## Editorial

## Valuasi Ekonomi Hutan Serbaguna Berbasis Optimalisasi Pemanfaatan Fungsi Kawasan Hutan
Multi-Function Forests' Economic Valuation Based on the Optimization of Forest Area Utilization

## Wahyu Andayani
Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Jogyakarta, 55281 * Email : wandayani@ugm.ac.id
DOI: 10.22146/jik.v16i1..3422

## ABSTRACT

## KEYWORDS
Multi-function forests, multi-business in forestry, inclusive economy, economic valuation, optimization.

## INTISARI

## KATA KUNCI
Hutan serbaguna, multi usaha kehutanan, ekonomi inklusif, valuasi ekonomi, optimalisasi.
Jurnal Ilmu Kehutanan Vol. 16 No. 1, Maret 2022, Hal. 1-8

## Jurnal Ilmu Kehutanan
https://jurnal.ugm.ac.id/v3/jik/ ISSN: 2477-3751 ( online ); 0126-4451 ( print )
Pembangunan hutan serba guna merupakan solusi pengelolaan hutan yang tepat untuk mengubah paradigma pengelolaan hutan yang  berorientasi  pada  hutan  hasil  kayu  saja,  menjadi  berorientasi  ekosistem.  Ekonomi  inklusif yang  dianggap sebagai model bisnis yang ramah lingkungan merupakan sebuah keniscayaan untuk menjamin keberlanjutan hutan sebagai penyangga kehidupan. Multi usaha kehutanan yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK No.8 Tahun 2021 sinergi dengan ruh konsep hutan serba guna yang secara total dapat meningkatkan produktivitas lahan hutan dalam menghasilkan kayu dan berbagai produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Meskipun konsep pembangunan hutan serba guna sudah dirancang sejak lam, namun kontribusinya dalam valuasi ekonomi melalui indikator nilai produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  sektor  kehutanan  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  ini  angkanya  masih  rendah. Diharapkan di era disrupsi ini, pembangunan hutan serbaguna dapat menjadi model kelola bisnis usaha kehutanan yang inovatif, dapat meningkatkan daya saing sesuai skala ekonominya, dan mampu meng-akomodasikan manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi.
The multi-function forests establishment is an appropriate solution for the paradigm transition in forest management from timber management into ecosystem management. Inclusive economic and environmentally friendly business models become a necessity in forest management to ensure the sustainable functions of forests as life support systems. The multi-business in forestry regulated by Ministerial Decree -PerMen-LHK No.8/ 2021- is in line with the spirit of multi-function forests paradigm to  increase  forest  lands  productivity,  not  only  timber  but  also  non-timber  forest  products  and  environmental  services. Although the government has formulated the multi-function forests development concept and its strategic plan several years ago, the forestry sector's contribution in economic valuation, such as national income (PDB—gross domestic product) and non-tax revenue (PNBP—non-tax state revenue) is relatively low. In this disruption era, this forest management transition becomes a necessity. The multi-function forests establishment could become a realistic management model to implement business diversiﬁcation and innovation and optimize forestry competitiveness at each business level to accommodate social, economic, and environmental aspects of forest management.
Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang merupakan  turunan  Undang-Undang  Cipta  Kerja, mengatur  tentang  Multi  Usaha  Kehutanan;  (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor  P.62/MENLHK/ Setjen/Kum.1/10/2019  tentang  Pembangunan  Hutan Tanaman  Industri/HTI,  yang  mengatur  tentang diversiﬁkasi komoditi/produk pola agroforestri, yaitu pemanfaatan lahan optimal.   Dengan telah terbitnya beberapa  regulasi  tersebut  di  atas,  tidak  ada  alasan lagi  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  untuk merealisasikan  diversiﬁkasi  produk  baik  di  lahan negara maupun di lahan milik, karena konsep hutan serbaguna  sebagai  pengejawantahan  strategi  multi usaha  kehutanan  sudah  lama  direncanakan  namun realisasinya belum nampak secara signiﬁkan. Renstra Kehutanan  tahun  2009-2025  menyebutkan  rencana pembangunan  hutan  serba  guna  seluas  2,5  juta hektar/5  tahun.  Paper  ini  akan  menyajikan  uraian terkait  pembangunan  hutan  serba  guna  dalam prospek  ekonomi  berbasis  pemanfaatan  lahan optimal  untuk  tujuan  kelestarian  (meliputi  aspek teknis dan non teknis) dan kesejahteraan masyarakat.

## Kontribusi Ekonomi Sektor Kehutanan dan Regulasi Penetapan Harga
Kontribusi  ekonomi  sektor  kehutanan  yang ditunjukkan  oleh  parameter  laju  pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) secara nilai masih dianggap kecil (rendah)  dan  tidak  signiﬁkan  jika  dilihat  dari  luas hutan Indonesia yang 125 juta hektar (65% dari total luas daratan). Secara singkat dari data yang diperoleh memberikan informasi sebagai berikut (Tabel 1).
Dari  Tabel  1  dapat  dinyatakan  bahwa  selama kurun  waktu  2011  -2021,  kontribusi  sub  sektor kehutanan terhadap PDB rata-rata kurang dari 1%  per tahun  (sangat  rendah),  bahkan  pernah  mengalami kontribusi  untuk  PDB  negatif,  dan  untuk  tahun tertentu  (2018)  kontribusinya  lebih  dari  1%,  namun data ini perlu diklariﬁkasi lebih lanjut.  Hal yang sama juga ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap PNBP yang rata-rata Rp.4,4 triliun/tahun. Nilai ini termasuk rendah jika dilihat dari luas hutan Indonesia. Tentu ada yang belum tepat (salah) dalam pengelolaannya. Informasi  ini  tentu  memprihatinkan  dan  perlu inovasi-inovasi untuk bisa meningkatkan kontribusi sektor  kehutanan  terhadap  dua  indikator  tersebut, yaitu  PDB  dan  PNBP  tanpa  mengabaikan  aspek lingkungan  dan  kesejahteraan  masyarakat. Kontribusi  ekonomi  tersebut  sebagian  besar (mayoritas)  masih  berasal  dari  dana  reboisasi  (DR) yang berasal dari tebangan hutan alam, sehingga di masa yang akan datang kontribusi ini harus dikurangi secara signiﬁkan dan disubstitusi perolehannya dari hutan  tanaman  dan  multiusaha  kehutanan  lainnya, sehingga  kelak  penebangan  kayu  dari  hutan  alam harus selektif (dalam jumlah yang minimum sehingga

## Pendahuluan
Tema  webinar  tahun  2021  dalam  rangka memperingati Dies Natalis ke-58 Fakultas Kehutanan UGM adalah “Jaminan Kecukupan Areal Kawasan dan Penutupan  Hutan  Berdasarkan  Undang-Undang Cipta Kerja Guna Mewujudkan Luas Hutan Indonesia Lestari”. Tema tersebut diharapkan  merupakan salah satu  solusi  untuk  mengatasi  problem  kehutanan nasional  yang  terkait  dengan  isu  lingkungan. Terjadinya  bencana  hidrometeorologi di  tahun  2021 secara berturut-turut di beberapa pulau di Indonesia) merupakan  dampak  adanya  kerusakan  lingkungan serius  yang  selain  disebabkan  karena  faktor perubahan  iklim,  juga  diduga  karena  terjadinya deforestasi dan degradasi akibat kesalahan tata kelola hutan.  Menyusutnya  luas  tutupan  hutan  patut diwaspadai  sebagai  indikator  bahwa  fungsi  hutan sebagai  penyangga  kehidupan  sudah  tidak  mampu lagi  menjalankan  fungsinya  secara  optimal.  Fungsi hutan tersebut yang utama setidaknya mencakup (1) sebagai  penyedia  air,  (2)  penyerapan  karbon,  (3) bermukimnya  habitat  satwa,  (4)  media  tumbuhnya keanekaragaman  hayati,  dan  (5)  sumber  plasma nutfah.
Meskipun  sudah  terlambat,  upaya  untuk mengembalikan  fungsi  hutan  merupakan  sebuah keniscayaan  yang  harus  terus  diupayakan  melalui strategi kelola sumberdaya hutan yang tepat. Dalam rangka  itu    penulis  diminta  Panitia  Dies  untuk membahas  “Luas  Optimal  Kawasan  Hutan    dari Fungsi Ekonomi Hutan Serbaguna”. Judul dimaksud sangat relevan dengan problem yang sedang dihadapi sektor kehutanan. Konteks judul yang dimaksud akan diuraikan dalam paper ini yang substansinya adalah “Valuasi  Ekonomi  Hutan  Serbaguna  Berbasis Optimalisasi  Pemanfaatan  Fungsi  Kawasan  Hutan”. Strategi  pengelolaan  hutan  melalui  skema  hutan serbaguna  sudah  lama  diusulkan  oleh  para  pihak (masyarakat, pemerintah, baik secara lokal, nasional,
maupun  internasional).  Hal  tersebut  merupakan konsekuensi logis, mengingat demand (permintaan) akan  lahan  untuk  berbagai  kepentingan  terus meningkat  dan  dinamis  dalam  dimensi  waktu. Implementasi  pembangunan  hutan  dalam  rangka meningkatkan  produktivitasnya,  tanpa  menaﬁkan keseimbangan  berbagai  aspek  (lingkungan,  sosial, dan  ekonomi),  secara  simultan  diduga  merupakan salah  satu  solusinya.  Pengelolaan  hutan  melalui skema    hutan  serbaguna  (HSG)  secara  konseptual adalah   merupakan implementasi kelola hutan yang mengacu  pada  kelola  manajemen  hutan  yang memiliki  falsafah  “kelestarian”  sebagai  “ruh” pengelolaan  hutan Sustainable  Forest  Management (SFM) (memenuhi semua kriteria,   yaitu kriteria 1-6 menurut  Bull  et  al.  (2007).    Paper  ini  tentu  tidak memungkinkan  untuk  mengkaji  semua  kriteria dimaksud  karena  kendala  berbagai  faktor,  sehingga sesuai  dengan  mandat  yang  penulis  terima  fokus uraian  dalam  naskah  ini  adalah  membahas  yang terkait dengan kriteria 5 SFM, yaitu multiple beneﬁts of forests society dengan aspek ekonomi sebagai fokus ( major ) kajian (Butko 2021; Houballah et al. 2021).
Secara  singkat,  pengertian  hutan  serbaguna adalah satuan unit manajemen kawasan (hutan/lahan n e g a ra ,   d a n  ra k y a t )   y a n g   d i ke l o l a  d e n g a n mengoptimalkan  terwujudnya  fungsi  ekologi, ekonomi  dan  sosial  secara  seimbang.  Pengelolaan lahan  kelola  dengan  skema  hutan  serbaguna  dapat diterapkan pada beberapa lokasi, antara lain di hutan adat (HA), hutan desa (HD), hutan rakyat (HR), hutan kemasyarakatan  (HKM),  hutan  tanaman  rakyat (HTR) dengan pola perhutanan sosial, dan di hutan t a n a m a n   i n d u s t r i   ( H T I ) .   Te r k a i t   d e n g a n implementasi  pengelolaan  hutan  melalui  skema hutan serbaguna, saat ini sudah ada beberapa regulasi yang menguatkannya, yaitu: (1) Permen LHK-RI No. 8 Tahun  2021  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan Rencana  Pengelolaan  Hutan  serta  Pemanfaatan
2
Andayani (2022)/ Jurnal Ilmu Kehutanan 16(1):1-8
Tabel 1. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap produk domestik bruto ( PDB, %) dan nilai penerimaan negara bukan pajak kehutanan ( PNBP kehutanan, Rp.triliun) Table 1. The contribution of forestry sub-sector to national income (%) and the value of forestry non-tax revenue (IDR trillion)
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDB (%) 0,72 0,67 0,66 0,71 0,69 0,70 0,67 2,78* 0,37 (-) 0,03 Nilai PNBP Kehutanan (Rp. triliun) - - - 4,72 5,50 4,60 4,96 5,51 2,95 2,40
Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang merupakan  turunan  Undang-Undang  Cipta  Kerja, mengatur  tentang  Multi  Usaha  Kehutanan;  (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor  P.62/MENLHK/ Setjen/Kum.1/10/2019  tentang  Pembangunan  Hutan Tanaman  Industri/HTI,  yang  mengatur  tentang diversiﬁkasi komoditi/produk pola agroforestri, yaitu pemanfaatan lahan optimal.   Dengan telah terbitnya beberapa  regulasi  tersebut  di  atas,  tidak  ada  alasan lagi  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  untuk merealisasikan  diversiﬁkasi  produk  baik  di  lahan negara maupun di lahan milik, karena konsep hutan serbaguna  sebagai  pengejawantahan  strategi  multi usaha  kehutanan  sudah  lama  direncanakan  namun realisasinya belum nampak secara signiﬁkan. Renstra Kehutanan  tahun  2009-2025  menyebutkan  rencana pembangunan  hutan  serba  guna  seluas  2,5  juta hektar/5  tahun.  Paper  ini  akan  menyajikan  uraian terkait  pembangunan  hutan  serba  guna  dalam prospek  ekonomi  berbasis  pemanfaatan  lahan optimal  untuk  tujuan  kelestarian  (meliputi  aspek teknis dan non teknis) dan kesejahteraan masyarakat.

## Kontribusi Ekonomi Sektor Kehutanan dan Regulasi Penetapan Harga
Kontribusi  ekonomi  sektor  kehutanan  yang ditunjukkan  oleh  parameter  laju  pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan negara
bukan pajak (PNBP) secara nilai masih dianggap kecil (rendah)  dan  tidak  signiﬁkan  jika  dilihat  dari  luas hutan Indonesia yang 125 juta hektar (65% dari total luas daratan). Secara singkat dari data yang diperoleh memberikan informasi sebagai berikut (Tabel 1).
Dari  Tabel  1  dapat  dinyatakan  bahwa  selama kurun  waktu  2011  -2021,  kontribusi  sub  sektor kehutanan terhadap PDB rata-rata kurang dari 1%  per tahun  (sangat  rendah),  bahkan  pernah  mengalami kontribusi  untuk  PDB  negatif,  dan  untuk  tahun tertentu  (2018)  kontribusinya  lebih  dari  1%,  namun data ini perlu diklariﬁkasi lebih lanjut.  Hal yang sama juga ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap PNBP yang rata-rata Rp.4,4 triliun/tahun. Nilai ini termasuk rendah jika dilihat dari luas hutan Indonesia. Tentu ada yang belum tepat (salah) dalam pengelolaannya. Informasi  ini  tentu  memprihatinkan  dan  perlu inovasi-inovasi untuk bisa meningkatkan kontribusi sektor  kehutanan  terhadap  dua  indikator  tersebut, yaitu  PDB  dan  PNBP  tanpa  mengabaikan  aspek lingkungan  dan  kesejahteraan  masyarakat. Kontribusi  ekonomi  tersebut  sebagian  besar (mayoritas)  masih  berasal  dari  dana  reboisasi  (DR) yang berasal dari tebangan hutan alam, sehingga di masa yang akan datang kontribusi ini harus dikurangi secara signiﬁkan dan disubstitusi perolehannya dari hutan  tanaman  dan  multiusaha  kehutanan  lainnya, sehingga  kelak  penebangan  kayu  dari  hutan  alam harus selektif (dalam jumlah yang minimum sehingga

## Pendahuluan
Tema  webinar  tahun  2021  dalam  rangka memperingati Dies Natalis ke-58 Fakultas Kehutanan UGM adalah “Jaminan Kecukupan Areal Kawasan dan Penutupan  Hutan  Berdasarkan  Undang-Undang Cipta Kerja Guna Mewujudkan Luas Hutan Indonesia Lestari”. Tema tersebut diharapkan  merupakan salah satu  solusi  untuk  mengatasi  problem  kehutanan nasional  yang  terkait  dengan  isu  lingkungan.
Terjadinya  bencana  hidrometeorologi di  tahun  2021 secara berturut-turut di beberapa pulau di Indonesia) merupakan  dampak  adanya  kerusakan  lingkungan serius  yang  selain  disebabkan  karena  faktor perubahan  iklim,  juga  diduga  karena  terjadinya deforestasi dan degradasi akibat kesalahan tata kelola hutan.  Menyusutnya  luas  tutupan  hutan  patut diwaspadai  sebagai  indikator  bahwa  fungsi  hutan sebagai  penyangga  kehidupan  sudah  tidak  mampu lagi  menjalankan  fungsinya  secara  optimal.  Fungsi hutan tersebut yang utama setidaknya mencakup (1) sebagai  penyedia  air,  (2)  penyerapan  karbon,  (3) bermukimnya  habitat  satwa,  (4)  media  tumbuhnya keanekaragaman  hayati,  dan  (5)  sumber  plasma nutfah.
Meskipun  sudah  terlambat,  upaya  untuk mengembalikan  fungsi  hutan  merupakan  sebuah keniscayaan  yang  harus  terus  diupayakan  melalui strategi kelola sumberdaya hutan yang tepat. Dalam rangka  itu    penulis  diminta  Panitia  Dies  untuk membahas  “Luas  Optimal  Kawasan  Hutan    dari Fungsi Ekonomi Hutan Serbaguna”. Judul dimaksud sangat relevan dengan problem yang sedang dihadapi sektor kehutanan. Konteks judul yang dimaksud akan diuraikan dalam paper ini yang substansinya adalah “Valuasi  Ekonomi  Hutan  Serbaguna  Berbasis Optimalisasi  Pemanfaatan  Fungsi  Kawasan  Hutan”.
Strategi  pengelolaan  hutan  melalui  skema  hutan serbaguna  sudah  lama  diusulkan  oleh  para  pihak (masyarakat, pemerintah, baik secara lokal, nasional,
maupun  internasional).  Hal  tersebut  merupakan konsekuensi logis, mengingat demand (permintaan) akan  lahan  untuk  berbagai  kepentingan  terus meningkat  dan  dinamis  dalam  dimensi  waktu. Implementasi  pembangunan  hutan  dalam  rangka meningkatkan  produktivitasnya,  tanpa  menaﬁkan keseimbangan  berbagai  aspek  (lingkungan,  sosial, dan  ekonomi),  secara  simultan  diduga  merupakan salah  satu  solusinya.  Pengelolaan  hutan  melalui skema    hutan  serbaguna  (HSG)  secara  konseptual adalah   merupakan implementasi kelola hutan yang mengacu  pada  kelola  manajemen  hutan  yang memiliki  falsafah  “kelestarian”  sebagai  “ruh” pengelolaan  hutan Sustainable  Forest  Management (SFM) (memenuhi semua kriteria,   yaitu kriteria 1-6 menurut  Bull  et  al.  (2007).    Paper  ini  tentu  tidak memungkinkan  untuk  mengkaji  semua  kriteria dimaksud  karena  kendala  berbagai  faktor,  sehingga sesuai  dengan  mandat  yang  penulis  terima  fokus uraian  dalam  naskah  ini  adalah  membahas  yang terkait dengan kriteria 5 SFM, yaitu multiple beneﬁts of forests society dengan aspek ekonomi sebagai fokus ( major ) kajian (Butko 2021; Houballah et al. 2021).
Secara  singkat,  pengertian  hutan  serbaguna adalah satuan unit manajemen kawasan (hutan/lahan n e g a ra ,   d a n  ra k y a t )   y a n g   d i ke l o l a  d e n g a n mengoptimalkan  terwujudnya  fungsi  ekologi, ekonomi  dan  sosial  secara  seimbang.  Pengelolaan lahan  kelola  dengan  skema  hutan  serbaguna  dapat diterapkan pada beberapa lokasi, antara lain di hutan adat (HA), hutan desa (HD), hutan rakyat (HR), hutan kemasyarakatan  (HKM),  hutan  tanaman  rakyat (HTR) dengan pola perhutanan sosial, dan di hutan t a n a m a n   i n d u s t r i   ( H T I ) .   Te r k a i t   d e n g a n implementasi  pengelolaan  hutan  melalui  skema hutan serbaguna, saat ini sudah ada beberapa regulasi yang menguatkannya, yaitu: (1) Permen LHK-RI No. 8 Tahun  2021  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan Rencana  Pengelolaan  Hutan  serta  Pemanfaatan
Tabel 1. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap produk domestik bruto ( PDB, %) dan nilai penerimaan negara bukan pajak kehutanan ( PNBP kehutanan, Rp.triliun)
Table 1. The contribution of forestry sub-sector to national income (%) and the value of forestry non-tax revenue (IDR trillion)
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDB (%) 0,72 0,67 0,66 0,71 0,69
0,70
0,67
2,78* 0,37 (-) 0,03 Nilai PNBP Kehutanan (Rp. triliun) - - - 4,72 5,50 4,60 4,96 5,51 2,95 2,40
kerusakan lingkungan dapat ditekan).  Paralel dengan pencapaian  angka  kontribusi  dimaksud,  ternyata fakta  menunjukkan  ada  peningkatan  frekuensi bencana lingkungan  di  seluruh  wilayah  Indonesia sejak  beberapa  tahun  terakhir,  yaitu  longsor  dan banjir (Henry et al. 2021).
Dengan demikian, nilai ekonomi yang diperoleh menjadi tidak atau  kurang  bermakna dibandingkan dengan  kerugian  non  ekonomi  (aspek intangible beneﬁt ), karena justru menimbulkan multiplier eﬀect negatif.  Meskipun  hutan  bukan  satu-satunya penyebab bencana dimaksud, namun dugaan terkait dengan berubahnya bentang alam akibat eksploitasi hasil  hutan  (didominasi  hasil  hutan  kayu), merupakan  indikator  kerusakan  lingkungan (terjadinya  degradasi  dan  deforestasi).    Rendahnya kontribusi ekonomi seperti dijelaskan dalam Tabel 1, juga disebabkan karena penetapan harga produk yang diatur  dalam  regulasi  (Permenhut  tentang  Harga Patokan) juga rendah nilainya ( under valued ). Nilai ini digunakan  untuk  menentukan  pungutan  hasil intrinsiknya yaitu provisi sumberdaya hutan (PSDH) sebagai  salah  satu  unsur  pungutan  sumberdaya alam/hutan kepada negara untuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Dana reboisasi sebesar 10% dan dari  PSDH  sebesar  6%  dari  harga  produk.  Nilai  ini sudah  saatnya  untuk  dievaluasi.  Sebagai  gambaran adalah  substansi  yang  diatur  dalam  Permen Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik Indonesia  No.  P.  64/MENLHK/SETJEN/Kum.1/12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan/PSDH dan  Ganti  Rugi  Tegakan.  Dalam  regulasi  tersebut, selain  beberapa  jenis  kayu,  juga  diatur  penetapan harganya  untuk  hasil  hutan  bukan  kayu  (HHBK), antara lain: kelompok rotan, getah kayu hutan, resin, biji-bijian  (misal  tengkawang),  daun-daunan,  akar- akaran,  kulit  kayu,  bambu,  buah-buahan,  umbi- umbian (misalnya porang), herbal, madu, nira, sagu,
tebu,  ulat  sutera,  ubi  kayu  dan  masih  banyak  lagi. Perlu  diinformasikan  juga,  bahwa  untuk  penetapan harga  di  kawasan  ekowisata  dan  sejenisnya  yang terkait  dengan  jasa  lingkungan  belum  diatur  secara eksplisit.
Regulasi  dimaksud  memberikan  rasa  optimis bagi  para  pihak  terkait  dengan  bisnis  kehutanan karena  secara  implisit  mendorong  bahwa  strategi diversiﬁkasi  terkait  multiusaha  kehutanan  legal untuk dikembangkan sehingga paradigma perubahan kelola hutan menjadi   hutan serbaguna merupakan keniscayaan.  Diharapkan  pembangunan  hutan serbaguna  yang  dirancang  menjadi  entitas  bisnis dengan rantai bisnis mulai dari pembentukan bahan baku (hulu) sampai dengan terbentuknya barang jadi (hilir) berupa produk dan jasa, dimana nilai tambah yang kelak akan diperoleh dapat dinikmati para pihak menjadi  kenyataan.  Jika  dicermati,  semua  produk HHBK  merupakan  komoditi  in  situ  yang  memiliki keunggulan  komparatif  maupun  kompetitif  untuk perdagangan  domestik  maupun  ekspor  ( jika diperdagangkan dalam bentuk raw material maupun produk  jadi— end  product ).  Model  bisnis  hutan serbaguna  merupakan  implementasi  ekonomi  yang inklusif  (ramah  lingkungan dan  sosial), dengan ciri berkelanjutan  atau  sering  disebut  dengan  ekonomi hijau (bioekonomi) (Andayani et al. 2020).
Dari  uraian  tersebut,  pembangunan  hutan serbaguna dinyatakan mampu menjadi   solusi, yaitu mengubah paradigma pengelolaan hutan dari semula berorientasi  pada  hasil  kayu  (dominan),    menjadi strategi kelola untuk memproduksi produk dan jasa berbasis ekosistem dan masyarakat (meliputi produk tangible dan intangible ),  dengan  tidak  melakukan perubahan bentang alam secara berlebihan (ekstrim). Da l a m  n a s k a h  i n i ,   h u t a n  s e rb a  g u n a  ya n g dimaksudkan adalah unit manajemen  kawasan yang dikelola  secara  bisnis  melalui  melalui  diversiﬁkasi usaha  atau  multi  usaha  kehutanan  dengan
memproduksi  produk  dan  jasa  lingkungan  berbasis kelestarian  pada  berbagai  fungsi  hutan.  Region manajemen  suatu  kawasan  daerah  aliran  sungai (DAS),  kesatuan  pengeloaan  hutan  (KPH),  dan pemegang  izin  kelola  kawasan  hutan  yang dipercayakan pada korporasi swasta, maupun badan usaha  milik  negara  (BUMN),  dapat  menerapkan strategi kelola diversiﬁkasi usaha. Jenis usaha mulai dengan  pembentukan  produk  hulu  ( backward ), produk  antara  ( intermediate ),  maupun  produk  jasa lingkungan.  Implementasi  hutan  serba  guna  dalam model bisnis adalah sinergi dengan konsep eﬁsiensi, inovasi, peningkatan daya saing untuk meningkatkan nilai tambah.
Hutan serbaguna dengan multi usahanya mampu meningkatkan  produktivitas  total  lahan  secara signiﬁkan  dan  sekaligus  merupakan  penerapan ekonomi  hijau/ekonomi  inklusif/bioekonomi  yang ramah  lingkungan  berbasis  kelestarian.  Uraian berikut  akan  menyajikan  infomasi  terkait  dengan pengertian optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan yang dimaksud jika kawasan hutan unit manajemen dikelola  dengan  model  (bisnis)  hutan  serba  guna menurut  kaidah dimensi ekonomi tanpa  menaﬁkan kaidah kelestarian  (Sobey 2008; Posavec et al. 2021).

## Optimalisasi Pemanfaatan Lahan (Kawasan Hutan) Model  Hutan Serbaguna
Uraian  di  atas  memberikan  informasi  bahwa model  kelola  hutan  serbaguna  (HSG)  berfungsi sebagai strategi untuk:   (1) meningkatkan kontribusi ekonomi makro (nasional dan daerah) dalam bentuk PDB, produk domestik regional bruto (PDRB), PNBP; (2)  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  yaitu meminimumkan  gap  kemiskinan  atau  nilai  indeks gini  ratio;  (3)  meminimumkan  kemungkinan terjadinya bencana lingkungan, minimum degradasi dan deforestasi  memperbaiki  kualitas  DAS dan  Sub
DAS;  (4)  meningkatkan  produktivitas  lahan  dan mengurangi  resiko  terjadinya  kegagalan  karena menerapkan  diversiﬁkasi  komoditas  dengan mengakomodasikan  aspek  teknis  dan  non  teknis sesuai  proﬁl  kawasan,  melalui  strategi  eﬁsiensi, intensiﬁkasi, inovasi, perluasan, dan daya saing; dan (5)  meningkatkan  resiliensi  sumberdaya  manusia menjadi  SDM  unggul  yang  mampu  berinovasi,  dan berkreasi  untuk  meningkatkan  daya  saing.  Yang menjadi  pertanyaan  umum  adalah  “Model  Hutan Serbaguna” dengan proﬁl   seperti apa yang dianggap mampu menjawab berbagai tujuan dan secara paralel juga  harus  mampu  mengakomodir  berbagai  aspek sekaligus yaitu: lingkungan, sosial dan ekonomi?
Kawasan hutan yang dihadapi meliputi kawasan hutan  yang  berfungsi  produksi  dan  lindung  atau konservasi  sesuai  dengan  kondisi  geoﬁsik  dan penetapannya  mengikuti  regulasi yang  berlaku  saat ini.  Optimal dalam naskah ini yang dimaksud adalah kondisi terbaik ditilik dari berbagai alternatif kelola kawasan  dengan  berpedoman  pada  kaidah-kaidah ekonomi  yang  multitujuan  dalam  dimensi  sekala ekonomi  ( economics  of  scale )  bisnis  multi  produk. Seperti  kita  ketahui  bahwa  kawasan  hutan  (negara) saat ini dikelola oleh para pihak (pemegang izin kelola hutan),  yaitu  BUMN  (Perhutani),  BUMS—badan usaha milik swasta (asosiasi pemegang izin/IUPHHK- HA— izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan  alam,  HTI—hutan  tanaman  industri),  Unit manajemen Taman  Nasional, Taman  Hutan  Rakyat, dan  unit  manajemen  kelola  lainnya,  misalnya Perhutanan  Sosial,  unit  KPH,  Hutan  Adat,  Hutan Desa,  dan  kelola  lain  oleh  para  pihak  yang  belum disebutkan dalam naskah ini.
Dengan  demikian,  pemanfaatan  lahan  yang optimal  adalah  pemanfaatan  kawasan  hutan  yang memiliki  multi  tujuan  tidak  konﬂik  (minimum konﬂik) satu sama lain, bersinergi dalam kombinasi komplementer mengakomodir manfaat secara paralel
Andayani (2022)/ Jurnal Ilmu Kehutanan 16(1):1-8
kerusakan lingkungan dapat ditekan).  Paralel dengan pencapaian  angka  kontribusi  dimaksud,  ternyata fakta  menunjukkan  ada  peningkatan  frekuensi bencana lingkungan  di  seluruh  wilayah  Indonesia sejak  beberapa  tahun  terakhir,  yaitu  longsor  dan banjir (Henry et al. 2021).
Dengan demikian, nilai ekonomi yang diperoleh menjadi tidak atau  kurang  bermakna dibandingkan dengan  kerugian  non  ekonomi  (aspek intangible beneﬁt ), karena justru menimbulkan multiplier eﬀect negatif.  Meskipun  hutan  bukan  satu-satunya penyebab bencana dimaksud, namun dugaan terkait dengan berubahnya bentang alam akibat eksploitasi hasil  hutan  (didominasi  hasil  hutan  kayu), merupakan  indikator  kerusakan  lingkungan (terjadinya  degradasi  dan  deforestasi).    Rendahnya kontribusi ekonomi seperti dijelaskan dalam Tabel 1, juga disebabkan karena penetapan harga produk yang diatur  dalam  regulasi  (Permenhut  tentang  Harga Patokan) juga rendah nilainya ( under valued ). Nilai ini digunakan  untuk  menentukan  pungutan  hasil intrinsiknya yaitu provisi sumberdaya hutan (PSDH) sebagai  salah  satu  unsur  pungutan  sumberdaya alam/hutan kepada negara untuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Dana reboisasi sebesar 10% dan dari  PSDH  sebesar  6%  dari  harga  produk.  Nilai  ini sudah  saatnya  untuk  dievaluasi.  Sebagai  gambaran adalah  substansi  yang  diatur  dalam  Permen Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik Indonesia  No.  P.  64/MENLHK/SETJEN/Kum.1/12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan/PSDH dan  Ganti  Rugi  Tegakan.  Dalam  regulasi  tersebut, selain  beberapa  jenis  kayu,  juga  diatur  penetapan harganya  untuk  hasil  hutan  bukan  kayu  (HHBK), antara lain: kelompok rotan, getah kayu hutan, resin, biji-bijian  (misal  tengkawang),  daun-daunan,  akar- akaran,  kulit  kayu,  bambu,  buah-buahan,  umbi- umbian (misalnya porang), herbal, madu, nira, sagu,
tebu,  ulat  sutera,  ubi  kayu  dan  masih  banyak  lagi.
Perlu  diinformasikan  juga,  bahwa  untuk  penetapan harga  di  kawasan  ekowisata  dan  sejenisnya  yang terkait  dengan  jasa  lingkungan  belum  diatur  secara eksplisit.
Regulasi  dimaksud  memberikan  rasa  optimis bagi  para  pihak  terkait  dengan  bisnis  kehutanan karena  secara  implisit  mendorong  bahwa  strategi diversiﬁkasi  terkait  multiusaha  kehutanan  legal untuk dikembangkan sehingga paradigma perubahan kelola hutan menjadi   hutan serbaguna merupakan keniscayaan.  Diharapkan  pembangunan  hutan serbaguna  yang  dirancang  menjadi  entitas  bisnis dengan rantai bisnis mulai dari pembentukan bahan baku (hulu) sampai dengan terbentuknya barang jadi (hilir) berupa produk dan jasa, dimana nilai tambah yang kelak akan diperoleh dapat dinikmati para pihak menjadi  kenyataan.  Jika  dicermati,  semua  produk HHBK  merupakan  komoditi  in  situ  yang  memiliki keunggulan  komparatif  maupun  kompetitif  untuk perdagangan  domestik  maupun  ekspor  ( jika diperdagangkan dalam bentuk raw material maupun produk  jadi— end  product ).  Model  bisnis  hutan serbaguna  merupakan  implementasi  ekonomi  yang inklusif  (ramah  lingkungan dan  sosial), dengan ciri berkelanjutan  atau  sering  disebut  dengan  ekonomi hijau (bioekonomi) (Andayani et al. 2020).
Dari  uraian  tersebut,  pembangunan  hutan serbaguna dinyatakan mampu menjadi   solusi, yaitu mengubah paradigma pengelolaan hutan dari semula berorientasi  pada  hasil  kayu  (dominan),    menjadi strategi kelola untuk memproduksi produk dan jasa berbasis ekosistem dan masyarakat (meliputi produk tangible dan intangible ),  dengan  tidak  melakukan perubahan bentang alam secara berlebihan (ekstrim).
Da l a m  n a s k a h  i n i ,   h u t a n  s e rb a  g u n a  ya n g dimaksudkan adalah unit manajemen  kawasan yang dikelola  secara  bisnis  melalui  melalui  diversiﬁkasi usaha  atau  multi  usaha  kehutanan  dengan
memproduksi  produk  dan  jasa  lingkungan  berbasis kelestarian  pada  berbagai  fungsi  hutan.  Region manajemen  suatu  kawasan  daerah  aliran  sungai (DAS),  kesatuan  pengeloaan  hutan  (KPH),  dan pemegang  izin  kelola  kawasan  hutan  yang dipercayakan pada korporasi swasta, maupun badan usaha  milik  negara  (BUMN),  dapat  menerapkan strategi kelola diversiﬁkasi usaha. Jenis usaha mulai dengan  pembentukan  produk  hulu  ( backward ), produk  antara  ( intermediate ),  maupun  produk  jasa lingkungan.  Implementasi  hutan  serba  guna  dalam model bisnis adalah sinergi dengan konsep eﬁsiensi, inovasi, peningkatan daya saing untuk meningkatkan nilai tambah.
Hutan serbaguna dengan multi usahanya mampu meningkatkan  produktivitas  total  lahan  secara signiﬁkan  dan  sekaligus  merupakan  penerapan ekonomi  hijau/ekonomi  inklusif/bioekonomi  yang ramah  lingkungan  berbasis  kelestarian.  Uraian berikut  akan  menyajikan  infomasi  terkait  dengan pengertian optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan yang dimaksud jika kawasan hutan unit manajemen dikelola  dengan  model  (bisnis)  hutan  serba  guna menurut  kaidah dimensi ekonomi tanpa  menaﬁkan kaidah kelestarian  (Sobey 2008; Posavec et al. 2021).

