## Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia dalam Konteks Jawa Barat*
Inna Junaenah** dan Lailani Sungkar*** DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a4

## Abstrak
Kewajiban negara terhadap hak asasi manusia akan terlaksana dan menguat jika daerah turut berperan, sebab secara substansi berbagai isu hak asasi manusia melekat dalam urusan pemerintahan daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Demikian pula dengan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah menjadikan pemerintah daerah khususnya desa dengan segala karakter dan potensi yang dimilikinya menjadi subjek pembangunan. Dalam rangka pengarusutamaan HAM dalam pembangunan hingga ke daerah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Peraturan Menteri tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM yang telah diperbaharui beberapa kali. Jika kriteria ini akan diterapkan untuk desa, maka diperlukan penyesuaian. Artikel  ini  merumuskan  model  kriteria  desa  peduli  HAM  untuk  Jawa  Barat.  Beberapa penyesuaian dilakukan khususnya pada aspek kewenangan dan konteks sesuai dengan karakter desa. Model kriteria yang dihasilkan tidak diorientasikan untuk kompetisi, namun sebagai pedoman untuk menyusun tahapan-tahapan disertai evaluasi berkala.
Kata Kunci : desa, hak asasi manusia, Jawa Barat, kriteria, model.
Model of Guidelines on Human Right Village in the Context of West Java
Abstract
The state’s obligations on human rights will be implemented and strengthened if the local government play a role, because substantially some human rights issues are inherent in the affairs of local government, which are distributed both ini obligatory and voluntary affairs. Similarly, the government’s commitment to the goal of sustainable development, one of which is to make the local government, especially the village with all the characters and potentials it has become the subject of development. Emphasizing to the human rights mainstream , the Ministry of Law and Human Rights has established a Ministerial Regulation on the criteria of human rights city , that has been renewed several times. If these criteria will be applied to the village, adjustments are required. This article formulates a model of criteria for human rights villages for West Java. Some adjustments are made especially on the aspect of authority and context in accordance with the village character. The resulting criteria model is not oriented to competition, but as a guide for arranging the stages with periodic evaluations.
Keywords : village, human rights, West Java, criteria, model.
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
* Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  skema  Riset  Fundamental  Universitas  Padjadjaran,  yang  didanai  oleh Universitas Padjadjaran pada tahun anggaran 2017-2018.
** Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, inna_junaenah@yahoo.com, S.H., M.H., (Universitas Padjadjaran).
*** Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, lailanisungkar@yahoo.com, S.H., M.H., (Universitas Padjadjaran).

## PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 494
A.  Pendahuluan Berbagai  isu  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  secara  substansi  melekat  dalam  urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib. Norma dan standard peran negara terhadap HAM juga dibuat untuk mencerminkan bahwa kewajiban negara terhadap HAM akan terlaksana dan menguat jika daerah turut berperan. Pemerintah pusat telah beberapa periode menjalankan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang melibatkan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, isu HAM juga tersebar dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) dan Millenium Development Goals (MDGs) , yang telah menjadi komitmen Pemerintah. Tujuan SDGs yang menunjukkan peran daerah adalah tujuan ke-11, yaitu “ Make  cities  and  human  settlements  inclusive,  safe,  resilient  and  sustainable”. 1 Dalam rangka mewujudkan SDGs, pemerintah pusat memiliki kepentingan terhadap daerah, karena banyak persoalan yang akan dihantarkan oleh SDGs berfokus di daerah. Hal ini tampak dari dimuatnya materi mengenai komitmen tersebut ke dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (PP 59/2017). Proses perumusan SDGs tidak lepas dari aspirasi dan inspirasi dari pemerintah daerah. Melalui asosiasi kota dan pemerintah daerah di tingkat global, pemerintah daerah telah sangat aktif ikut andil dalam  perumusan  dan  pengesahan  SDGs.  Bagi  pemerintah  daerah,  ‘SDGs  adalah kita’, demikian deskripsi International  Non-Governmental  Organization  Forum  on Indonesian Development ( Indfid ) sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),  sehingga  sangat  wajar  dan  layak  bila  peran  kota  dan  kabupaten  menjadi sangat sangat penting.
Sebagai kelanjutan dari pencanangan MDGs , pada tahun 2010, Indonesia melalui  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  telah  menyusun  Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pemerintah provinsi. Dengan rencana aksi tersebut, pemerintah provinsi akan dapat berperan aktif dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian target-target MDGs pada tahun 2015. Target berat pulau Jawa di antaranya adalah penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian balita, penurunan angka AIDS/HIV, dan cakupan air minum dan sanitasi. 2 Jawa Barat sendiri masih menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah angka kematian ibu. Dalam laporan Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2013, 765 kasus kematian ibu terjadi di Jawa Barat dari total 5.019 kasus. Dari angka tersebut, Jawa Barat menjadi penyumbang 50% jumlah kematian ibu. 3
Beban Jawa Barat selain sebagaimana yang disebutkan dalam berita Kompas, terdapat pula masalah HAM di Jawa Barat, seperti Indeks Pembangunan Manusia
1 Liz  Ford,  “Sustainable  development  goals:  all  you  need  to  know”,  https://www.theguardian.com/global- development/2015/jan/19/sustainable-development-goals-united-nations, diunduh 1 Maret 2017.
2 International  Non-Governmental  Organization  Forum  on  Indonesian  Development (INFID),  “Panduan  SDG”, http://infid.org/wp-content/uploads/2015/11/FA_PANDUAN-SDGs-print-web-ok.pdf, diunduh 1 Juni 2017.
3 Kompas  Health,  “Angka  Kematian  Ibu  Tertinggi  ada  di  Jawa  Barat”,  http://health.kompas.com/ read/2014/12/05/074000923/Angka.Kematian.Ibu.Tertinggi.ada.di.Jawa.Barat , diunduh 1 Juni 2017.
Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia  dalam Konteks Jawa Barat
(IPM) di Jawa Barat Tahun 2016 yang hanya mencapai angka 69,50. Angka tersebut masih di bawah angka rata-rata IPM Indonesia (69,55), dan di bawah Provinsi Bali (73,27) serta Banten (70,27). 4 Angka kematian anak di bawah 5 tahun dan angka kematian bayi di Jawa Barat cukup tinggi yaitu 38 dan 30, 5 padahal jumlah fasilitas puskesmas dan puskesmas pembantu pada tahun 2011 menempati angka tertinggi di  Indonesia  (1.029  dan  1.523). 6 Selain  itu,  Jawa  Barat  menjadi  alasan  pemilihan model HAM karena dipandang belum banyak memiliki sarana yang ramah terhadap HAM,  seperti  sarana  prasarana  yang  belum  ramah  terhadap  kaum  difabel,  dan transportasi yang belum ramah kaum penyandang disabilitas. 7
Dalam rangka menguatkan SDGs dan pelaksanaan RANHAM tersebut, Kemantrian Hukum dan HAM membuat Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham)  tentang  Kriteria  Kabupaten/Kota  Peduli  HAM. 8 Pedoman ini dikeluarkan untuk memberikan motivasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakkan, dan pemajuan HAM di wilayahnya serta mengetahui hasil kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. 9
Permehukham ini juga menjadi panduan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Desa  (RPJMD)  Jawa  Barat  yang  telah  ditetapkan  untuk  tahun  2013- 2018,  yang  terdapat  misi  untuk  mewujudkan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  dan hak dasar manusia, yang melingkupi sasaran misi kerukunan kehidupan beragama dan ketahanan keluarga. 10 Misi RPJMD Jawa Barat ini, juga dapat didorong melalui penguatan kelembagaan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa, seiring dengan berlakunya Undang-Undang  Nomor 6 Tahun  2014 tentang Desa (UU Desa). Desa dapat mengoptimalkan sumber dan alokasi dana desa. Terdapat tiga aspek utama dari panduan ini, yaitu hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak perempuan. Hanya saja, untuk mengerucut pada tingkat
4 Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  “Indeks  Pembangunan  Manusia  menurut  Provinsi,  2010-2015  (Metode  Baru)”, https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211 , diakses 1 Juni 2017.
5 BPS, “Angka Kematian Bayi menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1994, 1997, 2000, 2002, 2007, 2010, 2012 dan Kematian Dibawah Usia Lima Tahun menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1994, 1997, 199 dan 2007, 2012”, https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1270 , diunduh 1 Juni 2017.
6 Badan Pusat Statistik, “Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Provinsi”, 2008-2014, https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/935 , diunduh 1 Juni 2017.
7 Yedi  Supriadi,  “Wujudkan  Jabar  Ramah  Hak  Asasi  Manusia”,  http://www.pikiran-rakyat.com/bandung- raya/2016/12/15/wujudkan-jabar-ramah-hak-asasi-manusia-387906 , diakses 1 Juni 2017.
8 Konsiderans Menimbang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri terbaru saat ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Permenkumham 34/2016).
9 Arry  Ardanta  Sigit,  “Perkembangan  Penilaian  Kabupaten/Kota  Peduli  Hak  Asasi  Manusia”,  http://infid.org/ pdfdo/1418189130.pdf , diunduh 1 Maret 2017.
10 Indikator Kinerja Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 496
desa, beberapa aspek dari Panduan Kementerian Hukum dan HAM masih perlu modifikasi, setidaknya dalam hal masuknya konten budaya lokal, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan serta variable-variabel yang khas dengan karakter desa di Jawa Barat.
Atas dasar uraian tersebut, dibutuhkan kajian mengenai ’Model Panduan Desa Peduli Hak Asasi Manusia Bagi Provinsi Jawa Barat‘, dengan tujuan untuk merancang konsep pedoman desa peduli HAM dalam karakter masyarakat Jawa Barat. Dengan latar  belakang  tersebut,  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  dalam  artikel  ini adalah:
1.  Apakah kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM menurut panduan Kementerian Hukum dan HAM dapat diterapkan untuk menyusun kriteria Desa Peduli HAM?
2. Bagaimana  model  panduan  Desa  Peduli  HAM  yang  tepat  untuk  Provinsi  Jawa Barat?
Artikel  ini  menggunakan  istilah  ‘peduli’  HAM  karena  menyelaraskan  dengan penggunaan istilah ‘Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM’ menurut Permenkumham. Terdapat beberapa istilah penyebutan yang telah bermunculan sebelumnya mengenai karakter HAM, seperti ‘kota ramah HAM’, dan ‘ human rights city’ . Menurut Sandra Moniaga, Komisioner Komisi Nasional  HAM (Komnas HAM), perbedaan istilah ini muncul dari lembaga yang berbeda yang mempromsikan konsep tersebut. 11 Dengan demikian tidak terdapat penjelasan akademis untuk menjustifikasi istilah mana yang lebih tepat.

## B.  Teoretisasi Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Tingkat Desa 1.  Otonomi Daerah dan Kewajiban Negara Terhadap Hak Asasi Manusia
Jaminan HAM merupakan salah satu materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD  1945),  artinya  negara  memiliki  kewajiban  terhadap  pemenuhan  HAM. Todd Tandmand mengurai dimensi-dimensi HAM yang menjadi kewajiban negara setidaknya bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 12 Di samping HAM sipil politik dan hak-hal prosedural.
Dalam Hukum HAM, kewajiban negara tersebut pada prinsipnya dapat dibagi ke dalam tiga hal yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi ( obligation to respect, protect and fulfil ). Tiga kewajiban ini mengikat negara melalui semua  cabang  kekuasaannya.  Negara  wajib  menghormati  akses  yang  sama  dan tidak menghambat warga negaranya untuk mendapat pelayanan. Hal ini terwujud dalam produk legislasi dan tindakan eksekutif yang menghormati dan melindungi dari  pelanggaran.  Begitu  pula  dengan  kebijakan  nasional  yang  mengalokasikan
11 Wawancara dengan Sandrayati Moniaga, Komisioner Subkomisi Pengkajian dan Pengembangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Jakarta, 12 April 2017.
12 United Nations Development Program, Indicators to Human Rights Based Approaches to Development In UNDP Programming: A Users’ Guide , Oslo and New York: UNDP Oslo Governance Centre and HURIST, hlm. 5., dalam Todd Landman, “Indicators For A Human Rights-Based Approach To Health”, www.nihrc.org/dms/data/NIHRC/ attachments/dd/files/91/Health_indicators_(Todd_Landman).pdf , diunduh 1 Juni 2017.
Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia  dalam Konteks Jawa Barat
dana yang cukup untuk pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya. 13 Kewajiban selanjutnya yang penting dari negara adalah peran kekuasaan yudikatif untuk meletakkan HAM sebagai hal yang dapat diproses oleh hukum ( justiciable ), sebagaimana yang disampaikan oleh Asbjørn Eide, yakni:
“ Some obligations require some form of judicial remedy. Whenever a Covenant right cannot be made fully effective without some role for the judiciary, judicial remedies are necessary.  There is no Covenant right which could not, in the great majority of systems, be considered to possess at least some significant justiciable dimensions .” 14
Kewajiban  negara  ini  selanjutnya  juga  perlu  dilakukan  dari  tingkat  pusat hingga ke daerah. Otonomi daerah merupakan instrument untuk mengembangkan demokrasi,  menjaga  kebhinekaan,  menciptakan  pemerintahan  yang  efisien  dan efektif untuk pelayanan publik, yang semuanya perlu berperspektif HAM. Dengan demikian pemerintahan daerah seharusnya menjalankan politik hukum yang lebih menekankan pada fungsi pelayanan umum untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, kemakmuran rakyat daerah. Hal ini merupakan tujuan negara yang juga dapat dicapai dengan melasanakan kewajiban negara terhadap HAM. Pemerintahan daerah perlu ditekankan pada fungsi pemerintahan sebagai pelayan publik, bukan sebagai sub struktur politik atau kekuasaan.
Pemerintah  daerah  dari  provinsi  hingga  satuan  yang  terkecil,  sejatinya merupakan kekuatan negara, sebagai satuan pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat.  Benjamin  Barber,  dalam  buku If  Major  Ruled  the  World (2013), meletakkan harapan kepada para wali kota untuk mengatasi masalah-masalah besar dunia (perubahan iklim, pencegahan terorisme, pengurangan kemiskinan, tata niaga perdagangan obat, dll). 15 Menurutnya, para walikota merupakan tenaga dan energi perubahan, setidaknya karena tiga alasan berikut: (i) kota merupakan hunian bagi lebih dari separuh penduduk dan karenanya merupakan mesin penggerak ekonomi;  (ii)  kota  telah  menjadi  rumah  pencetus  dan  inkubator  berbagai  inovasi sosial, ekonomi dan budaya; dan (iii) para pemimpin kota dan pemerintah daerah tidak terbebani dengan isu kedaulatan serta batas-batas bangsa yang menghalangi mereka untuk bekerja sama. 16 Maka dari itu, penting bagi pemerintah pusat untuk mendistribusikan kewenangan dalam rangka pemenuhan kewajiban negara. Kembali pada pembahasan HAM, distribusi kewenangan dan program pembangunan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang
13 Lihat penjabarannya pada Toebes, The Right to Healt , dalam A. Eide, C. Krause, A. Rosas (eds.), Economic, Social and Cultural Rights , 2 nd ed., Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 2001, hlm. 179-180.
14 Asbjørn Eide , Models, “ Mechanisms and Effective Monitoring Techniques for Fulfilling and Protecting Economic, Social  and  Cultural  Rights” , Makalah  disampaikan  pada  seminar  dan  lokakarya  Menuju  Perlindungan  dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia bekerja sama dengan PUSHAM UII Yogyakarta dengan NCHR, Universitas Oslo, Norwegia , Yogyakarta-Indonesia,  17-18 April 2017, hlm. 2-3.
15 Michael B. Hoelman (et.al), Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daera h, Jakarta: Infid, 2015, hlm. 7-8.
16 Ibid.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 498
dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, penting untuk dilakukan demi tercipta percepatan tujuan negara. Selain itu, penting untuk meletakan perspektif HAM pada segala dimensi program di daerah. Komnas HAM turut memikirkan supaya strategi pembangunan harus dengan tegas didasarkan pada adanya hubungan yang erat antara strategi dan proses pembangunan dengan usaha- usaha untuk memajukan penghargaan terhadap HAM. 17 Pendekatan HAM menjadi penting  dalam  konteks  pembangunan  karena  berpotensi  untuk  memberdayakan masyarakat. 18 Dalam konteks Indonesia, dari tingkat provinsi hingga desa. Intinya semakin kecil satuan pemerintahan semakin besar perannya.

## 2.  Pembangunan Desa Berperspektif Hak Asasi Manusia
Penyebaran subjek-subjek pembangunan ke daerah yang sekaligus mengandalkan aktualisasi pemenuhan dan pemajuan HAM di daerah, kini menjadi trend tersendiri. Salah satu buktinya adalah World Charter on The Right to The City, yang mengupayakan komitmen  kota  untuk  menyusun  langkah-langkah  sistematis  dalam  pemenuhan HAM. 19 ‘City’ atau ‘Kota’ yang dimaksud dalam charter ini adalah “ any town, village, city, capital, locality, suburb, settlement or similar which is institutionally organised as a local unit of Municipal or Metropolitan Government independently of whether it is urban, rural or semi-rural. ” 20 Terdapat delapan prinsip di dalamnya, yaitu:
1)  manajemen kota yang demokratis (democratic management of the city );
2) fungsi sosial kota ( the social function of the city );
3) fungsi sosial kepemilikan ( the social fuction of the property );
4) pelaksanaan kewarganegaraan secara penuh ( full exercise of citizenship );
5) kesetaraan dan non-diskriminasi ( equality and non-discrimination );
6) perlindungan khusus bagi orang dan kelompok rentan (special  protection  for vulnerable persons and groups );
7) kepedulian sosial pihak swasta ( the private sector´s social undertaking ); dan
8) peningkatan solidaritas ekonomi dan perwujudan kebijakan yang progresif ( enhancing economic solidarity and imposing progressive policies) . 21 Charter ini bukan merupakan instrumen hukum dan tidak mengikat Indonesia, namun  sejalan  dengan  ekspektasi  dari  pembangunan  berperspektif  HAM  yang melibatkan pemerintah daerah. Menurut Komnas HAM, pendekatan berbasis
17 Muhammad  Syafari  Firdaus  (et.al), Pembangunan  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia:  sebuah  panduan , Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013, hlm. 15
18 Ibid. , hlm. 18.
19 “ in  co-responsibility  with  the  National  States,  commit  themselves  to  adopt  measures  to  maximum  extent possible with the resources available, and take all appropriate steps, in particularly by legislative measures, to progressively make more fully effective the enjoyment of universal economic, social, cultural and environmental rights, without in any way altering the essential minimum content of these rights ” Pasal 1 paragraf 3 World Charter on the Right to the City, Social Forum of the Americas – Quito – July 2004, World Urban Forum – Barcelona – September 2004, http://abahlali.org/files/WorldCharterontheRighttotheCity- October04.doc ., diunduh 18 November 2017.
20 Pasal 1 paragraf 4 World Charter on the Right to the City .
21 Pasal 2 World Charter on the Right to the City .
Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia  dalam Konteks Jawa Barat
HAM tidak akan berdasar pada skema ‘belas kasih’ negara ataupun pembangunan ekonomi semata, namun merupakan sebuah proses menyeluruh yang menguatkan dan  memberdayakan  siapa  pun  yang  tidak  bisa  menikmati  hak-haknya  untuk menuntut hak-hak mereka, sehingga diarahkan untuk bergerak dari skema ‘belas kasih’ negara ke arah pemenuhan kewajiban negara. 22 Dengan menerapkan lingkup the right to the city dari charter tersebut ke dalam lingkup desa, pendekatan prinsip di dalamnya dapat menopang pembangunan desa.
Paradigma tentang desa saat ini sudah sulit untuk diidentifikasi semata-mata sebagai suatu komunitas masyarakat. Karakter perdesaan secara umum telah lama mengalami transfomasi dari sekedar kumpulan masyarakat genealogis menjadi suatu kesatuan masyarakat hukum . Terdapat pandangan antropologis yang melihat komunitas perdesaaan sebagai semacam ‘fosil’, sisa-sisa budaya masa lalu yang tertinggal karena mengalami ‘culture lag’ dalam keseluruhan proses evolusi masyarakat. 23 Selain berbagai pandangan mengenai desa, termasuk sebagai sisa formasi masyarakat pra-kapitalis, konstruksi desa menurut Yando Zakaria disuguhkan ke dalam tiga wacana, yaitu:
1.  desa sebagai persekutuan sosial budaya (desa sebagai jaringan hubungan individu, kelompok dan sebagainya, dan nilai-nilai hubungan manusia);
2. persekutuan  sosial  politik  dan  hukum  (adanya  aturan-aturan  keputusan  dan kewenangan yang diambil); dan
3.  desa sebagai susunan ekonomi/persekutuan ekonomi, (basis material dari sosial budaya dan sosial politik dan hukum). 24
Gejala transformasi sehingga mencapai konsep yang demikian telah ada sejak kebijakan masa kolonial dengan berlakunya De  Inlandsche  Gemeente  Ordonantie (IGO) yang diundangkan pada tahun 1906. Instrumen hukum yang dimaklumatkan dalam Ind.Stbl.1906 No. 83 ini dimaksudkan untuk mengatur urusan pengelolaan berikut kepentingan rumah tangga komunitas-komunitas pedesaan pribumi di Jawa dan Madura. 25 IGO itu sendiri sebetulnya dalam catatan Soetandyo ketika mengangkat komentar R.A. Kern, memiliki maksud tersembunyi untuk mengeksploitasi penduduk dan sumber daya desa untuk kepentingan negara. Hal itu tampak dari materi muatan IGO yang mengatur mengenai penyelenggaraan kerja-kerja untuk kepentingan negara, walaupun terdapat materi lainnya yang memberdayakan, yaitu urusan organisasi dan pendapatan desa, penyelenggaraan administrasi desa dan pertanggungjawabannya, pengelolaan harta milik dan kekayaan desa, serta untuk apapun  yang  oleh  warga  desa  dianggap  penting. 26 Terlepas dari itu, transformasi
22 Muhammad  Syafari  Firdaus  (et.al), Pembangunan  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia:  Sebuah    Panduan , Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013, hlm. 19.
23 Gunawan  (eds.), Rural  Talks,  Ikhtiar  Memahami  Transformasi  Sosial-Ekonomi  Masyarakat  Desa , Jakarta: Indonesian Human Rights Committee For Sosial Justice, 2013, hlm. 7.
24 Ibid., hlm. 8.
25 Soetandyo Wignjosoebroto, Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda , Cetakan Kedua, Malang: Bayumedia, 2008, hlm. 43-44.
26 Ibid., hlm. 44.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 500
terhadap masyarakat desa oleh kebijakan ordonansi sejak masa kolonial telah menjadikan eksistensi dan wujud komunitas pada kenyataannya menjadi suatu realitas hukum yang disebut badan hukum menurut hukum perundang-undangan dan kolonial. 27
Hal yang masih dapat diharapkan dalam kehidupan masyarakat desa adalah seperti dalam pemikiran Muhammad Hatta, bahwa demokrasi yang dikembangkan di Indonesia bukan menjiplak demokrasi masyarakat barat secara mentah mentah, melainkan demokrasi yang berakar dari karakter keindonesiaan sendiri, yakni demokrasi kekeluargaan yang berlandaskan permusyawaratan. 28 Dalam sejarah pendirian Indonesia, perikehidupan di desa yang di dalamnya terdapat praktek bermusyawarah, merupakan pranata yang dipilih untuk menjadi sendi bernegara, dibandingkan dengan tatanan kerajaan. 29 Meskipun demikian, tidak dapat diingkari bahwa akibat berbagai keberlakuan peraturan mengenai desa, berbagai desa berada di persimpangan jalan antara keharusan untuk melestarikan program desa tradisional yang berkelanjutan dengan pengintergrasian pelestarian adat dan budaya dalam rangka implementasi UU Desa. 30
