E - ISSN: 2598 - 6252 VOL. 1 NO. 2 (2017)

## Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam

## Annisa
Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama;
Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok
Ayi Abdurahman Sayani, Ahmad Mulyadi Kosim, Sutisna
Transaksi Jual-Beli Terlarang;
Ghisy atau Tadlis Kualitas Ahmad Sofwan Fauzi
Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga

## Menurut Mazhab Syafi’iyyah
Wifa Latifah Qudsiah, Syarifah Gustiawati
Konsep Agama dan Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam
Muhammad Nandang Sunandar
Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

## Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi
Nida Chaerunnisa, Mukhtar
Bedah Caesar  Menurut Dawabit Al-Maslahah
Muhammad Said Ramadan Al-Buti
Yono, Kholil Nawawi
Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan) Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 1 NO. 2 (2017)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI
109 Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam
(The Concept of Money and Monetary Policy In Islamic Economic Law)

## Annisa
127 Penerapan Asas Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama;

## Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Depok
(Application of the Ius Contra Legem Principle in the Sharing of Joint Assets; Analysis of Judgments of Religious Court Judges in Depok City)
Ayi Abdurahman Sayani, Ahmad Mulyadi Kosim, Sutisna
143 Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas
(Forbidden Sale-Transaction: Ghisy or Tadlis Quality)
Ahmad Sofwan Fauzi

## 155 Peranan Wanita Karir Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-iyyah
(The Role of Career Women in Helping Family Needs According to the Syafi-iyyah School)
Wifa Latifah Qudsiah, Syarifah Gustiawati

## 173 Konsep Agama dan Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam
(The Concept of Religion and the System of Government in the Islamic perspective)

## Muhammad Nandang Sunandar
209 Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi ’ i dan Imam Hanafi
(Comparative Study of Marital Guardian Position According to Imam Syafi-i and Imam Hanafi)
Nida Chaerunnisa, Mukhtar
229 Bedah Caesar  Menurut Dawabit Al-Maslahah  Muhammad Said Ramadan

## Al-Buti
(Caesar Surgery According to Muhammad Said Ramadan Al-Buti In Dawabit Al-

## Maslahah)
Yono, Kholil Nawawi
Vol. 1 No. 2 (2017), pp: 209-228. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.12

## Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan
Menurut Imam Syafi-i dan Imam Hanafi 1
(Comparative Study of Marital Guardian Position According to Imam Syafi-i and Imam Hanafi

## Nida Chaerunnisa, Mukhtar
FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Jl. Kh. Sholeh Iskandar Bogor E- mail: nidachaerunnisa91@gmail.com , mukhtar@fai-uika.ac.id
DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.12

## Abstrack:
The marriage guardian is a person  who acts  on behalf  of  bride while the marriage contract, imam syafi’i and imam hanafi have differences and similarities of opinion, the difference is the syafi’i priest said that married there must be a guardian in the processsion  of marriage ceremony. Whetherthe  is a gril or a widow, skeufu or not. The foundation of imam syafi’i god is fixed  on the hadith of the prophet which means ”unauthorized  marriange  without  a  guardian”.  Therefore  imam  syafi’i  has  the guardian’s vi ew is one of the pillars of marriage. While the hanafi imam argues that marriage without a guardian or marries himself or asks anyone outside the wali nasab. Whether  the  women  is  a  girl  or  a  widow  sekufu  or  not,  then  it  is  permissible.  The foundation  of  th e  hanafi  priest  on  Nabi’s  hadeeth  means”  widows  should  not  be married after being consulted, and virgins should not be married unless they are asked for their approval”. Therefore hanafiyyah group argues that the guardian in marriage law is sunnat. As for the common opinion about the marriage guardian is imam syafi’i sai  that  married  shoul  present  a  guardian    in  the  procession  of  marriage  contract whether the women is a girl or widow, sekufu or not. Likewise with the hanafi priest he argues that married should use ( there is) a guardian in the marriage contract. With the  condition  of  married  couples  contract.  With  the  condition  of  married    couples (men) who want to get married is not sekufu. The purpose of this thesis is to know the difference of opinion regarding the position of the guardian in marriage in the opinion of  imam  syaf’i  and  iamam  hanafi.  The  resea rch  method  used  by  the  writer  is descriptive qualitative with the type of research literature study, through this type of research the authors obtain various saurces of research that the authors need.
Keywords: Guardian, Marriage, S yafi’i, Hanafi.

## Abstrak:
Wali nikah ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan saat akad nikah. Dalam  mengenai  wali  nikah,  Imam    Syafi’i  dan  Imam Hanafi  memiliki perbedaan dan kesamaan pendapat, yang menjadi perbedaannya ialah Imam Syafi’I mengatakan bahwa menikah harus ada wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu
1 Tanggal diterima naskah, 26 Juli 2017, direvisi tanggal 23 Agustus 2017, disetujui untuk dipublikasi tanggal, 29 September 2017.
Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-i dan Imam Hanafi
seorang  gadis  ataupun  janda,  sekufu  ataupun  tidak,  yang  menjadi  landasan  Imam Syafi'i ialah tertuju pada hadits Nabi yang artinya " Tidak sah menikah tanpa adanya wali ". Oleh karena  itu imam syafi'i mempunyai  pandangan  bahwa wali adalah  salah  satu rukun  dari  pernikahan.  sedangkan  imam  Hanafi  berpendapat  bahwa  pernikahan tanpa  wali  atau  menikahkan  dirinya  sendiri  atau  meminta  orang  lain  di  luar  wali nasab, baik wanita itu gadis atau pun janda, sekufu atau tidak, maka hal tersebut di perbolehkan. Yang menjadi landasan Imam Hanafi pada hadits Nabi yang artinya " Janda  tidak  boleh  dinikahkan  kecuali  setelah  dimintai  pendapat,  dan  perawan  tidak  boleh dinikahkan  kecuali  setelah  dimintai  persetujuannya" .  Oleh  karena  itu  golongan Hanafiyyah  berpendapat  bahwa  wali  dalam  pernikahan  hukumnya  adalah  sunnat. Adapun  yang  menjadi  kesamaan  pendapat  m engenai  wali  ialah  Imam  Syafi’i mengatakan  bahwa  menikah harus  menghadirkan adanya wali  dalam  prosesi  akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda, sekufu ataupun tidak,  begitu juga dengan Imam Hanafi ia berpendapat bahwa menikah harus menggunakan (ada) wali dalam  akad  pernikahan,  dengan  syarat  pasangan  wanita  (laki-laki)  yang  hendak menikah tidak sekufu. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui kedudukan wali dalam pernikahan dan untuk mengetahui pandangan imam syafi'i dan Imam Hanafi tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Melalui jenis penelitian ini penulis memperoleh berbagai macam sumber penelitian yang penulis butuhkan.
Kata kunci : Wali, Pernikahan, S yafi’i, Hanafi .

