## DAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TRANSFORMASI EKONOMI DI PROVINSI JAWA BARAT
Muhammad Arief Dirgantoro (ariefdir@yahoo.com) S. Mangkuprawira
H. Siregar B. M. Sinaga Pasca Sarjana IPB

## ABSTRACT
The objectives of this research are : (1) to analyze structural economic transformation in West Java Province, (2) to analyze linkage inter sector on economic transformation process inter farm, industry and other sectors, (3) to analyze impact of fiscal decentralization to economic growth and structure economic transformation in West Java Province.   In order to answer the above, a simultaneous equity model was established, consisting of 32 structural equities and 15 identity equities. Furthermore, this research used data pooling where data were analyzed with descriptive analysis, econometrics model, as well as predictions using a variety of policy scenario alternatives.  Model was then estimated by 2SLS method with SYSLIN procedures, while prediction simulation was performed by using SIMNLIN procedures.  In its development era, West Java province have done transformation of economy.  During this economy structure transformation process, the decrease on agricultural sector contribution was automatically increase contribution on industry, but it was not increase contribution on other sector.  The increase on local taxes receipt gave positive impact on output growth, and it gave economy structure transformation.  The increase personel current expenditure gave positive impact on agriculture output growth and economic ratio.  The increase development expenditure for agriculture gave positive impact on output growth agriculture and economic ratio, but it gave negative impact on total output growth.  The increase expenditure for infrastructure gave positive impact on output growth, ang it gave economy structure transformation.
Keywords:    economic growth, fiscal decentralization policy, structural economic, transformation.
Pembangunan yang dilakukan oleh setiap pemerintahan terutama ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, membuka kesempatan kerja, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.  Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada tahap awal pembangunan, diperlukan intervensi pemerintah.   Berbagai usaha dan program dibuat untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor industri.  Kebijakan pengembangan sektor industri ini akan berdampak langsung maupun tidak langsung pada sektor pertanian, dan seharusnya dapat menyerap angkatan kerja yang terus meningkat.  Tetapi peningkatan angkatan kerja lebih besar dari peningkatan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran terus mengalami peningkatan.
Strategi pembangunan yang dilakukan oleh sebagian negara-negara di dunia sampai pada dekade 1960-an masih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi.  Walaupun telah mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, tetapi ternyata taraf hidup sebagian besar masyarakatnya tidak berubah. Masyarakat menginginkan bukan hanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah merespon keinginan masyarakat tersebut dengan melaksanakan Otonomi Daerah.  Untuk itu pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 2001.  Kedua Undang- Undang tersebut telah direvisi masing-masing menjadi Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun baru berlaku secara nasional mulai 1 Januari 2006.
Tahun 2001, Indonesia mulai menerapkan pola pembangunan dengan kebijakan desentralisasi fiskal.  Dengan kebijakan desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk menyusun sendiri program-program kerja dan merealokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah serta mengurangi kesenjangan antar daerah.  Kebijakan desentralisasi fiskal akan berdampak pada transformasi ekonomi dan transformasi tenaga kerja serta transformasi kelembagaan
Ketika pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan sentralistik, pemerintah pusat tidak mendelegasikan kekuasaannya kepada daerah-daerah.  Hal ini menyebabkan terabaikannya aspirasi dan kemampuan kreativitas dari masyarakat lokal dan daerah.  Selanjutnya kondisi tersebut berimplikasi kepada kinerja pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan masyarakat lokal dan daerah.
Masyarakat menjadi tidak mempunyai kekuatan untuk menolak kebijakan pemerintah pusat yang dicirikan oleh terkonsentrasinya kekuasaan yang bias ke perkotaan.    Keadaan ini mendorong terjadinya net transfer sumberdaya lokal dari wilayah pedesaan ke pusat-pusat perkotaan di lokasi kekuasan, khususnya Jakarta, yang disebut backwash process.
Dampak dari adanya backwash process ini akan menyebabkan terjadinya aglomerasi industri serta menjadikan populasi penduduk di pusat-pusat perkotaan meningkat.  Aglomerasi ekonomi yang besar-besaran tersebut akan menciptakan berbagai eksternalitas yang menimbulkan biaya-biaya sosial besar dan selanjutnya menurunkan efisiensi ekonomi kota dan tingkat kesejahteraan masyarakat keseluruhan.  Dengan demikian, teori penetesan pembangunan (trickle down effect) seperti yang diharapkan tidak pernah terjadi, bahkan sebaliknya justru yang terjadi adalah proses ke arah backwash effect.
Diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mengenai Otanomi Daerah akan berimplikasi luas dalam sistem perencanaan pembangunan di wilayah-wilayah di tingkat lokal dimana otonomi tersebut diletakkan pada tingkat kabupaten.   Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar di dalam merencanakan arah pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada.  Di samping itu pemerintah daerah juga akan semakin dituntut untuk lebih mandiri dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan di daerahnya dengan lebih memberdayakan masyarakatnya.
Pembangunan ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.  Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh hampir setiap negara selalu disertai dengan perubahan struktur
perekonomian, yaitu menurunnya pangsa sektor pertanian dan meningkatnya pangsa sektor non pertanian, baik dalam hal sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), maupun dalam penyerapan kesempatan kerja.
Angkatan kerja merupakan salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  Tetapi, apabila angkatan kerja tidak dapat terserap seluruhnya di pasar kerja maka akan terjadi pengangguran.  Salah satu program kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat adalah kebijakan desentralisasi fiskal.  Namun demikian, apakah setelah pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal ini transformasi di bidang ekonomi bisa berlangsung normal.  Lokasi penelitian adalah Provinsi Jawa Barat.  Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi pertanian sekaligus daerah industri yang tumbuh pesat sehingga diharapkan memiliki data yang relatif lengkap untuk keperluan penelitian ini.   Penelitian dilakukan tahun 2006 sampai 2008.
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pada penelitian ini adalah:  (1) Sejauh mana transformasi ekonomi dan transformasi tenaga kerja sudah berjalan di Provinsi Jawa Barat, (2) Seberapa besar keterkaitan antar sektor pada transformasi ekonomi dan tenaga kerja, (3) Sejauh mana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi di Provinsi  Jawa Barat.
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. Menganalisis transformasi struktur ekonomi dan tenaga kerja  di Provinsi Jawa Barat.
2. Menganalisis keterkaitan antar sektor pada saat berlangsungnya transformasi struktur ekonomi dan tenaga kerja, terutama antara sektor pertanian, industri dan jasa.
3. Menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktur ekonomi di Provinsi Jawa Barat.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan dari pembangunan setiap negara. Pertumbuhan ekonomi dari sudut output dapat terjadi karena adanya kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi juga dapat digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan ataupun melalui regim nilai tukar yang diberlakukan di negara tersebut.
Selanjutnya, dalam kebijakan fiskal, pemerintah dalam melaksanakan kebijakan fiskal dapat menggunakan instrumen pajak dan transfer.  Dampak yang diakibatkan oleh pajak berbeda dengan transfer.  Pada umumnya pajak akan menurunkan pendapatan masyarakat (Kniesner and Ziliak, 2002), sedangkan transfer akan meningkatkan pendapatan masyarakat.  Salah satu bentuk transfer adalah subsidi harga output.  Menurut Chambers dan Quiggin (2005) yang mempelajari comparative static subsidi harga output untuk perusahaan-perusahaan dengan preferensi yang monotonic terhadap produksi yang tidak pasti (suatu analisis kajian secara teoritis dan kerangka pikir), menyimpulkan bahwa  dengan adanya subsidi harga output maka penawaran akan meningkat.
Guna kelancaran pengelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah memerlukan dana dari beberapa sumber.  Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 1999 dan UU No 33 tahun 2004, sumber- sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari: (1) pendapatan asli daerah, (2) dana perimbangan, (3) pinjaman daerah dan (4) penerimaan lain-lain yang sah.
