## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.5030 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Penyelesaian Permasalahan Utang Pajak Yang Berasal Dari Warisan Yang Belum Terbagi Sebagai Subjek Pajak

## Hillary Febryna Rosalia

## Mahasiswa Program Pascasarja Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Accepted : 29 March 2023 Publish: 31 Maret 2023 In  Indonesian  Law  Number  36  Year  2008,  an  undivided  inheritance  whose position exists as inheritance or assets is a tax subject or can be said as a legal subject. On the other hand, the undivided inheritance is also holding the position as a neglected inheritance under the authority of the Inherited Property Board including  the management  of the tax. This research discusses  how inheritance as an object can be a tax subject and how Inherited Property Board manage the tax  liability  problems.  For  this  research  author  used  juridical-normative methods  with  analysis  the  tax  regulations  and  interviews  with  related interviewees for confirmation. Problems in the form of unclear explanation and incompleteness  the  regulation  about  this  problem  creates  confusion  and  legal uncertainty. Therefore, the author suggests an improvement in the regulation of undivided  inheritance  as  a  tax  subject  and  regulate  the  regulations  for  the Inherited Property Board. Keywords: inherited
property board; management; tax liability; undivided Inheritance.
Article Info Abstrak Article history: Diterima: 29 Maret 2023 Terbit: 31 Maret 2023 Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, warisan yang belum terbagi yang kedudukannya adalah sebuah harta waris, merupakan subjek pajak atau dapat  dikatakan merupakan bagian dari  subjek hukum. Di lain sisi, warisan  yang  belum  terbagi  ini  juga  berkedudukan  sebagai  harta  peninggalan tidak terurus yang menjadi kewenangan dari Balai Harta Peninggalan termasuk mengenai pengurusan pajak warisan tersebut. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana  warisan  sebagai  objek  dapat  menjadi  subjek  pajak  dan  bagaimana pengurusan  Balai  Harta  Peninggalan  dalam  menyelesaikan  utang  pajak  harta peninggalan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis-normatif  dengan meninjau hukum perpajakan yang mengatur hal ini  dan melakukan konfirmasi dengan  melakukan  wawancara  dengan  narasumber.  Ketidakjelasan  dan kekosongan hukum yang mengatur mengenai hal ini menimbulkan kebingungan dan  ketidakpastian  hukum.  Maka  dari  itu,  penulis  menyarankan  adanya penyempurnaan  pengaturan  berupa  penambahan  penjelasan  mengenai  warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak dan disusunnya peraturan untuk Balai Harta Peninggalan
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons
Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Hillary Febryna Rosalia Hukum Universitas Indonesia E-mail: hillaryfebrynar@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pendapatan  negara  didapatkan  melalui  beberapa  sektor  antara  lain  adalah  pajak,  retribusi, keuntungan  dari  perusahaan  negara,  denda  dan  sita,  pencetakan  uang,  pinjaman,  sumbangan, hadiah, dan hibah. Melalui penjelasan diatas dapat kita diketahui bahwa pendapatan negara salah satunya  berasal  dari  pajak.  Dan  pendapatan  negara  melalui  sektor  pajak  ini  merupakan  yang terbesar.  Hal  ini  diperkuat  melalui  perkataan  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  yang  menyatakan bahwa sektor pajak masih memberikan kontribusi terbesar sebagai pendapatan negara. Pada tahun 2022,  penerimaan  pajak  berhasil  mencapai  Rp1.717,8  triliun  atau  115,6%  berdasarkan  target
Perpres 98/2022, tumbuh 34,3% jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%. Hal ini berarti kinerja pajak membaik ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut. Walauapun faktanya sebenarnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah melalui informasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melaporkan bahwa rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 83,2% pada 2022. Rasio tersebut mengalami penurunan 0,87% poin dari tahun sebelumnya yaitu 2021 yang mencapai 84,07%. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pajak tidak luput dari berbagai permasalahan. Walaupun Indonesia kaya akan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia namun dalam hal pembayaran pajak sepertinya Indonesia menduduki peringkat  yang  rendah.  Diungkapkan  oleh  Direktur  Eksekutif  Center  for  Indonesia  Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, permasalahan pajak yang dihadapi di Indonesia antara lain adalah clarity atau kejelasan kebijakan, certainty atau kepastian pengaturan, dan consistensy atau konsistensi penerapan kebijakan. Selain itu, permasalahan lain adalah tidak sedikit yang tidak rela dan  senang  untuk  membayar  pajak  kepada  negara  karena  tidak  merasakan  signifikansi  dari pembayaran pajak yang mereka lakukan, fakta  ini kemudian yang menjadi salah satu penyebab permasalahan pajak lainnya yaitu penunggakan pajak oleh masyarakat.
