A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 08 N O . 01 (2022) 59-68
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan Untuk Penanganan Gizi Buruk Balita di Kabupaten Aceh Utara

## (Evaluation of the Supplementary Feeding Program for Handling Malnutrition Toddlers in
North Aceh District)

## Khaidir Abdurrahman
Direktur Hubungan Kelembagaan Pt.Asabri (Persero)

## A RTICLE I NFORMATION

## ABSTRACT
Received: 12 May 2022 Revised: 6 June 2022 Accepted: 14 June 2022 Available online: 14 June 2022
This  study  describes  the  evaluation  of  the  supplementary feeding program for handling malnutrition under five in the North Aceh District. The purpose of this study was to explain the  evaluation  of  the  supplementary  feeding  program  in handling cases of malnourished toddlers as well as the factors that became obstacles in efforts to handle malnutrition under five  in  North  Aceh  district.  This  research  was  conducted  in North Aceh district by taking samples at Babah Buloh Health Center  located  in  the  west  end  and  the  Seunuddon  health center,  which  is  located  in  the  east  end  of  the  district.  This research is important to do because North Aceh district is the highest area in cases of malnutrition in the subject of this study, the  informants  were  the  North  Aceh  District  Health  Office, Babah  Buloh  Health  Center,  and  Seunuddon  Health  Center, North  Aceh  District,  and  other  relevant  stakeholders.  The research method used is qualitative. Data collection techniques used  are  direct  interviews,  research  documentation,  or literature.  The  theory  used  in  this  research  is  program evaluation.  The  results  showed  that  the  evaluation  of  the supplementary  feeding  program  for  handling  malnutrition had been carried out with prevention efforts and the provision of  additional  food.  Still,  the  provision  of  additional  food  for toddlers has not been touched in all areas due to limitations, a lack  of  experts  in  the  field  of  nutrition,  and  even  almost  all health centers in Indonesia. North Aceh District does not have a nutritionist, and there is still weak communication between the puskesmas and the North Aceh District Health Office, so cases  of  malnutrition  under  five  in  North  Aceh  District continue to increase.
K EYWORDS
Evaluasi Program; Gizi buruk Balita; Penanganan Gizi; Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Abdurrahman, K. (2022). Evaluasi
Program Pemberian Makanan Tambahan Untuk  Penanganan  Gizi  Buruk  Balita  di Kabupaten  Aceh  Utara, Asia-pacific Journal of Public Policy , 8 (1), 59-68.

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan secara berkelanjutan.  Upaya  peningkatan  kualitas  SDM  dimulai  dengan  perhatian  utama  pada  proses  tumbuh kembang anak sejak pembuahan sampai mencapai dewasa muda. Pada masa tumbuh kembang ini, pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti perawatan dan makanan gizi yang diberikan dengan penuh kasih sayang dapat membentuk SDM yang sehat, cerdas dan produktif.
Gizi  buruk  salah  satu  kondisi  di  mana  seseorang  dinyatakan  kekurangan  nutrisi,  atau  status  nutrisinya berada  dibawah  standar  rata-rata.  Nutrisi  yang  dimaksud  bisa  berupa  protein,  karbohidrat,  dan  kalori.  Gizi buruk masih menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Masalah gizi buruk dan kekurangan gizi telah menjadi keprihatinan dunia sebab penderita gizi buruk umumnya adalah balita dan anak-anak yang tidak lain generasi penurus bangsa. Kasus gizi buruk merupakan aib bagi pemerintah dan masyarakat karena terjadi  ditengah  pesatnya  kemajuan  zaman.  Dengan  alasan  tersebut,  masalah  ini  selalu  menjadi  program penanganan khusus oleh pemerintah.
Dalam Qanun Aceh Utara no 33 Tahun 2005 tentang kesehatan ,dikatakan bahwa pelayanan gizi dilakukan untuk mewujudkan perbaikan gizi pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi, Kelompok rawan gizi tersebut antara lain meliputi,bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja perempuan, ibu hamil, nifas dan menyusui, pekerja wanita, dan usia lanjut. Pelayanan gizi ini dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi/fasilitas lainnya,masyarakat, dan lokasi dengan situasi darurat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Aceh, tercatat angka penderita anak gizi buruk tahun 2018 di provinsi Aceh mencapai 307 kasus, dan yang tertinggi terdapat di Aceh Utara mencapai 79 kasus penderita gizi buruk.

