah  Wajib  Pajak  Di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Magelang.  2)  Data  sekunder  adalah  data  yang  diambil  dari  instansi-instansi  yang berhubungan dengan masalah penelitian (instansi terkait), data tersebut diperoleh melalui dokumen yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.

## Tabel 1. Pertanyaan Penelitian, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
No  Pertanyaan Penelitian Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 1. Bagaimana  sejarah  singkat  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Magelang? Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Teknik Pengumpulan Data : 1)Wawancara 2. Bagaimana  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun 2013 Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Teknik Pengumpulan Data : 1)Wawancara 3. Bagaimana  Langkah  Untuk  Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Teknik Pengumpulan Data : 1)Wawancara, 2) Dokumentasi 4. Bagaimana Peran Ekstensifikasi Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Teknik Pengumpulan Data : 1)Wawancara, 2) Dokumentasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang
Semula  kantor  tersebut  bernama  Kantor  Pelayanan  Pajak  Magelang  kemudian  berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 55 /PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak berubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang yang merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (KPPBB). Tujuan dari  pembentukan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  adalah  dalam  rangka  modernisasi  sistem  administrasi perpajakan sebagai upaya pelaksanaan “Good Governance” dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektifitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Magelang  mulai  beroperasi  30  Oktober  2007  berdasarkan  Keputusan Direktur Jenderal Pajak  nomor KEP-141 /PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007. Semua pelayanan perpajakan pusat menjadi satu yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan. Wilayah  administrasi  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Magelang  meliputi  Kabupaten  Magelang  dan  Kota Magelang.
Berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal  Pajak,  KPP  Pratama  Magelang  mempunyai  tugas  yaitu  melaksanakan penyuluhan,  pelayanan,  dan  pengawasan  Wajib  Pajak  di  bidang  Pajak  Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai, Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah,  Pajak  Tidak  Langsung  Lainnya,  serta  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dalam wilayah  wewenangnya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  melaksanakan  tugas tersebut,  KPP  Pratama  Magelang  menyelenggarakan  fungsi  antara  lain:  1)  pengumpulan,  pencarian  dan pengolahan  data,  pengamatan  potensi  perpajakan,  penyajian  informasi  perpajakan,  pendataan  objek  dan  subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan; 2) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 3) pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 4) penyuluhan perpajakan; 5) pelayanan perpajakan; 6) pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;  7)  pelaksanaan  ekstensifikasi;  8)  penatausahaan  piutang  pajak  dan  pelaksanaan  penagihan  pajak;  9) pelaksanaan pemeriksaan pajak; 10) pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 11) pelaksanaan konsultasi  perpajakan;  11)  pembetulan  ketetapan  pajak;  12)  pengurangan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan;  13) pelaksanaan administrasi kantor.

## Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Ketentuan Pajak Penghasilan  yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kebijakan Pemerintah dengan pemberian Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini didasari dengan maksud diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasikan masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan. Tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah untuk  kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan,  meningkatkan  pengetahuan tentang  manfaat  perpajakan  bagi  masyarakat,  terciptanya  kondisi  kontrol  sosial  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakan;
Adapun yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan dari usaha meliputi usaha dagang, industri dan jasa, seperti misalnya took/kios/los kelontong pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon dan usaha lainnya, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto (omset) merupakan jumlah peredaran bruto (omset) semua gerai/counterioutlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omset). Objek pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara,  akuntan,  notaris,  PPAT,  arsitek,  pemain  musik,  pembawa  acara,  dan  sebagaiman  yang diuraikan dalam penjelasan PP Nomor 46 Tahun 2013. 2) Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat  2),  seperti  misalnya  sewa  kamar  kos,  sewa  rumah,  jasa  konstruksi  (perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengawasan)  PPh  usaha  migas,  dan  lain  sebagainya  yang  diatur  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun 2013. 3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar usaha.
Sedangkan  yang  dikenai  Pajak  Penghasilan  sesuai  PP  Nomor  46 Tahun  2013  adalah  Orang  Pribadi  dan Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak. Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  adalah  Orang  Pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda dan area kaki lima, dan sejenisnya. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omset) melebihi Rp. 4.800.000.000. Pajak Penghasilan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh pasal 4 ayat (2),  bersifat  Final.  Setoran  bulanan  dimaksud  merupakan  PPh  pasal  4  ayat  (2),  bukan  PPh  Pasal  25.  Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh Final, tidak wajib PPh pasal 25.

## Langkah Untuk Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak
Ada beberapa kendala Faktor eksternal yang menghambat kegiatan ekstensifikasi maka ada beberapa langkah yang dilakukan,  yaitu:  a)  Penyuluhan:  Penyuluhan  merupakan  upaya  dan  proses  memberikan  informasi  perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha,  dan  lembaga  pemerintah  maupun  non  pemerintah.  Perluasan  untuk mengajak orang atau UMKM   dalam pembuatan NPWP atau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. b) Data
Eksternal: Merupakan data yang didapat dari  laporan  masyarakat kepada petugas pajak agar melakukan survey atau visit.  c) Survey atau Visit:  Kunjungan pegawai pajak ke tempat wajib pajak. Tujuan dari survey atau visit adalah  untuk  meminta  penjelasan  dari  informasi  yang  pegawai  pajak  dapatkan.  Selain  itu  pegawai  pajak  juga memberikan pembinaan kepada wajib pajak.

## Peran Ekstensifikasi Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak
Ekstensifikasi  dilakukan  untuk  memberikan  NPWP  terhadap  Wajib  Pajak  yang  telah  memenuhi  persyaratan subjektif  dan  objektif  namun  belum  terdaftar,  melalui  3  (tiga)  tahap  sebagai  berikut:  a)  Tahap  Perencanaan Ekstensifikasi: Yaitu kegiatan penyusunan DSE berdasarkan data dan/atau informasi atas Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif  namun belum terdaftar, meliputi:  penentuan sumber data dan/atau informasi, pengumpulan data dan/atau informasi, pengolahan data dan/atau informasi, dan penyusunan DSE. b) Tahap  Pelaksanaan  Ekstensifikasi:  Yaitu  kegiatan  tindak  lanjut  terhadap  Wajib  Pajak  sebagaimana  tercantum dalam  DPE,  meliputi:  penugasan  DSE,  yang  disebut  DPE,  penerbitan  SP2DK,  penyampaian  SP2DK, pengelompokan tanggapan Wajib Pajak, dan tindak lanjut terhadap tanggapan Wajib Pajak atas SP2DK. c) Tahap Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi: Yaitu kegiatan pemantauan dan evaluasi Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Kanwil DJP, dan KPP secara  periodik  melalui  sistem  informasi  atau  metode  lain,  meliputi:  pemantauan  dan  evaluasi  proses Ekstensifikasi, dan pemantauan dan evaluasi hasil Ekstensifikasi.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Magelang  adalah  melakukan  pembekalan terhadap pegawai secara terus menerus dan berkala. Mengadakan sosialisasi perpajakan agar masyarakat merespon dengan  baik.  Sosalisasi  tidak  hanya  mendatangi  lokasi  wajib  pajak  tetapi  juga  bekerja  sama  dengan  media komunikasi  yaitu  radio.  Sosialisasi  pajak  dilakukan  untuk  memberikan  informasi  mengenai  perpajakan. Mengadakan kelas pajak untuk edukasi perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang juga mengadakan sosilisasi  dengan  calon  wajib  pajak  dalam  bentuk  kegiatan  kuliah  umum,  seminar,  atau  workshop  ke  sekolah menengah serta kampus yang ada di Magelang.

## Tabel 2. Penambahan WP Badan dan OP Non Karyawan
Tahun Indikator Utama Target Realisasi % 2018 Penambahan WP Badan dan OP Non Karyawan 2.504 3.719 148,52% 2019 Penambahan WP Badan dan OP Non Karyawan 3.155 4.043 128,15%
Sumber : Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kegiatan  ekstensifikasi  pajak  belum  mampu  meningkatkan jumlah wajib pajak secara optimal. Dapat dilihat dari turunnya persentase dari tahun 2018 ke 2019 yang semula 148,52% menjadi 128,15%. Presentase target pada tahun 2018 sebesar 2.504 dan pada tahun 2019 menjadi 3.155, sedangkan realisasi pada tahun 2018 sebesar 3.719 dan pada tahun 2019 sebesar 4.043.
Ekstensifikasi  perpajakan  yang  optimal  dapat  meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan  ekstensifikasi perpajakan sebagai sarana untuk menanmbah wajib pajak yang berkualitas, termasuk kegiatan pendataan. Kegiatan pendaftaran,  kegiatan  pemetaan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  data objek  pajak  dan  wajib  pajak serta kegiatan penilaian guna mendukung penerimaan pajak. Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar pada tahun berjalan termasuk Wajib Pajak status cabang/ lokasi. Target penambahan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan adalah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP).
Faktor  eksternal  yang  menghambat  kegiatan  ekstensifikasi  adalah  kurangnya  kesadaran  masyarakat terhadap  pentingnya  membayar  pajak  serta  memberikan  kontribusi  pada  pembangunan  negara.  Ketidaktahuan masyarakat  mengenai  peraturan  perpajakan  juga  menjadi  penghambat,  karena  ketidaktahuan  ini  masyarakat enggan  untuk  mendaftarkan  diri  sebagai  Wajib  Pajak  dan/atau  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak. Sedangkan faktor internal yang menghambat kegiatan ekstensifikasi adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).  keterbatasan  jumlah  petugas  pajak  merupakan  masalah  yang  dihadapi  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak. (Puspasari)

