PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi kasus No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel)
Severius Hulu 1 , Diantota Simanjuntak 2 , Josua O.I Limbong 3 , M.J.P. Sagala, SH.,MS 4
1,2,3) Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia E-mail:1996huluseverius@gmail.com

## Abstract
One  of  the  Government's  efforts  in  emphasizing  the  rampant  money  laundering criminal  acts or money laundring is giving special attention in the aspect of  proof. Proof  of  true  or  whether  the  accused  did  the  Act  of  charged,  became  the  most important part of the law of criminal procedure. In the perspective of the science of criminal, law is known for three (3) theories about the law of proof: the burden of proof on the prosecution, the burden of proof on the defendant, the burden of proof that  was  balanced.  The  relationship  of  the  system  of  reverse  proof  is  limited  on human rights (human rights) not inverted evidentiary assas regardless of the history of the establishment of this principle in the prevention and eradication of the crime of money laundering which in fact this principle is applied also in the prevention and eradication of criminal acts of corruption.
Keywords: Crime, Reverse Proof, money laundering.

## Latar Belakang Masalah
Kejahatan  menurut  hukum  dapat dinyatakan  sebagai  perilaku  yang merugikan terhadap kehidupan sosial atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman hidup bermasyarakat.  Berbagai  upaya  telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, bahkan semakin meningkat seiring  dengan  cara  hidup  manusia dan  perkembangan  teknologi  yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya  pola  dan  ragam kejahatan  muncul.  Keadaan  ini mendorong  berbagai  alternatif  untuk mengatasi  kejahatan  tersebut  yang salah  satunya  dengan  menumbuhkan aturan pidana khusus untuk mendukung  pelaksanaan  dari  hukum pidana umum.Salah satu kejahatan
yang  sulit  dijangkau  oleh  aturan hukum  pidana  adalah  kejahatan korupsi  yang  telah  diatur  dalam aturan  hukum  pidana  khusus  yaitu UU.No.20  Tahun  2001  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Arti harafiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, penyimpangan  dari  kesucian  dan menghina  atau  memfitnah.  Pada tahun  1960  tentang  pengusutan, penuntutan dan pemerikasaan tindak pidana
korupsi.Dengan
dikeluarkannya  UU  No.  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana Korupsi yang menganut sistem pembuktian  terbalik  terbatas,  namun pada  uu  tersebut  tidak  mengatur secara  tegas  perlunya  pembalikan beban pembuktian, akibatnya menimbulkan persepsi dan JURNAL DARMA AGUNG Volume XXVII, Nomor 1, April 2019 : 822 - 833
interpretasi bagi para penegak hukum dan  kemudian  dikeluarkan  lagi  UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas  dan  Berimbang.  Tindak pidana  pencucian  uang  merupakan istilah  yang  sering  didengar  dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak  pengertian  yang  berkembang sehubungan  dengan  pencuian  uang.