## Tabel 1: Jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Aceh tahun 2018
No Nama Daerah Jumlah Kasus Persentase (%) 1 Simeulu 8 2,9 2 Aceh Singkil 6 2,1 3 Aceh Selatan 15 5,4 4 Aceh Tenggara 3 1,1 5 Aceh Utara 79 28,5 6 Aceh Timur 19 6,8 7 Aceh Tengah 2 0,7 8 Aceh Barat 14 5,0 9 Aceh Besar 21 7,6 10 Pidie 15 5,4 11 Bireuen 27 9,7 12 Abdya 5 1,8 13 Gayo Lues 2 0,7 14 Aceh Tamiang 8 2,9 15 Nagan Raya 12 4,3 16 Aceh Jaya 2 0,7 17 Bener Meuriah 2 0,7 18 Pidie Jaya 7 2,5

## (Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2018)
Berdasarkan  Tabel  diatas  jumlah  kasus  gizi  buruk  yang  terdapat  di  sejumlah  kabupaten/kota  di  Aceh, Aceh Utara merupakan daerah yang memiliki angka tertinggi dalam kasus gizi buruk yang terjadi di Provinsi Aceh,  hal  ini  tentu  sangat  mengkhawatirkan  karena  gizi  buruk  berakibat  pada  kematian  bila  tidak  segera ditanggulangi oleh tenaga kesehatan, akan memiliki intelegensia yang rendah, dan berat dan tinggi badan pada umur dewasa lebih rendah dari anak normal, serta lebih sering terkena sakit infeksi seperti batuk pilek, diare, TBC, dan lain-lain karena turunnya kekebalan tubuh.
Penanganan  yang  dilakukan  pemerintah  adalah  pertama  yang  dilakukan  petugas  gizi  Puskesmas mengirimkan  data  balita  gizi  buruk  setelah  dilakukan  validasi  terlebih  dahulu  ke  dinas  kesehatan kabupaten/kota, jika data balita gizi buruk sudah valid dan benar maka akan diusulkan untuk mendapatkan Pemberian  Makanan  Tambahan  (PMT)  Pemulihan,  dan  kemudian  Puskesmas  memberikan  bahan  PMT Pemulihan  kepada  Petugas  Pembina  Desa  (PPD)  sesuai  alokasi  balita  terpilih  (Sumber:  Aceh  Portal). Berdasarkan  Hasil  Observasi  Awal  melalui  Surat  Harian  Serambi  mengatakan  bahwa  Balita  atas  nama Muhammad  Alfatani  (9)  yang  berasal  dari  desa  Sawang  Aceh  Utara  dengan  kondisi  berat  badan  hanya  4,3 kilogram, saat ini ini bayi itu diasuh oleh neneknya yaitu Marniah (44), sedangkan kedua orang tua balita itu tidak berada bersama anaknya.( Sumber: Aceh tribun news)

## METODE
Menurut Silalahi (2009) Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang dimaksud untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan konfleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari par sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang  alamiah  tanpa  adanya  intervensi  apapun  dari  peneliti”.  Penelitian kualitatif bersifat deskriptif bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  masalah-masalah  manusia  dan  sosial dengan  menginterpretasikan  subjek  memperoleh  makna  dari  lingkungan  sekeliling  (Creswel  dalam Herdiansyah, 2011).
Alasan pemilihan pendekatan penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena melalui pendekatan kualitatif tersebut dapat melakukan pemecahan masalah yang diselidiki secara mendalam dengan melukiskan keadaan subjek  dan  objek  penelitian  pada  saat  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  sebagaimana  adanya.  Adapun maksud  penggunaan  pendekatan kualitatif adalah  untuk  memperoleh  gambaran  yang  lebih  lengkap  dan mendalam tentang objek penelitian. Dengan pendekatan kualitatif peneliti juga dapat memperoleh gambaran lebih  mendalam  tentang  mekanisme  penetapan  target  bisnis  sarang  burung  wallet  secara  lebih  terperinci, Menurut Armanda, Hasbi, dan Asmara (2021) Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain  deskriptif.  Sedangkan  menurut  Sugiyono  (2005)  Penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berpandangan bahwa realitas dilapangan sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan pola pikir induktif.
19 Banda Aceh 5 1,8 20 Sabang 3 1,1 21 Langsa 1 0,35 22 Lhokseumawe 10 3,6 23 Subulussalam 12 4,3

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Evaluasi Program Penanganan Gizi Buruk Balita di Puskesmas Babah Buloh dan Puskesmas Seunuddon
Pembangunan  kesehatan  merupakan  upaya  untuk  memenuhi  salah  satu  hak  dasar  rakyat,  yaitu  hak untuk  memperoleh  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  UUD  1945  pasal  28  H  ayat  (1)  dan  Undang-undang nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan  harus dipandang sebagai investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sekaligus investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan  pendidikan,  serta  berperan  penting  dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan.  Oleh  karenanya, pembangunan  kesehatan  bukanlah  tanggung  jawab  pemerintah  saja  namun  merupakan  tanggung  jawab bersama pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.