Gagasan demokrasi permusyawaratan semata-mata masih dijalankan di ranah rulling  elite dan social  elite. 31 Kenyataan inilah yang mengharuskan para pemegang  kekuasaan  di  supra  struktur  maupun  infra  struktur  politik  untuk memperhatikan  tingkah  laku  politik  dan  pemerintahan.  Jangan  sampai  semangat demokrasi  permusyawaratan  ini  tidak  pernah  dikonsep  akan  dipola  seperti  apa, apalagi  pergulatan  rezim  kebebasan  dan  kekuasaan  dalam  memaknai  demokrasi disebarkan secara masif sampai tingkat satuan pemerintahan paling bawah, yaitu desa.  Kehidupan  seperti  ini  masih  mendapat  tantangan  untuk  dapat  bertahan, karena  dalam  perkembangannya,  menurut  Fadil  Kirom,  program  pemerintah cenderung mengacaukan bangunan kokoh tradisi masyarakat desa, seperti gotong royong, sistem kebudayaan, dan kekeluargaan desa. Dampaknya, struktur yang dikembangkan pemerintah sekarang malah menghalangi akses terhadap air dan terhadap tanah. 32
Pada suatu titik, tidak dapat dihindari bahwa desa dengan berbagai posisi dan kondisinya harus berhadapan dengan proses pembangunan. Artinya, kebutuhan laju
27 Ibid., hlm. 50.
28 Inna Junaenah, “Kontribusi Tatanan Islam Terhadap Demokrasi Permusyawaratan Di Indonesia”, Jurnal Ahkam , Vol. XVI, No. 2, 2016, hlm. 170.
29 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Cetakan Kedua, Yogyakarta: DH UII Press, 2003, hlm. 4.
30 Sofa  Marwah,  “Inconsistencies  of  Traditional  Village  Policy  in  Banyumas  Regency:  Between  the  Ministry  of Home Affair’s Preservation Program of Traditional Village and Implementation of The Law No. 6 of 2014 on Village”, Abstract Proceeding, ICONEG, Intersecting Law, Religion, and Politics, Faculty of Social and Political Scinces, Muhammadiyah University of Makassar in Collaboration with Asia Pacific Society for Public Affairs (APSPA) , 2016, hlm. 55.
31 Inna Junaenah, “Arus Balik Politik Hukum Gagasan Demokrasi Permusyawaratan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat ke Pemerintahan Desa (Suatu Kajian Awal)”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 3, 2015, hlm. 616.
32 Gunawan (eds), Op.cit., hlm. 14.
Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia  dalam Konteks Jawa Barat
pembangunan berperspektif HAM dibutuhkan pula sampai tingkat desa. Maka dari itu, menjadi penting menjadikan desa untuk turut sebagai subjek pembangunan. Perspektif  HAM  ini  dapat  dikemas  tanpa  merusak  bangunan  tradisi  masyarakat desa dan upaya untuk memberdayakan masyarakat desa melalui pembangunan tidak ‘haram’ akan sentuhan modernisasi. Sebagai contoh, menarik apa yang telah dilakukan untuk pemberdayaan komunitas desa di Korea Selatan. Di Korea, pengembangan desa berada pada kewenangan pemerintahan daerah, karena  konstitusi  Korea  Selatan  memberikan  kewenangan  untuk  membentuk peraturan berkaitan dengan otonomi daerah, 33 paling rendah hanya pada satuan pemerintahan daerah dasar ( autonomous  district,  city,  dan  county )  serta  satuan pemerintahan daerah yang lebih luas ( special city, direct-control city, dan province ). 34 Lembaga  penguatan  pelaksanaan  HAM  di  Korea  (semacam  Komnas  HAM)  lebih banyak bergerak untuk isu-isu HAM berskala lokal. Komnas tersebut pernah menerima keluhan terkait kasus seorang warga meninggal akibat keterlambatan kendaraan menuju rumah sakit yang menjadi fasilitas permukiman bagi penyandang cacat di daerah terpencil. 35 Melalui  serangkaian  investigasi,  saat  itu  Komnas mendapat konfirmasi bahwa hal ini merupakan tanggung jawab operator fasilitas tersebut untuk merespon situasi darurat dalam lingkungannya dan memiliki staf untuk memberikan pertolongan pertama. Terhadap hal itu, Komnas menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: 36
“ 1. The operator of the facility to come up with emergency response manuals and educate the facility staff for emergency situations; and
2.  The head of the local government in charge to issue a disciplinary warning to the operator.”
Pada akhirnya kasus tersebut ditutup setelah kepala daerah setuju untuk menerima arahan dan rekomendasi Komnas.
Kembali kepada contoh pembangunan desa, di Korea dikenal suatu gerakan bernama  ‘Saemaul  Undong’,  yang  mengutamakan  bagaimana  memfasilitasi pengembangan komunitas dan modernisasi. Tujuan utama dari kampanye ini adalah  untuk  mengembangkan  desa  dimana  orang  dapat  menikmati  kesehatan fisik  dan  spiritual.  Peristilahan  ‘Saemaul’  yang  mengkombinasikan  kata  ‘ Sae’, yang  berarti  pembaharuan  progresif  berbasis  pengalaman  di  masa  lalu,  dengan ‘ maul ’ yang mengacu pada komunitas sosial dan regional. Maka, Saemaul Undong merepresentasikan upaya yang terus menerus menuju pembaharuan komunitas dan modernisasi demi masa depan yang lebih baik. 37 Saemaul Undong menekankan
33 Pasal 117 dan 118 The Constitution of The Republic of Korea .
34 An-Jae Kim, “Decentralisation and Local Autonomy in Korea”, Makalah dipresentasikan dalam the UN University Conference  on  Decentralisation  and  Alternative  Rural-Urban  Configurations ,  Barcelona-Spanyol,  10-12  April 1991, hlm. 24.
35 National Human Rights Commission Of The Republic Of Korea, “Annual Report 2015”, Korespondensi dengan Sook, admin National Human Rights Commission of Korea , 22 Maret-4 April 2017.
36 Ibid. , hlm. 99.
37 Saemaul Undong in Korea, “The National Council of Saemaul Undong Movement in Korea”, hlm. 4., disadur dari
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 502
kesejahteraan sosial dan menandakan komitmen bangsa terhadap kesetaraan pembangunan ekonomi.
Bagi Provinsi Jawa Barat, gerakan semacam Saemaul Undong dapat dijadikan referensi, karena bentuk kemitraan gerakan ini memungkinkan untuk dilakukan. Program ini telah disebarkan oleh, President Saemaul Undong Korea, So Jin Kwang. Pada Bulan Juni 2015 Kwang mengunjungi Kyrgyzstan sebagai bagian dari upayanya untuk membangun kedekatan hubungan kerjasama dengan Kyrgyzstan. President mendiskusikan metode kerja sama untuk mencapai kepentingan kerjasama bilateral, bersama  Abylgaziev  Muhammetkalii,  Deputi  1  Perdana  Menteri  Kyrgyzstan,  dan beberapa pejabat tinggi pemerintahan. Kwang juga memberikan perkuliahan kepada pejabat pemerintah dan pimpinan desa. 38 Program dilakukan untuk memfasilitasi penerapan model desa Saemaul, yang menghubungkan prinsip-prinsip dasar Saemaul Undong dengan karakter sosial dan budaya yang unik dari bangsa. Gerakan serupa saat ini sedang berjalan di beberapa negara lainnya, yaitu Vietnam, Sri Lanka, Uganda, Myanmar, dan Cambodia.

## C.  Kriteria  dan  Model  Panduan  Desa  Peduli  Hak  Asasi  Manusia  untuk  Provinsi
Jawa Barat
1.  Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sebagai elaborasi dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, UU Pemerintahan Daerah 2014 memberi wewenang pemerintah pusat untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. 39 Kewenangan ini tidak terlepas dari wewenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. NSPK yang dituangkan dalam peraturan perundang- undangan tersebut, dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non- kementerian. 40 Dalam penjelasannya dikatakan bahwa walaupun daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya  tidak  hierarki,  namun  tetap  akan  terdapat  hubungan  antara  pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaannya. 41 Gubernur akan  bertindak  atas  nama  pemerintah  pusat  untuk  melakukan  pembinaan  dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Salah satu NSPK yang telah dibuat adalah Permenkumham Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya telah diubah beberapa kali hingga terakhir adalah Permenkumham Nomor 34 Tahun www.saemul.com
38 Saemaul News, “President SO, Jin Kwang of Korea Saemaul Undong Center visits Kyrgyzstan”, Information to Enrich Global Villages Together , Vol. 6, 2016, hlm. 1.
39 Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014).
40 Pasal 16 ayat (2) dan (3) UU Pemda 2014.
41 Penjelasan UU Pemda 2014.
Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia  dalam Konteks Jawa Barat
2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Permenkumham 34/2016).  Tujuan  kriteria  Kabupaten/Kota  Peduli  HAM  dapat  dikatakan  bagus, karena hendak memberikan motivasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang terukur. Selain itu mengembangkan sinergitas antara satuan kerja perangkat daerah dengan instansi vertikal di daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaanya terdapat mekanisme yang sangat berjenjang dan lebih berorientasi kompetisi antar daerah. Berikut adalah mekanisme implementasi Permenhukham tersebut. Pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengisi data penilaian untuk menilai kesesuaian kriteria daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, kemudian menyampaikan ke Kepala kantor wilayah berikut dengan dokumen pendukungnya. 42 Dokumen pendukung tersebut disahkan terlebih dahulu oleh sekretaris daerah kabupaten/kota dan provinsi yang bersangkutan. 43 Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan oleh  kepala  kantor  wilayah  (kanwil),  hasil  diserahkan  kepada  direktur  jenderal untuk diverifikasi. 44 Hasil verifikasi selanjutnya dilaporkan kepada tim penilai yang terdiri dari pegawai di lingkungan direktorat jenderal, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi. 45 Tim penilai menyampaikan hasil pada direktur jenderal untuk kemudian disampaikan kepada mentri. 46 Pada akhirnya, menteri menetapkan daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM pada bulan Desember pada tahun berjalan, yang ditandai dengan pemberian penghargaan. 47
Selain mekanisme yang rumit dan berjenjang, kesulitan lain bagi daerah adalah proses  pengisian  formulir  dan  penyediaan  data-data  penunjang.  Bagi  perangkat daerah dibutuhkan waktu, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran tertentu, yang perlu masuk dalam perencanaan. Terdapat pula kekurangan dari substansi kriterianya itu sendiri. Kekurangan-kekurangan tersebut ternyata telah terbaca juga oleh Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat.
Menurut Hasbullah, 48 catatan yang pertama adalah mengenai sejauh mana sasaran terpenuhi. Beberapa indikator dinilai masih bermasalah, misalnya adakah balai latihan kerja? Atau yang berikaitan dengan budaya, luas pemakaman, yang juga pada beberapa daerah tidak punya tempat pemakaman khusus, melainkan masih tersebar di tempat-tempat makam keluarga. Kedua , kriteria ini belum menjangkau bagaimana pembinaan terhadap daerah? Catatan yang ketiga menurut Hasbullah adalah kriteria ini terlalu dipaksakan, padahal beberapa daerah belum siap. Peran Kanwil sekedar mengoordinasikan. Hasbullah memandang diperlukan penguatan instrument hukum, dalam bentuk Peraturan Presiden. Hal ini dipengaruhi bahwa
42 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Permenkumham 34/2016.
43 Pasal 5 ayat (2) Permenkumham 34/2016.
44 Pasal 6-11 Permenkumham 34/2016.
45 Pasal 12 Permenkumham 34/2016.
46 Pasal 13 Permenkumham 34/2016.
47 Pasal 14 Permenkumham 34/2016.
48 Wawancara dengan Hasbullah, Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Bandung, 27 Oktober 2017.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 504
daerah-daerah akan lebih tunduk pada Kementerian Dalam Negeri dibandingkan dengan kementerian/lembaga lainnya. 49
Ketika  kriteria  ini  akan  diterapkan  untuk  desa,  maka  pertanyaannya  adalah apakah kriteria tersebut tepat untuk konteks desa? Hal ini dapat didekati dari makna desa sebagai suatu satuan pemerintahan. Antara desa dan kabupaten/kota terdapat perbedaan urusan, sumber keuangan, sumber daya organisasi, serta karakter sosial. Perbedaan  ini  dapat  dilihat  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) dan UU Desa.
Pertama, dilihat  dari  kriteria  urusan,  UU  Pemda  2014  memberikan  karakter urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan yang lokasi, penggunaan, dan manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota, serta penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. 50 Sedangkan UU Desa memberikan karakter urusan desa sebagai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kedua, dilihat  dari  isi  urusannya,  dalam  UU  Pemda  2014  terdapat  urusan konkuren yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. 51 Materi urusan HAM bagi daerah, dalam ranah urusan konkuren dapat dikembangkan dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non-dasar, terutama mengenai urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. 52 Sedangkan  UU  Desa  memberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, juga hak asal usul dan adat istiadat desa. UU Desa ini seolah- olah memberikan perluasan kewenangan kepada pemerintah desa dalam berbagai hal strategis, namun keputusan bergantung kepada pemerintah ‘supra desa’, seperti kabupaten dan kecamatan. 53
Beberapa keterbatasan ruang kewenangan ini oleh Donny Setiawan dan Aang Kusmawan diidentifikasi misalnya pada penentuan tapal batas desa sekitar hutan dan perkebunan, perlindungan anak, perempuan dan perdagangan orang, serta pengelolaan sumber daya alam. 54 Alasan keterbatasan ini secara normatif ditegaskan oleh UU Pemda yang menempatkan desa, selain kelurahan, berada dalam lingkungan administrasi Kabupaten/Kota. 55 Posisi ini sebagai konsekuensi dari pembagian
49 Ibid.
50 Pasal 13 ayat (4) UU Pemda 2014.
51 Pasal 8 UU Pemda 2014.
52 Pasal 11 dan 12 UU Pemda 2014.
53 Donny Setiawan dan Aang Kusmawan, Memotret Konsistensi dan Harmonisasi Undang-Undang Desa: Kajian Inkonsistensi  Vertikal  dan  Horizontal  Undang-Undang  Desa  dalam  Kerangka  Perwujudan  Inklusi  Sosial , Bandung: Perkumpulan INISIATIF, 2016, hlm. 23.
54 Ibid.
Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia  dalam Konteks Jawa Barat
wilayah Indonesia, yang menurut UUD 1945, hanya memberi otonomi pada provinsi dan kabupaten/kota. 56 Sebagai turunannya, alasan yang lainnya adalah bahwa urusan pemberdayaan desa merupakan area urusan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. 57 Adapun kemunculan kebergantungan keputusan kepada kecamatan, karena koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dikoordinasikan oleh kecamatan sebagai bagian dari wilayah administrasi sekaligus perangkat daerah kabupaten/kota.
Ketiga, dilihat dari sumber keuangan, untuk pemerintah daerah tunduk pada pengaturan  UU  Pemda  itu  sendiri  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sementara itu untuk desa, dapat bersumber dari penugasan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada desa  yang  meliputi  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang disertai biaya. 58 Ketentuan yang lain juga menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari: a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
d.  Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
e. Bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Provinsi dan kabupaten/kota;
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Keempat, dilihat dari sumber daya organisasi, pemerintahan daerah adalah  pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, 59 dengan pengisian jabatan secara langsung dipilih oleh rakyat. Sementara itu, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. 60 Kelima , dilihat dari karakter pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih bersifat formal, bergantung pada produk yang akan dihasilkan, dan lingkungan jabatan pengambil keputusan. Sementara itu, pengambilan keputusan di desa didorong untuk dilakukan melalui musyawarah desa sebagai forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 61 UU  Desa  tampak 56 Pasal 18 UUD 1945 Perubahan.
57 Pasal 12 ayat (2) UU Pemda 2014.
58 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).
59 Pasal 1 angka 14 UU Desa.
60 Pasal 25 UU Desa.
61 Pasal 54 ayat (1) UU Desa.
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 506
memberi tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam forum musyawarah desa, namun Konsorsium Peduli Desa masih menyangsikan hal tersebut. Menurut kajian Konsorsium Peduli Desa, faktor yang dimaksud adalah karena lemahnya kapasitas yang dimiliki oleh kelompok marjinal dalam proses pembangunan desa. Selain itu, terdapat keterbatasan informasi mengenai ruang-ruang partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Penyebab yang ketiga adalah lemahnya regulasi yang memastikan  bahwa  kelompok  masyarakat  marjinal  tersebut  bisa  berpartisipasi dalam ruang-ruang pembangunan desa. 62

## 2.  Rekomendasi  Model  Panduan  Desa  Peduli  Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Provinsi
Jawa Barat
Dalam Provinsi Jawa Barat terdapat sejumlah 5.962 desa 63 dengan sebaran 2.671 daerah perkotaan dan 3.291 daerah perdesaan, 64 dalam lingkungan 627 kecamatan. 65 Di antara pedesaan tersebut, terdapat 6 kampung adat pada 6 desa. 66 Hitungan kadar  kemiskinan  di  Jawa  Barat  belum  terlalu  rinci,  karena  penghitungan  garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan, 67 dengan pengertian bahwa penduduk miskin menurut BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. 68
Di Jawa Barat sendiri pernah tercatat 5.231 desa, dengan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN saja sebesar Rp 4,5 triliun, maka setiap desa di Jawa Barat akan menerima antara Rp 800-850 juta pada tahun anggaran 2017 ini. Tergantung pula pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diajukan. dana- dana itulah  yang akan dikelola untuk pembangunan di desa termasuk program penanggulangan kemiskinan. 69 Pada tahun 2016 penduduk miskin di Indonesia tercatat 28,01 juta jiwa. 70 Di Jawa Barat jumlah penduduk miskin cenderung turun. Pada tahun 2006 penduduk miskin di Jawa Barat 5,3 juta jiwa dengan catatan jumlah penduduk 40,7 juta jiwa. 71 Sepuluh tahun kemudian yaitu tahun 2016 penduduk Jabar tercatat sekitar 46,7 juta jiwa. 72 Penduduk miskin tercatat 3,6 juta jiwa (7,8%). 73
62 Donny Setiawan dan Aang Kusmawan, Op.cit. , hlm. 15. 63 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 64 BPS Provinsi Jawa Barat, “Provinsi Jawa Barat dalam Angka”, http://pusdalisbang.jabarprov.go.id/pusdalisbang/ berkas/jabardalamangka/747Provinsi-Jawa-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf , diunduh 16 November 2017, hlm. 25 dan 26.
65 Ibid., hlm. 26
66 Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Provinsi  Jawa  Barat,  “Data  Kampung  Adat  di  Jawa  Barat”, http://www. disparbud.jabarprov.go.id/wisata/fupload/Data%20Kampung%20Adat%20di%20Jawa%20Barat.pdf , diunduh 16 November 2017.
67 Ibid.
68 Ibid.
69 Syafik Umar , “Desa Emas”, http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2017/01/23/desa-emas-391366 , diunduh 16 November 2017.
70 Konfrontasi, “BPS: Jumlah Penduduk Miskin 28,01 Juta Jiwa”, dapat diakses di http://konfrontasi.com/content/ ekbis/bps-jumlah-penduduk-miskin-2801-juta-jiwa.
71 BPS Provinsi Jawa Barat, “Provinsi Jawa Barat dalam Angka”, Loc.cit.
72 Ibid.
Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia  dalam Konteks Jawa Barat
Jika 65% dari penduduk Jabar ada di pedesaan, maka penduduk miskin di pedesaan Jabar menjadi 2,3 juta jiwa.
Sebagai implementasi dari urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Provinsi Jawa Barat menjabarkannya melalui kerja Dinas Pengembangan Masyarat dan  Desa  (DPM-Desa).  Menurut  Raden  Eka  Sukawati, 74 upaya  Jawa  Barat  untuk memberdayakan desa sedang berjalan, walaupun terdapat hal-hal yang perlu perbaikan. Selain dengan pendekatan UU Pemda dan UU Desa, terdapat instrumen hukum lain yang dapat menjadi rujukan, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
Dengan pembedaan tersebut, terdapat kriteria tertentu yang tidak tepat untuk diterapkan dalam konteks desa. Maka dari itu, arah penguatan dalam penyusunan kriteria desa peduli HAM meliputi a) akomodasi kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan  di  lingkungan  desa,  b)  Pemberdayaan  perempuan  secara  ekonomi,  c) penguatan  keluarga,  d)  aksesibilitas  kelompok  rentan,  keamanan  dan  ketertiban, hak atas rasa aman, dan e) aktualisasi kearifan lokal, termasuk pelestarian bahasa ibu.  Berdasarkan  arah  tersebut,  kriteria  yang  dapat  disusun  diuraikan  ke  dalam berbagai aspek sebagai berikut:

## A. Hak atas Kesehatan
Struktur
Proses Hasil 1) Peraturan desa (Perdes) mengenai optimalisasi  penye - lenggaraan/layanan kesehatan.
2) Persentase alokasi anggaran kesehatan dari APBDes.
1.  Memfasilitasi penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap pada bayi.
2.  Pemutakhiran data tenaga dokter umum, spesialis, bidan, puskesmas, puskesmas pembantu, kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
3.  Program penanggulangan kekurangan gizi dan gizi buruk pada balita.
4.  Memfasilitasi anak penyandang disabilitas.
5.  Memfasilitasi penanganan kesehatan jiwa.
1. Angka kematian bayi dan ibu per tahun.
2. Prevalensi kekurangan gizi dan gizi buruk pada balita.
3.  Dalam indikator ini desa dapat berperan dalam upaya pencegahan.

## B. Hak atas Pendidikan
Struktur Proses Hasil
74 Wawancara dengan Raden Eka Sukawati, Kasi Pengembangan dan Pendayagunaan TTG Dinas Pengembangan Masyarat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Bandung, 4 Oktober 2017.

## PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 508
1.  Perdes mengenai optimalisasi dan pengembangan layanan pendidikan.
2.  Persentase alokasi anggaran pendidikan dari
APBDes.
1.  Tersedianya:
a.  Pusat/sanggar kegiatan belajar masyarakat di tingkat desa.
b.  Pusat kegiatan belajar beragama.
c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tingkat desa dan kelurahan.
2  Terdapat program yang memfasilitasi:
a.  Pemutakhiran data ketersediaan pendidikan dasar dan kualitas guru. b.  Pendidikan karakter dan penguatan keluarga di lingkungan desa.
1.  Angka putus sekolah usia pendidikan dasar.
2.  Angka melanjutkan sekolah SD/MI ke SMP/MTs.
3.  Angka melanjutkan sekolah SMP/MTs ke SMA/MA.
4. Angka partisipasi murni dan kasar pendidikan dasar.
5.  Angka melek huruf.
6.  Aksesibilitas hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
7.  Sarana dan prasarana serta sistem untuk memfasilitasi ekspresi pengembangan kebudayaan.

## C.  Hak Perempuan dan Anak
Struktur Proses Hasil 1.  Produk Perdes mengenai pemberdayaan perempuan dan anak.
2.  Produk Perdes mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak.
1.  Program pemberdayaan terpadu perlindungan perempuan dan anak.
2.  Program konseling dan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan atau kejahatan.
3. Fasilitas informasi layak anak dengan ketentuan berikut:
- jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak;
- Penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai dan akses gratis;
- Ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.
4.  Dorongan dan fasilitas hak berkumpul dan berorganisasi.
5.  Perlindungan pribadi dari eksploitasi dan ekspos ke publik tanpa izin.
6. Sosialisasi anti kekerasan dalam rumah tangga.
7.  Pemetaan kebutuhan dan pelaksanaan santunan kepada anak.
8. Prediksi kemungkinan kebutuhan perlindungan khusus bagi anak.
1.  Rasio kerasan dalam rumah tangga.
2.  Persentase pekerja di bawah umur.
3.  Penyelesaian krisis identitas pada perempuan.
4.  Kesetaraan hak atas pendidikan dasar bagi anak perempuan dan laki-laki.
D.  Hak atas Kependudukan
Struktur Proses Hasil
1.  Prosentase kepemilikan E-KTP penduduk yang telah direkam.
2.  Memfasilitasi perolehan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun. 3.  Memfasilitasi layanan masyarakat terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil. 1.  Persentase penduduk memiliki E-KTP per satuan penduduk.
2.  Persentase pemberian Kartu Identitas Anak usia 0-17 tahun.
3.  Persentase pasangan nikah berakte perkawinan.
E.  Hak atas Pekerjaan Struktur Proses Hasil Produk Perdes mengenai pemberdayaan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. 1.  Tersedianya program dan media pemberdayaan perempuan untuk mengakses sumber- sumber ekonomi.
2.  Program pemetaan akses terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan ekonomi secara inklusif.
3. Kelompok latihan keterampilan di tingkat desa.
1.  Persentase pengangguran terbuka.
2. Angka partisipasi angkatan kerja.
3.  Keikutsertaan bagi penyandang disabilitas dalam organisasi pemerintahan desa dan pemberdayaan ekonomi.

## F. Hak atas Perumahan yang Layak
Struktur Proses Hasil Tersedianya Perdes/ kebijakan yang memuat ketentuan tentang perumahan dan kawasan pemukiman.
1.  Program penanganan/ pengelolaan sampah.
2.  Program penduduk berakses air minum.
3. Program rumah tinggal bersanitasi.
4. Pemetaan bangunan ber-IMB per satuan bangunan.
5.  Pemetaan dan fasilitasi rumah tangga yang belum menggunakan listrik.
6.  Rekomendasi program penyediaan rumah/tempat tinggal kepada pemerintah kabupaten/kota.
7.  Program penyediaan air bersih.
1.  Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih.
2.  Persentase penduduk tinggal di rumah layak huni.
3.  Rasio pemukiman layak huni.

## G.  Hak atas Lingkungan yang Berkelanjutan
Struktur Proses Hasil 1.  Tersedianya Perdes yang terkait tentang lingkungan yang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Kabupaten, antara lain mengenai: 1.  Program fasilitasi ruang bermain, sarana olah raga, taman, dan pemakaman.
2.  Program pembangunan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
3. Fasilitas pengaduan dan saran masyarakat dapat berupa posko maupun media online.
4.  Progam olahraga masyarakat.
1.  Ketersediaan fasilitas ruang bermain, sarana olah raga, dan taman.
2.  ketersediaan ruang terbuka hijau.
3.  Persentase tempat pemakaman umum per satuan penduduk.
4.  Ketersediaan akses air bersih.

## PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
510
a.  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b.  pencemaran udara;
c.  pemakaman; dan
d.  lain-lain
5.  Program gerakan penanaman pohon.
6.  Program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.
7. Program partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
8. Program pembinaan forum komunikasi umat beragama.
9. Pengendalian aktifitas pembakaran sampah oleh masyarakat.
10.  Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap fasilitas pedestrian, olah raga dan kantor-kantor pelayanan pemerintahan.
11.  Program pengembangan desain desa yang ramah pengunjung.
12.  Penyerapan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan.

## H. Hak atas Rasa Aman
Struktur Proses Hasil Kebijakan untuk mengelola konflik di masyarakat. 1.  Program untuk memperkuat kerukunan warga.
2. Identifikasi risiko kriminalitas:
a. Beberapa kejadian kriminal di pedesaan di Jawa Barat, terkadang disebabkan sebagai dampak dari konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan obat- obat terlarang. 1 Fenomena ini perlu diwaspadai, karena akan berdampak lebih meluas, yaitu pada risiko seks bebas disertai dengan pernikahan usia dini.
3.  Program pencegahan kemunculan kriminalitas.
1.  Penurunan angka kriminalitas.
2. Minimnya konflik di masyarakat.

## I. Penguatan Keluarga
Struktur Proses Hasil Kebijakan desa mengenai upaya penguatan keluarga. 1.  Pelestarian bahasa ibu. 2.  Kesetaraan pengasuhan anak oleh orang tua/anggota keluarga lainnya yang dewasa. 3.  Pendidikan karakter di lingkungan keluarga. 1.  Keberadaan bahasa daerah masih digunakan di lingkungan non-formal dan keluarga.
2.  Keutuhan keluarga.
3.  Terpelihara moralitas yang tinggi di lingkungan privat dan publik.
Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia  dalam Konteks Jawa Barat

## 511
Sebagai upaya perbaikan terhadap kekurangan dari instrumen kriteria sebelumnya, maka cara implementasi mengenai model ini diarahkan bukan untuk kompetisi,  tapi  sebagai  orientasi  yang  direncanakan  dalam  target-target  tertentu secara bertahap, progresif, dan dapat dievaluasi. Dibutuhkan evaluasi yang dimulai pada kepala desa. Desa memegang peran penting untuk dapat mengintegrasikan target-target dalam kriteria tersebut ke dalam berbagai program yang mendatangkan sumber  keuangan  desa.  Bentuk  instrumen  hukum  yang  diarahkan  untuk  dapat memuat kriteria ini adalah peraturan daerah provinsi, agar gubernur dapat memberi pembinaan terhadap kabupaten/kota/desa, sesuai dengan fungsi gubernur.

## D.  Penutup
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengarusutamaan  HAM dalam pembagunan perlu dilakukan hingga tingkat desa. Kriteria daerah peduli HAM dalam Permenkumham baru dibentuk pada tingkat kabupaten/kota dan tidak tepat jika diterapkan begitu saja pada desa. Diperlukan pertimbangan faktor penyesuaian setidaknya mengenai kewenangan dan konteks. Usulan Model Kriteria Desa Peduli HAM untuk konteks Jawa Barat yang diusulkan adalah meliputi hak atas kesehatan; hak atas pendidikan; hak perempuan dan anak; hak atas kependudukan; hak atas pekerjaan; hak atas perumahan yang layak; hak atas lingkungan yang berkelanjutan; hak atas rasa aman; dan hak atas penguatan keluarga. Masing-masing aspek memiliki indikator yang diklasifikasikan dalam struktur, proses, dan hasil.
Artikel  ini  merekomendasikan  pembentukan  peraturan  daerah  provinsi  yang didahului  dengan  kajian  naskah  akademik,  agar  tertuang  secara  sistematis  dan produknya dapat menjadi instrumen bagi gubernur untuk memberikan pembinaan terhadap kabupaten/kota/desa. Dibutuhkan strategi pembinaan dan tahapan- tahapan yang progresif dan dapat dievaluasi. Materi muatan utama yang dapat dikembangkan  setidaknya  adalah  mengenai  kriteria  desa  peduli  HAM  itu  sendiri, strategi, norma-norma yang mencerminkan bentuk hubungan provinsi dengan kabupaten/kota dan peran desa, berikut dengan peran berbagai pihak untuk dapat mendukung visi tersebut, serta tahapan-tahapannya.