Pendapatan  negara  melalui  sektor  pajak  secara  rinci  didapatkan  melalui  objek  pajak  dan subjek pajak. Pengetahuan umum mengenai objek pajak  dan subjek pajak meninggalkan stigma pada masyarakat bahwa yang dimaksud dengan objek adalah sebuah benda atau barang sedangkan yang  dimaksud  dengan  subjek  adalah  manusia  ataupun  digambarkan  sebagai  sebuah  pribadi. Permalasahan yang timbul melalui subjek pajak ini akan timbul yaitu bagaimana jika subjek pajak meninggal dunia, apakah kewajiban pajaknya dihapuskan? Permasalahan lain juga dapat timbul jika  subjek  pajak  tersebut  tidak  meninggalkan  ahli  waris,  siapakah  yang  akan  membayarkan kewajiban  pajaknya?  Sedangkan  permasalahan  yang  akan  timbul  melalui  objek  pajak  adalah bagaimana sebuah harta waris yang merupakan objek dapat menjadi subjek dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, selain itu jika dalam objek tersebut masih ada kewajiban atau utang pajak yang harus dilaksanakan, bagaimana pelaksanaan kewajiban tersebut? Lebih jauh lagi, warisan ini tidak memiliki  ahli  waris  dapat  disebut  juga  sebagai  harta  peninggalan  tidak  terurus  dan  merupakan kewenangan dari Balai Harta Peninggalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1127 KUHPerdata, Balai  Harta  Peninggalan  berwenang  atas  warisan  ini  termasuk  pengurusan  pajaknya. Pertanyaannya,  bagaimana  sistematika  penyelesaian  permasalahan  utang  pajak  yang  dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan terhadap warisan yang belum terbagi ini, apa yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan jika harta waris tersebut tidak cukup membayar utang pajak , terlebih lagi bagaimana jika terhadap harta peninggalan tersebut jika tidak ada yang menyewa dan membeli siapakah  pihak  yang  akan  membayarkan  pajaknya  dan  bagaimana  sistematika  pembayaran pajaknya?
Permasalahan  ini  timbul  karena  tidak  jelasnya  sebuah  peraturan  mengenai  warisan  yang belum  terbagi  dan  adanya  kekosongan  hukum  mengenai  tugas  Balai  Harta  Peninggalan, berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  terdapat  beberapa  pokok  permasalahan  yang  akan dijelaskan, yaitu:
1. Mengapa harta peninggalan yang tidak terurus dianggap sebagai subjek pajak?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan utang pajak yang berasal dari harta peninggalan oleh Balai Harta Peninggalan?
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan menjadikan warisan sebagai subjek pajak ditinjau dari peraturan perpajakan dan mengetahui penyelesaian permasalahan utang pajak yang berasal dari harta peninggalan oleh Balai Harta Peninggalan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lain.

## 2. TINJAUAN TEORITIS
1) Definisi Subjek Pajak
Subjek  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  dan  warisan  yang  belum  terbagi  yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dapat disimpulkan, Subjek Pajak Penghasilan memiliki pengertian sebagai berikut:
a. Orang  pribadi  adalah  perseorangan  yang tinggal  atau tidak  tinggal  di  Indonesia  baik  itu WNI/WNA  tetapi  memiliki  penghasilan  dari  aktivitas  ekonomi  yang  dilakukan  di Indonesia.
b. Badan adalah semua badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan yang pembiayaannya berasal dari APBN/APBD.
c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah harta warisan dari pewaris yang harus  dibayarkan  terlebih  dahulu  oleh  ahli  waris  sebelum  mereka  membagi-baginya. Kewajiban  pajak  bagi  ahli  waris  dimulai  saat  berasalnya  warisan  yang  belum  terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

## 2) Definisi Objek Pajak
Objek pajak adalah suatu transaksi (biasanya sumber pendapatan) yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak. Objek pajak dalam Bahasa Belanda  adalah Taatbestand yang  memiliki  pengertian  sebagai  segala  sesuatu  yang  dapat dijadikan sasaran pajak atau dapat dikenakan pajak baik berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Pengertian keadaan yang dimaksud dalam hal ini adalah kekayaan seseorang pada saat tertentu, memiliki kendaraan, tanah, rumah. Perbuatan yaitu melakukan penyerahan barang karena jual beli, perjanjian, dan yang lainnya. Sedangkan peristiwa adalah segala sesuatu yang terjadi  diluar  perkiraan  manusia,  keuntungan  secara  mendadak,  mendapatkan  penghargaan yang dapat dinilai dengan uang.
Dalam pembahasan mengenai objek pajak dikenal tiga kelompok objek pajak yaitu:
1. Objek  pajak  berupa  kekayaan  yaitu  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  atau  Pajak  Kendaraan Bermotor.
2. Objek pajak berupa penghasilan yaitu Pajak Penghasilan.
3. Objek  pajak  berupa  kegiatan  dalam  lalu  lintas  hukum  yaitu  Bea  Materai,  Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

## 3) Definisi Subjek Hukum
Subjek Hukum adalah setiap orang yang menjadi pemangku hak dan kewajiban. Subjek hukum terbagi menjadi manusia dan badan hukum. Setiap manusia baik warga negara maupun orang  asing  dengan  tidak  memandang  agama  atau  kebudayaannya  adalah  subjek  hukum. Sedangkan R. Soeroso adalah:
1. Sesuatu yang menurut hukum berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.
2. Bertindak sebagai pendukung hak.
3. Segala sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban.

## 4) Definisi Objek Hukum
Objek  Hukum  adalah  secara  umum  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  dimanfaatkan  dan dimiliki oleh subjek hukum melalui cara-cara tertentu yang telah diatur oleh hukum. Atau dapat dikatakan  sesuatu  yang  dapat  dikatakan  sebagai  objek  hukum  adalah  sesuatu  yang  bernilai, berharga, dan memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya.  Istilah objek hukum dikenal di negara lain dengan sebutan legal object yang dapat diartikan sebagai segala hal yang dapat diperoleh dan dipegang haknya oleh seseorang yang secara pasif ia terlibat dalam hubungan hukum,  dan  biasanya  diklasifikasikan  menurut  sifatnya.  Objek  hukum  pada  umumnya  yang pemanfaatannya dilakukan dengan cara jual beli, sewa menyewa, waris- mewarisi, perjanjian dan sebagainya. Maka melalui hal ini dapat ditegaskan bahwa objek hukum adalah sesuatu hal yang dapat dimanfaatkan dan perolehannya harus dengan cara jalan hukum dan dimaanfaatkan oleh  subjek  hukum  secara  yuridis.  Untuk  mempermudah  pemikiran  dasar  mengenai  objek hukum  maka  dapat  digambarkan  demikian  Danu  membeli  sebuah  tanah  di  daerah  Bintaro, objek  hukum  dalam  hal  ini  adalah  sebuah  tanah  di  Bintaro  karena  dilakukan  dengan  jalan hukum yaitu jual-beli dan dilakukan oleh Danu sebagai subjek hukum. Di lain sisi yang bukan merupakan  objek  hukum  adalah  air,  matahari,  bulan,  hal  ini  karena  benda-benda  itu  dapat diperoleh  tanpa  memerlukan  pengorbanan  sehingga  membebaskan  subjek  hukum  dari kewajiban-kewajiban hukum dalam pemanfaatannya.

## 5) Warisan Yang Belum Terbagi
Dalam ketentuan Perpajakan di Indonesia, warisan yang belum terbagi termasuk ke dalam salah  satu  subjek  pajak  yang  wajib  didaftarkan  sebagai  suatu  Wajib  Pajak  tersendiri  untuk menggantikan pewaris yang sudah meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 tentang  Pajak  Penghasilan  yang  mengatur  bahwa warisan yang belum terbagi merupakan salah satu subjek pajak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah harta warisan dari pewaris yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum mereka membagi-baginya. Kewajiban pajak bagi ahli waris dimulai saat berasalnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Istilah warisan yang belum terbagi juga dikenal sebagai undivided inheritance . Inheritance atau  warisan  adalah  properti  pewaris  yang  diberikan  kepada  ahli  waris  atas kematian pemilik yaitu pewaris. Istilah warisan juga menunjuk pada properti itu sendiri. Dapat disimpulkan juga bahwa undivided inheritance adalah warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris. Alasan utama warisan yang belum terbagi menjadi salah satu subjek pajak adalah agar  pengenaan  pajak  atas  penghasilan  yang  berasal  dari  warisan  tersebut  tetap  dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

## 6) Harta Peninggalan Tidak Terurus
Harta Peninggalan yang Tidak Terurus adalah diatur dalam Pasal 1126 KUHPerdata yaitu “Apabila jika suatu warisan terbuka, tiada seseorang yang menuntutnya, ataupun apabila waris yang terkenal menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus.” Selain karena ketentuan dalam KUHPerdata tersebut, harta peninggalan tidak terurus juga dapat terjadi jika pewaris  semasa  hidupnya  tidak  membuat  surat  wasiat  atau  pewaris  tidak  melakukan penunjukkan kepada siapa harta waris diurus jika pewaris meninggal dunia.

## 7) Balai Harta Peninggalan
Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksanaan teknis yang berada di Lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,  namun  secara  teknis  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Direktorat  Jendral Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor  Wilayah  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  juncto  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Saat ini tugas-tugas pokok dari Balai Harta  Peninggalan  adalah  mewakili  dan  mengurus  kepentingan  orang-orang  yang  karena hukum  atau  keputusan  Hakim  tidak  dapat  menjalankan  sendiri  kepentingannya  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tugas Balai Harta Peninggalan yaitu merupakan  perwakilan  negara  yang  memiliki  tugas  dan  kewajiban  yang  diatur  dalam  Pasal 1127 dan Pasal 1128 KUHPerdata. Dan  salah satu kewajiban Balai Harta Peninggalan yaitu menurut  hukum  wajib  mengurus  setiap  harta  peninggalan  tak  terurus  yang  terbuka  dalam daerahnya,  tanpa  memperhatikan  apakah  harta  itu  cukup  atau  tidak  untuk  melunasi  utang pewarisnya.
Balai Harta Peninggalan memiliki fungsi antara lain:
1. Melaksanakan  penyelesaian  masalah  perwalian,  pengampuan,  ketidak  hadiran  dan  harta peninggalan  yang  tidak  ada  kuasanya  dan  lain-lain  masalah  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan pembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
3. Melaksanakan  penyelesaian  masalah  kepailitan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Jika diklasifikasikan maka tugas Balai Harta Peninggalan dapat dibagi menjadi empat yaitu:
1. Pengampu  bagi  yang  tidak  cakap  bertindak  di  bidang  hak  milik,  yaitu:  melindungi kepentingan anak bawah umur dan pengampu pengawas.
2. Pengelola Uang Pihak Ketiga, karena tidak ketahui pemiliknya yaitu uang yang berasal dan orang  tidak  hadir  (afwezigheid),  uang  yang  berasal  dari  harta  yang  tiada  kuasanya (onbeheerde), uang yang berasal dari transfer dana, uang yang berasal dari Jamsostek.
3. Bidang  Hak  Waris  yaitu  membuat  surat  keterangan  hak  mewaris,  mendaftarkan  wasiat yang terbuka, membuka wasiat tertutup, dan pemecehan dan pembagian waris.
4. Bidang  Kepailitan  yaitu  demi  hukum  sebagai  kurator  negara,  pengurus  PKPU,  dan Likuidator Perseroan Terbatas.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  pada  penulisan  ini  adalah  yuridis-normatif  yang  menekankan  pada  penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada beberapa informan dan narasumber yaitu:
1) Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Jakarta;
2) Anggota Seksi Peraturan PPSP Direktorat PP1 Direktorat Jendral Pajak;
3) Dosen Filsafat Hukum dan Dasar-dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 4) Anggota Seksi Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat P2 Direktorat Jendral Pajak.
Pengumpulan data utamanya bersumber dari data sekunder, data yang diperoleh dari kepustakaan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan bagaimana warisan yang belum terbagi sebagai objek dapat menjadi subjek pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan bagaimana pengurusan pajak oleh Balai Harta Peninggalan. Dilihat dari kategori disiplin ilmunya yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan pustaka hukum, yang terbagi menjadi bahan hukum primer (UU Pajak Penghasilan, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Bumi dan Bangunan, UU BPHTB, KUHPerdata dll), bahan hukum  sekunder  (buku,  skripsi,  disertasi,  artikel,  jurnal,  dll),  dan  bahan  hukum  tersier  (kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, KBBI).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1) Beralihnya Objek Pajak Menjadi Subjek Pajak
Jika  melihat  definisi  dari  warisan  yang  belum  terbagi  dan  pemaparan  teori  yang  telah dijelaskan  diatas  maka  kedudukan  warisan  yang  belum  terbagi  secara  bersamaan  dapat dikatakan  sebagai  harta  peninggalan  tidak  terurus.  Hal  ini  dikarenakan  warisan  yang  belum terbagi  adalah  harta  peninggalan  yang  belum  dilakukan  pembagian  kepada  ahli  waris  dan sebuah harta peninggalan akan terus belum terbagi jika ahli waris menolak harta peninggalan tersebut atau tidak ada ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut sehingga kedudukan harta peninggalan tersebut akan terus menjadi warisan yang belum terbagi.
Wujud dari warisan yang belum terbagi ini adalah salah satunya adalah sebuah harta maka hakikatnya adalah sebuah benda atau objek hukum sebagai contohnya yaitu kendaraan, rumah, tanah, bangunan, kontrakan, deposito di bank, dan benda-benda lainnya baik berwujud maupun tidak  berwujud,  bergerak  maupun  dan tidak  bergerak,  serta  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata.  Namun,  dalam  Undang-undang  36  Tahun  2008,  Pasal  2 menyatakan bahwa warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak. Subjek pajak seperti yang sudah dibahas dalam teori diatas adalah pihak baik manusia, badan, maupun warisan yang belum terbagi yang memiliki kewajiban pengenaan pajak. Jika ditarik lebih jauh, subjek pajak merupakan bagian dari subjek hukum dikarenakan manusia, badan, atau warisan yang belum terbagi  tersebut  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam  hukum  salah  satunya  adalah  membayar pajak kepada negara.
Maka  alasan  pertama  warisan  yang  belum  terbagi  menjadi  subjek  pajak  dalam  pajak penghasilan adalah agar pengenaan pajak penghasilan tetap dapat dilaksanakan. Penjelasan ini pun  didukung  melalui  wawancara  yang dilakukan penulis  dengan  salah  satu  pegawai  dari Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesis  Direktorat  Jendral  Pajak  yaitu  Pak  Gurasa  yang merupakan  perwakilan  dari  Bapak  Emir  Herteniza  selaku  Kelapa  Seksi  Peraturan  PPSP,
Direktorat  PP1  Direktorat  Jendral  Pajak.  Wawancara  dilakukan  penulis  pada  tanggal  19 November 2018 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pada intinya alasan warisan yang belum terbagi  menjadi  subjek  pajak  adalah  terdapat  kepentingan  atas  warisan  tersebut  yaitu pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan.Alasan selanjutnya didapatkan melalui wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Ninor Islam Islam, S.E., S.H., M.Si selaku Anggota Teknis Hukum di Balai Harta Peninggalan Jakarta. Bahwa pengenaan pajak terus berlaku atau terus dilaksanakan  tidak  berdasarkan  pada  siapa  pemilik  atau  pengurus  dari  harta  peninggalan tersebut tapi memang pengenaan pajak dapat terus diberlakukan pada harta peninggalan sebagai objek  pajak  meskipun  dalam  keadaan  belum  jelas  siapa  pemilik  harta  peninggalan  tersebut sehingga  kedudukan  harta  peninggalan  berpindah  menjadi  subjek  pajak  dan  pengurusan pajaknya diwakilkan.
Alasan  yang  terakhir  warisan  yang  belum  terbagi  dianggap  sebagai  subjek  merupakan sebuah  konstruktif  yang  amat imajinatif,  kreatif ,  dan  juga fictious ,  namun  hal  tersebut dimungkinkan jika memang ada hak dan kewajiban hukum yang dikonstruksikan pada warisan yang belum terbagi tersebut. Sebagai contohnya adalah konstruksi kewajiban agar pengenaan pajak penghasilan atas warisan tersebut dapat tetap dilaksanakan.  Selain itu suatu objek hukum dapat dijadikan subjek hukum kalau kepentingan hukum itu ditetapkan memiliki lembaganya, atau  subyeknya.  Misalnya,  kepentingan  perpajakan  akan  warisan  (obyek  hukum)  dijadikan kewenangan (hak) dan tugas (kewajiban) bagi  Lembaga Penetapan Pajak atas Warisan yang dalam contoh ini kemudian disebut sebagai subyek hukum. Atau dengan kata lain, sebuah objek hukum  dapat  dikatakan  sebagai  subjek  hukum  jika  ada  lembaga  atau  pihak  yang  mengurus objek hukum tersebut sebagai pelaksana dari kepentingan objek hukum tersebut. Warisan yang belum terbagi dapat dikatakan sebagai subjek pajak jika kepentingan atas warisan yang belum terbagi  tersebut  dilaksanakan  oleh  lembaga  atau  pihak  yang  melaksanakan  kepentingan tersebut.  Dalam  hal  ini  adalah  ahli  waris  jika  pewaris  memiliki  ahli  waris  atau  Balai  Harta Peninggalan jika pewaris tidak memiliki ahli waris. Ahli waris dan Balai Harta Peninggalan kemudian mengurus dan melaksanakan kepentingan dari warisan yang belum terbagi tersebut baik  hak  dan  kewenangannya.  Hal  ini  merupakan  penjelasan  wawancara  dengan  Bapak Fernando  M.  Manullang,  S.H.,  M.H.  selaku  Dosen  Filsafat  Hukum  dan  Dasar-dasar  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## 2) Pengurusan Utang Pajak yang Timbul Terhadap Harta Peninggalan yang Belum Terbagi oleh Balai Harta Peninggalan
Balai  Harta  Peninggalan  dalam  hal  ini memiliki  kewenangan  untuk  mengurus  pajak  dari harta peninggalan didasari oleh Akta Kematian dari pewaris, pengurusan yang dilakukan oleh Balai  Harta  Peninggalan  atas  pajak  harta  peninggalan  menjadikan  Balai  Harta  Peninggalan sebagai  pengurus  pajak  sementara  dari  harta  peninggalan  tidak  terurus  tersebut  yang kedudukannya juga sebagai warisan yang belum terbagi. Balai Harta Peninggalan sebagai pihak yang mengurus harta peninggalan dipertegas dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nalini Nur, S.S.T., M.Sc pegawai bagain Pemeriksaan dan Penagihan Kementrian Keuangan RI  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  dilakukan  pada  19  November  2018  di  Kantor  Direktorat Jendral  Pajak  yang  membenarkan  bahwa  untuk  harta  peninggalan  tidak  terurus  pembayaran pajaknya dilakukan oleh ahli waris maupun pihak yang memiliki harta peninggalan termasuk yang dalam hal ini adalah pihak yang membeli harta peninggalan. Utang pajak dari warisan yang belum terbagi tidak serta merta terhapus meskipun pewaris meninggal dunia.
