JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 11 NO. 02  (September 2023)                                          E-ISSN : 2746-8178 DOI : 10.47828/jianaasian.v11i1.158
Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
di Kota Serang
La Lathifah Chairunnisa 1 , Fikri Habibi 2 , Rethorika Berthanila 3*
123 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya Banten Indonesia
nisa1, Fikri Habibi2, Rethorika Berthanila3 *
123 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten

## Indonesia
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 13/07/2023 Received in revised form 01/08/2023 Accepted 04/09/2023

## Abstract
Implementation  of  public  information  disclosure  policy  in  the  Public  Information  and Documentation  Office  (PPID)  of  Serang  City.  Public  information  disclosure  in  Indonesia  is governed by the Public Information Transparency Act (UU KIP) Number 14 of 2008, and in the PPID of Serang City, it is implemented to fulfill the rights of public officials to carry out their roles  transparently.  The  study  adopts  a  quantitative  approach  with  70  respondents  as  the sample, and data is collected through questionnaires. The implementation policy model used is Merilee S. Grindle's model, which includes content of policy and context of policy variables. Data analysis is conducted using multiple linear regression, coefficient of determination, T- test, and F-test. Based on the research results using VOSviewer 1.6.16 software with Scopus database, it was found that there is a significant influence between the content and context of policy variables on the implementation of public information disclosure policy. The content of policy variable plays the most dominant role with an influence rate of 99%, while the context of policy variable has an influence rate of 84.83%.
Keywords: Policy Implementation, Public Information Disclosure, policy content, policy context

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  seberapa  besar  dampak  variabel  isi  dan  konteks kebijakan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  keterbukaan  informasi  publik  di  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Serang. Keterbukaan informasi publik di
Indonesia  diatur  oleh  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP)  Nomor  14 Tahun 2008, dan di PPID Kota Serang dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh  pejabat  publik  dalam  menjalankan  peran  mereka  secara  transparan.  Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan 70 responden sebagai sampel, dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Model implementasi kebijakan yang digunakan adalah model Merilee S. Grindle, yang mencakup variabel konten kebijakan dan konteks kebijakan. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Dari hasil penelitian menggunakan perangkat lunak VOSviewer 1.6.16 dengan database Scopus, ditemukan bahwa terdapat  pengaruh signifikan antara variabel isi dan konteks kebijakan terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Variabel konten kebijakan memainkan  peran  paling  dominan  dengan  tingkat  pengaruh  sebesar  99%,  sedangkan variabel konteks kebijakan memiliki pengaruh sebesar 84,83%..
Kata  kunci: Keterbukaan  informasi  publik,  Implementasi  kebijakan,  Variabel  konten kebijakan, Variabel konteks kebijakan .
PENDAHULUAN Kebijakan adalah suatu tindakan yang  memiliki  karakteristik  relatif stabil  dan  dirancang  dengan  tujuan agar  dapat  diadopsi  dan  dijalankan oleh  individu  atau  kelompok  dalam mengatasi suatu permasalahan. Kebijakan ini berfokus pada implementasi  dan  tindakan  nyata yang dilakukan, bukan hanya pada ide atau  niat  semata  (Anderson,  2003). Proses  kebijakan  dan  implementasi kebijakan melibatkan beberapa aktor dan  jenis  sumber  daya (input). Lindqvist  (2019)  mengemukakan aktor  dengan  bantuan  sumber  daya melalui  tindakan  dan  interaksi (throughput)  menghasilkan  output berupa  layanan  atau  tindakan  lain yang  berorientasi  pada  kelompok sasaran kebijakan, dan output berupa efek terhadap masalah yang ditangani kebijakan tersebut. Implementasi juga merupakan  proses  interaksi  antara tujuan  dan  tindakan  (Pülzl  &  Treib, 2017)  Selanjutnya  Schofield  (2004) mengatakan  bahwa  implementasi adalah  tentang  kontinum  tindakan- kebijakan,  tentang  interaksi  dan negosiasi  antar  aktor:  antara  mereka yang  ingin  mengimplementasikan
kebijakan, dan mereka yang bergantung pada tindakan tersebut.
Berbagai  pendekatan how  to proceed dan decesion  making dalam implementasi  kebijakan  memiliki fungsi  penting  terkait  bagaiamana suatu  kebijakan  publik  diterapkan pada  masyarakat  (Anthony J.  Cortese ST,  2004).    Pada  tahap  ini,  pembuat kebijakan  dan  pelaksana  memiliki rencana  mengenai  langkah-langkah yang  harus  diambil  dan  tugas-tugas yang  harus  diselesaikan.  Namun, karena implementasi kebijakan publik tidak  dapat  diprediksi  dengan  pasti, proses  tersebut  tidak  memiliki batasan yang jelas dalam penyelesaiannya.  Sebagai  hasilnya, aktivitas implementasi dapat berlangsung  dalam  berbagai  waktu dan kondisi yang berbeda. Implementasi  kebijakan  informasi publik,  sesuai  dengan  definisi  yang tercantum  dalam  Pasal  1  Ayat  2  UU Nomor  14  Tahun  2008,  menyatakan bahwa  informasi  publik  adalah  data atau  pengetahuan  yang  dihasilkan, disimpan,  dikelola,  ditransmisikan, dan  diterima  oleh  badan  publik. Informasi  ini  erat  kaitannya  dengan
*) Penulis Korespondensi E-mail : rethorikaberthanila@gmail.com
fungsi  dan  tugas  badan  publik  lain yang  diatur  oleh  undang-undang, serta  mencakup  informasi  lain  yang relevan dengan kepentingan publik.
