## PERANAN ASPEK HUKUM SURAT BERHARGA PADA PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Mutia Evi Kristhy, Desti De Aprilia, Shelina Aprilia Paskarani, Chindy Selvia Klorina, Noor Hidayah, Exy Ariandi, Josepri Arlendra, Ema Sulistia Ningsih, Arlo Vena Fernando Bassa, Agnes Natalia Mahar
Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya e-mail : mutiaevi@law.upr.ac.id

## ABSTRAK
Ekonomi  Indonesia  tidak  terlepas  dari  adanya  kiprah  perbankan.  Bagi  perbankan penggunaan surat berharga sangat krusial dan dipakai buat pembayaran yang ada di sebuah financial  institution yang  menerbitkan  surat  berharga  menggunakan  klausula  yang tercantum  dalam  surat  berharga  itu.  Keberadaan  surat  berharga  mempunyai  imbas  yang bertenaga  dalam  menggerakkan  perekonomian  nasional,  yang  menjadi  contoh  model misalnya:  penggunaan  cek  &  bilyet  giro  yang  diterbitkan  oleh  perbankan  menjadi  alat bayar  bagi  masyarakat,  sehingga  menggerakan  kegiatan  roda  perekonomian  nasional. Didalam  kegiatannya  perbankan  menghimpun  &  menyalurkan  dana-dananya  kepada masyarakat lalu dikembalikan dalam masyarakat pada bentuk kredit atau pinjaman uang. Sistem perbankan di Indonesia secara generik diatur pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992  mengenai  Perbankan  sebagaimana  sudah  diubah  menggunakan  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut ketentuan tadi, perbankan memiliki kiprah yang strategis pada  pengplikasian  pembangunan  nasional.  Peranan  yang  strategis  tadi  terutama ditimbulkan  dari  fungsi  primer  bank  menjadi  sarana  yang  bisa  menghimpun  & menyalurkan  dana  masyarakat  secara  efektif  &  efisien.  Didalam  perkembangannya, keadaan ekonomi nasional dewasa ini memperlihatkan arah yang semakin menyatu ke arah ekonomi regional & internasional. Oleh karenanya diharapkan aneka macam penyesuaian kebijakan pada bidang aspek aturan surat berharga termasuk pada sektor perbankan yang diperlukan akan bisa memperbaiki & memperkokoh perekonomian.
Kata Kunci : Aspek Hukum, Surat Berharga, Perekonomian Indonesia

## ABSTRACT
The Indonesian economy cannot be separated from the existence of banking activities. For banking, the use of securities is very crucial and is used for payments at a bank that issues securities using the clauses contained in the securities. The existence of securities has a powerful  impact  in  driving  the  national  economy,  which  is  an  example  of  a  model,  for example: the use of checks  & bilyet giro issued by banks as a means of payment for the community, thereby driving the activities of the national economy. In its activities, banks collect and distribute funds to the public and then return them to the community in the form of credit or money loans. The banking system in Indonesia is generically regulated in Law Number  7  of  1992  concerning  Banking  as  amended  using  Law  Number  10  of  1998. According  to  this  provision,  banking  has  a  strategic  role  in  the  application  of  national development. This strategic role was mainly due to the primary function of the bank being a  means  that  could  collect  and  distribute  public  funds  effectively  and  efficiently.  In  its development,  the  current  state  of  the  national  economy  shows  an  increasingly  unified direction  towards  the  regional  and  international  economy.  Therefore,  it  is  hoped  that
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
various  policy  adjustments  in  the  field  of  securities  regulations,  including  the  banking sector, will be needed to improve and strengthen the economy.
Keywords : Legal Aspects, Securities, Indonesian Economy

