## KEWENANGAN  PENGHITUNGAN   KERUGIAN  KEUANGAN  NEGARA DALAM KASUS  TINDAK PIDANA KORUPSI  DI INDONESIA

## Oleh: Nila Amania
Dosen  Program  Studi  Ilmu  Hukum Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UNSIQ
Email:  Nila.amania@ymail.com

## Abstrak
Salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi  adalah unsur kerugian negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan 3  Undang-undang  No  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  No  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian mengenai besarnya kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh  adanya  tindak  pidana  korupsi  sangat penting  dalam  hubungannya  dengan  penjatuhan  pidana  tambahan  yaitu pembayaran  uang  pengganti.  Menentukan  keberadaan  dan  besarnya  kerugian negara  selalu  menjadi  perdebatan  antara  berbagai  pihak,  misalnya  antara terdakwa dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum. Setiap pihak mempunyai pendapat  sendiri  sendiri  mengenai  siapa  yang  berwenang  dalam  menentukan adanya kerugian negara beserta jumlahnya.
Kata Kunci: Kewenangan  Penghitungan,  Kerugian  Keuangan  Negara,  Tindak Pidana Korupsi.

## A. Pendahuluan
Tindak  pidana  korupsi  merupakan kejahatan  luar  biasa  ( ekstra  ordinary crime )  yang  merusak  dan  mengancam sendi-sendi  kehidupan  bangsa.  Berbagai peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberantas
korupsi  telah  diterbitkan,  namun  praktik korupsi  masih  terus  berlangsung  dan semakin  kompleks  dalam  realisasinya.
Masalah korupsi sebenarnya bukanlah  masalah  baru  di  Indonesia, karena  telah  ada  sejak  era  tahun  1950- an.  Bahkan  berbagai  kalangan  menilai bahwa  korupsi  telah  menjadi  bagian dari  kehidupan,  menjadi  suatu  sistem dan  menyatu  dengan  penyelenggaraan
pemerintahan  negara  (Chaerudin et.al ., 2009: 1).
Rencana dan strategi yang komprehensif  sangat  dibutuhkan  dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana  korupsi,  mengingat  pembuktian adanya  suatu  tindak  pidana  korupsi tidaklah  mudah,  karena  kompleksitas modus  operandinya  serta  kecanggihan model  transaksinya,  dan  pada  umumnya dilakukan para profesional di bidangnya.  Salah  satu  unsur  yang  harus dibuktikan  dalam  pengungkapan  yang sering memunculkan polemik  adalah unsur kerugian negara sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  2  dan  3  Undang- undang  No  31  Tahun  1999  jo  Undang-
undang  No  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (Marwan  Effendy,  2010:  79).
Konsekuensinya, pemberantasan korupsi  tidak  semata-mata  bertujuan agar  koruptor  dijatuhi  pidana  penjara yang  menjerakan,  tetapi  harus  juga dapat  mengembalikan  kerugian  negara yang telah dikorupsi.
Perhitungan
kerugian  keuangan  negara  dalam  tindak pidana  korupsi  baru  dapat  dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya  sebagai  penyebab  timbulnya kerugian  keuangan  negara.
Sesuai dengan tujuan utama penegakan  hukum  pidana  korupsi  ialah mengembalikan  kerugian  negara,  maka hampir  pasti  pada  setiap  penyelesaian hukum  perkara  korupsi  (yang  dapat merugikan kepentingan
hukum
mengenai  keuangan  atau  perekonomian negara), jaksa dan hakim selalu membuktikan tentang nilai (angka) kerugian  negara  secara  riil.  Pada  tahap pembuktian  mengenai  kerugian  riil  ini, peran  auditor  menjadi  sangat  penting.
Untuk dapat menentukan dan membuktikan  berapa  sebenarnya  jumlah harta  benda  yang  diperoleh  terpidana dari  tindak  pidana  korupsi  tidak  hanya ditafsirkan  harta  benda  yang  masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya  putusan  pengadilan,  tetapi  juga harta  benda  hasil  korupsi  yang  sudah
dialihkan  terdakwa  kepada  orang  lain (Efi  Laila  Kholis,  2010: 5).
Sesuai dengan tujuan utama penegakan  hukum  pidana  korupsi  ialah mengembalikan  kerugian  negara.  Maka hampir  pasti  pada  setiap  penyelesaian hukum  perkara  korupsi  (yang  dapat merugikan kepentingan hukum mengenai  keuangan  atau  perekonomian negara), jaksa dan hakim selalu membuktikan tentang nilai (angka) kerugian  negara  secara  riel.  Pada  tahap pembuktian  mengenai  kerugian  riel  ini, peran  auditor  menjadi  sangat  penting.
Menentukan keberadaan dan besarnya kerugian negara selalu menjadi perdebatan antara  berbagai pihak,  misalnya  antara  terdakwa  dan pembelanya dengan jaksa penuntut umum.  Untuk  menentukan  hal  tersebut, selama  ini  jaksa  banyak  dibantu  ahli dari  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan, atau ahli lain yang ditunjuk. Setiap pihak mempunyai pendapat  sendiri  sendiri  mengenai  siapa yang berwenang dalam menentukan adanya kerugian negara beserta
jumlahnya.
Selama ini pembuktian unsur kerugian negara pada umumnya disandarkan  pada  perhitungan  ahli  yang biasanya  oleh  seorang  auditor,  tetapi dalam  praktek  di  persidangan  seringkali timbul  perbedaan  persepsi  antara  Jaksa
Penuntun  Umum  dan  Hakim,  bahkan ahli  itu  sendiri  mengenai  pembuktian adanya unsur  kerugian  keuangan  negara.

## B. Hasil Temuan  Dan Pembahasan
1. Lembaga Negara Yang Berwenang Menghitung Kerugian  Keuangan  Negara Dalam  Kasus  Tindak  Pidana Korupsi Menurut Hukum
Positif  Indonesia
Di Indonesia dikenal adanya auditor pemerintahan. Auditor pemerintahan adalah auditor yang
bekerja  pada  sektor  pemerintahan  yang bertugas melakukan audit atas
pertanggungjawaban keuangan dari organisasi pemerintahan. Menurut Suradi (2006: 116),  Auditor  yang bekerja  pada  sektor  pemerintahan  dibagi menjadi  dua kelompok,  yaitu:
a. Pengawasan  Eksternal  Pemerintah Auditor  Eksternal  Pemerintah  adalah Badan  pemeriksa  Keuangan  Negara (BPK),  berdasarkan  Pasal  23  E  ayat (1)  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  dinyatakan bahwa  untuk  memeriksa  pengelolan dan  tanggung  jawab  keuangan  negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan  yang  bebas dan  mandiri.
b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah  (APIP) Struktur pengawasan
intern pemerntah  pada  saat  ini  terdiri  atas:
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP),  Inspektorat Jendral,  Unit  Pengawasan  Lembaga Pemerintahan  Nondepartemen,  dan Satuan Pengawasan Intern pada setiap  Badan  Usaha  Milik  Negara. Kutipan dari Undang-undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945
Pasal  23  E  ayat  (1)  di  atas  memberi kesan  bahwa  hanya  Badan  pemeriksa Keuangan
Negara (BPK) yang
melaksanakan  audit.  Selain  itu  kesan tersebut  juga  terjadi  karena  di  sektor publik  istilah  pemeriksaan  digunakan untuk eksternal audit , sedangkan istilah pengawasan digunakan untuk internal  audit .  Oleh  karena  itu  sering ada pernyataan mengenai BPK melakukan pemeriksaan, sedangkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan pengawasan
saja. Hal tersebut yang kemudian
menimbulkan kontroversi ketika membahas kewenangan untuk
melakukan  audit  investigatif  khususnya menghitung  kerugian  negara.  Berikut ini adalah penjelasan mengenai kewenangan khususnya untuk
menghitung kerugian negara dari Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan
hukum  positif  di  Indonesia.
a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam hal kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
menghitung  kerugian  keuangan  negara dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  telah di  atur  dalam  Pasal  10  Undang-undang No.  15  Tahun  2006  Tentang  Badan Pemeriksa  Keuangan,  yaitu:
1) BPK  menilai  dan/atau  menetapkan jumlah kerugian negara yang
diakibatkan  oleh  perbuatan  melawan hukum  baik  sengaja  maupun  lalai yang dilakukan oleh bendahara,
pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan
keuangan  negara.