Dewasa  ini  istilah money  laundring sudah lazim digunakan untuk menggambarkan  usaha-usaha  yang dilakukan  oleh  seseorang  atau  badan hukum  hukum  untuk  melegalisasi uang  yang  kotor  yang  diperoleh  dari hasil  tindak  pidana.  Adapun  tahap dari  pencucian  uang  yaitu placement , tahap pertama pencucian uang, adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut  ke  dalam  sistem  keuangan. Layering ,  dalam  tahap  ini  pencuci uang  berusaha  untuk  memutuskan hubungan  hasil  kejahatan  itu  dari sumbernya. Integration, pada  tahap ini  uang  yang  telah  dicuci  dibawa kembali  ke  dalam  sirkulasi  dalam bentuk  pendapatan  yang  bersih, bahkan  merupakan  objek  pajak  ( tax- able ).  Salah  satu  wujud  upaya pemerintah Indonesia dalam menekan maraknya  tindak  pidana  pencucian uang  atau money laundering adalah memberi  perhatian khusus  dalam  hal aspek pembuktian. Pembuktian tentang  benar  tidaknya  terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan,  menjadi  bagian  yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia sangat dipertaruhkan sebagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan  terbukti  telah  melakukan perbuatan  pidana  yang  didakwakan berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  ada disertai  keyakinan  hakim  padahal itutidak  benar.  Untuk  inilah  maka hukum  acara  pidana  bertujuan  untuk mencari  kebenaran  materiil,  berbeda dengan  hukum  acara  perdata  yang cukup  dengan  kebenaran  formal perdata yang cukup dengan kebenaran  formal.  Dalam  perspektif ilmu  pengetahuan  hukum  pidana dikenal  ada  3  (tiga)  teori  tentang beban  pembuktian,  yaitu:  Pertama, beban  Pembuktian  pada  Penuntut
Umum. Penuntut umum tiada mempunyai  hak  tolak  atas  hak  yang diberikan  undang-undang  kepada terdakwa,  namun  tidak  berarti penuntut  umum  tidak  memiliki  hak untuk  menilai  dari  sudut  pandang penuntut  umum  dalam  requisitornya. Kedua,  beban  Pembuktian  pada terdakwa.  Terdakwa  berperan  aktif menyatakan  bahwa  dirinya  bukan sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Oleh karena  itu,  terdakwalah  di  depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan  bila  tidak  dapat  membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan  tindak  pidana.  Pada asasnya teori beban pembuktian jenis ini  dinamakan  teori  Pembalikan Beban Pembuktian ( Omkering van het Bewijslast  atau  Shifting  of  Burden  of Proof/  Onus  of  Proof ).  Ketiga,  beban pembuktian  berimbang,  Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa  atau  Penasihat  Hukumnya saling membuktikan di depan 823 PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi kasus No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel) Severius Hulu 1 , Diantota Simanjuntak 2 , Josua O.I Limbong 3 , M.J.P. Sagala, SH.,MS 4
persidangan.  Ketentuan  Pasal  77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menganut adanya dua sistem pembuktian yaitu “sistem pembuktian terbalik  yang  bersifat  terbatas  dan berimbang”  dan  “system  negative” sebagaimana  ketentuan  KUHAP.  Dan untuk unsur-unsur lainnya dari tindak pidana tersebut beban pembuktiannya  berada  di  Jaksa Penuntut  Umum.Pada  prakteknya sistem  pembuktian  terbalik  yang ditetapkan  tidak  menggunakan  asas praduga  bersalah  secara  mutlak, tetapi  secara  terbatas  dan  berimbang dimana di satu sisi terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaannya  bukan  berasal  dari tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang. Jadi dalam pelaksanaannya  sistem  pembuktian terbalik tidak dijalankan secara murni dengan  menggunakan  asas  praduga bersalah secara mutlak yang mengharuskan  si  tersangka  atau terdakwa  yang  diwajibkan  untuk melakukan  pembuktian  bahwa  ia tidak  bersalah  namun  hanya  terbatas pada  asal  usul  Harta  Kekayaan  yang dicurigai merupakan hasil dari tindak pidana.  Dengan  adanya  Undang- Undang  No.  15  Tahun  2002  tentang Tindak  Pidana  Pencucian  Uang inimerupakansuatu  tindak  pidana pencucian  uang  yang  dapat  dicegah atau  diberantas  melalui  kriminalisasi atas semua perbuatan di dalam setiap tahap proses pencucian uang. Dengan dilakukan layering yaitu memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks  dalam  rangka  mempersulit pelacakan asal usul dana, akan
menjadi  sulit  bagi  penegak  hukum untuk dapat mengetahui asal usul jika harta kekayaan tersebut menggunakan harta kekayaan Integration yakni upaya menggunakan harta  kekayaan  yang  berasal  dari tindak  pidana  yang  telah  berhasil masuk  ke  dalam  sistem  keuangan melalui  penempatan  atau  transfer atau  sehingga  seolah-olahhaltersebut menjadi  harta  kekayaan  yang  halal clean money untuk  kegiatan  bisnis yang halal  atau  untuk  membiayai kembali  kegiatan  kejahatan  tersebut. Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang  terhadap  harta  kekayaan  yang diduga  merupakan  hasil  dari  tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya

## Rumusan Masalah
Dari  uraian  permasalahan  diatas masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah :
Bagaimana Sistem pembuktian terbalik di Indonesia? Bagaimana  Penerapan  pembuktian terbalik  pada  UU  No.  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Bagaimana  Pertimbangan  Hakim Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Studi Kasus Putusan No:1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel?

## Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui sistem pembuktian terbalik di negara indonesia. Untuk
mengetahui  penerapan  pembuktian terbalik  pada  UU  No.  20  Tahun  2001 tentang pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Studi Kasus Putusan No. : 1252/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Sel.1 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang penulis harapkan  dan  akan  diperoleh  dari penulis Skripsi ini adalah : 1. Manfaat teoritis menambah wawasan, serta memberikan informasi  ilmu  pengetahuan  dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik khususnya  dalam  tindak  pidana pencucian  uang.  Dapat  memberikan informasi kepada masyarakat luas dan aparat  penegak  hukum  tentang ketentuan  dalam  pasal-pasal  yang berkaitan dengan pembuktian terbalik.  Memberikan  gambaran  yang lebih nyata mengenai sistem pembuktian terbalik yang di terapkan di negara indonesia saat ini. 2. Manfaat praktis dapat memberikan manfaat  secara  praktis  bagi  penegak hukum dalam praktikpengambilan kebijakan khususnya dalam menangani masalah pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian  uang.  Dapat  meningkatkan dan  mengembangkan  kemampuan penulis  dalam  bidang  hukum  sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakatnantinya.Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti sebagai
bahan  kajian  akademik  dalam  bidang ilmu  hukum  terhadap  perkara  tindak pidana pencucian uang.

## Kerangka Teori dan Konsepsi
Tujuan  dari  kerangka  teori  adalah untuk  mencari  dan  menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara,  bukan  semata-mata  hanya mencari kesalahan seseorang, diajukan  atau  dipertahankan  sesuai dengan  hukum  acara  yang  berlaku. Menurut  Sasongko  dan  Lely  Rosita, perngertian sistem pembuktian terbalik  adalah  penganturan  tentang alat-alat bukti dan bagaimana alat-alat bukti  tersebut  itu  dipergunakan  dan tentang bagaimana hakim harus dapat membentuknya keyakinannya.

## Metode Penelitian
Adapun dalam penulisan penelitian ini  penulis  menggunakan  metode pendekatan  Yuridis  Normatif  yaitu penelitian  dan  pembahasan  yang didasarkan pada kententuan peraturan Undang-undang yang berlaku,  serta  melakukan  survei kelapangan  dengan  tujuan  untuk mendapatkan informasi
yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang dibahas dalam penelitian ini.

## Sumber bahan hukum
Sumber penelitian ini diambil melalui data sekunder. Data sekunder merupakan  data  yang  diperoleh diluar koresponden dalam arti bahwa data yang diperoleh adalah data yang tidak  langsung,  yang  dapat  dibagi antara lain: 825 PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi kasus No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel) Severius Hulu 1 , Diantota Simanjuntak 2 , Josua O.I Limbong 3 , M.J.P. Sagala, SH.,MS 4
a) Bahan  hukum  primer  ini SISTEM PEMBUKTIAN  TERBALIK adalah berbagai  ketentuan DALAM TINDAK PIDANA dan  peraturan perundang- PENCUCIAN  UANG  (Studi  kasus undangan  maupun  undang- No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel)”. undang yang telah berlaku di Teknik analisis data ini menggunakan Indonesia. Yang dalam metode  kualitatif deskriptif  analisis penelitian  ini  bahan  hukum dengan akan dilakukan analisis untuk primer yang digunakan adalah membuat suatu kesimpulan dan dapat Kitab Undang-Undang Hukum memberikan  suatu pemecahan  dari Pidana  dan  Kitab Undang- masalah yang dikaji. Undang Hukum b)  Bahan Hukum Sekunder Hasil Penelitian dan Pembahasan adalah bahan yang berkaitan Pengertian Pembuktian dengan bahan