Undang-undang  nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  Pemerintah wajib memenuhi hak-hak anak, yaitu tentang kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya serta perlindungan  demi  kepentingan  terbaik  anak.  Seluruh  komponen  bangsa  (pemerintah,  legislatif,  swasta  dan masyarakat) bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Di bidang kesehatan, pemerintah wajib menyediakan  fasilitas  dan  menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang  komprehensif  bagi  anak  melalui  upaya kesehatan promotif (promosi), preventif (upaya pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan) yang optimal sejak dalam kandungan.
Untuk  memenuhi  hak-hak  dasar  anak  tersebut  diperlukan  upaya-upaya  yang  menyeluruh  yang melibatkan sektor kepemerintahan, dunia usaha/swasta dan masyarakat. Hasil penelitian lapangan di dapatkan bahwa  Pemerintah  melalui  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Aceh  Utara  melakukan  berbagai  upaya  pencegahan agar  tidak  terjadinya  gizi  buruk  pada  balita  dimasa  pertumbuhan  dan  perkembangannya.  Hal  ini  dilakukan mengingat  kasus  gizi  buruk  terus  ditemukan  dilingkungan  masyarakat  Kabupaten  Aceh  Utara.  Di  mana pencegahan dilakukan semenjak masih dalam kandungan dengan mengedepankan status gizi sang ibu dimasa kehamilannya agar tidak Kekurangan Energi dan Kalori (KEK) dan Anemia untuk mencegah terjadinya lahir anak  dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Karena pada masa kehamilan apabila ibu mengalami status gizi buruk  maka  berdampak  terhadap  pertumbuhan  dan  perkembangan  bayi.  Untuk  itu  dilakukan  pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) dan lingkar lengan atas (LiLA) ibu, Apabila dimasa kehamilannya ibu hamil terdeteksi dikatakan kekurangan asupan makanan yang bergizi, maka diberikan PMT ibu hamil KEK serta vitamin dan obat-obatan.
Hasil penelitian dilapangan BLBR (kurang dari 2.500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang berhubungan dengan kematian perinatal dan neonatus. BLBR dibedakan dalam 2 kategori yaitu BLBR prematur (usia kandungan kurang dari 37 minggu) dan BLBR  karena Intrauterine Growth Retardation (IUGR) yaitu bayi yang  lahir  cukup  bulan  namun  berat  badannya  kurang.  Hal  ini  yang  banyak  terjadi  kalangan  ibu  hamil dilingkungan  masyarakat  Kabupaten  Aceh  Utara.  Dimana  penyebab  utama  bayi  IUGR  adalah  karena  ibu berstatus gizi buruk dengan kondisi Anemia, Malaria, dan penderita Penyakit Menular Seksual (PMS) sebelum konsepsi atau pada saat hamil. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan apabila tidak menjaga kondisi kesehatan dan mengedepankan status gizi yang baik dimasa kehamilan selama 280 hari menjadikan  kasus  BLBR  sangat  rentan  terjadi,  dan  kurangnya  kesadaran  dari  masyarakat  untuk  melakukan pemeriksaan  secara  rutin  ke  puskesmas  untuk  mengecek  status  gizi  dimasa  kehamilan.  Oleh  sebab  itu  yang menjadikan jumlah kasus BLBR pada anak di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan dokumentasi yang diperoleh bahwa upaya pencegahan gizi buruk yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Utara diantaranya,  mengadakan program  posyandu rutin dan mengadakan pemberian makanan tambahan (PMT) yang dilakukan setiap bulannya, kemudian pihak Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Aceh  Utara  juga  berkoordinasi  dengan  tenaga  pelaksana  gizi  (TPG)  puskesmas melakukan upaya pemantauan status gizi (PSG) serta meningkatkan cakupan penimbangan balita di posyandu. Hal  ini  dilakukan  agar  cepat  terdeteksinya  jika  ada  balita  yang  memiliki  berat  badan  dibawah  garis  merah (BGM). Kegiatan tersebut merupakan salah satu cara dari penjaringan dan pelacakan apabila ada balita yang memiliki  berat  badan  di  bawah  garis  merah  dapat  cepat  terdeteksi  dan  langsung  diberikan  penanganan. Penilaian status gizi dilakukan berdasarkan standar antropometri penilaian status gizi anak yang berlandaskan keputusan  dari  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor:1995/MENKES/SK/XII/2010.  Dalam  upaya meningkatkan  kualitas  pelayanan  pemerintah  melakukan  pelatihan  tata  laksana  gizi  buruk  kepada  Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) di lapangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  lapangan  terkait  bentuk  implementasi  kebijakan  yang  telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi terjadinya gizi buruk di lingkungan masyarakat belum terealisasi secara optimal. Adapun bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah seperti mengadakan posyandu rutin yang dilakukan setiap bulannya, namun berdasarkan hasil pantauan di lapangan pengadaan posyandu sudah jarang dilakukan  di gampong-gampong ,  dimana  biasanya  kegiatan  ini  rutin  dilakukan  setiap  bulannya,  tidak  semua gampong  mengadakan  posyandu  rutin  setiap  bulannya,  melemahnya  pengadaan  posyandu  menjadikan pemantauan  pertumbuhan  status  gizi  balita  tidak  berjalan  secara  optimal,  sedangkan  tujuan  dari  pengadaan posyandu  untuk  memantau  pertumbuhan  status  gizi  balita  melalui  jaringan  posyandu  tersebut  agar  cepat terdeteksi jika ada balita yang memiliki status gizi di bawah garis merah (BGM).
