## KONSEP KHIYAR ‘AIB DAN RELEVANSINYA DENGAN GARANSI

## Mujiatun Ridawati
Dosen Fakultas Syariah IAI Qamarul Huda Bagu Jl. H. Badaruddin no. 4-5 Bagu Lombok Tengah Eamail.mujiatun@gmail.com

## Abstract
Salah  satu  dari  syarat  sahnya  melakukan  akad  jual  beli  yaitu  adanya  saling  ridha  keduanya (penjual  dan  pembeli),  tidak  sah  bagi  suatu  jual  beli  apabila  salah  satu  dari  keduanya  ada  unsur terpaksa yang dikarenakan adanya cacat, sehingga jual beli dalam Islam mengatur adanya khiyar aib, yaitu  Hak  untuk  membatalkan  atau  melangsungkan  jual  beli  bagi  kedua  belah  pihak  yang  berakad. Lalu Bagaimanakah konsep khiyar aib? Dan Bagaimana relevansinya dengan garansi?
Ketetapan  adanya  khiyar  ini  dapat  diketahui  secara  terang-terangan  atau  secara  implisit. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit  menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Menurut ulama fiqih,  khiyar ‘aib berlaku sejak  diktehui cacat pad a barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik hak khiyar dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Adapun cacat-cacat  yang  menyebabkan  munculnya  hak  khiyar,  menurut  Ulama  Hanafiyah  dan  Hanabilah adalah  seluruh  unsur  yang  merusak  obyek  jual  beli  dan  mengurangi  nilainya  menurut  tradisi  para pedagang. Kata garansi berasal dari bahasa inggris Guarantee yang berarti jaminan atau tanggungan. Dalam  kamus  besar  bahasa  indonesia,  garansi  mempunyai  arti  tanggungan,  sedang  dalam ensiklopedia  indonesia,  garansi  adalah  bagian  dari  suatu  perjanjian  dalam  jual  beli,  dimana  penjual menanggung  kebaikan  atau  keberesan  barang  yang  dijual  untuk  jangka  waktu  yang  ditentukan. Apabila  barang  tersebut  mengalami  kerusakan  atau  cacat,  maka  segala  biaya  perbaikannya  di tanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.
Khiyar  aib  adalah  hak  untuk  membatalkan  atau  meneruskan  akad  bila  mana  ditemukan  aib (cacat),  sedangkan  garansi  adalah  bagian  dari  suatu  perjanjian  dalam  jual  beli,  dimana  penjual menanggung  kebaikan  atau  keberesan  barang  yang  dijual  untuk  jangka  waktu  yang  ditentukan. Apabila  barang  tersebut  mengalami  kerusakan  atau  cacat,  maka  segala  biaya  perbaikannya  di tanggung oleh penjual, Karena garansi merupakan perjanjian yang berupa penjaminan terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, maka garansi merupakan implementasi dari salah satu hukum Islam yaitu tentang pembeli berhak menggunakan hak khiyarnya apabila terdapat cacat yang tidak  diketahui sebelum transaksi  oleh penjual dan pembeli. Hak  khiyar yang dimaksud dalam hal ini adalah khiyar aib (cacat). Hal ini menunjukkan relevansi antara khiyar aib  dengan  garansi,  karena  kedua  jenis  penjaminan  ini  menitik  beratkan  pada  adanya  cacat  pada barang  yang  memberikan  hak  khiyar  pada  pembeli  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  agar  tidak  terjadi ketidak relaan dalam transaksi jual beli.

## Abstract
One of the requirements rightful conduct sale and purchase agreement is the mutual pleasure of both (seller and buyer), not valid for a purchase if one of them there is an element of forced due to their disability, so buying and selling in Islam arranging their khiyar aib , namely or establish a right to cancel  the  sale  and  purchase  for  both  parties  that  communication.  Then  How  does  the khiyar  aib concept? And How is relevance with a warranty?
Khiyar their  statutes  can  be  known  openly  or  implicitly.  In  each  transaction,  the  parties  implicitly want  turning  goods  and  free  of  defects.  According  to  scholars  of  fiqh, khiyar 'disgrace  force  since understood defects in merchandise and can be inherited to the heirs of the owner of the rights khiyar
provided  that  such  defects  in  the  form  of  destructive  elements  and  selling  the  object  and  reduce  its value  by  traders  tradition.  As  for  the  defects  that  led  to  the  emergence khiyar rights,  according  to Hanafiyah  Ulama  and  Hanabilah  are  all  elements  that  damage  the  object  of  sale  and  purchase  and reduce  its  value,  according  to  tradition  traders.  The  word  is  derived  from  the  English  guarantee, Guarantee  which  means  a  guarantee  or  dependents.  In  a  large  dictionary  Indonesian,  warranty dependents have meaning, is in encyclopedia Indonesia, the warranty is part of a deal in buying and selling, where the seller bears the  goodness  or clean  goods sold for the time period specified. If the goods are damaged or defective, then all repair costs paid by the seller, while the warranty regulations usually written on a letter of guarantee.
Khiyar disgrace is the right to cancel or continue the contract if where it was found disgrace (defect), while the warranty is part of a deal in buying and selling, where the seller bears the goodness or clean goods sold for the time period specified. If the goods are damaged or defective, then all repair costs paid  by  the  seller,  because  the  warranty  is  an  agreement  in  the  form  of  guarantee  against  defects hidden by the seller to the buyer within a certain period, then the warranty is the implementation of one of the Islamic law that is on the buyer is entitled its khiyar using the right if there is a defect that is not known prior to the transaction by the seller and the buyer. Khiyar rights in question in this case are a disgrace khiyar (disabled). This shows the relevance between khiyar disgraces to the warranty; because the two types of guarantees have focused on the defects in the goods are on the right khiyar the buyer for damages in order to avoid lack of unwillingness in sale and purchase transactions.
Kata Kunci: khiyar, ‘aib, dan garansi
BAB I

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam  merupakan  suatu  sistem  dan  pedoman  hidup (way  of  life). Sebagai  suatu  pedoman hidup,  ajaran  Islam  terdiri  atas  aturan-aturan  yang  mencakup  keseluruhan  sisi  kehidupan  manusia. Secara  garis  besar,  aturan-aturan  tersebut  dapat  dibagi  dalam  tiga  bagian  yaitu  aqidah,  akhlaq  dan syari’ah.  Aqidah  dan  akhlaq  bersifat  konstan,  sedangkan  syari’ah  selalu  berubah  sesuai  dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia. 1
Sesuai dengan skema zarqa, Syari’ah terdiri atas bidang muamalah (Sosial) dan bidang ibadah (ritual).  Ibadah  merupakan  sarana  manusia  untuk  berhubungan  dengan  sang  pencipta (hablum minallah) sedangkan muamalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (hablum minannas). Muamalah inilah yang harus digali manusia dari masa kemasa karena seiring dengan perkembangan hidup manusia yang selalu berubah.
Ekonomi, sebagaimana juga bidang ilmu-ilmu yang lainnya tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan untuk menuntun manusia agar berada dijalan yang lurus (Siraatal Mustaqiim). Sebagai satu sistem yang bersifat komprehensif, Islam dipercaya oleh ummatnya sebagai ajaran yang secara umum mengarahkan  manusia  untuk  memperoleh  dua  dimensi  kebahagiaan,  dunia  dan  akhirat.  Keduanya merupakan kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan karakter manusia yang terdiri dari unsur jasmani  dan rohani. Disamping  memuat aturan tentang teologi, akidah dan  ibadah, Isalm juga memberikan rambu-rambu tentang ekonomi, baik secara eksplisit dan implisit. 2
Produktivitas  dan  sikap  hidup  bersahaja  dengan  pola  ekonomis  ditekankan  oleh  Islam  agar manusia tidak menjadi budak ekonomi. Untuk merealisasikan tujuan itu, Islam memberikan tuntunan tentang bagaimana seharusnya petumbuhan  ekonomi  dilakukan dan  diusahakan. Salah satu tuntunan yang  seharusnya  di  contoh  oleh  ummat  Islam  adalah  cara  nabi  Muhammad  SAW  dalam mengembangkan perekonomian, termasuk didalamnya cara berbisnis dan berniaga.
1 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional), (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) hal. 1
2 Ibid.
Konsep perniagaan dalam Islam amat luas, tidak hanya terbatas pada pencapaian material saja tetapi merupakan ibadah Fardhu Kifayah yang dituntut Allah swt. Dalam melakukan ibadah manusia dituntut  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  yang  mencemarkan  kesuciannya.  Sehingga  harus melakukannya  dalam  batas-batas  yang  telah  ditetapkan  oleh  Islam.  Nabi  Muhammad  telah meletakkan  dasar-dasar  moral,  manajemen  dan  etos  kerja  mendahului  zamannya  dalam  melakukan perniagaan.  Dasar-dasar  etika  dan  manajemen  bisnis  tersebut  telah  mendapat  legitimasi  keagamaan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan semakin mendapat pembenaran akademisi dipenghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Prinsip bisnis modern, seperti tujuan  pelanggan,  pelayanan  yang  unggul,  kompetensi,  efisiensi,  transparansi,  semuanya  telah menjadi gambaran pribadi dan etika bisnis Nabi Muhammad SAW ketika ia masih muda. 3
Ada beberapa prinsip dan konsep yang melatarbelakangi keberhasilan Rasulullah SAW dalam bisnis,  prinsip-prinsip  itu  intinya  merupakan  fundamental  Human  Etic  atau  sikap-sikap  dasar manusiawi yang menunjang keberhasilan seseorang. Menurut Abu Mukhaladun (1994:14-15) bahwa prinsip-prinsip Rasulullah meliputi Shiddiq, Amanah dan fatanah. Jadi variabel atau proses kegiatan yang  dilakukan  oleh  seoang  muslim  harus  berdasarkan  prinsip-prinsip  ajaran  Islam  yang  tercantum secara tersurat dan tersirat dalam dua sumber hukum utama ajaran Islam yaitu al- qur’an dan hadits. 4 Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan syamil (menyeluruh) meliputi  segenap  aspek  kehidupan,  selalu  memperhatikan  berbagai  maslahat  dan  keadaan, mengangkat  dan  menghilangkan  segala  beban  umat.  Termasuk  dalam  maslahat  tersebut  adalah sesuatu  yang  Allah  syariatkan  dalam  jual  beli  berupa  hak  memilih  bagi  orang  yang  bertransaksi, supaya  dia  puas  dalam  urusannya  dan  dia  bisa  melihat  maslahat  dan  madharat  yang  ada  dari  sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada maslahat padanya. 5
Sesungguhnya  Menjual  adalah  memindahkan  hak  milik  kepada  orang  lain  dengan  harga, sedangkan  membeli  yaitu  menerimanya.  Allah  telah  menjelaskan  dalam  kitab-Nya  yang  mulia demikian  pula  Nabi  shalallahu  'alaihi  wasallam  dalam  sunnahnya  yang  suci  beberapa  hukum muamalah,  karena  butuhnya  manusia  akan  hal  itu.  Jual  beli  adalah  perkara  yang  diperbolehkan berdasarkan al Kitab, as Sunnah, ijma serta qiyas :
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al Baqarah yang artinya:
" Dan Allah menghalalkan jual beli "
"  tidaklah  dosa  bagi  kalian  untuk  mencari  keutaman  (rizki)  dari  Rabbmu  " (ayat ini berkaitan dengan jual beli di musim haji)
Dan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda yang artinya:
"Dua orang yang saling berjual beli punya hak untuk saling memilih selama mereka tidak saling  berpisah,  maka  jika  keduianya  saling  jujur  dalam  jual  beli  dan  menerangkan keadaan  barang-barangnya  (dari  aib  dan  cacat),  maka  akan  diberikan  barokah  jual  beli bagi keduanya, dan apabila keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan aibnya maka akan dicabut barokah jual beli dari keduanya"
(Diriwayatkan  oleh  Abu  Dawud  dan  Nasa'i,  dan  shahihkan  oleh  Syaikh  Al  Bany  dalam shahih Jami no. 2886) 6
3 Bisnis Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari http://syari’ahonline.com/new_index/accessed tanggal 3 April 2008 .
4 Ibid.
5 Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Ekonomi Islam: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha, http://alsofwah.or.id/ekonomi_islam/accessed tanggal 3 april 2008 .
6 Team Zisonline. Hukum Jual Beli dalam Islam, dikutip dari http://www.team.zisonline.com/fiqih_hukum_jual_beli/accessed tanggal 28 Maret 2008.
Kandungan  makna  dari Hadits tersebut  merupakan salah satu dari syarat sahnya  melakukan akad jual beli yaitu adanya saling ridha keduanya (penjual dan pembeli), tidak sah bagi suatu jual beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa yang dikarenakan adanya cacat, sehingga jual beli dalam Islam mengatur adanya khiyar aib, yaitu Hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek  yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. 7
Proses  produksi  barang  kebutuhan  masyarakat  yang  kini  berkembang  karena  kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini, menghasilkan produk yang  tidak  dapat  diperkirakan  resiko  dan  manfaatnya  oleh  konsumen.  Hal  ini  disebabkan  karena informasi dibalik proses produksi semakin tersembunyi ditengah kompleksitas pertumbuhan ekonomi dan  industri  yang  semakin  matang.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  adanya  garansi  dalam  jual  beli. Garansi adalah suatu perjanjian yang berupa penjaminan oleh penjual terhadap pembeli dalam jangka tertentu  jika  terdapat  cacat  pada  barang  yang  diperjual  belikan  yang  tersembunyi  atau  yang  tidak diketahui sebelum transaksi oleh penjual dan pembeli. 8

