-------------------------------------------------------------------------------------------------
Volume: 5 Issue: 1, Mei 2016

## EPERTORIUM

## Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
-------------------------------------------------------------------------
Prog ram  Studi Magister Kenotariatan                     Pengurus Daerah  Ikatan Notaris Indonesia (INI) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya                                     Kota Palembang
REPERTORIUM Volume 5 Issue 1 Halaman 1-121 Palembang Mei 2016 ISSN: 2086-809X

## R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

## EPERTORIUM

## Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prog ram  Studi Magister Kenotariatan                     Pengurus Daerah  Ikatan Notaris Indonesia (INI) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya                                     Kota Palembang
REPERTORIUM Volume 5 Issue 1 Halaman 121 Palembang Mei 2016 ISSN: 2086-809X

## R

## DEWAN REDAKSI

## R EPERTORIUM

## Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
ISSN: 2086-809X
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan
Pengurus Daerah  Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Palembang Ikatan Alumni (IKA) Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universiats Sriwijaya
Keputusan Dekan FH Universitas Sriwijaya Nomor:  001/SK-FH/2009 Tanggal: 11 Januari 2010
Pembina:
Prof.  Amzulian  Rifai,  S.H.,  LLM.,  Ph.D. (Dekan FH Universitas Sriwijaya).
Penanggung Jawab Umum:
Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum. (Ketua  P.S. M.Kn FH Universitas Sriwijaya).
Ketua Penyunting: Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
Sekretaris Penyunting: Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.

## Penyunting Ahli:
Prof. Dr. Joni  Emirzon,  S.H., M.Hum. (Koordinator/FH Universitas Sriwijaya). Prof.  Dr.  Sri  Rezeki  Hartono, S.H.(Mitra Bestari/FH Universitas Diponegoro).
Prof. Dr. Veronica Komalawati,  S.H., M.H. (Mitra  Bestari/FH Universitas Padjadjaran). Prof. Dr.  Sugito,  S.H., M.H. (Mitra  Bestari/FH Universitas Gadjah Mada).
Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. (Mitra  Bestari/FH Universitas Sumatera Utara).
Penyunting Pelaksana: Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc., H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Notaris H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.,
Notaris H. Achmad Syarifudin, S.H., Sp.N., Notaris Herman Andriansyah, S.H., Sp.N.
Administrasi dan Sirkulasi: Tri Cahya Putri, S.Kom.
Widi Widodo
Redaksi/Tata Usaha:
Kampus FH Unsri Palembang, Telp./Fax. 0711-352034, e-mail : repertorium_mkn_fhunsri_@yahoo.co.id , Mobile : 0819.333.99726 . website : http.www.notariat.fh.unsri.ac.id
R EPERTORIUM Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan  , diterbitkan  oleh  Program  Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Mei dan Oktober, sebagai  media  komunikasi  dan  pengembangan  ilmu.  Redaksi  menerima  naskah  artikel  laporan penelitian  dan  artikel  konseptual  yang  harus  relevan  dengan  visi  dan  misi  redaksi  serta  mengacu  kepada Pedoman Sistematika dan Teknis Penulisan yang telah ditentukan. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya.

## PENGANTAR REDAKSI
Puji  dan  syukur  kepada  Allah  SWT,  Tuhan  yang  Maha  Kuasa,  karena  berkat  ridho-Nya jualah Jurnal Ilmiah Hukum Kenot ariatan “Repertorium” Volume : 5, Issue: 1, Mei 2016 ini telah dapat diterbitkan sesuai dengan harapan segenap civitas akademica Program Studi Masgister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya,  Pengurus  Ikatan Mahasiswa  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya dan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Suamtera Selatan.
Penamaan berkala, kelembagaan penerbit, penyuntingan, penampilan, gaya penulisan, substansi  isi,  keberkalaan  dan  kewajiban  pasca  terbit  telah  diupayakan  sesuai  dengan Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  Kementerian  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  dan  dinyatakan  berlaku sejak  2  Oktober  2009  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009.
Artikel ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Repertorium Volume Perdana  Nomor  2  ini,  diklasifikasikan  dan  dikelompokkan  berdasarkan  topik  dengan memperhatikan kepentingan pengembangan ilmu dan praktik hukum kenotariatan pada khususnya  serta  ilmu  dan  praktik  hukum  bisnis  pada  umumnya.  Artikel  Topik  Utama menampilkan  artikel-artikel  hasil  konversi  Tesis  mahasiswa  Program  Studi  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
Selanjutnya,  Artikel  Topik  Lepas  menyajikan  Artikel-Artikel  hasil  penelitian  dan  artikel konseptual  karya  Tenaga  Pengajar  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  dan  Program Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya,  yaitu  :  Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan yang ditulis oleh Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Studi Hukum Atas Nasionalisasi Perusahaan Asing; Dasar Hukum Tindakan Nasionalisasi Untuk  Mencapai  Kepastian  Hukum  Penanaman  Modal,  yang  ditulis  oleh  Mada  Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Antonius Suhadi AR, S.H., M.H., dan Herman Adriansyah, S.H., Sp.N.
Kemudian,  khusus  Artikel  Ringkasan/Konversi  Disertasi  memuat  artikel  karya,    Dr. Firman  Muntaqo,  S.H.,  M.Hum.,  Tenaga  Pengajar  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya dan  Program  Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya    yang berjudul : Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan.
Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan  “Repertorium”  volume  kedua  ini  diakhiri  oleh  artikel khusus berbahasa Inggris ( English Corner ), yaitu : The Formation Of Arbitration Clause In International Contract, yang ditulis oleh Meria Utama, S.H., LL.M.
Akhirnya,  Redaksi  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan  “Repertorium”  menyampaikan ucapan  terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah  berkontribusi  dalam  penerbitan Volume  kedua  ini.  Tidak  lupa  pula,  Redaksi  mengharapkan  kritik  dan  saran  yang konstruktif  dari  para pembaca  yang budiman  guna  meningkatkan  kualitas  Jurnal  Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium” ini untuk volume berikutnya. Selamat membaca.

## DAFTAR ISI
DEWAN REDAKSI ii PENGANTAR REDAKSI iii DAFTAR ISI iv 1. Kewenangan  Notaris  Membuat  Akta  Yang  Berkaitan  Dengan  Pertanahan  Menurut  Pasal  15 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dela Cahyani, Zen Zanibar Mz, Amin Mansyur 1 2. Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Penjamin  fidusia  Sejak  Diberlakukan  Pendaftaran  Fidusia Secara Elektronik Rani Yusita,  Joni Emirzon, Annalisa Yahanan 20
3. Penerapan  Pasal 5  Ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor  37 Tahun  1998 Tentang Peraturan Jabatan  Ppat,    Kepala    Desa  Sebagai    Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Sementara  (Ppat Sementara) Di Kabupaten Banyuasin. Holilah, Firman Muntaqo, Amin Mansur 37 4. Anotasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/Puu-X/2012  Tentang  Uji  Materil  Pasal  66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Septinierco Agraperta , Amzulian Rifai, Anna Sagita 49 5. Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Armansyah , KN Sofyan Hasan, Anna Sagita. 68 6. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham Chandra Lesmana 88 7. Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dwi Azhari, Amzulian rifai, H. Agus Trisaka 103 PEDOMAN SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENULISAN 119
Kewenangan Notaris Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Menurut Pasal 15 Ayat (2) Huruf (F) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Oleh :

## DELA CAHYANI, ZEN ZANIBAR MZ, AMIN MANSYUR
Abstract :  That  the  formulation  of  clause  15  verse  (12)  point  (0  statute  number  30  in 2004  about  notarist  occupation  which  states  that  notarist  has  an  authority  to  issue  the official  documents  related  to  the  land  affairs,  practically  it  can  cause  the  difference  in interpratation.  At  glance,  the  statement  itself  can  create  the  assumption  that  notarist occupies the authority of PPAT in issuing land official document ( akta PPAT).
Having  done  the  analysis  of  juridical-normative,  furthermore,  it  is  done  by  the statute  approach  as  well  as  the  law  history  and  sistematical  interpretation,  with  legal materials of primary and secondary so that this study obtains that:
a. The authority of notarist as stated in the clause 15 verse (2) point (f) statute number 30 in 2004 must be interpreted narrowly, it means that notarist does not occupy the authority of PPAT in issuing the land official documents and there is no conflict of authority  between  the  authority  of  notarist  and PPAT that  they  are  different  each other  either  seeing  from  historical  aspect,  law  background,  or  the  scope  of  its  job. The  formulation  is  formulated  by  the  statute  makers  in  order  to  anticipate  a  very quick  development  in  economy  and  business  so  that  it  is  expected  to  be  able  to accept  any  kinds  of  economic  and  business  activities  in  community  that  do  law action or the agreement related to land affairs;
b. The  interpretation  of  notarist  authority  that  issues  the  official  documents  related  to land affairs that belongs to the authority of PPAT until now. The authority of notarist in  issuing  land  official  documents  is  the  authority  that  is  described  as  follows:  the notarist  official  document  is  the  official  document  that  contains  with  law  affairs stated  in  the  agreement  which  is  obligatory,  that  its  object  related  to  land  affairs, nevertheless,  the  concerned  law  affairs  is  not  aimed  to  shift  the  right  of  land ownership  or  to  burden  the  right  of  land  ownership,  for  instance  the  official document  of  rent-lease  agreement  or  the  land  official  document  of  borrow-use agreement;
According to the findings above, this study concludes that the authority of notarist in issuing  official  document  related  to  land  affairs  is  not  the  authority  of  issuing  land official document that belongs to PPAT business, and the authority of notarist is done as long as the official document that they make has no tendency to shift the right of land ownership or to burden the right of land ownership. At last, this study suggests that : (a) in order to make the interpretation to the clause 15 verse (2) point (f) statute number  30  in  2004  is  implemented  by  law  history  interpretation  and  systemic interpretation, (b) in order to make the authority of PRAT increases its law basis to be statute,  and  (c)  it  is  expected  to  all  intergrated  relationship  to  conduct  the
socialization  and  coordination  in  order  that  the  conflict  of  authority  does  not  occur between notarist and PPAT when they work.
(keywords: The Authority, Official Document, Land)

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Penelitian
Ketentuan  Pasal  1  angka
(1)  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris merumuskan bahwa Notaris  adalah  Pejabat  Umum yang berwenang untuk membuat akta  otentik  dan  kewenangan lainnya  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang ini. Setiap jabatan tentu melekat pula kewenangan, karena  kewenangan  dimaksud diberikan melalui peraturan perundang-undangan,  sehingga kewenangan tersebut secara spesifik  tidak  mengambil  alih atau bertabrakan dengan kewenangan dalam jabatan lainnya. Seperti diketahui, kewenangan notaris hanya dicantumkan  dalam  Pasal  15 ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  Nomor 30  Tahun  2004.  Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewenangan Notaris sebagai pejabat  umum  bisa  dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu 1 :
a. Kewenangan utama/umum, menurut  ketentuan  Pasal  15 ayat (1);
1 Sjaifurrachman. Aspek  Pertanggungjawaban Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta .  Bandung, Mandar   Maju, 2011, hlm.78.
b. Kewenangan tertentu, menurut  ketentuan  Pasal  15 ayat (2) ; c. Kewenangan lainnya,
menurut  ketentuan  Pasal  15
ayat (3) ; Sedangkan  Pasal  15  ayat (2) huruf (f) UUJN merumuskan mengenai  kewenangan  notaris untuk membuat akta yang berkaitan  dengan  pertanahan. Hal  ini  sekilas  menimbulkan kesan terjadi pertentangan dengan  ketentuan  yang  terdapat di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan  Jabatan  PPAT  yang merumuskan bahwa kewenangan PPAT untuk membuat akta tanah. Terkait dengan kewenangan notaris untuk membuat  akta  yang  berkaitan dengan pertanahan menurut Pasal  15  ayat  (2)  huruf  (f) UUJN, menimbulkan kontroversi pendapat karena dianggap bahwa ketentuan tersebut mengambil alih kewenangan PPAT. Terkait dengan  hal  tersebut,  Habib Adjie 2 mengemukakan  adanya silang pendapat dan tafsir
2 Habid  Adjie .  Meneropong Khazanah  Notaris dan  PPAT  Indonesia  (Kumpulan  Tulisan Tentang    Notaris  dan  PPAT) .  Bandung,  PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 83
mengenai  ketentuan  tersebut, yaitu :
1. Notaris  telah  mengambil  alih semua wewenang PPAT menjadi  wewenang  notaris atau telah menambah wewenang notaris. 2. Bidang pertanahan telah
kembali  menjadi  wewenang notaris. 3. Tetap tidak ada pengambilalihan  dari  PPAT atau pengembalian wewenang kepada  notaris,  baik  PPAT maupun notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri. Untuk menyelesaikan hal tersebut, telah dilakukan berbagai  upaya,  baik  dalam seminar  maupun  diskusi  melalui penafsiran secara sistematis
yang pada intinya, dengan
berlakunya  Pasal  15  ayat  (2) huruf  (f)  UUJN,  maka  semua bidang  pertanahan  yang  berada pada  wewenang  PPAT  mutlak menjadi wewenang Notaris ataupun  yang  berpendapat  tidak ada  perubahan  apapun,  baik Notaris maupun PPAT mempunyai  wewenang  masing- masing. Dan sudah tentu penafsiran apapun diperkenankan, hanya pada suatu saat kita harus menentukan penafsiran  mana  yang  akan dipakai  karena  silang  sengketa
kewenangan tersebut harus diakhiri. 3
Selama  ini  ada  anggapan bahwa  pasangan  yang  ideal ketika  diangkat  sebagai  notaris, adalah PPAT, juga ketika diangkat sebagai PPAT pasangan  yang  idealnya  adalah notaris. Dengan demikian, ketika
Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN muncul, pasal tersebut ditangkap dan  dimanfaatkan  oleh  mereka yang  selama  ini  memangku jabatan  sebagai  Notaris  saja untuk  dapat  membuat  akta  di bidang  pertanahan  yang  selama ini  menjadi  wewenang  PPAT.
Dan pasal tersebut dimanfaatkan juga  oleh  mereka  yang  telah memangku jabatan sebagai notaris dan PPAT, dengan penafsiran  dan  keinginan  untuk tunduk apa adanya dan sepenuhnya pada UUJN sehingga rela menanggalkan jabatan PPAT-nya. 4
Apabila  dicermati,  maka rumusan Pasal  15  ayat  (2) huruf (f) UUJN tersebut bukan dimaksudkan  sebagai  akta  tanah yang  merupakan  kewenangan PPAT,  tapi  merupakan akta yang berkaitan dengan pertanahan . Hanya saja, Undang-Undang tidak merumuskan  akta  apa  saja  yang dapat  masuk  dalam  kategori
“akta  yang  berkaitan  dengan pertanahan” dimaksud.
3 Ibid, hlm. 84
Melihat  pada  ketentuan seperti  diuraikan,  maka  silang pendapat dan perbedaan persepsi mengenai  kewenangan  notaris untuk  membuat “akta  yang berkaitan dengan pertanahan” menurut  Pasal  15  ayat  (2)  huruf (f)  UUJN    kiranya  memang perlu  ditelaah  lebih  mendalam lagi. Hal ini perlu dilakukan agar supaya  didapat  ketegasan  secara hukum  mengenai  hal  dimaksud,
yaitu  dapat  menentukan  batas kewenangan notaris dalam membuat  “akta  yang  berkaitan dengan pertanahan” dan kewenangan PPAT dalam membuat  akta  tanah.  Dengan demikian diharapkan dapat dihindari  terjadinya  penafsiran mengenai tumpang-tindih kewenangan  antara  notaris  dan PPAT.
2. Permasalahan
1. Bagaimana seharusnya penafsiran  hukum  mengenai kewenangan  notaris  membuat
akta  yang  berkaitan  dengan pertanahan menurut  Pasal  15 ayat  (2)  huruf  (f)  UUJN tersebut,  jika  dikaitkan  dengan Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan
Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
PPAT ?
2. Perbuatan hukum apa saja yang dapat dituangkan ke dalam akta notaris sehingga dapat dikategorikan sebagai atau
termasuk  ke  dalam akta    yang berkaitan  dengan  pertanahan
sebagaimana  dimaksud  Pasal 15  ayat  (2)  huruf  (f)  UUJN dimaksud ?
3. Metode Penelitian
Spesifikasi atau jenis penelitian yang dilakukan merupakan  penelitian  hukum normatif,  dengan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan  analitis.  Penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan hukum  primer,  sekunder  dan tersier yang diperoleh dari penelitian  kepustakaan.  Analisis dilakukan dengan mempergunakan penafsiran sistematis dan penafsiran sejarah hukum.