Status gizi balita yang terdeteksi di bawah garis merah (BGM) berjumlah 124 dan yang mengidap gizi buruk sebanyak 27 balita. Hal ini memberikan gambaran bahwa masih banyak terdapat balita dengan kondisi status gizi berada dibawah garis standar. Kurangnya dukungan masyarakat (ibu balita) untuk menimbang dan memeriksakan  kondisi  status  gizi  balita  ke  puskesmas  maupun  posyandu  secara  rutin  menjadi  salah  satu persoalan yang tidak terselesaikan, sehingga setiap tahunnya terus ditemukan balita yang berstatus gizi berada dibawah garis merah kemudian dibiarkan, tidak mendapatkan perawatan dan tidak disertai dengan pola yang benar kemudian berubah status menjadi gizi buruk.
Berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan anak, pemerintah melakukan  pelatihan  tata  laksana  gizi  kepada  tenaga  pelaksana  gizi  (TPG)  dilapangan,  dimana  pelatihan dilaksanakan  di  tingkat  kabupaten/kota  oleh  tim  fasilitator.  Tenaga  kesehatan  yang  dilatih  berasal  dari Puskesmas,  Puskesmas  Pembantu  dan  Poskesdes,  dengan  melibatkan  tenaga  kesehatan  sebagai  berikut:  (1) Puskesmas: dokter, ahli gizi (TPG), perawat, tenaga promosi kesehatan; (2) Puskesmas Pembantu: perawat atau bidan; (3) Poskesdes: bidan desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Lapangan  bahwa  pelatihan  sudah  jarang  dilakukan  kepada  tenaga kesehatan, biasanya pelatihan dilakukan setiap 6 bulan sekali, namun dari hasil lapangan di tahun 2013 tenaga kesehatan tidak mendapatkan pelatihan dari tim fasilitator. Dari berbagai bentuk implementasi kebijakan yang telah  dilakukan  kenyataan  dilapangan  belum  memberikan  hasil  yang  optimal  karena  sangat  terkait  dengan masih  lemahnya  kegiatan  posyandu  dan  menurunnya  kinerja  tenaga  kesehatan  sehingga  belum  dapat memecahkan permasalahan secara tuntas dalam pencegahan gizi buruk.
Promosi  Kesehatan  suatu  proses  pemberdayaan  masyarakat  agar  mampu  memelihara  dan meningkatkan kesehatannya. Berdasarkan  hasil pantauan dan dokumentasi dari lapangan promosi kesehatan dilakukan untuk  meningkat persentase  rumah  tangga  yang  berperilaku  hidup  bersih  dan  sehat,  untuk memberdayakan masyarakat maka Dinas Kesehatan melakukan promosi kesehatan kepada tenaga kesehatan di puskesmas tentang program penyuluhan PHBS dan penyuluhan tentang pentingnya Pemberian ASI Eksklusif pada bayi di usia 0-6 bulan agar mensosialisasikannya kepada masyarakat.
