## PENERAPAN NILAI PANCASILA DARI ARUS SEJARAH PERJUANGAN DAN DAMPAK GLOBALISASI

## Maharani Sartika Dewi, Dinie Anggraeni Dewi
Universitas Pendidikan Indonesia e-mail : maharanisartika@upi.edu dinieanggraenidewi@upi.edu

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejarah  dan  perjuangan  terbentuknya  pancasila yang  harus  diterapkan  setiap  nilainya  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  menganalisis  dampak globalisasi, peran negara dan maknanya tentang perwujudan nilai ideologi nasional warga negara Indonesia,  dengan  metode  mempelajari  literatur,  mengamati,  dan  wawancara.  Dari  hasil  data ditemukan bahwa globalisasi memiliki nilai yang mempengaruhi pemikiran, sikap dan perilaku beberapa  warga  yang  didukung  konsistensi,  kepercayaan  diri  dan  penguatan  peran  pemerintah dalam  menjaga  nilai  kesatuan.  Selain  itu,  berdampak  pula  pada  pengurangan  penataran  dan aktivitas  yang  mengarah  pada  perilaku  yang  menekankan  pada  emosi  asli  dan  berdampak meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya ideologi nasional, meski sebenarnya tidak secara langsung mempercepat perwujudan nilai-nilai ideologi bangsa utama.
Kata Kunci : Globalisasi, Literatur, Konsistensi, Ideologi

## ABSTRACT
This article aims to find out the history and struggle for the formation of Pancasila which must be applied to each of its values in everyday life and analyze the impact of globalization, the role of the state and its meaning regarding the embodiment of the national ideological values of Indonesian citizens, by studying literature, observing, and interviewing methods. From the data, it is found that globalization has a value that influences the thoughts, attitudes and behavior of some citizens which are supported by consistency, self-confidence and strengthening the role of government in maintaining the value of unity. In addition, it will also have an impact on reducing upgrading  and  activities  that  lead  to  behaviors  that  emphasize  genuine  emotions  and  have  an impact on increasing citizen awareness of the importance of national ideology, although in fact it does not directly accelerate the realization of the ideological values of the main nation.
Keywords: Globalization, Literature, Consistency, Ideology

## PENDAHULUAN
Pancasila adalah dasar  negara  Indonesia,  Pancasila pada sejarah perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru, melainkan telah usang dikenal menjadi bagian pada nilai nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai tadi dirumuskan menjadi dasar Negara Indonesia.  Artinya,  Pancasila  digali & dari berdasarkan nilai-nilai  pandangan  hidup warga Indonesia. Sejak zaman dahulu, daerah - daerah pada nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang  teguh sang masyarakatnya.  Nilai-nilai  Pancasila  berdasarkan  teori  kausalitas yangg
diperkenalkan Notonagoro (kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, kausa finalis), adalah penyebab lahirnya negara. Munculnya pertarungan yang mendera Indonesia, menerangkan sudah tergerusnya nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Putri 2020).
Pancasila sebagai dasar  negara  baru  disahkan oleh PPKI dalam tanggal 18  Agustus  1945. Tetapi jauh  sebelum di sahkan  nilai-nilai  pancasila telah terdapat dalam kehidupan rakyat Indonesia semenjak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia sebagai sebuah negara dimana nilai- nilai tadi berupa nilai-nilai tata cara istiadat, kebudayaan serta religius. Nilai-nilai yang terdapat lalu diambil dan dirumuskan oleh para pendiri negara yang dijadikan dasar negara Indonesia. Oleh karena itu untuk memahami pancasila secara utuh dan kaitannya menggunakan jati diri bangsa Indonesia ini diperlukan pemahaman sejarah bangsa Indonesia pada membangun suatu negara dan dijadikannya  pacasila menjadi dasar  negara lantaran berhubungan  dengan sejarah  perjuangan bangsa Indonesia (Hartianti 2017).

## METODELOGI

## 1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  perpustakaan  (library  research).  Penelitian  ini merupakan jenis penelitian secara kualitatif, dengan mengumpulkan bahan pustaka, membaca dan mencatat, serta menganalisis semua isinya yang sejalan dengan pokok bahasan yang akan diangkat,  yaitu  Penerapan  Nilai  Pancasila  Dari  Arus  Sejarah  Perjuangan  Dan  Dampak Globalisasi. Keseluruhan data harus sejalan dengan tema penelitian yang telah diidentifikasi agar  dapat  dikumpulkan.  Analisis  data  akan  dilakukan  untuk  melakukan  penelitian  yang diharapkan oleh peneliti. Tahapan penelitian yang akan dilakukan meliputi: (1) mengumpulkan bahan penelitian, (2) membaca bahan pustaka, (3) Membuat catatan penelitian, (4) Mengolah catatan penelitian, dan (5) Ringkasan Diskusikan dalam penelitian ini.

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penggunaan  dokumen karena Dokumen adalah rekaman peristiwa yang sah, baik dalam bentuk tulisan, gambar maupun karya.  Setelah  semua  dokumen  terkumpul,  penilaian  yang  sesuai  akan  dilakukan  Menerapkan topik untuk menganalisis data berdasarkan topik yang dibahas oleh peneliti.

## 3. Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Teknik analisis isi; menempati inti kesimpulan yang diambil dari suatu ide atau informasi untuk menarik kesimpulan berdasarkan  topik  penelitian,  (2)  Analisis  induktif;  memilah  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pendidikan  berbasis  pengalaman  sesuai  dengan  topik  yang  dibahas,  dan  (3)  Mengurai  konten deskriptif,  metode  ini  menggunakan  kontur  analisis  data  yang  ditemukan  pada  saat  bersamaan sehingga dapat menjawab pertanyaan yang akan dibahas Itu untuk Penerapan Nilai Pancasila Dari Arus Sejarah Perjuangan Dan Dampak Globalisasi

## KAJIAN PUSTAKA
Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri berdasarkan dua kata Sanskerta: panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah rumusan dan panduan kehidupan  berbangsa dan bernegara  bagi semua warga Indonesia.  Lima  sendi utama penyusun Pancasila merupakan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2  (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi semua warga Indonesia, dan tercantum dalam paragraf ke-4 preambule (pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945.
Pancasila  saat  ini  ini  cenderung  sebagai  lambang  dan  hanya  sebagai  formalitas  yang dipaksakan  kehadirannya  di  Indonesia.  Kehadiran  Pancasila  dalam  waktu  ini  bukan  asal berdasarkan  hati  nurani  bangsa  Indonesia.  Bukti  berdasarkan  tidak  aplikatifnya  sila-sila  yang terkandung pada Pancasila dikehidupan masyarakat Indonesia. Berdasarkan realita yang ada pada masyarakat, pelaksanaan sila-sila Pancasila jauh berdasarkan harapan. Banyaknya kerusuhan yang berlatar  belakang  SARA  (suku,  ras,  dan  antargolongan),  adanya  pelecehan  terhadap hak  azasi manusia, gerakan separatis, lunturnya budaya musyawarah, serta ketidakadilan pada masyarakat menunjukan  tidak  aplikatifnya  Pancasila.  Adanya  hal  misalnya  ini  menjauhkan  harapan terbentuknya  masyarakat  yang  sejahtera,aman,  dan  cerdas  yang  diidamkan  melalui Pancasila.(Aminullah 2015)
Setelah  puluhan  tahun  lahirnya  Pancasila  berdasarkan  tahun  1945  sampai  saat  ini,  Negara mengalami  pengembangan  yang  pesat  dalam  berbagai  bidang  kehidupan.  Masuknya  era globalisasi  mengakibatkan  bangsa  hampir  tidak  mempunyai  batas.  Dambak  baik  dan  buruknya globalisasi. Kondisi bangsa saat ini mencerminkan adanya penyimpangan berdasarkan Pancasila tidak sesuai dengan nilai seharusnya. Tetapi terdapat upaya pelurusan kembali terhadap nilai-nilai Pancasila.
Kelangsungan hidup negara dan bangsa  Indonesia pada era  globalisasi,  mengharuskan  kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila, agar generasi penerus bangsa tetap bisa menghayati dan mengamalkannya dan intisari  nilai-nilai yang luhur  itu tetap terjaga sebagai  panduan bangsa Indonesia sepanjang masa.(Asmaroini 2017)

## PEMBAHASAN DAN HASIL

## a. Sumber Historis Pancasila
Nilai  ideal  Pancasila  sudah  ada  bagian  dalam  adat  istiadat,  kebudayaan,  dan  aliran  yang bertumbuh  dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia  sejak  zaman  kerajaan  dahulu.  Misalnya,  adab Ketuhanan sudah terdapat pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam,  tetapi  legalisasi  tentang  adanya  Tuhan  sudah  diakui.  Dalam of  Philosophy disebutkan sejumlah  komponen  yang  terdapat  dalam  aliran,  serupa  kepercayaan  kepada.  kekuatan supranatural, kontradiksi antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang  atau  anjuran  serupa  bentuk  komunikasi  kepada  Tuhan,  takjub  sebagai  perasaan identitas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep kehidupan di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman.

## b. Pancasila Sebagai Kajian Sejarah Bangsa Indonesia

## 1. Era Pra Kemerdekaan
Diterimanya secara aklamasi pidato Soekarno, BPUPKI telah berhasil menyimpan rancangan dasar  negara  Republik  Indonesia.  Untuk  membahas  lebih  lanjut,  sebelum  kabinet  BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk Panitia Kecil beranggotakan 8 orang di bawah petunjuk Soekarno.  Tugas  Panitia  Kecil  adalah  mengerahkan  usul  dan  pandangan  BPUPKI  yang  akan dimasukkan  dalam  jadwal  sidang  ke  dua,  tanggal  10  –  17  Juli  1945.  Atas  prakarsa  Soekarno sebagai pengarah Panitia Kecil, Soekarno membentuk Panitia 9 yang beranggotakan:
1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
8. Haji Agus Salim (anggota)
9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
Selain mempelajari masalah dasar negara, Panitia 9 juga ditugasi untuk menyusun tulisan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada kongres tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 menyepakati isi rancangan naskah proklamasi seperti berikut :
“ Bahwa  sesungguhnya  kemerdekaan  itu  ialah  hak  segala  bangsa,  dan  oleh  sebab  itu  maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang  Maha  Kuasa,  dan  dengan  didorongkan  oleh  keinginan  luhur,  supaya  berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintah  negara  Indonesia  Merdeka  yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  susunan  negara  Republik Indonesia,  yang  berkedaulalan  rakyat,  dengan  berdasarkan  kepada:  Ketuhanan,  dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang  adil  dan  beradab,  persatuan  Indonesia,  dan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan-perwakilan  serta  dengan  mewujudkan  suatu  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .”
Dari alinea ke dua rancangan naskah proklamasi yang dikenal luas dengan nama Piagam Jakarta itu, dapat dilihat bahwa dasar negara Pancasila dirumuskan sebagai berikut:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemelukpemeluknya,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk melanjutkan sidang BPUPKI, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia    Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  dengan  keanggotaan  sejumlah  27  orang.  Peranan  PPKI  dalam sejarah Indonesia sangat penting, terutama setelah proklamasi kemerdekaan yang diadakan pada tanggal  17  Agustus  1945.  Badan  inilah  yang  menyempurnakan  dan  melegitimasi  berbagai perlengkapan berdirinya sebuah negara baru, yaitu Republik Indonesia. Salah satu finalisasi yang dilakukan oleh PPKI adalah penghapusan kata “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tokoh utama pada penghilangan 7 kata dan menggantinya dengan “Yang Maha  Esa”  adalah  Muhammad  Hatta  yang  masa  itu  berperan  sebagai  pimpinan  PPKI  bersama
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Soekarno  dan  Radjiman  Wedyodiningrat.  Pagi-pagi  tanggal  18  Agustus  1945,  sebelum  sidang PPKI  dimulai,  Hatta  melakukan  pertemuan  dengan  penggerak-penggerak  Islam  agar  bersedia menerima  usulannya  demi  mengempu  persatuan  bangsa.  Teuku  Mohammad  Hasan,  Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo akhirnya mau menerima usulan Hatta untuk mengganti kata  “Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  Syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adapun penggerak Islam lainnya, yaitu Wachid Hasjim tidak  hadir  saat  memenuhi  usul  Hatta.  Penerimaan  penggerak  Islam  itu  mengambil  rumusan Pancasila mencapai bentuk yang sempurna dan disahkan pada sidang PPKI (Purwanta 2018).

## 2. Era Kemerdekaan
Dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, Pancasila mengalami banyak  perkembangan. Sesaat  setelah  kemerdekaan  Indonesia  pada  1945,  Pancasila  melewati periode-periode percobaan demokrasi. Pada kala itu, Indonesia masuk ke dalam kurun percobaan demokrasi multi-partai dengan sistem lembaga parlementer. Partai-partai politik zaman itu tumbuh sangat  subur,  dan  taktik  politik  yang  ada  cenderung  selalu  berhasil  bagian  dalam  mengusung kelima  sila  sebagai  dasar  negara  (Somantri,  2006).  Pancasila  saat  masa  ini  mengalami  masa kejayaannya. Selanjutnya, akhir tahun 1959, Pancasila melewati era kelamnya dimana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada zaman itu, presiden dalam rangka tetap memegang  kendali  kebijakan  terhadap  berbagai  kekuatan  mencoba  untuk  memerankan  politik integrasi paternalistik (Somantri, 2006). Pada akhirnya, tata ini seakan menyimpang ideal-ideal yang ada dalam Pancasila itu sendiri, salah satunya adalah sila permusyawaratan. Kemudian, pada 1965 terjadi sebuah kejadian bersejarah di Indonesia dimana partai komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan kewenangan untuk Jenderal Suharto atas Indonesia. Ini menemukan kurun awal orde baru dimana kelak Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada zaman itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa negeri presiden Soeharto kemudia menjadicore-values (Somantri, 2006), akhirnya kembali menodai  ideal-ideal  dasar  yang  sesungguhnya  tertera  dalam  Pancasila  itu  sendiri.  Pada  1998, pemerintahan presiden Suharto berhenti dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru yaitu era demokrasi (Kasbal 2017).

## 3. Era Orde Lama
Pada  periode  ini,  Pancasila  dipahami  berdasarkan  ideal  yang  berkembang  pada  situasi dunia yang waktu itu diliputi oleh kerusuhan dan kondisi sosial-budaya berpusat di dalam suasana transisional  dari  masyarakat  terjajah  menjadi  masyarakat  merdeka.  Masa  ini  adalah  masa pencarian bentuk pengamalan Pancasila, terutama bagian dalam tata kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam struktur yang berbeda-beda.
Pada periode tahun 1945 sampai pakai 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mengamankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, bangsa Indonesia mulai memperoleh tantangan dari dalam. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mementingkan musyawarah dan mufakat tidak  dapat  dilaksanakan  karena  demokrasi  yang  diterapkan  adalah  demokrasi  parlementer. Presiden semata-mata berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Sistem ini mengakibatkan tidak adanya stabilitas pemerintahan.
Padahal dasar negara yang digunakan adalah Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 yang presidensil, namun bagian dalam praktiknya sistem ini tidak dapat terwujud. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan pakai munculnya upaya-cara untuk mengganti Pancasila
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
seperti dasar negara dengan ideologi komunis oleh PKI melalui perjuangan di Madiun pada tahun 1948. Selain itu, terdapat juga DI/TII yang ingin mendirikan negara berlandasan ajaran Islam.
Pada  periode  tahun  1950  sampai  dengan  1955,  penerapan  Pancasila diarahkan  seperti ideologi  liberal,  yang  dekat  kenyataannya  tidak  dapat  menjamin  kestabilan  pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem pemerintahannya yang liberal lebih mementingkan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI.
Pada periode tahun 1956 kait tambah 1965, dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berpusat pada kekuasaan rakyat yang mewujudkan amanah nilai- nilai Pancasila, kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui ‘Dekrit Presiden’. Oleh karena itu, terjadilah berbagai penyimpangan definisi terhadap Pancasila dalam konstitusi.  Akibatnya,  Presiden  Soekarno  menjadi  presiden  yang  otoriter,  mengangkat  dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Selain itu, terjadi politik konfrontasi karena digabungkannya  nasionalis,  agama,  dan  komunis,  yang terbukti  tidak  cocok  dengan  konsep Negara Indonesia. Terbukti bahwa pada masa ini adanya dekadensi moral di masyarakat yang tidak lagi jiwa bersendikan nilai-nilai Pancasila, serta berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi  lain.  Dalam  menjelmakan  Pancasila,  Presiden  Soekarno  melaksanakan  pemahaman Pancasila  dengan  paradigma  yang  disebut  dengan  USDEK.  Untuk  mengarahkan  perjalanan bangsa, beliau memusatkan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Akan tetapi, hasilnya adalah terjadi rencana kudeta oleh PKI dan lengsernya Presiden Soekarno dari jabatannya.
Pada masa ini juga, Presiden Soekarno membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Partai  Masyumi,  karena  dituduh  terlibat  dalam  pemberontakan  regional  berideologi  Islam. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Kominis Indonesia (PKI), serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun 1960-an, sampai akhirnya melahirkan Gerakan G 30 S/PKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama (Utama and Dewi 2018).

## 4. Era Orde Baru
Era Orde Baru bagian dalam sejarah republik ini mewujudkan periode pemerintahan yang terlama, dan bisa juga dikatakan sebagai periode pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam pendapat tidak banyak gejolak yang mengemuka, layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan, era penuh kestabilan, menimbulkan romantisme dari banyak kalangan.
Diera  Orde  Baru,  yakni  stabilitas  dan  pembangunan,  serta  merta  tidak  lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kewibawaan  di  Indonesia.  Pancasila  begitu  diagung-agungkan;  Pancasila  begitu  gencar ditanamkan ideal dan hakikatnya kepada rakyat; dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal.

## 5. Era Reformasi
Kata  ‘reformasi’  secara  etimologis  berasal  dari  kata  reform,  sedangkan  secara  harfiah reformasi  mempunyai  pengertian  suatu  kiprah  yang  memformat  ulang,  membereskan  ulang, membereskan  ulang  hal-hal  yang  menyimpang  untukdikembalikan  pada  format  atau  bentuk mulanya  sesuai  tambah  nilai-nilai  ideal  yang  dicita-citakan  rakyat.  Reformasi  juga  diartikan perubahan dari paradigma pola tempo ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan.
Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan artinya pancasila menjadi kerangka berpikir atau  pola  berpikir  bangsa  Indonesia,  khususnya  sebagai  dasar  negara  ia  sebagai  landasan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Sebagai  negara  hukum,  setiap  perilaku  baik  dari  warga masyarakat  maupun  dari  pejabat-pejabat  harus  berdasarkan  hukum,  baik  yang  tertulis  maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya dalam peluasan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya  hukum  yang  akan  dibentuk  tidak  dapat  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila pancasila.
Pancasila  pada  Era  Reformasi  tidaklah  jauh  berbeda  dengan  Pancasila  pada  masa  Orde Lama dan Orde Baru, yaitu pasif terdapat tantangan yang harus di hadapi. Tantangan itu adalah Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN)  yang  sampai  hari  ini  tidak  ada  habisnya.  Selain  itu, globalisasi  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  bangsa  Indonesia  karena  semakin  lama  ideologi Pancasila  semakin  tergerus  oleh  liberalisme  dan  kapitalisme.  Apalagi  tantangan  pada  saat  ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata.

## 6. Penerapan Nilai Pancasila pada Dampak Globalisasi
Pancasila harus diaktualisasikan mulai semenjak kesadaran subjektif dan objektif warga negara itu sendiri. Kesadaran secara subjektif adalah penerapan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini lebih penting karena realisasi yang subjektif merupakan persyaratan baik realisasi Pancasila yang objektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini sangat berkaitan  dengan  kesadaran  ketaatan,  turut  kesiapan  individu  untuk  merealisasikan  Pancasila. Dalam  pengetahuan  inilah  pelaksanaan  Pancasila  yang  subjektif  mewujudkan  suatu  bentuk kegiatan  dimana  kesadaran  wajib  hukum  telah  berpadu  menjadi  kesadaran  ketentuan  moral. Sehingga suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan Pancasila bukanlah hanya akan menimbulkan akibat hukum namun yang lebih penting lagi akan menimbulkan akibat moral.  Lickona  (Budimansyah,  2011:57)  mengembangkan  karakter  yang  baik  (good  character) yang di dalamnya berisi tiga dimensi nilai moral seperti berikut:
1. Wawasan Moral (Moral Knowing)
a. Kesadaran moral (Moral Awareness)
b. Wawasan nilai moral (Knowing moral values)
c. Kemampuan mengambil pandangan orang lain (Perspectivetaking)
d. Penalaran moral (Moral Reasoning)
e. Mengambil  keputusan  (Decision-making)  Pemahaman  diri  sendiri  (Self Knowledge)
1. Perasaan Moral
a. Kata hati atau nurani (Conscience)
b. Harapan diri sendiri (Self-esteem)
c. Merasakan diri orang lain (Empathy)
d. Cinta kebaikan (Loving the good)
e. Kontrol diri (Self-control)
f. Merasakan diri sendiri (Humility)
2. Perilaku Moral
a. Kompetensi (Competence)
b. Kemauan (Will)
c. Kebiasaan (Habit)
Kemerdekaan  yang  diraih  bangsa  Indonesia  bukanlah  pemberian  dari  pemerintah kolonial Belanda atau Jepang. Kemerdekaan Indonesia dicapai melalui perjuangan panjang berbagai golongan masyarakat Indonesia. Pada rapat BPUPKI mulai dibahas calon dasar yang  diajukan  negara  merdeka.  Usulan  Kandidat  Negara  Dasar  mengajukan  secara bergantian: Ar. Muh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Usulan calon dasar negara yang disampaikan oleh Ir. Soekarno bernama "Pancasila". Usulan calon dasar negara yang diajukan pada sidang pertama BPUPKI selanjutnya akan dibahas pada sidang kedua oleh panitia sembilan negara perumus Pancasila Piagam Jakarta. Sebelum Pancasila disahkan Panitia Sembilan, disarankan agar sila pertama diubah. Usulan itu disetujui, usulan tersebut disetujui, sehingga bunyi rumusannya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu, UUD  1945  dan  Pancasila  oleh  PPKI  disahkan  sebagai  landasan  negara  Indonesia  dan merupakan kesatuan negara multicultural (Brata and Wartha 2017).
Fungsi dan kedudukan Pancasila mulai terancam di era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan keterpurukan hampir  di  semua  bidang  kehidupan.  Kepercayaan  terhadap  pancasila  mulai  pudar.  Era reformasi  telah  banyak  melahirkan  perubahanperubahan  signifikan  yang  terjadi  dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik bahkan termasuk dalam dunia pendidikan. Pancasila mulai  tergeser  saat  terjadi  krisis  yang  mengakibatkan  keterpurukan  di  hampir  semua bidang  kehidupan.  Saat  ini  setelah  reformasi  terjadi  selama  18  tahun  kondisi  bangsa Indonesia belum sepenuhnya pulih dan stabil. Kondisi perekonomian warga Indonesia bisa dikatakan masih di bawah standar. Angka pengangguran yang cukup tinggi penyebab salah satunya.  Selain  itu  sistem  pendidikan  yang  selalu  berganti-ganti  setiap  ada  pergantian Menteri  Pendidikan  semakin  memperparah  kondisi  bangsa  Indonesia.  Sehingga  bangsa Indonesia masih termasuk negara berkembang (Kristiono 2017).
Pengimplementasi Ideologi Pancasila masih kurang. Hal ini terilihat dari beberapa bidang  kehidupan:  a)  bidang  sosial  psikologis  generasi  muda  memiliki  beberapa permasalahan yaitu mabuk-mabukan, bolos sekolah, trak-trakan di jalan raya. b) bidang sosial budaya memiliki beberapa permasalahan yaitu generasi muda berpakaian yang tidak pantas  dengan  umur.  c)  bidang  sosial  ekonomi  memiliki  beberapa  permasalahan  yaitu generasi muda susah mendapat pekerjaan, banyaknya pemudayang lulusan sarjana tidak memiliki pekerjaan dan akhirnya mengangur Bidang sosial politik memiliki permasalahan seperti dalam pemilihan umum banyak generasi muda dijadikan sasaran money politic dan dijadikan  alat  untuk  memenangkan  pemilihan  umum  oleh  pihak  yang  besangkutan (Muttaqin and Wahyun 2019).
Pancasila memiliki makna yang berbeda akan tetapi tetap satu, banyak ragam tetapi tetap  mewujudkan  persatuan.  Seperti  halnya  yang  dituliskan  oleh  Empu  Tantular: “Bhinneka  Tunggal  Ika  Tan  Hana  Darma  Mangrwa”.  Menunjukan  bahwa  Pancasila merupakan alat persatuan dari keanegaraman yang ada di negara Indonesia, multikultural dan juga pluralistik bangsa Indonesia. Tan Hana Darma Mangrwa menurut Empu Tantular adalah tidak ada kewajiban yang mendua, artinya hanya demi bangsa dan negara. Inilah
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
wujud loyalitas yang diharapakan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa”. Loyalitas pada bangsa dan Negara Indonesia, rasa nasionalisme dan patriotism terhadap bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya Sri Edi Swasono mengatakan, bahwa apabila generasi muda di Indonesia tidak mampu berwawasan Nusantara, tidak tahu tanah airnya  sendiri,  tidak  tahu  sabang  merauke  dan  keanekaragaman  di  dalamnya,  maka  ini merupakan cacat embrional bagi nasionalisme Indonesia.
Merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  40  tentang  2009  tentang  Kepemudaan, generasi  muda  atau  pemuda  didefinisikan  sebagai  “Warga  negara  Indonesia  yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”. Sementara itu dalam konteks demografi dan antropologis, generasi muda dibagi ke dalam usia persiapan masuk dunia kerja, atau usia produktif antara 15  -  40  tahun.  Saat  ini  terdapat  40.234.823  penduduk  Indonesia  masuk  dalam  kategori generasi muda. Sementara dari sudut pandang sosial budaya. Generasi muda dari sudut pandang ini memiliki sifat majemuk dengan aneka ragam etnis, agama, ekonomi, domisili, dan bahasa. Mereka memiliki ciri ekosistem kehidupan yang terbagi ke dalam masyarakat nelayan,  petani,  pertambangan,  perdagangan,  perkantoran  dan  sebagainya.  Sedangkan pada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam  Pasal  7  dikemukakan  pelayanan  kepemudaan  diarahkan  untuk  menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pada Pasal 8, disebutkan bahwa strategi pelayanan kepemudaan adalah bela  negara;  kompetisi  dan  apresiasi  pemuda;  peningkatan  dan  perluasan  memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  peningkatan  kapasitas  dan  kompetensi  pemuda;  pendampingan pemuda;  perluasan  kesempatan  memperoleh  dan  meningkatkan  pendidikan  serta keterampilan;  dan  penyiapan  kader  pemuda  dalam  menjalankan  fungsi  advokasi  dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya (Widiyaningrum 2019).
Diagnosa  terhadap  ketahanan  ideologi  Pancasila  dapat  dilakukan  dengan memanfaatkan  instrumen  Indeks  Ketahanan  Ideologi  Pancasila  (IKIP).  Instrumen  ini secara khusus didesain untuk mengukur tingkat ketahanan ideologi Pancasila di Indonesia. Selain itu IKIP juga bisa digunakan untuk mendeteksi sedini mungkin berbagai potensi pelemahan  ideologi  Pancasila  di  suatu  daerah.  Ketika  potensi  melemah  dan  pelemahan ideologi  Pancasila  terdeteksi  secara  dini  maka  berbagai  hal  yang  mengarah  pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia bisa segera tertangani dengan baik. Instrumen semacam ini sangat dibutuhkan Indonesia di tengah-tengah berkecamuknya proxy war di dunia. Pada level berikutnya pemangku kepentingan bisa menggunakan hasil pengukuran IKIP untuk menyusun program - kebijakan penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan.
IKIP menjadi sangat penting mengingat persoalan ketahanan nasional dan ideologi semakin  mengemuka.  Kenyataan  tersebut  sesuai  dengan  kajian  Mugasejati  (1999)  yang menyimpulkan  bahwa  sejak  gelombang  globalisasi  melanda  dunia,  ruang  lingkup permasalahan ketahanan nasional dan ideologi memasuki periode baru. Dalam tulisannya, “Agresivitas  Amerika:  Agenda  Baru  Ketahanan  Nasional  dalam  Era  Globalisasi”,  ia menyebutkan bahwa secara politik internasional, globalisasi tidak bekerja secara otomatis. Ada aktor yang secara sistematis berusaha menggerakkan globalisasi, baik pada tataran ideologi  melalui  publikasi  atau  penyebaran  gagasan  yang  mengagungkan  proses

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2  (Mei, 2021)
globalisasi, maupun tataran politik melalui tekanan untuk liberalisasi ekonomi bagi negara- negara di dunia (Mugasejati, 1999: 39).
Ancaman  terhadap  ideologi  tersebut  dikemas  melalui  berbagai  macam  isu  yang sering  tidak  disadar  oleh  suatu  bangsa.  Misalnya  isu-isu  demokratisasi,  HAM,  dan kelestarian lingkungan hidup di negaranegara berkembang. Salah satunya adalah tuntutan kelestarian  hutan  tropis  di  Indonesia.  Sementara  itu,  negara-negara  berkembang  pada umumnya  masih  harus  berjuang  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya  sendiri. Seperti  halnya  Indonesia  yang  masih  sering  dilanda  konflik  disintegrasi,  serta  adanya oknum-oknum  yang  tidak  atau  kurang  memahami  Wawasan  Nusantara  dan  Ketahanan Nasional,  semua  itu  merugikan  kepentingan  bangsa  yang  sedang  berjuang  mengisi kemerdekaan (Suryosumarto, 1996: 61) (Maharani et al. 2019).
Selama ini tantangan yang dihadapi negara dalam konteks perwujudan nilai-nilai ideologi  berbagai  pemahaman  yang  tidak  sejalan  dengan  nilai-nilai  ideologi  Pancasila. Kondisi seperti itu menimbulkan daya tarik dialektik dan harga diri warga negara. Warga negara akan dipengaruhi oleh faktor-faktor saat memilih berbagai nilai ini. Dalam dirinya juga  termasuk  pemahaman  dan  pengetahuan  tentang  nilai-nilai  bersama  keadaan lingkungan. Kondisi lingkungan termasuk masyarakat sekitar tempat mereka berinteraksi dan  hasil  dari  membangun  koneksi  dengan  dunia  maya.  Berbagai  kecenderungan ditunjukkan oleh beberapa masyarakat yang pemikiran, sikap dan perilakunya tidak sejalan dengan nilai-nilainya. Kemudian persatuan yang dibutuhkan dalam ideologi nasional akan diuraikan dan dirincikan sesuai dengan tatanan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila.
Pertama, tantangan dan implikasi aktualisasi nilai Sila Kesatu dari Pancasila pada diri  anak  bangsa,  antara  lain  dapat  dicermati  atas  hasil  interaksi  nilai  spiritualitas Ketuhanan yang Maha Esa versus nilai komunisme/sosialisme, sekularisme, teokrasi, dan liberalisme. Spiritualitas sila Ketuhanan yang Maha Esa antara lain mengandung nilai dasar cita-cita kenegaraan dan nilai kesesuaian hubungan sebab akibat antara Tuhan, manusia, dan  negara  dan  dalam  hal  itu  setiap  warga  negara  memiliki  kebebasan  dalam  memeluk agama  sesuai  keimanan  dan  ketakwaan  masing-masing  (Kaelan,  2004,  pp.  133–134). Sementara  itu,  komunisme/sosialisme  merupakan  paham  yang  meyakini  bahwa kepemilikan modal dikuasai negara untuk kemakmuran secara merata (Nurwardani et al., 2016). Komunisme/sosialisme didasarkan pada sudut pandang materialisme dan terdapat ciri  ateis  karena  manusia  ditentukan  oleh  diri  sendiri  dan  bukan  terikat  oleh  kausalitas dengan  Tuhan  (Setijo,  2006).  Sekularisme  merupakan  paham  yang  membedakan  dan memisahkan  antara  agama  dan  negara  (Kaelan,  2004,  hal.  138).  Teokrasi  merupakan paham yang memandang antara negara dan agama tidak bisa dipisahkan (Kaelan, 2004, hal.  137).  Liberalisme  adalah  paham  yang  berkembang  dari  akar  rasionalisme  serta individualism yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Kaelan, 2004, hal. 142).
Kedua, tantangan dan implikasi aktualisasi nilai sila kedua dari Pancasila pada diri anak bangsa, antara lain dapat dicermati atas hasil interaksi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab versus fundamentalisme dan sektarian. Sila kedua ini antara lain mengandung nilai  pengakuan  atas  hakikat  kodrat  manusia  baik  sebagai  makhluk  individu  maupun makhluk sosial dan dalam hal itu bangsa Indonesia mengakui sebagai bagian dari umat manusia. Pancasila mengandung nilai humanis (Sitorus, 2016). Tantangan aktualisasi nilai sila  kedua  adalah  pengakuan  atas  hak-hak  asasi  manusia.  Hak  untuk  mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan penghormatan atas martabat diri, dan juga hak untuk
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
beribadah  sesuai  keimanan  seseorang  termasuk  nilai  yang  seharusnya  dijamin.  Era keterbukaan informasi sekarang ini dimaknai secara bebas tanpa batas, sehingga tercatat beberapa hasil dari perilaku perundungan, persekusi, dan menghujat orang.
Ketiga, tantangan dan implikasi aktualisasi nilai sila ketiga Pancasila pada diri anak bangsa, antara lain dapat dicermati atas hasil interaksi nilai Persatuan Indonesia versus nilai hegemoni  komunitas,  dan  pesimisme.  Sila  Ketiga  ini  mengandung  nilai  kebersamaan dengan keragaman dan terikat dalam kesatuan integral sebagai suatu bangsa yang merdeka bernama  Indonesia.  Dalam  hal  itu  dipahami  keanekaragaman  keindonesiaan  meliputi manusia, keluarga, kelompok, golongan, suku bangsa, keragaman wilayah, namun menjadi satu  kesatuan  integral  baik  lahir  maupun  batin  (Kaela,  2004,  hal.  130).  Sementara  itu hegemoni sektarian/ komunitas adalah paham yang didasarkan pada pemikiran kelompok tertentu dengan label sebagai komunitas mayoritas memiliki keeksklusifan.
Keempat, tantangan dan implikasi aktualisasi nilai sila keempat dari Pancasila pada diri  anak  bangsa,  antara  lain  dapat  dicermati  atas  hasil  interaksi  nilai  kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan  versus  nilai liberalism dan hegemoni sektarianisme. Sila keempat ini mengandung nilai penghormatan terhadap demokrasi disertai tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung dan  memperkokoh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  serta  tujuan  untuk  mewujudkan kesejahteraan dalam hidup bersama. Tantangan aktualisasi nilai sila keempat terlihat dari praktik politik identitas, politik irasional, dan politik uang. Politik identitas adalah praktik demokrasi yang didasarkan pada sentiment primordial. Dalam berbagai kesempatan masih terlihat adanya elite politik yang mengajak masyarakat untuk memilih tokoh dengan dasar etnisitas seakan bila masyarakat memberikan hak pilih bukan dengan dasar itu terkesan demokrasi tidak berkeadilan. Pada perspektif tertentu, implementasi model ini termasuk sebagai pelaksanaan paham hegemoni sektarian/komunitas.
Kelima, tantangan dan implikasi aktualisasi nilai sila kelima dari Pancasila pada diri anak bangsa, antara lain dapat dicermati atas hasil interaksi nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh  Rakyat  Indonesia  versus  nilai  kapitalisme,  hedonisme,  dan  individualism.  Sila Kelima  ini  mengandung  nilai  keadilan  untuk  mewujudkan  hidup  bersama  baik bermasyarakat,  berbangsa,  maupun  bernegara.  Tantangan  aktualisasi  nilai  sila  kelima, terlihat dari pola peran kaum pemilik modal dalam menguasai pasar sehinga masyarakat kelas bawah dengan nota bene bermodal kecil semakin terpinggirkan. Tantangan terhadap nilai ini juga ditunjukkan melalui perilaku hedonis sebagian masyarakat. Bergaya hidup boros menjadi bagian pelengkap dari perilaku hedonis tersebut (Silitonga 2020).
Pada hakikatnya kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Pancasila dapat dijadikan salah satu upaya penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Misalnya pada kegiatan Training Kader Bangsa (TKD) dan Obade dimana pada prosesnya setiap peserta khususnya generasi muda dituntut untuk bersikap dan berkomitmen terhadap dasar negara yakni, Pancasila beserta seluruh aspek kajiannya, serta norma dan nilai yang terkandung didalamnya. Selain itu dapat dilihat dari tujuan, visi dan misi Pusat Studi Pancasila yakni, mengembangkan Pancasila sebagai kebenaran yang hidup (Developing Pancasila as a living truth) dan pembudayaan Pancasila.
Penguatan tentang wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila merupakan suatu hal  yang  penting  dan  mutlak  harus  selalu  dilakukan  secara  kontinuitas  sejalan  dengan dinamika  proses  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Hal  ini  ditegaskan  oleh  pendapat Yudohusodo  (1995:17)  mengemukakan  bahwa: Semangat  dan  wawasan  kebangsaan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
menjadi  penting  untuk  ditumbuhkembangkan,  karena  rasa  kebangsaan  sebagai manifestasi  dari  rasa  cinta  pada  tanah  air,  pada  gilirannya  membangkitkan  kesadaran kita akan arti mahal dan bernilainya rasa kesatuan dan persatuan bangsa ini (Afryand and Sapriya 2018) .
Kesadaran  akan  moral  dan  norma  yang  ada  tanpa  harus  dipaksa  melakukannya, tetapi  kesadaran  yang  ada  dalam  diri  pribadi,  demikian  juga  dengan  masyarakat  dapat mengsosialisasikan  pemahaman  akan  nilai-nilai  yang  sudah  mereka  dapatkan  selama belajar  di  sekolah,  teori  dan  pembelajaran  mengenai  pendidikan  pancasila  dan kewarganegaaraan,  sudah  didapatkan,  tetapi  harus  dipraktekkan  oleh  masyarakat  agar terealisasi dan jelas dampak positif yang sudah diterima dan di pahami secara nyata.
Bentuk  konkrit  sangat  jelas  tidak  hanya  diamalkan  dan  dilaksanakan  ditempat tinggal  masyarakat  ataupun  di  lingkungan,  tetapi  dalam  skoop  yang  lebih  luas  lagi. Syarbaini (2011) menjelaskan relevansi pendidikan dari sila pertama sampai sila ke lima dapat direalisasikan dalam kegiatan tersebut, adanya keaktifan mahasiswa untuk ikut ambil alih tanpa disuruh dalam aktivitas tersebut (Eleanora and Sari 2019).

## KESIMPULAN
Melihat perjuangan tokoh-tokoh terdahulu untuk membuat pondasi negara agar kokoh membutuhkan  pikiran  yang  kritis.  Sejarah  Pancasila  dari  era  Pra  Kemerdekaan  hingga  era reformasi  menjadi  salah  satu  perjuangan  bahwa  masyarakat  harus  memberikan  kontribusi terhadap negara yang sudah di perjuangkan selama bertahun-tahun. Salah satu kontribusinya adalah  menerapkan  nilai-nilai  Pancasila  di  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Namun,  semakin maju  kehidupan  masyarakat,  semakin  banyak  ancaman  salah  satunya  adalah  globalisasi. Globalisasi  dengan  segala  risiko  yang  ditimbulkannya  bagi  bangsa  Indonesia  semestinya memberikan pengaruh positif. Oleh karena itu tantangan nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dihadapi saat ini adalah bagaimana tindak kekuasaan dalam merespon fenomena globalisasi dengan berpedoman pada nilai etika Pancasila sebagai warisan budaya luhur bangsa Indonesia. Pancasila harus diyakini oleh seluruh elemen masyarakat sebagai nilai moralitas sehingga arus globalisasi tetap terjawab dengan nilai-nilai Pancasila.

## SARAN
Untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus menanamkan sikap nasionalisme sejak dini. Karena jika sikap nasionalisme tidak diimplementasikan sejak dini, bangsa Indonesia telah kehilangan generasi muda yang rendah akan sikap nasionalisme. Untuk menambah rasa nasionalisme  bangsa  Indonesia  adalah  dengan  dilatih  tentang  sikap-sikap  yang  baik  sesuai dengan  nilai-nilai  dari  Pancasila  dan  selalu  diterapkan  dari  hal  yang  paling  kecil,  tidak mengajarkan  hal-hal  yang  melanggar  nilai-nilai  Pancasila,  menanamkan  rasa  cinta  tanah  air sejak dini contohya dengan menghafal lima asas Pancasila dan menghafalkan lagu Indonesia Raya,  dan  memberi  penyuluhan  kepada  seluruh  bangsa  Indonesia  akan  pentingnya nasionalisme terhadap masa depan bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Afryand,  Anzhar  Ishal,  and  Sapriya.  2018.  “NTERNALISASI  NILAI-NILAI  PANCASILA MELALUI PUSAT STUDI PANCASILA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN IDEOLOGI BANGSA BAGI GENERASI MUDA (Studi Kasus Di Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).” Untirta Civic Education Journal 3(2):164.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Aminullah.  2015.  “Inplementasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Kehidupan.” Jurnal  Ilmiah  IKIP Mataram 3(1):620–24.
Asmaroini,  Ambiro  Puji.  2017.  “MENJAGA  EKSISTENSI  PANCASILA  DAN PENERAPANNYA BAGI MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI.” Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan 1(2):51.
Brata, Ida Bagus, and Ida Bagus Nyoman Wartha. 2017. “Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia.” Jurnal Santiaji Pendidikan 7(1):132.
Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. 2019. “Relevansi Pendidkan Pancasila Dan Potret Mahasiswa  Di  Perguruan  Tinggi.” Jurnal  Civic  Hukum 4(2):124.  doi: 10.22219/jch.v4i2.9950.
Hartianti, Uniqe. 2017. PANCASILA DALAM SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA D .
Kasbal, Indra Purnama. 2017. Pancasila Era Kemerdekaan .
Kristiono, Natal. 2017. “Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.” Harmony 2(2):194.
Maharani,  Septiana  Dwiputri,  Surono,  Hadi  Sutarmanto,  and  Ahmad  Zubaidi.  2019.  “Indeks Ketahanan  Ideologi  Pancasila.” Jurnal  Ketahanan  Nasional 25(2):278–79.  doi: 10.22146/jkn.31823.
Muttaqin,  Zedi,  and  Wahyun.  2019.  “Pemahaman  Dan  Implementasi  Ideologi  Pancasila  Di Kalangan  Generasi  Muda.” CIVICUS :  Pendidikan-Penelitian-Pengabdian  Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan 7(2):34.
Purwanta, Hieronymus. 2018. “Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia.” Jurnal Candi 18(2):133–36.
Putri, Laura Sandila. 2020. “PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA (Periode Pengusulan Pancasila).” 2.
Silitonga, Tatar Bonar. 2020. “Tantangan Globalisasi, Peran Negara, Dan Implikasinya Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Negara.” Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 17(1):18–22. doi: 10.21831/jc.v17i1.29271.
Utama, Andrew Shandy, and Sandra Dewi. 2018. “Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta  Perkembangan  Ideologi  Pancasila  Pada  Masa  Orde  Lama,  Orde  Baru,  Dan  Era Reformasi.”
Widiyaningrum, Widdy Yuspita. 2019. “Menumbuhkan Nilai Kesadaran Pancasila Di Kalangan Generasi Muda : Kajian Teoritis.” Journal JISIPOL 03(3):73.