## EVALUASI PROGRAM OPERASI PANGAN RIAU MAKMUR ( OPRM )
DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2010-2013
Oleh :
Zamira Ulfa, Muhammad Ridwan*
* adalah mahasiswa dan dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau

## ABSTRACT
Rice is the staple food of the people of Indonesia , especially in Riau , thus forming Rice Production Enhancement Program in order to increase rice production in Riau , namely Riau Makmur Food Operations program covering Improved Farming Index ( IP 100 - IP 200) , Print new Rice and Rehabilitation Abandoned rice fields . This study aimed to evaluate the implementation  of  the  Programme  of  Food  Operations  Riau  Makmur  in  the  regency.  This study  focused  on  Pelalawan  because  considering  the  number  of  problems  that  occur  in  the field  ,  namely  the  realization  of  Food  Operations  Program  Riau  Makmur  which  is  not  in accordance with the target . The research problem is how the human resources , infrastructure ,  program  outcomes  and  the  factors  inhibiting  Food  Operations  Riau  (  OPRM  )  .  Based  on this  background  ,  the  study  aims  to  identify  the  implementation  of  Food  Operations  Riau Makmur  (  OPRM  )  and  to  identify  the  factors  that  affect  the  implementation  of  Operation inhibiting Food Riau Makmur ( OPRM ) .
This research is descriptive in which researchers provide a description or picture of the  phenomenon  or  social  phenomena  studied  by  describing  the  independent  variables systematically  and  accurately  .  Methods  of  data  collection  is  done  by  observation  and interview  .  The  results  of  this  study  indicate  that  in  Pelalawan  unsuccessful  melaksanakaan Food  Operations  Program  Riau  Makmur  (  OPRM  )  seen  from  the  indicators  of  human resources  ,  infrastructure  dann  inadequate  results  and  factors  -  factors  that  influence  that human  resources  are  still  low  ,  inadequate  infrastructure  ,  lack  of  role  of  field  workers  and less active in the Coordination Node Pos district and village level .
Keywords : Evaluation , OPRM , Pelalawan

## Abstrak
Beras adalah bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, termasuk di riau. Sejalan dengan itu  pemerintah  membentuk  program  peningkatan  produksi  padi  dalam  rangka  untuk meningkatkan  produksi  padi  di  provinsi  riau,  yaitu  program  Operasi  Pangan  Riau  Makmur (OPRM)  meliputi  cara  bercocok  tanam  yang  lebih  baik  (  indeks  IP  100  sampai  IP  200  kk) dengan  mencetak  sawah  baru  dan  rehabilitasi  sawah    yang  sudah  ditinggalkan.  Studi  ini bertujuan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  yang  meliputi  program  OPRM  di  kabupaten tersebut.  Studi  ini  difokuskan  pada  Pelalawan  karena  mengingat  adanya  sejumlah permasalahan  yang terjadi di lapangan,  yaitu realisasi program operasi pangan riau makmur
yang tidak sesuai dengan target. Fokus penelitian adalah masalah SDM, infrastruktur, hasil- hasil program dan faktor yang menghambat pelaksanaan program.
Penelitian ini adalah deskriptif di mana para peneliti menyediakan atau gambar deskripsi dari fenomena sosial atau belajar dengan mandiri menggambarkan secara sistematis dan variabel yang tepat. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengamatan. Hasil kajian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  Pelalawan  gagalnya  pelaksanaan  OPRM  dilihat  dari indikator daya manusia, dan infrastruktur yang memadai dan faktor faktor yang memengaruhi daya  manusia  SDM  yang  masih  rendah,  infrastruktur  yang  memadai,  peran  kurangnya lapangan kerja dan kurang aktif di titik pos koordinasi di tingkat kabupaten kota dan tingkat desa.
Kata Kunci : Evaluasi, OPRM, Pelalawan.

## PENDAHULUAN
Kondisi ketahanan pangan di Provinsi Riau selama empat tahun terakhir (2006-2010) terutama  beras  mengalami    peningkatan  produksi  sebesar    5,73  %  /tahun,  namun  Provinsi Riau  hanya  mampu  mendukung  masksimal  45  %  kebutuhan  konsumsi  penduduk.    Untuk melengkapi  pangan  (beras)  harus  didatangkan  dari  luar  Provinsi  Riau,  baik  antar  Provinsi maupun antar negara.    Kondisi tersebut merupakan  gambaran bahwa pertumbuhan produksi belum  mampu  mencukupi  perkembangan  kebutuhan.Kebutuhan  konsumsi  penduduk  dan ketersediaan  pangan  (beras)  di  Provinsi  Riau  tergantung  pada  kelancaran  dan kesinambungan/distribusi  pangan baik antar provinsi maupun impor ( LAKIP BKP Provinsi Riau ) 1 .
Memperhatikan  kondisi  di  atas,  Pemerintah  Provinsi  Riau  mengambil  program pembangunan  pertanian,  terutama  tanaman  padi.    Di  buatlah  kebijakan  khusus  berupa kebijakan  Operasi  Pangan  Riau  Makmur  (  OPRM  )  yang  tujuannya  adalah  untuk meningkatkan  pendapatan  masyarakat  tani  di  pendesaan  serta  menanggulangi  kemiskinan menuju masyarakat tani sejahtera dengan strategi produksi tanaman pangan berupa penguatan kelembagaan  dan  pembiayaan,  pengamanan  produksi  ,  perluasan  areal  dan  peningkatan produktivitas yang dimulai sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. 2
Visi yang ingin dicapai dari program  Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) adalah terwujudnya  kesehjateraan  petani  melalui  peningkatan  produksi  pangan    yang  berwawasan agribisnis  dalam  rangka  menyukseskan  program  K2I  Provinsi  Riau.    Tujuan  yang  ingin dicapai dari OPRM adalah :
1. Membangun  dan  mengembangkan    pertanian  rakyat  secara  terpadu  yang  mampu memberikan  peningkatan  pendapatan  bagi  masyarakat  tani  pendesaan  dalam  usaha penanggulangan kemiskinan menuju masyarakat tani riau sejahtera.
2. Mengentaskan kantong-kantong kemiskinan di pendesaan melalui bantuan pendanaan dan infrastruktur pertanian.
1 Dino Predi. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah ” Peranan Badan Ketahanan pangan  dalam Peningkatan Ketahanan pangan” . Volume 10 nomor 1 juni 2012. Hal : 7- 8.
2 Yoanita  Omar  dan  Ernawati. Jurnal  Administrasi  Pembangunan  tentang  Analisa  Implementasi  Program Operasi Pangan Riau Makmur . Volume 1. Nomor 3. Hlm : 316
3. Meningkatkan investasi  dan kegiatan  ekonomi produktif pendesaan melalui  peningkatan kesempatan  berusaha  dan  bekerja  bagi  masyarakat  sekitarnya,  yang  akhirnya  akan meningkatkan pendapatan daerah.
4. Mewujudkan Sumber Daya manusia( SDM) petani yang tungguh dan terampil 3 .
Dasar  Hukum  dari  kebijakan  Operasi  Pangan  Riau  Makmur  yaitu  MoU  Gubri- Bupati  Pelalawan  No.74/MoU/2009  dan  No.  Pllw/180/2009/05  dilanjutkan  dengan pernyataan  bersama  antara  Bupati  Pelalawan    dengan  5  (lima)  Kecamatan  tentang pelaksanaan pengembangan tanaman padi.
Pemaparan  Kepala  Dinas  Tanaman  Pangan  dan  Holtikultura  Provinsi  Riau  pada tanggal  3  Juli  2013  di  Meranti  menyebutkan  Permasalahan  Khusus  Tanaman  Padi  sebagai berikut :
1. Penerapan teknologi budidaya padi oleh petani belum optimal, walaupun sudah diberikan bantuan.
2. Masih tingginya kerusakan tanaman akibat serangan OPT, kekeringan atau kebanjiran.
3. Animo  petani  dalam  usaha  petani  masih  rendah  (  margin  keuntungan  masih  rendah dibandingkan komoditi perkebunan lainnya).
4. Keterbatasan  akses  petani  terhadap  pemodalan  dan  masih  tingginya  suku  bunga  usaha tani.
5. Sulitnya mendapatkan lahan yang Clear dan Clean untuk CSB dan RST.
6. Ketersediaan jalan usaha tani masih kurang dibanding kebutuhan.
7. Keterbatasan alat mesin pertanian.
8. Data  mengenai  kondisi  sarana  dan  prasarana    (infrastruktur    pertanian  dan  pengairan) belum valid (Data BPS, PU, Distan. Provinsi dan Kab/Kota tidak sama).
9. Pengamanan harga gabah di Tingkat Petani tidak ada (harga gabah dipermainkan/ditetapkan oleh pedagang pengumpul).
10. Stok Gabah di Provinsi Riau saat Panen Raya selalu Kekurangan (Gabah langsung dijual Petani kepada padagang pengumpul dari Luar Provinsi).
11. Belum optimalnya peran koperasi dalam penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasil gabah/beras.
12. Rendahnya  Mutu  dan  Kualitas  Gabah  yang  dihasilkan  saat  Panen  (salah  satu  penyebab harga jual rendah)
13. Praktek Panen dan Penanganan Pasca Panen yang Kurang Baik.
14. Belum terbentuknya kelembagaan asosiasi pengusaha penggilingan padi (RMU). 4
Di kabupaten pelalawan sendiri Program Operasi Pangan Riau makmur telah  berjalan dalam waktu lima tahun, berbagai usaha  dilakukan untuk menjalankan program. Pada tahun 2013  Dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan  pada  tahun  2013  ini  telah  menerima    penghargaan nomor  2  sebagai  Kabupaten  terbaik  se-Propinsi  Riau  dalam  hal  pelaksanaan    Program Operasi Pangan Riau Makmur ( OPRM ) dari Gubernur Riau.
Setiap program harus dievaluasi untuk menentukan apakah program bermanfaat, dapat mencapai  tujuannya,  dilaksanakan  secara  efisien  dan  untuk  diperanggungjawabkan pelaksanaannya. 5 Dengan  demikian  penulis  tertarik  untuk  mengevaluasi  Program  Operasi Pangan Riau Makmur di Kabupaten Pelalawan, selain itu di Kabupaten Pelalawan merupakan
3 Kesekretariatan Operasi Pangan Riau Makmur ( OPRM ) Dinas Pertanian dan holtikultura provinsi Riau.
4 Kesekretariatan Operasi Pangan Riau Makmur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan.
5 Wirawan. 2011. Evaluasi ( Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi ). Jakarta. Rajawali Pers. Halaman : 17
Kabupaten  yang  sasaran  peningkatan  Tanam  IP  100-  IP  200  terbesar  no  3  di  Propinsi  Riau sedangkan  Rehabilitasi  Sawah  Terlantar  dan  Cetak  Sawah  Baru  terbesar  no  1  di  propinsi Riau.
Berdasarkan    pemaparan  data    pada  tahun  2009    targetnya  yaitu  100  dengan  hasil realisasinya 100 Ha, pada tahun 2010  yaitu 860 Ha  yaitu realisasinya 1.077 Ha, pada tahun 2011  targetnya  982  Ha  dan  realisasinya  676  Ha,  pada  tahun  2012  targetnya  yaitu  879  dan realisasinya  465  Ha  dan  pada  tahun  2013  yaitu  targetnya  840  Ha  dan  realiasinya  yaitu  700 Ha.  Dari  data  tersebut    Realiasi  Peningkatan  tidak  mencapai  target,  target  seharusnya  yaitu 3.661 Ha dan Realisasinya yaitu 3.018, jika dipersenkanya yaitu 82,43 %.
Data  selanjutnya    target  Rehabilitasi  Sawah  Terlantar  kabupaten  pelalawan  Data tersebut  memaparkan    pada  tahun  2009    targetnya  yaitu  0  dengan  hasil  realisasinya  0  Ha, pada tahun 2010 yaitu 432 Ha yaitu realisasinya 646 Ha, pada tahun 2011 targetnya 502 Ha dan realisasinya 100 Ha, pada tahun 2012 targetnya yaitu 606 Ha dan realisasinya 30 Ha dan pada  tahun  2013  yaitu  targetnya  390  Ha  dan  realiasinya  yaitu  150  Ha.    Dari  data  tersebut Realiasi  Peningkatan  tidak  mencapai  target,  target  seharusnya  yaitu  1.930  Ha  dan Realisasinya yaitu 926 Ha, jika dipersenkan hanya mencapai 47,97 %.
Berdasarkan  data  tersebut  target  Cetak  Sawah  Baru  kabupaten  pelalawan  yakni  , memaparkan  pada tahun 2009  targetnya yaitu 75 Ha dengan hasil realisasinya 199,5 Ha,  pada  tahun  2010  yaitu  641  Ha  yaitu  realisasinya  347,5  Ha,  pada  tahun  2011  targetnya 1.052 Ha dan realisasinya 836 Ha, pada tahun 2012 targetnya yaitu 1.318 Ha dan realisasinya 845 Ha dan pada tahun 2013 yaitu targetnya 506 Ha dan realiasinya yaitu 525 Ha. Dari data tersebut  Realisasi Cetak Sawah Baru tidak mencapai target, target seharusnya yaitu 3.592 Ha dan Realisasinya yaitu 2.753 Ha. jika dipersenkan hanya mencapai  76.642 %.
Dari  pemaparan  masalah  diatas  Sehubungan  dengan  uraian  yang  terdapat  pada  latar belakang,  yang  menjelaskan  bahwa  Program  Operasi  Pangan  Riau  Makmur    di  Kabupaten Pelalawan  sesuai  dengan  Mou  Gubri-Bupati  Pelalawan  No.74/Mou/2009  dan  No  Pllw/ 180/2009/05  adalah    belum  berhasil.Penulis  tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  di Kabupaten Pelalawan dengan Judul : “Evaluasi Program Operasi Pangan Riau Makmur  ( OPRM ) di Kabupaten Pelalawan tahun 2010-2013”.

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metode  kualitatif  dimana  menjelaskan  suatu  masalah  dengan batasan  terperinci,  pengambilan  data  yang  benar  dan  akurat  serta  menyertakan  berbagai sumber informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu  sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang  dikelilingi  dengan  menggambarkan  atau melukiskan  keadaan  atau  subjek  atau  objek  penelitian  (seseorang,  lembaga,  masyarakat  dan lain-lain)  pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  benar  dan  terpercaya  (Soerjono Soekanto 2006: 10). 6
Lokasi  Penelitian  ini  penulis  fokuskan  di  Kabupaten  Pelalawan  yakni  di  Kecamatan Kuala  kampar.  Lokasi  ini  penulis  pilih  karena  berdasar  sumber  yang  didapat  dari  Dinas Tanaman  Pangan  dan  Holtikultura  Provinsi  Riau  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  yang
sasaran  peningkatan  Tanam  IP  100  -  IP  200  terbesar  no  3  di  Propinsi  Riau  sedangkan Rehabilitasi  Sawah  Terlantar  dan  Cetak  Sawah  Baru  terbesar  no  1  di  propinsi  Riau. Sedangkan    dari  hasil  realisasinya  program  Operasi  Pangan  Riau  Makmur  belum  berhasil mencapai  target  yang  ditetapkan.  Walaupun  demikian,  berbagai  upaya  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pelalawan  sehingga  Dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan mendapat penghargaan dari Gubernur Riau pada tahun 2013 sebagai  Kabupaten terbaik se- Provinsi Riau dalam hal pelaksanaan program Operasi Pangan Riau Makmur.
Data  yang  diperoleh  langsung    dari  key  informan    yang  terdiri  dari  :  wawancara mendalam  tentang  hasil  kerja  dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan  tentang  melaksanakan Kebijakan  Operasi  Pangan  Riau  Makmur  di  Kabupaten  Pelalawan,  terutama  Kecamatan Kuala  Kampar  yang  merupakan  sentra  pertanian  tanaman  padi,  serta  tanggapan  dari  petani tentang  kondisi  dilapangan  tentang    pelaksanaan  Kegiatan  Operasi  Pangan  Riau  Makmur. Adapun  tujuan  dari  wawancara  ini  untuk  menggali  informasi  tentang  : Pertama ,  Realisasi terhadap  program  Operasi  Pangan  Riau  Makmur; Kedua ,  untuk  mengumpulkan  data  yang lebih  banyak  tentang  faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  kebijakan  Operasi  Pangan  Riau Makmur.  Adapun  aktor  yang  berperan  didalam  Kebijakan  Operasi  Pangan  Riau  makmur adalah Aktor Pemerintah dan Aktor Masyarakat ( Petani ).
Teknik  Pengumpulan  data  yaitu  melalui  Observasi,  wawancara  ,  dokumenen  pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar dan percakapan info,merupakan sumber kualitatif (Gay dan Airasian, 2000 : 210 ) 7

## 1. Observasi
Ketika peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah, kadang- kadang ia perlu  memperhatikan  sendiri  berbagai  fenomena,  atau  kadang-  kadang  menggunakan pengamatan orang lain. 8

## 2. Wawancara
Wawancara dapat didefinisikan sebagai” interaksi  yang berlangsug antara dua orang dalam  situasi  saling  berhadapan  salah  seorang.  Yaitu  yang  melakukan  wawancara  minta informasi Hasan (1963 ) dalam Garabiyah, 1981:43 ). 9
Selanjutnya  dianalisis datanya Setelah data yang diperlukan pada penelitian diperoleh , data  tersebut  dikelompokkan,  diuraikan  sesuai  dengan  jenis  dan  macam  data.  Kemudian disajikan  dalam  bentuk  tabel-  tabel  yang  dilengkapi  dengan  penjelasan  untuk  selanjutnya dianalisa  secara  deskriptif,  yaitu  sebuah  analisa  yang    yang  menjelaskan  dan  memaparkan kenyataan - kenyataan yang sesungguhnya terjadi dilapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Operasi  Pangan  Riau  Makmur  di  Kabupaten Pelalawan Tahun 2010-2013
Evaluasi  program  Operasi  Pangan  Riau  Makmur  (  OPRM  )  penulis  membahasnya dengan  beberapa indikator evaluasiyakni :
7 Emzir.2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data .Jakarta: Rajawali Press Hlm : 37
8 Ibid Hlm    :37
9 Ibid hlm  : 50

## 3.1.Sumber  Daya  Manusia    dan  Infrastruktur  dalam  Pelaksanaan  Program  Operasi Pangan Riau Makmur ( OPRM ) di Kabupaten Pelalawan tahun 2010-2013
Sumber  daya  manusia  didalam  pelaksanaan  program  tersebut  yakni  pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan mengeluarkan keputusan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM)  sesuai dengan  Keputusan Bupati Pelalawan nomor : KPTS.521/DISTAN/2013/166 Pengembangan Tanaman Padi  Di Kabupaten Pelalawan.
Selanjutnya  telah    adanya    Petunjuk    Teknis    Operasi  Pangan    Riau    Makmur (OPRM).  Petunjuk  teknis      tersebut  mulai  ada  sejak  tahun  2011.  Didalam  petunjuk  teknis OPRM  tersebut  memaparkan  tentang    cara  organisasi  tata  laksana,  peran  SKPD/institusi terkait,  pengelola  gerakan  OPRM  dan  cara  koordinasinya.  Dengan  adanya  petunjuk  teknis tersebut  merupakan  modal  dan  pedoman  bagi  para  pelaksana  program  dalam menjalankannya.  Petunjuk  teknis  yang  telah  disusun  membantu  pemerintah  daerah  dalam pelaksanaan OPRM.
Sumber daya manusia  lainnya adalah adanya  tim pelaksana, lembaga penyuluh dan petani,  melalui  observasi  lapangan  oleh  penulis    para  tim  pelaksananya  sudah  memadai, karena  lembaga  penyuluhnya  turun  tangan  untuk  membantu  para  petani  dalam  proses pelaksanaan  Program  tersebut.Melihat  kondisi  lapangan  melalui  hasil  observasi  penulis kendala yang terjadi dilapangan yaitu motivasi petani yang besar untuk menanam padi tidak sebanding  dengan  areal  persawahan  yang  luas.  Sehingga  ketika  petani  padi  menanam  padi tidak menghasilkan penen. Hal terbesar yang menjadi kendala dilapangan yaitu faktor irigasi. Petani  padi  yang  hanya  mengharapkan  modal  musim  penghujan.  Dan  musim  penghujannya itu  mulai  terjadi  pada  bulan  september,  dengan  demikian  petani  mulai  menanam  padi  pada bulan  september  yakni  penanaman  padi  reguler,  yaitu  penanaman  padi  sebelum  adanya program operasi Pangan Riau Makmur. Dengan demikian program penanaman padi setahun dua  kali  gagal  dilaksanakan  karena  tidak  menghasilkan  padi  yang  ditargetkan,  selain  itu mengeluarkan  tenaga  dan  biaya  yang  Ditinjau  dari  sumber  daya  manusianya  dalam menjalankan Program Operasi Pangan Riau Makmur yakni adanya surat keputusan untuk tim pelaksana,  serta  adanya  petugas  lapangan.  Namun  demikian  masih  banyak  kendala  yang terjadi  dilapangan,  adapun  dari  segi  sarana  dan  prasarana  yang  diberikan  yaitu  kurang maksimal, karena masih kekurangan alat- alat pertanian untuk kegunaan pertanian.

## 3.2Proses Pelaksanaan Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) di Kabupaten Pelalawan tahun 2010-2013
Proses  didalam  pelaksanaan  Operasi  Pangan  Riau  Makmur,  disini  penulis memaparkan  pola gerakannya yaitu : Keberhasilan gerakan OPRM sangat tergantung dengan adanya    peran  aktif  kepemimpinan  formal  maupun  non  formal  serta  partisipasi  seluruh masyarakat,  optimalisasi  dan  sinergi  pemanfaatan  dana  dari  APBN,  APBD,  Perbankan, Swasta  serta    adanya    jaminan  harga  yang  dapat  memberi  insentif  bagi  petani  untuk berproduksi.  Pola  pelaksanaan  gerakan  Operasi  Pangan  Riau  Makmur  (  OPRM  )  adalah sebagai berikut :

## 3.2.1 Kepemimpinan Pemerintah Daerah
Kepemimpimpinan  pemeritah  daerah  sangat  menentukan  suksesnya    gerakan  OPRM, karena itu ketua pelaksana dan Sekretaris agar mengupayakan hal-hal sebagai berikut :
a. Pemberian informasi yang lengkap dan teratur kepada bupati.
b. Pertemuan  koordinasi  yang  perlu  dijadwalkan  untuk  dipimpin  langsung  oleh  bupati kepala daerah.

## 3.2.2 Partisipasi Petani dan Kelompok Petani
Aspek  kedua  yang  sangat  penting  dan  diperhatikan  tentang  pola  gerakan  program Operasi Pangan Riau Makmur melalui pemaparan dibawah ini yaitu :
a. Gerakan OPRM merupakan alat  atau instrumen untuk  mengusahakan agar  petani secara massal  mau  dan  mampu    melaksanakan  penerapan  teknologi    baru  dengan  pendekatan pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT).
b. Gerakan OPRM terlaksana dengan baik apabila kelompok petani  mampu menyusun dan melaksanakan    RDK/RUK  dan  RDKK,  aparatur  pelayanan  (  koperasi  dan  perusahaah mitra ) mampu melayani kelompok tani sesuai RDK/RUK/dan RDKK, pimpinan daerah, wilayah dan masyrakat mampu  berperan sebagai  pemimpin gerakan.
3.3 Hasil Pelaksanaan Operasi Pangan Riau Makmur di Kabupaten Pelalawan tahun 2010-2013
Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak  Ir. Syahfalefi, M.Si, Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan Kabupaten Pelalawan mengatakan :
” Didalam  proses  pelaksanaan  OPRM  sendiri  di  Kabupaten  Pelalawan  secara administrasi  Clear.  Pada  kenyataanya  dari  3  program  OPRM  yakni  IP  100-IP  200  yang belum berhasil  dilaksanakan sedangkan CSB, RST  optimal dilaksanakan”.
Dari  penjelasan  Bapak    Kepala  Dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan  Kabupaten Pelalawan    bahwasannya  pelaksanaan  Indeks  Penanaman  IP  100  -  IP  200  belum  berhasil dilaksanakan, pernyataaan bapak tersebut dibuktikan dengan Laporan Akhir Operasi Pangan Riau Makmur  tahun 2010 menyebutkan banyak sekali terjadinya kendala teknis dilapangan. Pelaksanaan  IP100-200  pada  musim  tanam  I  yang  dimulai  dari  bulan  Januari  s/d  Juni  2010 dapat disimpulkan sebagai berikut 10 :
1. Pencapaian target pada kegiatan IP 100-200 yang direncanakan seluas 1848Ha terialisasi seluas 1077 Ha atau 58,05%.
2. Petani  peserta  IP  100-200  yang  dilaksanakan  Bulan  Januari  s/d  Juni  2010  masih mempergunakan  penyemaian  dengan  sistem  tugal  hingga  mempergunakan  benih  yang cukup banyak yaitu 40Kg/Ha.
3. Kegagalan  tanam  padi  dimusim  vegetatif  akibat  serangan  orong-orong  dan  kepinding tanah seluas 89 Ha yang terdiri dari Desa Sungai Solok 79 Ha dan Desa Teluk Bakau 10 Ha.
4. Kegiatan  pendukung  IP  100-200  untuk  musim  tanam  I  (Januari  s/d  Juni  2010)  belum dapat dipergunakan.
5. Peranan Posko III dan IV dalam kegiatan IP 100-200 belum kelihatan dalam memecahkan masalah dari tingkat Kecamatan dan Desa.
Berdasarkan  pemaparan  dari  Laporan  Akhir  tentang  OPRM  pada  tahun  2010  banyak kendala  yang terjadi didalam pelaksanaan program.  Disisi tersebut  bisa dinilai bahwa target yang belum tercapai, gangguan hama tanaman, kegiatan pendukung yang seharusnya tersedia
10 Laporan Akhir Operasi Pangan Riau Makmur tahun 2010 oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan .
diareal  pertanian  belum  dapat  digunakan  serta  peran  serta  dari  posko  Kecamatan  dan  Desa yang belum signifikan.
Pemaparan  Laporan  Akhir  tentang  OPRM  menyebutkan  bahwasannya  pada  tahun  ini petani  tidak  melaksanakan  penanaman  padi  dua  kali  setahun,  tapi  tetap  melakukan penanaman padi reguler yaitu setahun sekali. Hal tersebut diungkapkan oleh kelompok petani Sungai Bagan Ibu Asnah menyebutkan :

## “…. Kami pernah melaksanakan IP 100-IP 200 tapi tidak pernah berhasil….”
Selanjutnya pernyataan oleh Bapak Amin menyebutkan :
“sejak  pertama  program  penanaman  padi  dua  kali  setahun  dimulai,  kami  sudah menjalani  dan  mengikuti  program  tersebut,  tapi  kami  tidak  mendapatkan  hasil  panen  yang memuaskan, malahan rugi tenaga, waktu dan biaya. Kegagaln tersebut disebabkan oleh tidak tanam serentak oleh para petani serta serangan hama terutama tikus, wereng, burung dll.”

## 3.4 Faktor-Faktor  Penghambat  Operasi  Pangan  Riau  Makmur  (  OPRM  )  di Kabupaten Pelalawan

## 3.4.1 Faktor Sumber Daya manusia
Sumber daya yang terlibat di dalam proses pelaksanaan program Operasi Pangan Riau Makmur  adalah  struktural  pemerintahan  dan  masyarakat.    Dilakukan  didalam  bentuk koordinasi  tingkat  provinsi,  yaitu  Dinas  Tanaman  Pangan    dan  Holtikultura  Provinsi  Riau, ditingkat  kabupaten  oleh  Dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan  kabupaten  Pelalawan,  ditingkat Kecamatan hingga ketingkat desa/kelurahan.
Di dalam kategori sumber daya manusia ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan terutama  Dinas  Pertanian  Tanaman  pangan  sudah  mengupayakan  untuk  menjalankan program  Operasi  pangan  Riau  makmur  (  OPRM  )  melalui  tiga  kegiatan  yakni  peningkatan Indeks Pertanaman IP 100-IP 200, Cetak Sawah baru dan Rehabilitasi Sawah terlantar. Usaha yang  telah  dilakukan  Dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan  yaitu  dengan  menyusun  Petunjuk Teknis  Operasi Pangan Riau Makmur ( OPRM ) yang sudah dirilis sejak tahun 2011 hingga tahun  2013.  Fungsi  dari  Petunjuk  teknis  tersebut  untuk  mempermudah  pekerjaan  fisik dilapangan,  tata  cara  kerja,  Pemantapan  dan  Koordinasi,  selain  itu  Pos  Simpul  Koordinasi Kabupaten  setiap  bulannya  telah  mengadakan  rapat  evaluasi  dalam  rangka  membahas masalah-masalah  yang  terjadi  dilapangan  dan  mencari  solusi  masalah  tersebut.  Dengan demikian penulis menilai usaha yang dilakukan oleh Pos Simpul Koordinasi sudah memadai, para petugas dilapangan bekerja keras didalam mengupayakan pelaksanaan program Operasi Pangan Riau makmur untuk swasembada beras di Kabupaten Pelalawan.
Pemerintah  Kabupaten  Pelalawan  dalam  hal  ini  bupati    Pelalawan  memberikan perhatian  didalam  program  tersebut  dengan  turut  serta  menghadiri    acara  di  Kuala  Kampar sebagai  sentra  padi  Kuala  Kampar  yaitu  syukuran    turun  benih,  panen  raya,    serta  rapat koordinasi. Tidak terlepas dari itu juga Bupati Pelalawan telah mengeluarkan Surat keputusan Nomor : KPTS.521/DISTAN/2013/166 tentang pembentukan Tim koordinasi Operasi Pangan Riau makmur ( OPRM ) pengembangan Tanaman Padi di kabupaten Pelalawan tahun 2013.
Sumber  daya  manusia  selanjutnya  dengan  adanya  petugas  lapangan  yang  langsung terkoordinasi  di  Kecamatan  yaitu  BP3K  Kecamatan,  di  desa  akan  ada  penyuluh  pertanian yang  akan  membantu  petani  dalam  mengolah  pertanian  padinya.  Hambatan  yang  terjadi dilapangan  yaitu  kurangnya  penyuluh  disetiap  desa.  selain  itu  tidak  menyebarnya  informasi kepada  para  petani  sehingga  mempengaruhi  didalam  proses  pelaksanaan  program  Operasi
Pangan  Riau  Makmur,  ada  sebagian  petani  yang  menghasilkan  beras  dengan  jumlah  besar dan juga sebaliknya ada petani yang kurang behasil panen. Melalui hasil wawancara penulis dengan petani padi  Sungai Bagan, Kuala Kampar, bapak tersebut menyatakan :
“ Penyuluh petani tidak banyak turun langsung kesemua tempat areal pertanian padi , sehingga  kami  kekurangan  informasi  untuk  menanam  padi,    seperti  bertanya  tentang banyaknya  hama,  organisme  penganggu  tanaman  cara  membasminya  dll.  Program pemerintah penanaman padi setahun dua kali dilahan yang sama kurang berjalan. Selain itu petugas  petanian    mengadakan  diskusi  forum  seminar    jauh  diarea  pertanian  yakni  di Kecamatan sehingga yang datang petaninya itu terbatas”
Melalui  pernyataan  tersebut  bisa  digambarkan    bahwasannya  masih  kurangnya penyuluh  pertanian  di  setiap  desa.  penyuluh  pertanian  yang  akan  memberikan  arahan  dan penyuluhan untuk meningkatkan hasil produksi beras ternyata terbatas.
Sedangkan  untuk  partisipasi  petani  terutama  di  Kabupaten  pelalawan,  di  Kecamatan Kuala Kampar Khususnya sangat tinggi. Petani mengerjakan program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah tersebut, sehingga petani yang menggarap sawah itu berasal dari desa lain yang datang ke areal  khusus  pertanian. Dimana tetap saja penananaman  padi  setahun sekali tersebut  tidak  menghasilkan  produksi  padi  yang  besar,  malahan  petani  yang  dirugikan. Walaupun petani banyak berasal dari desa lain, tetap saja masih  kekurangan petani, karena areal  yang  bertambah  luas  sehingga  padinya  tidak  terjaga  maksimal,  karena  hama  seperti burung  dan  tikus  yang  merusak  tanaman  padi.      Kelompok  petani  dan  petani  juga  bukan sekali  saja  melakukan  penanman  padi  setahun  dua  kali,  tapi  sudah  sangat  banyak  dan  tetap saja  tidak  menghasilkan  produksi  beras  yang  besar.  Selain  itu  faktor  lain  yang mempengaruhinya  yaitu  petani  tidak  seutuhnya  kosentrasi  didalam  menanam  padi  yang dipengaruhi  oleh  kegiatan  para  petani  untuk  panen  hasil  kelapa  yang  biasanya  dipanen  3 bulan  sekali  dalam  setahun.    Dengan  demikian  sumber  daya  manusia  terutama  Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dan petani sudah berusaha untuk menghasilkan produksi beras, hanya saja tidak mencapai  target  yang ditetapkan. Untuk itu sumber daya manusia dibagian petaninya kurang berpartispasi aktif.

## 3.4.2 Faktor Infrastruktur
Membahas    tentang  infrastrukutur  yang  dikaji  yaitu  sarana  dan  prasarana    untuk menunjang  pelaksanaan  program  operasi  Pangan  Riau  makmur.  Di  Kecamatan  Kuala Kampar  merupakan  sentra  pertanian  Tanaman  Padi  tapi  akses  jalan  yang  sulit  ditempuh kelokasi pertanian sehingga mempengaruhi jarak waktu tempuh. Melalui observasi lapangan oleh  penulis  jalan  yang  disemenisasi  itu  berukuran  lebar  30  cm  hingga  1  m,  sehingga menyebabkan sulit untuk ditempuh dan sebagiannya lagi masih jalan tanah.
Infrastruktur yang kurang memadai ini menjadi faktor penghambat petani untuk menuju lokasi  pertanian  dan  petani  harus  sangat  berhati  hati  untuk  meniti  jalan  tersebut  karena jalannya    telah  rusak  sehingga  mudah  menyebabkan  terjatuh  atau  tergelincir.  Selain  itu menurunkan semangat petani untuk menanam padi. Untuk mensiasati hal tersebut para petani membuat rumah pondokan kecil di areal persawahan untuk menginap karena lokasi yang jauh dari rumah.
Selain  itu  sarana  dan  prasarana  lain  yaitu  alat  -  alat  pertanian  yang  dibantu  oleh pemerintah seperti pintu usaha tani, galengan, drempel, racun, berbisida, benih, traktor belum mencukupi. Areal pertanian yang luas harus dibarengi dengan alat - alat yang lengkap untuk mempermudah didalam melalakukan pekerjaan.
Hal  yang terpenting juga yaitu saluran irigasi  yang tidak memadai  yang menyebabkan padi  tidak  tumbuh  dan  akhirnya  mati.  Kita  ketahui  faktor  kekurangan  air  sehingga  areal menjadi  kekeringan  dan  tidak  menghasilkan  padi.  Karena  pengaruh  kekurangan    salauran irigasi,  peroses  perawatan  saluran  irigasi  yang  tidak  rutin  dilaksanakan.  Di  Kuala  Kampar padi  sangat  memerlukan  air  supaya  tumbuh  besar,  hanya  saja  saluran  irigasi  dan  masih minimnya tempat penyimpanan air ketika musim kemarau.
Infrastruktur  merupakan  hal  penting  untuk  diperhatikan  untuk  menjalankan  kegiatan dan  aktivitas  dilapangan,  dapat  dilihat  di  Kabupaten  Pelalawan  terutama  di  Kuala  Kampar infrastruktur  yang tidak  memadai  menjadi  penghambat dalam pelaksanaan program  Operasi Pangan Riau makmur ( OPRM ).

## 3.4.3 Faktor Pos Simpul Koodinasi
Pos  Simpul  Koordinasi  (  POSKO  )  yang  sudah  diatur    dalam  melaksanakan  gerakan OPRM  pada  setiap  tingkatan  organisasi  yaitu  POSKO  I  ditingkat  provinsi,  POSKO  II ditingkat Kabupaten, POSKO III di Kecamatan dan POSKO IV ditingkat  Desa/ Kelurahan. Tujuan  diadakannya  Pos  simpul  Koordinasi  yakni  untuk  melaporkan  kegiatan    Peningkatan Indeks  Pertanaman  IP  100-IP  200,  Rehabilitasi  Sawah  Terlantar  dn  Cetak  Sawah  Baru, pelaporan benih, penyaluran pupuk, pestisida dll.
Pos  Simpul  Koordinasi  yang  ditataran  Provinsi  dan  Kabupaten  sudah  melaksanakan tugas  dan  fungsinya  untuk  menjalankan  program  Operasi  Pangan  Riau  Makmur  (  OPRM  ) sedangkan  untuk  pihak  Kecamatan  dan  Desa  belum  terlihat  kinerjanya  yang  signifikan. Sehingga  menjadi  penghambat  didalamnya.  Posko  Kecamatan  dan  Posko  Desa  merupakan aspek  yang  paling  penting  karena  petugas  lapangan  yang  langsung  terjun  dilapangan  untuk mengawasi,  mengarakan    petani  padi  dan  mengadakan  rapat  koordinasi  setiap  minggu/ bulannya.  Karena  keterbatasan  yang  dimiliki  pihak  kecamatan  dan  desa  sehingga  tidak optimal dalam menjalankan program menyebabkan penghambat dalam pelaksanaan  Operasi Pangan Riau makmur ( OPRM ).
Dengan  demikian  koordinasi  yang  tidak  seluruhnya  lancar  dari  Desa  hingga  ke Kabupaten  yang  menyebabkan  tingkatan  organisasi  Pos  Simpul  Koordinasi  Kecamatan  dan Desa  tidak  bekerja  dengan  baik.  Koordinasi  yang  kurang  itu  disebabkan  komunikasi  yang tidak  sejalan,  semua  aspek  dan  pelaksana  program  mulai  dari  penyuluh  petani  dan  petani harus benar - benar sejalan.
Dari  penjelasan  diatas  menunjukkan  bahwa  program  Operasi  Pangan  Riau  Makmur yang  tujuannya  untuk  mensehjaterakan  masyarakat  belum  mampu  untuk  meraihnya,  petani belum mampu untuk menghasilkan beras yang ditargetkan sebelumnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  diuraikan  penulis,  peneliti  mengambil  kesimpulan Program  Operasi  Pangan Riau Makmur  ( OPRM  ) di  Kabupaten Pelalawan kurang berhasil dilaksanakan.  Terdapat  beberapa  indikator  evaluasi  kebijakan  yaitu  melalui  Sumber  Daya manusia nya yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Penyuluh Pertanian dan Petani. Pemerintah Kabupaten  Pelalawan  yang  dikenal  juga  Pos  Simpul  Koordinasi  tingkat  II  sudah  optimal dalam melaksanakan  kegiatan  administrasi  dan kegiatan fisik  yang ditandai  dengan adanya rapat  koordinasi  posko  di  tingkat  Kabupaten,  serta  adanya  petunjuk  teknis  Operasi  Pangan Riau  makmur  di  Kabupaten  Pelalawan,  serta  adanya  surat  keputusan  tentang  koordinasi, sedangkan  Infrastruktur  masih  kurang memadai  yang ditandai  jalan tidak lebar dan terdapat banyak kerusakan. Indikator yang kedua, Proses pelaksanaan Operasi Pangan Riau Makmur ini  harus  dilihat  dari  segi  Kepemimpinan  Pemerintah  Daerah  dan  Partisipasi  petani,  adapun
Pemerintah  Daerah  berusaha  keras  untuk  menjalankan  program  tersebut  dan  partisipasi petaninya  ada.  Indikator  selanjutnya  yaitu  hasilnya  yakni  Program  Peningkatan  Indeks Pertanaman  IP  100  -  IP  200,  Cetak  Sawah  Baru,  dan    Rehabilitasi  Sawah  Terlantar realisasinya  tidak  sesuai  dengan  target  sehingga  mempengaruhi  hasil  produksi  beras  tidak bertambah  secara  signifikan,  selain  itu  adanya  program  Cetak  Sawah  Baru  dan  Rehabilitasi Sawah Terlantar menambah luas lahan pertanian tapi tidak diimbangi dengan kuantitas petani yang masih minim.
Terdapat  beberapa  faktor  penghambat  di  dalam  pelaksanaan  Operasi  Pangan  Riau Makmur  yakni  Sumber  Daya  Manusia  yang  masih  rendah  terutama  petaninya,  petugas lapangan  yang  kurang  komitmen  serta  minimnya  penyuluhan  di  tingkat  Kecamatan/  Desa. Faktor lain nya yaitu Infrastruktur daerah yang minim sehingga menghambat aktivitas petani untuk akses kelokasi pertanian, ditinjau dari sarana dan prasarana yang minim seperti saluran irigasi  tidak  memadai,  dengan  tidak  memadai  saluran  irigasi  proses  pertumbuhan  tanaman padi  akan  terhambat  karena  tidak  adanya  penampungan  air  yang  seharusnya  solusi  ketika musim  kekeringan,  Organisme  Pengganggu  Tanaman  seperti  Hama  wereng,  ulat,  tikus mudah menyerang tanaman padi karena jumlah petani yang menanam padi setahun dua kali lebih  sedikit  dibandingkan  musim  tanam  reguler.  Faktor  penghambat  lainnya  yaitu  tidak berperannya  Pos  Simpul  Koordinasi  Tingkat  Kecamatan  dan  pos  Simpul  koordinasi  tingkat Desa. Melihat program yang dijalankan  Pemerintah Daerah tersebut, solusi yang ditawarkan melalui  indikator  evaluasi  program  Operasi  Pangan  Riau  Makmur  yaitu  harus  adanya komitmen  semua  pihak  yang  terlibat,  Infrastruktur  di  perbaharuhi  dan  membuat  sebuah program yang selaras untuk mensehjaterakan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Pressindo. Emzir.2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data . Jakarta: Rajawali
Hanif  Nurcholis.2005.Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah.  Jakarta. Grasindo.
Inu Kencana Syafiie. 2011. Manajemen Pemerintahan . Bandung :Pustaka Reka Cipta. Penyunting  :  Roem  Topatimasang,  dkk.  2005. Mengubah  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta  : Insist Press
Wirawan.  2011.  Evaluasi (  Teori,  Model,    Standar,  Aplikasi  dan  profesi )  Jakarta.  Rajawali pers
Riant Nugroho. 2013. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta. Pustaka pelajar
Riant nugroho . Pubic policy ( dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan ) . Jakarta. Elex Komputindo
Salim dkk. 2006. Perancangan Kontrak dan Momerandum of Understanding ( mou ). Jakarta. Sinar grafika. Jakarta
Solahuddin  Kusumanegara.2010. Model  dan  aktor  dalam  Proses    Kebijakan  Publik . Yogyakarta .Gava Media
Solichin  Abdul  Wahab.  2012.  Analisis Kebijakan    dari  formulasi  kepenyusunan  model  - model implementasi kebijakan publik . Jakarta. Bumi Aksara. Subarsono.2005. Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi .  Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Sri handayani. Ilmu politik dalam kebijakan kebijaksanaan . Yogyakarta .Gosyen Publishing. Totok  Mardikanto  dan  Poerwoko  soebiato.  2013. Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Perspektif Kebijakan Publik . Bandung .Alpabeta Wayne  Persons.  2005. Public  Policy    Pengantar  Teori  dan    Prakatik  Analisis  Kebijakan . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Widodo.2012. Cerdik  Menyusun    Proposal  Penelitian  Skripsi,  Tesis  dan  Disertasi .  Jakarta Timur : Magna Script Publishing.
Skripsi, Thesis dan Jurnal
Dino  predi. Jurnal  Demokrasi  &  0tonomi  Daerah  “Peranan  Badan  Ketahanan  Pangan dalam Peningkatan Ketahanan Pangan ” . Volume 10. Nomor 1 Juni 2012.
Muchlis  Hamdi. Membangun  Kebijakan  Publik  yang  administratif -  Jurnal  Ilmu Pemerintahan. Pengurus Pusat Ilmu Pemerintahan ( MIPI )
Skripsi Firmasnyah .2008. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kec. Kampar  Kiri  Hulu  (  Studi  Kasus  Pengembangan  Kecamatan  (  PKK  )  tahun  2006 . Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan IP FISIP UR.
Skripsi    Lasino.  2011 .  Dinamika  Pemerintah  dan    Implementasi  Program  Pengembangan Tanaman Padi di Kec. Bunga Raya. Kabupaten Siak tahun 2010 . Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan IP FISIP UR.
Tesis Deflides Gusni.2012. Studi Implementasi Kebijakan Operasi Pangan Riau Makmur di Kabupaten  Kuantan Sengingi. Program Pasca Sarjana Fisip Universitas Riau. Yoanita  Omardan  Ernawati.  2013. Jurnal  Administrasi  Pembangunant  tentangAnalisa Implementasi Program Operasi Pangan Riau Makmur .  Volume 1, Nomor 3.

## Daftar Bacaan Lain dan Internet
Bambang,  D  dan  Rati  Riana.  2005. Teknik  Menulis  Karya  Ilmiah .  Jakarta  :  Rineka Cipta.
Hamidi.  2004. Metode  penelitian  kualitatif.  Aplikasi  praktis  pembuatan  proposal  dan laporan penelitian . Malang: UMM PRESS.
Pusat  bimbingan  dan  pengembangan  bahasa  departemen  Pendidikan  Nasional  RI  . 2010. Panduan EYD dan tata bahasa Indonesia . Jakarta : Redaksi TransMedia
Tim Penyusun  Buku Pedoman  penulisan dan prosedur  Ujian Fisip Universitas Riau.
2008. Pedoman penulisan  dan prosedur ujian  skripsi fisip unri . Pekanbaru: UR PRESS Widodo.  2012. Cerdik  menyusun    proposal  penelitian  skripsi,  thesis,  dan  disertasi. Jakarta Timur : Magna  Scrift Publishing
Pelalawan dalam angka 2013 . Badan pusat Statistik Kabuapaten Pelalawan.
Kuala Kampar dalam angka 2013 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan. http ://Respository.usu.ac.id http ://Kab.Pelalawan.go.id