## JURNAL PRASADA
Jurnal Prasada, Vol. 4, No. 2, September 2017, 50-66 Available Online at https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada DOI: 10.22225/jhp.4.2.145.50-66

## KEDUDUKAN HAK PEMEGANG OBLIGASI PADA BANK DALAM LIKUIDASI
Desman Reiner Siahaan 1 I Made Suwitra 2 Simon Nahak 3
Universitas Warmadewa siahaan.desman@yahoo.co.id
Abstrak Penelitian  yang  berjudul  kedudukan  hak  pemegang  obligasi  pada  bank  dalam  likuidasi, dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan norma yang mengatur mengenai tingkatan atau urutan pembayaran  utang  oleh  bank  dalam  likuidasi  kepada   krediturnya,  sebagaimana  yang diatur  pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabu- tan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi dan Undang Undang Lembaga Penjamin Simpanan No. 24  Tahun  2004.  Untuk  dapat  memperjelas  permasalahan  hukum  ini,  maka  dilakukan  penelitian mengenai  kedudukan  hak    pemegang  obligasi  subordinasi  pada  bank  dalam  likuidasi,  dan  upaya yang  dapat  dilakukan  oleh  pemegang  obligasi  subordinasi  untuk  meminta  penyelesaian  ganti  rugi kepada  bank  dalam  likuidasi.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  berupa  penelitian  hukum  normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan,  konseptual,  analitis  dan  pendekatan  kasus  dengan menggunakan  landasan  teori  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan.  Hasil  penelitian  yang ditemukan adalah kedudukan hak pemegang obligasi subordinasi pada bank dalam likuidasi berada pada  tingkatan  atau  urutan  pembayaran  yang  paling  akhir  dan  kedudukannya  sama  dengan pemegang  saham.  Sementara,    permasalahan  penyelesaian  ganti  rugi  yang  dapat  dilakukan  oleh pemegang obligasi subordinasi dalam hal terdapat dugaan perbuatan melawan hukum oleh emiten adalah  dengan  melakukan  gugatan  perdata  perbuatan  melawan  hukum  kepada  bank  dalam likuidasi.
Kata kunci : Pemegang Obligasi Subordinasi, Ganti Rugi, Likuidasi Bank.

## Abstract
The title of the thesis is Rights of Bondholders to  the Issuer Bank in Liquidation, motivated by the lack of clarity of the norms regulating the level or order of debt repayment by the issuer bank in liqui- dation  to  creditors,  as  stipulated  in    Indonesia  Civil  Code,  the  Government  Regulation  No.  25  of 1999 on the revocation of the license, Dissolution and Liquidation and Indonesia  Deposit Insurance Corporation No. 24 of 2004. In order to clarify these legal problems, then do research on the position of rights holders of subordinated bonds with a bank in liquidation, and efforts to be made by holders of  subordinated  bonds  to  request  compensation  settlement  to  the  issuer  bank  in  liquidation.  This type of research in the form of normative legal research with the approach of legislation, conceptual, analytical and approach to the case by using the theoretical basis of the rule of law, justice and ex- pediency. Results of the study found is standing right on the issuer's subordinated debt holders of the bank under liquidation at the level or order of most recent payment and the same position with shareholders. Meanwhile, the completion of compensation that can be done by holders of subordi- nated bonds in the event of a suspicion of an unlawful act by the issuer is to conduct a civil lawsuit action against the law to banks in liquidation.
Keywords : Holders of Subordinated Bonds, Torts, Liquidation of Banks.

## PENDAHULUAN
Penulisan  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  kasus  Bank  Global  yang  dicabut izinnya oleh Bank Indonesia pada tanggal 13 Januari 2005, dimana sejak saat itu Bank  Global  ditetapkan  sebagai  bank  dalam  likuidasi  sehingga  seluruh  kegiatan usahanya  dihentikan  dan  kemudian  dilakukan  pemberesan  untuk  menjual  seluruh aset/ harta kekayaan Bank Global (dalam likuidasi) untuk membayar utang kepada krediturnya. Namun, sampai saat ini proses likuidasi masih belum selesai dan para kreditur  termasuk  pemegang  obligasi  subordinasi  merasa  telah  dirugikan  karena obligasi  subordinasi  yang  telah  dibeli  tidak  dapat  dibayarkan  oleh  Bank  Global. Sebab, aset/harta kekayaan bank dalam likuidasi umumnya tidak akan mencukupi untuk  membayar  utang,  yang  mengakibatkan  kreditur  tidak  mendapat  pengem- balian  pinjamannya  secara  penuh.  Kreditur  yang  mempunyai  hak  klaim  lebih rendah  akan  mempunyai  posisi  yang  lemah  untuk  mendapatkan  pengembalian piutangnya.
Hubungan hukum antara pemegang obligasi (sebagai kreditur) dan Bank Global (sebagai penerbit obligasi atau debitur) basisnya adalah perjanjian pinjam memin- jam  atau  utang  piutang  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).  Sementara,  peraturan  yang  terkait  dengan  proses  likuidasi  pada saat dicabutnya Bank Global tahun 2005 adalah Undang Undang No. 1 tahun 1995 tentang  Perseroan  Terbatas,  dan  peraturan  khususnya  ( lex  specialis  derogat  legi generali ) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabu- tan  Izin  Usaha,  Pembubaran  dan  Likuidasi  Bank.  Dimana  dalam  perarturan pemerintah  tersebut  terdapat  pengaturan  mengenai  kedudukan  hak  atau  urutan pembayaran  kreditur  dalam  proses  pemberesan  dan  likuidasi  bank.  Namun, ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  tersebut  tidak  jelas  atau terdapat  kekaburan  norma  mengenai  urutan  pembayaran  kepada  pemegang obligasi subordinasi, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi pemegang obligasi subordinasi.
Pada  peraturan  pemerintah  ini    tidak  ditetapkan  secara  tegas  mengenai kedudukan  hak  pemegang  obligasi  subordinasi.  Yang  diatur  pada  pasal  17 mengenai  urutan  atau  tingkat  pembayaran  kreditur,  sehingga  perlu  dilakukan penelitian  dan  menganalisis  untuk  menemukan  dimana  kedudukan  hak  dari pemegang obligasi subordinasi dalam hal emiten bank di likuidasi. Oleh karena itu, untuk  menemukan  norma  yang  pas  dan  cocok  untuk  kedudukan  hak  pemegang obligasi  subordinasi,  maka  selain  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (KUHPerdata,  UU  PT  dan  PP  25  /1999  beserta  SK  Bank  Indonesia)  akan  diteliti juga  Undang  Undang  No.  24  tahun  2004  tentang  Lembaga  Penjamin  Simpanan (UU LPS) dan pendapat para ahli.
Adapun  alasan  untuk  menelaah    masalah  ini  secara  lebih  mendalam  (urgensi) adalah  agar  investori  pemegang  obligasi  subordinasi  mendapatkan  kejelasan mengenai  kedudukan  haknya,  dan  upaya  apa  saja  yang  dapat  dilakukan  oleh pemegang obligasi subordinasi untuk meminta ganti rugi kepada emiten Bank Da- lam Likuidasi.
Tujuan  umum  pada  penelitian  ini  yakni,  untuk  mengembangkan  aspek  ilmu hukum  umumnya  dan  khususnya  untuk  memperjelas  tentang  kedudukan  hak pemegang obligasi subordinasi dalam hal emiten bank di likuidasi.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  sehingga  timbul  pertanyaaan yang merupakan rumusan masalah;
1. Bagaimana  kedudukan  hak  pemegang  obligasi  subordinasi  pada  bank  dalam likuidasi?
2. Bagaimana  penyelesaian  ganti  rugi  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemegang  ob- ligasi subordinasi kepada bank dalam likuidasi?

## METODE PENELITIAN
Jenis    penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  karena  penelitian  ini  beranjak  dari  adanya  ketidakjelasan  norma mengenai tingkatan atau urutan pembayaran utang kepada kreditur pada saat dil- akukan likuidasi terhadap emiten, sebagaimana yang diatur pada KUHPerdata, PP 25/1999, dan UU LPS.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang (statute  approach), pendekatan  konseptual  ( analytical  and  conceptual  approach ), pendekatan  analitik  ( analytic  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ) dengan  menggunakan  penalaran  deduktif  yaitu  berawal  dari  dalil  yang  bersifat umum dan berakhir pada simpulan yang bersifat khusus, dan atau induktif yaitu be- rawal  dari  dalil-dalil  individual  dan  berakhir  pada  simpulan  yang  bersifat  umum, guna  mendapatkan  dan  menemukan  kebenaran  objektif  yang  terkait  dengan permasalahan  kedudukan hak pemegang obligasi subordinasi.
Metode yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan  yang  diteliti,  yang  selanjutnya  diklafikasikan  menurut  kelompoknya sesuai  dengan  hierarkhi  peraturan  perundang-undangan.  Terhadap  bahan  hukum sekunder dan tersier dikumpulkan dengan menggunakan telaahan kepustakaan.
Berdasarkan  bahan  hukum  yang  diperoleh  dalam  penelitian,  selanjutnya dideskripsikan  sesuai  dengan  pokok  permasalahan  yang  dikaji  secara  normatif. Deskripsi  dilakukan  terhadap  pokok  permasalahan  berdasarkan  pada  bahan hukum  yang diperoleh dan dianalisis  dengan  metode penafsiran  yang selanjutnya diberikan argumentasi-argumentasi hukum.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Kedudukan hak Pemegang Obligasi Subordinasi pada bank dalam likuidasi
Seperti  yang  telah  disampaikan  pada  Bab  II  bahwa  metode  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran deduktif yaitu berawal dari dalil yang bersifat umum dan berakhir pada simpulan yang bersifat khusus, maka pembahasan akan diawali dengan meneliti dan menemukan dalil mengenai kedudukan hak pemegang obligasi  pada  golongan  kreditur  menurut  KUHPerdata,  PP  25/1999  dan  UU  LPS, dan  kemudian  baru    meneliti  dan  menemukan  dalil  mengenai  kedudukan  hak pemegang obligasi subordinasi.
Dalam  pembahasan  kedudukan  hak  pemegang  obligasi  pada  bank  dalam likuidasi terdapat 3 (tiga) istilah yang perlu dijelaskan pengertiannya yakni: a. Kedudukan  hak;  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata  “ kedudukan ” mempunyai  arti:  (1)  Tempat  kediaman;  (2)  Tempat  pegawai  tinggal  untuk melakukan  pekerjaan  atau  jabatannya;  (3)  Letak  atau  tempat  suatu  benda;  (4) Tingkatan  atau  martabat;  (5)  Keadaan  yang  sebenarnya;  (6)  Status  (keadaan atau  tingkatan  orang,  badan  atau  negara,  dan  sebagainya.  Sementara  kata “ hak ”  mempunyai  arti  (1)  benar;  (2)  milik;  kepunyaan;  (3)  kewenangan;  (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan,  dan  sebagainya) 1 ;  (5)  kekuasaan  yang  benar  atas  sesuatu  atau  untuk
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata, www.kamuskbbi.we.id.
menuntut  sesuatu;  (6)  derajat  atau  martabat;  (7)  wewenang  menurut  hukum. 2 Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  maka  istilah  “ kedudukan  hak ”  diberikan arti; tingkatan atau urutan pembayaran utang oleh bank dalam likuidasi kepada kreditur.
b. Pemegang  Obligasi;  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  arti  kata pemegang  obligasi  adalah  pemegang  bukti  pinjaman  obligasi  yang meminjamkan uang berjangka panjang terbatas. 3
c.  Bank dalam likuidasi adalah status perseroan bank yang telah dicabut izin usa- hanya  dan  tidak  diperbolehkan  lagi  menjalankan  segala  kegiatan  perbankan, dan perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan un- tuk  membereskan  semua  urusan  perseroan  dalam  rangka  likuidasi.  Akibat hukum  bank  yang  dicabut  izin  usahanya  adalah  bahwa  bank  tersebut  harus melakukan likuidasi 4 dan pembubaran badan hukum bank. Bank Dalam Likuidasi masih  tetap  eksis  dan  masih  merupakan  badan  hukum,  tetapi  dijalankan  oleh likuidatornya  atau  oleh  pihak  yang  ditunjuk  oleh  likuidator.  Bank  tersebut  tetap berjalan dan tidak boleh menjalankan bisnis baru, tetapi sekadar menyelesaikan tugas-tugasnya  dalam  rangka  proses  pemberesan  dan  likuidasi  tersebut. Kegiatan bisnis pada prinsipnya berhenti, tetapi dapat saja dilanjutkan jika diang- gap  menguntungkan  bagi  perseroan  sambil  membereskan  perusahaan  terse- but. 5
Seperti diketahui, dalam pasal 1131 – 1149 KUHPerdata terdapat urutan tingkat prioritas  piutang  kreditur  yang  dapat  dibedakan  menjadi  3  golongan  kreditur  yaitu (1)  kreditur  separatis  adalah  kreditur  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  yang memberi  wewenang  untuk  menjual  secara  lelang  kebendaan  yang  dijaminkan kepadanya  untuk  memperoleh  pelunasan  dibandingkan  dengan  kreditur-kreditur lainnya. 6 Kreditur  separatis  adalah  kreditur  yang  memperoleh  kedudukan  dida- hulukan  sebagai  pemegang    hak  jaminan  kebendaan  seperti  gadai,  fidusia,  hak tanggungan, hipotik. (2) kreditur preference adalah kreditur yang memiliki piutang- piutang  yang  berkedudukan  istimewa  ( privilege )  sebagaimana  ditentukan  dalam 1139  dan  1149  KUHPerdata.  Hak privilege merupakan  hak  istimewa  yang  dida- hulukan  (dikecualikan)  karena  undang-undang  atau  ditentukan  dalam  perjanjian. (3)  kreditur  konkuren  adalah  kreditur  biasa  yang  tidak  dijamin  dengan  gadai,  ja- minan  fidusia,  hipotik  dan  hak  tanggungan  dan  pembayarannya  dilakukan  secara berimbang.  Kreditur  konkuren  dicukupkan  pembayaran  piutang-piutangnya  dari hasil  penjualan  harta  debitur  sesudah  diambil  bagian  untuk kreditur  separatis  dan kreditur preference.
Terkait dengan jenis kreditur ini,  dimana pemegang obligasi dapat dipadankan ke  dalam  penggolongan  kreditur  tersebut?  Apakah  pemegang  obligasi  termasuk golongan    kreditur  separatis,  kreditur preference atau  kreditur  konkuren?  Untuk menjawab  pertanyaan  ini,  akan  dibahas  terlebih  dahulu  mengenai  obligasi  yang tidak mempunyai hak jaminan kebendaan dan jaminan umum.
Terhadap  obligasi yang tidak dijamin dengan agunan khusus maka berdasarkan Pasal  1131  dan  Pasal  1132  KUHPerdata,  seluruh  kekayaan  perseroan,  baik  ba- rang  bergerak  maupun  barang  tidak  bergerak,  baik  yang  telah  ada  maupun  yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua hutang perseroan kepada
2 Ibid .
3 Ibid .
4 Binoto Nadapdap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas , Jala Permata Aksara, Jakarta hal. 150-151.
5 Munir Fuady 2001, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 185.
6 Bisdan Sigalingging, Jenis-Jenis Kreditor dalam Hukum Kepailitan, bisdan-sigalingging.blogspot.co.id, 23 Oktober 2014.
semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen. Pada pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata, dijelaskan bahwa investor pemegang ob- ligasi akan berbagi dengan kreditur lain sesuai  nilai piutang  masing-masing kredi- tur.  Pemenuhan  piutang  investor  pemegang  obligasi  tidak  akan  didahulukan  oleh emiten  jika  tidak  terdapat  alasan-alasan  untuk  didahulukan  atau  memiliki  hak  is- timewa  sesuai  ketentuan  pasal  1133  ayat  1  KUHPerdata.  Investor  pemegang  ob- ligasi  yang  mempunyai  status  sebagai  kreditur  konkuren  akan  kurang  terlindungi karena kekayaan emiten yang akan dilelang nantinya belum tentu bisa mencukupi pengembalian utang kepada investor pemegang obligasi. Hasil penjualan  jaminan umum    akan  dibagi  secara  proporsional  jika  suatu  saat  emiten  mengalami  gagal bayar. Nilai penjualan jaminan umum, biasanya tidak sepenuhnya dapat melunasi piutang investor pemegang obligasi jika terdapat kreditur yang mempunyai hak is- timewa atau kreditur preferen.
Klausula kekayaan  emiten  yang  menjadi jaminan  umum  dapat ditemukan  pada perjanjian  perwaliamanatan  dan  prospektus  obligasi  perusahaan.  Pernyataan  ten- tang  jaminan  tersebut  menjelaskan  bahwa  obligasi  perusahaan  diterbitkan  tanpa dijamin dengan agunan khusus dan investor pemegang obligasi tidak memiliki hak istimewa untuk didahulukan sesuai ketentuan pada pasal 1133 KUHPerdata ayat 1. Konsep    jaminan  umum  menurut  Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan  dalam  bukunya Hukum  Jaminan  Di  Indonesia  Pokok-Pokok  Hukum  Jaminan  Dan  Jaminan  Pero- rangan, seperti yang  dikutip  oleh  Syehni  Rizky  Putra  Abadi,  yakni  jaminan  umum tidak  ditunjuk  secara khusus  dan  tidak  diperuntukkan  untuk kreditur,  sedang  hasil penjualan  benda  jaminan  itu  dibagi-bagi  diantara  para  kreditur  seimbang  dengan piutangnya masing-masing. Keadaan tersebut berpotensi tidak terlunasinya piutang dari investor pemegang obligasi. Kreditur konkuren akan kalah dalam pemenuhan piutangnya dengan kreditur yang memiliki hak istimewa. 7
Jaminan  Fidusia  Nomor  42  Tahun  1999  (UU  Fidusia)  dapat  ditampilkan  dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1 kedudukan kreditur menurut KUHPerdata, UUHT dan UU Fidusia:
Berdasarkan  tabel  diatas,    pada    KUHPerdata  tidak  terdapat  informasi  yang secara jelas  menyebutkan mengenai kedudukan hak dari pemegang  obligasi. Na-
7 Syehni Rizky Putra Abadi, makalah dengan judul Perlindungan Hukum bagi Inevstor Pemegang Obligasi Perusahaan yang Diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Swasta terhadap Risiko Gagal Bayar, Universitas Negeri Surabaya.
Nomor urut Dasar hukum Ciri-ciri Pembagian harta kekayaan debitur 1 Pasal 1133 KUHPerdata, UU HT, UU Fidusia Mempunyai hak jaminan kebendaan seperti gadai, fi- dusia, hak tanggungan atau hipotik (kreditur separatis) hak-hak eksekusi terhadap jaminan kebendaan dapat dijalankan sendiri seperti tidak adanya likuidasi/ kepailitan debitur 2 Pasal 1137 jo. 1139 dan 1149 KUHPerdata Mempunyai hak didahulukan seperti disebut dalam  pasal 1137, 1139 dan 1149 KUHPerdata (kreditur prefer- ence) Dibayarkan setelah dilakukan penjualan atas harta kekayaan debitur dan dibadi menurut keseimbangan 3 Pasal 1131 jo. 1132 KUHPerdata Mempunyai hak mendapatkan pelunasan secara bersama- sama (kreditur konkuren) dicukupkan pembayaran piutang- piutangnya dari hasil penjualan harta debitur sesudah diambil bagian untuk kreditur separatis dan kreditur prefer-
ence
mun  demikian,  dengan  menggunakan  metode  penafsiran  ekstensif  yang  merupa- kan penafsiran yang memperluas arti kata, dan mengkonstruksi hukum pasal 1131 jo.  Pasal  1132  KUHPerdata  yang  mengatur  mengenai  kreditur  konkuren,  maka dapat disimpulkan bahwa kreditur pemegang obligasi dapat dipadankan ke dalam kelompok kreditur konkuren, dengan alasan bahwa ciri-ciri kreditur konkuren sama dengan  pengertian  obligasi  yang  merupakan  perjanjian  pinjam  meminjam  dimana kreditur  memberikan  utang  kepada  debitur  dengan  tidak  mempunyai  jaminan kebendaan berupa gadai, hak tanggungan, hipotek maupun fidusia.
Berikutnya  adalah  pembahasan  mengenai  kedudukan  hak  pemegang  obligasi menurut  PP  25/1999    yang  merupakan lex  specialis atas  peraturan  tentang likuidasi bank (ketentuan lex generalis terdapat pada Undang Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).
Urut-urutan kedudukan kreditur berdasarkan pasal 16 - 17 dan penjelasan pasal 17 PP 25/1999 jo. pasal 40 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/ KEP/DIR/1999  Tahun  1999  tentang  tentang  Tata  Cara  Pencabutan  Izin  Usaha, Pembubaran dan  Likuidasi Bank Umum (SKBI Likuidasi) dapat ditampilkan dalam tabel  sebagai berikut:
Tabel 2 kedudukan kreditur menurut PP No. 25/1999 jo. SKBI Likuidasi:
Informasi  tertulis dari Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa  Keuangan  yang  merupakan  jawaban  atas  pertanyaan  penulis,  menegaskan
Nomor urut Dasar hukum Ciri-ciri Pembagian harta kekayaan debitur 1 Pasal 17 ayat 1 Gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut Gaji, biaya dan pajak tersebut dibayar- kan terlebih dahulu sebelum pem- bayaran kepada para kreditur dari hasil pencairan harta dan penagihan piutang. 2 Pasal 17 ayat 3 Lembaga Penjamin Simpanan LPS dibayarkan terlebih dahulu sebelum pembayaran kepada para kreditur dari hasil pencairan harta dan penagihan piutang. 3 Pasal 17 ayat 2a dan pen- jelasan pasal 17 ayat 2 Nasabah penyimpan dan pa- jak yang disimpan oleh bank persepsi Simpanan nasabah dibayarkan terlebih dahulu sebelum pembayaran kepada para kreditur dari hasil pencairan harta dan penagihan piutang. 4 Pasal 17 ayat 2b dan pen- jelasan pasal 17 ayat 2 Kreditur pemegang hak gadai, hipotek, fidusia  dan hak tanggungan Pemegang hak kebendaan ini memiliki preferensi  atau hak didahulukan ter- hadap harta Bank Dalam Likuidasi (Pasal 42 SKBI Likuidasi) 5 Pasal 17 ayat 2b Kreditur lainnya Dibayarkan dari sisa dana hasil pen- cairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi pem- bayaran biaya-biaya sebagaimana pasal 17 ayat 1. 6 Pasal 17 ayat 4 Pemegang saham Setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir, masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa harta kekayaan kepada para pemegang
bahwa  “Pemegang  obligasi  dapat  dipersamakan  dengan  kreditur  lainnya  dan pembayaran kepada kreditur lainnya mengacu kepada Pasal 40 SK DIR BI Nomor 32/53/KEP/DIR tahun 1999”. 8
Namun, dalam PP 25/1999 dan SKBI Likuidasi  tidak terdapat pengaturan  yang secara  jelas  mengatur  mengenai  kedudukan  hak  dari  kreditur  separatis,  kreditur preference dan  kreditur  konkuren.  Yang  diatur  pada  pasal  17  ayat  2b  hanya menyebutkan  “Kreditur  lainnya”.  Dengan  demikian,  dapat    ditafsirkan  dan dikonstruksi  hukum  bahwa  yang  di  maksud  dalam  pengertian  “Kreditur  lainnya” pada  PP  25/1999  dan  SKBI  Likuidasi  tersebut  adalah  merujuk  pada  norma  yang diatur dalam KUHPerdata yakni kreditur separatis, kreditur preference dan kreditur konkuren.
Dan, dengan menyesuaikan sifat dan jenis dari tiga  golongan kreditur tersebut, maka pemegang obligasi dapat dipadankan ke dalam kelompok kreditur konkuren, dengan  alasan  bahwa  ciri-ciri  kreditur  konkuren  sama  dengan  pengertian  obligasi yang  merupakan  perjanjian  pinjam  meminjam  dimana  kreditur  memberikan  utang kepada  debitur  dengan  tidak  mempunyai  jaminan  hak  kebendaan  berupa  gadai, hak tanggungan, hipotek maupun fidusia.
Sementara, dalam UU LPS, urutan kedudukan kreditur  yang diatur dalam  pasal 53 dan 54 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3 kedudukan kreditur menurut UU LPS:
8 Jawaban  tertulis  yang  disampaikan  oleh  Departemen  Perizinan  dan  Informasi  Perbankan  Otoritas  Jasa  Keuangan  pada tanggal 4 April 2017.
Nomor urut Dasar hukum Cirii-ciri Pembagian harta kekayaan debitur 1 Pasal 54 ayat 2 dan 3 Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan honorarium tim likuidasi menjadi beban aset bank dalam likui- dasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairan harta debi- tur. 2 Pasal 54 ayat 1 Urutan pembayaran: 1. Pengganti- an atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;  2. peng- gantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai; 3. biaya perka- ra di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor; 4. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pen- cairan dan/atau penagihan harta kekayaan debitur. 3 5. Pajak yang terutang 4 6 Bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; 5 7. Hak dari kreditur lainnya 6 Pasal 54 ayat 4 Apabila seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan dan masih terdapat sisa hasil likui- dasi, maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama.
Pada UU LPS juga tidak terdapat pengaturan  yang menjelaskan kedudukan hak dari kreditur separatis, kreditur preference dan kreditur konkuren. Yang diatur pada pasal 53 dan 54 hanya menyebutkan “Hak dari  kreditur lainnya”. Namun demikian, dapat  ditafsirkan  dan  dikonstruksi  hukum  bahwa  norma  yang  dipakai  dalam menafsirkan  pengertian  “Hak  dari  kreditur  lainnya”  pada  UU  LPS  tersebut  adalah merujuk  pada  norma  yang  diatur  dalam  KUHPerdata  yakni  berdasarkan  urutan atau  tingkat  pembayaran  pada  kreditur  separatis,  kreditur  preference  dan  kreditur konkuren.
Dan, dengan menyesuaikan sifat dan jenis dari tiga  golongan kreditur tersebut, maka pemegang obligasi dapat dipadankan  ke dalam kelompok kreditur konkuren, dengan  alasan  bahwa  ciri-ciri  kreditur  konkuren  sama  dengan  pengertian  obligasi yang  merupakan  perjanjian  pinjam  meminjam  dimana  kreditur  memberikan  utang kepada  debitur  dengan  tidak  mempunyai  jaminan  hak  kebendaan  berupa  gadai, hak tanggungan, hipotek maupun fidusia.
Berdasarkan penelaahan mengenai kedudukan hak pemegang obligasi  menurut KUHPerdata,  PP  25/1999  dan  SKBI  Likuidasi  serta  UU  LPS  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  urutan  atau  tingkat  pembayaran  utang  kepada  pemegang obligasi  adalah sama dengan kreditur konkuren. Yang berarti,  pelunasan  kepada pemegang  obligasi  dilaksanakan  secara  bersama-sama  dan  dicukupkan  pem- bayarannya  dari  hasil  penjualan  harta  kekayaan  debitur  sesudah  diambil  bagian untuk kreditur separatis dan kreditur preference .
Setelah  menemukan  dalil  bahwa  kedudukan  hak  pemegang  obligasi  adalah sama  dengan  kreditur  konkuren,  maka  selanjutnya  akan  dianalisis  bagaimana kedudukan hak pemegang obligasi subordinasi pada bank dalam likuidasi?
Obligasi Subordinasi menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008 ten- tang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (selanjutnya disebut PBI 10/2008) ditetapkan sebagai salah satu komponen modal bank, dan pada Pasal 17 ayat (1) PBI 10/2008 beserta penjelasannya, obligasi subordinasi adalah termasuk dalam kategori modal pelengkap level bawah ( lower tier 2).
Selain  itu,  terdapat  beberapa  pendapat  ahli  yang  menyatakan;  (1)  Dengan menerbitkan obligasi subordinasi maka dalam laporan keuangan bank, obligasi ini akan dikelompokkan dalam modal pelengkap di struktur permodalannya, sehingga secara  langsung  akan  dapat  meningkatkan  posisi  penghitungan  rasio  kecukupan modalnya. 9 Obligasi  sebagai  utang  junior  juga  dipertegas  oleh  Yuri  Adlina,  yang mengatakan  bahwa  obligasi  subordinasi  adalah  obligasi  yang  mempunyai  hak klaim lebih rendah daripada obligasi umum (se nior debt ) yang merupakan jenis in- strumen yang diterbitkan terutama oleh lembaga perbankan dengan tujuan mening- katkan kualitas rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau CAR ( capital ad- equancy  ratio ). 10 (2)  Hafzan  Taher, mengingat  obligasi  subordinasi  sebagai  utang junior  yang  disubordinasikan  dengan senior  debt, pemegang  obligasi  subordinasi memiliki kedudukan di bawah kreditur konkuren atau disamakan dengan para pem- ilik saham. 11
Dalam  pengertian  PBI  10/2008  dan  pendapat  para  ahli  diatas,  maka  dengan menggunakan penafsiran dan konstruksi hukum bahwa kedudukan hak Pemegang Obligasi  Subordinasi  tidak  pas  untuk  dimasukkan  ke  dalam  kelompok  kreditur
9 Yuri Adlina, Tinjauan Obligasi Subordinasi Sebagai Alternatif Pembiayaan Perbankan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Investor Obligasi Subordinasi , (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007),  hal.49.
10 Ibid., hal. 34.
11 Evan Togar, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Obligasi Subordinasi Dalam Hal Emiten Bank Dicabut Izin Usahanya, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2015, hal 85.
konkuren bersama-sama dengan obligasi obligasi umum yang kedudukannya lebih tinggi ( senior debt ). Dengan kata lain,  tidaklah setara obligasi subordinasi sebagai junior  debt disamakan  kedudukannya  ke  dalam  kelompok  kreditur  konkuren. Karena    dalam  proses  likuidasi,    kekayaan  debitur  harus  dibagi  bersama-sama dengan  obligasi  senior.  Oleh  karena  itu,  menjadi  relevan  dengan  menempatkan tingkatan  atau  urutan  pembayaran  obligasi  subordinasi  berada  satu  tingkat  di bawah obligasi senior. Yang berarti, kedudukan hak pemegang obligasi subordinasi menjadi  tingkatan  atau  urutan  akhir  bersama  dengan  kelompok  para  pemegang saham pada Bank Dalam Likuidasi.
Dengan  pengertian  dan  konsep  yang  demikian,  serta  dikaitkan  dengan  norma- norma  yang  berlaku    dan  pendapat  para  ahli,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa tingkatan  atau  urutan  kedudukan  hak  pemegang  obligasi  subordinasi  pada  bank dalam  likuidasi  adalah  disamakan  dengan  kedudukan  pemegang  saham,  karena obligasi  subordinasi  merupakan  surat  utang  yunior  ( junior  debt )  dan  dananya dikelompokkan dalam modal pelengkap di struktur permodalan bank. Hal ini berarti, tingkatan  atau  urutan  pembayaran  kepada  pemegang  obligasi  subordinasi  dalam hal  terjadi  likuidasi  bank,  berada  pada  urutan  paling  akhir  bersama-sama  dengan para pemegang saham.
Pembahasan  selanjutnya,  adalah  menganalisis  kedudukan  hak  pemegang obligasi  subordinasi  yang  paling  akhir  dan  disamakan  dengan  pemegang  saham dikaitkan  dengan  teori  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  dengan argumentasi sebagai berikut:

## Teori kepastian hukum:
Teori  kepastian hukum Van kan menyatakan, bahwa hukum bertugas menjamin adanya  kepastian  hukum  dalam  pergaulan  manusia. 12 Dan  dibedakan  dalam  dua macam,  yaitu  1)  kepastian  oleh  karena  hukum  yaitu  hukum  menjamin  kepastian antara  pihak  yang  satu  terhadap  pihak  yang  lainnya,  artinya  adanya  konsistensi penerapan hukum kepada semua orang tanpa pandang bulu, dan 2) kepastian da- lam  atau  dari  hukum,  artinya  kepastian  hukum  tercapai  jika  hukum  itu  sebanyak- banyaknya  undang-undang,  tidak  ada  ketentuan  yang  bertentangan  (undang- undang berdasarkan system logis dan pasti), dibuat berdasarkan kenyataan hukum ( rechtwekelijkheid ) dan didalamnya tidak ada istilah yang dapat ditafsirkan berlain- lainan (tertutup).
Dengan teori yang menyatakan kepastian oleh karena hukum yaitu hukum men- jamin kepastian antara pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya maka dengan ditetapkannya kedudukan hak Pemegang Obligasi Subordinasi pada tingkatan atau urutan  pembayaran  yang  paling  akhir  bersama-sama  dengan  para  pemegang saham, maka semua kreditur termasuk kreditur yang lebih senior  akan mempunyai kepastian  akan  kedudukan  haknya  untuk  menerima  terlebih  dahulu  pembayaran piutangnya dari emiten bank dalam likuidasi.

## Teori keadilan
Dikatakan  bahwa  Hukum  mempunyai  tugas  yang  suci,  yaitu  memberi  kepada setiap orang apa yang berhak diterimanya. 13 Anggapan itu didasarkan kepada etika dan berpendapat hukum hanya bertugas  membuat keadilan. Adil  disini dibedakan dalam  arti  distributif  dan  komulatif.  Keadilan  distributif  adalah  pembagian  menurut
12 E. Utrecht, 1960, Pengantar Dalam Hukum Indonesia , Jakarta, PT Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, hal 24.
13 E. Utrecht, Op.Cit .,hal 24.
haknya  masing-masing, 14 sedangkan  keadilan  komulatif  adalah  pembagian  yang sama tanpa memperhatikan haknya masing-masing. Keadilan distributif dalam per- aturan perundang-undangan artinya peraturan yang adil, yaitu peraturan yang dida- lamnya  terdapat  keseimbangan  antara  kepentingan-kepentingan  yang  dilindungi, atau setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. 15
Keadian  adalah  pembagian  menurut  haknya  masing-masing,  artinya  peraturan yang adil, yaitu peraturan yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepent- ingan-kepentingan yang dilindungi, atau setiap orang memperoleh sebanyak mung- kin yang menjadi bagiannya. Berdasarkan teori ini, adalah adil untuk menempatkan kedudukan  hak  Pemegang  Obligasi  Subordinasi  masuk  dalam  urutan  akhir pembayaran  dan  disamakan  kedudukannya  dengan  para  pemegang  saham  pada bank dalam likuidasi karena pertimbangan sebagai berikut:
a. Suku  bunga  obligasi  subordinasi  lebih  tinggi  dari  pada  suku  bunga  obligasi umum.  Yang  berarti  pendapatan  bunga  pemegang  obligasi  subordinasi  lebih tinggi  dari  pada  pendapatan  bunga  pemegang  obligasi  biasa.  Adapun  suku bunga obligasi subordinasi Bank Global pada saat diterbitkan tahun 2004 adalah sebesar 14,5% per tahun. Sementara suku bunga deposto 12 bulan pada bank- bank  pemerintah    di  tahun  2004  hanya  sebesar  6.25%  dan  oblgasi  Sertifikat Bank  Indonesia  jangka  waktu  1  bulan    yang  lebih  aman  karena  diterbitkan pemerintah hanya sebesar 7,86%. Hal ini berarti, pemegang obligasi subordinasi telah  menikmati  pendapatan  bunga  yang  tinggi    dibandingkan  kreditur  lainnya. Sehingga,  apabila  terjadi  risiko  gagal  bayar,  maka  berdasarkan  prinsip keseimbangan,  tim  likuidasi  akan  membayar  terlebih  dahulu  kepada  kreditur yang  meminjamkan  uangnya  dengan  bunga  rendah  dari  pada  kreditur  yang meminjamkan uangnya dengan bunga tinggi.
b. Dalam  investasi  terdapat  teori    risiko  pengembalian  yakni high  risk  high  return.
Yang mempunyai arti bahwa keuntungan ( return ) akan sebanding dengan risiko ( risk ).  Dengan  kata  lain,  untuk  mendapatkan  keuntungan    yang  besar  dalam investasi, risiko yang diambil juga tinggi. Sedangkan risiko rendah berarti tingkat pengembalian atau hasil  yang rendah juga.

## Teori kemafaatan
Bentham menemukan bahwa dasar yang paling obyektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. 16
Teori kemanfaatan yang dikaitkan dengan penetapan kedudukan hak Pemegang Obligasi  Subordinasi  pada  tingkat  atau  urutan  akhir  pembayaran  yang  disamakan dengan  pemegang  saham  Bank  Dalam  Likuidasi,  dapat  diberikan  alasan  dan pertimbangan sebagai berikut:
a. Calon investor akan mengetahui lebih  awal mengenai risiko yang diambil pada saat yang bersangkutan akan berinvestasi dengan membeli obligasi subordinasi.
b. Pengetahuan lebih awal ini adalah merupakan hak setiap orang untuk mendapat informasi  yang  lengkap  dan  jelas  mengenai  suatu  produk  investasi  yang diterbitkan Emiten di bursa.
c.  Informasi  yang  jelas  dan  lengkap  atas  suatu  produk  investasi  akan  memberi manfaat  bagi  calon  investor  untuk  menyesuaikan  jenis  risiko  dan  produk investasi yang cocok dengan seleranya ( risk apetite ) masing-masing.
14 Surojo Wignyodipuro, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, PT Gunung Agung, Jakarta, hal 20.
15 LJ Van Apeldorn, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino,  Pradnya Paramita, Jakarta,hal 11.
16 Sonny Keraf, 1998, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, hal 93 – 94.

## Penyelesaian  Ganti  Rugi  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemegang  Obligasi Subordinasi
Menurut  teori  organ,  di  samping  perseroan  terdapat  orang  yang  terdiri  dari pemegang  saham  dan  pengurus,  dimana  terdapat  orang-orang  yang sesungguhnya memiliki kecakapan untuk berbuat serta juga mempunyai kehendak sendiri. 17 Pada saat para anggota itu membentuk dan memformulasi kehendak ter- sebut, kehendak dimaksud merupakan kehendak dari perseroan dan perseroan itu sebagai badan hukum. 18
Pasal  82  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  No.  1  Tahun  1995  (UU  PT), menyatakan  Direksi    menjalankan  pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan  dan tujuan  perseroan.  Dan  Pasal  85  menyatakan;  (1)  Setiap  anggota  Direksi  wajib dengan  itikad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab  menjalankan  tugas  untuk  kepent- ingan  dan  usaha  perseroan.  (2)  Setiap  anggota  Direksi  bertanggungjawab  penuh secara  pribadi  apabila  yang  bersangkutan  bersalah  atau  lalai  menjalankan  tu- gasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
Menurut  teori hukum perusahaan mengajarkan bahwa perseroan harus dikelola sesuai dengan  ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perun- dangundangan  yang  berlaku.  Anggaran  dasar  adalah  kontrak  antara  pendiri perseroan  dengan  pemerintah.  Terkait  erat  dan  masalah  tujuan  adalah  masalah kewenangan. Direksi wajib menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk men- capai  tujuan  tersebut.  Direksi  memiliki resonable  discretion yang  harus  dijalankan dengan iktikad baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Kewenangan tersebut tid- ak  dapat  diganggu  kecuali  mereka  bersalah  karena  melakukan  penipuan  ( fraud ) dan misappropriation Jika  Direksi  melakukan kegiatan  tidak  sesuai  dengan  tujuan atau  kewenangannya  maka  secara  hukum  direksi  telah  melakukan ultra  vires (diluar  kewenangan).  Konsekwensinya  membayar  ganti  rugi  dan  ancaman  pidana serta keterkaitannya dengan keabsahan perjanjian. 19
Dalam Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 ditetap- kan bahwa (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS. (2) Dalam hal ke- pailitan  terjadi  karena  kesalahan  atau  kelalaian  Direksi  dan  kekayaan  perseroan tidak  cukup  untuk  menutup  kerugian  akibat  kepailitan  tersebut,  maka  setiap  ang- gota  Direksi  secara  tanggung  renteng  bertanggung  jawab  atas  kerugian  itu.  Dan, (3)  Anggota  Direksi  yang  dapat  membuktikan  bahwa  kepailitan  bukan  karena kesalahan  atau  kelalaiannya  tidak  bertanggungjawab  secara  tanggung  renteng atas kerugian tersebut.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut UU PT ang- gota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika perseroan pailit sebagai  akibat  dari  kesalahan  atau  kelalaian  anggota  Direksi  dalam  menjalankan kepengurusan  dan  perwakilan  perseroan  yang  mengakibatkan  perseroan  jatuh pailit.  Meskipun  demikian,  undang  undang  masih  membuat  beberapa  pengecua- lian, atas tanggung jawab pribadi anggota Direksi dalam hal Perseroan pailit, yaitu: Perseroan  dibubarkan  karena  pailit;  adanya  kesalahan  atau  kelalaian  anggota Direksi  dalam  menjalankan  tugas,  kewajiban,  tanggung  jawab  dan  kewenangann- ya; tanggung jawab anggota Direksi bersifat residual, artinya anggota Direksi hanya akan bertanggung jawab bila kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi ke-
17 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas , (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 123 ,
18 Ibid., hal. 124
19 Zulkarnain Sitompul, Likuidasi dan Tanggung Jawab Pemilik Bank , Makalah Pilars No.19/Th. VII/10-16 Mei 2004, hal. 2
rugian akibat kepailitan tersebut dan tanggung jawab anggota Direksi juga bersifat tanggung renteng, artinya walaupun kesalahan atau kelalaian itu dilakukan seorang anggota Direksi, tetapi yang lain juga dipresumsi untuk ikut bertanggung jawab. Da- lam hal ini menurut UU PT yang bertanggung jawab tidak hanya perusahaan, tetapi juga  anggota  Direksinya.  Sebab  menurut  undang  undang,    tugas  dan  kewajiban pengurusan dan perwakilan perseroan dilakukan secara kolektif oleh seluruh ang- gota Direksi. Pengecualian ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab kolegial yang dianut undang undang perseroan terbatas.
Menurut  sistem hukum Common Law , tanggung jawab pribadi direksi akan ter- jadi  bila  dirinya  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  mengenai  keterlibatannya  dalam perbuatan  yang  dilakukannya.  Direksi  yang  bersangkutan  dapat  pula  dibebaskan dari  tanggung  jawab  pribadi  jika  perbuatan  atau  tindakan  yang  dilakukannya didasarkan pada standar kehati-hatian.
Sementara  regulasi  untuk  komisaris,  Pasal  97  Undang-Undang  Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995  mengatur bahwa, Komisaris bertugas mengawasi ke- bijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepa- da Direksi. Dan pasal 98 ayat 1 menetapkan bahwa, komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
Demikian  juga  pada  pasal  94  UU  LPS,  diatur  mengenai  pertanggung-jawaban pengurus perseroan yaitu; yang  menetapkan  bahwa; Direksi, komisaris, dan/atau pemegang  saham  bank  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  mengenai  syarat-syarat dan  komitmen  untuk  mematuhi  peraturan  LPS  dan  kesediaan  untuk  bertanggung jawab  secara  pribadi  atas  kelalaian  dan/atau  perbuatan  yang  melanggar  hukum yang  mengakibatkan  kerugian  atau  membahayakan  kelangsungan  usaha  bank (pasal 9), serta sanksi administrasi (pasal 92), dipidana dengan pidana penjara pal- ing singkat 2 (dua) tahun dan paling  lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit  Rp  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Dan pasal 95 UU LPS mengatur bahwa, bagi (1) Pemegang saham, direksi, de- wan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin  usahanya  atau  bank  dalam  likuidasi  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 5 mengenai verifikasi data nasabah peyimpan dan/ atau Pasal 47 ayat 2 atau ayat 3 mengenai kewajiban untuk memberikan data dan informasi dalam proses likuidasi,  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  3  (tiga)  tahun,  serta  denda  paling  sedikit Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Ketentuan pidana yang terkait dengan tanggung jawab pengelolaan bank diatur dalam Pasal 49 UU Perbankan sebagai berikut:
1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a. membuat  atau  menyebabkan  adanya  pencatatan  palsu  dalam  pembukuan atau  dalam  laporan,  maupun  dalam  dokumen  atau  laporan  kegiatan  usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukann- ya  pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam  laporan,  maupun  dalam  doku- men  atau  laporan  kegiatan  usaha,  laporan  transaksi  atau  rekening  suatu bank;
c.  mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau
menghilangkan  adanya  suatu  pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam laporan,  maupun  dalam  dokumen  atau  laporan  kegiatan  usaha,  laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah , menga- burkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  serta  denda  sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, un- tuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan  atau  berusaha  mendapatkan  bagi  orang  lain  dalam  mem- peroleh  uang  muka,  bank  garansi,  atau  fasilitas  kredit  dari  bank,  ataudalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penari- kan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ket- aatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan pera- turan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana  penjara  sekurang-kurangnya  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  8 (delapan)  tahun  serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp100.000.000.000,00  (seratus  miliar  rupi- ah).
Demikian juga Pasal 23 PP 25/1999 menegaskan bahwa:
Pemegang  saham.  anggota  dewan  komisaris  atau  pengawas,  anggota  direksi dan  pejabat  lainnya,  pegawai  serta  pihak.pihak  lain,  yang  turut  serta mempengaruhi  pengelolaan  bank,  yang  telah  melakukan  tindakan-tindakan  yang menyebabkan keadaan bank yang bersangkutan  memburuk sehingga dicabut izin usahanya. yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dian- cam dengan sanksi pidana dan/atau administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 52. dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  No- mor 10 Tahun 1998.
1Hal  ini  berarti  bahwa  menurut  UU  LPS  dan  UU  Perbankan,  organ  organ perseroan  seperti  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  dapat  dikenai  sanksi  administrasi dan pidana apabila Direksi dan Dewan Komisaris tersebut melakukan pelanggaran pidana  dalam  hal  melakukan  pengurusan  maupun  pengawasan  terhadap perseroan.
2 Sementara  itu,  teori  hukum  perusahaan  mengajarkan  bahwa  perseroan  harus dikelola sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangundangan  yang  berlaku.  Anggaran  dasar  adalah  kontrak  antara  pendiri perseroan  dengan  pemerintah.  Terkait  erat  dan  masalah  tujuan  adalah  masalah kewenangan. Direksi wajib menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk men- capai  tujuan  tersebut.  Direksi  memiliki resonable  discretion yang  harus  dijalankan dengan iktikad baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Kewenangan tersebut tid- ak  dapat  diganggu  kecuali  mereka  bersalah  karena  melakukan  penipuan  ( fraud )
dan misappropriation Jika  Direksi  melakukan kegiatan  tidak  sesuai  dengan  tujuan atau  kewenangannya  maka  secara  hukum  direksi  telah  melakukan ultra  vires (diluar  kewenangan).  Konsekwensinya  membayar  ganti  rugi  dan  ancaman  pidana serta keterkaitannya dengan keabsahan perjanjian. 20
3UUPT  ternyata  mengakui  prinsip personal  liability dalam  hal  kepailitan  terjadi karena kesalahan atau kelalaian anggota Direksi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT. Menurut Pasal 104 ayat (2) UUPT, bahwa dalam hal ke- pailitan  terjadi  karena  kesalahan  atau  kelalaian  Direksi  dan  kekayaan  Perseroan tidak  cukup  untuk  menutupi  kerugian  akibat  kepailitan  tersebut,  setiap  anggota Direksi  secara  tanggung  renteng  bertanggung  jawab  atas  kerugian  itu.  Ketentuan ini  ada  persamaan  dengan  ketentuan  Pasal  47  ayat  (2)  KUHD  yang  menyatakan bahwa    apabila  Perseroan  menderita  kerugian  sebesar  75%  dari  modal  dasar, Perseroan itu demi hukum bubar dan para pengurusnya dengan diri sendiri secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap pihak ketiga atas  segala  perikatan  yang  telah  mereka  lakukan.  Karena  itu,  berdasarkan  Pasal 104  ayat  (2)  UUPT  ini,  seorang  anggota  Direksi  dapat  dimintai  pertanggungjawa- ban hukum ketika Perseroan pailit sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya da- lam mengurusi Perseroan. 21
4Dalam hukum perdata, kualifikasi pertanggung-jawaban perseroan yang meru- gikan konsumen sering digunakan sarana wanprestasi ( default ) berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum ( tort ) berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Hubungan hukum yang dilakukan antara debitur dan kreditur dimulai dengan  kontrak  secara  tertulis  sehingga  telah  memasuki  ranah  hukum  perdata apabila salah satu pihak merugikan pihak yang lainnya karena tidak memenuhi isi kontrak tersebut.
5Wanprestasi  adalah  suatu  peristiwa  atau  keadaan,  dimana  debitur  tidak  telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya. 22 Jadi kewajiban debitur lahir dari suatu perikatan, suatu hubungan hukum  antara  kreditur  dan  debitur.  Karena  sumber  kewajiban  debitur  adalah perikatan.
6Salah  satu cara untuk menetapkan debitur dalam keadaan wanprestasi adalah dengan  melancarkan  pernyataan  lalai  ( ingebrekestelling )  yang  diwujudkan  dalam bentuk  suatu  somasi. 23 Cara  menyatakan  debitur  lalai  diatur  dalam  pasal  1238 KUH Perdata yang mengatakan:
7 8Debitur  dinyatakan  lalai  dengan  suatu  surat  perintah,  atau  akta  sejenis  itu, atau  berdasarkan  kekuatan  dari  perikatan  sendiri,  yaitu  bila  perikatan  ini mengakibatkan  debitur  harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang ditentukan.
9 10Oleh karena itu, untuk menentukan debitur lalai maka diperlukan somasi. Dan dengan  tidak  dipenuhinya  somasi  menempatkan  debitur  dalam  keadaan  lalai  dan keadaan  lalai  memberikan  hak  kepada  kreditur  untuk  menuntut  ganti  rugi  (pasal 1243 KUH Perdata).
11Sementara  itu,  dalam  hal  terdapat  perbuatan  melawan  hukum  dalam  suatu
20 Zulkarnain Sitompul, Loc.Cit. , hal 2.
21 Rachmadi Usman,2004, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas ,PT.Alumni, Bandung, , hal. 181
22 J. Satrio, Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurispredensi , Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, hal 3.
23 Ibid ., hal 22.
hubungan  hukum  perikatan  antara  kreditur  dan  debitur  maka  pihak  debitur  dapat mengajukan  gugatan  perdata  perbuatan  melawan  hukum  untuk  meminta penyelesaian  ganti  rugi  kepada  debitur.  Adapun  unsur-unsur  perbuatan  melawan hukum terdiri dari: 24
1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai beri- kut: (a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. (b) Yang me- langgar  hak  orang  lain  yang  dijamin  oleh  hukum.  (c)  Perbuatan  yang  berten- tangan  dengan  kewajiban  hukum  si  pelaku.  (d)  Perbuatan  yang  bertentangan dengan  kesusilaan.  (e)  Perbuatan  yang  bertentangan  dengan  sikap  yang  baik dalam bermasyarakat.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Agar dapat dikenakan pasal 1365 tentang perbuatan  melawan  hukum  tersebut,  undang-undang  dan  yurisprudensi  men- syaratkan  agar  pada  pelaku  haruslah  mengandung  unsur  kesalahan ( schuldelement ) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.
4. Adanya  kerugian  bagi  korban.    Adanya  kerugian  ( Schade )  bagi  korban  juga merupakan  syarat  agar  gugatan  berdasarkan  pasal  1365  KUH  Perdata  dapat dipergunakan.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
Dalam  hal,  kreditur  menderita  kerugian  karena  saat  proses  likuidasi  tidak mendapatkan  pengembalian  pinjaman  maupun  bunga  secara  penuh  dari  debitur, dan  ada  dugaan  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  debitur,  maka kreditur  dapat  mengajukan  gugatan    perdata  perbuatan  melawan  hukum  untuk meminta pertanggung-jawaban dan penyelesaian ganti rugi.
Terkait kasus Bank Global, dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yakni adanya  informasi dari Bank Indonesia bahwa Bank Global telah melakukan manipulasi  berupa  adanya  kredit  fiktif  dan  reksadana  fiktif,  serta  Direktur  Utama Irawan Salim dan Direktur Budiono telah menjadi tersangka tindak pidana penipuan dan  perbankan,  dan  pada  saat  ini  yang  bersangkutan  termasuk  dalam  Daftar Pencarian  Orang  /  Buron  dan  telah  diterbitkan  Red  Notice,  dan  adanya pelanggaran    pasal  80  UU  Pasar  Modal  mengenai  informasi  yang  tidak  benar/ menyesatkan  mengenai  kondisi  keuangan  keuangan  Bank  Global  pada  saat penerbitan obligasi subordinasi, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut pemegang obligasi  subordinasi 25 dapat  mengajukan  tuntutan  penyelesaian  ganti  rugi  dengan melakukan gugatan  perdata melawan hukum kepada emiten dalam likuidasi.
Dengan  kata  lain,  pemegang    obligasi  subordinasi  dapat  menempuh  upaya hukum perdata melalui peradilan umum, yakni mengajukan gugatan ke pengadilan negeri  terkait    perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal 1365  KUHPerdata  yang  dilakukan  oleh  bank  dan  pengurusnya  yang  tidak  men- jalankan  pengelolaan  bank  secara  hati-hati  dan  benar  sehingga  merugikan krediturnya.
Penyelesaian  ganti rugi pemegang obligasi subordinasi dapat dilakukan dengan membuat gugatan perdata perbuatan melawan hukum kepada bank dalam likuidasi yang diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang yang ber- laku,  melanggar  hak  orang  lain,  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kewajiban hukum si pelaku dan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
24 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum,  Pendekatan Kontemporer , PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2013, hal 10 - 14.
25 Putusan Pengadilan Negeri No. 255/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, hal 227.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan atas permasalahan ini, maka dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut:
1. Kedudukan  hak  pemegang  obligasi  subordinasi  pada  bank  dalam  likuidasi ditempatkan pada tingkatan atau urutan pembayaran kreditur yang paling akhir, dan  kedudukannya  disamakan  dengan  pemegang  saham.  Karena  obligasi subordinasi  merupakan  surat  utang  yunior  ( junior  debt )  yang  dananya dikelompokkan dalam modal pelengkap di struktur permodalan bank.
2. Dalam  mengajukan  tuntutan  penyelesaian  ganti  rugi,  pemegang  obligasi subordinasi  dapat  mengajukan  gugatan  perdata  terhadap  perbuatan  melawan hukum  kepada  bank  dalam  likuidasi  yang  diduga  telah  melakukan  perbuatan yang  melanggar  undang-undang  yang  berlaku,    melanggar  hak  orang  lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan perbuatan yang  bertentangan  dengan  kesusilaan.  Tuntutan  penyelesaian  ganti  rugi  yang diajukan dapat berupa permintaan pengembalian pinjaman pokok dan bunga.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar  besarnya  kepada  reviewer  dan semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan artikel ini baik dalam bentuk kritik ataupun masukan yang membangun untuk perbaikan artikel ini agar menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Teks Apeldorn, LJ Van, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino,  Pradnya Paramita, Jakarta Fuady, Munir, 2001, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Fuady, Munir 2002, Doktrin-doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya di Indonesia , Citra Aditya Bakti,Bandung.
Fuady, Munir, 2013, Perbuatan Melawan Hukum,  Pendekatan Kontemporer , PT Citra Ad- itya Bakti, Bandung.
Keraf, Sonny, 1998, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas , (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). Nadapdap, Binoto, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Jala Permata Aksara, Jakarta. Satrio, J., Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurispredensi , Penerbit PT Cit- ra Aditya Bakti, Bandung 2012
Sitompul,  Zulkarnain, Problematika  Perbankan, (Bandung  :  Book  Terrace  and  Library,
2005)
Usman,  Rachmadi,  2003, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Indonesia ,  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Utrecht,  E.,1960, Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia ,  Jakarta,  PT  Penerbitan  dan  Balai Buku Ichtiar
Wignyodipuro, Surojo, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, PT Gunung Agung, Jakarta Dokumentasi dan Publikasi Ilmiah Abadi,  Syehni  Rizky  Putra,  makalah  dengan  judul Perlindungan  Hukum  bagi  Inevstor Pemegang Obligasi Perusahaan yang Diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Swasta terhadap Risiko Gagal Bayar, Universitas Negeri Surabaya. Adlina,  Yuri,  2007, Tinjauan  Obligasi  Subordinasi  Sebagai  Alternatif  Pembiayaan  Perbankan  Serta Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Obligasi  Subordinasi ,  Skripsi  Fakultas  Hukum  Uni- versitas Indonesia, Depok.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Sigalingging,  Bisdan, Jenis-Jenis  Kreditor  dalam  Hukum  Kepailitan, bisdan- sigalingging.blogspot.co.id, 23 Oktober 2014.
Satrio, J. Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurispredensi , Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2012.
Togar,  Evan, Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Obligasi  Subordinasi  Dalam  Hal Emiten Bank Dicabut Izin Usahanya, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2015.

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang tentang Pasar Modal, No. 8 Tahun 1995, LN. 64 Tahun 1995.
Undang-Undang No. 7 tahun 1992  tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.10 tahun 1998, LN. No. 182 Tahun 1998.
Undang-Undang No. No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan.
Undang  Undang  No.  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pem- bayaran Utang
Peraturan  Pemerintah  No.  25  tahun  1999  tentang  Pencabutan  izin  usaha,  Pembubaran dan Likuidasi.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR/1999 Tahun 1999.