Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024
Fahri Bachmid
e-ISSN: 2621-4105

## Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024
Legal Implications of Decision No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst on Delaying Elections in 2024

## Fahri Bachmid
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia fahri.bachmid@umi.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  the  research  is  to  analyze  the  legal  implications  of  Jakarta  State  Court  Judgment  No. 757/Pdt.G/2022/PN  Jkt.Pst.  The  PRIMA  Party,  as  one  of  the  future  political  party  candidates  for  the  2024 elections, filed a lawsuit with the Jakarta Central State Court over the issue of the KPU Decision regarding the  establishment  of  the  political  party  of  the  Election  Participants  2024,  thus  giving  rise  to  Judgement  No. The  research  method  used  is  normative  legal  research  with  a  case-approach  approach.  The  results  of  his research  showed  that  Judgment  No.  757/Pdt.G/2022/PN  Jkt.Pst.  is  beyond  authority  (ultra  vires)  and  is considered  void  by  law  (van  rechtswege  nietig/null  end  void).  If  the  decision  of  the  Central  Government  of Jakarta is implemented, it could potentially lead to state chaos. Nevertheless, the 2024 elections can only be postponed,  either  constitutionally  or  unconstitutionally.  Constitutionally,  the  2024  elections  can  only  be postponed if articles 7 and 22E of the 1945 NRI Rules are passed, and the option for such amendments is wide open with reference to Article 37 of the 1945. It is unconstitutional to issue a presidential decree or to hold a state convention. However, his tendency led to a change in the 1945 NRI UUD. (konstitusi). That is, the ruling of  the  Central  Court  of  Jakarta  cannot  affect  the  course  of  the  2024  elections  or,  in  other  words,  cannot postpone the way of the elections of 2024.
Keywords: Decision: Implications; Postponement of Elections

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  implikasi  hukum  dari  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Partai PRIMA sebagai salah satu partai politik bakal calon peserta Pemilu 2024  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  atas  terbitnya  Keputusan  KPU  terkait Penetapan  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  2024,  sehingga  melahirkan  putusan  Nomor  757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst,  yang  seharusnya  diajukan  ke  Pengadilan  TUN  yang  secara  substansi  berkaitan  dengan  Penundaan Pemilu Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Hasil  Penelitiannya  menunjukan  bahwa  Putusan  Nomor 757/Pdt.G/2022/PN  Jkt.Pst.,  bersifat  melampaui  kewenangan (ultra  vires) sehingga  dianggap  batal  demi hukum  ( van  rechtswege  nietig/null  end  void ).  Jika  Putusan  PN  Jakarta  Pusat  tersebut  diterapkan  maka berpotensi  menyebabkan  terjadi  kekacauan  ketatanegaraan.  Meskipun  demikian,  Pemilu  2024  dapatlah  saja ditunda, baik secara konstitusional ataupun nonkonstitusional. Secara konstitusional, Pemilu 2024 hanya dapat ditunda jika Pasal 7 dan Pasal 22E UUD NRI 1945 diamandemen, dan opsi amandemen tersebut terbuka lebar dengan mengacu pada Pasal 37 UUD NRI 1945. Secara nonkonstitusional adalah dengan mengeluarkan dekrit Presiden atau membuat suatu konvensi ketatanegaraan. Namun, kecendrungannya mengarah pada perubahan UUD  NRI  1945  (konstitusi).  Artinya,  Putusan  Pengadilan  Jakarta  Pusat  tidak  dapat  memengaruhi  jalannya tahapan Pemilu 2024 atau dengan kata lain tidak dapat menunda jalan Pemilu 2024.
Kata kunci: Implikasi; Putusan; Penundaan Pemilu
Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024 Fahri Bachmid
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Praktik penyelenggaraan pilihan umum (Pemilu) merupakan komponen penting dalam pemerintahan  demokratis,  karena  hal  ini  menjamin  prinsip  kedaulatan  sebagai  hal  utama dalam  berfungsinya  negara. 1 Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  (UU  Pemilu),  penyelenggara  Pemilu  harus  mencermati  berbagai  aspek tugas dan tanggung jawabnya. Kodifikasi UU Pemilu pada 16 Agustus 2017 menjadi salah satu  penyebabnya.  UU  Pemilu  mengatur  Pemilu  sesuai  dengan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  14/PUU-XI/2013.  Mulai  tahun  2019,  Presiden,  Wakil  Presiden,  serta anggota DPR, DPD, dan DPRD dipilih secara serentak. 2
Penegakan  hukum  Pemilu  bertujuan  untuk  memberlakukan  norma-norma  hukum sebagai  pedoman  perilaku  dalam  seluruh  kegiatan  terkait  Pemilu.  Penyelenggara  Pemilu, peserta,  dan  aktor  sosial  dan  negara  yang  terlibat  dalam  Pemilu  semuanya  disertakan. 3 Upaya  untuk  menegakkan  hukum  Pemilu  telah  diatur  secara  komprehensif  dalam  UU Pemilu  dan  peraturan  teknis  lainnya  berupa  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU), Peraturan Bawaslu, Peraturan DKPP, dll. 4
Penegakan hukum Pemilu terdiri dari dua: pertama, penegakan hukum Pemilu terkait dengan  pelanggaran  Pemilu.  Pelanggaran  Pemilu  ini  terdiri  dari  pelanggaran  administrasi, pelanggaran  yang  bersifat  pidana,  dan  pelanggaran  atas  kode  etik  penyelenggara  Pemilu. Kedua,  terkait  dengan  hasil  dan  sengketanya,  penegakan  hukum  Pemilu  atas  hasil  dan sengketa dalam proses Pemilu. 5
Mengingat  pentingnya  penyelesaian  semua  penyelesaian  terkait  Pemilu,  termasuk penegakan hukum, maka menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan proses demokrasi yang  efektif  dalam  menunjuk  pejabat  negara  dengan  masa  jabatan  terbatas. 6 Berkaitan dengan penegakan hukum Pemilu, belum lama ini terbit Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Nomor  757/Pdt.G/2022/PN  Jkt.Pst.  Sengketa  tersebut  diawali  oleh  gugatan  yang diajukan oleh Partai PRIMA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas keberatannya terhadap Keputusan  KPU  Nomor  551  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Keputusan  KPU  Nomor  518 Tahun  2022  tentang  Penetapan  Partai  Politik  Peserta  Tahapan  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan
1 Sukimin  Sukimin,  “Pemilihan  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  1  (2020), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284.
2 Achmadudin  Rajab,  “Kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam  Mengaktifkan  Kembali  Anggota  Komisi Pemilihan Umum,”
Jurnal
USM Law Review 4, no. 1
(2021): 34–61,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.2702.
3 Komisi  Pemilihan  Umum, Pelanggaran  Administrasi  Pemilu  Dan  Sengketa  Proses  Pemilu,  Sebuah  Catatan (Jakarta: Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, 2022).
4 Undang-undang  ini  secara  komprehensif  mengatur  tentang  Penyelenggara  Pemilu,  Pemilu  Presiden  dan  wakil Presiden, serta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Sekaligus mencabut ketiga regulasi yang mengatur masing-masing Pemilu tersebut yaitu UU No. 15/2011, UU No. 42/2008, dan UU No. 8/2012.
5 Bakhrul  Amal,  “Kewenangan  Mengadili  Oleh  Bawaslu  Atas  Sengketa  Proses  Pemilu  Yang  Diatur  Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum,” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 3 (2019): 306–11.
6 Edison  Hatoguan  Manurung  and  Ina  Heliany,  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  7 Tahun  2017  Tentang  Pemilu  Terhadap  Perindo  Karena  Curi  Start  Kampanye  Dalam  Pemilu  2019,” Jurnal  USM  Law Review 3, no. 1 (2020): 182–98.
Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024
Fahri Bachmid
e-ISSN: 2621-4105
Partai  Politik  Lokal  Aceh  Peserta  Pemilihan  Umum  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPRD) Aceh  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kab/Kota  Tahun  2024.  Di  dalam  Keputusan a  quo, Partai  PRIMA  tidak  termasuk  dalam  partai  politik  peserta  Pemilu  2024.  Partai  PRIMA merasa dirugikan atas Keputusan KPU tersebut.
Gugatan Partai PRIMA kemudian diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dimenangkan  oleh  Partai  PRIMA.  Secara  substansi,  didalam  amar  Putusan a  quo, Hakim PN  Jakarta  Pusat  menerima  semua  gugatan  penggugat,  dan  menyatakan  KPU  telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Akibatnya,  Hakim  PN  Jakarta  Pusat  menghukum KPU untuk tidak melaksanakan tahapan Pemilu 2024 sejak putusan tersebut diucapkan dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan tahapan Pemilu 2024 dari awal lagi, yang kurang lebih  selama  2  (dua)  tahun  4  (empat)  bulan  7  (tujuh)  hari.  Artinya,  jika  mengacu  pada putusan a quo, tahapan Pemilu 2024 harus ditunda, dan jika ingin dilaksanakan maka harus diulang  dari  tahapan  awal.  Padahal,  dalam  kerangka  penegakan  hukum  Pemilu,  sengketa antara KPU dan Partai PRIMA merupakan sengketa proses Pemilu yang harus diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara, bukan pengadilan negeri. Pasal  466 dan Pasal  470 ayat (2) huruf a UU Pemilu menyebutkan perselisihan proses Pemilu meliputi perselisihan antara peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu akibat keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  antara  lain, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siagian,  dkk  (2022)  yang  mengkaji  bahwa  Pemilu merupakan sesuatu  yang esensial  yang mana pelaksanaannya harus digelarkan, jika terjadi penundaan  Pemilu  akan  bertentangan  dengan  Pasal  7  Jo  22E  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep demokrasi yang ideal salah satunya haruslah  memenuhi  prinsip  Pemilu,  hal  ini  kemudian  menjadikan  isu  penundaan  Pemilu bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sapii,  dkk  (2022).  Penelitian  ini  membahas  tentang pengaturan  penundaan  pemilihan  umum  di  Indonesia  dan  implikasi  realisasi  wacana penundaan  Pemilu  terhadap  supremasi  konstitusi  dan  demokrasi.  Hasil  penelitian  ini disimpulkan  bahwa  konstitusi  tidak  mengatur  maupun  menghendaki  penundaan  pemilihan umum.  Namun  untuk  menyiasati  wacana  tersebut,  terdapat  mekanisme  pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan melakukan amandemen konstitusi yang dapat  memberikan  ancaman  terhadap  keberlangsungan  prinsip  Pemilu  berkala  sebagai bagian daripada bentuk supremasi demokrasi
Terakhir  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hadi,  dkk  (2023)  penelitian  ini  mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt/G/2022/PN Jkt. Pst terkait gugatan perbuatan  melanggar  hukum  oleh  Partai  Prima  kepada  KPU  berimplikasi  terhadap penyelenggaran  Pemilu  tahun  2024.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Pengadilan Jakarta  Pusat  dalam  memutus  perkara  tersebut  melanggar  kompetensi  absolut.  Selain  itu, putusan tersebut melanggar konstitusi yang mengamanatkan Pemilu diselenggarakan setiap lima  tahun  sekali.  Maka  putusan  tersebut  cacat  secara  hukum  dan  harus  dikatakan  batal
Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024
Fahri Bachmid
e-ISSN: 2621-4105
demi  hukum.  Oleh  sebab  itu,  langkah  tepat  bila  KPU  mengajukan  banding  atas  putusan tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  terdapat  perbedaan  penelitian  yaitu  penelitian Siagian dan Sapii fokus terhadap implikasi hukum terjadinya penundaan Pemilu, sedangkan dalam  pembahasan  penelitian  ini  membahas  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat Nomor  757/Pdt.G/2022/PN  Jkt.Pst  yang  dalam  putusan  tersebut  membuka  jalan  untuk terjadinya penundaan Pemilu di tahun 2024. Sedangkan penelitian Hadi membahas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, dalam perspektif upaya hukum  pasca  putusan  sedangkan  dalam  penelitian  ini  membahas  implikasi  hukum  dari putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  757/Pdt.G/2022/PN  Jkt.Pst.,  yang  secara substansi  berkaitan  dengan  penundaan  pemilu  tahun  2024.  Tujuan  penelitian  ini  untuk menganalisis  implikasi  hukum  dari  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

## 2. METODE
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu  meneliti secara  kepustakaan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan  literatur  hukum  lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian  untuk  menguji  suatu  norma  atau  ketentuan  yang  berlaku.  Selain  itu,  dikatakan pula  sebagai  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka.  Penelitian  ini fokus  pada  bahan  pustaka,  maka  sering  kali  penelitian  normatif  disebut  juga  penelitian doktriner  atau  penelitian  perpustakaan. 7 Pendekatan  penelitian  dapat  membantu  untuk memeroleh  informasi  dari  berbagai  aspek  sesuai  dengan  isu  hukum  yang  diteliti. 8 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus  ( case approach ).    Pendekatan  kasus  ( case  approach )  adalah  salah  satu  jenis  pendekatan  dalam penelitian hukum normatif dimana penelitian ini mencoba membangun argumentasi hukum dalam  perspektif  kasus  konkret  yang  terjadi  dilapangan.  Untuk  itu,  biasanya  jenis pendekatan  ini  tujuannya  adalah  untuk  mencari  nilai  kebenaran  serta  jalan  keluar  terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. 9

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat kosekuensi bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menentukan kebijakan pemerintah.  Pemilu sebagai perwujudan asas demokrasi  yang  jelas.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menjelaskan  bahwa  Pemilu  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  DPRD, dan  Presiden  dan  Wakil  Presiden. 10 Untuk  itu  sebagai  perwujudan  demokrasi  dan pelakanaan  Pemilu  yang  Luber  dan  Jurdil,  penyelenggara  Pemilu  harus  memiliki  kualitas
7 Irwansyah, Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel (Yogyakarta:  Mirra  Buana  Media, 2020).
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).
9 Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel .
10 Setiya  Pramana  et  al.,  “Kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Dalam  Penanganan  Kasus Keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pemilihan  Umum,” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2  (2020):  462–79, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903.
Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024
Fahri Bachmid
e-ISSN: 2621-4105
integritas,  profesionalisme,  dan  akuntabilitas  akan  menyadari  pentingnya  penyelenggaraan Pemilu  yang  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil. 11 Sistem  penyelenggaraan Pemilu,  meskipun  telah  dibangun  secara  optimal,  tetap  rentan  terhadap  pelanggaran sehingga  dapat  menurunkan  integritas  Pemilu.  Sehingga,  sistem  penyelenggaraan  Pemilu yang  optimal  ditandai  dengan  adanya  kerangka  kelembagaan  yang  dapat  diandalkan  dan dapat secara efektif menangani berbagai keluhan dan konflik Pemilu. Dalam konteks proses Pemilu,  mekanisme  kelembagaan  memainkan  peran  penting  dalam  penyelesaian permasalahan  yang  timbul  dari  Pemilu,  berfungsi  sebagai  platform  untuk  melakukan advokasi dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Pada saat yang sama, hal ini  juga  bertujuan  untuk  mengembalikan  integritas  proses  Pemilu  sebagai  landasan  untuk membangun  kredibilitas  penyelenggara  Pemilu  yang  dapat  diandalkan.  Sistem penyelenggaraan Pemilu mempunyai mekanisme yang rumit, dan hal ini diperburuk dengan terbatasnya  informasi  dan  kurangnya  keahlian  dalam  penyelesaian  sengketa  Pemilu. Kekurangan  ini  seringkali  menimbulkan  tantangan  dalam  menangani  kasus-kasus perselisihan Pemilu secara efektif, yang pada akhirnya menimbulkan potensi ketidakstabilan sosial-politik. 12 Salah satu peristiwa hukum yang mencederai  kepemiluan Indonesia adalah Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024.
Sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  putusan a  quo berawal  dari  gugatan  Partai PRIMA  terhadap  Keputusan  KPU  RI  Nomor  551  Tahun  2022  yang  menetapkan  24  partai politik  sebagai  peserta  Pemilu  2024.  Partai  PRIMA  tidak  termasuk  dalam  partai  politik peserta  Pemilu  2024.  Hal  ini  didasarkan  atas  hasil  verifikasi  administrasi  KPU  yang ditetapkan  melalui  Berita  Acara  Nomor  232/PL.01.1-BA/05/2022  tentang  Rekapitulasi Hasil  Verifikasi  Administrasi  Partai  Politik  Calon  Peserta  Pemilihan  Umum  tanggal  13 Oktober 2022 (Model  BA  Rekap Vermin  KPU-PARPOL). Di dalam sub lampiran XXIV.2 Model  BA.Rekap.Vermin.KPU-PARPOL berita  acara  tersebut,  disebutkan  bahwa  Partai PRIMA secara administrasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 13 Atas dasar Keputusan KPU a quo ,  yang  juga  mengacu  pada  rekapitulasi  hasil  verifikasi  administrasi  partai  politik  calon peserta  Pemilu,  Partai  PRIMA  kemudian  mengajukan  gugatan  (keberatan)  ke  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat,  yang  kemudian  diterima,  lalu  diregister  dengan  nomor  perkara 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
Gugatan a quo didasarkan pada dalil bahwa dokumen-dokumen (syarat administrasi) Partai PRIMA yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU, sebelumnya telah dianggap  Memenuhi  Syarat  (MS)  oleh  KPU  sendiri.  Sebelumnya,  dokumen  syarat administrasi pencalolan partai PRIMA, telah diunggah oleh pengurus partai PRIMA dalam SIPOL  KPU,  dan  dianggap  telah  terlampir  oleh  KPU. 14 Alhasil,  putusan a  quo, secara
11 Erga  Yuhandra  et  al.,  “Efektivitas  Fungsi  Pencegahan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Dalam  Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu,” Jurnal Ius Constituendum
8, no. 1 (2020): 1–18, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015.
12 Firdaus, “Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2014): 208–20.
13 Lihat Halaman 5-6 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt/G/2022/PN.Jkt.Pst
14 Lihat Halaman 7 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt/G/2022/PN.Jkt.Pst
Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024
Fahri Bachmid
e-ISSN: 2621-4105
substansi memutuskan untuk melakukan penundaan pelaksanaan tahapan  Pemilu 2024 dan mengharuskan KPU untuk melaksanakan tahapan Pemilu 2024 dari awal kembali.
Penelitian  ini  menilai  bahwa  Putusan  PN  Jakarta  Pusat  ini  bersifat ultra  vires, 15 sehingga  tidak  perlu  untuk  dieksekusi.  Sebab,  konflik  antara  Partai  PRIMA  dan  KPU merupakan  sengketa  proses  Pemilu,  yang  merupakan  domain  dari  Pengadilan  TUN. Artinya,  hakim  PN  Jakarta  Pusat  telah  mengokupasi  kewenangan  lembaga  peradilan  lain. Hal ini didasarkan pada Pasal 466 jo Pasal 470 ayat (2) huruf a undang-undang Pemilu yang secara substasi menyebutkan bahwa sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta  Pemilu  dan  sengketa  peserta  Pemilu  dengan  penyelenggara  Pemilu  sebagai akibat  dikeluarkannya  keputusan  KPU,  keputusan  KPU  Provinsi,  dan  keputusan  KPU Kab/Kota,  di  mana  sengketa  proses  Pemilu  diputus  (diselesaikan)  melalui  pengadilan  tata usaha  negara,  bukan  pengadilan  negeri.  Artinya,  putusan  PN  Jakarta  Pusat  melampaui kewenanganya. Akibatnya, putusan tersebut bersifat null and avoid atau batal demi hukum. Menurut  Yahya  Harahap,  putusan  yang  batal  demi  hukum  artinya dianggap never existed atau “tidak pernah ada” sejak semula, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum dan sejak semua, putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat  dilaksanakan. 16 Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  negara  hukum  yang  demokratis setidaknya  mencakup  11  prinsip  dasar.  Prinsip-prinsip  tersebut  mencakup  pembentukan mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  berlandaskan  aturan-aturan  yang  ditetapkan bersama.  Selain  itu,  negara  hukum  yang  demokratis  mencakup  pembatasan  kekuasaan melalui  penerapan  mekanisme  pemisahan  dan  pembagian  kekuasaan,  yang  selanjutnya dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa konstitusi antar lembaga negara, baik pada tingkat vertikal maupun internal, secara horizontal. 17
Padahal,  kerangka  hukum  Pemilu  Indonesia  telah  menyediakan  ranah  dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu. Internasional IDEA mengemukakan bahwa berkaitan dengan standar penegakan hukum Pemilu, kerangka hukum harus menyediakan bagi setiap pemilih,  kandidat,  partai  politik  kesempatan  untuk  menyampaikan  keberatan  kepada penyelenggara  Pemilu  atau  pengadilan  yang  berwenang  ketika  pelanggaran  atas  hak-hak kepemiluan  jelas  terjadi. 18 dan  memang  secara  teknis,  undang-undang  Pemilu  telah mengkonstruksikan  saluran  hukum  penyelesaian  jika  terdapat  permasalahan  berupa “ dispute ”  baik  pelanggaran  maupun  sengketa,  secara  spesifik  undang-undang  Pemilu memberikan  otoritas  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  kompetensinya  dalam penyelenggaraan  pemilihan  umum  kepada  Bawaslu,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara
15 Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Dalam  Corporate  Law  Dan  Eksistensinya  Dalam  Hukum  Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
16 M.  Yahyah  Harahap, Pembahasan,  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
17 Muhammad  Junaidi,  “Pidana  Pemilu  Dan  Pilkada  Oleh  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu,” Jurnal  Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 220–34, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631.
18 International  IDEA,  “International  Electoral  Standards,  Guidelines  for  Reviewing  the  Legal  Framework  of Elections,” Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance , 2002.
Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024
Fahri Bachmid
e-ISSN: 2621-4105
(PTUN),  Pengadilan  Negeri  (PN),  Mahkamah  Agung  (MA)  dan  Mahkamah  Konstitusi (MK) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dalam konteks sengketa Pemilu sendiri, menurut Pasal 93 huruf b jo Pasal 94 ayat (3) UU Pemilu, objek pencegahan dan penindakan Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu) adalah pelanggaran  Pemilu  dan  sengketa  proses  Pemilu. 19 Mulai  dari  menerima  permohonan penyelesaian  sengketa  proses,  memverifikasi  secara  formal  dan  materil  permohonan penyelesaian,  memediasi  antarpihak,  melakukan  proses  adjudikasi  sampai  pada  memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Jika putusan Bawaslu masih tidak diterima oleh salah satu  pihak,  maka  baru  mengajukan  ke  pengadilan  tata  usaha  negara,  bukan  di  pengadilan negeri.
Selain  dari  sisi  sifat  putusan,  implikasi  hukum  lain  dari  putusan  PN  Jakarta  Pusat tersebut  adalah  mencederai  UUD  NRI  Tahun  1945  (konstitusi).  Sebagai  konstitusi  yang ditempatkan sebagai hukum yang tertinggi, UUD 1945 harus dimaknai sebagai norma yang hendaknya  dilaksanakan  sesuai  tujuan  dan  cita-cita  negara.  Konstitusi  tidak  dapat  diubah dengan  alasan  yang  tidak  sejalan  dengan  kedaulatan  rakyat,  atau  hanya  karena  permainan politik tertentu. 20 Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan, bahwa masa jabatan Presiden dan  Wakil  Presiden  itu  5  (lima)  tahun  dan  dapat  dipilih  kembali  untuk  1  (satu)  kali  masa jabatan. Ketentuan itu menegaskan, bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah pasti  dan  tidak  mengandung  makna  ambiguitas. 21 Jelas  menyebutkan  5  (lima)  tahun  tanpa ada  pengecualian.  Sebelum  adanya  perubahan  tersebut,  terdapat  ketidakjelasan  mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara berturut-turut, karena tidak ada ketentuan yang jelas mengenai hal ini. Setelah amandemen tersebut disahkan, maka ditetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan, dan tidak ada  kemungkinan  untuk  menjabat  lebih  dari  satu  masa  jabatan  yang  sama.  Pasal  ini  juga tidak  mengakui  konsep  perpanjangan  masa  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  melebihi batas dua periode. 22
Selain  beberapa  hal  di  atas,  penelitian  ini  berpendapat  bahwa  putusan  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  mempunyai  konsekuensi  hukum  yang  jika  dipaksakan  dapat menimbulkan  kekacauan  konstitusional.  Legitimasi  kewenangan  pemerintahan,  baik Presiden  maupun  lembaga  negara  lainnya  seperti  DPR,  DPD,  dan  MPR,  akan  terancam. Karena  tidak  adanya  ketentuan  konstitusi  mengenai  penjadwalan  Pemilu,  maka  Presiden Republik  Indonesia  yang  sedang  menjabat  diperkirakan  akan  mengakhiri  masa  jabatannya pada tanggal 20 Oktober 2024. Sesuai ketentuan UUD 1945, dalam hal Pemilu 2024 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal atau apabila presiden terpilih tidak sesuai dengan agenda
19 Akhmad  Hairil  Anwar,  “Peran  Bawaslu  Dalan  Penegakan  Hukum  Dan  Keadilan  Pemilu,” Jurnal  Hukum  Dan Keadilan Voice Justisia 3, no. 2 (2019): 73–89.
20 Sapii  et  al.,  “Realisasi  Wacana  Penundaan  Pemilihan  Umum:  Manifestasi  Kontraindikasi  Terhadap  Supremasi Konstitusi Dan Demokrasi,” Jurnal APHTN-HAN 1, no. 2 (2022): 186–207.
21 Yudi  Widagdo  Harimurti,  “Penundaan  Pemilihan  Umum  Dalam  Perspektif  Demokrasi,” Jurnal RechtLdee 17, no. 1 (2022): 1–25.
22 Rosita Tryas Fitriana and Winarno Budyatmaja, “Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024,” Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional 1, no. 2 (2022): 214–20.
Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024
Fahri Bachmid
e-ISSN: 2621-4105
Pemilu  yang  telah  ditetapkan,  maka  tidak  dapat  dilaksanakan  pelantikan  presiden  baru berdasarkan  amanat  rakyat  melalui  pemilihan  umum  yang  sah.  Situasi  ini  akan  menjadi kebuntuan  konstitusional.  Tingkat  risiko  yang  ada  dianggap  berlebihan,  dan  potensi konsekuensinya membawa implikasi yang signifikan. Keputusan ini, jika alasannya diikuti, dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat parah.
Berdasarkan  konstitusi,  dengan  berakhirnya  masa  jabatan  Presiden  dan  Wakil Presiden,  legitimasi  dan  kewenangannya  hilang.  Akibatnya,  lembaga-lembaga  pemerintah yang  pencalonannya  bergantung  pada  legalitas  Presiden  dan  DPR  bisa  mengalami kelumpuhan. Meskipun penyesuaian dapat dilakukan untuk menunda Pemilu, penting untuk mempertimbangkan  potensi  dampak  penundaan  tersebut  terhadap  sistem  demokrasi  di Indonesia. Selain itu, dampak dari wacana penundaan Pemilu dapat dilihat dari dampaknya terhadap  ketidakpastian  politik,  kerapuhan  demokrasi,  dan  kesulitan  yang  dihadapi  oleh lembaga yang bertanggung jawab menentukan dan menyetujui perpanjangan masa jabatan. Terjadinya kekosongan pemerintahan disebabkan berakhirnya masa jabatan lembaga negara yang dipilih melalui proses Pemilu yang berlangsung pada tahun 2024. 23
Namun,  penundaan  Pemilu  dan  perpanjangan  masa  jabatan  bisa  dilakukan  dengan mengubah  ketentuan  UUD  1945.  Hal  ini  dapat  dicapai  melalui  amandemen  keempat  bab XVI yang berkaitan dengan amandemen konstitusi. Secara spesifik, Pasal 37 UUD Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengatur  hal  tersebut.  Modifikasi  terhadap  UUD  1945 dapat  dilakukan  untuk  membuka  kemungkinan  penundaan  Pemilu  dan  perpanjangan  masa jabatan  presiden  dan  wakil  presiden.  Potensi  revisi  UUD  1945  dapat  memunculkan  opsi penundaan  Pemilu  dan  perpanjangan  masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden.  Namun, perubahan  tersebut  akan  mengakibatkan  ditinggalkannya  prinsip-prinsip  berorientasi reformasi  yang  ditentukan  dalam  amandemen  konstitusi  tersebut  di  atas.  Implementasi reformasi  menghasilkan  amandemen  UUD  1945  yang  memberikan  pembatasan  masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 24
Menurut  Yusril  Ihza  Mahendra,  ahli  hukum  ketatanegaraan  menjelaskan  tindakan penundaan  Pemilu  dapat  dilakukan  baik  dengan  cara  konstitusional  maupun  non- konstitusional,  seperti  yang  ia  paparkan  dalam  publikasi  medianya.  Untuk  mengatasi masalah  konstitusional  yang  ada,  sangat  penting  untuk  memulai  modifikasi  atau amandemen  terhadap  konstitusi.  Cara-cara  yang  berada  di  luar  kewenangan  konstitusi adalah  dengan  mengeluarkan  keputusan  presiden  atau  mengadakan  konvensi  konstitusi. Beragam  perspektif  dikemukakan  oleh  berbagai  ahli  yang  berpendapat  bahwa  tindakan penundaan Pemilu memerlukan revisi konstitusi terlebih dahulu. 25
23 Walid  Siagian  Abdhy,  Habib  Ferian  Fajar,  and  Rozin  Falih  Alify,  “Konstitusionalitas  Penundaan  Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024,” Jurnal Legislatif 5, no. 2 (2022): 101–14.
24 Ahmad  Jukari,  “Jalan  Konstitusional  Penundaan  Pemilu  Dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Presiden  Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Journal of Law (J-Law) 1, no. 1 (2022): 1–13.
25 Ayon Diniyanto, “Penundaan Pemilihan Umum Di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional,” Jurnal Negara Hukum 13, no. 2 (2022): 227–45.
Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024
Fahri Bachmid
e-ISSN: 2621-4105
Yusril  Ihza  Mahendra  mengajukan  usulan  konkrit  untuk  memasukkan  persyaratan peraturan  perundang-undangan  baru.  Mengasumsikan  adanya  usulan  amandemen  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  bertujuan  untuk  mengatasi permasalahan proses Pemilu. Yusril Ihza Mahendra secara khusus mengutarakan masuknya aturan baru tersebut sebagai penggabungan dua ayat tambahan, yakni ayat (7) dan ayat (8), dalam  Pasal  22E  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Usulan  Yusril  Ihza Mahendra  terkait  dengan  Pasal  22E  ayat  (7)  UUD  NRI  Tahun  1945  berbunyi  “Dalam  hal pelaksanaan  pemilihan  umum  sekali  dalam  lima  tahun  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal 22E ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguaan keamanan yang berdampak luas, bencana alam, dan wabah penyakit yang sulit diatasi, maka berwenang untuk menunda pelaksanaan Pemilu sampai batas waktu tertentu”. Selanjutnya, Pasal  22E  ayat  (8)  UUD  NRI  Tahun  1945  menentukan  bahwa  “Semua  jabatan-jabatan kenegaraan  yang  pengisiannya  dilakukan  melalui  pemilihan  umum  sebagaimana  diatur dalam undangundang dasar ini, untuk sementara waktu tetap menduduki jabatannya sebagai pejabat  sementara  sampai  dengan  dilaksanakannya  pemilihan  umum”  . 26 Hal  di  atas merupakan  penundaan  Pemilu  dengan  cara  konstitusional,  bukan  dengan  mengacu  pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## 4. PENUTUP
Implikasi  dari  Putusan  PN  Jakarta  Pusat  Nomor  757/Pdt.G/2022/PN  Jkt.Pst.,  secara normatif tidak akan memiliki dampak terhadap penundaan Pemilu 2024. Putusan PN Jakarta Pusat  tersebut  melampui  kewenangannya  ( ultra  vires ),  sehingga  dianggap  batal  demi hukum  ( van  rechtswege  nietig/null  end  void ).  Jika  Putusan  PN  Jakarta  Pusat  tersebut diterapkan  maka  berpotensi  menyebabkan  terjadi  kekacauan  ketatanegaraan.  Meskipun demikian,  Pemilu  2024  dapat  saja  ditunda,  baik  secara  konstitusional  ataupun  non- konstitusional.  Secara  konstitusional,  Pemilu  2024  hanya  dapat  ditunda  jika  Pasal  7  dan Pasal  22E  UUD  NRI  1945  diamandemen,  dan  opsi  amandemen  tersebut  terbuka  lebar dengan mengacu pada Pasal  37 UUD NRI 1945. Secara non-konstitusional  adalah dengan mengeluarkan  dekrit  Presiden  atau  membuat  suatu  konvensi  ketatanegaraan.  Namun, kecendrungannya mengarah pada perubahan UUD NRI 1945 (konstitusi). Artinya, putusan Pengadilan  Jakarta  Pusat  tidak  dapat  memengaruhi  jalannya  tahapan  Pemilu  2024  atau dengan kata lain tidak dapat menunda jalan Pemilu 2024.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdhy,  Walid  Siagian,  Habib  Ferian  Fajar,  and  Rozin  Falih  Alify.  “Konstitusionalitas Penundaan  Pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Tahun  2024.” Jurnal  Legislatif 5,  no.  2 (2022): 101–14.
Amal, Bakhrul. “Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 3 (2019): 306–11.
26 Diniyanto.
Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024
Fahri Bachmid
e-ISSN: 2621-4105
Anwar, Akhmad Hairil. “Peran Bawaslu Dalan Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu.” Jurnal Hukum Dan Keadilan Voice Justisia 3, no. 2 (2019): 73–89.
Diniyanto,  Ayon.  “Penundaan  Pemilihan  Umum  Di  Negara  Hukum:  Kajian  Demokrasi Konstitusional.” Jurnal Negara Hukum 13, no. 2 (2022): 227–45.
Firdaus.  “Penyelesaian  Sengketa  Pemilu  Sebagai  Upaya  Memulihkan  Kepercayaan  Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2014): 208–20.
Fitriana,  Rosita  Tryas,  and  Winarno  Budyatmaja.  “Analisis  Dampak  Penundaan  Pemilu 2024.” Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional 1, no. 2 (2022): 214–20. Fuady,  Munir. Doktrin-Doktrin  Dalam  Corporate  Law  Dan  Eksistensinya  Dalam  Hukum Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. Harahap, M. Yahyah. Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  Dan  Peninjauan  Kembali .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2015.
Harimurti,  Yudi  Widagdo.  “Penundaan  Pemilihan  Umum  Dalam  Perspektif  Demokrasi.” Jurnal RechtLdee 17, no. 1 (2022): 1–25.
IDEA, International. “International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework  of  Elections.” Stockholm:  International  Institute  for  Democracy  and Electoral Assistance , 2002. Irwansyah. Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel .  Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
Jukari,  Ahmad.  “Jalan  Konstitusional  Penundaan  Pemilu  Dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan Presiden  Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.” Journal of Law (J-Law) 1, no. 1 (2022): 1–13.
Junaidi,  Muhammad.  “Pidana  Pemilu  Dan  Pilkada  Oleh  Sentra  Penegakan  Hukum Terpadu.” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 220–34. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631.
Manurung,  Edison  Hatoguan,  and  Ina  Heliany.  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Berdasarkan Undang-Undang  No.  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu  Terhadap  Perindo  Karena  Curi Start Kampanye Dalam Pemilu 2019.” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 182– 98.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
Pramana, Setiya, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, and Pemilihan Umum. “Kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Dalam  Penanganan  Kasus Keterlibatan  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pemilihan  Umum.” Jurnal  USM  Law Review 3, no. 2 (2020): 462–79.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903.
Rajab,  Achmadudin.  “Kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam  Mengaktifkan Kembali  Anggota  Komisi  Pemilihan  Umum.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  1 (2021): 34–61. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.2702.
Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, Yoan Dwi Pratama, and Axcel Deyong Aponno. “Realisasi Wacana  Penundaan  Pemilihan  Umum:  Manifestasi  Kontraindikasi  Terhadap Supremasi  Konstitusi  Dan  Demokrasi.” Jurnal  APHTN-HAN 1,  no.  2  (2022):  186– 207.
Sukimin, Sukimin. “Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum.” Jurnal  USM
Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024
Fahri Bachmid
e-ISSN: 2621-4105
Law Review 3, no. 1 (2020). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284. Umum, Komisi Pemilihan. Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu,
Sebuah Catatan . Jakarta: Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, 2022. Yuhandra,  Erga,  Iman  Jalaludin  Rifa’i,  Suwari  Akhmaddhian,  Haris  Budiman,  and  Yani Andriyani. “Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan  Pencegahan  Pelanggaran  Pemilu.” Jurnal  Ius  Constituendum 8,  no.  1
(2020): 1–18. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015.