## Pendahuluan
Pernikahan  adalah  suatu  perbuatan  yang  disuruh  oleh  Allah  dan  juga disuruh  oleh  Nabi.  Banyak  suruhan-suruhan  Allah  dalam  al- qur’an  untuk melaksanakan  perkawinan.  Diantaranya  firman  Allah  dalam  surat  An-Nur:  32: “ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orng- orang yang layak (menikah)dari hamba-hamb sahayamuyang laki-laki dan perempuan. Jika mereka  miskin,  Allah  akan  memberi  kemampuan  mereka  dengan  karunia-Nya “( An- Nur:32)
Sebagaimana  dinyatakan  dalam  hadits  yang  di  riwayatkan  oleh  Imam Bukhari  dan  Imam  Muslim  dari  Ibnu  Abbas. “ Wahai  kaum  muda,  barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, menikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memeliharaan farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya berpuasa, karena berpuasa dapat menjadi benteng.” 2
Segala  sesuatu  yang  menjadikan  perkawinan  yang  tidak  sah  kecuali dengan  sesuatu  tersebut,  dan  tidak  sah  suatu  akad  perkawinan  kecuali  dengan wali yang adil, dan dalam sebagian keterangan yaitu dengan wali laki-laki yang adil, wali laki-laki adalah mengecualikan wali perempuan karena sesungguhnya wali perempuan itu tidak boleh menjodohkan dirinya sendiri dan orang lainnya. 3
2 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, Cet.III, hal, 69-70
3 Imron Abu Umar, Terjemah Fathul Qorib , Menara Kudus, 1983, Cet. I, hal, 27-28
I mam Syafi’i dan Imam Hanafi dalam hal ini berselisih pendapat mengenai masalah wali nikah. Imam syafi’i hidup di bagdad dan mesir yang mana dikedua daerah  tersebut,  para  wanita  dinikahkan  ketika  menganjak  baligh  atau  sudah mengalami menstruasi yaitu pada kisaran 10-15 tahun. Tentu saja seorang gadis pada  masa  seperti  itu  belumlah  bisa  memutuskan  sesuatu  yang  sangat  penting yaitu  menikah  dengan  caranya  sendiri.  Bahkn  diabad  modern,  perempuan  di masa umur 10-15 tahun masih di anggap anak-nak dan belum dewasa. Maka dari itu imam syafi’i mengatakan bahwa seorang perempuan  yang ingin melakukan pernikahan    harus  mempunyai  seorang  wali,  dan  wali  dalam  madzhab  ini mempunyai  kedudukan  sebagai  salah  satu  rukun  yang  harus  dipenuhi  dalam pernika han. Madzhab syafi’i menanggap batal, dan satu akad nikah yang lapadz ijabnya di ucapkaan oleh seorang perempuan, baik gadis ataupun janda, sepupu atau tidak, dengan ijin wali atau tidak, secara langsung untuk dirinya, atau sebagai wakil  untuk  orang  lain. Menurut pendapat madzhab imam syafi’i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui  oleh  walinya  yaitu  ayah  atau  oleh  laki  laki  lain  dari  pihak  mempelai wanita. Jadi perempuan dalam pandangan syafi’i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri  dengan  lelaki  yang  dikehendakinya.  Alasan  yang  digunakan  oleh madzhab syafi’i dalam hal tersebut adalah berdasarkan hadis Abu Musa As -Syafi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sebagai berikut: “Dari abu musa  al- asy’ari berkata: bersabda rasulullah SAW. Tidak ada nikah melainkan dengan wali ”
Pernyataan”  tidak  “pada  hadits  ini  maksudnya  “tidak  sah”  yang merupakan  arti  yang  terdekat  dari  pokok  persoalan  ini.  Jadi  nikah  tanpa  wali adalah batal.  Juga hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut yang artinya “ Dari aisyah ra, berkata: bersabda rasulullah : tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, jika wanita tersebut telah disetubuhi, bagi  wanita  itu  mahar  mitsil  karena  dianggap  halal  menyetubuhinya.  Jika  mereka berselisih, maka sulta adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”. 4
Berbeda dengan imam syafi’i. Imam Abu Hanifah h idup  di  kota  kuffah dimasa  banyak  pemalsuan  hadits  yang  terjadi  di  tengah  kuffah  yang  sudah menjadi  kota  kosmopolitan.  Perempuan  kuffah  pada  masa  itu  sudah  terbiasa melakukan  nikah  pada  kisaran  18-22  tahun,  sebuah  takaran  umur  yang  lebih dewasa dari pada usia menikah di bagdad, pada masa itu tentu wanita sudah bisa mandiri  dalam  mengambil  keputusan  sehingga  ia  bisa  menentukan  jalannya sendiri.  Maka  dari  itu  imam  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  sah  nikahnya wanita  dewasa  yang  berakal  tanpa  adanya  wali,  wanita  dewasa  dapat  menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya yang hendak menikah dengannya  sekufu (sepadan atau sederajat), dan maharnya tidak
4 Alhamdani, Risalah Nikah (hukum perkawinan Islam) , Jakarta, Pustaka Amani, 1989, Cet.III, h, 84
kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Dan apabila wanita itu menikah  dengan  laki-laki  yang  tidak  sekufu  maka  walinya  berhak menghalanginya. Adapun argumentasi yang dijelaskan oleh imam Abu Hanifah adalah  firman Allah  dalam  surat  Al-Baqaraah:  232. “ Apabila kamu mentalak  istri- istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..”(Qs. Al -Baqarah (2): 232).
Imam  Hanafi  mengatakan  bahwa  wanita  yang  telah  baligh  dan  berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia  perawaan  atau  janda.  Sebagaimana  dalam  surat  Al-Baqarah  ayat:  234: “... Kemudian apabila telah habis iddahnya maka tiada dosa bagimu(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut...”( Al -Baqarah:234).
Maksud dari ayat diatas bahwa wewenang itu berada pada diri wanita itu. Para wali tidak dipersalahkan (berdosa), bila siwanita itu bertindak atas dirinya sendiri.disamping firman Allah diatas, mereka berpegang pada hadits Rasulullah: ” Janda  itu  lebih  berhak  atas  dirinya  dari  pada  walinya,  sedangkan  gadis  itu  diminta izinnya, dan diamny menunjukkan izinnya”.
Sebagaimana  ayat  dan  hadits  diatas  Imam  abu  hanifah  mengemukakan, bahwa  Tidak  seorang  pun  yang  mempunyai  wewenang  atas  dirinya  atau menentang pilihannya, syarat, orang yang dipilih itu sekufu (sepadan). Tetapi jika ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta qodhi untuk membatalkan akadnya. Dengan alasan untuk  menjaga  aib  yang  kemungkinan  timbul  dari  pihak  suaminya  selama sebelum hamil atau melahirkan. 5

## Pengertian Nikah
Kata “ Nikah ” )حاكن )  diucapkan  menurut  makna  bahasanya,  yaitu “kumpul”, “ wati” atau jimak” dan “akad” . dan diucapkan menurut pengertian syara’ yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syar at. 6
Perkawinan dalam literatur fiqh bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah ( حكن )  dan zawaj ( جوز ).  Kedua  kata  ini  kata yang  terpakai  dalam  kehidupan sehari-hari  orang  arab  dan  banyak  terdapat  dalam  al- Qur’an  dan  hadits  Nabi. Secara  arti  kata  nikah  atau zawaja berarti ” bergabung ”( مض ),  hubungan kelamin ”( ءطو ) dan juga berarti “ akad ”( دقع ). Dalam arti terminologis dalam kitab- kitab fiqh banyak diartikan: جيوزتلا وا حاكنلاا ظفلب ءطولا ةحابا نمضتي دقع yang artinya; akad atau  perjanjian  yang  mengandung  maksud  membolehkan  hubungan  kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja. 7
5 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga ,  Jakata: Siraja,2006, hal, 74-77
6 Imron Abu Umar , Terjemah Fathul Qorib ... h.22
7 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam , Bandung: Algensindo, 2011 h. 374
Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas,  yang  dikutip  oleh  Zakiah  Daradjat : “ Akad  yang  memberikan  faedah  hukum kebolehan  mengadakan  hubungan  keluarga  (suami  istri)  antara  pria  dan  wanita  dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak  bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. 8

