## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received:  2021-02-15 Accepted: 2021-04-15
Published: 2021-09-01

## HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DARI PERSEROAN TERBATAS UNTUK MEMPEROLEH STATUS  BADAN HUKUM DI KEMENKUMHAM RI
Troeboes Soeprijanto Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang troeboessoeprijanto@yahoo.com
Abstrak: Suatu  Perseroan  Terbatas  adalah  merupakan  suatu  bentuk  badan  usaha  yang lebih populer dan bergengsi  bila dibandingkan dengan badan badan usaha yang lain seperti Commanditaire  Venootsschap  ,  Maatschap  ,  Firma  atau  Koperasi  ,  Eksistensi  suaatu Perseroan Terbatas secara lengkap ketika Perseroan Tersebut tidak hanya  sekedar berdiri dan  didirikan  saja    yang  mempunyai  nama  perseroan  tertentu,  namun  hal  ini  harus  di syahkan  oleh  Negara  agar  mempunyai  legalitas  yang  syah.  Undang  Undang  nomor  40 tahun 2007  ,  dan   Peraturan Pemerintah.  Hal  ini  lah  yang  menjadi  pokok permaslaahan  di dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Dari  segi  pembuatan  peraturan perundang-undangan,  Implementasi  dari  Undang-Undang  nomor  40  tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas,  untuk  memperoleh  status  badan  hukum  tidak  memenuhi  dan  tidak sesuai  Hierarki  Peraturan  Perundang-undangan.  Dalam  rangka  harmonisasi  peraturan perundang-undangan,  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang  lain.  Dalam proses pengesahan Pendiri tidak di input dalam sistem Administrasi Badan Hukum.
Kata kunci: perseroan terbatas, peraturan perundang-undangan, harmonisasi.
Abstract: A Limited Liability Company is a form of business entity that is more popular and prestigious  when  compared  to  other  business  entities  such  as  Commanditaire Venootsschap,  Maatschap,  Firma  or  Cooperative,  the  existence  of  a  complete  Limited Liability Company when the Company is not only established and established, which has the name  of a  certain  company, but  this  must be  legalized by  the  State  in order  to have  legal legality. Law number 40 of 2007, and Government Regulation.  This is the main problem in this  study.  The  results  show  that  in  terms  of  making  laws  and  regulations,  the implementation of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, to obtain legal entity status does not meet and does not comply with the Hierarchy of Legislation. In order to harmonize statutory regulations, pay attention to other laws and regulations. In the process  of  establishing  Founders,  it  is  not  inputted  into  the  Legal  Entity  Administration system.

## Keywords: limited liability company, laws, harmonization

## PENDAHULUAN
Dalam  praktek  sangat  banyak kita  jumpai  perusahaan-perusahaan untuk  menjalankan  usahanya  ada yang berbentuk
Commanditaire Venootschap (CV) ada yang berbentuk perserikatan
perdata biasa (Maatschap),  firma  ataupun  berbentuk koperasi  dan  ada  yang  berbentuk Perseroan terbatas (PT). [ 1 ]
Dari  berbagai  macam  bentuk perusahaan-perusahaan tersebut
masing-masing
mempunyai
kedudukan  fungsi  serta  eksistensi tanggung  jawab  dan  peranan  yang sama  dalam  menjalankan  usahanya, yang membedakan hanya pada struktur  dan  tanggung  jawab  serta hubungan antar organ-organ yang ada di dalamnya. Suatu Comanditer Venoschap  (CV),  tentunya  berbeda dengan  Maatschap  dan  akan  berbeda dengan  Firma  serta  dengan  Koperasi maupun Perseroan Terbatas.
Di kalangan dunia bisnis,
Perseroan Terbatas akan lebih populer dari  pada  bentuk-bentuk  perusahaan yang  lainnya,  setidak-tidaknya  ada beberapa  alasan  yang  mendasarinya antara lain [ 2 ] :
1. Dirasa  lebih  mudah  menjalin hubungan  kerja  sama  dengan
pihak swasta maupun
pemerintah
2. Dapat  melingkupi  usaha  kecil
menengah maupun atas, local, regional, nasional maupun
Internasional,
3. Merupakan badan usaha yang dapat  yang  dapat  berskala kecil  hingga  besar  dengan jumlah modal dan tenaga kerja yang lebih banyak
4. Metode yang diaplikasikan bagi pemilik modal lebih mudah,  dapat  dengan  hanya menanamkan  modal  dan  tidak terlibat  dalam  pelaksanaan kegiatan usaha,
5. Pemegang      saham  dalam Perseroan Terbatas, tidak hanya perseroan namun dapat juga suatu badan hukum
6. Kekayaan  para  pendiri  atau pemegang saham terpisah dengan  kekayaan  Perseroan terbatas (www. Pendirian
PT.go.id ),
Meskipun  demikian  Perseroan Terbatas juga ada kelemahan- kelemahannya,  antara  lain  Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah.  Selain  biayanya  yang  tidak sedikit,  PT  juga  membutuhkan  Akta Notaris  dan  izin  khusus  untuk  usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian  akan  keluar  sangat besar,  belum  lagi  kerumitan  dan
kendala  yang  terjadi  dalam  tingkat personel.  Hubungan  antar  perorangan juga  lebih  formal  dan  berkesan  kaku. [ 3 ]
Dalam proses pendiriannya sesuai  dengan  ketentuan  pasal  7 ayat 1  Undang-Undang  nomor  40  tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas, bahwa  Perseroan  Terbatas  didirikan oleh  2  orang  atau  lebih  dengan  akta notris  dalam  Bahasa  Indonesia,  yang memuat  tentang  Anggaran  Dasar  dan keterangan  lain  berkaitan  dengan pendirian Perseroan (pasal 8  ayat 1).
Selanjutnya menurut pasal 15 (1) nya ditentukan bahwa Anggaran Dasar Perseroan  terbatas,  setidak-tidaknya memuat a) Nama dan tempat kedudukan Perseroan, b) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
c)  Jangka  waktu  berdirinya  Perseroan d)  Besarnya  jumlah  modal  dasar, modal  ditempatkan  dan  modal  disetor e)  Jumlah  saham,  klasifikasi  saham, apabila  berikut  jumlah  saham  untuk tiap  klasifikasi,  hak-hak  yang  melekat pada  setiap  saham,  dan  nilai  nominal setiap  saham,  f)  Nama  jabatan  dan jumlah  anggota  Direksi  dan  Dewan komisaris,  g)  Penetapan  tempat  dan tata  cara  penyelenggaraan  RUPS    h) Tata  cara  penggunaan  laba  dan pembagian deviden.
Adapun  keterangan  lain  yang dimaksud dalam akta pendirian sekurang-kurangnya mencantumkan:
1. Nama  lengkap,  tempat  dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat
tinggal, dan kewarganegaraan, pendiri perseorangan, atau nama, tempat  kedudukan  dan  alamat lengkap  serta  nomor  dan tanggal keputusan menteri mengenai  pengesahan  badan hukum dari pendiri Perseroan
2. Nama  lengkap,  tempat  dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal,
kewarganegaraan, anggota direksi  dan  dewan  komisaris yang pertama kali diangkat
3. Nama  pemegang  saham  yang telah mengambil bagian saham,  rincian  jumlah  saham, dan  nilai  nominal  saham  yang telah  ditempatkan  dan  disetor (pasal 8 ayat 2)
Dengan mengacu ketentuan dalam  Undang-Undang  nomor  40 tahun  2007  bahwa  suatu  Perseroan Terbatas  disebut  perseroan  adalah badan hukum,  ini  berarti bahwa  Suatu perseroan terbatas dalam menjalankan  usaha  nya    tidak  cukup
didirikan    dengan  kekuatan  modal yang  dimasukkan  dalam  persekutuan melalui  akta  notaris  tetapi  diperlukan pengakuan  oleh  Negara,  oleh  karena itu  setelah  Perseroan  Terbatas  yang telah  didirikan  harus  memperoleh status  badan  hukum,  supaya  dapat menjalankan  usaha  sebagai  mana mestinya.
Secara singkat dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan suatu  perusahaan  yang  berbentuk Perseroan  Terbatas,  langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama mendirikan  Perseroan  Terbatas  yang diformalkan dalam bentuk akta notaris, kemudian  mengajukan  permohonan untuk  memperoleh  keputusan  menteri untuk mendapatrkan pengesahan sebagai  badan  hukum  dengan  cara menggunakan  layanan  jasa  teknologi informasi  secara  elektronik  melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
Sistem administrasi badan hukum  adalah  layanan  jasa  teknologi informasi  secara  elektronik,  melalui jaringan  Internet  untuk  memproses pengesahan Perseroan
Terbatas adalah  merupakan  media  dunia  maya yang menghubungkan antara Pengguna  layanan  yaitu  pihak  yang akn melakukan pengesahan
Perseroan Terbatas dengan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi
Manusia Republik Indonesia dalam hal ini  adalah  Sub  Direktorat  Badan Hukum-  Direktorat  Perdata-Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.

## POKOK PERMASALAHAN
Bagaimana  Harmonisasi  Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan  terbatas  dengan  dengan peraturan lainya ketika suatu Perseroan Terbatas dapat memperoleh status badan hukum?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang di gunakan  dalam  penelitian    ini  adalah yuridis normatif , [ 4 ] yaitu peneliti menelaah  bahan  hukum  baik  primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi  fokus  penelitian.  Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah:    Pendekatan perundang-undangan ( statute- approach ),  yaitu  dengan  menelaah peraturan perundang-undangan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Membicarakan tentang Implementasi  suatu  Undang-Undang, sebagaimana  dalam  tujuan  penulisan ini, khususnya dalam implementasinya
suatu  peraturan  perundang-undangan (hukum  yang  tertulis)  ke  dalam peraturan  pelaksananya  yang  lebih operasional yang gunanya untuk meregulasi persoalan social yang ada, tentunya   hal ini tak dapat dipisahkan dari kebijakan Negara atau pembentuk Undang-Undang  untuk  membentuk peraturan  perundang-undangan  yang lain. [ 5 ]
Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang lain tersebut tentunya, peraturan perundang-undangan  yang  dibuat  itu merupakan pelaksanaannya dari suatu Undang-Undang yang secara substansial  dan  formal    tidak  boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang  ada  di atasnya,  dan  sebaliknya  peraturan perundang-undangan  yang  di  atasnya memberikan Inspirasi terhadap peraturan  perundang-undangan  yang di  bawahnya,  dan  juga  dilakukan dengan harmonisasi terhadap peraturan peraturan yang lain. [ 6 ] Jadi dalam membuat peraturan perundang- undangan yang baik harus diperhatikan  aspek  vertikal  dan  aspek horizontal, aspek vertikal yang dimaksud  adalah  terhadap  peraturan yang ada di atasnya dan di bawahnya, sedangkan  aspek  horizontal  adalah terhadap peraturan lainnya.
Selain  itu,  dalam membuat  suatu peraturan perundang-undangan, apakah  secara  substansial  sudah meregulasi  secara  benar  persoalan yang  ada  atau  tidak?    atau  secara formal  sudah  dibuat  dalam  bentuk yang  sesuai  apa  tidak.?,  kalau  sudah semuanya baik secara substansial dan formal  sudah  benar  maka  persoalan social yang diregulasi dalam peraturan  perundang-undangan  akan teratasi  dengan  baik,  tetapi    apabila peraturan  perundang-undangan  yang dibuat baik secara substansial maupun secara  formal  saling  tumpang  tindih – tidak sinkron dan tidak ada harmonisasi  saling  bertentangan,  dan tidak  urut  dalam  membuatnya  antara peraturan  perundang-undangan  yang satu dengan yang lain sehingga terjadi penjungkarbalikan aturan-aturan, maka  hal  ini  akan  mengakibatkan kebingungan      bagi  aparat  untuk melaksanakan,  sehingga  pada  akhir nya  tidak  ada  manfaatnya,  dari  pada Mudorotnya, sehingga dapat menimbulkan kerusakan sistem hukum yang  ada,    yang  pada  akhirnya  pula bisa  menimbulkan  kerusakan  social (Dis  social  Order), [ 7 ] maka  hal  ini peraturan yang dibuat perlu harmonisasi  dengan  peraturan  yang lain  dan  peraturan  di  atasnya  maupun
di  bawahnya,  serta    dengan  peraturan yang lainnya.
Berkaitan ini Lestari [ 8 ] mengupas  tentang  Alasan  mengapa terjadi  disharmoni –  Akibat  terjadinya Disharmoni – dan bagaimana mengatasi  Disharmoni  serta  tindakan Pencegahan    perturan  perundang- undangan  yang  tidak  harmonis,  maka dalam  pembahasan  ini  saya  cuplikan ulasannya.
Mengapa  terjadi  disharmonisasi antar  peraturan  perundang-undangan.
Ada 6 (enam) faktor yang
menyebabkan disharmoni sebagai berikut :
1. Pembentukan  dilakukan  oleh lembaga  yang  berbeda  dan sering  dalam  kurun  waktu yang berbeda;
2. Pejabat yang berwenang untuk  membentuk  peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi  oleh  masa  jabatan, alih tugas atau penggantian;
3. Pendekatan  sektoral  dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan lebih kuat  disbanding  pendekatan system; 4. Lemahnya  koordinasi  dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan  yang  melibatkan berbagai  instansi  dan  disiplin
hukum;
5. Akses masyarakat untuk berpartisipasi  dalam  proses pembentukan
peraturan perundang-undangan masih terbatas;
6. Belum  mantapnya  cara  dan metode  yang  pasti,  baku  dan standar  yang  mengikat  semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan mengakibatkan : 1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaanya: 2. Timbulnya ketidakpastian hukum; 3. Peraturan perundang-
undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Disfungsi hukum, artinya
hukum  tidak  dapat  berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian social,  penyelesaian  sengketa dan sebagai sarana
perubahan  social  secara  tertib
dan teratur . Bagaimana mengatasi
disharmoni peraturan perundang- undangan?
1.  Mengubah/mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni  atau  seluruh  pasal peraturan  perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi
yang berwenang membentuknya.
2.  Mengajukan  permohonan  uji materiil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut; a.  Untuk  pengujian  undang- undang  terhadap  Undang-
Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi; b.  Untuk  pengujian  peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung. Dapatkah disharmonisasi peraturan
perundang-undangan
dicegah? Pencegahan disharmonisasi
peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan melalui harmonisasi  penyusunan  rancangan peraturan perundang-undangan. Untuk penyusunan rancangan undang- undang  harmonisasi  dilakukan  pada tahap [ 9 ] :
1.  Penyusunan  program  legislasi
nasional
di lingkungan pemerintah.
Pengharmonisasian dilakukan oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  dengan  Menteri lain  atau  pimpinan  lembaga
pemerintah non kementrian penyusun rencana pembentukan rancangan undang-undang  dan  pimpinan instansi pemerintah terkait lainnya. Pengharmonisasian dimaksud diarahkan pada
perwujudan keselarasan, konsepsi tersebut dengan
falsafah Negara, tujuan nasional  berikut  aspirasi  yang melingkupi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang  lain  yang  telah  ada berikut segala peraturan pelaksanaannya  dan  kebijakan lainya  yang  terkait  dengan bidang yang diatur dalam rancangan
undang-undang tersebut. Pengharmonisasian konsepsi  rancangan  undang- undang  dilaksanakan  dalam forum konsultasi yang dikoordinasikan  oleh  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengkoordinasikan prolegnas yang  diajukan  oleh  pemerintah dengan  Badan  Legislasi  di Dewan Perwakilan Rakyat dalam  rangka  sinkornisasi  dan harmonisasi prolegnas.
2.  Penyusunan  prolegnas  antara Dewan Perwakilan Rakyat
dengan  pemerintah.  Koordinasi dilakukan  oleh  Badan  Legislasi
Dewan Perwakilan Rakyat. 3.  Persiapan penyusunan
rancangan
undang-undang yang  diajukan  oleh  Presiden.
Pengharmonisasian
dikoordinasikan  oleh  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengharmonisasian dilakukan sebagai berikut: a.  Untuk penyusunan rancangan  undang-undang berdasarkan prolegnas,
keikutsertaan wakil Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  dalam
setiap  antar  kementerian, dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisasian rancangan  undang-undang dan teknik rancangan peraturan perundang- undangan.Panitia antar Kementerian menitikberatkan pembahasan pada permasalahan  yang  bersifat prinsip mengenai obyek yang akan diatur, jangkauan dan  arah  pengaturan.Dalam praktek pembahasan dilakukan secara rinci termasuk  soal-soal  teknis penyusunan dan teknis redaksional perumusan.
b.  Untuk penyusunan rancangan  undang-undang di  luar  progles  pemrakarsa diwajibkan mengkonsultasikan rancangan  undang-undang dimaksud  dengan  Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka pengharmonisasian.  Untuk kelancaran
pengharmonisasian  Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia mengkoordinasikan pembahasan konsepsi rancangan  undang-undang tersebut dengan pemerintahan  dan  lembaga terkait lainya. c.  Pengharmonisasian
konsepsi rancangan
undang-undang  usul  inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat
d.  Pengharmonisasian konsepsi
rancangan
undang-undang dilakukan oleh Badan Legislasi Dewan
Perwakilan Rakyat
Pengharmonisasian rancangan undang-undang  meliputi  aspek  teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan  peraturan  perundang- undangan.
Selain  dari  itu  suatu  peraturan perundang-undangan dibuat harus mempunyai    tujuan,    untuk  apa  dan caranya  bagaimana    agar  tujuan  itu bisa  tercapai,    itu  semua  sudah  diatur dalam peraturan perundang- undangantersebut,    secara  umum bahwa  suatu  peraturan  perundang- undangan  dibuat  tak  lain  dan  tak bukan  untuk  menciptakan  ketertiban social (Seperti disinggung di atas) dan jangan sampai  terjadi disorder  social, meskipun  Hukum  dibuat  pada  intinya untuk melakukan Social Of Engenering atau perubahan social, bukan perubahan  social  untuk  merubah hukum.
Dalam  hal  ini  Mahfud  MD [ 10 ] memberikan  pandangan  lain  tentang Hukum, bahwa hukum itu dibuat untuk mencapai sesuatu tujuan, maka dalam hukum harus ada politik, tidak semata- mata  tebaran  pasal-pasal  yang  berdiri sendiri,  tetapi  dalam  penafsirannya
harus  dikaitkan  dengan  politik,  maka hukum  itu  tidak  steril  dari  kepentingan politik.
Berikut  ini  perlu  saya  sampaikan cuplikan  dari  disertasi  mahfud  MD yang berkaitan dengan politik hukum
Tidak sedikit dari para mahasiswa  hukum  yang  heran  dan masygul  ketika  melihat  bahwa  hukum ternyata  tidak  seperti  dipahami  dan dibayangkan  ketika  di  bangku  kuliah. Mereka  heran  ketika  melihat  bahwa hukum  tidak  selalu  dapat  dilihat sebagai  penjamin  kepastian  hukum, penegak hak-hak masyarakat, penjamin  keadilan.  Banyak  sekali peraturan  hukum  yang  tumpul,  tidak mempan memotong kesewenang- wenangan,  tidak  mampu  menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya  sebagai  pedoman  yang  harus diikuti  dalam  menyelesaikan  berbagai kasus  yang  seharusnya  bisa  dijawab oleh  hukum.  Bahkan  banyak  produk hukum  yang  lebih  banyak  diwarnai oleh  kepentingan-kepentingan  politik pemegang kekuasaan dominan.
Mereka  bertanya:  mengapa  hal  itu harus terjadi?
Ternyata  hukum  tidak  steril  dari subsistem kemasyarakatan lainya. Politik  kerapkali  melakukan  intervensi atas  pembuatan  dan  pelaksanaan hukum sehingga muncul juga
pertanyaan berikutnya tentang subsistem  mana  antara  hukum  dan politik  yang  dalam  kenyataannya  lebih suprematif.
Dan pertanyaan- pertanyaan lain yang lebih spesifik pun dapat mengemuka seperti bagaimanakah pengaruh politik terhadap  hukum,  mengapa  politik banyak  mengintervensi  hukum,  jenis system  politik  yang  bagaimana  yang dapat  melahirkan  produk  hukum  yang berkarakter  seperti  apa.  Upaya  untuk member  jawaban  atas  pertanyaan- pertanyaan  di  atas  merupakan  upaya yang  sudah  memasuki  wilayah  politik hukum. Politik hukum secara sederhana  dapat  dirumuskan  sebagai kebijaksanaan  hukum  (legal  policy) yang  akan  atau  telah  dilaksanakan secara  nasional  oleh  pemerintah; mencakup  pula  pengertian  tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi  kekuatan  yang  ada  di belakang  pembuatan  dan  penegakan hukum  itu.  Di  sini  hukum  tidak  dapat hanya  dipandang  sebagai  pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan  yang  bersifat das sollen, melainkan harus dipandang  sebagai  subsistem  yang dalam  kenyataan  (das  sein)  bukan tidak  mungkin  sangat  ditentukan  oleh politik,  baik  dalam  perumusan  materi
dan  pasal-pasalnya  maupun  dalam implementasi dan penegakanya.
Bicara tentang Implementasi Pengesahan Perseroan Terbatas,
Menurut Hierarki tata urutan Peraturan
Perundang-undangan menurut undang-ndang  nomor  10  Tahun  2004, Ketentuan pasal 9 ayat  1 dan  pasal 9 ayat  4    undang-  undang  40  tahun 2007,  mengatur  tentang  tata  cara pengesahan Perseroan Terbatas melalui  sistem  administrasi  badan hukum  dan  tata  cara    pengajuan pemakaian  nama    perseroan,  dalam peraturan pelaksananya tidak mendapatkan  tempat  dalam  hierarki tersebut,    sebab    mengenai    tata  cara pengesahan  diatur  secara  detail    ke dalam  2  keputusan  menteri    dan  1 peraturan  pemerintah,  2    keputusan menteri  untuk  pengesahan  dan  1 peraturan pemerintah untuk permohonan  pemakaian  nama,    ini berarti  bahwa  mengenai  dasar  hukum mya  secara  materiil  terjadi  loncatan dan  menjadi  keanehan  karena  yang kalau mengacu pada hierarki peundang  undang  mengenai tata  cara pengesahan    diatur  dalam  peraturan pemerintah  bukan  keputusan  menteri, kalau  pasal  9  ayat4  nya  sudah  sesuai sebab diatur dalam peraturan pemerintah,  hanya  aneh  nya  juga dalamsatu  pasal  dalam  suatu  undang
–  undang    terdapat  2  peraturan pelaksana yang berbeda.
Dua  peraturan  menteri  dan  satu peraturan pemerintah tersebut adalah:
1.  Keputusan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.MH-01-AH.01.01 Tahun 2011,  Tentang  Tata  Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan  Badan  Hukum Dan  Persetujuan  Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian  Pemberitahuan Perubahan  Anggaran  Dasar Dan Perubahan Data Perseroan, Sebagai dasar Pengesahan  Badan  Hukum Suatu Perseroan Terbatas
2.  Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor  M- 01-HT.01.01Tahun 2000, tentang  Pemberlakuan  Sistem Administrasi  Hukum  Umum sebagai  layanan  Pengesahan Perseroan Terbatas untuk memperoleh Status Badan Hukum, melalui Fasilitas Jaringan  Elektronik  /  Jaringan Internet 3.  Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  26 tahun  1998  tentang  tata  cara pengesahan Perseroan Terbatas melalui SABH.
Oleh  sebab  itu  maka  dari  segi landasan hukum formal yang mengatur
Pengesahan
PerseroanTerbatas  tersebut,  boleh
dibilang  rapuh,  dan  mubazir  karena ada beberapa
pengulangan pengaturan, misalnya dalam keputusan  menteri  sudah  diatur  cara pengajuan  nama  diulang  lagi  dalam peraturan pemerintah.
Sebagaimana  diketahui  bahwa Hierarki Peraturan Perundang- undangan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  nomor  10  tahun  2004  antara lain
1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.  Undang-Undang / Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang
3.  Peraturan Pemerintah
4.  Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah .
Dari  segi  proses  pengesahan Perseroan antara
Peraturan
Pemerintah  dan  keputusan  menteri terdapat  dualisme  pengaturan,  sebab di  dalam  keputusan  menteri  diatur langkah-langkah pengesahan demikian  juga  diatur  langkah-langkah pengesahan,  hanya  beda  nya  dalam keputusan  menteri  diatur  langkah- langkah  pengesahan  secara  umum sebagai dasar normatifnya, sedangkan dalam peraturan menteri diatur secara khusus  dalam  sistem  on  line  sebagai dasar operasionalnya dengan petunjuk teknis.
Di sisi lain dalam rangka Harmonisasi  peraturan  perundang- undangan,  bahwa  Implementasi  dari Undang-Undang  nomor  40  tahun 2997,  khususnya  yang  menyangkut dengan pengesahan perseroan terbatas, harus memperhatikan dengan peraturan perundang- undangan  yang  lain,  misalnya  dalam hal  pemesanan  nama  perseroan, harus memperhatikan Undang-Undang tentang  merk,  misalnya  dalam  hal pengesahan  pendiri  harus mempunyai nomor  pokok  wajib  pajak  yang  diatur dalam  undang  indang  perpajakan. Tetapi kewajiban ini tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 dan  peraturan  pelaksananya.  Maka kalau dilihat dari prospektif tata urutan perundang-undangan  dan  semangat undang-undang  nomor  10  tahun  2004 menimbulkan  kesan  kontra  puduktif dalam  membangun  sistem  hukum yang baik.
Dalam  Implementasi  Undang- Undang  nomor  40  tahun,    khususnya yang  menyangkut  substansi    tidak disebutkan tentang siapa yang berkewajiban untuk melakukan pengesahan  oleh  pendiri    atau  oleh direksi, tetapi setelah keluarnya keputusan  menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  M.HH-01.01 Tahun  2011  baru  disebutkan    dalam
pasal    2  ayat  1    bahwa Permohonan Pengesahan  badan  hkum  perseroan diajukan  oleh  pemohon    kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk sedangkan  pemohon    yang dimaksud  adalah  calon  pendiri    atau direksi  atau  mengkuasakan  pada notaris,  selanjutnya  kalau  dilihat  pada saat  meng  input  data  perseroan pendiri  tidak  termasuk  nama  yang diinput,  yang  diinput  hanya  nama organ-organ  pengurus  yaitu  nama direksi –  nama  komisaris,  pada  hal pendiri  adalah  pihak  yang  mempunyai peranan  penting  dalam  berdirinya suatu perseroan.
Di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang  sudah  jelas  disebut, sebagai  mana  yang  di  sampaikan  ny Sri  Redeki  Hartono,  bahwa  pada  saat Perseroan  belum  mendapat  status hukum atau pertama kalinya pengesahan  dilakukan  oleh  pendiri, kemudian  setelah  mendapat  status hukum  pengesahan  dilakukan  oleh Direksinya.
Dan  kalau  sudah  mendapat status  hukum  maka  tanggung  jawab perseroan berada di tangan pengurusnya  secara  kolektif,  dan sebaliknya  sebelum  mendapat  status hukum maka tanggung jawab perseroan  berada  di  tangan  pribadi
masing-masing, termasuk pada tanggung jawab kekayaan pribadinya.
Mengenai jangka waktu pengesahan  perseroan  sudah  diatur secara limitative atau pasti yaitu dalam paling lama 60 hari setelah persetujuan  nama  disetujui  harus mengisi  input  data  pendirian,  setelah selesai dalam waktu paling lam 30 hari setelah  menteri  tidak  keberatan  harus mengirim  dokumen  fisik,  setelah  tidak keberatan dalam waktu 14 hari menteri harus  menerbitkan  surat  keputusan pengesahan, jadi membutuhkan waktu paling lama 104 hari.
Dalam  praktek  jangka  waktu tersebut  tidak  tepat,  khususnya  pada saat  menerbitkan  Keputusan  tentang bisa mundur dari waktu tersebut, tanpa ada  pemberitahuan  lewat  monitor, kemunduran  dari  waktu  tersebut  yang disebabkan  karena  sesuatu  pemohon tidak tahu.
Suatu  perseroan  akan  mendapat status  badan  hukum.  Menurut  pasal  5 ayat  7,  setelah  mendapat  surat keputusan menteri yang ditandatangani  secara  elektronik,  ini berarti  sebagai  hak  dan  kewajiban adalah  merupakan  tanggung  jawab kolektif  dan  dapat  menjalankan  usaha nya,      Dalam  menjalankan  usahanya tentunya  mengalami pasang surut dari usaha  yang  dilakukan,  sehingga  akan
berpengaruh  terhadap  keberadaan dari perseroan terbatas tersebut, kalau usahanya    masih  dapat  berjalan bahkan berkembang maka keberadaan  dari  status  perseroan tersebut  dapat  dipantau  dan  tercatat, tetapi  sebaliknya  kalau  usaha  surut barang kali keberadaannya dari perseroan tersebut tidak tercatat.Inilah yang menjadi persoalan.
Adapun ciri-ciri dari suatu perseroan  yang  sudah  mendapat status badan hukum, antara lain:
1. Dianggap masih memiliki Modal
2. Bisa Menjalankan usaha dengan manajemen tertentu
3. Bisa  melakukan  kerja  sama dengan  pihak  mana  pun,  baik perorangan, instansi pemerintah, nasional, regional,
bahkan internasional
Dari substansi yang lain saya kira ketentuan  undang-undang  ini  berjalan sebagaimana mestinya, dalam penulisan ini hanya meneropong tentang  Implementasi  dari  undang- undang nomor 40 tahun 2000 khususnya yang menyangkut Pengesahan Perseroan Terbatas.

## KESIMPULAN
1. Dari  segi  pembuatan  peraturan perundang-undangan, Implementasi dari  Undang-Undang  nomor  40
tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas,  untuk  memperoleh  status badan  hukum  tidak  memenuhi  dan tidak  sesuai  Hierarki  Peraturan Perundang-undangan.
2. Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan, memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lain. 3. Dalam proses pengesahan
PENDIRI tidak di input dalam sistem Administrasi Badan Hukum 4. Suatu Perseroan
Terbatas dianggap  sebagai  badan  hukum setelah  diterbitkan  surat  keputusan menteri

## SARAN
1. Dalam membuat peraturan Perundang-undangan hendaknya memperhatikan
Undang-Undang nomor  10  tahun  2004,  sehingga
Undang-Undang undang diimplementasikan  dalam  peraturan di  bawahnya,  dan  harus  ada ketegasan  peraturan  di  bawah undang-undang yang dipakai.
2. Hendaknya hanya ada satu peraturan  tentang  perseroan  yang ter  Integrasi  dalam  satu  peraturan, tentang pengesahan perseroan.
3. Hendaknya ada regulasi yang memantau  keberadaan  Perseroan yang sudah mendapat status hukum.

## REFERENSI
[ 1 ] Ny  Sri  Redjeki  Hartono.  (1980).
bentuk-bentuk  kerjasama  dalam perusahaan ,  Untag.  IKIP  Negeri Press.
[ 2 ] AA.Oka  Mahendra    SH.  (2004). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan . Untag.
IKIP Negeri Press. [ 3 ] Abdulkadir  Muhammad.  (2010).
Hukum  Perusahaan  Indonesia Cetakan Keempat Revisi,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109;
[ 4 ] Hardijan Rusli. (1997). Perseroan
Terbatas  Dan  Aspek  Hukumnya,
Pustaka  Sinar  Harapan,  Jakarta,
hlm. 17 [ 5 ] Erman Rajagukguk. (2011). Butir-
Butir  Hukum  Ekonomi,  Lembaga
Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 191
[ 6 ] Abdul R. Saliman. (2010). Hukum
Bisnis  Untuk  Perusahaan  Teori dan Contoh Kasus,Kencana,
Jakarta, hlm. 105-1
[ 7 ] Yani,  Teuku  &  Mansur,  Teuku.
(2020). Mewujudkan Keharmonisan  Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Pendirian Perseroan Daerah.
Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum.  22.
363-378.
10.24815/kanun.v22i2.16184.
[ 8 ] Lestari,  Pande  &  Kurniawan,  I.
(2020).  Perluasan  Pengaturan
Pengurusan  Perseroan  Terbatas
Dalam Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. 8.
1495.
10.24843/KS.2020.v08.i10.p01.
[ 9 ] Rezki  Putri,  Ghina  &  Hanum,
Fildzah  &  Sahdin,  Hera  &  M, Imelda  &  Nabila,  Intan.  (2020).
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tertutup Menjadi Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas Terbuka.
[ 10 ] Syahrullah,  &  Nasrullah,.  (2020).
Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia. FUNDAMENTAL  :  Jurnal  Ilmiah Hukum. 9. 68-76. 10.34304/fundamental.v1i1.14.