## PENDAHULUAN
Ekonomi Indonesia tidak terlepas dari adanya kiprah perbankan. Bagi perbankan penggunaan surat berharga sangat krusial dan dipakai buat pembayaran yang ada di sebuah financial institution yang menerbitkan  surat  berharga  menggunakan  klausula  yang  tercantum  dalam  surat  berharga  itu. Keberadaan surat berharga mempunyai imbas terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia.
Keberadaan  surat  berharga  mempunyai  imbas  yang  bertenaga  dalam  menggerakkan perekonomian nasional, yang menjadi contoh model misalnya: penggunaan cek & bilyet giro yang diterbitkan oleh perbankan menjadi alat bayar bagi masyarakat, sehingga menggerakan kegiatan roda perekonomian nasional. Demikian juga menggunakan penggunaan garansi bank yang banyak sekali membantu di bidang bisnis masyarakat dalam melakukan atau mengerjakan suatu proyek pembangunan yang dalam akhirnya bisa memperlancar roda perekonomian nasional.
Didalam  kegiatannya  perbankan  menghimpun  &  menyalurkan  dana-dananya  kepada masyarakat lalu dikembalikan dalam masyarakat pada bentuk kredit atau pinjaman uang. Memang pada rangka kehidupan perbankan, baik itu nasabah penyimpan dana juga nasabah penerima dana merupakan  sama  pentingnya.  Lantaran  menurut  ke  2  sisi  nasabah  bank  bisa  menjalankan  roda usahanya. Dari nasabah penyimpan dana bank akan menerima kapital bisnis, Salah satu instrumen yang banyak berperan pada aktivitas perbankan yaitu adanya surat-surat berharga baik pada bentuk Cek,  Giro,  Sertifikat  Deposito,  juga  Deposito.  Surat-surat  berharga  tadi  mempunyai  nilai  tunai sebanyak nilai yang dicantumkan dalam surat berharga tadi. Bagi pemegang surat berharga (surat atas tunjuk & atas pengganti) surat tadi merupakan satu-satunya surat legitimasi baginya.
Sistem perbankan di  Indonesia secara  generik diatur pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-undang Nomor 10 Tahun  1998.  Menurut  ketentuan  tadi,  perbankan  memiliki  kiprah  yang  strategis  pada pengplikasian  pembangunan  nasional.  Peranan  yang  strategis  tadi  terutama  ditimbulkan  dari fungsi primer bank menjadi sarana yang bisa menghimpun & menyalurkan dana masyarakat secara efektif  &  efisien.  Didalam  perkembangannya,  keadaan  ekonomi  nasional  dewasa  ini memperlihatkan arah yang semakin menyatu ke arah ekonomi regional & internasional.
Sementara  itu  perkembangan  perekonomian  nasional  senantiasa  beranjak  cepat  sehingga menghadapi  tantangan  yang  semakin  kompleks.  Oleh  karenanya  diharapkan  aneka  macam penyesuaian kebijakan pada bidang aspek aturan surat berharga termasuk pada sektor perbankan yang diperlukan akan bisa memperbaiki & memperkokoh perekonomian.

