INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 2189-2204 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak
Ergi Zakariel Ferdinand 1 ✉ , Jovan Junior JR 2 , Muhammad Hendro Prabowo 3 ,
Muhammad Gilang Ramadan Saputra 4

## Universitas Bandar Lampung
Email: ergizf@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Beberapa bulan terakhir ini, kasus kekerasan seksual pada anak  kembali marak  terjadi di Indonesia, seperti yang diberitakan oleh beberapa media. Anak- anak pada dasarnya adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang sangat serius dan merusak bagi korban, baik secara fisik maupun  psikologis.  Perlindungan  terhadap  anak  merupakan  usaha  dan  kegiatan  seluruh  lapisan masyarakat dalam berbagi kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi Nusa dan  bangsa  dikemudian  hari.  Implementasi  perlindungan  terhadap  anak  dan  sanksi  bagi  pelaku pelanggaran  hak  anak  pun  belum  maksimal.  Aturan  hukum  pidana  yang  telah  dibuat  kurang menunjukkan keberpihakan pada korban kekerasan seksual. Terdapatnya beberapa frasa yang rancu membuat penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia sulit untuk diterapkan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Tindak Pidana, UU No. 23 Tahun 2002

## Abstract
In the last few months, cases of  sexual violence against children have again become  widespread in Indonesia, as reported by several media. Children are basically the shoots, potential, and successors of the  young  generation  to  the  ideals  of  the  nation's  struggle,  have  a  strategic  role  and  have  special characteristics and characteristics that guarantee the continued existence of the nation and state in the future. Sexual violence against children has a very serious and damaging impact on the victim, both physically and psychologically. Protection of children is an effort and activity from all levels of society sharing positions and roles that realize how important children are for Indonesia and the nation in the future. Implementation of protection for children and sanctions for violations of children's rights is not yet optimal. The criminal law regulations that have been made do not show any partiality for victims of sexual violence. There are several expressions that make law enforcement related to sexual violence cases in Indonesia difficult to implement..
Keywords: Law Protection, Sexual Violence Against Children, Criminal Act, Law No. 23 of 2002

## PENDAHULUAN
Kekerasan seksual merupakan  isu yang telah  lama menjadi  perbincangan ditengah masyarakat  Indonesia,  Diindonesia  sendiri  kata  pelecehan  berarti  kekerasan  dan  tidak menyenangkan.  mengungkapkan  bahwa  kekerasan  seksual  merupakan  suatu  tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki. Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual  ini  juga  bisa  terjadi  dimana  saja  yakni  lingkungan  tempat  kerja,  tempat  umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga.
Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang sangat serius dan merusak bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa dampak yang mungkin terjadi pada korban kekerasan seksual terhadap anak adalah: trauma, kekerasan seksual terhadap anak bisa menyebabkan trauma yang berkepanjangan pada korban. Trauma bisa membuat korban merasa tidak aman, cemas dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Gangguan  kesehatan mental, korban kekerasan  seksual terhadap anak sering kali mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan dan PTSD (Meri, 2023).
Anak-anak pada dasarnya adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan  bangsa,  memiliki  peran  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus  yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pertumbuhan dan kemajuan  sosial  pada  zaman  sekarang  dapat  banyak  memberi  hal  yang  negatif  seperti
munculnya  kenakalan  anak-anak  dan  remaja  yang  perbuatan  mereka  dapat  beresiko kepada suatu hal yang berbahaya bagi kehidupan generasi muda sebagai pemimpin bangsa di masa depan dan perkembangan negara. Permasalahan kenakalan anak ini selalu menjadi persoalan  yang  revelan  pada  hampir  semua  negara,  termasuk  Indonesia  (Luthfi,  2022). Selama  masa  pertumbuhan  fisik  dan  mental,  anak  memerlukan  pengasuhan  dan perlindungan  khusus,  dan  yang  lebih  penting  perlindungan  dan  perisai  hukum  ketika sebelum  dan  sesudah  lahir.  Anak  secara  melekat  tidak  mampu  melindungi  dirinya  dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi yang mempengaruhi anak secara psikologis, fisik, sosial dan dalam kehidupannya (Hasan dkk, 2024).
Perlindungan  terhadap  anak  merupakan  usaha  dan  kegiatan  seluruh  lapisan masyarakat dalam berbagi kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi  Nusa  dan  bangsa  dikemudian  hari.  Anak  akan  matang  pertumbuhan  fisik  maupun mental  dan  sosialnya,  maka  tiba  saatnya  menggantikan  generasi  terdahulu  (Hasan  dkk, 2022).  Sebagai  bentuk  perlindungan  anak-anak  di  Indonesia,  maka  pembuat  undang- undang,  melalui  perundang-  undangan  (hukum  positif),  seperti  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak  yang  secara  mutlak memberikan  berbagai  bentuk  perlindungan  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual (Sitompul, 2015).
Di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan  bertanggungjawab  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  anak.  Secara  tegas  di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:
Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:
a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
e. Pelibatan dalam peperangan; dan
f. Kejahatan seksual.
Kekerasan seksual yang ditonjolkan merupakan pembuktian bahwa bentuk eksploitasi terhadap anak dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuatan fisik lebih, hal itu dilakukan demi  kepuasan  seksual  orang  dewasa.  Kekuatan  fisik  dijadikan  sebagai  alat  untuk memperlancar usaha usaha jahatnya (Wahid dan Irfan, 2001). Pelaku dapat dengan mudah memperdayakan anak sehingga mau menuruti segala perintah orang yang menyuruhnya. Apabila jika perintah tersebut diming imingi, dijanjikan dengan sesuatu atau dibujuk oleh pelaku hingga akhirnya korban diperlakukan serta dilecehkan dengan beragam bentuk.
Untuk  itu  sangat  diperlukannya  adanya  perlindungan  hukum  bagi  korban. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang  dimiliki  oleh  manusia  sebagai  subyek  hukum  dalam  interaksinya  dengan  sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (Sinombor, 2022).  Jadi, setiap perbuatan manusia tanpa  terkecuali  diatur  oleh  hukum.  Sebagaimana  yang  sudah  diketahui  bahwa  Hukum memiliki  fungsi  sebagai  pelindung  kepentingan  manusia,  agar  kepentingan  manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan
secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga  Negara  Indonesia.  Berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Sudah banyak  contoh  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  sejumlah  daerah  bak  menjadi fenomena gunung es. Karena yang tampak hanya sebagian kecil saja, sedangkan bagian besar tidak tampak. Apalagi jika kasus tersebut menyangkut pelaku orang terkenal, tokoh masyarakat, dikenal dekat dengan korban atau ada hubungan keluarga antara korban dan pelaku.
Sementara hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021 yang dilakukan Kementerian PPPA, Badan Pusat Statistik  dan Lembaga  Demografi Universitas Indonesia menemukan, 1 dari 19 perempuan (usia 15-64 tahun) pernah mengalami kekerasan seksual selain  pasangan 7 .  Selain  itu,  pengaturan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) Indonesia, juga tidak mengakomodir hak korban kekerasan seksual. Jika ditelisik dalam ketentuan KUHAP, terlihat bahwa lebih banyak aturan pasal yang berfokus mengatur tentang  tersangka  dibanding  korban  sehingga  kedudukan  korban  dalam  KUHAP  belum optimal. Berkaca pada hal tersebut, dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan
anak, hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan harapan baru bagi anak korban  kekerasan seksual untuk  mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang dialaminya.
Hingga tidak menjadi tabu lagi bahwa kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun hukum Indonesia  belum sepenuhnya  memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena takutnya korban  untuk  melapor  pada  pihak  berwajib  dikarenakan  adanya  stigma  buruk  oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. Misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar malam, korban yang sendiri dapat membuat munculnya nafsu pelaku, lantas bagaimana dengan para santri yang noteban nya mereka mengenyam ilmu di sebuah pesantren? Dengan pakaian yang serba tertutup dan perilaku mereka yang tunduk kepada pengawas baik bunyai ataupun kyai. Lantas bagaimana mereka bisa turut andil  dalam  adanya  kekerasan  seksual  tersebut  Perlindungan  serta  perhatian  terhadap kepentingan  korban  kekerasan  seksual  baik  melalui  proses  peradilan  maupun  melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan - kebijakan sosial, baik lembaga - lembaga sosial  yang  ada  maupun  lembaga-  lembaga  kekuasaan  negara.  Oleh  karena  itu,  untuk mengoptimalkan  pencegahan dan penanganan  kasus  kejahatan kekerasan seksual perlu dibuatkan regulasi khusus yang secara konkrit memuat tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait penegakan  hukum  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan  perlindungan  hukum  terhadap kekerasan seksual.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  Penelitian  Hukum Normatif.  Penelitian  Hukum  Normatif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Tindak perbuatan kekerasan seksual pada kaum perempuan dan anak anak yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Korban merupakan seseorang gang mengalami perlakuan yang  tidak  dari  seseorang  yang  seringkali  mendapatkan  kekerasan  seksual,  atau diskriminasi.  Korban  merupakan  orang  yang  seringkali  menderita  kerugian  serta mengakibatkan trauma cukup mendalam dalam bentuk fisik ataupu mental juga sering kali berdampak  besar  beserta  hak  kemerdekaannya  yang  dirampas.  Tindak  kekerasan  ini seringkali diartikan sebagai ancaman serta kekuasaan atas tindakan yang dilakukan secara sendiri atau berkelompok yang berakibat memar pada fisik korban atau luka serius karena dilakukan  dengan  paksaan  bahkan  juga  dapat  mengakibatkan  kematian  karena  depresi yang dihadapi oleh korban seringkali membuat korban dapat melakukan tindakan bunuh diri.  Hukuman  pidanapun  menjadi  salah  asatu  hukuman  yang  pantas  diberikan  dalam penegakan  keadilan  pada  pelaku  yang  melakukan  perbuatan  tindak  kekerasan  tersebut. Kekerasan  seksual  merupakan  perbuatan  yang  memaksa  seseorang  untuk  melakukan pakasaan  untuk  dapat  berhubungan  badan  (seks)  yang  dapat  menimbulkan  luka  atau memar pada korban serta psikis yang akan tertekan. Dengan demikian, menurut hukum kontak seksual dalam bentuk persetubuhan dengan orang dibawah dibawah usia 16 tahun masuk dalam ruang lingkup tindak pidana (Ismantoro, 2018).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  didalamnya  berisi  pengertian  dari kekerasan  seksual  yang  berada  pada  Pasal  285  dan  Pasal  289.  Dalam  Pasal  285  telah disebutkan bahwa siapa melakukan tindakan kekerasan dengan paksaan pada perempuan yang  merupakan  bukan  istri  sah  berhubungan  dengan  seseorang  tersebut  maka  akan dikenakan hukum karena  pemerkosaan dengan hukuman kurungan penjara selama  dua belas tahun. Pada Pasal 289 KUHP telah disebutkan juga bahwa siapa dengan kekerasan yang melakukan pemaksaan pada seseorang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan pemaksaan  pada  perbuatan  cabul  diancam  karena  telah  melanggar  kesusilaan  dengan pidana kurungan penjara paling lama sembilan tahun (Cahyani dkk, 2020).  Tentu hukuman tersebut  dirasa  kurang  untuk  korban,  karena  korban  tentunya  mengalami  trauma  yang sangat luar biasa.
Pengaturan  tindak  pidana yang  berkaitan dengan kekerasan  seksual  dalam  hukum pidana Indonesia salah satunya diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, yaitu pemaksaan  persetubuhan  dengan  ancaman  penjara  maksimal  12  tahun  bagi  pelakunya. Pasal ini mendefinisikan bahwa persetubuhan dengan adanya penetrasi, yang berarti jika
terjadi pemaksaan persetubuhan tanpa adanya penetrasi seperti “menempelkan” kelamin, meraba  bagian  tubuh  perempuan,  sedangkan  mencium  ataupun  hal-hal  yang  berbau dengan sensual lainnya hanya didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau pencabulan seperti yang diatur dalam Pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengaan hukuman penjara paling lama 9 tahun. Tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab.
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur  bahwa  diatas  menunjukkan  bahwa  ada  berbagai  tipe  serta  modus  kekerasan seksual sehingga pengetahuan tentang kekerasan seksual harus dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, agar dapat membentengi diri serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan masyarakat ataupun dalam institusi pondok pesantren. Perlindungan hukum terhadap korban  kekerasan  seksual tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya.
Pemenuhan  perlindungan  terhadap  korban  merupakan  suatu  bentuk  untuk memenuhi  rasa  keadilan  dalam  masyarakat.  Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan kekerasan  seksual  diatur  dalam  kitab  undang  undang  hukum  pidana  (KUHP)tentang kejahatan  terhadap  tidak  pidana  kesusilaan  (pasal  281  sampai  dengan  pasal  299).  Salah satunya yaitu pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama- lamanya sembilan tahun”.
Jadi,  pasal  tersebut  mengatur  tentang  kekerasan  yang  dilakukan  merupakan  suatu pelanggaran  terhadap  norma  kesusilaan  dengan  melakukan  tindakan  pencabulan.  Dua pasal  diatas merupakan  payung hukum yang biasa digunakan  untuk melindungi korban kekerasan seksual serta bentuk penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual.
Sedangkan  pada  tingkatan  Pengadilan  upaya  hukum  yang  diberikan  khususnya kekerasan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak lebih terfokus pada saat persidangan dan setelah putusan dibacakan. Bentuk penegakan hukum yang diberikan adalah:
1. Hakim dalam memberikan pertanyaan kepada korban anak tidak menggunakan toga dan menyatakan bahwa sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Persidangan  dilaksanakan  dengan  hakim  tunggal  sesuai  dengan  Pasal  44  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Dalam  memberikan  pertanyaan  kepada  korban  anak,  hakim  dengan  hati-hati  dan tidak secara formal agar korban anak  tidak takut dan memberikan kesaksian guna keterangan saksi korban.
4. Korban anak tidak disumpah  saat memberikan keterangan saksi. Hal  ini  dibuktikan dengan data putusan yang penulis dapatkan: “Saksi B (korban anak), tanpa sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : a. Bahwa saksi pernah  diperiksa  di  Kantor  Polisi;  b.  Bahwa  saksi  tahu  dan  mengerti  sebab  saksi diperiksa karena saksi menjadi korban persetubuhan atau perbuatan cabul”.
5. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, korban anak didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau seseorang yang dipercaya oleh korban anak.
6. Dalam  memberikan  keterangan  saksi,  terdakwa  dikeluarkan  terlebih  dahulu  dari ruangan agar korban anak tidak merasa trauma dan tertekan agar psikis korban tidak terganggu  dan  mau  memberikan  keterangan,  perlindungan  seperti  ini  disebutkan dalam  Pasal  58  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. Melakukan rehabilitasi terhadap korban anak untuk memulihkan dan mengembalikan hak-hak anak yang telah dilanggar oleh terdakwa.
Bukan  hanya  terkait  dengan  hukum  pidana  saja,  terjadinya  kekerasan  seksual  juga melanggar hak asasi yang dimiliki oleh korban. Sistem hukum Indonesia menjamin hak asasi manusia  dari  setiap  masyarakatnya.  Tercantumdalam  Undang-Unang  Dasar  Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada Pasal28A- 28J. Pada Pasal 28A dijelaskan bahwa setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak  untuk  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya. Selanjutnya pada Pasal 28B ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang,  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak seharusnya memperoleh perlindungan harkat dan martbat di lingkungan sekitar supaya ia bisa tumbuh dan berkembang baik fisik maupun psikologisnya.  Bahkan  Frans  Magnis  Suseno  berpendapat  bahwa  melindungi  hak  anak merupakan bagian dari membela HAM (Hak Asasi Manusia) (Antari, 2021).
Pembuktian  pada  kekerasan  psikis  tidaklah  semudah  pembuktian  kekerasan  fisik. Karena pembuktian kekerasan fisik mudah terlihat oleh mata dan dapat dibuktikan dengan visum. Sedangkan pembuktian kekerasan psikis tidak terlihat  karena  sakitnya hanya bisa
dirasakan oleh  korban. Selain dari itu, aparat penegak hukum harus memperkuat sistem pengungkapan  atau  investigasi  dalam  pembuktian  kasus  kekerasan  seksual.  Banyaknya kesulitan  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  menyebabkan  banyak  kasus  yang tidak  dibawa  ke  ranah  pengadilan,  bahkan  tak  jarang  kita  melihat  berita  bahwasanya laporan  korban  pelecehan  atau  kekerasan  seksual  ditolak  oleh  aparat  penegak  hukum karena  sulitnya  pembuktian.  Sulitnya  dalam  proses  pembuktian  dikarenakan  ketika terjadinya kekerasan seksual pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiranorang lain (Sibarani, 2019).
Hal ini harus  dapat diatasi karena berakibat pada pelaku yang tidak mendapatkan konsekuensi,  korban  yang  terabaikan,  dan  potensi  terjadinya  kasus  kekerasan  seksual terulang  kembali.  Sebaik  mungkin  aparat  penegak  hukum  pun  harus  menangani  dan memberikan kepastian hukum pada korban, dan bukan malah melambatkan atau malah menghentikan proses penyelesaian kasus kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual pun haruslah  tetap  mendapat  konsekuensi  hukum  yang  seadil-adilnya  terlapas  dari  apapun jabatan,  keberadaan,  dan  kedudukan  si  pelaku.  Sebab  sejatinya,  kejahatan  seksual  ini kemungkinan bisa terjadi penurunan apabila proses dan produk hukum benar-benar bisa menghukum pelaku kekerasan seksual dengan hukuman yang sepadan, dan masyarakat memberikan dukungan sosial kepada korban (Rahmi, 2018).
Pengaturan  yang  lebih  pasti  dalam  mengklasifikasikan  hal  apakah  yang  termasuk menjadi  kekerasan  seksual  menjadi  amat  sangat  diperlukan,  hal  ini  juga  membutuhkan komitmen  dari  aparat  penegak  hukum  untuk  memiliki  pemikiran  yang  terbuka  dan perhatian lebih kepada korban. Karena kekerasan seksual tidak selalu mengenai paksaan atau kekerasan dalam penetrasi penis ke vagina. Terdapat banyak jenis kekerasan seksual di luar hal itu.

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang  masih  dalam  kandungan.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  menjelaskan  bahwa  anak  adalah  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  memiliki  peran  strategis  dan  mempunyai  potensi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Untuk anak dan remaja perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia (Dwi Purwoko, 2007). Santri sama halnya dengan anak anak yang lain, dimana anak anak tersebut hanya beda
tempat untuk menimba ilmu yang biasa sering disebut penjara suci. Untuk itu santri juga perlu adanya perlindungan hukum karena maraknya seorang santri mengalami kekerasan seksual. Sepeti  contoh kasus yang  penulis teliti yang  dimana 13 santri mengalami kasus kekerasan seksual.
Perlindungan terhadap anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan. Karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang  dipersiapkan  sebagai  subjek  pelaksana  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan pemegang  kendali  masa  depan  suatu  negara  tidak  terkecuali  Indonesia  (Arliman,  2018). Perlindungan  anak  Indonesia  berarti  melindungi  potensi  sumber  daya  insani  dan membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya,  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur. Material  spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  undang  undang  dasar  1945.  Perlindungan terhadap kekerasan seksual dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat  tentang  penyebab  dan  dampak  kekerasan  seksual.  Hal  ini  ditambah  belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara. Padahal kemampuan lembaga  pada  layanan  berbasis  masyarakat  untuk  memberikan  layanan  perlindungan korban juga terbatas.
Secara umum akibat dari kekerasan seksual terhadap anak adalah sangat serius dan berbahaya karena seorang anak sedang berada pada masa pertumbuhan baik fisik maupun mental. Sama halnya dengan anak santri yang sedang mengenyam pendidikan yang jauh atau berpisah dengan orang tuanya demi mempelajari ilmu agamanya, dan memperbaiki akhlaknya. Secara anak yang mengalami kekerasan jika penanganannya tidak tepat maka ia akan mengalami cacat yang bukan pada fisik saja tetapi juga pada mental dan emosinya. Kecacatan mentan dan emosi inilah yang akan mengubah hidup dan masa depan serta akan dibawanya terus hingga dewasa.
Anak anak baik perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat didalam suatu negara merupakan kelompok yang  juga wajib mendapatkan  jaminan atas hak hak yang dimilikinya secara asasi. Anak anak baik perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya, Karena perempuan dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi internasional dimasukkan kedalam kelompok yang rentan, kelompok yang lemah tidak terlindungi. Karena itu selalu dalam keadaan yang penuh risiko serta sangat rentan terhadap bahaya. Salah satu diantaranya adalah kekerasan yang datang dari kelompok lain. Kerentanan ini membuat perempuan sebagai korban kekerasan mengalami fear of crime yang lebih tinggi dari pada laki laki.
Dari semua kasus kekerasan terhadap anak, kejadiannya rata rata dilakukan oleh orang orang terdekat. Salah satu yang paling banyak ditemukan adalah dilingkungan kelompok itu sendiri, seperti yang terjadi pada kasus kekerasan 13 santri tersebut. Modus pelaku dalam mendekati  korban  sangat  berfariasi  misalnya  mereka  tinggal  mendekati  korban  dan mengajak ngobrol saja, ada juga yang membujuk korban dan juga merayu dan ada juga yang memaksa korban. mereka tinggal dan beraktivitas di lingkungan yang sama, maka pelaku akan  dengan mudah menjadikan korban tersebut sebagai mangsanya, apalagi si pelaku memiliki kuasa seperti menjadi pengurus atau ustad sekalipun.
Fakta ini menunjukkan bahwa ternyata kasus kekerasan itu banyak terjadi dilingkungan internal suatu kelompok atau tempat bahkan bisa dilingkungan keluarga itu sendiri. Pasal 59 undang undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau  seksual,  anak  yang  menjadi  korban  pornografi,  anak  dengan  AIDS/HIV,  korban penyalahgunaan  narkotika  ,  Alkohol  dan  zat  adiktif  lainnya,  penculikan,  perdagangan bahkan  sampai  anak  korban  kejahatan  seksual.  Salah  satu  poin  atau  komponen  hak perlindungan yang diatur dalam pasal tersebut adalah perlindungan terhadap anak korban kejahatan  seksual.  Pemerintah  dan  lembaga  negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk menunaikan kewajiban tersebut.
Secara rinci, upaya perlindungan korban sudah tegas dan lugas diatur dalam Pasal 69 UU Perlindungan antara lain mendapatkan edukasi berkaitan dengan pentingnya keseatan reproduksi,  selain  itu  juga  mendapatkan  Pendidikan  nilai  agama  serta  kesusilaan, mendapatkan program rehabilitasi sosial agar anak yang menjadi korban kejahatan seksual dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma, korban mendapatkan pendampingan psikologi serta pengobatan sampai korban kembali pulih dan traumanya hilang, serta dapat kembali beraktifitas  seperti  biasa,  korban  mendapatkan  perlindungan  dan  bantuan  hukum  dari semua tingkatan pemeriksaaan baik dikepolisian, kejaksaaan maupun pengadilan.
Persentasi jumlah korban kekerasan seksual antara wanita dan laki-laki, lebih banyak perempuan. Komnas Perempuan mengkasifikasikan bentuk kejahatan menjadi 15 bentuk kejahatan kepada wanita, antara lain pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, pelecehan, eksploitasi,  perdagangan  wanita,  prostitusi,  perbudakaan,  kawin  paksa,  cerai  gantung, pemaksaan hamil, aborsi, pemkasaan alat pengaman, penyiksaan seksual, hukuman bernu-
ansa seksual, diskriminasi perempuan serta regulasi yang bernuansa diskriminatif (Komnas, 2021).
Anak sebagai tulang punggung bangsa dan sebagai generasi muda yang nantinya sebagai  penerus  bangsa  tentunya  harus  hidup  dan  berkembang  sesuai  dengan kebutuhannya agar dapat hidup sesuai dengan berkat dan martabatnya dan dapat menjadi penerus bangsa yang dapat diandalkan untuk memajukan bangsa  dan mensejahterakan negara  bukan  menjadi  penerus  yang  perkembangan  mental  dan  psikisnya  terhambat bahkan mengalami penyimpangan kekerasan seksual.
Sebagai  makhluk  yang  dispesialkan,  negara  mencoba  melindungi  pada  aspek  Hak Asasi Manusia yang secara tegas diatur dalam UU. 39 tahun 1999 tentang HAM. HAM adalah puncak konseptualisasi manusia tentang dirinya. Oleh karena itu, dengan atas nama HAM hak asasi yang sejatinya adalah untuk mengamini dimensi otoritas manusia sebagai makhluk hidup  yang  bermartabat,  berubah  menjadi  ham  yang  dinilai  sarat  dengan  dimensi antroposentrisme,  egosentrisme,  dan  individualisme  yang  semu  (Majda,  2015).  Sebab menurut UU tersebut Hak asasi wanita adalah hak asasi manusia yang dilindungi, dijunjung tinggi  dan  di hormati, jangan  sampai  diabaikan apalagi dirampas haknya oleh  siapapun termasuk negara. Negara berkewajiban melindungi lahir maupun batin seorang perempuan dan anak sebagai warga negara dan sebagai makhluk Tuhan yang maha esa.
Salah  satu  aparat  hukum  yang  berkewajiban  menangani  kasus  kekerasan  seksual adalah kepolisian republik Indonesia yang memiliki bagian khusus yakni unit perlindungan perempuan  dan  anak.  Apabila  terdapat  kasus  kekerasan  perempuan  dan  anak  biasanya keluarga korban melapor terlebih dahulu ke lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di setiap daerah. Dalam menangani suatu kasus, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan mempertemukan  keluarga  korban  dan  pelaku  untuk  musyarawah  dalam  menyelesaikan kasus  yang  dilaporkan  dengan  mengupayakan  restoratif  justice,  namun  apabila  tidak menemukan titik terang dan hasil yang memuaskan para pihak maka, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan mendampingi korban dalam melaporkan kasus ke pihak kepolisian.
Kepolisian  dalam  menangani  kasus  anak  terutama  kekerasan  seksual  sangatlah berbeda  karena  pada  hakikatnya  anak  wajib  dilindungi  oleh  seluruh  komponen  negara. Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepolisian  dalam  menangani  kasus  anak  terutama kekerasan seksual adalah:
1. Sejak diterimanya laporan kekerasan seksual terhadap anak, dalam waktu 1x 24 jam kepolisian memberikan perlindungan sementara kepada korban.
2. Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Berdasarkan  Pasal  69A  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam  melimpahkan  kasus  tersebut  ke  Kejaksaan  pihak  kepolisian  melakukan pendampingan  terhadap  korban  anak  dengan  bekerja  sama  dengan  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
5. Dalam melakukan penyelidikan terhadap korban anak khususnya perempuan, yang akan melakukan penyelidikan adalah  polisi wanita (polwan). Dengan pertimbangan polwan dapat melakukan penyelidikan dengan hati dan diharapkan korban anak tidak merasa malu dan dapat leluasa menceritakan kronologi tindak pidana secara detail, perlindungan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
6. Dalam  memberikan  pertanyaan  tidak  secara  formal,  polisi  wanita  (polwan)  dalam memberikan pertanyaan harus dengan hati-hati dan membuat suasana rileks.
7. Kepolisian harus menjamin perlindungan identitas korban dari publik (masyarakat), hal ini  sesuai  dengan  Pasal  64  huruf  i  undang  undang  nomor  23  tahun  2002  tentang perlindungan anak dan sesuai dengan pasal 5 huruf i undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
8. Melakukan pemulihan terhadap korban dengan memberikan semangat dan motivasi terhadap korban agar korban anak merasa tidak dikucilkan oleh masyarakat dan bisa bersosialisasi seperti sebelumnya.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (PPA)  khususnya  korban  anak  tidak  hanya  terbatas  pada  tahap  pemeriksaan  dan penyelidikan  saja,  namun  juga  melalui  upaya  preventif/pencegahan  dengan  melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagai contoh:
1. Melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah mulai tingkat SD, SMP sampai SMA. hal ini bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  sejak  dini  kepada  anak-anak  mengenai kekerasan  seksual  dan  beberapa  pengetahuan  seksual  agar  anak  mengerti  bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah dan tanpa kekerasan.
2. Mengadakan  Seminar-seminar  bertajuk  kekerasan  seksual.  hal  ini  dimaksudkan sebagai  langkah  preventif  agar  angka  kekerasan  seksual  terus  menurun.  Seminar dengan mengundang perwakilan dari setiap sekolah dengan mengundang pemateri
yang berkompeten di bidang perlindungan anak, sehingga membuka wawasan dan pengetahuan  anak  bahwa  kekerasan  seksual  merupakan  tindakan  yang  melanggar hukum. Dikutip dalam jurnal (Hasan dkk, 2023) bahwa undang undang dibawah ini mendukung perempuan dan anak sekaligus membatasi kebebasan mereka, pasal 23 undang undang 2004 menyatakan antara lain:
a) Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sesuai dengan cita-cita Pancasila, setiap orang memiliki hak untuk merasa aman di rumah mereka sendiri dan bebas dari kekerasan.
b) Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah bentuk  diskriminasi  yang  mengarah  pada  hilangnya  hak-hak  dan  pelanggaran terhadap martabat manusia.
c) Mengingat  bahwa  perempuan  secara  tidak  proporsional  terkena  dampak kekerasan dalam rumah tangga, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan dari negara dan pemerintah daerah untuk memastikan mereka aman dari  bahaya  fisik,  bahaya  psikologis,  penyiksaan,  dan  bentuk-bentuk  perlakuan tidak manusiawi lainnya.
Kekerasan terhadap perempuan merupakan pengingkaran terhadap hakasasi manusia dan pelanggaran terhadap cita-cita dasar manusia. Hak asasi manusia,dalam hal ini hak-hak perempuan, harus dilindungi oleh instrumen hukum yang efektif. Sebagai sebuah kejahatan, kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  dilaporkankepada  pihak  berwenang  (Hasan  dkk, 2023). Penegakan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) lebih banyak bergantung pada pihak-pihak yang terlibat daripada aparat penegak hukum.

## SIMPULAN
Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan masalah utama bagi setiap negara. Namun sayangnya hukum pidana yang dibuat untuk melindungi korban kekerasan  seksual  masih  terkesan  serampangan  dan  tidak  menunjukkan  adanya keberpihakan  pada  korban.  Hal  ini  membuat  banyak  korban  kekerasan  seksual  takut untuk  mengajukan  laporan  terkait  kasus  kekerasan  seksual  yang  dialaminya.  Karena kurangnya  perlindungan  di  Indonesia  yang  menjamin  perlindungan  bagi  korban kekerasan  seksual.  Aturan  hukum  pidana  yang  telah  dibuat  kurang  menunjukkan keberpihakan pada korban kekerasan seksual. Terdapatnya beberapa frasa yang rancu membuat  penegakan  hukum  terkait  kasus  kekerasan  seksual  di  Indonesia  sulit  untuk
diterapkan.
Pemerintah  harus  memastikan  bahwa  korban  kekerasan  seksual  mendapatkan perlindungan  hukum  secara  tuntas  sesuai  amanat  UUD  1945  dan  beberapa  peraturan yang  mengatur  tentang  perlindungan  hukum  terhada  korban  kejahatan  seksual,  agar korban mendapatkan fasilitas secara gratis serta akses menyelesesaikan perkara dengan mudah. Penegak Hukum diberikan anggaran khusus bagi korban terutama melakukan konsultasi psikolog serta visum dengan gratis sebagai bagian dari hak korban kejahatan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA
Antari,  Putu  Eva  D.  (2021).  Pemenuhan  Hak  Anak  yang  mengalami  kekerasan  seksual berbasis  Restorative  Justice  Pada  Masyarakat  Tenganan  Pegringsingan, Karangasem, Bali. Jurnal HAM, Vol.12,(No.1).
Arliman, L. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 58-70.
Ismantoro  Dwi  Yumono.2018. Penerapan  Hukum  Dalam  Kasus  Kekerasan  Seksual Terhadap Anak, Yogyakarta.
Majda El Muhtaj.2018. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta.
Meri  aneh  Etta.  2023. Tiga  Kekuatan  Solusi  Mencegah  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak Sekolah Dasar. Indramayu
Sibarani, S. (2019). Pelecehan Seksual Dalam Sudut PandangUndang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sol Justisio: JurnalPenelitian Hukum, Vol.1, (No.1)
Undang- Hndang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3.
Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tentang  Kejahatan  terhadap  Tindak  Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Zainudin  Hasan  dkk,  (2023)  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial 2 (2), 103- 113, 2023.
Zainudin  Hasan  dkk,  2024)  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penjatuhan  Sanksi  Pidana
Kepada Anak Sebagai Pelaku Dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.
Zainudin Hasan dkk. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana  Kekerasan  Ditunjau  Dari  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Jo Nomor35 tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak di lampung selatan: jurnal hukum malahayati 3 (1), 1-18, 2022.