## Rukun dan Syarat Sah Pernikahan
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas: a). Adanya calon  suami  dan  istri  yang  akan  melakukan  perkawinan;  b).  Adanya  wali  dari pihak calon pengantin wanita, karena akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang  wali  atau  wakilnya  yang  akan  menikahkannya;  c).  Adanya  dua  orang saksi, karena pelaksanaan akad nikah akan sah apabila adanya dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut; d). Sighat akad nikah, yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihk wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki
Pada garis besarnya syarat- syarat sahnya perkawinan itu ada dua, yaitu: 1).  Calon  memepelai  perempuannya  halal  dikawin  oleh  laki-laki  yang  ingin mejadikannya  istri.  Jadi,  perempuannya  itu  bukan  perempuan  yang  haram dinikahi,  baik  karena  haram  dinikah  untuk  sementara  maupaun  untuk  selama- lamanya;  2).  Akad  nikahnya  dihadiri  para  saksi.  Secara  rinci,  masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut: a). Syarat-syarat kedua mempelai; b). Syarat- syarat pengantin pria.
Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan para ijtihad ulama yaitu: 1). Calon suami beragama Islam; 2). Terang  (jelas)  bahwa  calon  suami  itu  betullaki-laki;  3).  Orangya  diketahui  dan tertentu; 4). Calon memepelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri; 9 5). Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal kepada calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya halal baginya; 6). Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan  itu;  7).  Tidak  sedang  melakukan  ihram;  8).  Tidak  mempunyai  istri yang haram dimadu dengan calon istri; 9). Tidak sedang mempunyai istri empat.
Adapun  syarat-syarat  calon  mempelai  perempuan  adalah:  1).  Beragama Islam  atau  ahli  kitab;  2).  Terang  bahwa  dia  wanita  bukan khuntsa (banci);  3). Wanita itu tentu orangnya; 4). Halal bagi calon suami; 5). Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam ‘iddah ; 6). Tidak dipaksa atau ikhtiar; 7). Tidak dalam keadaan ihram, haji atau umrah. 10
8 Abd, Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , Bogor: Kencana, 2003, h. 9-10. 9 Ibid, h.... 47 -50. 10 Abd, Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , h. 50-55.
Syarat-Syarat Ijab dan Kabul.
Pertama;  Perkawianan  wajib  dilakukan  dengan  ijab  dan  kabul  dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah, ikatan atau perjanjian perkawinan. Bagi orang  bisu  sah  perkawinannya  dengan  isyarat  tangan  atau  kepala  yang  bisa dipahami. 11
Kedua;  Ijab  dilakukan  oleh  pihak  wali  mempelai  perempuan  atau wakilnya. Sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.
Ketiga; Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis,dan tidak boleh ada jarak  yang  lama  antara  ijab  dan  kabul  yangmerusak  kesatuan  akad  dan kelangsungan  akad,  dan  masing-masing  ijab  dan  kabul  dapat  didengar  dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
Keempat; Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz nikah atau tazwij , yang terjemahnya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat- kalimat itu terdapat didalam kitabullah dan sunnah.
Kelima; Akad nikah itu wajib dihadiri oleh dua orang saksi.
Keenam;  Syarat-syarat  Wali.  Perkawinan  dilangsukan  oleh  wali  pihak mempelai  perempuan  atau  wakilnya  dengan  calon  suami  atau  wakilnya  yakni syarat wali yaitu: laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).
Ketujuh; Syarat- syarat Saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua  orang  laki-laki,  muslim,  baligh,  berakal,  melihat  dan  mendengar  serta mengerti(paham) akan maksud akad nikah. 12

## Dasar Hukum Nikah
Ayat Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 3:
“Dan  jika  kamu  khawatir  tidak  akan  mampu  berlaku  adil  terhadap(hak -hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilh perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu  berlaku  adil,  maka  (nikahilah)  satu  orang  saja  atau  hamba  sahaya perempuan  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu  lebih  dekat  agar  kamu  tidak berbuat dzalim. ” (QS. An-Nisa: 3)
Surat An-Nahl ayat 72: “Allah menjadikan bagi kamu istri -istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu anak cucu, dan memberimu rizki dari yang baik- bak”. (QS: AN -Nahl:72).
Hadits-hadits  Rasulullah  SAW;  Dari  Annas  bin  Malik  r.a,  berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa berbuka,
12 Abd, Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat ,….h. 56 -64
dan  mengawini  perempuan.  Barang  siapa  membenci  sunnahku  ia  bukan  termasuk ummatku. ”(Muttafaq ‘alaih).
Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, berkata sesungguhnya Nabi SAW bersabda.
“Hai generasi  muda,  barang  siapa  diantara  kamu  yang  mampu  serta berkeinginanhendak  menikah,  hendaklah  diaa  menikah.  Karena  sesungguhnya pernikhan  itu  dapat  merundukkan  pandangan  mata  terhadap  orang  yang  tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. An barang siapa yang  tidak  mampu  menikah,  hendaklah  dia  puasa,  karen  dengan  puasa  hawa nafsunya terhadap perempuan akaan berkurang.” (Hadits Bukhari -Muslim). 13

## Hukum Melaksanakan Pernikahan
Dari  begitu  banyaknya  suruhan  Allah  dan  Nabi  untuk  melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan  Nabi  untuk  dilakukan.  Oleh  karena  itu  mengenai  hukum  melakukan perka winan, Ibnu Rusyid menjelaskan, bahwa segolongan fuqaha’ yakni jumhur (mayoritas  ulama)  berpendapat,  yakni  nikah  itu  hukumnya  sunnat.    Golongan Zhahiriyah  berpendapat  bahwa  nikah  itu  wajib.  Para  lama  Malikiyah mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk  sebagian  lainnya  dan  mubah  untuk  golongan  yang  lain.  Demikian  itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.
Para  fuqaha  yang  berpendapat  bahwa  kawin  itu  wajib  untuk    sebagian orang,  sunnat  untuk  sebagian  yang  lain,  dan  mubah  untuk  yang  lain,  maka pendapat  ini  didasarkan  atas  pertimbangan  kemaslahatan. 14 Qiyas seperti inilah yang  disebut qiyas  mursal, yakni  suatu qiyas yang  tidak  mempunyai  dasar penyandaran.  Al-Jaziry  mengatakan  bahwa  sesuai  dengan  keadaan  orang  yang melakukan  perkawinan,  hukum nikah berlaku untuk  hukum  syara’ yang  lima, adakalanya wajib,  haram,  makruh,  sunnat  (mandub) dan adakalanya  mubah. Ulama Syafi’iyah  mengatakan  bahwa  hukum  asal  nikah  dalah  mubah,  disamping  ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh. 15

## Hikmah pernikahan
Diantara  manfaat  atau  hikmah  pernikahan  ialah  menentramkan  jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah. Hal ini sesuai dengan firmannya dalam surat Ar-Rum ayat: 21
13 S.A. Alhamdani, Risalah Nikah(Hukum Perkawinan Islam) , h. 16-18
14 Ahmad Mukri Aji, Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012, h.25.
15 Abd, Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , h.... 16-18
“Dan diantara tanda -tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri- isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantara  kamu  rasa  kash  dan  sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar  mendapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS: Ar -Rum:21).
Manfaat  lainnya  yaitu  bahwa  perkawinan  itu  untuk  mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup, Nabi bersabda:
“Dia  berkata:  Rasulullah  SAW  memerintahkan  kami  berkeluarga  dan  sangat melarang  kami  membujang.  Beliau  bersabda:  Nikahilah    perempuan  yang  yang subur dan penyayang, karena dengan jumlahmu yang banyak aku aka berbangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat”.(Riwayat Ahmad . Hadits shohih menurut Ibnu Hiban).

