## FIQIH MAWARIS DAN HUKUM ADAT WARIS INDONESIA

## Wasikoh Soleman
Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000 Email: wasikoh1975@gmail.ac.id

## Saharuddin Ambo
Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000 Email: saharuddin.ambo@gmail.com

## Malpha Della Thalita
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Email: malphadella@gmail.com

## ABSTRACT
This paper contains Sharia provisions related to inheritance, the categorization of fiqh mawaris is a comparison to the habits of the people who divide estates included in the conditions of heritage. Still,  the  implementation  is  carried  out  familial.  And  even  according  to  customs  or  customs  that apply in an area. Substantially, enacting fiqh law as a whole in the distribution of inheritance will feel fair if a deep understanding of fiqh itself. But dividing estate according to community habits is considered  a  more  straightforward  and  anti-family  conflict;  more  than  that,  one  of  the  goals  of religion is to protect property and soul. It triggers the author to discuss the customs or traditions of inheritance  distribution  in  Indonesia  with  a  qualitative-descriptive  method.  If  the  red  thread  is drawn, then the division of inheritance in a way that does not cause further problems is one of the objectives of this research, so this is highly recommended in religion.
Keywords: customary law; fiqh; inheritance.

## ABSTRAK
Tulisan ini memuat tentang ketentuan-ketentuan syar’i terkait dengan kewarisan, kategorisasi fiqih mawaris menjadi pembanding pada kebiasaan masyarakat yang membagi harta peninggalan yang termasuk pada ketentuan harta warisan, namun pelaksanaannya dilakukan dengan cara kekeluargaan dan bahkan menurut kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu daerah tersebut. Secara substansial pemberlakuan hukum fiqih secara utuh dalam pembagian harta warisan sesungguhnya  akan  terasa adil bila pemahaman yang mendalam terhadap fiqih itu sendiri, namun pada kenyataannya praktik pembagian  warisan  secara  kebiasaan  masyarakat  lebih  dianggap  mudah  dan  anti  konflik kekeluargaan, lebih dari itu bahwa salah satu tujuan agama adalah menjaga harta dan jiwa. Hal inilah yang memicu penulis untuk membahas atas kebiasaan atau tradisi pembagian  warisan di Indonesia dengan metode  kualitatif-deskriptif. Bila ditarik benang merahnya maka pembagian harta warisan dengan cara yang kemudian tidak menimbulkan masalah selanjutnya adalah salah satu tujuan dari penelitian ini,  maka  hal demikian sangat dianjurkan dalam agama.
Kata kunci: hukum adat; fiqih; waris.

## PENDAHULUAN
Tercatat  pada  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia bahwa  sejak  tahun  2020  sampai  dengan  saat  ini  kurang  lebih  132  data  putusan terkait  dengan  sengketa  kewarisan  (Wardiana,  2021).  Nampak  sangat  jelas digambarkan bahwa masih banyak terjadi konflik akibat perebutan harta warisan di tengah  masyarakat.  Praktek  pembagian  warisan  yang  berujung  pada  konflik merupakan salah satu problematika sosial keagamaan yang memerlukan solusi yang produktif, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang dasar-dasar pembagian harta warisan secara konstitusional baik secara hukum agama  maupun hukum positif yang berlaku (Irianto, 2016; Wardiana, 2021). Sehingga dibutuhkan pembaharuan paradigma baru pada hukum waris di Indonesia, hal ini agar hukum waris yang berlaku tidaklah ketinggalan zaman.
Pembaharuan  yang dimaksud  Manan  (2006)  tidak kemudian terlepas dari nash yang sifatnya qath’i, pada ranah zhanni menurut Manan mungkin sepanjang itu  tidak  melenceng  pada  ketentuan  dasar  hukum  waris.  Pada  dasarnya  secara struktur hukum di Indonesia terdapat tiga jenis hukum kewarisan yang tetap eksis dan  mengakar  pada  masyarakat  (Lukito,  2008;  Subeitan  &  Muthahhar,  2020), pertama hukum  kewarisan  disandarkan  pada  syari’at  Islam, kedua hukum kewarisan berdasarkan adat yang sangat plural, dan ketiga, hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW.
Dimensi pembagian warisan  yang dewasa ini bermasalah adalah keadilan menurut  status  gendernya.  Pembagian  antara  laki-laki  dan  perempuan  masih menjadi  topik  diskusi  yang  aktual  dan  berkelanjutan.  Jelas  sangat  nampak perbedaan dari jumlah pembagian warisan  yang  ditinggalkan, pembagian dengan dua banding satu oleh masyarakat  Indonesia merupakan hal  yang sangat langkah ditemui (Tarigan & Naldo, 2022). Demikianlah kultur masyarakat Indonesia bahwa pangkal hidup masyarakat adalah kekeluargaan, juga pada pembagian warisan yang didasarkan  pada  prinsip  bersama,  merata  dan  berimbang.  Keseimbagan  yang dipahami  adalah  jumlah  yang  sama  banyak  dan  sama  jenisnya  (Badawi,  2019; Subeitan, 2021).
Indonesia  merupakan  negara  yang  senantiasa  menjunjung  tinggi  norma, hukum kewarisan dalam Islam memiliki benang merah yang secara runut ke atas erat kaitannya dengan kondisi sosial dan kultur bangsa Indonesia (Tarigan & Naldo, 2022).  Asas  keadilan  sosial  yang  terlahir  secara  fitrah  pada  masyarakat.  Secara umum  keadilan  sosial  memiliki  dua  corak  bila  dilihat  dari  pandangan  keadilan, pertama adalah  sisi  keadilan  sosial  objektif,  yakni  keadilan  yang  disesuaikan dengan  kapasitas  menyesuaikan  dengan  standar  normatif  atau  hukum  yang berlaku,  semisal  memutus  perkara  pidana  perampokan  dan  pembajakan,  secara normatif  hukum  akan  mereduksi  bias  dan  prasangka  ketidakadilan  itu  sendiri.
Kedua, keadilan  dengan  subjektif  yaitu  keadilan  sosial  diukur  berdasarkan kapasitas distribusi maupun prosedur untuk membangkitkan penilaian oleh pihak- pihak  yang  terkena  norma  tersebut,  pendeknya  bahwa  keadilan  objektif  diukur
berdasarkan  norma  yang  ada,  dan  keadilan  subjektif  sangat  tergantung  pada penilaian individu.
Indonesia saat ini, di tengah multikulturalnya masyarakat Indonesia hukum yang menjadi landasan pada pembagian warisan adalah berdasarkan hukum Islam dan  hukum  adat. Tentunya  konsekuensi  hukum  yang  timbul  akibat  dari  sistem hukum yang berbeda tersebut akan dihadapkan pada dua pilihan dan dua paradigma hukum  yang berbeda pula  (Hartanto,  2015). Argumentasi hukum dari paradigma yang  berbeda  secara  yuridis  dapat  diterima,  namun  hal  tersebut  memungkinkan terjadinya polemik antara ahli waris dan akan berbenturan pada sisi  yuridis pula. Hal  ini  dikarenakan  perbedaan  paradigma  yuridis  tersebut,  masing-masing memiliki  argumentasi  kuat  tentang  keyakinan  terhadap  penentuan  dan  pilihan dalam  hukum  waris  (Mufid,  2020).  Juga  masing-masing  memiliki  definisi,  asas, sistem, dan urutan ahli waris dan harta warisan.
