## Abstrak
Terdapat kesenjangan antara kebijakan Pemerintah berupa Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 dan  sikap warga korban  Lumpur Lapindo Sidoarjo.  Hal ini disebabkan  adanya ketidak sepahaman antara maksud dan tujuan yang terkandung dalam Perpres nomor 14 tahun 2007 dan kemauan warga korban Lumpur lapindo Sidoarjo. Perbedaan pandangan tersebut semakin menajam dengan berbuntut adanya aksi-aksi blokade yang dilakukan oleh warga, baik warga yang berasal dari wilayah peta terdampak maupun warga yang diluar petab terdampak, dijalan raya  Sidoarjo  Malang  hingga  aksi  unjuk  rasa  yang  masih  saja  terjadi  hingga  kini.  Terakhir sebagian warga korban lumpur melakukan aksi unjuk rasa besar didepan istana negara pada bulan  Maret  2009.  Ketidak  konsistenan  pihak  Lapindo  menjadi  pemicu  aksi-aksi  yang bermunculan menolak perpres 14 tahun 2007 maupun menuntut hak-hak warga maupun janji- janji pemerintah pusat maupun daerah.
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebagai penjelmaan Perpres 14/ 2007 tidak bisa berbuat banyak. BPLS bertanggungjawab untuk mempersempit kesenjangan kebijakan pemerintah dengan kemauan warga. Namun pada kenyataannya, badan yang dibentuk tersebut tidak mampu meredam konflik yang terus saja terjadi antara warga dengan pemerintah. Untuk itu dibutuhkan sebuah wadah komunikasi yang efektif. Apakah Sosialisasi telah dilakukan secara terus menerus  dan bagaimana pola  komunikasinya. Warga membutuhkan  tindakan konkrit dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah lumpur sidoarjo ini. Warga menilai pemerintah dan juga pihak Lapindo hanya memberikan janji-janji penyelesaian saja. Sampai saat ini warga masih diliputi kecemasan mengenai kondisi lingkungan dimana mereka tinggal, sebab bisa jadi sewaktu-waktu lumpur akan menggenangi wilayah mereka.
Kesetaraan gender yang menonjol dalam proses penyelesaian konflik lumpur lapindo sidoarjo ini lebih menekankan bagaimana sebenarnya peran wanita didalamnya. Apa saja yang mereka tempuh guna mendapatkan hak-haknya sebagai bagian dari peristiwa tersebut. Bagaimana mereka saling menguatkan diri untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Peran yang tidak bisa dikatakan kecil meski mereka ada dibalik layar dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Riset ini lebih menekankan bagaimana sosialisasi dijalankan, apakah kendala komunikasinya dan bagaimana jalan keluarnya.serta apa yang diharapkan oleh warga dari adanya Perpres tersebut bagi kelangsungan hidup mereka selanjutnya.
Kata kunci : kesetaraan gender dan konflik

## Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Konflik Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo
Oleh : Fitria Widiyani Roosinda 1
1 Penulis merupakan staf pengajar Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Surabaya

## PENDAHULUAN
Tragedi  lumpur  lapindo  dimulai  pada tanggal  27  Mei  2006,  peristiwa  ini  menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk  dan  kawasan  insdustri.  Volume lumpur diperkirakan sekitar 5.000 hingga 50 ribu meter kubik perhari. Akibatnya semburan itu  membawa  dampak  yang  luar  biasa  bagi masyarakat  sekitar  maupun  bagi  aktifitas perekonomian di Jawa Timur. Setelah hamper dua tahun belum bisa tertangani dengan baik dan  tuntas,  baik  menyangkut  kepedulian pemerintah, terganggunya pendidikan sumber penghasilan,  ketidakpastian  penyelesaian, dan tekanan psikis.
Kenyataan itu berpotensi konflik vertikal antara  korban lumpur  dengan pihak  lapindo maupun pemerintah, serta konflik horizontal antara  sesama  korban  lumpur.  Berbagai tuntutan warga hingga mengarah anarkhisme, pemblokiran jalan raya, rel kereta api (radar, 25/3/2007).  Setelah  melalui  proses  politik begitu  panjang  akhirnya  pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun  2007  tentang  pembentukan  badan penanggulangan lumpur Sidoarjo yang berisi aturan hak warga dan kewajiban pemerintah dan lapindo (kompas. 5/4/2007)
Akan tetapi hampir setahun perpres itu diterbitkan  belum  menunjukkan  hasilnya terbukti  masih banyak warga  yang berada di dalam  kawasan  berdampak  maupun  diluar peta  berdampak  demo  menuntut  hak-hak- nya,  menanyakan  kejelasan  dan  ketegasan atas penanganan korban lumpur lapindo. Hal ini  dimungkinkan  masyarakat belum  tahu  isi perpres tersebut, kususnya pasal 15 ayat (1) hingga  ayat  (6)    yang  menyangkut  social kemasyarakatan  warga  korban  terdampak. Padahal  dalam  pasal  itu  tercantum  aturan tentang tata cara pembayaran atas pembelian tanah  dan  bangunan  warga  korban  lumpur,
aturan  prosentase  pembayaran  dan  waktu pembayaran  (Solusi,  edisi  15/10/3).  Misalnya masyarakat berdampak masih mempersoalkan pembayaran  jual  beli  20  %  dibayar  dimuka sisanya dibayar paling lambat sebulan sebelum masa  kontrak    rumah  2  (dua)  tahun  habis. Sedangkan biaya social diluar areal berdampak dibebankan  pada APBN (sumber Perpres 14/ 2007)
Kesimpang  siuran  persepsi  peraturan presiden  nomor  14  tahun  2007  berpeluang menimbulkan  konflik.  Misalnya  adanya kelompok  warga  korban  lumpur  (pagar rekontrak) yang menuntut pembayaran diluar sekenario.    Bahkan  menurut  Komnas  HAM pemerintah  pusat  secara  tak  langsung melakukan pelanggaran HAM terhadap korban lumpur  Lapindo.  Indikasinya  pemerintah melalui  Perpres  nomor  14/2007  melegalkan Lapindo Brantas Inc melakukan jual beli bukan member ganti rugi (Radar, 14/4)
Dalam  berbagai  kasus  konflik  di masyarakat  baik  vertikal  maupun  horizontal posisi perempuan sangat lemah tersubordinasi oleh kaum laki-laki. Padahal peran perempuan sangat  penting  dikarenakan  pertimbangan perempuan lebih logis tidak emosional. Dalam kasus  penyelesaian  korban  lumpur  Lapindo, bagaimana  posisi  perempuan?  peneliti  akan mengkaji  kesetaraan  perempuan  dalam penyelesaian konflik lumpur lapindo.
Dengan  berpedoman  pada  latar belakang masalah dapat disimpulkan beberapa permasalahan  yang  kita  dapat  dari  analisa SWOT,  masalah  tersebut  dapat  ditunjukkan pada  tabel  berikut  ini,  dimana  hasil  ini  akan digunakan untuk  menentukan strategic issue. Bahwa  terdapat  Perbedaan  pandangan, pengertian mengenai Perpres  14 tahun 2007 antara  pemerintah  dalam  hal  ini  BPLS  dan masyarakat  korban  Lumpur  atau  sesama masyarakat korban Lapindo.

## Perumusan Masalah
Perpres  14/2007  merupakan  produk hukum  pemerintah,  oleh  karena  itu  semua elemen  yang  berkaitan  langsung  dengan fenomena  lumpur  lapindo  baik  pemerintah maupun  pihak  Lapindo  harus  men- sosialisasikan.  Jika  produk  hukum  tersebut tidak  dipahami  oleh  masyarakat  maka  akan menimbulkan  sikap  negative.  Masalahnya adalah  apakah  perpres  14/2007  sudah dipahami  oleh  masyarakat  korban  lumpur Lapindo ? untuk mencari jawaban atas prob- lem  tersebut  dapat  diterjemahkan  dalam kalimat pertanyaan sebagai berikut :
1. Bagaimana kesetaraan gender dalam penyelesaian konflik korban lumpur Lapindo Sidoarjo.
2. Adakah perbedaan gender dalam penyelesaian konflik korban lumpur lapindo Sidoarjo

## Tujuan Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan serta pengembangkan ilmu pengetahuan peneliti
2. Memperkuat penelitian sebelumnya tentang efektifitas sosialisasi
3. Sebagai kontribusi pemerintah dalam hal ini BPLS dalam mengambil kebijakan sosialisasi Perpres 14/2007

## Manfaat  Penelitian
1. Sebagai bahan masukan untuk mengkaji kembali alternatif model komuniksi dalam mengaplikasikan sebuah kebijakan
2. Hasil penelitian akan ditulis dalam jurnal ilmiah dengan harapan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut, menjadi wacana publik untuk terus didiskusikan secara ilmiah.

## Kerangka Teori Model Proses Persuasif
Didalam  proses  komunikasi  pesan merupakan  sekumpulan  lambang  komunikasi yang  memiliki  makna  dan  kegunaan  dalam menyampaikan  suatu  ide  atau  gagasan  lain kepada    manusia  lain,  untuk  ini  sangat  vital dalam  suatu    komunikasi  khususnya  dalam komunikasi  persuasi  seperti  yang  dikatakan Robbin dan Jones (1986 : 51) ” yang vital bagi komunikasi  ialah  menyusun  pesan  dan mengatur  pesan  sedemikan  rupa  sehingga kita  memperoleh  respons  yang  diingini  dari pada hanya satu respons saja ”
Jika  pesan  akan  dapat  menghasilkan respon  tertentu kalau  dirancang dengan  baik sehingga  harus  mengoptimalkan  lambang komunikasi  yang  tersedia  dan  disesuaikan dengan  topik  yang  akan  dikomunikasikan, saluran  komunikasi  yang  digunakan  serta khalayak  yang  setuju.  Kepersuasifan  suatu pesan  sebenarnya  tidak  hanya  sebatas menstimulasi  emosi  khalayak  sasaran.  Tetapi dapat  pula  dikatakan  persuasif  apabila menyentuh rasio (akal) khalayak sasaran. Jadi pesan  persuasif  sebagaimana yang dikemukakan lettle John (1996 : 7) : ” Dipandang sebagai usaha sadar untuk mengubah pikiran dan  tindakan  dengan    memanipulasi  motif- motif  kearah  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Maka  memanipulasi  disini  dalam  arti memanfaatkan    fsktor-faktor  yang  berkaitan dengan  motif  khalayak  sasaran    sehingga tergerak untuk mengikuti maksud pesan yang disampaikan kepadanya ” .
Model  proses  persuasi  terbaru  berakar pada model respons kognitif Greenwald. Teori ini  dikemukakan  oleh  Anthony  G.  Greenwald pada  tahun  1930  an.  Teori  ini    berkenaan dengan perubahan sikap. Perubahan sikap ini berhubung  dengan  pembelajaran,  persepsi, fungsi  dan  konsistensi.  Teori  ini  disebut  juga sebagai Kognitif respons. (http://
eprints.utm.my/6258/1/2.pdf) Model  Greenwald  meneyebutkan bahwa  perubahan  sikap  dimediasikan  oleh pemikiran-pemikiran  yang  terjadi  di  benak penerima  pesan,  berkembang    dari  ketidak- puasan Greenwald  terhadap Hovland bahwa semua  perubahan  sikap  berdasarkan  pada pembelajaran.  Greenwald  berpendapat bahwa  daya  tahan  sebuah  pesan  dan penerimaan  sebuah  pesan  adalah  dua  hal berbeda  ---  seseorang  dapat  mempelajari materi dalam sebuah pesan tanpa mengalami perubahan sikap. Dia mengemukakan  bahwa dalam  kasus  persuasi  tertentu  penerima pesan  mempertimbangkannya,  meng- hubungkannya dengan sikap-sikap, pengetahuan dan perasaan yang ada.
Dalam  melakukan  hal  itu  penerima pesan  mengulang-ulang  materi  kognitif  yang telah  tersimpan,  model  Greenwald menyebutkan  bahwa  respon  kognitif terhadap  sebuah  pesan  persuasif  itu merupakan  sebuah  bagian  penting  proses persuasi yang seharusnya tidak diabaikan.

## Teori Pemrosesan -Informasi McGuire
Teori  Pemrosesan  -Informasi  McGuire menyebutkan bahwa perubahan sikap terdiri dari  enam  tahap,  yang  masing-masing  tahap merupakan  kejadian  penting  ysng  menjadi patokan untuk tahap selanjutnya. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tahap persuasive harus dikomunikasikan 2. Penerima akan memerhatikan pesan
3. Penerima akan memahami pesan
4. Penerima akan terpengaruh pesan dan yakin dengan argumen yang disajikan
5. Tercapai adopsi baru
6. Terjadi perilaku yang diinginkan
McGuire  mengatakan  bahwa  berbagai variable independen dalam situasi komunikasi dapat memiliki efek pada salah satu atau lebih
dari  satu  diantara  tahap  diatas.  Variabel seperti  kecerdasan,  misalnya  mungkin mengakibatkan  kecil-nya  pengaruh,  karena semakin cerdas eseorang akan semakin mampu mendeteksi    cacat  dalam  sebuah  argument dan  lebih  suka  memegang  opini  yang  ber- beda  dengan  lainnya.  Tetapi  mungkin  lebih menarik  perhatian  karena  semakin  cerdas seseorang  semakin  besar  ketertarikannya pada dunia luar.
McGuire  (dalam  Tankard  :  2009)  juga menyebutkan  bahwa  cirri  khasnya  variable- variabel independen akan memengaruhi satu tahap  dengan  cara  positif  dan  tahap  lain dengan  cara  negative.  Pada  artikel  berikut- nya  McGuire  (1976)    mempresentasikan delapan tahap teori pemrosesan informasi : (1) Paparan,  (2)  Persepsi,  (3)  Pemahaman,  (4) Kesepakatan,  (5)  Penyimpanan  informasi/ memori,  (6)  Pemunculan  kembali.  (7) Pengambilan  keputusan,  dan  (8)  Tindakan. Masih  dalam  artikel  selanjutnya  McGuire (1989)  mempresentasikan  12  tahap  dalam output  atau  variable  dependen  yang mendukung  proses  persuasive,  (1)  Paparan pada    komunikasi,  (2)  Perhatian  terhadap- nya,  3.  Rasa  suka  atau  tertarik  padanya  (4) Memahaminya, (5) Pemerolehan ketrampilan (belajar  cara),  (6)  Terpengaruh/menuruti- nya  (perubahan    sikap),  (7)  Penyimpanan  isi dalam  memori  dan/atau  kesepakatan,  (8) Pencarian dan pemunculan kembali informasi, (9)  Pengambilan  keputusan  berdasarkan pemunculan  kembali  informasi,  (10) Berperilaku  sesuai  dengan  keputusan,  (11) Penguatan  terhadap  tindakan-tindakan  yang diinginkan,  dan (12) Konsolidasi pascaperilaku.
Teori  pemrosesan  informasi  McGuire member  pandangan  yang  bagus  tentang proses perubahan sikap, mengingatkan bahwa ia  melibatkan  sejumlah  komponen.  Akan tetapi McGuire mengingatkan pada  kesulitan perubahan  sikap.  Teori  ini  menyebutkan
bahwa banyak variable independen cenderung membatalkan  keseluruhan  dampak  mereka sendiri  dengan  memberikan  dampak  positif sebuah tahap dalam proses perubahan sikap tetap memberik dampak negative pada tahap lain proses perubahan sikap.

## Model Sistematik-Heuristik
Model  Sistematik-Heuristik  (Chaiken, Liberman,  dan  Engly,  1989  dalam  Tankard  : 2009)  mendiskripsikan  dua  cara  pemrosesan pesan-pesan  persuasive---  sistematik  dan heuristic.  Pemrosesan  sistematik  merfleksi- kan  pengamatan  yang  hati-hati,  analitik  dan sungguh-sungguh  terhadap  pesan.  Orang harus  dimotifasi  untuk  mempraktikkan pemrosesan  sistematik,  dan  ini  sebaliknya dapat  dipengaruhi  oleh  variable-variabel situasi seperti tekanan waktu atau kurangnya keahlian  di  bidang  tertentu.  Pemrosesan heruistik  adalah  cara  yang  lebh  sederhana yang  menggunakan  aturan-aturan  atau skema  prediksi  untuk  membentuk  penilaian atau  membuat  keputusan.  Contoh-contoh aturan  yang  mungkin  dzpat  membantu pengambilan keputusan  adalah ” pernyataan- pernyataan para pakar yang dapat dipercaya ” . ” Orang-orang  yang  menarik  dan  popular ” , dan tindakan-tindakan orang yang merefleksikan sikap mereka.

## Model Kemungkinan Elaborasi
Teori  ini  untuk  pertama  kalinya dikembangkan  oleh  Richard  E  Petty  dan John  T.  Cacioppo,  pakar  komunikasi persuasif dari Ohio State University AS, pada tahun  1980.  Asumsi  yang  mendasari  teori ini  adalah  bahwa  orang  dapat  memproses pesan persuasive dengan cara yang berbeda. Pada  suatu  situasi  ini  kita  menilai  sebuah pesan secara mendalam, hati-hati dan dengan
pemikiran  yang  kritis,  namun  pada  situasi lain  kita  menilai  pesan  sambil  lalu  saja tanpa  mempertimbangkan  argument  yang mendasari  isi  oesan  tersebut  (Griffin,  2003). Kemungkinan  untuk  memahami  pesan persuasive  secara  mendalam  bergantung pada cara seseorang memroses pesan. Pesan ini  diterima  dan  disalurkan  melalui  dua jalur yang berbeda yakni central route dan pe- ripheral  route.  Ketika  kita  memproses informasi  melalui  central  route,  kita  secara aktif  dan  kritis memikirkan  dan  menimbang- nimbang  isi  pesan  tersebut  dengan menganalisis  dan  membandingkannya dengan  pengetahuan  atau  informasi  yang telah kita miliki.
Pada  umumnya  orang  berpendidikan tinggi  atau  berstatus  sebagai  pemuka pendapat (opinion leader) berkecenderungan menggunaka  central  route  dalam  mengolah pesan-pesan  persuasif.  Sementara  orang berpendidikan  rendah  cenderung  meng- gunakan  jalur  peripheral  dimana  faktor- faktor  di  luar  isi  pesan  atau  nonargumentasi lebih  berpengaruh  bagi  yang  bersangkutan dalam menentukan tindakan. (http://commu- nication domain.wordpress.com/)
Persuasi dapat terjadi dibawah elaborasi tinggi maupun elaborasi rendah, atau bahkan keduanya,  tetapi  model  ini  menyebutkan bahwa proses  perubahan  sikap akan sangat berbeda    pada  masing-masing  tingkatan elaborasi.

## Konsep Gender dan Ketidakadilan Gender
Pada  dasarnya  kekerasan  gender  itu disebabkan  oleh  ketidakselarasan  kekuasaan yang  ada  di  dalam  masyarakat  (Irawati Harsono,  2001).    Dalam  kaitannya  dengan system  nilai  pada  masyarakat  umumnya, idiologi gender masih kuat menentukan peran dan  status  perempuan  dalam  berbagai
kegiatan,  baik  yang  menyangkut  dinamika intrarumah  tangga  maupun  inter  rumah tangga. Peran perempuan yang hanya dalam domain  domistik  salah  satunya  disebab- kan  budaya  patriarki  dengan  dominasi  laki- laki  terhadap  perempuan  tentunya  akan lebih  berarti  dengan  adanya  representasi dalam parlemen desa. Diharapkan perempuan akan lebih ada (Yuna Farhan, kompas, 2003).
Dalam  memahami  konsep  gender, terlebih  dahulu  harus  dibedakan  kata gender  dan  kata  seks  (jenis  kelamin).  Jenis kelamin  adalah  pembagian  dua  jenis kelamin  manusia    yang  ditentukan  secara biologis  melekat  pada  kelamin  tertentu misalnya  :  jenis  laki-laki  memilki  penis sedangkan  perempuan  memilki  alat menyusui. Secara biologis alat tersebut tidak dapat  dipertukarkan  dan  sudah  merupakan kodrat  (fakih,  1996  :  7).  Sedangkan  konsep gender  adalah  suatu  sifat  yang  melekat pada  laki-laki  amaupun  perempuan  yang dikonstruksi  secara  social  maupun  cultural. Misalnya  bahwa  perempuan  ini  dikenal lemah  lembut  cantik,  emosional  atau keibuan.  Sementara  laki-laki  dianggap  kuat, rasional  perkasa      dan  jantan.  Cirri-ciri  dan sifat  itu  sendiri  merupakan  sifat  yang  dapat dipertukarkan,  artinya  ada  laki-laki yang  emosional,  lemah  lembut  keibuan sementara  juga  ada  perempuan  sebaliknya. Jadi  semua  hal  yang  dapat  dipertukarkan antar  sifat  perempuan  dan  laki-laki  yang berubah  dari  waktu  ke  waktu  serta  berada dari  tempat  lainnya  disebut  dengan  gender (Fakih 1999 : 9)
Perempuan dalam kehidupan masyarakat  dan  adalam  hokum  pergaulan Indonesia  mempunyai  kedudukan  tersendiri menurut golongan dan fungsinya ditentukan oleh  sejenisnya.  Dalam  keadaan  tidak/ belum menikah dan dalam kehidupan keluarga serta  famili  atau  dalam  kehidupan  umum
dari  kelompok  organisasi  ini,  maka  wanita selalu  dianggap  sebagai  wakil  dari  golongan tersendiri,  seperti  halnya  dengan  golongan laki-laki  hanya merupakan sebagian saja. Yang satu memerlukan yang lain sebagai pelengkap untuk  bersama-sama  membentuk  kesatuan hidup yang organis dan harmonis. Fenomena peranan  wanita  di  sector    publik  saat  ini menjadi  diskusi  dan  kajian  yang  menarik, wanita  tidak  lagi  dipahami  sebagai  aktor yang  menjadi  subordinasi  laki-laki  baik  di sector  domistik (rumah tang) maupun sector publik.  Peranan  wanita  disektor  publik  saat ini  menjadi  fenomena  social  dan  universal dalam  arti  hampir  semua  negara    mengenal wanita  di  ketor  publik.  Masyarakat  pada umumnya  memperkembangkan  tiga  macam kedudukan  yaitu  (  soerjono  soekanto  1996  : 198)
Ascribed status : kedudukan diperoleh dari kelahiran/turunan
Achieved status : kedudukan diperoleh
dengan usaha
Assigned status : kedudukan diperoleh dari suatu kelompok karena berkat jasa-jasanya.

## METODE PENELITIAN Metodologi
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif

## Lokasi Penelitian
Korban  Lumpur  Lapindo  di  peta berdampak  maupun  diluar  peta  berdampak. Alasan  penelitian  diambil  didua  lokasi ini  adalah  karena  peneliti  ingin  mengetahui bagaimana  situasi  dan  kondisi  yang  terjadi serta  tanggapan  para  korban  dengan  adanya kejadian  ini  dan  mengenai  perpres  no  14 tahun 2007.

## Teknik pengumpulan data
Data  dikumpulkan  dengan  mengguna- kan teknik Purposif sampling, yaitu responden yang  masuk  dalam  sampling  diseleksi atas  dasar  kriteria-kriteria  tertentu  yang dibutuhkan  sesuai  dengan  tujuan  yang  akan dicapai  dalam  penelitian.  Sedangkan responden  atau  orang-orang  yang  tidak masuk  kriteria  dalam  populasi  tidak  dijadi- kan sample.
Setelah  responden  terpilih,  tahap selanjutnya  adalah  melakukan  wawancara mendalam yang dilakukan dalam mengumpulkan  data  yaitu  dengan  cara langsung bertatap muka dengan para korban Lumpur  Lapindo  di  peta  berdampak maupun  diluar  peta  berdampak  yang  telah terpilih  agar  mendapatkan  data  lengkap  dan mendalam.  Wawancara  ini  dilaksanakan dalam  frekwensi  tinggi  (berulang-ulang), mengingat  untuk  menggali  data  mendalam membutuhkan  wawancara  yang  dilakukan lebih dari sekali.

## Teknik analisa data
Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu    data  yang diperoleh  dari  proses  FGD  dan  wawancara mendalam  diklasifikasikan  kedalam  kategori- kategori  tertentu,  selanjutnya  melakukan pendeskripsian  atas  data  yang  diperoleh, tentunya  dengan  pertimbangan  memenuhi unsur validitas dan reliabilitas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Kasus Lapindo yang terjadi sejak tahun 2006  memang  menyita  banyak  perhatian masyarakat.  Peristiwa  ini  bukan  lagi  menjadi perhatian masyarakat nasional namun sudah menjadi perhatian masyarakat dunia. Terlebih dampak  yang  dihasilkan  pun  sangat  luar
biasa  baik  bagi  para  korban  maupun masyarakat sekitar. Selain rumah mereka yang tenggelam,  para  korban  juga  merasakan gangguan  dari  segi  aktivitas  perekonomian, pendidikan,  ketidak  pastian  penyelesaian masalah ganti rugi baik berupa uang maupun lahan,  dan  juga  beragam  bentuk  tekanan psikis  lainnya.  Tekanan-tekanan  tersebut telah mereka rasakan selama bertahun-tahun, mulai  saat  terjadinya  peristiwa  tersebut hingga saat ini.
Selain  para  korban,  bagi  masyarakat yang  merasakan  imbas  dari  adanya  lumpur lapindo  yakni  dari  permasalahan  rusaknya kondisi  alam  serta  sikap  anarkisme  yang dilakukan oleh para korban  untuk menuntut haknya  sehingga  terjadinya  pemblokiran jalan  yang  menyebabkan  kemacetan  dan mengganggu  arus  lalu  lintas  sekitar.  Akibat kemacetan  yang  sering  terjadi  karena  ada- nya  aksi  blokade  jalan  yang  dilakukan  oleh warga,  membuat  beberapa  perusahan merasakan dampak kerugian secara finansial. Hal-hal  diatas  tentunya  hanya  sebagian  kecil saja  bentuk  permasalahan  sosial  yang ditimbulkan sebagai efek  dari adanya peristiwa lumpur  lapindo  tersebut.  Tindakan  tersebut dipicu karena lambannya proses penyelesaian konflik oleh pihak-pihak yang terkait.
Munculnya  Perpres  nomer  14  tahun 2007  dirasakan  oleh  beberapa  pihak  tidak juga  membawa  perbaikan  yang  signifikan. Entah  karena  kurangnya  sosialisasi  terhadap para  korban  dan  masyarakat  sehingga mereka tidak sepenuhnya  memahami apa isi dari  Perpres  tersebut  ataukah  karena pelaksanaan  Perpres  di  lapangan  yang  tidak sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan. Perpres  nomer  14  tahun  2007  sendiri  pada intinya  berisi  tentang  hal-hal  yang  mengatur tentang  tata  cara  penyelesaian  ganti  rugi korban  lumpur  lapindo,    mengatur  tentang bagaimana  sistematika  penyelesaian  konflik
yang  terjadi,  memngatur  bagaimana  BPLS bekerja dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penanganan lumpur lapindo tersebut.
Wawancara  yang  peneliti  lakukan terhadap  responden  rata-rata mereka    tidak begitu  mempedulikan  apapun  kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bila  itu hanya sekedar  wacana  dan  bentuk  hitam  diatas putih  saja  aatau  hanya  dijadi-kan  sebagai asas  legal  formal  belaka.  Sebab  yang terpenting  bagi  mereka,  terutama  para korban  adalah  keberlanjutan  hidup  mereka dan  keluarganya  pasca    peristiwa  yang mereka  anggap  mengerikan  tersebut. Sebuah  peristiwa  yang    mereka  anggap telah menenggelamkan masa depan keluarga mereka  dan    keluarga  para  korban  lainnya. Dan  tentu  saja  tindakan  nyata  pemerintah dalam membantu menyelesaikan permasalahan  mereka  sangat  mereka harapkan.  Pemerintah  perlu  memperhati- kan  bagaimana  nasib  mereka  selanjut- nya.  Sebab  sebelum  terjadinya  peristiwa lumpur  lapindo  tersebut,  kondisi  keuangan keluarga mereka baik-baik saja dan peristiwa lumpur  lapindo  telah  mengubah  semua- nya secara drastis.
Membahas tentang kesetaraan gender dalam    penyelesaian  konflik  lumpur  lapindo memang menjadi menarik  manakala gender sebenarnya  memegang  peranan  yang cukup  besar  meski  perannya  hanya  dibalik layar  saja. Namun  bukan  berarti peran  yang kecil  itu  tidak  berguna  dan  tidak  ada manfaatnya.  Peran  yang  kecil  tersebut sangat  membantu  meredam  konflik  yang terjadi  akibat  peristiwa  semburan  lumpur tersebut.    Ibu-ibu  rumah  tangga  justru memiliki  peran  paling  strategis  dalam pengambilan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh kaum pria, baik para korban yang terdampak maupun  yang  berada  di  luar  peta  ter- dampak.  Banyak  keputusan  yang  diambil
justru  dari  masukan  yang  diberikan  oleh komunitas  para  ibu  ini.  Ibu-ibu  memang tidak  semuanya  ikut  turun  kejalan    untuk menyampaikan  aspirasi  para  korban,  namun pertemuan-pertemuan  dibalik  itu  dan beberapa  gagasan  yang  mereka  lontarkan memberi pengaruh yang besar.

## Pengetahuan  Tentang  PerPers  no  14 Tahun 2007
Ketika  ditanyakan  pada  narasumber mengenai  bagaimana  pengetahuan    para korban  tentang  Per  Pres  No  14  Tahun  2007, ternyata  tidak  semua  nara-sumber memahaminya.  Narasumber  yang  paham menjelaskan  bahwa  PerPres  No  14  Tahun 2007  isinya  mengenai  hal-hal  yang  ber- kaitan  dengan  Kasus  Lapindo  yang  terjadi pada  27  Mei    2006,  baik  dari  segi  dampak dan  kerugian  yang  diakibatkan.  Adalagi yang  menjelaskan  dengan  panjang  lebar mengenai  permasalahan  ganti  rugi  dan  hal- hal  yang  berkaitan  dengan  peristiwa lumpur    lapindo  tersebut.  Narasumber yang  lain  mengatakan  ketidakpedulian- nya dengan Perpres no 14 tahun 2007 maupun bentuk  peraturan-peraturan  lainnya,  yang menurutnya  semua  peraturan  tersebut dibuat  hanya  sebagai  asas  legalitas  semata bagi  pihak  pemerintah.  Supaya  dinilai  oleh banyak  pihak  bahwa  pemerintah  telah menyelesaikan kasus lumpur lapindo tersebut, padahal  kenyataannya  sampai  dengan  tahun 2014  ini  belum  terselesaikan  dengan sepenuhnya.
Peristiwa  lumpu  lapindo  yang  menyita perhatian ini terjadi pada tahun 2006, memiliki volume  lumpur  diperkirakan  sekitar  5.000 hingga  50  ribu  meter  kubik  perhari  yang membawa  dampak  luar  biasa  bagi  korban dilokasi  terdampak  maupun  masyarakat sekitar  lokasi.  Berdasarkan  wawancara  yang
dilakukan  peneliti,menurut  salah  satu narasumber    yang  menjadi  korban  langsung dipeta  terdampak  Lapindo,  mereka  hanya ingin  pemerintah  memahami  apa  yang selama  ini  telah  mereka  alami  dan  mereka rasakan,  karena  baginya  yang  penting  ganti rugi cepat selesai saja sudah cukup.  Mereka tidak  ingin  pemerintah  berlarut-larut  dalam menyelesaikan  proses  ganti  rugi  tersebut. Namun  bagi  mereka,  apa  pun  yang  tertulis di  dalam  Per  Pers  No  14  Tahun  2007  tidak- lah  penting.  Yang  terpenting  adalah  proses penyelesaian  ganti  rugi.  Karena  sebelum proses  ganti  rugi  tersebut  dapat  terselesai- kan,  rata-rata  ibu-ibu  yang  awalnya  hanya sebagai  ibu  rumah  tangga  trerpaksa  turut banting  tulang  untuk  membantu  suaminya dalam   memperbaiki perekonomian  keluarga yang  sudah  porak  poranda  karena  adanya peristiwa tersebut. Mereka berjualan dengan ala  kadar-nya,  apa  saja  yang  penting  bisa untuk  menambah  keuangan  keluarga. Mengandal-kan pendapatan suami  saja tidak cukup,  apalagi  sejak  adanya  peristiwaa tersebut,  mereka  memulai  kehidupan keuangan keluarganya dari nol lagi.
Pemerintah  bukannya tidak  melakukan sosialisasi  terkait  dengan  terbitnya  Perpres no  14  tahun  2007  tersebut,  namun  memang telah  melakukan  sosialisasi  terkait  dengan adanya  perpres  tersebut,  namun  rata-rata responden    tidak  begitu  mempedulikan perpres  tersebut.  Mereka  hanya  mengingin- kan konflik yang terjadi tidak berkepanjangan. Mereka  menganggap  apa  yang  mereka rasakan  dan  alami  sebagai  dampak  fisik  dan psikologis  selama  ini  sudah  cukup  membuat mereka menderita baik lahir maupun bathin.
Respon Pemerintah
Terhadap

## Penyelesaian konflik Lapindo
Hampir  semua  korban  Lapindo merasakan  kurang  sigapnya  sikap  dan respon  pemerintah  terhadap  permasalahan Lapindo  yang  sampai  saat  ini  belum  juga terselesaikan.  Mereka  menilai  pemerintah lamban  dalam  menyelesaikan  permasalahan nasional  ini.  Dialog  -dialog  memang  sering dilakukan  tapi  setelah  itu  tidak  ada  lagi tindak lanjut dari pihak pemerintah.  Bahkan menurut salah satu korban dari Desa Kedung Bendo  menyatakan,  pihak  pemerintah    ter- kesan  acuh tak  acuh terhadap  permasalahan Lapindo,  padahal  ini  adalah  bencana kemanusiaan  dimana  korban  tidak  saja menderita  kerugian  secara    materi  namun juga  kerugian  secara  non  materi.  Memang permasalahan  ganti  rugi  bukan  tugas pemerintah,  akan  tetapi  sepatutnya pemerintah  diharapkan  bisa  membantu para  korban  mendapatkan  ganti  rugi dengan cepat. Beberapa warga merasa usaha mereka  terkadang  sia-sia  dan  pada  akhir- nya  mereka pasrah    terhadap  apa yang  akan terjadi.  Mereka  tak  lagi  menuntut  karena sudah  sangat  lelah  berjuang  dan  biaya yang harus dikeluarkan juga tidak sedikit.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan para  korban  rata-rata  semuanya  berjuang sendiri.  Dari  kejadian  Lapindo  yang melenyapkan  rumah  mereka,  para  korban berjuang  sendiri  bersama  rekan-rekan berjuang  sendiri  dari  mendapatkan  uang ganti  rugi,  hingga  merintis  usahanya  di tempat  tinggal  yang  baru.  Beberapa  korban memang  memulai  lagi  semua  kehidupan mereka  dari  nol,  sebab  bagi  korban  yang berada  dalam  peta  terdampak,  harta  dan bendanya  habis  semuanya.  Pekerjaan  yang telah  menjadi  sandaran  pokok  kehidupan keluarganya  juga  hilang,  usah  juga  berhenti. Narasumber  yang  berasal  dari  desa  Mindi
mengatakan  bahwa  ganti  rugi  yang diberikanpun tidak akam mampu mengembalikan  seluruh  kehidupan  mereka seperti  semula,  sejak  sebelum  adanya peristiwa lumpur lapindo tersebut.
Tidak  ada  sosialisasi  pemberdayaan atau  pun  pemberian  modal  usaha  bagi para  korban  juga  dinilai  sebagai  sesuatu yang  seharusnya  menjadi  perhatian pemerintah terhadap para korban. Beberapa dari  mereka,    yang  belum  mendapatkan ganti  rugi,  ada  yang  berjualan  pracangan seadanya, ada pula yang menjadi tukang mie ayam keliling, pedagang dipasar tanggulangin ataupun  pekerjaan  serabutan  lainnya,  yang penting  bisa  dilakukan  untuk  menyambung hidup.
Senada  dengan  hal  tersebut,  bagi masyarakat  yang  kena  imbas  dari  Lapindo merasakan  pemerintah  tidak  memberikan respon  apapun  terhadap  complain  para korban.  Fokus  pemerintah  hanya  pada  soal ganti  rugi  saja,  padahal  disamping  itu masih  banyak  dampak  lain  yang  ditimbul- kan  dari  adanya  peristiwa  lumpur  lapindo tersebut.  Dampak  materi  memang  besar namun dampak psikologis jauh lebih besar lagi.
Ketika  ditanyakan  apa  harapan  bagi pemerintah  yang  baru  nanti,  nara-sumber yang  berasal  dari  desa  Mindi  berharap pemerintahan  yang  baru  terpilih  nanti- nya,  diharapkan  menjadi  lebih  baik  dan responsible  terhadap  keluhan-keluhan yang  diutarakan  oleh  masyarakat  perihal Lapindo.  Khususnya  dari  sektor  kesehatan, ekonomi dan SDM.  Untuk bidang kesehatan, setidaknya  pemerintah  bisa  menyediakan pengobatan  dan check  up    gratis baik  untuk korban  yang  berdampak  maupun  berimbas. Saat  inipun  setiap  hari  mereka    harus menghirup  udara  yang  tidak  sehat,  gas yang dikeluarkan oleh lumpur lapindo setiap
harinya  memang  mengeluarkan  aroma yang  tidak  sedap,  sehingga  terkadang  bagi beberapa  orang  bisa  menimbulkan  sesak nafas.  Aroma  tidak  sedap  ini  terhirup  setiap waktu,  setiap  hari.  Aromanya  menusuk pernafasan.  Sedangkan  dalam  bidang ekonomi  dan  SDM,  diharapkan  terdapat pembaharuan,  pemberian  bantuan  berupa modal  atau  sosialisasi  kepada  warga mengenai  bagaimana  berwirausaha  dengan baik.  Pendampingan  juga  mereka  butuhkan secara  berkesinambungan  sebab  selama  ini kadang  beberapa  pihak  yang  berkeinginan memberdayakan  mereka,  hanya  mendatangi mereka  sekali  saja,  setelah  itu  tidak  lagi. mereka  ingin  program  pendampingan tersenut berlanjut terus hingga mereka benar- benar  mandiri  secara  finansial.  Mereka berharap  ada  semacam  pelatihan-pelatihan atau  lapangan  kerja  kecil  yang  disediakan oleh  pemerintah  terutama  terhadap  ibu rumah  tangga.  Sehingga  selain  dapat memanfaatkan  waktunya  mereka  juga  dapat membantu  suami  memenuhi  kebutuhan hidup keluarga.

## Upaya  Korban  dalam  Penyelesaian Konflik Lapindo
Berbagai  upaya  dalam  menyelesaikan konflik  Lapindo  banyak  dilakukan  oleh  para korban  Lapindo  yang  berasal  dari  berbagai desa  (Siring,  Mindi,  Kedung  Bendo,  dan sebagainya).  Warga  yang  bertempat  tinggal diluar  wilayah  peta  berdampakpun  juga ikut  membantu  warga  yang  berada  didalam peta  terdampak.  Beberapa  ada  yang  ber- inisiatif  mengumpulkan  massa  untuk  ber- demo, bahkan ada yang bekerja sama dengan RT  setempat untuk  pemberitahuan  informasi kapan  demo  akan  diadakan.  Upaya  demo ini pun tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali, melainkan berkali-kali. Dari demo hingga
negoisasi  yang  cukup  panjang  telah  mereka lakukan selama ini sebagai bentuk keprihatinan agar  pihak-pihak  yang  terkait  mendengar keluhan  para  warga  dan  segera  menyelesai- kan tanggung-jawab mereka terhadap warga.
Masyarakat  sekitar  yang  kena  imbas dari  kasus  Lapindo,  yang  berada  jauh  diluar wilayah peta  terdampak, menyatakan  bahwa belum  ada  upaya  tertentu  untuk  mengklaim berbagai  permasalahan  yang  terjadi.  Seperti bau  yang  menyengat  dan  mengakibat- kan  polusi  udara,  serta  kemacetan  yang sering  ditimbulkan  jikalau  ada  demo.  Bau yang  menyengat  sangat  dikeluhkan  ibu- ibu,  terutama  bagi  mereka  yang  memiliki balita.  Bagi  mereka,  bau  tersebut  sangat menggangu    dan  jika  hal  itu  terus  menerus dilakukan akan merusak kesehatan.
Beberapa  narasumber  menyatakan, sering  mengadakan  pertemuan  dengan  ibu- ibu  PKK  lainnya  untuk  membahas permasalahan  Lapindo  ini.  Solusi  yang diharapkan  dari  dampak  yang  ditimbul- kan.  Seperti  permasalahan  air  sumur  yang saat ini terkontaminasi karena adanya lumpur panas  Lapindo,  beberapa  ibu-ibu  yang merasakan  kekhawatiran  terhadap  kondisi kesehatan  tubuh,  berinisiatif  untuk memasang  air  PDAM  sebagai  sumber  air untuk  kehidupan  sehari-hari.  Respon  yang didapat  dari  pihak  yang  terkait  sehubungan dengan  adanya  permasalahan  ini  sangat lambat,  sementara  disatu  sisi  kebutuhan akan air yang bersih sangat mereka harapkan. Beberapa  diantara  narasumber  memang pernah  mengalami  gatal-gatal,  kemung- kinan disebabkan dari air.
Hal  yang  menarik  diutarakan  oleh salah  seorang  korban  yang  sebenarnya mereka  berada  diluar  peta  terdampak,  ibu itu  mengatakan  bahwa  ia  dan  ibu-ibu  lain- nya  sudah  mengumpulkan  surat-surat yang  diperlukan  seperti  surat  tanah,  kartu
susunan  keluarga  /  KSK,  surat  nikah,  kartu tanda  penduduk  /  KTP  maupun  surat- surat  penting  lainnya,  fotocopy  surat  ini dikumpulkan  jadi  satu  dari  beberapa  kepala keluarga  /  KK  sehingga  kalau  suatu  waktu terjadi  apa-apa  dengan  mereka,  maka  surat- surat  itulah  yang  akan  menjadi  pertang- gungjawaban  mereka  dalam  proses  ganti rugi. Ibu tersebut mengatakan trauma melihat para  korban  yang  kesulitan  mendapatkan ganti  rugi  karena  permasalahan  surat- surat  yang  dinilai  tidak  lengkap.  Mereka mengatakan  jika  setiap  hari  berada  dalam kekhawatiran  karena  semburan  lumpur hingga  saat  ini  belum  berhenti.  Sewaktu- waktu  semburan  lumpur  bisa  saja menggenangi daerah mereka.

## Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Konflik Lapindo
Kegiatan  demo  merupakan  kegiatan massa  yang  biasanya  dilakukan  oleh  kaum pria  dan  wanita.  Hal  ini  bertujuan  untuk menyampaikan  aspirasi  mereka  kepada pemerintah  maupun  pihak-pihak  yang terkait  dengan  masalah  tersebut.  Sama halnya  dengan  dengan  kasus  Lapindo  yang terjadi,  baik  kaum  pria  maupun  wanita beramai-ramai  untuk  ikut  demo  untuk menuntut  uang  ganti  rugi.  Namun  ada  pula dari  sebagian  ibu-ibu  tidak  berpartisipasi secara    langsung    dikarenakan  oleh  ber- bagai  faktor.  Salah  satunya  mereka  memilih dirumah  atau  sebagian  dari  mereka  adalah ibu-ibu pekerja.
Lain  halnya  dengan  kaum  Pria  baik dari  fisik  maupun  mental  sudah  dilahirkan kuat  untuk  terjun  ke  lapangan.  Sehingga kebanyakan  demo-demo  yang  pernah dilakukan  sebelumnya  lebih  banyak  kaum pria  yang mendominasi.  Hal  ini dapat  terjadi karena  dipengaruhi  pula  oleh  faktor  Budaya
yang  berlaku  di  masyarakat  saat  ini.  Mereka meyakini  Budaya  Jawa,  mengharuskan bahwa  kodrat  seorang  wanita  adalah  tinggal di  rumah  melakukan  kewajiban  sebagai  istri dan  ibu  bagi  anak-anaknya  serta  mengurus rumah tangga dengan baik.
Mitos  Jawa  berasumsi,  merupakan hal  yang  tabu  jika  kaum  wanita  ikut  dalam kegiatan  yang  biasanya  dilakukan  oleh  kaum Pria  dikarenakan  mayoritas  kegiatan tersebut  membutuhkan  fisik  yang  kuat dan  sifatnya  cenderung  anarkisme.  Pada dasarnya,  peran  dari  kaum  Pria  dan  wanita ini  sama.  Yaitu  adanya  kesamaan  peran yang  cukup  besar  dalam  menyelesaikan kasus  Lapindo.  Akan  tetapi  kaum  wanita lebih  cenderung  berada  di  balik  layar.  Yang dimaksudkan  dengan  pernyataan ” dibalik layar ” yakni  motivasi/dorongan  yang diberikan  disalurkan  berupa  kegiatan  non fisik.  Kegiatan  tersebut  diantaranya seperti  perkumpulan  ibu-ibu  PKK,  dibentuk- nya kelompok  kecil sesama korban Lapindo.
Salah  satunya  adanya  perkumpulan  / komunitas PKK ibu-ibu  baik yang berdampak maupun  yang  berimbas  dari  kasus  Lapindo merupakan  usaha  kaum  wanita  untuk membantu  para  suami  untuk  mendapatkan ganti  rugi.  Dari  kegiatan  ini,  mereka mengumpulkan  semua  keluhan-keluhan yang  dirasakan  dari  adanya  dampak Lapindo serta bagaimana solusi yang mereka harapkan untuk kedepannya.
Disamping  itu,  adanya  kepercayaan mitos  budaya  ini  juga  dikarenakan    faktor pendidikan  tiap  orang  itu  berbeda.  Semakin rendah  tingkat  pendidikan  yang  mereka tempuh,  maka  akan  semakin  mudah  orang tersebut  mempercayai  mitos  yang  tengah beredar  di  kalangan  masyarakat.  Responden yang  peneliti  wawancarai  rata-rata  lulusan SMA,  sehingga  pola  pikir  merekapun  uga terkadang  hanya  sebatas  mengurus
kepentingan  keluarganya  saja.  Mereka  juga berstatus menikah.
Umumnya,  beberapa  narasumber korban  Lapindo  yang  peneliti  wawancarai mengatakan  bahwa  tidak  ada  perbedaan antara  Pria  dan  Wanita  dalam  penyelesaian konflik  peristiwa  lumpur  lapindo  ini.  Baik pria  maupun  wanita  semuanya  bahu- membahu  dan  saling  bantu  agar  proses  ini bisa  cepat    selesai.  Hal  ini  diperkuat, dengan  pernyataan  salah  satu  korban. Bahwa,  baik  pria  maupun  wanita  sama. Masalah  ganti  rugi  itu,  cepat  atau  tidaknya bukan    masalah  gender.  Melainkan kelengkapan  surat-surat  yang  berkaitan dengan  rumah  dan  harta  yang  tenggelam karena  lumpur.  Jika  semua  kelengkapan surat-surat    rumah  sudah  dimiliki  dan dipersiapkan,  maka  semua  proses  ganti  rugi pun  cepat  terselesaikan.  Namun  jika  ada beberapa  surat  rumah  yang  hilang/kurang, maka  para  korban  Lapindo  harus  rela bersabar  menunggu  proses  ganti  rugi  yang cenderung  memakan  waktu  lama  untuk prosesnya.
Senada  dengan  hal  tersebut,  perihal demo  dan  aksi  turun  kejalanpunpun  baik pria  atau  wanita  semua  dibebaskan  untuk ikut  dan  berpartisipasi  menyampaikan aspirasinya  masing-masing.  Hanya  saja memang  kebanyakan  yang  turun  kejalan adalah  kaum  pria,  sedangkan  kaum  wanita lebih  memilih  untuk  berada  dirumah mengurus  anak-anak.  Dalam  melakukan aksi turun kejalan  dan  demo massa tersebut, biasanya  ada  satu  atau  dua  orang  yang mengkoordinir  massa  dari  tiap-tiap  desa untuk dikumpulkan menjadi satu membentuk massa besar.
Meski  kaum  wanita  tidak  semuanya ikut turun kejalan, namun mereka selalu rutin mengadakan  pertemuan-pertemuan  kecil guna  membahas  penyelesaian  konflik
lumpur  lapindo  tersebut.  Bahkan  mereka yang memiliki inisiatif mengumpulkan surat- surat tanah warga  untuk mengurus masalah ganti  rugi  kepada  pihak  lapindo.  Mereka juga  yang  mengkoordinir  warga  yang berada diwilayah luar peta terdampak untuk selalu  waspada  mengumpulkan  surat- surat  tanahnya,  manakala  sewaktu-waktu lumpur  menerjag  tempat    tinggal  mereka. Sebab  pengurusan  ganti  rugi  akan  mudah manakala  semua  kelengkapan  surat-surat yang  berhubungan  dengan  kepemilikan tanah lengkap.

## Kesimpulan
Peristiwa  lumpur  lapindo  Sidoarjo yang  terjadi  pada  tahun  2006  silam menyisakan  konflik  berkepanjangan  bagi warga,  baik  warga  yang  tinggal  di  peta
berdampak  maupun  warga  yang  tinggal diluar peta berdampak. Berbagai  macam solusi ditawarkan  oleh  pemerintah,  salah  satunya dengan diterbitkannya Perpres no                   14 tahun  2007.  Minimnya  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah,  membuat  warga tidak  begitu  mengetahui  apa  saja  isi Perpres tersebut. Sikap acuh dan tidak peduli juga ditunjukkan warga manakala mereka  menilai  semua  itu  hanyalah  akal- akalan  pemerintah  saja  untuk  meredam konflik yang terjadi akibat dari adanya peristiwa tersebut.  Yang  mereka  inginkan  sebenar- nya  adalah  tindakan  nyata  pemerintah  bagi keberlangsungan  hidup  mereka  selanjut- nya.  Ibu-ibu  menginginkan  adanya  semacam program pemberdayaan secara berkelanjutan yang  digagas  baik  oleh  pihak  pemerintah maupun pihak swasta, sehingga mereka dapat berdaya secara finansial.  [a]

## DAFTAR PUSTAKA Buku :
1. Abdullah, Irwan, 2001, Seksi Gender dan Reproduksi Kekuasaan, Yogyakarta Tarawang Press.
2. Fakih, Mansoer, Analisis Gender dan Transformasi, 2000, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
3. Azwar, S, 2004, Relibilitas dan Validitas, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
4. Soekidjo Notoatmojo, 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
5. Tankard, Severin - James, 2009, Teori Komunikasi  :  Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa,  Edisi kelima, Prenada Media Grup, Bandung.
Non Buku :
1. http://eprints.utm.my/6258/1/2.pdf. Teori-teori Kognitif.
2. http://communicationdomain.wordpress.com/2010/12/18/bagaimana-khalayak- mengolah-pesan-kampanye/. Bagaimana Khalayak Mengolah Pesan Kampanye.