## PENUTUP
Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Ekstensifikasi dilakukan untuk memberikan NPWP terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum terdaftar, melalui 3 (tiga) tahap. Tahap pertama merupakan Tahap Perencanaan Ekstensifikasi, yaitu kegiatan penyusunan DSE berdasarkan data dan/atau informasi atas Wajib Pajak yang telah memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif  namun  belum  terdaftar.  Tahap  kedua,  Tahap  Pelaksanaan Ekstensifikasi,  yaitu  kegiatan  tindak  lanjut  terhadap  Wajib  Pajak  sebagaimana  tercantum  dalam  DPE.  Tahap
ketiga,  Tahap  Pemantauan  dan  Evaluasi  Ekstensifikasi,  yaitu  kegiatan  pemantauan  dan  evaluasi  Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Kanwil DJP, dan KPP secara periodik melalui sistem informasi atau metode lain.
Faktor  eksternal  yang  menghambat  kegiatan  ekstensifikasi  adalah  kurangnya  kesadaran  masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak serta memberikan kontribusi pada pembangunan negara. Sedangkan faktor internal  yang  menghambat  kegiatan  ekstensifikasi  adalah  keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM). keterbatasan jumlah petugas pajak merupakan masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang adalah melakukan pembekalan terhaap pegawai secara terus menerus dan berkala. Mengadakan sosialisasi perpajakan agar masaraka merespon dengan baik.
Hasil dari penelitian  ini  menunjukan bahwa  meningkatnya target  Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non  Karyawan.  Target  pada  tahun  2018  sebesar  2.504  mengalami  kenaikan  pada  tahun  2019  menjadi  3.155. Terdapat kenaikan realisasi penambahan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan pada tahun 2018 sebesar 3.719 mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 4.043.
Saran  yang  dapat  diberikan  oleh  Penulis  untuk  Seksi  Ekstensifikasi  dan  Penyuluhan  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Magelang    yaitu  terus  melakukan  kegiatan  ekstensifikasi  dan  penyuluhan  agar  bisa  melampaui target  yang  sudah  ditentukan  dan  dapat  menigkatkan  sumber  penerimaan  perpajakan  serta  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  dan  melaporkannya  setiap  tahun.  Bagi  peneliti  selanjutnya, diharapkan  dapat  menggali  lebih  dalam  kegiatan  ekstensifikasi  pajak  di  tahun  berikutnya.  Demikian  beberapa saran  yang  dapat  saya  berikan  terkait  pelaksanaan  kegiatan  ekstensifikasi  pajak  di  KPP  Pratama  Magelang, diharapkan  dapat  memberikan  dampak  positif  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  ekstensifikasi  perpajakan  di  KPP Pratama Magelang.

## DAFTAR RUJUKAN
Christover,  A.  P.  (2016). Pemahaman  Ekstensifikasi  Wajib  Pajak  Dan  Intensifikasi  Pajak  Terhadap  Persepsi Fiskus  Tentang  Penerimaan  Pajak. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi, 4(1).
Hairudin, Chandra, T., & Junaedi, A. T. (2018). P engaruh Kesadaran, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam  Membayar  Pajak  Di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 122-136.
Laili, N. (2014). Analisis Penerimaan Pajak Atas Umkm Di Kpp Pratama Malang Selatan Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Maulida, R. (2018, September 28). Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia . Dipetik Juni 18, 2020, Dari Online Pajak: Https://Www.Online-Pajak.Com/Sistem-Pemungutan-Pajak
Oktafauziah,  F.,  &  Idayati,  F.  (2014). Penilaian  Intensifikasi  Dan  Ekstensifikasi  Untuk  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 3(1). Pemerintah  Indonesia.  2013. Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per-35/Pj/2013  Tentang  Tata  Cara Ekstensifikasi.
Prabandaru, A. (2019, Februari 24) . Ketahui Sejarah, Tugas, Fungsi, Dan Struktur Kpp Pratama. Diakses 2020 19, Februari, Dari Klik Pajak:   https://Klikpajak.Id/Blog/Berita-Pajak/Ketahui-Sejarah-Tugas-Fungsi-Dan- Struktur-Kpp-Pratama/ Prabandaru, A. (2019, Agustus 30). Pengertian Pajak Negara Dan Pajak Pemerintah. Diakses 2020 19, Februari,  Dari Klik Pajak: https://Klikpajak.Id/Blog/Perencanaan-Pajak/Pajak-Negara-Dan-Pajak- Pemerintah/
Puspasari, A. Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Basis Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak.
Rizki, F. (2018). Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
Rohmah, A. K. (2018). Intensifikasi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pemerintah Kabupaten Jombang (Doctoral Dissertation, Stie Pgri Dewantara Jombang). Vanda, O., & Hamidi, N. (2014). Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Kota Surakarta. Jupe-Jurnal Pendidikan Ekonomi, 2(3). Wella Febriana. (2016). Pengaruh Pelayanan Pajak Kesadaran Wajib Pajak Dan   Pengetahuan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan   Di Kecamatan Ilir Barat Ii (Dua) Kota Palembang Sumatera Sela (Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).