2) Penilaian  kerugian  keuangan  negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian  sebagaimana  tersebut  di  atas ditetapkan  dengan  keputusan  BPK. 3) Untuk menjamin pelaksanaan
pembayaran  ganti  kerugian,  BPK
berwenang  memantau:
a) Penyelesaian ganti kerugian negara atau daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap  pegawai  negeri  bukan bendahara  dan pejabat lain;
b) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara atau daerah kepada bendahara, pengelola
BUMN/BUMD,  dan  lembaga  atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah
ditetapkan  oleh  BPK;
c) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian  negara  atau  daera  yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap.
Selanjutnya kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk
memberikan  keterangan  ahli  mengenai kerugian  negara  atau  daerah  diatur dalam  Pasal  11  huruf  c  Undang-undang No.  15  Tahun  2006  Tentang  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu: “BPK dapat memberikan: Keterangan
ahli  dalam  proses  peradilan  mengenai kerugian  negara  atau daerah.”
Alat bukti keterangan ahli ditempatkan dalam urutan kedua sebagaimana yang disistematisasikan dalam Pasal 184 KUHAP. Ini
menunjukan  bahwa  alat  bukti  tersebut berpengaruh  penting  dalam  pembuktian yang dimana penyidik, penuntut, maupun  hakim  belum  jelas  atau  terang memandang  suatu  tindakan  pidana.
Keterangan  ahli  dari  BPK  berbeda dengan  keterangan  oleh  ahli  selaku pribadi.  Keterangan  ahli  dari  BPK, pihak  yang  memberikan  keterangan  ahli adalah  BPK  debagai  lembaga,  bukan pribadi  (anggota,  karyawan,  auditor  dan
seterusnya).  Berikut  ini  perbedaan  ahli selaku  pribadi  dan  lembaga  (BPK) (Theodorus  M. Tuanakotta,  2009:  195).

## b. Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)
Sesuai  dengan  Pasal  52,  53  dan  54 Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor 103 Tahun 2001  Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,  Susunan  Organisasi,  Dan Tata  Kerja  Lembaga  Pemerintah  Non Departemen, Badan Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)
mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas Pemerintahan  di  bidang  pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut,  Badan  Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan  fungsi  : 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan  dan pembangunan;
3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam  pelaksanaan  tugas  BPKP;
4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan  pembinaan  terhadap  kegiatan
pengawasan keuangan dan pembangunan; 5) Penyelenggaraan pembinaan dan
pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,  kepegawaian,  keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan  dan rumah  tangga.
Jadi  ranah  pengawasan  pelaksanaan pemerintahan  yang  menjadi  tugas  dan wewenang  BPKP  hanya  pada  kegiatan lintas sektoral dan kebendaharaan umum  Negara  terlepas  dari  berdasarkan penugasan  dari  Presiden.  Demikian  juga mengenai kewenangan
dalam menghitung kerugian negara, BPKP tidak memiliki kewenangan tersebut
kecuali  berdasarkan  penugasan  khusus dari Presiden. Apalagi
mempertimbangkan  Pasal  10  ayat  1
Undang-undang  No  15  Tahun  2006 tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan yang  telah  jelas  disebutkan  “BPK menilai dan/atau menetapkan  jumlah kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara,  pengelola  BUMN/BUMD, dan  lembaga  atau  badan  lain  yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan  negara”.
Kemudian  pada  tahun  2007,  telah
dibuat Nota Kesepahaman antara
Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan Pembangunan (BPKP) No: KEP- 1093/K/D6/2007 Tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter,  pada  Pasal  5  ayat  (4) disebutkan  “Dalam  setiap  penyelidikan dan/atau penyidikan baik yang dilakukan oleh Kejaksaan maupun
POLRI, BPKP  menugaskan  auditor profesional untuk melakukan audit investigatif  atau  penghitungan  kerugian keuangan negara sesuai dengan permintaan”  dan  pada  Pasal  6  ayat  (3) disebutkan “Instansi penyidik menetapkan pelanggaran hukum, sedangkan BPKP menetapkan ada/tidaknya indikasi kerugian keuangan negara, sehingga dapat ditetapkan status kasus yang
berindikasi  tindak  pidana  korupsi  atau bukan  tindak  pidana  korupsi.”
Berdasarkan nota kesepahaman antara  Kejaksaan  Republik  Indonesia, Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan Pembangunan  (BPKP)  tersebut  yang kemudian  menjadi  dasar  hukum  BPKP untuk  menghitung  kerugian  keuangan negara.
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP) selalu memberikan kontribusi dalam pemberantasan korupsi  di  Indonesia
dalam rangka mewujudkan Good Governance dan Good  Corporate Governance . Dalam usaha
pemberantasan  korupsi,  BPKP  telah bekerja  sama  dengan  aparat  penegak hukum.  BPKP  telah  melakukan  audit investigatif, penghitungan kerugian keuangan negara, serta pemberian keterangan  ahli.
Berdasarkan kewenangannya menurut  hukum  positif  di  Indonesia, dapat  disimpulkan  bahwa  BPKP  adalah lembaga  audit  pemerintah  yang  ada selain  BPK.  Dimana  BPK  sebagai auditor  eksternal  pemerintah  dan  BPKP sebagai  bagian  dari  aparat  pengawasan intersn  pemerintah.  Kedua  lembaga  ini memiliki  kompetensi  yang  berbeda  atas tindak  lanjut  kerugian  negara  melalui audit investigatif dalam kaitannya dengan unsur pidana. Berdasarkan kewenangannnya yang diamanatkan
dari  Pasal  23  E  UUD  1945,  Undang- undang  No.  15  Tahun  2004  Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  dan Undang-undang  No.  15  Tahun  2006 Tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan, BPK lah yang dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna
mengungkap  adanya  indikasi  kerugian negara  atau daerah.
Berbeda dengan BPKP yang memperoleh  kewenangannya  berdasarkan Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor 103 Tahun 2001  Tentang Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Kewenangan, Susunan  Organisasi,  Dan  Tata  Kerja Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen, yang  hanya  merupakan  bagian  dari  sistem pengendalian  intern  pemerintah  dalam kaitannya  dengan  pengawasan  intern  atas penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  instansi pemerintah  yang  bersifat prefentif.
Permasalahaan menyangkut kuantitas  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  oleh  BPK  yang  tidak  sebanding dengan  luasnya  lingkup  pemeriksaan BPK  atas  pengelolaan  dan  tanggung jawab keuangan negara, serta
mengingat  masih  tingginya  kasus  tindak pidana korupsi di Indonesia yang membutuhkan auditor untuk menghitung kerugian negara, akan
menimbulkan permasalahan
baru apabila  pihak  penyelidik  dan  penyidik hanya  mengandalkan  BPK  saja  sebagai pihak yang berwenang menghitung kerugian  negara.
BPKP  dan  BPK  berada  dalam kedudukan yang istimewa. Mereka
mempunyai  pandangan  yang  mendalam ( insight) dan  menyeluruh  tentang seluruh  lembaga  pemerintahan.  BPK
sebagai eksternal auditor , BPKP sebagai internal auditor. Dalam
kedudukan  yang  berbeda,  BPK  dan BPKP merupakan ujung tombak penemuan  kasus  dengan  indikasi  tindak pidana korupsi (Theodorus M Tuanakotta,  2009: 225). Dalam audit investigatif dan menghitung  kerugian  keuangan  negara, BPKP mempunyai peran terbesar sampai  saat  ini.  BPK  juga  berperan  dan terus  meningkatkan  kapasitas  sumber daya  manusianya.  Ada  peluang  bagi BPK  dan  BPKP  untuk  bekerja  sama dalam mengembangkan audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara. Kerja sama ini merupakan  perpaduan  yang  kuat  antara pengetahuan dan pengalaman  dalam khazanah  pemberantasan  korupsi  serta wewenang  (Adami  Chazawi,  disitasi  Efi Laila  Kholis,  2010: 71).
2. Pengaturan Mengenai Kewenangan Penghitungan Kerugian  Keuangan  Negara Dalam  Kasus  Tindak  Pidana
Korupsi  Di Indonesia
Dari  sudut  sifat  isi  keterangan  yang diberikan  oleh  ahli  di  persidangan, maka  menurut  Adami  Chazawi,  ahli dapat dibedakan  antara:
a. Ahli  yang  menerangkan  tentang  hasil pemeriksaan sesuatu yang dilakukannya berdasarkan keahlian
khusus.  Misalnya  seorang  dokter  ahli forensik yang memberikan keterangan  ahli  di  sidang  pengadilan tentang penyebab kematian
seseorang  setelah  dokter  tersebut melakukan bedah mayat, atau
seorang akuntan memberikan keterangan di sidang pengadilan
tentang hasil audit yang
dilakukannya  atas  keuangan  suatu instansi  pemerintah.
b. Ahli yang menerangkan semata- mata tentang keahlian khusus mengenai sesuatu hal yang
berhubungan  erat  dengan  perkara pidana  yang  sedang  diperiksa  tanpa melakukan pemeriksaan
terlebih dahulu.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  28
Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara
Pidana (KUHAP), keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus  tentang  hal  yang  diperlukan untuk  membuat  terang  suatu  perkara pidana  guna  kepentingan  pemeriksaan. Namun  dalam  KUHAP  sendiri  tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria dan kualifikasi tertentu  sebaga  ahli  yang  dapat  di dengarkan keterangannya di persidangan.
Dalam  penjelasan  Pasal  32  ayat  (1) Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  jo.
Undang-undang  No.  20  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi disebutkan, yang  dimaksud dengan  “secara  nyata  telah  ada  kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil  temuan instansi  yang  berwenang  atau  akuntan publik  yang  ditunjuk.  Dalam  undang- undang  ini  juga  tidak  dijelaskan  secara lebih lanjut  mengenai  instansi  yang berwenang  dan  tidak  ada  kriteria  dan kualifikasi  akuntan  publik  yang  dapat ditunjuk untuk menghitung kerugian keuangan  negara.
Pasal  10  ayat  (1)  Undang-undang No.  15  Tahun  2006  Tentang  Badan Pemeriksa  Keuangan  telah  diatur  bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan  oleh  perbuatan  melawan hukum  baik  sengaja  maupun  lalai  yang dilakukan  oleh  bendahara,  pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan  keuangan  negara.  namun dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  pegawai  negeri  selain bendahara.
Belum adanya pengaturan yang jelas  mengenai  pihak  yang  berwenang menghitung  kerugian  keuangan  negara tersebut yang menjadi penyebab munculnya banyak penafsiran dan
perbedaan  pendapat  dalam  persidangan mengenai pihak yang berwenang menghitung  kerugian  keuangan  negara dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi.
Mengenai  perbedaan  pendapat  di dalam  persidangan  tidak  lepas  dari posisi masing-masing pihak yang
berperkara. Menurut pandangan Prof.M.Trapman  (disitasi  Theodorus  M. Tuanakotta,  2009:  213),  bahwa  masing- masing  pihak  dalam  suatu  persidangan pidana,  yaitu  Jaksa  penuntut  Umum, Pembela atau Penasehat Hukum, Terdakwa, dan Hakim mempunyai fungsi yang sama karena masing- masing  pihak  berusaha:
a. Mencari kebenaran dengan
menyelidiki secara jujur fakta perbuatan  terdakwa,  maksud  dan akibatnya,  sebagaimana  dituduhkan dalam  surat  dakwaan;
b. Menilai  apakah  fakta  itu  memenuhi unsur pidana untuk menghukum terdakwa sebagaimana disyaratkan dalam  undang-undang
c. Menilai hukuman yang seadil- adilnya  yang  patut  dijatuhkan  kepada terdakwa.
Meskipun  mempunyai  fungsi  yang sama,  namun  karena  berada  dalam posisi yang berbeda, sewajarnya mereka mempunyai pendirian yang berbeda  pula  (Theodorus  M.  Tanakotta, 2009:  213).
a. Jaksa
Meskipun selaku Pejabat Umum ( Openbaar  Ambtenaar) mempunyai posisi  yang  objektif.  Namun,  sebagai akibat  dari accusatoir pada  proses peradilan  pidana  dimana  jaksa  dan terdakwa  saling  berhadapan  dalam kedudukan yang sejajar ( Alsheilijkwaardige partijen tegenover  elkander) ,  maka  jaksa sebagai penuntut umum dengan sendirinya mempunyai pendirian yang  subjektif.
b. Pembela/Penasihat  Hukum
Karena  bukan  pejabat  umum,  maka dengan  sendirinya  mempunyai  posisi yang  subjektif.  Akan  tetapi,  pada dasarnya  pembela/penasihat  hukum berfungsi mengemukakan pendirian mengenai perbuatan-perbuatan tertuduh  yang  ditinjau  dari  sudut hukumnya ( naar de juridische betekenis) , baik formil maupun materiil. Dengan demikian, pendiriannya  bersifat  objektif.
c. Terdakwa
Seperti pembelanya, mempunyai
posisi  subjektif.  Dalam  menghadapi tuntutan atau dakwaan jaksa, pendiriannya  juga  subjektif.
d. Hakim
Selaku Pejabat Umum dengan
sendirinya  mempunyai  posisi  yang objektif  karena  menjalankan  fungsi
mengadili terhadap masing-masing pendirian  subjektif  dari  kedua  belah
pihak yang berseberangan.kedua belah  pihak  ini  adalah  Jaksa  Penuntut
Umum dan Terdakwa/penasihat Hukumnya.  Oleh  karena  itu  hakim wajib atau setidak-tidaknya diharapkan memegang teguh pendirian yang tidak memihak dengan  menerapkan  pendirian  yang objektif.
Penasihat  hukum  biasanya  tidak menghadirkan ahli yang menghitung kerugian negara. Strategi penasihat
hukum adalah menyerang dan melemahkan keterangan ahli yang diajukan  penuntut  umum.  Seringkali  hal ini  tidak  ditujukan  pada  keterangan  ahli itu  sendiri,  melainkan  pada  kredibilitas ahli  yang  dihadirkan  Penuntut  umum. Hal  yang  ingin  dicapai  penasihat  hukum (dan  terdakwa)  adalah  “tidak  ada kerugian  negara”  atau  “adanya  kerugian negara  yang  tidak  dapat  dibuktikan dengan  sah  dan meyakinkan.”
Mengingat  masih  tingginya  jumlah kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  ada  di Indonesia  dan  dalam  rangka  mendukung percepatan pemberantasan tindak pidana  korupsi  di  Indonesia,  sudah saatnya para pihak untuk tidak
mempermasalahkan mengenai
kewenangan  ahli  yang  ditunjuk  dari penuntut umum untuk menghitung
kerugian  negara  dalam  kasus  tindak pidana  korupsi.
Agar  tidak  merugikan  para  pencari keadilan  (subyek  hukum  sebagai  obyek pemeriksaan), sudah seharusnya penuntut umum selektif dalam menentukan ahli yang berkompeten dalam  menghitung  kerugian  keuangan negara.  Pihak  yang  ditunjuk  sebagai  ahli yang menghitung dan menetapkan jumlah  kerugian  keuangan  negara  harus bisa  dituntut  untuk  profesional  dan proporsional,  disamping  harus  memiliki integritas  moral  yang  tinggi.  Parameter- parameter  yang  digunakan  harus  jelas dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dari berbagai  sisi  dan  sudut  pandang,  logis serta transparan, tidak berdasarkan kepentingan  tertentu,  kecuali  hukum. Hal  ini  penting  mengingat  hukum  acara pidana sebagai landasan suatu pembuktian  bertujuan  untuk  mencari kebenaran materiil dalam rangka mewujudkan  ketertiban  dan  keadilan berdasarkan kepada kepastian dan kemanfaatan  hukum.
Menghadapi fenomena yang
demikian,  diperlukan  suatu  pengaturan mengenai  kriteria  dan  kualifikasi  ahli  di persidangan khususnya ahli dalam menghitung  kerugian  keuangan  negara dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi,  serta pengaturan mengenai langkah-langkah untuk  memperkuat  metode  dan  konsep
dalam penentuan  kerugian  keuangan negara pada suatu tindak pidana korupsi,  yang  dapat  dibakukan  dan diterima  secara  luas  sebagai  referensi, terutama  oleh  pihak-pihak  yang  terkait dalam penanganan perkara tindak pidana  korupsi.

## C. Simpulan
Berdasarkan kewenangannya menurut  hukum  positif  di  Indonesia, BPKP  adalah  lembaga  pengawas  yang ada  selain  BPK.  Dimana  BPK  sebagai auditor  eksternal  pemerintah  dan  BPKP sebagai  bagian  dari  aparat  pengawasan internal  pemerintah.  Kedua  lembaga  ini memiliki  kompetensi  yang  berbeda  atas tindak  lanjut  kerugian  negara  melalui audit investigatif dalam kaitannya dengan unsur pidana. Berdasarkan kewenangannnya yang diamanatkan dari  Pasal  23  E  UUD  1945,  Undang- undang  No.  15  Tahun  2004  Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  dan
Undang-undang  No.  15  Tahun  2006
Tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan, BPK-lah yang dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna
mengungkap  adanya  indikasi  kerugian negara  atau daerah.
Berbeda dengan BPKP yang memperoleh kewenangannya berdasarkan Keputusan Presiden
Republik  Indonesia  Nomor  103  Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,  Dan  Tata  Kerja  Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang hanya  merupakan  bagian  dari  sistem pengendalian  internal  pemerintah  dalam kaitannya  dengan  pengawasan  internal atas  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi instansi pemerintah yang bersifat preventif  atau pencegahan.
Dalam  penjelasan  Pasal  32  ayat  (1) Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 jo.  Undang-undang  No.  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud  dengan  “secara  nyata  telah ada  kerugian  keuangan  negara”  adalah kerugian  negara  yang  sudah  dapat dihitung  jumlahnya  berdasarkan  hasil temuan  instansi  yang  berwenang,  atau akuntan  publik  yang  ditunjuk.  Dalam undang-undang ini juga tidak dijelaskan  secara  lebih  lanjut  mengenai instansi  yang  berwenang  dan  tidak  ada kriteria  dan  kualifikasi  akuntan  publik yang  dapat  ditunjuk  untuk  menghitung kerugian keuangan negara akibat tindak  pidana  korupsi.
Dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang- undang  No.  15  Tahun  2006  tentang Badan  Pemeriksa  Keuangan  telah  diatur bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara
yang diakibatkan oleh perbuatan melawan  hukum,  baik  yang  dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian yang dilakukan oleh
bendahara,  pengelola  BUMN/BUMD, dan  lembaga  atau  badan  lain  yang menyelenggarakan
pengelolaan keuangan  negara,  namun  dalam  kasus tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan
oleh pegawai negeri sipil selain bendahara.
Belum adanya pengaturan yang jelas  mengenai  pihak  yang  berwenang menghitung  kerugian  keuangan  negara tersebut yang menjadi penyebab munculnya banyak penafsiran dan perbedaan  pendapat  dalam  persidangan mengenai pihak yang berwenang menghitung  kerugian  keuangan  negara dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi.
***

## Daftar Pustaka
Buku
BPKP.  2009. Pedoman  Penegasan Bidang  Investigasi .  Jakarta:  Deputi Bidang  Investigasi.
Chaerudin,  Syaiful  Ahmad  Dinar  dan Syarif  fadillah.  2009. Tindak  Pidana
Korupsi  (strategi  pencegahan  dan penegakan Hukum ). Bandung:
Reflika  Aditama.
Kholis,  Efi  Laila.  2010. Pembayaran Uang  Pengganti  dalam  Perkara Korupsi . Jakarta:  Solusi  Publishing.
Kamaroesid,  Herry.  2008. Keuangan Negara  Indonesia  (Dalam Perspektif
Anggaran Dan Perbendaharaan
Negara). Jakarta:  Mitra  Wacana Media.
Effendy,  Marwan.  2010. Korupsi  dan Pencegahan. Jakarta:
Timpani Publishing.
Suradi.  2006. Korupsi  Dalam  Sektor pemerintahan dan Swasta. Yogyakarta:  Gava  Media.
Surachmin  dan  Suhandi  Cahya.  2011.
Strategi dan Tekhnik korupsi
(Mengetahui Untuk Mencegah) .
Jakarta:  Sinar  Grafika.
Tuanakotta, Theodorus M.. 2009. Menghitung Kerugian keuangan
Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi .  Jakarta:    Penerbit  Salemba
Empat. _____________. 2010. Akuntansi Forensik  dan  audit  investigatif. Jakarta:  Penerbit  Salemba  Empat.
Tim  Bepeka.  1998. Keuangan  Negara dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan . Cetakan  Pertama.  Jakarta:  Badan Pemeriksa  Keuangan.

## Perundang-  Undangan
Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  jo.
Undang-undang  No.  20  Tahun  2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi. Undang-undang  No.  15  Tahun  2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara.
Undang-undang  No.  15  Tahun  2006 Tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan.
Undang-undang  No  16  tahun  2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  103  Tahun  2001  Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pemerintah
Non Departemen.

## Internet
http://www.bpkp.go.id/public/upload/un it/investigasi/files/Gambar/PDF/data _investigasi.pdf ,  (diakses  tanggal  3 Maret 2012, 11:39  WIB)