Keterbukaan  informasi  publik merupakan tugas yang harus diemban oleh badan publik sebagai bagian dari pelaksanaan  fungsi  pemerintahan. Lingkup  badan  publik  mencakup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan  instansi  penyelenggara  yang menerima  dana  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  atau  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang berasal  dari  pemerintah  pusat  atau daerah.  Kewajiban  ini  juga  berlaku bagi  organisasi  non-pemerintah,  baik yang  berbentuk  badan  hukum maupun  yang  tidak berbentuk  badan hukum.. Keterbukaan informasi memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kebijakan publik. Ini berkontribusi secara positif dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan efektif karena pemerintah dan badan publik diwajibkan untuk memberikan informasi  yang  jelas,  transparan,  dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kegiatan mereka. Hak untuk mendapatkan informasi publik, terlibat  dalam  proses  pembentukan kebijakan publik, kebebasan berekspresi  termasuk  kebebasan pers,  dan  hak  untuk  mengajukan keberatan  atas  penolakan  hak-hak sebelumnya,  semuanya  merupakan hak masyarakat yang harus dihormati dan  dilindungi.  Keterlibatan  aktif masyarakat  dalam  proses  kebijakan publik  ini  sangat  penting  untuk mencapai  pemerintahan  yang  lebih partisipatif  dan  berpihak  pada kepentingan publik secara luas.
Dalam  rangka  mencapai good governance, penting untuk
mengimplementasikan  keterbukaan informasi publik karena good governance  tidak  dapat  terwujud tanpa  adanya  kepastian  terhadap keterbukaan informasi publik. Efektivitas keterlibatan dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan  dengan  adanya  jaminan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  turut  berperan aktif  dalam  proses  pembentukan kebijakan  publik.  Selain  itu,  hal  ini juga  akan  meningkatkan  mekanisme pengawasan publik terhadap pelaksanaan  pemerintahan  (Susila Wibawa,  2019).  Dengan  adanya transparansi  informasi,  masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk memahami dan memberikan masukan yang  relevan  terhadap  kebijakan publik,  serta  memiliki  kesempatan untuk  mengawasi  dan  mengevaluasi tindakan  pemerintah  secara  lebih efektif. Hubungan antara pemerintahan daerah dengan paradigma good governance didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang  kepemerintahan  yang  Baik Nomor  101  Tahun  2000.  Peraturan tersebut  memberikan  arahan  dan pedoman  bagi  pemerintahan  daerah untuk  menerapkan  prinsip-prinsip good  governance dalam  pelaksanaan tugas  dan  tanggung  jawab  mereka. Konsep good governance menekankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas,  dan  efektivitas  dalam pengelolaan pemerintahan, dan peraturan tersebut menetapkan bahwa  pemerintahan  daerah  di Indonesia diharapkan untuk mengadopsi dan menerapkan prinsip- prinsip  tersebut  dalam  praktiknya. Untuk mencapai kondisi pemerintahan  yang  baik,  diperlukan pemerintahan  daerah  yang  bersifat demokratis,  transparan,  responsif,
efektif, efisien, berwawasan strategis, dan  berwawasan  lingkungan,  serta akuntabel. Dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,  J.B.  Ghartey  menyatakan bahwa  terdapat  berbagai  pertanyaan yang  harus  dijawab  terkait  sistem akuntabilitas.  Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup hal-hal yang harus diungkapkan dalam pertanggungjawaban, alasan pengajuan pertanggungjawaban, penerima pertanggungjawaban, penanggung  jawab  berbagai  aspek kegiatan  masyarakat,  kesesuaian pertanggungjawaban dengan kewenangan, dan pertanyaan- pertanyaan yang relevan (BPKP, 2007 diakses pada 30 Januari 2022).
Akuntabilitas  publik  muncul dari asas bahwa pejabat publik diberi wewenang  untuk  mencapai  tujuan dengan  memanfaatkan  sumber  daya yang  tersedia.  Oleh  karena  itu, diharapkan  bahwa  pejabat  publik akan menegakkan akuntabilitas mereka  kepada  rakyat.  Namun,  fakta bahwa  masih  banyak  pejabat  yang belum  memenuhi  tugas  mereka dengan bertanggung jawab, dan kasus korupsi  serta  tindakan  kejahatan terhadap  pejabat  lainnya  menjadi bukti  konkret  akan  kenyataan  ini.
Kejadian tersebut menyebabkan rakyat memiliki masalah kepercayaan
(trust  issue) terhadap  pejabat  publik.
Rakyat  akan  dengan  mudah  menilai sejauh  mana  para  pejabat  publik mampu menjalankan pekerjaan mereka  dengan  akuntabilitas  yang tinggi.  Ketika  pejabat  publik  tidak mampu  mempertanggungjawabkan tindakannya secara transparan, seringkali masyarakat mengecam dan mengkritik  pemerintah  yang  tidak menjalankan  tugas  dan  fungsinya dengan efektif. Ketika banyak pemimpin yang mengecewakan
rakyat,  maka  aksi  demo  akan dilakukan. Menurut laporan dari Kompas.com  pada  20  Januari  2022, terdapat  tuduhan  terhadap  pejabat Dinas  Kesehatan  Banten  yang  diduga menyuap masker senilai Rp 1,6 miliar dengan  selisih  harga  masing-masing Rp  220.000.  Terdakwa  juga  dituduh melakukan  manipulasi  data  harga satuan  sebesar  15.000  unit  saat penyusunan APBD. Penggunaan dana tersebut  diduga  tidak  bertanggung jawab dan digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan pegawai negeri  lainnya.  Dalam  Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008  menjadi  harapan  bagi  para advokat  transparansi  di  berbagai sektor, terutama di sektor publik. UU KIP  dianggap  sebagai  kesempatan yang baik untuk mencapai pemerintahan  yang  bertanggung jawab  sesuai  dengan  prinsip-prinsip good  governance (Kristiyanto,  2016). Undang-undang ini mengatur kebebasan dalam mengelola informasi publik  sesuai  dengan  peraturan daerah masing-masing. Sebagai otoritas publik, Pemerintah  Kota  Serang  diharapkan aktif dalam menyampaikan informasi mengenai  kegiatan  dan  program pemerintahan  kepada  warga  yang membutuhkan  informasi  tentang penyelenggaraan  pemerintahan.  Hal ini bertujuan untuk mencapai pemerintahan  yang  bertanggung jawab sesuai dengan amanat pemerintahan  yang  baik.  Tugas Pemerintah  Kota  Serang  adalah berperan  aktif  dalam  mewujudkan akuntabilitas  publik  yang  diinginkan oleh masyarakat Kota Serang. Informasi mengenai hal ini juga dapat diakses melalui perpustakaan sebagai sarana  penyebaran  informasi  kepada masyarakat.
Dalam  prinsip  tata  kelola pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi  memainkan  peran  utama dan  sangat  penting  untuk  mencapai penyelenggaraan  pelayanan  publik yang  unggul  dan  efektif.  Hak  atas keterbukaan  informasi  yang  dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  dan  lebih  lanjut  diatur  oleh
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 menjadi dasar yang memperkuat kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya dengan memberikan  pelayanan  publik  yang transparan,  efektif,  efisien,  dan akuntabel. Implementasi prinsip keterbukaan informasi dalam pelayanan  publik  diharapkan  dapat menciptakan good governance (Ahmadi  et  al.,  2019;  Susila  Wibawa, 2019). Implementasi keterbukaan
informasi  kini  telah  mengikuti perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi.  Penggunaan  sistem informasi  berbasis  internet  menjadi sarana  utama  untuk  memberikan akses  informasi  secara  langsung kepada masyarakat (Windyaningrum,
2018).  Dampak  dari  penerapan keterbukaan informasi secara elektronik di berbagai negara dipengaruhi  oleh  sejumlah  faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup  ukuran  kota,  penerbitan obligasi daerah,
karakteristik keuangan,  tingkat  visibilitas  di Internet,  tingkat  e-government,  dan berbagai aspek politik yang beragam. Sementara  itu,  faktor  eksternal meliputi  tingkat  pendapatan  warga, tingkat  pendidikan,  partisipasi  sosial politik,  kemauan  politik,  dan  tingkat pendapatan  warga  (Barako,  2007; Serrano-Cinca  et  al.,  2009).  Dalam seluruh provinsi di Indonesia, Komite Informasi  dan  masyarakat  memiliki
tanggung jawab untuk memahami dan memanfaatkan mekanisme pengaduan,  dengan  tujuan  untuk mengurangi jumlah sengketa informasi dan membantu pihak-pihak untuk memahami kebijakan, termasuk penegak kebijakan (Muhaimin, 2018; Pambayun, 2017). Koga (Koga, 2003) dan Safaria et al.  (Safaria  et  al.,  2019)  telah menyoroti  pentingnya  menciptakan supremasi  hukum  dan  meningkatkan tingkat  informasi  bagi  warga  negara, serta  memberikan  nilai  tambah  pada informasi yang disajikan oleh pemerintah.  Mereka  menyatakan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan  informasi  publik  tidak hanya  berfokus  pada  bagaimana pemerintah mengelola dan menyajikan data kepada publik, tetapi juga  melibatkan  kemampuan  publik untuk  mengakses  dan  menggunakan data  tersebut  dengan  baik.  Hal  ini menekankan pentingnya aspek partisipatif dan kemampuan masyarakat  dalam  memahami  dan memanfaatkan informasi yang disajikan oleh pemerintah Kebijakan Keterbukaan Informasi  Publik  adalah  hasil  dari inisiatif  dan  penyelenggaraan  oleh pihak  publik,  yang  dalam  proses perumusannya melibatkan partisipasi publik  dan  juga  melibatkan  publik dalam tahap implementasinya. Tujuan UU  KIP  menekankan  pada  pelayanan dan  pemberdayaan  warga  sebagai "pemilik  perahu"  (Denhardt  & Denhardt,  2003).  Namun,  meskipun kebijakan  keterbukaan  informasi publik  sudah  diimplementasikan, belum  mencapai  tingkat  maksimal karena beberapa indikator menghambat  pelaksanaan  kebijakan tersebut  (Ahsan  et  al.,  2019;
Nawangsari  &  Sari,  2019;  Ula  et  al., 2022).
Dalam penelitian yang dilakukan oleh  Estevez  et  al.  (2010)  dan  Lee (2010)  menyatakan  bahwa  budaya politik  dan  administratif  dapat menjadi  ancaman  terhadap  sistem informasi  yang  mengelola  informasi sensitif atau pribadi oleh pemerintah tanpa izin. Selanjutnya, Zuiderwijk & Janssen  (2014)  menekankan  bahwa dalam  perancangan  sistem  informasi publik,  tiga  dimensi  penting  yang harus dipertimbangkan adalah informasi,  kontrol  pribadi,  dan pengaruh,  serta  perlu  dilakukan evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan warga. Pada  penelitian  yang  dilakukan oleh  Grimsley  &  Meehan  (2007)  dan Thakor  (2015)  menyatakan  bahwa dalam mengembangkan
sistem informasi  publik  yang  efektif,  faktor- faktor  seperti  sumber  daya  manusia, infrastruktur  teknologi,  partisipasi masyarakat, pengawasan, dan sosialisasi  sangat  berperan  dalam meningkatkan kesadaran dan kepuasan terhadap kepatuhan peraturan keterbukaan informasi. Penelitian  mengenai  kebijakan keterbukaan informasi yang dilakukan  oleh  Zhang  et  al.  (2016) menggarisbawahi  kemajuan  China dalam hal transparansi dan pengungkapan informasi. Selanjutnya, Fagotto (2006) dan Lubis  et  al.  (2018)  menyoroti pentingnya faktor-faktor seperti sumber  daya  manusia,  infrastruktur teknologi,  partisipasi  masyarakat, pengawasan,  dan  sosialisasi  dalam meningkatkan kesadaran dan kepuasan terhadap kepatuhan peraturan keterbukaan informasi. Yang  terakhir  penelitan  yang
dilkakukan  oleh  Bingham  (2008),
Carolan  (2016),  Carter  &  Bélanger
(2005)
mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi dapat memiliki efek transformatif, yakni memberikan manfaat  seperti  menginformasikan, mencerahkan,  dan  menyemangati masyarakat,  namun  juga  dapat menimbulkan  kerugian  besar  atau menghambat operasional pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan  yang  dinamis  dan interaktif dalam penyebaran informasi Berdasarkan  latar  belakang tersebut,  terdapat  banyak  penelitian yang  telah  dilakukan  mengenai kebijakan  keterbukaan  informasi. Namun,  jumlah  penelitian  yang mengkaji  pengaruh  implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi publik  dengan  menggunakan  model implementasi  Merilee  S.  Grindlee masih  terbilang  jarang.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  analisis bibliometrik dengan bantuan software  VOSViewer  berdasarkan database  Scopus  tahun  2017-2022. Penggunaan kata kunci "implementasi kebijakan" dan "keterbukaan informasi  publik"  terbatas  pada subbidang  ilmu  sosial  dalam  bahasa Inggris  menunjukkan  bahwa  masih belum  banyak  penelitian  yang  telah dilakukan  berdasarkan  kata  kunci yang digunakan.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan  yang  berperan  dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi  kebijakan  keterbukaan informasi  publik  di  Kota  Serang. penulis menggunakan Model implementasi  Merilee  S.  Grindle (Grindle,  2018)  melibatkan  dua variabel utama, yaitu konten kebijakan  dan  konteks  kebijakan. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  memahami  faktor-faktor  kunci yang  dapat  memengaruhi  hasil implementasi  kebijakan  keterbukaan
informasi publik, khususnya di tingkat Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi di Kota Serang.
Gambar 1 Overly Visualisasi Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik
Sumber: Data diolah dari software VOSviewer 1.6.16

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  Metode yang  digunakan  adalah  metode deskriptif kuantitatif sebagai pendekatan  untuk  mengumpulkan dan  menganalisis  data.  Metode kuantitatif ini melibatkan data dalam bentuk numerik dan analisis statistik.
Filosofi  yang  mendasari  metode  ini adalah  positivisme,  yang  berfokus pada pengujian hipotesis dan penelitian  terhadap  populasi  atau sampel  tertentu.  Data  dikumpulkan menggunakan  alat  penelitian  yang sesuai, dan analisis statistik digunakan untuk mengolah data yang bersifat  kuantitatif  (Sugiyono,  2016). Metode  deskriptif  kuantitatif  ini bertujuan untuk memberikan gambaran  yang  jelas  dan  terukur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi publik  di  tingkat  Pejabat  Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi  di  Kota Serang. Penelitian ini mengambil populasi  seluruh  pegawai  Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  Induk  dan  Pembantu  di  Kota Serang.  Jumlah  partisipan  penelitian sebanyak 86 orang, yang terdiri dari 1 Kepala  Sekolah  PPID,  1  Wakil Sekretaris  PPID,  32  Wakil  Atasan PPID,  24  Asisten  PPID,  serta  29  Staf Sekretariat  PPID.  Teknik  sampling yang  digunakan  adalah  Krijcie  panel sampling,  di  mana  jumlah  populasi antara  80  hingga  86  orang,  dan peneliti  memilih  70  responden sebagai  sampel  penelitian.  Data dikumpulkan menggunakan kuesioner,  dan  analisis  data  yang dilakukan menggunakan regresi linier, koefisien determinasi, uji T, dan uji  F  dengan  bantuan  program  SPSS 24.0. Kebaruan (novelty) dari penelitian  dievaluasi  menggunakan software  VOSviewer  1.6.16  dengan menggunakan database Scopus..

## HASIL DAN PEMBAHASAN ANALISIS REGRESI LINIER
Dalam  analisis  regresi  linier, didapatkan koefisien konstanta sebesar 0,479, yang mengindikasikan bahwa ketika nilai variabel independen  konten  Kebijakan  (X1) dan Konteks Kebijakan (X2) adalah 0, maka  nilai  penerapan  kebijakan pengungkapan  (variabel  dependen) sebesar  0,479.  Ini  menunjukkan bahwa  terdapat  pengaruh  positif antara konten Kebijakan dan Konteks Kebijakan terhadap penerapan kebijakan  pengungkapan,  dengan asumsi variabel-variabel lainnya konstan dalam model analisis regresi. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel konten Kebijakan (X1) sebesar  0,997,  menandakan  bahwa jika  variabel  independen  lainnya dianggap  tetap  dan  konteks  politik (X2)  mengalami  peningkatan,  maka implementasi  kebijakan  keterbukaan
informasi  akan  meningkat  sebesar 0,997.  Koefisien  ini  menunjukkan adanya  pengaruh  signifikan  antara konten kebijakan dengan implementasi pengungkapan. Sementara  itu,  koefisien  regresi untuk  variabel  Konteks  Kebijakan (X2)  sebesar  1,001,  yang  berarti  jika variabel  independen  lainnya  diamati konstan  dan  konten  Kebijakan  (X1) mengalami peningkatan, maka implementasi kebijakan pengungkapan akan meningkat sebesar  1,001.  Koefisien  ini  juga menunjukkan  adanya  pengaruh  yang signifikan  antara  konteks  politik  dan implementasi kebijakan pengungkapan. Hasil analisis regresi ini memberikan  pemahaman  tentang pentingnya  kedua  variabel,  yaitu konten  Kebijakan  dan  Konteks Kebijakan,  dalam  mempengaruhi implementasi  kebijakan  keterbukaan informasi publik.

## KOEFISIEN DETERMINASI
Koefisien  determinasi  adalah sebuah indikator yang menggambarkan  sejauh mana  variasi variabel  dependen  dapat  dijelaskan oleh  variasi  variabel  independen dalam analisis regresi. Dalam penelitian ini, nilai koefisien determinasi  yang  disesuaikan  adalah 0,999. Hal ini mengindikasikan bahwa sebanyak 99% variasi dalam implementasi  kebijakan  keterbukaan informasi  dapat  dijelaskan  oleh hubungan  antara  variabel  konten Kebijakan (X1) dan Konteks Kebijakan (X2).  Sebagian  sisanya,  sekitar  1%, kemungkinan dipengaruhi oleh variabel-variabel  lain  yang  tidak dimasukkan dalam model analisis.
Nilai  tinggi  dari  koefisien determinasi  menunjukkan  bahwa variabel  Konten  Kebijakan  dan
Konteks Kebijakan memiliki pengaruh yang  signifikan  dan  sangat  penting dalam  menjelaskan  variasi  dalam implementasi  kebijakan  keterbukaan informasi. Dengan demikian, penelitian  ini  menegaskan  bahwa faktor-faktor  ini  berperan  dominan dalam  pengaruh  terhadap  hasil implementasi kebijakan pengungkapan. Berdasarkan hasil uji-t pertama, diperoleh nilai t-hitung untuk variabel konten  Kebijakan  (X1)  sebesar 246,870,  yang  jauh  lebih  besar  dari nilai 𝑡 tabel sebesar  1,996,  hal  ini menunjukkan bahwa variabel Konten Kebijakan  (X1)  memiliki  pengaruh positif  yang  signifikan  terhadap penerapan  kebijakan  pengungkapan publik,  sebagaimana  diindikasikan oleh  koefisien  yang  memiliki  tanda positif.
Sementara  itu,  hasil  uji-t  kedua menunjukkan bahwa nilai 𝑡 hitung untuk variabel  Konteks  Kebijakan  (X2) adalah  84,836,  yang  juga  jauh  lebih besar  dari  nilai  t tabel sebesar  1,996 atau  dalam  persamaan  matemtika (84.836  >  1.996  t tabel ),  dengan  nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05. Selain itu, uji F untuk variabel konten Kebijakan  dan  Konteks  Kebijakan menunjukkan  nilai  sebesar  463,51, yang jauh lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 3,285. Hasil ini menunjukkan bahwa  terdapat  pengaruh  yang bersamaan  antara  konten  Kebijakan (X1)  dan  Konteks  Kebijakan  (X2) terhadap penerapan kebijakan keterbukaan informasi. Dengan demikian, kedua variabel,  yaitu  Konten  Kebijakan  dan Konteks Kebijakan, memiliki pengaruh  yang  signifikan  secara independen dan bersamaan terhadap implementasi kebijakan pengungkapan publik dalam penelitian ini.

## IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA SERANG Berdasarkan  hasil  perhitungan menggunakan  SPSS  24.0  dalam penelitian  mengenai  implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi publik  di  PPID  Kota  Serang  dengan menggunakan  teori  implementasi Merilee  S.  Grindle,  ditemukan  bahwa model  yang  ditentukan  oleh  Konten kebijakan  dan  konteks  kebijakan merupakan  faktor  penting  dalam penelitian ini.
Hasil  analisis  menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan  informasi  di  PPID  Kota Serang  memiliki  skor  rata-rata sebesar 99,00 per indikator kebijakan.
Hal ini menandakan bahwa penerapan kebijakan  saat  ini  lebih  didominasi oleh  variabel  konten  kebijakan dibandingkan  dengan  konteks  politik yang  memiliki  skor  rata-rata  sebesar 84,83%.
Melalui  model  implementasi kebijakan yang diperkenalkan Merilee S. Grindle, terdapat dua variabel untuk menganalisa  kebijakan  keterbukaan informasi yaitu konten kebijakan dan konteks  kebijakan.  Pada  variabel konten  kebijakan,  dipengaruhi  oleh beberapa hal diantaranya:
1. interest  affected mengacu pada  sejumlah  kepentingan yang terlibat dalam penerapan  suatu  kebijakan. Dalam  konteks  penerapan kebijakan keterbukaan informasi  publik  oleh  PPID, berbagai kepentingan seperti  tugas  PPID  yang dilaksanakan sesuai Peraturan  undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun  2008,  menjadi  aspek yang  penting.  Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk  memastikan  bahwa pelaksanaan  PPID  tidak hanya  untuk  kepentingan pejabat  semata,  tetapi  juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan  prinsip good governance yang  diadopsi oleh pemerintah dan menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Konsep  transparansi  dan akuntabilitas saling berhubungan, dimana akuntabilitas berfungsi sebagai instrumen pengendalian dalam pelayanan  publik  dan  perlu disampaikan secara transparan  kepada  publik melalui  akses  informasi  dan keterbukaan.  Akuntabilitas ini  berperan  penting  dalam menjaga pertanggungjawaban kepada masyarakat  terkait  dengan penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik  (Hermansyah  et  al., 2018). 2. Type  of  Benefits. Sebuah kebijakan harus memberikan beragam  jenis  manfaat  yang dapat berkontribusi terhadap terciptanya dampak positif dalam implementasi kebijakan tersebut.  Beberapa  manfaat yang  dihasilkan  antara  lain: pertama, menumbuhkan aspirasi  masyarakat;  kedua, memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat; ketiga, memberikan pemahaman tentang aktivitas yang dilakukan oleh pejabat
pemerintah; keempat, memberikan  solusi  bagi berbagai permasalahan; kelima,  berperan  dalam mewujudkan good governance; dan  keenam, mengurangi  penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Meskipun pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik  memerlukan  biaya yang  tinggi,  namun  manfaat yang  dihasilkan  sangat  luas dan  bermanfaat,  seperti peningkatan  kinerja  yang baik,  distribusi  informasi yang komprehensif, sosialisasi rencana dan kinerja, serta informasi anggaran. Temuan ini didukung  oleh  beberapa studi  yang  dilakukan  oleh Echave  &  Bhati  (2010),
Hermalin  et  al.  (2007),  dan Lansky (2002).
3. Extent  of  Change  Envision. Sejauh  mana  perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan  memiliki  skala yang terdefinisi dengan jelas merupakan hal penting untuk dipertimbangkan. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik memberikan pemahaman kepada masyarakat agar selalu memantau jalannya pemerintahan,  dan  juga memungkinkan  koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan.
4. Site  of  Decision  Making . Kedudukan Pembuat kebijakan  memegang  peran sentral  dalam  pelaksanaan suatu  kebijakan,  termasuk dalam  proses  pengambilan keputusan  dan  pelaksanaan kebijakan  tersebut.  Pejabat Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pembuat  keputusan  yang terpusat  berperan  sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan melaksanakan pelayanan informasi  sesuai  dengan peraturan perundang- undangan. PPID juga memiliki  prosedur  standar operasional yang memudahkan  penggunaan informasi,  serta  sebagai pelaksana  program  yang memahami konten kebijakan dan menyampaikan informasi  yang  valid  sesuai dengan program yang dijalankan. 5. Program  implementor, yaitu pihak  yang  bertanggung jawab  sebagai  pelaksana suatu kebijakan atau program,  harus  memiliki integritas yang tinggi, memiliki  kompetensi  yang sesuai,  mengemban  beban kerja  yang  ditentukan,  serta bertanggung  jawab  dalam menjalankan tugasnya. Kebebasan informasi diharapkan mendorong semangat demokratisasi dengan menawarkan kebebasan  dan  tanggung jawab  informasi  yang  luas. Selain itu, komitmen pemimpin, budaya birokrasi, dan kesadaran warga negara juga  menjadi  faktor  penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Penting untuk mempertimbangkan konteks
latar  belakang,  tujuan,  dan manfaat dalam menyediakan kebebasan  dan  aksesibilitas informasi untuk memfasilitasi  pemahaman masyarakat  dan  mendorong dukungan warga (Muhammad  Irwan  Nur Hamiddin,  SE.  &  Dr.  Patta Rapanna, SE., 2020) Pada variabel konteks kebijakan, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhinya. Faktor pertama adalah kekuasaan, kepentingan,  dan  strategi  dari  aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi publik,  peran  dan  kepentingan  para aktor  yang  terlibat  menjadi  aspek penting  yang  harus  diperhitungkan. Keterbukaan  informasi  publik  akan membantu  kepala  daerah  dalam pelaksanaan kebijakan karena
dukungan  dan  keterlibatan  pihak- pihak  yang  berkepentingan.  Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan juga memiliki peran penting dalam proses implementasi kebijakan, terutama untuk mereka yang tertarik dengan keterbukaan informasi publik. Fungsi  partisipasi  para  pihak  terkait juga  memiliki  pengaruh  dalam menentukan arah dan dukungan dari aktor-aktor yang memiliki kekuasaan terkait kebijakan tersebut.
Kedua,  adalah  karakteristik lembaga  dan  rezim  yang  berkuasa.
Pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan di mana kebijakan tersebut dijalankan. Kepala daerah  memiliki  peran  yang  krusial dalam  menentukan  kebijakan  dan keterbukaan  informasi  publik  dapat menjadi dukungan bagi kepala daerah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.  Tingkat  kepatuhan  dan respon dari pelaksana kebijakan juga
penting  dalam  proses  implementasi, dan  peran  kepala  daerah  memiliki peran dalam menentukan pelaksanaan kebijakan dan mempengaruhi  pelaksana  kebijakan. Selain  itu,  pelaksana  kebijakan  juga merespons  setiap  pelanggaran  yang terjadi terkait keterbukaan informasi. Secara keseluruhan, dua faktor utama  yang  mempengaruhi  konteks kebijakan adalah kekuasaan, kepentingan,  dan  strategi  dari  aktor yang  terlibat,  serta  karakteristik lembaga  dan  rezim  yang  berkuasa. Peran  kepala  daerah  memiliki  peran sentral dalam implementasi kebijakan, dan keterbukaan informasi publik memainkan peran kunci dalam mendukung  pelaksanaan  kebijakan. Tingkat  kepatuhan  dan  respon  dari pelaksana  kebijakan  juga  memiliki pengaruh dalam kesuksesan implementasi kebijakan. KESIMPULAN Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di PPID Kota  Serang  dipengaruhi  oleh  dua variabel  utama  dari  model  Merilee  S. Grindle,  yakni  variable  konten kebijakan dan konteks kebijakan.
Konten  kebijakan  memegang peranan  yang  sangat  penting  karena keterbukaan informasi publik merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada  masyarakat,  berdasarkan prinsip-prinsip  good  governance. Keterbukaan informasi publik memiliki  peran  transformasional dalam  menciptakan  tata  kelola pemerintahan yang baik dan mengurangi  praktik  penyelewengan serta  pelanggaran  oleh  aparat pemerintah. Manfaat dari keterbukaan informasi publik meliputi pembangunan aspirasi masyarakat, memberikan rasa kepercayaan  kepada  masyarakat,
menawarkan solusi, serta meningkatkan kinerja, distribusi informasi  yang  komprehensif,  dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.
Pada variabel konteks kebijakan, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa  berperan  penting  dalam keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan.
Peran  kepala  daerah  juga  menjadi faktor  kunci  dalam  menentukan  dan melaksanakan kebijakan, dan keterbukaan informasi publik mempengaruhi  proses  pelaksanaan kebijakan tersebut. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan  juga  menjadi  faktor  yang mempengaruhi implementasi keterbukaan  informasi  publik.  Oleh karena itu, konteks di mana kebijakan diimplementasikan  dan  peran  kepala daerah  menjadi  elemen  kunci  dalam mengoptimalkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Secara keseluruhan, implementasi  kebijakan  keterbukaan informasi publik di PPID Kota Serang sangat  dipengaruhi  oleh  interaksi antara konten kebijakan dan konteks kebijakan.  Keterbukaan  informasi publik  dipandang  sebagai  bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap  pemerintah.  Keberhasilan implementasi  keterbukaan  informasi publik  memerlukan  dukungan  dan keterlibatan aktor-aktor terkait, serta peran  penting  dari  kepala  daerah dalam proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan..

## REFERENSI
Ahmadi, D., Rachmiatie, A., & Nursyawal. (2019).  Public  participation  model for  public  information  disclosure. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal  of  Communication , 35 (4),
305–321.
https://doi.org/10.17576/JKMJC- 2019-3504-19
Ahsan,  S.  C.,  Ryadi,  S.,  Kadoy,  A.  A.,  &  ... (2019).  The  Implementation  Of
Public Information Disclosure Policy In  Sigi  Regency,  Central  Sulawesi, Indonesia  (Implementasi  Kebijakan Pengungkapan  Informasi  Publik  Di Journal Of Environment 3 (December), 113–120. http://spaj.ukm.my/ajehh/index.ph p/ajehh/article/view/131%0Ahttp: //spaj.ukm.my/ajehh/index.php/aj ehh/article/view/131/191
Anthony J. Cortese ST. (2004). Walls And Bridges  Social  Justice  and  Public Policy . New York: State University of New York Press. https://www.ptonline.com/articles /how-to-get-better-mfi-results Barako,  D.  G.  (2007).  Determinants  of voluntary  disclosures  in  Kenyan companies annual reports. Determinants of Voluntary Disclosures  in  Kenyan  Companies Annual Reports , 1 (August), 113–128.
Bingham,  L.  B.  (2008).    Full  Disclosure: The  Perils  and  Promise  of Transparency  ,  by  Archon  Fung, Mary  Graham,  and  David  Weil, Cambridge:  Cambridge  University Press,  2007,  282  pp.,  $28.00, hardcover. Journal of Policy Analysis and  Management , 27 (1),  218–221. https://doi.org/10.1002/pam.2031 7 Carolan, L. (2016). Open data, transparency  and  accountability: Topic  Guide . September ,  4–25. http://www.gsdrc.org/topic- guides/open-data-transparency- and-accountability/ Carter,  L.,  &  Bélanger,  F.  (2005).  The utilization of e-government services: Citizen  trust,  innovation  and acceptance  factors. Information Systems  Journal , 15 (1),  5–25.
https://doi.org/10.1111/j.1365- 2575.2005.00183.x
Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The new public service: An approach to  reform. International  Review  of Public  Administration , 8 (1),  3–10. https://doi.org/10.1080/12294659 .2003.10805013
Echave,  J.  O.,  &  Bhati,  S.  S.  (2010). Determinants of Social and Environmental Disclosures by Spanish Companies Jon . 55–68. Erin M. Reid and Michael Ichael W. Toffel. (2009).  Responding  To  Public  And Private Politics: Corporate Disclosure  Of  Climate  Change Strategies. Business , 920 (October), 1–43. https://doi.org/10.1002/smj
Estevez,  E.,  Fillottrani,  P.,  &  Janowski,  T.
(2010).  Information  sharing  in government-conceptual  model  for policy  formulation. Proceedings  of the  European  Conference  on  E- Government,  ECEG , January ,  152– 162.
Fagotto,  D.  W.  A.  F.  M.  G.  E.  (2006).  The Effectiveness of Regulatory Disclosure Policies. Journal of Policy Analysis  and  Management , 29 (3), 451–478. https://doi.org/10.1002/pam Febrianingsih,  N.  (2012).  Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan  yang  Baik. Media
Pembinaan  Hukum  Nasional , 1 (10), 277–294. http://rechtsvinding.bphn.go.id/art ikel/ART 5 JRV 4.1 WATERMARK.pdf Fenster,  M.  (2012). Disclosure’s  Effects:
WikiLeaks and Transparency . 87 .
Grimsley,  M.,  &  Meehan,  A.  (2007).  e- Government  information  systems: Evaluation-led  design  for  public value  and  client  trust. European
Journal  of  Information  Systems , 16 (2), 134–148. https://doi.org/10.1057/palgrave.e jis.3000674 Grindle,  M.  S.  (2018).  Politics  and  Policy
Implementation in the Third World.
In News.Ge .
Hermalin, B. E., Weisbach, M. S., Gromb, D.,
Leuz,  C.,  Park,  J.,  Romano,  R.,  Shaw,
K.,  Swinkels,  J.,  &  Jeff,  ;  (2007). Information Disclosure and Corporate  Governance. Allied  Social Science Association Meetings , LXVII (1).
Hermansyah, I., Rahman, R., & Suherman,
M.  (2018).  Pengaruh  Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei Pada Dinas Daerah  Kotatasikmalaya). Jurnal Akuntansi , 3 (1), 21–29. http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/j ak Hsu,  D.  (2014).  How  much  information disclosure  of  building  energy performance  is  necessary? Energy Policy , 64 , 263–272. https://doi.org/10.1016/j.enpol.20 13.08.094 Hyunhoe  Bae,  Peter  Wilcoxen,  D.  P. (2010).  Information  Disclosure Policy:Do  State  Data  Processing Efforts  Help  More  Than  the Information Disclosure Itself? Journal  of  Policy  Analysis  and Management , 29 (3), 451–478. https://doi.org/10.1002/pam Koga,  T.  (2003).  Access  to  government information  in  Japan:  A  long  way toward  electronic  government? Government  Information  Quarterly , 20 (1), 47–62. https://doi.org/10.1016/S0740- 624X(02)00134-X Lansky,  D.  (2002).  Improving  quality through public disclosure of performance  information. Health Affairs , 21 (4), 52–62. https://doi.org/10.1377/hlthaff.21. 4.52 Lee, E. (2010). Information disclosure and environmental  regulation:  Green lights and gray areas. Regulation and Governance , 4 (3), 303–328.
https://doi.org/10.1111/j.1748- 5991.2010.01087.x
Leeuw,  E.  de.  (2013).  The  Public  Policy Approach:Governments,
Institutions,  Welfare  States  and Social  Justice. Global  Handbook  on Noncommunicable  Diseases  and Health Promotion , 1–481. https://doi.org/10.1007/978-1- 4614-7594-1 Lindqvist,  K.  (2019).  Dilemmas  and Paradoxes  of  Regional  Cultural Policy  Implementation:  Governance Modes,  Discretion,  and  Policy Outcome. Administration and Society , 51 (1), 63–90. https://doi.org/10.1177/00953997 15621944 Lubis,  M.,  Kusumasari,  T.  F.,  &  Hakim,  L.
(2018).  The  indonesia  public information disclosure act (UU-KIP):
Its  challenges  and  responses.
International  Journal  of  Electrical and Computer Engineering , 8 (1), 94–
103. https://doi.org/10.11591/ijece.v8i 1.pp94-103 Muhaimin, M. (2018). Penguatan Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik melalui Penyelesaian Sengketa Informasi  Publik. Jurnal  Ilmiah
Kebijakan  Hukum , 12 (2),  213.
https://doi.org/10.30641/kebijaka n.2018.v12.213-226
Muhammad Irwan Nur Hamiddin, SE., M.,
&  Dr.  Patta  Rapanna,  SE.,  M.  S.
(2020). Kebijakan  Publik  dan Tantangan  Pembangunan  Ekonomi . https://osf.io/preprints/8b3fk/ Nawangsari,  E.  R.,  &  Sari,  W.  K.  (2019). Implementasi Kebijakan Keterbukaan  Informasi  Publik  Di Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika Provinsi Jawa Timur Sebagai Upaya Mewujudkan  Good  Governance. Public  Administration  Journal  of Research , 1 (2), 86–95. https://doi.org/10.33005/paj.v1i2. 12 Nobles, J., Summerbell, C., Brown, T., Jago, R., & Moore, T. (2021). A secondary analysis  of  the  childhood  obesity prevention Cochrane Review through  a  wider  determinants  of health lens: implications for research funders, researchers, policymakers  and  practitioners. International  Journal  of  Behavioral
Nutrition and Physical Activity , 18 (1). https://doi.org/10.1186/s12966- 021-01082-2 Pambayun,  K.  G.  (2017).  Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan  Informasi  Publik  Pada Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah  Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja , 10 (1), 97–108. https://doi.org/10.33701/jppdp.v1 0i1.385 Phang, C. W., Sutanto, J., Kankanhalli, A., Li, Y., Tan, B. C. Y., & Teo, H. H. (2006). Senior  citizens’  acceptance  of information systems: A study in the context  of  e-Government  services. IEEE  Transactions  on  Engineering Management , 53 (4), 555–569. https://doi.org/10.1109/TEM.2006 .883710 Pülzl, H., & Treib, O. (2017). Implementing public  policy. Handbook  of  Public Policy  Analysis:  Theory,  Politics,  and Methods , 89–108. https://doi.org/10.4324/97813150 93192-14 Safaria,  A. F., Widianingsih,  I., Muhtar,  E. A., & Irawati, I. (2019). Model Inovasi Kolaboratif  dalam  Implementasi Program Open Data: Tantangan dan Manfaatnya  bagi  Publik. Jurnal Administrasi Publik : Public Administration  Journal , 9 (1),  9. https://doi.org/10.31289/jap.v9i1. 2150 Schofield,  J.  (2004).  A  model  of  learned implementation. Public Administration , 82 (2),  283–308.
https://doi.org/10.1111/j.0033-
3298.2004.00395.x
Serrano-Cinca,  C.,  Rueda-Tomás,  M.,  & Portillo-Tarragona, P. (2009). Factors  influencing  e-disclosure  in local public administrations. Environment  and  Planning  C: Government  and  Policy , 27 (2),  355–
378. https://doi.org/10.1068/c07116r
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D . Alfabeta.
Susila  Wibawa,  K.  C.  (2019).  Urgensi
Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan  Publik  sebagai  Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Administrative  Law  and  Governance Journal , 2 (2), 218–234. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.2 18-234 Thakor, A. V. (2015). Strategic information disclosure when there is fundamental  disagreement. Journal of  Financial  Intermediation , 24 (2), 131–153. https://doi.org/10.1016/j.jfi.2013.1 2.001
Ula,  A.  L.,  Sambiran,  S.,  &  Kasenda,  V. (2022).  Implementasi  Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Minahasa Selatan. Governance , 2 (1), 1–9.
Windyaningrum, R. (2018). Implementasi
Keterbukaan Informasi Publik Melalui  Pengembangan  Siste  m Informasi  Desa  Pada  Website Pemerintah  Desa. Indonesia  Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi , pp 1-22.
Zhang,  L.,  Mol,  A.  P.  J.,  &  He,  G.  (2016).
Transparency and information
disclosure in China’s environmental governance. Current  Opinion  in Environmental Sustainability , 18 , 17– 24. https://doi.org/10.1016/j.cosust.20 15.03.009
Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2014).
Open data policies, their implementation  and  impact:  A framework for comparison. Government  Information  Quarterly , 31 (1), 17–29. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013. 04.003 .