## ANALISIS PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN     PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG PANJANG
Nurfitriyenny 1
Muslim 2 Rina Supryanita 3 Dian Rahmawaty 4
Fitria 5

## Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi
Nurfitriyenny.taufik@gmail.com , hooqtest5@gmail.com , rinasupryanita190984@gmail.com , dianrahmawaty88@gmail.com ,
fitriaedwar85@ggmail.com
Received  : Jan 19 th 2024 Revised  :   March 17 th 2024    Accepted  :  May 30 th 2024

## ABSTRACT
Restaurant tax is one of the tax objects that the regional  government has the authority to manage, where there are still many problems with non-smooth payment of this restaurant tax. Many restaurants  do not  want  to  openly provide information when data  collection is carried  out,  such  as  information  on  daily  or  monthly  sales  and  purchase  turnover,  other owners  argue  that  the  number  of  visits  or  customers  eating  at  their  restaurants  is  low. Some restaurants have not imposed taxes on menus or waiters, they argue that the prices on  the  menus  they  offer  are  still  promotional  prices  to  attract  customers.  There  is  a concern for them that if the menu is taxed it will reduce the number of visitors who come to their restaurant, The restaurant is crowded with people who are reluctant to pay taxes on the grounds that it will reduce visitors' interest in coming back. There are still owners who pay taxes that do not match their turnover. This research aims to analyze the effectiveness of restaurant taxes and the contribution of restaurant taxes to increasing local revenue in the city of Padang Panjang. In this research using  quantitative  and  qualitative  analysis methods.  The  results  of  the  research  conducted  suggest  that  the  effectiveness  of restaurant tax  collection  for  2017-2021  is  quite  effective,  with  an  average  effectiveness rate of  89.05%.  The  highest  percentage  of  effectiveness  was  in  2021  at  98.13%  and the lowest  in  2018  was  81.21%.  Meanwhile,  the  contribution  of  restaurant  tax  in  2017-2021 was very less, with an average contribution of 1.30%, the highest contribution in  2018  is 1.53% and the lowest in 2020 was 1.18%.
Keywords: Effectiveness, Locally generated Revenue, Contribution of restaurant taxes,
Media Mahardhika Vol. 22 No. 3 May 2024

## PENDAHULUAN
Pajak  Restoran  menjadi  salah  satu kewenangan  dari  pemerintah  daerah  dalam pengelolaannnya, dalam hal ini adalah Badan Pengelola  Keuangan  daerah  Kota  Padang Panjang untuk menjalankan fungsi dan tugas pokoknya. Badan Pengelola Keuangan Daerah membentuk Bidang Pendapatan yang mengelola  langsung  seperti  penetapan  target pajak  restoran,  mekanisme  pendataan  dan pemungutan  serta pengawasan.
Kota  Padang  Panjang  adalah  kota yang restorannya cukup berkembang. Perkembangan  tersebut  dikarenakan  selain merupakan  kota  pelajar  dan  letak      kota yang      strategis      ditambah  lagi  dengan keindahan  kota  menjadikan  kota  padang Panjang diminati oleh masyarakat luas untuk berkunjung,    selain  adanya  aneka  kuliner khas Minang,  juga banyak kuliner nusantara lainnya.
Dengan  demikian  hal  ini  berdampak pada  penerimaan  daerah,  PAD  Kota  Padang Panjang menjadi  meningkat  signifikan, dimana  dari  46  unit  restoran  yang  wajib terkena  pajak  pendapatan  rata-rata  di  atas Rp.20.000.000  juta/bulan  (hasil  pendataan BPKD  tahun  2020)  dengan  tarif  pajak restoran sebesar lima persen 5  %  pengenaan pajaknya  (Peraturan  Daerah  Kota  Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2018).
Menurut pengamatan
penulis dilapangan masih banyak terdapat permasalahan  tidak  lancarnya  pembayaran pajak  restoran  ini.  Banyak  restoran  yang belum  mau  terbuka  memberikan  informasi pada  saat  dilakukan  pendataan,  seperti informasi  omset  jual  beli  harian  ataupun bulanan, sebagian lain dari pemilik beralasan sepinya  jumlah  kunjungan  atau  pelanggan yang  makan ke restoran mereka.
Beberapa restoran yang penulis
temui  belum  mengenakan  pajak  pada  menu atau  pelayan  restoran,  mereka  beralasan harga  -  harga  pada  menu  yang  mereka tawarkan masih harga promosi guna menarik minat  pelanggan.  Ada  kekhawatiran  bagi mereka  jika  menu  sudah  dikenakan  pajak akan  menurunkan  jumlah  pengunjung  yang datang ke restoran mereka.
Pada kasus lain yang penulis temukan beberapa  pemilik  belum menerapkan  pajak dengan  alasan  baru  membuka  usaha  yang kurang  dari  1  tahun.  Selain  itu  ada  juga pemilik  yang  restorannya  ramai  dikunjungi enggan membayar pajak dengan alasan akan mengurangi  minat  pengunjung  untuk  datang kembali.  Masih  ada  juga  pemilik  yang menyetorkan  pajaknya  tidak  sesuai  omset, seperti  salah  satu  restoran  di  kawasan wisata  Silaing  Bawah yang ber omset ± Rp. 50.000.000/bulan  (hasil  uji  petik  BPKD) yang  seharusnya  pajak  restoran  mereka adalah Rp. 2.500.000/bulan (official assessment) namun pemilik hanya menyetorkan pajak sebesar Rp. 1.000.000/bulan (self assessment). Berbagai  cara  telah  dilakukan  Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku
koordinator yang menjalankan tugas pemungutan  pajak  Restoran,  diantaranya untuk  mengantisipasi  permasalahan  yang terjadi  mulai  menyediakan  kotak  pajak daerah  supaya  mudah  menyisihkan  uang pajaknya  agar  tidak  bercampur  dengan  uang modal, menyediakan bill atau nota pembayaran  dan  juga  ada  petugas  khusus dari BPKD membantu menyetorkan pajaknya ke Bank Nagari. Berikut  data  pendapatan  yang  bersumber dari pajak restoran :
Tabel 1. Data Pajak Restoran 2017 – 2021
Tahun Target ( Rp ) Realisasi ( Rp ) Persentase (%) 2017 1.200.000.000,- 1.044.472.462,- 87,04
Media Mahardhika Vol. 22 No. 3 May 2024
2018 1.500.000.000,- 1.218.825.354,- 81,21 2019 1.200.000.000,- 1.049.773.152,- 87,48 2020 1.000.000.000,- 936.405.843,- 93,64 2021 1.000.000.000,- 981.362.987,- 98,13
Sumber : BPKD Kota Padang Panjang
Dari  hasil  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  realisasi  untuk  pajak  restoran  Kota  Padang Panjang  secara  keseluruhan  setiap  tahunnya  belum  mencapai  100%  namun  kecendrungan realisasinya ada peningkatan persentase setiap tahun, meskipun di tahun 2018 persentase menurun karena  adanya  kenaikan  target  sebesar  0,8  %  dari  tahun  sebelumnya.  Jika  penulis  amati  realisasi pajak  restoran  di  tahun  2019  meningkat  sebesar  6,27  %,  tahun  2020  mengalami   peningkatann sebesar 6,16% dan naik pada tahun 2021 sebesar 4,49 %.
Secara  persentase  pajak  restoran  mengalami  kenaikan  namun  dari  segi  target  adanya kendala  penurunan  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  PAD,  karena  pajak  daerah  merupakan sumber  terbesar  dalam  peningkatan  pendapatan  daerah.  Tabel  1.2  b e r i k u t   memperlihatkan target dan realisasi      penerimaan  PAD  Kota  Padang  Panjang  tahun  2017-2021.
Tabel 2. Target dan Realisasi PAD Kota Padang Panjang 2017 – 2021
Tahun Target PAD ( Rp ) Realisasi PAD ( Rp ) Persentase (%) 2017 87.942.928.085,- 88.837.033.625,- 101,02 2018 84.612.013.881,- 79.752.372.830,- 94,26 2019 87.837.855.572,- 77.323.150.456,- 88,03 2020 67.181.021.099,- 79.387.081.697,- 118,17 2021 73.307.942.000,- 79.431.363.309,- 108,35 Sumber : BPKD Kota Padang Panjang Pajak  restoran  yang  merupakan sumber  dari  peningkatan  pendapatam  asli daerah belum sesuai dengan yang diharapkan karena belum tercapainya
target.
Berdasarkan pada Fenomena tersebut penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota padang panjang. TINJUAN PUSTAKA A. Pajak Menurut  Undang-Undang  nomor  28 tahun 2009, pajak adalah kewajiban pembayaran  kepada  Negara  yang  harus dipenuhi  oleh  individu  atau  badan  hukum secara paksa sesuai dengan ketentuan hukum yang  berlaku,  tanpa  mendapatkan  imbalan
Media Mahardhika Vol. 22 No. 3 May 2024
langsung,  dan  digunakan  untuk  memajukan kesejahteraan masyarakat .  Menurut  Burton dan  Ilyas  (2013),  pajak  merupakan  bentuk kontribusi yang dipaksa oleh pemerintah dari warga atau barang untuk membiayai pengeluaran pemerintah, yang pada dasarnya adalah  pungutan  dari  masyarakat  untuk kepentingan Negara.
Oleh  karena  itu,  pajak  merupakan kewajiban  pembayaran  kepada  pemerintah daerah  yang  harus  dipenuhi  oleh  individu atau  badan  hukum  sesuai  dengan  peraturan undang-undang  yang  bersifat  mengikat, tanpa  mendapat  imbalan  secara  langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sebanyak mungkin.

## B. Syarat Pemungutan Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2011),  syarat untuk  melakukan  pemungutan  pajak  adalah keadilan,  yang  harus  sesuai  dengan  tujuan hukum  untuk  mencapai  keadilan.  Undang- undang  dan  pelaksanaan  pemungutan  pajak harus  adil,  di  mana  pengenaan  pajak  harus merata di antara Wajib Pajak dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka. Dalam prakteknya,  hal  ini  dilakukan  dengan memberikan  hak  kepada  Wajib  Pajak  untuk menyampaikan keberatan terhadap kewajiban  pembayaran  pajak  mereka,  dan mereka  juga  diizinkan  untuk  mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
Penarikan  pajak  harus  tunduk  pada ketentuan hukum (Syarat Yuridis) di Indonesia,  di  mana  perpajakan  diatur  dalam Pasal  23  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar 1945.  Hal  ini  memberikan  jaminan  hukum kepada  Wajib  Pajak  untuk  menyuarakan keadilan,  baik  untuk  kepentingan  negara maupun warga negara.

## C. Sistem Pemungutan Pajak
Ada  tiga  sistem  pengenaan  pajak  menurut Mardiasmo (2011):
1. Sistem  Penilaian  Resmi,  di  mana pemerintah (fiskus) memiliki kekuasaan untuk menetapkan jumlah
pajak  yang  harus  dibayarkan  oleh Wajib Pajak.
2. Sistem  Penilaian  Sendiri,  di  mana Wajib  Pajak  memiliki  kekuasaan untuk  menentukan  jumlah  pajak yang harus dibayarkan sendiri.
3. Sistem  Penahanan,  di  mana  pihak ketiga  (bukan  fiskus  atau  Wajib Pajak  yang  bersangkutan)  memiliki kekuasaan untuk menentukan jumlah pajak  yang  harus  dibayarkan  oleh Wajib Pajak.

## D. Pendapatan Asli  Daerah (PAD)
Menurut  Pasal  1  Ayat  18  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang didapat  oleh  daerah  dari  pungutan  yang dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  daerah dan ketentuan hukum yang berlaku.
Rahman  (2005)  menyatakan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  pendapatan yang  diperoleh  oleh  daerah  dari  sumber- sumber  seperti  pajak  daerah,  retribusi,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,  dan  berbagai  pendapatan  lain yang  sah.  Pendapatan  ini  menjadi  sumber penting  dalam  mendukung  keuangan  daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  prinsip desentralisasi.
Definisi  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) adalah pendapatan daerah yang diterima oleh kas  umum  daerah  dan  berasal  dari  sumber- sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  pendapatan  lainnya  yang sah.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  ini diatur  oleh  peraturan  daerah  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut  Abdul  Halim  (2008)  seperti yang  dijelaskan  oleh  Lilik  Yunanto  (2015), untuk  mengukur  efektivitas  secara  lebih rinci,  digunakan  kriteria  yang  didasarkan
pada  Keputusan  49  Menteri  Perdagangan Dalam  Negeri  No.690.900.327  Tahun  1994 tentang  pedoman  penilaian  dan  kinerja keuangan,  yang  disusun  dalam  tabel  3  di bawah ini:

## Tabel 3. Rasio Efektifitas
Rasio Efektifitas Kriteria >100% Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif < 60% Tidak Efektif Sumber: Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327
Menurut Sondang P. Siagian (2001), efektivitas adalah kemampuan dalam menggunakan  sumber  daya,  sarana,  dan prasarana dalam jumlah yang telah ditetapkan  sebelumnya  secara  sadar,  untuk menghasilkan  barang  atau  jasa  dari  kegiatan yang  dilakukan.  Dari  definisi  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu melibatkan  hubungan  antara  hasil  yang diharapkan  dengan  hasil  yang  benar-benar tercapai.  Efektivitas  merupakan  ukuran keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai tujuannya; organisasi dianggap efektif ketika mampu mencapai apa yang diharapkan .

## METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Kantor  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  yang  berlokasi
di Jalan Sutan Syahrir Kota Padang Panjang. Lokasi  ini  dipilih  karena  peneliti  ingin menganalisis  data  restoran  dan  wajib  pajak restoran yang berkontribusi dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah. Untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi yang diperlukan, penelitian dilakukan selama sekitar  5  bulan,  mulai  dari  November  dan Desember  2022,  serta  Januari  hingga  Maret 2023.

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2014), dari perspektif teknik pengumpulan data, bisa dilakukan sebagai berikut:
1. Wawancara  (Interview)  Wawancara adalah  teknik  pengumpulan  data dalam survei yang melibatkan penggunaan  pertanyaan  lisan  kepada subjek penelitian.
2. Dokumentasi  Dokumentasi  adalah proses  pengumpulan  data  yang melibatkan  penggunaan  informasi yang  sudah  ada  terkait  dengan penelitian.  Misalnya,  data  yang diminta  adalah  realisasi  penerimaan pajak  restoran  di  Kota  Padang Panjang  yang  sudah  tersedia  di Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah Kota Padang Panjang.
3. Studi  Pustaka  Metode  ini  dilakukan dengan  menyelidiki  literatur,  jurnal,
dan informasi online untuk
memperoleh data yang relevan dengan penelitian.

## Metode Analisis Data

## A. Analisis Efektifitas
Menurut Mahmudi (2010) seperti yang dikutip  oleh  Alfan  (2015), efektivitas  adalah keterkaitan  antara  output  yang  dihasilkan dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  harus
dicapai.
Untuk mengevaluasi tingkat efektivitas pajak restoran, peneliti menggunakan suatu rumus:
Sumber : Norin (2013)
Jika perhitungan efektivitas menghasilkan  persentase  yang  semakin tinggi,  itu  menandakan  bahwa  pengumpulan pajak  restoran  menjadi  semakin  efektif.
Sebaliknya, jika persentase hasilnya semakin rendah, itu menunjukkan bahwa pengumpulan pajak restoran menjadi semakin tidak efektif. Tabel 4. Ratio Efektifitas Rasio Efektifitas Kriteria >100% Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif < 60% Tidak Efektif
Sumber: Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327
Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika  persentase  yang  tercapai  melebihi  100%, menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi, sementara  jika  persentasenya  kurang  dari  60%, menandakan  bahwa  efektivitasnya  rendah  atau tidak efektif.

## B. Analisis Kontribusi
Menurut  definisi  dari  kamus  ekonomi yang  dikutip  oleh  Guritno  (1997)  seperti yang  dijelaskan  dalam  Hasannudin  (2015), kontribusi  adalah  pemberian  yang  dilakukan bersama-sama  dengan  pihak  lain  untuk mencapai tujuan biaya atau kerugian tertentu secara bersama-sama.
Analisis  kontribusi  pajak  restoran adalah  metode  analisis  yang  dimanfaatkan untuk  menilai  seberapa  besar  sumbangan yang  dapat  diberikan  oleh  penerimaan  pajak restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah. Rumus  yang  dipakai  untuk  melakukan perhitungan kontribusi adalah sebagai berikut: Analisis Efektifitas pajak Restoran = Realisasi PajakRestoran Target Pajak Restoran x 100
Media Mahardhika Vol. 22 No. 3 May 2024

## Sumber: Norin 2013
Melalui  analisis  ini,  penulis  dapat mengetahui  seberapa  besar  sumbangan  yang diberikan  oleh  pajak  restoran  terhadap pendapatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) di Kota Padang Panjang.
Kontribusi  dapat  dianggap  sebagai  kategori yang  sangat  baik  jika  rasio  menunjukkan angka  lebih  dari  50  persen.  Kriteria kontribusi  tersebut  dijelaskan  dalam  tabel berikut:

## Tabel 5. Kriteria kontribusi
Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisiopol UGM

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Tingkat Efektivitas  Pemungutan Pajak  Restoran
Efektivitas  pengenaan  pajak  restoran dapat  dievaluasi  dengan  membandingkan jumlah  penerimaan  pajak  restoran  yang terealisasi dengan target yang telah ditetapkan. Perhitungan efektivitas pengumpulan pajak restoran di Kota Padang Panjang selama periode tahun 2017-2021. Efektiffitas  pajak  restoran  bisa  diukur dengan membandingkan jumlah  penerimaan pajak  yang  terkumpul  dengan  target  yang telah ditetapkan. Evaluasi efektifitas pemungutan  pajak  restoran  di  Kota  Padang Panjang selama periode 2017-2021 disajikan dalam tabel berikut. Tabel 6. Perhitungan  Efektivitas  Pajak  Restoran Tahun 2017 – 2021 Tahun Target ( Rp ) Realisasi ( Rp ) Rasio Efektivit as % Kriteria Kontrobusi (%) Kriteria Kontribusi >50 Sangant Baik 40,10-50,00 Baik 30,10-40,00 Cukup Baik 20,10-30,00 Sedang 10,00-20,00 Kurang Baik <10 Sangat Kurang Analisis Kontribusi pajak Restoran = Realisasi Pajak Restoran x 100 % Realisasi  PAD
Media Mahardhika Vol. 22 No. 3 May 2024
2017 1.200.000.000,- 1.044.472.462,- 87,04 Cukup Efektif 2018 1.500.000.000,- 1.218.825.354,- 81,21 Cukup Efektif 2019 1.200.000.000,- 1.049.773.152,- 87,48 Cukup Efektif 2020 1.000.000.000,- 936.405.843,- 93,64 Efektif 2021 1.000.000.000,- 981.362.987,- 98,13 Efektif Rata – rata 89,05 Cukup Efektif Sumber: Sumber: BPKD Kota Padang Panjang
Berdasarkan  data  dalam  Tabel  6, efektifitas dalam pengumpulan pajak restoran setiap  tahun  dari  2017  hingga  2021  belum mencapai 100%. Pada tahun 2017, efektifitas pengumpulan pajak restoran mencapai
87,04%, sehingga efektivitasnya dikategorikan  sebagai  cukup  efektif.  Hal  ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penerimaan  pajak  restoran  belum  mencapai target  yang  ditetapkan,  masih  berada  di bawah 100%.
Pada  tahun  2018,  efektivitas  realisasi penerimaan pajak restoran mencapai 81,21%, yang  menandakan  bahwa  masih  belum mencapai  100%.  Oleh  karena  itu,  kriteria masih  diklasifikasikan  sebagai  cukup  efektif karena  realisasinya  masih  jauh  di  bawah target yang telah ditetapkan.
Di  tahun  2019,  efektivitas  penerimaan pajak  restoran  mencapai  87,48%,  tetap  di bawah 100%. Oleh karena itu, efektivitasnya masih  dianggap  cukup  efektif  karena realisasi tersebut masih di bawah target yang telah ditetapkan.
Pada  tahun  2020,  efektivitas  realisasi penerimaan pajak restoran mencapai 93,64%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.  Hal  ini  terjadi  karena  target penerimaan  pajak  restoran  telah  diturunkan dari  tahun  sebelumnya.  Meskipun  demikian, realisasi  penerimaan  pajak  restoran  masih belum  mencapai  100%.  Dilihat  dari  kriteria, efektivitasnya  sudah  dapat  dianggap  efektif karena  sudah  mendekati  target  yang  telah ditetapkan.
Pada  tahun  2021,  efektivitas  realisasi penerimaan pajak restoran mencapai 98,13%, sudah  mendekati  tetapi  belum  mencapai 100%.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa targetnya  sama  dengan  tahun  sebelumnya. Oleh karena itu, kriteria efektivitasnya sudah dapat  dianggap  efektif  karena  realisasi penerimaan  pajak  restoran  mendekati  target yang  telah  ditetapkan.  Dari  uraian  di  atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan  Pajak  Restoran  terendah  terjadi pada  tahun  2018  sebesar  81,21%,  sementara yang  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2021 sebesar 98,13%.
Jika  total  penerimaan  pajak  restoran dari  tahun  2017  hingga  2021  dirata-rata, jumlahnya baru mencapai 89,05%,
dikategorikan sebagai cukup efektif.

## B.
Analisis Kontribusi Pajak

## Restoran Pada PAD Kota Padang
Panjang
Tujuan dari analisis kontribusi pajak restoran adalah  untuk  mengevaluasi  seberapa  besar sumbangan pajak restoran terhadap pendapatan  asli  daerah  di  Kota  Padang Panjang. Selanjutnya, kontribusi pajak restoran  di  Kota  Padang  Panjang  selama periode  2017-2021  disajikan  dalam  tabel berikut:

## Tabel 7. Kontribusi Pajak Retoran Tahun 2017-2021
Tahun Realisasi Pajak Restoran (Rp) Realisasi PAD (Rp) Presentase Kontribusi % Kriteria 2017 1.044.472.462,- 88.837.033.625,- 1,18 Sangat Kurang 2018 1.218.825.354,- 79.752.372.830,- 1,53 Sangat kurang 2019 1.049.773.152,- 77.323.150.456,- 1,36 Sangat Kurang 2020 936.405.843,- 79.387.081.696,- 1,18 Sangat Kurang 2021 981.362.987,- 79.431.363.309,- 1,24 Sangat Kurang Rata – rata 1,30 Sangat Kurang Sumber : BPKD Kota Padang Panjang Berdasarkan hasil perhitungan
menggunakan  rumus  kontribusi  yang  tersaji dalam  tabel  7  di  atas,  terlihat  bahwa  pada tahun  2017,  kontribusi  pajak  restoran  dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) hanya sebesar 1,18%. Angka tersebut belum mencapai 10%, sehingga
diklasifikasikan  sebagai  kriteria  kontribusi yang sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh realisasi yang masih rendah karena pengusaha  restoran  sebagai  wajib  pajak belum optimal dalam memungut pajak.
Pada  tahun  2018,  kontribusi  pajak restoran mencapai 1,53%, yang menunjukkan bahwa  penerimaan  pajak  restoran  dalam meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah belum  optimal.  Hal  ini  disebabkan  oleh realisasi  yang  masih  rendah  karena  wajib pajak  restoran  belum  sepenuhnya  patuh dalam  membayar  pajak.  Oleh  karena  itu, dalam kriteria kontribusi, masih dikategorikan sebagai sangat kurang.
Pada  tahun  2019,  kontribusi  pajak restoran  terhadap  peningkatan  Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,36%. Ini menunjukkan bahwa  realisasinya  masih  rendah,  yang disebabkan  oleh  kurangnya  ketaatan  wajib pajak  dalam  memungut  pajak  restoran.  Oleh karena  itu,  kriteria  kontribusinya  masih tergolong sangat kurang.
Pada  tahun  2020,  kontribusi  pajak restoran  dalam  meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,18%. Meskipun target telah  diturunkan  dari  tahun  sebelumnya, namun kenyataannya pengaruh dari penurunan  target  tersebut  tidak  begitu signifikan  terhadap  realisasi  penerimaan pajak restoran. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya  kesadaran  dari  wajib  pajak  dan kurangnya  strategi  yang  efektif  dalam meningkatkan  penerimaan  pajak  restoran tersebut. Oleh karena itu, kriteria kontribusinya masih tergolong sangat kurang.
Di  tahun  2021,  kontribusi  pajak restoran  dalam  meningkatkan  Pendapatan Asli  Daerah tidak mengalami  kenaikan  yang signifikan  dari  tahun  sebelumnya,  hanya sebesar  1,24%.  Hal  ini  disebabkan  oleh rendahnya realisasi penerimaan pajak restoran  dan  masih  sangat  kurangnya ketaatan wajib pajak dalam memungut pajak. Data tersebut dapat diperhatikan dalam tabel, di  mana  kontribusi  pajak  restoran  rata-rata selama  lima  tahun  tersebut  hanya  mencapai 1,30%.  Ini  menandakan  bahwa  penerimaan pajak  restoran  memiliki  pengaruh  yang terbatas  terhadap  peningkatan  Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.
Hasil
Tujuan  utama  dari  penelitian  ini
adalah, pertama, untuk memperoleh pemahaman  mengenai  tingkat  efektivitas dalam  pengumpulan  pajak  restoran  di  Kota
Padang  Panjang  dari  tahun  2017  hingga 2021.  Kedua,  untuk  mengevaluasi  seberapa besar  sumbangan  yang  diberikan  oleh  pajak restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kota  Padang  Panjang  dalam  rentang waktu yang sama, yaitu tahun 2017-2021.
Efektivitas  pengelolaan  pemungutan pajak  restoran  di  Kota  Padang  Panjang selama  periode  2017-2021  dapat  dianggap cukup efektif. Hal ini terlihat dari data setiap tahunnya,  di  mana  tingkat  efektivitas tertinggi  terjadi  pada  tahun  2021  sebesar 98,13%, sedangkan tingkat efektivitas terendah  terjadi  pada  tahun  2018  sebesar 81,21%.  Penilaian  ini  didasarkan  pada perbandingan  antara  realisasi  penerimaan pajak  pada  setiap  tahun  dengan  target  yang telah  ditetapkan.  Meskipun  demikian,  nilai rasio  yang  tercatat  selama  periode  tersebut menunjukkan  kinerja  yang  belum  optimal karena  penerimaan  pajak  restoran  masih belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena  itu,  diperlukan  upaya  yang  lebih  giat dalam  meningkatkan  pemungutan  pajak restoran  untuk  mencapai  kinerja  yang  lebih baik.
Tingkat  kontribusi  pajak  restoran setiap tahunnya tidak menunjukkan peningkatan  yang  signifikan.  Kontribusi tertinggi  terjadi  pada  tahun  2018  sebesar 1,53%, dimana hal ini disebabkan oleh target yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelum  dan  sesudahnya.  Di  sisi  lain, kontribusi  terendah  terjadi  pada  tahun  2020 sebesar 1,18%.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Edward  W.  Memah  (2013) Tingkat  efektivitas  dari  pajak  restoran  Kota Pa Temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan studi  yang  dilakukan  oleh  Edward  W. Memah  (2013).  Tingkat  efektivitas  pajak restoran  di  Kota  Padang  Panjang  dinilai cukup  efektif  karena  secara  keseluruhan belum mencapai 100%.
Kontribusi  penerimaan  pajak  restoran terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Padang  Panjang  masih  belum  memuaskan. Selama periode 2017-2021, rata-rata
kontribusi  pajak  restoran  terhadap  PAD hanya sebesar 1,30%. Situasi ini menekankan perlunya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)  untuk  mengambil  langkah-langkah yang  lebih  serius  dan  komprehensif  terkait dengan  pemungutan  pajak.  Ini  termasuk melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi  terhadap  pajak  restoran  serta memberlakukan  sanksi  yang  tegas  terhadap wajib  pajak  yang  melanggar  peraturan  yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan kontribusi  pajak  restoran  dapat  meningkat lebih  lanjut  untuk  mendukung  kemandirian keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian  Edward  W.  Memah  (2013),  yang juga  menunjukkan  bahwa  kontribusi  pajak restoran  selama  periode  2017-2021  tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap  PAD,  yang  dapat  mempengaruhi jumlah total PAD yang diterima.

## Pembahasan
Pengelolaan  pajak  restoran  merupakan hal yang penting dalam mendukung pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Padang Panjang.  Meskipun  terdapat  banyak  objek pajak  restoran  di  Kota  Padang  Panjang, masih terdapat pengusaha restoran yang tidak memungut  pajak  restoran.  Oleh  karena  itu, pemerintah  daerah  Kota  Padang  Panjang secara  aktif  berupaya  untuk  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  yang  berasal  dari pajak restoran.
Untuk  meningkatkan  efektivitas  dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang Panjang, terdapat  beberapa  masalah  yang  dihadapi. Salah  satunya  adalah  kurangnya  personel dalam  penyelenggaraan  pemungutan  pajak restoran.  Peran  sumber  daya  manusia  dalam proses  pemungutan  pajak  restoran  sangat penting  karena  jumlah  personel  yang memadai  dapat  mempermudah  pelaksanaan pemungutan  pajak  restoran.  Namun,  di lapangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah  (BPKD)  mengalami  kekurangan
Media Mahardhika Vol. 22 No. 3 May 2024
personel yang dapat menghambat
pelaksanaannya.
Analisis efektivitas pajak daerah adalah penilaian yang memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai  pendapatan  asli  daerah  yang  telah direncanakan,  dibandingkan  dengan  target yang  ditetapkan  sesuai  dengan  potensi  riil daerah. (Halim, 2002)
Hasil wawancara dengan Bidang Pendapatan saat penelitian di Badan
Pengelola  Keuangan  Daerah  Kota  Padang Panjang  menunjukkan  bahwa  hanya  ada  dua personil  yang  ditugaskan  untuk  mengurus pajak  restoran,  yaitu  petugas  pendata  dan penagihan.  Keadaan  ini  bisa  menjadi hambatan  dalam  pelaksanaan  pemungutan pajak restoran.
Kesadaran  Wajib  Pajak  masih  rendah dan pemahaman tentang pentingnya pembayaran  pajak  tepat  waktu  juga  masih kurang.  Sanksi  yang  diberikan  tidak  cukup tegas dan masih lemah, sebagaimana terlihat dari  banyaknya  wajib  pajak  yang  melanggar aturan.  Kehadiran  sanksi  yang  lemah  dapat menyebabkan wajib pajak restoran meremehkan atau mengabaikan kewajibannya. Kelemahan ini juga disebabkan  oleh  kekurangan  personel  dalam mengelola pajak restoran,
yang mengakibatkan penerapan sanksi tidak berjalan secara optimal.
Sistem  pemungutan  pajak  restoran masih kurang efektif, karena masih menggunakan pendekatan manual dan menghadapi banyak kendala dalam prosesnya.
Salah  satu  kendala  yang  dihadapi adalah  rendahnya  penyetoran  pajak  jika dibandingkan  dengan  potensi  yang  dimiliki oleh Kota Padang Panjang. Untuk mengatasi masalah  tersebut,  diperlukan  peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai salah satu  solusi.  Selain  itu,  sosialisasi  kepada wajib  pajak  juga  sangat  penting.  Sosialisasi mengenai  penyelenggaraan  pajak  restoran diperlukan  untuk  memberikan  pemahaman kepada  wajib  pajak  agar  mereka  dapat
memenuhi kewajiban mereka dengan baik.
Memberlakukan  sanksi  yang  kuat kepada  wajib  pajak  yang  terlambat  dalam pembayaran  pajaknya  karena  hingga  saat  ini mereka  belum  menerima  sanksi  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut  penelitian  oleh  Mulyati  &  Ismanto (2021),  indikator  dari  sanksi  perpajakan meliputi:
1. Tingkat penerapan sanksi
2. Penggunaan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 3. Dampak penghapusan sanksi terhadap peningkatan kepatuhan
Wajib Pajak.
Untuk  mencegah  kecurangan  dalam pembayaran  pajak,  sangat  penting  untuk menerapkan  Alat  Perekam  Pajak  Point  Of Sale  (POS)  sesuai  dengan  saran  dari  Faisal (2015).  Penerapan  alat  perekam  pajak merupakan  salah  satu  langkah  yang  diambil oleh BPKD untuk mengatasi praktik kecurangan dan ketidakjujuran dalam pembayaran pajak restoran.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian  dan  pembahasan  maka  dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut: 1. T ingkat efektivitas pengelolaan
pemungutan pajak restoran Kota Padang Panjang  selama  periode  tahun  2017- 2021  dapat  dikatakan  cukup  efektif, dengan  rata-rata  tingkat  efektifitas 89,05%.  Semakin  tinggi  persentase realisasi pajak restoran maka berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Padang Panjang. 2. R ata-rata kontribusi pajak restoran terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Padang  Panjang  periode  2017-2021 sebesar  1,30%  per  tahun.  Angka  ini
memperlihatkan bahwa kontribusi pajak restoran  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah sangat kurang.
3.

## SARAN
Mengacu  pada  hasil  penelitian  yang dilakukan  penulis,  saat  memberikan  saran dan  masukan  bagi  pemerintah  Kota  Padang Panjang  dalam  meningkatkan  penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  melalui  pajak restoran .
1. B PKD  harus  senantiasa  meningkatkan kualitas  SDM  dalam  pengelolaan pajak restoran. 2. M eningkatkan pengawasan dan memperketat  sanksi  administrasi  yang ada terhadap Wajib Pajak yang melakukan  pelanggaran  pajak  karena sanksi ini lebih efektif untuk mengurangi  penunggakan  dan  ketidak taatan  wajib pajak restoran. 3. B adan Pengelola Keuangan Daerah  Kota Padang Panjang diharapkan  dapat mengelola  pajak  restoran  dengan  serius lagi  sehingga  dapat  meningkatkan pendapatan  demi  pembangunan  daerah yang berkelanjutan.

## REFERENCES
Amir,  Mohammad  Faisal,  2015.  Memahami Evaluasi  Kinerja  Karyawan, Konsep , dan  Penilaian  Kinerja  di  Perusahaan.
Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
Arikunto,  S.  2002.  Metodologi  Penelitian Suatu  Pendekatan  Proposal.  Jakarta:
PT. Rineka Cipta.
Arikunto,  S.  2002.  Metodologi  Penelitian
Suatu  Pendekatan  Proposal.  Jakarta:
PT. Rineka Cipta.
Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan  Praktik.  Jakarta: PT
Rineka Cipta. E. Pratiwy, “Analisis  efektifitas  dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame  dan  pajak parkir  pada  pendapatan  asli  daerah,” 2013. Hana Putri, Dantes and Lasminiasih, “Analisis  Tingkat  Efektivitas  Dan Kontribusi  Pajak  Restoran,”  J.  Inov. Penelit., vol. 1, no. 12, pp. 2743–2750, 2021.
Hasannudin,  Heince  R.  N.  Wokas.  2015. “Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi Pajak  Kendaraan  Bermotor  Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi  Maluku  Utara”.  Universitas Samratulangi.
I  I.  Safitri,  “Analisis  terhadap  Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak
Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta,” J. Akunt. dan Manaj., vol. 18, no.  01,  pp.  76–83,  2021,  doi: 10.36406/jam.v18i01.350.
Ilyas,W.,  Burton,  R.  2011.  Hukum  Pajak. Salemba Empat. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah.  Lembaran  Negara RI  Tahun  2009  Nomor  5,  Tambahan
Lembaran RI Nomor 4355. Sekretariat Negara. Jakarta. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 690.900-327 Tentang Pedoman Penilaian  dan  Kinerja  Keuangan. Tahun 1996. Keputusan  Menteri  Perdagangan  Dalam
Negeri  No.690.900.327.  Tahun  1994. Kota Padang Panjang. 2011. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak  Daerah.  Pemerintah  Daerah  Kota Padang Panjang: Padang Panjang.
Kota  Padang  Panjang.  2018.  Peraturan  Wali Kota  Nomor  1  Tahun  2018  tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011
Tentang  Pajak  Daerah.  Pemerintah Kota Padang Panjang: Padang Panjang. M.  Nursali,  “Pengaruh  Penerimaan  Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan,” Skripsi, 2017. Mahmudi,  2010.  Manajemen  Kinerja  Sektor Publik.  Penerbit  UUP  STIM  YKPN, Yogakarta. Mardiasmo.  (Ed).  2011.  Perpajakan:  Edisi Revisi 2011. Jakarta: Andi.
Moleong, Lexi. (2005). Metodelogi Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya. Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filling, Pengetahuan Pajak  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. Jurnal
Akuntansi
Berkelanjutan  Indonesia,  4(2),  139– 155.
N.  Lisa,  “Skripsi  Pengaruh  Pajak  Hotel  dan
Pajak  Restoran  Terhadap  Pendapatan Asli Daerh (PAD) Kota Banda Aceh,” 2020. Siagian  Sondang  P.“Manajemen  Sumber Daya Manusia”, Bumi Aksara, Jakarta,
2001
Rahman.  2005.  Pendapatan  Asli  Daerah.  Di
unduh dari http: www.negarahukum.com/hukum/penda patan-asli-daerah.html  Diakses  pada
22 Januari 2023. Srivastava,  A.  &  Thomson,  S.B.  (2009). Framework  analysis:  a  qualitative methodology for applied policy research. JOAAG, Vol.4. No.2 Salfiana,  “Analisis  Pajak Restoran  Terhadap
Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah
Kota Makassar,” 2018.
Sanjaya, Wina. (2015). Penelitian Pendidikan.  Jakarta:  Prenada  Media Group.  Sugiyono,  2014.  Metodologi Penelitian  Bisnis.  Penerbit  Alfabeta, Bandung.  Sugiyono.  2018.  Metode
Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan
R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang  –  Undang  Nomor  33  Tahun  2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia