## Evaluasi sistEm PEmbElajaran:

## Telaah Landasan Filosofis Evaluasi Pembelajaran di STAIN Kudus

## Wahyuning Widiyastuti
COIN (Conge Institute), Jawa Tengah, Indonesia wahyuningwidiyastuti@yahoo.com

## abstrak
Proses  perkembangan  sistem  pembelajaran  yang  diterapkan  di STAIN  Kudus  sepenuhnya  diarahkan  ke  dalam  transformasi menuju kepada pola-pola dasar yang yang telah dikonstitusikan. Dalam  konstitusi  keilmuan  yang  ingin  dikembangkan, perspektif tentang Islam Transformatif menjadi landasarn utama pengembangan  keilmuan  yang  dirumuskan.  Berpijak  kepada beberapa  kebijakan  yang  telah  dirumuskan  oleh  pemerintah, penelitian ini menelaah landasan filosofis evaluasi pembelajaran dalam perspektif pengembangan keilmuan STAIN. Dari rumusan penelitian  ini,  diperoleh  hasil  bahwa  landasan  filosofis  evaluasi yang  dikembangkan  di  STAIN  Kudus  dirancang  seutuhnya bersandar kepada Pola Ilmiah Pokok yang telah ditetapkan. Usaha transformasi dari teks ke konteks, individu ke sosial, dari teoritis ke wilayah praksis menjadi lokomotif dasar dalam pengembangan kurikulum STAIN Kudus.
Kata Kunci: Evaluasi, Pembelajaran, Kurikulum, Filosofis.

## Abstract
EVALUATION OF LEARNING SYSTEM (Reviewing Philosophic Evaluation of Teaching and Learning in STAIN Kudus). In the process of teaching and learning development, a learning system that is applied
in  STAIN  Kudus  fully  geared  towards  the  transformation  into  the basic patterns that have been constituted. In the science constitution, a perspective on Transformative Islam becomes a major foundation in formulated scientific development. Based on some policies that have been formulated by the government, this research reviewed philosophy fondation of learning evaluation in the science development perspective of  STAIN.  This  research  revealed  that  the  philosophical  foundation of  evaluation  developed  in  STAIN  Kudus  is  designed  completely rely on the pattern of Principal Scientific predetermined. Enterprises transformation from text to context, the individual to the social, from the theoretical to the practical region became the basis for curriculum development in STAIN Kudus.
Keywords : Evaluation, Learning, Curriculum, Philosophical.
a . Pendahuluan
Salah  satu  peran  guru  sebagai  evaluator  perlu  memiliki keterampilan  dalam  menilai  anak  didik  secara  objektif, continue , dan  komprehensif.  Seorang  guru  harus  melakukan  evaluasi  pada anak  didiknya.  Dalam  mengevaluasi  setiap  guru  sebagai  pengarah pendidikan  perlu  memperhatikan  bagaimana  teknik-teknik  dan prosedur dalam dunia pendidikan sehingga tujuan dan fungsi evaluasi yang diharapkan dapat tercapai. Langkah-langkah dalam mengevalusi seorang  anak  atau  sekelompok  anak  perlu  adanya  perencanaan, pengumpulan data, penilaian data, pengolahan data dan penafsiran data yang telah dikumpulkan sehingga dapat mengambil keputusan untuk dapat melaporkan kepada lembaga pendidikan, orang tua dan masyarakat tentang kemajuan peserta didik masing-masing.
Mengedepankan  prinsip-prinsip  dasar  pembentukan evaluasi  efektif  bagi  para  siswa,  setiap  pelaku  pendidikan  harus mampu menghadirkan mutu kurikulum yang mengarahkan. Hal ini bersandar kepada hakikat kurikulum sebagai bagian penting dalam pertumbuhan  proses  pembelajaran.  Kesuksesan  pembelajaran bergantung  sepenuhnya  dengan  aspek-aspek  positif  muatan kurikulum yang ditawarakan pada satuan pendidikan yang diterapkan. Menyikapi kondisi ini, berbagai tawaran sistem pembelajaran yang diberikan kepada pemerintah tertanggung dengan nilai jual yang bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat. Berbagai sistem pembelajaran yang muncul senantiasa dipertaruhkan berdasar kepada rate of return
nilai tambah yang bisa diterima oleh masyarakat untuk masa depan kehidupan mereka.
Berbagai  pengembangan  yang  ditawarkan  dalam  susunan pembelajaran  di  berbagai  instansi  pendidikan  tak  mungkin dilepaskan  di  dalamnya  perwujudan  evaluasi  guna  mencapai  nilai- nilai terbaik harapan institusi tersebut. Berdasar kepada alasan di atas maka  menjadi  sebuah  keniscayaan  yang  tidak  mungkin  dinafikkan bahwa konstruk pembelajaran yang telah berjalan di suatu lembaga pendidikan  akan  senantiasa  dipertaruhkan  kredibilitasnya  demi kemapanan  peserta  didik  di  masa  yang  akan  datang.  Menyikapi tentang  hal  ini,  Pemerintah  Republik  Indonesia  secara  utuh mengemukakan rumusan Standar Pendidikan Nasional yang harus dikukuhkan dalam perumusan kurikulum pasca perwujudan evaluasi. Dalam menyikapi hal ini, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan Pasal  1  No.  14-15,  dapat  dijadikan  preferensi  bahwa  kurikulum adalah  seperangkat  rencana  dan  pengaturan  mengenai  tujuan,  isi, dan  bahan  pelajaran  serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan pendidikan tertentu. Pada bagian selanjutnya juga dirumuskan bahwa kerangka  dasar  kurikulum  adalah  rambu-rambu  yang  ditetapkan dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  untuk  dijadikan  pedoman  dalam penyusunan  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  dan  silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
Rumusan kurikulum sebagai rambu utama pola pembelajaran di  dalam  dunia  pendidikan  mengisyaratkan  secara  utuh  bahwa kenyataannya  akan  memandu  gerak  pembelajaran  ke  arah  yang lebih positif bagi segenap pelaku pendidikan. Kenyataan ini secara niscaya  tidak  dibenarkan  keberadaannya  ketika  kurikulum  hanya dihadirkan  sebagai  pedoman  pembelajaran  tanpa  adanya  evaluasi yang mengarahkan atas keberadaannya. Evaluasi sebagai barometer utama  untuk  melihat  efektivitas  suatu  pembelajaran  menjadi  nilai dasar  lembaga  pendidikan  guna  menghadirkan  mutu  kurikulum yang  bermanfaat.
Sepintas  lalu,  menganalisa  secara  deskriptif  konseptual pada  rumusan  di  atas  dapatlah  dirumuskan  bahwa  evaluasi  adalah proses  mendeskripsikan,  mengumpulkan  dan  menyajikan  suatu informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan.  Evaluasi  pembelajaran  merupakan  evaluasi  dalam bidang  pembelajaran.  Tujuan  evaluasi  pembelajaran  adalah  untuk menghimpun  informasi  yang  dijadikan  dasar  untuk  mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pengajaran guru. Dalam pernyataan ini juga ditegaskan bahwa  evaluasi  pembelajaran  mencakup  kegiatan  pengukuran dan  penilaian.  Bila  ditinjau  dari  tujuannya,  evaluasi  pembelajaran dibedakan  atas  evaluasi  diagnostik,  selektif,  penempatan,  formatif, dan  sumatif.  Bila  ditinjau  dari  sasarannya,  evaluasi  pembelajaran dapat  dibedakan  atas  evaluasi  konteks,  input,  proses,  hasil  dan outcome .  Proses  evaluasi  dilakukan  melalui  tiga  tahap  yaitu  tahap perencanaan, pelaksanaan, pengolahan hasil dan pelaporan.
Deskripsi  argumentatif  yang  telah  dipaparkan  pada pernyataan  di  atas  menunjuk  kepada  hakikat  dari  evaluasi  yang mengisi  di  dalamnya  berbagai  aktivitas  menanyakan  eksepsi  atas pola-pola pembelajaran yang telah berjalan. Dalam makna yang lain pula  dapat  dijelaskan  bahwa  evaluasi  juga  dapat  diartikan  sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan suatu  tolak  ukur  untuk  memperoleh  suatu  kesimpulan.  Bersandar kepada eksistensi evaluasi, sistem pembelajaran yang dijalankan akan menjadi semakin kontributif terhadap kebutuhan-kebutuhan desain pembelajaran yang dibangun.
Pada aspek pembidangannya, fungsi utama evaluasi bertujuan kepada telaah suatu objek atau keadaan untuk mendapatkan informasi yang  tepat  sebagai  dasar  untuk  pengambilan  keputusan.  Evaluasi pembelajaran merupakan proses mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi  informasi  secara  sistematik  untuk  menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk memperoleh informasi yang tepat dalam kegiatan pembelajaran evaluasi dilakukan melalui kegiatan pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses pemberian skor atau angka-angka terhadap suatu keadaan atau gejala berdasarkan aturan-aturan tertentu. Dengan demikian terdapat kaitan
yang erat antara pengukuran ( measurement ) dan evaluasi ( evaluation ) pada kegiatan dasar dalam evaluasi.
Berpijak  pada  berbagai  analisis  yang  telah  dikemukakan pada beberapa rumusan penjelasan di atas, tampak bahwa evaluasi pada  dasarnya  adalah  usaha  untuk  melakukan  pengukuran  baik  di tingkat  perilaku  ataupun  intelegensi  siswa  untuk  mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Dalam hal ini pula, Rusman menjelaskan bahwa hasil evaluasi dapat digunakan terutama untuk keperluan  seleksi  siswa,  bimbingan  pendidikan,  dan  perbandingan efektivitas  antara  dua  atau  lebih  program/metode  pendidikan. Secara deskriptif pula Rusman mengukuhkan bahwa objek evaluasi dititikberatkan pada hasil belajar terutama dalam aspek kognitif dan khususnya yang dapat diukur dengan alat evaluasi yang objektif dan dapat dibakukan. Jenis data yang dikumpulkan dalam evaluasi adalah data objektif khususnya skor hasil tes (Rusman, 2012: 114).
Mengukur  skala  kemampuan  siswa  melalui  evaluasi  adalah langkah positif untuk melihat hasil hakiki dari penerapan unsur-unsur pendidikan yang dilakukan. Fakta ini harus disadari sepenuhnya oleh para pelaku pendidikan demi mewujudkan struktur pendidikan yang mengarahkan kepada keberhasilan siswa di masa yang akan datang. Segenap  pelaku  pendidikan  niscaya  memahami  bahwa  konstruk pendidikan  ideal  sebelum  menerapkan  aspek-aspek  evaluasi dalam  pembelajaran  adalah  pengetahuan  mereka  tentang  rencana pendidikan itu sendiri. Haruslah dipahami pula bahwa pendahuluan dari  semua  perencanaan  ini  sendiri  juga  akan  dipersandingkan dengan evaluasi terhadap kenyataannya. Melihat kondisi inilah Matin menjelaskan bahwa evaluasi rencana pendidikan tercakup pada dirinya beberapa tujuan khusus. Di antaranya; a) usaha menemukan adanya kelemahan-kelemahan dalam tahap perencanaan, seperti sasaran yang tidak realistis, biaya tidak memadai, alokasi kegiatan per tahun tidak cocok,  dan  sebagainya  yang  kesemuanya  ini  membutuhkan  revisi (perbaikan) agar ada keseimbangan kegiatan pada tahap pelaksanaan rencana; b) evaluasi dilakukan untuk mewujudkan diagnosa terhadap setiap  mata  rantai  kegiatan  proses  perencanaan  dan  memberikan dasar-dasar  bagi  penyusunan  kembali  rencana  yang  sudah  dibuat. Oleh  karena  itu,  siklus  kegiatan  penyusunan  rencana  pendidikan harus diulangi kembali dari awal meskipun terjadi perubahan rencana
yang  sedang  dilaksanakan,  namun  proses  perencanaan  pendidikan harus dapat berjalan terus tanpa berhenti di tengah jalan; c) evaluasi juga  dimaksudkan  untuk  melihat  sumbangan  atau  pengaruh kegiatan  yang  sudah  dilakukan.  Misalnya,  apakah  ada  pengaruh proyek  penataran  guru  terhadap  kemajuan  belajar  siswa  di  kelas, dan  apakah  ada  pengaruh  penambahan  sekolah  atau  penambahan ruang kelas terhadap pemerataan kesempatan belajar anak di sekolah (Matin, 2013: 116-117). Usaha-usaha positif terhadap pemenuhan nilai-nilai  dasar  dalam  pendidikan  secara  niscaya  dilakukan  oleh pemerintah yang hakikatnya juga perlu diwujudkan di tingkat Satuan Kerja (SATKER) pendidikan. Untuk itulah, mengamati kondisi ini, penulis membenarkan bahwa dalam orientasi rancangan pemenuhan beberapa  hal  di  atas  pemerintah  mewadahinya  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Pendidikan Nasional. Pada analisis tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pemerintah  menguatkan  pentingnya  analisa  kesadaran  pelaku pendidikan terhadap lingkup pokok SNP dimaksud. Cakupan SNP yang niscaya disadari oleh para pelaku pendidikan ada beberapa.
Pertama  adalah  Standar  Isi.  Standar  Isi  sendiri  merupakan ruang  lingkup  materi  dan  tingkat  kompetensi  yang  dituangkan dalam  kriteria  tentang  kompetensi  tamatan,  kompetensi  bahan kajian,  kompetensi  mata  pelajaran,  dan  silabus  pembelajaran yang  harus  dipenuhi  oleh  peserta  didik  pada  jenjang  dan  jenis pendidikan tertentu. Cakupan kedua yang harus diperhatikan oleh pelaku  pendidikan  adalah  Standar  Proses.  Standar  Proses  adalah standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi  lulusan.  Cakupan  berikutnya  yang  harus  diwujudkan dalam  pengukuhan  SNP  adalah  Standar  Kompetensi  Lulusan. Maksud  dari  cakupan  ini  adalah  keniscayaan  untuk  menguatkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan  keterampilan.  Selanjutnya,  pada  cakupan  keempat,  dituntut sepenuhnya hadir pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) “Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan”. Maksud utama dari penjabaran ini  adalah  keniscayaan  untuk  menguatkan  kriteria  pendidikan prajabatan  dan  kelayakan  fisik  maupun  mental,  serta  pendidikan dalam jabatan.
Cakupan berikut yang harus terwujud dalam Standar Nasional Pendidikan  adalah  Standar  Sarana  dan  Prasarana,  yaitu  standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium,  bengkel  kerja,  tempat  bermain,  tempat  berkreasi dan  berekreasi,  serta  sumber  belajar  lain,  yang  diperlukan  untuk menunjang  proses  pembelajaran,  termasuk  penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi. Sementara bagian lain yang harus tercakup juga adalah “Standar Pengelolaan”, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan  pengawasan kegiatan  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan,  kabupaten/ kota,  provinsi,  atau  nasional  agar  tercapai  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Bagian akhir dari cakupan SNP yang harus ada adalah Standar Pembiayaan, yaitu standar yang mengatur komponen  dan  besarnya  biaya  operasi  satuan  pendidikan  yang berlaku selama satu tahun; dan Standar Penilaian Pendidikan, yakni standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan  dengan  mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
Berangkat dari lingkup Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana  dijelaskan  pada  pembahasan  di  atas,  tampak  berdiri dengan  kuat  satuan  orientasi  pendidikan  nasional  yang  mengikat semua unsur termaktub pada diri pelaku pendidikan. Cakupan yang telah terdeskripsikan pada pembahasan di atas menggiring segenap stakeholders dalam  pendidikan  untuk  senantiasa  mengingat  unsur- unsur  termaktub  demi  tercapainya  mutu  pendidikan  yang  baik serta mengarahkan. Hal ini dapat dilihat pula pada tuntutan adanya pemenuhan  standar  isi  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun 2005. Dalam Pasal 5 mengenai tuntutan pemenuhan Standar Isi dijelaskan bahwa (1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat  kompetensi  lulusan  pada  jenjang  dan  jenis  pendidikan tertentu. Pada bagian kedua dijelaskan bahwa standar isi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  memuat  kerangka  dasar  dan  struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.
Berbagai  penjelasan  yang  tercakup  pada  pemenuhan  nilai- nilai  Standar  Nasional  Pendidikan  sebagaimana  terdeskripsikan pada  beberapa  pembahasan  di  atas  menunjukkan  dinamika  yang
akan muncul terhadap pencapaian mutu terbaik dalam pendidikan. Akan tetapi, keanekaragaman kondisi yang mengitari kondisi utama realitas  pendidikan  mustahil  menafikkan  berbagai  polemik  yang akan muncul. Hal ini senada dengan argumentasi (Zamroni, 2000: 198) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan berjangka panjang. Berbagai aspek yang tercakup  dalam  proses  tersebut  berkaitan  erat  antara  satu  sama lain  dan  bermuara  pada  terwujudnya  manusia  yang  memiliki  nilai hidup,  pengetahuan  hidup,  dan  keterampilan  hidup.  Kompleksitas tersebut tercipta pula karena interaksi di antara berbagai aspek terkait pendidikan, seperti guru, bahan ajar, fasilitas, kondisi siswa, kondisi lingkungan, dan metode mengajar yang digunakan tidak selamanya memiliki sifat dan bentuk yang konsisten serta dapat dikendalikan.
Untuk  selanjutnya,  berpijak  kepada  gambaran  kondisional yang telah diberikan kepada masing-masing perguruan tinggi terkait dengan kebijakan internalnya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  Kudus  dalam  pengembangan  akademik  di  dalamnya memunculkan beberapa identitas penting pendukung eksistensinya. Hal ini terlihat pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus yang mendukung kepada tercapainya realitas Islam Transformatif. Di antara beberapa PIP yang dirancang eksistensinya  pada  STAIN  Kudus  adalah  membumikan  nilai- nilai  keIslaman,  dengan  mengembangkan  keilmuan  Islam  yang transformatif, mengedepankan perubahan dari teks ke dalam konteks, perubahan dari pemikiran ke dalam aksi, dan perubahan dari individu ke dalam kehidupan sosial. Visi, misi, tujuan dan PIP tersebut bercita- cita  ingin  menjadikan  STAIN  Kudus  sebagai  motor  penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat religius yang  modern.  Pembentukan  masyarakat  religius  yang  modern selalu diikuti oleh proses transformasi sosial, yang menandai suatu perubahan  dari  masyarakat  yang  potensi  keberagamaannya  kurang berkembang menuju masyarakat maju yang dapat mengaktualisasikan potensi keberagamaannya secara optimal dalam konteks masyarakat multikultural. Hal ini dijelaskan di Renstra dan Renop (2014: 11).
Segenap Stakeholder STAIN Kudus menyadari bahwa di era global  sekarang  ini,  transformasi  itu  berjalan  dengan  sangat  cepat yang kemudian mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan
( knowledge based society ). Masyarakat berbasis pengetahuan, peranan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sangat  dominan.  Dalam  analisis internalnya,  STAIN  Kudus  memperjelas  kondisi  riil  masyarakat wilayah  Pantura  Jawa  Tengah  Bagian  Timur  yang  pada  umumnya indeks teknologi penguasaan mereka masih rendah dan belum secara optimal memanfaatkan Iptek sebagai penggerak utama ( prime mover ) perubahan masyarakat. Oleh karena itu STAIN Kudus memfasilitasi peningkatan  indeks  teknologi  tersebut,  dengan  menggeser  dan mengembangkan  keilmuan  Islam  yang  bukan  hanya  sebuah  ajaran yang berada di dalam diri ( saleh individual) , melainkan ajaran yang in  tegral  menyatu  di  luar  diri  ( saleh  sosial )  dengan  arus  kesadaran diri  dan  denyut  kehidupan  masyarakat  yang  multikultural,  serta bermanfaat  bagi  seluruh  kehidupan  manusia,  tanpa  membedakan golongan, etnis dan agama.
Kondisi  tersebut  membuat  STAIN  Kudus  juga  berupaya penuh  melakukan  transfer  teknologi  yang  biasanya  terjadi  melalui investasi  sumber  daya  manusia  ( human  investment ).  Dengan demikian,  kebijakan  pendidikan  di  STAIN  Kudus  dirancang sepenuhnya  sejalan  dengan  kebijakan  investasi,  yang  ditempuh melalui tiga jalur transformasi: 1) Transformasi diri; ( transformation of  self )  terwujudnya  tanggung  jawab  dan  pemahaman  secara  kritis dan reflektif terhadap diri dan orang lain, 2) Transformasi pendidikan ( transformation of schools ), yang menuntut penalaran kritis terhadap semua  aspek  pengajaran  yang  berpusat  pada  mahasiswa  ( student centered ), dan 3) Transformasi masyarakat ( transformation of society ), yang secara proaktif mendorong peran serta masyarakat menerapkan dan  menumbuhkembangkan  kekuatan  beragama,  nilai  keragaman ( diversity ), keadilan, dan kebersamaan.
Mengkaji  beberapa  aspek  pengembangan  yang  perlu dilakukan  di  STAIN  Kudus,  analisis  tentang  evaluasi  terhadap semua aktivitas akademik yang telah berjalan penting dilakukan. Hal ini secara niscaya mutlak diperlukan karena visi dan misi yang ada dan dikembangkan di STAIN Kudus harus diwujudnyatakan demi menegaskan eksistensi lembaga ini kepada segenap masyarakat. Hasil yang  nantinya  diwujudkan  seyogyanya  menjadi  catatan  berharga bagi segenap stakeholders sehingga pada akhirnya kesesuaian harapan menjadi kebenaran yang diperoleh.

## Wahyuning Widiyastuti

## b. Pembahasan
Landasan Teoritis Evaluasi Pembelajaran
1.
Menganalisa  tentang  konsep  evaluasi  dalam  dunia pembelajaran  secara  niscaya  akan  dihadapkan  kepada  beberapa perspektif  bangunan  pemikiran  yang  diberikan  oleh  para  ahli. Meskipun  secara  eksistensial  paradigmatik  probabilitas  dari pemikiran tersebut beraneka ragam, namun tinjauan pemikirannya niscaya  mengarah  kepada  kesatuan  orientasi  pemikiran  demi tegaknya perumusan tentang kurikulum itu sendiri.
Rusman  (2012:  114-119)  dalam  penjelasannya  tentang evaluasi menegaskan bahwa terdapat empat rumus deskriptif yang bisa dijadikan pijakan dalam rumusan evaluasi. Adapun keempat rumusan tersebut, pertama; measurement . Konsep measurement dalam evaluasi pembelajaran menunjuk kepada penekanan penting atas objektivitas dalam  proses  evaluasi.  Aspek  objektivitas  yang  ditekankan  oleh konsep  ini  perlu  dijadikan  landasan  yang  terus-menerus  di  dalam rangka  mengembangkan  konsep  dan  sistem  evaluasi  kurikulum. Di samping itu, pendekatan yang digunakan oleh konsep ini masih sangat  besar  pengaruhnya  dan  diraskan  faedahnya  dalam  berbagai kegiatan pendidikan, seperti seleksi dan klasifikasi siswa, pemberian nilai di sekolah, dan kegiatan penelitian pendidikan.
Rumusan kedua yang ditawarkan Rusman adalah congruence . Dalam pandangannya, eksistensi evaluasi dalam suatu pembelajaran pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian atau congruence antara  tujuan  pendidikan  dan  hasil  belajar  yang  dicapai,  untuk melihat  sejauh  mana  perubahan  hasil  pendidikan  telah  terjadi. Hasil  evaluasi  diperlukan  dalam  rangka  penyempurnaan  program, bimbingan  pendidikan,  dan  pemberian  informasi  kepada  pihak- pihak di luar pendidikan. Objek evaluasi dititikberatkan pada hasil belajar  dalam  bentuk  kognitif,  psikomotorik,  maupun  nilai  dan sikap. Jenis data yang dikumpulkan adalah data objektif khususnya skor hasil tes. Pengembangan dalam konsep congruence ini menjadi data penghubung antara kegiatan evaluasi dengan tujuan pendidikan untuk  mengkaji  efektivitas  kurikulum  yang  sedang  dikembangkan. Dengan kata lain, konsep congruence ini telah memperlihatkan adanya “ high degree of integration with the instructional process ”. Konsep ketiga
dari  evaluasi  yang  dikemukakan  oleh  Rusman  adalah illumination . Konsep  ini  secara  diutuh  disampaikan  sebagai  reaksi  terhadap konsep measurement dan congruence yang bersifat ‘terminal’ seperti telah  disinggung  dalam  bagian  sebelumnya.  Konsep illumination menekankan  pentingnya  dilakukan  evaluasi  yang  berkelanjutan selama proses pelaksanaan kurikulum sedang berlangsung. Gagasan yang terkandung dalam konsep ini memang penting dan  menunjang proses  penyempurnaan  kurikulum  karena  pihak  pengembang kurikulum  akan  memperoleh  informasi  yang  cukup  terintegrasi sebagai  dasar  untuk  mengoreksi  dan  menyempurnakan  kurikulum yang sedang dikembangkan.
Untuk  selanjutnya,  pada  bagian  keempat  Rusman menjelaskan  bahwa  bagian  dari  evaluasi  adalah educational  system evaluation . Dalam bagian ini dijelaskan bahwa evaluasi pada dasarnya adalah perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria  yang  akan  berakhir  dengan  suatu  deskripsi  dan judgement . Hasil  evaluasi  diperlukan  untuk  penyempurnaan  program  dan penyimpulan  hasil  program  secara  keseluruhan.  Objek  evaluasi mencakup input (bahan, rencana, peralatan), proses dan hasil yang dicapai  dalam  arti  yang  lebih  luas.  Jenis  data  yang  dikumpulkan meliputi baik data objektif maupun data subjektif ( judgement antara lain data).
Membaca beberapa deskripsi di atas tampak bahwa evaluasi merupakan  bagian  dari  sistem  manajemen,  yaitu  perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Secara terperinci pula penjelasan tersebut menjelaskan  bahwa  evaluasi  bertujuan  untuk  mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan direvisi atau diganti.
Banyak  catatan  secara  niscaya  diberikan  oleh  para  ahli mengamati  eksistensi  perwujudan  pendidikan  dengan  komposisi pembelajaran  yang  diterapkan  di  tengah-tengah  mereka.  Hal  ini sepenuhnya dapat disandarkan kepada perspektif antropologis bahwa pendidikan  merupakan  gejala  budaya.  Untuk  itulah,  mengamati hal  ini  menurut  para  antropolog  dijelaskan  bahwa  pendidikan
dapat dimaknai setiap sistem budaya atau instruksi intelektual yang formal  atau  semiformal.  Menurut  Mahmud  dan  Suntana  (2012: 113),  pendidikan  adalah  ciri  masyarakat  manusia  yang  universal. Walaupun sebagai universalitas kebudayaan, sifat spesifiknya sangat berbeda antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya. Sedangkan menurut KBBI yang dikembangan oleh Setiawan (2012), pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.

## Perencanaan dalam Dunia Pendidikan
2.
Rumusan tentang evaluasi pendidikan mustahil dihindarkan dari  adanya  perencanaan  dalam  pendidikan  itu  sendiri.  Dalam perkembangannya, perencanaan pendidikan telah mewujud sebagai disiplin ilmu atau menjadi cabang ilmu pengetahuan yang baru. Jika dipandang  dari  sudut  ideologi,  maka  perencanaan  pendidikan  itu adalah berbeda-beda, dan jika dipandang dari sudut metodologi, maka perencanaan  pendidikan  bersifat  fleksibel  yaitu  dapat  disesuaikan dengan  sistem  sosial  dan  taraf  perkembangan  yang  berbeda-beda dari  berbagai  masyarakat  yang  ada.  Menurut  Matin  (2013:  1), konsep-konsep dan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan bersifat universal dan applicable untuk setiap masyarakat. Fakta ini menjadi suatu  asas  utama  untuk  memberikan  penjabaran  bahwa  hakikat evaluatif dalam pendidikan akan bersinergi logis terhadap formulasi- formulasi perencanaan pendidikan yang akan ditawarkan.
Menurut Davis dalam Effendi (2000: 24), S ocial Demand diaplikasikan pada tiga bentuk perencanaan yang berbeda, bentuk- bentuk tersebut antara lain adalah:
1.  Bila  yang  ditargetkan  adalah  pendidikan  dasar,  biasanya dinyatakan  dalam term-term  demografis ,  misalnya  semua anak  yang  berumur  7-12  tahun  mendapatkan  pendidikan dasar.
2.  Bila  rencana  mentargetkan  pada  tujuan  nasional  yang ditunjang  oleh  nilai-nilai  etis  sosial,  misalnya  semua  warga Negara berhak atas pendidikan dasar.
3.  Bila  proyeksi  rencana  didasarkan  pada  analisis  kebutuhan yang disamakan untuk semua tingkat dan jenis pendidikan.
Menyimak  keterhubungan  antara  perencanaan  pendidikan dan evaluasi yang akan dilakukan di dalamnya penting dimengerti bahwa  tugas  pokok  perencanaan  pendidikan  adalah  menentukan keadaan  yang  sebaik-baiknya  dari  hubungan-hubungan  internal dan  eksternal  dalam  suatu  sistem  pendidikan  untuk  mencapai keseimbangan  yang  sebaik-baiknya  dalam  keadaan  yang  berubah secara  dinamis  dan  mempengaruhi  ke  arah  perubahan  yang diinginkan.  Dalam  pandangan  ini  maka  perencanaan  pendidikan menjadi suatu keharusan bagi pembangunan bangsa dan negara.
Perencanaan dan evaluasi dalam dunia pendidikan kenyataan keduanya  berkorelasi  kuat  terhadap  pertumbuhan  pendidikan  itu sendiri.  Dalam  pertumbuhannya  dapat  disadari  bahwa  pendidikan merupakan suatu investasi pembangunan sumber daya manusia yang sangat  diperlukan  dalam  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  sutau masyarakat dan suatu bangsa. Pendidikan dewasa ini diselenggarakan semakin demokratis, semakin merata dan terbuka bagi setiap orang. Selain itu, pendidikan juga semakin bervariasi dalam tujuan, fungsi, isi, dan metodenya; semakin bervariasi dalam program, bidang studi, dan stratanya; semakin spesifik dalam komponen pendidikan yang bersifat umum dan semakin kaya dalam komponen vokasionalnya; serta semakin bervariasi dalam aspek profesional dan spesialisasinya. Oleh sebab itu, pendidikan semakin banyak memerlukan berbagai keahlian profesional dalam sistem manajemennya serta memerlukan berbagai  keahlian  yang  bersifat  interdisipliner  dalam  memecahkan masalahnya.
Visi Pendidikan 3.
Bahasan  tentang  visi  dalam  pendidikan  patutlah  kiranya menyinambungkan  keadaannya  dengan  perspektif  pendidikan dibangun. Durkheim dalam Martono (2012: 13-16) melihat bahwa fungsi  utama  pendidikan  adalah  mentransmisikan  nilai-nilai  dan norma-norma dalam masyarakat. Durkheim dalam Martono (2012: 13-16) berargumen bahwa; Society can survive only if there exists among members a sufficient degree of homogeneity; education perpectuates and reinforces this homogeneity by fixing in the child from the beginning the essential similarities which collective life demands.
Secara  hakiki,  beberapa  pemikiran  pendidikan  yang
disampaikan  oleh  Durkheim  sepenuhnya  mengarah  kepada pentingnya  menghadirkan  prinsip-prinsip  moralitas  dalam  visi pendidikan. Dalam ketegasan pemikiran pendidikannya Durkheim menjelaskan  bahwa  pendidik  yang  akan  melakukan  rasionalisasi pendidikan  tetapi  tidak  bias  memperkirakan  arah  pengembangan sentimen  baru  tidak  siap  menghadapi  perkembangan  kepribadian siswa  dalam  pendidikan.  Untuk  itulah,  ketidakmampuan  pendidik mengarahkan semua realitas tersebut akan menjadikan dirinya gagal dalam tugas pendidikan yang dilakukan (Durkheim, 1990: 9).
Rumusan tentang visi pendidikan secara nyata mengisyarat kepada  perlunya  meneguhkan  tujuan  dari  pendidikan  itu  sendiri. Tujuan pendidikan harus diarahkan untuk menjelaskan kaitan masa kini dengan masa depan bersandar kepada norma yang dikehendaki atau  yang  diinginkan  dalam  pendidikan.  Hal  ini  pula  berkorelasi positif  terhadap  rumusan  dan  filosofi  yang  dibangun  oleh  setiap pribadi  tentang  hakikat  manusia.  Pemahaman  akan  kenyataan  ini secara  nyata  akan  menentukan  materi  yang  tepat  untuk  kegiatan pendidikan (Anwar, 2013: 42).

## C. simpulan
Berdasarkan  kajian  diatas,  diperoleh  hasil  bahwa  landasan filosofis  evaluasi  yang  dikembangkan  di  STAIN  Kudus  dirancang seutuhnya  bersandar  kepada  Pola  Ilmiah  Pokok  yang  telah ditetapkan.  Usaha  transformasi  dari  teks  ke  konteks,  individu  ke sosial, dari teoritis ke wilayah praksis menjadi lokomotif dasar dalam pengembangan kurikulum STAIN Kudus.

## DaFtaR PustaKA
Anwar,  Moh.  Idochi.  2013. Administrasi  Pendidikan  dan  Manajemen Biaya Pendidikan . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Durkheim,  Emile.  1990. Pendidikan  Moral:  Suatu  Studi  Teori  dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Erlangga.
Effendi ,  Onong  Uchana. 2000 .  Ilmu  Teori  dan  Filsafat Komunikasi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Mahmud  dan  Suntana.  2012. Antropologi  Pendidikan . Bandung:
Pustaka Setia.
Martono,  Nanang.  2012. Kekerasan  Simbolik  di  Sekolah:  Sebuah  Ide Sosiologi  Pendidikan  Pierre  Bourdieu. Jakarta:  Rajagrafindo
Persada.
Mas’udi.  2013. Desain  Kurikulum  STAIN  Kudus  (Studi  Analisis Mata  Kuliah:  Filsafat  Dakwah,  Pekerjaan  Sosial,  Antropologi, Antropologi Agama, dan Metodologi Penelitian Filsafat) . Kudus:
STAIN Kudus.
Matin. 2013. Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Rusman. 2012. Manajemen Kurikulum . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Setiawan,  Ebta.  2012. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI).
Tersedia Online di http://kbbi.web.id/didik .
STAIN Kudus. Renstra dan Renop STAIN Kudus 2004-2014 . Kudus:
STAIN Kudus
Zamroni.  2000. Paradigma  Pendidikan  Masa  Depan .  Yogyakarta:
Bigraf Publishing.

## halaman ini bukan sengaja dikosongkan