hukum primer dan merupakan Acara Menurut M.Yahya Harahap Pidana.bahan pendukung dari mengatakan  bahwa: “Pembuktian bahan hukum primer. Dalam adalah  ketentuan-ketentuan  yang penelitian ini penulis berisi  penggarisan dan  pedoman mengambil  bahan hukum tentang cara-cara yang dibenarkan sekunder dari studi undang-undang untuk membuktikan kepustakaan, seperti sesuatu peristiwa. Menurut  R. mengumpulkan data dari Supomo menjabarkan bahwa Library, literatur yang terdiri pembuktian  mempunyai dua  arti, dari buku-buku yang terkait yaitu arti yang luas dan arti yang dan internet. terbatas.  Arti  yang  luas  ialah: membenarkan  hubungan  hukum, Teknik pengumpulan data yaitu misalnya apabila hakim Pengumpulan data  dilakukan mengabulkan  tuntutan  penggugat. dengan studi kepustakaan  dan Pengabulan  ini mengandung  arti, penelitian terhadap  objek yang bahwa hakim  menarik  kesimpulan berkaitan dengan permasalahan bahwa apa yang dikemukakan oleh berupa mengumpulkan data, penggugat sebagai hubungan hukum menganalisis, mempelajari buku-buku antara penggugat dan tergugat adalah dan perundang-undangan yang benar. Untuk itu, membuktikan dalam terkait serta melakukan perbandingan arti yang luas berarti memperrkuat terhadap hasil  penelitian yang kesimpulan  hakim  dengan  syarat- diperoleh dari lapangan. syarat bukti yang sah. Dalam arti yang Analisa Data terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang Analisis data merupakan faktor yang dikemukakan  oleh  penggugat  itu penting  dalam suatu  penelitian dibentuk  oleh  tergugat.  Apa  yang karena akan menjawab semua tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan. pertanyaan  tentang “PENERAPAN Dari uraian diatas secara umum dapat 826 JURNAL DARMA AGUNG Volume XXVII, Nomor 1, April 2019 : 822 - 833
disimpulkan bahwa pembuktian adalah  suatu  proses  bagaimana  alat- alat buktitersebut dipergunakan, diajukan,  ataupun  dipertahankan,
sesuai  dengan  hukum  acara  yang berlaku.

## Teori Pembuktian
Dalam  pembuktian  perkara  pidana pada  umumnya  dan  khususnya  delik korupsi, diterapkan KUHAP. Sedangkan  dalam  pemeriksaan  delik korupsi  selain  diterapkan  KUHAP, diterapkan  juga  sekelumit  hukum acara pidana, yaitu pada Bab IV terdiri atas pasal 25 sampai dengan pasal 40 dari  UU  No.  31  Tahun  1999.  Ada beberapa teori atau sistem pembuktian, yakni Teori Tradisionil Beberapamenyebutkan  ada  beberapa teori  tentang  pembuktian  yang tradisionil, yakni: teori negatif mengatakan  bahwa  hakim  boleh menjatuhkan  pidana,  jika  hakim mendapatkan  keyakinan  dengan  alat bukti  yang  sah,  bahwa  telah  terjadi perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa.Teori  ini  dianut  oleh  HIR, sebagai  ternyata  dalam  pasal  294HIR ayat  (1),  yang  pada  dasarnya  ialah: keharusan  adanya  keyakinan  hakim, dan  keyakinan  itu  didasarkan  kepada alat-alat  bukti  yang  sah.  Teori  positif mengatakan  bahwa  hakim  hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa,  bila  ada  bukti  minimum yang diperlukan oleh undang- undang.Dan  jika  bukti  minimum  itu kedapatan,  bahkan  hakim  diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa titik berat dari ajaran ini
ialah  positivitas.Teori  ini  tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada  kebijaksanaan  hakim  dan terkesan  hakim  sangat  bersifat subjektif.  Menurut  teori  ini  sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan  atas  keyakinan  belaka,
