## Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana
Korupsi

## Maria Silvya E. Wangga
Universitas Trisakti
mariasilvya@yahoo.com
p-ISSN 2477-118X e-ISSN 2615-7977

## A B S T R A K
Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Tetapi, terkadang partisipasi yang disampaikan perorangan warga negara diabaikan atau tidak didengar maka disalurkan, ditampung dan diolah melalui partai politik. Dalam tataran kebijakan anggaran terjadi banyak penyimpangan bahkan terindikasi menimbulkan kerugiaan negara atau perekonomian negara yang memenuhi rumusan norma tindak pidana korupsi.
Permasalahan dalam penelitian, adalah (1). Mengapa partai politik, selaku badan hukum dapat dipertanggungjawabkan  dalam tindak pidana korupsi? (2). Apakah bentuk pertanggungjawaban partai  politik  dalam  tindak pidana korupsi? Partai politik, selaku badan hukum dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi berdasarkan formulasi norma yang diatur dalam perundang-
undangan nasional, serta pada ajaran tendensi sosiologis, yang mempertimbangkan tindakan/dampak dari tindak pidana korupsi. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana pokoknya berupa pidana denda dan pidana tambahan, yang mana dalam tataran praktik mendapatkan kesulitan atau kelemahan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan socio legal.
Penegak hukum dapat menjalankan formulasi norma pertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi terhadap partai politik, selaku badan hukum serta mempertimbangkan tindakan/ dampak dari korupsi. Dan mendorong DPR segera mengesahkan R-KUHP yang telah mengatur doktrin vicarious liabilty untuk mendukung penegakan hukum pada masa mendatang. Dan merekomendasikan pembaharuan formulasi pidana pokok terhadap partai politik di luar pidana denda.
Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, partai politik, badan hukum, tindak pidana korupsi

## A B S T R A C T
Political parties are means for citizens to take part or participate in the process of state management. However, if delivered by individual, such participation is sometimes neglected or unheard of and therefore it is channeled, accommodated and processed through political parties. Many irregularities take place at the level of budget policy which allegedly harm the state and bring about economic loss, thus meet the formulation of norms of corruption.
Problems in this research are (1). Why political parties, as legal entities, can be accounted for in the criminal act of corruption? (2). What form of accountability of political parties in criminal act of corruption? As legal entities,political parties can be held accountable for criminal corruption based on the formulation of norms established in the national context, and on sociological tendencies which reflect the act of corruption or its impact. The basic criminal liability is in the form of fines and additional criminal penalty which is difficult and weak in practice. This research uses socio-legal approach.
Law enforcers are able to carry out the formulation of norms of accountability for criminal acts of corruption of political parties as legal entities, as well as take into consideration on the action/effects of corruption. Encourage the parliament to immediately ratify the
R-Criminal Code which has established the doctrine of vicarious liability to support law enforcement in the future. Recommend the renewal of basic criminal formulation against political parties outside of criminal penalties.
Keywords: criminal responsibility, political parties, legal entities corruption

## P E N D A H U L U A N

## Latar Belakang
Mengutip pandangan Miriam Budiardjo, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara (Budiardjo, 2008: 395). Partisipasi warga negara jika disampaikan perorangan terkadang tidak didengar bahkan hilang tak berbekas, karenanya jika aspirasi bersama ditampung dan diolah melalui partai politik menjadi kebijakan partai. Tentunya akan menjadi program kerja, yang disampaikan wakil rakyatnya (anggota Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) kepada pemerintah untuk menjadi kebijakan umum mengatasi berbagai permasalahan masyarakat.
Adanya keleluasaan dalam menampung dan mengelola aspirasi masyarakat melalui kebijakan umum, yang mengatasi kemaslahatan bangsa dan negara, terkadang tidak bisa dikontrol. Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan kepentingan kelompok partai tertentu. Bahkan kebijakan tersebut menguras hak-hak sipil, ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama, yang pada akhirnya menghambat laju pembangunan karena menimbulkan kerugiaan negara atau perekonomian negara.
Sebagaimana, laporan Transparancy International Indonesia (TII), masyarakat Indonesia mempersepsikan anggota DPR yang berasal dari partai politik, sebagai institusi terkorup di Indonesia dan politisi partai politik sebagai aktor terkorup di Indonesia (www.bbc. com, 2018). Bahkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), dari 500 pelaku tindak pidana korupsi, 35% merupakan kader atau pengurus partai politik (www.beritasatu.com, 2018).
Demikian juga, hasil penelitian Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada (UGM) (www.hukumonline.com, 2018), bahwa seluruh partai politik yang memiliki perwakilan sebagai anggota dewan maupun menjabat pada kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 terlibat dalam tindak pidana korupsi, (tidak ada
satu partai pun yang bersih dari praktik korupsi). Ditemukan Partai Demokrat berada di peringkat pertama, dengan presentase 28, 40%, disusul Partai Hanura (23.50%), PDIP (18.08%), PKS (17.24%), Partai Golkar (16,03%), PKB (14,28 persen), PPP (13,16%), dan Partai Gerindra (3,85%) (www.hukumonline.com, 2018).
Bentuk-bentuk  korupsi yang dilakukan oleh perwakilan  partai politik sangat beragam, mulai dengan modus penyuapan, pemerasan terhadap sektor-sektor strategis, merugikan keuangan negara, memperdagangkan pengaruh serta  penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan atau memainkan anggaran setiap program- program pembangunan. Seperti yang tampak pada Partai Golkar dalam tindak pidana korupsi pengadaan Al-Quran Kementerian Agama, Kasus Pemerasan BUMN, Kasus PON Riau serta kasus SKK Migas dan kasus e-KTP. Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan (PDIP) diduga terlibat kasus suap Deputi Gubernur BI, Kasus e-KTP dan Kasus simulator (www.hukumonline.com, 2018). Bahkan dalam fakta persidangan dan dakwaan terhadap Adriansyah, anggota fraksi PDIP,  partai ini juga menikmati keuntungan dengan menerima suap dari PT Mitra Maju Sukses digunakan untuk menambah biaya operasional kongres PDI-P di Bali tahun 2015 (www.hukumonline.
com, 2018). Untuk Partai Demokrat diduga terlibat dalam kasus Hambalang, kasus pembangunan Wisma  Atlet Palembang, kasus SKK Migas, kasus simulator SIM, kasus suap TVRI, kasus alkes Kemenkes dan kasus e-KTP (www.hukumonline.com, 2018). Partai Amanat Nasional (PAN) diduga terlibat dalam kasus Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah(DPPID), kasus SKK Migas, kasus Hambalang (www.hukumonline.com, 2018). Selanjutnya PPP diduga terlibat dalam kasus bibit jagung Kementerian Pertanian, SKK Migas, dan kasus Hambalang (Tempo, 2018). Keterlibatan PAN dalam menikmati keuntungan hasil tindak pidana korupsi lainnya, juga ditemukan dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta persidangan mantan Menteri kesehatan Siti Fadilah Supari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yakni adanya aliran dana yang diterima, sebagai keuntungan dari perusahaan pelaksana proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, yang mengalir ke rekening pengurus Dewan Pimpinan Pusat PAN, serta mengalir ke rekening pendiri PAN, Amin Rais (www.hukumonline.com, 2018). Selain itu terungkap pula, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
KPK terhadap Andi Narogong, dinyatakan bahwa uang korupsi e-KTP sebesar Rp520 miliar, dibagi ke sejumlah partai politik. Partai Golkar dan Partai Demokrat menerima masing-masing Rp150 miliar, PDIP menerima Rp80 miliar, serta partai-partai lainnya menerima Rp80 miliar (Tempo, 2018).  Bahkan dalam persidangan Setya Novanto, selaku terdakwa tindak pidana korupsi e-KTP, terungkap adanya aliran dana sebesar Rp5 miliar yang mengalir ke Rapimnas Golkar, yang kemudian disampaikan bahwa uang tersebut telah diserahkan ke KPK (harian Merdeka, 2018).
Meskipun telah banyak perwakilan partai politik yang menjalani pertanggungjawaban pidana, tetapi itu terbatas pada pertanggungjawaban individu walaupun, tergambar dalam beberapa fakta persidangan dan surat dakwaan adanya aliran hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh partai politik, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu. penelusuran atas asal-usul dana partai politik yang memiliki indikasi berasal dari tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh penegak hukum dengan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sehubungan dengan uraian di atas, yang menjadi permasalahan selama ini, belum ada satupun partai politik selaku badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Meskipun berbagai fakta hukum memperlihatkan partai politik ikut menikmati hasil tindak pidana korupsi. Argumentasi penegak hukum bahwa keterlibatan pengurus partai politik atau kader partai politik dalam tindak pidana korupsi bukanlah kebijakan resmi partai politik sehingga pertanggungjawabannya adalah pribadi bahkan ditegaskan  belum ada mekanisme yang jelas untuk menetapkan pertanggungajawaban pidana atas tindak pidana korupsi terhadap partai politik (www.merdeka.com, 2018).

## Rumusan Masalah
1.  Mengapa partai politik, selaku badan hukum dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi?
2.  Apakah bentuk pertanggungjawaban partai politik dalam tindak pidana korupsi?

## Metodelogi Penelitian
Kajian ini menggunakan penelitian socio legal, yang menurut Adrian Bedner, senantiasa mengupas dan menuntaskan terlebih
dahulu soal kerangka normatif suatu masalah, karena praktis untuk memahami situasi kompleksnya maka studi normatif dilakukan terlebih dahulu, kemudian dibongkar sisi lain dari teks-teks, norma, dan kerja-kerja doktrinal hukum (Wiratraman, 2017).
Studi socio-legal research, sebenarnya bukan studi yang benar- benar baru. Studi yang bersifat interdisipliner ini, merupakan hibrida studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang hukum dari perspektif kemasyarakatan yang lahir sebelumnya. Kebutuhan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal menyuburkan studi ini. Sementara itu secara praktikal, studi ini juga dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian masyarakat (Irianto, 2009: 173).
Karakteristik metode penelitian socio legal dilihat dari dua aspek (Irianto, 2009: 173). Pertama , penelitian melakukan studi tekstual, dimana setiap kata dalam pasal dalam suatu undang-undang, peraturan, kebijakan tertentu dianalisis secara kritis untuk mencari kata kunci dan maknanya. Kedua , kajian socio legal mengembangkan metode baru yang dihasilkan dari perpaduan metode hukum dan ilmu sosial, agar membantu peneliti dalam melakukan analisis.
Pendekatan ini memahami hukum dalam konteks masyarakat, yakni konteks masyarakat yang mengonsepkan hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Penelitian dilengkapi dengan library research yang terdiri data primer dan data sekunder,
yang mana kedua jenis data ini saling melengkapi dan mendukung analisis atas permasalahan yang diajukan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi.

## P E M B A H A S A N

## Pertanggungjawaban Partai Politik selaku Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi
Telaah ilmiah mengenai pertanggungjawaban partai politik selaku badan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi telah menjadi isu global. Partai politik diminta untuk melakukan langkah-langkah pendanaan atau sumbangan terhadap partai politik, untuk terhindar dari berbagai bentuk tindak pidana korupsi telah menjadi isu bersama terhadap semua negara. International Anti Corruption Conference (IACC)  ke-8 di Lima,
Peru pada 7-11 September 1997 dengan tema “Integritas Global- Mengembangkan Strategi Antikorupsi dalam Dunia yang Mengalami Perubahan”, menetapkan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain (www.iaccseries.org, 2017);
“Karena korupsi sebagai penghalang utama dalam proses pemilu dan proses-proses politik, maka harus segera diambil tindakan untuk menerapkan cara-cara efektif yang mengatur sumbangan untuk politisi dan partai politik dan segera mencatatnya secara publik dan menetapkan batas-batas pengeluargan kampanye dan mengauditnya secara ketat serta melanjutkan program pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting.”
Dalam  International Anti Corruption Conference (IACC)  ke-11 di Seoul, Korea, pada 25-28 Mei 2003, dengan tema “Kebudayaan- kebudayaan yang Berbeda, Nilai-Nilai Bersama”, menetapkan beberapa kesimpulan, antara lain (www.iaccseries.org, 2017):
“Dalam tinjauan IACC tentang pembiayaan partai politik dan korupsi pemilu, terlihat jelas bahwa partai politik tidak dapat diabaikan dalam reformasi keuangan. Partai politik harus terlibat dalam upaya reformasi internal, mempraktikan transparansi dan menunjukkan komitmen untuk standar etika. IACC mengakui bahwa politisi menghadapi kesulitan yang kian bertambah dalam membiayai kampanye, dan bahwa upaya reformasi tidak mungkin berhasil kalau biaya pemilu tidak dikurangi.”
Selain itu dalam article 26 United Nations Convention Against Corruption, 2003 ditegaskan;
“Negara-negara peserta mengambil langkah yang diperlukan untuk menentukan tanggungjawab badan- badan hukum yang ikut serta melakukan tindak pidana yang dilarang dalam konvensi ini. Tanggung jawab terhadap badan-badan hukum tersebut dapat bersifat pidana, perdata atau administratif. Bahkan setiap negara peserta harus memastikan bahwa badan-badan hukum yang bertanggung jawab tersebut tunduk pada sanksi- sanksi pidana dan nonpidana yang efektif, proporsional dan yang bersifat mencegah termasuk sanksi moneter.”
Menanggapi berbagai tuntutan yang diusulkan melalui International Anti-Corruption Conference (IACC), maka pemerintah telah mengatur formulasi norma pertanggungjawaban terhadap badan  hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana korupsi, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Untuk mengatasi keraguan mekanisme dalam penegakan pertanggungjawaban badan hukum, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Adanya pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum merupakan langkah-langkah dalam penegakan hukum yang dapat diberlakukan terhadap partai politik, sebagai  konsekuensi yuridis yang telah disetujui bersama dan diyakini bersifat netral, tidak berpihak dan objektif (Samekto, 2004: 2). Sebagaimana rumusan Pasal 4:
Ayat (1): “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi”.
Ayat (2): “ Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
a.  Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana korupsi tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
b.  Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau;
c.  Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan
hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Dalam  Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sebagai berikut;
Ayat (1) :“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”
Ayat (2) :“Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.”
Ayat (3) :“Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.”
Ayat (4)  :“Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.”
Ayat (5) : “Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke pengadilan.”
Ayat (6) :“Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadapkorporasi maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.”
Ayat (7) :”Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu pertiga).
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencuciaan Uang, formulasi norma pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam pasal berikut;
Pasal 6 ayat (1) menyatakan, “Dalam hal tindak pidana Pencuciaan Uang dilakukan oleh korporasi,
pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi.”
Ayat (2): “Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencuciaan uang”:
(a). Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi”;
(b). Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi”;
(c).  Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
(d). Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 40 (2) menegaskan partai politik dilarang:
a). melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
b). melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c).  Pelanggaran atas perbuatan ini maka partai politik akan dikenakan sanksi pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi.
Ayat (3) partai politik dilarang:
menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
a).  menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
b). menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
c).  Pelanggaran atas perbuatan ini akan dipertanggungjawabkan kepada pengurus partai politik dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
Ayat (4):
a). menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
b).  menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
c). menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan
d). usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Meskipun telah dibuat formulasi norma hukum, tetapi dalam aplikasi penegakan hukum, tampaknya berjalan di tempat, karena tidak ada satu pun partai politik yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai badan hukum tindak pidana korupsi. Penegak hukum berpandangan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus partai politik tetap merupakan pertanggungjawaban individu, belum dapat dikenakan ke partai politik karena bukan kebijakan partai. Jika demikian adanya maka proses pencarian kebenaran dan keadilan tidak tercapai, karena tataran praktiknya lebih pada hal-hal prosedural (Samekto, 2012: 6).
Pandangan yang berbeda pernah dikemukakan oleh Artidjo Alkostar, selaku Ketua kamar pidana Mahkamah Agung, yang menyatakan penegak hukum seharusnya memiliki keberanian dalam menetapkan korporasi sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana yang pernah diterapkan Kejaksaan terhadap korporasi di Kalimantan (www.merdeka.com,2018). Hal yang senada juga dikemukan oleh Jaksa Agung, bahwa partai politik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, bahkan dapat dibubarkan jika terbukti menerima hasil dana tindak pidana korupsi (harian merdeka, 2018).
Pemikiran yang sama juga disampaikan oleh Tama S. Langkun, selaku peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) (harian merdeka, 2018), yakni partai politik yang menikmati atau menerima keuntungan dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang dinyatakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sudah seharusnya KPK dapat menerapkan pasal tindak pidana pencuciaan uang dan tindak pidana korupsi terhadap partai politik.
Bahkan pemikiran yang sama juga disampaikan oleh Yusril Ihza
Mahendra, selaku pakar hukum tata negara, yang  meminta KPK mengusut tuntas partai politik yang diduga menerima suap e-KTP (Harian Merdeka, 2018).  Adanya putusan pengadilan tentang suap e-KTP bisa menjadi pertimbangan MK untuk membubarkan partai politik yang menikmati hasil tindak pidana korupsi.Upaya pembubaran partai politik sebagai bentuk pendidikan politik dan demokrasi untuk membangun masyarakat yang makmur, adil, sejahtera dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.
Sehubungan perkembangan ilmu hukum, khususnya undang- undang di luar KUHP mengenai pelaku tindak pidana, tidak hanya manusia individu, tetapi juga dikenal korporasi atau badan hukum. Korporasi, yang berasal dari kata corporate, adalah  suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota, sebagaimana yang dikemukakan oleh  Muladi dan Dwi Priyatno (Muladi & Priyatno, 1991: 18-20). Oleh karenanya korupsi yang dilakukan anggota/pengurus partai politik, tidak hanya dipertanggungjawabkan secara individu kepada pengurus/anggota partai politik. Namun dipertanggungjawabkan secara pidana kepada partai politik, yang memperoleh manfaat/ keuntungan dari tindak pidana tersebut. Bahkan terhadap partai politik yang melakukan pembiaran bagi anggota/pengurusnya melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam perkembangan perundang-undangan maka dikenal, ada tiga model pengaturan atau ajaran (Nawawi Arief, 2013: 174, Reksodiputro, 2014: 5-6); pertama yang melakukan tindak pidana dan yang dipertanggungjawabkan adalah orang, (Pasal 59 KUHP, yang menegaskan tugas mengurus suatu “kesatuan orang” atau korporasi harus berada pada pengurusnya). Oleh karenanya korporasi bukan subjek tindak pidana. Namun dalam praktik yang menjadi masalah adalah, bagaimana jika ketentuan pidana yang bersangkutan memberikan kewajiban kepada seorang pemilik perusahaan atau pengusaha, sedangkan pemilik atau pengusahanya adalah suatu korporasi, namun ketentuan pidana tidak menyatakan bahwa penguruslah yang harus bertanggung jawab. Siapakah yang harus dipandang sebagai pelaku tindak pidana? Untuk mengatasi hal ini, maka muncul ajaran kedua.
Kedua , yang menyatakan melakukan tindak pidana orang dan/
atau korporasi/badan hukum dan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanya orang, dapat ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Pembukaan Apotek, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Ajaran ketiga, yang menyatakan korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana, ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat  Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Menurut A. L. J. Van, ada tiga (3) teori dasar dalam menentukan badan hukum (korporasi) sebagai subjek hukum pidana (Serikat Putra Jaya, 2017: 25) yaitu:
a.  Ajaran yang bertendensi psikologis dari J. Remmelink, yang menyatakan bahwa hukum pidana memandang manusia sebagai makhluk rasional dan bersusila (redelijk zedelijk
wezen) ;
b.  Pendekatan yang bertendensi sosiologis dari J. Ter Heide, yang mana yang menjadi pokok perhatian bukanlah manusia tetapi tindakan (sehubungan dengan ini Ter Heide menyebutnya sebagai hukum pidana yang dilepaskan dari manusia, ontmenseljik strafrecht).
c.  Wawasan dari A.C. T Hart yang mana pengertian subjek hukum dipandang sebagai pengertian yuridis yang contrafaktisch).
Mencermati teori di atas, penempatan partai politik sebagai badan hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, berdasarkan pada pengertian subjek yang dipandang sebagai pengertian yuridis maupun ajaran pendekatan yang bertendensi sosiologis, yang melihat dari aspek tindakan. Dalam pengertian subjek hukum yang dipandang sebagai pengertian
yuridis, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Yang menegaskan bahwa, partai politik adalah badan hukum setelah melakukan melakukan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan
HAM, dengan memenuhi persyaratan antara lain; mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a). akta notaris pendirian Partai Politik, b). nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, c). kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota yang bersangkutan, dan  d). kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum dan e). rekening atas nama partai politik. Oleh karena partai politik, adalah badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui formulasi undang-undang di luar KUHP, yang bagi Muladi, ini adalah bagian dari pendekatan semi (global), untuk memperbaharui dengan mengubah, menambah dan melengkapi dengan undang-undang di luar KUHP (Serikat Putra Jaya, 2017:14). Seperti rumusan norma Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahkan Pasal 40 Undang-Undang Partai Politik. Penempatan partai politik sebagai badan hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, tidak semata-mata berdasarkan pengertian yuridis (ciptaan atau bentukan undang-undang). Akan tetapi mempertimbangkan pula, ajaran pendekatan yang bertendensi sosiologis, yang melihat dari aspek tindakankorupsi dari partai politik, seperti terganggunya sistem demokrasi yang jujur, dan adil. Diharapkan dapat dilakukan penegakan hukum atas partai politik, yang mampu mengungkapkan adanya hubungan antara hukum dengan nilai-nilai dasar yang digali, yang mana nilai-nilai tersebut, sebagai wujud adanya kesenjangan ekonomi, sosial yang jauh dalam masyarakat (Cotterell R, 2017: S25). Sebagai gambaran tindakan korupsi dapat diuraikan berikut ini (Widjojanto, 2016: 38); satu, desentralisasi kekuasaan
ternyata menciptakan desentralisasi korupsi kekuasaan karena penyalahgunaan atas anggaran-anggaran program kerja oleh perwakilan partai politik  baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif, begitu masif. Kedua, peningkatan APBN sebesar 500% tidak serta-merta mengatasi kemiskinan, tetapi kemiskinan menjadi momok menakutkan dan merajalela, begitu pula dengan kemampuan sumber daya manusianya tidak mengalami kemajuan.
Ketiga , untuk daerah yang mendapatkan otonomi khusus memperoleh APBD sangat besar, justru keadaan daerahnya termiskin, dengan dugaan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Keempat , korupsi potensial terjadi di sektor infrastruktur yang mengusung pembangunan maritim mengingat sistem akuntabilitasnya belum terbangun dengan baik. Kelima, akibat dari program-program dana desa yang telah menjadi kebijakan pemerintah justru memunculkan lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia potensial menjadi ladang subur korupsi. Penegakan hukum yang mendasari pada ajaran tendensi sosiologis atas tindakan dari korupsi, merupakan cerminan yang mempertimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat, sebagaimana dalam pemikiran Roscou Pound (1870-1964), agar melakukan langkah progresif, untuk dapat memfungsikan hukum, yang dapat menata perubahan, dengan teorinya law as a tool of social engineering (L. Tanya, 2006: 128, Samekto, 2013: 70).
Penegakan hukum terhadap partai politik merupakan bagian dari penataan hukum dalam masyarakat, untuk kepentingan-kepentingan umum, sosial, dan kepentingan pribadi agar mencapai suatu struktur masyarakat ke arah yang lebih baik. Artinya hukum sebagai sarana social engineering adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tata tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan, atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Dengan demikian, hukum tidak dilihat sebagai tatanan penjaga status quo tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana (L. Tanya, 2006: 134).
Berdasarkan uraian di atas, penulis berpandangan untuk kasus Golkar yang telah menerima dana Rp5 miliar untuk pembiayaan Rapimnas Golkar, yang mana dalam fakta persidangan dinyatakan bahwa dana tersebut telah dikembalikan ke KPK. Adanya pengembalian hasil tindak pidana korupsi tersebut tetap menjadi dasar untuk dapat menjerat Partai Golkar. Rumusan norma Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999dengan tegas menyatakan,
“Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”
Yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam hal ini Partai Golkar adalah korporasi, yang menikmati atau menerima manfaat atas hasil tindak pidana korupsi. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, memberikan pengertian korporasi adalah “Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Formulasi norma Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 telah menjadi dasar hukum untuk menetapkan Partai Golkar sebagai badan hukum yang dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi. Alasan penilaian kesalahan terhadap Partai Golkar selaku badan hukum dari norma Pasal 4 tersebut adalah;
a.  Partai Golkar memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana korupsi atau tindak pidana korupsi tersebut dilakukan untuk kepentingan Partai Golkar, yakni pembiayaan atau terselenggaranya Rapimnas Golkar;
b.  Partai Golkar membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota/pengurus partainya;
c.  Partai Golkar tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Keberhasilan penegakan hukum dengan meminta pertanggungjawaban partai politik dalam tindak pidana korupsi, tidak hanya menggambarkan keberadaan hukum positif sebagai supremacy of law tetapi juga supremacy of justice yang dibangun dalam naungan Pancasila (Hidayat, Arief, 2017: 3). Menurut penulis, Partai Golkar, sebagai badan hukum yang telah memperoleh keuntungan atau manfaat atas hasil tindak pidana korupsi, sudah selayaknya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi tersebut.

## Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam
Tindak Pidana Korupsi
Mencermati ajaran yang bertendensi sosiologis, yang dapat diartikan bahwa tindakan partai politik yang menyimpang, yang menimbulkan aspek kerugian negara atau perekonomian negara bahkan menghambat laju pembangunan bangsa serta perampasan hak-hak ekonomi, sosial, politik, budaya dan agama yang telah diatur dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Pancasila maka sudah selayaknya partai politik dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana korupsi yang terjadi.
Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang mempertimbangkan ajaran tendensi sosiologis, adalah pidana denda, selain pidana denda, untuk korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a). Pengumuman putusan hakim, b). Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, c). Pencabutan izin usaha, d). Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, e). Perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau; f). Pengambilalihan korporasi oleh negara. Namun dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda, diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Jika dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personel pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
Mengingat sanksi pidana pokok yang dikenakan terhadap korporasi adalah pidana denda, yang mana jika denda tidak dibayar dalam ketentuan KUHP dinyatakan akan dikenakan pidana kurungan pengganti, yang lamanya 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 30 KUHP. Tentunya rumusan sanksi ini hanya berlaku manusia sebagai subjek hukum pidana, tidak dapat dijalankan oleh partai politik sebagai badan hukum. Bahkan penerapan sanksi pidana tambahan sangat bergantung pada hakim pengadilan yang menyidangkan perkara tersebut, jika hakim tidak membuat dalam amar putusannya maka sanksi pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan sebagai wujudkan keseimbangan, sosial, ekonomi budaya, politik untuk kemaslahatan bangsa.
Dalam perkembangan ilmu hukum modern saat ini, salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana untuk partai politik sebagai
badan hukum, adalah doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti ( Vicarious liability) . Doktrin ini, pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat dan Inggris, negara-negara dengan sistem hukum common law, yang berasal dari doktrin superior respondeat ( Vicarious liability ), yang juga disebut pertanggungajawaban pidana pengganti (Marsavelski Alexander, 2018: 7) . Dalam common law system , doktrin ini menjelaskan adanya hubungan karyawan dan majikan atau pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dengan adagium qui facit peralium facit per se, artinya seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh ia sendiri.
Bentuk pertanggungjawaban pidana pengganti ini, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban korporasi yang dikenal dalam hukum perdata yang pertama kali diperkenalkan pasca
Perang Dunia II di Belgia, Denmark dan Prancis, yang kemudian berkembang ke berbagai negara sejak tahun 1990-an, kemudian dalam perkembangannya doktrin ini diterapkan terhadap korporasi dalam pertanggungjawaban pidana (Marsavelski Alexander,2018:7). Vicarious liability (pertanggungajawaban pidana pengganti) diartikan, sebagai pertanggungjawaban yang menyebabkan seseorang berkewajiban terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, dan hal yang umum terjadi adalah dalam hubungan majikan dan bawahanya, yang mana tanggungjawabnya adalah tanpa kesalahan (Giliker, Paula, 2018).
Dalam Black’s Law Dictionary, vicarious liability , diartikan pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan atau kesalahan yang dilakukan pekerja, atau pertanggungjawaban prinsip terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak (blacks_law.enacademic. com, 2018). Tentunya doktrin ini bertentangan dengan prinsip pemidanaan yang mensyaratkan actus reus dan mens rea, yang dikenai pada manusia individu yang memiliki pikiran, kehendak dan  anggota  tubuh  fisik  dalam  melakukan  perbuatan  pidana,  yang menjadi formulasi norma KUHP selama ini.
Penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi, tampak di beberapa negara antara lain (Marsavelski Alexander,2018:4); pertama; Kroasia, dimana Pengadilan Kroasia menjatuhkan pidana denda 5 juta kuna dan diperintahkan untuk membayar 24,2 juta kuna uang pengganti terhadap Partai Politik Uni Demokrat Kroasi (HDZ), sebagai salah satu partai terbesar di Kroasia. Partai HDZ melalui
pengurusnya diduga melakukan korupsi politik, dengan menerima sumbangan secara melawan hukum selama periode antara tahun 2003, dan tahun 2009 sebesar 31, 6 juta kuna.
Kedua, Yunani menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus Partai Politik Neo – Nazi yang terlibat dalam tindak kekerasan terhadap kaum imigran. Penegak hukum Yunani menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik sebagai badan hukum yang melakukan tindak pidana. Ketiga, Turki menetapkan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi atas tindak pidana yang melanggar konstitusi di Turki. Untuk beberapa negara-negara bekas Yugoslavia ditemukan maraknya kejahatan yang dilakukan oleh partai politik, seperti kejahatan kekerasan, korupsi politik, penggelapan pajak, penipuan pemilu. Bahkan untuk partai- partai politik opsisi terhadap pemerintahan yang berkuasa terlibat dalam tindak pidana terorisme, makar, spionase guna mencapai tujuan politik yang diinginkan (Marsavelski Alexander,2018:6). penentuan sanksi pembubaran partai politik tidak diatur dalam hukum positif, seperti Amerika Serikat dan United Kingdom tetapi hanya pidana denda yang tinggi agar menyebabkan kebangkrutan partai politik yang melakukan tindak pidana. Namun untuk negara- negara, seperti Prancis, Kroasia, Macedonia menetapkan sanksi pidana pembubaran partai politik serta sanksi pidana, berupa a). pelarangan kinerja-kinerja kegiatan partai politik untuk jangka waktu tertentu; sehingga membatasi kegiatan/membuat partai politik menjadi tidak berfungsi; b).Pelarangan publikasi kegiatan partai di media atau publik sehingga membatasi kegiatan/membuat partai politik menjadi tidak berfungsi; c).penempatan partai politik di bawah lembaga pengawasan (Marsavelski Alexander,2018:11).
Adapun doktrin pertanggungjawaban pidana lainnya yang dikenakan pada partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya; doktrin strict liability , sering disebut dengan tanggungg jawab ketat, atau tanggung jawab mutlak (www. allens.com.au, 2016), adalah pertanggungjawaban hukum tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban prinsipil terhadap tindakan dalam suatu kontrak ( strict liability tidak membutuhkan mens rea ( mens rea tetap dianggap ada tetapi tidak perlu dibuktikan), cukup actus reus (Amrani,Hanafi & Ali Mahrus, 2015: 133-134) .
Pertanggungjawaban ketat atau mutlak ini dapat dikenakan tanpa harus ada unsur kesalahan maupun culpa. Bentuk
pertanggungjawaban yang ketat ini  diterapkan untuk kegiatan- kegiatan tertentu dalam gugatan, seperti perusahaan yang benar- benar bertanggung jawab atas tuntutan karyawannya, sehubungan penjualan produk yang menimbulkan cacat atau cedera. Namun pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa barang tersebut cacat, bahwa cacat tersebut menyebabkan cedera, dan bahwa cacat tersebut menyebabkan produk tersebut tidak berbahaya. Dengan demikian,
seorang penggugat dapat memulihkan/membayar ganti rugi bahkan jika penjual telah dilaksanakan (legal-dictionary.thefreedictionary. com, 2017).
Doktrin alter ego atau dikenal dengan teori kenyataan atau teori peralatan merupakan bentuk tanggung jawab badan-badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ yang ada dalam badan hukum, seperti anggota atau pengurusnya  (Kristian,  2017:  52).  Sedangkan  doktrin  identifikasi, adalah pertanggungjawaban korporasi/badan hukum, yang mana asas kesalahan ( mens rea ) tidak mutlak ada. Untuk di Inggris, suatu badan hukum dapat bertanggung jawab secara pidana, baik sebagai pembuat atau peserta tindak pidana, yang tetap mensyaratkan mens rea (asas kesalahan) (Sepiolo-Jankowska, 2018). Selain penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik, undang-undang di beberapa negara, mengatur pula formulasi tentang perlunya partai politik melakukan evaluasi atas kinerja partai politik, namun tidak dijelaskan secara detail dan rinci mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh partai politik.
Dalam konsep R-KUHP 2015, telah diatur formulasi vicarious liability, pertanggungjawaban pidana pengganti. Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan, “Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.” Ayat (2) menyatakan,
“Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabakan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.”
Adanya formulasi norma yang telah mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik selaku badan hukum, penulis berpandangan untuk segera mengesahkan konsep R-KUHP, agar dapat memperkuat penegakan hukum atas partai politik dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang. Mengingat formulasi norma bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap
partai politik, selaku korporasi, telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh korporasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuciaan Uang.

## P E N U T U P

## Kesimpulan dan saran
Berdasarkan paparan di atas, hasil penelitian menyimpulkan bahwa partai politik selaku badan hukum dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi, dengan mendasari pada formulasi norma yang diatur dalam perundang-undangan nasional serta mendasari pada ajaran tendensi sosiologis, yang mempertimbangkan tindakan/ dampak dari tindak pidana korupsi. Bentuk pertanggungjawaban pidana pokok terhadap partai politik yang telah dipositifkan, berupa pidana denda dan pidana tambahan, yang mana dalam tataran praktik mendapatkan kesulitan atau kelemahan.
Mendorong penegak hukum untuk dapat menjalankan formulasi norma pertanggungjawabkan atas tindak pidana korupsi terhadap partai politik. Dan mendorong DPR segera mengesahkan R-KUHP yang telah mengatur doktrin vicarious lliability untuk mendukung penegakan hukum pada masa mendatang. Penelitian ini juga merekomendasikan untuk dapat melakukan pembaharuan formulasi pidana pokok terhadap partai politik, di luar pidana denda, antara lain; a). Pelarangan kinerja-kinerja kegiatan partai politik untuk jangka waktu tertentu untuk tujuan membatasi kebebasan bergerak/ membuat partai politik menjadi tidak berfungsi; b).Pelarangan publikasi kegiatan partai di media atau publik untuk tujuan membatasi kebebasan bergerak/membuat partai politik menjadi tidak berfungsi; dan c).Penempatan partai politik di bawah lembaga pengawasan.

## R E F E R E N S I
Buku: Adji , FX,  Samekto, Keterkaitan Kapitalisme dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dalam Kajian Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies), ringkasan disertasi untuk memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2004, Semarang _____________. Keadilan Versus Prosedural Hukum: Kritik Terhadap Hukum Modern, Jurnal Hukum Militer, Pusat Studi Hukum Militer, STHM/Vol.1Nomor.4/Febuari 2012
Amrani,  Hanafi  dan  Mahrus  Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembngan dan penerapan, (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2015)
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) Giliker, Paula, Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective , Cambridge University Press, 978-1-107-62748-2, diakses 6 April 2018
Hidayat. Arief Konsep dan Implementasi Negara Hukum Pancasila dalam mengatasi Permasalahan Hukum Nasional, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Konsep dan Implementasi Hukum Negara Pancasila dalam Mengatasi Permasalahan Hukum
Nasional, Semarang, 30 september 2017, dalam memberikan deramah kunci Ketua Mahkamah Konstitusi, Semarang 30
September 2017
Iwona Sepiolo-Jankowska, Corporate Criminal Liability in English law, DOI 10.14746/ppuam.2016.6.0, https://prestto.amu.edu.
pl/index.php/ppuam/article/viewfile/7176/7203, diakses 2 April
2018
Kristian, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporsai Ditinjau dari Berbagai Konvensi Internasional , (Bandung,Refika Aditama,
2017)
L. Tanya, Bernard . Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Surabaya; Cv Kita, 2006)
Leiboff,  Marett  &  Mark  Thomas, Legal Theories in Priciples , (Lawbook Co, 2004) Muladi & Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana , (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991)
MD, Mahfud Politik Hukum di Indonesia , Edisi Revisi, Cet ke-7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) ___________, Mengawal Arah Politik Hukum: Dari PROLEGNAS
sampai Judicial Review ,http://catatannaniefendi.blogspot. co.id/2015/06/mengawal-arah-politik-hukum-dari.html, diakses 5 oktober 2017
Marsavelski, Alexander, Responibility of Political Parties for Criminal  Offences:  Preliminary  Observations,  Challenges and Controversies, https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=2610306&download=yes, diakses 4 Maret 2018
R, Cotterell . Theory and Values in Social- Legal Studies , Journal of Law and Society, Journal of Law and Society, Volume 44, Issue S1, October 2017, ISSN: 0263-323, pp.S19-S36
Rahardjo, Sajipto . Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum (Jakarta: Kompas, 2008) Rahardjo, Sajipto, Ilmu Hukum , cetakan keenam, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
Serikat , Putra Jaya, Nyoman . Hukum Pidana Khusus , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016)
Serikat , Putra Jaya, Nyoman . Hukum dan Pidana Ekonomi, Edisi Revisi, ( Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018)
Serikat Putra Jaya , Nyoman. Pembaharuan Hukum Pidana , (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2017)
Tanya, Bernard L, Pancasila Bingkai Indonesia , makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, 2011
Widjojanto, Bambang . Berkelahi Melawan Korupsi Tunaikan Janji, Wakafkan Diri , Malang: Intrans Publishing, 2016,

## Berita dan Internet
DPR Paling Korup Menurut Persepsi Masyarakat Indonesia , http:// www.bbc.com/indonesia/indonesia-39189729, diakses 3 April 2018
KPK: Dibiayai Negara, Parpol Tak Terseret Kader yang Koru p, http://www.beritasatu.com/nasional/400407-kpk-dibiayai- negara-parpol-tak-terseret-kader-yang-korup.html, diakses 22 maret 2018
Pukat: Seluruh Parpol Terlibat Kasus korupsi, ,http://www. hukumonline.com/berita/baca/lt5329627e98607/pukat-- seluruh-parpol-terlibat-kasus-korupsi, diakses 23 Maret 2018
Bancakan Uang Negara Proyek E-KTP , Tempo 13-19 Maret 2017 https://iaccseries.org/about, konverensi IACC ke-8, diakses 10 Nopember 2017 https://iaccseries.org/about, konverensi IACC ke-11 diakses 10 Nopember 2017
KPK sebut kader partai tertangkap korupsi tanggung jawab pribadi , https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-kader- partai-tertangkap-korupsi-tanggung-jawab-pribadi.html, diakses 22 Maret 2018
Ini alasan KPK belum tetapkan korporasi jadi subjek pidana korupsi , diakses https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan- kpk-belum-tetapkan-korporasi-jadisubjek-pidana-korupsi. html?utm_source=Detail%20Page&utm_medium=Berita%20 Terkait&utm_campaign=Mdk-Berita-Terkait, dikases 22 maret 2018
Terima Dana Korupsi Parpol Dapat Dibubarkan , harian merdeka, Jawa Tengah, sabtu 24 Maret 2018 https://www.allens.com.au/pubs/pdf/iibo/corporate criminal liability publication_2016.pdf

## Kamus:
Black’s law dictionaryhttp://blacks_law.enacademic.com/43539/ vicarious_liability, diakses 6 Januari 2018 https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/strict+liability

## Undang-Undang:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuciaan Uang