## ANALISIS SIKLUS TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM PADA PENGUATAN REGULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fadhliah Mubakkirah 1 , Dwi Utami Hudaya Nur 2 , Ahmad Arief 3
1,3, UIN Datokarama Palu, 2 STAIN Majene fadhliahmubakkirah@uindatokarama.ac.id

## Abstract
This study examines the theories of the application of Islamic law that were born from the thoughts of Islamic law experts, namely the theory of receptie exit, existence, and eclecticism. The presence of theories from Islamic law thinkers is an illustration of the cycle of legal thought in  Indonesia,  which  started  from  the  independence  of  Indonesia.  Interestingly,  there  is  no correlation  between  the  application  of  Islamic  law  in  all  aspects,  especially  in  the  field  of economic law. The discussion of the field of economic law only began to develop in the 1990s, followed by the issuance of regulations related to Islamic economics. Seeing this phenomenon, the research question in this paper was "how is the relationship between strengthening sharia economic law regulations with the theory of Islamic law enforcement based on cycle analysis?". The method used in this paper was a literature study with Ibn Khaldun's cyclical approach. Based on the analysis of the cycle theory, the theory of the application of Islamic law is divided into  two  phases,  namely  badawah  and  hadarah.  Receptie  exit  and  existence  theories  are classified as badawah phase. In the badawah phase there has not been a single discussion of the legal aspects of sharia economics. The strengthening of sharia economic law has just published its regulations in the hadarah phase.
Keywords: Cyclical Theory; Enforcement of law Theory; Islamic Economic Law; Islamic law.

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  teori-teori  pemberlakuan  hukum  Islam  yang  lahir dari  pemikiran  para  pakar  hukum  Islam  yaitu  teori receptie  exit, eksistensi, eklektisisme. Kehadiran teori dari para pemikir hukum Islam merupakan gambaran siklus pemikiran hukum di Indonesia yang titik awalnya dimulai sejak kemerdekaan Indonesia.  Menariknya  tidak  terdapat  korelasi  pemberlakuan  hukum  Islam  pada seluruh  aspek  khususnya  bidang  hukum  ekonomi,  pembahasan  bidang  hukum ekonomi  baru  mulai  berkembang  pada  tahun  1990an,  diikuti  dengan  terbitnya regulasi-regulasi yang berkaitan ekonomi syariah. Melihat fenomena tersebut maka pertanyaan  penelitian  pada  tulisan  ini  adalah  “bagaimana  hubungan  penguatan regulasi  hukum  ekonomi  syariah  dengan  teori  pemberlakuan  hukum  Islam berdasarkan analisis siklus?”. Metode yang diguna kan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan  dengan  pendekatan  siklus  Ibnu  Khaldun  sebagai  metode  analisisnya. Berdasarkan  analisis  teori  siklus,  maka  teori  pemberlakuan  hukum  Islam  dibagi menjadi  dua  fase  yaitu badawah dan hadarah, teori receptie  exit dan  eksistensi diklasifikasi sebaga fase badawah, pada fase badawah belum ada satupun pembahasan
aspek  hukum  ekonomi  syariah , penguatan  hukum  ekonomi  syariah  baru  terbit regulasinya pada fase hadarah.
Kata  Kunci:  Hukum  Islam;  Hukum  Ekonomi  Syariah;  Teori  Siklus;  Teori Pemberlakuan.

## A. PENDAHULUAN
Penggunaan  istilah  syariat  Islam,  hukum  Islam  dan  fikih  merupakan peristilahan  yang  kesemuanya  memiliki  perbedaan  makna,  meskipun  secara substansi  ketiganya  memiliki  kesamaan  pada  landasan  sumbernya  yaitu  al-Quran dan hadis. Term “syariat Islam” dan “fikih”, keduanya merupakan term yang telah dipahami dikalangan intelektual muslim sejak awal. Term “hukum Islam” berbeda dengan kedua term sebelumnya, Khazanah literatur Islam, tidak mengenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Penyebabnya karena term hukum Islam merupakan  terjemahan  dari  istilah  bahasa  Inggris  “ Islamic  Law ”. 1 Pendapat  ini disandarkan pada karya- karya penulis barat abad 20 seperti “Islamic Law in Modern World (1959)” karya J.N.D And erson. Selain memuat makna syariat, kata Islamic Law juga  kerap  diterjemahkan  sebagai  padana  fikih  Islam,  seperti  pada  karya  Ahmad Hasan The Principles of Islamic Jurisprudence (1994). 2 Penyaduran dari bahasa Inggris membuat  frasa  “hukum Islam”  pada  bahasa  Indonesia  terkadang  diterjemahkan sebagai  sinonim  dari  syariah,  terkadang  pula  sinonim  dari  kata  fikih,  keduanya secara bersamaan.
Sejarah keberlakuan hukum Islam di Nusantara sebelum Indonesia merdeka, menjadi  salah  satu  hal  yang  perlu  diulas  untuk  memahami  secara  komprehensif pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, sebab dari sudut pandang sejarah nantinya pertentangan pendapat para tokoh dari kalangan Islam dan orientalis melahirkan teori-teori  dan  sudut  pandang  mereka  tentang  Islam  dan  hukumnya  yang  ada  di masyarakat.
Daud Ali menjelaskan, Hukum Islam telah ada di Indonesia sejak orang Islam datang  dan  bermukim  di  Nusantara,  catatan  Ibnu  Batutah  ketika  mengunjungi
1 Marzuki, Pengantar  Studi  Hukum  Islam  (Prinsip  Dasar  Memahami  Permasalahn  Hukum  Di Indonesia) , Ombak (Anggota IKAPI) , Second (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 12.
2 Marzuki, 13.
Samudra  Pasei  tahun  1345  Masehi  telah  mengagumi  kemampuan  Sultan  Malikul Zahir berdiskusi tentang masalah Islam dan Ilmu Hukum Islam. 3 Proses Islamisasi Nusantara yang dimulai oleh para Saudagar pada akhirnya digantikan oleh para guru dan  ulama  dengan  melahirkan  karya,  salah  satunya  Nuruddin  ar-Raniri  seorang ulama  yang  menulis  buku Sirathal  Mustaqim pada  tahun  1628,  buku  ini  kemudian diperluas  dan  diperpanjang  uraiannya  oleh  Syekh  Arsyad  Banjar  seorang  Mufti Kerajaan Banjar, karyanya diberi judul sabilal Muhtadin. Keadaan ini terjadi juga di wilayah kerajaan Islam lainnya, seperti Demak, Jepara, Gresik, dll. 4
Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, para Tokoh Hukum silih berganti mengeluarkan  pendapat  tentang  teori  keberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia, diantaranya ada yang mengkritik teori reception in complexu dan teori receptie dengan teori receptie exit atau dengan teori receptio a contrario. berdasarkan pandangan para tokoh  tentang  pemberlakukan  hukum  Islam  di  Indonesia  dari  teori-teori  yang diperkenalkan  oleh  mereka,  maka  pada  tulisan  ini  akan  dibahas  pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, khususnya setelah kemerdekaan Indonesia, dan upaya pengembangan  hukum  nasional  Indonesia  serta  usaha  positivisasi  hukum  Islam dengan melihat dari sudut pandang teori-teori hukum seperti : Teori Receptio Exit,
Teori Eksistensi, Teori Eklektisitas, dan Teori Interdependensi.
Pemberlakuan  hukum  Islam  secara  menyeluruh  merupakan  cita-cita  yang telah dimimpikan oleh pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan, tetapi pada tataran praktisnya  perhatian  pada  bidang  ekonomi  syariah  tidaklah  seperti  bidang  yang privat lainnya seperti hukum yang berkaitan dengan keluarga. Perkembangannya baru terlihat pada masa reformasi Indonesia setelah keluarnya perubahan undang- undang peradilan agama yang memberikan kompetensi untuk memutus sengketa ekonomi.
Permasalahan  yang  dikaji  dalam  tulisan  ini  mengacu  pada  teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang tidak pernah sedikitpun membahas hukum  ekonomi  syariah.  Padahal  pembahasan  teori  pemberlakuan  seharusnya
3 Z Sabrie, Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila: Dialog Tentang RUUPA , First (Jakarta: Pustaka Antara, 1990), 74.
4 Sabrie, 75.
membahas  hampir  seluruh  sudut  pandang  yang  ada  dalam  muamalah  manusia. Tulisan-tulisan teori pemberlakuan hukum Islam seperti yang ditulis pakar hukum Ichtijanto  dalam  karyanya  “pembangunan  hukum  perspektif  moral”  telah menegaskan  perlunya  pembaharuan  hukum  yang  terarah  dan  terpadu,  tetapi tulisannya  belum  menyentuh  pembangunan  hukum  bidang  ekonomi  secara spesifik. 5 Artikel Haras Rasyid yang berjudul “Dinamika Hukum Islam dan Aktualisasi Teori- Teori  Berlakunya  Hukum  Islam  di  Indonesia”  juga  mengetengahkan  teori - teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia tetapi tidak pula menjelaskan realitas hukum ekonomi syariah dalam penjelasannya. 6 Shohibul Itmam memberikan kajian menarik tentang positivisasi hukum Islam di Indonesia dengan menggunakan teori eklektisisme  yang  dalam  salah  satu  penjelasannya,  menyatakan  secara  sosiologis realitas politik orde baru telah mempengaruhi pemahaman keagamaan khususnya pada  proyek  kompilasi  hukum  Islam  yang  merupakan  proyek  unifikasi  dan kodifikasi  hukum  nasional, 7 meskipun  belum  juga  menjelaskan  kaitannya  dengan perkembangan  hukum  ekonomi  Syariah,  tetapi  positivisasi  merupakan  proses demokratisasi melalui proses keilmuan dalam disiplin ilmu hukum.
Artikel  ini  ditulis  untuk  menjawab,  hubungan  teori  pemberlakuan  hukum Islam  dengan  penguatan  regulasi  hukum  ekonomi  syariah  di  Indonesia  dengan analisis siklus pada kehadiran setiap teori sejak kemerdekaan Indonesia. Tulisan ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan siklus, sehingga tergambarkan secara  utuh  periode  teori  yang  mulai  menggambarkan  kelahiran  regulasi  hukum ekonomi  syariah  lalu  dilakukan  analisis  siklus  pada  teori  pemberlakuan  hukum Islam  di  Indonesia  sehingga  didapatkan  posisi  regulasi  hukum  ekonomi  syariah berdasarkan teori siklus.

## B. PEMBAHASAN
5 Ichtijanto  SA,  “Pembangunan  Hukum  Dalam  Perspektif  Moral,” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 21, no. 2 (1991): 160, https://doi.org/10.21143/jhp.vol21.no2.339.
6 Muh. Haras Rasyid, “Dinamika Hukum Islam Dan Aktualisasi Teori -Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia,” Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum 11, no. 1 (2013): 15 – 23.
7 Muhammad  Shohibul  Itmam,  “Indonesian  Jurisprudence  Ahmad  Qodri  Azizy’s Perspective,” Justicia Islamica 16, no. 2 (2019): 367 – 94, https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639.

## 1. Teori -Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia.
Sejak Indonesia merdeka, Hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Potret hukum yang dijalankan di Indonesia juga merupakan hukum yang unik, berdasarkan tiga  sumber  hukum  yaitu  hukum  barat,  hukum  adat  dan  hukum  agama  yang mayoritas Islam menjadi semakin rumit, problematik, dan penuh tantangan untuk membuat rumusan wajah hukum nasional Indonesia. 8
Usaha pemberlakuan hukum Islam sehingga menjadi salah satu dari sumber hukum dalam bingkai hukum nasional Indonesia juga merupakan realita yang tidak dapat dihindari. Eksistensi hukum Islam berkaitan dengan Agama Islam sendiri yang ajarannya telah mengatur hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia dengan manusia lainnya.
Berbagai usaha telah dilalui untuk menjadikan hukum Islam melebur dalam bingkai  hukum  nasional  Indonesia,  seluruh  usaha  tersebut  tidaklah  mudah  dan butuh proses yang berkesinambungan serta penuh halang rintang dari pihak Islam sendiri,  maupun non  muslim .  Pembentukan  hukum  perkawinan  nasional  menjadi salah  satu  pion  awal  dari  usaha  tersebut,  dimulai  sejak  1946  dengan  keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 9
Beberapa teori yang mempengaruhi pemberlakuan hukum Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Teori Receptie Exit.
Teori Receptie Exit merupakan buah pemkiran Hazairin Ahli hukum Indonesia yang juga merupakan mantan Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastromidjoyo Wongsonegoro pada tahun 1953 hingga oktober 1954. Hazairin menjadi salah satu tokoh  pada  garis  terdepan  membela  keberadaan  hukum  Islam  di  Nusantara. Khususnya terkait teori receptie Hurgronje yang dinyatakan oleh  Hazairin sebagai teori “iblis”. 10
8 Itmam.
9 Marzuki, Pengantar  Studi  Hukum  Islam  (Prinsip  Dasar  Memahami  Permasalahn  Hukum  Di Indonesia) , 315. 10 Wahidah, “Pemikiran Hukum Hazairin,” Syariah Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 1 (2015): 37 – 50.
Receptie Exit merupakan bentuk bantahan Hazairin terhadap Hurgronje yang menyatakan bahwa hukum Islam baru dapat berlaku setelah diterima oleh hukum adat.  Kata  “ exit ”  merupakan  sinyal  yang  menunjukkan  bahwa  teori receptie harus keluar  dari  sistem  hukum  Indonesia,  disebabkan  ketidaksesuaiannya  dengan Undang-Undang  Dasar  1945,  al-Quran  dan  Sunnah. 11 Kemerdekaan  Indonesia menurut  Hazairin  merupakan  dasar  bahwa  hendaknya  muslim  Indonesia  harus menaati seluruh ketentuan dari Allah dan Rasulnya bukan karena ajaran hukum tadi telah diterima oleh hukum adat. 12
Secara nyata terlihat dari perbedaan kedua tokoh hukum melihat hubungan antara hukum adat versus hukum Islam merupakan pondasi perdebatannya. Tetapi keinginan  politik  hukum  Hindia  Belanda  pada  masa  pemerintahannya  untuk melemahkan Islam juga tergambarkan secara utuh dengan terbitnya peraturan yang mendukung  pendapat  Hurgronje,  olehnya  setelah  Indonesia  merdeka  pendapat hukum Hazairin yang berkeinginan melepaskan diri dari metode berpikir receptie ala Hurgornje .  Pandangan  “ exit ”  Hazairin  merupakan  pijakan  awal  yang  di  masa selanjutnya  dikembangkan  dengan  ide  mazhab  nasional  Indonesia,  untuk mengokohkan peran hukum Islam di Indonesia.
b. Teori Eksistensi
Teori  Eksistensi  merupakan  hasil  pemikiran  salah  seorang  Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia yaitu Ichtijanto S.A. Ichtijanto meyakini dalam teorinya  bahwa  hukum  Islam  telah  ada  eksistensinya  dalam  hukum  nasional Indonesia, bahkan hukum Islam telah menjadi sumber hukum nasional. 13 Rumusan teorinya sebagai berikut :
1) Hukum Islam merupakan integral dari hukum nasional Indonesia
11 Sovia Hasanah, “Arti Teori Receptio A Contrario - Klinik Hukumonline,” Hukum online, 2018.
12 Abdullah Jarir, “Teori - Teori  Berlakunya Hukum Islam Di  Indonesia,” Al-Ahkam 14, no.  2 (2018): 77, https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1489.
13 Siti Rohmah, “Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Di  Indonesia,” Ijtihad :  Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi  Islam 12,  no.  1  (June  2018):  85, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2548.
2) Keberadaan,  kemandirian,  kekuatan  dan  wibawanya  diakui  oleh  hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional.
3) Norma-norma  hukum  Islam  (agama)  berfungsi  sebagai  penyaring  bahan- bahan hukum nasional Indonesia
4) Sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. 14
Empat rumusan teori eksistensi menegaskan dengan jelas hubungan hukum Islam dalam bingkai hukum nasional Indonesia, dan teori ini juga merupakan hasil pengembangan  teori receptie  exit dan  teori receptie  a  contrario. Rumusan  yang dikembangkan  Ichtijanto  merupakan  kelanjutan  dari  konsep  hukum  baru  di Indonesia  yang  dicita-citakan  Hazairin,  eksistensi  cita-cita  Hazairin  untuk  keluar dari receptie Hurgronje bagi Ichtijanto telah terlihat dengan pembangunan hukum di Indonesia,  keluarnya  perundang-undangan  yang  memuat  nilai-nilai  keislaman  di dalamnya  menjadi  ciri  bahwa  eksistensi  hukum  Islam  dalam  tata  perundang- undangan telah terwujud.
c. Eklektisisime Hukum.
Eklektisisme  merupakan  gagasan  yang  diajukan  oleh  Ahmad  Qodri  Azizy (1955-2008) seorang intelektual muslim  yang juga mantan Rektor IAIN Walisongo Semarang, sebagai sebuah pendekatan dalam memilah dan memilih kedua sumber hukum yaitu hukum umum dan hukum Islam, Eklektik berasal dari bahasa Yunani yaitu eklekticos merupakan sebuah metode atau sistem untuk melakukan pilihan dari beberapa sumber. 15 Busthanul Arifin dalam pengantarnya pada karya Qodri Azizy mengungkapkan bawah eklektisisme memiliki kedekatan makna dengan istilah talfiq dalam ushul fiqh.
Qodry Azizy mengungkapkan bahwa eklektisisme merupakan jawaban atas dikotomi  yang  kadang  terlalu  tajam  antara  hukum  Islam  dan  hukum  umum. Dikotomi  yang  terjadi  diperparah,  ketika  semuanya  memiliki  pandangan  yang kukuh  diperpagangi,  contohnya  anggapan  bahwa  hukum  Islam  itu  merupakan
14 Rohmah.
15 Ahmad Qodri Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum (Jakarta: Teraju, 2004), 12.
wilayah  pembahasan  khusus  seperti  pesantren  dan  fakultas  syariah  sedangkan hukum umum wilayah pembahasannya berada di fakultas hukum. 16 Akibat dari pola berpikir  seperti  itu  pada  akhirnya  membuat  pembicaraan  tentang  hukum  Islam hanya  berkisar  pada  wewenang  dan  kelembagaan  Peradilan  Agama,  sebaliknya pembicaraan tentang hukum umum akan berkisar pada Peradilan Umum.
Pemikiran  Eklektisisime  Azizy  menghendaki  integrasi  hukum  Indonesia dengan merumuskan tafsiran ayat-ayat al-Quran dan sunnah dalam konteks sosial budaya, ekonomi, dan politik. Bahkan integrasi keilmuan hukum Islam dan hukum umum  dalam  konteks  keindonesiaan  merupakan  sebuah  keniscayaan  untuk menjawab problem keilmuan yang dikotomis. 17

## 2. Siklus Sebagai Sebuah Teori Pendekatan
Keberadaan masyarakat dan warga negara setelah kemerdekaan Indonesia merupakan prasyarat pengakuan yang harus dipenuhi sebagai negara.(teori negara). Masyarakat adalah kelompok mahluk hidup yang diikat dalam satu sistem tertentu, tradisi tertentu, perjanjian dan hukum. 18 Para pakar hukum banyak menambahkan ciri-ciri yang memenuhi aspek penyebutan sebuah komunitas sebagai masyarakat, misalnya ada yang mengharuskan adanya seorang pemimpin atau adanya tingkatan sosial dalam komunitas, dan lain sebagainya.
Ciri  umum  lainnya  yang  harus  ada  dalam  sebuah  masyarakat  adalah perubahan.  Interaksi  yang  ada  di  dalam  sebuah  komunitas-komunitas  dalam masyarakat akan menghadirkan sebuah perubahan sosial. Beberapa faktornya bisa jadi  terkait  dengan  faktor  sosial,  yang  berkaitan  dengan  organisasi  sosial kemasyarakatan seperti keluarga, atau berkaitan dengan faktor psikologis kaitannya dengan individu dan perannya, serta budaya yang dipraktekkan dalam masyarakat. 19 Perubahan  sosial  juga  akan  menghadirkan  konflik  sosial    yang  merupakan  efek
16 Azizy, 3 – 4.
17 Itmam, “Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy’s Perspective.”
18 “Masyarakat - Wikipedia Bahasa Indonesia , Ensiklopedia Bebas,” n.d.
19 Kandiri, “Teori Siklus, Ibnu Kholdun,” Lisan Al Hal 8, no. 2 (2014): 245 – 63.
samping dari kemajemukan yang ada, dan merupakan fenomena yang terjadi dalam proses kehidupan masyarakat.
Ibnu Khaldun juga menambahkan ciri pembentuk dalam sebuah negara yaitu ashabiyyah yang  dimaknai  sebagai  sebuah  perasaan  kolektif,  persaudaraan kelompok, ikatan sosial, militansi dan cinta tanah air. 20 Fenomena kemasyarakatan yang  ada  ketika  dikaitkan  dengan  perubahan  sosial  dan ashabiyyah akan memunculkan dua kategori sosial fundamental yang diistilahkan dengan badawah dan hadharah. 21 Badawah dimaknai sebagai masyarakat pedalaman yang menempati wilayah gurun dengan pandangan hidup yang cenderung terbelakang dan metode penghidupan  yang  tradisional.  Sedangkan hadarah dimaknai  dengan  masyarakat perkotaan dengan kemoderenan yang mewarnainya. 22
Pemikiran Ibnu Khaldun tentang siklus sebuah negara disusun dalam 5 fase, yaitu fase berhasil dimana sebuah pemerintahan mendapatkan legitimasi politiknya. Fase otoriter yaitu fase negara bertindak semaunya, fase adil makmur terjadi pada saat hak-hak rakyat dihormati, fase Sentosa, dan diakhiri dengan fase keruntuhan. Kelima  fase  tadi  merupakan  sebuah  siklus  yang  terjadi  dalam  hubungan  antara badawah dan hadarah, masyarakat badawah dengan kekuatannya akan berkembang melalui  kelima  fase  dan  dapat  menggantikan  masyarakat hadarah ,  yang  pada akhirnya siklus badawah berubah menjadi hadarah. 23 Gambaran Khaldun menjelaskan bahwa  masyarakat badawah memiliki  tahapan-tahapan  yang  harus  dilalui  untuk bermetamorfosis menjadi masyarakat hadarah.
3. Hubungan  Teori  Pemberlakuan  Hukum  Islam  dengan  Penguatan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah
a. Sketsa Historis Teori Pemberlakuan Hukum Islam
20 A. Halil Thahir, “Pasang Surut Pemikiran Al - Syafi’I Telaah Pemikiran Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Dengan Pendekatan Teori Siklus Ibnu Khaldun,” An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial 8, no. 1 (2021): 47 – 77, https://doi.org/10.36835/annuha.v8i1.398.
21 Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun , trans. Ahmadi Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus,
1986), 395.
22 Kandiri, “Teori Siklus, Ibnu Kholdun.”
23 Khairul  Amin,  “BADAWAH  &  HADARAH :  KONSEP  SOSIOLOGI  IBN  KHALDUN,” Jurnal Sosiologi Agama 12, no. 1 (December 2018): 85, https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-05.
Teori-teori  pemberlakuan  hukum  Islam  yang  telah  dijelaskan  berdasarkan latar  belakang  lahirnya,  telah  menjadi  bukti  bagaimana  usaha  memberlakukan hukum Islam dalam bingkai hukum nasional Indonesia. keberadaan teori-teori yang diungkapkan  para  pakar  telah  memperjelas  pengakuan  bahwa  hukum  Islam  juga merupakan salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia. Meskipun jalannya politik hukum tidak secara serta merta mendukung pemberlakuan hukum Islam.
Politik  hukum  Indonesia  juga  mengalami  perubahan-perubahan  sesuai zamannya, sepeninggal Pemerintahan Belanda dan Jepang umat Islam juga bergerak dengan  harapan  besar  untuk  memberlakukan  hukum  Islam  secara  lebih  baik. Dikarenakan  di  masa  sebelumnya  khususnya  pada  masa  Hurgronje  yang  telah menghilangkan  sedikit  demi  sedikit  kekuatan  hukum  Islam  dengan  pandangan receptie. Hazairin  menganggap  kelahiran  Indonesia  dengan  kemerdekaannya seharusnya menjadi jalan “ exit ” salah satunya dari pandangan Hurgronje yang telah berakar pada peraturan undang-undang yang telah dibuat sebelumnya. 24
Berpegang  pada  teori  “ exit ”  Hazairin  seharusnya  telah  disadari  bahwa keinginan  pemberlakuan  hukum  Islam  secara  total  telah  ada  pada  masa  awal pendirian  negara  Indonesia,  membuktikan  pula  bahwa  para  ahli  hukum  generasi awal dari bangsa Indonesia telah memperjuangkan cita hukum Islam secara terang- terangan.  Bahkan  Hazairin  mengembangkan  pemikiran  mazhab  Indonesia  untuk mengokohkan  sikap  “ exit ”  keluar  dari  pertentangan  yang  ada  dan  mengokohkan hukum Islam dengan mazhab Syafii sebagai dasar utama.
Bentuk  eksistensi  hukum  Islam  dalam  hukum  nasional  kemudian diungkapkan  lebih  lanjut  oleh  Ichtijanto  dengan  teori  Eksistensinya.  Eksistensi hukum Islam merupakan ekses dari fakta sosio yuridis hukum Islam, yang dimulai dari  rumusan  Piagam  Jakarta  dengan  dasar  ketuhanan  dengan  kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, yang kemudian dirubah dalam arti yang lebih luas demi kepentingan nasional dengan redaksi “Ketuhanan Yang Maha Esa”,  Pembukaan  UUD  1945  Berikut  pasal  29  ayat  1  dan  2,  GBHN  yang senantiasa mengharapkan  agama  tidak  hanya  terletak  di  wilayah  personal  tetapi  juga  harus
24 Wahidah, “Pemikiran Hukum Hazairin.”
masuk dalam wilayah komunal dan hasil penelitian yang mengindikasikan adanya hasrat untuk merujuk pada hukum Islam. 25
Penyerapan  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  nasional  ditandai  dengan keberhasilan masuknya beberapa aspek hukum dalam Program Legislasi Nasional. Hasil  penyerapan  hukum  Islam  memperoleh  momentumnya  pada  tahun  1970an dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama.  Lebih  signifikan  lagi  adalah  lahirnya  Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai konsensus ulama nasional.
Teori  eksistensi,  Ichtijanto  membuktikan  legitimasi  teorinya  dengan menjelaskan  banyaknya  peraturan  undang-undang  yang  diwarnai  dengan  materi dari hukum Islam antara lain :
1) Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960 jo. PP No.28/1977)
2) Undang-Undang  Perkawinan  (UU  No.  1/1974  jo.  PP  No.9/1975  per. Menteri Agama No. 3/1975 dan No.4/1975).
3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.14/1970 Jis. UU Darurat No.1/1951 PP No. 45/1957, UU No.14/1985).
4) Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UU No. 15/1961)
5) Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara (UU No.13/1961)
6) Undang-Undang Nikah Talak Rujuk (UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954) 26
Peraturan hukum yang telah dijelaskan di atas telah memuat hal-hal yang terdapat  dalam  hukum  Islam,  meskipun  ada  beberapa  undang-undang  tidak menyatakan  secara  langsung  tentang  urusan  agama,  contohnya  pada  undang- undang agraria yang didalamnya memuat nilai keagamaan adalah filter bagi bahan- bahan  hukum  nasionalnya,  dan  juga  mengukuhkan  lembaga  keagamaan  sebagai lembaga  hukum  nasional.  pernyataan-pernyataan  tadi  oleh  Ichtijanto  yang dijadikan patokan eksistensi hukum Islam dalam wajah hukum nasional Indonesia.
25 Rohmah, “Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Di Indonesia.”
26 SA, “Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Moral,” 164.
Sedangkan Teori Eklektisisme meskipun muncul belakangan   memberikan gambaran lebih luas bagaimana ketiga sumber hukum yang ada saling beririsan dan bergantung.  Sehingga  proses  penyerapan  aturan-aturan  Islam  yang  tadinya menyatu dalam susunan bab dalam kompilasi hukum Islam kemudian keluar satu persatu menjadi produk undang-undang tersendiri. Diantara undang-undang yang telah menjadi peraturan perundang-undangan tersendiri adalah sebagai berikut :
1) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
2) Undang-Undang  No.  17  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah Haji,
3) Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  sebagai pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
4) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
5) Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
6) Undang-Undang  No.  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  yang  mana  pemerintah  memberikan kewenangan  yang  lebih  luas  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam,
7) Undang-Undang  No.  13  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah Haji sebagai Pengganti Undang- Undang No. 17 Tahun 1999,
8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Hukum Perbankan Syariah.
9) Undang-Undang  No.  19  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah Negara.
Seluruh  peraturan  perundang-undangan  hanya  sebahagian  gambaran  dari keberhasilan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Karena harus diakui jalannya praktek  sosial  keagamaan  khususnya  Islam  di  Indonesia  telah  mewarnai  hampir setiap sendi-sendi kehidupan bernegara. Teori-teori keberlakuan yang diwujudkan dalam  teori  hanya  menegaskan  dengan  jelas  dan  menggambarkan  perjalanan
penerimaan negara dalam menyerap dan menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum dalam bingkai hukum nasional.
b. Sketsa Historis Penguatan Hukum Ekonomi Syariah
Hukum Ekonomi Syariah secara umum belum pernah menjadi pembahasan khusus sejak kemerdakaan Indonesia, jika disandarkan pada sistem perekenomian nasional yang termuat dalam UUD 1945 hanya menegaskan sistem perekonomian nasional harus dikembangkan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia yang mencakup hak-hak ekonomi serta menghasilkan kesejahteraan rakyat. 27 Cita sistem ekonomi nasional sejalan dengan ekonomi Islam yang telah dijelaskan para pakar yang fokus untuk membangun dan menciptakan kemaslahatan.
Perkembangan  ekonomi  Islam  di  Indonesia  secara  gradual  mengalami peningkatan  sejak  hadirnya  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar hukum ketetapannya, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  memuat kewenangan  Pengadilan  Agama  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah, selanjutnya  terbitnya  Undang-undang  No.  9  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga Syariah Negara dan Undang-undan No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kehadiran  ketiga  peraturan  dasar  tentang  ekonomi  syariah  menguatkan  legalitas hukum ekonomi syariah dalam bingkai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.
Masa sebelum kehadiran ketiga aturan yang mendasari ekonomi syariah juga penting untuk dijelaskan, karena kehadiran ketiga peraturan mendasar tidak lahir dari kerangka kosong tanpa polemik politik, hukum, dan sosialnya. Segi politik dan hukum misalnya masa setelah kemerdekaan merupakan titik krusial bagi perjalana bangsa Indonesia, pemulihan kondisi ekonomi menjadi fokus utama, pencapaiannya dilakukan dengan menguatkan stabilitas politik pada masa itu. Penetapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh kekuatan politik di organisasi diyakini merupakan salah  satu  jalan  keluar,  sehingga  riak-riak  politik  dari  kalangan  agamawan khususnya  Islam  bisa  ditekan  dan  distabilkan.  Kekuatan-kekuatan  agama  lalu
27 Jim ly  Asshiddiqie,  “Implikasi  Perubahan  UUD  1945  Terhadap  Pembangunan  Hukum Nasional” (Jakarta, 2005).
diarahkan  ke  pembentukan  lembaga-lembaga  sosial,  ekonomi  dan  budaya  untuk menghindari gesekan-gesekan tadi sehingga stabilitas politik dapat tercapai. 28
Pengarahan fokus kekuatan agama hanya pada bidang sosial, ekonomi dan budaya, kemudian digunakan pemerintah Orde Baru untuk mengakomodasi aspirasi yang  lahir  dari  umat  Islam.  Sehingga  terjadi  hubungan  timbal  balik,  yang  salah satunya melahirkan organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada tahun 1990. ICMI kemudian menginisiasi kelahiran bank syariah pertama di Indonesia pada tahun  1992  yaitu  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI). 29 Keberadaan  Bank  Muamalat cukup  menarika  karena  kelahirannya  tidaklah  didasarkan  pada  aturan-aturan khusus  bank  syariah,  tetapi  masih  menggunakan  regulasi  umum  perbankan  pada masa itu.
Titik terang dasar regulasi perbankan syariah baru hadir pada tahun 1998, dengan  kehadiran  undang-undang  No.  10  tahun  1998  tentang  perbankan  yang memberikan  arahan  konversi  perbankan  konvensional  untuk  membuka  cabang syariah. 30 Meskipun  jika  diperhatikan  secara  seksama,  regulasi  yang  ada  masih menomorduakan  perbankan  syariah    secara  posisi,  karena  kehadirannya  harus berdasarkan perbankan konvensional.
c. Analisis  Siklus  Penguatan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Berdasarkan  Teori Keberlakuan Hukum Islam.
Receptie, eksistensi,  dan  ekliktisisme  merupakan  tiga  teori  keberlakuan hukum  Islam  yang  sangat  berhubungan  dengan  keinginan  menjernihkan  dan menegaskan  hubungan  hukum  antara  hukum  adat,  Islam  dan  positif.  Ketiganya berkeinginan  merupakan  jalan  yang  dipilih  para  pakar  hukum  Islam  untuk menjembatani  ketiga  sumber  yang  diakui  sebagai  pembentuk  hukum  nasional. secara  historis  ketiga  teori  tersebut  hadir  dalam  khazanah  teori  pemberlakuan
28 Joni Zulhendra, Asasriwarni, and Ikhwan Matondang, “ Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Pada  Zaman  Kemerdekaan ,” Normative  Jurnal  Ilmiah  Hukum 9,  no.  2  (2021):  41 – 50, https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf.
29 Zulhendra, Asasriwarni, and Matondang.
30 Saefuddin, “Bank Syariah Dalam Kebijakan Ekonomi Negara (Kajian Politik D an Sosiologi Hukum  Islam  Terhadap  Penegakan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah),” Millah Jurnal Studi Agama 19, no. 1 (2019): 23 – 50.
hukum Islam di Indonesia menunjukkan siklus yang mirip dengan gambaran Ibnu Khaldun dalam teorinya.
Kemerdekaan  merupakan  puncak  gerakan  para  pendiri  bangsa  dalam usahanya  melepaskan  diri  dari  belenggu  penjajahan.  Gerakan  kemerdekaan merupakan  pertunjukkan  akan  tingginya ashabiya dalam  pembentukan  bangsa sendiri  yang  diperlihatkan  para  pendiri  bangsa. Ashabiyah juga  yang  akan mendorong perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia. olehnya jika melihat sandaran teori keberlakuan  hukum Islam di Indonesia juga diwarnai ashabiyah yang sama  untuk  mewarnai  sistem  pemerintahan,  politik,  hukum,  ekonomi,  dan  sosial yang ada di Indonesia. Konsep ashabiyah merupakan hasil pengamatan Ibnu Khaldun terhadap  kehidupan  nomaden  yang  kemudian  digunakan  untuk  meneropong kehidupan masyarakat yang lebih maju dan beradab. 31
Pemberlakuan  hukum  Islam  pada  masa  awal  kemerdekaan  secara  utuh digambarkan  dalam  teori receptie  exit hazairin,  sebagaimana  dalam  bangunan teorinya  menyatakan  pembentukan  hukum  nasional  setelah  kemerdekaan  harus mengeluarkan  seluruh  unsur-unsur  penjajah  yang  telah  dibangun  sebelumnya dalam  sendi-sendi  hukum  yang  ditegakkan  pada  masa  sebelum  kemerdekaan. Hazairin dalam hal ini menggambarkan ashabiyah yang kuat akan keindonesiaan dan keberislamannya.
Badawah merupakan fase awal yang digambarkan Ibnu Khaldun dalam teori siklusnya.  Jika  didudukkan  dalam  teori  pemberlakuan  hukum  Islam,  maka  teori receptie exit Hazairin  merupakan  jenis  teori  fase badawah. Gambaran  fase badawah pada  teori exit terlihat  dengan  pengungkapan  teori  yang  sangat  tegas  dengan penolakan luar biasa atas teori receptie yang disebarkan oleh Hurgronje yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga akomodasinya melahirkan legislasi hukum Islam pertama yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 32 Keberadaan ashabiyah yang  kuat  berhasil  menguatkan  posisi  hukum  Islam  dan  memberinya
31 Amin, “ Badawah & Hadarah : Konsep Sosiologi Ibn Khaldun. ”
32 Rohmah, “Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Di Indonesia.”
tempat kokoh sebagai salah satu sumber hukum dalam tatanan hukum nasional di masa selanjutnya.
Meskipun keadaan ashabiyah yang sangat kuat pada masa awal, tetapi tidak ada satu pun peraturan tentang ekonomi syariah dihasilkan. Para pembuat regulasi pada masa awal hanya mementingkan kelahiran formulasi hukum yang berkaitan dengan ahwal al-syakhsiyyah atau ranah privat. Hal demikian terjadi hingga lahirnya UU  Perkawinan.  Alasan  lain  karena  pemulihan  ekonomi  pada  masa  awal kemerdekaan yang masih terganggu dengan stabilitas politik yang ada
Transformasi badawah menuju hadarah merupakan  sebuah  keniscayaan dalam siklus sebuah generasi, Khaldun menggambarkan tahapan metamorfosisnya dalam tiga siklus yang dialami oleh masing-masing fase. Fase badawah pada siklus awalnya  memiliki  kekuatan ashabiyah untuk  membentuk  bangsa,  siklus  keduanya adalah tahapan keberhasilan dimana keadaan mulai bertransformasi, dan ketiga fase kehancuran karena kehilangan ashabiyah. 33
Setelah  teori  Hazairin,  Fase Badawah pada  siklus  keberhasilan  ditunjukkan dengan  pemikiran  eksistensi  yang  dimotori  oleh  Ichtijanto  yang  diyakini  bahwa seluruh  produk  hukum  yang  lahir  pada  kisaran  tahun  1945  -1970an  telah mengandung  eksistensi  hukum  Islam  dalam  aturannya,  meskipun  tidak  eksplisit diucapkan.  Seperti  pada  undang-undang  agrarian,  pokok  kehakiman,  pokok kejaksaan hingga nantinya nikah talak dan rujuk.
Fase hadarah pada  teori  pemberlakuan  hukum  Islam  bermula  dengan pemikiran Qodri Azizy dengan ekliktisisme yang dihadirkannya. Pada sisi pemikiran hukum keindonesiaan Qodri memang menginginkan pembentukan hukum nasional dengan  tiga  sumber  utama  hukum.  Tetapi  khusus  pada  hukum  agama  yang mayoritas  Islam,  Qodry  menginginkan  pemilihan  (eklektik)  pada  sumber  yang terbaik,  tentu  saja  dilakukan  dengan  pedekatan  akademik  pada  pemilihannya. 34
Sudut pandang Qodry ini mulai menghilangkan ashabiyah yang terdapat pada teori exit Hazairin  dan  eksistensi  Ichtijanto,  kedua  teori  yang  ada  pada  masa badawah
33 Amin, “ Badawah & Hadarah : Konsep Sosiologi Ibn Khaldun. ”
34 Itmam, “Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy’s Perspective.”
merupakan  telah  menunjukkan  kontestasi  untuk  mempertahankan  pengaruh hukum Islam pada tatanan kehidupan bermasyarakat Indonesia.
Khaldun  menegaskan  bahwa  lemahnya ashabiyah pada  fase hadarah kaitannya dengan individu yang senang berurusan dengan kehidupan mewah. Hal inipun  mulai  nampak  dalam  teori  eklektisisme  pemberlakuan  hukum  Islam, peraturan  perundang-undangan  1990an  seperti  kelahiran  perubahan  undang- undang tentang peradilan agama yang memberikan penyelesaian sengketa agama, kelahiran  Bank  Muamalat  Indonesia  sampai  ditetapkannya  regulasi  perbankan syariah dan ditunjuknya Dewan Syariah Nasional MUI.
Penguatan  ekonomi  syariah  dengan  segala  ragam  regulasinya  lahir belakangan  disertai  dengan  stabilitas  ekonomi  Indonesia,  eklektisisme  yang dilakukan  dalam  peramuan  hukum  nasional  juga  menunjukkan  perkembangan pemikiran  hukum  Indonesia  yang  tidak  lagi  ingin  dipengaruhi  hanya  salah  satu sudut  pandang  sumber  hukum.  Perkembangan  pemikiran  masyarakat  Indonesia pada  masa  penguatan  regulasi  ekonomi  syariah  juga  telah  memenuhi  indikator masyarakat hadarah yang diteorikan Ibnu Khaldun.

## C. KESIMPULAN
Analisis  siklus  pada  teori  pemberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia khususnya  pada penguatan regulasi hukum ekonomi syariah baru terjadi pada fase hadarah dengan teori ekliktisisme yang dipaparkan oleh Qodri Azizy. Fase siklus Ibnu Khaldun telah  diklasifikasi dalam dua fase, yaitu fase badawah dan hadarah. Ciri-ciri fase badawah dengan  kuatnya ashabiyah diwakili  oleh  dua  teori    pemberlakuan hukum Islam yaitu receptie exit dan eksistensi, keduanya menggambarkan kontestasi dan    keinginan  untuk  menjadikan  hukum  Islam  sebagai  sumber  mayoritas  dalam bingkai hukum nasional, tetapi pada praktiknya pemberlakuan yang  terjadi tidak menyentuh  seluruh  aspek  hukum  yang  ada  dalam  pembahasan  hukum  Islam khususnya hukum ekonomi syariah.  Perkembangan hukum ekonomi syariah baru bergeliat pada fase hadarah yang diwakili dengan teori ekliktisisme   Qodri Azizy, eklikstisisme  mendasarkan  pada  pemilihan  sumber  hukum  yang  lebih  cocok berdasarkan penilaian akademik hukum, terlihat pada ekliktisisme sumber hukum
Islam tidak lagi menjadi  pilihan utama dalam bingkai hukum nasional, menurunnya ashobiyah menjadi salah satu ciri fase hadarah tetapi pada saat yang sama penguatan regulasi  hukum  yang  mengatur  ekonomi  juga  menemukan  momentumnya  untuk berkembang dan diadaptasi.

## REFERENSI
Amin, K. (2018). Badawah & Hadarah : Konsep Sosiologi Ibn Khaldun. Jurnal Sosiologi Agama, 12(1), 85. https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-05
Asshiddiqie,  J.  (2005).  Implikasi  Perubahan  UUD  1945  Terhadap  Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta.
Azizy, A. Q. (2004). Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. Jakarta: Teraju.
Hasanah, S. (2018). Arti Teori Receptio A Contrario - Klinik Hukumonline.
Itmam,  M.  S.  (2019).  Indonesian  Jurisprudence  Ahmad  Qodri  Azizy’s  Perspective. Justicia Islamica, 16(2), 367 – 394. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639 Jarir, A. (2018). Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia. Al-Ahkam, 14(2), 77. https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1489
Kandiri. (2014). Teori Siklus, Ibnu Kholdun. Lisan Al Hal, 8(2), 245 – 263.
Khaldun, I. (1986). Muqaddimah Ibnu Khaldun , trans. Ahmadi Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Marzuki.  (2017).  Pengantar  Studi  Hukum  Islam  (Prinsip  Dasar  Memahami Permasalahn  Hukum  Di  Indonesia).  In  Ombak  (Anggota  IKAPI)  (Second). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Masyarakat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (n.d.).
Rasyid, M. H. (2013). Dinamika Hukum Islam Dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia. Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, 11(1), 15 – 23.
Rohmah, S. (2018). Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional di Indonesia. Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 12(1), 85. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2548
SA,  I.  (1991).  Pembangunan  Hukum  dalam  Perspektif  Moral.  Jurnal  Hukum  & Pembangunan, 21(2), 160. https://doi.org/10.21143/jhp.vol21.no2.339
Sabrie,  Z.  (1990).  Peradilan  Agama  dalam  wadah  negara  Pancasila:  dialog  tentang RUUPA (First). Jakarta: Pustaka Antara.
Saefuddin. (2019). Bank Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Negara (Kajian Politik dan Sosiologi  Hukum  Islam  terhadap  Penegakan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Millah Jurnal Studi Agama, 19(1),
23 – 50.
Thahir, A. H. (2021). Pasang Surut Pemikiran Al- Syafi’I Telaah Pemikiran Qaul Qadim dan  Qaul  Jadid  dengan  Pendekatan  Teori  Siklus  Ibnu  Khaldun.  An-Nuha : Jurnal  Kajian  Islam,  Pendidikan,  Budaya  Dan  Sosial,  8(1),  47 – 77. https://doi.org/10.36835/annuha.v8i1.398
Wahidah. (2015). Pemikiran Hukum Hazairin. Syariah Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 37 – 50.
Zulhendra,  J.,  Asasriwarni,  &  Matondang,  I.  (2021).  Hukum  Ekonomi  Islam  Di Indonesia Pada Zaman Kemerdekaan. Normative Jurnal Ilmiah Hukum, 9(2), 41 – 50.