## ETIKA ASN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Y. Gede Sutmasa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mahendradatta – Denpasar E-mail: eraundi_joe@yahoo.co.id
Abstrak –Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran sangat penting dalam penyeleng- garaan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Fungsi utama ASN adalah pelaksa- na kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.  Di tangan ASNlah eksekusi berbagai urusan pemerintahan secara nyata dilakukan.
Agar pelaksanaan fungsi berjalan efektif, ada kode etik yang harus dipatuhi oleh se- tiap ASN. Namun dalam kenyataannya, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap kode etik ASN. Penyebabnya bisa karena faktor-faktor intern maupun ekstern. Se- mentara unsur-unsur yang memengaruhi perwujudan etika dalam organisasi menurut Magnis Suseno adalah lingkungan kerja dan pengawasan/pengendalian.
Mengingat determinannya peranan ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan nega- ra, penegakan etika ASN menjadi sangat penting. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab pelanggaran etika oleh ASN dan unsur-unsur yang memengaruhi perwu- judan etika dalam organisasi, maka yang harus dilakukan adalah pertama, penguatan dan pemantapan jiwa korsa ASN melalui pembinaan yang konsisten dan berkelanju- tan; kedua, kontrol oleh masyarakat dan media massa terhadap perilaku ASN mel- alui saluran-saluran yang tersedia; dan ketiga, menegakkan disiplin dan mengenakan sanksi yang tegas jelas atas pelangaran kode etik oleh ASN.
Kata kunci: etika, kode etik, aparatur sipil negara
Abstract – The state civil apparatus (ASN) has a very important role in government implementation of Republic of Indonesia. The main function of ASN is public policy execution, public service, and adhesive and unifying nation. In the hand of ASN, the execution of various government affairs was actually carried out.
In order to implementation of the function is done effectively, there is code of ethics must be obeyed by the ASN. But in reality, there are still many violations of the ASN code of ethics. The cause is it can be internal of external factors.While the elements that  influencing  the  realization  of  ethics  in  the  organization,  according  to  Magnis Suseno are work environment and supervision/control.
Considering the determinants of ASN role in implementing the state government, enforcement of ASN ethics is very important. By knowing the causes of ethical vi- olations by ASN and the elements that influencing the realization of ethics in the organization, so that must be done to enforcing the ethics of ASN is, first, enforcing and establishing the corps spirit of ASN through a consistent and continuous coach- ing; second, controlling by the society and mass media over ASN behavior through the available channels; and third, enforcing the discipline and provide strict and clear sanctions for violating the code of ethics by the ASN.
Keywords: ethics, code of ethics, state civil apparatus
19
A. Pendahuluan Bagaimana pun, Aparatur Sipil Ne- garåa (ASN) mempunyai peran penting dan menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai peraturan pe- rundang-undangan untuk mewujudkan tu- juan dan sasaran-sasaran penyelenggaraan pelayanan publikyang telah ditentukan dalam rangka tujuan nasional. Untuk itu, sebagaimana disebutkan dalam Penjela- san Umum Undang-Undang Nomor 5 Ta- hun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan per- an sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konteks tujuan nasional yang men- jadi garapan pekerjaan dan layanan ASN, mencakup bidang tugas yang sangat kom- prehensif, yaitu tugas untuk melaksanakan pelayanan publik, pemerintahan, dan pem- bangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas ba- rang, jasa, dan/atau pelayanan administra- tif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pe- merintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketata- laksanaan. Sedangkan pelaksanaan tugas pembangunan tertentu,  dilakukanmelalui pembangunan bangsa ( cultural and polit- ical development ) serta melalui pemban- gunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan men- ingkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kualitas SDM ASN, baik aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap benar-benar harus mumpuni sehingga bisa disebut kompeten pada bi- dang tugas yang digeluti. Dengan kualitas demikian, ASN, sendiri-sendiri maupun bersama-sama akan mampu memberikan kontribusi berarti dan signifikan bagi mas- yarakat dan pemerintah dalam melaksana- kan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dilaksanakan. Ke dalam aspek sikap perilaku ( at- titude ), terpateri juga nilai-nilai, norma, aturan, prinsip-prinsip yang memberi
warna sekaligus menggerakkan sikap itu sendiri. Dan dalam banyak kasus, justru sikap/perilaku ini yang sangat menentukan efektivitas dan kemanfaatan seseorang da- lam dunia kerja apalagi dalam pelayanan publik. Percuma memiliki pengetahuan yang baik dan keterampilan yang andal tapitidak memiliki sikap perilaku yang dibutuhkan. Sikap perilaku yang dibutuhkan da- lam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ASN sudah barang tentu terkait dengan etika yang mesti melekat dalam diri ASN. Sebagai profesi, maka ASN memiliki kode etik dan kode perilaku sebagai salah satu dari 6 (enam) prinsip profesi ASN yang ditentukan (cfr. Pasal 3 UU 5/2014). Pengertian etika secara sederhana berhubungan dengan penilaian baik-bu- ruk, benar-salah suatu perbuatan dalam konteks lingkungan tertentu (Sitanggang, 1998: 5-7). Konteks lingkungan bisa merujuk kelompok masyarakat, negara, komunitas profesi tertentu. ASN sebagai suatu profesi juga memiliki standar-stan- dar etika tertentu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sebagai profesi bagi peg- awai negeri sipil dan pegawai pemerin- tah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, maka etika ASN sudah barang tentu ada dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Penyimpangan-penyimpangan perila- ku atas norma etika yang telah ditentukan, apalagi sikap “membangkang” terhadap pemerinah dan negara, di mana ASN ada- lah aparatus pelaksana tugas dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah, tentu adalah pelanggaran etika yang sangat pa- rah. Beberapa kasus penyimpangan dan “pembangkangan” yang paling marak belakangan ini adalah ketidaknetralan ASN dalam pemilu kada, korupsi, ket- idakdisiplinan, dan bahkan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial, termasuk pengingkaran terhadap ideologi negara Pancasila, mengkritik dan meni- stakan lembaga atau aparatur negara lain secara tidak bertanggung jawab. Kepala Biro Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, sebagaimana dikutip Yoga Sukmana, mengatakan bahwa seba- gian besar terlapor ujaran kebencian ber- profesi sebagai dosen ASN dan PNS Pe- merintah Pusat (https://nasional.kompas.
20
com/read/2018/06/08/16095701/hingga- mei-2018-bkn-terima-14-aduan-ujaran- kebencian-oleh-asn). Lalu, masih segar dalam ingatan kita, ketika terjadi teror bom di Surabaya, bagaimana seorang guru PNS melalui akun media sosialnya mengomentari teror bom di Surabaya sebagai rekayasa pengalihan isu oleh kepolisian; kemudian juga beber- apa dosen bahkan dekan di beberapa per- guruan tinggi yang akhirnya dilengserkan karena menyebarkan paham radikalisme. Tatanan kehidupan bersama menjadi tidak nyaman, friksi di sana-sini, kekha- watiran dan ketakutan menyembul dalam kehidupan bersama, akibat penyimpangan etika oleh ASN yang justru seharusnya menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya peran ASN dalam penye- lenggaraan tugas-tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara, tentu menjadi kajian menarik, yang tidak hanya cukup dipahami dengan baik namun yang terpenting bagaimana peran itu dilaksan- akan secara bertanggung jawab, termasuk menaati kode etik yang telah digariskan. Maka tulisan ini berupaya mendisk- usikan beberapa permasalahan, yaitu: bagaimana kedudukan, fungsi, peran ASN dalam penyelenggaraan pemerin- tahan NKRI?; mengapa terjadi penyim- pangan-penyimpangan etika bahkan cenderung sebagai suatu model “khianat” dan “pembangkangan”; dan bagaimana memantapkan perilaku etis ASN?

## B. Pemerintahan Negara dan ASN
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan prisidensial. Ini berarti bah- wa penyelenggaraan pemerintahan nega- ra dipertanggungjawabkan oleh Presiden. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menentukan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemer- intahan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan pemerintahan dalam hal ini merujuk pada pengertian pemerintahan dalam arti sempit, yang dalam ajaran trias politicaMontesquieu menyangkut kekua- saan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksan- akan undang-undang (Winarno, 2008: 90). Dalam menyelenggarakan pemerin- tahan negara, menurut Pasal 17 ayat (1) UUD 1945, Presiden dibantu oleh ment-
eri-menteri negara; lalu ayat (3) menen- tukan bahwa setiap menteri membidan- gi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sementara dalam Penjelasan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer- ah, dikatakan bahwa Presiden sebagai pe- megang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Presiden selaku eksekutif, mencakup bidang yang sangat luas, boleh dikatakan mencakup seluruh aspek ke- hidupan masyarakat (publik) dalam wadah negara. Dalam hubungan dengan pemerin- tahan daerah, jenis urusan pemerintahan yang dimiliki pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, jika dilihat berdasarkan kewenangan,dipilah menjadi:
a. urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pu- sat;
b. urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi an- tara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
c. urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepa- la pemerintahan, seperti pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan per- satuan dan kesatuan bangsa, serta pen- anganan  konflik.  (Rudito,  dkk,  2016: 90). Urusan pemerintahan absolut pada prinsipnya, sepenuhnya memang menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemer- intah pusat sehingga pada dasarnya juga dapat diselenggarakan sendiri oleh pemer- intah pusat. Namun demikian, pemerintah pusat juga dapat melimpahkan kewenan- gan penyelenggaraannya kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasar- kan asas dekonsentrasi. Selanjutnya, urusan pemerintah konkuren dan umum, penyelenggaraan- nya dilakukan baik oleh pemerintah pu- sat maupun daerah dengan ruang lingkup masing-masing yang diatur dalam pera- turan perundangan-undangan. Dalam kon- teks negara kesatuan, berarti pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 02 No. 01, Feb - Jul. 2019
21
daerah-daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan tersebut. Pelimpahan kewenangan inilah yang men- jadi dasar pelaksanaan otonomi daerah (Rudito, dkk, ibid.). Sudah barang tentu, dari pusat hingga daerah, dalam melaksanakan urusan-uru- san pemerintahan tersebut, ASN memiliki peranansangat penting karena merekal- ah yang secara langsung melaksanakan urusan-urusan tersebut dan berhadapan langsung dengan masyarakat atau penggu- na layanan. Yang dimaksud ASN, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 2014, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah den- gan perjanjian kerja yang bekerja pada in- stansi pemerintah. Dengan demikian jelas, sesuai pengertian tersebut, ASN itu adalah profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa In- donesia Online, profesi berarti bidang pek- erjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu (https://kbbi.web.id/profesi). Orang yang memiliki profesi atau melaksanakan bidang pekerjaan tertentu biasanya disebut profesional; sebutannya bisa pegawai atau karyawan. Jika ASN itu adalah profesi, maka pegawai ASN, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanji- an kerja yang diangkat oleh pajabat pembi- na kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasar- kan peraturan perundang-undangan. Dengan ketentuan tersebut berarti kini hanya terdapat 2 jenis pegawai sebagai un- sur aparatur negara, yaitu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PNS) dan peg- awai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan 7 UU ASN. Sebelumnya, PNS terdiri dari PNS Pusat, Daerah dan pega- wai tidak tetap (PTT), di samping itu ada PNS TNI dan POLRI. Pembaruan, penyesuaian dengan tun- tutan perkembangan memang merupakan keharusan jika sebuah organisasi ingin bertahan dan berlangsung terus, apala- gi organisasi negara yang birokrasinya memang didesain untuk tugas-tugas pe- layanan bukan penguasaan. Dalam kon- teks demikian,  momentum reformasi
kemudian menjadi garis-mulai untuk me- nata birokrasi. Melalui reformasi birokra- si, pelayanan publik dituntut: (Rudito, dkk., 2016: 50-51). a.  lebih profesional, yang berarti pelayan publik (birokrasi) memiliki akuntabili- tas dan responsibiltas;
b.  efektif, yaitu mengutamakan pencapa- iaan tujuan dan sasaran;
c.  sederhana, yaitu prosedur/tata cara pe- layanan diselenggarakan secara cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah di- pahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;
d.  memiliki kejelasan dan kepastian men- genai prosedur/tata cara pelayanan, persyaratan pelayanana teknis maupun administratif, unit kerja dan/atau pe- jabat yang berwenang dan bertanggu- ngjawab dalam memberikan pelaya- nanan, perincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya, serta jad- wal waktu penyelesaian pelayanan; e.  terbuka, yaitu seluruh aspek yang ber- kaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mu- dah diketahui dan dipahami oleh mas- yarakat, baik diminta maupun tidak;
f.  efisien,  tepat  waktu,  responsif  dan adaptif.
Apa yang tergambar sebagai tujuan reformasi birokrasi tersebut memang se- jalan dengan fungsi, tugas, dan tanggung jawab ASN. Ada tiga fungsi utama ASN sebagaimana ditentukan oleh Undang-Un- dang, yaitu: pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemer- satu bangsa. Sedangkan tugas yang harus dilaksanakan terkait fungsi tersebut ada- lah:
a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepega- waian sesuai dengan ketentuan peratur- an perundang-undangan;
b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Atas tugas, fungsi, tanggungjawab yang digariskan peraturan perundangan terhadap ASN, sudah barang tentu ada hak-hak yang dimiliki/diberikan seperti gaji, fasilitas, promosi, dan sebagainya. Sementara kewajiban yang harus ditaati dan dipenuhi adalah:
22
a. setia dan taat pada Pancasila, Un- dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatu- an Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
b.  menjaga persatuan dan kesatuan bang- sa;
c. melaksanakan kebijakan yang diru- muskan pejabat pemerintah yang ber- wenang;
d. menaati ketentuan peraturan perun- dang-undangan;
e.  melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesa- daran, dan tanggung jawab;
f. menunjukkan integritas dan ketela- danan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g.  menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan pe- rundang-undangan; dan
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik In- donesia.
C. Etika ASN Untuk menjamin pelaksanaan fung- si, tugas, tanggung jawab dan kewajib- an-kewajiban yang telah ditentukan, ada rambu-rambu norma, kode etik yang ha- rus senantiasa menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan setiap ASN.Kode etik, merujuk penger- tian dalam Kamus Besar Bahasa Indone- sia Online (https://kbbi.web.id/kode), be- rarti norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan ting- kah laku. Atau secara lugas bisa dikatakan bahwa untuk mewujudkan tujuan pelaksa- naan fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa, ada etika tertentu yang harus dipe- domani dan dijadikan acuan bertindak oleh ASN. Konsep “etika” sering dipertautkan dengan “moral”. Konsep “moral” men- gacu pada seluruh aturan dan norma yang berlaku, yang diterima oleh suatu masyar- akat tertentu sebagai pegangan dalam ber- tindak, dan diungkapkan dalam kerangka baik dan buruk, benar dan salah (Hary- atmoko, 2011: 2). Moral mengacu pada kewajiban, norma, prinsip bertindak, im- peratif.
Etika lebih dimengerti sebagai re- fleksi  filosofis  tentang  moral,  atas  baik/ buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Atau menurut Paul Ricouer se- bagaimana dikutip Haryatmoko (2011: 2), etika merujuk pada tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain dalam insti- tusi yang adil. Pada aras pemahaman bahwa etika adalah refleksi filosofis atas moral, maka dapat dimengerti bahwa etika tidak han- ya berkaitan dengan kepatuhan pada nor- ma (moral), tetapi penekanannya justru pada aspek reflektif dalam upaya mencari “bagaimana” bertindak. Dalam konteks ASN, maka etika yang dimaksud lebih pada refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah peri- laku, tindakan dan keputusan untuk men- garahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Itu berarti, etika menjadi sangat pent- ing dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab secara profesional dalam sebuah organisasi. Siagian (1996: 11) menunjukkan beberapa alasan pentingnya etika dalam organisasi: a. etika di samping menyangkut aplika- si seperangkat nilai luhur sebagai ac- uan  dasar bersikap dan berperilaku, juga menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan perwujudan nilai- nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antar manusia dan ling- kungan hidup;
b. etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehingga dapat men- jamin kehidupan sosial yang tertib ka- rena etika berisi nilai-nilai luhur yang disepakati bersama untuk dilaksanakan dan dijunjung tinggi sebagai prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehing- ga kehidupan organisasi semakin ber- makna;
c. etika sebagai landasan moral berperi- laku yang relevan dan sejalan dengan dinamika yang berkembang sehingga memberikan makna dan memperkaya kehidupan seseorang, kelompok, or- ganisasi, dan masyarakat luas, di mana etika akan memperlancar interaksi an- tar manusia;
d. etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dalam kehidupan, sesuai
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 02 No. 01, Feb - Jul. 2019
23
dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial, dengan kata lain bah- wa etika berkaitan langsung dengan sis- tem nilai manusia, mendorong tumbuh- nya naluri moralitas, nilai-nilai hidup yang hakiki, dan memberi inspirasi kepada manusia untuk secara bersa- ma-sama menemukan dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi kesejahteraan dan kedamaian umat manusia.
Etika ASN pada dasarnya telah diatur secara terperinci dalam Peraturan Pemer- intah Nomorr 42 tahun 2014 tentang Pem- binaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada Bab IV. Di- tentukan bahwa kode etik PNS mencakup etika dalam bernegara, penyelenggaraan pemerintahan, berorganisasi, bermasyar- akat, dan terhadap diri sendiri. Etika dalam bernegara meliputi: (1) melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (2) men- gangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; (3) menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; (5) akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pe- merintahan yang bersih dan berwibawa; (6) tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, ser- ta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah; (7) menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efe- ktif; (8) tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Etika dalam berorganisasi adalah: (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku; (2) menjaga infor- masi yang bersifat rahasia; (3) melaksana- kan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (4) membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja or- ganisasi; (5) menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang ter- kait dalam rangka pencapaian tujuan; (6) memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; (7) patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; (8) mengem- bangkan pemikiran secara kreatif dan in- ovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; (9) berorientasi pada upaya peningkatan kualitaas kerja. Etika dalam bermasyarakat melipu-
ti: (1) mewujudkan pola hidup sederhana; (2) memberikan pelayanan dengan empa- ti, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; (3) memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; (4) tanggap terhadap kedaan lingkungan masyarakat; (5) berorientasi kepada peningkatan kes- ejahteraaan masyarakat dalam melaksana- kan tugas. Etika terhadap diri sendiri mencakup: (1) jujur dan terbuka serta tidak memberi- kan informasi yang tidak benar; (2) bertin- dak dengan penuh kesungguhan dan ketu- lusan; (3) menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; (4) berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; (5) memiliki daya juang yang tinggi; (6) memelihara kesehatan jasmani dan rohani; (7) menjaga keutuhan dan ke- harmonisan keluarga; (8) berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.
D. Menafikan Etika Yang terjadi, tidak semua ASN beru- saha memampukan diri dan mau meng- gunakan ketentuan-ketentuan etika yang sudah sangat baik tersebut dalam melak- sanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur negara. Tidak sedikit  yang  menafikan  kode  etik  yang sebenarnya sudah inheren ketika sumpah/ janji sebagai aparatur sipil negara diucap- kan, bahkan atas nama Allah. Beberapa fenomena dan kejadian be- lakangan ini yang justru melibatkan tidak sedikit oknum ASN, misalnya terkait den- gan kode etik dalam bernegara, menun- jukkan betapa norma-norma etika itu di- nafikan,  tidak  dianggap  dan  oleh  karena itu pastilah dilanggar. Paham radikalisme yang telah memapar sementara ASN ter- masuk ujaran kebencian yang sangat masif melalui media sosial, penghinaan terhadap simbol-simbol kenegaraan, adalah contoh dari pengkhianatan terhadap sumpah/janji yang telah diucapkan. Sebagaimana dicatat oleh Trisno Yulianto (https://news. d e t i k . c o m / k o l o m / d - 4 0 3 6 0 4 9 / asn-radikalisme-dan-loyalitas-ideolo- gi-negara), penghkhianatan terhadap sumpah/janji yang telah diucapkan, bah- kan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah, antara lain terungkap pada pe-
Y. Gede Sutmasa
24
mikiran dan tindakan: a.  Pemikiran ASN yang menolak konsep- si negara Pancasila, dan justru menye- pakati konsepsi negara khilafah atau negara Islam (teokrasi).
Banyak PNS/ASN yang terkontaminasi ajaran radikal menolak eksistensi nega- ra Pancasila dan enggan melaksanakan kegiatan yang mengekspresikan spirit nasionalisme. Mereka menolak mengi- kuti upacara bendera dan melaksana- kan ritual menghormati bendera yang dianggap musyrik.
b.  Pemikiran ASN yang menyetujui tinda- kan kekerasan dan atau terorisme yang berlabel “jihad”.
Pemikiran demikian didasari doktrin yang mereka yakini bahwa kekerasan dan atau terorisme yang bermotiva- si jihad sesuai prinsip “teologis” yang mereka anut. Yang terjadi kemudian, banyak kasus ASN terlibat dalam ke- giatan jaringan kelompok radikalisme dan terorisme. Bahkan tidak sedikit ASN yang nekad pergi ke Suriah dan meninggalkan profesi kerja sebagai ASN dengan dalih memenuhi panggi- lan jihad.
c. Pemikiran “ambigu” atau paradoks ASN yang membenci pemerintahan yang sedang berkuasa.
Banyak ASN, yang kecewa terhadap kepemimpinan presiden terpilih, mengekspos ujaran kebencian terh- adap simbol negara (presiden) dan pemerintah melalui status dan komen- tar di media sosial. Mereka menerima gaji dan tunjangan dari negara namun bersikap “oposan” dalam pemikiran terhadap pemerintahan yang sah dan sedang “berkuasa”.
Selanjutnya, kasus-kasus korupsi yang melibatkan ribuan oknum ASN juga menjadi  bukti  penafian  dan  penyimpan- gan kode etik ASN. Data yang bersumber dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebagaimana dikutip oleh Muhammad Bernie (https:tirto.id/tujuh-ribu-pns-ko- rupsi-bagaimana-mendisiplinkannya) mengungkapkan sebanyak 7.749 PNS terlibat tindak pidana korupsi. Sebanyak 2.674 diantaranya bahkan telah mendapat vonis yang berkekuatan hukum tetap (in- cracht). Dan dari jumlah tersebut baru 317
pegawai yang telah dipecat, sementara si- sanya masih berstatus PNS aktif. Demikian juga, fenomena gaya hidup mewah yang dipertontonkan oleh oknum-oknum ASN di beberapa daerah, misalnya dalam kepemilikan dan penggu- naan sarana mobilitas dan properti mewah, yang bahkan jumlahnya bisa lebih dari 3, pula menunjukkan pelanggaran etika ASN yang seharusnya berpola hidup sederhana. Dari  beberapa  fakta  penafian  dan penyimpangan kode etik tersebut, ternyata meski aturan-aturan etika telah ditentukan, meski sumpah/janji jabatan telah diucap- kan, bahkan demi Allah, kepatuhan dalam pelaksanaan kode etik ternyata tidak hadir dengan sendirinya. Jika ditelusur, pertan- yaannya tentu mengapa demikian. Untuk itu mau tidak mau harus dielaborasi fak- tor-faktor yang memengaruhi perilaku dan tindakan etis seseorang, dalam hal ini ASN. Menurut Supardi, sebagaimana di- kutip Ismail Nurdin (2017: 103-104) fak- tor-faktor yang memengaruhi perilaku ASN: a.  Faktor intern, faktor penjarah yang be- rasal dari manusia itu sendiri, seperti: faktor genetik atau keturunan, sifat dan bakat individu, kepribadian, aga- ma dan kepercayaan, kehidupan sosial ekonomi.
b.  Faktor ekstern, yaitu faktor penunjang yang berasal dari luar diri manusia atau disebut faktor lingkungan, yang ada di sekitar kehidupan manusia atau ekosis- tem tempat individu hidup, tumbuh dan berkembang, seperti: lingkungan per- gaulan, budaya masyarakat, keadaan kehidupan keluarga, tingkat kehidupan ekonomi, ideologi atau politik negara, keamanan, ketertiban, dan keadilan hu- kum.
Senada dengan Ismail Nurdin, dengan formulasi yang lebih lugas, Azyumardi Azra dalam sebuah diskusi “membumikan etika politik” di Jakarta pada 22 Februari 2018 (http://indonews.id/artikel/11918), memerinci 5 (lima) faktor penyebab terjad- inya pelanggaran etika, yaitu: (1) keterbe- lahan pribadi (split personality); (2) adan- ya dorongan gaya hidup materialistik dan hedonistik yang membuat pejabat publik tergoda melakukan pelanggaran integritas; (3) lemahnya penghormatan pada tatanan
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 02 No. 01, Feb - Jul. 2019
25
hukum; (4) lemahnya penegakan hukum oleh penegak hukum; (5) adanya permi- sivisme luas dari masyarakat terhadap pel- anggaran norma, etika, budaya, dan agama yang dilakukan kalangan pejabat publik. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang kemudian berkelindan dengan fak- tor-faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap sikap dan keputusan ASN untuk mematuhi  atau  menafikan  aturan-aturan kode etik yang telah ditentukan.  Dan ru- panya untuk kasus Indonesia, situasi ek- sternal yang cenderung negatif atau per- misif terhadap pelanggaran norma etika, terlalu digjaya bahkan boleh dikatakan bersifat sistemik. Maka ketika individu, bahkan dengan situasi internal yang solid sekali pun, akhirnya sering tidak berdaya dan bertekuk lutut ketika sudah masuk da- lam sistem yang begitu perkasa tersebut. Dalam konteks demikian, pendapat Miftah Thoha terkait fenomena penyimpan- gan etika, bahkan mengarah pada “peng- khianatan” dan “pembangkangan” yang dilakukan oknum-oknum ASN, menarik untuk disimak. Menurut Miftah Thoha (https://kompas.id/baca/opini/2018/01/03/ administrasi-publik-dan-oligarki), fenom- ena demikian terjadi karena administrasi publik telah digerogoti oleh sistem yang oligarkis. Ini terjadi ketika kepala daerah diusung oleh parpol atau sekelompok par- pol yang kemudian memenangi pemilu. Akibat selanjutnya adalah keterpasungan kepala daerah pada parpol-parpol pen- dukung, yang mau tidak mau harus diikuti dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang lahir kemu- dian tentulah kebijakan-kebijakan yang mengabdi pada kepentingan parpol-parpol pendukung itu yang telah juga terpasung oleh kepentingan-kepentingan kelompok elit kecil dengan kuasa uangnya. Maka, ASN pun mau tidak mau masuk dalam pusaran sistem yang masif dan perkasa tersebut. Kode etik ASN kemudian bisa jadi tinggal sebatas untaian kata-kata bisu yang teronggok di sudut-sudut ruangan kantor.
E. Menegakkan Perilaku Etis ASN Kepatuhan terhadap kode etik yang telah ditentukan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab ASN sebagai aparatur negara menjadi sangat penting. Hanya dengan mematuhi dan melaksana-
kan dengan baik kode etik yang telah di- tentukan dalam menjalankan fungsi pelak- sanaan kebijakan publik, pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa bisa di- wujudkan dengan baik. Maka menegakkan perilaku etis ASN berdasarkan kode etik yang telah ditentukan menjadi keharusan. Mengutip Magnis Suseno, Tim Pus- diklat Pengembangan SDM Kementerian Keuangan RI (2017: 32) memaparkan un- sur-unsur utama yang memengaruhi keber- hasilan perwujudan etika dalam organisasi pemerintah adalah etos kerja, moralitas pribadi, kepemimpinan yang bermutu, dan kondisi-kondisi sistemik. Selanjutnya disebutkan ada 2 (dua) syarat sistemik yang berpengaruh terhadap keberhasilan mewujudkan etika dalam or- ganisasi, yaitu: a. Lingkungan kerja Lingkungan kerja dapat mendukung atau merusak wakak moral sese- roang. Etos kerja yang baik hanya dapat berkembang dalam lingkun- gan di mana orang mengalami bah- wa sikap-sikap moralnya yang positif didukung, dihargai, dan diharapkan oleh orang-orang sekitarnya. Seba- liknya, lingkungan yang tidak kon- dusif bisa menurunkan etos kerja ses- eorang.
b. Pengawasan/pengendalian Harus ada pengawasan/pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan sehingga penerapak etikda akan selalu dapat di- pantau. Pengawasan/pengendalian ini tidak cukup dari dalam organisasi saja, melainkan juga perlu ada pengawasan/ pengendalian dari luar orgnisasi, dalam hal ini pengawasan/pengendalian oleh masyarakat harus diterima sebagai sua- tu hal yang positif.
Berangkat dari faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kode etik oleh ASN, faktor-faktor penyebab terjadinya penafian dan penyimpangan kode etik, dan unsur-unsur yang memengaruhi perwu- judan etika dalam organisasi, maka pen- egakan perilaku etis ASN bisa dilakukan melalui upaya-upaya pencegahan maupun penindakan. Pertama , penguatan dan pemantapan jiwa korsa ASN melalui pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Ta-
26
hun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS menyatakan bahwa jiwa korps (korsa) adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, krea- tivitas, kebanggaan dan rasa memiliki or- ganisasi PNS dalam Negara Kesatuan RI. Tujuan pembinaan jiwa korsa sesuai Pasal 3 PP 42/2004 adalah: (a) membina karakter watak, memelihara rasa persatu- an dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta men- ingkatkan kemampuan dan keteladanan PNS; (b) mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai un- sur aparatur negara dan abdi masyarakat; (c) menumbuhkan dan meningkatkanse- mangat, kesadaran, dan wawasan kebang- saan PNS sehingga dapat menjaga persat- uan dan  kesatuan bangsa dalam NKRI. Hadirnya kebanggaan dan rasa memi- liki organisasi PNS misalnya, akan men- jadi semacam kendali dari dalam diri individu ASN ( self-control ) untuk tetap kokoh ada di dalam korsa. Ini akan secara otomatis mengontrol yang bersangkutan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan merendahkan organ- isasi/lembaga tempat dia bekerja. Untuk itu, pemimpin pada semua level dalam organisasi/lembaga,  dituntut selalu hadir untuk menjadi - mengikuti kepemimpinan Ki Hajar Dewantara - panutan ( ing ngar- so sung tulodho ), memberikan motivasi/ menggerakkan (i ng madyo mangun kar- so ), dan mendorong ( tut wuri handayani ). Sebagaimana dikemukakan oleh Mag- nis Suseno, seperti dikutip Tim Pusdiklat Pengembangan SDM Kementerian Ke- uangan (2017: 22) bahwa dalam kaitannya dengan perwujudan etika, seorang pem- impin memikul tanggung jawab sebagai panutan dan pemberi motivasi kepada para bawahannya, sekaligus juga harus mampu menjaga kondisi lingkungan kerja agar tetap terjaga dalam suasana kerja yang etis. Kedua , kontrol oleh masyarakat dan media massa terhadap perilaku ASN mel- alui saluran-saluran yang tersedia. Kontrol oleh masyarakat bisa dilak- sanakan secara langsung, misalnya mel- alui teguran kepada oknum-oknum ASN yang melanggar kode etik, dan/atau secara
tidak langsung melalui saluran/media yang ada, seperti media sosial, media cetak, el- ektronik, dan sebagainya. Lebih dari itu, sinergitas dan kolaborasi masyarakat dan media massa dalam melakukan kontrol akan mempunyai pengaruh signifikan da- lam menciptakan efek jera. Pada sisi lain, sinergitas dan kolaborasi tersebut juga bisa mengatasi situasi lingkungan masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran etika oleh ASN. Fungsi kontrol media massa memang sebagian besar ditujukan kepada pemerin- tah dan aparatur negara. Dan dalam kolab- orasi terkait fungsi kontrol tersebut, su- dah barang tentu kontrol sosial juga dapat diberikan kepada masyarakat sebagai ba- gian dari sistem kemasyarakatan, sehingga permisivisme atas tindakan-tindakan ASN yang menyimpang dari kode etik misaln- ya, bisa menjadi objek kontrol media mas- sa. Individu atau kelompok dalam mas- yarakat dalam kolaborasi dengan media massa terkait fungsi kontrol, bisa men- yampaikan kritik-kritik mereka melalui media massa. Sebagaimana dikemukakan Maryam S.P (http://artikel-opiniku.blog- spot.com/2014/10/peran-media-massa-se- bagai-kontrol-sosial.html), pemberitaan media sangat berdampak terhadap psikolo- gi, gaya hidup, dan opini masyarakat. Se- tiap perilaku dan pola pikir masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh pember- itaan di media massa. Sehingga jika pem- beritaan itu tidak baik maka secara tidak langsung opini dan perilaku masyarakat juga akan terpengaruh.
Ketiga , menegakkan disiplin dan mengenakan sanksi yang tegas jelas atas pelangaran kode etik oleh ASN. Pertama-tama, Majelis Kode Etik PNS yang mempunyai kewenangan un- tuk memroses dan menjatuhkan sanksi terhadap oknum ASN yang melanggar kode etik, haruslah diisi oleh orang-orang yang benar-benar berintegritas, memiliki komitmen tinggi dan profesional. Pers- yaratan demikian mutlak diperlukan untuk menjamin objektivitas, kepastian dan ket- egas-jelasan penegakan disiplin dan kode etik ASN. Selanjutnya, sanksi yang diberikan, mestinya bisa dipublikasikan, setidak-tida- knya di lingkungan organisasi/lembaga bersangkutan, atau bahkan untuk kasus-
27
kasus pelanggaran etika tertentu, publikasi yang bersifat lebih terbuka bisa dilakukan sebagai semacam sanksi sosial.Ini menjadi penting karenafaktanya, pelangaran nor- ma etika sering dianggap sebagai sesuatu yang normal/biasa dan tidak mempunyai kekuatan paksa dalam penegakannya sep- erti pelanggaran terhadap norma hukum formal. Padahal jika ditelusur, norma eti- ka pada dasarnya lebih tinggi dari norma hukum formal. Hukum formal lahir un- tuk menjaga etika, hanya saja, memang tidak semua etika bisa diejawantahkan ke dalam hukum formal (https://khairun- nisafathin.wordpress.com/2014/01/14/ pelanggaran-hukum-berawal-dari-pelang- garan-etika). Justru pelanggaran hukum formal biasanya berawal dari pelanggaran etika. Oleh karena itu oknum-oknum ASN yang telah terbukti melakukan tindak pi- dana korupsi dan masih sebagai ASN se- bagaimana disebutkan di depan misalnya, harus dipecat sehingga tidak menjadi con- toh yang tidak baik bagi yang lain.
F. Penutup Dalam sistem penyelenggaraan pe- merintahan Negara Rebublik Indonesia, ASN mempunyai peranan sangat penting. Pada dasarnya, ASN lah yang mengeksek- usi pelaksanaan pemerintahan sehari-hari melalui penyelenggaraan fungsi pelaksa- naan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Agar pelaksanaan fungsi utama tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, ada kode etik yang harus ditaati oleh setiap ASN. Na- mun demikian, sikap menafikan atau tidak memedulikan etika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut cenderung kemu- dian menabrak rambu-rambu etika yang berarti terjadi pelanggaran terhadap kode etik ASN, masih cukup marak terjadi. Terjadinya pelanggaran kode etik di- pengaruhi baik oleh faktor-faktor intern yang memang ada di dalam diri individu ASN, seperti sifat, watak, keterbelahan pribadi, keyakinan dan cara pandang; mau- pun faktor-faktor ekstern yang melingkupi dan ada di sekitar individu sebagai suatu ekosistem, seperti lingkungan pergaulan, budaya masyarakat, keadaan kehidupan keluarga, tingkat kehidupan ekonomi, ide- ologi atau politik negara, keamanan, keter- tiban, dan keadilan hukum. Faktor-faktor pengaruh sebagaimana
disebutkan adalah realitas yang memang ada. Namun yang penting adalah mengelo- la dan memanipulasinya sedemikian rupa sehingga risiko bisa dinihilkan atau dimin- imalisasi dan kode etik ASN bisa ditegak- kan. Maka, pertama-tama perlu ditelusur unsur-unsur utama yang memengaruhi keberhasilan perwujudan etika dalam or- ganisasi pemerintah. Unsur-unsur terse- but adalah etos kerja, moralitas pribadi, kepemimpinan yang bermutu, dan kon- disi-kondisi sistemik. Dan secara sistemik, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan perwujudan etika dalam or- ganisasi adalah lingkungan kerja dan pen- gawasan/pengendalian. Berangkat dari realitas pentingnya peranan ASN dalam penyelenggaraan pe- merintahan negara dan fakta masih marak- nya pelanggaran etika oleh ASN; sementara faktor lingkungan kerja dan pengendalian/ pengawasan menjadi faktor determinan da- lam keberhasilan perwujudan etika dalam organisasi, maka penegakan etika ASN bisa dilakukan dengan (1)  penguatan dan pemantapan jiwa korsa ASN melalui pembinaan yang konsisten dan berkelanju- tan; (2) kontrol oleh masyarakat dan me- dia massa terhadap perilaku ASN melalui saluran-saluran yang tersedia; (3) menega- kkan disiplin dan mengenakan sanksi yang tegas jelas atas pelangaran kode etik oleh ASN.***

## Daftar Bacaan
Sitanggang, H. 1998. Filsafat dan Etika Pemerintahan . Jakarta: Pustaka Si- nar Harapan.
Winarno, Budi. 2008. Sistem Politik In- donesia Era Reformasi . Yogyakarta: Medpress. Rudito, Bambang, dkk. 2016. Aparatur Sipil Negara, Pendukung Reformasi Birokrasi . e-book, Jakarta: Kencana. Dwiyanto, Agus. 2018. Administrasi Pub- lik: Desentralisasi, Kelembagaan dan Aparatur Sipil Negara . e-book, Yogyakarta: Gadjah Mada Universi- ty Press.
Haryatmoko. 2011. Etika Publik untuk In- tegritas Pejabat Publik dan Politisi.
28
e-book, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Pananrangi, Andi Rasyid dan Murlinah.
2017. Etika Birokrat . e-book, Makassar: CV. Sah Media.
Kumorotomo, Wahyudi. 2014. Etika Ad- ministrasi Negara . Cet. ke-12, Ja- karta: Raja Grafindo Persada.
Nurdin, Ismail. 2017. Etika Pemerinta- han. e-book, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
Tim Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Keuan- gan RI. 2017. Jiwa Korps & Kode Etik PNS . Jakarta: Kementerian Ke- uangan RI.
Sukmana, Yoga. 2018. “Hingga Mei 2018, BKN Terima 14 Aduan Ujaran Kebencian oleh ASN”. https://nasional.kompas.com/ read/2018/06/08/16095701/hingga- mei-2018-bkn-terima-14-aduan-uja- ran-kebencian-oleh-asn. Diakses: Rabu, 22 Agustus 2018. Maryam, SP. 2014. “Peran Media sebagai Kontrol Sosial”. http://artikel-opini- ku.blogspot.com/2014/10/peran-me- dia-massa-sebagai-kontrol-sosial. html.
Fathin, Khairunnisa. 2014. “Pelanggaran
Hukum Berawal dari Pelanggaran Etika”.
https://khairunnisafathin. wordpress.com/2014/01/14/pelang- garan-hukum-berawal-dari-pelang- garan-etika. Diakses: Rabu, 9 Janu- ari 2019.
Sukmana, Yoga. 2018. “Hingga Mei 2018, BKN Terima 14 Aduan Ujaran Kebencian oleh ASN”. https://nasional.kompas.com/ read/2018/06/08/16095701/hingga- mei-2018-bkn-terima-14-aduan-uja- ran-kebencian-oleh-asn.
Thoha, Miftah. 2018. “Administrasi Pub- lik dan Oligarki”. https://kompas. id/baca/opini/2018/01/03/adminis- trasi-publik-dan-oligarki. Diakses: Rabu, 3 Januari 2018. Siagian, P. Sondang. 1996. Etika Bisnis. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 02 No. 01, Feb - Jul. 2019