Pembayaran pajak akan dilakukan sesuai dengan harta peninggalan tidak terurus. Jika utang pajak atau pajak yang harus dibayarkan lebih dari jumlah harta peninggalan maka Balai Harta Peninggalan  akan  mengajukan  permohonan  untuk  hanya  membayar  pajak  sebesar  harta peninggalan. Balai Harta Peninggalan tidak akan melakukan peminjaman atau mengambil kas negara. Pak Ninor kembali menegaskan pernyataan ini melalui wawancara yang dilakukan pada 7  Desember  2018  yaitu  bahwa  Balai  Harta  Peninggalan  tidak  membayarkan  pajak  harta peninggalan  namun  hanya  melakukan  pengurusan  dengan  mencantumkan  dalam  boedel sehingga yang membayarkan pajaknya adalah pembeli dari harta peninggalan. Dalam hal ini
dapat disimpulkan bahwa Balai Harta Peninggalan tidak memiliki anggaran pembayaran pajak tersendiri untuk pengurusan pajak harta peninggalan tersebut.  Dalam melakukan pengurusan pajak yang dilakukan, utang pajak yang mungkin timbul antara lain Utang Pajak Penghasilan, Utang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  dan  Utang  Pajak  Kendaraan  Bermotor.  Balai  Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan terhadap permasalahan pajak atas harta peninggalan sesuai dengan jenis atau bentuk dari harta peninggalan dan melihat apakah harta peninggalan tersebut disewakan dan dijual-belikan atau tidak. Berikut adalah tabel penjelasan pengurusan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan terhadap beberapa kemungkinan yang terjadi:
Tabel 2.1 Pengurusan Permasalahan Pajak Oleh Balai Harta Peninggalan Utang  Pajak  Yang Mungkin Timbul Dari Harta Peninggalan Harta  Peninggalan  Yang Menyisakan Utang Pajak Pengurusan Oleh Balai Harta Peninggalan Utang Pajak Penghasilan,  Utang Pajak Kendaraan Bermotor, Utang Pajak Bumi dan Bangunan Harta  Peninggalan  yang disewakan atau dijual- belikan Kewajiban  Pajak  berpindah  kepada penyewa  atau  pembeli.  Biaya  yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan  akan  disertakan  dalam boedel  dan  akan  digantikan  oleh penyewa atau pembeli. Harta  Peninggalan  yang tidak  disewakan  atau tidak dijual-belikan Balai  Harta  Peninggalan  akan  selalu melakukan  penyewaan  dan  penjualan terhadap  harta  peninggalan.  Namun jika pada kenyataannya tidak ada yang menyewa  atau  yang  membeli,  Balai Harta Peninggalan hanya akan menunggu dan melakukan pengurusan sebatas  melakukan  pencatatan  dalam boedel  penjualan.  Namun  jika  ada biaya-biaya yang akhirnya dikeluarkan maka  uang  Balai  Harta  Peninggalan akan  digantikan  oleh  penyewa  atau pembeli. Harta  Peninggalan  berupa Deposito Bank Bank  akan  melakukan  pemotongan langsung pajak atas bunga deposito dan akan melakukan pemberitahuan kepada Balai Harta Peninggalan.
Uang dalam deposito tersebut menjadi kewenangan  Balai  Harta  Peninggalan, jika  setelah  30  tahun  tidak  ada  yang menggugat  kepemilikan  atas  uang tersebut maka akan menjadi kas negara. Harta  peninggalan  berupa Pajak Kendaraan Bermotor Balai Harta Peninggalan dalam hal ini akan  melakukan  pencatatan  dalam boedel  penjualan  kemudian  yang membayarkan pajak kendaraan bermotor  adalah  pembeli.  Namun  jika ada biaya-biaya yang dikeluarkan maka akan  dicantumkan  pula  dalam  boedel penyewaan atau boedel jual-beli.
Harta  Peninggalan  berupa
Pajak Bumi dan Bangunan Balai Harta Peninggalan dalam hal ini akan  melakukan  pencatatan  dalam boedel  penjualan  kemudian  yang membayarkan pajak bumi dan bangunan adalah pembeli. Namun jika ada biaya-biaya yang dikeluarkan maka akan  dicantumkan  pula  dalam  boedel penyewaan atau boedel jual-beli. Harta  Peninggalan  berupa Uang Tunai dan Kendaraan Bermotor Balai  Harta  Peninggalan  tidak  akan menggunakan uang tunai untuk membayarkan  utang  pajak  kendaraan bermotor  tersebut.  Untuk  utang  Pajak Kendaraan Bermotor maka Balai Harta Peninggalan akan melakukan pengurusan  dengan  mencatat  dalam boedel penjualan dan utang pajak akan dibayarkan oleh pembeli.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  paparan  dalam  bab  sebelumnya,  maka  kesimpulan  dari  penulisan  penelitian  ini adalah:
1.  Harta Peninggalan Tidak Terurus dianggap Sebagai Subjek Pajak karena ada hak dan kewajiban yang  dikontruksikan  dalam  harta  peninggalan  tersebut.  Harta  peninggalan  tidak  terurus merupakan  warisan  tanpa  ahli  waris  atau  ahli  waris  menolak  harta  tersebut  sehingga  harta tersebut pada hakikatnya belum dibagikan. Pada hakikatnya juga  warisan yang belum terbagi ini  berupa  harta  sehingga  merupakan  objek  pajak  namun  dalam  Undang-undang  Pajak Penghasilan  warisan  yang  belum  terbagi  ini  menjadi  subjek  pajak.  Beberapa  alasan  yang mendasari  hal  tersebut  adalah  pertama  agar  pengenaan  pajak  penghasilan  tetap  dapat dilaksanakan,  kedua  warisan  yang  belum  terbagi  ini  menggantikan  kedudukan  pewarisan sebagai  subjek  pajak,  ketiga  pengenaan  pajak  terus  berlaku  atau  terus  dilaksanakan  tidak berdasarkan pada siapa pemilik atau pengurus dari harta peninggalan tersebut tetapi memang pengenaan  pajak  dapat  terus  diberlakukan  pada  harta  peninggalan  sebagai  objek  pajak meskipun dalam keadaan belum jelas siapa pemilik harta peninggalan, keempat dasar filosofis yang  menjadikan  warisan  yang  belum  terbagi  menjadi  subjek  pajak  adalah  ada  hak  dan kewajiban hukum yang dikonstruksikan pada warisan yang belum terbagi tersebut, dan kelima sebuah  objek  pajak  dapat  dikatakan  sebagai  subjek  pajak  jika  ada  lembaga  atau  pihak  yang mengurus objek pajak tersebut sebagai pelaksana dari kepentingan objek hukum tersebut.
2.  Penyelesaian permasalahan utang pajak yang berasal dari harta peninggalan oleh Balai Harta Peninggalan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1127 KUHPerdata. Balai Harta Peninggalan memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  pengurusan  terhadap  harta  peninggalan  yang  tidak terurus termasuk pengurusan pajaknya dan dalam hal ini Balai Harta Peninggalan dapat disebut sebagai Pengurus Pajak. Pengurusan pajaknya tidak sebatas pada pajak penghasilan namun juga pajak  bumi  dan  bangunan,  pajak  kendaraan  bermotor  dan  pajak  lainnya.  Pada intinya,  Balai Harta Peninggalan tidak akan melakukan pembayaran pajak namun hanya akan mencantumkan jumlah pajak dalam boedel kemudian akan dibayarkan oleh pembeli. BHP dapat melakukan permohonan jika harta peninggalan tidak cukup melunasi utang pajak untuk membayar sebatas harta yang ada, hal ini berlaku juga untuk Pajak Kendaraan Bermotor maupun Pajak Bumi dan Bangunan.  Hal  ini  karena  pada  dasarnya  Balai  Harta  Peninggalan  tidak  memiliki  anggaran pembayaran pajak tersendiri.  Untuk pembayaran pajak jika harta peninggalan disewakan atau
dibeli maka pembayaran pajak berpindah kepada penyewa atau pembeli. Jika harta peninggalan tidak  disewakan  atau  tidak  dijual  maka  Balai  Harta  Peninggalan  hanya  akan  melakukan pengurusan  dengan  mencantumkan  kewajiban  pajak  dalam  boedel  yang  kemudian  akan dibayarkan oleh pembeli nantinya. Sedangkan untuk pembayaran pajak terhadap uang deposito di Bank maka dilakukan oleh pihak Bank dan Bank melakukan pemberitahuan kepada Balai Harta  Peninggalan.  Jika  harta  peninggalan  berupa  uang tunai  dan  kendaraan  bermotor,  BHP tidak  akan  menggunakan  uang  tunai  untuk  membayarkan  pajaknya,  utang  pajak  kendaraan bermotor tersebut dicantumkan dalam boedel dan dibayarkan oleh pembeli.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
Balai  Harta  Peninggalan. Panduan  Praktis  Tugas  Pokok  dan  Fungsinya .  Jakarta:  Balai  Harta Peninggalan, 2018.
Mamudji, Sri. et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum . Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Nainggolan,  Pahala. Petunjuk  Kewajiban  Pajak  Lembaga  Nirlaba  (Objek  Pajak  Pengertian. Jakarta: Yayasan Bina Integrasi Edukasi (YBIE), 2012.
Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Suandy, Erly. Hukum Pajak . Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011.
Syamsi, Ibnu. Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara . Jakarta: Rineka Cipta,1994.

## Harian
Putra,  Andri  Donna.  “Mengapa  Warisan  Yang  Belum  Dibagi  Dikategorikan  Sebagai  Subjek Pajak”, Kompas. (5 Maret 2018).

## Wawancara Narasumber
Bapak Ninor Islam, S.E., S.H., M.Si. selaku Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Jakarta yang dilakukan di Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta yang beralamat di Jalan Letnan  Jendral  MT.  Haryono  No.24  Cawang  Atas,  Jakarta  Timur  13630.  Wawancara dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada 22 Oktober 2018 dan pada 7 Desember 2018.
Bapak Gurasa, selaku Anggota Seksi Peraturan PPSP Direktorat PP1 Direktorat Jendral Pajak yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak di Jalan Gatot Subroto Kav. 40- 42, Jakarta, 12190 pada 19 November 2018.
Bapak Fernando M. Manullang, S.H., M.H. selaku Dosen Filsafat Hukum dan Dasar-dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia wawancara dilakukan via email pada 18 Desember 2018.
Ibu Nalini Nur, S.ST., M.Sc. selaku Anggota Seksi Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat P2 Direktorat Jendral Pajak yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak di Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta, 12190 pada 19 November 2018.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [Burgerlijk  Wetboek] ,  diterjemahkan  oleh  R.  Subekti dan R. Tjitrosudibio.cet. 25.Jakarta: PT Balai Pustaka, 1992.
Indonesia. Undang-Undang  Pajak  Penghasilan ,  UU  No.  36  Tahun  2008,  LN  No.133  Tahun 2008, TLN No.4893.

## Internet
Anonim. “Pengertian Objek Hukum, Macam-macam Objek Hukum dan Contoh Objek Hukum” http://www.sumberilmuhukum.com/2017/10/pengertian-objek-hukum-macam- macam.html. Diakses pada 25 Maret 2023.
Aris, Achmad. “Banyak Tantangan dan Masalah di Bidang Perpajakan” http://finansial.bisnis.com/read/20180508/10/792968/banyak-tantangan-dan-masalah- di-bidang-perpajakan. Diakses 25 Maret 2023.
Glendon, Mary Ann and Max Rheinstein. “Inheritance Law” https://www.britannica.com/topic/inheritance-law. Diakses pada 25 Maret 2023. Islami, Tahta Garda. “Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak”, http://www.academia.edu/11606751/Bahan_Ajar_Pengantar_Hukum_Pajak . Diakses pada 25 Maret 2023.
Kementerian Keuangan. “Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut- turut”. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja- Penerimaan-Negara-Luar-Biasa . Diakses pada 25 Maret 2023.
Sadya,  Sarnita.  “Rasio  Kepatuhan  Wajib  Pajak  PPh  Capai  83,2%  pada  2022”. https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph-capai-832- pada-2022 . Diakses pada 25 Maret 2023.
Siahaan,  Surtan.  “Subjek  Pajak:  Pengertian,  Jenis  dan  Perbedaan  yang  Perlu  Anda  Tahu” https://www.online-pajak.com/subjek-pajak. Diakses pada 25 Maret 2023.
Vumihlongha. “Property Law” https://www.coursehero.com/file/p2064l6/Legal-object-This-is- anything-in-respect-of-which-a-person-can-acquire-and-hold/.  Diakses  pada  25  Maret 2023.