PLURALISME DAN RADIKALISME MUSLIM MASYARAKAT TRANSISI: EKSPRESI KEBERAGAMAAN DI KAWASAN INDUSTRI KABUPATEN BEKASI

## Ridwan Rosdiawan

## Abstraks
Kawasan industry Kabupaten Bekasi dipilih sebagai sampel karena karakternya yang khas. Kehidupan tipe masyarakat pedesaan beralih secara cepat menuju tipe masyarakat perkotaan akibat industrialisasi. Adapun topic ekspresi keberagamaan yang dipilih adalah pluralism dan radikalisme dari masyarakat Muslim yang berdomisili di kawasan tersebut. Penentuan fokus masyarakat Muslim dilatarbelakangi oleh rasionalisasi bahwa mereka adalah penduduk dominan yang paling mewarnai kehidupan sosial di sekitarnya. Dengan menggunakan teknik penelitian lapangan melalui pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan kuesioner, penelitian ini diarahkan untuk mengklarifikasi fokus penelitian yang diformulasikan dalam bentuk pertanyaan: Bagaimanakah transisi kehidupan sosial akibat industrialisasi berkontribusi terhadap pluralism dan radikalisme masyarakat Muslim Kabupaten Bekasi?
Dengan menafsirkan data melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa transisi akibat industrialisasi memang sangat berpengaruh terhadap sikap pluralism masyarakat Muslim. Namun, pluralism itu masih sangat datar dan dangkal (superficial) sehingga sangat mungkin seketika berubah radikal seiring berubahnya kondisi-kondisi umum di sekitar.
Kata Kunci: Pluralisme, Radikalisme, Muslim

## Pendahuluan
Agama  dan  Etnisitas  merupakan dua  aspek  penting  yang  mempengaruhi dinamika  hubungan  sosial  di  Indonesia. Berbagai  konflik  pasca  runtuhnya  Orde Baru  yang  menyebabkan  puluhan  ribu meninggal  dan  ratusan  ribu  lainnya mengungsi  ke  berbagai  wilayah  di Indonesia yang lebih aman juga melibatkan  unsur  agama  dan  atau  etnis. Keterlibatan  etnis  Madura  dan  Dayak  di Kalimantan  Barat,  Muslim  dan  Kristen  di
Maluku dan Poso adalah diantara sejarah kelam  hubungan  sosial  yang  kental dengan  semangat  etnisitas  dan  agama. Ekspresi atas etnisitas dan agama diatur secara  ketat  pada  masa  Orde  Baru dengan  berbagai  regulasi  dan  gerakan politik menyebabkan terpendamnya berbagai rasa dendam, kekecewaan dan diskriminasi.  Saat  itu,  partai  politik penguasa dan tentara memainkan peran sangat kuat dalam upaya mem- prioritaskan  kebijakan  negara,  yaitu
pertumbuhan ekonomi, dan mengabaikan pertumbuhan kultural. Akibatnya
kemajuan ekonomi tidak dibarengi dengan  fondasi  kultural  yang  mapan. Kebijakan  negara  yang  berorientasi pertumbuhan  ekonomi  tidak  dirasakan secara  merata.  Karena  itu,  sikap  anti- minoritas  sangat  kental.  Diantaranya adalah anti Tionghoa dan anti Kristen.
Beberapa peristiwa anti Tionghoa terjadi  pada  akhir  dekade  Orde  Baru, yaitu  pada  1996  di  Situbondo  dan Tasikmalaya.  Gejala  yang  sama  juga terjadi  di  Kabupaten  Bekasi,  bagaimana dinamika  hubungan  sosial  sangat rentan akibat  kebijakan  negara  dan  tumbuhnya kelompok  yang  memainkan  semangat agama dan etnisitas. Masyarakat
Kabupaten Bekasi adalah prototipe masyarakat  Indonesia  yang  plural  baik etnis, agama maupun budaya. Beberapa tradisi  berkembang  di  daerah  ini  dengan latar  belakang  agama:  Islam,  Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu.
Dua
komunitas yang dominan yaitu Islam dan Kristen.  Dalam  umat  Islam  sendiri terdapat banyak ideologi yang berkembang:  (1)  Islam  radikal,  yang dipelopori oleh Front Pembela Islam.  (2) Islam  moderat,  yang  dipelopori  oleh jaringan  pesantren  Nahdatul  Ulama  dan Muhammadiyah. Kedua organisasi Muslim terbesar di Indonesia ini memiliki basis komunitasnya sendiri di kabupaten ini. (3) Islam abangan, yang secara KTP beridentitas  Islam,  tetapi  dalam  praktik
sehari-hari  melakukan  tradisi  dan  ritual agama Jawa, yang dekat dengan budaya Hindu-Budha.
Tulisan ini mencoba mengeksplorasi pola kehidupan keberagamaan  masyarakat  Kabupaten Bekasi  dari  dua  sisi.  Pertama,  menyisir potensi  tingkat  militansi  dan  radikalisasi pandangan keberagamaan yang terbentuk. Kedua, memetakan pandangan-pandangan  pluralism  serta kemungkinan potensi konflik dan integrasi sosial  di  tengah  masyarakat.  Beberapa studi pustaka juga digunakan sebagai alat analisis  korespondensi  dengan  tujuan menerjemahkan fenomena-fenomena sosial tersebut pada ranah teoritis.

## Profil Singkat Masyarakat Kab. Bekasi
Kabupaten  Bekasi  merupakan bagian  dari  Provinsi  Jawa  Barat  dengan ibukota  di  Cikarang  Pusat.  Kabupaten Bekasi  terdiri  dari  23 kecamatan,  yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan.  Kabupaten  Bekasi memiliki luas wilayah 1.273,88 km² yang terdiri  dari  23  Kecamatan  dan  182  desa serta  5  kelurahan.  Jumlah  desa  yang terdapat disetiap kecamatan di Kabupaten Bekasi terdiri dari 5 sampai 13 desa.  Kecamatan  dengan  jumlah  desa yang  paling  sedikit  yaitu  kecamatan Cikarang  Pusat,  sedangkan  kecamatan yang  memiliki  jumlah  desa  terbanyak adalah Kecamatan Pebayuran.
Dengan penduduk berjumlah sekitar  2.270.900  orang,  sejak  beberapa tahun
Kabupaten Bekasi terus mengembangkan  dan  mempromisikan dirinya  sebagai  daerah  industri.  Pada tahun 2001, misalnya, dengan jumlah 595 perusahaan  yang  bergerak  di  segala bidang,  saat  ini  Kabupaten  Bekasi merupakan  kawasan  industri  terbesar  di Indonesia yang mampu menyerap tenaga kerja  dari  berbagai  daerah  hingga mencapai  666.580  tenaga  kerja. 1 Sejak 1980-an  kemajuan  industrialisasi  yang berkembang  pesat  di  Kabupaten  Bekasi menjadi babak baru bagi sejarah masyarakat yang masih kuat memegang norma-norma  dan  tradisi  masyarakar agraris. Untuk menopang dan mempercepat visi sebagai daerah industri yang  religius,  “Masyarakat  Agamis Berbasis Agrobisnis dan Ekonomi Berkelanjutan”, saat ini Kabupaten Bekasi telah  memiliki  tiga  kawasan  raksasa industri yang umumnya tersebar di bagian selatan,  EJIP  ( East  Jakarta  Industrial Park ),  Jababeka,  dan  Kawasan  Industri Cibitung  2100.  Belum  lagi  kawasan- kawasan  kecil  industri  lainnya  yang sebagian besar terletak di pinggiran kota. Pertumbuhan  ini  sudah  barang  tentu melahirkan  gelombang  lapangan  kerja yang  sangat  besar  sehingga  bisa menyedot masyarakat dari seluruh
1 Lapangan usaha terdiri dari pertambangan, industri, listrik, gas, air minum, bangunan dan konstruksi, perdagangan, hotel, restoran, angkutan
Indonesia  yang  ingin  mengadu  nasib  di daerah ini. Secara selintas, pertumbuhan ekonomi  pun  mengalami  kenaikan  yang cukup  pesat  hingga  mencapai  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  tahun 2001  sebesar  32,28  trilyun  dengan kontribusi  terbesar  di  sektor  industri sebesar 83,48%.

## Radikalisme di Kab. Bekasi
Radikalisasi  masyarakat  Kabu- paten Bekasi dalam rentang lebih dari tiga abad sejarah meliputi beberapa konteks, yang  memiliki  latar  belakang  berbeda sehingga  interpretasi  atas  kekerasan yang  ditimbulkan  juga  beragam.  Umum- nya radikalisasi memiliki keterkaitan dekat dengan  ekonomi  dan  politik,  yang  bisa terjadi  di  belahan  wilayah  Nusantara lainnya.  Berbagai  ‘pemberontakan’  yang dilakukan  oleh  beberapa  gerakan  pada masa kolonial Belanda yang kerap terjadi akibat kebijakan kolonial  yang  memojok- kan ekonomi rakyat. Setidaknya terdapat tiga  kecenderungan  radikalisasi.  Pe- rtama,  kekerasan  yang  muncul  akibat ekspresi ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat atas kebijakan penguasa, ba- ik  politik  maupun  ekonomi  yang  tidak berpihak  pada  kepentingan  masyarakat bawah.  Kedua,  terjadi  kesenjangan  ko- munikasi antara lapisan elit dan
dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi Tahun 2001 .
masyarakat  umum,  sehingga  keputusan pemerintah pusat dianggap bertentangan dengan  logika  masyarakat  lokal.  Ketiga, ideologi  yang  berkembang  baik  berbasis agama maupun politik membentuk komunitas  radikal.  Kelompok  ketiga  ini adalah  bagian  dari  gerakan  laten  yang naik turun sesuai dengan perkembangan politik lokal dan nasional.
Munculnya gerakan radikal berbasis  agama  ini  menurut  Scott Appleby sebagai ekspresi atas “‘Kemara- han  Sakral’  melawan  diskriminasi  rasial, etnis dan agama; ketidakadilan kebijakan ekonomi …, korupsi dan hipokritas dalam pemerintah; kebijakan negara atau swasta  …,  kekerasan  sistematis  dan keamanan.” Imam Samudra menyatakan bahwa Bom Bali, 12 Oktober 2002 adalah bagian  dari  ekspresi  balasan  bagi  Barat, khususnya Amerika Serikat dan beberapa sekutunya,  yang  dianggap  menghancur- kan  eksistensi  Islam  di  Afganistan, Palestina,  dan  wilayah  lain.  Tetapi  ber- dirinya  beberapa  laskar  dan  milisi  Islam untuk dikirim ke daerah konflik di Maluku dan  Poso,  Sulawesi  Tengah,  memiliki alasan  berbeda,  yaitu  membantu  mas- yarakat  Muslim  yang  dianggap  terdesak oleh  tekanan  pasukan  Kristen,  dan  tidak melihat pasukan keamanan negara tidak melindungi masyarakat Islam.
2 Budhy Munawar-Rachman, Ensiklopedi Nurcholish Madjid , Jld. I (Jakarta: Paramadina-Mizan-CSL, 2006), h. H. 724.
Seiring  dengan  perkembangan industrialisasi  ini,  gejala-gejala  sosial- psikologis sebagai akibat perubahan yang sangat  cepat  dapat  dimanipulasi  dengan mudah  untuk  tujuan-tujuan  tertentu.  Hal ini  disebabkan  karena  gejala-gejala  ini dengan sendirinya diikuti dengan perasaan kecewa, dendam, dan keinginan  emosional  untuk  melawan “kemapanan” ( establishment ).
Kemapanan  di  sini  bisaanya dianologikan  dengan  pemerintah  dan kelompok  elit  penguasa  ( ruling  elite ).
Namun,  gejala-gejala  tersebut  dapat memotivasi  timbulnya  inisiatif  dalam mencari faktor pengimbang dan kompensasi.  Pencarian  faktor  pengim- bang  ini  biasanya  disalurkan  dalam  dua bentuk,  baik  negatif  maupun  positif. Contoh  dari  pengimbang  yang  negatif adalah  munculnya  sikap-sikap  radikal yang  sering  dijadikan  mediator  untuk “mengisi”  kekecewaan  dan  ketidak- puasan tersebut. 2 Bahkan dalam pandan- gan  Morris  Janowitz,  dampak  dari perubahan sosial tersebut adalah adanya prasangka atau stereotype yang cenderung  destruktif  dan  penuh  dengan stigma mengenai kelompok atau golongan tertentu, sehingga sulit menunjang  terjadinya  proses  perubahan sosial yang positif menuju demokrasi dan pluralisme. 3
3 Ibid ., Jld. II,  h. 800.
Secara  antropologis,  masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri, sebenarnya — meminjam  istilah  Alvin  Toffler —adalah masyarakat  yang  masih  berada  dalam dua  gelombang  ( wave )  pertama  perada- ban  umat  manusia,  yakni  pertanian  dan industri.  Secara  geografis,  masyarakat Bekasi  bagian  utara  adalah  bermata pencaharian  sebagai  petani  yang  jauh tertinggal pembangunannya dengan daerah selatan sebagai pusat industrialisasi.  Sedang  bagian  selatan adalah  daerah  kawasan  industri  yang selama  ini  dianggap  sebagai  daerah serapan  air  masyarakat  daerah  Bekasi bagian utara. 4 Permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan belum terbangunnya tatanan nilai sebagai masyarakat  industri  atau  modern  bagi sebagian  besar  masyarakat  Bekasi. Artinya,  pembangunan  secara  fisik  tidak bisa diikuti dengan perkembangan pandangan dunia-nya yang masih sangat tradisional.  Modernisasi  atau  indus- trialisasi yang terjadi hanya pada bangunan  fisik,  sedang  kesadaran  dan pandangan  dunia  ( worldview )  sebagai masyarakat tradisional yang memiliki ciri- ciri paguyuban, mistifikasi beragama, dan semangat patron-client yang kuat, masing dipegang sebagai kesadaran hidup.
Dalam  hubungan  ini,  terdapat beberapa  kerangka  pemikiran  yang
4 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi Tahun 2001 .
5 Mulyana, W. Kusuma, “Analisis Sosial tentang Kerusuhan Massa Kasus Pemilu
menarik  untuk  ditelaah  sebagai  analisis sosial terhadap permasalahan radikalisme.  Prof.  Dr.  Usman  Pelly, mantan  guru  besar  Antropologi  IKIP Medan, mengemukakan mengenai adanya  tiga  sumber  konflik  dalam masyarakat. Pertama , perebutan sumber daya,  alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi; kedua ,  perluasan  batas-batas kelompok  etnis  dan  sosial-budaya;  serta ketiga ,  perbenturan  kepentingan  politik, ideologi  dan  agama.  Ketiganya  lebih banyak didapati dalam masyarakat perkotaan  atau  masyarakat  majemuk yang  mulai  tumbuh  karena  perkemba- ngan  industri  yang  pesat  dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Intensitas konflik dengan faktor-faktor kemajemukan masyarakat  dapat  diklasifikasikan  ke dalam dua kategori, yakni horisontal dan vertikal.  Faktor-faktor  horisontal  meliputi etnis/ras atau asal-usul keturunan; bahasa daerah; adat istiadat; agama; dan kehidupan  sosial-politik. 5 Apabila  kema- jemukan  horisontal  merupakan ascribed factors ,  sedang  faktor-faktor  kemaje- mukan  vertikal  lebih  banyak  berciri achievement factors .
Permasalahan  tersebut  berujung pada  kesadaran  masyarakat  sebagai masyarakat  yang  tertindas  ( oppressed society ).  Tertindas  dari  perkembangan globalisasi  yang  mewujud  dalam  bentuk

## 1997”, dalam Ahmad Suaedy (ed.),
Kekerasan dalam Perspektif Pesantren, (Jakarta: Grasindo-P3M, 2000), h. 71.
hegemoni industri yang kurang memperhatikan aspek
lokalitas masyarakat  dan  lebih  mementingkan etnis  dan  agama  tertentu.  Nampaknya prejudice atau  kecurigaan  masyarakat pada  industrialisasi  memuncak  ketika Pengelola
Kawasan Jababeka
membangun  rumah  ibadah  bagi  umat Kristiani, pembangunan gereja di beberapa  kompleks  perumahan  elit seperti  Lippocity  Cikarang,  perumahan Legenda di Tambun Utara. Sebaliknya, di sejumlah  perumahan  yang  mayoritas penduduknya  adalah  Non-Muslim,  maka pembangunan  masjid  dan  musholla  pun mendapatkan  perlawanan  yang  sama. Dalam  konteks  ini,  nampaknya  cukup relevan  ketika  Kuntowijoyo  mengatakan bahwa masyarakat yang bekerja di sektor industri  atau  nonpertanian  itulah  yang apabila persoalan, seperti pengangguran atau penghinaan, mudah menjadi agresif emosional,  punya collective  behavior tanpa harus digerakkan pihak ketiga atau dikipasi. 6
Bentuk  gagasan  yang  terdapat dalam  konsep  radikalisme  ini  bisa diterapkan untuk melihat gejala radikalisme  sosial  yang  berkembang  di daerah  Kabupaten  Bekasi  lima  tahun terakhir.  Sebagai weltanshauung atau pandangan  dunia  ( worldview )  sekaligus pengalaman hidup ( lebensewlt ), radikalisme  agama  yang  muncul  dalam