## Optimalisasi Pemanfaatan Lahan (Kawasan Hutan) Model  Hutan Serbaguna
Uraian  di  atas  memberikan  informasi  bahwa model  kelola  hutan  serbaguna  (HSG)  berfungsi sebagai strategi untuk:   (1) meningkatkan kontribusi ekonomi makro (nasional dan daerah) dalam bentuk PDB, produk domestik regional bruto (PDRB), PNBP; (2)  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  yaitu meminimumkan  gap  kemiskinan  atau  nilai  indeks gini  ratio;  (3)  meminimumkan  kemungkinan terjadinya bencana lingkungan, minimum degradasi dan deforestasi  memperbaiki  kualitas  DAS dan  Sub
DAS;  (4)  meningkatkan  produktivitas  lahan  dan mengurangi  resiko  terjadinya  kegagalan  karena menerapkan  diversiﬁkasi  komoditas  dengan mengakomodasikan  aspek  teknis  dan  non  teknis sesuai  proﬁl  kawasan,  melalui  strategi  eﬁsiensi, intensiﬁkasi, inovasi, perluasan, dan daya saing; dan (5)  meningkatkan  resiliensi  sumberdaya  manusia menjadi  SDM  unggul  yang  mampu  berinovasi,  dan berkreasi  untuk  meningkatkan  daya  saing.  Yang menjadi  pertanyaan  umum  adalah  “Model  Hutan Serbaguna” dengan proﬁl   seperti apa yang dianggap mampu menjawab berbagai tujuan dan secara paralel juga  harus  mampu  mengakomodir  berbagai  aspek sekaligus yaitu: lingkungan, sosial dan ekonomi?
Kawasan hutan yang dihadapi meliputi kawasan hutan  yang  berfungsi  produksi  dan  lindung  atau konservasi  sesuai  dengan  kondisi  geoﬁsik  dan penetapannya  mengikuti  regulasi yang  berlaku  saat ini.  Optimal dalam naskah ini yang dimaksud adalah kondisi terbaik ditilik dari berbagai alternatif kelola kawasan  dengan  berpedoman  pada  kaidah-kaidah ekonomi  yang  multitujuan  dalam  dimensi  sekala ekonomi  ( economics  of  scale )  bisnis  multi  produk.
Seperti  kita  ketahui  bahwa  kawasan  hutan  (negara) saat ini dikelola oleh para pihak (pemegang izin kelola hutan),  yaitu  BUMN  (Perhutani),  BUMS—badan usaha milik swasta (asosiasi pemegang izin/IUPHHK- HA— izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan  alam,  HTI—hutan  tanaman  industri),  Unit manajemen Taman  Nasional, Taman  Hutan  Rakyat, dan  unit  manajemen  kelola  lainnya,  misalnya Perhutanan  Sosial,  unit  KPH,  Hutan  Adat,  Hutan Desa,  dan  kelola  lain  oleh  para  pihak  yang  belum disebutkan dalam naskah ini.
Dengan  demikian,  pemanfaatan  lahan  yang optimal  adalah  pemanfaatan  kawasan  hutan  yang memiliki  multi  tujuan  tidak  konﬂik  (minimum konﬂik) satu sama lain, bersinergi dalam kombinasi komplementer mengakomodir manfaat secara paralel
antara  yang    terukur  ( tangible /kuantitatif/riil)  dan yang  tidak  terukur  ( intangible /proxi)  serta  bersifat d i n a m i s   d a l a m   d i m e n s i   w a k t u ,   d e n g a n memperhatikan  kendala  ( constraint )  yang  menjadi faktor pembatas. Uraian dimaksud adalah merupakan narasi  dari  simbol  model  matematik  analisis optimalisasi  multi  tujuan  (model  program  tujuan ganda/ Linear  Goal  Programming —LGP), dan  kelola kawasan  hutan  dengan  menerapkan  strategi  kelola model  hutan  serba  guna  adalah  merupakan implementasinya. Tidak  mudah  untuk  menemukan solusi kelola hutan optimal, tetapi tujuan optimalitas d a p a t   d i c a p a i   d e n g a n   m e n g i k u t s e r t a k a n kendala/keterbatasan untuk diminimalisir dan bukan untuk  ditiadakan/dieliminir/diabaikan.  Visualisasi pemodelan  pembangunan  hutan  serba  guna  dalam rangka  mencapai  tingkat  optimalisasi  dapat dilakukan  kajian  pada  beberapa  unit  manajemen kawasan  oleh  berbagai  pemegang  izin  kelola  hutan negara  saat  ini  sesuai  regulasi  yang  berlaku,  yaitu Ekspektasi  Valuasi  Ekonomi    Pembangunan  Hutan Serbaguna  pada  kawasan  hutan  tanaman    untuk pemegang  perizinan  berusaha  pemanfaatan hutan—PBPH  pada  hutan  tanaman,  hutan  talam, B U M N   ( I n h u t a n i   I -V,   Pe r h u t a n a n   S o s i a l , KPH—Kesatuan  Pengusahaan  Hutan,  Taman Nasional, dan lainnya (individual, korporasi), dengan model  kemitraan  yang  diberikan  izin  pemerintah untuk mengelola kawasan hutan negara.
P e m b e r i a n   h a k   p e r s e t u j u a n   b e r u s a h a pemanfaatan hutan negara seperti diuraikan tersebut di  atas,  dapat  dilakukan  oleh  BUMN,  BUMS, masyarakat  Perhutanan  Sosial,  dan  pemerintah s e n d i r i   ( Ta m a n  Na s i o n a l / K PH ) .   Un i t- u n i t manajemen  dimaksud  yang  diharapkan  mampu meningkatkan  nilai  ekonomi  melalui  strategi p e n e ra p a n  d ive r s i ﬁ k a s i   ko m o d i t i   ( p ro d u k ) melaksanakan multi usaha kehutanan pada program hutan  serba  guna.    Untuk  dapat  menemukan
pemanfaatan luas lahan optimal dari  aspek ekonomi (ﬁnansial),  diperlukan  beberapa  informasi  terkait aspek  teknis  dan  non  teknis  (ekonomis)  secara lengkap  dan  terukur.  Uraian  tentang  hal  ini  sangat teknis dan untuk lebih jelasnya dapat dibuat melalui visualisasi  model  pembangunan  hutan  serbaguna salah satu unit manajemen kelola kawasan, misalnya untuk  satu  pemegang  izin  HTI,  yang  sudah menerapkan  multi  usaha  kehutanan/diversiﬁkasi, yaitu selain menanam kayu untuk kelas perusahaan kayu  ( pulp ),  juga  menanam  ubi  kayu,  dan  tebu (dengan  pola  agroforestri).  Hal  yang  sama  dapat d i l a k u k a n   p a d a   s u a t u   u n i t   m a n a j e m e n KPH—Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  di  wilayah Perum  Perhutani  sebagai  BUMN  Kehutanan, misalnya  selain  menghasilkan  kayu  (jati,  mahoni, rimba lainnya), juga mengusahakan tanaman porang, herbal,  kayu  putih,  dan  jenis  HHBK  lainnya,  dan m e m b u k a  k awa s a n  e kow i s a t a  ( p ro d u k  j a s a lingkungan). Nilai optimal merupakan resultante dari analisis  berbagai  aspek  teknis  (lingkungan/ ekosistem) dan non teknis (sosial, ekonomi) dengan memperhatikan  faktor  pembatas  di  masing-masing unit  manajemen  hutan  yang  dikelola.  Solusi o p t i m a l i t a s  m e n gh a s i l k a n  b e b e ra p a  u n s u r ( parameter )  antara  lain:  nilai  ekonomi,  jenis-jenis produk yang menjadi major dan minor, dan luas lahan usaha sesuai daya dukung  di mana optimalitas adalah keputusan  memaksimumkan  atau  meminimumkan suatu  produk  dengan  kendala  tersentu  ( under constraint )  dengan  minimum  konﬂik  pemanfaatan sesuai prioritas dan pembobotan. Dengan demikian, dapat  dinyatakan  bahwa  penentuan  luas  optimal lahan  (di  kawasan  hutan)  melalui  pembangunan hutan serba guna menggunakan model analisis multi tujuan ( Linear Goal Programming /LGP/PTG) adalah berbasis tipe usahatani mixed farming berkelanjutan ( typical size farm) .