## Pengertian Wali Nikah
Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-Wali dengan bentuk  jamak Auliyaa yang  berarti  pecinta,  saudara,  atau  penolong.  Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama,  adat)  diserahi  kewajiban  untuk  mengurus  anak  yatim  serta  hartanya sebelum  anak  itu  dewasa.  Wali  ialah  seorang  pengasuh  pengantin  perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki- laki). 16

## Kedudukan Wali Dalam Pernikahan
Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suaatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun  dalam  pernikahan  atau  perkawinan  menurut  kesepakataan  ulama  secara prinsip.  Dalam  akad  perkawinan  itu  sendiri  wali  dapat  berkedudukan  sebagai orang  yang  bertindak  atas  nama  mempelai  perempuan  dan  dapat  pula  sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.
Dalam Al- Qur’an terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami  menghendaki  adanya  wali.  Diantaranya  terdapat  dalam  surat:  Al- Baqarah (2) ayat 232, surat Al-Baqarah (2) ayat 221, dan  Surat An-Nur (24) ayat 32. Ibaraat ketiga ayat tesebut tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena yang  pertama  larangan  menghalangi  perempuan  yang  habis  iddahnya  untuk menikah, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki  musyrik,  sedangkan  ayat  ketiga  adalah  suruhan  untuk  menikahkan
16 Kamus Bahasa Indonesia,edisi kedua, , Pendidikan Dan Kepustakaan, Balai Pustaka, 2002, h. 1267
orang-orang yang masih membujang. Namun dalam ketiga ayat itu khitab Allah berkenaan  dengan  perkawinan  dialamatkan  kepada  wali,  begitu  juga  dapat dipahami  daripada  keharusan  adanya  wali  dalam  pernikahan.  Oleh  karena  itu dari pemahaman ketiga ayat tersebut diatas jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan.

## Orang Yang Berhak Menjadi Wali
Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok: 1). Wali Nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah,  2). Wali Mu’tiq,  yaitu  orang  yang  menjadi wali  terhadap  perempuan bekas  hamba  sahaya  yang  dimerdekakan,  3).  Wali  Hakim,  yaitu  orang  yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

## Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi’iyyah, Hanabilah, Zhahriyah, dan Syi’ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok, yaitu:
Pertama; Wali dekat atau wali qarib. Wali qarib yaitu ayah, dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap  anak  perempuan  yang  akan  dikawinkannya. 17 Adapun  urutan  wali nikah bagi mempelai wanita menurut prioritasnya yaitu: Ayah, Kakek, Saudara laki-laki seibu sebapak, Anak laki-laki dari seibu sebapak, Paman, Anak paman, Paman dari ayah mempelai wanita dan seterusnya (saudara laki-laki dari kakek wanita dan seterusnya), Anak laki-laki dari orang yang disebutkan nomor tujuh diatas,  Paman  dari  kakek  mempelai  wanita,  Anak  laki-laki  dari  orang  yang disebutkan pada nomor sembilan di atas menurut susunan biasa. 18
Kedua;  Wali  Jauh  atau  Wali Ab’ad .  Wali ab’ad yaitu  wali  dalam  garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhapap ibunya dari segi dia adalah  anak,  bila  anak  berkedudukan  sebagai  wali  hakim,  maka    boleh  dia meng awinkan  ibunya  sebagai  wali  hakim.  Adapun  wali  ab’ad  adalah  sebagai berikut: Saudara laki-laki kandung , kalau tidak ada pindah kepada Saudara laki- laki  seayah, kalau  tidak  ada  pindah  kepada Anak  sudara  laki-laki  kandung, kalau  tidak  ada  pindah kepada anak  saudara  laki-laki  seayah, kalau  tidak  ada pindah kepada Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada Anak paman kandung, kalau tidaak ada pindah kepada Anak  paman  seayah,  Ahli  waris  kerabat  lainnya kalau  tidak  ada. Sedangkan syarat-syarat Wali adalah telah dewasa dan berakal sehat, Laki-laki,
17 Amir  Syarifudin, Hukum  Perkwinan  Islam  Di  Indonesia  (Antara  Fiqh  Munakaahat  Dan Undang-undang ), Jakarta: Prenada Media, 2006. h.69-75. 18 S.M. Nasruddin Latif, Ilmu Perkawinan (Problemtika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga), Pustaka Hidayah, Bandung : 2001, h. 30
Muslim, Merdeka(statusnya), Tidak dalam berada pengampuan, Berfikiran baik, Adil, dan tidak sedang melakukan ihram. 19

## Jenis Perwalian
Dalam jenis Perwalian  terdapaat dua jenis yaitu, perwalian yang memiliki hak  memaksa  (wali  ijbar)  dan  perwalian  sukarela  (ikhtiyar).  Perwalian  (ijbar) hanya dimiliki ayah dan kakek saja. Artinya seorang ayah boleh menikahkan atau mengawinkan putrinya yang perawan, masih kecil maupun sudah besar. Namun dia  dianjurkan  meminta  izin  putrinya.  Adapun  status  perwalian  sukarela (ikhtiyar)  diberikan  kepada  saudara senasab  ashabah  dari  garis  keturunan tepi, seperti saudara laki-laki, paman dari ayah kandung, atau seayahdan anak laki-laki keduanya. 20

## Metode Penelitian
Metode penelitian pada jurnal ini adalah menggunakan Metode Penelitian Deskriptif.  Penelitian  deskriptip  kualitatif  bertujuan  untuk  membuat  deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. 21
Metode penelitian deskriptif kualitatif pada jurnal ini menjabarkan tentang studi  komparatif  kedudukan  wali  dalam  pernikahan  menurut  pendapat  Imam Syafi’i  dan  Imam  Hanafi ,  dalam  arti  lain  adanya  perbandingan  pendapat mengenai masalah wali bagi mempelai perempuan yang hendak menikah yakni ada  yang  mengharuskan  pernikahan  harus  dihadirkan  wali  laki-laki  dari  pihak wanita,  dan  juga  ada  yang  membolehkan  seorang  wanita  menikahkan  dirinya sendiri tanpa adanya wali serta dapat menjadi wakil bagi orang lain, yang disertai dengan dalil-dalil yang dapat menguatkan pendapatnya. Dengan kata lain objek penelitian tersebut dijabarkan dengan menggunakan landasan dalil hukum yang dikerucutkan dengan mengutip pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi.