Perilaku  Hidup  Bersih  dan  Sehat  (PHBS)  upaya  untuk  memberikan  pengalaman  melalui  jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sebagai suatu upaya  untuk  membantu  masyarakat  mengenali  dan  mengetahui  masalahnya  sendiri,  dalam  tatanan  rumah tangga, agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  terkait  dengan  upaya  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat terhadap  perilaku  hidup  sehat  dan  bersih  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  program  penyuluhan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) sudah berjalan, namun dalam pelaksanaannya pihak tenaga promosi kesehatan jarang menjalankan sosialisasi kepada masyarakat karena terbatasnya biaya pelaksanaan program. Hal  ini  yang  menghambat  proses  pelaksanaan  program  penyuluhan  tidak  sepenuhnya  tersampaikan  secara merata  kepada  masyarakat,  tidak  hanya  persoalan  internal  yang  menghambat  dalam  proses  pelaksanaannya namun  dari  pihak  masyarakat  juga  kurang  ikut  berpartisipasi  dalam  meluangkan  waktu  untuk  mengikuti kegiatan yang diadakan. Hal ini berdampak terhadap perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup sehat serta lingkungan yang tidak bersih sekitar tempat tinggal mereka, sehingga berujung terjadinya gizi buruk di kalangan masyarakat khususnya pada balita. Kurangnya pengetahuan ibu terhadap pola asuh yang benar serta perilaku hidup yang tidak sehat dan bersih merupakan salah satu faktor yang menjadikan balita terinfeksi terjadinya gizi buruk karena pada masa pertumbuhan dan perkembangannya tidak mendapatkan perawatan yang baik sehingga rentan terjadinya malnutrisi.
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan  menunjukkan  tidak  hanya  dalam  pelaksanaan  sosialisi  PBHS  yang terkendala,  tidak  berbeda  pula  dengan  hal  sosialisasi  terkait  ASI  Ekslusif.  Pada  dasarnya  Pemberian  ASI Eksklusif  pada  usia  0-6  bulan  dapat  memenuhi  seluruh  kebutuhan  bayi  serta  melindungi  bayi  dari  berbagai penyakit seperti diare dan infeksi saluran penarfasan akut yang merupakan penyebab utama kematian balita. Pada praktiknya pemberian ASI eksklusif akan mengurangi beban keluarga untuk membeli susu formula dan biaya perawatan bayi sakit yang saat ini cukup mahal.
Berdasarkan hasil penelitian lapangan fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat pemberian ASI Eksklusif pada bayi tidak lagi menjadi prioritas utama dan lebih memilih untuk beralih ke susu formula. Hal ini terjadi karena beberapa faktor dan yang paling mendasar yaitu terkait dengan kurangnya edukasi dari ibu-ibu bersalin,  tidak  hanya  itu  kenyataan  yang  terjadi  saat  ini  sebagian  besar  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang dulunya melaksanakan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui bahkan memberikan susu formula pada bayi baru lahir.
Hasil penelitian lapangan bahwa faktor lainnya adalah makin banyaknya perempuan memasuki dunia kerja  tetapi  harus  tetap  memberikan  ASI  eksklusif.  Ditempat  kerja  peraturan  yang  mengharuskan  adanya fasilitas  dan  kesempatan  untuk  menyusui  atau  memerah  ASI  bagi  ibu  yang  bekeja  telah  ditetapkan,  namun dalam  pelaksanaannya  belum  memadai.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  masih  banyak  ibu  yang  berhenti menyusui karena ibu kembali bekerja. Ibu yang bekerja selain tidak memahami cara menyusui eksklusif yang
tepat  disaat  kerja,  sebagian  besar  tempat  kerja  juga  tidak  menyediakan  sarana  dan  fasilitas  untuk  menyusui. Upaya pelayanan kesehatan dasar langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan memberikan pelayanan kesehatan dasar secara tepat dan cepat, memberikan makna bahwa sebagian besar masalah kesehatan masyarakat dapat di ketahui dan diatasi.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan dokumentasi, dalam upaya penanggulangan gizi buruk pemerintah  melalui  Dinas  Kesehatan  telah  melakukan  berbagai  program  khusus  seperti  rujukan  ke  dokter spesialis  anak,  kemudian  Pemberian  Makanan  Tambahan  (PMT)  serta  pemberian  Vitamin  dan  Obat-obatan. Dengan  berbagai  program  khusus  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  penanganan  gizi  buruk pemerintah  juga  melakukan  pemantauan  kerumah  penderita  gizi  buruk  terhadap  perkembangan  status  gizi balita  setelah  ditangani.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pencapaian  dari  program  yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan khususnya dalam penanganan gizi buruk balita dilingkungan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
Dengan penangan yang telah dilakukan berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Perkembangan kasus gizi buruk tersebut membuktikan bahwa walaupun upaya dari sisi kesehatan telah banyak dilakukan melalui program-program  seperti  rujukan  ke  dokter  spesialis  anak,  Pemberian  Makanan  Tambahan  (PMT)  serta pemberian Vitamin dan obat-obatan ke penderita gizi buruk, dengan berbagai program tersebut belum dapat mengatasi  masalah  secara  optimal.  Sampai  saat  ini  penanganan  yang  diberikan  hanya  mampu  mengurangi sedikit kasus gizi buruk pada balita. Hal ini membuktikan bahwa penanganan dan program yang diberikan oleh pemerintah  belum  mampu  menekan  jumlah  kasus  gizi  buruk  yang  ada.  Ketidakberhasilan  penanganan  dan program tersebut dikarenakan kurang tepatnya perbaikan terhadap faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi kasus gizi buruk pada balita. Jika faktor-faktor yang mempengaruhi kasus gizi buruk pada balita diketahui dan diatasi dengan tepat, otomatis kasus gizi buruk akan berkurang.
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan  bahwa  makin  melemahnya  Posyandu  dan  menurunnya  kinerja Puskesmas,  juga  disebabkan  oleh  permasalahan-permasalahan  yang  berada  diluar  sektor  kesehatan.  Seperti kurangnya  dukungan  dari  masyarakat  (keluarga  balita  gizi  buruk)  yang  menolak  untuk  dirawat/dirujuk  ke puskesmas perawatan/rumah sakit dengan berbagai alasan, sehingga banyak kasus gizi buruk tidak tertangani secara tuntas.
Pada  dasarnya  masalah  gizi  masyarakat  bukan  menyangkut  aspek  kesehatan  saja  melainkan  aspek- aspek  lainnya  seperti  ekonomi,  pendidikan,  kependudukan  dan  sebagainya.  Untuk  itu,  penanganan  atau perbaikan gizi tidak hanya diarahkan gangguan gizi atau kesehatan saja, melainkan juga ke arah bidang-bidang yang lainnya. Misalnya penyakit gizi kekurangan kalori dan protein (KKP) pada anak-anak balita, tidak cukup dengan hanya pemberian makanan tambahan saja (PMT), tetapi juga dilakukan perbaikan ekonomi keluarga, peningkatan pengetahuan, dan sebagainya.

## Hambatan  Implementasi  Kebijakan  Penanganan  Gizi  Buruk  Balita  di  Puskesmas  Babah  Buloh  dan Seunuddon
Masalah  gizi  buruk  dan  kekurangan  gizi  telah  menjadi  keprihatinan  khususnya  di  Kabupaten  Aceh Utara sebab penderita gizi buruk umumnya adalah balita dan anak-anak yang tidak lain adalah generasi penerus bangsa.  Kasus  gizi  buruk  aib  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  karena  terjadi  di  tengah  pesatnya  kemajuan zaman. saat ini penanganan yang diberikan, hanya mampu mengurangi sedikit kasus gizi buruk pada balita. Hal ini membuktikan bahwa penanganan dan program yang diberikan oleh pemerintah belum mampu menekan
jumlah kasus gizi buruk yang ada. Ketidakberhasilan penanganan dan program tersebut dikarenakan kurang tepatnya perbaikan terhadap faktor yang dianggap mempengaruhi kasus gizi buruk pada balita.
Pemerintah  telah  mengeluarkan  UU  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  mengenai  upaya perbaikan  gizi  yang  ditujukan  untuk  peningkatan  mutu  gizi  perseorangan  dan  masyarakat.  Untuk meningkatkan  mutu  pelayanan  gizi  maka  pemerintah  menetapkan  adanya  kegiatan  reguler  meeting  yang bertujuan  untuk  memantau  dan  mengetahui  perkembangan  puskesmas/posyandu.  Dalam  kegiatan  tersebut melibatkan kader posyandu, petugas gizi dan bidan desa, dan kegiatan tersebut dilakukan setiap bulan. Namun berdasarkan  hasil  pantauan  lapangan  kegiatan  tersebut  jarang  dilakukan,  hal  ini  dikarenakan  terbatasnya anggaran yang tersedia, selain terkait anggaran pemerintah menganggap bahwa program tersebut bukan lah program utama dalam penanggulangan gizi buruk sehingga pelaksanaan tidak dilaksanakan secara rutin.
Jika  mengingat  tujuan  dari  pengadaan  kegiatan  tersebut  yaitu  melihat  sejauh  mana  perkembangan pelayanan kesehatan tingkat dasar yang dilakukan melalui penjaringan puskesmas/posyandu. Kegiatan tersebut merupakan  program  utama/primer  dalam  upaya    mencegah  dan  menanggulangi  gizi  buruk,  karena  melalui penjaringan puskesmas dan posyandu pemerintah dapat dengan mudah dapat memantau pertumbuhan status gizi masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  masih  dililit banyaknya kasus gizi buruk dan gizi kurang, anggaran yang langsung diberikan untuk penderita gizi buruk hanya sedikit. untuk biaya operasional pemantauan gizi masih terbatas, anggaran yang langsung dialokasikan untuk penderita gizi buruk diberikan dalam bentuk pemberian makanan tambahan (PMT) selama 90 hari. Kalau penderita  dalam  masa  pemulihan  3  bulan    masih  belum  membaik,  bantuan  makanan  tambahan  tidak  bisa diteruskan, melainkan harus menunggu program dengan anggaran tahun depan.
Hasil penelitian dilapangan bahwa penanganan gizi buruk masih parsial, yang mendapatkan bantuan makanan untuk gizi tambahan hanya penderita gizi buruk saja. Sementara anak yang gizi kurang tidak ditangani secara khusus. Akibatnya, penderita gizi kurang yang tidak ditangani dengan baik oleh keluarga akan berubah statusnya  menjadi  gizi  buruk.  Sehingga  kasus  gizi  buruk  akan  terus  ada  dan  muncul  lagi.  Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi  kebijakan  walaupun  sudah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila  implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.
Implementor Kebijakan juga tidak terlepas dari jejaring kebijakn dalam melaksanakan sebuah program, hal ini harus sangat diperhatikan untuk berjalannya sebuah program kebijakan, hal ini sangat dibutuhkan oleh berbagai sektor implementor kebijakan, tidak saling mengintervensi antara satu aktor kebijakan dengan aktor kebijakan  lainnya,  seluruh  elemen  diharapkan  bersinergi  demi  terciptanya  tujuan  dari  kebijakan  tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan jumlah tenaga kesehatan dalam pelaksanan penanganan  gizi buruk belum optimal,Terbatasnya tenaga kesehatan menjadikan proses penanganan tidak terkoordinasi dengan baik dan  distribusi  tidak  merata  menjadikan  rendahnya  kualitas,  pemerataan  dan  keterjangkauan  pelayanan kesehatan.
Tenaga  kesehatan  bagian  terpenting  didalam  peningkatan  pelayanan  kesehatan  di  Kabupaten  Aceh Utara,  kualitas  menjadi  faktor  utama  yang  harus  terus  mendapatkan  perhatian  oleh  pemerintah  daerah  dan pusat,  peningkatan  kualitas  harus  menjadi  prioritas  utama  mengingat  tenaga  kesehatan  saat  ini  belum sepenuhnya berpendidikan D-III serta S1 sedangkan yang berpendidikan SPK serta sederajat minim terhadap
pelatihan tehnis, hal ini agar mendapat perhatian serius dari semua pihak terutama Dinas Kesehatan Akbupaten Aceh Utara, mengingat semakin besar tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas.  Bila  peningkatan  kualitas  dapat  dapat  dijalankan  secara  bertahap  maka  peningkatan  pelayaan kesehatan  dapat  dicapai  sepenuhnya.  Tenaga  kesehatan  yang  terlibat  dalam  program  penatalaksanaan  balita gizi buruk dan yang bertanggung jawab penuh adalah koordinator gizi dan kader posyandu. Koordinator gizi berperan memberikan konseling kepada ibu balita tentang masalah pola makan yang diberikan untuk balita dan ibu kader posyandu menimbang balita.
Hasil  penelitian  lapangan  menunjukkan  bahwa  kemampuan  kader  Posyandu  dalam  melakukan konseling  dan  penyuluhan  gizi  sangat  kurang  sehingga  aktifitas  pada  saat  melakukan  penyuluhan  menjadi macet karena kurangnya pengetahuan. Akhirnya balita yang datang hanya ditimbang, dicatat/dituliskan hasil penimbangannya di KMS (Buku KIA) tanpa dimaknakan, kemudian mengambil jatah PMT dan pulang. Balita yang sudah selesai mendapatkan imunisasi lengkap tidak mau lagi datang di Posyandu, karena merasa tidak memperoleh  manfaat  apa-apa.  kurangnya  kemampuan  kader  posyandu  dikarenakan  kader  posyandu  sering berganti-ganti tanpa diikuti dengan pelatihan atau retraining sehingga kemampuan tehnis gizi kader yang aktif tidak memadai. Dalam proses konseling tidak adanya komunikasi dua arah yang baik antara koordinator gizi dan masyarakat menjadikan proses penyuluhan tidak berarti apa-apa dan menjadi tabu sehingga masyarakat juga  tidak  paham  bagaimana  cara  merawat  anak  mereka  yang  berstatus  gizi  buruk  agar  sembuh  dan  tidak kambuh  kembali.  Hal  ini  mengakibatkan  kegiatan  pemantauan  pertumbuhan  balita  tidak  dapat  dilakukan secara optimal sehingga upaya pencegahan timbulnya kasus gizi kurang dan buruk menjadi kurang efektif.