## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

## Kajian Model Demokrasi : Teori dan Paradigma
Ahmad Sholikin

## Pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan
Universitas Islam Darul Ulum akhmad.sholikin@gmail.com
Received: 06 Juli 2021; Revised: 15 Juli 2021; Accepted : 27 Juli 2021; Published : Agustus 2021; Available online : Agustus 2021.

## Abstract
The meaning and substance of a democratic system is government from, by, and for the  people.  In  a  (relatively)  rather  broad  sense,  democracy  is  often  interpreted  as  a government with all the activities that are managed, carried out by making the people as the subjects  and  fulcrums  of  determining  the  running  of  politics  and  governance.  Because democracy  is  a  system  that  is  based  on  the  people's  sovereignty,  nihilism  towards  elite sovereigns, or party sovereigns, or state sovereigns, or military sovereigns must be removed. This paper discusses the theories and paradigms of democratic models, including; (1) classical democratic  models;  (2)  procedural  democracy;  (3)  pluralist  democracy;  (4)  autonomy democracy;  (5)  consensus  or  consosiational  democracy;  (6)  deliberative  democracy;  and finally (7) social democracy.
Keywords: Democracy Study, Democracy Theory and Paradigm, Democratic Models

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021

## Pendahuluan
Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan  lahir  dan  berangkat  dari proses  kontemplasi  para  filsuf  Yunani, namun  implementasi  konsep  di  zaman modern baru dimulai pada kisaran akhir abad  ke-18  pasca  terjadinya  pergolakan revolusioner di masyarakat Barat. Dalam rentang  waktu  yang  panjang  tersebut, demokrasi  kemudian  ditafsirkan  dalam pengertian-pengertian  yang  beragam. Berikut  merupakan  beberapa  varian teori demokrasi.
Hingga  kini,  demokrasi  masih merupakan sebuah sistem yang dipandang  cukup  memadai  untuk diterapkan  dalam  kehidupan  bernegara. Hampir setiap negara mengklaim menerapkan dan mempraktekkan sistem tersebut  di  negara  masing-masing. Demokrasi  bak  gelombang  yang  selalu menyertai  eksistensi  dari  kehendak rakyatnya.  Meski  demikian,  sistem tersebut  dipercaya  bukan  merupakan sistem  yang  sempurna  dan  final,  namun tetap  diyakini  sebagai  sistem  yang  lebih baik karena mampu menjamin akomodasi  berbagai  kepentingan  politik masyarakatnya secara demokratis.
Demokrasi merupakan tema sentral perubahan ekonomi-politik dunia dewasa  ini,  yang  didalamnya  tercakup berbagai  persoalan  yang  saling  berkait
satu sama lain. Demokrasi telah menjadi objek  studi  yang  sangat  luas  rentang pembahasannya.  Ada  yang  menekankan pada  pendekatan  atau  masalah nilai  dan budaya  (Almond  dan  Verba,  1984; Harrison  dan  Huntington,  2000),  model dan  bentuk  baru  demokrasi  (Held,  1986 dan 1999; Dahl, 1999), masalah-masalah civil-society  (Diamond,  1992),  masalah civilian supremacy upon military
(Huntington, 1956; Diamond dan Plattner (ed.), 2000), tingkatan modernisasi  demokrasi  (Apter,  1987; Diamond,  Linz,  and  Lipset  (eds.),  1990; International  IDEA,  2001),  pilihan strategistrategi  demokrasi;  O'Donnell dan  Schmitter, 1993; Huntington,  1991), lembaga-lembaga  demokrasi  (Linz  and Valenzuela (ed.), 1994). Demokrasi pada hakekatnya  merupakan  pemerintahan rakyat (dari kata demos rakyat dan cratia pemerintah).  Secara  subtantif  acuannya adalah  prinsip  kedaulatan  rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, bukan penguasa.
Diskursus  tentang  demokrasi sampai  saat  ini  belum  juga  surut,  malah semakin mengalami perkembangan yang cukup  signifikan.  Berdasarkan  studi David  Coller  dan  Steven  Levitsky  terkait diskursus model-model demokrasi terdapat  sekurangnya  550  model  atau tipe  dari  demokrasi  yang  ditawarkan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
oleh  sekitar  150  studi  yang  dikerjakan para  ilmuwan  politik.  Bentuk-bentuk demokrasi  yang  sedemikian  banyak  itu, bervariasi  mulai  dari  segi  terminologi sampai  pada  penekanan  instrumen  dan konseptualnya. 1 Di  antara  ilmuwan  itu adalah  David  Held  yang  cukup  baik mengkaji  model-model  demokrasi  dari periode klasik sampai perkembangannya dewasa ini. Oleh karena itu, dalam tulisan ini  banyak  juga  menggunakan  apa  yang sudah  dikemukakan  oleh  Held,  namun juga ada beberapa model lain dari tokoh- tokoh seperti Joseph Schumpeter, Robert A. Dahl, Arend Lipjhart dan lainnya yang dijabarkan  dalam  tulisan  ini  dengan mempertimbangkan gagasan-gagasan utamanya  yang  cukup  mendominasi dewasa  ini.  Berikut  ini  adalah  model- model demokrasi yang akan dibahas: (1) model  demokrasi  klasik;  (2)  demokrasi prosedural;  (3)  demokrasi  pluralis;  (4) demokrasi  otonomi;  (5)  demokrasi konsensus  atau  konsosiasional;  (6) demokrasi  deliberatif;  dan  terakhir  (7) demokrasi sosial.

## PEMBAHASAN
Demokrasi Klasik
Teori ini mendefinisikan demokrasi dengan
istilah-istilah
“kehendak rakyat ( The will of the people),
1 Larry  Diamond, Developing  Democracy  toward Consolidation .  Penerjemah  Tim  IRE  Yogyakarta (Yogyakarta: IRE Press, 2003), h. 8.
kebaikan  bersama  dan  kebijakan  publik ( the  common  good) .  Paham  kedaulatan rakyat  ini  lahir  sebagai  respon  terhadap paham  yang  memberikan  kekuasaan mutlak  pada  negara,  baik  berbasiskan argumen theokratis maupun  duniawi seperti  dalam  konsep  Thomas  Hobbes tentang  Leviathan 2 .  Prinsip  pembenaran dari  teori  ini,  khususnya  demokrasi Athena  yang  saat  itu  berkembang,  ialah warga  negara  seharusnya  menikmati kesetaraan  politik  agar  mereka  bebas memerintah  dan  diperintah  secara bergiliran.