## Daftar Pustaka
Buku Bagir  Manan, Lembaga  Kepresidenan, Cetakan  Kedua,  DH  UII  Press,  Yogyakarta, 2003.
Donny  Setiawan  dan  Aang  Kusmawan, Memotret  Konsistensi  dan  Harmonisasi Undang-Undang  Desa:  Kajian  Inkonsistensi  Vertikal  dan  Horizontal  Undang- Undang  Desa  dalam  Kerangka  Perwujudan  Inklusi  Sosial , Perkumpulan INISIATIF, Bandung, 2016. Eide, A., C. Krause, A. Rosas (eds.), Economic, Social and Cultural Rights , 2nd ed., Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 2001. Gunawan  (eds.), Rural  Talks,  Ikhtiar  Memahami  Transformasi  Sosial-Ekonomi
PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 512
Masyarakat Desa,  Indonesian  Human  Rights  Committee  For  Sosial  Justice, Jakarta, 2013. Hoelman,  Michael  B.  (et.al), Panduan  SDGs  Untuk  Pemerintah  Daerah  (Kota  dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah , Infid, Jakarta, 2015. Muhammad  Syafari  Firdaus  (et.al), Pembangunan  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia: sebuah panduan , Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2013. Soetandyo  Wignjosoebroto, Desentralisasi  Dalam  Tata  Pemerintahan  Kolonial Hindia-Belanda , Cetakan Kedua, Bayumedia, Malang, 2008.

## Dokumen Lain
Arry Ardanta Sigit, “Perkembangan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia”, http://infid.org/pdfdo/1418189130.pdf, diunduh 1 Maret 2017.
Badan  Pusat  Statistik,  “Indeks  Pembangunan  Manusia  menurut  Provinsi,  2010- 2015 (Metode Baru)”, https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211 , diakses 1 Juni 2017.
_________________,  “Angka  Kematian  Bayi  menurut  Provinsi  1971,  1980,  1990, 1994, 1997, 2000, 2002, 2007, 2010, 2012 dan Kematian Dibawah Usia Lima Tahun menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1994, 1997, 199 dan 2007, 2012”, https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1270 , diunduh 1 Juni 2017. _________________,  “Kontribusi  Tatanan  Islam  Terhadap  Demokrasi Permusyawaratan Di Indonesia”, Jurnal Ahkam , Vol. XVI, No. 2, 2016.
_________________  Provinsi  Jawa  Barat,  “Provinsi  Jawa  Barat  dalam Angka”, http://pusdalisbang.jabarprov.go.id/pusdalisbang/berkas/ jabardalamangka/747Provinsi-Jawa-Barat-Dalam-Angka-2016.pdf , diunduh 16 November 2017.
Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Provinsi  Jawa  Barat,  “Data  Kampung  Adat  di Jawa  Barat”, http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/fupload/Data%20 Kampung%20Adat%20di%20Jawa%20Barat.pdf, diunduh 16 November 2017 . Eide , Asbjørn, “ Models, Mechanisms and Effective Monitoring Techniques for Fulfilling and  Protecting  Economic,  Social  and  Cultural  Rights”, Makalah  disampaikan pada  seminar  dan  lokakarya  Menuju  Perlindungan  dan  Pemantauan  yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia bekerja sama dengan PUSHAM UII Yogyakarta dengan NCHR, Universitas Oslo, Norwegia, Yogyakarta- Indonesia, 17-18 April 2017.
Ford,  Liz,  “Sustainable  development  goals:  all  you  need  to  know”, https://www. theguardian.com/global-development/2015/jan/19/sustainable-development goals-united-nations , diunduh 1 Maret 2017.
Inna Junaenah, “Arus Balik Politik Hukum Gagasan Demokrasi Permusyawaratan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat ke Pemerintahan Desa (Suatu Kajian Awal)”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2 Nomor 3, 2015. International Non-Governmental Organization Forum on Indonesian Development,
“Panduan SDG”, http://infid.org/wp-content/uploads/2015/11/FA_PANDUAN- SDGs-print-web-ok.pdf , diunduh 1 Juni 2017. Kim,  An-Jae,  “Decentralisation  and  Local  Autonomy  in  Korea”, Makalah dipresentasikan dalam the UN University Conference on Decentralisation and Alternative Rural-Urban Configurations , Barcelona-Spanyol, 10-12 April 1991. Kompas  Health,  “Angka  Kematian  Ibu  Tertinggi  ada  di  Jawa  Barat”, http://health. kompas.com/read/2014/12/05/074000923/Angka.Kematian.Ibu.Tertinggi.ada. di.Jawa.Barat , diunduh 1 Juni 2017. Landman, Todd, “Indicators For A Human Rights-Based Approach To Health”, www. nihrc.org/dms/data/NIHRC/attachments/dd/files/91/Health_indicators_ (Todd_Landman).pdf , diunduh 1 Juni 2017.
National  Human  Rights  Commission  Of  The  Republic  Of  Korea,  “Annual  Report 2015”, Korespondensi dengan Sook, admin National Human Rights Commission of Korea , 22 Maret-4 April 2017.
Saemaul News, “President SO, Jin Kwang of Korea Saemaul Undong Center visits Kyrgyzstan” Information to Enrich Global Villages Together , Vol. 6, 2016. Saemaul Undong in Korea, “The National Council of Saemaul Undong Movement in Korea”, tanpa tahun, disadur dari www.saemaul.com . Sofa Marwah, “Inconsistencies of Traditional Village Policy in Banyumas Regency: Between  the  Ministry  of  Home  Affair’s  Preservation  Program  of  Traditional Village  and  Implementation  of  The  Law  No.  6  of  2014  on  Village”, Abstract Proceeding, ICONEG, Intersecting Law, Religion, and Politics, Faculty of Social and Political Scinces, Muhammadiyah University of Makassar in Collaboration with Asia Pacific Society for Public Affairs (APSPA) , 2016. Syafik Umar , “Desa Emas”, http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2017/01/23/desa- emas-391366 , diunduh 16 November 2017. Wawancara  dengan  Hasbullah,  Kepala  Bidang  HAM  Kantor  Wilayah  Jawa  Barat Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Bandung, 27 Oktober 2017.
Wawancara dengan Raden Eka Sukawati, Kasi Pengembangan dan Pendayagunaan TTG DPM-Desa Provinsi Jawa Barat, Bandung, 4 Oktober 2017.
Wawancara  dengan  Sandrayati  Moniaga,  Komisioner  Subkomisi  Pengkajian  dan Pengembangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Jakarta, 12 April 2017. Yedi  Supriadi,  “Wujudkan  Jabar  Ramah  Hak  Asasi  Manusia”,  http://www.pikiran- rakyat.com/bandung-raya/2016/12/15/wujudkan-jabar-ramah-hak-asasi- manusia-387906, diakses 1 Juni 2017.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

## PJIH Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 514

## Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
Peraturan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Kesehatan  Nomor  34 Tahun  2005  Nomor:  1138/Menkes/PB/VIII/2005  tentang  Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
Lampiran Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
Lampiran  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
World Charter on the Right to the City . The Constitution of the Republic of Korea.