## Analisis Perbandingan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Mengenai Kedudukan Wali Dalam pernikahan
Imam Syafi'i dilahirkan di kota ghazzah dalam palestina pada tahun 105 hijriah. Adapun keturunan Imam Syafi'i ialah Abdullah bin Idris bin Al-Abbas bin Al-Muthallib  bin  Abdu  Manaf.  Keturunannya  bertemu  dengan  keturunan Rasulullah  SAW  yakni  pada  datuk  Rasulullah  yaitu  Abdu  Manaf.  Imam  Syafi'i
19 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam..., h.  75-78 20 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i 2 , Jakarta : Almahira, 2010, h. 461-463
21 Moh Najir, Metode Penelitian , Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h. 54
dapat menghafal Al-Qur'an dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau  menghafal  serta  menulis  hadits-hadits.  Beliau  sangat  tekun  dalam mempelajari  kaidah-kaidah  dan  nahwu  bahasa  Arab.  Disamping  memeplajari ilmu pengetahuan beliau mempunyai kesempatan pula memepelajari memanah, sehingga  beliau  dapat  memanah  sepuluh  batang  tanpa  melakukan  suatu kehilafan.
Guru-guru  Imam  Syafi'i  yang  pertama  ialah  Muslim  Khalid  Az-Zinji  da yang lainnya dari imam-imam Mekkah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beiau belajar dengan Imam Malik sampai Malik  meninggal  dunia.  Dan  masih  banyak  lagi  guru-gurnya  yang  lain  dri kampung-kampung  atau  kota-kota  besar  yang  dikunjunginya. 22 Dalam pengambilan hukum Imam Syafi’i mengambil beberapa metode, dian taranya: Al- Quran, Sunnah, Ijma’ , Qiyas, dan Istishab. 23
Adapun  mengenai  masalah  wali  nikah,  dalam  pandangan  Imam  Syafi’i bahwa  wanita  yang  baligh  dan  berakal  sehat  itu  masih  gadis,  maka  hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada  keduanya.  Wali  tidak  boleh  mengwinkan  wanita  janda  itu  tanpa persetujuannya.  Sebaliknya  wanita  itu  pun  tidak  boleh  mengawinkan  dirinya tanpa  restu  sang  wali.  Akad  yang  diucapkan  hanya  oleh  wanita  terebut  tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuanya. Dan Adapun  yang  menjadi  syarat    bagi  seorang  wali  yaitu:  Beragama  Islam,  Baligh yaitu orang yang sudah dibebabnkan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, Berakal sehat, Merdeka, laki-laki, Adil (beragama dengan baik). 24
Menurut  Imam  Syafi'i,  kehadiran  wali  menjadi  salah  satu  rukun  nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah maka pernikahan atau perkawinan tersebut tidak sah. Yang menjadi alasan tersebut yaitu terdapat pada hadits: “ Tidak sah menikah kecuali adanya seorang wali. ”
Imam  Syafi’i  juga  mempunyai  alasan  lain bahwa  seorang  wanita  tidak memiliki  kemampuan  hukum  yang  penuh  atas  dasar  kehendaknya  sendiri. Kekurangan  kemampuan  itu  memerlukan  pernyempurnaan  oleh  seorang  wali. Yang menjadi 25 Yang menjadi dasar keharusan wali dalam pernikahan, menurut Imam Syafi'i yakni terdapat dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah(2) ayat 232:
“Apabila  kamu  mentalak  isteri -isterimu,  lalu  habis  iddahnya,  maka  janganlah kamu (parawali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila
22 Ahmad  Asy-Syurbasi, Sejarah  dan  Biografi  Empat  Imam  Madzhab ,  penerbit:  Amzah,  cet III,2001, h. 141-152
23 Abdul  Wahab  khallaf ,  Kaidah-KaidahHukum  Islam  Ilmu  Ushul  Fiqh, Jakart:  Raja  Grafindo Persada, 2000, h. 134
24 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqh  Lima  Madzhab ,  penerjemah:  Masykur  A.B.  Afif Muhammad, Idrus Al-kaff. Jakarta: lentera, 2008, h. 345
25 M.B. Hoker, Islam Madzhab Indonsia (Fatwa-Fatwa dan Perubhan Sosial) , Jakarta: Teraju, Cet I, 2001, hal. 193
Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-i dan Imam Hanafi
telah  terdapat  kerelaan  di  antara  mereka  dengan  cara  yang  ma'ruf.  Itulah  yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al -Baqarah :232)
Dalam surat Al-Baqarah ayat 232, kata yang secara khusus menunjukkan larangan mempersulit sekaligus harus ada persetujuan (Ridla) dari wali adalah َلاَف نُهوُلُضْعَت .  Dengan  mencatat  turunnya  ayat  ini,  asy-Syafi'i  berkesimpulan,  bahwa dalam  ayat  ini  menunjukkan  tiga  hal,  yakni  yang  pertama:  Keharusan menyelesaikan  masa  iddah  untuk  menikah  lagi;  kedua:  Larangan  wali mempersulit  pernikahan  atau  perkawinan  wanita  yang  ada  di  bawah perwaliannya; ketiga : Harus adanya persetujuan (ridla) wali dalam pernikahan atau perkawinan. 26
Kemudian  as-Syafi'i  juga  menguatkan  pendapatnya  dengan  menulis kembali sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 232, yakni pada kisah  ma'qil, yang diriwayatkan oleh Ma;qil bin Yasar r.a., berkata:
"Aku  mengawinkan  saudara  perempuanku  dengan  seorang  laki-lakiyang kemudian  dia  menceraikannya.  Ketika  masa  iddahnya  berakhir,  laki-laki  itu datang  meminangnya  lagi  lalu  aku  katakana  kepadanya:"  Dulu  aku  telah mengawinkanmu  dengannya  dan  aku  juga  telah  menghargaimu,  tetapi  kamu menceraikannya,  sekarang  kamu  meminangnya  lagi.  demi  Allah,  saudara perempuanku tidak boleh menjadi istrimu lagi". laki-laki tersebut bukanlah orang jahat  dan  perempuan  itu  ingin  kembali  kepada  mantan  suaminya.  Allah menurunkan ayat (yang artinya): "….maka janganlah menghalangi mereka…"(Al - Baqarah:232).  Kata  Ma'qil  bin  Yasar:  Ya  Rasulallah!  Sekarang  aku  akan melakukannya.  Kata  perawi:  maka  Ma'qil  mengawinkan  lagi  saudara perempuannya dengan laki- laki tersebut”. 27
Adapun  dasar  hukum  yang  tidak  memperbolehkan  perempuan menikahkan  dirinya  sendiri  dan  menikahkan  perempuan  lain  ialah  dari  Abi Hurairah r.a. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dan para perawinya orang-orang yang terpercaya bahwa Raulullah SAW bersabda: “ Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya." (hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dan para perawinya orang-orang yang terpercaya). 28
Menurut  jumhur  ulama  diantaranya  Malik,  Ats-Tsaury,  Al-Laits,  dan Syafi'i  bahwa  yang  berhak  menjadi  wali  adalah  "Ashabah".  Dan  yang  menjadi urutan  wali  ialah  :  Ayah,  Kakek,  Saudara  laki-laki  seayah  seibu  (sekandung), Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Anak
26 Khoiruddin Nasution, Status Wanita Di Asi Tenggara , Studi Terhadap Perundang Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonsia Dan Malaysia, Jakarta: INIS,2002, h. 177.
27 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari , Jakarta: Pustaka Amani, Cet I, 2002, h. 912-913.
28 Abu Bakar Muhammad, Terjemah Subulus Salam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995, h. 434.
laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman kandung, Paman seayah, Anak laki- laki dari paman sekndung, Anak laki-laki dari paman seayah, Hakim.
Dari segi kekuasaan wali atas orang yang berada dibawah perwaliannya dalam perkawinan, Imam Syafi’i  mengelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu wali  mujbir dan wali  ghair  mujbir . Wali  mujbir ialah  wali  yang  mempunyai  hak untuk  menikahkan  seseorang  dibawah  perwaliannya,  tanpa  terlebih  dahulu meminta izin atau kerelaan kepada yang bersangkutan, wali mujbir berlaku bagi wanita yang masih gadis baik masih kecil atau sudah dewasa, dan yang berhak ialah ayah dan kakek. Sedangkan  wali ghair mujbir ialah seorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seseorang yang berada dibawah perwaliannya, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali ghair mujbir ini dalam melakukan akad  perkawinan  harus  seizin  atau  atas  kerelaan  orang  yang  dibawah perwaliannya dan yang menjadi wali ialah selain ayah dan kakek. 29
Abu Hanifah atau biasa di sebut Imam Hanafi, dilahirkan pada tahun 80 Hijriah bersamaan (659 Masehi). 30 Nama asli Abu Hanifah ialah Annu'man, dan keturunan beliau adalah Nu'man bin Tsabit bin Marjan, yakni seorang penguasa keturunan Persia dari kalangan orang merdeka. Sebelum berguru kepada ulama, abu Hanifah adalah seorang pedagang karena ayahnya seorang pedagang. Profesi berdagang  ini  membuatnya  mahir  dalam  membuat  kaidah-kaidah  fiqh  yang terkait dengan perdagangan berdasarkan dalil-dalil agama yang kuat. 31
Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab,  karena  ilmu  bahasa  tidak  banyak  digunakan  akal  (pikiran),  beralih mempelajari  ilmu  fiqih,  karena  ia  berminat  pada  pelajaran  yang  banyak menggunakan pikiran. Di samping mempelajarai ilmu fiqih, beliau sempat juga mempelajari  ilmu-ilmu  yang  lain,  seperti  ilmu  tauhid  dan  ilmu  yang  lainnya. Diantara  beberapa  buku  kajiannya  ialah:  Al-Fiqhul  Akbar,  Al-Rad  Ala  Al- Qadariah dan Al-'Alim Wal-Muta'allim. 32