dengan  tidak  terikat  oleh  suatu peraturan.  Dalam  sistem  ini,  hakim dapat  menurut  perasaan  belaka dalam  menentukan  apakah  keadaan harus dianggap telah terbukti. Dasar pertimbangannya menggunakan pikiran secara logika dengan memakai silogisme,  yakni  premise  mayor, premise minor dan konklusio, sebagai hasil  penarikan  pikiran  dan  logika. Sistem  penjatuhan  pidana  tidak didasarkan  pada  alat-alat  bukti  yang sah  menurut  perundang-undangan. Kelemahan  pada  sistem  ini  terletak pada  terlalu  banyak  memberikan kepercayaan  kepada  hakim,  kepada kesan-kesan  perseorangan  sehingga sulit  pengawasan.  Teori  pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke bewijstheorie) dalam teori ini, undang- undang  menetapkan  alat  bukti  mana yang dapat dipakai oleh hakim, dan cara bagaimana hakim mempergunakan  alat-alat  bukti  serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian  rupa.  Jika  alat-alat  bukti ini  sudah  dipakai  secara  yang  sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim  harus  menetapkan  keadaan sudah terbukti., walaupun hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus 827 PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi kasus No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel) Severius Hulu 1 , Diantota Simanjuntak 2 , Josua O.I Limbong 3 , M.J.P. Sagala, SH.,MS 4
dianggap  terbuktiitu  tidak  benar. Sebaliknya,  jika  tidak  dipenuhi  cara- cara mempergunakan alat-alat bukti, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, maka dikesampingkanlah sama sekali keyakinan  hakim  tentang  terbukti atau  tidaknya  sesuatu  hal.Kelemahan pada  sistem  ini  tidak  memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan- kesan  perseorangan  hakim  yang bertentangan  dengan  prinsip  Hukum Acara  Pidana  bahwa  putusan  harus didasarkan  atas  kebenaran.  Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk) Teori ini  juga  dianut  oleh (Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana) KUHAP dan (Herzienne Inlands Reglement)HIR, dalam  teori  ini dinyatakan bahwa pembuktian harusdidasarkan pada undang- undang,  yaitu  alat  bukti  yang  sah menurut  undang-undang  disertai dengan  keyakinan  hakim  yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan  hakim  atas  alasan  yang logis (Iaconviction raisonnee) Menurut teori  ini  hakim  dapat  memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian  disertai  dengan  suatu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan pada peraturan- peraturan pembuktian tertentu. Dalam  teori  ini  juga  disebutkan pembuktian  bebas  karena  hakim bebas untuk menyebutkan alasan- alasan keyakinannya (vrijebewijstheorie). Teori pembuktian
terbalik  merupakan  suatu  teori  yang membebankan  pembuktian  kepada terdakwa  atau  dengan  kata  lain terdakwa  wajib  membuktikan  bahwa dia  tidak  melakukan  kesalahan, pelanggaran  atau  kejahatan  seperti apa  yang  disangkakan  oleh  Penuntut Umum.
Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Alat-Alat Bukti
Dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP disebutkan  alat  bukti  yang  sah menurut undang-undang dan ditentukan secara limitatif .Di luar dari alat bukti tersebut, tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa.Yang  dinilai  sebagai  alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai  “kekuatan  pembuktian”
hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja.Pembuktian  dengan  alat  bukti  di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  tidak mempunyai  kekuatan  pembuktian yang mengikat.

## Alat Bukti Keterangan Saksi
Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi  merupakan  alat  bukti  yang paling  utama  dalam  perkara  pidana.
Bolehdikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktianalat  bukti  keterangan saksi.Sekurang-kurangnya  di  samping pembuktian  dengan  alat  bukti  lain, masih  selalu  diperlukan  pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.Pengertian  saksi  sendiri  yang dapat kita lihat dalamPasal 1 KUHAP (26) yaitu:  “Saksi  adalah  orang  yang dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan  penyidikan,  penuntutan dan  peradilan  tentang  suatu  perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
JURNAL DARMA AGUNG Volume XXVII, Nomor 1, April 2019 : 822 - 833
sendiri dan ia alami sendiri”. Dalam hokum acara pidana, prihal keterangan saksi penjelasannya tercantum  dalam  Pasal  1  (27)  dan Pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan  saksi  adalah  salah  satu alat bukti dalam perkara pidana. Pada hakekatnya,  semua  orang  dapat menjadi saksi namun demikian, ada pengecualian khusus yang menjadikanmereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana tercantumdalam  Pasal  168  KUHAP yang  mengatakan  kecuali  ditentukan lain  dalam  undang-undang  ini,  maka tidak  dapat  didengar  keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi  keluarga  sedarah  atau  semanda dalam  garis  lurus  ke  atas  atau  ke bawah  sampai  derajat  ketiga  dari terdakwa  atau  yang  bersama-sama sebagai  terdakwa,  saudara  dari terdakwa atau yang berusaha bersama-sama  sebagai  terdakwa. Selanjutnya  dalam  pasal171  KUHAP juga  menambahkan  pengecualian untuk  memberi  kesaksian  dibawah sumpah.

## Alat Bukti Keterangan Ahli
Agartugastugasmenuruthukumacarap idanadapatdilaksanakandengan sebaik-baiknya, maka oleh undang- undangdiberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan-keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dariorang- orang yang berpengalaman dan berpengalaman khusus. Melihat letak urutnya, pembuat undang-undang menilai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Mungkin pembuat undang-undang
menyadari, sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegangperanan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmudan teknologi setidaknya membawa dampak terhadap kualitasmetode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbanginya dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dankeahlian. Untuk lebih jelasnya kita dapat menjajaki lebih jauh denganmelihat bunyi dari pasal 1 angka 28 pasal ini memberikan pengertian apa yang disebut keterangan ahli yaitu, keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Melihat bunyi pasal 1 angka 28,membuat pengertian: keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yangdapat memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya di dalam suatu perkara pidana yang diperiksanyayaitumaksuddari keterangan khusus dari ahliyaitu agar di dalam perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terangdemi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan Pasal 120 (1) KUHAP.

## Alat Bukti Surat
Definisi  surat  adalah  surat-surat adalah  sesuatu  yang  mengandung tanda-tandabaca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.Selanjutnya 829 PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi kasus No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel) Severius Hulu 1 , Diantota Simanjuntak 2 , Josua O.I Limbong 3 , M.J.P. Sagala, SH.,MS 4
bukti  surat  adalah  suatu  benda  (bisa berupa  kertas, kayu, daun lontar, dan yang  sejenis)  yang  memuat  tanda- tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan  isi  pikiran  (diwujudkan dalam  suatu  surat).Dalam  KUHAP seperti  alat  bukti  keterangan  saksi dan  keterangan  ahli,  alat  bukti  surat hanya  diatur  dalam  satu  pasal,  yaitu Pasal  187,  yangbunyinya  surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat  (1)  huruf  c,  dibuat  atas  sumpah jabatan  atau  dikuatkan  dengan sumpah, adalah berita acara dan surat lain  dalam  bentuk  resmi  yang  dibuat oleh  pejabat  umum  yang  berwenang atau  yang  dibuat  dihadapannya,  yang memuat  keterangan  tentang  kejadian atau  keadaan  yang  didengar,  dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan  alasan  yang  jelas  dan  tegas tentang keterangan itu. Surat keterangan  dari  seorang  ahli  yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya  mengenai  hal  atau keadaan  yang  diminta  secara  resmi daripadanya.

## Alat Bukti Petunjuk
Petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karenahanya  merupakan  kesimpulan yang  dihubungkan  dan  disesuaikan dengan  alat  bukti  lainnya,  hal  ini dapat  kita  lihat  dari  definisi  alatbukti petunjuk  yang  terdapat  pada  Pasal 188  ayat  1  dan  ayat  2  KUHAP. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan terdakwa. Berdasarkan  perihal  penggunaan  alat bukti petunjuk ditentukan oleh faktor- faktor kemampuan individu
hakim  untuk  dapat  melahirkan kesimpulan  atau  persangkaan  atau tidak Alat Bukti Keterangan Terdakwa Alat  bukti  keterangan  terdakwa merupakan  urutan  terakhir  dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Penempatan pada  urutan  terakhir  inilah  yang menjadi  salah  satu  alasan  yan dipergunakan untukmenempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Semua keterangan  terdakwa  hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan,  pengakuan  ataupun pengakuan  sebagian  dari  perbuatan atau  keadaan.  Keterangan  terdakwa tidak  perlu  sama  dengan  pengakuan, karena  pengakuan  sebagai  alat  bukti mempunyai syarat-syarat mengaku ia yang melakukan delik dan mengaku ia bersalah. Keterangan terdakwa sebagai  alat  bukti  dengan  demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa. Suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan  mengenai  suatu  keadaan tidak  dapat  dijadikan  bukti.  Tetapi suatu  hal  yang  jelas  berbeda  antara keterangan  terdakwa  sebagai  alat bukti  dengan  pengakuan  terdakwa ialah bahwa tersebut keterangan
terdakwa yang menyangkal dakwaannya namun tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan  yang  menjurus  kepada terbuktinya  perbuatan  sesuai  alat bukti lain merupakan alat bukti dalam KUHAP Pasal 189.
Pengertian  tentang  Penuntut Umum tertuang dalam Pasal 1angka 6
JURNAL DARMA AGUNG Volume XXVII, Nomor 1, April 2019 : 822 - 833
KUHAP  yang  dijelaskan  sebagai berikut  :“Jaksa  adalah  pejabat  yang diberi wewenang oleh undang-undang ini  untuk  bertindak  sebagai  penuntut umum. Berkaitan dengan hal tersebut dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndangNomor16Tahun20 04tentang KejaksaanRepublik Indonesia.

## Penafsiran Hukum
Penafsiran  hukum adalah suatu cara untuk memahami arti atau makna  dari  suatu  bahasa  dalam undang-undang  serta  tujuan  dari bahasa dalam undang-undang tersebut sehingga jelaslah makna yang terkandung  serta  tidak  menimbulkan interpretasi  yang  berbeda  dari pembuat  undang-undang.  Penafsiran hukum  sangatlah  penting  untuk menerapkan  hukum  itu  sendiri sehingga dapat berlaku  universal  dan dapat  di  terima  oleh  masyarakat luas.Pada masa sekarang ini penafsiran  hukum  sering  dijadikan alat  oleh  oknum-oknum  untuk mencapai  kepentingan-kepentingan pribadi.  Beberapa  metode  yang digunakan  untuk  menafsirkan  hukum itu  sendiri  adalah  sebagai  berikut, Penafsiran Gramatikalialah penafsiran menurut  tata  bahasa  atau  kata-kata. Kata-kata dan bahasa merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya,  oleh  karena  itu  untuk mengetahui  apa  yang  dimaksud  oleh undang-undang  maka  para  penegak hukum  harus  menafsirkan  kata-kata didalam suatu undang-undang tersebut. Disamping arti kata-kata itu sendiri dalam penafsiran kata-kata itu harus dihubungkan dengan susunan kalimat-kalimat dan dengan peraturan-peraturan  lain.  Penafsiran Historis  Penafsiran  cara  ini  adalah meneliti  sejarah  daripada  undang- undang yang bersangkutan. Tiap ketentuan undang-undang mempunyai sejarah tersendiri dimana dari sejarah  tersebut  penegak  hukum mengetahui maksud dari pembuatnya.
Penafsiran Historis ini dibagi dalam 2 macam  yaitu  Penafsiran  menurut sejarah  pembuatan  undang-undang ( wetshistorische  interpretatie )  yang dinamakan  juga  penafsiran  sempit dan  hanya  menyelidiki  apakah maksud  pembuat  undang-undang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan  itu  atau  siapa yang  membuat  rancangan  untuk undang-undang  ,  apa  dasar-dasarnya dan  sebagainya  sehingga  undang- undang  itu  ditetapkan  secara  resmi. Apabila  penelitian  tersebut  telah menunjukkan bahwa peratuan perundang-undangan  itu  mengambil asas-asas dari sistem hukum terdahulu  atau  dari  sistem  hukum lain, maka penegak hukum menafsirkan menurut sejarah terbentuknya undang-undang terlebih dahulu  dan  kemudian  baru  diadakan penelitian  menurut  sejarah  hukum. Penafsiran  Sistematis  ialah  suatu penafsiran  yang  menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam  suatu  perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan  yang  lainnya, atau  membaca  penjelasan  suatu perundang-undangan  sehingga  kita mengerti apa yang dimaksud. Penafsiran  Sosiologis  atau  Penafsiran Teleologis ialah penafsiran yang 831 PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi kasus No.1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel) Severius Hulu 1 , Diantota Simanjuntak 2 , Josua O.I Limbong 3 , M.J.P. Sagala, SH.,MS 4
disesuaikan dengan keadaan masyarakat.  Penafsiran  Otentik,  ialah penafsiran secara resmi yang dilakukan  oleh  pembuat  undang- undang  itu  sendiri  atau  oleh  instansi yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan dan tidak boleh oleh  siapapun  dan  pihak  manapun yang  bersifat  subyektif.  Penafsiran Perbandingan  ialah  suatu  penafsiran dengan membandingkan antara hukum  lama  dengan  hukum  positif yang  berlaku  saat  ini,  dan  antara hukum  nasional  dengan  hukum kolonial,  dimana  sistem  dan  nilai hukumnya memiliki perbedaan tersendiri. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan diatas dapat dirumuskan kesimpulan bahwa pembuktian  unsur  tindak  pidana pencucian  uang  khususnya  unsur harta  kekayaan  yang  diduga  berasal dari  tindak  pidana  sebagai  mana dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  (1)  UU No  8  Tahun  2010,  tidak  dapat dibuktikan  jikalau  tindak  pidana asalnya  tidak  dibuktikan  terlebih dahulu,  tindak  pidana  asalnya  tidak didakwakan secara
bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang.

## Saran
Dalam  proses  persidangan  perkara pencucian  uang  putusan  hakim  harus berpedoman  pada  pasal  183  KUHAP yaitu, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana  kepada  seseorang  kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah  yang  melakukannya. Dalam  upaya  pencegahan  pencucian uang di Indonesia dibutuhkan partisipasi masyarakat seperti misalnya  bank  yang  memperketat aliran  dana  para  nasabah  dan ketegasan  dalam  mengaplikasikan ketentuan  perundang-undangan  oleh para  penegak  hukum  bagi  siapapun yang  melakukan  tindak  pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah,  2005, Hukum  acara Pidana  indonesia, Jakarta:  Sinar Grafika
Andi  Hamzah,  2008, Hukum  Acara Pidana  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar Grafika Adami  Chazawi ,  Pelajaran  hokum pidana I Edisi I Aziz Syamsudin, 2001, Tindak  Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti E.Y.Kanter S.H., dan S.R Sianturi,2002 Asas-AsasHukumPidana Di Indonesia Dan Penerapannya, .
Hari  Sasongko  dan  Lely  Rosita , 1999, Hukum  Pembuktian  dalam  Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Wijaya
undang-undang  pemberantas  korupsi  no.  20 tahun  2001undang  –  undang  tindak  pidana pencucian  uang  no.15.  tahun  2003Kitab undang undang hukum Acara Pidana. http:// www.bi.go.id/web/id/perbanka n/prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
http://pustakajuanda35.wordpress.co m /Modul 1 Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di indonesia.
JURNAL DARMA AGUNG Volume XXVII, Nomor 1, April 2019 : 822 - 833
M.YahyaHarahap, 2002, Sutan  Remy  Sjahdeini,  2007, Seluk PembahasanPermasalahan Dan Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Penerapan  KUHAP  Penyidikan Dan dan PembiayaanTerorisme ,Jakarta: Penuntutan, Jakarta: SinarGrafika Pustaka Utama TaufiqulHulam,2002, Undang-Undang, No. 25 Tahun 2003 reaktualisasialatbuktites TentangTindakPidanaPencucianUang
DN, Yogyakarta:Uii Press
.
Severius Hulu 1 , Diantota Simanjuntak 2 , Josua O.I Limbong 3 , M.J.P. Sagala, SH.,MS 4