Perbedaan  paradigma  hukum  seperti  ini  tentunya  dapat  mempengaruhi jumlah  pembagian atas  harta  yang peninggalan  yang  akan dibagikan  kepada ahli waris.  Hal  ini  tentunya  akan  berakibat  pada  konflik  pemahaman  dan  konflik pembagian  warisan  tersebut.  Perbedaan-perbedaan  mendasar  inilah  yang  akan dibahas pada penelitian dan tulisan ini. Tujuan kemudian adalah agar pemahaman yang  berbeda  pada  masyarakat  yang  ada  dan berusaha untuk mencari jalan temu diantara kedua perbedaan tersebut,  yang  pada akhirnya harta  warisan  yang  akan dibagikan tidak saling merasa dirugikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  pada  penelitian  kepustakaan (Library  Research) dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif (Gunawan, 2022), yaitu mengkaji bahan-bahan  kepustakaan  berupa  sumber-sumber  tertentu  seperti  dokumen- dokumen termasuk juga  literatur  bacaan  lainnya  yang sangat  berkaitan dengan pembahasan  permasalahan  penelitian  ini,  serta  dikaitkan  dengan  keadaan masyarakat  Indonesia dengan  melakukan  penelaahan  terhadap  buku,  literatur, catatan,  serta  berbagai  laporan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  ingin dipecahkan (Abdussamad, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Fiqh Mawaris
Pemaknaan  kata fiqih  mawaris, ilmu faraidh dan  hukum  kewarisan dijumpai  di  berbagai  literatur  merujuk  pada  kata  mawaris  itu  sendiri  (Suwarna, 2018). Mawaris  merupakan  bentuk jamak dari waritsa adalah masdar dari waritsa- irtsan-mirtsan yang  semakna  dengan  harta  peninggalan,  jelasnya  bahwa  harta peniggalan  itu  merupakan  harta  sah  dari  seorang  yang  meninggal  (Hasanudin, 2021). Selanjutnya secara etimologi kata faraidh berarti ketetapan  atau  kepastian (al-qath) juga bermakna ketentuan (at-taqdir) .
Supardin  dalam  bukunya  menyebutkan  bahwa fiqih mawaris  yang dimaksudkan  adalah  segala  aspek  yang  terkait  dengan  pembagian  waris  adalah berdasar  dari  buku  fikih  klasik  sebagai  hasil  dari  ijtihad  ulama  fikih  tentunya berdasar pada al-Qur’an dan hadis.
Sementara Hasbi (1999) memberikan pengertian lain bahwa fiqih mawaris adalah ilmu yang secara jelas memberikan pengetahuan tentang orang-orang yang dapat  mewarisi,  juga orang  yang tidak dapat  mewarisi, kadar  yang  diterima oleh orang-orang yang dapat menerima warisan serta cara pengembaliannya.
Pasal  171  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  menyebutkan  definisi  hukum kewarisan dalam beberapa bagian.
1. Hukum kewarisan adalah hukum  yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan  harta  peninggalan  ( tirkah )  pewaris,  menentukan  siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  berdasarkan  putusan Pengadilan  beragama  Islam,  meninggalkan  ahli  waris  dan  harta peninggalan.
3. Ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris,  beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta  yang ditinggalkan oleh pewaris baik  yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta  warisan  adalah  harta  bawaan  ditambah  bagian  dari  harta  bersama setelah  digunakan  untuk  keperluan  pewaris  selama  sakit  sampai meninggalnya,  biaya  pengurusan  jenazah,  pembayaran  hutang  dan pemberian untuk kerabat.
Al-Qur’an sendiri  yang  berkaitan  dengan  kewarisan  terdapat  beberapa surat  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  menyebutkan  kewarisan. Pertama, tentang tanggung jawab  orang tua  dan  anak,  surah Al-Baqarah  (2) ayat 233  (Sakirman,  2016). Kedua, berkenaan  dengan  harta  pusaka  dan  pewarisnya sebagaimana termuat dalam surah An-Nisa  (4) ayat  33 dan Al-Ahzab  (33) ayat  6 (Kurniasari et al., 2021). Ketiga, tentang  aturan pembagian harta  warisan termuat dalam surah An-Nisa (4) ayat 7-14 (Hasbi, 1999).
Ayat 7 pada surat An-Nisa adalah sejarah penghapusan adat jahiliah yang tidak memberikan pusaka kepada perempuan dan anak-anak kecil.  Pada masa awal Islam,  Rasulullah  telah  menerapkan  hukum  kewarisan  pada  masa  awal  hijrah. Untuk  memperteguh  dan  mengabadikan  ikatan  persaudaraan,  Rasulullah menjadikan hijrah dan ikatan persaudaraan sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain. Misalnya, apabila seorang sahabat tidak mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah. Ahli waris yang enggan hijrah ke Madinah tidak berhak mewarisi harta sedikitpun. Tetapi, jika ada sahabat yang tidak mempunyai wali yang ikut hijrah,
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2 (2022): 92-102
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari penduduk Madinah yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.
Berkaitan penggolongan ahli waris baik laki-laki dan golongan ahli waris perempuan serta golongan ahli waris dalam harta warisan dari pewaris diatur dalam Islam. Penggolongan ahli waris tersebut dalam istilah fikih mawaris dikenal dengan sababiyah ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan karena adanya sebab,yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi, dan ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang pertalian kekerabatannya  kepada  muwaris  berdasarkan  hubungan  darah.  Ahli  waris nasabiyah ini terdiri 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

## Asas Kewarisan Islam
Kewarisan dalam Islam memiliki asas yang memberikan penjelasan penting dalam pembagian warisan tersebut. Meskipun asas kewarisan ini adalah merupakan hasil  ijtihad  para  ulama,  karena  sumber  dari  Al-Qur’an  maupun  Hadits  tidak dijumpai.  Dalam  pembagian  warisan  ini  terdapat  dasar  kuat  yang  dijadikan landasan filosofis  pembagian warisan ini. Pertama , asas ijbari.  kata ijbari berarti paksaaan,  dengan  kata  lain  melakukan  sesuatu  diluar  kehendaknya  sendiri.  Jadi kewarisan  dalam  Islam  yang  berasaskan  ijbari  bukan  atas  kehendak  pewaris melainkan  atas  dasar  hukum  waris  menurut  Islam  (Walim,  2017). Kedua ,  asas individual. Pada asas ini harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya,  dapat  dimiliki  secara  perorangan.  Jadi  bagian-bagian  setiap  ahli  waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti dalam hukum Adat ada bagian yang  sifatnya  tidak  dapat  dimiliki  secara  perorangan,  tetapi  dimiliki  secara kelompok (Wahyuni, 2018).
Ketiga ,  asas  bilateral. Asas  bilateral  artinya  ahli  waris  menerima  harta warisan dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, demikian  sebaliknya  peralihan  harta  peninggalan  dari  pihak  garis  keturunan pewaris  laki-laki  maupun  perempuan  (Wahyuni,  2018;  Walim,  2017). Keempat , asas  keadilan  berimbang.  Keseluruhan  dari  pihak  laki-laki  maupun  perempuan menerima warisan secara berimbang, artinya unsur keseimbangan tanggung jawab menjadi  dasar  dari  asas  ini,  hal  ini  didasarkan  pada  baik  laki-laki  maupun perempuan  dalam  ahli  waris  memiliki  peranan  serta  tanggung  jawab  masing- masing. Tanggung jawab tersebut kemudian memberikan ketentuan pembagiannya berimbang  antara  laki-laki  dan  perempuan,  secara  umum  di  dalam  Al-Qur’an pembagian  warisan  lebih  besar  kepada  laki-laki  daripada  perempuan,  tentunya alasan  syar’i  yang  mengharuskan  laki-laki  mendapat  dua  bagian  dan  perempuan hanya mendapatkan satu bagian saja (Fathoni, 2018).
Kelima, asas keadilan berimbang. Keseluruhan dari pihak laki-laki maupun perempuan  menerima  warisan  secara  berimbang,  artinya  unsur  keseimbangan tanggung jawab menjadi dasar dari asas ini, hal ini didasarkan pada baik laki-laki maupun  perempuan  dalam  ahli  waris  memiliki  peranan  serta  tanggung  jawab masing-masing  (Walim,  2017).  Tanggung  jawab  tersebut  kemudian  memberikan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2 (2022): 92-102
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
ketentuan pembagiannya berimbang antara laki-laki dan perempuan, secara umum di  dalam  Al-Qur’an  pembagian  warisan  lebih  besar  kepada  laki-laki  daripada perempuan,  tentunya  alasan  syar’i  yang  mengharuskan  laki-laki  mendapat  dua bagian dan perempuan hanya mendapatkan satu bagian saja.
Keenam ,  asas  akibat  kematian.  Hukum  kewarisan  Islam  mengatur  bahwa kewarisan  ada  dan  diterapkan  bila  ada  yang  meninggal  dunia.  Kewarisan  ada sebagai  akibat  dari  meninggalnya  seseorang.  Oleh  karena  itu,  peralihan  harta seseorang  kepada  orang  lain  yang  disebut  kewarisan,  terjadi  setelah  orang  yang mempunyai harta itu meninggal dunia (Fathoni, 2018).

## Hukum Kewarisan Adat
Pengertian  hukum  waris  ditinjau  dari  hukum  adat  adalah  peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak  berwujud  benda  atau immateriele  goederen dari  suatu  angkatan  manusia (generasi)  kepada  keturunannya  (Fauzi,  2017).  Hukum  waris  adat  adalah  aturan- aturan  hukum  yang  mengatur  cara  bagaimana  dari  abad  ke  abad  penerusan  dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku (Atmaji et al., 2022). Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum  waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada waris (Haniru, 2014).
Bila merujuk pada pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat waris  merupakan  proses  hukum  yang  ditempuh  sebagai  penyelesaian  ketentuan pembagian  atau  peralihan  harta  kekayaan  yang  merupakan  peninggalan  pewaris kepada  ahli  waris.  Hukum  waris  adat  sangat  dipengaruhi  oleh  persekutuan  atau perkumpulan penganut hukum adat pada masing-masing daerah di Indonesia.
Sistem hukum adat yang diterapkan juga berlaku pada pembagian warisan, juga  yang  paling  terkenal  di  Indonesia  ada  dua  persekutuan  yakni  persekutuan genealogis  (keturunan)  dan  persekutuan  teritorial  (hukum  kependudukan  atas teritorial).  Persekutuan  genealogis,  anggotanya  merasa  terikat  antara  satu  dan lainnya, ini dikarenakan mereka memiliki satu garis keturunan yang sama, nenek moyang yang sama. Sedangkan persekutuan teritorial, menganggap keterikatan itu berdasarkan  wilayah  kependudukan  yang  ditinggali  sehingga  keterikatan  itu didasarkan pada tempat tinggal pada daerah yang sama (Hasanudin, 2021).
Masyarakat  tipe  persekutuan  genealogis  ini  dapat  dijumpai  di  desa pedalaman  Aceh  dan  sebagian  daerah  melayu  Sumatera.  Sedangkan  persekutuan hukum  yang  dipengaruhi  teritorial  dan  genealogis  terdapat  di  beberapa  daerah seperti  Mentawai  yang disebut Uma, di  Nias dengan sebutan Euri,  Minangkabau dengan  Degana  Nagari  dan  di  Batak  disebut  dengan  Kuria  atau  Huta  (Warjiyati, 2020).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2 (2022): 92-102
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Sistem kekerabatan dan kekeluargaan pada masyarakat Indonesia masing- masing memiliki sistem yang beragam, sejalan apa yang disampaikan oleh Wijono Prodjodikoro  yang  dikutip  oleh  Mohammad  Yasir  Fauzi,  bahwa  terdapat  tiga bentuk  sistem  kekerabatan  atau  kekeluargaan  pada  masyarakat  Indonesia, yaitu:Pertama,  golongan  patriachaat  atau  patrilineal  atau  kebapakan  di  mana golongan  kekerabatan  tersebut  dapat  ditemukan  pada  masyarakat  Bali,  Ambon, Batak, Alas dan Tanah Gayo; Kedua, golongan matriaachaat atau matrilineal atau keibuan di mana golongan kekerabatan tersebut dapat ditemukan pada masyarakat Minangkabau, dan Ketiga, golongan parental atau bilateral atau kebapak-ibuan di mana golongan kekerabatan tersebut dapat ditemukan pada masyarakat Sumatera Timur,  Sumatera  Selatan,  Riau,  Aceh,  Lombok,  Kalimantan,  Sulawesi,  Ternate, Jawa dan Madura (Warjiyati, 2020).

## Asas Kewarisan Adat
Masyarakat  adat  Indonesia  secara  umum  menganut  lima  asas  kewarisan adat. Pertama ,  asas  ketuhanan  dan  pengendalian  diri.  Kesadaran  atas  harta  yang dimiliki seseorang dan akhirnya ditinggalkan adalah merupakan rezeki dari tuhan yang  merupakan  karunia  dan  keridhaan-Nya.  Sehingga  kepemilikan  dari  harta tersebut  akan  diperoleh  siapapun,  sehingga  bila  harta  tersebut  merupakan peninggalan  seharusnya  tidak  untuk  diperselisihkan  pembagiannya,  karena  pada dasarnya  bukanlah  harta  peninggalan  yang  menjadi  tujuan,  namun  kekeluargaan yang harmonis lah yang dijaga (Haries, 2014; Warjiyati, 2020).
Kedua ,  asas  kesamaan  hak  dan  kebersamaan  hak. Inti  pada  asas  ini  adalah setiap  ahli  waris  memiliki  kedudukan  yang  sama  atas  ak  untuk  mewarisi  harta peninggalan  dari  pewaris,  dengan  melihat  kewajiban  serta  tanggung  jawab  dari setiap ahli waris untuk diperolehnya warisan tersebut. Dengan demikian pembagian harta warisan yang dibagikan tidaklah sama banyaknya, melainkan pembagian itu seimbang  berdasarkan  hak  serta  tanggung  jawab  yang  diemban  oleh  ahli  waris (Fauzi, 2016; Warjiyati, 2020).
Ketiga ,  asas  kerukunan  dan  kekeluargaan.  Kerukunan  antar  ahli  waris adalah  merupakan  hal  yang  inti  pada  setiap  persoalan,  juga  termasuk  dalam pembagian  harta  warisan.  Kerukunan  terjaga  maka  hubungan  kekeluargaan  akan senantiasa harmonis, hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, tidak adanya perselisihan antara sanak saudara, tidak adanya pertengkaran antara kakak beradik dan  tentunya  kemanfaatan  atas  harta  pembagian  dari  warisan  dirasakan  bersama (Fauzi, 2016; Winstar, 2007).
Keempat , asas musyawarah dan mufakat. Mengedepankan musyawarah dan kemufakatan  dalam  pembagian  warisan  merupakan  salah  satu  karakteristik masyarakat adat Indonesia, dengan menunjuk yang paling dituakan dalam keluarga dan memimpin musyawarah diharapkan akan membawa pada keputusan-keputusan yang  mufakat,  sehingga  pembagian  warisan  berkeadilan  dan  berimbang. Selanjutnya  kesepakatan  itu  bersifat  tulus  ikhlas  yang  dikemukakan  dengan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2 (2022): 92-102
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
perkataan yang baik dan keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris (Warjiyati, 2020).
Kelima ,  asas  keadilan.  Keadilan  berdasarkan  status,  kedudukan,  dan  jasa, sehingga  setiap  keluarga  pewaris  mendapatkan  harta  warisan,  baik  sebagai  ahli waris  maupun  bagian  sebagai  bukan  ahli  waris,  melainkan  bagian  jaminan  harta sebagai anggota keluarga pewaris (Winstar, 2007).
Pembagian warisan menurut hukum adat di Indonesia secara umum terdapat dua  bentuk  yakni  warisan  dibagikan  di  saat  pewaris  masih  hidup  dan  proses pewarisan  yang  dilakukan  setelah  pewaris  meninggal.  Selain  kekerabatan  atau kekeluargaan yang menjadi sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat di Indonesia, dikenal juga sistem lain yang berorientasi pada sifat kepemilikan harta waris setelah diwariskan oleh pewaris, yaitu:
1. Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
2. Sistem  kewarisan  kolektif,  cirinya  harta  peninggalan  itu  diwarisi  oleh sekumpulan  ahli  waris  yang  bersama-sama  merupakan  semacam  bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi- bagikan kepemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
3. Sistem  kewarisan  mayorat,  cirinya  harta  peninggalan  diwarisi  seluruhnya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.

## Hukum Kewarisan di Indonesia
Berlakunya  sistem  hukum  kewarisan  di  Indonesia  tidaklah  terlepas  dari pengaruh sejarah perkembangan masyarakat di dalamnya, agama, suku, ras serta adat istiadat sangat mempengaruhi keberlangsungan sistem hukum yang ada di Indonesia. Hal ini kemudian mempengaruhi uga polarisasi hukum yang digunakan di Indonesia, terlihat  pada  tidak  adanya  penyeragaman  aturan  (unifikasi)  pada  sistem  hukum kewarisan  tersebut.  Masing-masing  agama,  suku  dan  adat  istiadat  tunduk  kepada masing-masing hukumnya.
Bahkan  sejarah  yang  ditandai  dengan  masuknya  Islam  ke  Indonesia memberikan angin segar atas ajaran agama yang ada saat itu. Seiring perkembangannya keserasian  antara  ajaran  agama  Islam  dan  hukum  adat  nampak  pada  implementasi peribadatan  masyarakat  saat  itu.  Sehingga  ada  ungkapan  yang  paling  terkenal  adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah. Sama ungkapan dari masyarakat Gorontalo yang  memiliki  falsafah  hidup  yang  memiliki  makna  dalam  menjalani  hidup  selalu berpegang pada adat yang disesuaikan dengan ajaran agama yang dianut dan diyakini masyarakat  Gorontalo,  adat hulahulaa  to  syaraa,  syaraa  hula-hulaa  to  adat (adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi adat) (Bakung, 2020).
Hubungan  Islam  di  daratan  Jawa  juga  nampak  erat  dengan  sistem  adatnya, istilah  sapikul  sagendhongan.  secara  sosiologis  dan  kultural  hukum  Islam  memiliki fleksibilitas dan elastisitas. Artinya meskipun ada kekuatan otonom yang terkandung dalam  ketetapan  Tuhan,  tetapi  dalam  realisasinya  hukum  Islam  mampu  melakukan upaya transformatif-adaptif.

## KESIMPULAN
Ruang lingkup kajian tentang hukum kewarisan di Indonesia telah banyak dikemukakan oleh para peneliti, bertujuan menggali semua potensi kewarisan yang masih jauh dari harapan pada unifikasi hukum waris secara keseluruhan. Bukan hal yang tidak mungkin untuk menyeragamkan hukum kewarisan di Indonesia, namun membutuhkan pemahaman dan dukungan dari berbagai pihak. Praktek pewarisan yang  masih  mengedepankan  asas  kekeluargaan  dalam  pembagiannya, memungkinkan  adanya  evaluasi  hukum  kewarisan  Islam  yang  tentunya  dengan jalan  ijtihad  para  ulama  Nusantara.  Kompilasi  Hukum  Islam  sendiri  menurut penulis, masihlah bersifat statis pada pemberlakuannya, KHI sampai saat ini masih merupakan  rujukan  para  hakim  bila  terjadi  sengketa  waris  yang  beracara  di peradilan, pendeknya KHI akan ada bila terjadi sengketa demikian juga sebaliknya bila  tidak  bersengketa,  maka  kewarisan  kembali  pada  asas  kekeluargaan  dari kesepakatan para pihak ahli waris.

## REFERENSI
Abdussamad, H. Z. (2021). Metode penelitian kualitatif . CV. Syakir Media Press.
Atmaji,  M.  D.  N.,  Hartiwingsih,  H.,  &  Darori,  M.  I.  (2022).  Peranan  Notaris terhadap Perjanjian Waris yang Dibuat berdasarkan Hukum Adat. Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum , 60–73.
Badawi, A. (2019). Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal . Deepublish.
Bakung, D. A. (2020). Pemetaan Sosio Yuridis Kewarisan pada Masyarakat Adat” Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo” di Daerah Gorontalo. Al Ahkam , 16 (2), 75– 91.
Fathoni, M. A. (2018). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 1 (1), 20–43.
Fauzi,  M.  Y.  (2016).  Sistem  Kewarisan  Adat  Semendo  Dalam  Tinjauan  Hukum Islam. Asas , 8 (2).
Fauzi, M. Y. (2017). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 9 (2), 53–76.
Gunawan, I. (2022). Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik . Bumi Aksara.
Haniru,  R.  (2014).  Hukum  Waris  Di  Indonesia  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Hukum  Adat. Al-Hukama:  The  Indonesian  Journal  of  Islamic  Family  Law , 4 (2), 456–474.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2 (2022): 92-102
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Haries,  A. (2014). Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat. Fenomena , 217–230.
Hartanto,  W.  (2015).  Kesadaran  Hukum  Sebagai  Aspek  Dasar  Politik  Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 4 (3), 469–483.
Hasanudin, H. (2021). Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam , 22 (1), 43–62.
Hasbi, M. (1999). Fiqh Mawaris. In Semarang: Pustaka Rizki Purta . Pustaka Rizki Purta.
Irianto,  S.  (2016). Pluralisme  hukum  waris  dan  keadilan  perempuan .  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kurniasari, D., Roihani, N. R., & Nurjannah, S. M. (2021). Qath’i dan Zhanni dalam Kewarisan Islam. Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 22 (2), 194–208.
Lukito,  R.  (2008). Hukum  sakral  dan  kukum  sekuler:  Studi  tentang  konflik  dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia . Pustaka Alvabet.
Manan, A. (2006). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia . Kencana.
Mufid,  A.  (2020).  Rekonstruksi  Hukum  Warisan  Di  Indonesia  Perspektif Pluralisme  Agama. Al-Qadha:  Jurnal  Hukum  Islam  Dan  Perundang- Undangan , 7 (1), 60–72.
Sakirman,  S.  (2016).  Hukum  Waris  Islam  Berbasis  Gender. Akademika:  Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan , 12 (2), 48–55.
Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. Al-Mujtahid: Journal of  Islamic Family Law , 1 (2), 113– 124.
Subeitan,  S.  M.,  &  Muthahhar,  A.  (2020).  Qath’y  Dan  Zhanny  Dalam  Hukum Kewarisan  Islam. Bilancia:  Jurnal  Studi  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum , 14 (1), 139–162.
Suwarna,  S.  D.  (2018).  Fiqh  Mawaris  (Syariat  Kewarisan)  di  Indonesia. Jurnal Syariah Hukum Islam , 1 (2), 93–107.
Tarigan, A. A., & Naldo, J. (2022). Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang . Merdeka Kreasi Group.
Wahyuni,  A.  (2018).  Sistem  Waris  Dalam  Perspektif  Islam  Dan  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar- I , 5 (2), 147–160.
Walim,  W.  (2017).  Prinsip,  Asas  Dan  Kaidah  Hukum  Waris  Islam  Adil  Gender. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 3 (1), 35–54.
Wardiana,  A.  M.  (2021).  Peran  Aktif  Hakim  dalam  Perkara  Sengketa  Waris  di
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2 (2022): 92-102
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Pengadilan Agama Sorong. Muadalah: Jurnal Hukum , 1 (2), 73–88.
Warjiyati, S. (2020). Ilmu Hukum Adat . Deepublish.
Winstar, Y. N. (2007). Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau. Jurnal Hukum \& Pembangunan , 37 .