## Rumusan Masalah
Bagaimanakah peranan aspek aturan surat berharga pada perkembangan ekonomi di Indonesia?

## PEMBAHASAN

## Peranan Aspek Aturan Surat Berharga Pada Perkembangan Ekonomi di Indonesia
Hubungan interaksi yang paling primer & lazim antara bank dengan nasabah bisa dikatakan menjadi interaksi kontraktual.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Menurut Siamat dikatakan bahwa: interaksi baik antara bank menggunakan nasabah primer olehat krusial bagi setiap bank & wajib ditempatkan dalam prioritas yang tinggi. Keuntungan yang bisa  diperoleh  menurut  interaksi  baik  ini,  olehat  berpengaruh  dalam  jumlah  simpanan  menurut nasabah primer yang bisa digarap oleh bank. Terhadap nasabah debitur, interaksi kontraktual tadi dari atas suatu kontrak atau perjanjian yang dibentuk antara bank menjadi kreditur (pemberi dana) menggunakan  pihak  debitur  (peminjam  dana),  sedangkan  berdasarkan  R.  Subekti  bahwa  suatu perjanjian merupakan suatu insiden pada mana seorang berjanji pada seorang lain atau pada mana 2 orang itu saling berjanji buat melakukan suatu hal, perjanjian tadi menerbitkan suatu perikatan antara 2 orang yang membuatnya. Hukum kontrak yang sebagai dasar terhadap interaksi bank & nasabah debitur bersumber menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kontrak (perjanjian) Buku Ketiga. Sebab berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Perdata, bahwa seluruh perjanjian yang dibentuk secara absah berkekuatan sama menggunakan undang-undang bagi ke 2 belah pihak. Hukum perjanjian pada Buku Ketiga Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  menganut  sistem  aturan  terbuka  pada  arti  aturan  perjanjian menaruh  kebebasan  seluas-luasnya  pada  masyarakat  buat  mengadakan  perjanjian  berdari  agar tidak  melanggar  ketertiban  generik  &  kesusilaan.  Pasal-pasal  menurut  aturan  perjanjian  adalah aturan pelengkap ( optional law ).
Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan bila dikehendaki para pihak yang menciptakan perjanjian, mereka diperbolehkan menciptakan ketentuan sendiri yang menyimpang menurut  pasal-pasal  aturan  perjanjian.  Inilah  yang  dikenal  menggunakan  asas  kebebasan berkontrak. Menurut Mariam Darus Badrulzaman bahwa asas kebebasan berkontrak berkaitan erat menggunakan  isi  perjanjian,  yaitu  kebebasan  memilih  apa  &  menggunakan  siapa  perjanjian  itu diadakan. Ketentuan generik tentang kontrak, berlaku buat seluruh jenis kontrak, sebagian pakar aturan beropini bahwa perjanjian kredit bank diatur pula oleh ketentuan spesifik tentang pinjam gunakan habis ( verbruiklening ) vide Pasal 1754 hingga menggunakan Pasal 1769 Kitab Undang- undang Hukum Perdata. Berbeda menggunakan nasabah debitur, maka buat nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak masih ada ketentuan yang spesifik mengatur buat kontrak jenis ini pada buku Undang-undang Hukum Perdata tentang kontrak atau perjanjian. Di samping ini tidak sama menggunakan kontrak buat nasabah debitur, maka kontrak kredit yang tak jarang diatur relatif komprehensif, maka buat kontrak bank menggunakan nasabah deposan atau nasabah non deposan-non debitur lazimnya hanya diatur pada bentuk kontrak yang sederhana. Itupun, sama misalnya  buat  kontrak  kredit,  diberlakukan  kontrak  pada  bentuk  kontrak  baku  atau  kontrak baku/perjanjian  baku,  yang  umumnya  masih  ada  ketentuan-ketentuan  yang  berat  sebelah,  pada mana pihak bank tak jarang lebih diuntungkan.
Namun, sungguhpun dianut prinsip bahwa interaksi nasabah penyimpanan dana menggunakan bank merupakan interaksi kontraktual, pada hal ini interaksi debitur & kreditur pada mana pihak bank berfungsi menjadi kreditur prinsip interaksi misalnya ini pula tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Jadi, pada sini memperlihatkan bahwa sesungguhnya pihak nasabah penyimpanan dana bisa kapan saja tetapkan interaksi kontrak menggunakan banknya, namun pihak bank tidak bisa begitu saja tetapkan interaksi menggunakan pihak nasabah tanpa surat pemberitahuan pada pihak nasabah.  Lantaran  dalam  prinsipnya  interaksi  antara  nasabah  penyimpanan  dana  menggunakan bank  merupakan  interaksi  kontraktual  tersebut.  Seperti  sudah  dikemukakan  pada  atas  tersebut bahwa interaksi antara nasabah & bank diatur pada suatu perjanjian atau kontrak, ini berarti para pihak, pada hal ini bank menjadi suatu badan bisnis & nasabah baik perorangan juga badan bisnis memiliki hak & kewajiban.
Hal  ini  wajib  dipandang  lebih  dahulu  jenis  pelayanan  menurut  pihak  perbankan  lantaran layanan jasa yang diberikan dunia perbankan dewasa ini sangat majemuk misalnya tercantum pada
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan bersama perubahannya yang masih  ada  pada  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  mengenai  perubahan  Undang-undang Nomor  7  Tahun 1992. Beragamnya  layanan  perbankan  mengakibatkan  persyaratan  yang dicantumkan pada kontrak  yang digunakannya pula bervariasi, adalah tergantung menurut jenis layanan jasa yang dipakai.

## PENUTUP
Bahwa  peranan  aspek  hukum  surat  berharga  pada  sebuah  bank  berfungsi  strategis  dalam pelaksanaan  perkembangan  pembangunan  perekonomian  indonesia.  Peranan  yang  strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama aspek hukum yang mengatur bank sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat sehingga efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Imam Prayogo Suryohadibroto, 2000, Surat Berharga, Rineka Cipta, Jakarta. Kitab Undang –Undang Hukum Perdata Lain-lain:
Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Nomor 7 Tahun 1992.
R. Subekti dan R Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan ke  31,  PT Pradnya Paramita, Jakarta.
R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1976. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan