Abstrak—Aktivitas pengembangan
permukiman yang dilakukan  oleh  informal  land  subdividers  dilakukan  tanpa mengikuti  kerangka  peraturan  yang  ada  sehingga  mengarah pada  permukiman  yang  tidak  layak  huni.  Sementara  pada kondisi idealnya, permukiman seharusnya menyediakan ruang yang nyaman dimana livability merupakan bentuk pencapaiannya.  Untuk  itu,  diperlukan adanya  kebijakan yang dapat mengakomodasi peningkatan livability pada permukiman yang  dikembangkan  oleh  informal  land  subdividers.  Sebagai masukan  terhadap  terhadap  penyusunan  kebijakan  tersebut, pada  penelitian  ini  dilakukan  perumusan  kriteria  livability permukiman yang dikembangkan oleh informal land subdividers. Metode pengumpulan data dalam perumusan kriteria tersebut dilakukan dengan studi pustaka yang selanjutnya dikonfirmasi dengan in-depth interview kepada para ahli untuk mengumpulkan pendapat para ahli terkait variabel yang tepat dalam menilai livability pada permukiman yang dikembangkan oleh informal land subdividers. Hasil in-depth interview tersebut kemudian dianalisis dengan metode quantitative content analysis. Dari  hasil  analisis  tersebut,  didapatkan  rumusan  kriteria livability  permukiman  yang  dikembangkan  informal  land subdividers  sejumlah  28  kriteria  yang  terbagi  dalam  8  aspek diantaranya:  jangkauan  fasilitas  umum;  kondisi  prasarana; kualitas  utilitas;  keselamatan  dan  keamanan;  kondisi  fisik bangunan; kondisi lingkungan; kondisi perekonomian masyarakat penghuni; dan aksesibilitas transportasi umum dan supermarket.
Kata Kunci—Livability, Permukiman, Informal Land Subdividers.

## I. PENDAHULUAN
OTA  Layak  Huni  atau Livable  City merupakan gambaran  lingkungan  perkotaan  yang  nyaman  sebagai tempat tinggal dan tempat beraktivitas ditinjau dari variabel fisik  maupun  non  fisik  [1].  Sebagai  lingkungan  yang terbangun  dan  merupakan  sarana  kegiatan  manusia, lingkungan  permukiman  perlu  menyediakan  ruang  yang nyaman  sebagai  tempat  tinggal  sehingga  penghuninya mendapatkan  kondisi  kehidupan  yang  lebih  baik  untuk menyokong  keberlanjutan  [2].  Dalam  konteks permukiman, livability merupakan  gambaran  pencapaian  kualitas  hidup dari suatu kawasan hunian [3].
Tingginya permintaan dan terbatasnya jumlah lahan akibat meningkatnya  kebutuhan  ruang  di  kawasan  kota-kota  besar menyebabkan  masyarakat  lebih  memilih  bermukim  di kawasan peri urban [4]. Di kawasan peri urban sering ditemui penggunaan  lahan  yang  tidak  sah,  termasuk  permukiman informaL  [5].  Salah  satu  praktik  penyediaan  permukiman informal di kawasan peri urban ini dilakukan oleh informal land subdividers [6].
Dalam  praktiknya, informal  land  subdividers tidak mengumpulkan site plan mereka kepada Bappeda, sehingga permukiman yang dibentuk berada di luar kerangka peraturan yang ada seperti tata letak plot bangunan, penyediaan ruang
infrastruktur  dan  fasilitas  pelayanan  lingkungan.  Menurut Surat  Keputusan  Menteri  Permukiman  dan  Prasarana Wilayah  No.  217/KPTS/M/2002  tentang  Kebijakan  dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman, perkembangan  permukiman  informal  yang  tidak  mengikuti kerangka  peraturan  yang  ada  tersebut  berdampak  pada penurunan  kualitas  lingkungan  permukiman  [7].  Penurunan kualitas  lingkungan  ini  tentu  mengindikasikan  pada permukiman yang tidak nyaman, yang merujuk pada indikasi permukiman yang tidak layak huni.
Dari fakta tersebut ditemukan gap pada permukiman yang dikembangkan  oleh informal  land  subdividers di  mana permukiman  yang  dibentuk  tidak  memenuhi  kondisi  ideal yang  seharusnya  ada  pada  permukiman.  Oleh  karena  itu, diperlukan  adanya  kebijakan  yang  dapat  mengakomodasi peningkatan livability pada permukiman yang dikembangkan oleh informal  land  subdividers .  Sebagai  masukan  terhadap terhadap penyusunan kebijakan tersebut, pada penelitian ini dilakukan  perumusan  kriteria livability permukiman  yang dikembangkan oleh informal land subdividers .
Penelitian ini menjadi penting karena belum ada penelitian yang  dapat  menjembatani  antara  aktivitas informal  land subdividers dengan konsep livable settlement yang kemudian dapat mengakomodasi kebijakan pasar permukiman informal perkotaan sebagai kontrol terhadap perkembangan permukiman  informal  tersebut,  serta  dampak  penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkannya. Sehingga, seluruh masyarakat  dapat  mengakses  permukiman  dengan  kondisi layak huni .

## II. METODE PENELITIAN

## A. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan dengan  survei  primer  dan  survei  sekunder.  Survei  primer adalah  survei  yang  dilakukan  melalui  tahap  observasi lapangan/ identifikasi lapangan secara langsung.  Sedangkan survei sekunder merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari instansional.
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  diawali  dengan survei  sekunder  yaitu  studi  pustaka  terhadap  teori-teori livable  city ,  penelitian-penelitian  terdahulu  terkait livability pada  kawasan  permukiman,  dan livability  index yang digunakan berbagai lembaga di dunia. Hasil sintesis pustaka dari  studi  literatur  tersebut  kemudian  dirumuskan  melalui survei  primer  yaitu  dengan  melakukan in-depth  interview kepada para ahli dengan tujuan mengumpulkan pendapat para ahli terkait variabel yang tepat dalam menilai kelayakhunian pada  permukiman  yang  dikembangkan  oleh informal  land subdivider s. Pendapat para ahli tersebut kemudian dianalisis menghasilkan  rumusan  kriteria livability pada permukiman yang dikembangkan oleh informal land subdividers .

## Kriteria Livability pada Permukiman yang Dikembangkan oleh Informal Land Subdividers
Like Daniela Thalia Siagian dan Putu Gde Ariastita Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : ariastita@gmail.com
K

## B. Metode Pengambilan Sampel
Metode pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive random sampling yang merupakan metode  pengambilan  sampel  dengan  tujuan/kriteria  tertentu menurut  peneliti.  Adapun  kriteria  yang  digunakan  dalam pengambilan  sampel  ahli  terlihat  pada  Tabel  1.  Adapun sampel ahli yang terpilih  untuk  digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2.

## C. Metode Analisis
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  merumuskan kriteria livability permukiman  yang  dikembangkan  oleh informal  land  subdividers adalah quantitative  content analysis. Metode quantitative  content  analysis merupakan metode  analisis  yang  berfokus  pada  isi  komunikasi  yang tersurat , tampak,  atau manifest .  Karena  itu  tidak  dapat digunakan  untuk  mengetahui  isi  komunikasi  yang  tersirat atau latent. Prinsip quantitative content analysis terletak pada objektivitas  yang  diukur  dari  pembuatan  atau  penyusunan kategorisasi.  Adapun  tahapan quantitative  content  analysis adalah sebagai berikut:
a. Identifikasi teori dan perumusan hipotesis.
b. Pemilihan unit analisis.
c. Penentuan unit pengkodean.
d. Pengembangan skema pengkodean.
e. Pengumpulan data.
f. Analisis akhir.
g. Perumusan temuan.

## III. HASIL DAN DISKUSI
A. Studi  Pustaka  dalam  Mengumpulkan  Variabel  Kriteria Livability  Permukiman  yang  Dikembangkan  oleh  Informal Land Subdividers
Studi  pustaka  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan mengkaji literatur terkait livability yang terdiri dari definisi livable  city, prinsip livable  city, penelitian  terdahulu  terkait livability pada kawasan permukiman, urban livability index , dan livable  settlement dalam  konteks informal  land subdividers.
Dalam mengkaji definisi livable city, dilakukan kompilasi dan  pengambilan  frase  kunci  dari  empat  ahli  [8-10].  Dari berbagai  definisi  yang  diungkapkan  para  ahli  tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dimana livable city merupakan kondisi kota yang aman dan nyaman ditinjau dari aspek fisik dan non-fisik serta bersifat berkelanjutan.
Prinsip livable city yang dikaji dalam penelitian ini diambil dari perbandingan prinsip livable city menurut Lennard dan Douglass  (2002)  [11].  Dari  perbandingan  prinsip  yang disampaikan  kedua  ahli  tersebut,  ditemukan  kesamaan  di mana  kedua  ahli  menyebutkan  bahwa  prinsip Livable  City mengakomodasi kebutuhan mayarakat dari aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonominya.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip livable  city diantaranya ketersediaan sarana, prasarana dan utilitas yang mendukung  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  yang menciptakan  rasa  aman  dan  nyaman  didukung  dengan  tata kelola pemerintahan yang baik.
Tabel 1. Kriteria sampel ahli Populasi Kriteria Responden Institusi Pemerintah • Mewakili  SKPD  yang  terlibat secara  langsung  dalam  pengadaan kawasan perumahan dan permukiman. • Merupakan  kepala  bidang/  sub- bidang  yang  khusus  menangani masalah perumahan dan permukiman. Akademisi • Memahami  pokok  dan  bahasan terkait perumahan dan permukiman. • Memahami pokok bahasan penelitian  terkait  praktik informal land subdivider . • Memahami  kebijakan  atau  pun regulasi terkait menurut keahliannya. Tabel 2. Sampel ahli terpilih Pihak Terpilih Kepakaran Kepala bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Kepala  bidang  perumahan  memiliki tugas terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas Rumah  Tidak  Layak  Huni  dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya Kepala bidang permukiman mempunyai  tugas  terkait  penyusunan kebijakan  teknis  permukiman  dan pelaksanaan kegiatan permukiman.
Ahli/Pakar di bidang permukiman Pakar  di  bidang  permukiman  dapat memberikan  pertimbangan  terkait permukiman dengan keahliannya dari sudut  pandang  akademisi/teori-teori mengenai livability.
Tabel 3. Hasil sintesis variabel berdasarkan studi terdahulu terkait penilaian
livability pada permukiman Indikator Variabel Sumber Prasarana Jalan lingkungan Suryaningsih (2017); Gonta,et.al (2020); Setijanti,et.al (2014) Drainase lingkungan Suryaningsih (2017); Gonta,et.al (2020); Setijanti,et.al (2014) Jaringan Persampahan Suryaningsih (2017); Gonta,et.al (2020); Setijanti,et.al (2014) Pengelolaan air limbah Suryaningsih (2017); Gonta,et.al (2020); Setijanti,et.al (2014) Utilitas Jaringan listrik Suryaningsih  (2017);  Gilbert (1981) Jaringan  Air bersih Suryaningsih (2017); Gonta,et.al (2020) Keamanan Konflik Sosial Suryaningsih (2017); Setijanti,et.al (2014); Fisik Bangunan Kepadatan Bangunan Gonta,et.al (2020); Setijanti,et.al  (2014);    Rusli (2011) Kondisi bangunan Gonta,et.al (2020); Setijanti,et.al  (2014);    Rusli (2011) Lingkungan RTH Suryaningsih (2017); Gonta,et.al (2020) Estetika Setijanti (2014)
Pada  penelitian  ini  juga  dilakukan  kajian  terhadap  studi terdahulu  terkait  penilaian livability pada  permukiman. Adapun penelitian terdahulu yang dikaji pada penelitian ini diantaranya: penilaian penerapan konsep livable settlement di permukiman  Kota  Surakarta;  upaya  peningkatan  hunian kampung  nelayan  di  Kota  Donggala;  penilaian  kinerja kelayakhunian  permukiman  Kawasan  Perkotaan  Gresik berdasarkan  persepsi  stakeholder;  dan traditional  settlemen livability  in  creating  sustainable  living [12-14].  Dari  studi terdahulu  tersebut,  didapatkan  sintesis  variabel  penelitian pada Tabel 3.
Urban  livability  index atau  indeks  kelayakhunian  yang dikaji  pada    penelitian  ini  diambil  dari  institusi  nasional maupun  internasional  diantaranya: The  Urban  Liveability Index  oleh  NHMRC  Center  of  Research  Excellence  in Healthy  Liveable  Communities  (RMIT  University) ; Livable City  Concept  of  Indonesia  2015-2045  oleh  Badan Perencanaan  Pembangunan Nasional  (Bappenas);  The  5Es
of Livable Cities oleh Asean Development Bank (ADB) dan Ikatan  Ahli  Perencana  (IAP) Most  Livable  City  Index 2017 [15-16].  Dari urban  livability  index tersebut,  disintesis variabel penelitian yang dielaborasikan dengan hasil sintesis studi terdahulu menghasilkan rumusan variabel pada Tabel 4.
Tujuan utama informal land subdivider dalam penyediaan lahan  permukiman  ialah  menyediakan  permukiman  dengan harga terjangkau yang dapat diakses masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu berdasarkan definisinya, livable city merupakan kondisi kota yang aman dan  nyaman  ditinjau  dari  aspek  fisik  dan  non-fisik  serta bersifat berkelanjutan. Sehingga disimpulkan bahwa livable settlement dalam  konteks  permukiman  yang  dikembangkan oleh informal  land  subdivider adalah  permukiman  yang memenuhi  aspek  kebutuhan  fisik  dan  non-fisik  hunian  dan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat tanpa mempengaruhi kesanggupan penghuni untuk dapat mengakses  permukiman  tersebut.  Sehingga,  rumusan
Tabel 4. Hasil sintesis variabel berdasarkan urban livability index Indikator Variabel Sumber Jangkauan fasilitas umum Jarak ke lokasi Sekolah Dasar (SD) Bappenas (2015); IAP (2017); Higgs, C, et.al (2019); Jarak  ke  lokasi  Sekolah  Menengah  pertama (SMP) Bappenas (2015); IAP (2017); Higgs, C, et.al (2019); Jarak ke lokasi sarana olahraga Bappenas (2015); IAP (2017); Higgs, C, et.al (2019); Jarak ke lokasi sarana hiburan Bappenas (2015); IAP (2017); Higgs, C, et.al (2019); Jarak ke lokasi puskesmas Bappenas (2015); IAP (2017); Higgs, C, et.al (2019); Jarak ke lokasi klinik Bappenas (2015); IAP (2017); Higgs, C, et.al (2019); Jarak ke timbal praktik dokter/bidan Bappenas (2015); IAP (2017); Higgs, C, et.al (2019); Kondisi prasarana Kondisi jaringan jalan Setijanti,et.al (2014); Bappenas (2015);   Suryaningsih (2017); Higgs, C, et.al (2019); Asean Development Bank (2019); Gonta,et.al (2020) Kondisi perkerasan jalan lingkungan Setijanti,et.al  (2014);  Bappenas  (2015);      Suryaningsih  (2017);  Gonta,et.al (2020) Kondisi ukuran jalan lingkungan Setijanti,et.al  (2014);  Bappenas  (2015);  Suryaningsih  (2017);  Gonta,et.al (2020) Kondisi saluran drainase Setijanti,et.al  (2014);  Bappenas  (2015);  Suryaningsih  (2017);  Gonta,et.al (2020) Kondisi tempat pembuangan sampah (TPS) Setijanti,et.al  (2014);  Bappenas  (2015);  IAP  (2017);  Suryaningsih  (2017); Gonta,et.al (2020) Kondisi sistem persampahan IAP (2017); Setijanti,et.al (2014); Suryaningsih (2017); Gonta,et.al (2020) Kondisi tangki septik Setijanti,et.al (2014); Suryaningsih (2017); Gonta,et.al (2020) Kondisi  instalasi  pengelolaan  air  limbah (IPAL) Setijanti,et.al (2014); Suryaningsih (2017); Asean Development Bank (2019); Gonta,et.al (2020) Kualitas utilitas Ketersediaan dan kualitas pelayanan listrik Gilbert  (1981);  Bappenas  (2015);  IAP  (2017);  Suryaningsih  (2017); Asean Development Bank (2019) Ketersediaan dan kualitas air bersih Bappenas  (2015);  IAP  (2017);  Suryaningsih  (2017); Asean  Development Bank (2019); Gonta,et.al (2020) Keselamatan  dan keamanan Kondisi kerukunan warga Bappenas (2015); Suryaningsih (2017); Setijanti,et.al (2014); Kondisi ketertiban lingkungan Bappenas (2015); Suryaningsih (2017); Setijanti,et.al (2014); Aman dari banjir Bappenas (2015); IAP (2017) Kondisi fisik bangunan Ketersediaan  lahan  tak  terbangun  untuk ruang terbuka dan fasilitas umum Gonta,et.al (2020); Higgs, C, et.al (2019); Setijanti,et.al (2014);  Rusli (2011) Kondisi  bahan  bangunan  (permanen/non permanen) Gonta,et.al (2020); Higgs, C, et.al (2019); IAP (2017);  Setijanti,et.al (2014); Rusli (2011) Kondisi lingkungan Jarak ke lokasi taman Suryaningsih  (2017); Asean  Development  Bank (2019);  Higgs,  C,  et.al (2019); Gonta,et.al (2020)
Luas taman
Suryaningsih  (2017); Asean  Development  Bank (2019);  Higgs,  C,  et.al (2019); Gonta,et.al (2020) Kondisi keindahan lingkungan Setijanti (2014); Bappenas (2015) Kondisi polusi udara Bappenas  (2015);  IAP  (2017);  Suryaningsih  (2017); Asean  Development Bank (2019); Higgs, C, et.al (2019) Kondisi perekonomian masyarakat penghuni Jumlah penghuni yang bekerja dan tinggal di wilayah administrasi yang sama IAP (2017); Suryaningsih (2017); Asean Development Bank (2019); Higgs, C, et.al (2019)
Jumlah  keluarga  memiliki  usaha  home industry IAP (2017); Asean Development Bank (2019) Konektivitas Jarak ke halte bus Bappenas  (2015);  Suryaningsih  (2017); Asean  Development  Bank (2019); Higgs, C, et.al (2019); Gonta,et.al (2020)
Jarak ke pangkalan angkutan umum (angkot) Bappenas  (2015);  Suryaningsih  (2017); Asean  Development  Bank (2019); Higgs, C, et.al (2019); Gonta,et.al (2020)
Jarak ke supermarket/toko serba ada terdekat Bappenas (2015); IAP (2017); Asean Development Bank (2019); Higgs, C, et.al (2019)
variabel  kriteria livability permukiman  yang  dikembangkan oleh informal  land  subdividers berdasarkan  hasil  studi pustaka dapat dilihat pada Tabel 5.
B. In-Depth  Interview  dalam  Mengumpulkan  Pendapat Para  Ahli  Terkait  Kriteria  yang  Tepat  dalam  Menilai Livability  Permukiman  yang  Dikembangkan  oleh  Informal Land Subdividers
Sebelum melakukan analisis content , dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu  berupa pendapat para ahli terkait kesesuaian variabel penelitian untuk menilai livability permukiman yang dikembangkan informal land subdividers . Sampel ahli yang digunakan pada tahap ini melibatkan 3 ahli seperti yang dijabarkan pada Tabel 2.
C. Quantitative  Content  Analysis  dalam  Merumuskan Kriteria  Livability  Permukiman  yang  Dikembangkan  oleh Informal Land Subdividers
Dalam  menentukan  rumusan  kriteria livability pada permukiman  yang  dikembangkan  oleh informal  land subdivider digunakan  metode quantitative  content  analysis. Metode quantitative  content  analysis merupakan  metode analisis  yang  berfokus  pada  isi  komunikasi  yang  tersurat , tampak  atau manifest .  Pada  sub  bab  metode  analisis sebelumnya  telah  dijabarkan  tahapan quantitative  content analysis yang terdiri dari 7 tahapan. Adapun pembahasan tiap tahapan quantitative  content  analysis pada  penelitian  ini adalah sebagai berikut.

## 1) Identifikasi Teori dan Perumusan Hipotesis
Identifikasi  teori-teori  yang  relevan  telah  dilakukan  pada
tahap  studi  pustaka.  Teori-teori  yang  digunakan  merupakan teori livable  city ,  penelitian  terdahulu  terkait livable settlement, dan livability  index .  Hasil  sintesis  teori-teori tersebut  menghasilkan  hipotesis  berupa  rumusan  kriteria livability permukiman  yang  dikembangkan  oleh informal land  subdivider seperti  pada  Tabel  4.  Terdapat  32  variabel yang dijadikan hipotesis pada penelitian ini.

## 2) Pemilihan Unit Analisis
Unit  analisis  pada  penelitian  ini  merupakan  sampel  ahli yang telah dipilih dan dijabarkan pada Tabel 2.

## 3) Penentuan Unit Pengkodean
Unit  pengkodean  pada  penelitian  ini  diambil  dari  frasa setuju, tidak setuju dan sangat setuju dengan mempertimbangkan  pertanyaan  penelitian  yaitu  apakah kriteria Xn dapat mengukur livability pada permukiman yang dikembangkan informal land subdivider .

## 4) Pengembangan Skema Pengkodean
Skema  pengkodean  yang  digunakan  dalam  analisis  ini menggunakan bobot yang diterapkan pada unit pengkodean. Untuk  kode  unit  tidak  setuju  mendapatkan  bobot  1,  untuk kode unit setuju mendapatkan bobot 3, dan untuk kode unit sangat setuju mendapatkan bobot 5.
5) Pengumpulan Data.
Pengumpulan  data  pada quantitative  content  analysis ini dilakukaan dengan in-depth interview menanyakan opini para ahli.  Secara  kolektif,  hasil  koding  berdasarkan  opini  ahli tersebut disajikan dalam Tabel 6.
6) Analisis Akhir
Analisis  akhir  pada quantitative  content  analysis ini
Tabel 5.
Hasil sintesis variabel berdasarkan studi pustaka
Aspek/ Indikator Variabel Jangkauan fasilitas umum Jarak ke lokasi Sekolah Dasar (SD) Jarak ke lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Jarak ke lokasi sarana olahraga Jarak ke lokasi sarana hiburan Jarak ke lokasi puskesmas
Jarak ke lokasi klinik Jarak ke timbal praktik dokter/bidan
Kondisi prasarana
Kondisi jaringan jalan
Kondisi perkerasan jalan lingkungan Kondisi ukuran jalan lingkungan
Kondisi saluran drainase Ketersediaan tempat pembuangan sampah (TPS) Kondisi sistem persampahan
Ketersediaan tangki septik
Ketersediaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)
Kualitas utilitas Ketersediaan dan kualitas pelayanan listrik Ketersediaan dan kualitas air bersih Ketersediaan dan kualitas lampu penerangan jalan Keselamatan dan keamanan Kondisi kerukunan warga Kondisi ketertiban lingkungan Aman dari banjir Kondisi fisik bangunan Ketersediaan lahan tak terbangun untuk ruang terbuka dan fasilitas umum Kondisi bahan bangunan (permanen/non permanen) Kondisi lingkungan Jarak ke lokasi taman Luas taman Kondisi keindahan lingkungan Kondisi polusi udara Kondisi perekonomian masyarakat penghuni Jumlah penghuni yang bekerja dan tinggal di wilayah administrasi yang sama Jumlah keluarga memiliki usaha home industry Konektivitas Jarak ke halte bus Jarak ke pangkalan angkutan umum (angkot)
Jarak ke supermarket/ toko serba ada terdekat
dilakukan dengan penghitungan bobot dari tiap kriteria atau koding.  Nilai  terendah  kritreria  dicapai  ketika  seluruh  ahli tidak setuju yaitu bernilai 3 dan nilai tertinggi dicapai ketika seluruh  ahli  sangat  setuju  yaitu  bernilai  9.  Sehingga kesimpulan  skala  penilaian  yang  menjadi  dasar  reduksi kriteria  atau  pengambilan  rumusan  kesimpulan  didasarkan pada  interval  penilaian  di  mana  interval  3-6  disimpulkan
kriteria tidak digunakan dan interval 7-9 disimpulkan kriteria digunakan.  Adapun  hasil  analisis  akhir quantitative  content analysis dapat dilihat pada Tabel 7.
D. Perumusan Temuan
Dalam  proses interview ahli,  terdapat  beberapa  masukan yang diberikan terkait variabel penelitian. Masukan tersebut
Tabel 6 . Koding wawancara ahli Variabel Ahli Code/ klasifikasi Variabel Ahli Code/ klasifikasi Jarak  ke  lokasi  Sekolah Dasar Akademisi Sangat Setuju Kondisi perkerasan jalan lingkungan Akademisi Sangat Setuju Dinas Permukiman Kota Sangat Setuju Dinas Permukiman Kota Setuju Dinas Permukiman Provinsi Sangat Setuju Dinas Permukiman Provinsi Sangat Setuju Jarak  ke  lokasi  Sekolah Menengah Pertama Akademisi Sangat Setuju Kondisi  ukuran  jalan lingkungan Akademisi Sangat Setuju Dinas Permukiman Kota Sangat Setuju Dinas Permukiman Kota Setuju Dinas Permukiman Provinsi Setuju Dinas Permukiman Provinsi Setuju Jarak  ke  lokasi  sarana olahraga Akademisi Setuju Jarak ke timbal praktik dokter/bidan Akademisi Sangat Setuju Dinas Permukiman Kota Setuju Dinas Permukiman Kota Sangat Setuju Dinas Permukiman Provinsi Sangat Setuju Dinas Permukiman Provinsi Sangat Setuju Jarak  ke  lokasi  sarana hiburan Akademisi Sangat Setuju Kondisi jaringan jalan Akademisi Sangat Setuju Dinas Permukiman Kota Tidak Setuju Dinas Permukiman Kota Sangat Setuju Dinas Permukiman Provinsi Sangat Setuju Dinas Permukiman Provinsi Sangat Setuju Jarak ke lokasi puskesmas Akademisi Sangat Setuju Kondisi saluran drainase Akademisi Sangat Setuju Dinas Permukiman Kota Sangat Setuju Dinas Permukiman Kota Sangat Setuju Dinas Permukiman Provinsi Tidak Setuju Dinas Permukiman Provinsi Sangat Setuju Jarak ke lokasi klinik Akademisi Sangat Setuju Kondisi tempat pembuangan  sampah (TPS) Akademisi Sangat Setuju Dinas Permukiman Kota Sangat Setuju Dinas Permukiman Kota Sangat Setuju Dinas Permukiman Provinsi Setuju Dinas Permukiman Provinsi Sangat Setuju Kondisi sistem persampahan Akademisi Sangat Setuju Kondisi tangki septik Akademisi Sangat Setuju Dinas Permukiman Kota Sangat Setuju Dinas Permukiman Kota Setuju Dinas Permukiman Provinsi Sangat Setuju Dinas Permukiman Provinsi Sangat Setuju Kondisi instalasi pengelolaan  air  limbah (IPAL) Akademisi Setuju Ketersediaan lahan tak terbangun untuk ruang terbuka  dan  fasilitas umum Akademisi Setuju Dinas Permukiman Kota Sangat Setuju Dinas Permukiman Kota Sangat Setuju Dinas Permukiman Provinsi Sangat Setuju Dinas Permukiman Provinsi Sangat Setuju Ketersediaan dan kualitas pelayanan listrik Akademisi Sangat Setuju Kondisi bahan bangunan (permanen/non permanen) Akademisi Sangat Setuju Dinas Permukiman Kota Setuju Dinas Permukiman Kota Setuju Dinas Permukiman Provinsi Sangat Setuju Dinas Permukiman Provinsi Sangat Setuju Ketersediaan dan kualitas air bersih Akademisi Sangat Setuju Jarak ke lokasi taman Akademisi Setuju Dinas Permukiman Kota Sangat Setuju Dinas Permukiman Kota Setuju Dinas Permukiman Provinsi Sangat Setuju Dinas Permukiman Provinsi Setuju Luas taman Akademisi Sangat Setuju Kondisi keindahan lingkungan Akademisi Sangat Setuju Dinas Permukiman Kota Setuju Dinas Permukiman Kota Sangat Setuju Dinas Permukiman Provinsi Setuju Dinas Permukiman Provinsi Kondisi polusi udara Akademisi Sangat Setuju Jarak ke halte bus Akademisi Sangat Setuju Dinas Perumahan Permukiman Kota Sangat Setuju Dinas Perumahan Permukiman Kota Tidak Setuju Dinas Perumahan Permukiman Provinsi Sangat Setuju Dinas Perumahan Permukiman Provinsi Tidak Setuju Jumlah  penghuni  yang bekerja  dan  tinggal  di wilayah administrasi yang sama Akademisi Sangat Setuju Jarak  ke  pangkalan angkutan umum (angkot) Akademisi Sangat Setuju Dinas Perumahan Permukiman Kota Setuju Dinas Perumahan Permukiman Kota Setuju Dinas Perumahan Permukiman Provinsi Setuju Dinas Perumahan Permukiman Provinsi Setuju Jumlah keluarga memiliki  usaha home industry Akademisi Sangat Setuju Jarak ke supermarket/toko serba ada terdekat Akademisi Sangat Setuju Dinas Perumahan Permukiman Kota Tidak Setuju Dinas Perumahan Permukiman Kota Sangat Setuju Dinas Perumahan Permukiman Provinsi Setuju Dinas Perumahan Permukiman Provinsi Sangat Setuju
diantaranya:  (1)  Penggantian  variabel  X 2 yaitu  jarak  ke sekolah  menengah  pertama  menjadi  ketersediaan  tempat penitipan  anak.  Pergantian  variabel  ini  dikarenakan  tema penelitian  membahas  terkait  permukiman  sehingga  tempat penitipan  anak  menjadi  penting,  sedangkan  sekolah menengah  pertama  (SMP)  tidak  harus  tersedia  dalam linbgkup permukiman. (2) Penambahan variabel aksesibilitas
ojek  online  sebagai  bentuk  penyesuaian  terhadap  era  masa kini.
Kedua  masukan  tersebut  digunakan  pada  perumusan kriteria livability permukiman  yang  dikembangkan  oleh informal  land  subdivider berikut.  Sehingga  kesimpulan rumusan  kriteria  dari quantitative  content  analysis tersebut adalah pada Tabel 8.
Tabel 7.
Hasil analisis akhir quantitative content analysis Variabel Nilai Kesimpulan Jarak ke lokasi Sekolah Dasar 9 Variabel digunakan Jarak ke lokasi Sekolah Menengah Pertama 8 Variabel digunakan Jarak ke lokasi sarana olahraga 5 Variabel tidak digunakan Jarak ke lokasi sarana hiburan 7 Variabel digunakan Jarak ke lokasi puskesmas 7 Variabel digunakan Jarak ke lokasi klinik 8 Variabel digunakan Jarak ke timbal praktik dokter/bidan 9 Variabel digunakan Kondisi jaringan jalan 9 Variabel digunakan Kondisi perkerasan jalan lingkungan 8 Variabel digunakan Kondisi ukuran jalan lingkungan 7 Variabel digunakan Kondisi saluran drainase 9 Variabel digunakan Kondisi tempat pembuangan sampah (TPS) 9 Variabel digunakan Kondisi sistem persampahan 9 Variabel digunakan Kondisi tangki septik 8 Variabel digunakan Kondisi instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) 8 Variabel digunakan Ketersediaan dan kualitas pelayanan listrik 8 Variabel digunakan Ketersediaan dan kualitas air bersih 9 Variabel digunakan Ketersediaan dan kualitas lampu penerangan jalan 6 Variabel tidak digunakan Kondisi kerukunan warga 6 Variabel digunakan Kondisi ketertiban lingkungan 6 Variabel digunakan Aman dari banjir 9 Variabel digunakan Ketersediaan lahan tak terbangun untuk ruang terbuka dan fasilitas umum 8 Variabel digunakan Kondisi bahan bangunan (permanen/non permanen) 8 Variabel digunakan Jarak ke lokasi taman 8 Variabel digunakan Luas taman 6 Variabel tidak digunakan Kondisi keindahan lingkungan 7 Variabel digunakan Kondisi polusi udara 8 Variabel digunakan Jumlah penghuni yang bekerja dan tinggal di wilayah administrasi yang sama 7 Variabel digunakan Jumlah keluarga memiliki usaha home industry 6 Variabel tidak digunakan Jarak ke halte bus 5 Variabel tidak digunakan Jarak ke pangkalan angkutan umum (angkot) 7 Variabel digunakan Jarak ke supermarket/toko serba ada terdekat 9 Variabel digunakan Tabel 8.
Rumusan kriteria livability permukiman yang dikembangkan oleh informal land subdividers
Aspek Kriteria Jangkauan fasilitas umum Ketersediaan tempat penitipan anak Jarak ke lokasi Sekolah Dasar (SD) Jarak ke lokasi sarana hiburan Jarak ke lokasi puskesmas Jarak ke lokasi klinik Jarak ke timbal praktik dokter/bidan Kondisi prasarana Kondisi jaringan jalan Kondisi perkerasan jalan lingkungan Kondisi ukuran jalan lingkungan Kondisi saluran drainase
Ketersediaan tempat pembuangan sampah (TPS)
Kondisi sistem persampahan Ketersediaan tangki septik Ketersediaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) Kondisi utilitas Ketersediaan dan kualitas pelayanan listrik Ketersediaan dan kualitas air bersih Keselamatan dan keamanan Kondisi kerukunan warga Aman dari banjir Kondisi fisik bangunan Ketersediaan lahan tak terbangun untuk ruang terbuka dan fasilitas umum Kondisi bahan bangunan (permanen/non permanen) Kondisi lingkungan Jarak ke lokasi taman Kondisi keindahan lingkungan Kondisi kualitas udara Kondisi perekonomian penghuni Jumlah penghuni yang bekerja dan tinggal di wilayah administrasi yang sama Aksesibilitas Jarak ke pangkalan angkutan umum (angkot) Aksesibilitas ojek online Jarak ke supermarket/toko serba ada terdekat
Dari  hasil  rumusan  tersebut  diketahui  bahwa  variabel tingkat  pendapatan  dan  keterjangkauan  biaya  hidup  tidak digunakan  sebagai  variabel  maupun  kriteria livability permukiman  yang  dikembangkan  oleh informal  land subdividers. Sementara  pada  penelitian  terdahulu  terkait permukiman seperti pada penilaian penerapan konsep livable settlement di  permukiman  Kota  Surakarta  dan  penilaian kinerja  kelayakhunian  permukiman  Kawasan  Perkotaan Gresik  berdasarkan  persepsi  stakeholder,    variabel  tingkat pendapatan  dan  keterjangkauan  biaya  hidup  menjadi  salah satu  kriteria  dalam  mengukur livability pada  permukiman [12].
Perbedaan  ini  berawal  dari  tujuan informal  land subdividers yang  menyediakan  permukiman  dengan  harga terjangkau  agar  dapat  diakses  masyarakat  berpenghasilan rendah. Sehingga, tingkat pendapatan maupun keterjangkauan  biaya  hidup  tidak  akan  mempengaruhi livability permukiman  yang  dikembangkan  oleh informal land  subdividers .  Sedangkan  pada  penelitian livability permukiman  lainnya,  variabel  tingkat  pendapatan  dan keterjangkauan  biaya  hidup  digunakan  sebagai  variabel penilaian  kelayakhunian  dikarenakan  tingkat  pendapatan yang  rendah  serta  ketidakmampuan  masyarakat  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  mencerminkan  komunitas masyarakat  yang  tinggal  di  area  permukiman  yang  tidak layak huni.

## IV. KESIMPULAN
Rumusan  kriteria  livability  pada  permukiman  yang dikembangkan  oleh informal  land  subdividers berdasarkan hasil quantitative  content  analysis terhadap  opini  tiga  ahli, terdiri  dari  28  kriteria  diantaranya:  1)  ketersediaan  tempat penitipan  anak;  2)  jarak  ke  sekolah  dasar  (SD);  3)  jarak  ke lokasi sarana hiburan; 4) jarak ke lokasi puskesmas; 5) jarak ke lokasi klinik: 6) ketersediaan timbal praktik dokter/ bidan; 7)  konektivitas  jaringan  jalan  ;  8)  kondisi  perkerasan  jalan lingkungan permukiman; 9) kondisi ukuran jalan lingkungan; 10)  kondisi  saluran  drainase;  11)  ketersediaan  tempat pembuangan sampah (TPS); 12) kondisi sistem persampahan; 13)  ketersediaan  tangki  septik;  14)  ketersediaan  instalansi pengelolaan air limbah (IPAL); 15) ketersediaan dan kualitas pelayanan  listrik;  16)  ketersediaan  dan  kualitas  air;  17) kondisi  kerukunan  warga  yang  baik;  18)  keamanan  dari banjir;  19)  ketersediaan  lahan  tak  terbangun  untuk  ruang terbuka  fasilitas  umum;  20)  kondisi  bahan  bangunan permanen; 21) jarak ke lokasi taman; 22) kondisi keindahan lingkungan  permukiman;  23)  kondisi  kualitas  udara  yang sehat  tanpa  polusi;  24)  keterjangkauan  lahan  untuk  tempat tinggal;  25)  ketersediaan  tempat  bekerja  di  sekitar  wilayah tempat  tinggal;  26)  jarak  ke  pangkalan  angkutan  umum (angkot);  27)  lokasi  permukiman  yang  dapat  diakses  ojek
online; dan 28) jarak ke supermarket/ toko serba ada terdekat.
Kriteria  tingkat  pendapatan  dan  keterjangkauan  biaya hidup tidak mempengaruhi livability pada permukiman yang dikembangkan  oleh informal  land  subdividers karena permukiman  yang  dikembangkan  oleh informal  land subdividers memang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga disimpulkan bahwa livable settlement dalam  konteks  permukiman  yang  dikembangkan oleh informal  land  subdivider adalah  permukiman  yang memenuhi  aspek  kebutuhan  fisik  dan  non-fisik  hunian  dan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat tanpa mempengaruhi kesanggupan penghuni untuk dapat mengakses permukiman tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  H.  Kristarani  and  A.  Fajarwati,  “Kajian kota  layak huni ditinjau dari aspek lingkungan hidup di Kota Tegal Jawa Tengah,” J. Bumi Indones. , vol. 4, no. 4, 2015.
[2]  J. L. Leby and A. H. Hashim, “Liveability dimensions and attributes: Their relative importance in the eyes of neighbourhood residents,” J. Constr. Dev. Ctries. , vol. 15, no. 1, pp. 67–91, 2010.
[3]  L.  H.  Gultom,  “Pengaruh  Penataan  Permukiman  Kumuh  untuk Mencapai  Livable  Settlement  di  Kelurahan  Tambakrejo  Kota Semarang,” Universitas Diponegoro, 2017.
[4]  R.  B.  Prihatin,  “Alih  fungsi  lahan  di  perkotaan  (Studi  kasus  di  Kota Bandung  dan  Yogyakarta),” Aspir.  J.  Masal.  Sos. ,  vol.  6,  no.  2,  pp. 105–118, 2015.
[5]  M. Lombard, “Land conflict in peri-urban areas: Exploring the effects of land reform on informal settlement in Mexico,” Urban  Stud. ,  vol. 53, no. 13, pp. 2700–2720, 2016.
[6]  E.  a.  Struyk, The  Shelter  Market  in  Indonesian  Cities ,  1st  ed. Washington, D.C.: The Urban Institute Press, 1990.
[7]  BKP4N,  “Surat  Keputusan  Menteri  Permukiman  dan  Prasarana Wilayah  No.  217/KPTS/M/Tahun  2002  Tentang  Kebijakan  dan Strategi  Nasional  Perumahan  dan  Permukiman  (KSNPP).”  Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta, 2002.
[8]  S. H. C. Lennard, S. von Ungern-Sternberg, and H. L. Lennard, Making Cities Livable , 1st ed. California: Gondolier Press, 1997.
[9]  D.  I.  Darise,  “Kajian  Kota  Manado  sebagai  Kota  Layak  Huni Berdasarkan Kriteria (IAP) Ikatan Ahli Perencanaan,” Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014.
[10]  B.  McDonald,  “Livable  cities?  Urban  struggles  for  livelihood  and sustainability,” Glob. Environ. Polit. , vol. 4, no. 1, pp. 124–126, 2004.
[11]  M.  Douglass,  “From  global  intercity  competition  to  cooperation  for livable  cities  and  economic  resilience  in  Pacific  Asia,” Environ. Urban. , vol. 14, no. 1, pp. 53–68, 2002.
[12]  W. C. Gonta, W. Astuti, and A. Hardiana, “Penilaian penerapan konsep livable settlement di permukiman Kota Surakarta,” Desa-Kota , vol. 2, no. 2, pp. 186–202.
[13]  R.  Rusli,  “Upaya  peningkatan  hunian  kampung  nelayan  di  kota donggala (studi kasus kelurahan labuan bajo dan kelurahan boneoge),” Ruang J. Arsit. , vol. 3, no. 1, p. 220953.
[14]  P. Setijanti, “Traditional Settlement Livability in Creating Sustainable Living,” Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2014.
[15]  C.  Higgs,  H.  Badland, K.  Simons,  L.  D.  Knibbs,  and B.  Giles-Corti, “The  urban  liveability  index:  Developing  a  policy-relevant  urban liveability  composite  measure  and  evaluating  associations  with transport mode choice,” Int. J. Health Geogr. , vol. 18, no. 1, pp. 1–25, 2019.
[16]  Kementrian PPN/Bappenas, National Urban Development Policy , 1st ed. Jakarta: Bappenas, 2015.