Abu Hanifah adalah murid Hammad bin Abu Sulaiman yang merupakan pemimpin fiqih Irak. Guru Abu Hanifah berasal dari beragam aliran, dan ideologi. Ada  yang  menganut  Ahlusunah  wal  Jama'ah,  ada  pula  yang  tidak.  Ada  yang menganut ahli ra'yi dan ada pula yang tidak, diantara mereka ada ulama hadits dan  ada  pula  ulama  yang  pernah  mempelajari  Al-Qur'an  dan  ilmunya  dari Abdullah bin Abbas. Abu Hanifah pernah tinggal di Mekkah kurang lebih selama enam  tahun.  Diantara  guru-guru  Abu  Hanifah  di  Irak  ada  yang  berasal  firqah syiah dengan seluruh sektenya, seperti kaisaniyah, zaidiyah, itsna asyariyah, dan ismailiyah. 33
29 Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah.., , h.. 72 30 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi, h..14 31 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu Hanifah , Solo: Aqwam, cet I, 2013, h. 9-15
32 Ahmad Asy-Syurbasi sejarh dan biografi .h. 17
33 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu Hanifah , h..28
Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-i dan Imam Hanafi
Adapun metode istinbath hukum yang gunakan oleh Imam Hanafi yaitu: Al- Quran,  Sunnah,  Ijma’,  Qiyas,  ‘Uruf, dan  Istihsan. 34 Dalam  kitab  al-Mabsut ditulis, menurut imam Abu Hanifah (80-150/ 696-767), pendiri madzhab Hanafi, bahwa  perkawinan  tidak  mutlak  harus  memakai  wali  sebab  wali  nikah  hanya dibutuhkan bagi wanita yang masih kecil atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sempurna (dungu atau gila). Tetapi wanita yang merdeka dan sudah berakal tidak membutuhkan wali nikah, bahkan wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan diinya  sendiri.  Dengan kata  lain  perkawinan  yang  diucapkan  oleh wanita  yang sudah dewasa dan berakal sehat secara mutlak adalah sah. Muhammad bin Hasan as-Saibani (w. 189-792) yakni murid dekat Abu Hanifah, mengatakan bahwa status pernikahan  atau  perkawinannya  boleh  apabila  laki-laki  yang  akan  dinikahi  itu sekufu,  begitu  juga  sebaliknya,  apabila  laki-laki  yang  akan  dinikahinya  tidak sekufu maka tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Abu Yusuf (w. 182/795), murid  dekat  yang  lain,  ada  perkembangan  ide,  pada  awalnya  Abu  Yusuf berpendapat tidak boleh secara mutlak kalau masih mempunyai wali, sekufu atau tidak.  Kemudian  berkembang  menjadi  boleh  apabila  sekufu,  kemudian berkembang lagi menjadi boleh secara mutlak, baik itu sekufu atau tidak . 35
Dalam  mengenai  keberadaan  wali,  golongan  Hanafiyah  mengatakan bahwa  keberadaan  wali  dalam  suatu  pernikahan  atau  perkawinan  hukumnya adalah  sunnat.  Selain  itu  Imam  Abu  Hanifh  mengatakan  bahwa  seorang  wali memiliki  syarat,  diantaranya:  Beragama  Islam,  Baligh,  Berakal  sehat,  dan Merdeka. 36
Menuru  Abu  Hanifah  dan  Abu  Yusuf  mengatakan  bahwa  wanita  yang baligh lagi berakal boleh menikahkan dirinya  dan anak perempuan yang masih belum dewasa (kecil) dapat pula sebagai wakil dari orang lain, tetapi sekiranya wanita tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu maka wali  berhak  menghalanginya.  Dan  sekiranya  wanita  itu  tidak  mempunyai  wali (dalam  kedudukannya  dalam  ahli  waris)  namun  yang  ada  hanya  wali  hakim, maka wali tersebut tidak ada hak untuk menghalangi wanita itu untuk menikah, walaupun maharnya lebih kecil (rendah), karena wewenang itu berada di tangan wanita  sepenuhnya.  Dasar  hukum  yang  membolehkan  pernikahan  atau perkawinan tanpa wali, menurut Abu Hanifah adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam Al-Qur'an terdiri dari: Surat Al-Baqarah (2): 230:
“Kemudian  jika  si  suami  mentalaknya  (sesudah  talak  yang  kedua),  maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian  jika  suami  yang  lain  itu  menceraikannya,  maka  tidak  ada  dosa  bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya
34 Abdul Wahab khallaf , Kaidah-KaidahHukum Islam Ilmu Usul Fiqh, jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 117
35 Khoiruddin Nasution, Status Wanita Di Asi Tenggara..., h.... 169 36 Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga...., , h. 79
berpendapat  akan  dapat  menjalankan  hukum-hukum  Allah.  Itulah  hukum- hukum  Allah,  diterangkan-Nya  kepada  kaum  yang  (mau)  mengetahui.(QS.  Al- Baqarah: 230).
-Surat Al-Baqarah (2): 232
“ Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  habis  masa  iddahnya,  maka janganlah  kamu  (para  wali)  menghalangi  mereka  kawin  lagi  dengan  bakal suaminya,  apabila  telah  terdapat  kerelaan  di  antara  mereka  dengan  cara  yang ma'ruf.  Itulah  yang  dinasehatkan  kepada  orang-orang  yang  beriman  di  antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(QS. Al-Baqarah : 232).
Surat Al-Baqarah (2): 234
“Orang -orang  yang  meninggal  dunia  di  antaramu  dengan  meninggalkan  isteri- isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para  wali)  membiarkan  mereka  berbuat  terhadap  diri  mereka  menurut  yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(QS. Al-Baqarah :234). 37
Menurut jumhur ulama, ditujukan (khitab) kepada suami bukan kepada wali. Sedangkan ayat ke tiga jelas, bahwa wewenang itu berada pada diri wanit sendiri. Para wali tidak dipersalahkan(berdosa), bila siwanita tersebut bertindak atas  namanya  sendiri.  Dapat  disimpulkan  bahwa  akad  dalam  ayat-ayat  ini disandarkan kepada wanita (hunna), yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka. 38
Adapun  dalil  Sunnah  Nabi  yang  dicatat  untuk  mendukung  kebolehan wanita menikah tanpa wali adalah hadits Nabi dari Ibnu Abbas r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:
“P erempuan janda lebih berhak terhadap dirinyadarinya daripada walinya. Dan gadis  itu  dimintai  izinnya  dan  izinnya  adalah  diamnya.  (Diriwayatkan  oleh Muslim). Dan dalam suatu suatu susunan matannya: Tidak ada perintah bagi wali bersama  atau  terhadap  janda,  dan  perempuan  yatim  dimintai  izinnya. (Diriwayatkan  oleh  Abu  Daud  dan  An-Nasa'i  serta  dinilai  sohih  oleh  Ibnu Hiban). 39
Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Al-bukhari dari Abu Hurairah r.a, rasulullah SAW bersabda:
"Janda  tidak  boleh  dinikahkan  kecuali  setelah  dimintai  pendapat,  dan  perawan tidak  boleh  dinikahkan  kecuali  setelah  dimintai  persetujuannya."  Para  sahabat
37 Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga.., h. 76 38 Ibid, Khoiruddin Nasution, Status Wanita Di Asi Tenggara..., h..169 39 Abu Bakar Muhammad, Terjemah Subulus Salam .., h. 432
bertanya:  "Ya  Rasulullah!  Bagaimana  persetujuannya?"  Rasulullah  bersabda: "Diamnya."(Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari). 40
Penulisan  Al-Ayyim  dalam  hadits  ini,  menurut  ahli  bahasa,  dan  juga seperti  pendapat  Al-Kharahi  yaitu  wanita  yang  tidak  mempunyai  suami,  baik gadis  atau  janda,  meskipun  Muhammad  As-Saibani  berpendapat  bahwa  Al- Ayyim  dalam  hadits  ini  adalah  janda. 41 Begitu  juga  dengan  hadits  yang diriwayatkan  dari  Khansa'  binti  Khidzam  Al-Anshariyyah  r.a., “ Bahwa  ayahnya menikahkannya yang ketika itu dia seorang janda dan tidak menyukai hal itu, kemudian dia menemui Rasulullah SAW, maka beliau membatalkan pernikahannya. ” 42
Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa urutan wali tidak membatasi wali kepada  keluarga  dekat  yang  termasuk ashabah saja,  tetapi  keluarga  dekat  yang termasuk dzaw al-l arham juga mempunyai hak menjadi wali seperti paman dari pihak  ibu  atau  saudara  laki-laki  seibu.  Alasan  Imam  Abu  Hanifah  mempunyai pendapat  bahwa  wali  yang  terdekat  adalah  mereka  yang  hubungannya  dekat dengan perempuan karena keluarga yang dekat akan adanya rasa malu apabila perempuan  tersebut  menikah  dengan  laki-laki  yang  tidak  pantas  menjadi suaminya. Adanya perasaan malu ini tidak  terbatas pada ashobah saja  tetapi juga terdapat  pada  jawi  al-shiham  dan dzaw  al-arham. Karena  itu  tidak  ada  alasan membatasi hak perwalian pada pernikahaan hanya pada golongan ashobah saja.
Sementara masalah wali mujbir menurut imam abu hanifah wali itu hanya ada wali muzbir saja, sedangkan wali ghair muzbir itu tidak ada. Wali muzbir ini berkuasa  terhadap  perempuan  yang  masih  kecil  atau  dewasa  tetapi  gila  atau dungu, dan yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakek, dan saudara dekat yang termasuk ashobah dan saudara deka yang termasuk dzaw al- arham . 43

## Persamaan  dan  Perbedaan  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Hanafi  mengenai
kedudukan wali dalam pernikahan
Persamaannya; Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa,    menikaah  harus menghadirkan (ada) wali dalam prosesi akad nikah, baik wanita itu seorang gadis atau  pun  janda.  begitu  juga  dengan  pendapat  Imam  Abu  Hanifah  beliau mengatakan  bahwa,  menikah  harus  menghadirkan  (ada)  wali  dalam  akad pernikahan, dengan syarat mempelai wanita tidak sekufu dengan calon suaminya.
Perbedaannya; Imam  Syafi’i  berpendapat  bahwa,  menganggap  batal dalam suatu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan,
40 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari , Jakarta: Pustaka Amani, Cet I, 2002, h.913 41 Khoiruddin Nasution, Status Wanita Di Asi Tenggara ..., h..170 42 Imam Az-Zabidi, Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari, , h...914
43 Chadidjah  Nasution, Wanita  Diantara  Hukum  Islam  dan  Perundang-Undangan, Jakarta: Bulan Bintang. Cet I, 1977, h. 91
baik gadis tau pun janda, sekufu atau pun tidak, secara langsung untuk dirinya atau pun sebagai wakil bagi orang lain. Imam Syafi’i juga berpendapat  bahwa syarat untuk menjadi seorang wali dalam pernikahan yaitu: harus seorang laki- laki, dan adil dalaam arti tidak fasik. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa,  wanita  yang  telah  baligh  dan  berakal  sehat  boleh  memilih  sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan ataupun janda. tidak  seorang  pun  yang  mempunyai  wewenang  atas  dirinya  atau  menentang pilihannya, syarat orang yang dipilihnya itu sekufu. Selain itu Imam Hanafi juga mengatakan bahwa seorang seorang perempun diperbolehkan menjadi wali, dan kefasikan tidak menghalangi seseorang untuk menjadi wali.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang “Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam  Pernikahan  Menurut  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Hanafi”  akhirnya  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Menurut pandangannya Imam Syafi'i mengatakan bahwa, kehadiran wali menjadi  salah  satu  rukun  nikah,  yang  berarti  tanpa  kehadiran  wali  ketika melakukan  akad  nikah,  maka  pernikahan  atau  perkawinan  tersebut  tidak  sah. Yang  menjadi  alasan  tersebut karena    Imam  Syafi’i  menggunakan  hadits  ahad yang  menyatakan  tidak  sah  suatu  pernikahan  kecuali  atas  izin  walinya.  Hadits tersebut ialah: “ Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali”.
Imam  Syafi’i  mempunyai  dua  pandangan  yang  dikenal  dengan qaul  al qadim dan qaul al-jadid. Selain itu yang menjadi pola pemikiran imam syafi’i yaitu merujuk kepada Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Istidlal (istishab) untuk menentukan  suatu  hukum  yang  harus  ditetapkan  sebagai  hujjah.  Sedangkan Imam  Abu  Hanifah  dalam  pandangannya  menganggap  hadits  menikah  kecuali dengan  wali  adalah  dhaif  (lemah)  lalu  tidak  mewajibkan  adanya  wali  dalam pernikahan  bagi  seorang  perempuan,  baik  itu  perawan  ataupun  janda.  Oleh karena  itu  Imam  Abu  Hanifah  mengatakan  wali  tidak  diambil  secara  mutlak, karena hadits-hadits wali tidak sahih dan tidak perlu keizinan wali berdasarkan hadist  shahih  yang  maknanya  " perempuan  yang  tidak  bersuami  (Al-Ayyim)  lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya ". Riwayat Al-Jama'ah kecuali Al-Bukhari yakni  dengan  syarat  ia  menikahkan  dirinya  dengan  lelaki  yang  sekufu.  Dan sekiranya hadits-hadits wali adalah shahih, maka ia hanya khusus untuk wanita yang  masih  kecil  (belum  dewasa)  dan  gila.  Adapun  wanita  yang  sudah  baligh (dewasa)  maka  ia  berhak  menikahkan  dirinya  sendiri,  dalam  arti  wali  hanya sebagai penyempurna bukan sebagai syarat ataupun rukun dalam pernikahan.
Imam Abu Hanifah juga berhujjah kepada qiyas yaitu apabila perempuan bebas dalam akad jual beli dan akad urusan-urusan linnya maka perempuan  juga bebas  secara  mutlak  melakukan  akad  perkawinan  mereka.  Karena  tidak  ada
Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-i dan Imam Hanafi
perbedaan antara satu akad dengan akad yang lainnya. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah  menganggap  wali  dalam  pernikahan  hanya  sebagai  sunnat.  Selain  itu pola  pemikiran  Imam  Abu  Hanifah  merujuk  kepada  al-Quran,  Sunnah,  Ijma, Qiyas, uruf, dan Istishan .

## Daftar Pustaka
Alhamdani S.A, Risalah Nikah(Hukum Perkawinan Islam), Jakarta: Pustaka Amani,
1989,
Abdurrahman Ad-Dimasyqi bin Muhammad Syeikh al- Alamah Muhammad ‘ Fiqh Empat Madzhab, Bandung: Hasyimi, Cet 13, 2012
Az-Zabidi Imam, Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari , Jakarta: Pustaka Amani, Cet
I, 2002
Asy-Syurbasi, Ahmad, Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab , penerbit: Amzah, cet III,2001,
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta : Akademika Presindo,
2010,.
Al- Bani, Muhammad Nashiruddin Shahih Sunan Tirmidzi , Jakrta: Pustaka Azzam, Cet II, 2007
Asy-Syinawi, Abdul Aziz, Biografi Imam Abu Hanifah , Solo: Aqwam, cet I, 2013,
Aji,  Ahmad  Mukri.  Urgensi  Maslahat  Mursalah  Dalam  Dialektika  Pemikiran
Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
Abu Umar Imron, Terjemah Fathul Qorib ”, jakarta : Menara Kudus 1983.
Abdurrahman.E , Perbandingan Madzhab, Bandung: Sinar Baru, 1991
Bachtiar Wardi, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah , Jakarta: Logos.1997
Effendi, Satria, Zein. M. Usul Fiqh, Prenadia Group, Jakarta: Kencana, 2008
Hasan Ali , Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam , Jakarta: Siraja, 2006
Helmy Masdar , Terjemah Hadits Bulughul Maram , Bandung: Gema Risalah Press Hoker,  M.B., Islam  Madzhab  Indonsia  (Fatwa-Fatwa  dan  Perubahan  Sosial) ,  Jakarta: Teraju, Cet I, 2001.
Jawad  Mughniyah  Muhammad, Fiqh  Lima  Madzhab ,  penerjemah:  Masykur  A.B.
Afif   Muhammad, Idrus Al-kaff. Jakarta: Lentera, 2008,
Khallaf,  Abdul  Wahab, Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Ilmu  Usul  Fiqh, Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2000.
Kamus  Bahasa  Indonesia,edisi  kedua,  Pendidikan  dan  Kepustakaan,  Balai Pustaka, 2002,
Latif  Nasruddin,  S.M. Ilmu  Perkawinan  (Problemtika  Seputar  Keluarga  dan  Rumah Tangga), Pustaka Hidayah, Bandung : 2001
Muhammad Abu Bakar, Terjemah Subulus Salam, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995
Moleong,  Lexy  J, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  Remaja  Rosdakarya,
2011,
Nasution,  Chadidjah, Wanita  Diantara  Hukum  Islam  Dan  Perundang-Undangan , Jakarta: Bulan Bintang. Cet I, 1977
Nuruddin, Amir , Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesi (Studi Kritis Hukum Islam Dari Fikih, Uu No.1/1974 Sampai KHI) , Jakarta : Prenada Media, 2004
Nasution,  Khoiruddin, Status  Wanita Di  Asi  Tenggara:  Studi  Terhadap  Perundang- Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonsia Dan Malaysia, Jakarta: INIS, 2002
Najir, Moh, Metode Penelitian , Bogor :Ghalia Indonesia ,2005
Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam , Bandung: Algensindo, 2011
Ghazaly, Abdu Rahman, Fiqh Munakahat , Bogor : Kencana, 2003
Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998,
Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum Jakarta: Raja Grafindo Parsada,
2002,
Sabiq,  Sayyid, Fiqh  Sunnah ,    Penerjemah:  Moh.  Abidun,  Leli  shofa  Imama, Mujahidin Muhayan. cet.II, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2010.
Sabiq Sayyid , Fiqh Sunnah , Bandung : Al- Ma’arif, 1981 .
Syarifudin  Amir, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  (Antara  Fiqh  Munakaahat Dan Undang-undang ), Jakarta: Prenada Media, 2006.
Syarifudin Amir , Garis-Garis Besar Fiqh, Bogor: Kencana, 2003,
Syarifudin Azwar, Metode Penelitian , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009).
Shomad  Abd, Hukum  Islam(Penormaan  Prinsip  Syari’ah  dalam  Hukum  Indonesia),
Jakarta : Kencana, 2010,
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D ,
(Bandung:Alfabeta,2007),
Utsman  Ra’fat  Muhammad, Fiqh  Khitbah  dan  Nikah  (Edisi  Prempuan), Depok:
Fathan Media Prima, 2017
Zuhaili Wahbah, Fiqh Imam Syafi’i 2 , Jakarta: Al-Mahira, Cet I, 2010
http://www.Pelajaran.co.id/2016/12/jenis-jenis-penelitian-berdasarkan- klasifikasinya terlengkap, Html. Diakses pada hari kamis, tanggal 18 Mei 2017, Pkl 10:05wib.
https://id.wikipedia.org/wiki,Pernikahan_dalam_Islam. Diakses pada tanggal 15 mei 2017, Pukul : 10.15
http//www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-analisis-data-dan-tujuannya,
html. Diakses pada hari kamis ,tanggal, 18,Mei 2017, Pkl 10:25 wib.
Mukri,  Syarifah  Gustiawati,  “ Langkah  Strategis  Optimalisasi  Sistem  Ekonomi Syariah,” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1 (2014).
Yunus,  Nur  Rohim. Restorasi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Indonesia, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.