## PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan
Volume 4 Issue 1, April 2024 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: / 10.52738/pjk.v4i1.444 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Kompatibilitas Restorative  justice  dengan  Nilai-Nilai  Pancasila  dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak
Budiyono 1 , Setya Wahyudi 2 , Dwi Hapsari Retnaningrum 3
1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, budiyono0711@unsoed.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, setya.wahyudi@unsoed.ac.id 3 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, retnaningrumd@gmail.com
Abstract: This article will show the importance of integrating restorative justice principles into the Indonesia juvenile criminal justice system based on the values of Pancasila. This article uses a doctrinal legal approach to analyze the relationship  between  legal  concepts  and  moral  values  contained  in  Pancasila,  as  well  as  the  implementation  of restorative justice in the context protecting and fostering young individuals in the criminal justice system. Pancasila, as the philosophical foundation of the Indonesian, contains the value of humanity, justice, communality, democracy and  social justice.  Restorative  justice  emphasizes  recovery,  reconciliation  and  rehabilitation,  accordance  with  the Pancasila. This analysis highlights the relevance of Pancasila values for formulating progressive and more humane juvenile criminal justice policies. The application of restorative justice in the juvenile criminal justice system is not only an alternative, but in line with Indonesia's national mission to protect and improve quality of young generations as  a  national  asset.  By  combining  the  principles  of Pancasila  and  restorative  justice,  Indonesia  can form  a  more responsive  justice  system,  prioritize  the  rehabilitation  of  juvenile  delinquents,  and  promote  social  justice  in accordance with Pancasila. In conclusion, this article asserts that Pancasila provides a strong moral foundation for the implementation of restorative justice in the juvenile criminal justice system. The integration of these concepts is the key to build a more humane justice system, prioritizes the interests and development of young generations, and creates a fair and just society in accordance with Pancasila.
Keywords: Compability; Restorative Justice; Juvenile Criminal Justice System; Pancasila; Indonesia.
Abstrak: Artikel ini menggambarkan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice ke dalam sistem peradilan  pidana  anak  di  Indonesia  dengan  berlandaskan  nilai-nilai  Pancasila.  Dalam  kerangka  ini,  artikel menggunakan pendekatan hukum doktrinal untuk menganalisis hubungan antara konsep-konsep hukum dan nilai- nilai moral yang tertuang dalam Pancasila, serta implementasi restorative justice dalam konteks perlindungan dan pembinaan anak dalam sistem peradilan pidana. Pancasila, sebagai landasan filsafat negara Indonesia, memuat nilai- nilai  kemanusiaan,  keadilan,  kebersamaan,  demokrasi,  dan  keadilan  sosial. Restorative  justice menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Analisis ini menyoroti relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menyusun kebijakan peradilan pidana anak yang lebih humanis dan progresif. Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak bukan hanya sebagai alternatif, tetapi juga sejalan dengan misi nasional Indonesia  untuk  melindungi dan  memperbaiki  anak-anak sebagai  aset bangsa. Dengan  menggabungkan prinsip-prinsip Pancasila dan restorative justice , Indonesia dapat membentuk sistem peradilan yang lebih responsif, memprioritaskan  rehabilitasi  anak  pelaku  kejahatan,  serta  mempromosikan  keadilan  sosial  sesuai  dengan  ajaran Pancasila. Kesimpulannya, artikel ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan landasan moral yang kuat bagi implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. Integrasi konsep-konsep ini menjadi kunci untuk membangun sistem peradilan yang lebih humanis, mengutamakan kepentingan dan pembinaan anak, serta menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kata Kunci: Kompatibilitas, Restorative justice ; Sistem Peradilan Pidana Anak; Pancasila; Indonesia.

## 1. Pendahuluan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai bentuk peradilan yang membedakan antara pengadilan yang berlaku  untuk  orang  dewasa  dan  yang  berlaku  khusus  untuk  anak.  Sistem  peradilan  anak memandang  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak  dalam  lingkup  peradilan  anak merupakan target yang harus dicapai oleh sistem peradilan anak ketika seorang anak dinyatakan melakukan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  pidana.  Undang-undang  ini  merupakan
perubahan dari sistem peradilan pidana anak yang diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi sesuai dengan asas dan semangat hukum yang berkembang di masyarakat kita saat ini. Perubahan hukum  ini  menjadikan  Hukum  Indonesia  mengalami  era  baru  dimana  terjadi  perubahan paradigma  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  yang  sebelumnya  bersifat  absolut  dan masih menerapkan pendekatan paradigma hukum lama yang menekankan bahwa  setiap anak yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  harus  dibalas  dengan  setimpal.  hukuman berdasarkan undang-undang. di lembaga peradilan yang ada ( Rasdi, R., et al, 2022). Kondisi anak perlu diperhatikan ketika menghadapi suatu konflik meskipun anak adalah pelakunya,  karena  sifat  seorang  anak  masih  dianggap  belum  paham  apakah  perbuatannya mempunyai akibat hukum atau tidak, begitu pula dengan sistem peradilan anak. seorang anak akan  memberikan  keadilan  yang  lebih  sesuai  dengan  besar  kecilnya  pelakunya  yaitu  anak dibawah umur. Berdasarkan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Palembang pada tahun 2021, perkara yang dilakukan oleh anak akan diproses secara peradilan dengan menggunakan sistem peradilan berbasis tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tepatnya BAB II pasal 6-15. (Gunarto, 2022)
UU SPPA masih mengandung kelemahan yuridis yang terlihat, termasuk rumusan Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA. Syaratnya dapat dilakukan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh  anak,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun.  Ketentuan  tersebut menunjukkan  bahwa  sistem  perumusannya  lebih  berorientasi  pada  aspek  tindakan,  kurang memperhatikan  aspek  pelaku  (anak).  Syarat  diversi  selanjutnya  adalah  mengenai  residive (pengulangan tindak pidana) anak. Rumusan norma dalam pasal tersebut tidak mencerminkan keseimbangan  antara  perbuatan  dan  pelaku,  sebagaimana  dianut  dalam  hukum  modern  yang menganut  asas  “ da-daader  strafrech”  (sistem  pidana  berorientasi  pada  pelaku  dan  korban). Norma Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA, juga tidak sejalan dengan asas-asas dalam Standar Minimum Rule Peradilan Anak (SMR-JJ)/Beijing Rule. Pada Rule 17.1 antara lain ditegaskan bahwa dalam mengambil  keputusan  dalam  perkara  anak  harus  berpedoman  pada  asas,  selain mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, keadaan dan kebutuhan anak serta faktor kesejahteraan anak juga menjadi pertimbangan utama. (Septiningsih, 2023)
Rumusan norma Pasal 1 Angka 3 UU SPPA, memuat permasalahan batasan/pengenalan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas tahun), namun belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak  pidana.  Pengaturan  mengenai  persyaratan  batas  minimal  usia  anak  untuk  diadili  pada perkara remaja dalam norma pasal terlalu rendah. Rumusan norma Pasal 9 Ayat (2) UU SPPA, berkaitan dengan sistem peradilan pidana yang tidak berorientasi pada pelaku dan korban secara seimbang.  Syarat  untuk  mencapai  kesepakatan  diversi  harus  disetujui  oleh  korban/keluarga. Maka  dari  itu,  artikel  ini  akan  menyorot  bagaimanakah  Keadilan  Restoratif  dalam  sistem peradilan pidana anak dapat diimplementasikan dan apakah cocok dengan nilai-nilai Pancasila.

## 2. Metode Penelitian
Artikel ini merupakan artikel konseptual yang didasarkan pada penelitian hukum doktrinal dimana  penelitian  menggunakan  literatur  dan  bahan  hukum  sebagai  sumber  data  penelitian. Penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach)  dan pendekatan  empiris  ( empirical  approach),  yang  mana  dalam  penelitian  ini  mengkaji  berbagai teori  yang  berkaitan  dengan  keadilan  restoratif,  sistem  pidana  anak  dan  asas  Pancasila  dalam sistem hukum Indonesia.

## 3. Pembahasan

## 3.1. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
Proses  pelaksanaan  penegakan  pidana  merupakan  suatu  bentuk  pemeriksaan  yang  tata caranya diatur dalam Pasal 3 KUHAP. Undang-undang ini menentukan hak dan kewajiban yang harus  dipenuhi  bagi  mereka  yang  terlibat  dalam  perkara  peradilan  pidana,  khususnya  dalam perkara  pidana  anak.  Perlunya  perlindungan  anak  tidak  terlepas  dari  keberlangsungan kesejahteraan  anak  sebagai  generasi  muda  bangsa.  Pemenuhan  hak  tanpa  diskriminasi  akan menjamin masa depan anak yang menjadi pelaku, korban, dan saksi peradilan pidana sehingga diperlukan  aturan  yang  sistematis  yang  mampu  mengintegrasikan  pemenuhan  keadilan  yang diharapkan. Dalam sistem peradilan anak, bantuan hukum diperlukan oleh penasihat hukum, orang  tua,  wali  atau  orang  tua  asuh,  dan  penasihat  masyarakat.  Semuanya  dibutuhkan  karena mempunyai perannya masing-masing. Penasihat hukum mempunyai fungsi yang berbeda-beda sebagai pembela kepentingan hukum terdakwa. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak  yang  menyatakan  bahwa  anak  berhak memperoleh  bantuan  hukum  selama  proses  peradilan  pidana  anak  dan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan (Rahmat, 2021).
Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada hakikatnya diversi ini juga bertujuan untuk menghindarkan anak  dari  dampak  negatif  pemidanaan.  Kewajiban  diversi  oleh  penegak  hukum  telah  diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pada tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di  Pengadilan  Negeri  harus diupayakan  diversi.  Namun  pelaksanaan  diversi  menemui  berbagai  kendala.  Dalam  praktik sebenarnya, korban tidak ingin perkaranya mendapat hukuman yang adil atas perbuatan jahat pelakunya, yakni meneruskan perkara ke proses persidangan sehingga menimbulkan efek jera (Rachma, 2021). Faktor lain yang menyebabkan tidak berhasilnya penegakan sistem peradilan adalah  tidak  adanya  titik  temu  atau  dengan  kata  lain  tidak  tercapai  kesepakatan.  Selain  itu, kendala juga muncul dari respon negatif masyarakat terhadap upaya penyelesaian melalui jalur damai  dan  kekeluargaan  yang  dilakukan  aparat  penegak  hukum  yang  dinilai  hanya  memihak pihak  tertentu  berdasarkan  keputusan  normatif  melalui  teks  undang-undang  tertulis.  Padahal unsur  mental  dan  psikologis  pelaku  dan  korban  perlu  diperhatikan.  Pola  pikir  yang  ada  di masyarakat  sampai  saat  ini  adalah  jika  seseorang  melakukan  suatu  tindak  pidana,  baik  orang dewasa maupun anak-anak harus dikenakan sanksi, bila perlu sanksi berat bagi pelaku tindak pidana (Rachma, 2021).
Hukuman  terhadap  pelaku  kejahatan  anak  tidak  kemudian  memberikan  keadilan  bagi korbannya,  mengingat  dari  sisi  lain  masih  menyisakan  permasalahan  tersendiri  yang  belum terselesaikan  meskipun  pelakunya  telah  dihukum.  Pendekatan  membangun  sistem  hukum dalam konteks modernisasi dan reformasi hukum ada 3 aspek, yaitu dari segi struktur, substansi, dan  budaya  (Friedman,  1975).  Perubahan  gaya  dan  cara  hidup  sebagian  masyarakat  telah membawa  perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang  tentunya mempengaruhi  nilai-nilai  dan  perilaku  anak.  Selain  itu,  anak  yang  kurang  atau  tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan dalam pengembangan sikap akan mudah terseret arus pergaulan sosial dan lingkungan yang tidak sehat serta merugikan perkembangan pribadinya.
Melihat  asas  perlindungan  anak,  khususnya  asas  pengutamaan  kepentingan  terbaik  bagi anak,  maka  perlu  dilakukan  proses  perkara  anak  di  luar  mekanisme  pidana  yang  biasa digunakan. Lembaga hukuman bukanlah cara untuk menyelesaikan permasalahan anak karena rentan  terhadap  pelanggaran  yang  berdampak  besar  pada  kesehatan  mental  anak.  Alternatif solusi  untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang  telah  diuraikan  adalah  dengan  menghadirkan konsep  diversi  dan restorative  justice  yang  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  bagi pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat pada umumnya sebagai bentuk penyelesaian perkara
yang fokus pada bagaimana menangani implikasinya dalam kasus-kasus yang ada. masa depan (Salim,  2023).  Alternatif  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  biasanya  menggunakan  proses negosiasi sebagai penyelesaian sengketa yang paling sederhana, mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang mempunyai keahlian di bidangnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan, dan  konsiliasi  sebagai  upaya  mempertemukan  keinginan  para  pihak  untuk  mencapai kesepakatan secara damai (Krisnalita, 2019).
Gagasan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagai salah satu  bentuk  penyelesaian  perkara  dinilai  efektif  dalam  diversi.  Tentu  saja,  dengan  adanya beberapa  kasus  di  pengadilan  penggunaan  diversi  ada  yang  berhasil  dan  ada  pula  yang  tidak. Namun  hingga  saat  ini  diversi  dimaknai  lebih  efektif  untuk  mengalihkan  proses  ke  sistem penyelesaian perkara remaja yang panjang dan sangat kaku. Dapat juga melalui proses mediasi atau musyawarah sebagai bagian integral dari diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Dari sisi operasional, memaksimalkan pusat pelayanan terpadu khusus peradilan pidana anak akan lebih meyakinkan  profesionalisme  di  Masyarakat  (Van  Ness.,et  al,  2021).  Sedangkan  dari  sisi penegakan  hukum,  profesionalisme  dapat  ditingkatkan  berdasarkan  penyesuaian  sistem peradilan anak di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun  2012.  Dengan  demikian,  anak  yang  ditetapkan  sebagai  pelaku,  tersangka,  mendapat perhatian lebih dari tidak mengabaikan hak-haknya. korban dari apa yang terjadi.

## 3.2. Penggunaan Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 telah membawa paradigma baru dalam peradilan anak dengan  memasukkan  ketentuan  mengenai  keadilan  restoratif  dan  diversi,  yang  belum  diatur secara  tegas  dalam  undang-undang  peradilan  anak  sebelumnya.  Keadilan  restoratif  adalah “proses  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan penekanan  pada  pemulihan  keadaan  semula  dan  bukan  pembalasan”.  Penjelasan  umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan: Keadilan restoratif adalah suatu proses diversi, dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mengatasi permasalahan dan menimbulkan kewajiban untuk memperbaiki keadaan dengan melibatkan korban, anak. dan masyarakat dalam mencari solusi pemulihan, rekonsiliasi dan jaminan, yang tidak didasarkan pada pembalasan”.
Penyelesaian  perkara  melalui restorative  justice  diharapkan  mampu  terwujud  dan mencapai  keadilan  yang  seimbang  antara  para  pihak:  pelaku/keluarga,  korban/keluarga  dan masyarakat yang terganggu ketenteraman/keamanannya sebagai dampak negatif suatu kejahatan. Nur  Rochaeti  menyatakan  bahwa  keadilan  restoratif  merupakan  salah  satu  alternatif  terbaik untuk  menutupi  kekurangan  dan  ketidakpuasan  pendekatan  retributif  dan  rehabilitatif  dalam sistem peradilan pidana anak. RUU KUHP Tahun 2019 yang merumuskan keadilan restoratif melalui  metode  diversi  sejalan  dengan  tujuan  pemidanaan.  Pasal  51  Rancangan  KUHP menegaskan  bahwa:  1)  mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma hukum untuk perlindungan dan pengasuhan masyarakat. 2) melakukan sosialisasi kepada para narapidana dengan melakukan bimbingan dan pendampingan agar menjadi manusia yang baik dan berguna. 3) menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, mengembalikan keseimbangan, dan mewujudkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan 4) menumbuhkan rasa penyesalan dan  membebaskan  diri  dari  rasa  bersalah.  Konsep  menghukum  anak  akan  selalu  mengikuti kebutuhan  hukum  masyarakat  sesuai  dengan  sifat  dan  karakter  anak.  Selain  itu,  keadilan restoratif melalui metode diversi akan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kepentingan terbaik  bagi  anak.  Diversi  bertujuan  untuk  mencapai  perdamaian  antara  korban  dan  pelaku; menyelesaikan  perkara  di  luar  pengadilan;  menghindari  perampasan  kebebasan  anak; mendorong  partisipasi  masyarakat  dan  menanamkan  rasa  tanggung  jawab  pada  anak.  Hal  ini sebenarnya  sesuai  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  pada  sila  II  dan  nilai  demokrasi permusyawaratan dalam sila IV Pancasila.