Seiring dengan terjadinya proses pertumbuhan ekonomi pada suatu negara, maka akan terjadi pula berbagai perubahan dalam struktur masyarakat pada negara itu.  Kata struktural menyiratkan bahwa proses yang terjadi adalah proses perubahan wujud, yang dalam kasus ini
merupakan perubahan dari keadaan traditional ke sektor modern, dari keadaan terbelakang menjadi maju (Bayhaqi, 2006).
Fisher (1935) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi disertai dengan pergeseran permintaan dari sektor primer ke sektor sekunder dan akhirnya ke sektor tersier.  Pergeseran tersebut mengakibatkan perubahan dalam struktur produksi melalui pergeseran kesempatan kerja dan alokasi dana.  Selanjutnya Clark (1940) mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara perubahan struktur produksi dengan struktur kesempatan kerja dicapai dengan pertama peningkatan produktivitas tenaga kerja di setiap sektor dan kedua bergesernya tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas lebih rendah ke sektor dengan produktivitas lebih tinggi.
Sedangkan perubahan struktur sektor pertanian yaitu perubahan pola tentang komposisi produksi, urutan produksi dan perubahan sumberdaya yang digunakan (Hayami & Rutan, 1971), selama proses pertumbuhan ekonomi, pangsa sektor pertanian baik dalam PDB maupun dalam kesempatan kerja secara relatif menurun sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita.
Hirschman (1958, dalam Dasril, 1993) merumuskan model yang selanjutnya dikenal sebagai pengaruh keterkaitan ke depan dan ke belakang.  Keterkaitan ke depan mendorong keputusan investasi dengan peningkatan kemudahan memperoleh output tertentu untuk digunakan dalam tahapan produksi lebih lanjut, yaitu dengan penurunan biaya produksi di industri hilir melalui external economics.  Keterkaitan ke belakang merangsang permintaan pada tahap awal dalam proses produksi, mendorong keputusan investasi pada industri yang memasok input.  Meningkatnya atau semakin eratnya keterkaitan antar sektor atau antar industri mengakibatkan peningkatan investasi yang berakibat peningkatan permintaan terhadap input yang merupakan output dari suatu sektor atau industri.
Sedangkan transformasi tenaga kerja sektor pertanian ke sektor non pertanian menurut Rachmat (1992) merupakan interaksi antara faktor pendorong dari dalam sektor pertanian dan faktor penarik dari luar sektor pertanian.  Faktor pendorong tersebut meliputi : (1) perubahan sikap mental tenaga kerja terhadap modernisasi sehingga aktivitas usahatani kurang menarik, (2) upah sektor pertanian cenderung tetap, sedangkan faktor penarik yang berasal dari sektor non pertanian adalah: (1) timbulnya kesempatan kerja di sektor non pertanian, (2) kenyamanan bekerja di sektor non pertanian relatif lebih baik, (3) upah lebih tinggi, (4) daya tarik kota/daerah industri, dan (3) assesibilitas dan komunikasi yang semakin baik.
Transformasi tenaga kerja dapat terjadi sebagai dampak dari pengalihan industri dari negara maju ke negara berkembang (Simmons & Kalantaridist, 1996).   Transformasi tenaga kerja dapat juga berarti perubahan dari tenaga kerja informal ke tenaga kerja formal (Polaski, 2006). Transformasi tenaga kerja dapat juga berarti perubahan tenaga kerja yang berkerja dari skala usaha kecil ke skala usaha besar (Blomstrom & Wolff, 1997).
Model Fei-Ranis berkaitan dengan proses perubahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, teori ini lebih menekankan pada perubahan yang terjadi di sektor pertanian. Fei-Ranis (FR) membagi tahapan perubahan tenaga kerja menjadi tiga berdasarkan pada produktivitas marjinal (PM) dan upah yang dianggap konstan dan ditetapkan secara exogeneous (Hayami,  2001).
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah pool data (cross section dan time series) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemda Provinsi Jawa Barat, dan  instansi terkait.  Model dibangun dengan 46 persamaan yang terdiri dari 32 persamaan struktural dan 14 persamaan identitas.  Untuk keperluan simulasi kebijakan maka model akan disusun dalam sistem persamaan simultan.  Pada persamaan simultan disusun
beberapa blok, yakni: (1) blok fiskal, (2) blok Produk Domestik Regional Bruto, (3) blok penyerapan kerja, dan (4) blok rasio.  Pengololahan data delakukan dengan alat analisis SAS versi 9.1.  Metode pendugaan pada penelitian ini adalah metode Two Stage Least Square.   Peramalan untuk simulasi kebijakan digunakan prosedur SIMNLIN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara konseptual, pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam menyusun anggaran untuk mendukung kinerja sektor riil melalui konsumsi dan investasi langsung maupun melalui efek multiplier dan stimulasi kepada pelaku ekonomi. Hasil dari alokasi anggaran adalah output yang diukur dari PDRB sektoral. Dari hasil output (PDRB) pemerintah daerah dapat menggali penerimaan daerah selanjutnya menyusun lagi rencana pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan akan berdampak pada terjadinya transformasi ekonomi maupun transformasi tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1.  Kerangka Pemikiran Konseptual

## Transformasi Ekonomi dan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat
Selama berlangsungnya proses pembangunan, provinsi Jawa Barat mengalami transformasi struktur ekonomi dan tenaga kerja.  Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya pembangunan akan terjadi transfprmasi Kontibusi output sektor pertanian turun dan kontribusi output sektor industri pengolahan meningkat, sementara kontribusi output sektor lain realatif stabil.  Pada saat berlangsungnya transformasi struktur ekonomi antara sektor pertanian, industri pengolahan dan sektor lainnya tidak secara langsung diikuti oleh transformasi struktur tenaga kerja. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 2.

## Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Output (PDRB) Sektor
Kebijakan desentralisasi fiskal memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber penerimaan dan pengeluaran daerah.  Pada sektor penerimaan, pemerintah daerah berusaha memperoleh penerimaan dari potensi daerah yang dapat menghasilkan penerimaan terutama dari pajak dan retribusi.  Pemungutan pajak dan retribusi pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian yang dilihat dari PDRB per kapita.  Penerimaan dari bagi
PENERIMAAN DAERAH ALOKASI ANGGARAN RUTIN PEMBANGUNAN OUTPUT dan TENAGA KERJA (SEKTORAL) TRANSFORMASI - OUTPUT SEKTORAL - TENAGA KERJA PERAN FISKAL PAD
hasil dan dana alokasi umum untuk pemerintah daerah didasarkan pada kemampuan perekonomian daerah serta jumlah penduduk.

## DISTRIBUSI OUTPUT
0 10 20 30 40 50 60 70 80 19 73 19 75 19 77 19 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 Tahun % PERTANIAN INDUSTRI PENGOLAHAN SEKTOR LAIN
Gambar 2. Perubahan kontribusi output pada perekonomian Jawa Barat Tahun 1973-2007
Pengeluaran pemerintah daerah yang dapat menentukan pertumbuhan perekonomian adalah pengeluaran pembangunan.  Pengeluaran pembangunan untuk sektor industri ditentukan oleh jumlah tenaga kerja sektor industri.  Demikian juga pengeluaran pembangunan untuk sektor pertanian dan irigasi ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian.
Pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur, pelayanan umum, serta untuk pembangunan pertanian dan irigasi dipengaruhi oleh penerimaan daerah.  Semakin tinggi penerimaan daerah maka pengeluaran pembangunan untuk sektor infrastruktur, pelayanan umum dan sektor pertanian dan irigasi cenderung semakin meningkat.  Pembangunan sektor infrastruktur juga didukung oleh sektor industri dan jasa.  Sementara kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari produk domestik regional bruto per kapita turut menentukan pengeluaran pembangunan sektor pelayanan umum dan sektor kesejahteraan rakyat.
Produk domestik regional bruto untuk sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kehutanan dipengaruhi oleh pengeluaran pembangunan untuk pertanian dan irigasi.  Sedangkan untuk sektor perikanan dipengaruhi oleh tenaga kerja.  Produk domestik regional bruto sektor industri dan jasa dipengaruhi oleh tenaga kerja dan pengeluaran pembangunan untuk sektor infrastruktur. Produk domestik regional bruto sektor industri dipengaruhi juga oleh kondisi perekonomian daerah tersebut yang dapat dilihat dari rasio tenaga kerja sektor pertanian dan non pertanian.
Penggunaan tenaga kerja sektor pertanian dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto sektor tanaman pangan dan kondisi perekonomian yang dilihat dari rasio ekonomi antara produk domestik pertanian dan non pertanian.  Sementara penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan sektor jasa dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto sektor industri dan jasa, serta kondisi perekonomian daerah.  Hal ini sejalan dengan penggunaan tenaga kerja di sektor keuangan ini sejalan dengan hasil penelitian Mangkuprawira (2000) yang menyatakan bahwa pendapatan regional bruto sektoral berpengaruh terhadap kesempatan kerja sektor sektoral. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Haryono (2008) menggungkapkan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja
disebabkan karena adanya peningkatan jumlah output yang dihasilkan, sehingga perusahaan merespon dengan meningkatkan jumlah tenaga kerjanya.

## Simulasi Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat
Peningkatan pajak daerah sebesar 20 persen berdampak pada penurunan tenaga kerja sektor pertanian tetapi meningkatkan tenaga kerja PDRB sektor non pertanian dan total PDRB. Penurunan tenaga kerja PDRB sektor pertanian berdampak pada penurunan PDRB sektor pertanian dan peningkatan tenaga kerja sektor non pertanian berdampak pada peningkatan PDRB di sektor non pertanian, tetapi total PDRB berkurang.  Penurunan PDRB sektor pertanian dan peningkatan PDRB di sektor non pertanian menandakan terjadinya transformasi ekonomi di sektor pertanian.
Peningkatan belanja rutin sebesar 20 persen berdampak pada peningkatan tenaga kerja sektor pertanian dan tenaga kerja sektor non pertanian, sehingga total tenaga kerja meningkat. Peningkatan tenaga kerja sektor pertanian dan tenaga kerja sektor non pertanian berdampak pada peningkatan PDRB di sektor pertanian dan non pertanian, sehingga total PDRB meningkat. Peningkatan penyerapan PDRB di sektor pertanian lebih besar dari sektor non pertanian, dan tidak terjadi transformasi ekonomi.
Selanjutnya, peningkatan pengeluaran sektor irigasi dan pertanian sebesar 20 persen berdampak pada  peningkatan tenaga kerja sektor pertanian dan penurunan tenaga kerja sektor non pertanian dan berdampak pada penurunan total tenaga kerja.  Peningkatan tenaga kerja sektor pertanian meningkatkan PDRB sektor pertanian.   Penurunan tenaga kerja sektor non pertanian menurunkan PDRB sektor non pertanian.  Kebijakan ini tidak menyebabkan transformasi ekonomi.
Selanjutnya, peningkatan pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur mendorong peningkatan tenaga kerja non pertanian dan secara keseluruhan total tenaga kerja meningkat. Peningkatan tenaga kerja non pertanian meningkatkan PDRB sektor non pertanian, dan ratio ekonomi menjadi meningkat, serta secara keseluruhan total PDRB meningkat.
Peningkatan anggaran pembangunan sektor infrastruktur sebesar 20 persen berdampak pada penurunan tenaga kerja sektor pertanian, berdampak pada penurunan PDRB di sektor pertanian dan terjadi transformasi ekonomi.

## PENUTUP
Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Selama berlangsungnya proses pembangunan, provinsi Jawa Barat mengalami transformasi struktur ekonomi.
2. Selama proses transformasi struktur ekonomi, penurunan kontribusi pada sektor pertanian secara otomatis diikuti oleh peningkatan kontribusi output sektor industri, tetapi tidak diikuti oleh sektor lainnya.
3. Setelah ada kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur keuangan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran daerah.  Hasil yang diperoleh adalah peningkatan pajak berdampak positif pada PDRB non pertanian dan berdampak negatif terhadap PDRB sektor pertanian dan terjadi transformasi ekonomi.
4. Peningkatan belanja pegawai berdapak positif baik terhadap PDRB sektor pertanian, total PDRB dan tidak terjadi transformasi ekonomi.
5. Peningkatan pengeluaran untuk sektor pertanian berdapak positif terhadap PDRB pertanian dan ratio ekonomi, tetapi berdampak negatif terhadap PDRB non pertanian dan total PDRB, dan tidak terjadi transformasi ekonomi.
6. Peningkatan pengeluaran untuk infrastruktur berdampak positif terhadap PDRB non pertanian dan total PDRB, tetapi berdampak negatif pada PDRB sektor pertanian dan terjadi transformasi ekonomi.
Berdasarkan dari hasil pembahasan maka dapat diajukan implikasi kebijakan sebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat melakukan dengan kebijakan fiskal, misalnya melalui pengeluaran belanja pegawai.
2. Guna meningkatkan output di sektor pertanian pemerintah dapat melakukan peningkatan pengeluaran pembangunan di sektor pertanian dan irigasi.
3. Upaya untuk meningkatkan output di sektor non pertanian, pemerintah dapat menjalankan kebijakan peningkatan pengeluaran pembangunan di sektor infrastruktur.

## REFERENSI
Bayhaqi, A. (2006).  Dualisme dalam transformasi struktural ekonomi.  Kompas, Selasa, 26-12-2006,
Opini, halaman 6, kolom 2-6.
Blomstrom, M. & Wolff, E.N. (1997).  Growth in a dual economy.  World Development, 25 (10), 1627- 1637.
Chambers, R.G. & Quiggin, J.  (2005).  Output price subsidie in a stochastic world.  American Journal of Agricultural Economics,  87 (7), 501-508.
Clark, C. (1940).  The conditions of economic progress. London: Macmillan & Co Ltd. Dasril, A.S.N. (1993).  Pertumbuhan dan perubahan struktur produksi sektor pertanian dalam industrialisasi di Indonesia.  Disertasi Doktor.  Program Pasca Sarjana.  Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Fisher, A.G.B.  (1935). The clash of progress and security.  London: Macmillan & Co., Ltd.
Haryono, D.  (2008). Dampak industrialisasi pertanian terhadap kinerja sektor pertanian dan kemiskinan pedesaan: Model CGE Recursive Dynamic. Disertasi Doktor. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Hagen, E.E.  (1975).  The economics of development.  Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
Hayami, Y. & Rultan, V.W. (1971).  Agriculural development : An international perspective.  Maryland:
The John Hopkins University Press.
Hayami, Y.  (2001). Development economics: From the poverty to the wealth of nations, (2 nd ed.).
New York: Oxford University Press.
Kniesner, T.J. & Ziliak, J.P. (2002).  Tax reform and automatic stabilization. The American Economic
Review, 92 (3), 590-612.
Mangkuprawira, S. (2000).  Analisis perilaku pasar kerja di wilayah Jawa dan Bali.  Mimbar Sosek, 23 (1), 60-78.
Polaski, S.  (2006). Combining global and local forces: The case of labor rights in Cambodia.  World Development, 34 (5), 919-932.
Rachmat, M.  (1992). Kesempatan kerja dan prospek ketenagakerjaan dalam pengembangan tebu di Jawa.  Forum Penelitian Agro Ekonomi, 9 (2) dan 10 (1),  30-39.
Simmons, C. & Kalantaridist, C.  (1996).  Making garments in Southern Europe:  Enterpreneurship and labor in rural greece.  Jounal of Rural Studies, 12 (2), 169-185.