## RETHINKING ISLAM AND MODERNITY KAJIAN PEMIKIRAN FATHI OSMAN TENTANG PLURALISME DAN HAM
Oleh: Mahmudi 1
Fakultas Tarbiyah IAI Ibrahimy Situbondo mahmudi_165@yahoo.com
Abstract:
The  very  quick  development  of  age  impact  on  all  human  life  aspects, especially  related  to  the  development  of  thought,  religious  affairs, diversity and uniformity in a world where all human beings live in. The issues  which  often  arise  in  the  recent  years  are  those  related  to pluralism  and  human  rights  which  are  widely  discussed,  especially studies  in  Indonesia.  The  impact  of  the  development  of  age  in  which people  with  all  different  views  and  thoughts  makes  pluralism  and human  rights  placed  in  different  positions.  Therefore,  pluralism  and human rights sometimes led to conflict among the members of people in the earth. This  paper will  give  an account  of the  views Fathi  Osman  in  pluralism and human rights issues are now always be discussion and conversation in the context of Indonesian.
This paper will give an explanation of Fathi Osman views on pluralism and  human  rights  issues  which  today  always  become  a  matter  of discussion and conversation in the context of Indonesian. Key words: Rethinking, Modernity, Pluralism, Fathi Osman
Key words: Rethingking, Modernity, Pluralisme, Fathi Osman
1 Saat  ini  penulis  sedang  menyelesaikan  Program  Doktor  Konsentrasi Pendidikan Islam di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

## “Rethinking Islam And Modernity”

## A. Pendahuluan
Tidak dapat dipungkiri, bahwa umat manusia di dunia ini memang berbeda,  berbeda  dalam   suku,  ras,  pemahaman  teologi,  berbeda  dalam posisi,  kedudukan  dan  perolehan   menjadikan   antara  manusia  satu dengan  yang  lain  secara  sadar  atau  tidak  sadar  akan  terjadi  gesekan, konflik  yang  memunculkan  berbagai  pelanggaran  hak-hak  manusia  satu dengan  yang  lain.  Untuk  itu  diperlukan  formulasi  yang  tepat  yang   yang bisa  memahamkan,  menyadarkan  umat  manusia  ini  supaya  menghargai pluralisme  yang  terjadi  ditempat  kita  hidup  sekarang  sekaligus menghindarkan dari pelanggaran HAM di antara mereka.
Dari  realitas  di  atas,    Fathi  Osman  menekankan  perlunya Rethingking  Islam dalam  arti  reinterpertasi,  reviuw  dan  mengkaji  ulang terhadap  teks-teks  klasik  keagamaan,  terutama  al-Qur’an  dan  Sunnah dalam  konteks  modern.  Teks-teks  wahyu  itu  pada  dasarnya  bersifat permanent, unchangeable, tetapi interpertasi manusia terhadap teks-teks wahyu  itu   selalu  berubah  sesuai  dengan  perubahan  social budaya. 2
Tulisan ini sebenarnya hanya membahas masalah HAM saja, tetapi setelah  penulis  membaca  berbagai  referensi  tentang  Fathi  Osman,  maka penulis  menganggap  masalah  pluralisme  juga  penting  untuk  diangkat dalam    rangka   mendukung  pemahaman  tentang  HAM.  Oleh  karena  itu dalam  makalah  ini  kajian  akan  diawali  dengan  pemahaman  tentang konsep pluralisme Fathi  Osman 3 dan HAM pada bagian berikutnya.
2 Fathi  Osman, Rethingking  Islam, dalam  religion-makalah.  htm.  (24  Oktober 2012).
3 Mohamed  Fathi  Osman adalah  seorang  penulis,  wartawan,  pemikir  Muslim, Profesor  Peneliti  pada The  Center  for  Muslim-Christian  Understanding, Georgetown Uniersity,  Washington  DC,  salah  seorang  pemikir,  Guru  besar  Muslim  ternama,  warga Negara  Pakistan,  memperoleh  gelar  sarjananya   dalam  hubungan  Islam-Bezantium  di Universitas  Kairo,  Mesir.  Gelar  Doktor   Ilmu  Ekonomi  dan  Keuangan  di  Princeton University,  New  Jersey.  Beliau  menyatakan  sebagi  pioneer  pendukung  reformasi pemikiran  Islam   yang  mendasarkan  pada  nilai-nilai  demokrasi  dan  HAM  perspektif Islam  murni.  Bergabung  dengan  reformis  terkenal   Shaikh  M  al-Bahi  dalam  upaya mereformasi al-Azhar tahun 1960-an. Mengajar di Universitas of Oran (Aljazair), Riyadh, Princeton sebelum akhirnya Beliau kembali ke London  menjadi editor majalah bulanan Arabia, The Islamic World Reviw. Karya-karya beliau :
- The Islamic Thought and human change
- An Introduction to The Islamic History

## B.  Pluralisme dan HAM
Tema  besar  pemikiran  Fathi  Osman   di  antaranya  terkait  dengan pluralisme  dan  HAM.  Konsep  pluralisme  dikemukakan  untuk memahamkan, bahwa perbedaan yang terjadi antara manusia tidak harus dimaknai  sebagai   permusuhan  dan  saling  klaim  kebenaran  antara  satu dengan  yang  lain  yang  ujungnya  berakibat  pada  konflik  bahkan peperangan.  Sedangkan  konsep  HAM  ditawarkan    sebagai  “ruh” penghormatan  dan  pengakuan  atas  hak-hak  individu  maupun  hak-hak minoritas yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran  terhadap hak-hak ini juga  akan  memunculkan  konflik  antara  umat  manusia  lintas  agama, negara maupun ras.
1. Pluralisme
Manusia  terlahir  dalam  kondisi  yang  berbeda,  baik  secara  fisik maupun psikologis. Perbedaan lain terletak pada ras, suku, terdapat juga banyak  perbedaan  dalam  gagasan,   pengetahuan,  pendekatan,  perioritas dan penilaian yang kesemuanya itu tumbuh dari lingkungan, budaya yang mengelilinginya.
Agama menempati ruang antara perbedaan bawaan dan perolehan, yaitu  agama  dapat  diwariskan  oleh  generasi  penerus  dari  generasi sebelumnya,  atau  dapat  pula  dikembangkan  melalui  keyakinan  pribadi. Fakta  menyatakan  bahwa  keyakinan  agama  paling  banyak  diwariskan secara  kolektif   dari  pada  dikembangkan  secara  individu  menjadikan penerimaan  terhadap  agama  menjadi  sesuatu  yang  penting  bagi kesejahteraan manusia.
Pluralisme  adalah  kelembagaan  di  mana  penerimaan  terhadap keragaman  melingkupi  masyarakat  tertentu  atau  dunia  secara keseluruhan.  Maknanya  lebih  dari  sekedar  toleransi  moral  atau koeksistensi  pasif.  Toleransi  adalah    persoalan  kebiasaan   dan  perasaan pribadi, sementara koeksistensi adalah semata-mata penerimaan terhadap pihak lain yang tidak melampaui ketiadaan konflik.
- Human Right between the Westem Thought an The Islamic Law
- On The political Experience of The Contemporary Islamic Movement
- The Muslim World
- Issue and Challenges
- Jihad: A Legitimate Struggle for Human Right
- Dll.

## “Rethinking Islam And Modernity”
Pluralisme di satu sisi mensyaratkan  ukuran-ukuran kelembagaan legal  yang  melindungi  dan  mensahkan  kesetaraan  dan  mengembangkan rasa persaudaraan di antara manusia sebagai pribadi maupun kelompok, baik  ukuran-ukuran  itu  bersifat  bawaan  maupun  perolehan.  Pluralisme menuntut  pendekatan  yang  serius  terhadap  upaya  memahami  pihak  lain dan  kerjasama  yang    membangun    pihak  semua.  Semua  manusia seharusnya    menikmati  hak-hak  dan  kesempatan  yang    sama,  memiliki hak  untuk  berhimpun  dan  berkembang,    memelihara    identitas, kepentingannya    dan  juga  seharusnya  memenuhi  kewajiban-kewajiban yang sama  sebagai warga negara atau warga dunia. 4
Pluralisme  berarti  bahwa  kelompok-kelompok  minoritas  dapat berperan  serta  secara   penuh  dan  setara  dengan  kelompok-kelompok mayoritas  dalam  masyarakat,  sembari  mempertahankan  identitas   dan perbedaan    mereka  yang  khas.  Pluralisme  dilindungi  oleh  negara  dan hukum,  pertama    oleh  hukum  negara  dan  akhirnya  oleh  hukum international.  Pluralisme  pada  dasarnya  mengacu  hanya  kepada perbedaan  suku  dan  agama,  tetapi  dalam  suatu  demokrasi  perbedaan idiologis dan politis  masuk dalam istilah yang  sama.
Orang muslim  dalam suatu  negara  tertentu  harus  hidup dengan orang non muslim atau sebaliknya, oleh karena itu harus  ada  kesadaran, bahwa tidak ada satupun pemahaman yang tunggal mengenai  kebenaran. Karenanya  berbagai  ragam  keyakinan,  kelembagaan,  komunitas seyogyanya  muncul  bersama  dan  menikmati  pengakuan  yang  sama. Hubungan-hubungan    itu  seyogyanya  bersifat  membangun  apapun keyakinan kelompok tertentu menyangkut kebenaran khusus dan umum.
Berkaitan  dengan  pluralisme  ini,  Islam  telah  menawarkan  banyak hal melalui Nabi Muhammad dan al-Qur’an. Diantaranya al-Qur’an (7:172- 173),  (17:70)  yang  menyuratkan,  bahwa  kita  harus  membuka  diri  dan berdialog  dengan  komunitas  lain  supaya  bisa  hidup  bersama  dalam masyarakat.  Kemudian  diperlukan  nilai-nilai  yang  harus  ditaati  semua masyarakat  secara  permanen  (“.. moral  values  as  justice,  honesty  and truthfulness  are  permanently  needed  in  any  human  society ). 5 Pluralisme
4 Mohamed  Fathi  Osman, The  Children  Of  Adam:  an  Islamic  Perspective  on pluralism, trj.Irfan Abu bakar (Jakarta: Paramadina, 2006), hlm.2-3.
5 Fathi  Osman, Towards  an  Islamic  Dynamism  in  an  Era  of  Globalism, dalam http/www.kazi.org, fathiosman-makalah.(7 Nopember 2012)
juga harus di dasarkan dengan spiritualitas, moralitas dan martabat yang sama dalam menjalani hidup di komunitas umat yang berbeda.
Dari sini bisa dipahami, bahwa Islam mengakui adanya pluralisme dalam masyarakat lokal, komunitas negara, komunitas international yang tidak  bisa  dihindari,  hal  ini  harus  disikapi  dengan  cara  membuka  diri, berdialog dengan komunitas lain, agama lain seperti yang telah disiratkan dalam  al-Qur’an  dan  praktek  Nabi  Muhammad  saw  ketika  memimpin Negara Madinah. Permusuhan atau memusuhi komunitas lain justru nanti akan merugikan Islam sebagai agama dunia.
2. HAM (Hak Asasi Manusia)
Al-Qur’an  menyatakan,  bahwa  semua  anak  adam  yang   terlahir kedunia ini  mempunyai martabat yang  sama  antara  satu  dengan yang lain.    Martabat  yang  dimiliki  anak  adam  ini  harus  dilindungi   dan dipertahankan,  baik  oleh  hukum  maupun  penguasa  negara.  Manusia adalah  mahluk  intelek  yang  diberikan  potensi  untuk  memiliki  perbuatan baik  dan  jahat   Sedangkan  tanggung  jawab   universal  manusia  adalah melindungi hak individu, hak sosial semenjak ia dilahirkan. 6
Setiap  manusia  harus  menyadari,  memperjuangkan,  mengakui HAM. Sejak dalam kandungan, manusia mempunyai hak yang harus diakui dan  dihormati  semua  pihak  yaitu  hak  untuk  hidup.  Setelah  ia  lahir  ke dunia,  ia  mempunyai  hak  yang  lebih  luas  dalam  kaitannya  dengan hubungan  dunianya  maupun  orang  lain.  Sebagaimana  diketahui  Tuhan memberikan  bekal  setiap  manusia  dengan  nyawa,  rohani  dan  jasmani. Manusia berhak penuh menggunakan ketiga bekal itu untuk hidupnya. 7
Hal ini bisa dipahami, bahwa HAM adalah hak asasi manusia yang diperoleh  dan  di  bawa  sejak  ia  dilahirkan  serta  kehadirannya  dalam masyarakat tanpa membedakan bangsa, ras, agama, jenis kelamin karena sifatnya  asasi  dan  universal.  Pengakuan  HAM  mengandung  arti,  bahwa HAM  harus  dilindungi,  baik  terhadap  pemegang  kekuasaan  maupun tindakan perseorangan untuk melanggar atau mengurangi hak tersebut.
Sedangkan  problematika  modernitas  yang  terkait  dengan  HAM
6 Fathi Osman, Human Rights in Islam , dalam
http/www.cmcu_fathiosman_makalah.co.id .(10 Nopember 2012).  The Center for Muslim – Christian Understanding adalah pusat kajian pemahaman Muslim Kristen yang berdiri pada  tahun  1993  di  Georgetown  University  Washington  DC.  DR.Fathi  Osman  adalah Profesor ahli riset di Univ. ini.
7 Fathi Osman, Human Rights in Islam ..hlm. 2-3.
“Rethinking Islam And Modernity”
dalam pandangan Fathi Osman  adalah:
a. The Basic Sources
Pada dasarnya orang Islam terbiasa patuh kepada otoritas teks-teks kitab  suci,  baik  al-Qur’an  maupun  Sunnah  ( Prophet’s  Tradition), karena kedua  sumber  ini  dianggap  bisa  mengatur  semua  aspek  kehidupan manusia.  Tetapi  permasalahan  yang  muncul  adalah  ketika  mereka bersinggungan dengan hukum hasil produk manusia. Hal ini lebih sulit lagi jika produk hukum yang dihasilkan oleh manusia itu  kontradiksi  dengan shari’ah yang  mereka  pegang,  apalagi  mereka  mayoritas  dalam  sebuah negara,  bahkan  yang  minoritas-pun  tak  mau   mengikuti  hukum  produk “non wahyu” tersebut
b. Terminology  and  Semantic
Pemahaman terminologi dan semantik memiliki akar epistomologi dan  ontologi  yang  berhubumgan  erat  dengan  konsep  perubahan  dalam dunia  dan  kehidupan.  Semua  makhluk,  baik  meteri  atau  makhluk  hidup mengalami perubahan yang terus menerus. Hal ini termasuk juga individu dan masyrakat, begitupulah dengan kebutuhan-kebutuhan mereka karena hanya Allah-lah dzat yang abadi, namun ada nilai-nilai moral tertentu yang disepakati  oleh  seluruh  umat  manusia,  atau  mayoritas  dari  mereka  di waktu  dan  tempat  yang  berbeda  yang  disebut  ‘ common  sense’, tetapi mungkin dipahami dan dipraktekkan dengan cara yang berbeda.
Umat  Islam  telah  terbiasa  menggunakan  term-term  tertentu  dari warisan  muslim,  dan  tidak  menyadari  bahwa  bahasa  dan  budaya  adalah manusiawi  yang  karena  itu  terbuka  pada  perubahan.  Karena  al-Qur’an merupakan kalam ilahi yang abadi, kita cenderung berfikir bahwa warisan intelektual  dan  religius  yang  bersumber  pada  al-Qur’an,  mestinya  sama kesucian dan keabadiannya.
Seperti   halnya   kata freedom dalam  perspektif  Barat,  hal  ini berbeda  dengan  konsep  “kebebasan”  dalam   al-Qur’an  hanya  memakai kata  tersebut  dalam  kontek  “pembebasan”  budak.  Orang-orang  Arab sebelum  Islam  tidak  menderita  karena  kelaliman  raja-raja  atau  pendeta, tetapi karena konflik egoisme dan tribalisme. Akibatnya, penggunaan kata ‘ freedom’ secara  tekstual  dalam  warisan  muslim  dibatasi  kepada melukiskan sebuah negara kaitannya dengan  perbudakan. 8
8 Fathi Osman, Rethingking Islam and Modernit, Essays in Honour of Fathi Osman, dalam Abdelwahab el-Affendi (London:the Islamic Foundation,2001), hlm. 35.
Konsep freedom  ( kebebasan ) dalam    maknanya  yang  lebih  luas telah dipahami dengan sangat baik dan sering digunakan  tampak dalam karya-karya  teologi  dan  hukum  yang  tersebar.  Ini  bertentangan  dengan klaim  ilmuan  Amerika  yang  sangat  terkenal,  Franz  Rossenthal  yang mengatakan    bahwa  ia  tidak  menemukan  sebuah  ‘ definisi ’  untuk  kata ‘ Freedom’ dalam maknanya  yang lebih luas dalam khazanah muslim   dan menemukan  kata  tersebut  dalam  penggunannya  yang  terbatas  pada masalah  perbudakan,  tahanan,  dan  buruh  paksa,  selain  wacana  teologi tentang kehendak bebas manusia dan takdir.
Ada lagi sebagian muslim yang merasa tidak nyaman  dengan kata “hak”,  karena  istilah  kewajiban  ( takalif )  lebih  luas  penggunannya  dalam terminologi  muslim.  Perdebatan  modern  seringkali  mengabaikan penggunaan  istilah-istilah  seperti  ‘hak  Tuhan’  dan  hak  manusia’  dalam hukum  Islam  ( Usul  al-Fiqh ).  Hak  mungkin  dianggap  sebagai  kewajiban- kewajiban  religius  yang  berkaitan  dengan  mereka  yang  mempunyai  hak, dan  seharusnya  meminta  mereka  untuk  meperjuangkannya  dengan  cara yang  sah  untuk  mendapatkannya,  dan  merekalah  yang  seharusnya menjamin hak-hak orang lain.
Sedangkan istilah justice (keadilan)   yang sering dipakai Al-Qur’an lebih  cocok,  akurat-komprehensif,  dan  lebih  disukai  pemakaiannya daripada  istilah Freedom (kebebasan)  dan equality (persamaan). Di samping itu, konsep-konsep yang luas mungkin membutuhkan spesifikasi dan  konsep  payung  dari  keadilan,  seperti , membutuhkan    penekanan dalam  keadilan  sosial  untuk  menjauhi  ketidakjelasan  atau  batasan administrasi dan atau hukum.
Berdasarkan  pemahaman  di  atas,  kita  harus  mempertimbangkan secara  serius  perkembangan  sosiologis  dari    bahasa  dan  kebutuhan- kebutuhan    fungsional-konseptualnya  dan  harus  berusaha  melampaui penggunaan  literal  istilah-istilah  yang  terbatas  untuk  memahami maknanya  yang  lebih  luas.  Para  ahli    teologi,  ahli  hukum,  filosof  dan pemikir  kita  secara  umum,  beberapa  abad  yang  lalu,  telah mengembangkan  kekayaan  istilah-istilah  baru  yang  belum  ada sebelumnya,  dan  tidak  digunakan  pada  masa  awal  Islam  oleh  sahabat maupun  tabi’in.  Bahasa  adalah  sebuah  struktur  yang  hidup  dan berkembang    yang    secara    alami    berubah,  sebagaimana  manusia  yang hidup dan berkembang.
Dengan  demikian,  betapa  elastisnya  hukum  Islam  ketika bersinggungan  dengan  masyarakat  yang  selalu  berubah  pada  waktu  dan
“Rethinking Islam And Modernity”
tempat yang berbeda. Sayangnya para ahli hukum muslim dan  sejarahnya tidak  menikmati  pentingnya  elastisitas  dan  dinamika  Hukum  Islam  yang patut  dan  selayaknya   diajarkan  dalam  institusi  pendidikan shari’ah di berbagai  negara  muslim.  Mereka  juga  tidak  memasukkannya  sebagai perspektif  pembangunan  hukum  universal  serta  menghubungkannya dengan perkembangan sosial diberbagai  masyarakat muslim.
3. Concept of  Change
Fathi  Osman  berpandangan,  bahwa  semua  penciptaan   baik  yang berupa materi atau hidup manusia secara terus menerus akan mengalami perubahan,  baik  menyangkut  pribadi   atau  masyarakat.  Perkembangan manusia juga berbeda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat.
Ajaran  Islam  melalui  al-Qur’an  sangat  definitif  dan  jelas  tentang prinsip-prinsip  yang  permanen  untuk  merespon  secara  dinamis  tentang perubahan manusia, dan hanya Tuhan yang abadi.   Hal ini tertulis dalam al-Qur’an 28:88, 52:26-27, 112: 1-2. Tetapi persoalan yang dihadapi umat islam  adalah,  ketika  mereka  berhadapan  dengan  modernitas  yang diperkenalkan  oleh   Negara  Barat  mereka  bersihkan  anti  terhadap perubahan tersebut. 9

## 4. Formulation and Codification
Problematika   universal  yang  dihadapi  umat  Islam  adalah menyangkut  formulasi  dan  kodifikasi  hukum-hukum  modern.  Problem tersebut terjadi pada aspek terminologis maupun  pada masalah adaptasi terhadap perubahan. Orang Muslim selama ini menganggap  merasa cukup dengan  hukum  yang  sudah  ada  dan  bisa  berlaku  disemua  tempat  dan waktu dan dalam konteks manusia yang beragam. 10
Pemahaman  seperti  ini  yang  selalu  menyisakan  persoalan  di kalangan umat Islam, karena fakta yang terjadi adalah hukum yang telah ada  tidak  bisa  menjangkau  aspek-aspek  kehidupan  dengan  segala perkembangannya.  Hal  ini  berakibat  muncul  pendapat  yang  beragam bahkan saling klaim kebenaran ketika ada persoalan baru yang muncul.

## 5. Equality and  the “Other”
HAM adalah universal, diterapkan secara sama untuk semua orang apapun  pembawaan  lahirnya  dan  perbedaan-perbedaan  yang  mungkin diperolehnya.  Menurut  perpektif  universalitas  manusia,  ‘orang  lain’  itu
9 Ibid. , hlm. 37.
10 Ibid. , hlm. 43-55.
adalah  manusia  yang  sama,  baik  laki-laki/perempuan,  ras-etnis, kepercayaan, umur, atau idiologinya. Al-Qur’an menegaskan bahwa semua manusia  diciptakan  dari  sebuah  kesatuan  lahir  yang  hidup  ( min  nafs wahidah ),  kemudian  dari  keduanya  berkembang  biak  menjadi  sangat banyak, menjadi beragam ras dan suku.
Umat  Islam  dalam  menjalin  hubungan  dengan  non-muslim  harus dengan  keadilan,  kejujuran,  dan  kebaikan  selama  mereka  tidak  memulai permusuhan dan cenderung menampakkan aksi dan relasi damai. Sebagai umat  Islam  mungkin  belum  menerima  adanya  perbedaan  dengan  orang lain.  Di  sini  Fathi  Osman   akan  menjelaskan  problem  terminologi  dan semantik. Nicety (hal  yang  menyenangkan)  penting  untuk  hubungan manusia, dan ‘ equalityi’ bisa menjadi sebuah formalitas legal dan ‘berada di  luar’  jika  ia  tidak  didasarkan  pada  moral  hukum  dan  akhlaq.  Meski begitu   sadar  atau  tidak,  ‘ nicety’ mengimplikasikan  sebuah  perasaan superior; seseorang merasa bahwa dia itu superior atas orang lain, meski dia seharusnya menjadi nyaman berkomunikasi dengannya.

## 6. Persamaan untuk Perempuan
Pemahaman persamaan untuk perempuan harus dilakukan dengan cara  merubah terminologi kita dan berbicara dengan bahasa umum dunia, maka perdebatan kita dengan para pendukung HAM universal akan selalu menjadi  ‘dialog  tuli’.  Kita  terbiasa  dengan  pemikiran  bahwa  perempuan diciptakan untuk kehidupan keluarga dan untuk membesarkan anak-anak, oleh karena itu tempatnya yang pantas adalah di rumah.
Dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah tidak ada yang mendorong secara jelas  terhadap  beberapa  klaim  atau  asumsi  seperti  ini.  Pembagian  kerja antara  suami  yang  mencari  nafkah  untuk  menghidupi  keluarganya  dan istri  yang  tinggal  di  rumah  dengan  segudang  pekerjaannya  telah  ada dalam  sejarah  mayoritas  masyarakat  termasuk  masyarakat  Arab  yang muslim  dan  masyarakat  lain  di  era  modern.  Bagaimanapun,  pengalaman yang  sangat  panjang  dalam  banyak  negara  tidak  berarti  bahwa  hal  itu adalah  hukum  alam  yang  kekal,  tidak  juga  dapat  dibuktikan  sebagai hukum Allah dalam Islam.
Penggunaan  kata  “ husband ”  dan  “ wife ”  dalam  bahasa  Inggris berbeda dengan kata “ Zawj” dalam al-Qur’an. Akar kata ‘ husband ’ berarti nahkoda  dan  pemimpin  di  rumah,  mungkin  merupakan  refleksi  dari tradisi sosiologis belaka yang diadakan melalui sejarah, sedangkan bahasa Arab  menggunakan  kata  yang  sama,  yaitu  ‘ zawj’ yang  berarti  jodoh  atau teman  untuk  menyebut  suami  dan  atau  istri.  Penambahan  akhiran  “ ah”
“Rethinking Islam And Modernity”
untuk menunjukkan kata tersebut dalam konteks khusus yang berarti istri, bukan  merupakan  aturan  linguistik  atau  keharusan. 11 Seseorang  boleh memperdebatkan apakah hal ini mungkin lebih baik untuk keluarga atau tidak?
Lebih  lanjut  Fathi  Osman  mengatakan  bahwa  perempuan-muslim lebih suka tinggal di rumah, tetapi tidak berarti bahwa hal ini merupakan hukum Tuhan yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur’an dan atau as-Sunnah. Diskusi masalah tersebut harus bergerak dari ranah teologi ke ranah  sosiologis  atau  dari  wahyu  ilahi  ke  arah  kebijaksanaan  dan intelektualitas manusia.
Dalam  terminologi  bahasa  Arab,  kata  ‘ qawwamun ’  diiringi  dengan “ala” yang  menggambarkan  relasi  laki-laki  dengan  perempuan  tidak berimplikasi kepada superioritas. Secara sederhana kata tersebut berarti “pemimpin”. Pengkhususan antara laki-laki dan perempuan itu berkaitan dengan masalah reproduksi; hamil,  melahirkan, menyusui, dan merawat anak-anak,  yang  menyebabkan  perlunya  laki-laki  bertanggung  jawab menyediakan  kebutuhan  mereka  dan  anak-anaknya,  setidaknya  ketika perempuan  disibukkan  (dihalangi)  oleh  fungsi-fungsi  reproduksi  ini. Halangan  ini  tidak  permanen  dan  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk mengharuskan  perempuan  tinggal  di  rumah  terus  sepanjang  hidupnya, dan  tidak  juga  menghalangi  kemampuan  intelektual  dan  psikologis mereka.  Sekarang  waktunya  untuk  melihat  perempuan  sebagai  manusia yang  sama-sama  hidup,  tidak  hanya  tukang  melahirkan  dan  merawat anak-anak, memasak, bersih-bersih, mencuci, dll.
Membina  keluarga  dan  merawat  anak-anak  memerlukan  upaya bersama  antara  suami  dan  istri.  Sejak  perempuan  mempunyai  hak  dan kewajiban sebagai hasil pendidikan dan petunjuk Tuhan, ia menjadi lebih baik sebagai individu maupun masyarakat, bahkan mungkin untuk seluruh keluarganya.  Oleh  karena  itu,  haknya  untuk  bekerja  harus  dijamin.  Ini berarti suami harus berbagi pekerjaan rumah tangga, karena sangat tidak adil  jika  istri  yang  bekerja  masih  dibebani  pekerjaan  rumah  padahal pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah juga membantu pekerjaan rumah
11 Al- Qura’an nemggumakam kata ‘zawj jamaknya azwaj’ yang diartikan istri dan para istri secara berturut-turut dalam al-Qur’an; 2:35, 4:12 dan 20, 6:139, 7:19, 33:4 dan 6, 50, 59, 60:11. begitu juga dengan arti suami dan jamaknya, yaitu: 2:230 dan 232, 58:1. Fathi Osman, Rethingking Islam and Modernity ..hlm. 44.
ketika beliau ada di rumah. 12
Atas dasar itu, permasalahan dan urusan keluarga harus dijalankan dan  dipecahkan  dengan  konsultasi  dan  kesepakatan  yang  saling menguntungkan kedua belah pihak (2:233). Anak-anak harus dididik dan dilatih untuk selalu menggunakan pikirannya dan berani mengungkapkan secara  jujur  namun  sopan  ketika  melihat  susuatu  yang  salah  dalam keluarga maupun lingkungan yang lebih luas.
Hak perempuan atas waris telah ditetapkan dalam al-Qur’an, tetapi boleh  ia  mendapat  tambahan  melalui  wasiyat  (QS.4:11-12).  Kehendak sukarela  untuk  menulis  wasiyat  yang  memberikan  mandat  dalam pembagian  harta  warisan  ini,  sebaiknya  diprioritaskan,  dan  sebagai muslim  mestinya  merasa  bertanggung  jawab  untuk  membuat  wasiyat sebagaimana  al-Qur’an  mendorongnya,  bahkan  ketika  seseorang  secara tiba-tiba mendekati kematian tanpa persiapan. 13
Dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab  yang  sama  untuk  menunaikan  kewajiban-kewajibannya. Perempuan  mempunyai  hak  bersuara,  menjadi  anggota  parlemen, menteri,  hakim,  bahkan  bekerja  di  kantor  militer.  Pekerjaan  apapun sesuai/tidak  harus  diputuskan  sendiri  oleh  perempuan  sesuai  dengan kemantapan,  keyakinan  dan  berdasarkan  kepentingannya.  Di  negara modern,  ada  institusi  yang  mengatur,  bukan  individu.  Perempuan- seberapa  pun  jumlahnya-dieksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif, termasuk dalam institusi tersebut dan menjadi subyek atau sistem. Tidak ada  seorangpun  –laki-laki/perempuan–  dapat  memiliki/mepertahankan kekuasaan absolut di negara modern.
Dalam  bidang  persaksian,  dipertimbangkannya  kesaksian  dua orang  perempuan  yang  setara  dengan  seorang  laki-laki  dalam  dokumen piutang,  itu  dikaitkan  dengan  pertimbangkan  praktis  tertentu,  seperti yang  secara  jelas  disebut  dalam  al-Qur’an  (2:  282) ”supaya  jika  seorang dari  mereka–dua  orang  perempuan-lupa/keliru,  maka  seorang  lagi mengingatkannya”. 14 Jadi  pembatasan  kesaksian   perempuan  dalam
12 Fathi Osman, Rethingking Islam and Modernity ..hlm. 45.
13 Al-Qur’an 2:180, 240; 5:109-111.
14 Konferensi PBB ke-4 untuk perempuan Beijing, September 1995 seperti yang dilaporkan oleh persatuan Wanita Muslim Los Angeles California, sbb:
“Peran  perempuan  dalam  masyarakat  terus  berubah  dan  menjadi  komplek.  Meskipun konferensi  tidak  menfokuskan  secara  langsung  masalah  agama,  namun  Islam  menjadi
“Rethinking Islam And Modernity”
dokumen  hutang  piutang  dipahami  sebagai  hal  kondisional  dan excepsional.

## 7. Relasi dengan non Muslim
Islam  mengajarkan  keadilan,  saling  pengertian,  kerja  sama,  dan kebajikan  dalam  menghadapi  non-muslim  dan  orang  lain  dalam  level negara  dan  internasional.  Umat  Islam  harus  secara  jujur  berkeinginan untuk  mempertahankan  perdamaian  dengan  “orang  lain”  dalam  negara mereka  dan  seluruh  dunia,  sembari  meningkatkan  kebaikan  dan kebajikan,  bukannya  memupuk  kejahatan  dan  agresi.  Mereka  harus mengembangkan  rekonsiliasi,  konsolidasi,  kerja  sama,  dan mutual consultation serta  membela  pihak  yang  mengalami  ketidak-adilan  dan mendukung orang lain melakukan kebaikan.
Keinginan dalam konsep HAM universal adalah “persamaan” bukan sekedar  “menyenangkan”.  Muslim  dan  non-muslim  seharusnya mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  di  sebuah  negara  muslim; artinya  non-muslim  dapat  bersuara,  menjadi  anggota  parlemen,  menteri, hakim,  tentara  dan  mungkin  mencapai  puncak  jabatannya.  Mereka seharusnya menikmati hak-hak dasar mereka berupa keyakinan, ekspresi,
idola  dan  sorotan  dalam  sejumlah  perdebatan.  Islam  diklaim  ‘oleh  lainnya’  sebagai oposisi-atas persamaan perempuan—yang melawan keseluruhan poin-poin HAM untuk perempuan.  Umat  Islam  takut  mendiskusikan  issu-issu  yang  berhubungan  dengan seksualitas di mana sistem nilai mereka tidak cocok. Suasana konferensi tersebut tidak menyediakan  kesempatan  yang  efektif untuk  mempresentasikan  gambaran  Islam  yang balance, tidak juga ada landasan filosofis utama untuk masalah ini, sehingga forum yang tidak  memadai  ini-secara  khusus  –membuat  frustasi  karena  semakin  menguatkan stereotype  negatif  terhadap  Islam  yang  terus  menerus  ada  di  seluruh  dunia.  Jawaban yang  jelas  /nyata  atas  stereotype  tersebut  adalah  bahwa  umat  Islam  mesti mendiskreditkan  mereka  melalui  aksi  nyata,  daripada  pidato-pidato  yang  idealis.  Aksi nyata  tersebut  diperlukan  untuk  merespon  secara  pro-aktif  masalah  kesehatan, kemiskinan,  dan  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  dialami  komunitas  muslim  di seluruh dunia.
Meskipun  Islam  kadang-kadang  dipandang  dengan  sorotan  negatif  olehe  delegasi  lain, namun  sikap  dan  tingkah  laku  para  delegasi  muslim  dari  berbagai  negara    mampu merubah image yang sedikit banyak merubah stereotype negatif mereka terhadap Islam. Beberapa muslim yang hadir merasa bahwa kenyataan yang dihadapi perempuan dalam membina  keluarga,  dijadikan  obyek  kekerasan  dan  pelanggaran  hak-hak  mereka,  dan membuat  mereka  dipaksa  masuk  ke  dalam  hubungan  yang  eksploratif,  dan  juga disimpulkan bahwa ide-ide Islam jauh dari implikasinya /kenyataan, bahwa di negara- negara  yang  diperintah  dengan  syari’ah.  Fathi  Osman,  Rethingking  Islam  and Modernity..hlm. 46-47.
dan kebebasan berkumpul.
Prinsip  umum  dalam  Islam  adalah tidak  ada  paksaan  dalam masalah  keyakinan.  Non  muslim  dapat  memiliki  organisasi  dan  institusi yang dijamin dan terlindungi. Praktek keagamaan mereka dengan simbol- simbolnya  yang  utama  dijamin  dan  terlindungi.  Praktek  keagamaan mereka  dengan  simbol-simbolnya  yang  utama  dijamin  pada  masa penaklukan awal. Mereka memperoleh akses yang sama kepada pelayanan publik  dari  negara,  khususnya  keamanan,  kesehatan,  pendidikan, pembangunan ekonomi dan jaminan sosial yang disediakan untuk mereka dari  hasil  zakat  dan  hasil-hasil  lainnya.  Gereja  dan  sinagog  hendaknya dilindungi  dengan  cara  yang  sama  seperti  masjid,  dan  perlindungan terhadap  mereka  merupakan  kewajiban  yang  legitimed.  Mereka seharusnya  sama  dengan  muslim  dalam  kewajiban  seperti  pajak  dan layanan militer.

## 6.   Conceptual and Practical Strategy
Sekarang  ini  ummat  Islam  harus  berfikir  dan  merencanakan langkah konseptual dan praktis dalam  hubungannya dengan “orang lain” sebagai  bagian  dari  universalitas  dan  pluralitas  kontemporer,  bukan menjadi entitas yang mendominasi atau sebaliknya terisolasi. Penyebutan “ dar  al-Islam ”  sebagai  entitas  yang  terpisah  dari  dunia,  telah  ada  dalam sejarah  dan  teori,  tetapi  mereka  tidak  pernah  menyebut  istilah  “ dar  al- harb” (yang dibuat oleh beberapa ahli hukum muslim belakangan). Istilah “ Ummat ”  muslim  juga  jangan  sampai  diartikan  sebagai  blok  baru  yang menambah  konflik  dan  percekcokan  dunia,  tetapi  lebih  tepatnya merupakan  elemen  pembatas  untuk  perdamaian  dan  kerja  sama. Universitas  Islam  tidak  dibatasi  hanya  untuk  ummat  muslim,  tetapi merepresentasikan satu anugerah dari Tuhan untuk seluruh alam (21:4).
Di  samping  itu,  organisasi  dan  gerakan  muslim  tidak  dapat mengklaim merepresentasikan seluruh umat Islam di suatu negara apalagi seluruh  dunia.  Muslim  harus  bersikap  dan  berfikir  dalam  sebuah  negara sebagai  bagian  dari  masyarakat  secara  keseluruhan,  muslim  dan  non- muslim.  Mereka  harus  menentang  keras  sesuatu  yang  berorientasi otoritas  dan  menghentikan  pemikiran  bahwa  reformasi  bagi  mereka hanya  dapat  dijatuhkan  dari  langit,  karena  hal  ini  dapat  menggiring mereka  untuk  percaya  bahwa  mereka  harus  berkuasa  atau  kehilangan kekuasaan.
Kita  harus  realistik  dalam  mewujudkan  gagasan-gagasan  kita; menyadari  bahwa  cara  hidup  Islami  yang  komprehensif  tidak  dapat
“Rethinking Islam And Modernity”
dicapai  secara  instan.  Tidak  bisa  pula  hubungan  internasional  mengarah secara instan menuju keadilan, perdamaian, dan kerja sama. Oleh karena itu  kita  harus  membuat  pembedaan  antara  gagasan  dan  prinsip,  strategi dan taktik dan rencana-rencana jangka panjang-menengah dan pendek.

## C. Masalah-masalah Dunia (Konsep HAM dan Implementasinya)
Permasalahan  HAM  di  dunia  memang  sangat  beragam, perbedaan  pandangan,  konsep,  budaya  dan  geografis  masyarakat  dunia menjadikan  HAM  belum  tuntas  sampai  sekarang.  Namun  demikian  jika kita  telusuri,  ada  dua  masalah  serius  yang  dihadapi  dunia  berkaitan dengan  HAM,  yaitu  tentang  issu-issu  konseptual  dan  kendala implementasinya.
1. Issu-issu konseptual adalah issu-issu mendasar yang berkaitan dengan konsep HAM dalam Deklarasi HAM tahun 1948:
a. Hak-hak  itu  tidak  bisa  dipisahkan  dari  kewajiban-kewajiban.  Ini adalah  problem   yang  dihadapi  oleh  Deklarasi  HAM  dan  warga negara Perancis pada 24 Juni 1793.
b. Kesenjangan sosio-ekonomi dalam Deklarasi Desember 1948, yang paling  mungkin  dipengaruhi  oleh  pandangan  Marxis  bahwa  hak- hak  politik  tidak  dapat  eksis  tanpa  menjamin  hak-hak  sosial  dan ekonomi. 15
c. Perlunya kejelasan definisi dan artikulasi hak-hak perempuan dan anak 16 d. Hak-hak  itu  mesti  bersifat  multi-dimensi  dan  ada  keseimbangan
15 Dan  perjanjian  hak-hak  ekonomi,  social  dan  budaya  internasional  muncul pada  16  Desember  1966,  yang  menjadi  efektif  sejak  15  Juli  1976,  bersamaan  dengan perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Kemudian, perjanjian Vienna dan  program  aksi  yang  mengikutinya  pada  25  Juni  1993  mencoba  memperlihatkan keterkaitan  yang  kuat  antara  hak-hak,  demokrasi  dan  pembangunan,  seperti  yang dikatakan oleh John Shattuck, asisten sekretaris Negara AS untuk hak-hak manusia dan kemanusiaan.
16 Issu  ini  direspon  oleh  Konferensi  Vienna  yang  mencoba  menjamin  lebih banyak hak untuk perempuan dan anak, menyerukan perhentian pelecahan seksual dan kekerasan  berbasis  gender,  dan  menyusun  sebuah  target  pada  tahun  1995  untuk ratifikasi universal dari konvensi  PBB ke-4 tentang perempuan dan forum NGO. Tujuan penting dari semua upaya itu adalah bahwa pengabaian terhadap kejelasan definisi dan artikulasi  hak-hak  peempuan dan  anak  akan  menjadi  kejahatan  hukum  dan moral  yang sangat  serius  yang  melawan  sebagian  besar  sisi  kemanusiaan  yang  membutuhkan perlindungan dan menjadi korban penyiksaan dan penindasan.
antara pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan.
e. Aksi afirmatif dan keseimbangan dengan HAM harus didiskusikan.
f. Perlunya  artikulasi  yang  akurat  dan  komprehensif  mengenai  apa yang  disebut  universal  dan  kultural  dan ketujuh ,  tidak  adanya dimensi moral dalam HAM 1948.
2. Hambatan  Implementasi  HAM.  Sebagaimana  keadilan  yang  dapat dirusak  oleh  keadaan  tertentu,  maka  HAM  juga  tidak  dapat dipertahankan  ketika  ada  situasi-situasi  yang  tidak  kondusif.  Seperti peperangan dan rejim yang opressif, 17 yang menjadikan minoritas-
3. Rakyat-ditundukkan  oleh  kemiskinan  ekonomi 18 dan  kultural, diintimidasi secara politik dan psikologis.
Apabila  hal  ini  terjadi,  maka  tidak  ada  tempat  lagi  bagi  HAM individual,  buta  huruf  yang  dominan,  kebodohan  dan  keterbelakangan menambah  penderitaan  mereka  yang  membuatnya  mudah  untuk dilecehkan. Kondisi dan lingkungan yang tidak mendukung ini tidak dapat menyediakan  iklim  yang  kondusif  untuk  menjamin  HAM,  tidak  juga memonitor mereka dan mencoba membela orang yang disalahkan.

## D. Kesimpulan
Hal  terakhir yang  menjadi  refleksi  adalah  menumbuhkan  rasa kesadaran, bahwa kita adalah  satu  umat  walau  berbeda  ras, suku dan agama  yang  mempunyai  hak  yang  sama,  saling    menghormati    dan dihormati    yang    pada    akhirnya  menumbuhkan  keharmonisan  interaksi antar sesama manusia.
17 Rejim  opressif  yang  menindas  dapat  sangat  berbahaya.  Bagi  masyarakatnya dengan  kejahatan  militer  yang  destruktif.  Padahal  ‘rasa  aman’  secara  psikologis merupakan  hak  manusia  yang  paling  dasar  yang  sama  pentingnya  dengan  pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok, dan al-Qur’an secara siginifikan menghubungkan keduanya sebagai anugerah dan ujian Tuhan yang sangat penting.
18 Kelaparan  tekah  menjadi  kejahatan  dan  senjata  yang  mematikan  yang menghantam  orang-orang  yang  tidak  berperang  seperti  orang  tua,  penyandang  cacat, wanita, dan anak-anak yang tidak dapat membela diri atau melepaskan dari bahaya.

## “Rethinking Islam And Modernity”

## Daftar  Pustaka
Abdullah, Amin, Studi Islam, Ilmu Humaniora, dan Sosial Sebuah Perspektif Terpadu, Yogyakarta: Sukses Ofset, 2007 Thayib,  Anshari  dkk,  (ed.), HAM  dan  Pluralisme  Agama ,  Surabaya;  PKSK, 1997
Osman, Fathi, Islam and Human Rights: The Challenge to Muslims and The World" .  Dalam  Abdelwahab  El-Affendi, Rethinking  Islam  and Modernity , London: The Islamic Foundation, 2001
Allama,  Iqbal,  Muhammad, The  Reconstruction  Of  Relegious  Thought  In Islam , Pakistan: Institute of Islamic Culture, 1989
Nickel,  James  W., Making  Sense  of  Human  Rights ,  Terj.  Titis  Eddy  Arini, "Hak Asasi Manusia", Jakarta, Gramedia, 1996
Rayes,  Maslamah, Islam  dan  Hak  Asasi  Manusia  Telaah  Atas  Pemikiran Fathi Osman dalam Islamica, vol 3 no 2 Maret 2009
Shihab, M. Quraish, Wawasan al-Qur'an , Bandung: Mizan, 2000
Mawlana Abdul A'la Mawdudi, Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam ., Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta, Bumi Aksara, 1995
Muthahhari,  Murtadha,  Fundamentals  of  Islamic  Thought.  Terjemahan  R. Campbell, California, Mizan Press, 1985
________,  Perspektif  al-Qur'an  Tentang  Manusia  dan  Agama,  Bandung: Mizan, 1992
Robert Haas (Peny), Hak Asasi Manusia dan Media , Jakarta, Yayasan Obor, 1998
Ruhani,  Dzuhayati  Siti, Gender  Dalam  Studi  Islam  Kontemporer  di Indonesia.  Dalam  memahami  Hubungan  Antar  Agama, Yogyakarta: Sukses Ofset, 2007