Ciri-ciri  demokrasi  klasik  yang diutarakan  oleh  Aristoteles  dalam bukunya The  Politics (Ditulis  antara  335 dan  323  SM)  di  antaranya  ialah  (a) pemilihan atas suatu jabatan oleh semua dari  semua;  (b)  semua  memerintah  tiap orang dan tiap orang memerintah semua secara  bergiliran;  (c)  jabatan  yang  diisi oleh  orang  banyak,  baik  semuanya  atau pokoknya mereka yang tidak membutuhkan pengalaman atau
keterampilan;  (d)  tidak  ada  suatu  masa jabatan yang tergantung pada kualifikasi kepemilikan  atau  properti;  (e)  orang yang  sama  tidak  boleh  memegang jabatan  yang  sama  selama  dua  kali;  (f) jangka  waktu  yang pendek  untuk  semua
2 Ratnawati, & Dwipayana, Ari. 2005. Modul Teori Politik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hal. 61.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
jabatan  atau  sebanyak  mungkin  jabatan; dan  (g)  tidak  ada  pejabat  yang  memiliki masa  jabatan  tanpa  batas,  dan  bila jabatan  itu  lowong  sebelum  waktunya, maka orang banyak memilih
penggantinya dari sekian banyak kandidat 3 .
Pandangan  yang  mendefinisikan demokrasi  sebagai  kehendak  rakyat  ini kemudian ditegaskan oleh Locke,
Montesqiueue, dan para federalis Amerika  (Serikat)  sebagai  sebuah pemerintahan konstitusional yang mampu mengekang atau membatasi dan membagi  kekuasaan  mayoritas  dan sekaligus  dapat  melindungi  kebebasan individu.  Karakter  khas  dari  model demokrasi  klasik  adalah  munculnya perjuangan atas nilai-nilai kebajikan sipil ( civic virtue ), seperti kebebasan, kesetaraan,  keadilan  dan  kedaulatan yang  mulai  diperjuangkan  dalam  rangka melakukan  perlawanan  atas  bentuk otoritarianisme  yang  dahulu  kerap melekat  pada  bentuk  pemerintahan monarki  otoriter  yang  cenderung berkuasa  secara  mutlak  atas  rakyatnya. Inilah  yang  kemudian  dikenal  dengan “kehendak rakyat.” Hal demikian
ditegaskan oleh Ratnawati dan Dwipayana  yang  menyatakan  bahwa
3 Held, David, 2006. Models of Democracy. Jakarta: Akbar Tandjung Institute. Hal. 9-10.
nilai-nilai  yang  demikian  lahir  sebagai respon terhadap paham yang memberikan  kekuasaan  mutlak  pada negara  (monarki),  baik  berbasiskan argumen  teokratis  maupun  lainnya seperti  dalam  konsep  Thomas  Hobbes tentang Leviathan. 4
David Held mengungkapkan bahwa  perkembangan  demokrasi  pada era  klasik  (khususnya  Athena)  telah menjelma  menjadi  sumber  penting  dari inspirasi  pemikiran  politik  sampai  pada periode  kontemporer  ini.  Prinsip  utama model  demokrasi  klasik  adalah  bahwa semua  warga  negara  harus  menikmati kesetaraan,  kemerdekaan  dan  keadilan di  bidang  politik  agar  mereka  bebas untuk  memerintah  dan  juga  diperintah secara  bergiliran.  Demokrasi  di  era Athena  ditandai  dengan  komitmen masyarakat  pada  prinsip  kebajikan  sipil, yaitu  dedikasi  pada  negara  kota  yang berbentuk  republik  dan  mendahulukan kepentingan dan kebaikan orang banyak dari kepentingan pribadi. Di samping itu, warga  negara  memegang  kekuasaan tertinggi  untuk  mengatur  legislasi  dan fungsi-fungsi  yudisial.  Selain  itu,  secara konseptual menganjurkan bahkan mengharuskan  warga  negara  memiliki peran  dalam  fungsi-fungsi  tersebut
4 Ratnawati  dan  AANG  Ari  Dwipayana, Modul Teori  Politik (Yogyakarta:  Sekolah  Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2005), h. 61.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
dengan  berpartisipasi  langsung  dalam urusan negara. 5
Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari  model  demokrasi  klasik  itu tergambar  seperti  yang  diutarakan  oleh Aristoteles  dalam  bukunya The  Politics, yaitu: (1)  pemilihan  atas  suatu  jabatan oleh  semua  dari  semua;  (2)  semua memerintah  tiap  orang  dan  tiap  orang memerintah semua secara bergiliran; (3) jabatan  yang  diisi  oleh  orang  banyak, baik  semuanya  atau  pokoknya  mereka yang  tidak  membutuhkan  pengalaman atau  keterampilan;  (4)  tidak  ada  suatu masa  jabatan  yang  tergantung  pada kualifikasi  kepemilikan  atau    properti; (5)  orang  yang  sama  tidak  boleh memegang  jabatan  yang  sama  selama dua  kali;  (6)  jangka  waktu  yang  pendek untuk  semua  jabatan  atau  sebanyak mungkin  jabatan;  dan  (7)  tidak  ada pejabat  yang  memiliki  masa  jabatan tanpa  batas,  dan  bila  jabatan  itu  lowong sebelum  waktunya,  maka  orang  banyak memilih  penggantinya  dari  sekian banyak kandidat. 6

## Demokrasi Schumpeterian
Teori  ini  muncul  sebagai  bentuk bantahan  terhadap  teori  pendahulunya, yakni  teori  klasik.  Dalam  buku  berjudul
5 David  Held, Models  of  Democracy .  Penerjemah Abdul  Haris  (Jakarta:  Akbar  Tandjung  Institute, 2007), h. 6-7.
6 Ibid , h. 9-10.
“ Capitalism,  Socialism  and  Democracy ” yang  ditulis  Joseph  Schumpeter  sendiri pada  tahun  1942,  ia  menyatakan  bahwa yang  oleh  teorisasi  klasik  disebut kehendak  rakyat  sebenarnya  hasil  dari proses politik, bukan motor penggeraknya. Peran rakyat dalam suatu masyarakat  demokratis  adalah  tidak untuk  memerintah,  atau  menjalankan keputusan  umum  atas  kebanyakan masalah  politik.  Bagi  Schumpeter, demokrasi  secara  sederhana  adalah suatu  mekanisme  untuk  pemilihan  dan memberi  kekuasaan  pada  pemerintah, bukan suatu jenis masyarakat dan bukan juga  seperangkat  tujuan  moral 7 .  Lebih tegas  lagi,  Sebagai  sebuah  bentuk pemerintahan,  demokrasi  tidak  lagi berbicara  tentang  sumber  otoritas  yang memberi  legitimasi  atau  tujuan  yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan. Tetapi,  demokrasi  berbicara  tentang prosedur untuk membentuk pemerintahan  tersebut.  Dalam  sistem pemerintahan  non-demokratis,  para pemimpinnya  dipilih  karena  alasan keturunan, kekayaan, kekerasan, kooptasi,  pengangkatan  atau  pengujian. Oleh  karena  itu,  dalam  pemerintahan demokratis,  prosedur  demokrasi  yang utama  untuk  memilih  pemimpin  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
para  pengambil  kebijakan  jalah  melalui pemilihan  urnum  yang  kornpetitif  oleh rakyat.  Dengan  demikian,  sebuah  sistem politik  disebut  demokratis  jika  sebagian besar  pengambil  kebijakannya  dipilih melalui  pemilihan  yang  adil,  jujur,  dan periodikal  dimana  para  kandidiat  secara bebas  bersaing  memperebutkan  suara dan semua penduduk yang telah dewasa diberi  hak  untuk  memilih 8 .  Dengan demikian, Schumpeter menegaskan pada prosedur  atau  metode  demokrasi. Sehingga, konsep demokrasi Schumpeter lebih bersifat empirik, deskriptif, institusional  dan  prosedural.  Karena menekankan  prosedural  maka  konsep demokrasi  Schumpeter  disebut  juga demokrasi prosedural.
Dalam sistem demokrasi prosedural,  demokrasi  sebagai  suatu sistem  pemerintahan  harus  memenuhi tiga  syarat  pokok:  (1).  Kompetisi  yang sungguh-sungguh  dan  meluas  diantara individu-individu dan kelompok- kelompok  organisasi  (terutama  partai politik)  untuk  memperebutkan  jabatan- jabatan  pemerintahan  yang  mempunyai kekuasaan  efektif,  pada  jangka  waktu yang  reguler  dan  tidak  melibatkan penggunaan  daya  paksa;  (2).  Partisipasi politik  yang  melibatkan  sebanyak
8 Huntington,  Samuel,  1991, The  Third  Wave: Democratization in The Late of Twentieth Century , Oklahama: University of Oklahama Press. hal. 7.
mungkin warga dalam pemilihan pemimpin  atau  kebijakan,  paling  tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan  secara  reguler  dan  adil sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok yang  dikecualikan; (3). Kebebasan  sipil  dan  politik;  kebebasan berbicara,  kebebasan  pers,  kebebasan untuk  membentuk  dan  bergabung  ke dalam  organisasi,  yang  cukup  menjamin integritas  kompetisi  dan  partisipasi politik. 9
Bersandar  pada  tiga  hal  pokok  di atas,  model  demokrasi  prosedural  ini terlihat  sangat  memfokuskan  pada persyaratan  pemberlakukan  sirkulasi kekuasaan politik (suksesi kepemimpinan)  melalui  proses  pemilu yang  terbuka,  adil,  dan  jujur. 10 Adapun kelemahan  dari  model  demokrasi prosedural – yang  kerap  disebut  juga demokrasi  elektoral – adalah  terkadang tidak  mampu  mengatasi  kekuatan- kekuatan anti-demokrasi yang “menyusup”  dan  ikut  berpartisipasi dalam  proses  demokrasi  prosedural seperti pemilu. Dengan kekuatan
9 Ratnawati, & Dwipayana, Ari. 2005. Modul Teori Politik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hal. 63.
10 Bagi Schumpeter, demokrasi secara sederhana adalah  suatu  mekanisme  untuk  pemilihan  dan memberi  kekuasaan  pada  pemerintah,  bukan suatu  jenis  masyarakat  dan  bukan  juga seperangkat tujuan moral. Lihat S.P. Varma, Teori Politik  Modern (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 1975), h. 211.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
infrastruktur  ekonomi,  politik,  dan militer  yang  kuat,  kekuatan  anti- demokrasi dapat dengan mudah melakukan mobilisasi suara pada pemilu dan  akhirnya  keluar  sebagai  pemenang. Di  sisi  lain,  kekuatan  pro-demokrasi dengan  infrastruktur  yang  lemah  dapat dengan  mudah  dihancurkan  setelah dimilikinya  legitimasi  elektoral  oleh kekuatan  anti-demokrasi.  Salah  satu contohnya  adalah  kasus  Jerman  ketika Partai  Nazi  yang  dipimpin  oleh pemimpin  otoriter  Hitler  memenangkan pemilu sesuai dengan tatanan demokrasi prosedural  yang  berlaku.  Kritik  lain terhadap  demokrasi  elektoral  ialah dimungkinkannya tirani mayoritas terhadap minoritas yang cenderung tidak menjamin  adanya  akomodasi  atas kehendak,  harapan  atau  kepentingan- kepentingan  dari  kelompok  minoritas. Hal  demikian  terlihat  menandaskan adanya  ketidakadilan  bagi  kelompok minoritas. 11
Kelemahan  demokrasi  elektoral adalah  ia  tidak  mampu  mengatasi kekuatan-kekuatan  anti  demokrasi  yang menang kompetisi dengan cara pemilihan  umum.  Dengan  kekuatan infrastruktur  ekonomi,  politik,  dan militer  yang  kuat,  kekuatan  anti
demokrasi dapat dengan mudah melakukan  mobilisasi  suara  pada pemilihan  umum.  Di  sisi  lain,  kekuatan pro demokrasi dengan infrastruktur yang lemah dapat dengan mudah dihancurkan setelah  dimilikinya  legitimasi  elektoral oleh kekuatan anti demokrasi. Salah satu contoh  ialah  ketika  Hitler  dengan ideologi  fasisme  (kapitalisme  negara) memenangkan  pemilihan  umum  dengan cara  demokratis.  Dalam  konteks  ini, Dahrendorf mengusulkan adanya pelarangan  parpol  atau  calon  legislatif yang memiliki trackrecord anti demokrasi. Kritik lain tentang demokrasi elektoral  ialah  dimungkinkannya  tirani mayoritas terhadap minoritas. Ini adalah kritik kaum anarkisme.

## Demokrasi Pluralis
Prinsip  utama  model  demokrasi pluralis  adalah  terciptanya  jaminan terhadap  kelompok  minoritas  dan  ada kebebasan berpolitik bagi warga negaranya.  Robert  A.  Dahl  adalah  salah satu  ilmuwan  kunci  yang  menjadi  acuan dalam  membincang  model  demokrasi pluralis  ini.  Secara  sederhana,  Dahl menawarkan rumusannya terkait demokrasi pluralis, yakni dalam konsepsi demokrasi  pluralis  sebenarnya  mengacu pada pluralisme organisasi (yaitu adanya pluralitas  organisasi-organisasi)  yang relatif  otonom  di  dalam  sebuah  negara,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
negara  dapat  disebut  demokratis  jika  di dalamnya menjamin kehadiran organisasi-organisasi yang bersifat otonom  dari  dan/atau  terhadap  negara. Maka  dari  itu,  Dahl  mengharuskan  pada setiap negara demokratis mengejawantahkan  praktek  demokrasi pluralis  tersebut  di  negara  masing- masing. 12
Menurut  Dahl,  untuk  melihat seberapa  besar  demokrasi  bekerja, secara  sederhana  cukup  diukur  dengan dua  ukuran  minimal  (tingkat  kompetisi dan  partisipasi),  yaitu:  (a).  Seberapa tinggi  tingkat  kontestasi,  kompetisi  atau oposisi yang memungkinkan (liberalisasi);  (b).  Seberapa  banyak warganegara yang
memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu (inclusiveness) . 13
Dalam  karyanya  yang  lain,  Dahl kemudian  juga  menyampaikan  tujuh indikator  yang  ditekankan  perihal konsep demokrasi pluralisnya, yaitu: (1).
Para  pejabat  publik  yang  dipilih .
Pengawasan terhadap keputusan pemerintah  mengenai  kebijakan  secara konstitusional  berada  di  tangan  para
12 Lihat David Held, Models of Democracy , h. 182- 188;  Robert  A.  Dahl, Dilema  Demokrasi  Pluralis:
Antara  Otonomi  dan  Kontrol. Penerjemah  Sahat Simamora (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 7-9. 13 Ratnawati  dan  AANG  Ari  Dwipayana, Modul Teori  Politik, h.  64;  Robert  A.  Dahl, Dilema Demokrasi  Pluralis:  Antara  Otonomi  dan  Kontrol, h. 9-11.
pejabat  yang  dipilih  oleh  rakyat;  (2). Pemilu  yang  bebas  dan  adil .  Pemilihan pejabat  publik  diselenggarakan  melalui pemilu yang teratur, fair , dan bebas; (3). Hak  suara  yang  inklusif .  Setiap  warga negara  mempunyai  persamaan  hak untuk  dipilih  dalam  pemilu;  (4). Hak untuk  mencalonkan  diri  dalam  pemilu . Setiap warga negara mempunyai persamaan  hak  untuk  memilih  dalam pemilu;  (5). Kebebasan  menyatakan pendapat . Warga negara berhak menyatakan  pendapat  tanpa  adanya bahaya  hukuman  yang  keras  mengenai masalah-masalah politik yang didefinisikan secara luas, termasuk kritik terhadap  para  pejabat,  pemerintah, rejim,  tatanan  sosial  ekonomi  dan ideologi  yang  ada;  (6). Informasi alternatif .  Adanya  saluran  informasi alternatif yang tidak dimonopoli pemerintah atau kelompok tertentu; (7). Otonomi  asosiasional .  Adanya  jaminan untuk  membentuk  dan  bergabung  pada organisasi,  termasuk  partai  politik  dan kelompok kepentingan. 14
Sampai di sini, perlu diperhatikan bahwa terdapat koreksi atau pertanyaan bagi syarat-syarat tersebut yang menjadi kelemahan  atau  ketidakjelasan  dari konsep  demokrasi  pluralis  itu. Pertama,
14 Robert  A.  Dahl, Demokrasi  dan  Para Pengkritiknya. Penerjemah A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), h. 17.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
persamaan  politik  itu  ada  pada organisasi  atau  pada  individu?  Jika demokrasi diberikan pada individu maka ada syaratnya, yaitu tidak ada organisasi yang  bebas  di  dalam  negara.  Sumber politik  seluruh  organisasi  juga  diatur sesuai  dengan  jumlah  anggotanya. Sebaliknya  jika  persamaan  ada  pada organisasi  maka  tidak  akan  ada persamaan  terhadap  individu,  karena sumber kekuasaan organisasi lebih besar pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan dibandingkan sumber kekuasaan  lain. Kedua, kontrol  terakhir ada pada masyarakat yang mana? Karena kontrol terakhir oleh sebagian masyarakat  akan  membatasi  kontrol masyarakat  lain  yang  mempunyai perspektif berbeda karena
kekhususannya.
Kalau
kemudian demokrasi  mempercayakan  pada  unit mayoritas,  maka  akan  ada  pemerkosaan terhadap  demokrasi  kaum  minoritas. Dahl  menjawab  adanya  kelompok inklusif yang melakukan kontrol terakhir tapi  mendelegasikan  kontrol  terhadap subsistem  atau  agenda  masing-masing masyarakat.  Artinya  adalah  pemberian otonomi  yang  besar  pada  kaum minoritas. 15

## Demokrasi Otonomi
15 Ratnawati  dan  AANG  Ari  Dwipayana, Modul Teori Politik, h. 65.
Dikembangkannya  konsep  model demokrasi  otonomi  oleh  David  Held  ini hendak  menyajikan  resolusi  di  tengah- tengah  kehidupan  bernegara  yang demikian  kompleks  ini.  Harapannya, model ini mampu memberikan satu titik temu  baik  untuk  memahami  maupun untuk  menciptakan  sebuah  bentuk demokrasi  yang  berkualitas  tinggi  dan kuat.  Pada  prinsipnya,  demokrasi otonomi  menekankan  pada  prinsip rakyat  haruslah  menikmati  persamaan hak  dan  kewajiban  dalam  kerangka politik yang spesifik membangkitkan dan juga  sekaligus  membatasi  kesempatan yang  ada  pada  mereka,  yaitu  mereka harus  setara  di  dalam  memutuskan kehidupan  pribadi  mereka  sepanjang tidak  menggunakan  kerangka  ini  untuk meniadakan hak orang lain. 16
Di  samping  itu,  Held  juga menambahkan  bahwa  prinsip  demikian itu  harus  dihubungkan  dengan  syarat- syarat penegakkan hukum yang memadai untuk mendukung dan menjadi patokan atau pedoman bagi setiap warga negara. 17 Dan  sinilah  dilemanya  muncul, aturan hukum tersebut malah cenderung menjadi  suatu  yang  membatasi  dan
16 Lihat  Saiful  Arif, Demokratisasi  Sistem  Politik dan  Pemerintahan (Malang:  Program  Sekolah Demokrasi  bekerjasama  dengan  Averroes  Press, 2011),  h.  23-24;  lihat  juga David  Held, Models  of Democracy , h. 305.
17 David Held, Models of Democracy , h. 305.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
terkadang  juga  menghambat  bagi praktek otonom warga negara.
Dalam prakteknya, model demokrasi  otonomi  dituntut  harus memenuhi  beberapa  kriteria  seperti  di bawah  ini:  a). Partisipasi  efektif .  Warga negara  harus  mempunyai  kesempatan yang  setara  dan  cukup  membuat  pilihan mereka,  untuk  membuat  pertanyaan tentang  agenda  publik,  dan  untuk memberikan  alasan  untuk  lebih  memilih salah satu keputusan daripada yang lain; b). Pemahaman yang jelas . Warga negara harus  menikmati  kesempatan  yang  luas dan  adil  untuk  menemukan  dan mempertahankan  pilihan  yang  mewakili mereka  serta  yang  akan  benar-benar melayani  kepentingan  mereka;  c).
Kesetaraaan  dalam  pemilihan .  Setiap warga  negara  harus  diyakinkan  bahwa penilaiannya akan dihitung sama besarnya seperti penilaian warga negara lain  dalam  taraf  yang  menentukan  saat pembuatan  keputusan  kolektif;  d).
Pengendalian  agenda. Warga  negara harus  mempunyai  kesempatan  untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting;  e). Inklusifitas/keterlibatan.
Perlu  adanya  keterbukaan  dan  juga keterlibatan bagi warga negara dalam hal proses politik yang berlangsung. 18
Demokrasi
Konsensus atau
Konsosiasional Model  demokrasi  konsensus  juga
dikenal dengan istilah demokrasi konsosiasional  yang  dicanangkan  dan dipopulerkan  oleh  Arent  Lipjhart.  Model demokrasi ini pada prinsipnya mencerminkan  kebutuhan  masyarakat- masyarakat  (negara)  heterogen  untuk mengembangkan sistem demokrasi yang sesuai  dengan  realitas-realitas  dan kecenderungan-kecenderungan kultur atau  tatanan  sosial  yang  sedemikian kompleks  dan  beragam  pada  kehidupan politik  suatu  bangsa  (negara).  Dengan demikian,  keragaman  suku,  agama, bahasa, budaya, etnis atau golongan yang ada  di  suatu  negara  menuntut  bentuk- bentuk  demokrasi  yang  mengutamakan konsensus  antar  kelompok  yang  ada tersebut. 19 Singkatnya,  model  demokrasi konsensus  atau  konsosiasional  ini merupakan bentuk dari politik akomodasi  terhadap  keanekaragaman seperti  yang  disebutkan  di  atas  itu  yang semakin  mengalami  pembelahan  ( social cleavage ). 20
Konsep model demokrasi konsosiasional  ini  bahkan  mendapat
19 Bambang  Cipto, Partai,  Kekuasaan  dan Militerisme (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2000),
h. 12-13
20 Robert  A.  Dahl, Demokrasi  dan  Para Pengkritiknya , h. 71.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
apresiasi  dari  Robert  A.  Dahl  yang menyebut  bahwa  model  seperti  ini mampu  hadir  sebagai  suara  cara penyelesaian  yang  terbilang  demokratis dan akomodatif. Hal ini sangat dimungkinkan  karena  model  demokrasi konsosiasional  ini  memiliki  prinsip  yang mana  semua  keputusan  politik  penting memerlukan  persetujuan  di  antara kalangan yang ada agar tidak menciptakan konflik yang eksplosif. 21
Berikut  ini  adalah  empat  unsur khas  dari  demokrasi  konsosiasional Lipjhart: Unsur  pertama adalah  ketika proses  pembentukan  pemerintahan  oleh sebuah  koalisi  besar  para  pemimpin politik  itu  dituntut  berasal  dari  semua bagian  yang  penting  dalam  masyarakat majemuk  itu; Unsur  kedua adalah  veto bersama,  maksudnya  adalah  setiap keputusan yang mempengaruhi kepentingan  vital  diharuskan  melalui persetujuan dari segenap kelompok yang ada  di  sana.  Dengan  demikian  veto bersama  ini  juga  bisa  dikatakan  sebagai veto  minoritas  dan  merupakan  suatu veto atas dominasi kelompok mayoritas;
Unsur ketiga adalah perlunya akomodasi di dalam pemerintahan terhadap berbagai  kelompok  yang  ada  secara proporsional; Unsur  keempat adalah jaminan  terhadap  otonomi  yang  tinggi
21 Ibid , h. 72.
bagi  segenap  kelompok-kelompok  yang ada.  Prinsip-prinsip  ini  merupakan akibat  logis  dari  keanekaragaman  yang diakomodasi  sedemikian  rupa  dalam satu kesatuan politik (pemerintahan/institusi).  Dalam  semua hal  yang  menjadi  kepentingan  bersama, keputusan  harus  dibuat  oleh  semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat  pengaruhnya  masing-masing.
Akan  tetapi  yang  perlu  diperhatikan adalah bahwa keputusan dan pelaksaannya  dapat  diserahkan  kepada masing-masing pihak itu. 22

## Demokrasi Deliberatif
Meskipun model-model demokrasi  yang  sudah  dibahas  di  atas tampaknya  sudah  cukup  memadai, namun  ternyata  masih  menyisakan ruang  kosong  yang  belum terjamah  oleh para  punggawa  model-model  demokrasi di  atas.  Demikian  model  demokrasi deliberatif hadir dalam rangka menyajikan  kerangka  yang  hendak mengisi  ruang  kosong  tersebut  dan menawarkan  perspektif  baru  terhadap pengembangan kualitas demokrasi. Wacana  yang  menjadi  perhatian  dari model  demokrasi  deliberatif  sebenarnya adalah bagaimana memperbaiki karakteristik  dan  bentuk  partisipasi politik  warga  negara  dalam  pemenuhan
22 Ibid , h. 73.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
hak-hak politiknya. 23 Penekanan dimensi partisipasi  ini  selanjutnya  memunculkan konsep  demokrasi  partisipatoris,  yang mengandaikan  keikutsertaan  rakyat dalam proses politik tidak harus melalui perwakilan  melainkan  dilakukan  secara langsung  dalam  sebuah  ruang  publik. Penekanan  pada  upaya  dialogis  untuk mencapai konsensus itulah yang kemudian melahirkan konsep demokrasi deliberatif (musyawarah mufakat). 24
Secara  lebih  luas,  demokrasi deliberatif dapat dimaknai sebagai suatu pandangan yang menempatkan deliberasi publik atas warga negara yang bebas  dan  setara  sebagai  inti  legitimasi pembuatan  keputusan  politik  dan pemerintahan.  Tujuannya  utamanya adalah  untuk  mengubah  pilihan  pribadi melalui  suatu  proses  deliberasi  menjadi suatu  hal  yang  posisinya  kuat  dalam menghadapi  ujian  publik.  Pada  titik  ini, deliberasi dapat meminimalisasi keterbatasan  pandangan  pribadi  dan meningkatkan kualitas pembuatan keputusan publik untuk beberapa alasan:
Pertama ,  melalui  adanya  pertukaran informasi  dan  wawasan,  deliberasi
23 Lihat David Held, Models of Democracy , h. 273. 24 Lihat  Francis  Budi  Hardiman, Menuju Masyarakat  Komunikatif:  Ilmu  Masyarakat, Politik,  dan  Postmodernisme  Menurut  Jurgen Habermas. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), h.  126;  Lihat  juga  Ratnawati  dan  AANG  Ari Dwipayana, Modul Teori Politik, h. 68.
publik  dapat  mengubah  pemahaman seorang  individu  dan  meningkatkan kemampuannya dalam memahami permasalahan  yang  kompleks; Kedua , deliberasi  publik  dapat  mengungkapkan bagaimana  terbentuknya  suatu  pilihan mungkin  berkaitan  dengan  kepentingan suatu  pihak  tertentu  dengan  ideologi yang  dianutnya.  Dalam  kasus  ini, deliberasi  dapat  mengungkap  adanya pandangan yang hanya membela kepentingan  pihak  tertentu    saja,  yang mungkin  tidak  membela  kepentingan orang  banyak; Ketiga ,  deliberasi  publik dapat mengelola bahkan mampu mengubah  perihal  kepentingan  oligarkis sekelompok  orang  menjadi  hal-hal  yang jauh  lebih  rasional  dengan  semakin mempertimbangkan kepentingan segenap warga negara. 25
Para  punggawa  model  demokrasi deliberatif  meyakini  bahwa  keunggulan atau kelebihan modelnya ini dibandingkan  dengan  model  demokrasi lainnya  adalah  dapat  memperkuat legitimasi  prosedur  dan  kelembagaan demokrasi dengan cara mengikutsertakan elemen-elemen deliberasi, elemen yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi  dan  kualitas  hasil  proses
25 Lihat David Held, Models of Democracy , h. 279- 280.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
demokrasi  itu  sendiri.  Menurut  David Held,  beberapa  punggawa  demokrasi deliberatif,  kualitas  tersebut  menjamin pendapat  yang  menyatakan  bahwa model demokrasi ini dapat menghasilkan keputusan  yang  lebih  baik,  karena melalui  proses  yang  sistemik  mulai  dari suatu  prosedur  pewacanaan,  penilaian, legitimasi  yang  juga  jauh  lebih  baik. Pertukaran  rasionalitas  publik  yang terjadi  dalam  deliberasi  menciptakan sebuah prinsip baru corak pemerintahan yang  terlegitimasi.  Sambungnya,  dengan mengutip  Cohen,  Held  menekankan bahwa  demokrasi  deliberatif  pada intinya  adalah  demokrasi  yang  berjalan dengan  adanya  deliberasi  di  antara warga negara yang setara, dan berlangsungnya proses tersebut didukung  oleh  lembaga-lembaga  politik yang ada. 26
Adapun  hambatan  atau  problem yang membayangi dari model demokrasi deliberatif  adalah  persoalan  apatisme dan  kurangnya  ketertarikan  publik sebagai  pemberi  suara  terhadap  situasi politik  dalam  kehidupan  keseharian. Bagaimana hal demikian sangat berpengaruh atas kualitas dari kebijakan publik  yang  nantinya  hanya  dihasilkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Selain itu,  persoalan  elitisme  para  penguasa
26 Lihat David Held, Models of Democracy , h. 280.
konservatif yang berusaha mempertahankan  kuasa  politik  juga menjadi  persoalan  klasik.  Sudah  lumrah berdasar  pengamatan  empirik,  bahwa mereka  kerap  kali  melakukan  eksklusi terhadap  kelompok  lain  yang  hendak melawan  dominasi  mereka.  Dengan begitu, alhasil proses deliberasi mengalami sumbatan yang kontraproduktif terhadap tujuan demokrasi deliberatif itu sendiri. 27

## Demokrasi Sosial
Konsep  demokrasi  prosedural liberal  yang  hanya  menekankan  dimensi politik  (demokrasi  politik),  nyatanya mendapat kritik dari beberapa kalangan, khususnya kaum Marxian. Bagi Marxisme,  demokrasi  tidak  hanya menyangkut  dimensi  persamaan  dan kebebasan  melainkan  mengandung  di dalamnya  konsep  keadilan  sosial.  Dalam pandangan  mereka,  demokrasi  yang sesungguhnya  tidak  terwujud  ketika kaum  marginal  (buruh,  petani,  dan sebagainya)  hanya  diberi  kebebasan politik,  namun  secara  struktural  mereka tetap  berada  dalam  struktur  penindasan (eksploitasi)  yang  dilakukan  oleh  kelas (kaum)  kapitalis.  Oleh  karena  itu,

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
demokrasi politik yang demikian hanyalah demokrasi semu. 28
Persoalan  ketidakadilan  sosial dan  ekonomi  inilah  yang  kemudian menimbulkan  paradoks  demokrasi  di berbagai  negara  yang  tidak  berhasil menerapkan konsep demokrasi minimalis.  Karl  Marx  adalah  tokoh  yang membuat tesis tentang hubungan antara sistem  politik  dan  sistem  ekonomi.  Bagi Marx,  demokrasi  dan  sosialisme  sama- sama memberikan kondisi bagi pembebasan.  Ketika  disparitas  ekonomi dan  perbedaan  struktural  hilang  secara permanen,  maka  demokrasi  sejati  dapat ditegakkan.  Oleh  karena  itu,  Marx menolak  demokrasi  berdasarkan  atas sistem kapitalisme. Karena dalam sistem kapitalisme,  demokrasi  tidak  lebih  dari komite  segelintir  kelas  eksploitator, dengan  demikian  demokrasi  borjuis kapitalistik  adalah  demokrasi  semu. Kapitalisme  didukung  oleh  kepemilikan swasta pribadi atas aset ekonomi. Untuk itu,  sebagai  alat  eksploitasi,  maka  ia harus  direbut  dan  dimiliki  oleh  negara. Dan  negaralah  yang  mempunyai  tugas untuk memimpin demokratisasi. 29
Demokrasi sosial biasanya
dicirikan  dengan  melihat  corak  negara
28 Ratnawati  dan  AANG  Ari  Dwipayana, Modul Teori Politik, h. 69.
29 Ratnawati  dan  AANG  Ari  Dwipayana, Modul Teori Politik, h. 69.
yang  memiliki  dan  mempraktekkan konsep  kesejahteraan  sosial  secara komprehensif, yang menjamin perlindungan  terhadap  hak-hak  dasar seperti:  (1)  Hak  sipil,  politik,  sosial, ekonomi dan budaya; (2) Jaminan negara atas  kesejateraan  dan  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat;  (3)  Jaminan keamanan  ekonomi  yang  berbasis regulasi;  dan  (4)  Kebebasan  partisipasi politik masyarakat. Sistem ini memberikan kontribusi kepada keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi serta  kohesi  sosial  dan  stabilitas  politik. Negara yang menerapkan model demokrasi  sosial  sebagaimana  anjuran Thomas  Meyer,  dituntut  mampun menciptakan negara kesejahteraan 30 dan juga bertindak sebagai penyerap goncangan dan mengurangi ketidakamanan  yang  dihasilkan  oleh kapitalisme  pasar,  dengan  menanggung jaminan  keamanan  yang  disponsori  oleh negara yang diharuskan tidak terpengaruhi  oleh  mekanisme  pasar
30 Anjuran  terciptanya  negara  kesejahteraan dapat  melalui  terselenggaranya  sistem  jaminan sosial  yang  memperhitungkan  resiko-resiko utama  kehidupan  setiap  orang,  negara  harus menjamin  bahwa  tidak  seorangpun  merosot derajatnya, sehingga harus menanggung kepahitan dalam ketergantungan dan kekurangan.  Perlindungan  martabat  seorang individu tidak hanya mencakup peran politiknya tetapi  juga  eksistensi  sosialnya.  Lihat  Thomas Meyer, Demokrasi:  Sebuah  Pengantar  untuk Penerapan . Edisi Kelima (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Indonesia, 2009), h. 54.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
itu. 31 Di  samping  itu,  dalam  model demokrasi  sosial,  terpatri  juga  prinsip- prinsip  demokrasi  yang  melandaskan pada  kedaulatan  hukum  baik  dalam ranah politik, ekonomi dan sosial. 32
Konsep  model  demokrasi  sosial yang demikian dinilai cukup deterministik tersebut mendapat kritikan,  salah  satunya  oleh  Schumpeter yang meletakkan pemikirannya pada apa yang  dibahasakan  sebagai people’s  vote.
Pandangan  Schumpeter  ini  merupakan bantahan  yang  mengatakan  bahwa determinisme  ekonomi  menentukan segalanya.  Untuk  itu  kemudian  ia membuat  konsepsi  demokrasi  yaitu sebuah  tatanan  institusional  yang merumuskan  keputusan  politik  dimana individu  memiliki  kekuasaan  untuk membuat  keputusan  dengan  perjuangan yang  komprehensif  untuk people’s  vote melalui  pelembagaan  sistem  suksesi kepemimpinan  melalui  ajang  pemilu. Maka  demokrasi  dapat  disimplifikasi dengan adanya pemilu kepada
sekelompok orang untuk dapat memperjuangkan people’s vote. 33
31 Thomas  Meyer, Demokrasi  Sosial  dan Libertarian:  Dua  Model  yang  Bersaing  dalam Mengisi  Kerangka  Demokrasi  Liberal .  Cetakan Kedua  (Jakarta:  Friedrich  Ebert  Stiftung Indonesia, 2009), h. 13-16.
32 Thomas  Meyer, Demokrasi:  Sebuah  Pengantar untuk Penerapan , h. 54.
33 Ratnawati  dan  AANG  Ari  Dwipayana, Modul Teori Politik, h. 69-70.

## KESIMPULAN
Paham  demokrasi  sama  sekali tidak  bisa  menjamin  bahwa  warga masyarakat suatu nagara yang menjalankannya  akan  bahagia,  makmur, dan  adil.  Pemerintahan  manapun, termasuk  pemerintahan  yang  paling demokratis,  tak  akan  mampu  memenuhi tujuan-tujuan  ideal  tersebut  di  muka. Bahkan  dalam  praktiknya  demokrasi selalu  mengecewakan  dari  apa  yang dicita-citakan  olehnya.  Seperti  usaha- usaha  sebelumnya  untuk  mencapai pemerintahan  yang  demokratis,  Negara- negara demokrasi modern juga menderita  banyak  kerusakan  (Snyder 2003).  Terlepas  dari  cacat  demokrasi, bagaimanapun  juga  kita  harus  terus memandang  berbagai  keuntungan  yang membuat terus demokrasi diharapkan.
Ada  beberapa  alasan  mengapa demokrasi begitu marak ingin diwujudkan  hingga  saat  ini.  Setidaknya, menurut  Robert  Dahl  (1999),  ada  ada sepuluh keuntungan demokrasi dibandingkan  system  politik  lainnya, yaitu: 1). Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya  pemerintahan  oleh  kaum otokrat  yang  kejam  dab  licik;  2). Demokrasi menjamin bagi warga Negaranya  dengan  sejumlah  hak  asasi yang  tidak  diberikan  dan  tidak  dapat diberikan  oleh  system-sistem  yang

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
nondemokratis; 3). Demokrasi menjamin kebebasan  pribadi  yang  lebih  luas  bagi warga  negaranya  daripada  alternative system politik lain yang memungkinkan; 4).  Demokrasi  membantu  rakyat  untuk melindungi  kepentingan  dasar  mereka; 5). Demokrasi membantu perkembangan manusia  lebih  baik  daripada  alternative system politik lain yang memungkinkan; 6). Hanya pemerintahan yang demokratis yang  dapat  memberikan  kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk  menggunakan  kebebasan  dalam menentukan  nasibnya sendiri;  7). Hanya pemerintahan  yang  demokratis  yang dapat  memberikan  kesempatan  sebesar-
besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral; 8). Hanya pemerintahan  yang  demokratis  yang dapat  membantu  perkembangan  tingkat persamaan  politik  yang  relative  tinggi; 9). Negara-negara demokrasi perwakilan modern  tidak  berperang  satu  dengan lainnya; serta 10). Negara-negara dengan pemerintahan yang demokratis cenderung  lebih  makmur  daripada Negara-nagara  dengan  pemerintahan yang nondemokratis.
Daftar Pustaka
Arif,  Saiful. Demokratisasi  Sistem  Politik dan Pemerintahan . Malang: Program Sekolah Demokrasi
bekerjasama  dengan  Averroes Press, 2011.
Cipto,  Bambang. Partai,  Kekuasaan  dan Militerisme .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2000.
Dahl,  Robert  A. Dilema  Demokrasi Pluralis:  Antara  Otonomi  dan Kontrol. Penerjemah Sahat Simamora. Jakarta: Rajawali
Press, 1985.
Dahl,  Robert  A. Demokrasi  dan  Para Pengkritiknya. Penerjemah  A.
Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
Diamond,  Larry. Developing  Democracy toward Consolidation . Penerjemah Tim  IRE  Yogyakarta.  Yogyakarta: IRE Press, 2003.
Hardiman,
Francis Budi. Menuju Masyarakat  Komunikatif:  Ilmu Masyarakat, Politik, dan
Postmodernisme  Menurut  Jurgen Habermas. Yogyakarta:  Penerbit Kanisius, 1993.
Held,  David. Models  of  Democracy .
Penerjemah  Abdul  Haris.  Jakarta:
Akbar Tandjung Institute, 2007.
Huntington,  Samuel  P. The  Third  Wave: Democratization  in  The  Late  of Twentieth  Century .  Oklahama: University  of  Oklahama  Press,
1991.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021) : Agustus 2021
Mas’oed,  Mohtar. Negara,  Kapital  dan
Demokrasi .  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 2003.
Meyer,  Thomas. Demokrasi:  Sebuah
Pengantar  untuk Penerapan .  Edisi
Kelima.  Jakarta:  Friedrich  Ebert
Stiftung Indonesia, 2009.
Meyer,  Thomas. Demokrasi  Sosial  dan Libertarian:  Dua  Model  yang Bersaing  dalam  Mengisi  Kerangka Demokrasi Liberal . Cetakan Kedua.
Jakarta:  Friedrich  Ebert  Stiftung Indonesia, 2009.
Ratnawati  dan  Dwipayana,  AANG  Ari.
Modul  Teori  Politik. Yogyakarta:
Sekolah  Pascasarjana  Universitas Gadjah Mada, 2005.
Varma, S.P. Teori Politik Modern. Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1975.