Aturan  5.1  dari  The  Beijing  Rules  menjelaskan  bahwa  sistem  peradilan  anak  harus mengutamakan  kesejahteraan  anak  dan  memungkinkan  reaksi  terhadap  pelaku  anak  yang melakukan pelanggaran hukum sepadan dengan situasi dan kondisi pelaku kejahatan serta jenis pelanggarannya  (Nurqalbi,  2023).  Tujuan  akhir  dari  peradilan  pidana  anak  adalah  “agar menghilangkan  kebebasan  anak  merupakan  upaya  terakhir  dan  dijatuhkan  dalam  waktu sesingkat-singkatnya serta terbatas pada kasus-kasus luar biasa. (Peraturan Beijing tentang prinsip- prinsip umum poin 5). Hal ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila  sila  V.  Konvensi  Hak  Anak,  pada  sila  umum  kedua,  Pasal  3  (Ayat  1),  menyatakan perlunya  mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  sebagai  berikut:  “Segala  tindakan terhadap  anak,  baik  yang  dilakukan  oleh  lembaga  kesejahteraan  sosial  pemerintah  maupun swasta,  lembaga  peradilan,  lembaga  pemerintah  atau  badan  legislatif,  mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak” (Navarrete, 2023). Keunggulan yuridis perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU SPPA dan RKUHP Tahun 2019, terutama terletak pada rumusan  masalah  mengenai  batasan  usia  minimal  pertanggungjawaban  pidana  bagi  anak  dan syarat-syarat diversi. Rumusan mengenai batasan usia minimal pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam UU SPPA Pasal 1 angka 3 maupun dalam RKUHP Tahun 2019 Pasal 113 Ayat (3), sama-sama menentukan batasan minimal/minimal telah mencapai usia 12 tahun dan telah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
Paragraf 4.1, The Beijing Rules, menegaskan, penentuan usia pertanggungjawaban pidana anak tidak dapat ditentukan pada usia yang terlalu rendah, mengingat realitas emosional, mental, dan intelektual anak (Crawshaw, R., & Holmström, L. 2008). Pengamatan Komite Hak Anak PBB  terhadap  Laporan  Berkala  Ketiga  dan  Keempat  Indonesia  menyatakan  bahwa  Komite menyambut  baik  upaya  peningkatan  usia  minimum  pertanggungjawaban  pidana  dan mengutamakan penggunaan restorative justice dalam UU SPPA. Meski demikian, Komite tetap menyoroti  batasan  usia  minimum  anak  yang  masih  rendah,  yakni  12  tahun.  Komite merekomendasikan peningkatan usia minimum tanggung jawab anak menjadi 14 tahun. Hasil Seminar Amerika Latin di Rio de Janeiro tahun 1953 merekomendasikan batasan usia minimal 14  (empat  belas)  tahun  untuk  memudahkan  anak  dalam  hukum  negara  (Van  Bueren,  1995). Penjelasan tersebut sangat penting untuk merumuskan kembali ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA  menjadi  “Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  berusia  14  (empat  belas)  tahun  dan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sedangkan pada Pasal 113 Ayat (3) RKUHP 2019 berbunyi “Anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun tidak  dapat  dipidana  dan  hanya  dapat  dikenakan  sanksi”  berbunyi  “Anak  yang  berumur  14 (empat belas) tahun tidak dapat dihukum dan hanya dikenakan sanksi.” Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA yang semula berbunyi “anak kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan sanksi”,  kemudian  diubah  menjadi  “anak  berumur  14  (empat  belas)  tahun  dapat  dikenakan sanksi  atau  hukuman”.  Ketentuan  penyesuaian  batas  usia  anak  dengan  budaya  dan  kondisi masyarakat Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dan sesuai dengan ajaran Ketuhanan dan nilai-nilai  kemanusiaan  serta  nilai  persatuan  sebagaimana  terkandung  dalam  sila  I,  II  dan  III Pancasila.
Peningkatan  batasan  usia  anak  untuk  diadili  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak  anak sehingga dapat terwujud kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Rendahnya usia anak yang diproses secara pidana akan berpotensi memberikan dampak buruk bagi anak dan juga  berdampak  buruk  terhadap  perkembangan  mental  anak.  Persyaratan  diversi  berkaitan dengan ancaman tidak adanya kejahatan yang dilakukan oleh anak yang berumur kurang dari 7 (tujuh)  tahun  yang  tidak  berpihak  pada  kesejahteraan  dan  kepentingan  terbaik  anak.  Hal  ini membatasi  kemungkinan  adanya  diversi  hak  bagi  anak.  Menurut  penulis,  ketentuan  diversi seharusnya berlaku untuk semua jenis tindak pidana dan tidak boleh dikaitkan dengan tindak pidana yang ancaman pidananya kurang dari 7 tahun. Ketentuan ini tidak sejalan dengan tujuan diversi,  termasuk  menghindari  anak  dari  peradilan  pidana.  Persyaratan  diversi  yang  terkait
dengan  permasalahan  pengulangan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  juga  tidak  tepat karena bertentangan dengan tujuan diversi untuk menghindari proses peradilan dan mencapai keadilan  restoratif  serta  hasil  diversi  yang  dianggap  dapat  mendidik  anak.  Perjanjian  diversi memerlukan  persetujuan  korban/keluarga,  menempatkan  pelaku  pada  kedudukan  yang  lebih rendah dan tidak ada jaminan bagi pelaku untuk terhindar dari peradilan pidana. Proses diversi lebih  ditentukan  oleh  persetujuan  korban/keluarga  sehingga  menempatkan  pelaku  rentan terhadap proses pidana dan bukan demi kepentingan terbaik anak (pelaku). Rumusan diversi dalam UU SPPA dan RUU KUHP belum menunjukkan asas proporsionalitas antara korban dan pelaku. Kesepakatan diversi hendaknya dicapai atas dasar musyawarah dan mufakat, antara pelaku, korban dan pihak-pihak terkait secara seimbang, sehingga terjadi proporsionalitas antara pelaku  dan  korban,  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  khususnya  sila  III  dan  V.  Pancasila (Qomaruddin, 2020). Sanksi terhadap anak dalam UU SPPA dan RUU KUHP Tahun 2019 telah mengadopsi rekomendasi ketentuan instrumen hukum/undang-undang internasional dan beberapa  negara  lainnya.  Rumusan  sanksi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum disusun  dari  sanksi  yang  paling  ringan  sampai  dengan  sanksi  yang  paling  berat  (penjara), berdasarkan asas “ the last resort” (Muchtar, S., & Mirzana, H. A. 2022).

## 3.3. Restorative  justice  sebagai  Perwujudan  Nilai  Pancasila  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
Pembahasan  pertama  merupakan  langkah  untuk  menguji  hipotesis  penulis  dengan membuktikan  kausalitas  dan  urgensi  Pancasila  untuk  dijadikan  parameter  dalam  internalisasi hukum ke dalam sistem hukum Indonesia. Internalisasi hukum adalah penyerapan, suntikan, atau  adopsi  tatanan  hukum  dari  luar  (eksternal)  ke  dalam  hukum  negara.  Dalam  prosesnya, internalisasi hukum harus disesuaikan dengan tradisi hukum, budaya dan praktik hukum, serta kebiasaan  pelaksanaan  hukum  di  suatu  negara  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  sinkron  dan sinergis dengan sistem hukum yang dibangun.
Pancasila  yang  melekat  dalam  watak  dan  watak  khas  masyarakat  Indonesia,  berperan penting sebagai pedoman nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal-hal  yang  dilestarikan  secara  primordial  secara  turun  temurun  menciptakan  pola  interaksi yang  teratur,  termasuk  penerapan  norma-norma  dalam  masyarakat.  Norma-norma  tersebut kemudian  berkembang  menjadi  aturan  yang  hidup  dalam  masyarakat  ( living  law)  (Citrawan, 2021). Mengingat pemahaman seperti itu, Pancasila berangkat dari proses yang serupa. Meski demikian, Pancasila mempunyai sisi ekslusif, terkait dengan aksiomatik atau eksistensinya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pancasila mempunyai bentuk akhir yang diakui sebagai pedoman (Leicester) dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila diwujudkan antara lain melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila, termasuk internalisasi hukum. Bentuk aktualisasi tersebut disederhanakan  menjadi  penyelesaian  konflik  berdasarkan  Pancasila  dengan  mengedepankan norma  yang  tercipta  dan  terpola  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian,  Pancasila  menjadi tuntutan  yang  ditujukan  kepada  pemerintah  sebagai  pemangku  kepentingan  utama pembangunan hukum. Hal ini mencakup internalisasi, memasukkan, atau mengadopsi hukum ke dalam sistem hukum Indonesia. Barda Nawawi menyatakan bahwa sistem hukum nasional pada hakikatnya adalah Sistem Hukum Pancasila (Ismawayati, 2018). Jika dijabarkan lebih jauh, pemikiran  ini  mengidentifikasi  sistem  hukum  Pancasila  sebagai  sistem  hukum  nasional  yang berlandaskan/atau berorientasi pada 3 (tiga) pilar nilai keseimbangan Pancasila: (i) berorientasi pada  nilai-nilai  Ketuhanan  (moral  keagamaan);  (ii)  berorientasi  pada  nilai-nilai  kemanusiaan (humanistik);  dan  (iii)  (berorientasi  pada  nilai-nilai  kemasyarakatan  (nasionalis,  demokratis, berkeadilan sosial). Dengan demikian, internalisasi hukum harus disesuaikan dengan karakter Pancasila.
Dilihat  dari  kehidupan  sekitar  bahkan  dalam  aktivitas  kita  sehari-hari,  kita  dapat menemukan  model  keadilan  yang  vital  dengan  Pancasila,  termasuk  menciptakan  pola  yang teratur dan berulang dalam masyarakat. Bahkan tidak memerlukan proses internalisasi eksternal.
Termasuk di dalamnya diskusi untuk mencapai kebulatan suara. Bahkan cara tersebut sudah ada dalam  berbagai  literatur  sejak  sebelum  Indonesia  merdeka,  dan  penerapannya  masih dipertahankan  hingga  saat  ini.  Fakta  tersebut  diperkuat  dengan  adanya  asas  demokrasi  yang mengedepankan permusyawaratan di dalamnya (Tongat, 2012). Ungkapan tersebut menegaskan bahwa  internalisasi  hukum  ke  dalam  sistem  hukum  Indonesia  termasuk  dalam  internalisasi restorative  justice,  sehingga  idealnya  menggunakan  nilai-nilai  yang  ada  di  masyarakat.  Dengan demikian dapat menjadi parameter dan acuan internalisasi hukum, khususnya restorative justice, yang berorientasi pada model internal restorative justice, bukannya berkarakter sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila.
Asas Ketuhanan dan Kemanusiaan berfungsi sebagai landasan moralitas, artinya seluruh proses  penegakan  hukum  harus  mengedepankan  moralitas  yang  juga  dilihat  oleh  masyarakat. Pancasila mengandung ajaran moralitas bangsa yang abstrak, yang mana dengan kedudukannya sebagai ideologi hukum,  maka moralitas bangsa akan menjadi moralitas hukum yang melekat pada sistem hukum Indonesia. Penggunaan Pancasila dapat lebih menempatkan hukum sebagai keabsahan  utama  sejalan  dengan  moral.  Dengan  kata  lain,  moral  merupakan  koridor pelaksanaan pedoman hukum oleh subjek hukum. Akhlak menjadi pedoman manusia dalam setiap aktivitas kehidupannya, memberikan kebenaran menurut rasio. Aristoteles menguraikan hakikat  manusia  sebagai  moral  yang  rasional,  memandang  kebenaran  (theoria,  kontemplasi) sebagai  keunggulan  hidup  ( summum  bonum).  Dalam  prosesnya  manusia  berpedoman  pada budi  dan  moral.  Landasan  moral  yang  dimaksudkan  adalah  perwujudan  dari  asas  Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Maha Esa) yang diwujudkan dalam diri para penegak hukum Indonesia yang hendaknya menekankan tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hukum  pada  dasarnya  berkaitan  erat  dengan  moralitas,  seperti  halnya  pendapat  Hart  yang mencerminkan  pengaruh  moralitas  terhadap  hukum.  Hukum  di  setiap  negara  modern menunjukkan ribuan poin penuh dengan moralitas yang diterima oleh masyarakat dan gagasan moral yang lebih luas. Pengaruh tersebut kemudian merambah ke dalam hukum yang tentunya diikuti  dengan  perwujudan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  melandasi  argumentasi  bahwa penegakan hukum harus memperhatikan aspek humanisme agar dapat disebut bermartabat.
Parameter  kemanusiaan  dalam  asas  “Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab”  juga menekankan harkat dan martabat manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan seperangkat hak  yang  menjamin  derajatnya  sebagai  manusia  yang  terangkum  dalam  Hak  Asasi  Manusia. Dalam hal ini kedudukan negara hukum ( rechtstaat) diakui sebagai pengatur yang menjamin hak asasi  manusia  guna  menjamin  kepentingan  keadilan  bagi  setiap  orang.  Setiap  orang  berhak mendapatkan  haknya  atas  keadilan.  Dengan  demikian,  hukum  ketatanegaraan  yang dikembangkan  bukanlah  hukum  tata  negara  yang absoluterechtsstaat  melainkan democratischerechtsstaat.  Oleh  karena  itu,  banyak  hal  yang  menunjukkan  bagaimana  hukum tersebut  mencerminkan  moralitas.  Hal  ini  merupakan  fakta,  artinya  stabilitas  sistem  hukum sebagian  bergantung  pada  kesesuaiannya  dengan  moral  dan  harus  diakui  keberadaannya, Termasuk  stabilitas  domain  penegakan  hukum  yang  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  moralitas Pancasila.  Parameter  Ketuhanan  mengamanatkan  bahwa  tidak  boleh  ada  produk  hukum nasional  yang  bertentangan  dengan  agama,  menolak  atau  bertentangan  dengan  agama. Sedangkan  asas  kemanusiaan  mengikat  penegakan  hukum  yang  mempunyai  sisi  humanistik. Dengan  demikian,  dengan  Pancasila  sebagai  parameter  internalisasi  model restorative  justice eksternal  melalui  parameter  moral  dapat  diwujudkan  melalui  pengadopsian  asas restorative justice  yang  tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Ketuhanan  dan  moralitas  bangsa.  Parameter Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagai batas moral dalam internalisasi model keadilan restoratif eksternal  adalah  adanya  nilai  etika  sebagai  pedoman  mekanismenya.  Dalam  hal  ini,  penegak hukum  yang  menerapkan restorative  justice  hendaknya  mengadopsi  nilai  etika  dan menempatkan pertimbangan pada nilai Ketuhanan sebagai esensi utamanya. Dengan demikian, model keadilan restoratif eksternal yang diserap diharapkan mempunyai akuntabilitas moralitas
dan  mempertanggungjawabkan  pribadi  kepada  Tuhan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  parameter moral  sebagai  wujud  Pancasila  menjadi  parameter  dalam  internalisasi  keadilan  restoratif eksternal, memberikan mekanisme keadilan restoratif yang berfilsafat agama, dan menjadi alat preventif  dalam  moralitas  internal  penggunanya.  Oleh  karena  itu,  keadilan  restoratif  tidak bernuansa  kepentingan  tetapi  harus  digunakan  secara  efisien  sesuai  hakikatnya  untuk memperoleh  manfaat  dalam  pelaksanaannya  dalam  hal  pertanggungjawaban  kepada  Tuhan sebagai  sarana  koreksi  diri  atau self-warning  dalam  diri  para  penegak  hukum  yang menggunakannya.
