Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 210-216
Penerapan Hadis Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi di UMKM Batik Tulis Sumber Ayu Probolinggo
Firyal Rizki Aula Salsabilah 1) ,  Muhammad Lathoif Ghozali 2) 1,2 Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya E-mail: firyalrizki21@gmail.com E-mail: lathoif@uinsby.ac.id

## Abstract
Contracts have a very significant position in activities in the fields of economics, business and finance. And the influence on goods is very large, so that muamalah transactions are said to be valid if the contract carried out meets  the  requirements  and  is  harmonious.  Sharia  economic  literature  does  not  allow  two  contracts  in  one transaction (two in one). Many hadiths explain that the Prophet prohibited two contracts in one transaction which could cause the price set to be unclear. This research is qualitative research with the type of research using field studies. A contract is an activity carried out by two parties who mutually agree to be bound and obliged to carry out their obligations agreed upon at the beginning of the transaction in accordance with sharia. The verses that explain the contract are Q.S Al-Maidah verse 1, Q.S Ali Imran verse 76, and Q.S An-Nisa verse 29. Not only verses from the Qur'an, there are also hadiths that explain the contract, namely the Sahih Bukhari hadith 1967, Sahih Bukhari 7903, and Musnad Ahmad 7903. In connection with the Prophet's prohibition on carrying out two contracts in one transaction, the sale and purchase contracts established at the Sumber Ayu Batik Tulis UMKM do not recommend that consumers carry out two contracts in one transaction. Because it can cause gharar in the products being sold.

## Keywords : Two Transactions in One Contract, UMKM
Saran sitasi : Ishandawil., Hakim, A. A., & Muharni, Y. (2024). Penerapan Hadis Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi di UMKM Batik Tulis Sumber Ayu Probolinggo. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10 (01), 210-216. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11904
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11904

## 1. PENDAHULUAN
Akad mempunyai kedudukan yang sangat berarti dalam  aktivitas  muamalah  baik  dalam  bidang ekonomi,  bisnis,  serta  keuangan.  Serta  pengaruhnya terhadapbarang  sangatlah  besar,  sehingga  transaksi muamalah  dikatakan  legal  apabila  akad  yang dilakukan  ketentuannya  sesuai  dengan  rukun  dan syarat.  Sebaliknya,  suatu  akad  bisa  dikatakan  batal apabila  rukun  serta  syaratnya  tidak  dipenuhi.  Salah satu  parameter  untuk  memperhitungkan  sesuatu produk apakah sudah memenuhi prinsip syariah atau tidak  yaitu  dengan  cara  mencermati  akad-akad  serta berbagai  ketentuan  yang  dipakai  dalam  produk tersebut.  Produk-produk  yang  ada  dalam  kegiatan keuangan syariah, jika dihadapkan dengan Al-Takyif Al-Fiqh, ada beberapa bahkan sebagian besar ternyata memiliki beberapa akad. Dalam setiap transaksi, akad- akad tersebut dilaksanakan secara bertepatan ataupun
setidaknya setiap akad yang ada di dalam suatu produk tidak dapat ditinggalkan, sebab semuanya merupakan satu  kesatuan.  Transaksi  semacam  ini  yang  ada  di dalam  tulisan  ini  diistilahkan  sebagai  “Multi  Akad” yang  saat  ini  dalam  peristilahan  fiqih  muamalah kontemporer (fiqh al-muamalah al-maliyah almu’ashirah)  disebut  dengan  al-  ‘uqud  al- murakkabah (Adam et al. 2020).
Sumber  ekonomi  syariah yang  ada  di  Indonesia khususnya  yang  sudah  lama  mengembangkan  teori bahwa di dalam syariah melarang dua akad dalam satu transaksi  akad (two  in  one) .  Ada  banyak  hadis  yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah melarang adanya dua akad dalam satu transaksi yang bisa mengakibatkan  harga  yang  telah  ditetapkan  akan menjadi tidak jelas (Asri Sundari 2022).
Adapun  dalil  yang  melarang  melaksanakan  dua akad  dalam  satu  transaksi  telah  disebutkan  dalam
hadis  yang  artinya  : “Diriwayatkan  dari  Abu Hurairah  r.a,  beliau  berkata:  Rasulullah  melarang dua transaksi (harga) dalam satu transaksi”.
Maksud  dari  arti  hadis  tersebut  yaitu  seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua akad jual beli dalam  transaksi  akad  atau  dua  akad  dalam  satu transaksi, namun dia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya  tersakiti,  atau  memakan  harta  dengan  tidak benar (Yuliani 2021).
Selain  itu  jual  beli  merupakan  suatu  perjanjian tukar  menukar  benda  atau  barang  yang  mempunyai nilai  secara  ridha  di  antara  kedua  belah  pihak  yang satu  pihak  menerima  benda  dan  yang  pihak  lain menerimanya  sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah dibenarkan  syariah  yang  telah  disepakati.  Salah  satu UMKM  yang  bernama  UMKM  Batik  Tulis  Sumber Ayu yang beberapa tahun ini produksinya mengalami peningkatan.  Banyaknya  jumlah  pembeli  membuat UMKM  menjadi  pusat  perhatian  masyarakat  luas. Dengan  banyaknya  jumlah  produksi  maka  pemilik UMKM harus menetapkan harga sebaik mungkin agar tidak merugikan bagi pemilik UMKM dan konsumen. Salah  satu  hal  yang  dilakukan  oleh  pemilik  UMKM agar tehindar dari kerugian yaitu dengan menggunakan dua akad pada satu transaksi.
Dari  penjelasan  tersebut  bagaimanakah  dalam penerapan hadis tentang larangan dua akad dalam satu transaksi  di  UMKM  Batik  Tulis  Sumber  Ayu.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  akan  membahas  tentang bagaimana  penerapan  hadis  tentang  larangan melakukan dua akad dalam satu transaksi di UMKM Batik Tulis Sumber Ayu Probolinggo.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif. Adapun jenis pendekatan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan dengan  menggunakan  studi  lapangan  yang  mana pendekatan  ini  lebih  beragam  daripada  penelitian akademis  (Linarwati,  Fathoni,  and  Minarsih  2016). Penelitian  ini  juga  dilakukan  dengan  menggunakan dua metode, yaitu wawancara dan juga observasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  tidak  akan terlepas  dari  saling  membutuhkan  manusia  lain  agar dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  satu  sama  lain.
Hubungan antara manusia satu dengan lainnya dapat diwujudkan  dengan  adanya  sebuah  kesepakatan. Kesepakatan  tersebut  secara  umum  dapat  disebut dengan  akad  atau  kontrak.  Akad  yang  sudah disepakati  merupakan  undang-undang  bagi  kedua belah pihak. Tetapi dalam keadaan tertentu, akad bisa saja  berakhir  sebelum  terselesaikan.  Hal  tersebut dikenal dengan sebutan terminasi akad (Sup, Hartanto, and  Muttaqin  2020).  Akad  berasal  dari  kata Aqad dalam  Bahasa  Arab  yang  memiliki  arti  suatu  ikatan atau bisa juga diartikan sebagai kontak atau perjanjian. Maksudnya  yaitu  mengadakan  suatu  perjanjian. Adapun  definisi  lain  tentang  akad  menurut  istilah adalah  pertalian  ijab  dan  qabul  yang  sesuai  dengan ketentuan syariat dan berpengaruh terhadap perikatan tersebut.  Yang  dimaksud  dengan  ketentuan  syariah disini yaitu bahwa seluruh perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau bahkan lebih harus sejalan dengan ketentuan  syariah.  Akad  yang  telah  mengikat  kedua belah  pihak  yang  saling  bersepakatan  yaitu  masing- masing  dari  pihak  yang  terikat  harus  melakukan kewajiban  mereka  masing-masing  yang  telah disepakati sejak awal (Urbanus Uma Leu 2014).
Ulama  Fiqh  berpendapat  bahwa  setiap  akad mempunyai  tujuan  dan  juga  akibat  hukumnya,  yaitu tercapainya  sasaran  yang  akan  didapatkan  di  awal telaksananya akad tersebut. Tujuan dari suatu akad itu harus jelas dan harus diakui oleh syariat. Tujuan akad ini harus terikat erat dengan beberapa macam bentuk transaksi  yang  dilakukan.  Maka  dari  itu,  apabila tujuan  akad  berbeda  dengan  tujuan  yang  asli,  maka akad  tersebut  tidaklah  sah  dan  akan  membuat hukumnya  tidak  berakibatkan.  Para  ulama  telah sepakat  agar  tujuan  dari  akad  ini  sesuai  dan  sejalan dengan  ketentuan  syariat.  Atas  dasar  tersebut  semua bentuk akad yang mempunyai tujuan serta akibat yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat tidak akan sah. Adapun  syarat-syarat terjadinya  akad  adalah  sebagai berikut:
a. Segala  sesuatu  yang  telah  disyaratkan  terjadinya akad  harus  sesuai  dengan  ketentuan  syariah karena jika tidak sesuai dengan syariah maka akad tersebut menjadi batal.
b. Syarat sahnya akad yaitu segala sesuatu yang telah disyaratkan oleh syariat agar menjamin keabsahan akad  tersebut.  Jika  tidak  terpenuhi  maka  akad tersebut akan menjadi rusak.
Dalam melaksanakan akad ada 2 hal yang perlu dipenuhi  yaitu  kepemilikikan  dan  kekuasaan. Kepemilikan  ini  merupakan  sesuatu  yang  harus
dimiliki  oleh  seseorang  sehingga  ia  bisa  bebas beraktifitas menggunakan apa yang telah dimilikinya sesuai  dengan  peraturan  syariat.  Kedudukan  adalah kemampuan sesorang dalam bertasarruf sesuai dengan syariat  agama  Islam  baik  yang  dilakukan  oleh  diri sendiri  maupun  oleh  orang  lain  (Sup,  Hartanto,  and Muttaqin 2020).
Sebelumnya  telah  dibahas  bahwasanya  akad merupakan  sebuah  perjanjian  yang  harus  dilakukan harus  sesuai  dengan  syariah  yang  kemudian  dapat menimbulkan  akibat  hukum  pada  objeknya.  Dari definisi  tersebut  munculnya  tiga  unsur  yang terkandung dalam akad, yaitu:
a. Pertalian Ijab dan Qabul
Arti  Ijab  sendiri  adalah  suatu  pernyataan keinginan  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu. Sedangkan  Qabul  adalah  pernyataan  menerima apa yang diinginkan oleh seseorang tersebut. Ijab dan  Qabul  ini  harus  selalu  ada  dalam melaksanakan perjanjian.
b. Dibenarkan oleh syariah
Dalam  melakukan  akad  itu  tidak  boleh bertolak  belakangan  dengan  syariat  ataupun  hal- hal  yang  sudah  diatur  oleh  Allah  di  dalam  Al- Qur’an dan Rasulullah di dalam hadis. Jika akad tersebut    bertentangan,  maka  akad  tersebut tidak akan sah.
c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya
Akad  itu  sendiri  merupakan  salah  satu  dari tindakan  hukum.  Dengan  adanya  akad  ini  maka bisa  menyebabkan  akibat  hukum  terhadap  objek yang telah dijanjikan oleh pihak yang bersangkutan serta memberikan konsekuensi hak dan  kewajiban  untuk  mengikat  para  pihak  yang bersangkutan  (Gemala  Dewi,  Wirdyaningsih 2018).
Berikut  ini  adalah  ayat  Al-Qur’an  yang menjelaskan tentang akad:
Q.S Al-Maidah ayat 1 :
ُة َمْي ِهَب ْم ُ ك َ ل  ْت َّ ل ِح ُ ا ِِۗد ْو ُ ق ُع ْ لاِب ا ْو ُ ف ْو َ ا آْ ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي
ا َم ا َّ ل ِا ِما َعْن َ ا ْ لا
ُدْي ِرُي اَم ُم ُ ك ْح َ ي َ ه للّٰا َّ ن ِا ِۗ م ُر ُح ْمُتْن َ ا َو  ِدْي َّصلا ى ِ ل ِح ُ م  َرْي َ غ ْم ُ كْي َ لَع ى ٰ لْتُي
Artinya: “Wahai  orang-orang  yang  beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak  kecuali  yang  akan  disebutka  kepadamu (keharamannya)  dengan  tidak  menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”.