## Prospek  Ekonomi Pembangunan Hutan Serba Guna sebagai Entitas Bisnis (Berbasis Ekosistem) dan Kelestarian
Secara ringkas, uraian sebelumnya  menjelaskan bahwa  dengan  menerapkan  diversiﬁkasi  komoditas yaitu  multi  usaha  kehutanan  selain  tanaman  kayu dalam  kerangka  pembangunan  hutan  serbaguna dapat diestimasikan produktivitas lahan hutan akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kenaikan dimaksud terdiri atas peningkatan produksi ﬁsik dan sekaligus nilai  moneter  pada  lahan  yang  diterapkan  pola diversiﬁkasi  komoditas  dan  jasa  lingkungan  yang dampak  berikutnya  adalah  meningkatnya  value e ko n o m i .   Ke n a i k a n  n i l a i   e ko n o m i   m e l a l u i peningkatan  produktivitas  lahan  akan  menaikkan kontribusi sektor kehutanan yang dijelaskan dengan indikator  PDB  (dan  PDRB),  serta  PNBP  nasional. Besarnya kenaikan tersebut selain melalui pungutan PSDH  juga  diusulkan  agar  penetapannya  dikaji kembali,  yaitu  dengan  analisis  yang  terkait  dengan besarnya regulasi tentang prosentase pungutan PSDH dan penetapan harga patokan jenis-jenis komoditas yang diatur oleh  regulator yaitu  Permen  LHK, yang nilainya  diduga  masih  rendah  ( under  valued ).
Misalnya  untuk  beberapa  komoditi  yang  masuk dalam  klasiﬁkasi  HHBK  dan  jasa  lingkungan  (ini belum  diatur  secara  rinci),  yaitu:  daun  kayu  putih, porang,  rotan,  madu,  getah  pinus,  bambu,  tebu, jagung,  kopi,  berbagai  kelompok  herbal,  dan  jenis- jenis lain. Beberapa jenis komoditi yang diharapkan mampu dan berpeluang meningkatkan nilai ekonomi tersebut,  saat  ini  harga  pasarnya  cukup  baik  meski dalam  bentuk  bahan  baku. Value (nilai)  dimaksud akan  dapat  diketahui  angka  validnya  setelah dilakukan kajian yang menyeluruh dan komprehensif pada  areal  hutan  yang  dikelola  investor  (pemegang izin hak kelola kawasan hutan), program Perhutanan Sosial, dan unit manajemen kemitraan lainnya.

## Kesimpulan
Pembangunan  hutan  serba guna  sebagai  model kelola  hutan,  yaitu  skema  pengelolaan  sumberdaya hutan  yang  menggabungkan  fungsi  hutan  sebagai penyangga  kehidupan  (fungsi  lindung/fungsi lingkungan dan fungsi produksi) merupakan model pengelolaan  hutan  yang  tepat  saat  ini.  Terjadinya berbagai  bencana  lingkungan  di    hampir  seluruh wilayah  Indonesia  (yaitu  di  pulau  Kalimantan, Sumatera,  Sulawesi,  Jawa,  NTT,  NTB)  merupakan fakta  terjadinya  penurunan  kualitas  hutan  (proses deforestasi,  dan  degradasi).  Di  sisi  lain,  kontribusi sektor kehutanan dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan  oleh  indikator  PDB  (dan  PDRB)  dan PNBP  masih  dinilai  sangat  rendah  dibandingkan dengan  luasnya  hutan  Indonesia  yang  dikelola  saat ini.  Percepatan  penerapan  diversiﬁkasi  produk (terutama  HHBK  dan  jasa  lingkungan,  selain  kayu) sebagai  implementasi  multi  usaha  kehutanan  yang diamanatkan dalam Undang-undang Cipta Kerja dan re g u l a s i   t u r u n a n nya  p e rl u  d i d o ro n g   u n t u k pelaksaanaannya.  Meskipun  secara  realisasi, implementasi  pembangunan  hutan  serba  guna melalui  multi  usaha  kehutanan  sebagai  sebuah inovasi belum signiﬁkan memberikan hasil, namun di beberapa wilayah hutan di Indonesia sudah dimulai menerapkan  diversiﬁkasi  usahanya,  misalnya  pola agroforestri dan skema-skema usaha tani lainnya.

## Daftar Pustaka
Andayani W, Septiana RM, Riyanto S, Supriyatno N. 2020.  Strateg y  to  improving  community economic  through  on-farm  agroforestry  using community forestry scheme in KPH Yogyakarta. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,  449,  012057.  doi:10.1088/1755-1315/ 449/1/012057 Bull  G,  Schwab  O,  Jayasinghe  P.  2007.  Economic indicators  and  their  use  in  sustainable  forest management.  BC  Journal  of  Ecosystems  and Management 8(2).
Andayani (2022)/ Jurnal Ilmu Kehutanan 16(1):1-8
antara  yang    terukur  ( tangible /kuantitatif/riil)  dan yang  tidak  terukur  ( intangible /proxi)  serta  bersifat d i n a m i s   d a l a m   d i m e n s i   w a k t u ,   d e n g a n memperhatikan  kendala  ( constraint )  yang  menjadi faktor pembatas. Uraian dimaksud adalah merupakan narasi  dari  simbol  model  matematik  analisis optimalisasi  multi  tujuan  (model  program  tujuan ganda/ Linear  Goal  Programming —LGP), dan  kelola kawasan  hutan  dengan  menerapkan  strategi  kelola model  hutan  serba  guna  adalah  merupakan implementasinya. Tidak  mudah  untuk  menemukan solusi kelola hutan optimal, tetapi tujuan optimalitas d a p a t   d i c a p a i   d e n g a n   m e n g i k u t s e r t a k a n kendala/keterbatasan untuk diminimalisir dan bukan untuk  ditiadakan/dieliminir/diabaikan.  Visualisasi pemodelan  pembangunan  hutan  serba  guna  dalam rangka  mencapai  tingkat  optimalisasi  dapat dilakukan  kajian  pada  beberapa  unit  manajemen kawasan  oleh  berbagai  pemegang  izin  kelola  hutan negara  saat  ini  sesuai  regulasi  yang  berlaku,  yaitu Ekspektasi  Valuasi  Ekonomi    Pembangunan  Hutan Serbaguna  pada  kawasan  hutan  tanaman    untuk pemegang  perizinan  berusaha  pemanfaatan hutan—PBPH  pada  hutan  tanaman,  hutan  talam, B U M N   ( I n h u t a n i   I -V,   Pe r h u t a n a n   S o s i a l , KPH—Kesatuan  Pengusahaan  Hutan,  Taman Nasional, dan lainnya (individual, korporasi), dengan model  kemitraan  yang  diberikan  izin  pemerintah untuk mengelola kawasan hutan negara.
P e m b e r i a n   h a k   p e r s e t u j u a n   b e r u s a h a pemanfaatan hutan negara seperti diuraikan tersebut di  atas,  dapat  dilakukan  oleh  BUMN,  BUMS,
masyarakat  Perhutanan  Sosial,  dan  pemerintah s e n d i r i   ( Ta m a n  Na s i o n a l / K PH ) .   Un i t- u n i t manajemen  dimaksud  yang  diharapkan  mampu meningkatkan  nilai  ekonomi  melalui  strategi p e n e ra p a n  d ive r s i ﬁ k a s i   ko m o d i t i   ( p ro d u k ) melaksanakan multi usaha kehutanan pada program hutan  serba  guna.    Untuk  dapat  menemukan
pemanfaatan luas lahan optimal dari  aspek ekonomi (ﬁnansial),  diperlukan  beberapa  informasi  terkait aspek  teknis  dan  non  teknis  (ekonomis)  secara lengkap  dan  terukur.  Uraian  tentang  hal  ini  sangat teknis dan untuk lebih jelasnya dapat dibuat melalui visualisasi  model  pembangunan  hutan  serbaguna salah satu unit manajemen kelola kawasan, misalnya untuk  satu  pemegang  izin  HTI,  yang  sudah menerapkan  multi  usaha  kehutanan/diversiﬁkasi, yaitu selain menanam kayu untuk kelas perusahaan kayu  ( pulp ),  juga  menanam  ubi  kayu,  dan  tebu (dengan  pola  agroforestri).  Hal  yang  sama  dapat d i l a k u k a n   p a d a   s u a t u   u n i t   m a n a j e m e n KPH—Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  di  wilayah Perum  Perhutani  sebagai  BUMN  Kehutanan, misalnya  selain  menghasilkan  kayu  (jati,  mahoni, rimba lainnya), juga mengusahakan tanaman porang, herbal,  kayu  putih,  dan  jenis  HHBK  lainnya,  dan m e m b u k a  k awa s a n  e kow i s a t a  ( p ro d u k  j a s a lingkungan). Nilai optimal merupakan resultante dari analisis  berbagai  aspek  teknis  (lingkungan/ ekosistem) dan non teknis (sosial, ekonomi) dengan memperhatikan  faktor  pembatas  di  masing-masing unit  manajemen  hutan  yang  dikelola.  Solusi o p t i m a l i t a s  m e n gh a s i l k a n  b e b e ra p a  u n s u r ( parameter )  antara  lain:  nilai  ekonomi,  jenis-jenis produk yang menjadi major dan minor, dan luas lahan usaha sesuai daya dukung  di mana optimalitas adalah keputusan  memaksimumkan  atau  meminimumkan suatu  produk  dengan  kendala  tersentu  ( under constraint )  dengan  minimum  konﬂik  pemanfaatan sesuai prioritas dan pembobotan. Dengan demikian, dapat  dinyatakan  bahwa  penentuan  luas  optimal lahan  (di  kawasan  hutan)  melalui  pembangunan hutan serba guna menggunakan model analisis multi tujuan ( Linear Goal Programming /LGP/PTG) adalah berbasis tipe usahatani mixed farming berkelanjutan ( typical size farm) .

## Prospek  Ekonomi Pembangunan Hutan Serba Guna sebagai Entitas Bisnis (Berbasis Ekosistem) dan Kelestarian
Secara ringkas, uraian sebelumnya  menjelaskan bahwa  dengan  menerapkan  diversiﬁkasi  komoditas yaitu  multi  usaha  kehutanan  selain  tanaman  kayu dalam  kerangka  pembangunan  hutan  serbaguna dapat diestimasikan produktivitas lahan hutan akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kenaikan dimaksud terdiri atas peningkatan produksi ﬁsik dan sekaligus nilai  moneter  pada  lahan  yang  diterapkan  pola diversiﬁkasi  komoditas  dan  jasa  lingkungan  yang dampak  berikutnya  adalah  meningkatnya  value e ko n o m i .   Ke n a i k a n  n i l a i   e ko n o m i   m e l a l u i peningkatan  produktivitas  lahan  akan  menaikkan kontribusi sektor kehutanan yang dijelaskan dengan indikator  PDB  (dan  PDRB),  serta  PNBP  nasional. Besarnya kenaikan tersebut selain melalui pungutan PSDH  juga  diusulkan  agar  penetapannya  dikaji kembali,  yaitu  dengan  analisis  yang  terkait  dengan besarnya regulasi tentang prosentase pungutan PSDH dan penetapan harga patokan jenis-jenis komoditas yang diatur oleh  regulator yaitu  Permen  LHK, yang nilainya  diduga  masih  rendah  ( under  valued ).
Misalnya  untuk  beberapa  komoditi  yang  masuk dalam  klasiﬁkasi  HHBK  dan  jasa  lingkungan  (ini belum  diatur  secara  rinci),  yaitu:  daun  kayu  putih, porang,  rotan,  madu,  getah  pinus,  bambu,  tebu, jagung,  kopi,  berbagai  kelompok  herbal,  dan  jenis- jenis lain. Beberapa jenis komoditi yang diharapkan mampu dan berpeluang meningkatkan nilai ekonomi tersebut,  saat  ini  harga  pasarnya  cukup  baik  meski dalam  bentuk  bahan  baku. Value (nilai)  dimaksud akan  dapat  diketahui  angka  validnya  setelah dilakukan kajian yang menyeluruh dan komprehensif pada  areal  hutan  yang  dikelola  investor  (pemegang izin hak kelola kawasan hutan), program Perhutanan Sosial, dan unit manajemen kemitraan lainnya.

## Kesimpulan
Pembangunan  hutan  serba guna  sebagai  model kelola  hutan,  yaitu  skema  pengelolaan  sumberdaya hutan  yang  menggabungkan  fungsi  hutan  sebagai penyangga  kehidupan  (fungsi  lindung/fungsi lingkungan dan fungsi produksi) merupakan model pengelolaan  hutan  yang  tepat  saat  ini.  Terjadinya berbagai  bencana  lingkungan  di    hampir  seluruh wilayah  Indonesia  (yaitu  di  pulau  Kalimantan, Sumatera,  Sulawesi,  Jawa,  NTT,  NTB)  merupakan fakta  terjadinya  penurunan  kualitas  hutan  (proses deforestasi,  dan  degradasi).  Di  sisi  lain,  kontribusi sektor kehutanan dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan  oleh  indikator  PDB  (dan  PDRB)  dan PNBP  masih  dinilai  sangat  rendah  dibandingkan dengan  luasnya  hutan  Indonesia  yang  dikelola  saat ini.  Percepatan  penerapan  diversiﬁkasi  produk (terutama  HHBK  dan  jasa  lingkungan,  selain  kayu) sebagai  implementasi  multi  usaha  kehutanan  yang diamanatkan dalam Undang-undang Cipta Kerja dan re g u l a s i   t u r u n a n nya  p e rl u  d i d o ro n g   u n t u k pelaksaanaannya.  Meskipun  secara  realisasi, implementasi  pembangunan  hutan  serba  guna melalui  multi  usaha  kehutanan  sebagai  sebuah inovasi belum signiﬁkan memberikan hasil, namun di beberapa wilayah hutan di Indonesia sudah dimulai menerapkan  diversiﬁkasi  usahanya,  misalnya  pola agroforestri dan skema-skema usaha tani lainnya.

## Daftar Pustaka
Andayani W, Septiana RM, Riyanto S, Supriyatno N.
2020.  Strateg y  to  improving  community economic  through  on-farm  agroforestry  using community forestry scheme in KPH Yogyakarta. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,  449,  012057.  doi:10.1088/1755-1315/ 449/1/012057
Bull  G,  Schwab  O,  Jayasinghe  P.  2007.  Economic indicators  and  their  use  in  sustainable  forest management.  BC  Journal  of  Ecosystems  and Management 8(2).
Butko  G.  2021.  Sustainable  forest  management  as  a basis  for  economic  security.  E3S  Web  of C o n f e r e n c e s ,   2 9 1 .   d o i : 1 0 . 1 0 5 1 / e 3 s c o n f /
202129102031
Henry M, et al. 2021. A multi-purpose national forest i n v e n t o r y   i n   B a n g l a d e s h :   d e s i g n , operationalisation  and  key  results.  Forest Ecosystems 8(1). doi:10.1186/s40663-021-00284-1
Houballah  M,  Mathias  JD,  Cordonnier  T.  2021.  An infrastructure  perspective  for  enhancing  multi- functionality  of  forests:  a  conceptual  modeling a p p r o a c h .   E a r t h s   F u t u r e   9 ( 1 ) . doi:10.1029/2019EF001369
Posavec S, Keča L, Delić S, Stojanovska M, Malovrh ŠP.
2021.  Comparative  analysis  of  selected  business indicators  of  state  forest  companies.  Sumarski
List 145:12. doi:10.31298/SL.145.1-2.1
Sobey  R.  2008.  Bi  Doup  Nui  Ba  National  Park management  assessment  with  emphasis  on collaborative  management  with  neighbouring farmers.