ŚALIĤA | Vol. 3 No. 1, Januari 2020
Kebijakan Tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Era Reformasi; Penerapannya Pada Sekolah Non Islam di Purworejo
Fadhlurrahman Universitas Ahmad Dahlan fadhlurrahman.fadhlurrahman@pai.uad.ac.id
Abstract : This article examines the Government's Policy on the Islamic Religious Education Curriculum in the Reformation Era, followed by a case study  on  the  application  of  Islamic  Religious  Education  to  Non - Islamic Schools  in  Purworejo.  The  author  tries  to  present  the  study  of  Islamic Education  in  the  third  millennial,  the  renewal  of  Islamic  education  in Indonesia, the era of regional autonomy, problems in the Islamic educati on system, the curriculum system in the reform era to the case studies in Purworejo.  The  author  uses  descriptive  analysis  method  to  explain  the curriculum of Islamic religious education in the reform era. As for the case study, researchers collected data b y interview and then analyzed qualitative data  so  that  accurate  data  was  seen  from  research  sources.  Researchers found  a  picture  of  the  Islamic  Religious  Education  curriculum  in  the Reformation Era from 1964 to 2013. Strengthened by the application of Islamic Religious Education in non - Islamic schools in Purworejo, which was not yet fully maximized as mandated by PP 55 of 2007. So that it gave rise to ideas and ideas so that their application was in accordance with the rules applicable.
Keywords :  Curriculum,  Islamic  Education  in  the  Reformation  Era, Implementation of PAI in non - Islamic schools

## Pendahuluan
Dalam buku Indonesia karya Mahmud Syakir diebutkan bahwa Indonesia terdiri dari kumpulan pulau dengan jumlah lebih dari 13.000 pulau yang dihubungkan dengan dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.  Islam tersebar di wilayah Indonesia pada pertengahan abad ke-8 H/ 14 M lewat jalur perdagangan dimulai dari Sumatera kemudian ke Jawa. Kerajaan Malaka memiliki peranan besar dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Para dai juga menyebarkan Islam hingga ke pelosok Negeri 1 . Kondisi pendidikan Islam di Indonesia menghadapi nasib yang kurang baik. Secara khusus pendidikan Islam menghadapi berbagai
1 Ahmad al-‘Usairy, Sejarah Islam, terj. Samson Rahman, cet-1, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 508-509.
persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek yang lebih komplek yaitu berupa persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, serta manajemen pendidikan Islam 2 . Pada era reformasi ini, ada dua alasan pokok pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia yaitu pertama, konsepsi dan praktik pendidikan Islam sebagaimana tercermin dalam lembaga pendidikan dan isi programnya didasarkan dengan konsep pendidikan Islam yang sempit. Kedua, lembaga dan isi pendidikan Islam dalam madrasah kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi tantangan dunia modern 3 . Beberapa alasan di atas sangat menarik untuk dibahas dan dikaji, tetapi penulis berusaha mengecilkan permasalahan hanya pada konten kurikulum pada era reformasi. Karena kurikulum termasuk bagian dari kesuksesan sebuah proses pendidikan.
Kurikulum itu merupakan sistem yang akan mengatur semua kajian dan bagaimana penyampaiannya. Pelajaran agama merupakan inti kajian di Indonesia ini. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 2 Tahun 1989 pada pasal 39 ayat 2 bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat tentang pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Namun demikian pendidikan agama belum mampu mendapatkan peran yang proporsional dalam praktis di dunia pendidikan secara luas. 4 Tetapi juga ada sebagian masyarakat yang lebih memilih ilmu sains daripada ilmu agama.
Pemerintah mempunyai suatu kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 5 Nomor 20 Tahun 2003 BabV pasal 12 poin a yang mewajibkan seluruh satuan pendidikan memberikan pendidikan agama sesuai agama siswa dan diajarkan oleh guru yang seagamaakan tetapi belum semua sekolah menjalankan kebijakan pendidikan agama tersebut secara utuh, yang salah satu faktornya adalah karena adanya problem ideologis di lembaga pendidikan atau terjadinya tarik menarik antara kebijakan dengan ideologi yang menjadi ciri khas sekolah.
Ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 3: pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
2 Hujair AH. Sanaky, Paradigma  Pendidikan  Islam;  Membangun  Masyarakat Madani Indonesia (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), hlm. 9.
3 Ibid ..., hlm. 10.
4 Suyatno dan Djihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III , cet pertama (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hlm. 70-
71.
5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
ŚALIĤA | Vol. 3 No. 1, Januari 2020
kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang 6 . Diperkuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab 7 . Undang-undang di atas kebanyakan menjadi ranah kinerja dalam kementrian pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan kebijakan pendidikan agama Islam dalam ranah kebijakan kementrian agama tertera dalam PP no. 55 tahun 2007.
Dilihat dari segi kedudukannya setiap peserta didik merupakan makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah titik optimal kemampuan fitrahnya. Pandangan yang lebih modern, peserta didik tidak hanya dianggap sebagai obyek atau sasaran pendidikan sebagaimana tersebut di atas, melainkan juga harus diperlakukan sebagai subyek pendidikan. Hal ini antara lain dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar 8 .  Penulis ingin menkaji lebih mendalam tentang  kurikulum Pendidikan Agama Islam pada masa reformasi dan Langkah Kemenag Purworejo dalam menyikapi PP no. 55 tahun 2007.

## Pembahasan

## A. Reformasi Pendidikan Pada Milenium Ketiga
Milenium ketiga baru sudah terjadi pada masa kita. Kehidupan pada milenium ketiga ini benar-benar berada pada tingkat persaingan global yang ketat. Jika ada yang tidak  memenuhi persyaratan kualitas global maka dia akan tersingkir dengan sendirinya. Itulah sebabnya harus adanya pembaharuan dalam bidang pendidikan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan zaman.
Ketika kita melihat kondisi negara Indonesia maka akan tampak ketidaksiapan bangsa ini dalam menghadapi tantangan global. Dilihat dari pendidikannya, bahwa angkatan kerja Indonesia 53% tidak berpendidikan, mereka yang berpendidikan dasar 34%, berpendidikan menengah 11% dan yang berpendidikan universitas hanya 2% 9 .
6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal 31.
7 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8 Abuddin Nata, Filsafat  Pendidikan  Islam  I , (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,
1997), hlm. 79.
9 Boediono, Pendidikan  dan  Perubahan  Sosial  Ekonomi (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 82.
Langkah awal reformasi dengan menghapus ciri dan ekses negatif proses dan hasil dari pendidikan selama masa Orde Baru. Pemerintah perlu mengambil berbagai kebijakan reformasi yang substansial. Kebijakan itu memerhatikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan pada bidang manajemen, perencanaan sampai pada tingkat praktis pendidikan. Langkah reformasi pendidikan untuk menyongsong milenium ketiga:
1. Pendidikan nasional hendaknya memiliki visi yang berorientasi pada demokrasi bangsa sehingga memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan seluruh komponen masyarakat.
2. Pendidikan nasional hendaknya memiliki visi agar tercapai partisipasi masyarakat secara menyeluruh sehingga secara mayoritas seluruh komponen yang ada pada masyarakat menjadi terdidik.
3. Substansi pendidikan dasar hendaknya mengacu pada pengembangan potensi dan kreatifitas siswa dalam totalitasnya.
4. Substansi pendidikan nasional di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi hendaknya mengembangkan individu secara vertikal dan horizontal. Pengembangan vertikal pada struktur keilmuan sedangkan pengembangan horizontal pada keterkaitan dan relevansi antar bidang keilmuan.
5. Pendidikan tinggi hendaknya jangan hanya berorientasi menyiapkan tenaga kerja melainkan memperkuat kemampuan dasar mahasiswa.
6. Pendidikan hendaknya dengan menggunakan prinsip dasar yang fleksibel dan dinamis.
7. Pengembangan akademik di perguruan tinggi perlu fleksibilitas agar tercipta kondisi persaingan akademik.
8. Pendidikan nasional seharusnya mendapatkan alokasi dana yang cukup agar dapat mengembangkan program dalam peningkatan mutu, relevansi, efisiensi dan pemerataan.
9. Pendidikan nasional perlu mengembangkan sistem pembelajaran egaliter dan demokratis agar tidak terjadi kelompok dalam kelas belajar atas dasar kemampuan.
10. Manajemen pendidikan sekolah dasar hendaknya berada dalam satu sistem agar efisien dalam administrasi dan pembinaan akademik guru.
11. Pengembangan sekolah perlu menggunakan pendekatan community based education (memerhatikan budaya dan potensi yang ada dalam masyarakat) .
12. Guru harus diberdayakan secara sistematik dengan memerhatikan kesejahteraan, rekrutmen dan penempatan sampai pada perlindungan profesi.
13. Implementasi filsafat rekonstruksionisme dalam berbagai tingkat kebijakan dan praksis pendidikan.
ŚALIĤA | Vol. 3 No. 1, Januari 2020
14. School  based  management perlu dikembangkan dalam kerangka desentralisasi atau devolusi pendidikan.
15. Perguruan tinggi perlu dikembangkan berdasarkan prinsip- prinsip otonomi guna perguruan tinggi bertanggungjawab dengan orang tua, masyarakat maupun pemerintah.
16. 25% APBN diberikan pada pendidikan guna mengembangkan inovasi dalam pendidikan.
17. Penetapan model rekruitmen pejabat pendidikan secara profesional 10 .

## B. Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia
Pembaharuan pemikiran Islami di indonesia disebabkan adanya pengaruh dari pembaharuan pemikiran Islam yang terjadi di berbagai belahan dunia Islam lainnya seperti di Mesir, Turki dan India 11 . Napoleon memasuki Mesir pada tahun 1798 M dalam tempo kurang lebih 3 minggu Napoleon telah dapat menaklukkan Mesir. Napoleon tidak hanya membawa pasukan melainkan juga membawa para ilmuan dari berbagai bidang. Rombongan Napoleon terdiri dari 500 orang sipil dan 500 wanita. Di antara 500 orang sipil tersebut terdapat 167 ahli dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain itu juga membawa 2 set alat percetakan huruf latin, Arab dan Yunani. Oleh karenanya misi Napoleon tidak hanya militer tetapi juga dalam rangka kepentingan ilmiah 12 . Napoleon mendirikan lembaga ilmiah di Mesir dengan nama Institut d ‘Egypt . Lembaga ini memiliki 4 bidang kajian inti yaitu kajian ilmu pasti, ilmu alam, ekonomi - politik, dan sastra - seni. Dari lembaga inilah lahir beberapa alat yang belum ditemukan di Mesir pada waktu itu seperti mesin cetak, teleskop, mikroskop dan alat untuk percobaan kimiawi. Sedangkan di Turki juga mengalami pembaharuan sejak kekalahan yang sering dialami ketika melakukan peperangan dengan bangsa Eropa 13 . Kekalahan demi kekalahan dipikirkan dan direnungkan sehingga akhirnya mengetahui penyebab kekalahan yang sering menimpa bangsa Turki. Penyebab utamanya adalah bangsa Turki kalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan bidang ini berdampak pada strategi dan persenjataan yang kuat.
Peristiwa ini memunculkan kesadaran dalam diri umat Islam untuk merubah diri. Kesadaran mengubah diri itulah yang menimbulkan
10 Suyatno dan Djihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III , cet pertama (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hlm. 8-9.
11 Haidar Putra Daulay, Sejarah  Pertumbuhan  dan  Pembaharuan  Pendidikan Islam di Indonesia , edisi pertama, cet ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 39.
12 Harun Nasution, Pembaharu  Dalam  Islam;  Sejarah  Pemikiran  dan  Gerakan (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 30.
13 Haidar Putra Daulay, Sejarah  Pertumbuhan  dan  Pembaharuan  Pendidikan Islam di Indonesia , edisi pertama, cet ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 40.
fase pembaharuan dalam periodesasi sejarah Islam. Fase pembaharuan ini muncul sebagai bukti pembaharuan dalam Islam terhadap tuntutan kemajuan zaman sekaligus sebagai respon umat Islam atas ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan. Di Mesir muncul sekolah militer, teknik dan kedokteran, sekolah pertambangan dan lain-lain yang didirikan oleh Muhammad Ali Pasha. Digalakkan pula penterjemahan buku-buku dari bahasa Eropa ke bahasa Arab. Di Turki muncul Sultan Mahmud II yang mendirikan lembaga pendidikan umum seperti sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran pembedahan pada tahun 1838 yang digabungkan antara sekolah kedokteran dengan sekolah pembedahan dengan  nama Dar al- Ulumu  Hikemiye  ve  Mekteb -i Tibbiye-i Sahane. Sedangkan di India muncul pula tokoh Said Ahmad Khan yang mendirikan lembaga pendidikan MAOC ( Muhammedan  Anglo  Oriental College ) yang pada tahun 1920 menjadi Universitas Aligarh 14 . Pada awal abad 20 muncullah beberapa pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Para pembaharu banyak bergerak pada bidang sosial, pendidikan dan politik. Di antaranya adalah Syeh Muhammad Jamil Jambek, Haji Karim Amrullah, Syeh Ibrahim Musa yang mereka semua berasal dari Minangkabau. Di Jawa juga muncul seorang tokoh KH. Ahmad Dahlan dengan gerakan Muhammadiyah, H. Hasan dengan gerakan Persatuan Islam (Persis), H Abdul Halim dengan gerakan Persyarikatan Ulama dan KH. Hasyim Asy’ari dengan gerakan Nahdhatul ‘Ulama’. Semua tokoh ini bergerak dalam bidang pendidikan meskipun bidang lain juga termasuk menjadi sasarannya.
Faktor yang mempengaruhi adanya pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia ada 2 yaitu pembaharuan yang bersumber dari ide-ide yang muncul dari luar yangdibawa oleh para tokoh atau ulama’ ke tanah air. Sedangkan faktor yang kedua bersumber dari kondisi tanah air yang juga mempengaruhi pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia 15 . Steenbrink 16 menyebutkan ada beberapa faktor pendorong bagi pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia pada permulaan abad ke-20:
1. Sejak tahun 1900 telah banyak pemikiran untuk kembali ke al- Qu’an dan as-Sunnah yang dijadikan tolak ukur untuk menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada.
2. Munculnya kesadaran perlawanan secara nasional kepada penguasa kolonial Belanda.
3. Adanya usaha-usaha dari umat Islam untuk memperkuat organisasinya dalam bidang ekonomi.
4. Bersumber dari pembaharuan pendidikan Islam. Banyak tokoh dan organisasi Islam merasa tidak puas dengan hasil pendidikan
14 Ibid ..., hlm. 41.
15 Ibid ..., Hlm. 42-43.
16 Karel A Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 46-47.
ŚALIĤA | Vol. 3 No. 1, Januari 2020
metode tradisional dalam mempelajari al-Qur’an dan as-Sunnah serta studi agama.
Pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia dimulai dengan munculnya sekolah Adabiyah. Sekolah ini setara dengan sekolah HIS ( Hollands Inlandse School ) tetapi di dalamnya mengajarkan agama dan al- Qur’an secara wajib. Pada tahun 1915 sekolah ini mendapatkan bantuan dari pemerintah lalu mengganti namanya menjadi Hollandsch  Maleische School  Adabiyah 17 . Tetapi ilmu agama tetap diajarkan meskipun mendapatkan bantuan.
Sekolah Adabiyah ini  adalah sekolah agama yang pertama menggunakan sistem klasikal yang sangat berbeda dengan sistem yang ada di surau (tanpa kursi,meja) 18 . Beberapa madrasah yang berdiri dan memasukkan ilmu pengetahuan umum ialah sebagai berikut:
1. Training College pada tahun 1934.
2. Kuliah Mubalighin Mubalighat.
3. Kuliah Muallimat Islamiyah pada tanggal 1 februari.
4. Kuliah Dianah pada tahun 1940.
5. Kuliahtul Ulum.
6. Kuliah Syariah.
7. Nasional Islamic College.
8. Modern Islamic College 19 .
Contoh mata pelajaran yang diajarkan dalam sekolah yang sudah berbasis madrasah tsanawiyah al-Jam’iyah Islamiyah pada tahun 1931 M di kelas 4 20 ialah dalam materi pelajaran agama diajarkan tafsir, hadis, tauhid, fiqh, ushul fiqh, bahasa arab, tarikh Islam, sejarah Indonesia, ilmu bumi, ilmu Alam, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, ilmu tubuh manusia, ilmu berhitung, bahasa inggris dan gerak badan.
Pembaharuan pemikiran Islam yang terjadi di dunia Islam (Mesir, Turki, India) akhirnya berdampak di Indonesia pada abad ke-20. Pendidikan Islam sebelum dimasuki ide pembaharuan masih terpusat di pesantren, rangkang, dayah, dan surau. Ciri pendidikan pada masa itu ialah nonklasikal, menggunakan metode sorogan dan hafalan, materi pelajaran terpusat pada kitab klasik, tidak mementingkan ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan studi, dan tradisi kehidupan pesantren sangat dominan di kalangan santri dan kyai 21 . Pembaharuan dalam pendidikan Islam di Indonesia mempengaruhi perubahan pada 3 hal yaitu metode, isi
17 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 -1942 (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 52.
18 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1979), hlm. 63.
19 Ibid ..., hlm. 102-103.
20 Haidar Putra Daulay, Sejarah  Pertumbuhan  dan  Pembaharuan  Pendidikan Islam di Indonesia , edisi pertama, cet ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 46.
21 Ibid ..., hlm. 57-58.
atau materi pelajaran dan manajemen. Setelah pengaruh pembaharuan itu maka sistem pendidikan Islam bersifat klasikal, metode tidak harus dengan sorogan tetapi bervariasi mengikuti tuntutan sistem klasikal dan materi juga tidak tertumpu pada kitab klasik (dimasukkannya mata pelajaran umum), ditatanya administrasi sekolah, serta lahirnya pendidikan Islam yang disebut madrasah. Masuknya mata pelajaran nonkeagamaan ini sebagai indikasi adanya pengaruh pembaharuan dalam Pendidikan Islam di Indonesia. Masa Reformasi ditandai dengan “kejatuhan” Soeharto pada bulan Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa (1966-1998). Di masa reformasi ini keberadaan pendidikan agama di sekolah semakin tak tergoyahkan. Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN mengamanatkan agar “Meningkatkan kualitas pendidikan agama melaluipenyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai” 22 . Sebagai penjabaran Tap MPR Nomor IV/MPR/1999, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)/2000. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendidikan agama di sekolah umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya sebagai berikut; (a)  menyempurnakan materi pendidikan agama dengan memberikan tambahan bobot pada kehidupan nyata sehari-hari; (b) memasukkan muatan budi pekerti yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan di dalam kurikulum pendidikan; (c) melakukan penataran guru, penyetaraan Diploma Dua [D2] dan Diploma Tiga [D3] guru agama; (d) menyediakan bantuan sarana peribadatan; (e) mengadakan lokakarya guru agama dalam rangka pendalaman materi dan pengembangan wawasan kependidikan; (f) menyempurnakan metode belajar-mengajar berikut sistem evaluasinya; (g) mengembangkan manajemen pendidikan; (h) mengadakan lomba keterampilan agama, perkemahan pelajar, lomba karya ilmiah agama, dan apresiasi seni keagamaan; (i) membina dan mengembangkan bakat kepemimpinan dan penambahan pengetahuan serta pengamalan agama; (j) membina organisasi kesiswaan; serta (k) mengembangkan pesantren kilat dan yang sejenisnya 23 . Dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi pendidikan agama terus dimantapkan. Sejumlah pasal yang terkait dengan pendidikan agama di sekolah adalah : 1. Pasal 3 ; “Pendidikan nasional Pendidikan nasional berfungsi
22 Undang - Undang  Nomor  25/2000  tentang  Program  Pembangunan  Nasional (Propenas) 2000-2004 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 164.
23 Ibid …, hlm. 161-164.
ŚALIĤA | Vol. 3 No. 1, Januari 2020
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi pesertadidik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab”. 2. Pasal 12 : “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama” 3. Pasal 36 ayat (3) “Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, …”. 4. Pasal 37 ayat (1) “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, …”; ayat (2) “Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa”. Penjelasan pasal 37 ayat (1) berbunyi : “ Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia”.
Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20/2003, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan ini, keberadaan pendidikan agama semakin kuat, sebagaimana bunyi pasal-pasal berikut: 1. Pasal 6 ayat (1) : “Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas (a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; (b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; (c) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kelompok mata pelajaran estetika; (e) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. 2. Pasal 7 ayat (1) : “Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulai pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan”. Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) tengah mengusulkan--kepada Departemen Pendidikan Nasional- -parameter baru penentu kelulusan siswa menyusul polemic ujian nasional. Dalam usulan tersebut dijelaskan, seorang siswa dinyatakan lulus sekolah apabila; (a) telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) memiliki nilai baik dalam empat bidang [ agama  dan akhlak mulia , kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan]; (c) lulus ujian sekolah, dan (d) lulus ujian nasional 24 . Dengan demikian, jika usulan
24 Badan Standar Nasional Susun Parameter Baru Kelulusan Siswa”, Jawa Pos , Senin 20 Nopember 2006.
ini disepakati Departemen Pendidikan Nasional, posisi pendidikan agama semakin mantap karena menjadi salah satu penentu kelulusan siswa.
Rosnani Hashim 25 (1998) telah mencadangkan beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan proses Islamisasi kurikulum sebagaimana berikut:
1) Perumusan suatu falsafah pendidikan semestinya berdasarkan tasawwur Islam.
2) Memastikan semua sumber bagi memperolehi objektif pendidikan datangnya dari tasawwur Islam.
3) Kurikulum pendidikan Islam harus mempertahankan konsep hierarki ilmu dalam Islam khususnya ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. 4) Memperkenalkan sistem pendidikan bersepadu di mana kedua-dua sains naqliah dan aqliah diajar dan diberi peluang sama rata untuk membuat pengkhususan di antaranya berdasarkan kebolehan dan minat. 5) Menyepadukan kurikulum formal, tersirat dan nul dengan tasawwur Islam yang mendokong keesaaan Allah.
6) Menyediakan pengalaman pembelajaran yang sesuai khususnya bagi perkembangan akhlak dan rohani dengam memberi perimbangan antara pendekatan pemusatan pelajar dan subjek.
7) Membentuk sistem penilaian yang bersesuaian dengan objektif pendidikan

## C. Reformasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah
Reformasi berarti perubahan radikal untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik atau agama dalam suatu masyarakat. Orang yang memikirkan reformasi disebut reformis atau orang yang menganjurkan adanya usaha perbaikan tanpa kekerasan (demokrasi) 26 . Istilah reformasi sering disamakan dengan revolusi. Dalam beberapa persoalan 2 kata ini bisa disamakan dengan makna adanya perubahan secara besar-besaran. Tetapi kunci pokok yang membedakan reformasi dengan revolusi adalah tidak adanya kekerasan dalam mengubah sistem dan tatanan yang sudah ada 27 . Menurut Tilaar 28 reformasi berarti perubahan dengan melihat keperluan masa depan, menekankan kembali pada bentuk asal, berbuat lebih baik dengan memerhatikan penyimpangan dan praktek yang salah dengan memperkenalkan produk yang lebih baik; atau juga bisa diartikan
25 Rosnani Hashim. 1998. Islamization of curriculum as an effort to meet the educational challenges. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Islamisasi Pendidikan: Menangani Cabaran. Anjuran Jabatan Pendidikan, Kulliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 14-16 Juli.
26 Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , cet. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Hlm. 826.
27 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), hlm. 32.
28 H.A.R Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad XXI (Magelang: Indonesia Tera, 1999), hlm. 16.
ŚALIĤA | Vol. 3 No. 1, Januari 2020
suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga pendidikan.
Dalam masalah reformasi pendidikan terdapat model MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), sekolah kontrak, dan sistem voucher yang ditawarkan Nurkolis 29 . Sekolah kontrak artinya penyelenggaraan persekolahan di suatu daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat pada waktu tertentu. Selain itu model voucher berarti penyelenggaraan persekolahan yang pendanaannya melalui sistem voucher.
Reformasi yang diterapkan dalam bidang pendidikan disebut reformasi pendidikan yang memiliki arti upaya perbaikan dalam bidang pendidikan. Reformasi pendidikan sendiri memiliki 2 karakteristik besar ialah terprogram dan sistemik. Reformasi yang terprogram menunjuk pada kurikulum atau program suatu instansi pendidikan. Inovasi masuk dalam ranah reformasi terprogram ini. Inovasi adalah tindakan menawarkan ide baru, metode baru, atau sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam proses pendidikan supaya terjadi perubahan secara mencolok dari sebelumnya dengan maksud tertentu yang ditetapkan 30 . Reformasi terprogram ini dilaksanakan di lingkup institusi sekolah seperti perubahan dan pengembangan kurikulum baru, penataran guru, penggunaan metode pengajaran baru, penggunaan alat evaluasi baru, dan perbaikan sarana prasarana. Sedangkan reformasi sistemik berada dalam lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Sistem yang berada di luar lingkup sekolah sangat sulit dan terkadang menjadi kendala. Tidak jarang reformasi pada tingkat ini melibatkan kekuasaan dan politik 31 . Secara ringkas reformasi sistemik menyatukan inovasi- inovasi yang dilakukan di dalam sekolah dan di luar sekolah secara luas. Batang reformasi berupa mandat dari pemerintah baik berupa standar, struktur dan tujuan. Sedangkan cabang reformasi pendidikan adalah manajemen lokal, pemberdayaan guru dan perhatian pada daerah setempat. 32 Daun reformasi pendidikan adalah para orang tua siswa dan masyarakat. Pada bagian ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat.
Pendidikan selalu mempunyai hubungan erat dengan upaya peningkatan wawasan dan pandangan baik pendidikan nonformal, formal dan informal, kelompok ataupun individu. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan
29 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), hlm. 33- 34.
30 John Martin Rich, Innovation  in  Education  Reformers  and  Their  Critics (Massachusetts: Allyn and Bacon, 1988), hlm. 2.
31 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), hlm. 35.
32 M. Zainuddin, Reformasi  Pendidikan;  Kritik  Kurikulum  dan  Manajemen Berbasis Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 35-36.
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka dapat disimpulkan bahwa fokus pelaksanaan otonomi daerah adalah di daerah kabupaten dan di daerah kota. Oleh karenanya sebagian besar pembiayaan nasional akan dilimpahkan lebih banyak ke daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan perekonomian daerah masing-masing 33 . Dalam beberapa tahun mendatang upaya menuju desentralisasi pendidikan difokuskan pada penataan kewenangan pusat dan daerah. Daerah memiliki peluang untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah sementara pusat mengurus hal-hal strategis pada tataran nasional 34 . Seperti bantuan teknis, pendanaan, pembakuan mutu, pendidikan moral dan karakter bangsa, sampai permasalahan pemberian kesempatan belajar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun martabat bangsa dan negara. Berlandaskan dasar pendidikan Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang mewajibkan kepada setiap warga negara memperoleh pengajaran yang bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan bermoral.
Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia selama ini bila diperhatikan maka akan ditemukan beberapa hal yang belum mengarah pada fungsionalisasi pendidikan. Seperti pelaksanaan pendidikan yang belum mampu membangun individu belajar, tidak mendewasakan peserta didik, tidak menumbuhkan pola pikir, belum mampu menghasilkan kemandirian dan belum mampu memberdayakan dan membudayakan peserta didik 35 . Menurut Yoyon Suryono yang dikutip oleh Abdurrahmansyah 36 ada beberapa kesulitan dalam menjelaskan arah kebijakan otonomi di bidang pendidikan di Indonesia:
1. Kesulitan yang muncul karena ada dua bingkai otonomi yaitu bingkai otonomi daerah dan bingkai pendidikan.
2. Kesulitan karena masih kurang jelasnya muatan otonomi pendidikan.
33 Soewartoyo, et. Al, Persepsi Masyarakat Terhadap Desentralisasi Pendidikan (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 9-11.
34 Jalal, Fasli dan Dedi Supriyadi, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hlm. 99.
35 Djohar, Pendidikan  Strategik  Alternatif  Untuk  Pendidikan  Masa  Depan (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 3.
36 Abdurrahmansyah, Desentralisasi:  Harapan  dan  Tantangan  Bagi  Dunia Pendidikan dalam Millah, Jurnal Studi Agama, vol. 1 Agustus 2001, Yogyakarta: Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
ŚALIĤA | Vol. 3 No. 1, Januari 2020
3. Kesulitan pada usaha menangkap kebijakan sehingga sulit untuk ditentukan arahnya.
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku 1 Januari 2001 dan diamandemen UU No. 32 tahun 2004 wacana desentralisasi pemerintah termasuk dalam pendidikan diharapkan mampu menyelesaikan masalah mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi dan manajemen. Reformasi pendidikan di banyak negara sudah dimulai pada dekade 1970-an hingga 1980-an. Banyak sekolah di Amerika, Kanada dan Australia yang berhasil menerapkan desentralisasi pendidikan dengan model MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Melalui MBS ini sekolah memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan unsur pokok sekolah memegang kontrol lebih besar dalam mengatur semua kebutuhan sekolah 37 .
D. Problema-problema Sistem Pendidikan Islam Dewasa Ini
1) Penggunaan pemikiran Islam klasik, yaitu pemikiran sebagai produk masyarakat ratusan  tahun yang lalu, yang jauh berbeda dari status sosial di mana pendidikan Islam harus berperan di  dalamnya.
Akibatnya, setiap materi keislaman ditempatkan dalam susunan kurikulum yang kurang memberi peluang pengembangan daya kritis dan kreatif dengan metode yang relevan dan banyak  dikaji dalam pemikiran modern. Misalnya, rumusan tujuan setiap bidang studi, lebih ditekankan sebagai pendidikan profesi daripada pengembangan ilmu dalam repetisi formulasi “mengetahui, menghafal, dan mengamalkan” di semua fakultas dan jurusan di lingkungan IAIN 38 . 2) Sistematika jurusan di berbagai fakultas di IAIN dan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) lain, misalnya juga kurang memiliki dasar teoriterial dan relevansi dengan dunia objektif umat 39 .
3) Permasalahan yang berkaitan dengan situasi objektif pendidikan Islam, yaitu adanya krisis konseptual. Krisis konseptual tentang definisi atau pembatasan ilmu-ilmu di dalam system pendidikan Islam itu sendiri, atau dalam konteks Indonesia adalah sistem pendidikan nasional. Krisis konseptual yang dimaksud adalah pembagian ilmu-ilmu di dalam Islam, yaitu pemisahan ilmu-ilmu profane (ilmu-ilmu keduniaan) dengan ilmu-ilmu sakral (ilmu-ilmu agama). Di dalam sejarah yang terkenal dengan historical accident (kecelakaan sejarah) 40 .
37 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), hlm. 42.
38 Lisa, Muslih dan Aden Wijzan SZ, Pendidikan  Islam  dalam  Peradaban
Industrial. (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm.  97-98.
39 Ibid …, hlm. 97-98.
40 Abdul Munir Mulkhan, dkk., Rekontruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Religiusitas IPTEK (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 77.
4) Krisis kelembagaan disebabkan karena adanya dikotomi antara lembaga-lembaga pendidikan yang menekankan pada salah satu aspek dari ilmu-ilmu yang ada, apakah ilmu-ilmu agama ataukah ilmu-ilmu umum. Misalnya dengan adanya dualisme system pendidikan, pendidikan agama yang diwakili oleh madrasah dan pesantren dengan pendidikan umum, di tingkat perguruan tinggi terdapat IAIN dengan perguruan tinggi umum 41 .
5) Pendidikan Islam krisis metodologi dan krisis paedagogik. A. Mukti Ali 42 pada awal menjabat sebagai Menteri Agama RI menyadari betapa lemahnya metodologi yang dimiliki Islam pada umumnya dan IAIN pada khususnya. Sekarang ini makin banyak kecenderungan di kalangan lembaga-lembaga Islam bahwa yang terjadi adalah lembaga merupakan process  teaching proses pengajaran daripada procces learning , proses pendidikan. Proses pengajaran hanya mengisi aspek kognitif/intelektual, tapi tidak mengisi aspek pembentukan pribadi/watak sehingga pendidikan tidak lagi dipahami sebagai proses long life education . Isu seperti ini menjadi sangat relevan dengan zaman sekarang, yang disebut sebagai jaman pascamodernisme (posmodernisme); suatu masa dimana globalisasi mengakibatkan semakin dislokasi kekacauan sosial atau juga displacement , banyak orang yang tersingkir dan teralienasi, dan lain sebagainya. Orang- orang yang berkepribadian kuat dan berkarakter akan lebih tangguh menghadapi globalisasi ataupun dampak-dampak negatifnya 43 .
6) Krisis Orientasi. Lembaga-lembaga pendidikan Islam atau sistem pendidikan Islam pada umumnya lebih berorientasi ke masa silam daripada masa depan. Oleh karenanya anak didik tidak dibayangkan tantangan-tantangan masa depan 44 .
7) Masih terlalu tergantung pada pola pendidikan yang digariskan pemerintah, yakni pendidikan untuk menopang program pembanguna
8) Kekurangan dana sehingga pendidikan Islam diorientasikan kepada seluruh konsumen pendidikan Islam juga didikte oleh lembaga penentu lapangan kerja
9) Masih labilnya sistem pendidikan nasional
41 Abdul Munir Mulkhan, dkk., Rekonstruksi Pendidikan, hal. 80. Lihat: Sultan Takdir Alisyahbana, Pemikiran Islam dalam Menghadapi Globalisasi dan Masa Deoan Umat Manusia (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), hlm. 214. 42 Norouzzaman Shiddiqi, “Metode Ilmu Agama Islam atau Metode Pemahaman Agama Islam menurut Prof. Dr. H.A. Mukti Ali”, dalam 70 tahun H.A. Mukti Ali, Agama dan Masyarakat (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hlm.
599.
43 Abdul Munir Mulkhan, dkk., Rekonstruksi Pendidikan, hlm. 84.
44 Abdul Munir Mulkhan, dkk., Rekonstruksi Pendidikan, hlm. 86.
ŚALIĤA | Vol. 3 No. 1, Januari 2020
10) Perrkembangan kebudayaan dan perubahan masyarakat yang cepat sehingga dunia pendidikan semakin tidak berdaya berkompetensi dengan laju perubahan masyarakat dan perkembangan kebudayaan
11) Apresiasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam yang belum cukup menggembirakan dan hambatan psikologis yang bermula dari ketidakberdayaan pendidikan Islam dalam memenuhi logika persaingan
12) Adanya pelapisan sosial yang didasarkan pada ukuran serba materialistik dan menyebabkan masyarakat berlomba menyerbu sekolah atau lembaga pendidikan favorit, dengan tidak mengindahkan lagi aspek ideologis yang tersembunyi di baliknya.
13) Adanya kecenderungan mismanagement , misalnya persaingan yang tidak sehat antarpimpinan dan kepemimpinan yang tertutup 45 .
E. Kurikulum Pada Era Reformasi
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989
Tentang Sistem pendidikan nasional pada Pasal 4:
Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Dengan dasar ini sudah menjadi alat agar pendidikan memunculkan generasi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 4 di atas. Tapi perlu diingat bahwa keberhasilan suatu instansi pendidikan tidak akan jauh dari kurikulum yang diterapkan. Sedangkan sifat kurikulum ialah fleksibel atau dengan kata lain menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.
Perkembangan Kurikulum di Indonesia 46 : 1964 : Rencana Pelajaran→  Dirinci  dalam  Rencana Pelajaran Terurai Rencana Pendidikan Sekolah Dasar 1968 : KurikulumSekolahDasar 1973 : Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) 1975 : Kurikulum Sekolah Dasar
45 A. Syafi’i Ma’arif, Peta Intelektualisme Islam di Indonesia (Bandung: Mizan, 1995), hal. 132-133. 46 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Draft pengembangan Kurikulum 2013, November 2012, hlm. 4.
ŚALIĤA | Jurnal Pendidikan dan Agama Islam
1984 : Kurikulum 1984 1994 : Kurikulum 1994 1997 : Revisi Kurikulum 1994 2004 : Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2006 : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 1945 2013 : Kurikulum 2013
Beberapa kurikulum yang terjadi pada masa reformasi 47
: 1. Kurikulum 1994 a. Kurikulum pendidikan dasar: tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah sebagaimana dalam PP. No. 28 Tahun 1990. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan isi kurikulum pendidikan dasar ini berupa susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Isi kurikulumnya : 1) Pendidikan Pancasila, 2) Pendidikan Agama, 3) Pendidikan Kewarganegaraan, 4) Bahasa Indonesia, 5) Membaca dan Menulis, 6) Matematika, 7) Pengantar Sains dan Teknologi, 8) Ilmu Bumi, 9) Sejarah Nasioanal dan Sejarah  Umum, 10) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, 11) Menggambar, 12) Bahasa Inggris (pasal 14 ayat 2). b. Kurikulum SMA Tahun 1994; sebagaimana dalam PP. No.
29 Tahun 1990 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan mengenah adalah meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk melancarkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. 2. Kurikulum KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)
Dalam bidang pendidikan di era reformasi dilahirkan kurikulum setelah 2004 yaitu kurikulum berbasis kompetensi yang meliputi antara lain: kegiatan belajar mengajar, penilaian berbasis kelas, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Dalam Depdiknas (2001) bahwa kurikulum yang berbasis kompetensi memiliki karakteristik :
a. Menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta didik baik secara individual mapun klasikal.
b. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman.
47 M. Zainuddin, Reformasi  Pendidikan;  Kritik  Kurikulum  dan  Manajemen Berbasis Sekolah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 186-196.
ŚALIĤA | Vol. 3 No. 1, Januari 2020
c. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
d. Sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
e. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.
3. Kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)
Karakteristik utama KTSP adalah konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi pendidikan agar dapat memodifikasikan keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antar sekolah, masyarakat, industri dan pemerintahan dalam membentuk pribadi peserta didik.
4. Kurikulum 2013 48
Kurikulum ini cenderung lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus integrated atau terpadu secara menyeluruh. Bahan pelajaran selalu actual sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat maupun siswa bagi individu yang utuh sehingga bahan pelajaran yang dipelajari selalu sesuai dengan bakat, minat, dan potensi siswa. Dalam kurikulum ini guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengimplementasikan berbagai setrategi belajar mengajar yang sesuai dengan karakteristik kurikulum tersebut.
Bahan pelajaran yang dipelajari siswa dirumuskan dalam pokok bahasan berupa topik  atau pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Proses pembelajaran lebih bersifat fleksibel.

## F. Reorientasi Kurikulum Pendidikan Islam
Materi  pada suatu pendidikan yang terakomodasi dalam kurikulum memberikan penjelasan standar kemampuan dasar yang wajib dimiliki peserta didik pada setiap jenjang pendidikan 49 . Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 02 Tahun 1989 beserta peraturan-peraturan pemerintah sebagai penunjang UU No. 27, 28, 29, dan 30 Tahun 1990. Itu sebagai bukti bahwa pemerintah telah serius mengatasi pendidikan (pemerataan kesempatan pendidikan di semua jenjang).
Meskipun demikian pengaruh dari UU  itu belum terasa sepenuhnya. Bahkan dari kurikulum yang ada hanya muncul generasi yang terampil tetapi kepribadian kurang. Padahal sasaran akhir sebuah
48 Nasution, S.. Azas - azas Kurikulum (Bandung: Jemmars, 1989), hlm. 80.
49 Hujair AH. Sanaky, Paradigma  Pendidikan  Islam;  Membangun  Masyarakat Madani Indonesia (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), hlm. 9.
pendidikan adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, kepribadian dan nilai-nilai yang membuat mereka mampu hidup sendiri dan fungsional di masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan harus relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat 50 . Kurikulum pendidikan Islam dalam arti produk masih mengandung banyak kerancuan. Artinya sekolah SD, SLTP, dan SMA memiliki kurikulum yang sangat erat dengan mata pelajaran. Dampaknya peserta didik nampak belajar banyak hal tetapi sebenarnya peserta didik dangkal dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Misalnya sebagaimana yang dijelaskan azyumardi azra bahwa kurikulum 1994 tidak menjelaskan visi Aliyah karena kurikulum 1994 berisikan 80 % pengetahuan umum dan 17-20 % bidang agama. Itu artinya Aliyah menjadi “tanggung” 51 . Towaf (1996) mengatakan bahwa pendekatan kurikulum pendidikan Islam masih cenderung normatif artinya pendidikan Islam hanya menyajikan norma-norma tanpa ada ilustrasi konteks sosial budaya sehingga peserta didik tidak memahami bahwa nilai-niai agama sebagai nilai hidup dalam keseharian 52 . Kurikulum Pendidikan Islam pun dirancang sekolah lebih menawarkan pada sisi minimal kompetensi sehingga banyak guru (GPAI) sering terpaku dengan kompetensi tersebut dan berakibat mengembangkan nilai normatif dalam agama kurang dikaitkan dengan pengalaman belajar.
Rasdianah 53 mengatakan beberapa kelemahan dari pendidikan Islam di sekolah; (1) bidang teologi, ada kecenderungan yang mengarah pada paham fatalistik (2) bidang akhlak berorientasi pada sopan santun tetapi belum dipahami sebagai kepribadian manusia yang beragama (3) bidang ibadah, diajarkan sebagai rutinitas dalam agama kurang ditekankan pada aspek pembentukan kepribadian (4) bidang hukum (fiqh), dipelajari sebagai tata aturan yang tidak akan berubah (5) agama Islam cenderung diajarkan sebagai dogma dan kurang mengembangkan rasionalitas serta kecintaan pada kemajuan ilmu pengetahuan (6) orientasi mempelajari al-Qur’an masih cenderung dengan kemampuan teks belum pada tingkatan pemahaman arti dan menggali makna.
50 Suyatno dan Hisyam, Djihad, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memas uki Milenium III , cet pertama (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hlm. 60.
51 Azyumardi Azra, Akibat Tak Diminati Lulusan Madrasah, IAIN Buka Program Umum Tanpa Persiapan Memadai, Kompas Cyber Media. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0111/07/DIKBUD/iain09.htm.Jakarta .
52 Muhaimain, et. al, Paradigma  Pendidikan  Islam  Upaya  mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 89.
53 Andi Rosdianah, “Butir-Butir Pengarahan Dirjen Bimbaga Islam”, makalah ini disampaikan pada acara Pelantikan Peningkatan Wawasan Ilmu Pengetahuan dan Kependidikan bagi Dosen Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Bandung, 11 September 1995, hlm. 4-7.
ŚALIĤA | Vol. 3 No. 1, Januari 2020
Penataan kembali sistem pendidikan Islam, tidak cukup hanya dilakukan dengan sekadar modifikasi atau tambal sulam. Upaya demikian memerlukan rekonstruksi, rekonseptualisasi, dan reorientasi, antara lain sebagai berikut:
1) Dibutuhkan suatu konsep yang menjernihkan ambivalensi dasar filsafat, tujuan,  metode,  dan kurikulum pendidikan Islam. Pemanfaatan teori pendidikan dari filsafat Barat dengan tetap menjadikan ajaran Islam sebagai sumber kurikulum akan berhadapan dengan tuntutan relevansi yang tidak bisa dihindari 54 .
2) Reformulasi; merumuskan kembali ilmu-ilmu  Islam. Persoalan ini tidak sederhana, bukan hanya persoalan konseptual, tetapi juga persoalan-persoalan yang kadang-kadang sarat dengan ideologis. Moh. Shobari menjelaskan bahwa terjadinya proses ideologis terhadap Islam karena menganggap ilmu-ilmu Islam (ilmu-ilmu agama) adalah ilmu yang paling tinggi. Sikap ini menyebabkan ilmu-ilmu eksakta terlantarkan.
3) Pengembangan sikap penerimaan kultural yang sadar terhadap perubahan akan menciptakan sistem pendidikan yang lebih berorientasi ke masa depan ( future oriented ), tidak hanya sekadar berorientasi ke masa belakang ( past oriented ).
4) Rekontruksi kelembagaan. IAIN mungkin ada baiknya meniru al- Azhar, dalam pengertian sudah saatnya di IAIN harus dikembangkan fakultas-fakultas umum. Gagasan semacam ini sudah  dilontarkan sejak dini dan sekarang IAIN Jakarta, IAIN Yogyakarta, STAIN Malang, IAIN Bandung, dan IAIN Riau telah dijadikan proyek pengembangan IAIN sebagai universitas
5) Perumusan kembali makna pendidikan. Sesuai dengan pendapat Naquib Al Attas bahwa proses pendidikan Islam yang kita tempuh lebih baik menggunakan istilah ta’dib daripada tarbiyah. Oleh karena ta’dib mengandung proses inkulturasi dan proses pembudayaan. Tidak hanya proses intelektualisasi, tetapi karena ta’dib adalah manusia yang betul-betul berbudaya, berkarakter, dan berakhlak. Kalau tarbiyah hanya lebih menekankan aspek intelektualisme dan kognitif sehingga mengalami kepincangan
6) Keharusan dilakukan pendekatan baru dalam proses kependidikan itu sendiri. Pendidikan harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan berkeseimbangan
7) Penumbuhan semangat scientific  inguiry (semangat penelitian ilmiah) dan semangat ingin tahu pada anak didik 55 .
54 Lisa, Muslih dan Aden Wijzan SZ, Pendidikan  Islam  dalam  Peradaban Industrial. (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm.  97 dan Fazlur Rahman, Islam, dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 155-156.
55 Abdul Munir Mulkhan, dkk., Rekonstruksi Pendidikan, hlm. 86-95.
A.M. Saefudin, dkk. menjelaskan bahwa di dalam meningkatkan sumber daya insani yang berkualitas perlu dilakukan positiviensi, pengembangan, dan peningkatan delapan hal berikut dalam rangka memperbaiki kesiapan kita menyongsong tantangan masa depan:
1. Daya baca terhadap perkehidupan yang sedang dijalani.
2. Daya jawab terhadap problematika yang muncul.
3. Integrasi pribadi (menghilangkan split of personality ).
4. Integrasi wawasan (menghilangkan dikotomi pandangan).
5. Kemampuan memelihara alam.
6. Kemampuan menjabarkan misi Islam.
7. Orientasi kosmopolit.
8. Input sains, teknologi dan metodologi 56

## Studi Kasus Sekolah Non Islam di Purworejo
Penelitian M. Musfiqon tentang Pendidikan Agama Islam di Sekolah non Muslim. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah non Muslim berbeda-beda bentuknya. Sebagian sekolah telah memberikan PAI bagi siswa Muslim dan diajarkan oleh guru seagama dalam bentuk mata pelajaran, tetapi sebagian sekolah yang lain memberikan Pendidikan Agama Islam berupa kegiatan ke-Islam-an. Selain itu, sebagian sekolah juga memberikan kegiatan tambahan untuk memperkuat pemahaman siswa tentang agama Islam, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kebijakan sekolah dalam memberikan Pendidikan Agama Islam bagi siswa Muslim tidak sepenuhnya dilandasi misi ideologi dan ketaatan terhadap perundang-undangan, tetapi lebih didasari pertimbangan misi sosial, terutama marketing sekolah. Kebijakan tentang pemberian Pendidikan Agama Islam bagi siswa Muslim diputuskan pihak sekolah 57 . Menurut literatur yang fokus utamanya merujuk pada kebijakan publik, yang berarti pemerintah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan melalui birokrasi negara. Refleksi dari definisi kebijakan yang paling sederhana adalah: segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah 58 . Pengertian Pendidikan Agama Islam menurut Musfiqon dalam disertasinya, PAI merupakan kegiatan dan usaha untuk mengajarkan materi
56 A.M. Saefudin, dkk., Desekularisasi  Pemikiran  Landasan  Islami (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 106.
57 Musfiqon, Ringkasan Disertasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Non Muslim (Studi  Multikasus di  Jawa  Timur) , melalui www. Pasca.sunan Ampel.ac.id/wp- content/, [15/12/2015].
58 HAR Tilaar dan Riant Nugraha, Kebijakan Pendidikan , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 185.
ŚALIĤA | Vol. 3 No. 1, Januari 2020
agama Islam melalui proses pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam 59 . Keberadaan PAI di sekolah merupakan bentuk implementasi kebijakan pendidikan yang secara legal formal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian telah dilengkapi dengan turunan peraturan tentang pelaksanaan PAI di sekolah. Dalam sistem kurikulum nasional, PAI merupakan salah satu dari tiga mata pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia 60 .
Adapun Pendidikan Agama Islam 61 memiliki Visi:
“Terbentuknya peserta didik yang memiliki kepribadian yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT serta tertanamnya nilai-nilai akhlak yang mulia dan budi pekerti kokoh yang tercermin dalam keseluruhan sikap dan perilaku sehari-hari, untuk selanjutnya memberi corak bagi pembentukan watak bangsa”.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pada Bab II pasal 3 ayat 1 ditegaskan, setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam. Selain itu, setiap satuan pendidikan wajib menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan agama dan menyediakan tempat dan kesempatan peserta didik untuk beribadah sesuai agama yang dianutnya.
PP NO 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan a) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, (2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, (3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) kelompok mata pelajaran estetika, dan (5) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan/ b) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/ atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.
59 Musfiqon, Pendidikan Agama Islam di Sekolah Non Muslim (Studi Multi Kasu s di Jawa Timur) , Surabaya), hlm. 16.
60 Ahmad Munjih Nasih dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pendidikan Agama Islam (Bandung:Refika Aditama, 2009), hlm. 6.
61 Departemen Agama RI, Kendali  Mutu  Pendidikan  Agama  Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), hlm. 3.
Peraturan Presiden NO.7 Tentang Rencana Pembangnan Jangka Menengah Tahun 2004 pada Bab 31 bidang Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama. Dalam arah kebijakannya dinyatakan bahwa sesuai dengan agenda pembangunan nasional, disebutkan pada; a) butir b, peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. b) butir c, peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan.
Djamaludin Ancok 62 mengutip pendapat Glock dan Stark yang mengatakan ada lima dimensi keberagamaan yaitu: keyakinan (ideologi), penghayatan atau pengalaman (eksperiensial), peribadatan atau praktek beragama (ritualistik), pengetahuan agama (intelektual), dan pengamalan (konsekuensi).

## A. Metode Riset
1. Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat kualitatif, maksudnya adalah prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati 63 . Sehingga penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif maksudnya penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan detail untuk mendapatkan hasil yang akurat.
2. Lokasi Penelitian Jln. Tegal sari no. 6 a purworejo
3. Sumber Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan jalan wawancara, atau penelaahan dokumen 64 .
4. Teknik Analisis Data Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain 65 .
Ada beberapa peraturan yang membahas tentang pendidikan agama dalam pendidikan. Hal ini mencakup dalam semua jenjang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:
62 Masri Singarimbun dan Djamaludin Ancok, Metode Penelitian Survai ,
(Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), hlm. 126-127.
63 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan , (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.
36.
64 Lexy.J . Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 9.
65 Ibid …, hlm. 248.
ŚALIĤA | Vol. 3 No. 1, Januari 2020
“ Anak  adalah  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,…... Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka  ia  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas - luasnya  untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap p emenuhan hak - haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi
Tap MPR no.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, dalam Bab III dinyatakan bahwa arah kebijakan untuk membangun etika kehidupan berbangsa diimplementasikan secara berikut; a) Mengaktualisasikan nilai- nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal dan pemberian contoh keteladanan dari para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat. b) Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual serta amal kebijakan. c) Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”
Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga dinyatakan, “bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”
Pelaksanaan pendidikan agama bagi peserta didik pada dunia pendidikan diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang menyatakan, bahwa “setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang mereka anut.” Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menyatakan: “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama”.
Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah: (1) jika jumlah peserta didik
yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas; (2) Jika jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain; (3) Jika jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut; dan (4) Jika jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2), bagi satuan pendidikan yang tidak mengindahkannya dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan sampai dengan penutupan (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan) Memperjelas ketentuan sanksi administrasi Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 menegaskan, bahwa sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis sebanyak 3 kali diberikan oleh Kepala Kantor  Kementerian  Agama  Kab/Kota  dengan  memperhatikan  saran  dan pertimbangan Pengawas Pendidikan Agama, sedangkan sanksi administrasi berupa penutupan (pencabutan ijin operasional) diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota berdasarkan saran dan masukkan serta pertimbangan Kepala Kanwil Kemenag atau Kepala Kankemenag Kab/Kota . Dari beberapa undang-undang dan peraturan di atas Penulis  mencoba selaraskan dengan kejadian di lapangan dengan menanyakan kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas undang-undang dan peraturan ini. Penulis  mencoba menggali informasi di Kementrian Agama Purworejo dan ketika itu bertemu dengan bapak Sumedi 66 kepala PAKIS (Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam) Kementrian Agama Kabupaten Purworejo.
A. Sikap Kementrian Agama Kabupaten Purworejo dalam menyikapi PP no.
55 tahun 2007
Penulis  menanyakan kepada bapak Sumedi M.Pd mengenai beberapa masalah yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam di sekolah non Islam.
“Adakah pasal atau undang undang yang mengatur Pendidikan Agama Islam di sekolah non Islam? Bapak
66 Hasil wawancara dengan kasi pakis kemenag purworejo (jln. Tegal sari no. 6 a purworejo) pada tanggal 31 desember 2015 pukul 09.30.
ŚALIĤA | Vol. 3 No. 1, Januari 2020
Sumedi menjawab tolong buka PP 55 tahun 2007 di sana sudah jelas. 67
Setelah  Penulis  cek maka dalam PP no. 55 itu tertera lengkap pendidikan agama itu. Dalam ketentuan umum ayat pertama saja sudah menjelaskan “Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.” Pada ayat 2 juga “Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.” Bahkan hingga fungsi pendidikan agama Islam 68 , kurikulum pendidikan agama Islam 69 hingga sangsi jika tidak mengikuti aturan 70 . Beliau pun juga menambahkan
67 Hasil wawancara dengan kasi pakis kemenag purworejo (jln. Tegal sari no. 6 a purworejo) pada tanggal 31 desember 2015 pukul 09.30.
68 BAB II PENDIDIKAN AGAMA Pasal 2 Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.
69 Pasal 5 (1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
70 Pasal 7 (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama”, Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (7) ” (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. (3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama. (4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik. (5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut  oleh peserta didik. (6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya. (7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan”, dan Pasal 5 ayat (1) “Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan”  dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
“Sebenarnya Kemenag Kabupaten itu hanya pelaksana tugas dari kantor Kemenag Pusat. Jadi kita dari Kemenag Purworejo tinggal melaksanakan tugas atau instruksi yang diberikan” 71
Penulis memahami perkataan beliau, bisa diartikan bahwa jika tidak ada instruksi dari pusat atau laporan permasalahan maka dari kemenag tidak ada langkah. Seperti dalam kasus ini:
“Contoh sekolah non Islam di Purworejo? Beliau menjawab SMK Widodo dan Bruderan. Dulu di SMK Widodo sempat ada kebijakan dari sekolah ketika hari jumat kegiatan sekolah penuh. Tetapi sekarang sudah tidak ada. 72
“Apakah Pendidikan Agama Islam sudah diterapkan dengan baik di sekolah non Islam?  Beliau menjawab Kami dari Kemenag selama tidak terjadi permasalahan maka pendidikan Agama kami serahkan kepada kebijakan sekolah masing-masing. Guru Pendidikan Agama Islam di sekolah Islam baik swasta atau negeri saja kurang mas. Apalagi di sekolah yang non Islam.
Jika ada masalah tentang keagamaan kita sudah punya forum mas. Namanya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Jadi masalah yang ada, kami dari kemenag tidak sendiri. 73
Penulis  melihat bahwa kemenag sangat banyak tugasnya sehingga perlu bantuan dari berbagai pihak. Dalam kasus ini pun guru PAI sangat kurang dalam sekolah yang sudah berciri khas Islam menjadi tidak mungkin untuk mengirimkan guru PAI ke sekolah non Islam. Bisa diperkirakan bahwa pendidikan agama Islam di sekolah non Islam akhirnya sangat terbatas.
“Kendala yang terjadi pada pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah non Islam ada atau tidak bapak? Beliau menjawab ya kendalanya tidak ada guru agama yang disediakan yayasan sekolah. Sekolah pun
71 Hasil wawancara dengan kasi pakis kemenag purworejo (jln. Tegal sari no. 6 a purworejo) pada tanggal 31 desember 2015 pukul 09.30.
72 Hasil wawancara dengan kasi pakis kemenag purworejo (jln. Tegal sari no.
6 a purworejo) pada tanggal 31 desember 2015 pukul 09.30.
73 Hasil wawancara dengan kasi pakis kemenag purworejo (jln. Tegal sari no.
6 a purworejo) pada tanggal 31 desember 2015 pukul 09.30.
ŚALIĤA | Vol. 3 No. 1, Januari 2020
meminta dengan kemenag. Jadi guru agama masih sangat kurang. Bahkan jika di data ada lebih dari 200 guru agama yang dibutuhkan. 74
Ini menjadi tugas KEMENAG bahkan PEMDA Purworejo untuk mampu menyediakan guru agama apapun, khususnya guru agama Islam sehingga peserta didik khususnya yang beragama Islam tetap mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya. Ini Penulis ambil dari wawancara dengan beliau:
“Saran bapak untuk masalah ini? Beliau menjawab (1) PP 55 tahun 2007 diterapkan dengan baik. (2) pemerintah perlu mengadakan guru Pendidikan Agama Islam bahkan semua agama (3) moratorium perlu ditinjau kembali karena guru pendidikan agama Islam masih kurang. 75
Pada akhir-akhir perbincangan kami, Penulis menanyakan :
“Bagaimanakah idealnya Pendidikan Agama Islam di sekolah non Islam? Beliau menjawab harus dilakukan sebagaimana PP 55 thn 2007 karena yayasan pun tidak akan dirugikan. 76
Inilah yang harus dipahami semua pihak, bahwa peraturan pemerintah itu sejatinya untuk kesejahteraan rakyatnya. Tetapi menjadi sia-sia jika tidak diterapkan dan dievaluasi bersama-sama.

## Kesimpulan
Dari pembahasan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam sudah berkembang dan terus berinovasi. Tetapi pada masa sekarang porsi pada materi kajian pendidikan Agama Islam sangat sedikit dibandingkan dengan materi umum. Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang bermula dari surau kemudian berinovasi menjadi madrasah yang mampu menggabungkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Inilah terobosan yang terjadi pada masa reformasi.
74 Hasil wawancara dengan kasi pakis kemenag purworejo (jln. Tegal sari no.
6 a purworejo) pada tanggal 31 desember 2015 pukul 09.30.
75 Hasil wawancara dengan kasi pakis kemenag purworejo (jln. Tegal sari no.
6 a purworejo) pada tanggal 31 desember 2015 pukul 09.30.
76 Hasil wawancara dengan kasi pakis kemenag purworejo (jln. Tegal sari no.
6 a purworejo) pada tanggal 31 desember 2015 pukul 09.30.
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional tahun 2004-2009 yang merupakan penjabaran dari UU no.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu (1) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, dan (2) Peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan. Peningkatan kualitas pendidikan agama Islam pada sekolah dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan kurikulum, peningkatan kualitas ketenagaan, pemberdayaan kelembagaan guru dan kesiswaan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Jadi harus adanya sinergi kinerja antara kemenag dan kemendikbud dalam memaksimalkan pelaksanaan PAI di sekolah non Islam yang note benenya masih sangat membutuhkan guru PAI.  Bahkan tidak hanya PAI tetapi guru dalam semua agama agar semua peserta didik mendapatkan ilmu agama sesuai dengan apa yang dianutnya. Sehingga akan terwujud pendidikan agama dalam semua jenjang dan jenisnya. Saran Kepada Kementrian Agama Kabupaten Purworejo
1. Kementerian Agama Pusat pada umumnya dan Kementrian Agama Kabupaten Purworejo pada khususnya agar senantiasa meningkatkan kinerja dalam mengembangkan pendidikan Agama secara menyeluruh khususnya agama Islam.
2. Menyediakan lembaga khusus untuk mencetak guru semua agama baik itu kristen, hindu budha dan Islam.
3. Melaksanakan PP no. 55 tahun 2007 dan memberikan sanksi kepada beberapa oknum yang melanggar.

## Daftar Pustaka
Abdurrahmansyah, Desentralisasi:  Harapan  dan  Tantangan  Bagi  Dunia Pendidikan dalam Millah, Jurnal Studi Agama, vol. 1 Agustus 2001, Yogyakarta: Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
Boediono, 1997, Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi, Yogyakarta: Aditya Media.
Daulay, Haidar Putra, 2009, Sejarah Pertumbuh an dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana.
Departemen Agama RI. 2003. Kendali Mutu Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
Djohar, 2003, Pendidikan  Strategik  Alternatif  Untuk  Pendidikan  Masa  De pan Yogyakarta: LESFI.
Jalal, Fasli dan Supriyadi, Dedi, 2001, Reformasi  Pendidikan  Dalam  Konteks Otonomi Daerah , Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
ŚALIĤA | Vol. 3 No. 1, Januari 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Draft pengembangan Kurikulum 2013, November 2012.
Margono, S., 1997. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Moleong, Lexy.J . , 2009. Metodologi  Penelitian  Kualitatif edisi Revisi. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
Musfiqon, Ringkasan Disertasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Non Muslim (Studi  Multikasus  di  Jawa Timur) , melalui www. Pasca.sunan Ampel.ac.id/wp-content/, [15/12/2015].
Nasih, Ahmad Munjih dan Kholidah, Lilik Nur, 2009. Metode  dan  Teknik Pendidikan Agama Islam. Bandung:Refika Aditama,.
Nasution, Harun, 1992, Pembaharu Dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan , Jakarta: Balai Pustaka.
Nata, Abuddin, 1997. Filsafat Pendidikan Islam I . Jakarta:Logos Wacana Ilmu.
Noer, Deliar, 1980, Gerakan  Modern  Islam  di  Indonesia  1900 -1942 , Jakarta: LP3ES.
Nurkolis, 2003, Manajemen Berbasis Sekolah, Jakarta: PT. Grasindo.
Rich, John Martin, 1988, Innovation  in  Education  Reformers  and  Their  Critics, Massachusetts: Allyn and Bacon.
Sanaky, Hujair AH., 2003, Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Madani Indonesia, Yogyakarta: Safiria Insania Press.
Singarimbun, Masri dan Ancok, Djamaludin, 1995. Metode Penelitian Survai . Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
Soewartoyo, et. Al, 2003, Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Desentralisasi Pendidikan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Steenbrink, Karel A, 1986, Pesantren, Madrasah, Sekolah , Jakarta: LP3ES.
Suyatno dan Hisyam, Djihad, 2000, Refleksi  dan  Reformasi  Pendidikan  di Indonesia Memasuki Milenium III , Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
Tilaar, H.A.R, 1999, Beberapa  Agenda  Reformasi  Pendidikan  Nasional  Dalam Perspektif Abad XXI, Magelang: Indonesia Tera.
Tilaar, HAR dan Nugraha, Riant, 2008. Kebijakan  Pendidikan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994,
Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Yunus, Mahmud, 1979, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Hidayakarya Agung.
Zainuddin, M., 2008, Reformasi Pe ndidikan;  Kritik  Kurikulum  dan  Manajemen Berbasis Sekolah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.