Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                           e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.1, September 2022, pp 269-274

## Pendampingan Perpajakan dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
1) Cindy Getah Trisna June, 2) Ria Mennita, 3) Citra Sarasmitha, 4) Wulan Dri Puspita, 5) Ery Sulistyorini, 6) Syifa Alzanah
1,2,3,4,5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, Indonesia Email: 1 cindy.june@unmer.ac.id *

## I. PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Indonesia  merupakan  nafas perekonomian  masyarakat,  dikarenakan  sektor  UMKM  ini  merupakan  yang  paling  menyedot banyak  tenaga  kerja  dan  paling  banyak  digeluti  oleh  masyarakat  Indonesia.  UMKM  bisa dikatakan  memiliki  peran  yang  penting  dan  strategis  dalam  pembangunan  perekonomian nasional. Salah satu karakteristik UMKM yaitu didominasi aktivitas usaha informal yang tidak melakukan pelaporan keuangan dengan detail, sehingga UMKM kebanyakan lebih ‘luwes’ dan berbasis kas. Oleh sebab itu tidak jarang laporan keuangan UMKM tidak terlalu kompleks dan justru lebih terkesan sederhana (Sidauruk & Simarmata, 2019)
Karakteristik  yang  lain selain  pelaporan  keuangan  sederhana,  biasanya  kesadaran  dalam hal  perpajakan  masih  rendah.  Hal  ini  dipicu  terkait  pemahaman  yang  masih  minim  tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Meskipun tidak semua UMKM memiliki sifat yang

## A B S T R A K
Kata Kunci: Peraturan Pajak Terampil Pajak Pajak Konstruksi Pengabdian  Masyarakat  ini  dilakukan  pada  PT.  Nads  Utama  Karya  yaitu salah  satu  usaha  yang  bergerak  di  bidang  general  contractor  dan  trading. Perusahaan ini masih tergolong usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) jika  dilihat  dari  perputaran  usahanya.  Metode  yang  digunakan  dalam pengabdian  masyarakat  ini  adalah  dengan  ceramah,  diskusi  serta  tanya jawab.  Selama  pelaksanaan  pengabdian,  peserta  aktif  bertanya  dan konsultasi  terkait  peraturan  pajak  terbaru  utamanya  yang  berkaitan  dengan usaha  konstruksi  miliknya.  Setelah  pelaksanaan  pengabdian  ini  mitra diharapkan  bisa  mengimplementasikan  ilmunya  dari  hasil  diskusi  dan  tanya jawab dalam pelaksanaan usahanya.

## A B S T R A C T
Keywords: Tax Regulation Tax Skilled Construction Tax This Community Service is carried out at PT. Nads Utama Karya is one of the businesses enganged in general contractor and trading. This company is still  classified  as  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  when viewed  from  its  business  turnover.  The  method  used  in  this  community service is through lecturer, discussions and questions and  answers. During the  service  implementation,  participants  actively  asked  questions  and consulted  regarding  the  latest  tax  regulations,  especially  those  related  to their  construction  business.  After  the  implementation  of  this  service, partners  are  expected  to  be  able  to  implement  their  knowledge  from  the results  of  discussions  and  questions  and  answers  in  the  implementatio  of their business.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                           e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.1, September 2022, pp 269-274
sama,  umumnya  UMKM  masih  sinis  dan  kurang  percaya  terhadap  fungsi  dan  peranan perpajakan.  Pajak  juga  masih  dianggap  sebagai momok yang  memberatkan  dan  secara administrasi  juga  sulit  bagi  para  pelaku  UMKM.  Sejalan  dengan  yang  dituliskan  oleh Nainggolan  (2019)  bahwa  kesadaran  masyarakat  dan  pelaku  UMKM  akan  pajak  merupakan permasalahaan tersendiri karena minimnya pengetahuan akan akuntansi dan perhitungan pajak.
Pengetahuan terkait pajak saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan. Hal lain yang bisa diupayakan dengan menanamkan kesadaran pajak sejak dini seperti di negara-negara maju sehingga  pajak  tidak  lagi  menjadi  beban  namun  dimaknai  sebagai  kewajiban  hidup  di  suatu negara  utamanya  untuk  para  pelaku  usaha  (Oats  &  Tuck,  2019).  Kemudahan  pelayanan perpajakan  dalam  digitalisasi  diharapkan  oleh  pemerintah  bisa  memberikan  dampak  positif terhadap kepatuhan dan administrasi. Namun kenyataan di lapangan masih banyak yang enggan mengurus pelaporan pajak dengan alasan rumit (Trihatmoko & Mubaraq, 2020).
PT.  Nads  Utama  Karya  merupakan  perusahaan  swasta  berskala  nasional  yang  memiliki sejarah dan pengalaman panjang di bidang jasa konstruksi dan pengadaaan barang. Pada saat ini PT.  Nads  Utama  Karya  berkomitmen  untuk  meningkatkan  kinerja  perusahaan  melalui manajemen  teknologi  dan  melakukan  restrukturisasi  sistem  informasi  sampai  dengan manajemen resiko dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan secara nyata dengan karya yang  berkualitas  dan  tepat  waktu.  Satu  hal  yang  menjadi  kepentingan  perusahaan  yang  juga kepentingan  utama  pemerintah  kepada  para  pelaku  usaha,  perpajakan  tidak  bisa  dihindari. Pemilik  PT.  Nads  Utama  Karya  telah  menjelaskan  bahwa  perusahaan  terkadang  terlalu  fokus dengan  usaha  dan  kapasitas  bisnisnya  sehingga  melupakan  kewajiban  kepada  negara.  Berikut merupakan profil pekerjaan PT. Nads Utama Karya, dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :
Gambar 1. Tiga Dari Sekian Pekerjaan PT. Nads Utama Karya
Berdasarkan  uraian  tersebut,  pihak  akademisi  telah  sepakat  dengan  pemilik  usaha  akan melakukan  pengabdian  masyarakat  dalam  hal  ini  merupakan  pendampingan  perpajakan  dalam rangka  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  dengan  harapan  PT.  Nads  Utama  Karya tidak  melupakan  kewajiban  yang  melekat  pada  perusahaannya  sehingga  bisa  menyebabkan kerugian  materiil  di  kemudian  hari.  Perpajakan  merupakan  hubungan  baik  yang  harus  dijaga dengan  pemerintah,  tidak  sedikit  usaha  gulung  tikar  yang  diakibatkan  oleh  kesalahan  dalam perpajakan.  Sesuai  kesepakatan  dengan  mitra,  pihak  perguruan  tinggi  akan  melakukan penyuluhan terkait peraturan terbaru tentang kewajiban dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan sehingga timbul kesadaran perpajakan.

## II. MASALAH
PT.  Nads  Utama  Karya  adalah  perusahaan  konstruksi  dengan  transaksi  Sebagian  besar rekanan  pemerintah.  Banyak  peraturan  terbaru  yang  menurut  direktur  utamanya  masih  kurang update  di  PT  Nads  Utama  Karya  sehingga  kegiatan  pendampingan  pengabdian  masyarakat  di bidang  pajak  konstruksi  ini  perlu  dilakukan.  PT.  Nads  Utama  Karya  bergerak  di  bidang  jasa
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                           e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.1, September 2022, pp 269-274
konstruksi  dan  pengadaan  barang  sehingga  berpotensi  memiliki  kewajiban  pajak  yang  besar. Adanya pendampingan perpajakan diharapkan pemilik usaha dapat meingkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan khususnya pajak yang berkaitan dengan konstruksi.

## III. METODE
Kegiatan ini disampaikan kepada delapan karyawan dan direktur utama PT. Nads Utama Karya.  Metode  kegiatan  ini  dilakukan  dengan  tiga  cara  yaitu  yang  pertama  metode  ceramah, yaitu  dengan  cara  memberikan  sosialisasi  terkait  perpajakan  secara  menyeluruh  yang berhubungan  dengan  kewajiban  perpajakan  mitra.  Selanjutnya  metode  diskusi,  yaitu  dengan cara melakukan  pendampingan  langsung terkait  permasalahan  yang  biasa  dihadapi  oleh  mitra. Metode  tanya  jawab,  yaitu  dengan  cara  melakukan  tanya  jawab  tentang  peraturan  terkini perpajakan dan permasalahan yang ditemukan dalam usaha mitra.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
PT. Nads Utama Karya adalah perusahaan yang bertempat di kota Malang. Perusahaan ini bergerak  di  bidang  konstruksi  pembangunan  gedung.  Pendampingan  perpajakan  ini  dilakukan kepada  seluruh  karyawan  dan  direktur  utama  PT.  Nads  Utama  Karya  dengan  materi  pajak konstruksi  dan  pajak  untuk  UMKM.  Metode  yang  dilakukan  pertama  adalah  dengan  ceramah terkait  materi  yang  relevan  dengan  aturan  perusahaan.  Kegiatan  ceramah  dapat  dilihat  pada gambar 2 berikut ini :
Gambar 2. Pemateri Sedang Memberikan Ceramah Materi Perpajakan
Materi  yang  disampaikan  terkait  kebijakan  tentang  pajak  UMKM  yaitu  Khusus  untuk  pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran Bruto  Tertentu.  PP  tersebut  diberlakukan  efektif  sejak  tanggal  1  Juli  2018.  Pemberlakuan undang-undang  ini  sekaligus  mengganti  PP  sebelumnya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.  46 Tahun 2013 yang dulunya tarif 1%.
Namun  pada  kebijakan  tarif  PPh  final  UMKM  2022  terbaru,  pemerintah  melalui pengesahan UU HPP baru berencana membebaskan PPh untuk UMKM pribadi dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun. Peraturan ini mulai ditetapkan pada 1 April 2022. Pelaku usaha dengan  penghasilan  di  bawah  Rp  500  juta  per  tahun  yang  semula  dikenakan  tarif  PPh  final UMKM sebesar 0,5%, mulai 1 April 2022 akan dikenai pungutan pajak sebesar 0 persen.
Metode  yang  selanjutnya  adalah  dengan  tanya  jawab  dan  diskusi  terkait  perhitungan pajak  umkm  serta  mengenai  pajak  konstruksi.  Simulasi  perhitungan  pada  wajib  pajak  usaha umkm adalah sebagai berikut :
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                           e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.1, September 2022, pp 269-274
Contoh kasus pertama adalah simulasi perhitungan pajak UMKM dengan penghasilan Rp 30 juta per bulan yaitu di bawah 50 juta per bulan. Maka harus mengetahui penghasilan bruto dalam satu tahun terlebih dulu. Berikut perhitungannya:
Penghasilan bruto 1 tahun = Rp 30 juta x 12 bulan = Rp 360 juta per tahun
Olah  karena  penghasilan  bruto-nya  di  bawah  Rp  500  juta  per  tahun,  maka  UMKM  tersebut dikenakan pajak 0 rupiah alias tidak kena pajak.
*Sampai dengan nanti omzetnya Rp 500 juta maka akan dikenakan
Pada  saat  ini  banyak  yang  menanyakan  bagaimana  jika  penghasilan  yang  diperoleh adalah  lebih  dari  50  juta  per  bulan  dengan  asumsi  mencapai  500  juta  di  bulan  ke  10.  Maka perhitungannya adalah sebagai berikut :
Contoh  kasus  berikutnya  adalah  jika  UMKM memiliki  penghasilan sebesar  Rp 100  juta per bulannya. Maka dari perhitungan bruto-nya didapatkan hasil:
Perhitungan bruto satu tahun = Rp 100 juta x 12 bulan = Rp 1,2 miliar per tahun
Oleh  karena  penghasilan  tahunannya  di  atas  Rp  500  juta,  maka  jumlah  tersebut  sudah memenuhi syarat sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan UMKM akan dikenakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dengan rincian 5 bulan pertama bebas pajak karena ketentuan batas peredaran bruto Rp 500 juta. Sedangkan, untuk 6 hingga 12 bulan berikutnya (selama 7 bulan) baru dikenakan pajak sebesar 0,5%.
Sehingga, perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar UMKM tersebut adalah:
PPh final UMKM = Penghasilan bruto 7 bulan yang kena pajak x 0,5% = Rp 700 juta x 0,5% = Rp 3.500.000
Gambar 3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 tentang Usaha Jasa Konstruksi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                           e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.1, September 2022, pp 269-274
Sesi  selanjutnya  adalah  penyampaian  materi  terkait  pajak  khusus  kontruksi  yang  juga mengalami perubahan tarif. Kebetulan mitra PT. Nads Utama Karya juga termasuk dalam wajib pajak yang tarifnya harus disesuaikan dengan tarif yang baru. Berikut adalah aturan harmonisasi peraturan  perpajakan  yang  terkait  konstruksi.  Pada  kesempatan  ini,  mitra  PT.  Nads  Utama Karya  juga  berterima  kasih  kepada  pemateri  pengabdian  masyarakat  atas  antusias  dan berkesempatan  menjadi  bagian  dari  kegiatan  ini.  PT. Nads  Utama  Karya juga  merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini dalam update peraturan terbaru. Pemateri dan para peserta kegiatan dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini :
Gambar 4. Foto Pemateri Bersama Peserta Pengabdian PT. Nads Utama Karya

## V. KESIMPULAN
PT.  Nads  Utama  Karya  adalah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  contractor  dan trading.  Kegiatan  pengabdian  masyarakat  dilakukan  pada  PT.  Nads  Utama  Karya  karena perusahaan  mitra  ini  berpotensi  memiliki  kewajiban  perpajakan  yang  besar . Metode  yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan ceramah, diskusi serta tanya jawab. Selama  pelaksanaan  pengabdian,  peserta  aktif  bertanya  dan  konsultasi  terkait  peraturan  pajak terbaru utamanya yang berkaitan dengan usaha konstruksi miliknya. Pemilik usaha juga merasa terbantu dengan adanya kegiatan pendampingan perpajakan ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kepada Universitas Merdeka Malang yang telah memberikan dana hibah  internal.  Terima  kasih  kepada  mitra  PT.  Nads  Utama  Karya  yang  memberi  kesempatan kepada  kami  untuk  menyampaikan  materi  pendampingan  dan  juga  terima  kasih  kepada  para pihak  yang  membantu  para  dosen  anggota  dan  mahasiswa  anggota  sehingga  kegiatan  ini  bisa berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi. Nababan,  A.  A.,  Jannah,  M.,  &  Sianturi,  F.  A.  (2022).  Pelatihan  Sistem  Informasi  Penelitian Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (SIM-PPM)  STMIK  Pelita  Nusantara. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 3(1), 241-251.
https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i1.325
Nainggolan,  H.  (2019).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan,  Sanksi  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi , 10 (2), 188–195.
Oats,  L.,  &  Tuck,  P.  (2019).  Corporate  tax  avoidance:  Is  tax  transparency  the  solution?
Accounting and Business Research , 49 (5), 565–583.
https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726 Peraturan Pemerintah. (2022). PP No.9 perubahan ke dua PP no 51 tentang Pajak Penghasilan atas Pajak Usaha Konstruksi
Presiden  Republik  Indonesia.  (2008).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta.
Presiden  Republik  Indonesia.  (2008).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2008  Tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
Sidauruk,  T.,  &  Simarmata,  J.  (2019).  Penyuluhan  Perpajakan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah  (Umkm)  di  Lingkungan  Rt002/02,  Kebayoran  Lama  Utara,  Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jurnal Abdimas USNI Volume 01. No: 01 Januari 2019, 66-75 Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  KPP  Pratama  Madiun. E-Jurnal Akuntansi , 30 (9), 2231–2243. https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p05 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  tahun  2007  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara Perpajakan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.