Parameter  selanjutnya  terletak  pada  Prinsip  Persatuan  dan  Demokrasi  yang  selalu diposisikan  sebagai  landasan  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  dalam  proses  internalisasi  keadilan restoratif  eksternal,  partisipasi  masyarakat  dapat  dilaksanakan  seluas-luasnya  sebagai  sarana kontrol  dan  transparansi  informasi  yang  dapat  memenuhi  klausul  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab melalui partisipasi dalam proses penggunaan keadilan restoratif, dengan perasaan yang adil. Hal ini dimaksudkan agar proses dan hasil mekanisme restorative justice dapat memperoleh legitimasi publik. Ruslan Saleh mendefinisikan kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945  dalam  kaitannya  dengan  penjabaran  dan  penafsirannya  menjadi  produk  hukum  yang merupakan  ideologi  hukum  umum  terhadap  Tata  Hukum  Indonesia,  cerminan  nilai-nilai kemanusiaan, cita-cita, dan keadilan sosial dengan landasan agama. karakter dari masing-masing peraturan  perundang-undangan.  Parameter  persatuan  dan  kesatuan  atau  kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.  Sedangkan  parameter  demokrasi  mengamanatkan  bahwa  dalam  hubungan  antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus dipatuhi. harus tunduk pada hukum, kekuasaan ada di tangan  rakyat  dan  wakil  di  tangan  rakyat.  Oleh  karena  itu,  proses  penegakan  hukum  harus mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Dalam paradigma ini, penegak hukum yang menggunakan mekanisme restorative justice harus mengacu pada kepentingan publik. Demikian pula norma dalam pembuatan peraturan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, tidak  bertentangan  dengan  norma  masyarakat,  sehingga  dapat  melahirkan  produk  penegakan hukum yang mempunyai daya jual dan legitimasi, berupa pengakuan masyarakat. Pemenuhan kepentingan  umum  sejalan  dengan  dimulainya  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh karena itu, penggunaan mekanisme restorative justice dengan parameter kesatuan dan integritas harus memberikan hasil yang sesuai dengan kepentingan publik atau kepentingan bersama, serta sejalan  dengan  parameter  demokrasi,  melalui  pengawasan  dan  keterbukaan  informasi  kepada masyarakat untuk mengawal penerapan restorative justice.
Mekanisme parameter selanjutnya diperoleh dari asas keadilan sosial yang menjadi sasaran yang  ingin  dicapai  dengan  penggunaan  keadilan  restoratif  dalam  penegakan  hukum  yang berlandaskan  moralitas  dan  mengutamakan  proses  yang  melibatkan  partisipasi  masyarakat. Dengan  demikian,  kontrol  yang  melibatkan  masyarakat  terhadap  penegakan  hukum  dengan menggunakan  keadilan  restoratif  diharapkan  dapat  tercapai.  Implikasinya  dapat  memberikan supremasi  hukum  yang  sebenarnya  sejalan  dengan  ideologi  hukum  Pancasila.  Parameter keadilan  sosial  mengamanatkan  bahwa  seluruh  warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama  dan setiap  orang  mempunyai  kedudukan  yang  sama  di  hadapan  hukum.  Mekanisme  keadilan restoratif dalam ranah penegakan hukum diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat melalui mencerminkan ketaatan, diartikan sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, demokrasi Indonesia mengandung nilai umum, selain itu nilai khusus. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berpedoman pada kearifan batin  dalam  kebulatan  suara  yang  timbul  dari  permusyawaratan  perwakilan.  Dalam  hal  ini, pemerintah  harus  berpegang  teguh  pada  konsepsi  oleh  rakyat,  dari  rakyat,  dan  untuk  rakyat. Termasuk  dalam  kegiatan  menjaga  stabilitas  penegakan  hukum  yang  terdiri  dari  kepercayaan masyarakat  dan  legitimasi  sosial.  Dengan  demikian,  pemanfaatan restorative  justice  dalam
penegakan hukum sebagai wujud jaminan negara atas supremasi hukum, hendaknya diwujudkan dalam  penguatan  demokrasi  yang  berbasis  kerakyatan.  Dalam  perkembangannya,  keadilan restoratif  dapat  dilengkapi  dengan  mekanisme  kontrol  masyarakat  dengan  meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemegang legitimasi sosial.
Kendala  terbesarnya  adalah  transparansi  yang  melibatkan  intervensi  pemerintah  di dalamnya. Maka seorang whistleblower perlu dilindungi sebagai bagian dari restorative justice. Perlindungan pelapor terutama ditujukan untuk perkara pidana. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan bagian utama dari undang-undang whistleblower. Keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman secara filosofis dan ideologis, serta landasan negara untuk menampung frase keadilan dan kemaslahatan, serta kepastian hukum. Oleh karena itu,  selain  harus  memenuhi  kepastian  hukum,  praktik  penyelenggaraan  negara  juga  harus mengakomodasi pemenuhan nilai keadilan dan kemaslahatan, agar sejalan dengan nilai landasan hukum  yang  menjadi  tujuan  hukum  itu  sendiri.  Wujud  keadilan  sosial  sebagai  tujuan  akhir penegakan hukum diwujudkan dalam konsistensi penerapan asas persamaan di depan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan dalam lingkup perlindungan hukum kepada masyarakat  dan  pencari  keadilan.  Dalam  perspektif  Pancasila,  asas  pemerataan  dalam mengoreksi dan mewujudkan keadilan sosial bertumpu pada nilai-nilai atau falsafah Pancasila. Oleh karena itu, penggunaan restorative justice dalam penegakan hukum tidak boleh melanggar hak  asasi  manusia  dan  wajib  menghadirkan  keseimbangan  antara  kepentingan  negara  yang mewakili kepentingan publik (masyarakat) dan kepentingan individu.

## 4. Kesimpulan
Artikel ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam implementasi restorative justice menjadi landasan yang kuat dalam membangun sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi di Indonesia. Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa, mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip restorative justice, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan tanggung jawab  bersama,  sejalan  dengan  semangat  dan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila. Analisis  hukum  doktrinal  dalam  artikel  ini  menyoroti  keseimbangan  antara  prinsip-prinsip tersebut  dalam  konteks  peradilan  pidana  anak.  Penerapan restorative  justice  bukan  sekadar sebagai alternatif, namun juga sebagai wujud nyata dari komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anak-anak. Dengan memadukan prinsip- prinsip ini, sistem peradilan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak pelaku kejahatan, memberikan prioritas pada rehabilitasi, dan menciptakan lingkungan yang lebih adil sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Kesimpulannya, artikel ini menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan fondasi moral yang kokoh bagi penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Integrasi kedua konsep ini bukan hanya memperkuat sistem hukum, tetapi juga membentuk dasar untuk pembangunan masyarakat yang adil, berkeadilan, serta memberikan perlindungan dan kesempatan pembinaan bagi anak-anak sebagai aset bangsa yang amat berharga.

## Daftar Pustaka
Citrawan,  H.  (2021).  The  “Life”  in  the  Living  Law. Journal  of  Contemporary  Sociological Issues, 1(2), 124-144.
Crawshaw, R., & Holmström, L. (2008). 8. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules). In Essential Texts on Human Rights for the Police (pp. 439-465). Brill Nijhoff. Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. Friedman,  L.  M.  (2019).  Context  and  convergence:  Some  remarks  on  the  Law  and  Society movement. Law in context, 36(1), 12-20.
Gunarto, S., Wahyuningsih, S. E., & Ngazis, M. (2022). Reconstruction of Diversion Regulations in a Juvenile-Crime System Based on Justice Value. Saudi J. Humanities Soc Sci, 7(4), 104- 109.
Ismayawati, A. (2018). Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 8(1), 53-74.
Krisnalita, Louisa Yesami. "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." Binamulia Hukum 8, no. 1 (2019): 93-106.
Muchtar, S., & Mirzana, H. A. (2022). The Effectiveness Of The Application Of The Last Resort Principle On Child Residivists In The Child Criminal Justice System. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 61-74.
Navarrete, A., & Student, C. J. Juvenile Justice in an International Context. Cameron University Undergraduate  Research  Journal  of  Criminal  Justice,  History,  Political  Science,  and Sociology, 56.
Nurqalbi, V. (2023). Analysis of Diversion Arrangements in the Beijing Rules and the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. European Journal of Law and Political Science, 2(1), 52-55.
Qomaruddin,  M.  (2020). Fleksibilitas  Hukum  Dalam  Diversi  Pekara  Anak  Yang  Berkonflik Dengan  Hukum  (Abh)  Studi  Kasus  Di  Wilayah  Hukum  Eks  Kresidenan Cirebon (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
Rachma,  Z.  (2021).  Pembatasan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Recidive. Mimbar Keadilan. 14. 10.30996/mk.v14i1.4496.
Rahmat,  D.,  Adhyaksa,  G.,  &  Fathanudien,  A.  (2021).  Bantuan  Hukum  dan  Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(02), 156-163.
Rasdi,  R.,  Pujiyono,  P.,  Rochaeti,  N.,  &  Rehulina,  R.  (2022).  Reformulation  of  the  Criminal Justice  System  for  Children  in  Conflict  Based  on  Pancasila  Justice. Lex  Scientia  Law Review, 6(2), 479-518.
Salim, Salim. "Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana." Dinamika Hukum 14, no. 2 (2023).
Santoso,  B.,  &  Rustamaji,  M.  (2017).  Unearthing  The  Philosophical  Roots  Of  Pancasila  On Distinctive  Legal  Treatments  For  Children  In  Conflict  With  The  Law. Yustisia  Jurnal Hukum, 6(2), 288-301.
Septiningsih,  I.  (2023).  Correlation  Between Restorative  justice  in  the  Settlement  of  Criminal Cases and Pancasila Values. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8(4), 3978- 3988.
Tongat,  T.  (2012).  Pancasila  Sebagai  Dasar  Falsafah  Negara  Dan  Makna  Filosofisnya  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Masalah-Masalah Hukum, 41(3), 399-406.
Van Bueren, G. (1995). The Administration of Juvenile Justice and the Prevention of Juvenile Delinquency.  In The  International  Law  on  the  Rights  of  the  Child (pp.  169-205).  Brill Nijhoff.
Van  Ness,  D.  W.,  Strong,  K.  H.,  Derby,  J.,  &  Parker,  L.  L.  (2022). Restoring  justice:  An introduction  to  restorative  justice.  Routledge.  Lihat  pula  Lanni,  A.  (2021).  Taking restorative justice seriously. Buff. L. Rev., 69, 635.