## B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang  masalah  diatas, maka dirumuskan pokok  masalah  yang berkaitan dengan hadits diatas yaitu:
1. Bagaimanakah konsep khiyar aib?
2. Bagaimana relevansinya dengan garansi?

## BAB II AKAD JUAL BELI DAN KHIYAR
Khiyar aib merupakan salah satu bentuk khiyar yang terdapat dalam akad jual beli, sehingga sebelum  memasuki  pembahasan  mengenai  khiyar  aib,  maka  diperlukan  penegertian  mengenai  jual beli, akad, khiyar dan  macam-macamnya dengan tujuan untuk  mendapatkan pemahaman  yang  lebih lengkap.

## A. Jual Beli dan Akad
Dalam  kamus  bahasa  kontemporer,  jual  beli  diartikan  sebagai  persetujuan  yang  mengikat antara  penjual  sebagai  pihak  yang  menyerahkan  barang  dan  pembeli  sebagai  pihak  yang  membayar harga dari barang tersebut. Sedangkan pengertian  jual beli secara istilah  menurut Hasby As-siddiqy adalah  mengalihkan  hak  milik  suatu  barang  kepada  orang  lain  dengan  menerima  harga  atas  dasar kerelaan kedua belah pihak. Dengan  demikian ada beberapa unsur  dalam  jual beli, yaitu saling rela dan dilakukan dengan kesengajaan serta kesadaran. 9
Akad  atau  perjanjian  adalah  keterikatan  keinginan  dengan  pihak  lain  dengan  cara  yang membutuhkan  komitmen  tertentu.  Akad  dipandang  telah  terjadi  apabila  ijab  dan  qabul  telah dinyatakan baik secara lisan, tulisan ataupun isyarat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 10 Adapun rukun-rukun yang terdapat dalam akad mencakup: Pertama: Pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad tersebut disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas, baik itu kesempurnaan masa berpikir dan kemampuan memilih.  Sementara  keberlangsungan  perjanjian  secara  permanen  membutuhkan  tidak  adanya berbagai macam hak pilih tertentu, seperti hak pilih persyaratan dan sejenisnya.
Kedua: Objek  perjanjian.  Syaratnya  harus  suci  dan  fung-sional,  bisa  diserahterimakan,  hak milik  penuh  dari  pihak  yang  melakukan  perjanjian,  diketahui  secara  jelas  sehingga  tidak  ada  unsur ketidakjelasan sedikitpun dan bisa menyelamatkan perjan-jian usaha itu dari konflik.
7 Ibid.
8 Ummy  Salamah,  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Garansi  dalam  Jual  Beli.  (Yogyakarta:  Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hal. 43.
9 Ibid., hal. 27.
10 Ibid., hal. 30.
Ketiga: Pelafalan  perjanjian.  Yakni  pengungkapan  oleh  pihak-pihak  yang  terkait  terhadap keinginannya  yang  mengesankan  terlaksananya  perjanjian.  Pelafalan  itu  terdiri  dari  ijab  dan  qabul. Ijab  adalah  yang  diucapkan  pertama  kali  dan  menunjukkan  pemindahan  kepemilikan.  Qabul  adalah yang diucapkan sesudah ijab dan menunjukkan penerimaan kepemilikan. 11

## B. Khiyar.
Secara bahasa khiyar berarti pilihan. Dalam transaksi jual beli pihak pembeli maupun penjual memiliki  pilihan  untuk  menentukan  apakah  mereka  betul-betul  akan  membeli  atau  menjual, membatalkannya  dan  atau  menentukan  pilihan  diantara  barang  yang  ditawarkan.  Pilihan  untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan di antara barang yang ditawarkan, jika dalam transaksi itu  ada beberapa item yang harus dipilih, dalam fikih muamalat disebut khiyar. 12
Suatu akad lazim  adalah akad yang kosong dari salah satu khiyar yang memiliki konsekuensi bahwa pihak yang menyelenggarakan transaksi dapat melanjutkan atau membatalkan kontrak. Khiyar ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka. Dengan demikian khiyar disyariatkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi bisnis dalam kehidupan manusia. 13
Hikmah-hikmah yang mengharuskan melakukan khiyar, dapat disimpulkan seperti berikut :
1. Supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli.
2. Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam urusan jual beli
3. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli.

## C. Macam-macam khiyar:
Khiyar itu banyak sekali macamnya. Dalam literatur fikih muamalat terdapat kurang lebih 17 (tujuh  belas)  macam  khiyar.  Namun  untuk  kajian  kali  ini  hanya  akan  dibahas  empat  macam  khiyar yang penting yaitu khiyar majlis, Khiyar asy-Syarth, Khiyar ar-Ru'yah dan Khiyar 'Aib.
1. Khiyar Majlis.
Yang  dimaksud  dengan  khiyar  majlis  adalah  hak  pilih  dari  pihak  yang  melangsungkan akad  untuk  membatalkan  (mem-fasakh)  kontrak  selama  mereka  masih  berada  di  tempat diadakannya kontrak (majlis akad) dan belum berpisah secara fisik. Khiyar ini terbatas hanya pada akad-akad  yang  diselenggarakan  oleh  dua  pihak  seperti  akad  muawazhot    dan  ijaroh.  Madzhab yang  sangat  vokal  membela  kedudukan  khiyar  majlis  adalah  mazhab  Syafi,  sedangkan  mazhab Maliki dan Hanafi menentang keberadaan khiyar majlis dalam akad. 14
Madzhab  Maliki  dan  Hanafi  berpendapat  bahwa  khiyar  majlis  ini  tidak  ada  dasarnya dalam syariah karena bertentangan dengan al-Qur Nisa ayat 29, artinya :
“Hai  orang -orang  yang  beriman,  jangan  makan  harta  yang  beredar  diantaramu  secara  batil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka “
Ijab  dan  qobul  dalam  akad  dipandang  sudah  memenuhi  seluruh  persyaratan  akad berdasarkan  ayat  tersebut.  Karena  itu  kedudukan  khiyar  majlis  tidak  diperlukan  lagi  karena  ijab dan  qobul  sudah  otomatis  mengandung  kerelaan  dari  masing-masing  yang  melangsungkan  akad sehingga tidak perlu menunggu khiyar majlis. 15 2. Khiyar Syarat
11 Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Ekonomi Islam...
12 Basri, Ikhwan Abidin. Khiyar Dalam Jual Beli, dikutip dari http://web.cidensw.net/component/option,com_fireboard/Itemid,27/id,105/catid,5/func,fb_pdf/accessed tanggal 28 Maret 2008
13 Ibid.
14 Elfarina Binti Mohd Zakaria, dikutip dari http://baheis.islam.gov.my/web/musykil_new.nsf/92be69fae3f225c0482567f1005a8e7b/51bf2cde2666d16d0 025732a0004a786?OpenDocument/accessed tanggal 28 Maret 2008 .
15 Ibid.
Khiyar  syarat  merupakan  hak  dari  masing-masing  pihak  yang  menyelenggarakan  akad untuk  melanjutkan atau membatalkan akad  dalam jangka waktu tertentu. 16 Misalnya dalam suatu transaksi  jual  beli  seorang  pembeli  berkata  kepada  penjual  :  Aku  membeli  barang  ini  dari  kamu dengan  syarat  aku  diberi  khiyar  selama  sehari  atau  tiga  hari.  Khiyar  ini  diperlukan  karena  si pembeli  perlu  waktu  untuk  mempertimbangkan  masak-masak  pembelian  ini.  Ia  juga  perlu diberikan  kesempatan untuk  mencari orang  yang lebih ahli untuk  diminta pendapatnya mengenai barang yang akan dibeli sehingga terhindar dari kerugian atau penipuan. 17
Mengenai masa tenggang khiyar syarat Para ulama berselisih pendapat mengenai lamanya masa  tenggang  waktu  dalam  khiyar  syarat.  Namun  umumnya  mereka  sepakat  bahwa  tenggang waktu bagi khiyar syarat harus ditentukan secara tegas dan jelas sebab kalau tidak akad terancam fasad (menurut Hanafi) dan batal.

## 3. Khiyar ar-Ru'yah
Yang dimaksud dengan khiyar ar-Ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.  Khiyar  ini  berdasarkan  hadits  Rasulullah  SAW  yang  mengatakan:  “Siapa  yang membeli  sesuatu  yang  belum  ia  lihat,  maka  i a  berhak  khiyar  apabila  telah  melihat  barang  itu”. (HR. Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah). 18 4. Khiyar Aib . Jenis khiyar ini akan menjadi pokok bahasan dalam makalah, maka dapat dilihat pada bab berikutnya.

## BAB III KHIYAR AIB DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONSEP GARANSI

## A. Khiyar Aib
Yang dimaksud dengan khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad bila mana  ditemukan  aib  (cacat),  sedang  pembeli  tidak  tahu  tentang  hal  itu  pada  saat akad  berlangsung. Persoalan  ini  muncul  saat  barang  yang  ditransaksikan  itu  cacat  atau  alat  penukarnya  berkurang nilainya  dan itu tidak diketahui oleh pembeli. 19
Ketetapan  adanya  khiyar  ini  dapat  diketahui  secara  terang-terangan  atau  secara  implisit. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit  menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. Khiyar ini berlaku pada transaksi-transaksi  pada  akad  lazim  yang  mengandung  kemungkinan  untuk  dibatalkan  seperti  akad jual  beli,  ijaroh  dan  lain-lain.  Dasar  hukum  Khiyar  Aib  diantaranya  adalah  sabda  Rasulullah  SAW yang berbunyi:
“Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat”. (HR. Ibn Majah dari ‘Uqb ah ibn ‘Amir) 20
Menurut ulama fiqih, khiyar ‘aib berlaku sejak diktehui cacat pada barang dagang dan dapat diwarisi  untuk  ahli  waris  pemilik  hak  khiyar  dengan  ketentuan  bahwa  cacat  tersebut  berupa  unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisis para pedagang. 21
16 Ahmad  Azhar Basyir,  Asas-Asas  Hukum  Muamalat  (Hukum  Perdata  Islam).  (Yogyakarta: UII  Press, 1982), hal. 127.
17 Basri, Ikhwan Abidin. Khiyar Dalam.....
18 Gemala  Dewi  dkk,  Hukum Perikatan  Islam  di  Indonesia,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2006), hal. 82.
19 Basri, Ikhwan Abidin. Khiyar Dalam.....
20 Ibid.
21 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan..., hal. 82.
Adapun  cacat-cacat  yang  menyebabkan  munculnya  hak  khiyar,  menurut  Ulama  Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak obyek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi  para  pedagang.  Sedangkan  menurut  ula ma  Malikiyah  dan  Syafi’iyah,  seluruh  cacat  yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya. Syarat ditetapkannya khiyar aib
1.  Cacat  itu  diketahui  sebelum  atau  setelah  akad  tetapi  belum  serah  terima  barang  dan  harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
3. Ketika akad berlangsung, pemilik barang atau penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
4. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. 22
Dalam khiyar aib pembeli memiliki dua pilihan apakah ia rela dan puas terhadap barang yang akan dibeli. Kalau ia rela dan puas, maka khiyar tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal atau dengan kata lain tidak ada transaksi.

## B. Garansi

## 1. Pengertian Garansi Jual Beli.
Kata  garansi  berasal  dari  bahasa  inggris Guarantee yang  berarti  jaminan  atau tanggungan. Dalam kamus besar bahasa indonesia, garansi mempunyai arti tanggungan, sedang dalam ensiklopedia indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual  menanggung  kebaikan  atau  keberesan  barang  yang  dijual  untuk  jangka  waktu  yang ditentukan.  Apabila  barang  tersebut  mengalami  kerusakan  atau  cacat,  maka  segala  biaya perbaikannya di tanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi. 23
Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli. Terutama hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. Pada tahap ini kepuasan konsumen atau kekecewaannya  berkenaan  dengan  transaksi  yang  diselenggarakan  akan  segera  menjadi kenyataan, apakah barang yang telah dibeli oleh konsumen tersebut berkualitas baik atau tidak. Untuk mengetahui hal ini, maka garansi memiliki peranan yang sangat penting bagi konsumen. 24
Jadi  pelayanan  garansi  merupakan  bentuk  penanggungan  yang  menjadi  kewajiban penjual  kepada  pembeli  terhadap  cacat-cacat  barang  yang  tersembunyi.  Selain  itu  garansi  juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen.
2. Tujuan dan Fungsi Garansi Jual Beli.
Dalam perkembanagn dunia perdagangan dewasa ini, garansi  merupakan kepentingan konsumen  yang  sangat  vital,  sehingga  garansi  dalam  jual  beli  memiliki  fungsi  sebagai penjaminan apabila  dalam  masa-masa garansi  ditemukan cacat-cacat tersembunyi  oleh pembeli dan pengikat terhadap pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah disepakati bersama dengan pembeli.
Mengenai  ketentuan-ketentuan  yang  merupakan  kesepakatan  antara  kedua  pihak  dalam perjanjian  garansi  jual  beli  biasanya  tercantum  dalam  surat  garansi  yang  diberikan  kepada pembeli,  antara  lain  berupa  jenis  cacat  yang  termasuk  dalam  penjaminan  masa  garansi  dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya dibuat oleh pihak penjual sebelum transaksi sehingga  pembeli  tidak  ikut  andil  dalam  memutuskan  ketentuan-ketentuan  itu.  Pembeli  tidak berhak  untuk  menawar  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  oleh  penjual.  Dalam  perjanjian  ini, pembeli hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu:
22 Ibid.
23 Ummy Salamah, Tinjauan Hukum Islam..., hal. 41.
24 Ibid., hal. 42.
a. Jika pembeli ingin melakukan transaksi, maka harus sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
b. Jika  pembeli  tidak  sepakat  dengan  ketentuan-ketentuan  tersebut,  maka  transaksi  tidak akan terjadi. 25
3. Bentuk Cacat Dalam Perjanjian Jual Beli
Dalam  perjanjian  garansi  jual  beli,  prestasi  (kewajiban)  yang  harus  dilakukan  oleh penjual  adalah  berupa  menanggung  segala  cacat  yang  tersembunyi  pada  barang  yang diperdagangkan. Jadi dalam hal ini, cacat tersembunyi merupakan hal yang sangat penting. Yang dimaksud cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak mudah dilihat oleh pembeli. Menurut pasal 1504  KUHPdt,  yang  dimaksud  cacat  tersembunyi  adalah  cacat  yang  membuat  barang  itu  tidak sanggup  untuk  dipakai  semestinya,  sehigga  seandainya  pembeli  mengetahui  cacat  itu,  ia  sama sekali tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah. 26
Apabila  cacat  tersebut  telah  diketahui  sebelumnya  oleh  pembeli,  maka  penjual  tidak bertanggung jawab terhadap cacat yang kelihatan tersebut, karena dapat dianggap bahwa pembeli menerima  adanya  cacat  dengan  harga  yang  disesuaikan  dengan  adanya  cacat.  Hal  ini sebagaimana  yang  tercantum  dalam  KUHPdt  pasal  1505,  bahwa  penjual  tidak  diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan yang telah diketahui oleh pembeli. Dengan demikian, dalam  perjanjian  garansi  jual  beli,  penjual  memiliki  kewajiban  untuk  menanggung  cacat-cacat barang yang tersembunyi dan tidak diketahui sebelum adanya transaksi.
Adapun hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam perjanjian garansi jual beli dapat dijumpai dalam undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Diantara hak dan kewajiban tersebut adalah:
a. Pembeli berhak untuk memilih barang, serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
b. Pembeli  berhak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang.
c. Pembeli  berhak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi,  atau  penggantian  apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
d. penjual  wajib  memberikan informasi  yang benar, mengenai  kondisi  dan  jaminan barang serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
e. Penjual  wajib  menjamin  mutu  barang  yang  diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan standar mutu barang yang berlaku.
f. Penjual berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba  barang  tertentu  serta  memberi  jaminan  garansi  atas  barang  yang diperdagangkan.
g. Penjual  wajib  memberikan kompensasi, ganti rugi  dan penggantian apabila barang  yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 27

## 4. Ketentuan Operasi Garansi Jual Beli.
Garansi  jual  beli  merupakan  jenis  fasilitas  dari  penjual  yang  sangat  bermanfaat  bagi semua  pihak,  baik  bagi  pemberi  garansi  (penjual)  sendiri  maupun  bagi  penerimanya  (pembeli) serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan bagi orang lain, melainkan merupakan  tindakan  saling  tolong  menolong  dalam  kewajiban  yang  sangat  dianjurkan  oleh agama.
Garansi  jual  beli  sebagaimana  yang  berjalan  sekarang  ini  memang  tidak  dikenal  pada masa  Rasulullah  SAW,  namun  bukan  berarti  terlarang,  karena  pada  dasarnya  semua  bentuk
25 Ibid.
26 Ibid., hal. 44.
27 Ibid., hal. 45.
muamalat adalah boleh, sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:
Dalam Islam, manusia juga diberi kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri yang dinamis  dan  lebih  bermanfaat,  sepanjang  aturan  yang  dibuatnya  tersebut  tidak  bertentangan dengan  ketentuan  syari’at  islam  termasuk  melakukan  berbagai  macam  bentuk  muamalat  dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Apabila  ada  suatu  kelaziman  yang  diterima  ditengah-tengah masyaraka t  dan  tidak  bertentangan  dengan  syari’at,  maka  kelaziman  tersebut  bisa  dijadikan hukum.  Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah  fiqih  yang  berbunyi  “Adat  kebiasaan  yang  diakui  dapat dijadikan sebagai landasan hukum”. Dengan kata lain, bahwa pelayanan garansi jual bel i sudah sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  muamalat  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Ahmad Azhar Basyir yaitu:
a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al- Qur’an dan hadits.
b. Muamalat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan.
c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbagan mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudaratan.
d. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan. 28
Karena  garansi  merupakan  perjanjian  yang  berupa  penjaminan  terhadap  cacat  yang tersembunyi  oleh  penjual  kepada  pembeli  dalam  jangka  waktu  tertentu,  maka  dalam  hukum Islam  pembeli  berhak  menggunakan  hak  khiyarnya  apabila  terdapat  cacat  yang  tidak  diketahui sebelum  transaksi  oleh  penjual  dan  pembeli.  Hak  khiyar  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah khiyar  aib  (cacat).  Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  khiyar  aib  adalah  hak  untuk memilih  antara  meneruskan  atau  membatalkan  akad  apabila  ditemui  cacat  pada  barang  yang dipejual belikan. Tetapi hak khiyar tidak berlaku pada cacat yang telah diketahui sebelum yerjadi jual  beli.  Namun  demikian  Islam  melarang  jual  beli  yang  mengandung  cacat,  tetapi  berusaha disembunyikan untuk mendapatkan harga dan keuntungan yang tinggi.
5. Cacat Dalam Perjanjian
Pelaksanaan  terhadap  perjanjian  usaha  terkadang  menemui  berbagai  cacat  yang  bisa menghilangkan  keridhaan satu pihak, atau membuat cacat objek perjanjian, sehingga pihak yang merasa dirugikan bisa membatalkan perjanjian tersebut. 29 Di antara cacat-cacat itu adalah: a. Intimidasi.
Yakni  memaksa  pihak  lain  terhadap  ucapan  atau  perbuatan  yang  tidak  disukainya, melalui  gertakan  dan  ancaman.  Intimidasi  ini  ada  dua  macam:  Intimidasi  fungsional,  yakni yang  dapat  merusak  keridhaan  dan  hak  pilih.  Biasanya  dilakukan  dengan  ancaman  bunuh, membikin  cacat  anggota  tubuh  atau  merampas  seluruh  harta  pihak  yang  diintimidasi. Intimidasi  non  fungsional.  Yakni  intimidasi  yang tidak  menghilangkan  keridhaan,  dan tidak merusak hak pilih, biasanya dilakukan dengan ancaman pukul atau merampas sebagian harta pihak yang diintimidasi. Para ulama telah bersepakat bahwa segala bentuk aktivitas finansial tidak bisa berlaku di bawah intimidasi. Namun mereka berbeda pendapat bila ternyata pihak yang diintimidasi merasa rela, setelah tidak diintimidasi lagi.
b. Kekeliruan.
Yakni  kekeliruan  yang  berkaitan  dengan  objek  perjanjian.  Seperti  orang  yang membeli perhiasan berlian, ternyata yang didapatinya perhiasan terbuat dari kaca. Kekeliruan itu sendiri terbagi menjadi dua:
1). Kekeliruan yang membatalkan perjanjian,  yakni bila terjadi perbedaan jenis atau fasilitas objek perjanjian secara signifikan. Seperti perbedaan antara emas dengan tembaga, atau antara bang-kai dengan hewan sembelihan yang sudah berupa daging.
2). Kekeliruan yang tidak sampai  membatalkan perjanjian, akan tetapi pihak  yang  dirugikan tetap diberi hak untuk mem-batalkan perjanjian itu. Yakni ketika terjadi perbedaan yang
28 Ibid., 49.
29 Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Ekonomi Islam...
bukan  pada  jenis  atau  fasilitas  objek  secara  signifikan.  Seperti  orang  yang  membeli hewan dengan dugaan jantan, ternyata betina. 30 c. Penyamaran Harga.
Yakni  terjadinya  kekurangan  pada  salah  satu  barang  barter  atau  kompensasi,  atau terjadinya tukar menukar yang tidak adil (dan diketahui salah satu pihak). Penyamaran harga itu  sendiri  ada  dua  macam:  Penyamaran  ringan.  Yakni  yang  tidak  menyebabkan  objek perjanjian  keluar  dari  harga  pasaran  dengan  perkiraan  harga  para  pakar  perniagaan. Penyamaran  ringan  semacam  ini  dapat  dimaklumi,  bahkan  hampir  tidak  ada  jual  beli  yang selamat dari penyamaran semacam ini, sehingga tidak berpengaruh sama sekali. Yang kedua adalah  penyamaran  berat  yang  sampai  mengeluarkan  barang  perjanjian  dari  harga  pasaran. Mengenai pengaruhnya terhadap perjanjian usaha, ada tiga pendapat di kalangan para ulama: 1)  Tidak  perlu  dipedulikan  sama  sekali,  demi  menjaga  kemaslahatan  berlangsungnya perjanjian usaha.
2)  Atau  menganggapnya  dapat  membatalkan  perjanjian  secara  mutlak,  demi  menjaga  pihak yang dirugikan agar tidak mendapatkan perlakuan semena-mena.
3)  Atau  dilihat  dahulu,  kalau  dengan  tujuan  menipu  (yakni  disengaja),  dapat  membatalkan perjanjian.  Namun  bila  tidak  bertujuan  demikian,  maka  tidak  berpengaruh  apa-apa. Kemungkinan pendapat terakhir ini adalah yang paling tepat. 31

## 6. Bentuk Penjaminan Dalam Transaksi Jual Beli
Adapun  bentuk  penjaminan  terhadap  cacat  tersembunyi  dalam  perjanjian  garansi  jual  beli berupa perjanjian servis gratis, mengganti barang dengan yang baru, tidak lepas dari unsur keadilan, sehingga  dalam  hal  ini  tidak  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  dan  benar-benar  berdasarkan  pada kerelaan hati pihak-pihak yang bersangkutan yang merupakan syarat utama dalam muamalat, seperti juga  ditetapkannya  hak  khiyar  aib  yaitu  hak  untuk  memilih  melanjutkanatau  membatalkan  karena adanya  cacat  dengan  tujuan  untuk  menjamin  agar  akad  yang  diadakan  benar-benar  terjadi  atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan yang merupakan asas bagi sahnya suatu akad.
Dalam  perjanjian  garansi  jual  beli  diatur  bahwa  penjual  berkewajiaban  untuk  memenuhi pelayanan  garansi yang sudah  ditentukan, sebagaimana yang termaktub  dalam pasal 25 (1) undang- undang  no.8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  dan  dalam  pasal  1338  KUHPdt  yang berbunyi:
“Semua  perjanjian  yang  telah  dibuat,  secara  sah  adalah  mengikat  para  pihak  yang membuatnya sebagai undang-undang diantara mereka” 32
Hal ini senada dengan hukum  Islam  yang  menyatakan bahwa seorang  muslim berkewajiban untuk  memenuhi  janji  yang  telah  mereka  sepakati,  karena  janji  tersebut  akan  dimintai  pertanggung jawabannya.  Dengan  demikian  sebagai  bentuk  perjanjian  penanggungan  sebuah  kewajiban,  garansi jual  beli  membawa  konsekuensi  logis  pada  adanya  tuntutan  pembayaran  atau  pemenuhan  terhadap kewajiban  tersebut  oleh  pembeli  apabila  penjual  ternyata  tidak  memenuhi  kewajibannya  sesuai dengan  kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian, serta tuntutan ganti rugi atas kerugian  yang diderita oleh pembeli. 33
Apabila terjadi perubahan kondisi mendatang pada masa terjadinya perjanjian secara drastis, seperti  kenaikan  nilai  mata  uang,  kenaikan  bahan-bahan  pokok,  sehingga  pelaksanaan  perjanjian usaha  tersebut  sesuai  perjanjian  dapat  menimbulkan  kerugian  besar  bagi  pihak  yang  menjaga komitmen  yang  harus  ia  tanggung,  maka  pihak  hakim  boleh  merubah  hak-hak  dan  komitmen  bila terjadi  konflik,  sehingga  kerugian  ditanggung  secara  bersama  oleh  kedua  belah  pihak.  Pihak pelaksana  perjanjian  juga  berhak  membatalkan  perjanjian  yang  masih  berlangsung  kalau  ia  melihat
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ummy Salamah, Tinjauan Hukum Islam..., hal. 50.
33 Ibid., hal, 51.
lebih  baik  untuk  dibatalkan  saja,  tentunya  dengan  memberikan  kompensasi  seimbang  kepada  pihak yang  memiliki  hasil  perjanjian.  Pihak  hakim  juga  boleh  membiarkan  pelaksana  untuk  meneruskan pelaksanaannya  kalau  ia  melihat  itu  lebih  baik  demi  kemaslahatan  pihak-pihak  yang  terikat  dalam perjanjian tersebut. 34

## BAB IV KESIMPULAN
1. Khiyar  aib  adalah  hak  untuk  membatalkan  atau  meneruskan  akad  bila  mana  ditemukan  aib (cacat),  sedang  pembeli  tidak  tahu  tentang  hal  itu  pada  saat  akad  berlangsung.  Persoalan  ini muncul saat barang yang ditransaksikan itu cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya  dan itu tidak  diketahui  oleh  pembeli.  Dalam  setiap  transaksi,  pihak  yang  terlibat  secara  implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu  harus  dilangsungkan  secara  suka  sama  suka  dan  ini  hanya  mungkin  jika  barang  dan penukarnya tidak mengandung cacat.
Dasar hukum Khiyar Aib diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:
“Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat”. (HR. Ibn Majah dari ‘Uqbah ibn ‘Amir)
2. Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau  keberesan  barang  yang  dijual  untuk  jangka  waktu  yang  ditentukan.  Apabila  barang  tersebut mengalami  kerusakan  atau  cacat,  maka  segala  biaya  perbaikannya  di  tanggung  oleh  penjual, sedang peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.
Karena  garansi  merupakan  perjanjian  yang  berupa  penjaminan  terhadap  cacat  yang tersembunyi oleh penjual  kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu,  maka garansi  merupakan implementasi  dari  salah  satu  hukum  Islam  yaitu  tentang  pembeli  berhak  menggunakan  hak khiyarnya apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelum transaksi oleh penjual dan pembeli. Hak khiyar yang dimaksud dalam hal ini adalah khiyar aib (cacat). Hal ini menunjukkan relevansi antara khiyar aib dengan garansi, karena kedua jenis penjaminan ini menitik beratkan pada adanya cacat pada barang yang memberikan hak khiyar pada pembeli untuk mendapatkan ganti rugi agar tidak terjadi ketidak relaan dalam transaksi jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Mushlih,  Abdullah  dan  Shalah  ash-Shawi, Ekonomi  Islam:  Hukum-Hukum  Umum  Dalam Perjanjian Usaha. http://alsofwah.or.id/ekonomi_islam/accessed tanggal 3 april 2008 .
An-Nabhani,  Taqiyuddin.  1996. Sistem  Ekonomi  Alternatif  (Perspektif  Islam). Surabaya:  Risalah Gusti.
Basri,
Ikhwan Abidin. Khiyar Dalam Jual Beli. Dikutip dari
http://web.cidensw.net/component/option,com_fireboard/Itemid,27/id,105/catid,5/func,fb_pdf /accessed tanggal 28 Maret 2008
Basyir, Ahmad Azhar. 1982. Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press.
Dewi,  Gemala  dkk.  2006. Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
34 Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Ekonomi Islam...
Elfarina Binti Mohd Zakaria. Dikutip dari http://baheis.islam.gov.my/web/musykil_new.nsf/92be69fae3f225c0482567f1005a8e7b/51bf 2cde2666d16d0025732a0004a786?OpenDocument/accessed tanggal 28 Maret 2008.
Suprayitno,  Eko.  2005. Ekonomi  Islam  (Pendekatan  Ekonomi  Makro  Islam  dan  Konvensional). Yogyakarta: Graha Ilmu.
Salamah,  Ummy.  2002. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Garansi  dalam  Jual  Beli. Yogyakarta: Fak ultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga.
Team Zisonline . Hukum Jual Beli dalam Islam . Dikutip dari http://www.team.zisonline.com/fiqih_hukum_jual_beli/accessed tanggal 28 Maret 2008.
Bisnis Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari http://syari’ahonline.com/new_index/accessed tanggal 3 April 2008.