6 Mulyana, W. Kusuma, “Analisis Sosial…, ibid., h. 69.
bentuk  penolakan  pembangunan  rumah ibadah,  nampaknya  merupakan  imbas dari
pembangunanisme ( developentalism ) atau modernisasi yang belum  selesai  di  Negara-negara  miskin. Faktor marjinalisasi penduduk asli (baca: umat  Islam)  dalam  merespon  dan lemahnya pemerintah daerah dan investor  asing  maupun  domestik  yang kurang  memaksimalkan  perhatiannya pada community  development ,  adalah faktor-faktor yang menimbulkan maraknya sikap radikalisme beragama di daerah industri ini.

## Pluralitas, Konflik dan Integrasi Sosial
Sebagaimana banyak kota lain di Indonesia,  Kabupaten  Bekasi  sangat diwarnai  oleh  pendatang.  Romo  Mardi menyebutkan  bahwa  masyarakat  asli Bekasi  sangat  toleran  dan  reseptif  atas segala  agama,  ideologi  dan  organisasi politik  yang  masuk.  Mereka  secara terbuka menerima setiap pengaruh positif.  Karena  itu,  dimanika  politik nasional  banyak  mendapat  semangat awal  dari  kota  ini.  Misalnya,  berdirinya Sarikat  Islam  pada  1912  menandai kebangkitan pergerakan dengan identitas agama  dan  etnis.  Juga  penggulingan Suharto  pada  1998  mendapat  sambutan hangat  dengan  gerakan  anti  Orde  Baru. Keberagaman Kabupaten Bekasi tercermin  dari  meratanya  organisasi  dari
faksi  Kiri  ke  faksi  Kanan,  kelompok- kelompok Radikal, dan tumbuhnya
organisasi masyarakat minoritas.
Beberapa  teori  etnisitas  akan  menjadi landasan analisis atas fenomena hubungan sosial dan tradisi kekerasan di Bekasi. Teori pertama oleh C.W. Watson, yang  menyatakan  bahwa  di  kalangan cendekiawan  multikulturalisme  dianggap sebagai kebijakan untuk mencapai tatanan masyarakat di mana warga yang berasal  dari  berlain-lain  agama,  suku, adat,  atau  kebudayaan  dapat  hidup bersama-sama  dan  membaur  dalam pergaulan sehari-hari dengan damai dan sejahtera  tanpa  mengorbankan  ciri-ciri khasnya  masing-masing.  Malah  akan diberi  peluang  sepenuh-penuhnya  untuk mempertahankan  adat  dan  tradisinya. Perlu  ditegaskan  bahwa  kebijakan  ini bertolak  belakang  dari  kebijakan  yang disebut  assimilationism  -  usaha  untuk mempersamakan semua kelompok dalam satu masyarakat  - atau ideologi 'melting- pot'  yang  terkenal  di  AS  zaman  dulu  di mana yang diharapkan ialah semua orang darimanapun  mereka  berasal  -  dari negera gunung atau kepulauan dekat laut - akan ketemu di kwali juga dan sesudah dikocok  di  sana  akhirnya  akan  keluar sama semua. Multiculturalism beranggapan bahwa prinsip "melting-pot" ini ialah satu penghinaan karena seakan- akan  memaksa  orang  menanggalkan warisan  dari  leluhurnya  yang  diterima secara  terhormat  turun-temurun,  dan
menjadikan mereka manusia baru, seragam dengan warga yang lain.
Dengan  mengacu  pada  Furnivall (1948),  Parsudi  Suparlan  membedakan antara masyarakat plural dan masayrakat multicultural.  Pada  dasarnya  masyarakat plural  mengacu  pada  suatu  tatanan masyarakat  yang  di  dalamnya  terdapat berbagai unsur masyarakat yang memiliki ciri-ciri  budaya  yang  berbeda  satu  sama lain.  Masing-masing  unsur  relatif  hidup dalam dunianya sendiri-sendiri.
Hubungan  antarunsur  yang  membentuk masyarakat  plural  tersebut  relatif  lebih rendah dan terbatas. Hubungan antarunsur yang berbeda itu juga ditandai oleh corak hubungan yang dominatif, dan karenanya  juga  bersifat  diskriminatif. Meski  wujud  konkritnya  masih  terlihat samarsamar, tatanan masyarakat multikultural yang hendak dituju cenderung mengacu  pada  suatu tatanan masyarakat yang unsur-unsurnya memiliki ciri yang juga beragam.
Perbedaan yang jelas dibandingkan  dengan  masyarakat  plural ialah  dalam  masyarakat  multicultural terdapat  interaksi  yang  aktif  di  antara unsur-unsurnya  melalui  proses  belajar. Lebih dari itu, kedudukan berbagai unsur yang ada di dalam masyarakat itu berada dalam posisi yang setara, demi terciptanya  keadilan  di  antara  berbagai unsur yang saling berbeda.
Industrialisasi diberi definisi sebagai  proses  perkembangan  teknologi
melalui  penggunaan  ilmu  pengetahuan terapan.  Hal  tersebut  ditandai  dengan ekspansi produksi besar-besaran melalui penggunaan  tenaga  permesinan,  daerah pemasaran yang luas bagi barang-barang produsen  maupun  konsumen,  angkatan kerja  yang  terspesialisasikan  dengan pembagian  kerja,  dan  urbanisasi  yang meningkat. 7
Menyertai  perubahan  di  bidang ekonomi adalah perubahan yang kompleks  dalam  kelompok  dan  proses sosial. Tahap pertama yang tipikal dalam proses industrialisasi, berdampingan dengan urbanisasi, adalah meningkatnya mobilitas  penduduk,  di  samping  adanya perubahan  yang  penting  dalam  adat kebisaaan dan moral masyarakat. Namun yang  sangat  menonjol  adalah  pengaruh- pengaruh terhadap  status pekerjaan dan keahlian-keahlian penduduk kerja, kehidupan  keluarga  dan  kedudukan wanita, tradisi serta kebisaaan-kebisaaan dalam  mengonsumsi  barang.  Konflik antarkelas,  ras,  agama  dan  kelompok sosial  lainnya  juga  dilihat  sebagai  akibat penyerta yang tipikal.
Dengan  demikian,  industrialisasi menyangkut  perubahan  sosial,  yakni perubahan susunan kemasyarakatan dari sistem  sosial  pra-industri  (agraris)  ke sistem  sosial  industrial.  Kadang-kadang hal ini juga disejajarkan dengan perubahan dari masyarakat pramodern ke
7 Budhy Munawar-Rachman, Ensiklopedi …, Jld. II, op. cit ., h. 1080.
masyarakat  modern.  Atau,  dalam  istilah yang sering digunakan saat ini, perubahan  dari  “negara  kurang  maju” ( less  developed  country )  ke  keadaan masyarakat  “Negara  yang  lebih  maju” ( more developed country ). Untuk itu, para ahli  ilmu  sosial  membedakan  hubungan- hubungan “natural dan organis” keluarga, desa,  dan  kota  kecil  ( gemeinschaft ) dengan  kondisi  yang  “artifisial”  dan “terisolasi”  dari  kehidupan  kota  dan masyarakat  industri  ( gesellschaft ), ketika hubungan-hubungan  asli  dan  natural manusia satu sama lainnya telah dikesampingkan, dan setiap orang berjuang  untuk  keuntungannya  sendiri dalam  semangat  kompetisi.  Menurut Bahtiar  Effendi,  pertemuan  ( encounters ) masyarakat  agama  dengan  realitas empiris  tidak  selalu  mengambil  bentuk wacana  dialogis  yang  konstruktif.  Alih- alih,  yang  muncul  adalah  mitos-mitos ketakutan yang membentuk kesan bahwa perubahan  sosial  yang  cepat  itu  dengan serta-merta menyebabkan agama berada pada  posisi  “bawah”  ( subordinate )  atau “pinggir”. Suatu pengalaman masyarakat Eropa  Barat,  yang  dalam  pandangan Ernest  Gellner,  “pertemuan”  mereka dengan  perkembangan  ilmu-ilmu  sosial dan industrialisasi mengantarkan mereka pada  pintu  “sekularisasi”.  Dengan  itu,
nilai-nilai agama
dikhawatirkan memudar. 8
Bahkan  sampai  pada  tingkat tertentu,  masyarakat  agama  dewasa  ini dihadapkan  pada  situasi  kegamangan dalam  menghadapi  proses  globalisasi. Kekhawatiran bahwa perkembangan teknologi  dapat  (a)  meminggirkan  nilai- nilai  agama;  (b)  menghancurkan  ikatan unit-unit sosial masyarakat; dan (c) pada akhirnya memisahkan agama dari dasar- dasar  organisasinya. 9 Inilah  sistem  nilai kompensasi  masyarakat  yang  negatif yang melahirkan sikap radikalisme beragama di kalangan masyarakat bawah.
Istilah  “radikalisme”  sebenarnya bukan  konsep  asing  dalam  ilmu  sosial. Disiplin  politik,  sosiologi,  dan  sejarah sejak lama telah menggunakan terma ini untuk  menjelaskan  fenomena  sosial tertentu.  Sejarawan  Kartono  Kartodirjo, misalnya,  menggunakan  istilah  ini  untuk menggambarkan  gerakan  protes  petani yang menggunakan simbol agama dalam menolak seluruh aturan dan tatanan yang ada.  Kata  “radikal”  digunakan  sebagai indicator  sikap  penolakan  total  terhadap
8 Bahtiar Effendi, Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik? , (Bandung: Mizan, 2000), h. 16
9 Ibid .
10 Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo dalam Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo (peny.), Radikalisme Agama (Jakarta: PPIM-IAIN, 1998), h. xvi.
11 Menurur Adeed Davisha, ada perbedaan esensial antara “terorisme” dengan “radikalisme”. Kalau “terorisme” hanya
kondisi  yang  sedang  berlangsung. 10
Dalam  konteks  ini,  Adeed  Dawisha menggambarkan  radikalisme  sebagai sikap  jiwa  yang  membawa  kepada tindakan-tindakan yang bertujuan melemahkan  dan  mengubah  tatanan politik  mapan —dan  bisaanya  dengan cara-cara kekerasan —dan menggantinya dengan sistem baru. 11
Mengadopsi  temuan  Horace  M. Kallen,  radikalisme  sosial  sedikitnya memiliki  tiga  ciri mainstream dalam melakukan gerakannya. Pertama , radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung.
Bisaanya  respon  tersebut  muncul  dalam bentuk  evaluasi,  penolakan  atau  bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggungjawab terhadap
kelangsungan kondisi yang ditolak. Kedua ,  radikalisme  tidak  berhenti  pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya  mengganti  tatanan  tersebut dengan  bentuk  tatanan  lain.  Ciri  ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung  program  atau  pandangan
merupakan salah satu di antara berbagai instrument kebijakan para pelakunya, sedang “radikalisme” adalah esensi dari kebijaksanaan itu sendiri; radikalisme juga mencakup nilai-nilai, tujuan dan concern dari orang-orang yang merumuskan kebijaksanaan tersebut. Lihat Dr. Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 147.
dunia tersendiri. Dengan demikian, sesuai dengan  arti  kata  “ radic ”,  sikap  radikal mengandung keinginan untuk mengubah keadaan  secara  mendasar. Ketiga ,  ciri yang  terakhir  ialah  kuatnya  keyakinan kaum  radikalis  akan  kebenaran  program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada  saat  yang  sama  dibarengi  dengan penafikan  kebenaran  sistem  lain  yang akan  diganti.  Dalam  gerakan  sosial, keyakinan  tentang  kebenaran  program atau filosofi sering dikombinasikan dengan  cara-cara  pencapaian  yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti “kerakyatan” atau “kemanusiaan”. 12 Pada kondisi  demikian,  dialektika  kekerasan dan anti-kekerasan mengalami guncangan luar bisaa. Ketegangan antara tesis  dan  antitesis  dalam  dialektika tersebut mencapai puncaknya.
Dalam konteks keagamaan, nampaknya istilah radikalisme hingga kini belum ada kesepakatan mengenai istilah
12 Ibid ., h. xviii. Dalam konteks ini, menurut Hassan Hanafi, kekerasan terjadi di lingkungan tertentu ketika ia menjadi satu- satunya jalan dan media untuk mengekspresikan eksistensi kemanusiaan. Kekerasan dimulai dari situasi yang terbentuk oleh tiga elemen. Pertama , perasaan mendalam dari individu, kelompok dan bangsa akan ketidakadilan dan keputusasaan; kedua , ketidakberdayaan individu, kelompok dan masyarakat dalam mengubah ketidakadilan tersebut melalui segala cara tanpa kekerasan; ketiga , tidak adanya dialog antara pelaku ketidakadilan dan korbannya, atau mungkin ada namun sekedar dialog semu (bisu). Lihat Hassan Hanafi, Agama, Kekerasan dan Islam
yang tepat untuk menggambarkan gerakan  radikal. 13 Oliver  Roy  dalam bukunya The  Failure  of  Political  Islam (1994)  menyebut  gerakan  Islam  yang berorientasi  pada  pemberlakuan  syariat Islam sebagai Islam Fundamentalis, yang ditunjukkan  dengan  gerakan  Ikhwanul Muslimin,  Hizbut  Tahrir,  Jami’ati  Islami dan Islamic Salvation Front (FIS). 14 John L.  Esposito  lebih  memilih  menggunakan istilah  revivalisme  Islam  atau  aktivisme Islam,  yang  memiliki  akar  tradisi  Islam. 15
Sementara itu. Muhammad Abid Al-Jabiri menggunakan  istilah  ekstremisme  Islam. Kelompok Islam ekstrem biasanya mengarahkan permusuhan dan perlawanannya kepada gerakan-gerakan Is lam “tengah” atau “moderat”. Karena itu, Al-Jabiri  menyebutkan  bahwa  musuh sejati  Islam  ekstrem  adalah  Islam moderat. Al-Jabiri menunjukkan perbedaan dari gerakan Islam ekstrem di masa  kontemporer  ini.  Gerakan-gerakan
Kontemporer , terj. Ahmad Najib
(Yogyakarta: Jendela, 2001), h. 54.
13 Banyak ilmuwan yang menyamakan istilah radikalisme agama dengan fundamentalisme ( ushûliyyûn ), “kaum Islamis” ( islâmiyyûn ), “kaum otentik atau asli” ( ashliyyûn ), “pengikut para sahabat utama ( salafiyyûn ), “militant” atau bahkan “neo-fundamentalisme”, karena memiliki kemiripan-kemiripan tertentu yang menyerupai ciri-ciri dalam radikalisme. Dr. Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam…., op. cit. , h. 109.
14 Oliver Roy. The Failure of Political Islam (London: I.B. Tauris & Co. Ltd., 1994), h. 2-4.
15 John L. Esposito, The Islamic Threat Myth or Reality? (Oxford: Oxford University Press, 1992), h. 7-8.
ekstemis masa lalu mempraktikkan ekstremisme pada tatanan akidah, sedangkan  gerakan-gerakan  ekstrem kontemporer menjalankannya pada tataran syariah dengan melawan
mazhab-mazhab moderat. 16 Untuk lebih memperjelas fenomena  radikalisme  agama,  kerangka yang diberikan sosiolog agama, Martin E. Marty,  dengan  beberapa  modifikasi, agaknya  cukup relevan  diterapkan  untuk melihat  gejala  “kekerasan  atas  nama agama”.  Menurutnya,  ciri  yang  utama adalah oppositionalism (paham perlawanan),  yakni  paham  perlawanan terhadap  ancaman  yang  dipandang membahayakan  eksistensi  agamanya, apakah  dalam  bentuk  modernitas  atau modernisme,  sekularisasi,  dan  tata  nilai Barat  pada  umumnya. 17 Sikap  melawan atau  berjuang  ( fight )  dilakukan,  di antaranya dengan melawan kembali ( fight back ) kelompok yang mengancam keberadaan  atau  identitas  yang  menjadi tatanan  hidup;  berjuang  untuk  ( fight  for ) menegakkan  cita-cita  yang  meliputi persoalan  hidup  secara  umum,  seperti keluarga  atau  institusi  sosial;  berjuang dengan  ( fight  with )  kerangka  nilai  atau identitas  tertentu  yang  berasal  dari warisan masa lalu maupun kontruksi yang baru;  berjuang  melawan  ( fight  againt ) musuh-musuh  tertentu  yang  muncul
16 Muhammad Abid Al-Jabiri, Agama, Negara dan Penerapan Syariah , terj.
(Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001), h. 139-149.
dalam  bentuk komunitas  atau  tata  sosial keagamaan
yang dipandang menyimpang; dan terakhir, mereka melakukannya dalam kerangka perjuangan  atas  nama  ( fight  under )
Tuhan. 18
Dalam hal ini, ormas-ormas Islam yang menentang pembangunan sejumlah rumah  ibadah  umat  Kristiani  di  sebagian besar  daerah  Kabupaten  Bekasi,  seperti Pelajar  Islam  (PII),  Gerakan  Pemuda Islam  Indonesia  (GPII),  Front  Pembela Islam  (FPI),  Front  Hizbullah,  Forum Komunikasi  Antar  Masjid  Indonesia (FORKAMI)  dan  Ikatan-ikatan  remaja masjid  yang  ada  di  seluruh  Kabupaten Bekasi, memiliki ciri-ciri yang dikemukakan  Marty. Pertama ,  melawan ancaman yang dipandang membahayakan  eksistensi  agamanya, seperti  industrialisasi  yang  dianggap memiliki misi tersembunyi ( hidden agenda ) melaksanakan program kristenisasi. Kedua ,  melawan  kembali ( fight  back )  kelompok  yang  mengancam keberadaan  atau  identitas  yang  menjadi tatanan  hidup,  dalam  hal  ini  kebijakan pemerintah daerah tentang pembangunan rumah ibadah dan kalangan  investor  asing.  Hal  ini  terkait dengan  adanya  dugaan  rekayasa  politik dari  partai  politik  besar  tertentu  dan aparat  keamanan;  bertentangan  dengan
17 Dr. Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam…., op. cit. , h. 109.
18 Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo, op. cit., h. xix.
Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  dua menteri yang mengatur tentang persyaratan pembangunan rumah ibadah sekurang-kurangnya memiliki kepala keluarga  (KK)  sebanyak  90  KK.;  adanya pelanggaran  izin  membangun  bangunan (IMB). Ketiga ,  berjuang  untuk  ( fight  for ) menegakkan  cita-cita  yang  meliputi persoalan  hidup  secara  umum,  seperti keluarga  atau  institusi  sosial  melalui pelembagaan kembali organisasi kemasyarakatan  “paramiliter”,  seperti Ikatan  Poetra  Daerah  (IKAPOED)  dan Persatuan Orang Betawi (POB), sebagai “gerombolan  preman”  yang  berfungsi sebagai  kelompok  penekan. Keempat , berjuang  dengan  ( fight  with )  kerangka nilai  atau  identitas  tertentu  yang  berasal dari warisan masa lalu maupun kontruksi yang  baru. Kelima ,  berjuang  melawan ( fight againt ) musuh-musuh tertentu yang muncul dalam bentuk komunitas atau tata sosial keagamaan yang dipandang menyimpang.  Perlawanan  ini  dilakukan kepada  kelompok-kelompok  yang  lebih moderat  dalam  melihat  dan  mencermati permasalahan  ini.  Dan keenam ,  mereka melakukannya dalam kerangka perjuangan  atas  nama  ( fight  under )
Tuhan.  Dengan  semangat  yang  kurang didasarkan  pada  pemahaman  yang komprehensif  tentang  Islam  sebagai sebuah  ajaran  yang kaffah ,  mereka seringkali menggunakan cara-cara kekerasan  dengan  mengatasnamakan untuk  menjaga  dan  memurnikan  Islam
dari  segala  bentuk  penyimpangan  di kalangan  umat  Islam  itu  sendiri  dan serangan dari agama lain.

## Epilog
Sebagai daerah yang kuat memegang nilai-nilai keagamaan,
Kabupaten  Bekasi  telah  menjalankan nuansa  agamis  bagi  aparatur  dalam menjalankan  pemerintahan  yang  baik ( good  governance )  dan  tidak  koruptif dalam  merancang  dan  mengimplemen- tasikan pelayanan, pemberdayaan masa- rakat,  pengaturan  dan  pembangunan sarana  publik.  Penekanan  nilai-nilai keagamaan  dalam  segala  aspek  pem- bangunan  tampak  jelas  dalam  7  (tujuh) misi  Kabupaten  Bekasi,  salah  satunya adalah  “Meningkatkan  Peran  Serta Institusi  Keagamaan  Dalam  Pembangu- nan Di Segala Bidang ”.
Hal ini terlihat dari jumlah penduduk  muslim  di  Kabupaten  Bekasi Tahun  2009  yang  berjumlah  1.949.913 jiwa  dari  total  jumlah  penduduk  2,6  juta. Dengan jumlah 7 (tujuh) kawasan raksasa industri, Kabupaten Bekasi adalah daerah penyangga  ibukota  negara  yang  sedang mengalami  perubahan  yang  pesat  dari pola kehidupan masyarakat agraris menuju  masyarakat  industri.  Bahkan perubahan  ini  pun  menjadikan  daerah tersebut sebagai wadah peleburan ( melting  pot )  berbagai  etnis  ras  dan agama. Secara kultur keagamaan, realitas  keagamaan  masyarakat  Muslim
Kabupaten Bekasi dikenal sebagai masyarakat  yang  kuat  memegang  nilai- nilai  keagamaan.  Tradisi  keagamaan seperti  pengajian  rutin  majelis  ta’lim, ceramah  agama,  tahlil,  shalawat  dan ratiban, tetap dipegang sebagai nilai-nilai keagamaan  yang  telah  berjalan  sejak lama.
Secara  kuantitatif,  sarana  ibadah bagi  masyarakat  Muslim  di  Kabupaten Bekasi memang mengalami  peningkatan sarana  ibadah.  Namun,  peningkatan kuantitas sarana ibadah dan jamaah haji tampaknya  kurang  dibarengi  dengan peningkatan kualitas pemahaman keagamaan. Bahkan tak jarang, peningkatan  sarana  ibadah  dan  jamaah haji ini pun cenderung
melestarikan  ”menjauhnya”  nilai-nilai Islam.  Artinya  ajaran  Islam rahmatan lil  ’alamîn belum  terejawentahkan  dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai-nilai pluralisme yang terkejawantahkan dalam sikap keberagamaan masyarakat Muslim
Bekasi  pada  dasarnya  tampak  cukup terekspresikan  dengan  baik.  Ini  bisa disimpulkan  dari  minimnya  peristiwa gesekan SARA yang terjadi jika
dibandingkan dengan banyaknya peluang yang tercipta akibat intensitas kemajemukan  dan  interaksi.  Pluralisme masyarakat Muslim Bekasi juga tercermin dari tingkat pengetahuan mereka tentang pentingnya  maksud  dan  tujuan  dai toleransi  dan kerukunan  umat  beragama
bagi  kemaslahatan  kehidupan  umum  di sekitar.Namun, sikap pluralisme ini ternyata  masih  dalam  tataran  yang dangkal dan di permukaan saja ( superficial) sehingga  masih  sangat tergantung  pada  situasi  dan  kondisi keharmonisan secara umum yang sewaktu-waktu  bisa  berubah  menjadi konflik ketika  issu-issu  bermuatan  SARA beredar secara massif.
Ke- superficial- an  pluralisme  ini menyebabkan masyarakat Muslim Kabupaten Bekasi terjerembab ke dalam pemahaman  dan  sikap  radikalisme. Mereka  masih  terikat  kuat  dengan simbolisme  dan  sentimen  SARA.  Jika berhadapan  dengan  atribut-atribut  etnis dan ideologis provokatif, potensi radikalisme  pun  akan  dengan  mudah tersulut.

## Daftar Pustaka
Azra, Azyumardi, Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme (Jakarta:
Paramadina, 1996)
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi Tahun 2001 .
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi Tahun 2001 .
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi, 2007
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi,
2010

## Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi,
Bekasi dalam Angka 2015,
(Bekasi, BPS, 2015)
BPS, “Indeks Kepadatan Penduduk”,
Sistem Informasi Rujukan Statistik, di tautan https://sirusa.bps.go.id , diakses tanggal 15 Oktober 2016 BPS, “Penduduk menurut Wilayah dan
Agama yang Dianut: Provinsi Jawa Barat”, Sensus Penduduk 2010, di tautan http://sp2010.bps.go.id/index.php/ site/tabel?tid=321&wid=32000000 00
“Demo Gereja Santa Clara Bekasi,
Ratusan Elemen Masyarakat Geruduk Walikota Bekasi”, VOA- Islam, 11 Agustus 2015, di tautan http://www.voa- islam.com/read/indonesiana/2015 /08/10/38491/demo-gereja-santa- clara-bekasi-ratusan-elemen- masyarakat-geruduk- walikota.dpbs
Effendi, Bahtiar, dan Prasetyo, Hendro,
Radikalisme Agama (Jakarta:
PPIM-IAIN, 1998)
Effendi, Bahtiar, Repolitisasi Islam:
Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik? , (Bandung: Mizan,
2000)
Esposito, John L., The Islamic Threat
Myth or Reality? (Oxford: Oxford University Press, 1992)
Hamludin, “Ormas Islam dan Jemaat HKPB Bentrok”, Tempo Interaktif,
01 gustus 2010, di tautan https://m.tempo.co/read/news/201 0/08/01/064267876/ormas-islam- dan-jemaat-hkbp-bekasi-bentrok Hanafi, Hassan, Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer , terj. Ahmad Najib (Yogyakarta: Jendela, 2001) Hidayat, Komaruddin, Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme (Jakarta:
Paramadina, 1998)
Ifzanul, “ Masyarakat Tradisional,
Masyarakat Transisi, Masyarakat Modern, masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan ”, Jurnal Sosial, 1: 01
(2009)
Al-Jabiri, Muhammad Abid, Agama,
Negara dan Penerapan Syariah , terj.  (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001)
J.B. Banawiratma, SJ., “Bersama
Saudara-Saudari Beriman Lain: Perspektif Ger eja Katolik”, dalam Dialog: Kritik dan Identitas Agama (Yogyakarta: Dian Interfidei, 1993), h. 17.
KBBI Web, “ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”, di tautan http://kbbi.web.id/transisi .
Kelompok Kerja Penyuluh Agama (POKJALUH) Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, 2010
Koentjoroningrat, Manusia dan kebudayaan di Indonesia ,
(Jakarta : Djambatan, 2010) Landis, Judson R., Sociology: Concepts and Characteristics, (Belmont: Wadsworth, 1983)
Mufadillah, Ahmad Haris, “Arti Pluralisme”, Ahmuf, 18 Mei 2011, di tautan http://ahmufadillah.blogspot.co.id/ 2011/05/arti-pluralisme.html
Muhadjir,Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998)
MUI, Himpunan fatwa MUI Sejak 1975,
(Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 103 Munawar-Rachman, Budhy, Ensiklopedi
Nurcholish Madjid , Jld. I (Jakarta:
Paramadina-Mizan-CSL, 2006)
Pahmi, Perspektif Baru Antropologi
Pedesaan , (Jakarta : Gaung
Persada Pres., 2010) Pruitt, Dean G, dan Rubin, Jeffrey Z.,
Teori Konflik Sosial , terj.Helly P.
Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
Rachman, Budhy Munawar, Ensiklopedi
Nurcholish Madjid , Jld. I (Jakarta:
Paramadina-Mizan-CSL, 2006)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2010
Roy, Oliver. The Failure of Political Islam (London: I.B. Tauris& Co. Ltd., 1994)
Suaedy, Ahmad, (ed.), Kekerasan dalam Perspektif Pesantren, (Jakarta: Grasindo-P3M, 2000).
Suhanadji dan Waspodo TS, Modernisasi Dan Globalisasi: Studi Pembangunan Dalam Perspektif Global, (Malang : Insan Cendikia,
2004)
Tebba, Sudirman, Islam Pasca Orde Baru (Yogyakarta: Tiara Wacana,
2001)
Webster’s Online, “ Pluralism”,
Merriam-Webster, di tautan https://www.merriam- webster.com/dictionary/plural ism