S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue II, May 2023; 446-463 ISSN: 2775-0477
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 2, May 2023
Sanksi Administrasi terhadap Perkawinan Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap dari Perceraian Pertama pada Pengadilan Agama Sinjai; Analisis Terhadap KUHPerdata dan KHI
Faradillah Melani 1* , Abdul Rahman Hi Abdul Qayyum 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: 1 dillamelany030@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 12 Oktober 2022] [Reviewed: 27 April 2023] [Revised: 05 Mei 2023] [Accepted: 04 February 2022] [Published: 31 Mei 2023]

## Abstrak
Pokok masalah penelitian ini ialah bagaimana “Sanksi Administrasi Terhadap Perkawinan Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap Dari Perceraian Pertama” studi kasus pengadilan  agama  sinjai  (analisis  terhadap  undang-undang  perdata  dan  khi)  pokok  masalah tersebut  kemudian  dibagi  menjadi  submasalah  atau  pertanyaan  peneliti  yaitu:  1.  Bagaimana Pandangan Hukum positif dan Hukum islam terkait PNS yang melakukan Poligami? 2. Bagaimana sanksi administrasi terhadap perkawinan kedua PNS yang belum berkekuatan hukum tetap dari perceraian pertama di pengadilan agama sinjai? Penulis menggunakan penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiannlapangan filed research deskriptif kualitatif yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  secara  langsung  dilapangan  dengan  melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan memahami atau terlibat secara langsung terhadap penelitian mengenai sanksi adminis trasi terhadap perkawinan kedua pns yang belum berkekuatan hukum tetap dari perceraian pertama.Hasil penulisan ini menunjukan tentang adanya perbedaan  pandangan  antara  hukum  islam  dan  hukum  positif,  disini  hukum  islam  menjelaskan bahwa tidak apa=apa melakukan poligami entah itu PNS ataupun bukan asalkan ia sanggup untuk berprilaku  adil,  berbeda  dengan  hukum  positif  disini  tidak  diperbolehkan  bagi  PNS  untuk melakukan poligami jika tidak memiliki alasan yang jelas, dan jika tetap melakukannya makan akan diberikan sanksi administrasi yaitu penurunan jabatan bahkan sampai pemecatan.Dalam hal ini seharusnya  pemerinntah  membuat  aturan  yang  sangat  jelas  karena  aturan  yang  ditetapkan pemerintah  dan  Hukum  islam  sangat  bertolak  belakang,  disini  pemerintah  melarang  untuk melakukan  poligami,  tapi  dalam  islam  boleh  saja  untuk  melakukan  Poligami  asalkan  dia  dapat berperilaku  adil  kepada  istri-istrinya.  Tentunya  disini  ada  perbedaan  yang  sangat  signifikan  dan terkadang  ada  oknum  yang  melakukan  pernikahan  tapi  hanya  melakukan  pernikahan  secara hukum  islam  dan  tidak  mendaftaarkan  pernikahannya  di  pemerintahan  agar  ia  bisah  lolos  dari sanksi yang berlaku.
Kata kunci: Sanksi Administrasi; Perkawinan Kedua; Pegawai Negeri Sipil; Berkekuatan Hukum Tetap; Perceraian

## Abstract
The main problem of this research is how "Administrative Sanctions Against the Second Marriage of Civil Servants Who Have Not Permanent Legal Force From the First Divorce" Case Study of Sinjai Religious Court (Analysis of Civil Law and KHI) The subject matter is then divided into subproblems or questions of researchers, namely: 1. What is the view of positive law and Islamic law regarding
civil servants who practice polygamy? 2.How is the administrative sanction for the marriage of the two civil servants who have not been legally enforced from the first divorce in the Sinjai religious court? The author uses research The type of research used in this study is qualitative descriptive research which is a study conducted by researchers directly in  the field through interviews  with parties who know and understand or are directly involved in research on administrative sanctions for the marriage of the two civil servants who have not had permanent legal force from the first divorce. The results of this writing show that there is a difference in views between Islamic law and positive law, here Islamic law explains that it is okay = what to do polygamy whether it is a civil servant  or  not  as  long  as  he  is  able  to  behave  fairly,  in  contrast  to  positive  law  here  it  is  not permissible for civil servants to practice polygamy if they do not have a clear reason, and if they continue to do so, they will be given administrative sanctions, namely demotion and even dismissal. In this case the government should make very clear rules because the rules set by the government and Islamic Law are very different, here the government forbids polygamy, but in Islam it is  okay to practice polygamy as long as he can behave fairly to his wives. Of course, here there is a very significant difference and sometimes there are people who perform marriages but only perform marriages according to Islamic law and do not interpret their marriages in the government so that they can escape the applicable sanctions.
Keywords:  Administrative Sanctions; Second marriage; Civil Servants; Permanent  Legal Force; Divorceb

## 1. Pendahuluan
Undang-Undang  Perkawinan  menganut  prinsip  sejauh  mungkin  menghindari  dan mempersukar  terjadinya  perceraian,  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  apabila  cukup  alasan bahwa  antara  suami  isteri  tersebut  tidak  ada  kemungkinan  untuk  hidup  rukun  sebagai  suami isteri,  dengan  demikian  perceraian  hanyalah  merupakan  suatu  pengecualian  saja  dari  suatu perkawinan yang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Perkawinan dapat diputuskan tanpa melalui  pengadilan  atau  diluar  pengadilan.  Akan  tetapi  setelah  keluarnya  Undang-Undang Perkawinan, hal yang demikian tidak dibenarkan lagi. Sebab dalam Undang-Undang Perkawinan, setiap perceraian harus melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam:Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhenti mendamaikan  kedua  belah  pihak” . 1 Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama. “Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  setelah Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak” Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. “Perceraian hanya dapat
1 Yunita  Damayanti,  “Studi  Komparatif  Tentang  Talak  Di  Luar  Pengadilan  Antara  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia Dengan  Kompilasi  Hukum  Islam,” Qiyas:  Jurnal  Hukum  Islam  dan  Peradilan 8,  no.  2  (2023):  197 – 204, https://doi.org/doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29101.
Sanksi Administrasi terhadap Perkawinan Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap dari Perceraian Pertama pada Pengadilan Agama Sinjai Faradillah Melani, et. al.
dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah  Pengadilan  Agama  yang  bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
Meskipun secara hukum Islam perceraian sah dilakukan diluar Pengadilan, namun akan lebih  baik  jika  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  yang  berlaku  di  Indonesia. Perceraian yang dilakukan didepan sidang pengadilan mempunyai pengaruh dan dampak positif diantaranya  tidak  mudahnya  perceraian  dapat  mengurangi  tingkat  perceraian  yang  terjadi  di masyarakat, dan hakim yang mengadili perceraian dapat mengatur masalah nafkah bagi istri dan anak pasca perceraian, termasuk hak asuh anak.
Perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan sangat merugikan pihak perempuan, karena perceraian  dengan  mantan  suaminya  tersebut  tidak  dapat  memberikan  kepastian  hukum terhadap  perempuan  itu  sendiri  dan  anak  anaknya.  Hak-haknya  perempuan  dan  anak  yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum dan bagi laki-laki yang menikahi perempuan yang diceraikan  diluar  Pengadilan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  campur  tangan  pemerintah  yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Status tidak sah bagi perkawinan baru yang dilakukan pasca perceraian diluar pengadilan juga berlaku bagi pihak isteri, status tidak sah tersebut tidak lain karena pihak isteri secara tidak langsung telah melangsungkan model poliandri (satu isteri dengan suami lebih dari satu orang) karena masih adanya  ikatan perkawinan  yang  sah  dengan  suaminya  terdahulu  dalam konteks  KHI.  Poliandri sendiri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang dalam ajaran Islam.
Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi kehidupan berkeluarga,  maka  pemerintah  menetapkan  Undang-Undang  Perkawinan  yang  berlaku  secara terpadu  atau  nasional,  yaitu  pada  tahun  1974.  Undang-undang  No.  1  untuk  pernikahan.  Baik sahnya perkawinan maupun putusnya perkawinan harus berdasarkan hukum.
Hukum perkawinan menganut asas bahwa perpisahan antara suami dan istri dihindarkan dan  dibuat  sesulit  mungkin,  perpisahan  antara  suami dan  istri  hanya dapat  dilakukan  jika  ada alasan  yang  cukup  bahwa  tidak  ada  kemampuan  suami  istri untuk  hidup  rukun  sebagai  suami istri, oleh karena itu perpisahan antara suami dan istri hanya pengecualian untuk batal nikah bisa lewat lagi. 2
2 Muhammad  Saleh  Ridwan,  “Perkawinan  Di  Bawah  Umur  (Dini),” Jurnal  Al-Qadau 2,  no.  1  (2015):  15 – 30, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632.
Perpisahan  bisa  dilakukan  melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan.  Namun,  dengan disahkannya  Undang-Undang  Perkawinan,  hal  tersebut  tidak  lagi  adil.  Karena  UU  Perkawinan mewajibkan  jika  perpisahan  antara  suami  dan  istri  wajib  dilakukan  dengan  aturan  yang  telah diatur pada UU, sebagaimana dinyatakan:
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perpisahan antara suami dan istri yang sah hanya dapat dikabulkan setelah pengadilan yang berwenang telah melakukan  upaya  tak  kenal  lelah  untuk  mendamaikan  para  pihak” .  Pasal  65  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama. “Perpisahan  antara  suami  dan  istri  bisa dilaksanakan  pada  sidang  pengadilan,  selesainya  pengadilan  yang  bersangkutan  mengadili perkara  tersebut  dan  para  pihak  telah  berdamai” .  Pasal  115  Inpres  Nonomor  1  Tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam. “Perpisahan  antara  suami  dan  istri bisa  dilaksanakan  pada sidang  pengadilan  di  pengadilan  agama  setelah  pengadilan  agama  yang  berwenang  telah mencoba dan gagal mendamaikan para pihak”.
Walaupun  perpisahan  antara  suami  dan  istri  adalah  sah  menurut  hukum  Islam  di  luar pengadilan, namun sebaiknya dilakukan menurut ketentuan hukum Indonesia. Perpisahan antara suami  dan  istri  yang  diperintahkan  pengadilan memiliki  manfaat  dan  konsekuensi,  antara  lain perpisahan antara suami dan istri dapat mengurangi jumlah perpisahan antara suami dan istri di orang-orang, dan hakim perpisahan antara suami dan istri dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan  perempuan  dan  anak-anak  setelah  perpisahan  antara  suami  dan  istri,  termasuk tunjangan buah hati.
Perpisahan  antara  suami  dan  istri  di  luar  hukum  terutama  merugikan  istri,  karena perpisahan antara suami dan istri dengan mantan suami tidak memberikan perlindungan hukum bagi istri dan buah hatinya. Hak-hak wanita dan buah hati terlantar tidak dijamin oleh hukum dan laki-laki yang mengawini wanita yang bercerai di luar pengadilan. Dengan demikian, pemerintah harus  ikut  andil  dalam  hal-hal  untuk  diserahkan  seutuhnya  ke  pengadilan  untuk  menghindari insiden  yang  tidak  diinginkan.  Keadaan  tidak  sah  perkawinan  baru  setelah  perpisahan  antara suami  dan  istri  di  luar  hukum  juga  berlaku  bagi  istri,  keadaan  tidak  sah  itu  sendiri  tidak  lain dikarenakan perempuan tidak menutup kemungkinan membentuk sistem pernikahan baru (satu
Sanksi Administrasi terhadap Perkawinan Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap dari Perceraian Pertama pada Pengadilan Agama Sinjai Faradillah Melani, et. al.
istri mempunyai lebih dari satu suami), 3 dikarenakan dengan demikian mereka tetap sah sebagai perkawinan  hubungan  dengan  mantan  suaminya  di  bawah  KHI.  Poliandri  adalah  bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam.
Juga  akan  sulit  bagi  pihak  laki-laki  untuk  menikah  lagi  karena  belum  mempunyai  akta perpisahan yang sah secara aturan, jadi jika ingin menikahi lagi akan menghadapi kendala karena sang mempelai laki-laki harus memberikan bukti cerai sebagai alat yang sah untuk bagian dari persyaratan menikah kembali.
Jika seorang laki-laki menikah lagi setelah perpisahan antara suami dan istri di luar hukum, status  perkawinannya  diakui  tidak  sah  karena  UU  No.  1  pada  tahun  1974  Pasal  15  mengatur: “Barangsiapa yang salah satu pihak masih terikat dalam perkawinannya dan dengan timbulnya pernikahan itu, bisa menjadi kendala pernikahan yang terbaru, meskipun ada ketetapan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 UU ini" juga tidak mengkehendaki Pasal 279 ayat 1 KUHP, yang menyatakan: "Setiap  orang  yang  memelihara  pernikahan,  padahal  mengetahui  bahwa  pernikahannya  yang sudah ada atau perkawinannya batal menurut hukum", dan tidak memenuhi syarat dan kriteria perkawinan  poligami,  yang  diidentifikasi  didalam  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  beristri  dua tersebut adalah landasan agar bisa menetapkan sebuah pernikahan, yang dibentuk oleh seorang pria setelah perpisahan antara suami dan istri di luar hukum (tidak sah). Dikatakan berpoligami, dikarenakan laki-laki meninggalkan sebuah ikatan fisik dan mental dengan seorang perempuan (cerai di luar pengadilan).
Selain itu, praktik perpisahan antara suami dan istri di luar proses hukum seringkali diakui sebagai pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, termasuk lelaki yang bercerai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan setelah perpisahan antara suami dan istri tersebut laki- laki  tersebut  tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagai  mantan  suami,  misalnya  sebagai pemeliharaan iddah tepat waktu, memberikan ganti rugi, membayar bunga keterlambatan dan memberikan hak milik bersama kepada mantan suami dan istri. Di sisi lain, seorang wanita yang ingin menceraikan suaminya harus menghadapi banyak masalah yang sangat sulit.
Setelah  ditetapkannya  UU  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  perempuan  bisa  sedikit bernafas  lega  karena  undang-undang  perpisahan  antara  suami  dan  istri  ini  merupakan  bagian
3 Darsul S. Puyu, “Konsep Pidana Hudud Menurut Al - Quran Suatu Kajian Tafsir Tematik,” Al-Daulah 1, no. 1 (2012): 132 – 48, https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1468.
dari upaya melindungi hak pilih laki-laki. Salah satu tujuan diterbitkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana asasnya ialah menentukan tempat yang layak antara laki-laki (suami) dan  wanita  (isteri)  didalam  keluarga  dan  hubungan  dengan  seseorang  sehingga  semua sesuatunya dapat dibicarakan dan diselesaikan bersama dalam rumah tangga suami istri. Hal ini beda  tentang  bagaimana  posisi  isteri  didalam  hukum  perdata,  ketika  seseorang  perempuan belum  bisa  hadir  pada  pengadilan  tanpa  bantuan  suaminya,  sekalipun  ia  belum  menikah, memiliki harta bersama atau terpisah, atau bahkan jika ia mandiri.
Walaupun  perpisahan  antara  suami  dan  istri  adalah  sah  menurut  hukum  Islam  di  luar pengadilan,  namun  sebaiknya  dilakukan  menurut  ketentuan  hukum  Indonesia. 4 Perpisahan antara suami dan istri yang diperintahkan pengadilan memiliki manfaat dan konsekuensi, antara lain perpisahan antara suami dan istri dapat mengurangi jumlah perpisahan antara suami dan istri  di  orang-orang,  dan  hakim  perpisahan  antara  suami  dan  istri  dapat  menyelesaikan permasalahan kesehatan perempuan dan anak-anak setelah perpisahan antara suami dan istri , termasuk tunjangan buah hati.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  lapangan  yang  disarankan  dengan  penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara turun kelapangan oleh peneliti, mewawancarai orang yang mengetahui dan memahami atau terlibat langsung dalam penyidikan sanksi administratif terhadap perkawinan kedua belah pihak. yang belum dikabulkan, hukumnya sama  dengan  perpisahan  antara  suami  dan  istri  pertama.  Lokasi  penelitian  ini  ialah  Kantor Pengadilan  Negeri  Sinjai,  dan  Kantor  Pengadilan  Agama  Sinjai  dipilih  penulis  karena  terdapat berbagai data dan pendapat dari berbagai sumber yang dapat dijadikan sebagai penelitian dan tinjauan hukum.
4 Sippah Chotban, “Hisab Hakiki: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah Poligami dalam Sorotan ( Kajian Kitab- kitab Tafsir,” Al-Risalah 19, no. November (2019).
Sanksi Administrasi terhadap Perkawinan Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap dari Perceraian Pertama pada Pengadilan Agama Sinjai Faradillah Melani, et. al.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terkait PNS Yang Melakukan Poligami
Perkawinan  merupakan  kontrak  yang  mulia,  mengikat  dan  aman  buat  menjalani kehidupan berdua secara legal antara seseorang pria dan seseorang wanita untuk membentuk keluarga yang pribadi, penuh kasih, tenang dan senang.  Selain itu, Perkawinan juga merupakan pintu masuk ke tahap kehidupan berumahtangga untuk membina keluarga baru. 5
Peraturan  pemerintah  no.  45  pada  tahun  1990  45  Pasal  4,  9,  12  dan  15  mengatur perkawinan poligami PNS. Pasal 4 menjelaskan bahwa PNS laki-laki yang beristeri lebih dari satu harus  mendapat  izin dari  pejabat tersebut dan  dipekerjakan  secara tertulis  serta  memberikan alasan yang rinci untuk meminta izin beristeri lebih dari satu. Sementara.
PNS tidak boleh menjadi isteri pemerintah kedua/ketiga/keempat, ketentuan ini berarti tidak  boleh  menjadi  istri  pemerintah  sebagai  istri  kedua/ketiga/keempat.  Pasal  4  secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
a. Pegawai yang memiliki lebih dari satu istri harus mendapat izin dari petugas.
b. PNS  wanita  tidak  diperbolehkan  menjadi  istri  kedua/ketiga/keempat  dalam Permohonan  penerbitan  izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  diajukan  secara tertulis.
c. Surat  permintaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  3  harus  menyebutkan  semua alasan permintaan izin untuk memiliki lebih dari satu istri.
Hal ini terlihat dari Peraturan Pemerintah No. 45 pada tahun 1990 Pasal 4 menyebutkan bahwa PNS laki-laki yang beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari atasannya, serta faktor tambahan yang menjadi dasar poligami, dan PNS dilarang menjadi istri kedua/ketiga/istri keempat.  Perpisahan  antara  suami  dan  istri  di  luar  hukum  terutama  merugikan  istri,  karena perpisahan antara suami dan istri dengan mantan suami tidak memberikan perlindungan hukum bagi istri dan buah hatinya. Hak-hak wanita dan buah hati terlantar tidak dijamin oleh hukum dan laki-laki yang mengawini wanita yang bercerai di luar pengadilan.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1983 sebagaimana diubah pada tahun 1990 PP No. 45. Pegawai Negeri Sipil yang ingin kawin kembali harus terlebih dahulu mendapat izin dari majikannya,  permohonan  izin  harus  diajukan  secara  tertulis  dengan  disertai  alasan.  Pegawai
5 Sippah Chotban, “Wedding Problems Via Phone: Islamic Law Perspective,” Jurnal Al-Risalah 21, no. 1 (2021): 27.
negeri sipil harus memenuhi sekurang-kurangnya satu persyaratan selain yang ditetapkan dalam Pasal  4  Bagian  2  UUP  jo.  PP  No.  9  oleh  Pasal  41  tahun  1975.  Selain  hal  tersebut,  PNS  terkait haruslah mengikuti akumulasi kualifikasi yang ditentukan dalam Surat Edaran Badan Adimistrasi Kepegawaian Negara (BAKN) no. 08/SE/I 983 dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Haruslah ada kesepakatan dengan istri PNS terkait, tidak kurang dari Pejabat Eselon IV, untuk dipekerjakan.
b. PNS yang bersangkutan dibiayai secara memadai.
c. Harus ada sebuah jaminannya bahwasanya PNS akan memperlakukan isteri dan buah hatinya dengan baik.
Ketentuan  tersebut,  juga  diterapkan  pada  personil  TNI  yang  beristri  lebih  dari  satu. Seseorang  tersebut  haruslah  mempunyai  izin  dari  atasannya  terlebih  dahulu.  Persyaratan  ini tertuang  dalam  sertifikat  Kep/12/III/1972  dari  Menteri  Pertahanan  dan  Keamanan/Panglima (Menhankam/Pangab) Republik Indonesia.
Pegawai yang telah mendapatkan persetujuan dapat menikah lebih dari satu orang atau menikahi  lebih  dari  satu  wanita  harus  melakukannya  secara  tertulis  minimal  tiga  bulan setelahnya  persetujuan  didapatkan.  Dalam  hal  pejabat  memberikan  atau  menolak  izin  untuk cerai atau poligami (perkawinan dengan lebih dari satu istri), ini harus dilakukan secara tertulis paling lambat tiga bulan sejak tanggal diterimanya permintaan izin.
Dalam  pasal  3  ayat  1  UU  no.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  menyebutkan: "Faktanya, seorang pria hanya dapat memiliki satu istri dalam pernikahan.” Seseorang perempan hanyalah  dapat  mempunyai  satu  pasangan."  Pada  UU  no.  1  tahun  1974,  Meskipun  asas monogami dihormati, namun tidak cukup digunakan dalam pelaksanaan asas ini, poligami tetap diperbolehkan  dalam  kondisi  yang  tepat  menurut  undang-undang  ini.  dapat  dilakukan  oleh individu-individu tertentu. Ada ayat-ayat yang membolehkan poligami, meskipun dengan alasan yang sangat tegas jelas bahwa UU No. 1 tahun 1974 Itu bukan doktrin monogami absolut, tapi doktrin monogami terbuka menurut Yahya Harhap. 6
6 Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan,” Buletin Psikologi 25, no. 1 (2017): 36 – 44, https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759. h. 37.
Sanksi Administrasi terhadap Perkawinan Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap dari Perceraian Pertama pada Pengadilan Agama Sinjai Faradillah Melani, et. al.

## 3.2. Sanksi  Administratif  terhadap  Perkawinan  Kedua  PNS  yang  Tidak  Berkekuatan  Hukum Dari Perpisahan antara suami dan istri Pertama di Pengadilan Agama Sinjai
Perkembangan  Di  Indonesia,  poligami  diperbolehkan  bagi  PNS  perempuan  selama memenuhi norma dan persyaratan yang ditetapkan. Namun, jika PNS tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan, mereka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 pasal 15 (1) dan (2).
Adapun  jenis  hukuman  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan  poligami  adalah hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Namun hukuman PNS bukan hanya diatur di PP No. 45 Tahun 1990 tapi juga di atur pada PP No. 53 Tahun 2010. Apabila PNS melakukan poligami dan Istri membuat delik aduan yang diadukan kepolisian maka didalam KUHP juga mengatur hukuman bagi PNS dalam Pasal 184 ayat (1) bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan poligami itu dapat dikenakan hukuman kurungan selama 9 bulan, dengan alasan karena telah melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan, 7 .
Pasal 279(1)(a), (b) dan (2) juga mencakup:
Ayat 1 dapat dihukum hingga lima tahun penjara:
a. Siapa yang menikah mengetahui bahwa pernikahannya yang ada adalah penghalang hukum
b. Barang sapa mengadakan prkawinan dengan mengetahui bahwa perkawinan itu atau perkawinan orang lain tidak mengizinkannya.
Ayat  2,  Jika  seseorang  yang  telah  melakukan  perbuatan  sesuai  dengan  ayat  1 menyembunyikan dari pihak lain bahwa perkawinan yang ada adalah hambatan hukum untuk ini, dia diancam dngan pidana pnjara paling lama 5 tahun.
Dengan demikian, lanjutan Pasal 279, Pasal 280 membebankan kepada siapa saja yang kawin dan dengan sengaja menyembunyikan dari istrinya, penjara paling lama lima tahun, bahwa perkawinan itu ada halangan-halangan hukumnya, dan perkawinan itu dinyatakan tidak sah. 3.3. Keterkaitan  Pandangan  Hukum  Islam  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Yang  Ingin  Melakukan Poligami
Sebagai  salah  satu  upaya  untuk  mencapai  kondisi  kehidupan  yang  aman  dan  tentram dalam hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya diperlukan norma hukum. Norma
7 Wawancara dengan Bp.Kaharuddin S.H. Hakim Pengadilan Agama Sinjai, pada tanggal 19 Juli 2022.
hukum ini mengatur semua segi kehidupan manusia termasuk di dalamnya masalah perkawinan, baik diatur oleh hukum tertulis maupun oleh hukum adat atau hukum agama. Undangundang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menentukan  bahwa  perkawinan  berdasarkan monogami. Artinya, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang  istri,  dan  seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai  seorang  suami,  tetapi  membuka kemungkinan  poligami  atas  izin  Pengadilan. 8 Aturan  ini  berlaku  bagi  seluruh  warga  negara Indonesia, termasuk didalamnya Pegawai Negeri Sipil. 9
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  hendak  berpoligami,  maka  diberlakukan  PP  10/1983  jo  PP 45/1990 yang mengatur tata cara pelaksanaan azas monogami ini secara spesifik. 10 Aturan yang membedakan antara pelaksanaan azas monogami yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang termuat dalam PP 10/1983 yaitu mengenai keharusan adanya surat izin dari Pejabat sebelum melakukan poligami. 11
Kemungkinan  dilakukannya  poligami  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  semakin  kecil  karena ketatnya aturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini justru menimbulkan keengganan bagi Pegawai Negeri Sipil itu sendiri untuk melakukan poligami sebagai alternatif terbaik.
Saat penulis mengkonfirmasikan dengan salah seorang panitra di Pengadilan Agama Sinjai Bp.  H.  Arifin,  S.Ag.,  M.H  beliau  mengatakan  bahwa  sebenarnya  pemerintah  tidak  bermaksud mempersulit  ijin  poligami,  tetapi  lebih  didasarkan  pada  untuk  membentuk  rumah  tangga pegawai  negeri  sipil  yang  bahagia  dengan  tidak  terbebaninya  sang  suami  dengan  beberapa istrinya. Aturan juga dimaksudkan agar pegawai negeri sipil tersebut menjadi teladan yang baik bagi  masyarakat  dan  tidak  terganggu  tugasnya  oleh  masalah-masalah  keluarga.  Sehingga pemerintah perlu mencegah dan mengendalikan poligami itu agar supaya tidak seperti bola yang menggelinding bebas.
8 Esther Masri, “Poligami dalam Perspektif Undang -Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” Krtha Bhayangkara 13, no. 2 (26 Desember 2019), https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7.
9 J Jamil, “Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum 2 (2015): 119 – 34, https://doi.org/doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29101.
10 Ricca Putri, “Praktik Poligami di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Menjadi Istri Kedua,” UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 4650 – 65, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1198.
11 Yunita Damayanti, “Aturan yang membedakan antara pelaksanaan azas monogami yang termuat dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang termuat dalam PP 10/1983 yaitu mengenai keharusan adanya surat izin dari Pejabat  sebelum  melakukan  poligami.,” As-Syams:Journal  Hukum  Islam 3,  no.  1  (2022):  64 – 82, https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/282/277.
Sanksi Administrasi terhadap Perkawinan Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap dari Perceraian Pertama pada Pengadilan Agama Sinjai Faradillah Melani, et. al.
Berbeda dengan yang dikatakan oleh Bp. Kaharuddin S.H. Beliau mengatakan bahwa PP. No. 10 Tahun 1983 sangat bertentangan dengan syariat Islam, yang menyatakan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari satu, selain itu dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan ijin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mempersulit ijin poligami.
Menurut  Bp.  K.H  Ma‟ruf  Shidiq,  LC  aturan  yang  dibuat  oleh pemerintah  khususnya  PP 45/1990  dengan  diberlakukannya  syarat  yang  berat  serta  prosedur  yang  sulit  sebenarnya mempunyai tujuan baik untuk kemaslahatan manusia, mengingat peranan pegawai negeri sipil sebagai  abdi  negara  maupun  abdi  masyarakat  yang  diharapakan  dapat  menjalankan  tugasnya dengan  baik  tanpa  terbebani  dengan  masalah  keluarga  serta  memberi  contoh  kepada masyarakat.  Karena  pada  saat  itu  perceraian  dan  poligami  dianggap  oleh  masyarakat  sebagai perilaku yang menyimpang atau sebagai aib.
Aturan  yang  semestinya  bertujuan  untuk  kemaslahatan  dan  kedisiplinan  bagi  PNS  itu sendiri masih memungkinkan adanya dampak negatif, karena dengan adanya syarat-syarat yang memberatkan  serta  prosedur  yang  sulit  dalam  peraturan  tersebut  jalan  keluar  yang  diambil dalam  kondisi  semacam  ini  seringkali  poligami  dengan  jalan  kawin  di  bawah  tangan  guna menghindari konsekuensi poligami ataupun sanksi terhadap pelanggaran PP 45 / 1990. 12
Dampak  negatif  di  atas  tentu  saja  menyimpang  dari  apa  yang  menjadi  tujuan  dari pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990,  sebab  dengan  demikian kewibawaan  Pegawai  Negeri  Sipil  dimata  masyarakat  umum  menjadi  turun,  serta  tidak melindungi hak-hak kaum wanita dan anak dari akibat kawin dibawah tangan bahkan hal tersebut dapat menimbulkan ketidak teraturan kehidupan masyarakat.
Pegawai Negeri Sipil di berbagai daerah kasus semacam ini masih dijumpai. Perkawinan di bawah tangan yang dimaksud disini adalah dengan cara melakukan perkawinan berdasarkan tata cara agama Islam atau seringkali masyarakat menyebutnya dengan nikah siri. Alasan yang
12 Ridwan, “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini).”
digunakan dalam kasus seperti ini adalah bahwa keabsahan perkawinan yang utama adalah sah menurut Hukum Agama. Dalam hal poligami dipandang bahwa Islam tidak melarang perkawinan lebih dari seorang isteri. Apabila kita kaji lebih jauh pendapat di atas memang tidak keliru, namun pemahaman mengenai poligami yang dipahami oleh Pegawai Negeri Sipil perlu diluruskan.
Menurut Muhammad Abduh (1849-1905) persoalan poligami yang terdapat dalam ayat 3 an- Nisa‟  berkaitan  erat  dengan  konteks  ayat  perihal  anak  yatim  dan  larangan  memanfaatkan harta  mereka  meskipun  dengan  perantaraan  perkawinan.  Ketika  seseorang  merasa  khawatir (akan) mengonsumsi harta anak (perempuan) yatim yang bakal dinikahinya maka ia wajib tidak menikah  dengannya,  sebab  Allah  telah  memberi  pilihan  untuk  menikah  dengan  perempuan- perempuan lain hingga empat orang. Namun apabila ia juga khawatir tidak akan mampu berlaku adil kepada para istri tersebut maka wajib baginya menikah dengan satu orang istri saja.
Melihat kembali dari perkawinan Rasulullah dapat dianalisa bahwa perkawinan poligami yang  dilakukan  Rasulullah  adalah  bermotifkan  politik,  sosial  dan  kemanusiaan  serta  untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama, bukan dengan motif untuk memuaskan hawa nafsu belaka. Selain dari hal tersebut di atas, dalam kehidupan perkawinan dimungkinkan timbul permasalahan-permasalahan  yang  memerlukan  pemecahan  dengan  jalan  keluar  melakukan poligami yang akan membawa kepada kemaslahatan yaitu: 13
a. Tidak mempunyai anak yang akan menyambung keturunan.
b. steri pertama menderita penyakit yang kronis
c. Tabiat seksual kemanusiaan
d. Jumlah kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria
Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas jelaslah bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah  monogami  yang  lebih  menjamin  seseorang  tidak  akan  berbuat  aniaya.  Sedang diperbolehkannya  poligami  adalah  berdasarkan  peri  kemanusiaan  dan  kemaslahatan  umat manusia.  Oleh  karena  itu  Perundang-Undangan  perkawinan  di  Indonesia  yang  berprinsip monogami akan tetapi poligami diperbolehkan dengan beberapa ketentuaan yang penerapannya didasarkan  sebagai  arah  unifikasi  dari  beberapa  hukum  dan  golongan  yang  dalam  masalah perkawinan  berbeda-beda  pula  peraturannya.  Ditambah  adanya  peraturan  khusus  Pegawai
13 Abdul Syatar, “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi terhadap Isu - isu Fikih Kontemporer” (UIN Alauddin Makassar, 2012).
Sanksi Administrasi terhadap Perkawinan Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap dari Perceraian Pertama pada Pengadilan Agama Sinjai Faradillah Melani, et. al.
Negeri  Sipil  dengan  dasar  penetapan,  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia,  untuk menjadi  teladan  yang  baik  bagi  masyarakat  dan  tidak  terganggu  tugasnya  oleh  maslahmaslah keluarga, maka dapat dilihat bahwa kesemuanya itu tidak terlepas dari dasar kemanusiaan dan kemaslahatan untuk manusia.
Undang-undang perkawinan itu menganut sistem monogami karena begitu kompleknya permasalahan poligami ini sehingga pemerintah bisa saja memasuki wilayah urusan publik dalam arti  pemerintah  dapat  memasuki  ruang  lingkup  pribadi  masyarakat  apabila  terjadi  kecemasan dan keresahan dalam masyarakat, pemerintah wajib menjaga dan menjamin ketertiban dalam masyarakat dengan cara membuat perangkat hukum yang membatasi kebebasan orang untuk bertindak di luar hukum. Menurut penulis pemerintah tidak membuat suatu urusan menjadi sulit, bahkan menjadikan terang suatu permasalahan dengan upaya mengembalikan konsep poligami agar  sesuai  dengan  tujuan  idealnya  dan  berdasar  kepada  kemaslahatan  manusia,  khususnya untuk melindungi hakhak kaum perempuan dari pernikahan dibawah tangan. PP No 45 Tahun 1990  menyebutkan  bahwa  setiap  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  akan  melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian pula bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang juga wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat.
Adanya  izin  dari  Pejabat  tersebut dimaksudkan untuk  lebih  memudahkan  pemantauan bagi Pegawai Negeri Sipil dan supaya tingkat poligami dan perceraian dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga harapan terciptanya rumah tangga yang harmonis dikalangan Pegawai Negeri Sipil dapat terwujud, dengan demikian tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat berjalan lancar.
Ditinjau  dari  perspektif  Hukum  Islam,  memang  hal  ini  tidak  terdapat  nas  yang mengaturnya  secara  eksplisit,  namun  dapat  tergolong  sebagai  illat  Mursalah.  Illat  mursalah adalah illat yang tidak terdapat pendukungnya dari nats, tetapi dapat diketahui dari jiwa ajaran Islam  pada  umumnya.  Dalam  hal  ini  kebahagiann  rumah  tangga  akan  terwujud  dengan terwujudnya  keutuhan  dan  keharmonisan  keluarga.  Sementara  dalam  Islam  poligami  dapat dilakukan apabila syarat telah terpenuhi. Demikian pula dalam perceraian apabila alasan-alasan kuat  yang  mendasari  dan  tidak  ada  jalan  lain  sebagai  alternatif  terakhir,  maka  perceraian merupakan pintu darurat agar dapat keluar dari kehidupan rumah tangga yang menyiksa.
Izin dari Pejabat tidak menjadi syarat bagi poligami maupun perceraian, namun demikian izin  Pejabat  tersebut  merupakan  suatu  kebijaksanaan  yang  diambil  oleh  pemerintah  sebagai upaya  merealisasikan  terlaksannya  peraturan  yang  diamaksudkan  untuk  menuju  kepada kemaslahatan umat manusia khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun mengikuti atau taat kepada pemimpin (pemerintah) adalah wajib sepanjang pemimpin itu tidak menyimpang atau bertentangan dengan Hukum Islam.
Menurut Bp. Purwanto Anggoro izin dari atasan yang harus diperoleh pegawai Negeri sipil jika hendak beristri lebih dari seorang merupakan bentuk pengendalian dan upaya pembinaan terhadap  bawahan,  seperti  memeriksa  dengan  teliti  syarat  kelengkapan  maupun  alasan  yang mendasari  permintaan  izin  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  agar  poligami  yang  dilakukannya nanti  tidak  disalah  gunakan,  Hal  ini  juga  dimakusdkan  untuk  mengatur  sekaligus  memberikan pengawasan, dan semua itu merupakan wujud tanggung jawab atasan terhadap bawahan.
Apabila syarat- syarat alternatif maupun komulatif sudah terpenuhi semua dengan baik dan alasan yang diajukan memang mempunyai dasar yang kuat, maka tidak ada alasan lagi bagi seorang atasan untuk tidak memberikan izin poligami kepada bawahannya.
Hal  lain  yang  patut  mendapat  perhatian  bersama  secara  serius  adalah  larangan  bagi seorang pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dari seorang pegawai negeri sipil pria. Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diperbolehkan sama sekali untuk  menjadi  istri  kedua,  ketiga,  keempat  baik  oleh  pria  PNS  maupun  yang  bukan.  Hal  ini dipandang sebagai masalah yang kurang dapat diterima oleh Pegawai Negeri Sipil Muslim, karena masalah ini memang tidak diatur dalam hukum Islam.
Berdasarkan  sudut  kaidah  Islam,  maka  dapat  diketahui  bahwa  Islam  membolehkan seseorang  itu  mengawini  lebih  dari  seorang  wanita  hingga  sebanyak-banyaknya  empat  orang dengan  syarat  dia  harus  berlaku  adil  (Al  Qur‟an:  An - nisa‟:  3).  Dengan  demikian,  maka  dapat ditafsirkan  bahwa  tidak  ada  larangan  bagi  seorang  wanita  islam  yang  belum  bersuami  untuk menjadi isteri kedua hingga keempat.
Adanya perubahan peraturan pemerintah pada PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990 yang tadinya masih membolehkan seorang pegawai negeri sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga,  keempat  dari  pria  bukan  PNS  menjadi  tidak  boleh  sama  sekali  tentu  bukan  berarti
Sanksi Administrasi terhadap Perkawinan Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap dari Perceraian Pertama pada Pengadilan Agama Sinjai Faradillah Melani, et. al.
pemerintah membuat perubahan aturan tersebut dengan tanpa dasar dan alasan. 14 Perlu kita ketahui alasan pelarangan bagi pegawai negeri sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dengan dasar agar suatu perkawinan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasannya mungkin  merupakan  pencerminan  dari  orientasi  “kedudukan pegawai  sebagai  aparat/alat negara”.  Oleh  karenanya  nilai  “efektif  dan  effisien”  harus  dipertahankan  secara  mutlak  dan berkemungkinan besar akan menggeser nilai “pegawai sebagai manusia yang utuh, manusia yang terdiri dari jiwa dan raga yang menghendaki pe ngembangan secara optimal.”
Pengaturan  izin  poligami  dalam  PP  No.  10  Tahun  1983  jo  PP  No.  45  Tahun  1990  pada dasarnya merupakan suatu penemuan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-quran  dan  hadis. 15 Sebagaimana  telah  dituaikan  pada  bab  sebelumnya,  bahwa  salah  satu metode penemuan hukum adalah “metode istislahi”. Metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat  secara  langsung. Dikenal  dikenal  tiga macam  maslahat  dalam ilmu  Ushul  Fiqh,  yakni maslahat m u‟tabarat, maslahat mulghat dan maslahat mursalat. Pada dasarnya mayoritas ahli Ushl Fiqh menerima metode maslahat mursalat. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat, yaitu:
a. Maslahat  tersebut  bersifat  ma‟qul  dan  relevan  (munasib)  dengan  kasus  hukum  yang diterapkan.
b. Maslahat  tersebut  harus  bertujuan  memelihara  sesuatu  yang  daruri  dan  menghilangkan kesulitan dengan cara menghilangkan masyaqqat dan madharrat.
c. Maslahat tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum dan tidak bertentangan dengan dalil syara‟ yang qahti”
Berdasarkan  syarat  tersebut  di  atas,  PP  No.  10  Tahun  1983  jo  PP  No.  45  Tahun  1990 merupakan aturan yang relevan, berupaya mengatasi kesulitan dan tidak bertentangan dengan dalil syara‟ yang qahti‟, dengan alasan bahwa:
a. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yana harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan
14 Darussalam  Syamsuddin,  “Transformasi  Hukum  di  Indonesia,” Al-Qadau 2,  no.  1  (2015):  1 – 14, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2542.
15 Chotbah, Sippah dan Azis Kasim. Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Al-Risalah Vol. 20 No. 1 (2020).
kepada peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang  demikian  itu,  maka  kehidupan  Pegawai  Negeri  Sipil  harus  ditunjang  oleh  kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalahmasalah dalam keluarganya. Hal ini sangat relevan jika kemudian diterbitkan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990.
b. Masyarakat  menganggap  bahwa  poligami  merupakan  jalan  keluar  daripada  melakukan perzinahan atau perselingkuhan. Asumsi seperti ini sudah menjadi pembenaran umum yang ada di masyarakat Jika poligami dijadikan alasan untuk menghindari perselingkuhan, berarti secara tidak langsung poligami dijadikan hukum legal bagi mereka yang ingin memiliki isteri lebih  dari  satu,  padahal  pada  kenyataannya  banyak  yang  ingin  poligami,  sedang  isterinya tidak mempunyai kekurangan seperti yang terdapat dalam Pasal 5 UU Perkawinan, sehingga jika  demikian  akan  lebih  banyak  menimbulkan  mudharat  daripada  kebaikan.  Guna menghindari timbulnya mudharat inilah, maka PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 telah sesuai dengan metode penemuan hukum menurut hukum Islam.
Berkaitan dengan syarat, prosedur dalam berpoligami dipersulit, maka itu sebagai jalan keluar  terbaik  untuk  setiap  keluarga,  karena  jika  perkawinan  poligami  ini  dipermudah,  maka setiap  laki-laki  yang  sudah  beristri  maupun  yang  belum  tentu  akan  beramai-ramai  untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang dilahirkannya nanti dikemudian hari. 16 Penulis lebih menempatkan poligami dalam hukum sebagai rukhshoh, yaitu boleh dengan alasan kondisi yang darurat dan dengan syarat yang ketat. Alasan,  syarat-syarat,  dan  prosedur dalam berpoligami  adalah  sebagai  standarisasi,  atau tolak ukur  agar  tidak  terjadinya  poligami  yang  dilakukan  dengan  sewenang-wenang.  Mengingat mudharat yang timbul akibat poligami itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan berkeluarga dan kehidupan bermasyarakat, maka Pemerintah RI melalui PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 secara tegas, berhak dan bahkan berkewajiban untuk memperketat dan mempersulit izin poligami dan perceraian demi menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat.
Syariat poligami yang diajarkan al-Quran adalah berasas pada jalb almasalih (menciptakan kemaslahatan). Jika praktik poligami bisa menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan, maka hal itu lebih baik untuk ditinggalkan. Kaidah dalam usul dikatakan da‟u al - mafasid muqaddam „ala
16 Ridwan, “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini).”
Sanksi Administrasi terhadap Perkawinan Kedua Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap dari Perceraian Pertama pada Pengadilan Agama Sinjai Faradillah Melani, et. al.
jalbu  al-masalih (menolak  kemafsadatan  harus  diutamakan  ketimbang  menciptakan kemaslahatan). Jika poligami ini dilakukan dengan keikhlasan dan kerelaan isteri, maka hikmah poligami  pun  menjadi  suatu  jalan  keluar  bagi  kondisi  darurat.  Akan  tetapi  jika  poligami  itu dilakukan atas dasar syahwat saja, itu jelas bukan sebuah alasan yang dibenarkan.

## 4. Kesimpulan
Poligami diatur dalam Pasal 4, 9, 12 dan 15. Pasal 4 menjelaskan bahwa pegawai negeri sipil  laki-laki  yang  beristri  lebih  dari  satu  harus  mendapat  izin  terlebih  dahulu  dari  pejabat tersebut, harus secara tertulis dan memberikan alasan lengkap mengapa mengajukan izin. untuk memiliki  lebih  dari  satu  istri.  Meskipun  PNS  tidak  dapat  menjadi  istri  kedua/ketiga/keempat, ketentuan  ini  berarti  PNS  tidak  boleh  menjadi  istri  kedua/ketiga/keempat.  Dari  sudut  hukum Islam, dapat dicatat bahwa Islam mengizinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri sampai maksimal empat orang, asalkan dia benar. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa tidak ada larangan bagi wanita muslimah yang belum menikah menjadi istri kedua sampai keempat. Jadi, apakah dia PNS atau bukan, jika dia bisa melakukan hal yang benar, dia boleh melakukan poligami.  Jenis  hukuman  bagi  PNS  yang  melakukan  poligami  adalah  hukuman  fisik,  hukuman seksual dan hukuman seksual berat.77 Namun hukuman PNS bukan hanya diatur di PP No. 45 Tahun 1990 tapi juga di atur pada PP No. 53 Tahun 2010. Apabila PNS melakukan poligami dan Istri  membuat  delik  aduan  yang  diadukan  kepolisian  maka  didalam  KUHP  juga  mengatur hukuman  bagi  PNS  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  bahwa  apabila  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil berpoligami dapat dijatuhi hukuman 9 bulan penjara karena diduga melakukan kejahatan tidak senonoh.

## Daftar Pustaka
Chotban, Sippah. “Hisab Hakiki: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah Poligami dalam Sorotan ( Kajian Kitab- kitab Tafsir.” Al-Risalah 19, no. November (2019).
———.  “Wedding  Problems  Via  Phone:  Islamic  Law  Perspective.” Jurnal  Al-Risalah 21,  no.  1 (2021): 27.
Damayanti, Yunita. “Aturan yang membedakan antara pelaksanaan azas monogami yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang termuat dalam PP 10/1983 yaitu
mengenai  keharusan  adanya  surat  izin  dari  Pejabat  sebelum  melakukan  poligami.” As- Syams:Journal Hukum Islam 3, no. 1 (2022): 64 – 82. https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/282/277.
———.  “Studi  Komparatif  Tentang  Talak  Di  Luar  Pengadilan  Antara  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia Dengan Kompilasi Hukum Islam.” Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 8, no. 2 (2023): 197 – 204. https://doi.org/doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29101.
Jamil, J. “Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama.” Jurnal Al-Qadau:
Peradilan dan Hukum 2 (2015): 119 – 34. https://doi.org/doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29101.
Masri,  Esther.  “Poligami  dalam  Perspektif  Undang -Undang  Nomor  I  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).” Krtha  Bhayangkara 13,  no.  2  (26 Desember 2019). https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7.
Mulawarman  dan  Aldila  Dyas  Nurfitri.  “Perilaku  Pengguna  Media  Sosial  Beserta  Implikasinya
Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan.” Buletin Psikologi 25, no. 1 (2017): 36 – 44. https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759.
Puyu, Darsul S. “Konsep Pidana Hudud Menurut Al - Quran Suatu Kajian Tafsir Tematik.” Al-Daulah 1, no. 1 (2012): 132 – 48. https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1468.
Ricca Putri. “Praktik Poligami di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Menjadi Istri Kedua.”
UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 4650 – 65. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1198. Ridwan, Muhammad Saleh. “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini).” Jurnal Al-Qadau 2, no. 1 (2015):
15 – 30. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2632.
Syamsuddin, Darussalam. “Transformasi Hukum di Indonesia.” Al-Qadau 2, no. 1 (2015): 1 – 14. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2542.
Syatar, Abdul. “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi terhadap Isu -isu Fikih Kontemporer.” UIN Alauddin Makassar, 2012.