Menurut M. Quraish Shihab salah satu akad yang perlu  diingat  ialah dihalalkan  bagimu apa  yang sebelumnya  diharamkan  dalam  Ahl  al-kitab  yaitu hewan  ternak yang  sudah  disembelih  dengan  cara yang  sah,  yaitu  dihalalkan  untuk  kamu  untuk memakannya,  memanfaatkan  kulinyat,  bulu,  daging, tulang  dan  lain-lainnya  dari  hewan  ternak  tersebut. Kecuali hewan yang bertaring itu diharamkan semua dalam sabda Rasulullah. Pada ayat diatas menunjukkan perintah bahwasanya Al-Qur’an sangat menekankan bahwa kita perlu untuk memenuhi akad dalam segala bentuk dan makna secara sempurna, bila perlu memahaminya lebih dari yang seharusnya serta memberikan  ancaman  kepada  mereka  yang  menyia- nyiakannya. Setegas itu Al-Qur’an dalam memberikan perintah  kewajiban  untuk  memenuhi  akad  hingga semua  umat  muslim  harus  memenuhinya  (Shihab 2000).
Dalam  Q.S  Al-Maidah  ayat  1  tersebut  bahwa diwajibkan bagi orang yang beriman untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat. Hal ini dijelaskan bahwasanya akad sebagai salah satu kewajiban yang dibebankan oleh Allah sebagai perintah kepada orang yang  beriman  agar  memenuhi  kewajiban  yang  telah dibebankan  kepada  mereka  dan  perjanjian  mereka kepada sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam agama Islam (Budiwati 2018).
Selain  Al-Qur’an,  ada  juga  hadis  nabi  tentang akad, yaitu :
ِب ْو َّثلا يِف ْم ُ كُد َح َ أ  َي ِب َت ْح َي  ْن َ أ  ِنْي َت َسْبِلَو  ِنْيَتَعْيَب  ْنَع ىَهَن َ لا َ ق َو ا َم ا َذِإ ِه ِرا َزِإ يِف َ ل ِمَت ْش َي  ْن َ أ َو  ء ْي َ ش ُهْن ِم ِه ِج ْر َ ف ى َ لَع  َسْي َ ل  ِد ِحا َو ْ لا َ أ ا َّ لِإ ى َّ ل َص ْيَب َ فِلا َخ ُي  ْن
ِس ْم َّ للا  ْن َع ى َهَن َو ِه ِقِتاَع ى َ لَع ِهْي َف َر َط  َن

## ِش ْجَّنلا َو
Artinya: “Dari  Abu  Hurairah  berkata,  bahwasanya Rasulullah  melarang  dua  transaksi  dalam  satu akad  jual  beli  dan  dua  cara  berpakaian;  yaitu salah seorang berihtiba` (duduk di atas bokong dengan mengumpulkan kedua pahanya menempel dada) dengan satu kain sedang pada daerah  kemaluannya  tidak  ada  sesuatu  yang menutupinya, dan menyelimuti badannya dengan satu  kain  sarungnya  ketika  salat  kecuali  jika kedua ujungnya diserempangkan pada pundaknya. Dan Rasulullah juga melarang dari jual  beli  dengan  sistem  Al  Lams  (barang  siapa memegang  maka  wajib  beli)  dan  An  Najsy
(menambah  harga  barang  dengan  tujuan  untuk menipu pembeli)” (Ensiklopedia Hadis Aplikasi Kitab 9 Imam).
Terbentuknya  hadis  Nabi  terdapat  hadis  yang didahului  karena  sebab  tertentu  serta  ada  juga  yang tanpa sebab. Di samping itu, terbentuknya hadis Nabi tersebut ada juga yang bersifat universal dan ada juga yang berkaitan dengan kondisi yang bersifat khusus. Sifat  serta  tujuan  diturunkannya  hadis  oleh  Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam tidak hanya bersifat lokal tetapi juga bersifat global. Tidak hanya bersifat  temporal,  tetapi  juga  bersifat  kekal  abadi sepanjang  masa  di  dunia.  Serta  bersifat  menyeluruh (universal), komprehensif serta senantiasa cocok  pada zaman dan di tempat manapun.
Di dalam hadis diatas juga dijelaskan bahwa jika melakukan  dua  akad  dalam  satu  transaksi  itu  tidak diperbolehkan  karena  akan  mengandung  gharar (ketidakpastian).  Hikmah  yang  dapat  diambil  dari hadis tersebut adalah bahwasanya sebuah hadis tidak bisa  jika  hanya  dipelajari  secara  tekstual  saja,  akan tetapi juga harus secara kontekstual. Apabila dipahami secara  tekstual,  maka  penggunaan  dua  akad  dalam satu  transaksi  itu  diharamkan  dan  semua  praktik lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi  syariah,  leasing  motor  dan  KPR  syariah menggunakan akad berlapisan (al-uqud al- murakkabah/ hybrid  contract )  semuanya  akan berstatus  haram  (pemahaman  tekstual).  (Yuliani 2021).
Praktek pemakaian dua akad dalam satu transaksi sudah  banyak  dicoba  oleh  perbankan  syariah  bank maupun  non-bank,  sebab salah  satu  parameter  untuk memperhitungkan  suatu  produk  apakah  sudah terpenuhi  oleh  prinsip  syariah  ataupun  tidak  ialah dengan  mencermati  akad-akad  seta  berbagai  macam ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Dalam  perihal  ini,  dua  akad  dalam  satu  transaksi ataupun two  in  one ialah  keadaan  dimana  sesuatu transaksi  diwadahi  oleh  dua  akad  sekaligus  ialah dengan  objek  yang  sama,  pelaku  yang  sama  serta jangka waktu yang sama sehingga terjalin ketidakpastian  (gharar)  menimpa  akad  mana  yang wajib digunakan (berlaku). (Ria Rahmawati 2018).
Pemakaian  dua  akad  dalam  satu  transaksi  ini salam halnya dengan baiataini fi baiah (dua transaksi jual beli dalam satu jual beli) dalam hadis dipaparkan kalau  seseorang  muslim  itu  tidak  boleh  melakukan dua jual-beli dalam satu akad ataupun dua akad dalam
satu  transaksi,  tetapi  dia  wajib  melakukan  keduanya sendiri-sendiri sebab jika dilakukan secara bersamaan maka  akan  terdapat  ketidakjelasan  yang  membuat orang  muslim  yang  lainnya  merasa  tersakiti,  atau memakan  hartanya  dengan  tidak  benar.  Menurut Imam Syafi’i alasan pelarangan dua akad dalam satu transaksi  karena  transaksi  tersebut  mengandung gharar  yang  dapat  menyebabkan  ketidakjelasan mengenai jumlah harga. (Rofi’ah 2015).
Usaha  Mikro,  Kecil,  serta  Menengah  (UMKM) mempunyai  definisi  yang  berbeda  pada  setiap literature  bagi  sebagian  lembaga  apalagi  undang- undang. Sesuai dengan Undang-Undang no 20 tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  serta  Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut:
a. Usaha  Mikro  merupakan  usaha  yang  produktif yang  dimiliki  oleh  orang  perorangan  ataupun badan  usaha  perorangan  yang  telah  memenuhi kriteria  Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang ini.
b. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan anak perusahaan  ataupun  cabang  perusahaan  yang dipunyai,  dikuasai,  ataupun  menjadi  bagian  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dari Usaha  Menengah  ataupun  Usaha  Besar  yang penuhi  kriteria  Usaha  Kecil  sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang ini.
c. Usaha  Menengah  merupakan  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha yang bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  cabang perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai, maupun jadi bagian  baik  secara  langsung  ataupun  tidak langsung  dengan  Usaha  Kecil  ataupun  Usaha Besar  dengan  jumlah  kekayaan  bersih  ataupun hasil penjualan tahunan sebagaimana telah diatur dalam  Undang-Undang  ini  (Karebet  Gunawan 2018).
Bagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.  20  Tahun  2008  tentang  UMKM.  Pasal  1 mengatakan  bahwa  usaha  mikro  merupakan  usaha produktif  yang  dimiliki  oleh  perorangan  atau  badan usaha  perorangan  yang  mempunyai  kriteria  yang sudah  diatur  dalam  UU  di  atas.  UMKM  ialah  tipe usaha  kecil  namun  mempunyai  kedudukan  yang sangat berarti terhadap kenaikan serta perkembangan perekonomian warga.
Menurut Badan Pusat
Statistik (BPS) mengatakan  bahwasanya  usaha  mikro  merupakan usaha yang mempunyai karyawan berjumlah sekitar 4 hingga  19  orang,  usaha  yang  menengah  jumlah karyawannya sekitar 19 hingga 99 orang. Perusahaan yang mempunyai jumlah karyawan lebih dari 99 orang termasuk dalam kategori perusahaan besar. Pentingnya  keberadaan  usaha  kecil  serta  menengah dalam  perekonomian  nasional  tidak  hanya  karena jumlah yang yang banyak, namun banyaknya meresap tenaga kerja (Sarfiah, Atmaja, and Verawati 2019).
UMKM  memiliki  manfaat  yang  penting,  antara lain ialah UMKM merupakan menyumbang terbanyak produk  domestik.  Manfaat  dari  adanya  UMKM  ini ialah  untuk  meningkatkan  produk  yang  dihasilkan oleh  negeri  kita.  Bahan-bahan  tersebut  tidak  hanya hendak memasuki pasar yang ada di dalam negeri saja namun  juga  bisa  memasuki  pasar  luar  internasional. Manfaat  yang  berikutnya  merupakan  terbukanya lapangan  pekerjaan.  Tidak  dapat  dipungkiri  lagi bahwasanya  UMKM  dapat  membuka  lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang sedang memerlukan  pekerjaan.  Dan  dapat  pula  menolong pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. Manfaat  yang  berikutnya  merupakan  solusi  untuk warga  kelass  menengah.  Dalam  memperoleh  modal untuk  membuka  usaha  dalam  sektor  UMKM  bisa dikatakan mudah, sebab banyak lembaga pemerintah yang  membagikan  dorongan  berupa  modal  (Srijani 2020).

## 3.2. Pembahasan
Akad merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh  dua  belah  pihak  yang  saling  bersepakatan  yang terikat  dan  harus  melaksanakan  kewajiban  mereka masing-masing  yang  telah  disepekati  di  awal  sesuai dengan  syariat.  Ada  beberapa  ayat  Al-Qur’an  yang menjelaskan tentang akad. Yang pertama ada Q.S Al- Maidah ayat 1, yang kedua Q.S Ali Imran ayat 76, dan yang ketiga Q.S An-nisa ayat 29.
Pada Q.S Al-Maidah ayat 1 tersebut mengharuskan  orang  yang  beriman  untuk  mematuhi perjanjian  yang  sudah  mereka  buat.  Perihal  ini dipaparkan bahwasanya akad selaku kewajiban yang dibebankan oleh Allah selaku perintah kepada orang yang  beriman  supaya  memenuhi  kewajiban  yang sudah  dibebankan  kepada  mereka  serta  perjanjian mereka kepada sesama manusia sesuai dengan syarat agama Islam (Amelia and Mulyani 2021).
Pada  Q.S  Ali  Imran  ayat  76  dipaparkan bahwasanya  walaupun  akad  dilakukan  secara  lisan, namun hendaknya untuk selalu mengikat kedua belah pihak.  Sebab  akad  memiliki  asas  perjanjian  yang mengikat kedua belah pihak serta harus memenuhinya.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwasanya tidak  ada  larangan  dalam  islam  melakukan  akad meskipun  hanya  menggunakan  lisan.  Sebagaimana telah  dijelaskan  oleh  Allah  dalam  surat  di  atas  agar memenuhi amanah kepada yang berhak. Artinya harus ada  kewajiban  dalam  melakukan  suatu  perjanjian antara kedua belah pihak.
Pada Q.S An-Nisa ayat 29 dengan jelas melarang orang  yang  memakan  harta  sesamanya  dengan  cara yang  bathil,  karena  Allah  telah  memberi  salah  satu cara  untuk  mendapatkan  harta  yaitu  dengan  cara berdagang.  Memakan  yang  bathil.  Memakan  harta dengan  cara  yang  bathil  merupakan  memakan  harta dengan  cara  yang  maksiat.  Contohnya  adalah memakannya  dengan  cara  yang  riba,  menjudi, menipu,  menganiaya,  serta  segala  bentuk  jual  beli yang dilarang oleh syariat.
Bukan hanya ayat Al-Qur’an saja, tetapi ada juga beberapa  hadis  nabi  yang  menjelaskan  tentang  akad yaitu,  hadis  dari  Shahih  Bukhari  hadis  no  1967, Shahih  Bukhari  hadis  no  7903,  dan  juga  Musnad Ahmad  hadis  nomor  7903.  Dari  ketiga  hadis  ini, peneliti  lebih  memfokuskan  kepada  hadis  nabi  yang mejelaskan  tentang  Rasulullah  melarangan  dua  akad dalam satu transaksi. Hal ini disebabkan karena akan menyebabkan barang tersebut bersifat gharar.
Multi akad yang memberlakukan dua akad dalam satu transaksi itu hukumnya dilarang. Walaupun multi akad  melarang  tetapi  prinsip  multi  akad  ini diperbolehkan untuk dilakukan karena telah diqiyaskan dengan hukum akad yang telah ditetapkan. Itu  artinya  setiap  muamalat  yang  telah  menghimpun beberapa  akad  maka  hukumnya  halal  selama  akad tersebut  diperbolehkan.  A-‘Imrani  memberikan standart  tentang  multi  akad  yang  diperbolehkan. Menurutnya batasan multi akad ini tidak menyangkut tentang  masalah  yang  dilarang  oleh  syariah,  antara akad  satu  dengan  akad  yang  lainnya  tidak bertentangan,  multi  akad  juga  tidak  menyebabkan keharaman, multi akad tidak memperbolehkan antara akad yang mempunyai sifat pertukaran (mu’awadlah) dengan  akad  yang  bersifat  kebajikan  (tabarru’)  dan juga  multi  akad  tidak  menyebabkan  keharaman (Aryanti Yosi 2016).
UMKM  Batik  Tulis  Sumber  Ayu  merupakan UMKM  yang  sudah  berdiri  sejak  5  tahun  yang  lalu, tepatnya  pada  tahun  2018.  Selama  5  tahun  berdiri, UMKM  Batik  Tulis  mengalami  peningkatan  yang sangat pesat, terutama pada produksinya. Oleh karena itu,  pemilik  UMKM  harus  benar-benar  teliti  dalam menetapkan  harga  pada  kain  batik  tersebut.  Pada UMKM Batik Tulis Sumber Ayu, jika konsumen ingin memesan  kain  batik  maka  antara  pemilik  UMKM dengan  konsumen  harus  melakukan  akad  jual-beli terlebih dahulu. Pemilik UMKM Batik Tulis ini telah menetapkan  akad  jual-beli  diawal  transaksi.  Hal  ini dilakukan  agar  pemilik  UMKM  bisa  menetapkan harga  yang  sesuai  dengan  kualitas  produk.  Semakin bagus  dan  semakin  sulit  cara  memproduksi  kain batiknya, maka harga kain batik akan semakin mahal. Dalam  melakukan  akad  jual  beli,  pemilik  UMKM tidak  pernah  melakukan  dua  akad  satu  transaksi. Selain  karena  dilarang  oleh  Rasulullah,  juga  karena menurut pemilik UMKM Batik Tulis dua akad dalam satu  transaksi  tersebut  dapat  membuat  harga  yang telah ditetapkan diawal menjadi tidak jelas. Jadi sebisa mungkin pemilik UMKM tidak akan menerapkan dua akad  dalam  satu  transaksi.  Tidak  sedikit  konsumen yang ingin melakukan dua transaksi dalam satu akad tersebut,  tetapi  pemilik  UMKM  Batik  Tulis  Sumber Ayu  menolak  dengan  keras  untuk  melakukan  hal tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Akad adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang saling bersepakatan yang terikat dan  harus  melaksanakan  kewajiban  mereka  masing- masing  yang  telah  mereka  sepakati  di  awal  sesuai dengan  syariat.  Ada  beberapa  ayat  Al-Qur’an  yang menjelaskan tentang akad, yaitu Q.S Al-Maidah ayat 1, Q.S Ali Imran ayat 76, dan juga Q.S An-Nisa ayat 29.  Selain  ayat  Al-Qur’an,  ada  juga  hadis  yang menjelaskan  tentang  akad  yaitu  hadis  dari  Shahih Bukhari hadis no 1967, Shahih Bukhari hadis no 7903, dan juga Musnad Ahmad hadis nomor 7903.  Tujuan akad  harus  sejalan  dengan  hukumnya  apabila  tujuan akad  berbeda  dengan  tujuan  yang  asli,  maka  akad tersebut  tidaklah  sah.  Selain  itu  akad  juga  memiliki beberapa  syarat,  yaitu  harus  sesuai  dengan  syariat, telah  disyaratkan  oleh  syariat  untuk  menjamin keabsahan  akad,  pelaksanaan  akad (kepemilikan  dan kekuasaan). Adapun unsur-unsur akad yaitu, pertalian ijab  dan  kabul,  dibenarkan  oleh  syariah,  dan mempunyai  makibat  hukum  terhadap  objeknya.
Sehubungan dengan dilarangnya melakukan dua akad dalam satu transaksi oleh Rasulullah, maka akad jual beli yang terjadi di UMKM Batik Tulis Sumber Ayu tidak  menganjurkan  konsumen  melakukan  dua  akad dalam satu transaksi. Dikarenakan akan menyebabkan gharar pada produk yang dijual. Untuk mengantisipasi terjadinya  gharar,  maka  pemilik  UMKM  sebisa mungkin  menolak  melakukan  dua  akad  dalam  satu transaksi.

## 5. REFERENSI
Adam,  Panji,  Redi  Hadiyanto,  Alma  Hanifa,  and Candra  Yulia.  2020.  “Kritik  Dan  Syarah  Hadis Multi  Akad  Serta  Relevansinya  Terhadap Pengembangan  Produk  Lembaga  Keuangan Syariah  Dalam  Fatwa  DSN-MUI.” Jurnal Iqtisaduna 6 (2): 104–20.
Amelia,  Rizky,  and  Ainun  Mulyani.  2021.  “Analisis Praktik  Arisan  Barang  Di  Desa  Wawonduru Kecamatan  Woja  Kabupaten  Dompu  Dalam Perspektif  Ekonomi  Islam.” J-ESA  (Jurnal
Ekonomi Syariah) 4 (1): 51–64. https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1.745.
Aryanti  Yosi.  2016.  “Multi  Akad  (Al-Uqud  Al- Murakkabah)  Di  Perbankan  Syariah  Perspektif Fiqh Muamalah.” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 15 (2): 177–90. http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Jur is/article/view/498.
Asri  Sundari,  Ahmad  Hasan  Ridwan.  2022.  “Tafsir
Dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkap  Konsep  Transaksi  Kebatilan
Dalam  QS.  An-Nisa:  29).” Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan 4 (6): 2472.
Budiwati,  Septarina.  2018.  “Akad  Sebagai  Bingkai
Transaksi Bisnis Syariah.” Jurnal Jurisprudence 7 (2): 152–59. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.409 5.
Gemala  Dewi,  Wirdyaningsih,  Yeni  Salma  Barlinti.
2018. Hukum  Perikatan  Islam  Di  Indonesia .
Depok: Prenadamedia Group.
Karebet  Gunawan.  2018.  “Peran  Studi  Kelayakan Bisnis Dalam Peningkatan UMKM (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Kudus).” BISNIS : Jurnal Bisnis  Dan  Manajemen  Islam 6  (2):  101–15. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=tr ue&db=sph&AN=119374333&site=ehost- live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ne uron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/ j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j. neuron.2018.08.006.
Linarwati,  Mega,  Azis  Fathoni,  and  Maria  M Minarsih. 2016. “Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan  Sumberdaya  Manusia  Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus.” Journal  of  Management 2  (2): 1–8.
Ria  Rahmawati,  Annisa  Silvi  Kusumastuti.  2018.
“Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Akad  Pada Aplikasi  Go-Food  (Studi  Kasus  Di  Perusahaan Go-Jek Cabang  Madiun).” Al-Mu’amalat: Journal of Islamic Economic Law 1 (1): 20–32. http://eprints.ums.ac.id/21859/2/3._BAB_1.pdf. Rofi’ah, Mahmudatur. 2015. “Tinjauan Hukum Islam Tentang  Penggunaan  Dua  Akad  Dalam  Satu Transaksi (Qard Dan Murabahah) Dan Konsekuensinya  Di  KJKS  BMT  Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan.”
Sarfiah, Sudati, Hanung Atmaja, and Dian Verawati.
2019.  “UMKM  Sebagai  Pilar  Membangun
Ekonomi  Bangsa.” Jurnal  REP  (Riset  Ekonomi Pembangunan) 4 (2): 1–189.
https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952.
Shihab, M. Quraish. 2000. Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an . Lentera Hati. Srijani, Kadeni, Ninik. 2020. “Peran UMKM (Usaha Mikro  Kecil  Menengah)  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat.” EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya 8 (2):
191.
https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118. Sup,  Devid  Frastiawan  Amir,  Selamet  Hartanto,  and Rokhmat  Muttaqin.  2020.  “Konsep  Terminasi Akad  Dalam  Hukum  Islam.” Ijtihad :  Jurnal Hukum  Dan  Ekonomi  Islam 14  (2):  137–52. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684. Urbanus  Uma  Leu.  2014.  “Akad  Dalam  Transaksi Ekonomi Syariah.” Tahkim 10 (1): 48–66.
Yuliani,  Marifah.  2021.  “Interpretasi  Hadits  Nabi Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi.” Al- Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 5 (2). https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.1936.