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan Terbatasnya sarana operasional posyandu telah banyak yang rusak atau tidak layak pakai, tetapi tidak diganti atau penggantiannya sangat tidak memadai sehingga banyak Posyandu yang terpaksa tidak melaksanakan aktivitasnya, dan beraktivitas secara tidak maksimal karena harus bergantian dengan Posyandu lain. Peralatan tersebut seperti: Timbangan Dacin (dengan sarung timbangnya), alat ukur panjang dan tinggi badan, alat-alat peraga penyuluhan (misal lembar balik, Poster dll), Buku KIA/KMS (Kartu  Menuju  Sehat)  serta  tabel  indeks  BB/PB  atau  BB/TB  sesuai  jenis  kelamin  berdasarkan  Standar Antropometri  Penilaian  Status  Gizi  Anak  (KepMenKes  Nomor  1995/MENKES/SK/XII/2010  tentang  Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari fokus dalam rumusan permasalahan, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:
1. Bentuk  Evaluasi  Program  penanganan  gizi  buruk  balita  di  Puskesmas  Babah  Buloh  dan  Seunuddon dalam  penanganannya  dilakukan  berbagai  bentuk  pelaksanaan  kebijakan  yang  dimulai  dari; Pencegahan yang dilakukan sejak dalam kandungan dengan pemeriksaan pengukuran lingkar lengan atas (LiLA) dan hemoglobin (Hb) pada ibu hamil untuk mencegah lahirnya bayi dengan berat badan rendah serta di lakukan posyandu rutin untuk  pemantauan status gizi balita.
2. Hambatan  implementasi  kebijakan  penanganan  gizi  buruk  balita  di  Puskesmas  Babah  Buloh  dan Pusekesmas  Seunuddon  Kabupaten  Aceh  Utara  yaitu  penanganan  gizi  buruk  masih  sangat  terbatas tenaga kesehatan dalam proses pelaksanaan gizi buruk, tidaknya hanya itu minimnya pendidikan dari petugas  pelaksana  kegiatan  posyandu  juga  menjadikan  salah  satu  faktor  penghambat  dalam  proses terjalinnya komunikasi dua arah yang baik antara petugas dan masyarakat.

## REFERENSI
Arikunto 2004, Evaluasi Program , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Arikunto dkk  2009, Evaluasi Program   Pendidikan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Armanda, D., Yusrizal, Y., & Nurzamli, N. (2020). Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Asia-Pacific Journal of Public Policy , 6 (2), 59-105.
Boulmetis & Dutwin 2005 . Program Evaluation Government , New York: Hisrich Devine P 1999, Using Logic Models in Substance Abuse Treatment Evaluation .
Dunn, N. William, 1998, Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gajah Mada University Pres.
Edward. G. 2003, Evaluasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Lukman offset Eiseman 2006 , Logic Model Evaluation, New York: Hisrich Ellis Salsabila 2013, Model Evaluasi Publik. Jakarta: Bumi Aksara Endang Mulyatiningsih 2011, Evaluasi Program Kebijakan, Jakarta: Aneka Media
Fahmal 2006, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara Frechtling 2007 . Logic Modelling Program Evaluation , New York : Hisrich Herdiansyah 2011, Metode Penelitian Kualitatif , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Islamy, M. Irfan, 2008, Agenda Kebijakan Reformasi Admnistrasi Negara , Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik pada FIA Universitas Brawijaya Malang.
Kellog 2004, Logic Model Development Guide . Michigan: Battle Creek Kusdi 2009, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Bumi Aksara Putro Widoyoko, Eko 2009. Evaluasi Program Pembelajaran : Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Suharsimi 2009, Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan , cetakan ketiga, Jakarta: Bumi Aksara
Syafi’ie 2004 , Sistem Pemerintahan , Jakarta : Rineka Cipta Tayipnapis Farida 2008, Evaluasi Program . Jakarta : Rineka Cipta Teguh 2014, Kesehetan Gizi Masyarakat , Jakarta : Bumi Aksara Widjaja 2007 , Sistem Pemerintahan Daerah: Yogyakarta: Pustaka Pelajar Widoyoko 2009. Evaluasi Program Pembelajaran  Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik , Yogyakarta : Pustaka Pelajar Yusuf, 2005, Evaluasi Pendidikan. Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian, Penjaminan serta Penetapan Mutu Pendidikan Terhadap Berbagai Komponen Pendidikan , Padang: Universitas Negeri Padang Yusuf Tayipnapis, Farida, 2008, Evaluasi Program , Jakarta: Rineka Cipta Winarno, Budi, 2008, Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita