Journal homepage: http://iptek.its.ac.id/index.php/jats

## Kriteria dalam Pemilihan Prioritas Pengembangan Fasilitas Umum dan Sosial pada Perumahan Berkelanjutan
Cahyono Bintang Nurcahyo 1,* , Christiono Utomo 1 , Retno I. 1 , Yusroniya E. P. R. W. 1 , Andriani O. F. D. 1 Departemen Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 1 Koresponden * , email: bintang@ce.its.ac.id
Info Artikel Abstract
Diajukan                        30 November 2020
Diperbaiki                     23 Februari 2021 Disetujui                       24 Februari 2021 Keywords: criteria, public facility, social facility, sustainable housing The process of developing public facilities and social facilities required strategic preparation plans  in  selecting  priorities  for each  housing  development.  Decisions that  are preceded  by change control are complex problems, whereas studies on the subject are very rarely found.
This study aims to approach the concept of decision support in the priority selection of public facilities and social facilities development. The Pairwise Comparison Matrix from AHP and field survey showed the criteria order of public facilities and social facilities development as Site/Land Use, Environment, Transportation & Communication, Social, and Economics.
Kata kunci: kriteria, fasilitas umum, fasilitas sosial, perumahan berkelanjutan Abstrak
Proses  pengembangan  fasilitas  umum  dan  sosial  membutuhkan  rencana  persiapan strategis, terutama dalam pemilihan prioritas pada setiap proyek perumahan. Keputusan yang didahului dengan pengendalian perubahan merupakan masalah yang rumit, sedang- kan studi mengenai subyek tersebut sangat jarang dijumpai. Penelitian ini menjelaskan konsep fasilitas umum dan sosial pada perumahan berkelanjutan secara mendetail. Pene- litian ini menggunakan Matriks Perbandingan Berpasangan pada AHP untuk menentu- kan  urutan  kriteria,  yang  kemudian  hasilnya  divalidasi  melalui  pengamatan  aktual  di lapangan. Hasil akhir  menunjukkan  kriteria dalam  pemilihan prioritas  pengembangan fasilitas umum dan sosial pada perumahan berkelanjutan secara berurutan adalah La- han/Penggunaan Lahan, Lingkungan, Transportasi & Komunikasi, Sosial, dan Ekonomi.

## 1. Pendahuluan
Pemilihan prioritas fasilitas umum dan sosial pada rencana persiapan strategis perkotaan selalu relevan dengan pengem- bangan  tata  ruang,  yang  pada  beberapa  tahun  terakhir  ini memiliki kualitas dan kuantitas yang tinggi, bentuk yang bera- gam,  pengadaan  baru  pada  lokasi  hunian,  hingga  peralihan fungsi pemanfaatan  lahan. Menurut UU RI Nomer 1 Tahun 2011 [3], penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Proses  pengembangan  perumahan  perlu  memperhatikan konsep  pembangunan  berkelanjutan,  yaitu  pengetahuan  ter- kait kebijakan pembangunan perkotaan [1]. Penyediaan peru- mahan yang layak dan terjangkau tetap menjadi prioritas uta- ma bagi pemerintah [2]. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di suatu wilayah perkotaan, maka kebutuhan peru- mahan akan terus meningkat. Hal tersebut mengakibatkan pe- nyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang ke- butuhan  penghuni  juga  terus  meningkat.  Dikarenakan  lahan yang  dapat  dipergunakan  untuk  pengembangan  perumahan semakin terbatas, maka hunian membutuhkan sesuatu hal baru berupa  konsep  perumahan  berkelanjutan.  Penerapan  konsep hunian  berkelanjutan  ini  diyakini  dapat  mencegah  beberapa
permasalahan yang berpotensi  terjadi  di perkotaan diantara- nya permukiman yang kumuh, kesenjangan perkotaan, pem- bangunan ekonomi dan manusia, perpecahan perkotaan, dan perubahan iklim [2]. Sehingga, perumahan saat ini memiliki peran penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan [2]. Selain itu, perumahan  memiliki potensi  yang signifikan pada kontribusi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan karena telah menjadi salah satu kebijakan publik yang paling penting [1].
Dalam perkembangannya, perumahan terbagi menjadi ke- las menengah ke bawah dan kelas menengah ke atas. Sering- kali  perumahan  yang  diperuntukan  bagi  kelas  menengah  ke bawah menyediakan akomodasi standar yang buruk [2]. Hal tersebut  ditandai  oleh  lokasi  yang  terpencil,  sulitnya  akses transportasi, dan minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang  penghuni  di  kawasan  tersebut.  Padahal  menurut UU  RI  1/2011  Pasal  23  [3], perencanaan  perumahan  terdiri atas perencanaan dan perancangan rumah dan juga perenca- naan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. Peren- canaan dan perancangan rumah dilakukan untuk menciptakan rumah  yang  layak  huni,  dan  dilakukan  oleh  orang  yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut sesuai dengan keten-
tuan  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  proses  pe- rencanaan dan perancangan prasarana, sarana dan utilitas u- mum  perumahan  harus  memenuhi  persyaratan  administrasi, teknis, dan ekologis yang harus mendapatkan pengesahan dari pemerintah daerah.
Pada dasarnya, fasilitas umum dan sosial perumahan telah diatur dalam peraturan tersebut. Peraturan tersebut mengha- ruskan  pengembang  perumahan  memenuhi  kewajiban  dan syarat yang telah ditentukan. Widhianto [10] menjelaskan da- lam penelitiannya bahwa permasalahan yang sering terjadi pa- da fasilitas umum di Indonesia disebabkan karena kurang per- hatiannya fasilitas tersebut terhadap kenyamanan dan kebutu- han pengguna. Hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip pe- rencanaan fasilitas umum, yaitu bahwa penggunanya berane- karagam. Ketidaksesuaian tersebut dibuktikan oleh pengguna yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu berupa minimnya fa- silitas bagi pengguna berkebutuhan khusus yang akan menja- dikan fasilitas tersebut sulit untuk dimanfaatkan.
Bakar dan Cheen [1] menjelaskan tentang sistematika pe- meringkatan  perumahan  berkelanjutan yang mempunyai  be- berapa kriteria. Kriteria tersebut digunakan sebagai sistem pe- nilaian  secara  komprehensif  terhadap  perumahan  berkelan- jutan.  Hal  itu  menandakan  bahwa  penilaian  tersebut  meng- evaluasi kinerja lingkungan pada sekelompok bangunan, atau dengan kata lain menilai area lingkungan bangunan tersebut. Evaluasi pembangunan perumahan tidak hanya mencakup pe- ngembangan lingkungan saja, tetapi juga mencakup penilaian kinerja  bangunan  dikarenakan  kinerja  bangunan  memiliki dampak signifikan terhadap permasalahan lingkungan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja lingkungan di seluruh area terkait.
Berdasarkan penjabaran dari beberapa uraian di atas, maka dibutuhkan pembahasan mengenai keputusan pemilihan prio- ritas fasilitas umum dan sosial sebagai pengendalian peruba- han pada tahap konstruksi. Subyek tersebut merupakan masa- lah yang rumit dan sangat jarang dijumpai, baik dalam dunia praktis maupun akademis, termasuk terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Makalah ini membe- rikan fokus pada pembahasan kriteria dalam pemilihan priori- tas pengembangan fasilitas umum dan sosial pada perumahan berkelanjutan.

## 2. Metode
Studi ini membahas konsep dan metode pengambilan ke- putusan manajerial terkait pengembangan fasilitas umum dan sosial perkotaan secara komprehensif dalam pengelolaan tata ruang. Studi ini adalah tinjauan tentang konsep pengambilan keputusan fasilitas umum dan sosial di perumahan berkelan-
jutan. Studi ini juga menyajikan beberapa konsep dan pene- litian  terdahulu  yang  mendukung  pengambilan  keputusan pengembangan fasilitas tersebut.
Beberapa  kriteria  yang  digunakan  dalam  pengambilan keputusan tersebut didapatkan dari studi literatur sebelumnya. Kriteria keberlanjutan tersebut terdiri dari beberapa variabel yang digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mencapai pem- bangunan perumahan keberlanjutan di beberapa negara ber- kembang.  Bakar  and  Cheen  [1]  membagi  kriteria  tersebut menjadi 6 (enam) kategori yaitu Lingkungan, Sosial, Ekono- mi, Bentuk Bangunan, Lahan/Penggunaan Lahan, dan Komu- nikasi & Transportasi. Keenam kriteria tersebut akan dibahas satu persatu secara terperinci untuk mengetahui apakah setiap kriteria  tersebut  telah  sesuai  dan  cocok  untuk  digunakan dengan jelas.
Selain  itu,  metode  yang  digunakan  untuk  menentukan kriteria  dalam  pemilihan  prioritas  pengembangan  fasilitas umum dan sosial pada perumahan berkelanjutan di penelitian ini adalah Matriks Perbandingan Berpasangan pada Analytic Hierarcy Process (AHP). Metode pengumpulan data dilaku- kan  dengan  wawancara  dan  survei  ke  beberapa  perumahan yang dibangun oleh pengembang. Metode AHP biasanya di- gunakan  dalam  pengambilan  keputusan  yang  memiliki kriteria ganda. Selain itu, metode AHP dapat digunakan untuk menguraikan  dan  menyusun  prioritas  dari  beberapa  macam alternatif pilihan yang ada [11].

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pada dasarnya pengembangan perumahan akan cenderung meningkat  sesuai  dengan  pertambahan  jumlah  penduduk  di suatu kawasan. Bertambahnya pengembangan perumahan a- kan  menciptakan  ruang  dalam  lingkungan  masyarakat  dan alam sekitarnya. Terciptanya ruang tersebut dapat menimbul- kan suatu tata lingkungan yang serasi. Tata lingkungan yang serasi  dapat  menunjang  pola  kehidupan  sosial  budaya  yang sejahtera [5]. Pengembangan perumahan adalah salah satu hal fundamental yang kompleks karena menjadi  bagian dari isu penting dari kesehatan masyarakat [5]. Perumahan yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi berbagai persya- ratan yang telah diatur oleh undang-undang. Selain itu, pihak pengembang juga harus memperhatikan kebutuhan penghuni untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, sehingga penghuni kawasan tersebut berpotensi untuk sehat. Kesehatan lingkung- an  dan  penghuni  terkait  erat  dengan  ketersediaan  prasarana dan sarana.
Permukiman  adalah  salah  satu  bagian  lingkungan  hidup pada kawasan perdesaan atau perkotaan [5]. Permukiman ada- lah  suatu  lingkungan  hunian  yang  terdiri  dari  beberapa perumahan  yang memiliki  sarana,  prasarana,  utilitas  umum,
serta yang memiliki kegiatan fasilitas penunjang baik di kawa- san  perkotaan  maupun  perdesaan  [3].  Permukiman  adalah salah satu kondisi sosial dasar yang menentukan kualitas hi- dup dan kesejahteraan masyarakat [2]. Berdasarkan beberapa definisi  tersebut,  permukiman  dapat  diartikan  sebagai  suatu kawasan yang terdiri dari beberapa rumah, baik berupa kawa- san  perkotaan  maupun  kawasan  perdesaan,  yang  memiliki fungsi  sebagai  lingkungan  hunian  yang  ditunjang  dengan sarana, prasarana, dan utilitas.
Konsep pembangunan kota yang berkelanjutan [6] diguna- kan untuk mencegah permasalahan urban sprawl yang tidak efisien  dan  efektif  dalam  tata  ruang.  Selain  itu,  jika  semua orang mempunyai kesempatan untuk memiliki hunian di peru- mahan yang berkelanjutan, maka akan berpotensi meningkat- kan kesejahteraan, kohesi sosial, dan kemandirian [1]. Menu- rut Brundtland [7] yang dikutip dalam Bakar dan Cheen [4], pembangunan  berkelanjutan  diartikan  sebagai  pemenuhan pembangunan yang dibutuhkan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Semua literatur sepakat untuk mengusung konsep berke- lanjutan ini sebagai pembangunan jangka panjang suatu nega- ra.  Sehingga  dalam  pelaksanannya,  bukan  hanya  terkait  pe- manfaatan dan pengelolaan sumber daya saja, tetapi juga perlu untuk  memperhatikan  faktor  lingkungan  dan  sosial.  Pemba- ngunan  kota  yang  berkelanjutan  melibatkan  keberlanjutan ekonomi, sosial, ekologi, teknologi dan budaya [4]. Peruma- han berkelanjutan memiliki peluang besar untuk meningkat- kan ekonomi pembangunan, pengelolaan lingkungan, kualitas hidup, dan kesetaraan sosial, yang dapat mengurangi berbagai macam permasalahan seperti pemukiman kumuh, urbanisasi penduduk, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi. Dari beberapa penjabaran dari penjelasan tersebut, maka peruma- han memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Peru- mahan menjadi penting karena perumahan merupakan suatu hunian  yang  perlu  dilengkapi  dengan  sarana  dan  prasarana lingkungan yang menunjang kehidupan penghuni tersebut.
Fasilitas  umum  disepadankan  dengan  sarana  prasarana umum  yang  dimanfaatkan  masyarakat  untuk  meningkatkan keberdayagunaan  agar  kehidupan  menjadi  lebih  mudah  dan sejahtera [5]. Fasilitas umum dapat dijelaskan sebagai suatu bangunan  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung  suatu  sistem pelayanan  lingkungan  di  dalam  kawasan  permukiman  yang disediakan instansi pemerintah [5]. Sedangkan  fasilitas umum merupakan elemen-elemen kota yang fungsi utamanya adalah penyediaan pelayanan yang dikelola sepenuhnya oleh peme- rintah atau bersama-sama dengan pihak swasta [6]. Fasilitas umum  dapat  berupa  jaringan  listrik,  drainase,  jaringan
komunikasi, jaringan gas, akses transportasi, kebersihan (fasi- litas pembuangan sampah), dan pemadam kebakaran.
Fasilitas sosial disepadankan dengan sarana prasarana so- sial yang diartikan sebagai fasilitas yang menyediakan upaya pemenuhan kepentingan sosial masyarakat, pelaksanaan akti- vitas sosial, dan interaksi sosial antar warga [5]. Fasilitas so- sial dapat didefinisikan sebagai fasilitas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penghuni di dalam lingkungan permu- kiman [5]. Menurut Sujarto [8] yang dikutip dalam penelitian C. Citraningtiyas and I Kustiwan [6], fasilitas sosial didefini- sikan sebagai aktivitas atau material yang berguna untuk pe- menuhan  kebutuhan  masyarakat  yang  bersifat  kepuasan  so- sial, mental dan spiritual.  Fasilitas sosial berupa sentra perbe- lanjaan dan niaga, kesehatan, pendidikan, pemerintahan dan pelayanan umum, tempat rekreasi dan kebudayaan, ruang ter- buka  hijau,  tempat olahraga dan lapangan terbuka, pemaka- man umum, transportasi, dan juga komunikasi. Fasilitas sosial dikategorikan efektif apabila intensitas pemanfaatannya tinggi [9]. Hal itu ditandai dengan interaksi sosial yang tinggi antar warganya, sehingga menandakan fasilitas sosial tersebut telah sesuai dengan tujuannya diadakan fasilitas tersebut.

## 3.1 Kriteria
Kriteria dalam pemilihan prioritas pengembangan fasilitas umum dan sosial untuk perkotaan berkelanjutan akan dijadi- kan penilaian terhadap pengembangan suatu kawasan. Pemi- lihan prioritas pengembangan fasilitas umum dan sosial terdiri dari beberapa kriteria sebagai alat ukur keberlanjutan di sektor bangunan yang dikembangkan [1]. Standar kriteria berkelan- jutan adalah termasuk penghematan energi, penghematan air, lingkungan yang memadai dan sehat, konektivitas transporta- si,  dan  penghijauan.  Kriteria  dalam  pemilihan  prioritas  pe- ngembangan fasilitas umum dan sosial pada perumahan ber- kelanjutan di penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian yang telah disesuaikan dengan kondisi yang telah diuji sebelumnya yaitu lingkungan,  sosial,  ekonomi,  lahan/penggunaaan  lahan,  ko- munikasi dan transportasi. Kriteria tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 .
Gambar 1. Kriteria dalam Pemilihan Prioritas Pengembangan Fasilitas Umum dan Sosial pada Perumahan Berkelanjutan
Pada penelitian ini, bentuk bangunan tidak dijadikan seba- gai kriteria karena tidak terkait langsung dengan prioritas pe- ngembangan fasilitas umum dan sosial.
Cahyono Bintang Nurcahyo dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 19, Nomor 2, Mei 2021 (91-98) 94
Lingkungan  menjadi  kriteria  dalam  pemilihan  prioritas pengembangan fasilitas umum dan sosial karena pembangun- an dan pengoperasian rumah membutuhkan berbagai sumber daya lingkungan.  Desain harus mempertimbangkan penghe- matan energi, penggunaan sumber daya terbarukan,  dan pe- ngurangan emisi rumah kaca. Sumber daya  yang digunakan antara lain energi, air, bahan (sumber daya), permasalahan po- lusi, ekosistem sekitar, dan pengelolaan limbah. Kelestarian lingkungan perumahan berdampak pada lingkungan dan peru- bahan  iklim.  Terdapat  3  (tiga)  jenis  hubungan  antara  ling- kungan dengan perumahan yang berkelanjutan yaitu [1]: 1. pembangunan  dan  pengoperasian  rumah  membutuhkan berbagai macam sumber  daya lingkungan sebagai  bahan bangunan yaitu air, tanah, dan energi;
2. aktivitas  residensial  bagi  hunian  permukiman  memiliki dampak ekologis langsung terhadap daerah sekitar, seperti polusi udara, limbah, dan kerusakan ekosistem;
3. Rumah  dan  penghuninya  dapat  terkena  variasi  dampak lingkungan  yang  mungkin  timbul.  Hal  tersebut  dapat ditimbulkan oleh aktivitas manusia (seperti polusi air dan kurangnya  sanitasi)  atau  ditimbulkan  faktor  alam  (yaitu tanah  longsor,  gempa  bumi  dan  penyakit  wabah  seperti malaria). Selain itu, kombinasi antara perbuatan manusia dan faktor alam dapat menimbulkan perubahan iklim. Dengan  demikian,  perumahan  merupakan  sarana  yang penting untuk menangani masalah lingkungan lokal dan glo- bal yang memiliki kaitan dengan kesehatan masyarakat, ener- gi,  efisiensi  air  dan  material,  emisi  CO 2 yang  ditimbulkan, daur ulang limbah, dan adaptasi iklim [1]. Strategi yang tepat untuk meningkatkan kelestarian lingkungan perumahan yaitu mengurangi eksploitasi sumber daya berlebihan, memastikan lingkungan  perumahan  bersih,  sehat  dan  nyaman,  termasuk perbaikan sanitasi dan pengurangan polusi, serta melaksana- kan berbagai pencegahan sedini mungkin.
Kriteria  kedua  yaitu  ekonomi.  Kondisi  perekonomian  di sekitar perumahan tersebut akan mengalami kemajuan apabila terdapat fasilitas yang mendukung hal tersebut, yaitu dengan tersedianya kebutuhan dasar bagi penghuni berupa, toko kebu- tuhan, pasar, dan pusat perniagaan lainnya. Keberadaan fasili- tas pada wilayah tersebut akan meningkatkan pertumbuhan e- konomi  lokal.  Ketersediaan  fasilitas  dapat  mempermudah akses  pemenuhan  kebutuhan tanpa  keluar dari  kawasan,  se- hingga pertumbuhan kebutuhan ekonomi akan dapat mening- katkan kesejahteraan penghuninya. Hal tersebut terjadi karena sesama penghuni akan saling memanfaaatkan antara yang me- miliki kebutuhan dengan peyedia kebutuhan.
Kriteria ketiga yaitu sosial. Keberlanjutan sosial dalam pe- rumahan merupakan hubungan interaksi antara penghuni pe-
rumahan dengan  pelayanan bagi kebutuhan penghuni. Peru- mahan sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan dasar ma- nusia,  baik  sebagai  tempat  tinggal  maupun  interaksi  sosial antar warganya. Kebutuhan sosial perumahan dibagi menjadi 3 hirarki kebutuhan, yaitu [1]:
1. kebutuhan  utama  berupa  kualitas  lingkungan  dan hubungan antar komunitas warga;
2. kebutuhan menengah berupa transportasi dan fasilitas;
3. kebutuhan  mendasar  yaitu  kualitas  perumahan  dan keterjangkauan.
Meskipun  biasanya  kebutuhan  sosial  hanya  fokus  pada kebutuhan  mendasar  saja  (yaitu  kualitas  perumahan  seperti layak, sehat, dan rumah yang terjangkau), akan tetapi pengem- bang juga wajib memperhatikan kehidupan sosial yang terjadi pada kawasan tersebut. Perumahan berkelanjutan harus dapat memenuhi kebutuhan menengah dan kebutuhan utama, yaitu berupa  keberadaan  fasilitas  pendidikan,  transportasi,  ruang terbuka hijau, pemakaman umum, sarana kesehatan, keama- nan, dan lain-lain. Tingkat kesejahteraan masyarakat akan me- ningkat apabila fasilitas tersebut tersedia sebagaimana seha- rusnya. Hal ini adalah tantangan tersendiri bagi pengembang perumahan berkelanjutan. Kebutuhan sosial perumahan ber- kelanjutan  tidak  hanya  untuk  menciptakan  tempat  tinggal yang terjangkau saja, akan tetapi harus berkualitas baik, inklu- sif dan beragam, aman dan sehat, kawasan permukiman yang terintegrasi  secara  sosial  sebagai  bagian  dari  tata  perkotaan dan nasional [2].
Kriteria  keempat  yaitu  terkait  lahan/penggunaan  lahan. Penggunaaan  lahan  yang  efektif  adalah  suatu  bentuk  upaya untuk  merencanakan  penggunaan  lahan  dan  pembagian  wi- layah dalam suatu kawasan untuk fungsi tertentu. Unsur yang harus dipertimbangkan adalah pemandangan, tanah, dan ke- lestarian. Selain itu, dikarenakan kondisi lahan perumahan di tengah  kota  memiliki  harga  yang  mahal,  maka  masyarakat yang memiliki pendapatan menengah ke bawah akan beralih ke  lokasi  perumahan  yang  di  pinggiran  kota  yang  memiliki harga relatif lebih murah dan terjangkau. Meningkatnya kebu- tuhan rumah yang seiring dengan jumlah penduduk yang ber- tambah, berpotensi menyebabkan ekspansi kawasan yang ter- bangun  secara  acak  atau  biasa  disebut urban  sprawl ,  yaitu kondisi  perluasan  area  kota  secara  fisik  berupa  pola  fisik kepadatan suatu wilayah kota [6]. Lahan di kawasan pinggiran kota yang semula berupa perdesaan akan berubah alih fungsi menjadi kawasan perumahan perkotaan. Dengan adanya tran- sisi ahli fungsi lahan tersebut, maka pengembang harus mem- perhatikan potensi perubahan sosial, lingkungan, dan pereko- nomian.  Dengan  adanya  pembukaan  lahan  perumahan  yang awalnya lahan persawahan atau gumuk menjadi suatu kawa- san perumahan, maka perlu memperhatikan ekosistem sekitar
yaitu apakah pembangunan tersebut akan memberikan bahaya bagi lingkungan. Secara umum gumuk mempunyai fungsi se- bagai pemecah angin alami, vegetasi, dan fungsi ekologi lain- nya, sehingga perlu ada upaya yang menggantikan lahan se- belumnya menjadi penghijauan atau lainnya.
Kriteria kelima yaitu transportasi dan komunikasi. Trans- portasi dan komunikasi dapat dijelaskan sebagai akses untuk mempermudah  penghuni  dalam  pemenuhan  kebutuhannya. Aksesbilitas dalam pembangunan perumahan perlu diperhati- kan karena harus menyediakan transportasi yang berkualitas dan layak pakai [9], misalnya halte bus, lajur pedestrian, lajur sepeda,  dan  jalan  utama.  Pengembang  harus  menciptakan akses mudah dan cepat dari tempat tinggal ke lokasi kerja dan sebaliknya. Hal ini juga menjadi salah satu nilai tambah bagi calon penghuni dalam mempertimbangkan membeli rumah di daerah tersebut. Sarana komunikasi berupa jaringan internet dan telekomunikasi sangatlah penting bagi suatu perumahan berkelanjutan,  sebagai  sarana  koneksi  ke  dunia  luar  dengan mudah tanpa harus keluar rumah.
Pada  akhirnya,  keberlanjutan  pembangunan  perumahan perlu memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, la- han/penggunaan lahan, dan komunikasi & transportasi.  Dika- renakan pengembangan perumahan dapat berpotensi menim- bulkan berbagai macam persoalan terkait penggunaan tata le- tak lahan, bahan, dan aksesbilitas penghuni, maka perlu diper- hatikan agar kesejahteraan, keamanan, dan kesehatan lingku- ngan dapat terwujud.

## 3.2 Urutan Kriteria
Keterbatasan sumber daya dalam pengembangan fasilitas umum  dan  sosial  pada  perumahan  berkelanjutan  akan  men- dorong  pengembang  untuk  dapat  menentukan  prioritas  pe- ngembangan melalui proses pengambilan keputusan.
Sasaran  pengambilan  keputusan  dalam  studi  ini  adalah mendefinisikan struktur hirarki kriteria dalam pemilihan prio- ritas pengembangan fasilitas umum dan sosial yang perlu di- penuhi oleh perumahan berkelanjutan. Langkah selanjutnya a- dalah  melakukan  pembobotan  dan  perhitungan  pembobotan yang telah disesuaikan dengan tujuan, menggunakan metode analisis hirarki proses yang selanjutnya disebut sebagai AHP.
Tahap I. Membuat pembobotan kriteria pada setiap tingkatan hirarki
Pembobotan pada tahap ini dilakukan pada seluruh kriteria yang  berada  di  setiap  tingkatan  hirarki  untuk  mendapatkan penilaian berdasarkan kepentingan relatif antara satu kriteria dengan kriteria lainnya [12]. Penilaian tersebut menggunakan skala  penilaian  yang  terdiri  dari  beberapa  skala  antara  1
hingga 9. Skala penilaian diambil berdasarkan A. E. Munthafa dan H. Mubarok [13] dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Skala Penilaian
Skala Keterangan 1 Kedua kriteria sama penting 3
Kriteria yang satu sedikit lebih penting dari kriteria lainnya
5 Kriteria yang satu lebih penting dari kriteria lainnya
7 Kriteria yang satu sangat penting dari kriteria lainnya
9 Kriteria yang satu mutlak sangat penting dari kriteria lainnya 2,4,6,8 Kriteria yang memiliki dua nilai pertimabangan yang berdekatan
Kebalikan Kriteria i mempunyai satu angka dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikan dibandingkan i
Berdasarkan skala penilaian tersebut, maka dapat disusun sebuah  Matriks  Perbandingan  Berpasangan  yang  bertujuan untuk menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh pada setiap  kriteria  terhadap  tujuan  yang  telah ditentukan.  Setiap kriteria  akan  dibandingkan  satu  demi  satu  terhadap  kriteria yang lain. Hasil Matriks Perbandingan Berpasangan yang me- rupakan  rekapitulasi  hasil  wawancara  terstruktur  dengan pengembang perumahan disajikan pada Tabel 2 .
Tabel 2. Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Lahan Lingk T&K Sos Eko Total Penggunaan Lahan 1,00 7,00 5,00 5,00 5,00 23,00 Lingkungan 0,14 1,00 3,00 5,00 5,00 14,14 Transportasi & Komunikasi 0,20 0,33 1,00 3,00 3,00 7,53 Sosial 0,20 0,20 0,33 1,00 1,00 2,73 Ekonomi 0,20 0,20 0,33 1,00 1,00 2,73 Total 1,74 8,73 9,67 15,00 15,00 50,14
Nilai total pada Tabel 2 menunjukkan urutan kriteria da- lam  pemilihan  prioritas  pengembangan  fasilitas  umum  dan sosial  pada  perumahan  berkelanjutan,  berdasarkan  persepsi pengembang perumahan. Hasil tersebut kemudian divalidasi melalui  rangkaian  pengamatan  aktual  di  lapangan,  yang menunjukkan  konsistensi  antara  hasil  wawancara  dengan realisasi pembangunan perumahan.
Tahap  II.  Menghitung  Pembobotan  Kriteria dengan  Konsis- tensi Pembobotan
Analisis pada tahap ini dilakukan untuk menghitung prio- ritas pembobotan menggunakan nilai eigen vector dari hasil Matriks  Perbandingan  Berpasangan  seperti  pada Tabel  2 .
Cahyono Bintang Nurcahyo dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 19, Nomor 2, Mei 2021 (91-98) 96
Langkah untuk menentukan nilai eigen vector adalah dengan mengkuadratkan matriks, menghitung jumlah nilai dari setiap barisnya, dan melakukan normalisasi. Ulangi kembali langkah tersebut  sehingga  mendapatkan  angka  yang  mendekati  nol. Iterasi  yang  diperoleh  pada  langkah  terakhir  menunjukkan prioritas  kriteria  yang  didapatkan  dari  hasil  koefisien  nilai eigen vector .
Tabel 3. Nilai Eigen Vector Normalisasi
Kriteria Lahan Lingk T&K Sos Eko Tot EVN Penggunaan Lahan 5,00 17,67 34,33  65,00  65,00  187,00 0,57 Lingkungan 2,89 5,00 18,05  24,71 24,71 75,36 0,23 Transportasi Komunikasi 1,65 3,27 5,00 11,67  11,67 33,25 0,10 Sosial 0,70 2,11 2,60 5,00 5,00 15,41 0,05 Ekonomi 0,70 2,11 2,60 5,00 5,00 15,41 0,05 Total Keseluruhan 326,42
Pada Tabel 3 ditunjukkan hasil perhitungan pembobotan kriteria  dengan  konsistensi  pembobotan  menggunakan  nilai eigen vector normalisasi.
Tahap III. Rasio Konsistensi Perhitungan  rasio  konsistensi  diperlukan  pada  penilaian dikarenakan  ada  kemungkinan  ketidakkonsistenan  penilaian antar satu kriteria dengan kriteria lainnya, yang dapat disebab- kan  oleh  berbagai  hal  diantaranya  kesalahan  pada  sumber daya manusia yang memasukkan data-data tersebut pada per- hitungan, model hirarki yang kurang sesuai, dan minimnya in- formasi [12].
Perhitungan rasio konsistensi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menghitung nilai indeks konsistensi ( Consistency Index CI)  dan  menghitung  rasio  konsistensi  ( Consistency Ratio CR). Pada Tabel 4 disajikan hasil perhitungan nilai CI dan CR. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai rasio konsistensi sebesar 0,09 atau dengan kata lain nilai CR kurang dari 0,1. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan dapat diterima dan dikatakan baik.
Tabel 4. Konsistensi
E max CI CR 5,42 0,10 0,09

## 4. Simpulan
Berdasarkan beberapa kriteria yang telah dibahas, keber- lanjutan perumahan sangat ditentukan oleh ketersediaan fasi- litas  umum.  Infrastruktur  tersebut  diantaranya  transportasi umum,  air  bersih,  sumber  energi,  dan  aksesbilitas  layanan
seperti  sekolah,  toko,  klinik  kesehatan,  dan  fasilitas  untuk keluarga dan anak-anak. Fasilitas sosial perlu disediakan pada tahap  awal,  dikarenakan  penghuni  tidak  perlu  berulang  kali untuk  mengaksesnya  dan  tidak  perlu  keluar  kawasan  untuk mengakses  fasilitas  tersebut,  sehingga  interaksi  sosial  akan terjalin dengan semestinya
Matriks Perbandingan Berpasangan pada Analisis Hirarki Proses  (AHP)  menunjukkan  bahwa  hasil  pengujian  kriteria dalam pemilihan prioritas pengembangan fasilitas umum dan sosial pada perumahan berkelanjutan adalah cukup akurat, se- hingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan ke- putusan. Hasil akhir menunjukkan bahwa kriteria dalam  pe- milihan  prioritas  pengembangan  fasilitas  umum  dan  sosial pada  perumahan  berkelanjutan  berdasarkan  hasil  persepsi pengembang dan realita faktual di lapangan, secara berurutan adalah  Lahan/Penggunaan  Lahan,  Lingkungan,  Transportasi & Komunikasi, Sosial, dan Ekonomi.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Penelitian  ini  didanai  oleh  Direktorat  Riset  dan  Pengabdian kepada  Masyarakat  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember, melalui  kontrak  Dana  Penelitian  Departemen  Nomor: 1710/PKS/ITS/2020 tahun 2020.

## 6. Daftar Pustaka
[1] A.B.A.  Bakar,  K.S.  Cheen,  and  Rahmawaty, "Sustainable Housing Practises in Malaysian Housing Development:  Toward  Estabilishing  Sustainability Index”, I. J. Tech, vol. 1, p. 84-93, Jan. 2011.
[2] U.N.  Habitat,  ”Sustainable  Housing  for  Sustainable Cities:  A  Policies  Framework  for  Sustainable Countries", UNON, p.1-66, 2012.
[3] UU  Republik  Indonesia,  "Perumahan  dan  Kawasan Permukiman", No. 1,  2011.
[4] A.B.A.  Bakar,  and  K.S.  Cheen,  "A  Framework  for Assessing  the  Sustainable  Urban  Development”, Elsevier, vol. 85, p. 484-492, Jan. 2013
[5] Purwanto,  “Analisis  Kebijakan  Dalam  Pengadaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Di DKI Jakarta”, Tesis, Jakarta, Jan. 2010.
[6] C. Citraningtiyas and I Kustiwan, "Studi Perbandingan Karakteristik Pemanfaatan Fasilitas Penghuni
Perumahan Di Kawasan Coklat Dan Kawasan Hijau Di Kota Bandung", J.P. Wilayah dan Kota, vol. 20, no, 2, p. 109-126, Aug. 2009.
[7] G.H. Brundtland, "Report of The World Commission on  Environment  and  Development",  The  United Nation, 1987.
[8] D. Sujarto, "Faktor Sejarah Perkembangan Kota Dalam Perencanaan  Perkembangan  Kota",  Fakultas  Teknik Sipil dan Perencanaan Bandung, 1989.
[9] A. I. Saidu and C. Yeom, "Success Criteria Evaluation for  a  Sustainable  and  Affordable  Housing  Model:  A Case  for  Improving  Household  Welfare  in  Nigeria Cities", J. Sustain, vol 12, p. 1-16, Jan, 2020.
[10]  M. A. Widhianto, "Kriteria Rancangan Fasilitas Umum berdasarkan  Karakteristik  Pengguna",  T.I.  IPLBI,  p. 179-184, 2016.
[11]   O.  S.  Vaidya  and  S.  Kumar,  “Analytic  Hierarchy Process:  An  Overview  of  Applications,”  J.O.R.- Elsevier, p. 1-29, 2006
[12]   F.  R.  Sari  dan  D.  I.  Sensuse,  “Penerapan  Metode Analytic  Hierarchy  Process  dalam  Sistem  Penunjang Keputusan Untuk Pemilihan Asuransi”, J. S. Informasi MTI-UI, Vol. 4, No. 2, p. 100-109, July, 2012.
[13]   A. E. Munthafa dan H. Mubarok, “Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process dalam Sistem Pendukung Keputusan  Penentuan  Mahasiswa  Berprestasi”,  J.
Siliwangi, Vol. 3, No. 2, p. 12-201, 2017
Cahyono Bintang Nurcahyo dkk, Jurnal Aplikasi Teknik Sipil, Volume 19, Nomor 2, Mei 2021 (91-98) 98
Halaman ini sengaja dikosongkan