## INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME
Muhammad Nizar Kherid 1* , Aminah 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Jember
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro nizarkherid@gmail.com

## ABSTRACT
Marine  conservation  within  the  framework  of  environmental  law  is  not  enough  to  focus  on  environmental aspects,  it  needs  to  be  interpreted  more  broadly  by  positioning  the  sea  as  part of  national  defense.  The implementation of marine conservation in the Maritime Law and Environmental Law so far only stands alone, separating  the national defense  sector  which  actually  has a  strong  constitutional  foundation.  The  research approach uses normative jurudic with qualitative analysis. The discussion focuses on the biosentric paradigm as an interrelated system between sectors, both protecting marine ecosystems, enforcement law of the sea, developing  maritime  connectivity,  rehabilitation  of  damage to  the  marine  environment,  and  increasing  the quality and quantity of marine human resources. Through the biosentric paradigm, there are relations between sectors that unite and form a system into a marine defense system. The results of this study conclude that the Maritime Law and Environmental Law can be synchronized with the National Defense Law.
Keywords: Marine Conservation; Sea Defense; Biocentric Paradigm.

## ABSTRAK
Konservasi laut dalam kerangka hukum lingkungan tidak cukup dengan fokus kepada aspek lingkungan, perlu dimaknai  lebih  luas  dengan  memposisikan  laut  sebagai  bagian  dari  pertahanan  negara. Implementasi  dari konservasi laut dalam UU Kelautan dan UU Lingkungan selama ini hanya berdiri sendiri, yakni memisahkan sektor  pertahanan  negara  yang  sesungguhnya  memiliki  landasan konstitusional  yang  kuat. Pendekatan penelitian  menggunakan  yurudis  normatif  dengan  analisis  kualitatif.  Pembahasan  fokus  kepada paradigma biosentris sebagai  sistem  yang  saling  berkaitan  antar  sektor, baik  melindungi  ekosistem  laut,  penegakan hukum  laut, pengembangan  konektivitas  maritim,  rehabilitasi  kerusakan  lingkungan  laut,  serta  peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Melalui paradigma biosentris, ada relasi antar sektor yang menyatu dan membentuk sebuah sistem menjadi sistem pertahanan laut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang- Undang Kelautan dan Undang-Undang Lingkungan dapat disinkronkan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara.
Kata kunci: Konservasi Laut; Pertahanan Laut; Paradigma Biosentris.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Eksistensi  lingkungan  laut  perlu diperhatikan dengan  sungguh-sungguh terlebih program  kerja Presiden Joko  Widodo  membangun  Indonesia sebagai poros  maritim  dunia. Poros  maritim merupakan  sebuah  gagasan  strategis  yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan  industri  perkapalan  dan  perikanan, perbaikan  transportasi  laut,  serta  fokus  pada keamanan  maritim.  Gagasan  Poros  Maritim  Dunia berfokus  pada  lima  pilar,  yaitu  1) membangun budaya  maritim;  2) menjaga  sumber  daya  laut  dan kedaulatan pangan laut dengan nelayan sebagai pilar utama;  3) pembangunan  infrastruktur  dan konektivitas  maritim  dengan  tol  laut,  deep  seaport, logistik,  industri perkapalan,  dan pariwisata  maritim; 4) menerapkan diplomasi maritim; 5) tanggung jawab menjaga  keselamatan  pelayaran  dan  keamanan maritim (Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika Republik Indonesia, 2016).
Kasus pencemaran laut masih terus terjadi, hal ini karena paradigma penegakan hukum laut saat ini masih Antroposentris, yakni pola pikir dan kebiasaan manusia modern yang sumber daya laut dieksploitasi untuk  memenuhi  kebutuhan hidup tanpa peduli masifnya kerusakan ekosistem laut. pola pikir seperti ini  berbahaya  karena  mengutamakan  manusia sebagai  generasi  penerus  dari  kosmos. Permasalahan  seringkali  muncul  akibat  interaksi buruk manusia dengan lingkungan (Sutoyo, 2013).
Model  pertahanan  Indonesia  saat  ini  adalah Sistem  Pertahanan  Rakyat  Semesta.  Undang-
Undang Dasar 1945 mengatur dalam Pasal 30 ayat (2)  yakni  Sistem  Pertahanan  Rakyat  Semesta (Sishanrata) dengan melibatkan  seluruh  komponen sebuah  bangsa.  Sistem  ini  menyatukan  Tentara sebagai  komponen  utama  pertahanan  negara dengan  Rakyat  sebagai  komponen  cadangan (pembantu). Model  pertahanan ini  memusatkan kekuatan darat, sementara kekuatan laut dan udara sebagai  kekuatan  pendukung.  Memang  sejak  era Kemerdekaan,  ancaman  keutuhan  negara  banyak datang  dari  darat.  Penelitian  Andi  Widjajanto menyimpulkan bahwa Sishanrata telah teruji oleh 249 operasi  militer  yang  dilakukan  Indonesia  dari tahun 1945-2009.  Sebesar  67%  operasi  militer  untuk mengatasi    ancaman    dari    dalam,    dan    hanya sekitar  30%  mengatasi  ancaman  dari  luar  negara (Rahman, 2018).
Ada  benang  merah antara  lemahnya penegakan  hukum  dengan  model  pertahanan negara.  Keduanya  tidak  berorientasi  kepada ekosistem  laut. Padahal Indonesia  memiliki  wilayah laut  (termasuk  ZEEI)  sangat  luas,  sekitar  5,8  juta km2  yang  merupakan  tiga  per  empat  dari  total wilayah  Indonesia.  Di  dalamnya  terdapat  17.504 pulau  dan  dikelilingi  garis  pantai  sepanjang  95.200 km,  terpanjang  kedua  setelah  Kanada.  Fakta  fisik inilah  yang  membuat  Indonesia  dikenal  sebagai negara  kepulauan  terbesar  di  dunia (Soedewo, 2018).
Sejauh  ini  aturan  perundang-undangan memberi  kewenangan  kepada  enam  instansi  untuk menjaga  ekosistem  laut  (penegakan  hukum  laut)
260
yakni TNI-AL, Polri-Direktorat  Kepolisian  Perairan, Kementrian  Perhubungan-Dirjen  Hubla, Kementrian Kelautan  dan  Perikanan-Dirjen  PSDKP, Kementrian Keuangan-Dirjen Bea Cukai, Badan Keamanan Laut, dan  Satuan  Tugas  Pemberantasan  Penangkapan Ikan  Ilegal.  Keberadaan  instansi  laut  dengan tugasnya  masing-masing  tentu  akan  sangat bermanfaat  jika  fungsinya  mengintegrasikan keamanan  laut  dan  menjaga  lingkungan  laut. Keamanan  laut  tidak  hanya  menjaga  ancaman musuh  baik  secara  konvensional  maupun  non konvensional, melainkan orientasi kepada penegakan  hukum.  Integrasi  antara  keamanan  laut dan  lingkungan  laut  akan  memberi  kekuatan  besar sesuai dengan konsep poros maritim dunia.
Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup (selanjutnya  dalam  tulisan  ini  disebut  UU PPLH) mengatur perilaku manusia dalam mengelola lingkungan. Kenyataannya kasus-kasus  seperti kriminalitas  di  laut,  penyelundupan,  kejahatan transnasional, perompakan,  nelayan  asing bersenjata,  pengrusakan  sumber  daya  alam, pencurian  sumber  daya  alam,  dan  perompakan masih saja terjadi.
Pertahanan  laut  (maritime  based  defense) dapat  berjalan  beriringan  dengan  konservasi  laut yang sekaligus mengubah paradigma Antroposentrisme  menjadi  Biosentrisme.  Dengan perubahan paradigma, ada pendekatan holistik yang melibatan  semua  sektor, yakni memusatkan pertahanan laut sebagai instrumen untuk melindungi
ekosistem  maupun mendukung  penegakan  hukum. Paradigma  Biosentrisme  menjadikan penegakan hukum dengan pola holistik, dimana pertahanan laut akan turut mendukung penegakan hukum laut yang selama ini cenderung parsial.
Pemaknaan  holistik  adalah  kerja  sama  yang sinergis  antar  penegak  hukum  dalam  menangani kasus  lingkungan.  Kerja  sama  ini  meliputi pengungkapan  sindikat  kejahatan  lingkungan, kejahatan  korporasi,  penyelundupan  maupun pelibatan  pejabat  administrasi.  Kerja  sama  yang demikian membutuhkan peran aktif penegak hukum sejak  penyidikan  dimulai  hingga  pembuktian  di pengadilan. Kaitannya  dengan  pertahanan  laut adalah:  Kerusakan  lingkungan  laut  berarti  ancaman terhadap pertahanan bangsa sehingga membutuhkan penegakan  hukum  dengan  cara holistik yang melibatkan unsur pertahanan laut.
Paradigma biosentris termasuk dalam konsep Deep  Ecology  yang  dilandasi  filsafat  ecosophy. Filsafat  ini  menyimpulkan  bahwa  kerusakan lingkungan  dapat  diatasi  dengan  perubahan kebijakan  hukum  yang  berlandaskan  pada keberlanjutan  lingkungan  (Satmaidi,  2015). Sementara kebijakan laut yang dituangkan dalam visi Indonesia sebagai poros maritim dunia menurut Ade Supandi  pencapaian  ini  dapat  berhasil  apabila didukung  oleh  pertahanan  dan  keamanan  yang tangguh.  TNI  Angkatan  Laut  sebagai  komponen utama pertahanan maritim dapat diposisikan sebagai penanggung  jawab  urusan  kemaritiman,  sehingga tercipta  kolaborasi  antara  poros  maritim  dunia
261
sebagai  gagasan  ekonomi  dengan  poros  maritim dunia sebagai gagasan pertahanan (Supandi, 2015).
Reorientasi  pertahanan  menjadi  pertahanan maritim  membawa  konskuensi  terhadap  hubungan interasional  terutama  ASEAN  yang  berbatasan langsung  dengan  laut  Indonesia.  Konsekuensi  ini harus didukung oleh politik luar negeri (political will) dalam  meredam  ketegangan  (Bitzinger,  2010). Diplomasi pertahanan di ASEAN sangatlah penting di saat sengketa laut cina selatan tak kunjung mereda.
Melalui  diplomasi  pertahanan,  stabilisasi  kawasan ASEAN  yang  multilateral  akan  terjaga  dengan  baik sehingga dapat mendukung kerja sama antar negara. Menjalin  diplomasi  pertahanan  pada  akhirnya  akan menghasilkan  stabilitas  keamanan  (Misalucha, 2011).  Kedudukan  militer  dalam  era  pascamodern (postmodernisme)  seperti  saat  ini  menunjukkan bahwa  doktrin  pertahanan  dari  perspektif  posmo tidak hanya bertujuan mengalahkan kekuatan militer lainnya  (militer  tradisional)  melainkan  perubahan orientasi  pertahanan  dari  pembangunan  kekuatan militer kepada pembangunan negara (Hidayat, 2015).
Dari  beberapa  artikel  tersebut  menunjukkan banyak  faktor  yang  perlu  diperhatikan  dalam membangun pertahanan berbasis maritim. Tulisan ini fokus kepada pertahanan nasional yang menggeser kekuatan darat menjadi kekuatan maritim. Konsep ini sekaligus  mengintegrasikan  konservasi  lingkungan laut  ke  dalam  pertahanan  laut.  Artinya  makna pertahanan  tidak  hanya  berorientasi  pada  kekuatan militer  di  darat  serta  melindungi  populasi manusianya,  tetapi  pertahanan  yang  cakupannya
lebih  luas  menjadi  pertahanan  maritim  dan melindungi manusia serta lingkungan (biosentris).
Bertolak  dari  kenyataan  ini, terdapat  dua pertanyaan sebagai Legal  Gap Analysist. Pertama, Bagaimana  membangun  konsep  pertahanan  laut dalam  menjaga  ekosistem  laut? Kedua,  Apakah pergeseran  paradigma antroposentrisme  menjadi biosentrisme dapat  mengubah  pola  penegakan hukum laut menjadi penegakan hukum holistik?

## B. METODE PENEITIAN
Tulisan  ini menggunakan metode penelitian yuridis  normatif  (normative  legal  research)  dengan fokus  penelitian  kepada  studi  kepustakaan  dan peraturan  peraturan  tertulis  atau  bahan  hukum lainnya.  Pokok  kajiannya  adalah  hukum  yang dikonsepkan sebagai  norma. Pendekatan  yuridis bertujuan mensinkronkan antar peraturan perundang- undangan  dengan  toeri  maupun  paradigma  agar menjadi sebuah gagasan konseptual.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pembangunan Laut sebagai Pertahanan Laut
Pertahanan  nasional  sudah  dipetakan  dalam konstitusi  melalui  satu  konsep  pertahanan  rakyat semesta.  Konsep  ini  tertuang  dalam  pembukaan UUD 1945 alenia ke empat, “untuk membentuk suatu Pemerintah  Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah darah  Indonesia…” Makna  semesta  atau kesemestaan  adalah  bentuk  pelibatan,  partisipasi, kerja  sama  dan  peran  aktif  seluruh  warga  negara,
262
wilayah,  dan  sumber  daya  serta  sarana  prasarana yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  batang tubuh  konstitusi  dalam  Bab  Pertahanan  dan Keamanan Negara.
“Pasal 30 ayat (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan  negara.  (2)  Usaha  pertahanan  dan keamanan  negara  dilaksanakan  melalui  sistem pertahanan  dan  keamanan  rakyat  semesta  oleh Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  sebagai  kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.
Memaknai  persoalan  lingkungan  laut  harus dilihat  dari  perspektif yang  lebih luas  bahwa  laut bukan  sekedar  konservasi  lingkungan  melainkan pertahanan kedaulatan. Maka untuk mempertahankan  kedaulatan,  perlu  tindakan  yang lebih  dari  sekedar  konservasi  laut,  yakni  dengan membangun pertahanan laut. Pertahanan laut dapat ditinjau dari penjelasan umum UU PPLH, yaitu:
“…Indonesia  mempunyai  garis  pantai  terpanjang kedua  di  dunia  dengan  jumlah  penduduk  yang besar.  Indonesia  mempunyai  kekayaan keanekaragaman  hayati  dan  sumber  daya  alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola  dalam  suatu  sistem  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  terpadu  dan terintegrasi  antara  lingkungan  laut,  darat,  dan udara berdasarkan wawasan nusantara.”
Pasal 63 ayat (1) huruf L, UU PPLH memberi kewenangan  kepada  negara  untuk menetapkan kebijakan  perlindungan  laut,  “Dalam  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  Pemerintah bertugas  dan  Berwenang  menetapkan  dan melaksanakan  kebijakan  mengenai  perlindungan lingkungan  laut.” Sedangkan Pasal 1 butir 2  UU
PPLH, memperkuat  konsep  perlindungan  laut dengan cara sistematis dan terpadu, yaitu:
“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan hidup  dan  mencegah  terjadinya  pencemaran dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan penegakan hukum”.
Senada  dengan Pasal 1 angka 2,  Undang- Undang  32  Nomor  Tahun  2014 tentang  Kelautan mengelompokkan  perlindungan  laut  menjadi  satu dengan  komponen  pertahanan  dan keamanan  laut seperti dalam Pasal 13 ayat (2) huruf C yaitu:
“Pembangunan Kelautan diselenggarakan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan: a. pengelolaan Sumber Daya Kelautan; b. pengembangan sumber daya manusia; c. pertahanan, keamanan, penegakan hukum,  dan  keselamatan  di  laut; (cetak tebal dari penulis).
d. tata kelola dan kelembagaan;
e. peningkatan kesejahteraan;
f. ekonomi kelautan;
g. pengelolaan  ruang  Laut  dan  pelindungan lingkungan Laut; dan
h. budaya bahari”.
Dua  pengertian  pertahanan  laut  dalam  UU PPLH  menunjukkan  bahwa  perlindungan  laut  tidak sekedar  melindungi  dari  ancaman  lingkungan. Terdapat  perluasan  makna  bahwa  laut  sebagai obyek  pertahanan  negara  berdasarkan  wawasan nusantara. Sebagai negara kepulauan, laut memiliki fungsi  yang  sangat  penting  diantaranya  sebagai wilayah  pemersatu  bangsa,  wilayah  perhubungan, wilayah  pertahanan  dan  keamanan,  serta  potensi ekonomi  dari  industri  maritim.  Maka  sangat  logis
apabila  perlindungan  laut  diartikan  sebagai pertahanan laut. Perluasan makna akan menambah tanggung  jawab  negara  dalam  hal  menjaga keamanan  laut.  Kasus-kasus  seperti  kriminalitas  di laut,  penyelundupan,  kejahatan  transnasional, perompakan, nelayan asing bersenjata, pengrusakan sumber  daya  alam,  pencurian  sumber  daya  alam, dan  keselamatan  pelayaran  dapat  ditindaklanjuti secara terpadu dengan mengerahkan semua sektor.
Pengertian  pertahanan  negara  secara  umum dapat ditinjau dari Pasal 1 UU 3 Tahun 2003 tentang pertahanan negara:
“Pertahanan  negara  adalah  segala  usaha  untuk mempertahankan  kedaulatan  negara,  keutuhan wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan  gangguan  terhadap  keutuhan  bangsa  dan negara”.
Fungsi  pertahanan  yang  merupakan wewenang  pemerintah  pusat sesungguhnya memudahkan  pemerintah  dalam  mengarahkan segala  potensi  untuk  mendukung  kemampuan pertahanan yang kuat. Potensi ini termasuk sumber daya  manusia,  sumber  daya  alam,  sumber  daya buatan,  sarana  prasarana,  serta  administrasi  yang mendukung  pertahanan  di  pemerintahan  daerah (Siregar, 2011).
Konsep pertahanan laut tidak selamanya lekat dengan operasi militer yang mengerahkan kekuatan tempur  dari  satuan  TNI.  Konsep  pertahanan  laut bermakna  kebijakan  laut  dalam  rangka  menjaga ekosistem  dan  konservasi  lingkungan  laut. Maka pengertian pertahanan laut dapat dijabarkan sebagai sebuah kemampuan menjaga dan mempertahankan
laut  dari  segala  ancaman  kerusakan  maupun kejahatan  lingkungan.  Pertahanan  laut  sangat penting  dan  mencakup  menjaga  lingkungan  dan sumber  daya  laut,  keamanan  laut,  dan  ekonomi maritim. Perlu perhatian khusus terhadap laut karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut  yang  sangat  luas,  terbentang  pada  jalur pelintasan dan transportasi internasional yang sangat strategis, sehingga rentan kasus lingkungan meluas menjadi  tantangan  geopolitik  dan  geostrategi  dan ancaman kedaulatan negara.
Sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan  (LTS) menjadi  poros  ancaman  kedaulatan  negara  selama lebih  dari  satu  dekade.  Sedikitnya  enam  negara terlibat,  yaitu  Tiongkok,  Taiwan,  Vietnam,  Filipina, Malaysia,  dan  Brunei  Darussalam.  Meskipun Indonesia  tidak  trerlibat  secara  langsung,  sengketa ini membuat negara-negara kawasan Asia Tenggara saling  unjuk  kekuatan  tempur,  misalnya  dengan menyelenggarakan  latihan  militer  dan  membangun basis-basis  militer  di  perbatasan  Laut  Tiongkok Selatan.  Sebuah  ancaman  yang  memposisikan  laut sebagai  kekuatan  utama (Haryanto, &  Bakhtiar, 2015).
Seluruh komponen bangsa memiliki kepentingan  yang  sama  terhadap  laut,  yaitu terwujudnya stabilitas keamanan di laut. Penegakan hukum  laut  secara  kolektif  dan  sinergi  antar  tujuh lembaga  yang  memiliki  kewenangan  menyidik termasuk  dalam  strategi  pertahanan  laut.  Masalah penegakan  hukum  di  laut  menjadi  salah  satu  isu nasional  yang  sangat  penting,  mengingat  kerugian
264
yang  dialami  negara  sangat besar,  akibat  berbagai pelanggaran hukum; antara lain illegal fishing, illegal migrant,  illegal  logging, dan illegal  mining (Setiadji, 2017). Strategi  pertahanan  laut  mengintegrasikan karakteristik lembaga penegak hukum dengan fokus pada  keamanan  laut yang  diletakkan  dalam kebijakan  politik  negara,  sehingga  memberi kesadaran  dan  tanggung  jawab  bahwa  masalah pertahanan laut adalah tanggung jawab bangsa.
Seusai Pasal 1 Undang-Undang  Kelautan, pembangunan  kelautan dilakukan dengan sinergi antar  lembaga. Saat  ini Indonesia  memiliki  13 lembaga  pemangku  kepentingan  laut, terdiri  dari  7 lembaga  yang  mempunyai  satuan  tugas  (Satgas) patroli  di  laut  dan  6  lembaga  tidak  memiliki  satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah: TNI-Angkatan Laut; Polri-Direktorat Kepolisian Perairan;
Kementrian  Perhubungan-Dirjen  Hubla;  Kementrian Kelautan  dan  Perikanan-Dirjen  PSDKP;  Kementrian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Badan Keamanan Laut, dan  Satuan  Tugas  Pemberantasan  Penangkapan Ikan  Secara  Illegal  (Satgas  115) (Soedewo,  2018). Ketujuh  lembaga  penegak  hukum  tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara  sektoral  sesuai  dengan  kewenangan  yang dimiliki  bedasarkan  peraturan  perundang-undangan masing-masing.
Perluasan makna dari perlindungan laut menjadi  pertahanan  laut  menempatkan  TNI  AL sebagai leading  sector. Undang-Undang  Nomor  34 Tahun  2004  tentang  TNI memberikan lima  tugas
kepada  Angkatan  Laut.  Salah  satu  tugas  menurut Pasal 9  huruf  b  adalah  menegakkan  hukum  dan menjaga  keamanan  wilayah  laut  nasional. Dalam menjalankan  tugas  itu,  TNI  AL  diberi  kewenangan mengejar,  menangkap,  menyelidik,  dan  menyidik perkara.
Indonesia  belum  memiliki  lembaga  penegak hukum laut yang terintegrasi dan solid, seperti halnya di Jepang,  Tiongkok,  Australia  dan  Amerika  Serikat yang  telah  memiliki  satu  lembaga  satu  atap  yakni Coast  Guard atau Coast  Maritim. Di  Indonesia, Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang tugas, fungsi, dan  kewenangannya  seperti Coast  Guard masih belum  sepenuhnya kuat  karena fungsi  utamanya adalah  menyinergikan,  memonitor,  dan  memberikan dukungan teknis dan operasional pelaksanaan patrol perairan  oleh  instansi  terkait  (Pasal 62  huruf  d  dan huruf  e UU  Kelautan). Namun  hal  ini  tidak mengurangi substansi pertahanan laut. Sesuai Pasal 95 UU  PPLH sistem  pengamanan  dan  penegakan hukum  laut  menganut  sistem  koordinatif.  Sistem  ini dibangun karena  pada  awalnya  pemberian kewenangan  kepada  banyak  instansi karena pertimbangan keterbatasan  kemampuan  tiap-tiap instansi dalam melaksanakan tugas.
“Pasal 95 ayat (1): Dalam  rangka  penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara  penyidik  pegawai  negeri  sipil,  kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”.
Stabilitas  laut  tentu  menjadi  prioritas  dalam pembangunan laut karena jika lengah, potensi kasus penyelundupan  serta  eksploitasi  laut  akan  marak
265
terjadi.  Celah  ini  dapat  dimanfaatkan  negara  luar dalam  mencaplok  atau  menguasai  laut  di  kawasan perbatasan. Pertumbuhan  industri  di  Asia  Timur seperti  Jepang,  Tiongkok,  dan  Korea  Selatan kian pesat.  Sementara  di  kawasan Timur  Tengah permintaan  minyak  mentah  terus  melonjak. Sejalan dengan  hal  itu,  pola  hubungan  antar  bangsa cenderung  bergeser  ke  arah  kepentingan  ekonomi sehingga  menimbulkan  tuntutan  terwujudnya stabilitas keamanan kawasan laut regional (Setiadji, 2017).
Dalam  penyatuan  konservasi  laut  menjadi pertahanan  laut,  unsur  kepentingan  umum  adalah representasi  yang  paling  ideal  dari  kebijakan pertahanan  dan kemanan  sebagai  indikator  dari pemerintahan  yang  demokratis.  Hal  ini  diarahkan untuk  menjaga  melindungi  dan  mendukung pertahanan berdasarkan kekhasan dari sumber daya yang dimiliki dari sebuah negara (Jr, & Lessa, 2017). Di  era  modern  seperti  saat  ini,  pertahanan  negara tidak lagi ditangani  oleh satu lembaga tunggal  dan satu  konsep  tunggal.  Pertahanan  negara  perlu menyatukan  tanggung  jawab  dari  beberapa  otoritas dan  pemanfaatan  potensi  wilayah. Pertahanan semacam  ini adalah teritegrasi  semua  komponen, perbedaannya tergantung kebutuhan dan karakteristik geografis setiap negara (Muradi, 2017).

## 2. Pergeseran Paradigma Antroposentrisme ke Biosentrisme
Kerusakan  lingkungan  dapat  terjadi  karena adanya kebutuhan lahan atau kebutuhan bahan baku
industri.  Kebutuhan lahan  untuk  area  industri seringkali merusak area ekosistem  laut. Sedangkan kebutuhan  bahan  baku  seringkali  mengeksploitasi sumber  daya  alam  secara  berlebihan, termasuk energi  fosil (non  renewable),  maka pencemaran lingkungan  laut  dapat  terjadi  pada  proses  produksi yang  mengeluarkan  limbah  berupa  limbah  cair, padat,  suara  maupun  gas  buangan (Aminah, & Yusriadi, 2018).
Paradigma Antroposentrisme bersifat instrumentalistik  dan  egoistis  mendorong    manusia untuk  mengeksploitasi  dan  menguras  alam  demi kepentingannya  tanpa  memberi    perhatian  serius bagi kelestarian alam. Kepedulian manusia terhadap alam  semata-mata  dilakukan  demi  menjamin kebutuhan  manusia.  Suatu  kebijakan  dan  tindakan yang baik  dalam kaitannya dengan lingkungan hidup akan  dinilai  baik  apabila  mempunyai  dampak  yang menguntungkan  bagi  kepentingan  manusia. Paradigma  Antroposentrisme  dianggap    sebagai etika  lingkungan  yang  dangkal  dan  sempit  (Shallow environmental  ethics).  Etika  Antroposentrisme bersumber dari pandangan Aristoteles dan para filsuf modern.  Aristoteles  dalam  bukunya The  Politics menyatakan: tumbuhan disiapakan untuk kepentingan binatang, dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia (Sutoyo, 2013).
Paradigma  ini  tidak  peduli  dengan  kerusakan lingkungan  karena  memang  faktor  ketidakmampuan hukum  dalam  berpihak  terhadap  lingkungan. Kontroversi  antroposentris  menimbulkan  perdebatan diantara para penganutnya. Disatu sisi, paradigma ini
266
dituduh  sebagai  penyebab  kerusakan  lingkungan. Namun  disisi  lain,  antroposentris  banyak  dibela karena logika yang cukup mendasar bahwa manusia adalah  pusat  dari  pengelolaan  alam.  Kalangan  ini menilai  bahwa  yang  salah  bukanlah  antroposentris, melainkan  pelaksanaan  antroposentris  yang berlebihan (Sutoyo, 2013).
Dalam  perspektif  hukum,  antroposentris melihat  hukum  sebagai  ajaran  doktrinal  yang membuat  manusia  hanya  bekerja  berdasarkan norma-norma hukum tanpa menyatu dengan semua sektor  (empiris).  Perspektif  doktrinal  menempatkan hukum sebagai norma untuk menyelesaikan problem konkret  di  depan  mata.  Keberadaannya  tidak mendasarkan pada logiko-empirik, tidak menggantungkan  pada  fakta  sosial  tetapi mengandalkan  kekuatan  nilai  dan  ajarannya. Sekalipun  kekuatan  doktrinal  adalah  kekuatan norma,  perspektif  ini  sesungguhnya  tidak  sesuai dengan  filsafat  positivisme yang masih mengandalkan verifikasi melalui pembuktian empiris (Samekto, 2015).
Pandangan  ini  disebut  biosentris,  yakni memandang  laut  sebagai  sistem  yang  saling berkaitan  antar  sektor  baik  melindungi  ekosistem laut,  penegakan  hukum  laut,  pengembangan konektivitas  maritim,  rehabilitasi  kerusakan lingkungan  laut,  serta  peningkatan  kualitas  dan kuantitas  SDM  kelautan.  Melalui  paradigma biosentris, ada relasi antar sektor yang menyatu dan membentuk  sebuah  sistem  menjadi  sistem pertahanan  laut.  Pertahanan  laut  berorientasi  pada
pembangunan sumber daya laut yang berkesinambungan  (sustainable  develpoment) yang meliputi  peningkatan  keamanan,  keselamatan, lingkungan dan kesejahteraan.
Pengelolaan  laut  secara  berkelanjutan mengandung makna bahwa apa yang dapat dinikmati generasi sekarang seyogyanya dapat dinikmati oleh generasi  selanjutnya  tanpa  ada  pengurangan manfaat  baik  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas. Sustainable  ocean dalam  konsep  poros  maritim dunia  bertujuan  memaksimalkan  pembangunan  laut yang berwawasan lingkungan. Untuk menuju kesana perlu  pertahanan  laut  yang  kuat  agar  aktivitas sustainable ocean tidak terhambat dengan ancaman apapun.
Kerusakan  lingkungan  merupakan  bentuk ketidakadilan  karena  terjadi pembiaran lingkungan dalam  setiap  kegiatan  manusia.  Pandangan biosentris  memperlakukan  lingkungan  dengan moralitas  tinggi,  terlepas  apakah  ia  bernilai  bagi manusia  atau  tidak.  Paradigma  ini  mendasarkan moralitas  pada    keluhuran kehidupan,  baik  pada manusia maupun pada makluk hidup lainnya. Setiap kehidupan memiliki nilai moral yang sama, sehingga harus  dilindungi  dan  diselamatkan.  Biosentris menempatkan  laut  sebagai  nilai  tertinggi  dan memproteksi  dari  kepentingan  pragmatisme manusia,  sehingga  pandangan  biosentris  bertolak belakang dengan antroposentris yang berpandangan bahwa  manusia  adalah  pusat  dari  segala kepentingan  yang  mengesampingkan  alam (Sutoyo, 2013).
267
Gagasan  hukum  lingkungan  sebenarnya bersifat  korektif  terhadap  berbagai  kesalahan  yang telah dilakukan oleh masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang, terutama akibat praktik industrialisasi yang semula seolah-olah hampir tanpa pembatasan (Hidayat, & Samekto, 2007). Kerusakan lingkungan  akibat  eksploitasi  dan industrialisasi marak  terjadi.  Undang-Undang  lingkungan  belum sepenuhnya  berhasil  menjerakan  ulah  manusia, terutama  kerusakan  lingkungan  laut  yang  sulit diawasi publik.
Melihat  potensi  laut  yang  besar  maka paradigma  Antroposentrisme  tidak  relevan  lagi karena menyulitkan penegakan hukum yang parsial. Kenyataan  ini  seharusnya  menjadi  evaluasi  agar penegakan hukum lingkungan berubah menggunakan  paradigma  Biosentrisme  yakni penegakan hukum yang holistik dimana orientasinya adalah benar-benar melindungi laut tanpa tersandera rumitnya pembuktian dalam penegakan hukum.
Antroposentris  membuat  penegakan  hukum lingkungan berada dalam  paham positivisme yang tidak  berbicara  mengenai  baik  dan  buruk  atau  adil dan  tidak  adil,  melainkan  berbicara  apa  hukumnya, apa yang menjadi kewajiban, apa yang dilarang, apa sanksinya, dan bagaimana mekanisme atau prosedur penegakannya.  Penegakan  hukum  lingkungan hanyalah melaksanakan ketentuan hitam putih yang ada  dalam  perundang-undangan  lingkungan. Penegakan  hukum  lingkungan  juga  seringkali dilakukan  secara  parsial  dengan mengandalkan lembaga tertentu. Contoh saat kasus kebocoran pipa
milik PT Pertamina (Persero) di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur pada taggal 31 Maret 2018. Polda Kaltim  menyebut tiga pipa sepanjang  49  meter dan berat  24,5  ton  ini  putus  diduga  akibat  diterjang jangkar kapal berbendera Panama MV Ever Judger. Peristiwa ini membuat 5 ribu kilo liter atau sekitar 40 ribu  barrel  minyak  mentah  tumpah  dan  menimpa  di perairan seluas 13 ribu hektare meliputi Balikpapan, Penajam  Paser  Utara  dan  Kutai  Kartanegara. Tumpahan  minyak  karena  pipa  bawah  laut  putus hingga  terseret  120  meter  dari  lokasi  awal.  Polisi menyita  kapal  berbendera  Panama  usai menuntaskan  proses  pengangkatan  tiga  alat  bukti patahan pipa minyak mentah Pertamina. Peristiwa ini berakibat  kerusakan  jaringan  pipa  minyak  mentah dan  menganggu  produksi  kilang  Pertamina Balikpapan  berkapasitas  260  ribu  barrel  per  hari (Rakhma, 2018).
Kasus ini pada akhirnya “selesai” tanpa proses di  peradilan, baik ranah  pidana  lingkungan  maupun perdata.  Penyidik  tidak  menemukan  niat  maupun unsur  kesengajaan  sehingga  sulit  membuktikan hubungan  kausalitas  antara  perbuatan  dengan akibatnya  (cause  and  effect).  Demikian  halnya dengan  ranah  perdata  yang  harus  membuktikan adanya unsur  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  87  UU  PPLH. Alternatif penyelesaian  hukum lainnya  misalnya penerapan sanksi administrasi dalam Pasal 76 ayat (2) UU PPLH juga tidak efektif karena tidak mengatur sanksi uang paksa sebagai alternatif jika penegakan hukum sulit diterapkan. Padahal, sanksi uang paksa
(ganti  rugi) secara  teoretik sangat  efektif  untuk menghentikan pelanggaran lingkungan (Akib, 2014).
Jika  penegakan  hukum  terpaku  dengan pemahaman  positivistik, pembuktian  kasus lingkungan akan sangat tergantung pada bukti-bukti formal  yang  disyaratkan  oleh  undang-undang. Paradigma  positivistik berimplikasi  bahwa  hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lingkungan tidak pernah melakukan terobosan hukum untuk menemukan keadilan lingkungan (environmental justice). Hakim hanya mengutamakan prosedur  dan  persyaratan  formal  yang  ditentukan undang-undang.
Putusan  hakim  dinyatakan  adil  jika  telah memenuhi  semua  prosedur  formal,  kendati bertentangan  dengan  keadilan  lingkungan. Padahal dalam tataran  ideal,  paradigma  positivisme  Hans Kelsen  masih  mempertahankan  nilai-nilai  ideologi sebagai  acuan  dalam  pembuatan  norma.  Kelsen membangun  paradigma  positivisme  idealis  yang sarat  nilai  empiris.  Namun  implementasinya  upaya mencari  keadilan  yang  sesungguhnya,  yaitu  yang berpihak kepada kepentingan lingkungan cenderung gagal  hanya  karena  terhalang  oleh  tembok prosedural. Upaya  mencari  keadilan  (searching  for justice)  bisa  menjadi  gagal  hanya  karena  terbentur pada pelanggaran prosedur (Samekto, 2019). Kasus kebocoran  pipa  milik  PT  Pertamina  (Persero)  di perairan  Balikpapan adalah  bukti  bahwa  paradigma positivistik tidak cocok diterapkan dalam penegakan hukum  lingkungan. Maka  perlu  merombak  model penegakan hukum dengan menggunakan paradigma
biosentris  dengan cara berhukum  secara  holistik yang mengkombinasikan ilmu hukum dengan filsafat lingkungan.  Melalui  biosentris  pembuktian  kasus lingkungan dapat menggunakan analisis ilmiah (sains dan teknologi) mengenai hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibatnya. Biosentris memusatkan kerugian  lingkungan  sebagai  kerugian  besar sehingga  penegakan  hukumnya  pun  berpihak  pada keadilan lingkungan.
Paradigma yang demikian menyulitkan penegakan hukum dan pembangunan berkelanjutan yang ramah  lingkungan.  Cara  berpikir mekanistik hanya melahirkan sikap dan perilaku cuek terhadap hukum. Hukum seolah kehilangan legitimasinya dan lumpuh dalam penegakannya. Akibatnya hukum tidak mampu  membentuk  arah  perubahan  di  masyarakat sehingga  tidak  membantu  usaha-usaha  produktif dalam konservasi  lingkungan. Paradigma  ini  tidak mendukung  pembangunan  hukum  di  masa  depan yang  progresif  dan  responsif  terhadap  tuntutan masyarakat. Maka  saat  ini perlu  perombakan paradigma  berhukum  lingkungan. Paradigma  yang dibutuhkan  mendukung  segala  kegiatan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan dan menawarkan  pemecehan  masalah  lingkungan khususnya  laut. Ajaran  biosentris  dapat  melawan paradigma  positivisme  agar  memusatkan  seluruh alam  semesta  (termasuk  manusia)  saling  berkaitan dan  holistik. Ajaran  biosentris  mampu  menjawab kebuntuan  hukum  lingkungan.  Ajaran  ini  berangkat dari  konsep  bahwa  hukum  haruslah  mendukung kepentingan  alam. Manusia  mempunyai  kewajiban
dan  tanggung  jawab  moral  atas  kelangsungan lingkungan, karena lingkungan beserta ekosistemnya adalah  subyek  moral.  Biosentrisme  berpendapat bahwa  tidak  benar  apabila  hanya  manusia  yang mempunyai  nilai.  Alam  juga  mempunyai  nilai sehingga pantas mendapat kepedulian moral.
Paradigma  yang  digunakan  tidak  lagi positivistik melainkan konstruktivisme. Paradigma ini terbentuk  dari  kegelisahan  bahwa  hukum  yang  ada ternyata  berjarak  cukup  jauh  dengan  kebutuhan masyarakat.  Hukum  yang  didominasi  aspek prosedural yang kaku akan mengesampingkan aspek keadilan  dan  kemanfaatan,  maka  sudah  saatnya ditinggalkan. Pergeseran  paradigma  menjadi konstruktivisme  membuat  hukum  menyatu  dengan unsur  moral-lingkungan.  Hukum  diwujudkan  sesuai dengan  kebutuhan  bahwa  perlindungan  lingkungan perlu  penegakan  hukum  yang  holistik  terpadu  dan berwawasan pembangunan.
Elly  Kristiani Purwendah  mengatakan pembangunan laut merupakan sebuah pengintegrasian sistem pembangunan sosio ekonomi darat  dan  laut  haruslah  berbasis  perlindungan lingkungan  dan  pembangunan  berkelanjutan. Gagasan  ini  disebut  strategi  Ekonomi  Biru  sebagai sebuah  sistem Perekonomian  yang  berwawasan ligkungan laut. Di dalamnya terdapat kegiatan badan sektor  publik  yang  memiliki  tanggung  jawab  pesisir dan  laut  langsung  (misalnya,  pertahanan  nasional, penjaga  pantai,  perlindungan  lingkungan  laut,  dll. Prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) dibutuhkan untuk mewujudkan konsep ekonomi biru.
Penerapan prinsip ini untuk melindungi sumber daya laut  terhadap  eksploitasi  serta  perusakan  dan pencemaran  lingkungan  laut (Purwendah,  2018). Sedangkan Aminah  menilai  pembangunan  laut merupakan  bagian  dari  pembangunan  ekonomi nasional  sebagaimana  tertera  dalam Pasal 33 ayat (4)  UUD  1945  yakni  “perekonomian  nasional diselenggarakan  berdasarkan  asas  demokrasi ekonomi dengan salah satu prinsipnya berkelanjutan dan  berwawasan lingkungan”,  ketentuan  ini  adalah sumber  etika  dalam  membangun  ekonomi  laut (maritim) (Aminah, & Yusriadi, 2018). Apaun konsep pembangunan  laut,  arah  pembangunannya  sudah tepat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 32 Nomor Tahun 2014 tentang Kelautan, yakni:
“Pembangunan  Kelautan  adalah  pembangunan yang  memberi  arahan  dalam  pendayagunaan sumber  daya  Kelautan  untuk  mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan Laut”.
Pembangunan laut perlu dibangun dari sebuah fondasi hukum yang berwawasan lingkungan melalui paradigma  biosentris.  Paradigma  ini  berangkat  dari keyakinan bahwa kebenaran tidak hanya bersumber dalam  tataran  norma  doktrinal.  Kebenaran  berada dalam konstruksi yang didasaran pada pengalaman, agama  budaya,  dan  sistem  nilai  non  hukum  yang saling  berinteraksi.  Paradigma  ini  digunakan  untuk mengungkap  hal  yang  tidak  kasat  mata  (kekuatan terpendam)  dari  sebuah  norma.  Paradigma bioasentris sangatlah  tepat  dalam  membangun konservasi  lingkungan  laut  yang  mengadalkan banyak sektor (Samekto, 2019).
Urgensi  menggeser  paradigma hukum dari positivisme  ke  konstruktivisme-biosentris bertujuan membangun dan mengembangkan sistem hukum di masa  mendatang sekaligus  menegaskan  secara filosofi dalam postodernisme, bahwa hukum di dalam pembuatannya hingga pelaksanaannya mengandung keberpihakan  terhadap  pihak  yang  paling  lemah dalam  struktur  masyarakat. Sistem  hukum  yang demikian  merupakan  imperatif moral dari  ajaran konstitusi dan  ideologi  pancasila. Dalam  pengertian lain, UUD 1945 menegaskan di dalam Pasal 33 ayat (3)  bahwa  kemakmuran  masyarakat  menjadi  tujuan utama dalam pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi  secara  konstitusional  perhatian  negara  melalui instrumen hukum dapat mendistribusikan potensi laut kepada  masyarakat. Hukum  haruslah  mengabidkan sebesar-besarnya  untuk  kepentingan  bangsa (Rahardjo, 2009).
Kebutuhan  akan  adanya  penegakan  hukum yang berpihak pada lingkungan sangat penting dalam kaitan  pengelolaan  wilayah  laut, termasuk  juga pesisir  sebagai  bagian  dari  ekosistem  laut  (tatanan kesatuan antara segenap unsur lingkungan laut yang saling mempengaruhi). Aturan hukum dan penerapan yang  konsisten  akan  mempengaruhi  penegakan hukum holistik. Ini diperlukan  dalam  kerangka pemanfaatan  sumber  daya  alam  pada  wilayah  laut dan  pesisir (Willem,  2018). Gagasan  paradigma biosentris  dapat  menunjukkan  koneksi  yang  baik antar  norma  hukum.  Norma  hukum  dikonsepsikan sebagai  seperangkat  petunjuk,  perintah atau
penuntun  apa  yan  seharusnya  dan  tidak  boleh dilakukan (Samekto, 2015). Norma hukum dapat diuji aspek  kemanfaatannya  di  alam  realitas  empirik sebagai  medan  tumbuh-kembangnya  hukum.  Disini aturan  hukum  dapat  dilihat  apakah  benar-benar bermanfaat  atau  tidak.  Sebaliknya  sebuah  produk hukum tidak dapat diketahui kekuatannya jika hanya dilihat dari persepktif tekstual. Melalui alam realitas, produk  hukum  dapat  diluruskan  kembali ketidaksesuaiannya  antara  ideal  dan  kenyataan (Bojangan, 2017).
Penegakan  hukum holistik dalam  penegakan hukum lingkungan menurut Muhammad Akib adalah penyatuan  tiga  jalur  penyelesaian  hukum (administrasi,  perdata,  dan  pidana) menjadi  satu kesatuan  dapat  diterapkan  bersamaan,  sehingga sanksinya  pun  bersifat  kumulasi.  Karena  itu diperlukan  kerjasama  yang  sinergis  antar sesama penegak  hukum,  baik  penyidik,  penuntut  umum, hakim  maupun  pejabat  administrasi  dalam menangani kasus lingkungan, kendati wewenangnya berbeda satu sama lain. Inilah inti dari prinsip dasar holistik menghendaki penegakan hukum secara utuh, yang  menggunakan  semua  sarana  hukum  secara komprehensif  dan  kerjasama  sinergis  penegak hukum (Akib, 2014).
Penulis  berpendapat  penyatuan  tiga  jalur penyelesaian  hukum  dalam  wadah  holistik  cukup kuat dalam tataran teori, namun akan sulit diterapkan karena tidak semua kasus mengandung ketiga unsur hukum  (administrasi,  perdata,  pidana). Misalnya dalam  kasus  nelayan menggunakan  alat  tangkap
271
ilegal, masuk  kategori  pidana  namun akan  sulit memenuhi unsur wanprestasi dalam perdata. Begitu juga  dengan  pemberian  sanksi  administratif  sesuai Pasal 76  UU  PPLH  berupa  a.  teguran  tertulis;  b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau  d.  pencabutan  izin  lingkungan.  Sanksi administratif  dapat  ditindaklanjuti  menjadi  perbuatan pidana,  namun  akan  sulit  dipaksa  tunduk  dengan sanksi perdata.
Penulis sependapat bahwa pemaknaan holistik adalah  kerja  sama  antar  penegak  hukum  dalam menangani kasus lingkungan. Kerja sama ini meliputi pengungkapan  sindikat  kejahatan  lingkungan, kejahatan  korporasi,  penyelundupan  maupun pelibatan  pejabat  administrasi.  Kerja  sama  yang demikian membutuhkan peran aktif penegak hukum sejak  penyidikan  dimulai  hingga  pembuktian  di pengadilan.
Perumpamaan  kasus  lainnya  jika  terdapat warga mengambil  ranting  di  kawasan hutan,  atau mengambil  pasir  di  kawasan  pesisir,  perbuatan  ini akan mudah dijerat UU PPLH. Sementara korporasi yang  membabat  hutan,  mengeksploitasi  kawasan pesisir,  membuang  limbah  ke  laut  kerap  dibiarkan atau dapat lolos dari jeratan hukum karena faktor alat bukti  yang  lemah. Penegakan  hukum  yang timpang semacam  ini adalah  efek dari ketergantungan pada satu  lembaga penegak  hukum. Dalam  pencemaran lingkungan  yang  melibatkan  korporasi,  aparat penegak  hukum  masih  berbeda  persepsi  tentang siapa  yang  harus  bertanggung  jawab.  Normatifnya harus  ada  pelaku  fisik. Maka jajaran  direksi  dapat
dimintai  tanggung  jawab  pidana  menggunakan konsep  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.
Sinergi  antar  penegak  hukum  dibutuhkan karena doktrin  dan  ajaran  hukum  yang  positivistik masih membebani dalam hal pembuktian  di pengadilan. Positivistik legisme melihat hukum hanya dari  perundang-undangan  untuk mengadili peristiwa empiris. Penegakan  hukum  positivistik  yang  gagal seperti  yang  diharapkan  berpotensi  menimbulkan konflik ketidakadilan, ketidaktertiban, dan ketidakmanfaatan.
Saat  usaha  mencari  keadilan  hanya berdasarkan  norma  tekstual,  maka  para  penegak hukum haruslah keluar dari rumitnya teks perundang- undangan  dengan  memanfaatkan  segala  sumber daya  termasuk  sinergi  antar penegak  hukum  yang memiliki  kewenangan  akses  administrasi, akses keperdataan, akses  pemerintahan  maupun  akses diplomatik. Pendekatan  holistik  diperlukan  agar penegakan hukum berjalan efektif. Dalam konteks ini, Satjipto Rahardjo dengan mengambil contoh korupsi, melontarkan  gagasan  “penegakan  kolektif”,  bahwa penegak  hukum  tidak  “bertempur”  satu  sama  lain, tetapi bersatu melawan kejahatan (Akib, 2014).

## C. SIMPULAN
Pembangunan  laut  merupakan  gagasan penting  yang  menyatukan  konservasi  laut  dalam sistem  pertahanan  laut.  Strategi  pertahanan  laut mengintegrasikan  karakteristik  lembaga-lembaga pemangku  kepentingan  laut.  Pertahanan  laut  yang
kuat  akan  menghasilkan  manfaat dari  sumber  daya laut dalam rangka menunjang program poros maritim dunia.  Program  poros  maritim  dunia  bertujuan memaksimalkan pembangunan laut yang berwawasan  lingkungan  danayat berorientasi  pada Sustainable  Development  Goals atau  tujuan pembangunan berkelanjutan.
Krisis  lingkungan  secara  filosofis  disebabkan kesalahan fundamental pada cara pandang manusia terhadap alam.  Perlu  perubahan  fundamental agar perspektif  terhadap  lingkungan  adalah  perspektif moral.  Penyadaran moral  secara  kolektif penting dilakukan agar action plan tepat sasaran, terarah dan terpadu.  Penguatan  sinergi antar  lembaga  dapat dilakukan dalam kerangka penegakan hukum dengan menggunakan paradigma konstruktivisme.
Paradigma ini mengandung nilai-nilai biosentris yang menyatukan alam dengan nalar kemanusiaan untuk selanjutnya  membantu hukum  keluar  dari  ajaran positivistik  yang  tidak  berpihak  pada  keadilan lingkungan.
Gagasan  ini  menyarankan  agar  penyatuan konservasi laut dengan pertahanan  laut dilandasi oleh Peraturan Pemerintah  sekaligus  memberi wewenang tambahan kepada  Menko  Kemaritiman agar menyatukan koordinasi antar instansi kelautan. Melalui  koordinasi satu  pintu,  sinergi  antar instansi dapat  berfungsi  maksimal,  baik  konservasi lingkungan  laut,  pemberdayaan  ekonomi  laut (maritim),  pertahanan  laut  dan  penegakan  hukum laut.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Hidayat, Arief., & Samekto, Adji. (2007). Kajian Kritis Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Era Otonomi  Daerah. Semarang: Badan  Penerbit Undip.
Samekto, A. (2015). Pergeseran  Pemikiran  Hukum dari  Era  Yunani  menuju  Postmodernisme. Jakarta: Konstitusi Press.
Rahardjo, S.  (2009). Negara  Hukum  yang Membahagiakan  Rakyat. Yogyakarta: Genta Publishing.

## JURNAL
Akib, M. (2014). Paradigma  Penegakan  Hukum
Lingkungan:  Dari  Mekanistik-Reduksionis  Ke Holistik-Ekologi. Masalah-Masalah  Hukum, Vol.43, (No.1), pp.129.
Aminah., & Yusriyadi. (2018). Implementasi Program Industri  Hijau  dalam  Rangka  Kebijakan Penurunan  Emisi  Gas  Rumah  Kaca. Bina Hukum Lingkungan, Vol.3, (No.1), pp.68-69.
Bitzinger, R. (2010). A New Arms Race? Explaining Recent  Southeast  Asian  Military  Acquisitions. Contemporary Southeast Asia, Vol.32, (No.1), pp.50.
Bojangan, Wens A.  (2017). Perspektif  Dalam Membangun  Sistem Hukum  Yang  Progresif Sebagai  Salah  Satu  Ilmu  Pengetahuan Hukum. Jurnal Hukum Unsrat, Vol.23, (No.8), pp.98.
Haryanto, Agus,. & Bakhtiar, Arief (2015). Sengketa Laut  Tiongkok  Selatan:  Ancaman  Bagi Komunitas  Keamanan  ASEAN?. Global  & Strategis, Vol.9, (No.2), pp.278.
Hidayat,  S.  (2015).  Doktrin  Pertahanan  dalam Mewujudkan  Keamanan  Maritim:  Perspektif Posmodernisme. Jurnal  Pertahanan,  Vol.5,
(No.2), pp.79.
Misalucha, C. (2011). Southeast Asia-US Relations:
Hegemony  or  Hierarchy? Contemporary Southeast Asia, Vol.32, (No.2), pp.28.
Muradi. (2017). Civil Defence and National Security:
Composition  and  Implementation  Model  in
National  Defence. Journal  of  Arts  and
Humanity, Vol.6, (No.01), pp.17.
Purwendah, Elly K.  (2018). Korelasi Polluter  Pas Principle Dan  Konsep Blue  Econom Pada Pencemaran  Minyak  Oleh  Kapal  Tanker Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut Indonesia. Bina  Hukum  Lingkungan, Vol.2,
(No.2), pp.127.
Jr, Dominico  Proenca.,  &  Lessa,  Marcus  Augustus.
(2017). Brazilian  national  defence  policy and strategy reviewed as a unity. Revista Brasileira de Política Internacional, Vol.60, (No.2), p.18.
Rahman, F.  (2018). Implementasi  Doktrin  Tridarma Ekakarma  Melalui  Teori  Perimbangan Kekuatan. Jurnal Sospol, Vol.4, (No.1), pp.86. Samekto, A.  (2015). Normativitas  Keilmuan  Hukum Dalam  Perspektif  Aliran  Pemikiran  Neo- Kantian. Masalah-Masalah  Hukum, Vol.44, (No.1), pp.10.
Satmaidi,  E.  (2015).  Konsep  Deep  Ecology  dalam Pengaturan  Hukum  Lingkungan. Jurnal Penelitian  Hukum  Supremasi  Hukum, Vol.24,
(No.2), pp.6.
Supandi, A. (2015). Pembangunan Kekuatan TNI AL dalam  Mendukung  Visi  Indonesia  sebagai Poros  Maritim  Dunia. Jurnal  Pertahanan, Vol.5, (No.2), pp.3.
Sutoyo. (2013). Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup. Jurnal Adil, Vol.4, (No.1), pp.196-201. Willem, R.  (2018). Pemanfaatan  Ruang  Pesisir  dan Laut  yang  Berkeadilan. Bina  Hukum Lingkungan, Vol.2, (No.2), pp.161.

## TESIS
Siregar, Rayni W. (2011). Peran dan Fungsi TNI dan Polri  dalam  Pertahanan  dan  Keamanan Negara  pada  Masa  Reformasi  (1998-2011). Universitas Indonesia.

## SUMBER ONLINE
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika Republik Indonesia. (2016). Menuju  Poros  Maritim Dunia. Retreived  from www.kominfo.go.id /content/detail/8231/-menuju-poros-maritim- dunia/0/kerja_nyata
Setiadji,  S. (2017). Kekuatan  Pertahanan  Indonesia dalam Bingkai Negara Maritim. Retrieved from http://maritimnews.com/2017/05/kekuatan- pertahanan-indonesia-dalam-bingkai-negara- maritim/
Rakhma, S. (2018). Tumpahan Minyak di Balikpapan Ditaksir  Capai  40.000  Barrel.  Retrieved  from https://ekonomi.kompas.com/read/- 2018/04/10/170400426/tumpahan-minyak-di- balikpapan-ditaksir-capai-40.000-barrel.

## ARTIKEL LAINNYA
Soedewo, A. (2018). Penegakan Hukum di Wilayah
Laut  Indonesia.  Disampaikan  dalam kuliah
umum di FH UI, Depok. 12 April 2018.
Samekto, A. (2019). Teori  Hukum  Lingkungan.
Disampaikan  dalam  kuliah  MIH  Undip, Semarang. 16 Maret 2019.