## B. Pembahasan
1. Kewenangan  Notaris  Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan dengan Pertanahan Pasal  15  ayat  (2)  huruf  (f) UUJN  memberikan  kewenangan notaris  untuk  membuat  akta yang berkaitan dengan pertanahan. Ada 3 (tiga) penafsiran pasal tersebut, yaitu : 5
1. Notaris  telah  mengambil  alih semua wewenang PPAT menjadi  wewenang  Notaris atau telah menambah
wewenang Notaris.
2. Bidang  pertanahan  menjadi wewenang Notaris.
3. Tetap tidak ada pengambilalihan  dari  PPAT
5 Ibid, hlm. 84
atau pengembalian wewenang kepada  Notaris,  baik  PPAT maupun Notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri. Berdasarkan  hal  tersebut maka  ketika  Pasal  15  ayat  (2) huruf  (f)  UUJN  muncul,  hal tersebut lantas serta-merta diartikan  dan  dimanfaatkan  oleh mereka yang selama ini memangku jabatan sebagai notaris  saja  (tidak  merangkap sebagai  PPAT)  untuk  dapat membuat akta di bidang pertanahan yang merupakan wewenang  PPAT.  Akan  tetapi pasal tersebut dimanfaatkan juga oleh mereka yang telah memangku jabatan sebagai notaris dan PPAT, dengan melakukan penafsiran dan melaksanakan  keinginan  untuk tunduk  apa  adanya  dan  tunduk sepenuhnya kepada UUJN, sehingga rela meninggalkan jabatan  PPATnya 6 ,  karena  hal tersebut  dapat  berarti  bahwa notaris  dapat  membuat  akta  apa pun  termasuk  akta  tanah  yang merupakan kewenangan PPAT. Embrio  institusi  PPAT telah  ada  sejak  tahun  1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  1961  tentang Pendaftaran Tanah dengan istilah Pejabat  saja. Bahwa  yang dimaksud  Pejabat  adalah  PPAT
6 Ibid.
disebutkan dalam Peraturan Menteri  Negara  Agraria  Nomor 11  Tahun  1961  tentang  Bentuk Akta. Pada  awal  kelahirannya PPAT tidak dikategorikan sebagai  Pejabat  Umum,  tapi sebagai PPAT saja. PPAT dikategorikan  atau  disebutkan sebagai  Pejabat  Umum  awalnya berdasarkan  Pasal  1  ayat  (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda  yang  Berkaitan dengan Tanah. Selanjutnya keberadaan  PPAT  ditegaskan dalam  Pasal  1  angka  (24) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa  “Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana disebut  PPAT  adalah  Pejabat Umum  yang  diberi  kewenangan untuk  membuat  akta-akta  tanah tertentu”.
Untuk  mengetahui  batasan perbuatan  hukum  tertentu  yang berkaitan  dengan  pembuatan akta  yang  menjadi  kewenangan
PPAT,  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  3  Tahun  1997  juncto Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan
Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998,  bahwa  perbuatan  hukum tersebut mengenai 7 :
a. Jual beli;
7 Ibid.
b. Tukar-menukar;
c. Hibah;
d. Pemasukan ke dalam
perusahaan ( inbreng );
e. Pembagian hak bersama;
f. Pemberian Hak Guna Bangunan  /  Hak  Pakai  atas Hak Milik; g. Pemberian  hak  tanggungan; dan
h. Surat  Kuasa  Membebankan
Hak Tanggungan.
Seperti diketahui dari ketentuan  Pasal  15  ayat  (1) UUJN yang menentukan kewenangan umum/utama notaris didapat batasan melaksanakan kewenangan tersebut.    Menurut  Habib  Adjie 8 batasan dimaksud adalah sepanjang pelaksanaan kewenangan notaris itu : a. Tidak  dikecualikan  kepada pejabat lain  yang ditetapkan oleh undang-undang ;
b. Menyangkut pembuatan akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,  dan  ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau dikehendaki oleh para pihak ; c. Mengenai  subjek  hukum
(orang  atau  badan  hukum) untuk  kepentingan  siapa
akta itu dibuiat ataun dikehjendaki oleh yang berkepentingan ;
8 Habib Adjie. Hukum Notaris
Indonesia..Op.cit . hlm. 78.
Kehadiran  Pasal  15  ayat (2) huruf f UUJN telah menimbulkan  silang  pendapat yang  sampai  hari  ini  belum selesai.  Ada  tiga  penafsiran  dari kedua pasal tersebut, yaitu : 9
1. Notaris  telah  mengambil  alih semua wewenang PPAT menjadi  wewenang  notaris atau telah menambah wewenang notaris. 2. Bidang pertanahan telah
kembali  menjadi  wewenang notaris. 3. Tetap tidak ada mengambilalihkan dari PPAT atau pengembalian wewenang kepada  notaris,  baik  PPAT maupun notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri. Terhadap ketentuan tersebut, Sjaifurrachman 10 mengatakan bahwa rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UUJN ini menimbulkan multi penafsiran, dan penafsiran terhadap  pasal  ini  menimbulkan adanya  2  (dua)  sudut  pandang tentang  arti  kewenangan  notaris berkaitan  dengan  pertanahan, yaitu :
1. Notaris  berwenang  membuat akta  yang  objeknya  tanah dalam  arti  luas, baik  yang
9 Habib Adjie. Meneropong Khazanah Notaris dan  PPAT  Indonesia , Op.cit , hlm.  83.  Lihat pula  Habib  Adjie  dalam  Buku Hukum Notaris Indonesia …., Op.cit ,  hlm. 84 10 Sjaifurrachman. Aspek Pertanggungjawaban  Notaris…,  Op.cit ,  hlm. 82-83
menjadi  kewenangan  PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998  maupun  kewenangan lainnya  yang  tidak  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998;
2. Notaris  berwenang  membuat akta  yang  objeknya  tanah
dalam arti sempit , yang tidak termasuk  kewenangan  PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998. Berdasarkan silang pendapat mengenai makna hukum  rumusan  Pasal  15  ayat (2)  UUJN  seperti  dikemukakan, maka untuk memahami ketentuan dan rumusan dimaksud  ternyata  tidak  dapat dipahami hanya dengan membaca  secara  harfiah  kata- kata dalam rumusan pasal tersebut.  Oleh  karena  itu,  perlu
dipahami  secara  utuh  sebagai suatu  sistem  hukum  dan  sistem peraturan  perundang-undangan, karena  pada  suatu  saat  harus menentukan  penafsiran  yang mana  yang  akan  dipergunakan terhadap ketentuan Pasal 15 ayat
(2) huruf (f) tersebut 11 . Sejalan dengan uraian yang  dikemukakan  sebelumnya, maka peneliti berpendapat bahwa :
a. Pasal  15  ayat  (2)  huruf  (f)
UUJN  kesannya  memperluas
11 Ibid. hlm. 84.
kewenangan  notaris  dalam menjalankan jabatannya, 12 sehingga  kewenangan  pokok atau kewenangan utama/umum  notaris  seperti ditentukan  dalam  Pasal  15 ayat  (1)  UUJN  menjadi  lebih luas,  selain  membuat  akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian yang menurut undang-undang ;
b. Pada  sisi  lain  Pasal  15  ayat (1)  UUJN  telah  memberikan batasan  bahwa  kewenangan notaris  membuat  akta  otentik itu  tetap  dibatasi  sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak
ditugaskan  atau  dikecualikan kepada pejabat lain ;
c. Oleh  karena  itu,    ketentuan
Pasal  15  ayat  (2)  huruf  (f) UUJN memang berbeda dengan wewenang PPAT dan tentu saja tidak mengambilalih  kewenangan PPAT ; Terhadap  penafsiran  luas tersebut, Habib Adjie menyatakan  bahwa  energi  para notaris dari PPAT telah dihabiskan hanya untuk menentukan apakah kewenangan tersebut  menjadi  kewenangan notaris atau tidak. Karena senyatanya  hal  tersebut  akan sangat  sulit  untuk  dilakukan (menyatukan kewenangan
notaris  dan  kewenangan  PPAT), dengan    alasan : 13
12 Ibid. hlm. 90.
13 Ibid..hlm. 84.
1. Organisasi  jabatan  notaris dan  PPAT  mempunyai  ego masing-masing. Kalau memang ingin mempersatukan wewenang tersebut,  seharusnya  kedua organisasi tersebut duduk satu meja untuk membicarakan jalan keluarnya. Namun, hal tersebut tidak mungkin dilakukan  karena  keduanya mempunyai kepentingan yang tetap menarik untuk dipertahankan. Artinya, untuk tetap mempertahankan eksistensi masing-masing ; 2. Apakah mau organisasi
jabatan  PPAT  dan  notaris untuk  meminta  BPN  agar tidak mengangkat PPAT baru atau  pindahan  karena  ingin mewujudkan  Pasal  15  ayat (2) huruf (f) UUJN? ; Pendapat Habib Adjie tersebut  di  atas  menggambarkan bahwa dari sudut pandang kepentingan  praktis  pun  betapa sulitnya menafsirkan makna rumusan Pasal  15  ayat  (2) huruf
(f)  UUJN  ke  dalam  kehidupan
praktik dengan memberikan kewenangan  yang  sangat  luas yang  bertumpu  pada  notaris. Karenanya,  betapa  sulit  untuk mewujudkan kewenangan pertanahan yang ada pada PPAT menjadi kewenangan notaris 14 .
Oleh  karena  itu,  untuk memperjelas  makna  rumusan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (f)  UUJN  tersebut,  maka  perlu dilakukan penafsiran yang berkaitan  dengan  kehadiran  dan eksistensi  lembaga  PPAT  dan notaris itu sendiri. 1. Penafsiran  Sejarah  Hukum Mengenai Keberadaan Notaris dan PPAT Di Indonesia Pada  masa  penjajahan Hindia  Belanda,  pemerintah Hindia Belanda memberlakukan bahwa tanah- tanah  yang  tunduk  pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  yaitu  tanah-tanah yang  terdaftar  dan  untuk peralihan haknya harus dilakukan  dan  didaftar  pada pejabat-pejabat  yang  disebut pejabat-pejabat  balik  nama
( overschrijving-ambtenaren ) S.  1834-27 15 .  Berdasarkan uraian  yang  dikemukakan,
maka  dapat  dikatakan  bahwa embrio  institusi  PPAT  telah ada sejak tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah  dengan  istilah  pejabat saja 16 .  Bahwa  yang  dimaksud pejabat adalah PPAT 15 Habib Adjie. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT...Op.cit , hlm.90.
16 Ibid. hlm. 90.
disebutkan  dalam  Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta 17 . Pada  awal  kelahirannya PPAT  tidak  dikategorikan sebagai  pejabat  umum,  tetapi sebagai  PPAT  saja.  PPAT dikategorikan atau disebutkan sebagai pejabat umum awalnya ditentukan berdasarkan  Pasal  1  ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta  Benda-Benda  Yang Berkaitan Dengan Tanah. Selanjutnya, keberadaan  PPAT  ditegaskan dalam  Pasal  1  angka  (24) Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merumuskan bahwa : “Pejabat Pembuat Akta Tanah,  sebagaimana  disebut PPAT  adalah  Pejabat  Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.” Untuk mengetahui batasan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan  pembuatan  akta  yang menjadi  kewenangan  PPAT, sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  95  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor
17 Ibid. hlm. 90.
3 Tahun 1997 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Dari  uraian  yang  telah dikemukakan  dapat  diketahui bahwa    dari  penafsiran  dan penelusuran  sejarah  pejabat yang  mengalihkan  hak  atas tanah,  sebenarnya  telah  lama ada dalam hukum adat Indonesia,  sehingga  lembaga PPAT  yang  kemudian  lahir hanya  merupakan  kristalisasi dari pejabat yang mengalihkan  hak  atas  tanah dalam hukum adat. Sementara itu, keberadaan notaris di Indonesia,  bukanlah  lembaga yang lahir dari bumi Indonesia,  melainkan  dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda ke daerah jajahannya termasuk  Indonesia  (Hindia Belanda  pada  waktu  itu). Ketika  orang  Belanda  datang ke  Indonesia  pertama  kali (sekitar  abad  ke-17)  dengan maksud untuk berdagang sehingga  untuk  memperkuat bidang perdagangannya dibuat Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC). 18 Kemudian, Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra . 19 (Jakarta
sekarang)  antara  tahun  1617-
18 G.H.S. Lumbang Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 15.
19 Pada  tanggal  4  Maret  1621  diberi  nama Batavia.
1629,  untuk  keperluan  para pedagang  yang  memerlukan seorang notaris, sangat memerlukan jasa seorang
notaris yang disebut notarium
publicum . Dan untuk pertama kalinya,  sejak  tanggal  27 Agustus 1620, Melchior Kerchem 20 diangkat  sebagai Sekretaris College van Schepenen (Urusan Perkapalan  Kota)  di  Jakarta untuk merangkap jabatan sebagai notaris. Tugas Meichior  Kerchem  sebagai notaris  pada  waktu  itu  dalam surat pengangkatannya, 21 yaitu melayani dan melakukan  semua  surat  libel ( smaadschrift ),  surat  wasiat di  bawah  tangan  ( codicil ),
persiapan  penerangan,  akta
perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat ( testament ),  dan  akta-akta lainnya,  serta  ketentuan  yang diperlukan dari kotapraja.
Kemudian  pada  tahun 1625 jabatan notaris dipisahkan  dari College  van Schepenen, yaitu dengan dikeluarkannya instruksi untuk para notaris pada
tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini terdiri dari
sepuluh  pasal,  antara  lain, menetapkan  bahwa  notaris
20 Dalam  Sejarah  Notaris  Indonesia,  Meichior Kerchem dikenal sebagai Notaris pertama di Indonesia
21 Komar  Andasasmita, Notaris  I ,  Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 37
wajib  merahasiakan  segala sesuatu  yang  dipercayakan kepada  notaris  dan  tidak boleh  menyerahkan  salinan- salinan  dari  akta-akta  kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. 22
Pada  tanggal  7  Maret 1622 (Stb. No. 11) dikeluarkan Instructie  voor de  Notarissen  Residerende  in Nederland  Indie .  Pasal  1 instruksi  tersebut  mengatur secara hukum batas-batas dari wewenang dari seorang notaris, dan juga menegaskan bahwa  notaris  bertugas  untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud  untuk  memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan,  menetapkan  dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya, dan mengeluarkan grosse -nya,  demikian  juga salinannya  yang  sah  dan benar. 23
Berdasarkan aspek sejarah  notaris  di  Indonesia seperti  diuraikan  tersebut, ternyata sejak awal kehadirannya notaris di Indonesia mempunyai wewenang  terbatas  seperti tersebut dalam surat pengangkatannya
22 R.  Soegondo  Notodsoerjo, Hukum  Notariat di  Indonesia,  Suatu  Penjelasan ,  Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 23
23 R.  Soegondo  Notodisoerjo,  Ibid.,  hlm.  24-
25. G.H.S. Lumbang Tobing, Op.Cit,  hlm. 20
sebagaimana  tersebut  di  atas.
Dan  notaris  yang  pertama hadir  di  bumi  Indonesia  ini tidak menyebutkan wewenang dalam bidang pertanahan. Dengan demikian,  dapat  dikatakan bahwa  memang  sebelumnya notaris tidak mempunyai wewenang dalam bidang pertanahan  yang  selama  ini ada pada PPAT 24 . Dengan  mengkaji  hal tersebut  dapat  disimpulkan bahwa wewenang bidang pertanahan tidak pernah menjadi  wewenang  notaris  di Indonesia sejak kelahirannya 25 . Ketentuan Pasal  15  ayat  (2)  huruf  (f) UUJN tidak menambah wewenang  notaris  di  bidang pertanahan  dan  bukan  pula pengambilalihan  wewenang dan  PPAT.  Bahwa  Notaris mempunyai wewenang dalam bidang  pertanahan,  sepanjang bukan  wewenang  yang  sudah ada  pada  PPAT.  Oleh  karena
itu, tidak ada sengketa kewenangan  antara  Notaris dan  PPAT,  karena  masing- masing mempunyai kewenangan  sendiri  sesuai aturan hukum yang berlaku. 26
24 Habib Adjie. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT ... Op.cit , hlm.93.
25 Ibid. hlm. 93.
26 Ibid.  hlm.  94.  Habib  Adjie, Hukum  Notaris Indonesia …Op.Cit, hlm. 86.
2. Penafsiran Sisatematis Mengenai Kewenangan Notaris  Menurut  Pasal  15 Ayat (2) UUJN Sjaifurrachman 27
menyatakan bahwa untuk
memahami  arti  Pasal  15  ayat (2)  huruf  (f)  UUJN,  maka haruslah dihubungkan dengan Pasal  17  huruf  (g)  UUJN. Pasal  17  huruf  (g)  UUJN berbunyi  “Notaris  dilarang merangkap  jabatan  sebagai pejabat  pembuat  akta  tanah diluar wilayah jabatan notaris”. Dari ketentuan tersebut,
maka  secara  rasional  dan dengan  logika  berpikir  yang jernih,  maka  dapat  dikatakan rumusan  Pasal  17  huruf  (g) UUJN mempunyai arti
sebagai berikut : 28
a. Bahwa notaris boleh merangkap  sebagai  PPAT asal  saja  jabatan  PPAT yang  dirangkapnya  masih masuk dalam wilayah jabatan notaris;
b. Dengan adanya pengakuan jabatan  rangkap  ini,  maka
notaris dan PPAT mempunyai kewenangan yang berbeda atau kewenangan Notaris menurut UUJN tidak sama dengan kewenangan PPAT;
27 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris ….Op.Cit, hlm. 83
28 Ibid, hlm. 84
c. Adanya peraturan perundang-undangan lainnya  yang  mengatur tentang kewenangan PPAT. Dalam bahasa yang sangat  sederhana  dan  mudah dimengerti,  ketentuan  Pasal 17 huruf (g) UUJN memberikan  arti  bahwa  yang dimaksud  dalam  ketentuan Pasal  15  ayat  (2)  huruf  (f) UUJN  adalah  kewenangan notaris  dalam  arti  sempit,
yaitu  kewenangan  membuat akta berkaitan dengan pertanahan yang tidak termasuk  kewenangan  PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998 29 .  Apabila  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  menginginkan  yang dimaksud  dengan  Pasal  15 ayat  (2)  huruf  (g)  UUJN, merupakan kewenangan notaris dalam arti luas,  maka harus di amandemen Pasal 17 huruf  (g)  UUJN  ini  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. 30 Rumusan Pasal 17 huruf  (g)  UUJN  yang  berupa larangan  merangkap  jabatan tersebut,  justru  menciptakan suatu ketidakpastian mengenai hubungan institusional  jabatan  notaris
29 Ibid. hlm. 84.
30 Ibid. hlm. 84.
dengan jabatan PPAT. Notaris  mempunyai  wilayah jabatan  yang  meliputi  satu propinsi dan wajib mempunyai  satu  kantor  di wilayah propinsi yang bersangkutan. PPAT juga mempunyai daerah kerja yang meliputi  satu  kabupaten  atau kota, dan juga wajib mempunyai  satu  kantor  di daerah kerjanya. Pada saat ini Notaris diperbolehkan merangkap jabatan PPAT dan sebaliknya, tetapi wajib berkantor  pada  satu  kantor, yang  berarti  berkedudukan dan  berkantor  pada  tempat yang  sama.  Tetapi  dengan adanya larangan yang dirumuskan  dengan  kalimat tersebut tanpa disertai penjelasan justru memungkinkan adanya penafsiran  yang  berbeda  atau multitafsir, 31 karena :
Pertama , yang dilarang adalah  notaris  merangkap jabatan  PPAT  diluar  daerah jabatannya.
Kedua , bahwa rangkap jabatan  PPAT  oleh  seorang notaris itu tidak lagi memerlukan penunjukan atau  pengangkatan  khusus oleh Kepala BPN sebagaimana  terjadi  selama ini, tetapi akan terjadi secara otomatis berlaku bagi setiap
31 Ibid, hlm. 96
notaris asal PPATnya mempunyai  daerah  kerja dalam wilayah jabatannya. 3. Perbedaan  Sifat  Hakikat Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan Dengan Kewenangan  PPAT  Dalam Membuat Akta Tanah Akan  tetapi,  dari  telaah melalui  penafsiran  sejarah dan penafsiran sistematis terhadap  ketentuan  Pasal  15 ayat  (2)  huruf  (f)  UUJN, penelitian ini dapat merangkum  dan  mengetahui bahwa : a. Kewenangan  PPAT  telah ada sejak lama, setidaknya sejak  tahun  1961  ketika diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; b. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun  1998,  maka  akta tanah yang merupakan kewenangan  PPAT  secara limitatif  menyangkut  akta mengenai perbuatan hukum jual-beli tanah, tukar-menukar tanah, hibah  tanah,  pemasukan tanah ke dalam perusahaan sebagai inbreng , pembagian  hak  bersama atas tanah, pemberian HGB/Hak Pakai Atas
Tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, dan pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan; c. Kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan baru dirumuskan semenjak diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; d. Kewenangan notaris tersebut cenderung ditafsirkan kewenangan dalam  arti  sempit,  yaitu kewenangan  yang  berada di  luar  kewenangan  PPAT menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 beserta peraturan perubahannya;
e. UUJN  tidak  menentukan perbuatan  hukum  apa  saja (jenis  akta)  yang  menjadi kewenangan notaris menurut  Pasal  15  ayat  (2) UUJN; f. Kewenangan notaris bersifat  atributif,  karena langsung diberikan melalui pembentuk undang- undang. Sedangkan kewenangan  PPAT  hanya dirumuskan melalui Peraturan Pemerintah. Secara teoritik dan menurut  ilmu  perundang- undangan, seyogianya
kewenangan PPAT tersebut dirumuskan melalui undang-undang. Hal  ini  disebabkan  bahwa dilihat  dari  aspek  teori dalam Hukum Adminstrasi Negara sebagaimana dikemukakan  pada  Bab sebelumnya, maka kewenangan    pada  suatu jabatan  pemerintahan  itu sebaiknya  diberikan  oleh negara melalui produk undang-undang, karena dengan  produk  undang- undang berarti kewenangan tersebut diberikan dengan persetujuan  rakyat,  sebab undang-undang dibuat oleh wakil rakyat yang ada di DPR bersama pemerintah. Apabila  dikaji  lebih lanjut, maka dapat dikemukakan adanya perbedaan  karakter  hukum dari kewenangan notaris membuat  akta  yang berkaitan dengan  pertanahan  dengan kewenangan  PPAT  dalam membuat  akta  tanah  seperti tampak  pada  tabel  di  bawah ini : Perbandingan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta yang Berkaitan Dengan Pertanahan dan PPAT Dalam Membuat Akta Tanah N o Uraian Notaris PPAT K et 1  Dasar Hukum Kewena ngan Undang - Undang Peratura n Pemerin tah - 2  Sifat Kewena ngan Atributi f
Delegati f - 3  Sejarah Tumbuh nya Kewena ngan Baru (UU No. 30/2004 ) Lama (fungsio naris adat  dan PP  No.
19/1961 ) -
4  Jenis
Perbuat an Hukum yang
Menjadi Kewena ngan
Bebas (diluar kewena ngan PPAT) Limitati f (PP
No.
37/1998 ) -
Sumber  :  diolah  dari  berbagai sumber Meskipun  dari  tabel  di atas  tampak  bahwa  tidak terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara kewenangan notaris membuat akta  yang  berkaitan  dengan bidang  pertanahan  dengan kewenangan  PPAT  dalam membuat akta tanah, dan oleh karenanya  dapat  dikatakan bahwa  sesungguhnya  tidak terdapat  tumpang-tindih  atau pengambilalihan  kewenangan PPAT  oleh  notaris,  namun hal  ini  disebabkan  karena
karakter hukum dari kewenangan keduanya sangatlah berbeda baik dilihat dari sisi sejarah keberadaannya, dasar hukumnya,  maupun  ruang lingkup kewenangannya. Namun  demikian,  munculnya sikap keragu-raguan dari berbagai pihak terhadap ketentuan  Pasal  15  ayat  (2) huruf (f) UUJN lantas mendorong  untuk  merevisi ketentuan  tersebut.  Demikian pula halnya dengan persoalan hukum  terkait  rumusan  Pasal 15  ayat  (2)  huruf  (g)  UUJN yang berkenaan dengan kewenangan notaris membuat risalah lelang. 2. Perbuatan Hukum Yang Berkaitan  Dengan  Pertanahan Yang  Dapat  Dibuatkan  Akta Notaris    Menurut  Pasal  15 Ayat (2) Huruf (f) UUJN Menurut  Pasal  15  ayat  (1) UUJN, maka kewenangan umum/utama notaris adalah membuat  akta  otentik  mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan  perundang-undangan dan/atau  yang  dikehendaki  oleh para  pihak  untuk  dinyatakan dalam akta otentik, dan menjamin kepastian tanggal pembuatan  akta,  menyimpan akta, memberikan grosse , salinan, dan kutipan akta, semuanya
itu sepanjang
pembuatan  akta  itu  tidak  juga ditugaskan  kepada  pejabat  lain yang ditetapkan dengan undang- undang.
Manakala uraian mengenai kewenangan  notaris  membuat akta otentik dan karakter yuridis akta otentik dihubungkan
dengan  ketentuan  Pasal  15  ayat
(2)  huruf  (f)  UUJN,  maka menurut  hemat  peneliti  dapat dipahami bahwa :
a. Akta  yang berkaitan  dengan pertanahan merupakan  akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal  15  ayat  (1)  jo  Pasal  38 UUJN yang menentukan
mengenai bentuk akta;
b. Akta  dimaksud  merupakan
akta yang berada diluar kewenangan  PPAT  dalam membuat  akta  tanah  menurut
Peraturan  Pemerintah  No.  37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT; c. Akta tersebut bukan berisikan perbuatan, perjanjian,  atau  kesepakatan yang dirumuskan dalam ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)
Peraturan  Pemerintah  Nomor 37 Tahun 1998.
Jika  diperhatikan,  maka perbuatan hukum atas tanah atau Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun sebagaimana diatur dalam Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun
1998 tersebut, merupakan perbuatan hukum yang mempunyai  ciri  atau  karakter
hukum  berupa pengalihan  hak atau pembebanan hak .
Berdasarkan  hal  tersebut,
maka  kewenangan  notaris  untuk
membuat akta  yang  berkaitan dengan  pertanahan hanya  dapat dilakukan sepanjang akta notaris yang  dibuat  tidak  merupakan pengalihan hak atau pembebanan hak atas tanah atau Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun, karena hal tersebut merupakan kewenangan PPAT. Apabila diperhatikan, maka  perbuatan  hukum  yang berkaitan  dengan  pertanahan yang dapat dibuatkan akta notaris  sebagaimana  dimaksud Pasal  15  ayat  (1)  huruf  (f) UUJN,  dapat  mengacu  kepada Buku III BW mengenai perjanjian. Menurut hemat peneliti,  dari  berbagai  macam perjanjian yang berkaitan dengan pertanahan, apabila mengacu kepada ketentuan yang terdapat  pada  Buku  III  BW tersebut, maka beberapa perjanjian atau perbuatan hukum dapat saja dibuatkan dengan akta notaris, seperti : a. Perjanjian mengenai sewa tanah;
b. Perjanjian mengenai pinjam pakai tanah. Kedua perjanjian atau perbuatan hukum seperti dikemukakan  sama-sama  tidak menyebabkan terjadinya pengalihan hak atau pembebanan  hak  atas  tanah, meskipun  di  dalam  perjanjian
tersebut  menimbulkan  hak  dan kewajiban bagi para pihak terkait dengan perjanjiannya sendiri  tetapi  tidak    bersifat mengalihkan  kepemilikan  hak atas  tanah  atau  membebankan hak  atas  tanah  sebagai  Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud  Pasal  2  ayat  (2)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37
Tahun 1998.
Berdasarkan jenis sifat dan bentuk  perjanjian  sebagaimana dikemukakan,  maka  perjanjian yang berisikan perbuatan hukum para pihak yang objeknya berkaitan  dengan  pertanahan merupakan perjanjian yang
bersifat  obligator  saja,  karena  di dalam  perjanjian  obligator  ini meskipun  dapat  menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak,  namun  perjanjian  atau perbuatan hukum dimaksud tidak  boleh  berakibat  hukum sampai  pada  mengalihkan  hak atau  membebankan  hak  atas tanah  sebagai  hak  tanggungan. Dengan  demikian,  maka  akta notaris  yang  memuat  perjanjian atau  perbuatan  hukum  dari  para pihak,  yang  objeknya  berkaitan dengan pertanahan tersebut, tidak  melanggar  ketentuan  Pasal 2  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998.
Sejalan dengan uraian yang dikemukakan di atas, maka menurut  hemat  peneliti  akta notaris  yang  berkaitan  dengan pertanahan
sebagaimana
dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf
(f) UUJN memuat ciri-ciri sebagai berikut :
a. Merupakan  akta  mengenai perjanjian yang bersifat
obligator ; b. Objek perjanjiannya berkaitan dengan tanah ; c. Perbuatan hukum yang
dijadikan inti perjanjian tidak  dimaksudkan  untuk mengalihkan  hak  atas  tanah atau membebankan hak atas tanah ;

## C. Penutup
1. Kesimpulan
Perbuatan  hukum  yang
dapat  dimuat  ke  dalam  akta otentik  menurut  ketentuan  Pasal
15  ayat  (2)  huruf  (f)  UUJN merupakan  perbuatan  hukum yang  berada  diluar  ketentuan
Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan
Pemerintah  Nomor  37  Tahun
1998. Sehingga akta Notaris yang  berkaitan  dengan  bidang pertanahan  harus  dilihat  dari konteks  perbuatan  hukum  yang berkaitan  dengan  tanah  yang bukan  merupakan  pengalihan hak atas tanah atau pembebanan hak atas tanah. Perbuatan hukum di bidang  hukum  perjanjian,  yang objeknya berkaitan dengan pertanahan,  dapat  dibuat  dengan akta  notaris  menurut  ketentuan Pasal  15  ayat  (2)  huruf  (f) UUJN, seperti perjanjian mengenai sewa tanah dan
perjanjian  pinjam  pakai  tanah.
Perjanjian dimaksud bersifat obligator, yang objeknya berkaitan  dengan  tanah,  namun perbuatan  hukum  yang  dimuat dalam  akta  notaris  bukanlah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah atau membebankan hak atas tanah .

## 2. Saran-Saran
Kewenangan PPAT membuat  akta  tanah  seperti yang  diatur  di  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998,  hendaklah  diatur  dan ditingkatkan secara hukum melalui  produk  hukum  dalam bentuk undang-undang, sehingga  kewenangan  PPAT lebih  bersifat  atributif,  yaitu diberikan  secara  hukum  oleh pembentuk
undang-undang yang  dibuat  oleh  Pemerintah dan DPR.
Untuk kepentingan praktik disarankan  agar  berbagai  pihak terkait, baik akademisi, Pemerintah,  asosiasi  profesi Kenotariatan dan asosiasi profesi  PPAT,  meningkatkan kegiatan sosialisasi dan koordinasi  kepada  para  notaris dan PPAT, agar tidak menafsirkan kewenangan notaris    menurut  ketentuan Pasal  15  ayat  (2)  huruf  (f) UUJN seolah-olah telah
mengambil  alih  kewenangan
PPAT.

## Daftar Pustaka
Adjie,  Habib.  2008. Hukum  Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap  Undang-Undang  No.  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) .  Bandung,  P.T.  Refika
Aditama. ------------------. 2009. Meneropong
Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT).
Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti.
------------------. 2013. Menjalin Pemikiran–Pendapat Tentang Kenotariatan  (Kumpulan  Tulisan) . Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti. ------------------. 2011. Merajut Pemikiran  Dalam  Dunia  Notaris dan  PPAT. Bandung,  P.T.  Citra Aditya Bakti.
------------------.  2009. Sanksi  Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai  Pejabat  Publi k.  Bandung, P.T. Refika Aditama.
-------------------  2011. Kebatalan  Dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung, Refika Aditama.
-------------------. 2013. Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan  (Kumpulan  Tulisan) . Bandung, Citra Aditya Bakti. Anshori, Abdul Ghofur. 2009 . Lembaga Kenotariatan Indonesia . Yogyakarta, UII Press. Andasasmita,  Komar.  1981. Notaris  I , Bandung, Sumur Bandung.
Budiono,  Herlien.  2013. Dasar  Teknik
Pembuatan  Akta  Notaris .  Bandung,
Citra Aditya Bakti. ________________2011. Ajaran Umum  Hukum  Perjanjian  Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan . Bandung, Citra Aditya Bakti. Marbun, S.F. 2012. Hukum Adminstrasi  Negara  I. Yogyakarta,
UII Press.
Notosoerjo, R.Soegondo. 1982. Hukum
Notariat  Di  Indonesia  :  Suatu
Penjelasan . Jakarta. Rajawali Press.
PP INI. 2008. Jatidiri Notaris Indonesia  (Dulu,  Sekarang,  dan Masa Datang). Jakarta, P.T. Gramedia Pustaka. Ibrahim,  Johnny.  2005. Teori  dan Metode Penelitian Normatif . Malang : Bayumedia Publishing. Hadjon, Philipus, et.al. 2002. Pengantar  Hukum  Administrasi Indonesia  (Introduction  To  The Indonesian  Administrative  Law) . Yogyakarta, Gadjah Mada Press. Lumban Tobing, G.H.S.1983 . Peraturan  Jabatan  Notaris. Jakarta. Erlangga.
Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Achmad Sodik.  2010. Hukum  Administrasi
Negara  Dan  Kebijakan  Pelayanan Publik . Bandung, Penerbit Nuansa.
Ruchiyat, Eddy. 1984. Sistem Pendaftaran  Tanah  Sebelum  dan Sesudah Berlakunya UUPA , Bandung, Armico. Sjaifurrachman. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam  Pembuatan  Akta.  Bandung, Mandar Maju.
Soekanto,    Soerjono.  2008. Pengantar Penelitian  Hukum .  Jakarta  :  UI- Press
Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris Peraturan Perundang-Undangan Jabatan PPAT

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENJAMIN FIDUSIA SEJAK DIBERLAKUKAN PENDAFTARAN
FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK 32
oleh RANI YUSITA 33 ,  JONI EMIRZON, ANNALISA YAHANAN
Abstract :  The  Government  has  issued  a  circular  from  the  Directorate  General  of  AHU Kemenkumham year 06.OT.03.01 No. 20013 on the Electronic Registration Fiduciary guarantee, in the hope that the legal services in the field of fiduciary can run fast, accurate, free of extortion and able to  encourage economic growth  in  Indonesia. Fiduciary registration with  the electronic system  makes  it  easier  Fiduciary  registration  process,  simply  by  filling  the  columns  that  have provided  payment  Fiduciary  registration  can  be  done  at  banks  that  have  been  determined,  then the  certificate  can  be  directly  printed  fiduciary.  The  problem  is  how  we  lift  the  notary  to  the fiduciary  responsibility  in  the  event  of  errors  in  data  entry  while  fiduciary  certificates  already issued  electronically,  and  how  the  legal  consequences  of  the  creditors  who  registered  late fiduciary electronically.
This  research  is  a  normative  law  research,  a  document  library  research  or  studies conducted  or  directed  only  at  the  written  regulations  or  other  legal  entity,  whereas  the  data obtained  through  library  research  and  field  research.  Furthermore,  the  data  was  analyzed qualitatively.
The  results  showed  that  in  the  system  of  electronic  registration  of  fiduciary  Notary responsible  for  repairs  fiduciary  certificates,  pay  all  costs  incurred  due  to  improved  electronic data  and  registration  certificate  fiduciary  guarantee  on  banks  which  have  been  designated  / specified  and  print  new  sertikat.  If  the  fiduciary  is  not  registered  it  is  not  born  fiduciary,  the agreement is only an agreement accounts payable outstanding, so the status of the position of the creditor  (recipient  of  fiduciary)  only  as  a  creditor  konkruen.  Thus,  fiduciary  recipient  does  not have the status of a creditor precedence (preference) that the creditor has the right decision prior repayment  rights  of  the  other  creditors.  Also  according  to  the  provisions  of  Article  5  of Regulation meteri Finance (PMK RI) No. 130 / PMK / 010/2012 that the finance company does not mendaftrakan fiduciary will be witness to an administrative form of warnings, suspension of business activity and revocation of business licenses.
Keywords: Fiduciary Electronics, Responsibility, Notary.
32 Artikel ini adalah ringkasan Tesis yang berjudul “ Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penjamin Fidusia Sejak Diberlakukan Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik” yang ditulis oleh Rani Yusnita dengan Pembimbing PROF. Dr. JONI EMIRZON, SH. M.HUM dan Dr. ANNALISA YAHANAN, SH. M.HUM. pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.
33 Penulis Adalah Mahasiswa Magister Kenitariaatan Universitas Sriwijaya, Palembang

## A. Latar Belakang

## Era  Keterbukaan  Informasi  dan
Ekonomi  atau  lebih  popular  dengan
Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi
informasi.Fenomena kecepatanperkembangan teknologi
informasi  ini  telah  merebak  di  seluruh belahan  dunia.  Tidak  hanya  negara  maju saja,  namun  negara  berkembang  juga  telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing,
sehingga  teknologi  informasi  mendapatkan
kedudukan  yang  penting  bagi  kemajuan sebuah bangsa. 34
Pemerintah juga tidak hanya diam
dalam  menanggapi  hal  tersebut,  hal  ini dibuktikan dengan dibentuknya suatu
perundang-undangan yang mengatur
mengenai informasi dan transaksi elektronik yang  termaktub  dalam  Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi
34 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Tehnologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Rajawali Pers, Jakarta, 2012,hlm 34
danTransaksi Elektronik. UU Informasi dan Transaksi  Elektronik  sekaligus  menjadi payung  hukum  bagi  terselenggarakannya pelayanan jasa dengan menggunakan teknologi informasi.
Notaris  sebagai  pejabat  umum yang  menyediakan  jasa  untuk  melayani masyarakat diharapkan untuk tidak ketingggalan serta mampu mengimbangiperkembangan  teknologi  yang terjadi.Notarisjugadituntutagar semakin meningkatkan pelayanannya kepadamasyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Perkembangan  lembaga  jaminan
fidusia  yang  menjadi  semakin  lebih  baik setelah  adanya  Undang-Undang  Nomor  42
Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.
Seperti yang kita ketahui bahwa fidusiaadalah  pengalihan  hak  kepemilikan atas suatu benda yang berdasarkan kepercayaan  dan  penguasaannya  tetap dilakukan  oleh  si  pemilik  benda  tersebut.
Jaminan fidusia adalah hak agunan/jaminan
atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak  berwujud,  atau  yang  tidak  dapat dibebani  hak  tanggungan  menurut  Undang- undang  No.4tahun  1996  tentang  Hak
Tanggungan  yang  dimiliki  oleh  Penerima
Fidusia yang terdaftar di Kantor
Pendaftaran  Fidusia,  yaitu  sebagai  agunan bagi  pelunasan  utang  tertentu  dan  yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para  kreditor  lainnya.  Jaminan  fidusia merupakan perjanjian accessoir atau
perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian pokok  dan  seperti  yang  disebutkan  dalam
Pasal  5  angka  1  Undang-Undang  No.  42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa
Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat  dengan  akta  notaris  wajib  dalam bahasa  Indonesia  dan  merupakan  akta
Jaminan  Fidusia.Pencapaian  ini  juga  tidak hanya berhenti di situ saja, pemerintah terus meningkatkan pelayanannya kepada
masyarakat  dalam  rangka  mendukung petumbuhan ekonomi bangsa.Terbukti pada bulan Maret 2013 Kementerian Hukum dan
HAM telah meluncurkan program pendaftaran jaminan fidusia secara
elektronik.Tentunya hal inimerupakan salah
satu jawaban pemerintahterhadap
globalisasi  era  perkembangan  teknologi
informasi.Harapan bahwa dengan diluncurkannya programpendaftaran
jaminan fidusia secara elektronik pelayanan jasa  hukum  di  bidang  fidusiadapat  berjalan dengan cepat, akurat, bebas dari pungli dan mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi di Indonesia demi tercapainya
kesejahteraanmasyarakat 35 . Tentunya
dengan  adanya  pendaftaran  jaminan  fidusia
secara Elektronikakan semakin memudahkan masyarakat dalam
mendaftarkan fidusia serta mampu mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dengan adanya  kemudahan  serta  kepastian  hukum dalam pendaftaran fidusia secara elektronik.
35 Suryajaya,Cyber Notary Dalam Perspektif hukum Pembuktian.
(https://muhammadrizalrustam.wordpress.com) (20/01/2012)
Fidusia elektronik merupakan
terobosan  dari  Direktorat  Jenderal  Administrasi
Hukum  Umum  (AHU)  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  lebih baik.Diharapkan dengan sistem Fidusia elektronik  pelayanan  fidusia  dapat  berjalan dengan  cepat,  akurat,  bebas  dari  pungutan liardan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan  masyarakat.  Di  samping  itu fidusia elektronikakan meningkatkan
pendapatan  Negara  dari  sektor  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP). Sedangkan
Jumlah Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  dari fidusia  Elektronik  selama  tahun  2014  sebesar
111,44  Milyar 36 , Lahirnya  kebijakan  tersebut, sebagai  seorang  Notaris harus  lebih  waspada karena  pendaftaran  Fidusia elektronik dapat
dilakukan sendiri di kantor Notaris.
Dikeluarkannya Permenkumham
Nomor 9 Tahun 2013 tentang fidusia elektronik .
Notaris  makin  mendapatkan  kemudahan  dan
36 Rekapitulasi jumlah penerimaan Negara Bukan pajak ari data Ditjenahu kemenkumham.go.id tahun 2014.
“perlakuan  terhormat”  dari  Pemerintah  dalam masalah  pelayanan  publik.  Akan  tetapi  pada kenyataannya  dalam  praktik,  masih  saja  banyak dijumpai  dalam  pendaftaran  Fidusia  elektronik masalah-masalah antara lain tidak tercantumnya obyek  yang  dijaminkan  pada  sertifikat  jaminan fidusia, uraian benda-benda yang menjadi obyek jaminan  fidusia  dalam  tampilan  hanya  tertulis sesuai  yang  tertuang/termaktub  dalam  “Akta
Notaris” dengan kemudahan yang diperoleh.
Dari  uraian  uraian  diatas,  dalam
pelaksanaanya banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan  dalam  menginput  data objek  yang  dijaminkan  pada  sertifikat jaminan  fidusia,  uraian  benda-benda  yang menjadi  obyek  jaminan  fidusia  yang berakibat  sangat  fatal  saat  terjadinya permasalahan pada saat akan mengeksekusi jaminan  fidusia.  Hal  ini  terjadi  apabila debitur  wan  prestasi,  pada  saat  kreditur (penerima jaminan fidusia) akan melakukan penyitaan  objek  jaminan  fidusia,  karena objek  jaminan  fidusia  berbeda  dengan sertifikat  jaminan  fidusia,  maka  eksekusi
tidak  dapat  dilaksanakan.  Sebagai  contoh
permasalahan  yang  selalu  terjadi  pada objekjaminan fidusia berupa mobil.
Kesalahan  yang  terjadi  umumnya  seperti kesalahan  dalam  memasukkan  data  Nomor chasis  dan  nomor  mesin  kendaraan,  warna kendaraan,  tahun  pembuatan  kendaraan,
Nama  dalam  BPKB  yang  dicantumkan.
Setelah  dilakukan  telaah  dan  pemeriksaan, ternyata kesalahan terjadi  karena terjadinya kelalaian  notaris  dalam  pengetikan  data- data  spesifikasi  benda  yang  menjadi  objek jaminan fidusia.

## B.  Permasalahan
Berdasarkan  uraian  di  atas  ada beberapa  permasalahan  yang  dapat  dibahas dalam tesis ini, yaitu :
1. Bagaimana  pertanggungjawaban  notaris
terhadap kesalahan pengisian data objek
Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana akibat
hukum
terhadapPenerima  Fidusiayang  tidak
mendaftarkan objek Jaminan Fidusia?

## C. Kerangka Konseptual

## 1. Tanggung Jawab Hukum
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  tanggung  jawab  adalah kewajiban  menanggung  segala  sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan,  dan  diperkarakan.  Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan  apa  yang  telah  diwajibkan kepadanya 37 .  Menurut  hukum  tanggung jawab adalah suatu  akibat  atas konsekuensi kebebasan  seorang  tentang  perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moraldalam melakukan suatu perbuatan. 38 Selanjutnya menurut Titik Triwulan
pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya  hak  hukum  bagi  seorang  untuk menuntut  orang  lain  sekaligus  berupa  hal yang  melahirkan  kewajiban  hukum  orang
37 Andi  Hamzah.2005.Kamus  Hukum.  Bogor. Ghalia Indonesia.
38 Soekidjo Notoatmojo.2010,Etika dan Hukum Kesehatan . Jakarta : Rineka Cipta. hlm 11
lain untuk memberi pertanggungjawabannya. 39

## 2. Jaminan Fidusia
Istilah  fidusia  berasal  dari  bahasa
Belanda,  yaitu  “ fiducie ”sedangkan  dalam bahasa  Inggris  disebut  “ fiduciary  transfer ofownership” ,  yang  artinya  kepercayaan.
Didalam  berbagai  literature,  fidusia  lazim disebut  dengan  istilah fiduciaeigendom overdracht (FEO),  yaitu  penyerahan  hak milik berdasarkan atas kepercayaan. 40
Fidusia  dikenal  sebagai  bentuk
pengakuan terhadap adanya bentuk peralihan hak kepemilikan
secara
constitutum  possessorium ,  yaitu  pengalihan hak  kepemilikan  atas  suatu  benda  tersebut tetap  masih  berada  pada  penguasa  benda, sedangkan  yang  diserahkan  hanya  hak miliknya  saja. 41 Prinsip  lainnya  dari perjanjian  fidusia  adalah  sifatnya  yang merupakan  perjanjian accessoir (perjanjian
39 Titik  Triwulan  dan  Shinta  Febrian.
2010. Perlindungan Hukum
bagi Pasien. Jakarta :Prestasi Pustaka. hlm 48.
40 H.Salim HS.2004.Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta : PT. Grafindo Persada.hlm. 55.
41 Oey Hoey Tiong.1985.Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan.Jakarta: Gahlia Indonesia. hlm. 59.
ikutan), jadi jaminan fidusia bukan perjanjian  yang  berdiri  sendiri  tetapi tergantung dari perjanjian pokoknya.
Perjanjian fidusia memiliki ciri-ciri yaitu : 42
a. Memberikan kedudukan yang mendahului (hak preference)
b. Droit  de  suite ,  yaitu  jaminan  fidusia tetap  mengikuti  benda  yang  menjadi objek jaminan  fidusia  dalam  tangan siapapun  benda  tersebut  berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas
d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya pada saat terjadi wanprestasi.
3. Pendaftaran Fidusia Secara

## Elektronik
Pendaftaran  jaminan  fidusia  berupa prosedur  pendaftaran  jaminan  fidusia  serta penerbitan  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang dapat dilakukan secara elektronikoleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia melalui  sistem  elektronik  milik  Direktorat Jendral  Administrasi  Hukum  Umum  (Ditjen AHU).Sumber  hukum  yang  menjadi  dasar pembentukkan  dan  pemberlakuan  sistem  ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-
06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi
Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara
Elektronik.

## D. Metode Penelitan
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian
Hukum  Normatif,  merupakan  penelitian kepustakaan  atau  studi  dokumen  yang dilakukan  atau  ditujukan  hanya  pada peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  badan hukum  yang  lain, 43 yang  menggambarkan,
menelaah,  menjelaskan  serta  menganalisis permasalahan  mengenai  tanggung  jawab Notaris terhadap Pendaftaran Jaminan
Fidusia  secara  elektronik  serta  Hukum Terhadap  Notaris  yang  membuat  Akta Jaminan Fidusia dengan Jumlah Diluar Batas Kewajaran.

## E. Temuan dan Analisa
A. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap  Kesalahan  Pengisian  Data Objek Jaminan Fidusia 1. Tanggung  jawab Notaris Dalam Pendaftran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
Tanggung jawab notaris
terhadap  akta  fidusia  yang  didaftarkan secara  elektronik  setelah  terbitnya
43 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji.1985. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat  .Jakarta: RajaGrafindo  Persada, . hlm.23
Permkenhumkam Nomor 9 Tahun 2013 tentang  Pendaftaran  akta  fidusia  secara elektronik  adalah  lebih  besar  dari  pada tanggung jawab pembuatan akta jaminan  fidusia  yang  pendaftarannya dilakukan  secara  manual.  Hal  ini disebabkan karena data  pembuatan akta jaminan  fidusia  yang  pendaftarannya dilakukan  secara  elektronik  disimpan oleh notaries secara keseluruhan, sedangkan  Direktorat  Jenderal  AHU hanya  mengeluarkan  sertifikat  jaminan fidusia  setelah  akta  jaminan  fidusia tersebut  didaftarkan  oleh  notaris  yang bersangkutan. Penyimpanan minuta akta jaminan  fidusia  yang  pendaftarannya dilakukan  secara  elektronik  tersebut disimpan  seluruhnya  oleh  notaries  dan berkekuatan  pembuktian  sebagai  akta otentik  bagi  para  pihak  berdasarkan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM RepublikIndonesia  Nomor  9  Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik  dan
Nomor10Tahun2013 tentang Tata CaraPendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Mengingat arti
pentingnya fidusia elektronik ini pemerintah telah menerbitkan PP
Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik .
Untuk  jelasnya  dapat  dicontohkan peran notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat dilihat berikut ini:
Si  A  kredit  mobil  melalui  CV.
Finance, Cv. Finance menunjuk Notaris B untuk membuat  sertifikat  Fidusia,  ternyata  si  A wanprestasi  dan  pihak  Cv.  Finance  ingin mengeksekusi  mobil tersebut. Pada  saat eksekusi,ternyata terdapat perbedaan data antara objek  eksekusi  dengan  data  yag  tercantum dalam  sertifikat  fidusia  (misalnya  nomor  mesin berbeda  dengan  nomor  kendaraan  yang  akan  di eksekusi)  Pihak  Pemberi  Fidusia  menolak eksekusi  karena  mengetahui  adanya  perbedaan data  antara  objek  fidusia  dengan  data  dalam sertifikat  fidusia,  dan  pihak  penerima  fidusia dapat menuntut notaris karena kelalaian notaris, sehingga terbit sertifikat fidusia.
Dengan  sistem  elektronik,  terhadap terjadinya permasalahan tersebut apabila fidusia telah didaftarkan dan dibayarkan maka sertifikat akan  dapat  langsung  dicetak  oleh  notaris  yang
bersangkutan  walaupun  terdapat  kesalahan dalam  pengisian  data,  hal  ini  berbeda  dengan pendaftarana  manual  yang  melalui  proses  yang panjang dan diteliti oleh Depkumham, tanggungjawab notaris tidak sepenuhnya karena sudah  melalui  pemeriksaan  dan  koreksi  dari Departemen Hukum dan HAM.
Dalam  hal  terjadi  kesalahan  Notaris memasukan data pada pendaftaran fidusia secara elektronik, maka notaris sebagai kuasa penerima fidusia, harus mengajukan permohonan perbaikan  sertifikat  jaminan  fidusia  melalui sistem  pendaftaran  fidusia  secara  elektronik kepada  kemenkumham  dan  Notaris  juga bertanggung jawab menganti semua biaya-biaya yang timbul karena hal
tersebut. 44
Dalam  hal  terjadi  kesalahan pengisian  data,  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata  carapendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia Notaris bertanggungjawab membayar semua biaya  yang timbul karena perbaikan data  secara  elektronik  dan  pendaftaran fidusia pada bank yang telah ditunjuk/ditentukan  sesuai  dengan  tarif
44 wawancara  dengan  Agus  Trisaka,  Mkn,  Notaris di Palembang tanggal 23 Januari 2015.
pembayaran berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan
Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  dapat  dilihat  dari  table  berikut:
Tabel Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berkaitan Dengan Biaya Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia (Berdasarkan PP 45 Tahun 2014) No Jenis PNBP Satuan Tarif 1. Pendaftaran jaminan fidusia a. Untuk nilai penjaminan sampai Per Akta Rp. 50.000 dengan Rp. 50.000.000 b. Untuk nilai penjaminan di atas Per Akta Rp. 100.000 Rp. 50.000.000 c.Untuk nilai penjaminan di atas Per Akta Rp. 200.000 Rp. 100.000.000 s/d Rp. 250.000.000 d. Untuk nilai penjaminan di atas Per Akta Rp. 400.000 Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000 e.Untuk nilai penjaminan di atas Per Akta Rp. 800.000 Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000 f.Untuk nilai penjaminan di atas Per Akta Rp. 1.600.000 Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 100.000.000.000 g. Untuk nilai penjaminan di atas Per Akta Rp. 3.200.000 Rp. 100.000.000.000 s/dRp. 500.000.000.000  Per Akta Rp. 6.400.000 h. Untuk nilai penjaminan di atas Rp. 500.000.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000.000 Per Akta Rp. 12.800.000 2. Permohonan perubahan hal yang tercantum Per Permohonan Rp. 200.000 dalam sertifikat jaminan fidusia 3. Penghapusan atau pencoretan sertifikat jaminan Per Permohonan Rp. 100.000 fidusia

## B. AKIBAT  HUKUM  TERHADAP
PENERIMA    FIDUSIA    YANG

## TIDAK

## MENDAFTARKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
1. Akibat Hukum Akta Jaminan

## Fidusia Yang Tidak Didafarkan
Adanya kewajiban untuk pendaftaran diatur pada Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, sebagai berikut:
Pasal 11 UU Jaminan Fidusia
(1) Benda  yang  dibebani  dengan Jaminan Fidusia wajib
didaftarkan.
(2) Dalam  hal  benda  yang  dibebani
dengan  jaminan  fidusia  berada di luar wilayah Negara Republik
Indonesia, kewajiban sebagainmana  diamaksud  dalam ayat (1) tetap berlaku. Dalam  pelaksanaanya  banyak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan  sehingga  pada  saat  salah satu pihak wanprestasi, menimbulkan permasalahan
dibelakang  hari.  Menurut  ketentuan
Pasal  14  ayat  (3)  UUJaminan
Fidusia,  jaminan  fidusia  baru  lahir pada  tanggal  yang  sama  dengan
tanggal  dicatatnyajaminan  Fidusia dalam  Buku  Daftar  Fidusia  dan
kreditur  akan  memperoleh  sertifikat jaminan fidusiadengan kata- kata“Demi  Keadilan  Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” , dengan mendapat  sertifikat  jaminan  fidusia maka  kreditur/penerima  fidusia  serta merta  mempunyai  hak  eksekusi langsung  ( parate  executie ),  seperti terjadi  dalam  pinjam  meminjam dalam  perbankan.  Kekuatan  hukum sertifikat  tersebut  sama  dengan putusan  pengadilan  yang  sudah mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap.Pembebanan  jaminan  fidusia, berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  UU
Jaminan  Fidusia  mengamanatkan pembebanan  benda  dengan  jaminan fidusia  dibuatdengan  akta  notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
Lembaga pembiayaan ( finance )  dan  bank  (bank  umum maupun perkreditan) menyelenggarakan  pembiayaan bagi konsumen ( consumer
finance ), sewa guna usaha ( leasing ),anjak piutang ( factoring ),  mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian  yang  mengikutkan adanyajaminan fidusia bagi
objek  benda  jaminan  fidusia, namun  saat  ini  banyak  yang tidak  dibuat  dalam  bentuk  akta
notaris  dan  tidak  didaftarkan  di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk  mendapat  sertifikat.  Akta
semacam  itu  dapat  disebut  akta
jaminan fidusia di bawah tangan. 45 Akta bawah tanganadalah  akta  yang  dibuat antara para pihak dimana pembuatanya tidak dibuat dihadapan  pejabat  pembuat  akta yang  sah  yang  ditetapkan  oleh Undang-undang (Notaris/PPAT). Menurut Bapak
Agus  Trisaka,  SH,  M.Kn,  “saat
ini banyak sekali terjadi
perjanjian  antara  kreditor  dan
45 http:/www/hukumonline.com/klik/detail /c14588/akibathukumjaminanfidusia yang belum didaftarkan.
debitor  yang  tidak  dibuat  dalam bentuk  akta  notaris  dan  tidak
didaftarkan dikantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat,  terhadap  perjanjian akta bawah tangan hanya memilik dua kekuatan pembuktian.  Tidak memiliki kekuatan pembuktian luar sebagaimana  akta  otentik  yang tidak bisa dibantah kebenarannya oleh hakim 46 . Terkait pendaftran Jaminan Fidusia, Menteri Keuanga juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keungan (PMK)  nomor  30  Tahun  2012 tentang Pendaftran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan  Konsumen  untuk kendaraan Bermotor dengan
pembebanan  Jaminan  fidusia.
Pasal 5 dalam PMK itu
menyatakan, adalah suatu
pelanggaran jika perusahaan
46 Hasil  wawancara  dengan  Agus Trisaka,  SH.  M.Kn  Notaris  di  Palembang tanggal 27September 2015.
pembiayaan  tidak mendaftarkan jaminan  fidusia  pada  waktu
yang  ditentukan  dan  sebagai akibatnya dikenai saksi administrasif.  Namun  beberapa kalanganmenilai ada potensi lain yang timbul dari sekedar pelanggaran akibat tidak didaftrakannya  jaminan  fidusia oleh perushaan pembiayaan,
yakni  tindak  pidana  pengelapan atau  korupsi.  Jika  perusahaan pembiayaan  telah  menarik  uang dari  konsumen  untuk  membayar jaminan  fidusia,  namun  sampai batas  waktu  yang  ditentutan tidak didaftrkan jaminan fidusia, maka timbul suatu tindak pidana penggelapan.
Kepala eksekutif lembaga
keuangan  non  bank  otoritas  jasa
keuangan(OJK) Firdaus Djaelani
menyatakan  industry  pembiayaan  tidak wajib  melakukan  perjanjian  fidusia karena dipisahkan dari perjanjian kredit
Dalam  undang-undang  (UU)  No.  42 tahun  1992  perjanjian  fidusia  tersebut
memang  dipisahkan  dari  perjanjian kredit  dan  tidak  diwajibkan.  OJK  akan menerapkan  peraturan  sesuai  dengan UU  No.  42  tahun  1992  dan  tidak  akan merevisi  Peraturan  Menteri  Keungan (PMK)  nomor  30  Tahun  2012  tentang
Pendaftran jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk  kendaraan  Bermotor  sebagai acuan dalam pelaksanaan fidusia. 47 Dari pandangan tersebut, industry pembiayaan boleh
mendaftarkan  secara  sukarela  jaminan fidusia.  Tidak  direvisinya  Undang- undang  No.  42  tahun  1992  karena bertentangan  dengan  Peraturan  Menteri Keungan (PMK) nomor 30 Tahun 2012 tentang Pendaftran jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen memang tidak wajib, karena kedudukan Undang-undang lebih tinggi
kedudukannya  dibandingkan  dengan peraturan menteri.
Sementara  itu  ketua  umum asosiasi perusahaan
pembiayaan
Indonesia  (APPI)  Wiwiwe  Kurnia mengatakan  penegasan  OJK  yang  tidak
47 Firdaus  Jaelani  dalam  Antara news.com, Rabu 30 januari 2013 .
mewajibkan  perjanjian  fidusia  bagi
industry pembiayaan mambantu
pertumbuhan  bisnis  di  sektor  tersebut.
Ia mengungkapkan pemberlakuan Peraturan  Menteri  Keungan  (PMK)
nomor  30  Tahun  2012  tersebut  tidak memberikan dampak positif bagi industry  pembiayaan  karena  biaya asministrasi  akan  menignkat,  frekuensi pungutan  liar  semakin  tinggi  dan membuat  konsumen  nakal  semakin memainkan  peran  negatifnya.  Disisi lain,  kewajiban  jaminan  fidusia  akan meningkatkan rasio kredit macet karena
perusahaan pembiayaan harus menuggu sertifikat terlebih dahulu. 48
Sementara itu pertimbangan
menteri  Keuangan  dalam  menerbitkan
Peraturan  Menteri  Keungan  (PMK)
nomor 30 Tahun 2012 tentang Pendaftran jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen
antara lain untuk memberikan kepastian hukum  bagi  perusahaan  pembiayaan
48 Wiwie Kurniadalam Antara news.com, Rabu 30 januari 2013 .
dan konsumen sehungan dengan penyerahan  hak  milik  atas  kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan  pembiayaan.  Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan
bermotor  dengan  pembebanan  jaminan fidusia  wajib  mendaftarakan  jaminan fidusia dimaksud pada kantor
pendaftrana  jaminan  fidusia  sesuai  UU yang  mengatur  mengenai  jaminan fidusia.
2. Hubungan Hukum antara Penerima Fidusia dengan Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Elektronik Permohonan  pendaftaran  jaminan fidusia berdasarkan Pasal  13  ayat (1)  UU  Jaminan  fidusia  sebagai berikut: (1) permohonan pendaftaran
jaminan  fidusia  dilakukan  oleh penerima  fidusia,  kuasa  atau wakilnya  dengan  melampirkan pernyataan  pendaftaran  jaminan fidusia, (2) Pernyataan pendaftran sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) memuat:
a. identitas  pihak  Pemberi  dan
Penerima Fidusia;
b. tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
c. data  perjanjian  pokok  yang dijamin fidusia;
d. uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
e. nilai penjaminan; dan
f. nilai  benda  yang  menjadi obyek Jaminan Fidusia.
Berdasarkan pasal tersebut bahwa  yang  dapat  mendaftarkan jaminan fidusia adalah kreditur sebagai  penerima  fidusia  dan  dapat pula  kreditur  memberikan  kuasa  atau di  wakilkan  dengan  melampirkan surat  pernyataan  jaminan  fidusia. Yang  dimaksud  dengan  kuasa  adalah kuasa  adalah  mereka  yang  menerima pelimpahan  wewenang  berdasarkan surat  kuasa  dari  penerima  fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan  fidusia.  Sedangkan  wakil adalah  mereka  yang  berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan berwenang untuk
melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Kuasa menurut hukum disebut juga wettelijke vertegenwoordig atau legalmandatory (legal representative). Maksudnya,undang- undang  sendiri  telah  menetapkan seseorangatau  suatu  badan  hukum untuk dengan sendirinya menuruthukum  bertindak  mewakili
orang  atau  badan  tersebut  tanpa memerlukan suratkuasa. Jadi undang- undang  sendiri  yang  menetapkan
bahwa  yang  bersangkutan  menjadi kuasa  atau  wakil  yang  berhak bertindak  untuk  dan  atas  nama  orang atau badan itu. 49

## 3. Kebutuhan Pengaturan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia
Fidusia elektronik merupakan terobosan dari Direktorat  Jenderal  Administrasi Hukum  Umum  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  demi Indonesia yang lebih baik. Kelebihan yang dapat dirasakandengan adanya sistem pendaftaran  jaminan  fidusia  secara
Elektronik , sebagai berikut:
1. Pemohon  tidak  perlu  datang  ke kantor pendaftaran fidusia (KPF).
2. Pemohon  tidak  perlu  mengambil dan mengisi formulir.
3. Pemohon  tidak  perlu  membawa berkas dokumen terkait pendaftranan fidusia. 4. Pemohon dapat mengajukan
permohonan pendaftaran jaminan fidusia  dari  mana  saja  dengan hanya membuka website
pendaftaran jaminan fidusia.
5. Memberikan  kepastian  hukum kepada masyarakat.
6. Menghemat pengeluaran anggaran negara tidak memerlukan  biaya  pencetakan sertifikat.
7. Memberikan pelayanan yang aman,  cepat,  nyaman,  bersih  dan bebas pungutan liar. 50
49 M.  Yahya  Harahap,  2012,  Hukum Acara  Perdata,  Sinar  Grafika,  Jakarta, (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap II), hlm. 8.
50 ibid
Tujuan  pendaftaran  jaminan fidusia Elektronik yaitu  dengan adanya fidusia Elektronik diharapkan pelayanan jasa hukum di bidang fidusia dapat berjalan dengan cepat,  akurat  bebas  dari  pungutan liar dan mampu mendorong pertumbuhan  ekonomi  diIndonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## F. Penutup
1. Kesimpulan
1) Sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tujuannya yaitu untuk meningkatkan  pelayanan  jasa hukum  dibidang  fidusia,  supaya pendaftaran jaminan fidusia
dapat  dilakukan  dengan  mudah, cepat, murah dan nyaman,
namun  di  sisi  lain  pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ini  memiliki  kelemahanya  itu walaupun terjadi k esalahan dalam pengisian  data  mengenai objek  jaminan  fidusia  sertifikat fidusia  tetap  dapat  dicetak.  Hal inilah  yang  dapat  merugikan kreditur (Penerima fidusia).
Untuk  itu  maka  notaris  harus bertanggung  jawab  sepenuhnya terhadap  perbaikan  data  melalui system  elektronik  mulai  dari menanggung  semua  biaya  yang dikeluar  kandalam  pembuatan sertifikat  tersebut.  Tanggung jawab notaries berdasar Pasal 13 UUJF  dan  Pasal  3  dan  Pasal  9 Peraturan  Pemerintah  Nomor 21
Tahun  2015  tentang  tata  cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan Fidusia, Notaris bertanggungjawab pembuatan
perbaikan sertifikat jaminan fidusia,  membayar  semua  biaya yang  timbul  karena  perbaikan data secara elektronik dan pendaftaran  sertifikat  jaminan fidusia  pada  bank  yang  telah ditunjuk/ditentukan serta mencetak sertikat baru. 2) Apabila  fi dusia  tidak didaftarkan  maka  tidak  lahir jaminan fidusia, perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian  hutang  piutang  biasa, sehingga status kedudukan kreditor (penerima fidusia) hanya sebagai kreditor konkruen. Dengan demikian, penerima fidusia  tidak  mempunyai status sebagai kreditur yang didahulukan (preference )  yaitu kreditur  yang  memiliki  hak pengambilan hak pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditur lain  dan  kreditur  preferen  itu tagihannya  didahulukan  atau  di istimewakan  dari  tagihan-tagihan krediturlainnya berdasarkan pasal 11,  27,28  dan  29  ayat  (1) undang-undang  jaminan  fidusia.
Selain itu menurut Permenkumham Nomor 10 tahun 2013  maka  jaminan  fidusia  yang tidak didaftrakan menjadi

## 2. Saran
Terkait dengan pokok permasalahan  dalam  penelitian  ini yang  telah  diuraikan  pada  bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagaiberikut: 1) Notaris perlu memperhatikan beberap  hal  terkait    system fidusia elektronik, di  antaranya, tampilan  formulir  pendaftaran
dimungkinkan pemohon
takhanya  notaris,  namun  juga bisa  mengakomodasi  pemohon perseorangan  atau  perusahaan. Kepada Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  yang  telah membuat peraturan tentang fidusia Elektronik makadapat menambahkan  peraturan  tentang pengecualian pendaftaran jaminan  fidusia  secara system Elektronik pada  tempat-tempat yang  tidak  dapat  mengakses internet,  sehingga  mereka  tetap dapat  melakukan  pendaftaran jaminan  fidusia  dengan  system konvensional  atau  manual  untuk memberikan  kepastian  hukum dan  perlindungan  hukum. Selain itu juga  perlunya  peningkatan
kinerja  notaries  juga  dalam melayani  masyarakat  agar  tidak ada  hal  yang  tidak  diinginkan dikemudian  hari.  Memanage  diri lebih  baik  dan  memperbaiki kinerja  dikantor  agar  proses pendaftaran  fidusia elektronik dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya tanpa adanya kelalaian. 2) Notaris agar dapat memberikansosialisasi tentang pentingnya  pendaftaran  jaminan fidusia  dan  akibat  hukum  apabila tidak  mendaftrkan  jaminan  fidusia sesuai  ketentuan  yang  berlaku  bagi penerima  fidusia.  Hal  ini  karena pendaftaran dengan fidusia
elektronik  saat  ini  sudah  lebih mudah,  cepat,  murah  dan  nyaman. Sehingga  tidak  ada  alas  an  bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak mendaftarkan jaminan fidusia sesuai  ketentuan  hukum  yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah.2005.Kamus
Hukum. Bogor. Ghalia Indonesia.
Budi  Suhariyanto,  Tindak  Pidana Tehnologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya.  Rajawali  Pers,  Jakarta,
2012.
H.Salim  HS.2004.Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
M. Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara  Perdata,  Sinar  Grafika,  Jakarta, (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap II). Oey  Hoey  Tiong.1985.Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan.Jakarta: Gahlia Indonesia. Soekidjo  Notoatmojo.2010,Etika dan  Hukum  Kesehatan .  Jakarta  : Rineka Cipta.
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji.1985. Penelitian Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat .Jakarta: RajaGrafindo Persada. Titik Triwulan dan Shinta
Febrian.  2010.  Perlindungan  Hukum bagi Pasien. Jakarta :Prestasi Pustaka.
Suryajaya,Cyber  Notary  Dalam Perspektif
hukum
Pembuktian. (https://muhammadrizalrustam.wordpre ss.com) (20/01/2012)
Rekapitulasi  jumlah  penerimaan Negara Bukan pajak ari data Ditjenahu kemenkumham.go.id tahun 2014.
http:/www/hukumonline.com/klik/ detail/c14588/akibathukumjaminanfidus ia yang belum didaftarkan.
Firdaus  Jaelani  dalam  Antara news.com, Rabu 30 januari 2013 .
Wiwie Kurniadalam
Antara
news.com, Rabu 30 januari 2013 .
wawancara dengan Agus Trisaka, Mkn,  Notaris  di  Palembang  tanggal 23 Januari 2015.
Hasil  wawancara  dengan  Agus Trisaka, SH. M.Kn Notaris di Palembang tanggal 27September
2015.
PENERAPAN  PASAL 5  AYAT (3)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  37 TAHUN  1998

## TENTANG PERATURAN JABATAN PPAT,  KEPALA  DESA SEBAGAI  PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPAT SEMENTARA)  DI KABUPATEN BANYUASIN
Oleh :

## HOLILAH, FIRMAN MUNTAQO, AMIN MANSUR
Article  5  section  3  of  Government  regulation  No  37/1998  about  land certificate officer (PPAT) asserts that head of district has the authority to  serve the  society  in  establishing  PPAT  certificate  in  an  area  with  less  PPAT availability.
Legal  materials  of  this  research  will  be  taken  from  law  regulation  and research  result  which  are  interview  and  written  data  from  participants.  This research  will  use  Statue  Law  Approach  that  examine  the  legal  issues  relate  to Agrarian  law  No  5/1960,  district  law  no  6/2014,  government  regulation  no 37/1998  about  PPAT  position  regulation,  government  regulation  no  24/1997 about  land  registration,  Ministry  of  Agrarian,  Department  of  National  Land Affairs  no  1/1996  about  PPAT  formation,  and  Department  of  National  Land Affairs  regulation  no  1/2006  about  carrying  out  stipulation  of  the  government regulation no 37/1998 about PPAT position regulation.  Case study approach is needed to answer the problem of head of village as temporary PPAT in relation to land right diversion in Banyuasin district. 51 52
51 Jurnal ini merupakan ringkasan  Tesis berjuduk “Penerapan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang  Peraturan Jabatan PPAT Kepala Desa, Sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Banyuasin “ ditulis oleh HOLILAH dengan Dosen Pembimbing Dr. Firman Muntaqo, SH.,M.Hum ., H.Amin Mansur, SH., M.H dan H. Achmad Syarifudin, SH., Sp.N ., pada Program studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.
52 Penulis adalah mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Palembang.

## A. Pendahuluan
Tanah  merupakan  sumber daya  alam  yang  memiliki  arti  sangat penting  bagi  kehidupan  umat  manusia, berapa pun luasnya tanah dapat menjadi sebuah  investasi.  Atas  tanah  tersebut seseorang  dapat  menjual,  menanami, atau  mendirikan  suatu  bangunan  di atasnya. Intinya tanah merupakan sumber  kehidupan  bagi  seluruh  umat manusia. 53
Dalam perkembangannya, tanah  menjadi  semakin  penting,  karena sebagai  sumber  daya  alam  yang  dapat dinilai  keberadaannya  terbatas  untuk menampung  berbagai  aktivitas  manusia yang terus berkembang, sehingga berpotensi menimbulkan
konflik kepentingan  mengenai  penggunaan  dan penguasaannya. 54 Syarifudin Burhan,
menjelaskan  bahwa  jumlah  PPAT  yang sangat  sedikit  didaerah  pedesaan  atau tidak  ada  sama  sekali  di  daerah pedesaan,  secara  langsung  memberikan dampak  negatif  yang  tidak  baik  dalam kepemilikan  hak  atas  tanah  di  daerah desa.    Sebagai  contoh,  di  daerah Kabupaten Banyuasin yang memiliki 19 kecamatan  hanya  memiliki  31  orang PPAT sampai tahun 2015. 55
Adapun kedudukan kantor PPAT  tersebut  hanya  berada  di  4 kecamatan  di  Kabupaten  Banyuasin yaitu  1  (satu)  PPAT  berada  di Kecamatan  Betung,  1  (satu)  PPAT berada  di  kecamatan  Banyuasin  III,  1
53 Urip    Santoso  Sarjita  dan  Hasan Basri.  2005. Hukum Agraria  dan Hak-Hak Atas Tanah .      (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group).  hlm. 10 54 Wahid Muhctar.   2008. Memaknai Kepastian  Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah .    ( Jakarta: Republika).  hlm.2.
55 Wawancara dengan Bapak Syarifudin Burhan sebagai Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Banyuasin.
(satu)  PPAT  berada  di  Kecamatan Rambutan,  16  (enam  belas)  PPAT berada  di  Kecamatan  Talang  Kelapa sedangkan  di  15  Kecamatan  lainnya tidak terdapat satupun PPAT.
Memperhatikan kedudukan kantor  PPAT  di  Kabupaten  Banyuasin yang  telah  ada  saat  ini  maka  jelas bahwa  sampai  saat  ini  kedudukan kantor  PPAT  di  Kabupaten  Banyuasin tidak  tersebar  pada  setiap  kecamatan terutama  diwilayah-wilayah  perairan  di Kabupaten Banyuasin.
Mengingat  kedudukan  PPAT di  Kabupaten  Banyuasin  saat  ini  dan mengingat  luas  wilayah  Kabupaten Banyuasin secara
keseluruhan ±11.832.99  km 2, sehingga  pelayanan pemberian  kepastian  hukum  terhadap peralihan  hak  atas  tanah    di  kabupaten Banyuasin  maka  pemberian  kepastian hukum  terutama  dalam  pembuatan  akta otentik  yang  dibuat  oleh  PPAT  sangat sulit  dilaksanakan  secara  efektif,  cepat dan murah. 56
Dengan tidak meratanya kedudukan  kantor  PPAT  di  setiap kecamatan  di  Kabupaten  Banyuasin maka dibutuhkan adanya pejabat lainnya  yang  senantiasa  selalu  dan senantiasa dapat berperan aktif membantu  masyarakat  terutama  pada masyarakat  diwilayah-wilayah  perairan, adapun  salah  satu  perangkat  negara sebagaimana  telah  diatur  dan  dapat menjalankan  jabatan  PPAT  lainnya yaitu  PPAT  Sementara  yaitu  Kepala Desa atau biasa di singkat Kades.
Dampak  buruk  tidak  adanya PPAT  Sementara  di  daerah  pedesaan menyebabkan  masyarakat  desa  tidak dapat  dengan  cepat  mendapatkan  bukti kepastian  hukum  hak  atas  tanah  dari PPAT  dan  seringkali  disebabkan  jarak
56 Wawancara  dengan    Edi  M  Nasir sebagai  Kepala  Seksi  Survey  Pengukuran  dan Pemetaan.  Kabupaten  Banyuasin.  Tanggal  22 Mei 2014. Pukul 11:00 WIB.
desa  yang  sangat  jauh  dari  keberadaan PPAT  yang  pada  umumnya  hanya berada diwilayah perkotaan maka
masyarakat  desa  sulit  dan  memerlukan waktu  yang sangat lama sampai dengan 4  jam  diperjalanan  untuk  mendaftarkan hak  mereka  kepada  pemerintah  atau pejabat lainnya yang berwenang.

## B. Definisi operasional
1. Pengertian  Desa  berdasarkan  Pasal  1
angka  1  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa:
“Desa, adalah desa dan desa adat atau yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya  disebut  Desa,  adalah kesatuan    masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 2. Kepala  Desa  merupakan  pimpinan penyelenggaraan  pemerintahan  desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  masa jabatan  Kepala  Desa  adalah  6  (enam) tahun  dan  dapat  diperpanjang  lagi menjadi satu kali masa jabatan. 3.      Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan  untuk  membuat  akta-
akta otentik  mengenai hak atas tanah atau  hak  milik  atas  satuan  rumah susun yang jabatan ini di rangkap oleh Notaris.
4. Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Sementara (PPAT  Sementara)  adalah  Pejabat Pemerintah  yang  ditunjuk  karena jabatannya  untuk  melaksanakan  tugas PPAT  dengan  membuat  akta  PPAT  di
daerah  yang  belum  cukup  terdapat PPAT.
5.  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  adalah Perbuatan  hukum  pemindahan  hak atas  tanah  yang  dilakukan  dengan sengaja  supaya  hak  tersebut  terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain.

## C.  Metode Penelitian
Tipe penelitian yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah Penelitian Normatif, yang menganalisis  suatu  keberlakuan  hukum dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas- asas  hukum,  hukum  positif,  aturan hukum dan kaedah-kaedah hukum. 57

## D.Temuan dan Analisis
Desa  Karanganyar  dan  Desa Tanjung  Baru  merupakan  2(dua)  desa yang  terletak  di  Kecamatan  Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera  Selatan.    Peralihan  Hak  Atas Tanah  di  kedua  desa  tersebut  lebih banyak  dilakukan  di  bawah  tangan 58 ,
dengan bentuk peralihan berupa pengoperan hak atas tanah disertai surat keterangan  dari  masing-masing  Kepala
Desa  yang  di  bawa  sampai  ke
Kecamatan.
Sebagian  besar  tanah  di  kedua wilayah Desa tersebut belum bersertifikat,  dan  penduduk  desa  sudah merasa  cukup  dengan  Surat  keterangan tentang Tanah dari Kepala Desa sampai Camat yang mereka miliki.
Proses sertifikat dari pengurusan surat-surat  tanah  sampai  ke    Badan
Pertanahan Nasional (BPN), bagi
57 Soerjono Soekanto,. 1998. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 9-10
58 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Karanganyar, Bapak Nasrul, penelitian hari Selasa tanggal 14 April 2015, di Desa Karanganyar Kabupaten Banyuasin.
sebagian  besar  warga  desa  dirasakan sangat  menyulitkan  dan  biaya  dirasa sangat  mahal,  apalagi  bila  terjadi transaksi  jual  beli  dengan  pembuatan sertifikat  sekaligus  balik  nama.  Hanya beberapa  penduduk  saja  yang  mampu mengurus  sertifikat  sampai  ke  Badan Pertanahan Nasional melalui jasa Kepala Desa dengan biaya tinggi. Sebagian besar penduduk mengharapkan  terlaksananya  Proyek Nasional (PRONA) di Kabupaten Banyuasin sebagai Program Pemerintah untuk pendaftaran tanah dan pembuatan sertifikat secara kolektif. Rencana Prona di selenggarakan di Kabupaten
Banyuasin dalam jangka waktu  2 tahun sekali,  tetapi  hingga  saat  ini  belum terlaksana atau terealisasi.
Peralihan  hak  atas  tanah  dan pengurusan tanah baik di Desa
Karanganyar  maupun  Desa  Tanjung Baru  lebih  banyak  berupa  pengoperan di bawah tangan, melalui surat pengantar  yang  dibuat  oleh  Kepala Desa,  surat  tanah  dan  surat  keterangan tanah  yang  disahkan  oleh  Camat.
Sebagai contoh, Surat Pernyataan
Keterangan Tanah berisi identitas pemilik  tanah,  letak  tanah  dan  batas- batas tanah serta status tanah.
Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa tidak semua penduduk mempunyai Surat Keterangan Tanah  tersebut  walaupun  mayoritas mata  pencaharian  penduduk  adalah petani  yang  memiliki  tanah  yang  luas, sebagian  kecil  saja  sebagai  petani penggarap.
Kepala Desa Karanganyar,
Nasrul,  menjelaskan  bahwa  sebagian besar  penduduk  Desa  Karanganyar memiliki tanah sawah yang luas, namun belum  ada  yang  didaftarkan.  Sistim penggarapan  tanah  pertanian,  memakai jasa petani penggarap dengan mendapatkan  upah  harian  sebagai penghasilannya,  yang  dihitung  sejak
masa  menanam  bibit,    hingga  masa panen selesai.
Peran Kepala Desa Karanganyar dan Desa Tanjung Baru dalam peralihan hak  atas  tanah  lebih  menekankan  pada pengurusan  surat-surat  hak  atas  tanah, penyelesaian  sengketa  tanah,  sebagai perantara  penduduk  desa  dengan  PPAT ataupun ke Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuasin.
Untuk  tanah-tanah  yang  belum bersertifikat  dibuatkan  surat  tanah, dicatat    dan  diinventarisasi  dalam administrasi desa oleh Sekretaris Desa.
Desa  Karanganyar    dan  Desa Tanjung  Baru  berdasarkan  Pasal  5 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  yang  berkedudukan  di wilayah Kabupaten Banyuasin,
merupakan  2  (dua)  desa  dari  15  (lima belas)  desa  yang  ada  di  Kecamatan Muara  Padang.  Masing-masing  desa dibagi  beberapa  dusun  dengan  jarak dusun  satu  dengan  dusun  yang  lain sekitar  18  km  sampai  20  km 59 , ditempuh  melalui  jalan  tanah  (belum beraspal).
Jarak  kantor  PPAT  terdekat dari Desa  Karanganyar  kurang lebih 18 km  berada  di  Kecamatan  Muara Kumbang.  Untuk  mendaftarkan    tanah yang  belum  bersertifikat  penduduk membawa  surat  pengantar  dari  Kepala Desa  ke  kantor  Pertanahan  Kabupaten Banyuasin  yang  berada  di  Pangkalan Balai  dengan  menempuh  jarak  60  km atau  sekitar  satu  setengah  jam  bila ditempuh memakai kendaraan bermotor.
Salah satu Faktor Hukum  yang menjadi  kendala  pengangkatan  PPAT Sementara  yang  dijabat  oleh  Kepala Desa  yaitu  faktor  sosialisasi  peraturan perundang-undangan. Kepala Desa Karanganyar  dan  Kepala  Desa  Tanjung Baru menyatakan bahwa pihak
59 Bahan hukum sekunder diperoleh dari masing-masing kepala desa.
Pemerintah  Kabupaten  Banyuasin  tidak pernah memberitahukan / mensosialisasikan  bahwa  kepala  desa dapat diangkat menjadi PPAT Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT,  serta belum pernah mengetahui adanya kepala  desa  di  Kabupaten  Banyuasin yang diangkat sebagai PPAT Sementara. 60 Pasal 26 Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa (Undang-Undang  Desa)  menentukan macam-macam  wewenang  kepala  desa, dimana salah satunya adalah melaksanakan  wewenang  lain  yang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Pasal  26  tersebut merupakan dasar hukum adanya wewenang  kepala  desa  sebagai  pejabat pemerintah untuk mengemban wewenang  sebagai  PPAT  Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan PPAT. Tri Astuti 61 , menjelaskan mengenai pengangkatan PPAT Sementara  pada  daerah  yang  masih terdapat kekurangan PPAT maka Pemerintah  Desa  atau  Kepala  Desa yang  bersangkutan  dapat  mengajukan diri  untuk  diangkat  menjadi  PPAT Sementara  dengan  cara  mengajukan permohonan  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Hal tersebut  sesuai dengan Pasal 5 ayat (3), bahwa  PPAT  Sementara  merupakan pejabat  yang  diangkat  guna  membantu
60 Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa Karanganyar,  Bapak  Nasrul  dan  Kepala  Desa Tanjung Baru, Bapak Jailani hari Selasa 14 April 2015.
61 Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Tri  Astuti, M, SH., MM, Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah,  di  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional  Provinsi  Sumatera  Selatan,  penelitian Selasa 17 Februari 2015.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota  dalam  melaksanakan pendaftaran  tanah,  khususnya  dalam pembuatan  alat  bukti  hukum  yang berupa  akta  PPAT.  Setelah  adanya keputusan  pengangkatan  oleh  Kepala Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional  Provinsi  Sumatera  Selatan, dilakukan pembinaan teknis oleh Badan Pertanahan  Nasional  bekerja  sama dengan organisasi profesi PPAT. Menurut Rahmat Fauzi, 62 dalam administrasi kenegaraan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin  dan  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Banyuasin  memiliki  tugas dan  fungsi  yang  berbeda-beda,  akan tetapi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin  dan  Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan sebagian kekuasaan harus  berkesinambungan  dan  saling melengkapi  dalam  arti  tidak  boleh terjadi adanya ketidaksinambungan atau perbedaan  yang  dapat  menimbulkan kerugian  antara  suatu  lembaga  dengan lembaga lainnya. Pemerintah Kabupaten Banyuasin senantiasa berkoordinasi serta  kerja  sama  dengan  pihak  kantor pertanahan Kabupaten Banyuasin dalam pembinaan  Kepala  Desa  sebagai  PPAT Sementara. Muji Burrohman, 63
selanjutnya  menjelaskan  bahwa  di daerah  Kabupaten  Banyuasin  hingga tahun  2015,  telah  diangkat  31  orang PPAT  dan  1  orang  PPAT  Khusus  yaitu Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Banyuasin  untuk  melayani  pembuatan akta  PPAT  yang  diperlukan  dalam rangka pelaksanaan pelayanan
62 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Rahmat Fauzi.  M, SH., M.Si., Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Banyuasin.  Kamis, 5 Maret 2015.
63 Bapak  Muji  Burrohman,  SH.,  Kasubsi Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.
pembuatan  akta  tertentu  bagi  Negara dengan tujuan mempermudah kepentingan  pendaftaran  tanah  pertama kali. Kabupaten Banyuasin baru dibentuk oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 yang merupakan pemecahan atau pemekaran dari
Kabupaten  Musi  Banyuasin,  PPAT  dan PPAT  Khusus  tersebut  diatas  untuk melayani  pembuatan  akta  PPAT  yang diperlukan  dalam  rangka  pelaksanaan penyelenggaraan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara. Mengingat wilayah Kabupaten  Banyuasin  yang  cukup  luas, pihak  kantor  pertanahan  Kabupaten
Banyuasin mengakui kekurangan PPAT
di wilayahnya dan menyetujui dilakukannya  pengangkatan  melalui penunjukan  terhadap  Kepala  Desa sebagai PPAT Sementara.
Dalam  melakukan  tatakelola dibidang pertanahan, Tri Astuti, menjelaskan  mengenai  pengangkatan Kepala  Desa  sebagai  PPAT  Sementara dengan  fungsi  untuk  membantu  Kepala Kantor Pertanahan. Penunjukan, pengangkatan,pelantikan pengaturan dan pemberian sanksi serta memberikan pelatihan dan pengawasan, memberhentikan PPAT
Sementara sepenuhnya  merupakan  wewenang  dan hak  dari  Kepala  Kantor  Pertanahan
Kabupaten dan Kota. Adapun tugas dan fungsi   Kepala Kantor  Wilayah sebagai pengawas dari tata kerja yang dilaksanakan  atau  telah  dilaksanakan oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Kota. 64
Tri  Astuti  menjelaskan  lebih lanjut,  bahwa  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan
64 Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Tri Astuti,  M,  SH.,  MM,  Kabid  Hak  Tanah  dan Pendaftaran  Tanah,  di  Kantor  Wilayah  Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, penelitian Selasa 17 Februari 2015.
pertanahan  atau  agraria  telah  disusun, dibentuk,  ditetapkan,  disahkan  dan diberlakukan secara teratur dan berkelanjutan  serta  bersifat  sambung menyambung  dan  tidak  terdapat  unsur yang  bertentangan  satu  pasal  dengan pasal  yang lain, maka berkaitan dengan Kepala  Desa  sebagai  PPAT  Sementara terdapat kendala yang dapat menimbulkan  hambatan  bagi  Kepala Desa  untuk  diangkat  menjadi  PPAT Sementara antara lain kurangnya sosialisasi  dari  Pemerintah  Daerah setempat  dan  latar  belakang  pendidikan Kepala Desa. Kendala kurangnya sosialisasi juga  ditanggapi  oleh  Kepala  Desa Karanganyar  dan  Kepala  Desa  Tanjung Baru.  Mereka  tidak  pernah  mengetahui adanya sosialisasi pengangkatan Kepala Desa  sebagai  PPAT  Sementara  baik sebelum  diangkat  sebagai  Kepala  Desa maupun  sedang  menjabat  saat  ini sebagai Kepala Desa.
Secara  Geografis,  letak  desa yang saling berjauhan jarak tempuh dari desa  khususnya  ke  Kantor  Pertanahan
Kabupaten Banyuasin sehingga meyulitkan Kepala Desa dalam mendapatkan informasi mengenai kewenangan  Kepala  Desa  selaku  PPAT Sementara,  sebagaimana  keterangan dari Muji Burrohman, 65
sejak dibentuknya  Kantor  Pertanahan  di Kabupaten  Banyuasin,  secara  terus menerus telah dilakukan sosialisasi baik secara  tertulis  maupun  secara  lisan kepada  seluruh  para  pihak  yang  terkait (Camat dan Kepala Desa). Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin menegaskan bahwa, belum ada satu pun Kepala  Desa  yang  diangkat  ataupun mengajukan permohonan sebagai PPAT Sementara,  hal  ini  berkaitan  dengan
65 Bapak Muji Burrohman, SH., Kasubsi Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.  Penelitian 11-Maret 2015.
faktor  hukum  yakni  ketidaktahuan Kepala  Desa  atas  adanya  peraturan tersebut. Lebih lanjut, Muji  Burrohman  menjelaskan  bahwa mengingat dimungkinkan dan
diperbolehkannya  Kepala  Desa  untuk diangkat  menjadi  PPAT  Sementara  di wilayah  yang  belum  mencukupi  jumlah PPAT, sosialisasi telah dilakukan secara lisan,  dan  untuk  Kepala  Desa  yang memenuhi  syarat  berdasarkan  undang- undang  dapat  mengajukan  permohonan pengangkatan.
Faktor  Hukum  lainnya  yang menjadi  kendala  penunjukkan  dan pengangkatan  Kepala  Desa  sebagai PPAT  Sementara  adalah  isi  peraturan perundang-undangan itu
sendiri.
Sebagai  contoh,    Pasal  7  ayat(1) Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  RI  Nomor  1  Tahun  2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998  tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT  , yang menentukan tentang  Formasi atau kebutuhan dan pengadaan PPAT
ditetapkan  oleh  Kepala  Badan  untuk setiap  wilayah  kerja  PPAT  dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
a.  jumlah  kecamatan  di  daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
b.  tingkat  perbuatan  hukum  tertentu mengenai  hak  atas  tanah  atau hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal    2;
c.  tingkat  perkembangan  ekonomi daerah yang bersangkutan;
d.jumlah  permohonan  untuk  dapat diangkat sebagai PPAT di  daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan ; e.  jumlah  PPAT  yang  sudah  ada pada setiap daerah kabupaten/kota yang bersangkutan ;
f.  lain-lain  faktor  yang  dianggap penting oleh Kepala Badan.
Dari  hasil  penelitian,  faktor hukum  lain  yang  perlu  mendapatkan perhatian  khusus  adalah  jarak  tempuh, atau  jauhnya  jarak  desa  tersebut  bila diukur dari Kantor PPAT terdekat,  atau jauhnya  desa  tersebut  dari  Kantor Pertanahan    Kabupaten  Banyuasin. Faktor  Hukum  ini  merupakan  kendala yang menjadikan alasan utama diperlukannya  Kepala  Desa  diangkat menjadi PPAT Sementara. Faktor  Hukum  untuk  syarat pendidikan seorang Kepala Desa, berkaitan  dengan  adanya  syarat-syarat pemilihan  Kepala  Desa  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  yaitu  Pasal  33  (d), berpendidikan  paling  rendah  tamat sekolah menengah pertama atau sederajat,  dengan  usia  minimun  25 (dualima)  tahun  pada  saat  mendaftar. Bila  syarat-syarat  tersebut  terpenuhi berarti  Kepala  Desa  tersebut  berhak disebut  Pejabat  Pemerintah  dengan wewenang yang ada pada dirinya.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998  tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT, mengatur  tentang  PPAT  Sementara, antara lain ;
1.  Usia  sudah  mencapai  30  Tahun ketika diangkat (Pasal 14);
2.Mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT Sementara.(Pasal 15 ayat (2));
3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan  yang  diselenggarakan oleh  Badan  Pertanahan  Nasional RI, bekerjasama dengan organisasi  profesi  PPAT.(  Pasal 18 ayat (3)). 4.  Pendidikan  dan  pelatihan  tersebut dimaksud untuk menambah kemampuan  PPAT  Sementara dalam melaksanakan tugas jabatannya.(Pasal 18 ayat (4)).
5.  Untuk  keperluan  pelantikan  dan pengangkatan  sumpah  jabatan sebagai  PPAT  Sementara,  Camat atau Kepala Desa yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat  paling  lambat  3(tiga) bulan. (Pasal 20 ayat (4).
Dipenuhinya  syarat-syarat dan  ketentuan  sebagaimana  contoh  di atas oleh Kepala Desa yang mengajukan  permohonan  pengangkatan sebagai PPAT Sementara, menempatkan  Kepala  Desa  sebagai Pejabat  Pemerintah  sekaligus  Pejabat Karena  wewenang  lain  sebagai  PPAT Sementara. Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Rades,
menjelaskan  tentang  ketentuan  Pasal  5 ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor 37  Tahun  1998  yang  menentukan adanya peluang bagi Kepala Desa untuk diangkat  sebagai  PPAT  Sementara bukan merupakan jabatan yang otomatis dapat  dilangsungkan  atau  melekat (secara Ex Officio) pada jabatan Kepala Desa. 66
Jabatan PPAT Sementara merupakan  jabatan  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998  tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT dan  Pasal  6  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah.  PPAT merupakan Pejabat Umum yang diangkat guna membantu Kepala
Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Pendaftaran  Tanah,  dengan  demikian segala  sesuatu  mengenai  pengangkatan Kepala  Desa  selaku  PPAT  Sementara adalah  kewenangan  dari  Kepala  Kantor
Pertanahan. Selanjutnya Rades menjelaskan bahwa pihak Kantor
66 Hasil  wawancara  dengan  pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Rabu 15 April 2015.
Pertanahan Kabupaten Banyuasin
belum  pernah  mengeluarkan  keputusan pengangkatan  Kepala  Desa  sebagai PPAT  Sementara  karena  pengangkatan tersebut  merupakan  kewenangan  dari Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang, sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten  Banyuasin  hanya  sebagai fasilisator  dan  pelaksana  Keputusan
Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  yaitu Ferry Mursyidan Baldan (2014-1019).
Dalam  hal  dibutuhkannya
Kepala  Desa  sebagai  PPAT  Sementara, maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten  Banyuasin  sebagai  instansi perangkat  negara  selalu  siap  membantu menyampaikan apa yang menjadi kehendak  dan  kebutuhan  dari  setiap masyarakat dan instansi lainnya.
Bagi  Instansi  atau  lembaga Pemerintahan  yang  tidak  melaksanakan sepenuhnya  isi  dari  setiap  peraturan perundang-undangan terutama di bidang agraria  termasuk  tidak  mengadakan sosialisasi tentang adanya pengangkatan Kepala  Desa  sebagai  PPAT  Sementara akan mendapatkan sanksi berupa teguran  dan  pembinaan  dari  Pusat dengan mempertimbangkan alasan- alasan  yang  dikemukakan  oleh  Instansi tersebut. 67 Muji Burrohman, menjelaskan bahwa, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan perbandingan  luas  wilayah  dan  jumlah desa  dengan  jumlah  PPAT,  maka jumlah  PPAT  di  Kabupaten  Banyuasin masih sangat sedikit sehingga dalam hal adanya  usulan  atau  pengajuan  dari Kepala  Desa  melakukan  permohonan untuk diangkat menjadi PPAT
Sementara,  maka  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Banyuasin  sesuai  dengan
67 Hasil wawancara dengan Bapak Muji Burrohman, SH., Kasubsi Pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Penelitian 15 April 2015.
tugas  pokok  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku bersedia  dan  siap  membantu  apa  yang menjadi kebutuhan Kepala Desa tersebut. Prosedur pengangkatan PPAT Sementara, antara lain: a. Mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT Sementara  kepada  Kepala  Badan Pertanahan Nasional RI. b.  Penunjukan  Kepala  desa  sebagai
PPAT  Sementara  dilakukan  oleh Kepala  Badan  setelah  diadakan penelitian mengenai kebutuhan pelayanan  masyarakat  di  bidang pembuatan  akta  di  daerah-daerah terpencil. (Pasal 19  Ayat 5)
c.  Bagi  Kepala  Desa  yang  telah ditunjuk  sebagai  PPAT    Sementara sebelum  melaksanakan  tugasnya
wajib mengikuti pembekalan tehnis pertanahan  yang  diselenggarakan oleh  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia yang penyelenggaraannya  dapat  bekerja sama      dengan  organisasi  profesi PPAT. d.  Keputusan  Kepala  Desa  sebagai
PPAT Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada  yang  bersangkutan  setelah selesai pembekalan tehnis pertanahan.
e.Tembusan  keputusan  penunjukkan Kepala  Desa  sebagai  dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada pemangku kepentingan.
f.  Untuk  keperluan  pelantikan  dan pengangkatan sumpah jabatan sebagai  PPAT  Sementara,  setelah menerima  keputusan  penunjukkan sebagai  PPAT  Sementara  setelah menerima  keputusan  penunjukkan sebagai PPAT Sementara sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2), Kepala Desa yang bersangkutan wajib melapor kepada
Kepala Kantor Pertanahan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan.
g.  Apabila  Kepala  Desa  yang  telah ditunjuk  sebagai    PPAT  Sementara tidak  melapor  dalam  jangka  waktu sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat (4),  maka  keputusan  penunjukkan sebagai  PPAT  Sementara  yang bersangkutan batal demi hukum.
Kepala  Desa  dapat  mengajukan permohonan pengangkatan sebagai PPAT  Sementara  dengan  dilengkapi persyaratan  berdasarkan  Pasal  15  ayat (2)  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2006  ketentuan  pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT :
a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian  (SKCK)  dan/atau surat  keterangan  yang  pada intinya menerangkan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan  yang  dikeluarkan  oleh Instansi Kepolisian;
b.  Surat  keterangan  kesehatan  dari
dokter umum atau dokter spesialis yang menyatakan bahwa  yang  bersangkutan  sehat jasmani dan rohani;
c.  Surat  pernyataan  bermaterai cukup  dari  yang  bersangkutan yang  menyatakan  kesediaannya untuk ditunjuk sebagai penerimaan protokol PPAT lain;
d.  Surat  pernyataan  bermaterai cukup  dari  yang  bersangkutan yang      dinyatakan  rangkap jabatan;
e.  Fotocopy  sertifikat  Pendidikan dan  pelatihan  Pertama  PPAT yang      dilegalisir  oleh  penjabat yang berwenang;
f. Daftar riwayat hidup;
Untuk  Kepala  Desa  sebagai calon PPAT Sementara, ketentuan yang berlaku adalah yang bersangkutan wajib mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan
yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional RI yang penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan organisasi profesi PPAT dengan tujuan  untuk  menambah  kemampuan PPAT  Sementara  dalam  melaksanakan tugas jabatannya.

## E. SARAN
Dari  Hasil  Penelitian  tentang Penerapan  Pasal  5  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT, Kepala Desa sebagai PPAT Sementara di  Kabupaten  Banyuasin,  Sumatera Selatan, saya menyarankan:
1.  Sebaiknya  adanya  perhatian  khusus dari  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang untuk segera dikoordinasikan dan disosialisasikan  sampai  ketingkat Kepala  Desa  mengingat  kebutuhan masyarakat dalam pelayanan pengurusan  hak-hak  atas  tanah  di wilayah tersebut.
2. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Banyuasin sebagai hasil pemecahan  dan  pemekaran  dari
Kabupaten  Musi  Banyuasin  yang hanya  memiliki  31  PPAT  dan  1 PPAT  Khusus,  maka  sebaiknya ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah  Nomor  37  tahun  1998 tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT yang  menentukan  Kepala  Desa berhak  diangkat  sebagai  PPAT Sementara,  segera  dilaksanakan sepenuhnya.
3.  Diharapkan  penyebaran  Formasi PPAT  ataupun  PPAT  Sementara yang  akan  dilaksanakan,  merata  di
19 Kecamatan di wilayah Kabupaten  Banyuasin,  terutama untuk  wilayah  Kecamatan  Muara Padang  yang  jarak  tempuhnya sangat jauh dari Kantor Pemerintahan Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.

## DAFTAR PUSTAKA Buku:
Adrian  Sutedi,    Hak  Atas  Tanah dalam  PPAT  ,  Jakarta:Sinar  Grafika, 2000.
A.P.      Parlindungan  ,    Komentar Atas   Undang - Undang   Pokok
Agraria.    Bandung:  CV.  Mandar Maju.  1998. Ali  Achmad  Chomzah,  Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia  Jilid  2,  Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2004. Bernand  Arief  Sidharta,  Disiplin Hukum Tentang Hubungan Antara  Ilmu  Hukum,  Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Jakarta,2001. Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003. Burhan Mahmud, Penafsiran Pedesaan,  Cipta Karya, Jakarta, 2000. BN  Marbun,  Proses  Pembangunan Desa, Menyongsong Tahun
2000.      PT.  Erlangga,  Jakarta,
1983. Habib  Ajie.  Kebatalan  dan Pembatalan  Akta  Notaris.
(Bandung: Refika Aditama). 2011. Habib  Adjie. Meneropong Khazanah Notaris PPAT (kumpulan tulisan Notaris PPAT). (Bandung:  Citra  Aditya Bakti). 2009.
HAW.  Widjaja. Otonomi  Desa . (Jakarta: Raja Grafindo Persada). 2003.
Jhon  Rawls,  Poko-Pokok  Filsafat hukum, Dewa Ruci, Bandung, 2007.
K.  Wantjik  Saleh,  Hak  Anda  Atas Tanah, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1990.
Magnis  Suseno,  Etika  Umum  Masalah Etika  Moral,  Masalah-Masalah  Pokok  Etika Moral. Yogyakarta, 1983.
Mhd.Yamin  Lubis  dan  Abd,  Rahim Lubis.      2012. Hukum  Pendaftaran  Tanah . (Bandung : Mandar Maju) .
M.  Mahfud  MD,  politik  Hukum  di Indonesia,  Pustaka  LP3ES  Indonesia,  Jakarta, 1998.
Maria  S.W.  Sumardjono.  Kebijakan Pertanahan  antara  Regulasi  dan  Implementasi. Buku Kompas, Jakarta, 2011.
Mohammad  Hatta. Hukum  Tanah Nasional,  Dalam  Perspektif  Negara  Dan Kesatuan,  Hukum  Tanah  :  Antara  Teori  dan Kenyataan  Berkaitan  Dengan  Kesejahteraan dan  Persatuan  Bangsa .    (Yogyakarta:  Media Abadi), 2005.
Muchtar  Wahid,  memaknai  kepastian hukum Hak Milik Atas Tanah, Republik, Jakarta, 2008.
Mustofa.  2010. Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT. (Yogyakarta: Karya Media). Noraha  Taliziduhu.  1998. Dimensi- Dimensi  Pemerintahan  Desa .  (Jakarta:    Bina
Aksara). 1998. Pemerintah  Provinsi  Daerah  Tingkat  I Sumatera Selatan. 1996. Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah
Sumatera  Selatan .    Editor:Johan  Hanafiah  dan A.W. Widjaja.
Peter  Mahmud    Marzuki,  Metode Penelitian, Prenada Media, Surabaya, 2005
Raisul    Muttaqien.      2004. Filsafat Hukum,  Perspektif Historis .  (Bandung : Nuansa dan Nusa Media).
S. Chandra, Sertifikat Kepemilikan Atas
Tanah, PT. Gramedia
Widiasarana, Jakarta, 2005.
Soedikno  Mertokusumo,  Mengenal Hukum  sebuah  Pengantar,  Liberty,  Yogyakarta,
2008.
Soerjono Soekanto. Metode Penelitian
Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 1998
Supriadi. Hukum  Agraria .    (Jakarta: Sinar Grafika). 2006.
Tanya  L.  Bernand,    Teori  Hukum,
Genta Publishing, Jakarta, 2010.
Tampil Azhari Siregar, sudargo Gutama,  Pendaftaran  Tanah  Kepastian  Hak, Multi Grafika, Medan, 2007.
Uriep Santoso, Sarjita dan Hasan Basri,
Hukum Agraria dan Hak- hak  Atas  Tanah,  Kencana  prenanda  Media Group, Jakarta, 2005. Wijaya Kusuma. 2004. Nasib
Pemerintahan  Marga  Di  Sumatera  Selatan,  Di
Bawah  Bayang-bayang  UU  No.  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah.    (Yogyakarta: UAD Press).

## Peraturan /perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 5  Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  RI  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa,    (Jakarta:  Sinar  Grafika).
2014. Undang – Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan   Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  Tentang  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT). Peraturan Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Peraturan Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  23  Tahun 2009 tentang  Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan  Nasional  RI  Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012.

## Jurnal/ Penelitian  :
Mahani,    Proposal  Tesis,  Magister Kenotariatan.  Universitas Sriwijaya, 2009.

## Web Site / Internet.
Adibrifai.wordpress.com Ewissok, http//www.Ewissok.blogspot.com. /Pola Keruangan
Fauzan Jauhari, http://www.fauzanjauhari.blogs pot.com. /2013/11/teori pembuktian-alat-alat bukti. Kamis 7 November 2013.
hnikwawz.blogspot.com (Nining Eka  wahyu  Hidayat:  Kajian  Teori Perlindungan Hukum, 2011 )
http://id.wikipedia.org/wiki/Kab upaten_Banyuasin http://www.banyuasinkab.go.id/s Kuliah-notariat.blogspot.com Sergie,Zainovsky.blogspot.com Soaltescpns.info/info-cpns- banyuasin/rabu-14 Januari 2015 Subianto.geografi.wordpress.com
http//www.Wikipedia.Indonesia. com https://infonusa.wordpress.com /2015/04/27/kabupaten- banyuasin/ sejarah  kabupaten banyuasin

## ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 49/PUU-X/2012 TENTANG UJI MATERIL PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS 68

## Oleh :
SEPTINIERCO AGRAPERTA 69 , AMZULIAN RIFAI, ANNA SAGITA
Abstract: Thesis entitled "Annotation Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012 on Judicial Review Article 66 of Law Number 30 Year 2004 concerning Notary”. Assessing the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012 which stated that Article 66 paragraph (1) UUJN contrary to the Constitution of 1945. Article 66 paragraph (1) UUJN, set about investigating the authority with the approval of the Supervisory Council of Regions to call and check the relevant the notary deed that has been made. Problems formulated in this research is how the decision of the Constitutional Court Number 49 / PUU-X / 2012 against Article 66 UUJN testing, and how the legal implications of the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012 on judicial review of Article 66 UUJN. This research is a normative law or legal research is normative juridical literature conducted by the search legal principles then made the interpretation of the public law rule which continued with the testing results and the interpretation of the theory or principles of public law. This study uses three methods of approach in the study of law, namely; Approach Legislation (Statute Approach), Approach Case (Case Approach), and History Approach (Historical Approach). The results showed that the Article 66 UUJN is not contrary to the principle of equality before the law. This decision also has implications for the investigator that the investigation process does not require further approval of the Supervisory Council of Regions to call Notary and / or take the minute of the deed stored related the deed he made which the implications for the Notary is when a Notary meets the demand Investigator to provide minutes of the deed or to provide information relating to the deed which made the Notary may violate the provisions of UUJN regarding the official oath and secrecy deed.  Additionally Notary may be liable for violating Article 322 of the code of civil law (KUHP).
Keywords:    Judicial Review, Notary, Investigation
68 Artikel ini adalah intisari/ringkasan Tesis yang berjudul “Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tentang Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, yang ditulis oleh SEPTINIERCO AGRAPERTA dibawah Bimbingan Prof.Amzulian Rifai, SH., LL.M, Ph.D dan Ir.Anna Sagita,S.H,M.Kn, pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.
69 Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pada Universitas Sriwijaya, Palembang.

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam rangka menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat. Salah satu kewenangannya adalah membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Akta otentik menurut ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat. 70
Notaris merupakan suatu profesi mulia ( officium Nobbile ), karna sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. 71 Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sebagai pejabat umum harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap Negara dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan dan kewenanganya agar tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebagai konsekwensi yang logis maka seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris
70 Andi Prajitno. 2010. Pengetahuan Praktis Tentang apa dan Siapa Notaris di Indonesia . Jakarta:PMN. Hlm.26 71 Abdul Ghofur Abshori.2009,
Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan etika . Yogyakarta : UII Press. hlm.25.
pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. 72
Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum, maka perlu adanya mekanisme pengawasan yang terus menerus terhadap Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya, baik yang bersifat preventif dan kuratif terhadap pelaksanaan tugas Notaris. Pada dasarnya yang mempunyai kewenangan untuk  melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris adalah Menteri, dalam hal ini menjadi kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 73 ,  akan tetapi dalam pelaksanaannya, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN). Menteri kemudian mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut Kepada MPN 74
(Pasal 67 ayat (2) UUJN). Adapun berdasarkan Pasal 68 UUJN, dalam
72 Habib Adjie. 2012. Bernas bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT. Bandung: Mandar Maju. Hlm 75 73 Habib Adjie. 2009. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik . Bandung : Refika aditama. hlm.131 74 Habib Adjie.2007, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadadap Undang- undang Nomor 30  tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Notaris). Bandung : Refika Aditama. Hlm.176
melaksanakan tugas dan kewajibannya,
MPN terdiri atas: 75 1. Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya  disebut  MPD),  yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota. 2. Majelis Pengawas
Wilayah
(selanjutnya  disebut  MPW),  yang dibentuk di tingkat Provinsi. 3. Majelis pengawas Pusat (selanjutnya  disebut  MPP),  yang di bentuk di Ibu Kota Negara. Secara umum Majelis Pengawas
Notaris (MPN) mempunyai ruang lingkup kewenangan untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaraan Kode Etik atas pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, pasal 73 ayat 91) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Setiap tingkatan MPN mempunyai kewenangan yang berbeda, baik dari sisi kewenangan yang berbeda, baik dari sisi kewenangan, tugasnya maupun dalam memberikan sanksi bagi Notaris yang dianggap telah melakukan kesalahan. Adapun kewenangan khusus yang diberikan kepada Majelis Pengawas (Notaris) Daerah adalah seperti yang terdapat dalam pasal 66 UUJN.
Dan kewenangan khusus MPD yang diatur dalam Pasal 66 UUJN menyebutkan 76 :
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik,  penuntut  umum,  atau
75 Habib Adjie.2011. Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara . Surabaya:Refika Aditama. hlm. 5 76 Habib Adjie.2011. Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara . Surabaya:Refika Aditama. hlm. 5
hakim  dengan  persetujuan  Majelis Pengawas Daerah berwenang :
a. Mengambil fotocopi Minuta Akta  dan/atau  surat-surat  yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;dan b. Memanggil  Notaris  untuk  hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan  dengan  akta  yang dibuatnya  atau  Protokol  Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. (2) Pengambilan  fotokopi  Minuta  Akta atau surat-surat sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a, dibuat berita acara penyerahan.
Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris berdasarkan pasal 15 UUJN. Ketentuan  tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak- haknya dilanggar oleh suatu akta Notaris. 77
77 Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadadap Undang- undang Nomor 30  tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Notaris ) . Op.Cit . hlm..179
Fungsi dan kewenangan pengawasan serta pembinaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak semua dianggap telah tepat oleh semua orang. Hal ini tercermin pada putusan Mahkamah Konstitusi Tertanggal 28 Mei 2013 dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan Nomor 49/PUU-X/2013 tentang penghapusan sebagian ketentuan Pasal 66 Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait permohonan uji materiil (judicial
review) yang diajukan Sdr Kant Kamal melalui kuasa hukumnya Tomson Situmeang dkk, yang merasa dirugikan hak konstitusinya terkait laporan pemalsuan akta otentik berupa Surat Jual Beli Saham-saham oleh Notaris di Cianjur.
Kant Kamal sebelumnya pernah membuat laporan ke polisi tentang dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Namun dalam proses pembuatan laporan yang berlanjut ke proses pemeriksaan, setelah penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan bukti surat, dan pemeriksaan notaris yang membuat akta otentik tersebut kerugian baru dirasakan Tomson. Pasalnya dalam proses pemeriksaan itu penyidik sesuai dengan norma tersebut bersama dengan penuntut umum ataupun hakim berwenang memanggil notaris dengan persetujuan MPD. Ternyata permohonan Kant tidak sia-sia, Hakim Ketua Akil Mochtar mengabulkan permohonan Kant melalui pembacaan putusannya pada hari Selasa, 28 Mei
2013. Putusan MK mengabulkan permohonan seluruhnya dan menyatakan frasa ‘ dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah ’ dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 78
Adapun Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945  isinya menyatakan:
1. Pasal  27  ayat  (1)  “Segala  warga negara  bersamaan  kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” 2. Pasal  28D  ayat  (1)  “Setiap  orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama di hadapan hukum”
Sebelumnya, pasal 66 UUJN sendiri materinya mengatur tentang pemanggilan Notaris oleh polisi (penyidik) harus mendapatkan izin dari majelis pengawas daerah (MPD). Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 49/PUU-X/2013 beranggapan bahwa hak istimewa terhadap Notaris yang tertuang dalam pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris ini telah melanggar prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang bersifat Universal sesuai pula
78 http://irmadevita.com/2013/akibat- putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris/ diakses pada tanggal 13 Oktober 2014 pukul 09.15 WIB
dengan Article 26 ICCPR (International Covenant on Civiland Political Right) 1966 yang juga diratifikasikan oleh Indonesia dengan UU No.12/2005. Disini ditegaskan adanya persamaan kedudukan semua orang dimuka hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama (equal protection) tanpa diskriminasi. 79
Dalam Putusan Nomor 49/PUU- X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal 66 UUJN.  Mahkamah Konstitusi beranggapan pasal 66 UUJN memberikan kekebalan hukum terkait profesi Notaris. Untuk hal-hal tertentu, perlakuan khusus dan berbeda terhadap Notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk lingkup Kode Etik Notaris yakni sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris yang berhubungan dengan moralitas. Sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama dihadapan hukum seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
2. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Putusan Mahkamah  Konstitusi    Nomor 49/PUU-X/2012 terhadap pengujian  Pasal  66  Undang-
undang Nomor 30 tahun 2004 ?
2. Bagaimanakah  implikasi  hukum
Putusan  Mahkamah  Konstitusi
79 Diah Sulistyani Muladi. 2013. 02 Juli. “Notaris Pasca Putusan MK”. Artikel, Suara Karya : Harian Umum , Hlm. 3
Nomor  49/PUU-X/2012  tentang uji  materil  Pasal  66  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris ?
B. Tinjauan Umum 1. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan a. Pengertian Penyidik dan

## Penyidikan
Pasal  6  angka  1  KUHAP menyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  penyidik  adalah  pejabat  polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus oleh  Undang-undang  untuk  melakukan penyidikan. 80 Dalam  Pasal  1  angka  1 Undang-undang  Nomor  2  tahun  2002 tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia menyatakan  bahwa  penyidik  adalah pejabat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yang  diberi  wewenang  oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyidikan adalah  serangkaian  tindakan  penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam  undang-undang  untuk  mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 81

## b.  Kewenangan Penyidikan
Berdasarkan  rumusan  Pasal  1 butir  2  KUHAP,  unsur-unsur  yang
80 Soedjono  D.  1982. Pemeriksaan Pendahuluan  menurut  KUHAP .  Bandung: Alumni. Hlm.25 81 Andi Hamzah. 2010. Hukum Acara Pidana  Indonesi a.  Jakarta:  Sinar  Grafika. Hlm120
terkandung dalam pengertian penyidikan adalah: 82 a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan
yang  antara  satu  dengan  yang lain saling berhubungan; b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut
penyidik;
c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
d. Tujuan  penyidikan  ialah  mencari dan  mengumpulkan  alat  bukti, yang  dengan  bukti  itu  membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

## c.    Mekanisme  Penyidikan  Terhadap Notaris
Berdasarkan  Pasal  66  Undang- Undang  Nomor  30  tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris,  terdapat  perbedaan dalam  hal  pelaksanaan  penyidikan tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan profesi  Notaris,  terutama  dalam  hal pemanggilan dan pemeriksaannya.
Bedanya pada tata cara atau mekanisme pemanggilannya,  yaitu  penyidik  harus minta  persetujuan  Majelis  Pengawas Daerah (MPD) untuk memeriksa
Notaris  yang  diduga  melakukan  tindak pidana.
2.  Tinjauan Umum Tentang Notaris
a.  Pengertian Notaris
Pengertian Notaris dapat dilihat dalam suatu peraturan perundang-
82 Adami  Czawi,  2005, Hukum Pidana  Materiil  dan  Formiil  di  Indonesia , Malang: Bayumedia Publishing. Hlm 380
undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:
“Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” 83

## Dalam Peraturan Jabatan Notaris
Pasal 1 menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. 84
83 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
84 Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris , Jakarta
: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Hlm. 159

## b.  Kewenangan, Kewajiban serta
Larangan Notaris
Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UUJN tentang Jabatan Notaris, Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Perubahan UUJN, Serta Larangan terhadap Notaris diatur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. 85

## 3. Pengawasan Terhadap Notaris
a.  Pengertian Pengawasan
Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. 86
Ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh menteri dan Dewan Kehormatan Notaris yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi Notaris, dalam hal ini
85 Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
86 Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1993. Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 233
tentunya Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Kedua lembaga tersebut berwenang untuk mengawasi Notaris sampai dengan menjatuhkan sangsi bagi Notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan yang berlaku. Ada perbedaan kewenangan antara kedua lembaga tersebut dikarenakan keduanya terbentuk dari lembaga yang berbeda, namun keduanya tetap tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi notaris. 87
Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur: 88
a. Pemerintah  sebanyak  3  (tiga) orang;
b. Organisasi  Notaris  sebanyak  3 (tiga) orang; dan
c. Ahli  atau  akademisi  sebanyak  3 (tiga) orang.
Menurut Pasal 68 UUJN Majelis Pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis
87 PUTRI A.R. 2011 Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indikator Tugas- Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi perbuatan Pidana. Medan: PT Softmedia. Hlm 46.
88 Habib Adjie, MAJELIS PENGAWAS NOTARIS Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Op.Cit. Hlm 4
Pengawas Pusat (MPP). 89 Majelis Pengawas Daerah dibentuk dan berkedudukan di kabupaten dan kota, Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, sedangkan Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. Setiap Majelis Pengawas tersebut, dibentuk dengan kedudukan dan kewenangannya, serta kewajibannya masing-masing. Semua ini ditujukan untuk memudahkan negara dalam mengawasi Notaris sehubungan dengan perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatannya. 90 Dalam penulisan tesis ini penulis membatasi pembahasan hanya sebatas Majelis Pengawas Daerah saja.

## b.  Wewenang Majelis Pengawas
Daerah
Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.39PW.07.10 tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan
dengan:
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
a. Mengambil fotocopy Minuta Akta atau  Protokol  Notaris  dalam penyimpanan Notaris.
89 Ibid . Hlm 55
90 Putri A.R. Op.Cit . Hlm 49.
b. Memenggil  Notaris  untuk  hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya  atau  protokol  Notaris yang  berada  dalam  penyimpanan
Notaris.
(2) Pengambilan  fotokopi Minuta Akta atau  surat-surat  yang  dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  a  dibuat  berita acara penyerahan.
Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas dan jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagai mana tersebut dalam Pasal 15 UUJN.
c. Fungsi dan Peranan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pemanggilan Notaris Pada Pemeriksaan Perkara Pidana Majelis Pengawas Notaris secara
umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang majelis untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa: 91

## 1. Adanya dugaan pelanggaran Kode
Etik.
91 Habib Adjie. MAJELIS PENGAWAS NOTARIS Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara , Op.Cit. hlm 25
2. Adanya dugaan pelanggaran tugas jabatan Notaris.
3. Perilaku  para  notaris  yang  di  luar
menjalankan tugas jabatannya
sebagai notaris yang dapat menggangu  atau  mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.
Tujuan dari pengawasan terhadap notaris agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. 92

## C. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan bersifat yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan penelusuran asas-asas hukum kemudian dibuat interpretasi terhadap peraturan hukum umum yang dilanjutkan dengan pengujian hasil interpretasi terhadap teori dan atau prinsip-prinsip hukum umum. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, digunakan tiga metode pendekatan dalam penelitian hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus ( Case Approach ),
92 Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1993. Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 233
dan Pendekatan Sejarah( Historical Approach ). Penulis akan menganalisa permasalahan-permasalahan yang diangkat dengan melakukan studi kepustakaan dan berdasarkan peraturan- peraturan yang ada, karena dengan penelitian yang demikian diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai implikasi (dampak) yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.49/PUU-X/2013 terhadap penghapusan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dengan penelitian secara normatif dapat dikaji dan dianalisa permasalahan yang ada tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum.

## D. Temuan Dan Analisis
1. Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  49/PUU-X/2012  Tentang Uji  Materil  Pasal  66  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004
Tentang Jabatan Notaris.
a.    Posisi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012
Perkara nomor 49/PUU-X/2012 merupakan perkara pengujian undang- undang yang diajukan oleh seorang pemohon yang bernama Kant kamal melalui kuasa hukumnya Tomson Situmeang, S.H. untuk menguji konstitutionalitas terhadap persetujuan Majelis Pengawas Daerah untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang bunyinya:
“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan
persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
a. Mengambil  fotocopy  Minuta  Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. Memanggil  Notaris  untuk  hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan  dengan  akta yang dibuatnya  atau  Protokol  Notaris yang  berada  dalam  penyimpanan Notaris.”
Pada intinya pemohon mengajukan permohonan karena mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 66 undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” menyebabkan kerugian hak konstitusional pemohon, antara lain menyebabkan:
1. Bahwa pada tahap penyidikan kasus yang dilaporkan pemohon, Penyidik Kepolisian dalam menentukan/mengungkap pelaku dugaan  tindakan  pidana  membuat keterangan  palsu  ke  dalam  Akta Autentik mengalami kendala dikarenakan penyidik tidak mendapatkan  izin/persetujuan  dari Majelis  Pengawas  Daerah  untuk memeriksa Notaris, sehingga penyidikan kasus tersebut dihentikan. 2. Bahwa  pemberian  izin/persetujuan dari  Majelis  Pengawas  Daerah didasari  ketentuan  Pasal  66  ayat  (1)
UUJN,  karena  terkendalanya  proses pemeriksaan/penyidikan terhadap Laporan  Polisi  yang  dibuat  oleh Pemohon  telah  jelas-jelas  nyata melanggar hak konstitusional Pemohon  hal  mana  ada  hubungan sebab akibat (casual verband) dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) UUJN  sepanjang  frasa  “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”. Atas dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi untuk menyatakan Frasa “…dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah…” yang ada pada Pasal 66 ayat (1) UUJN bertentangan dengan konstitusi dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 28 Mei 2013 menyampaikan pertimbangan hukum sebelum memberikan putusan atas permohonan tersebut pada bagian “Pendapat Mahkamah”. Pendapat Mahkamah Konstitusi atas perkara pengujian Pasal 66 ayat 1 UUJN pada intinya sebagai berikut: 93
1. Menimbang bahwa pada pokoknya  Pemohon  mendalilkan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa
“dengan  persetujuan  Majelis Pengawas  Daerah”  UU  Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal  27  ayat  (1)  dan  Pasal  28D ayat  (1)  UUD  1945,  karena penyidik Kepolisian RI mengalami kendala  dalam  melakukan  proses penyidikan laporan polisi
93 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, lampiran hlm. 45
terhadap Notaris sehubungan dengan  tindak  pidana  membuat keterangan  palsu  ke  dalam  akta otentik  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  266  KUHP.  Oleh karena  yang  dipanggil  adalah Notaris  maka  penyidik  kepolisian terlebih  dahulu  harus  meminta izin  kepada  Majelis  Pengawas Daerah  untuk  memeriksa  Notaris dalam  perkara  Pidana.  Menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip “persamaan  kedudukan  di  dalam hukum” bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali Notaris,  sebagaimana  ketentuan
Pasdal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Kemudian Mahkamah
Konstitusi membuat Amar
Putusan dengan menyatakan: 94 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya: 1.1 Menyatakan frasa “dengan persetujuan  Majelis  Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2 Menyatakan frasa “dengan persetujuan  Majelis  Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1)
94 Ibid
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004  tentang  Jabatan  Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4432)  tidak  mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Memerintahkan pemuatan putusan  ini  dalam  Berita  Negara
Republik  Indonesia  sebagaimana
mestinya;

## b. Wewenang Majelis Pengawas
Daerah (MPD) Terkait Pemberian
Izin terhadap pemeriksaan dan/atau Penyidikan Notaris.
Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39.PW.07.10 tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan: 95
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
a. Mengambil  Fotocopi  Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan  pada  minuta  Akta atau  Protokol  Notaris  dalam penyimpanan Notaris;
b. Memanggil  Notaris  untuk  hadir dalam pemeriksaan yang 95 Habib Adjie. Bernas-bernas Pemikiran Di Bidang Notaris dan PPAT. Op.Cit .  hlm.74
berkaitan  dengan  akta  yang dibuatnya  atau  Protokol  Notaris yang berada dalam penyimpanan
Notaris. (2) Pengambilan  Fotocopi  Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana  dimaksud  pada ayat(1)  huruf  a  dibuat  berita acara penyerahan.
Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari MPD tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris. 96
Dalam kaitan ini MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya MPD harus menempatkan Akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para
96 Habib Adjie. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Op.Cit . Hlm.135
pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Dengan demikian diperlukan anggota MPD, baik dari unsur Notaris, Pemerintahan, dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. 97
Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan di atas berarti tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah terkait Pasal 66 adalah untuk memeriksa akta sebagai objek yang menjadi dasar terjadinya indikasi tindak pidana. Apabila dalam pemeriksaan MPD akta tersebut dalam pembuatannya telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUJN, maka semua pihak harus memandang akta tersebut benar adanya, sehingga tidak diperlukan untuk meminta keterangan Notaris ataupun meminta minuta akta untuk diperiksa.
c. Idealnya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012
tentang  Uji  Materil  Pasal  66  ayat (1) UUJN.
Ketentuan frasa “dengan izin Majelis Pengawas Daerah”, menurut penulis tidak bertentangan dengan ketentuan equal protection atau equality before the law yang terdapat pada Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945.
Equality before the law adalah pilar utama dari bangunan Negara Hukum (state law) yang mengutamakan hukum di atas segalanya (supreme of law).
Pengakuan kedudukan tiap individu di
97 Ibid , hlm 136.
muka hukum ditempatkan dalam kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial (social stratum). Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan affirmative actions . 98
Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya dalam putusan perkara tersebut tidak mempertimbangkan keterangan yang dari Majelis Pengawas Daerah ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah organisasi Notaris untuk memperoleh keterangan dari sisi jabatan Notaris, sehingga dari putusan tersebut pertimbangan hakim terhadap sisi jabatan Notaris tidak berimbang. Pada bagian pertimbangan hukum putusan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan penjelasan yang diberikan Pemerintah 99 dan keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat 100 yang intinya menyatakan ketentuan Pasal 66 Undang-undang
98 Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Op.Cit .  hlm 155. 99 Lihat penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon  pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 pada halaman 23 100 Lihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 pada halaman 33 perihal Keterangan DPR RI terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan a quo.
Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27  ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan penjelasan di atas menurut penulis seharusnya gugatan mengenai uji materiil Pasal 66 UUJN tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena Pasal tersebut menjadi payung hukum bagi Notaris apabila memang diperlukan untuk proses penegakan hukum membuka atau memberikan keterangan menyangkut akta yang dibuatnya yang merupakan rahasia negara. Ketentuan Pasal 66 tersebut berlaku bagi Notaris karena menyangkut pemeriksaan akta otentik yang dibuatnya sebagai pejabat umum, bukan sebagai pribadi Notaris diluar jabatannya yang kedudukannya sama seperti masyarakat umumnya.

## 2. Implikasi Hukum Atas Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor
49/PUU-X/2012 Tentang Uji
Materil Pasal 66 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
a. Implikasi Hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor
49/PUU-X/2012 Terhadap Jabatan

## Notaris
Implikasi berarti akibat atau dampak. Definisi Implikasi Hukum berarti akibat hukum atau dampak hukum yang akan terjadi berdasarkan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak lagi memerlukan izin dari Majelis Pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap
Notaris terkait akta yang dibuatnya ataupun mengambil fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta.
Tidak adanya izin dari Majelis Pengawas Daerah untuk kepentingan proses peradilan menjadi suatu yang dilematis bagi Notaris untuk menjalankan tugas jabatan yang diembannya. Bagi Notaris putusan tersebut dapat mengakibatkan Notaris dapat melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN yang bunyinya Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang- undang menentukan lain”. Selain itu Notaris dapat juga melanggar sumpah jabatan Notaris yang dilakukan sebelum menjalankan jabatannya, hal tersebut diatur pada Pasal 4 ayat (2) UUJN.
Selain pelanggaran yang diatur dalam UUJN Notaris juga dapat dipidana apabila membocorkan rahasia terkait dengan akta yang dibuatnya, seperti yang diatur pada Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu: “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannnya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”
Oleh karena ketentuan tersebut Notaris sebagai pejabat publik mempunyai hak ingkar atau kewajiban ingkar terhadap akta yang telah dibuatnya. Berkaitan dengan hak ingkar tentang rahasia
jabatan, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi akta yang telah dibuat, kecuali terhadap ketentuan yang diatur Pasal 54 UUJN yaitu:
Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, Salainan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
Dengan adanya kewajiban ingkar tersebut dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi no.49/PUU-X/2012 persetujuan pemeriksaan maupun pengambilan minuta akta tidak lagi memerlukan izin MPD, akan tetapi Notaris wajib untuk menjaga kerahasiaan isi akta karena adanya kewajiban ingkar. Adanya hak ingkar tersebut membuat Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta-akta, kecuali undang-undang memerintakannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.
b. Izin Pemeriksaan Notaris Setelah Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UUJN
Pasal 66 mengalami amandemen dari sebelumnya pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris berbunyi: (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan  Majelis  Pengawas Daerah berwenang:
a. mengambil fotokopi Minuta
Akta  dan/atau  surat-surat  yang dilekatkan  pada  Minuta  Akta atau  Protokol  Notaris  dalam penyimpanan Notaris; dan
b. memanggil  Notaris  untuk  hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan  dengan  akta  yang dibuatnya  atau  Protokol  Notaris yang berada dalam penyimpanan
Notaris.
(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a, dibuat berita acara penyerahan.
Pada Pasal 66 UUJN tersebut Notaris tidak bisa langsung ke dalam proses peradilan, menghadap penyidik, penuntut umum atau hakim tanpa adanya persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Setelah amandemen Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan  Majelis  Kehormatan Notaris berwenang:
a. mengambil  fotokopi  Minuta  Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil  Notaris  untuk  hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol  Notaris  yang  berada dalam penyimpanan Notaris. (2) Pengambilan  fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a,
dibuat berita acara penyerahan.
(3) Majelis  kehormatan  Notaris  dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  wajib  memberikan jawaban  menerima  atau  menolak permintaan persetujuan.
(4) Dalam  hal  majelis  kehormatan
Notaris  tidak  memberikan  jawaban dalam  jangka  waktu  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),  majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. Ketentuan Pasal 66 pada
Perubahan UUJN juga ditambah Pasal 66A yang bunyinya :
(1) Dalam  melaksanakan  pembinaan, menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. (2) Majelis Kehormatan
Notaris berjumlah  7  (tujuh)  orang,  terdiri atas unsur:
a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
c. Ahli  atau  akademisi  sebanyak  2 (dua) orang.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tugas  dan  fungsi,  syarat  dan  tata cara pengangkatan dan pemberhentian,  struktur  organisasi,
tata  kerja,  dan  anggaran  Majelis Kehormatan  Notaris  diatur  dengan Peraturan Menteri.

## c. Idealnya Izin Pemeriksaan Notaris
terkait Tindak Pidana dalam pembuatan Akta Otentik
Izin pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpannannya dilihat dari sisi Notaris bukan sebagai pihak dalam suatu akta memang sangat diperlukan. Hal tersebut diperlukan karena apabila dalam pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan oleh MPD apabila Notaris dalam pembuatan aktanya telah memenuhi prosedur yang diatur oleh UUJN tentu Notaris tidak diperlukan untuk diperiksa, seharusnya para penyidik sebaiknya mengejar para pihak yang terlibat pembuatan akta tersebut bukannya bersikeras mengejar Notaris, karena meskipun Notaris diwajibkan bersikap hati-hati dan memeriksa keabsahan dokumen, dokumen hanya mampu menyentuh kebenaran formal saja. Kebenaran materil berada pada para pihak dan berkas-berkas yang dibawa kepada Notaris. Sehingga jika
terjadi masalah mengenai aspek materil seharusnya penyidik terlebih dahulu mengejar para penghadap yang secara sengaja menyerahkan dokumen palsu kepada Notaris.

## E. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:
1.  Kesimpulan
1.1 Gugatan terhadap pengujian Pasal
66 ayat (1) Undang-undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  seharusnya  tidak dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, karena ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak  bertentangan  dengan  prinsip equality before the law . 1.2 Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012  bagi  penyidik,
penuntut  umum,  ataupun  hakim adalah tidak diperlukan lagi persetujuan  Majelis  Pengawas Daerah  untuk  mengambil  minuta Akta  yang  disimpan    Notaris dan/atau memanggil Notaris untuk melakukan  pemeriksaan  terkait akta  yang  dibuatnya.  Dampak yang paling besar putusan tersebut dirasakan  oleh  Notaris  apabila Notaris    memenuhi  permintaan Penyidik untuk memberikan minuta  akta  ataupun  memberikan keterangan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya maka Notaris dapat  melanggar  ketentuan  UUJN mengenai  sumpah  jabatan  dan kerahasiaan akta. Selain itu
Notaris  dapat  dipidana  karena telah melanggar Pasal 322KUHP
2. Saran
2.1 Hakim Mahkamah Konstitusi dalam  persidangan  mengenai  uji materil  Undang-undang  terhadap Undang-Undang Dasar harus bersifat  lebih  aktif  untuk  mencari
pembuktian  yang  akan  dijadikan pertimbangan dalam putusan yang diajukan  Pemohon,  hal  tersebut harus  dilakukan  karena  putusan Mahkamah  Konstitusi  bersifat final  dan  mengikat  bukan  hanya bagi  Pemohon  akan  tetapi  bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sehingga tercipta keadilan  dalam  putusan  yang dibuat bukan hanya untuk Pemohon  saja,  akan  tetapi  bagi keseluruhan masyarakat Indonesia. 2.2 Berdasarkan implikasi hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012  bahwa  dengan tidak  diharuskan  lagi  izin  dari MPD  dalam  proses  pemeriksaan terhadap Notaris, maka sebenarnya  yang dirugikan adalah Notaris  itu  sendiri  dan  juga masyarakat  yang  membuat  akta sehingga  izin  untuk  pengambilan
minuta  dan  juga  pemeriksaan
Notaris terkait akta yang dibuatnya menurut penulis memang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku
Adjie, Habib, 2009 . Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik.
Bandung: PT. Refika Aditama.
_________________ 2009.
Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan
PPAT). Bandung: Citra Aditya Bakti.
_________________. 2009, Sekilas Dunia NOTARIS dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan) .
Bandung: Mandar Maju.
_________________, 2011 . Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Bandung: PT. Refika Aditama.
_________________. 2011. Majelis
Pengawas Notaris sebagai
Pejabat Tata Usaha Negara . Surabaya : Refika Aditama.
_________________. 2011, Merajut
Pemikiran dalam Dunia
NOTARIS dan PPAT . Bandung: PT Citra Aditya Bakti. ________________. 2012. Bernas- bernas pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT . Bandung:
Mandar Maju.
_________________. 2013, Politik
Hukum Kenotariatan . E-book.
Anshori, Abdul Ghofur. 2009, Lembaga
Kenotariatan Indonesia,
Perspektif Hukum dan etika . Yogyakarta : UII Press.
AR, Putri. 2011. Perlindungan Hukum terhadap Notaris, Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi perbuatan Pidana . Medan: Softmedia.
Budiono, Herlien. 2013. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku Kedua) .
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Chazawi Adami, 2005. H ukum Pidana Materiil dan formil di Indonesia . Malang: Bayumedia.
Hamzah, Andi. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Kie, Tan Thong. 2007, Studi Notariat &
Serba-serbie Praktek Notaris ,
Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Prajitno, Andi. 2010. Pengetahuan Praktis Tentang apa dan Siapa Notaris di Indonesia . Jakarta:PMN.
Soesilo, R. Tugas-Kewajiban dan wewenang Penyidik, jaksa, Hakim (dalam penyelesaian Perkara
Pidana Menurut KUHP) . Bogor:
Politeia.
Tim Redaksi Tatanusa. 2014. JABATAN NOTARIS (Perpaduan Naskah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014) . Jakarta : Tatanusa. Waluyo, Bambang. 2008. Pidana dan Pemidanaan . Jakarta: Sinar
Grafika
b. Artikel,  Jurnal,  dan  Karya Tulis Lainnya.
Muladi, Diah Sulistiyah. 2013.  Notaris
Pasca Putusan MK. Harian Umum :Suara Karya. 02 Juli 2013.
c. Peraturan Perundang- undangan Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentiaan anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.
Kode Etik Notaris. Ikatan Notaris
Indonesia.

## d. Sumber dari Internet
http://irmadevita.com/2013/akibat- putusan-mk-terhadap-hak- istimewa-notaris/ diakses pada tanggal 13 Oktober 2014.

## HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI
Oleh :
ARMANSYAH 101 , KN SOFYAN HASAN, ANNA SAGITA.
ABSTRACT : Every child born of the marriage is entitled to an inheritance from his  parents.  In  this  case,  the  child  born  of  the  marriage  siri  must  obtain recognition of her biological father first. To obtain such recognition, invite born from the marriage siri must apply to the judges. Just as in the case of M. Iqbal who is a child born of a marriage between Hj series. Machica Mochtar and H. Moerdiono. From these cases stated in Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VII  /  2010  on  the  Recognition  Children  Out  of  Marriage  stating  that children born of the marriage siri have a relationship nasab with his father if it can be proved with the tools based on technology and science, just cause the child is entitled to a living everyday and costs until she was an adult. The role of the  Notary  in  this  case  can  protect  the  children  born  of  the  marriage  siri  the deed was borrowed.
Keywords: children's inheritance rights, marriage series, the role of the Notary, probate.
101 Penulis  adalah  Mahasiswa  Magister  Kenotariatan  Universitas  Sriwijaya Palembang Angkatan 2014, NIM: 02022681418051.

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan hal yang sangat  penting  dalam  realita  kehidupan umat manusia.
Dengan adanya
perkawinan,  rumah  tangga  dapat  dibina sesuai  dengan  norma  agama  dan  tata kehidupan  masyarakat. 102 Perkawinan sangat  penting  bagi  manusia  karena merupakan  benteng  agar  manusia  tidak terjerumus  pada  jurang  kehinaan  dan kenistaan  dalam  mengendalikan  dan menyalurkan nafsu biologisnya. 103
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  ( selanjutnya  disebut  UUP  )  menyatakan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan membentuk  keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UUP  dijelaskan bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaannya  itu. Syarat  syahnya  perkawinan  dinyatakan secara jelas dalam UUP ini, yaitu diatur pada  pasal  6  sampai  dengan  pasal  12 UUP.
Dalam  Pasal  26  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan  hanya  dalam  hubungan- hubungan  perdata.  KUHPerdata  tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan.  Perkawinan  dalam  hukum perdata  adalah  perkawinan  perdata,
102 Abdul  Manan.  2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta : Putra Grafika, hlm. 1.
103 Aditya  P.  Manjorang  dan  Intan Aditya.  2015. The  Law  of  Love  (  Hukum
Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian Di Indonesia ). Jakarta Selatan: Visimedia, hlm.58.
maksudnya  adalah  perkawinan  hanya merupakan  ikatan  lahiriah  antara  pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. 104
Sementara dalam Pasal 2 Kompilasi  Hukum  Islam  (  selanjutnya disebut  KHI  )  menyatakan  bahwa perkawinan  menurut  hukum  Islam adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang sangat  kuat  atau mitssaqan  ghalidzan untuk  menaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya  merupakan  ibadah. Rukun  dan  syarat  perkawinan  dalam KHI  diatur  dalam  Bab  IV  termuat  pada pasal 14 sampai dengan pasal 38.
Secara hukum perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan pencatatan,  hal  ini  sesuai  dengan peraturan  dalan  pasal  2  ayat  B  UUP yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan dalam  pasal  7  KHI  menyatakan  bahwa perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan dengan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Namun  dalam  realita  kasus perkawinan  siri  yang  dialami  oleh Machica  Mochtar  yang  menikah  secara siri  dengan  Moerdiono,  masih  banyak terdapat perkawinan yang tidak memiliki  Akta  Nikah  sebagai  bukti otentik  telah  dilakukannya  perkawinan karena  pernikahannya  tidak  dicatatkan secara  resmi  dalam  lembaga  pencatatan negara,  yaitu  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  bagi  yang  beragama  Islam  dan Kantor  Catatan  Sipil  (KCS)  bagi  yang beragama non Islam. Perkawinan seperti ini disebut perkawinan siri. Perkawinan siri merupakan
perkawinan  yang  hanya  mendasar  pada hukum  Islam  saja,  tanpa  mengindahkan

## 104
Belajarhukumperdata.blogspot.co.id. diakses pada tanggal 15 Desember 2015
peraturan  hukum  nasional  Indonesia. 105
Nikah  Siri  adalah  pernikahan  yang dilakukan  dengan  adanya  wali  dan  dua orang  saksi  yang  adil  serta  adanya  ijab qabul,  hanya  saja  pernikahan  ini  tidak dicatatakan  dalam  Lembaga  Pencatatan Negara,  dalam  hal  ini  adalah  Kantor Urusan  Agama. 106 Pernikahan  seperti ini  yang  dinyatakan  sebagai  nikah  di bawah  tangan  atau  nikah  yang  tidak tercatat.
Faktor  penyebab  dilakukannya perkawinan siri yang terbanyak dikarenakan  tidak  ada  biaya  untuk membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan;  belum cukup umur  untuk  melakukan  perkawinan secara  negara;  tidak  ada  wali  yang  sah dan karena ada pertimbangan- pertimbangan terntentu. 107
Fatwa  Majelis  Ulama  Islam  ( selanjutnya  disebut  MUI  ):  Nikah  siri sah  menurut  hukum  Islam.  MUI mengeluarkan  fatwa  bahwa  nikah  siri sah  asal  tujuannya  untuk  membina rumah  tangga.  Pernikahan  di  bawah tangan  hukumnya  sah  kalau  terpenuhi syarat  dan  rukun  nikah,  tetapi  haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif. 108
Satu dari akibat hukum
perkawinan  yang  tidak  memiliki  Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinan adalah  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  tersebut  diakui  oleh  negara
105 Ririn Rahmawati. 2001.
Pengabsahan  Anak  yang  Dilahirkan  dari Perkawinan  Siri  Ditinjau  dari  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 . Skripsi. Malang
: UIN Malang. hlm. 5 106 Ramadhita.2011. Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah dari Nikah Siri  Melalui  Penetapan  Asal  Usul  Anak .
Skripsi. Malang : UIN Malang, hlm. 8 107
http://hizbut-tahrir.or.id.
Diakses pada 17 Desember 2015
108 MUI  online.  Diakses  pada  17 Desember 2015
sebagai  anak  luar  kawin.  Kedudukan dan  status  anak  dapat  dilihat  dari  sah atau  tidak  suatu  perkawinan  yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya. Menurut  KUHPerdata  anak  dibedakan menjadi empat macam, yaitu :
1. Anak Sah Pasal 250 KUHPerdata menyatakan  bahwa  anak  sah adalah  anak  yang  dilahirkan  atau dibesarkan  selama  perkawinan, meperoleh suami sebagai bapaknya. 2. Anak Luar Kawin Diatur dalam Pasal 272 KUHPerdata  yang  menyatakan bahwa anak di luar kawin, kecuali yang  dilahirkan  dari  perzinahan atau  penodaan  darah,  disahkan oleh  perkawinan  yang  menyusul dari  bapak  dan  ibu  mereka,  bila sebelum  melakukan  perkawinan mereka telah melakukan pengakuan  secara  sah  terhadap anak  itu,  atau  bila  pengakuan  itu terjadi  dalam  akta  perkawinannya sendiri. 3. Anak Zina dan Anak Sumbang Diatur dalam Pasal 283 KUHPerdata  yang  menyatakan bahwa  anak  yang  dilahirkan karena  perzinahan  atau  penodaan darah  (incest,  sumbang),  tidak boleh  diakui  tanpa  mengurangi ketentuan  Pasal  273  mengenai anak penodaan darah.
Menurut UUP anak dibedakan  menjadi  dua  macam, yaitu :
1. Anak Sah
Diatur  dalam  Pasal  42  UUP  yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah  anak  yang  dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
2. Anak Luar Kawin
Diatur  dalam  Pasal  43  ayat  (1) UUP  yang  menyatakan  bahwa anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya dan keluarga ibunya.
Sementara  menurut  KHI,  anak dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:
1. Anak Sah
Diatur dalam Pasal 99 KHI yang menyatakan  bahwa  anak  yang sah adalah :
a. Anak  yang  dilahirkan  dalam atau  akibat  perkawinan  yang sah;
b. Hasil  perbuatan  suami  isteri yang  sah  di  luar  rahim  dan dilahirkan oleh isteri tersebut. 2. Anak Luar Kawin Diatur  dalam  Pasal  100  KHI yang  menyatakan  bahwa  anak yang  lahir  di  luar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Dari  ketiga  peraturan  tersebut, pengertian anak sah pada dasarnya sama yaitu  mempunyai  hubungan  dengan ayah  dan  ibunya  termasuk  juga  dengan keluarga ayah dan ibunya. 109 Sementara pengertian  pada  anak  luar  kawin terdapat penafsiran yang berbeda. Dalam  KUHPerdata  dalam  Pasal  274 menyatakan  bahwa  bila  orang  tua, sebelum  atau  pada  waktu  melakukan perkawinan  telah  lalai  untuk  mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan
surat
pengesahan dari Presiden, yang 109 Transkripsi  Hasil  Wawancara dengan  Ir.  Anna  Sagita,  S.H.  M.Kn.
Notaris/PPAT Kabupaten Banyuasin.
Palembang. Selasa, 04 Desember  2015.
diberikan  setelah  mendengar  nasihat Mahkamah Agung.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 tentang  Pengakuan  Anak  Luar  Kawin dapat membuka peluang bagi masyarakat  yang  perkawinannya  tidak dicatatkan. Majelis Hakim kostitusi atas putusannya berpendapat bahwa masalah pencatatan  adalah  suatu  kewajiban administratif yang tidak mengikat terhadap  keabsahan  suatu  perkawinan karena perkawinan merupakan perbuatan  hukum  yang  bersifat  privat namun memiliki dampak yang luas bagi suatu kehidupan karena akan melahirkan  hak  dan  kewajiban  bagi pasangan  kedua  mempelai  yaitu  harta perkawinan; hubungan hukum kekeluargaan;  status  kedudukan  anak yang dilahirkan dan hukum perwalian. 110
Pandangan Hukum Islam terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan  yang sah  namun  tidak  dicatatkan  di  Kantor Urusan  Agama  sesuai  hukum  nasional merupakan  anak  sah. 111 Karena  dalam Hukum  Islam  itu  sendiri  sekalipun perkawinan  tersebut  dilakukan  secara siri  tetap  perkawinan  tersebut  sah karena  telah  memenuhi  syarat  dan rukun nikah. 112
Dalam  Islam,  seorang  anak  yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah dan  jelas  hubungan  darahnya  dengan ibu  dan  ayahnya,  maka  dia  mewarisi harta dari ibu dan ayahnya serta ibu dan ayahnya  juga  mewarisi  hartanya. 113 Dalam  hal  seorang  merupakan  anak
110
Tribun  Sumsel .  2015.  18
Desember.  “Pengakuan Anak  di  Luar Nikah”, Beerita, hlm.15.
111 K.  Lubis,  Suhrawardi.  1995. Hukum  Waris  Islam .  Jakarta  :  Sinar Grafika, hlm.10.
112 Ibid . 113 Ibid , hlm. 11.
zina  dan  anak  li’an,  maka  hubungan anak  tersebut  hanya  hubungan  darah dengan ibunya,
tidak dengan ayahnya. 114 Oleh  karena  itu  anak tersebut  hanya  saling  mewarisi  harta dari ibu dan kerabat ibunya, tetapi tidak saling mewarisi dengan ayah
biologisnya  dan  tidak  pula  dengan kerabat ayahnya. Dalam kaitannya dengan Notaris,  Notaris  dapat  mempunyai peranan dalam menyelesaikan
permasalahan status dan hak waris anak yang  lahir  dari  perkawinan  siri  ini. Karena  pada  dasarnya  ,  Notaris  adalah Pejabat  Umum  yang  berwenang  untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan,  perjanjian  dan  ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan akta,  menyimpan  akta,  memberikan grosee,  salinan  dan  kutipan  akta, semuanya  itu  sepanjang  pembuatan akta-akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. 115
Melalui  akta  yang  dibuatnya, Notaris  dapat  memberikan  kepastian hukum  kepada  masyarakat  pengguna jasa Notaris. 116 Akta Notaris adalah akta otentik  yang  memiliki  kekuatan  hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna ( volledig bewijs ), tidak memerlukan  tambahan  alat  pembuktian
114 Ibid . 115 Pasal 1 Juncto Pasal 15 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
116 H.  Salim  HS,  dan  H.  Abdullah.
2014. Perancangan  Kontrak  dan  MOU . Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 101-102.
lain,  dan  hakim  terikat  karenanya. 117 Adapun  peranan  Notaris  antara  lain adalah  dengan  membuatkan  akta  hibah atau akta wasiat dengan ketentuan  yang telah diatur. 118

## Akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang istimewa, yaitu sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang berperan dalam setiap hubungan hukum dimasyarakat, baik dalam hubungan bisnis,
perbankan, pertanahan, dan lain-lain. 119
Hukum  waris  Islam  berlaku  bagi masyarakat  Indonesia  yang  beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171 – 214 KHI.  Hukum  waris  Islam  menganut prinsip  kewarisan  individual  bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan  demikian,  pewaris  bisa  berasal dari pihak bapak maupun ibu. 120
Dari  uraian  pada  latar  belakang masalah  yang  terjadi  pada  anak  yang lahir  dari  perkawinan  siri,  maka  dapat disimpulkan  tiga  permasalahan,  yaitu sebagai berikut :
117 A.A.  Andi  Prajitno.  2010. Apa dan  Siapa  Notaris  di  Indonesia ?  Cetakan Pertama,  Surabaya  :  Putra  Media
Nusantara, hlm. 51.
118 Transkripsi  Hasil  Wawancara dengan  Ir.  Anna  Sagita,  S.H.  M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Banyuasin. Palembang. Selasa, 17 November 2015.
119 R.  Subekti.  2005. Hukum Pembuktian . Jakarta : Paramitha, hlm. 7.
120 Muhammad  Hasbi  Asy- Shiddiqy, Op Cit, hlm. 45.
1. Bagaimana  status  hukum  dan hak  waris  anak  yang  lahir  dari perkawinan siri?
2. Bagaimana peranan Notaris terhadap  hak  waris  anak  yang lahir dari perkawinan siri? B. Kerangka Konseptual “Hak  Waris  Anak  yang  Lahir
dari Perkawinan Siri “.
1. Hak
Hak  secara  umum,  yaitu  suatu kewenangan atas kekuasaan yang diberikan oleh hukum.  Didalam Pasal 1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  meyatakan  arti  Hak  Asasi Manusia  yaitu  hak  yang  melekat  pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai  makhluk  Tuhan  yang  Maha Kuasa  dan  merupakan  anugerahnya yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi dan    dilindungi  oleh  negara,  hukum, pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat dan martabat manusia.

## 2. Waris
Dalam  bahasa  Arab,  waris adalah  bentuk mashdar (infinitif  )  dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan , yang  bermakna  berpindahnya  sesuatu dari  seseorang  kepada  orang  lain  atau dari suatu kaum kepada kaum lain. 121
Menurut  Pasal  49  huruf  b Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 sebagai perubahan pertama atas
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama  dan  Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan  kedua,  “ yang  dimaksud dengan  waris  adalah  penentuan  siapa
121 Muhammad  Ali  Asshabuni. 2015. Hukum  Waris  Dalam  Islam. Jakarta  : Perpustakaan  Nasional  :  Katalog  dalm Terbitan (KDT), hlm. 32.
yang  menjadi  ahli  waris,  penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian  masing-masing  ahli  waris,  dan melaksanakan pembagian harta peninggalan  tersebut,  serta  penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang  penentuan  siapa  yang  menjadi ahli  waris,  penentuan  bagian  masing- masing ahli waris . ”

## 3. Hukum Kewarisan  Islam
Hukum kewarisan menurut Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  171a adalah ketentuan yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (t irkah ) pewaris, menentukan  siapa-siapa  yang  berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
Pengertian  Hukum  Kewarisan Islam  adalah  aturan  yang  mengatur pengalihan  harta  dari  seorang  yang meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya. Hal  ini  berarti  menentukan  siapa-siapa yang  menjadi  ahli  waris,  porsi  bagian masing-masing  ahli  waris,  menentukan harta  peninggalan  dan  harta  warisan bagi  orang  yang meninggal  dimaksud dan  harta  warisan  bagi  orang  yang meninggal dimaksud .122

## 4.   Perkawinan Siri
Perkawinan siri merupakan perkawinan  yang  hanya  mendasar  pada hukum  Islam  saja,  tanpa  mengindahkan peraturan  hukum  nasional  Indonesia. 123 Akan  tetapi  perkawinan  siri  sudah
122 Zainudin Ali. 2008. Pelaksanaan  Hukum  Waris  Indonesia. , Jakarta :  Sinar Grafika, hlm. 33. 123 Ririn Rahmawati. 2001. Pengabsahan  Anak  yang  Dilahirkan  dari Perkawinan  Siri  Ditinjau  dari  Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 . Skripsi. Malang : UIN Malang. hlm.5
meliputi  rukun  dan  syarat  sahnya perkawinan. Oleh karena itu pernikahan siri  selalu  dianggap  perkawinan  yang sah  akan  tetapi  perkawinan  ini  tidak dicatatakan  dalam  Lembaga  Pencatatan Negara,  dalam  hal  ini  adalah  Kantor Urusan  Agama. 124 Pernikahan  seperti ini  yabng  dinyatakan  sebagai  nikah  di bawah  tangan  atau  nikah  yang  tidak tercatat karena syarat  administrasi  tidak terpenihi  dimana  syarat  administrasi tersebut  merupakan  syarat  yang  utama bagi pernikahan resmi menurut undang- undang. 125

## C. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis yaitu penelitian sejarah  yang  ingin  menyelidiki  hal-hal yang  berhubungan  dengan  hukum,  baik hukum formal maupun hukum nonformal. 2. Pendekatan Penelitian
2.1 Pendekatan Perundang- undangan  (  Statute  Approach ) Pendekatan  perundang- undangan  adalah  pendekatan dengan  menggunakan  legislasi dan  regulasi 126 yang  saling terhubung dengan permasalahan  yang  dibahas dalam tesis ini, yaitu Kompilasi Hukum  Islam,  UUP,  Kitab 124 Ramadhita.2011. Status Keperdataan Anak Di Luar Nikah dari Nikah Siri  Melalui  Penetapan  Asal  Usul  Anak . Skripsi. Malang : UIN Malang, hlm.8
125 Transkripsi  Hasil  Wawancara dengan  Ir.  Anna  Sagita,  S.H.,  M.kn.
Notaris/PPAT Kabupaten Banyuasin. Palembang, 13 Mei 216. 126 Prof.  Dr.  Peter  Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. 2005. Penelitian Hukum  Edisi  Revisi .  Surabaya  :  Kencana, hlm.137.
Undang-Undang Hukum
Perdata  yang  berisi  tentang aturan-aturan  perkawinan  dan kewarisan. 2.2 Pendekatan Filsafat ( Philosophy Approach ) Pendekatan filsafat digunakan  untuk  mengkaji  hak waris  anak  yang  lahir  dari perkawinan siri dalam Kompilasi Hukum Islam terutama  yang  diatur  dalam Undang-Undang    Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 3. Jenis dan Sumber Penelitian
Jenis  dan  sumber  bahan-bahan penelitian ini menggunakan :
a. Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan hukum yang  bersifat  autoritatif,  artinya mempunyai  otoritas. 127 Bahan hukum  primer  dalam  tesis  ini berupa  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan  dengan  permasalahan yang  dibahas,  yaitu  :  Kompilasi Hukum  Islam,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  dan UUP.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum  primer.  Bahan  hukum sekunder berupa semua publikasi  tentang  hukum  yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi. 128
Publikasi tentang  hukum  meliputi  buku- buku teks, jurnal hukum,
127 Ibid , hlm. 181.
128 Ibid .
pendapat  dari  kalangan  pakar hukum, wawancara dengan responden    sepanjang  relevan dengan permasalahan yang dibahas.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum  dan  sekunder,  seperti kamus, kamus hukum, ensiklopedia,  kitab  suci  Al- qur’an dan lain-lain.

## 4. Metode Pengolahan Data
Kegiatan  pengolahan    bahan penelitian  pada  dasarnya  adalah  proses inventarisasi  dan  deskripsi  sistematisasi bahan  penelitian.  Inventarisasi  akan dilakukan dengan penghimpunan,
menata dan memaparkan bahan penelitian  untuk  menentukan  aturan hukum  tersebut.  Setelah  inventarisasi bahan  dilanjutkan  dengan  sistematisasi yaitu  kegiatan  untuk  membedakan  atau mengklarifikasikan bahan penelitian .129
4.1 Metode Analisa Data Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian  bersifat  deskriptif analisis,  data  yang  terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan kenyataan-kenyataan yang berdasarkan  hasil  penelitian  , lalu  diinterpretasikan  secara sistematis  dengan  persoalan yang ada, terutama yang mengatur  tentang  hak  waris anak yang lahir dari perkawinan siri dalam 129 Zainudin Ali, Op Cit , hlm. 35.
perspektif  Kompilasi  Hukum
Islam. 4.2 Metode Penarikan Kesimpulan Penarikan  kesimpulan dalam penelitian tesis ini menggunakan  logika  dedukatif dan  induktif,  yaitu  penalaran yang berlaku umum pada kasus individual  dan  konkret  yang dihadapi.  Proses  yang  terjadi dalam dedukasi adalah konkretisasi,  karena  hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada kasus khusus.

## D. Temuan dan analisis
1. Status  Hukum  dan  Hak  Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan
Siri.
Di  dalam  hukum  Islam  tidak mengenal  anak  dari  hasil  perkawinan siri  karena  menurut  Hukum  Islam  yang mewaris adalah anak sah yaitu anak dari perkawinan  yang  sah  .  Akan  tetapi, kalau  anak  itu  lahir  di  luar  pernikahan yang  sah,  statusnya  menjadi  tidak  jelas karena  hanya  mempunyai  hubungan nasab dengan ibu, tetapi tidak mempunyai hubungan nasab bapak. 130 Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (  selanjutnya  disebut  KHI)  selain  di jelaskan  tentang  kriteria  anak  sah sebagaimana  yang  di  cantumkan  dalam Pasal  99  KHI  dikenal  juga  anak  yang lahir diluar perkawinan yang sah seperti yang  tercantum  dalam  Pasal  100  KHI bahwa  “Anak  yang  lahir  di  luar perkawinan hanya mempunyai hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya”.  Di  dalam  Islam  anak
130 Mustofa Hasan. 2011. Pengantar Hukum  Keluarga ,  Bandung:  Pusaka  Setia,
hlm. 253
yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak  dapat  disebut  dengan  anak  sah, biasa  disebut  dengan  anak  zina  atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. 131
Secara  syariatnya,  nikah  siri dipandang  sah  selama  terpenuhi  rukun dan syaratnya. Nikah siri pada hakikatnya  sama  dengan  pernikahan pada  umumnya.  Hanya,  pernikahan tersebut  tidak tercatat  di  Kantor Urusan Agama  (  selanjutnya  disebut  KUA). Majelis  Ulama  Indonesia  (selanjutnya disebut  MUI)  dalam  fatwanya  bulan Mei  2006  secara  tegas  menyatakan nikah siri sah secara hukum agama. 132
Demikian pula anak dari pernikahan siri, jika pernikahan tersebut sah dalam syariat,  anak dari pernikahan tersebut harusnya juga
sah.
Permasalahannya,  keabsahan  tersebut belum  diakui  secara  undang-undang. Seorang  anak  yang  sah  menurut undang-undang  adalah  anak  hasil  dari perkawinan  yang  sah,  yakni  tercatat dalam  dokumen  negara.  Dalam  hal  ini pengaturanny6a
dilakukan di Pengadilan Agama. Definisi sahnya suatu
pernikahan  berbeda  dari  sudut  pandang agama  dan  negara.  Dalam  agama, pernikahan dipandang sah jika terpenuhi rukun  dan  syaratnya.  Sedangkan,  sah menurut  negara,  apabila  pernikahan
131 H.  Amiur  Naruddin  dan  Azhari Akmal  Tarigan.  2004. Hukum  Perdata Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Kencana,  hlm.
276
132 Suhadak,  Ketua  Pengadilan Agama  Bali.  2009. Problematika  Itsbat nikah  Poligami  dalam  Penyelesaian  di Pengadilan Agama ( Makalah disampaikan dalam Rakerda 4 Lingkingan Peradilan di Bali tahun 2009). www.pa.negara.negara.net . Diakses pada tanggal 17 Mei 2016
tersebut  dicatatkan  dalam  dokumen negara.
Undang-Undang  No  1  Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 42 ayat 1 menyatakan  bahwa,  "Anak  yang  sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang sah." Negara masih keberatan mengakui anak  dari  nikah  siri  untuk  memegang status  anak  yang  sah  secara  hukum. Tidak  jarang  anak  hasil  nikah  siri disebut  sebagai  anak  di  luar  nikah. Mereka masih kesusahan dalam pengurusan  hak  hukum,  seperti  nafkah, warisan, bahkan akta kelahiran.
Karena  pernikahan  siri  si  orang tua  tidak  tercatat  dalam  dokumen negara, anak hasil nikah siri dinyatakan negara  sebagai  anak  di  luar  nikah. Penyebutan  istilah  ini  bisa  menjadi masalah baru. Istilah ini bisa jadi masuk dalam  ranah  hukum  Islam  yang  punya bab  sendiri,  yakni qazaf (tuduhan  palsu kepada orang baik-baik bahwa dia telah melakukan zina). 133 Qazaf juga menjadi tindak  pidana  berat  dalam  Islam  yang punya  ancaman  serius,  yakni  80  kali hukuman cambuk. 134
Pasal  42  ayat  1  dalam  Undang- Undang  No  1  Tahun  1974  ini  secara pemahaman  syariat  bertentangan  Pasal 43  ayat  1  yang  datang  setelahnya. Dalam  pasal  ini  dinyatakan,  anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Jika  anak hasil  nikah  siri  digolongkan  pada  Pasal 43  ayat  1  ini,  tentu  itu  menjadi kezaliman negara kepada mereka.
133 Abdullah  Abdul  Gani.  1995. Tinjauan  Hukum  terhadap  Perkawinan  di Bawah  Tangan .  Makalah  disampaikan pada  Penataran  Dosen  Hukum  Islam Perguruan  Tinggi  Negeri  dan  Perguruan Tinggi  Swasta  Indonesia  Angkatan  I. Jakarta.
Imam  Masjid  Istiqlal  Jakarta  Dr KH Ali Mustafa Ya'qub menegaskan 135 , seharusnya negara mengakui  secara sah anak  dari  nikah  siri.  Bisa  jadi  karena faktor  ekonomi,  sepasang  pengantin tidak mampu membayar biaya penghulu dari KUA. Akibatnya mereka memutuskan untuk nikah siri. Menurut Ali Mustafa, pernikahan  yang  sangat  sakral  dan menjadi  syariat  menjalankan  agama harus  dilindungi  negara  sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29. 136 Tidak  boleh  ada  intervensi  negara dalam  menjalankan  syariat  agama, termasuk dalam urusan pernikahan. Jika agama  sudah  menyatakan  sah,  mau  tak mau negara juga harus menyatakan sah.
Tidak  hanya  di  mata  hukum, dalam  tatanan  sosial  masyarakat,  anak yang  dicap  di  luar  nikah  mempunyai kedudukan  inferieur  lebih  rendah  dan buruk  dibanding  anak  yang  sah.  Anak sah  pada  asasnya  berada  di  bawah kekuasaan  orang  tua.  Sedangkan,  yang dicap  tidak  sah  tentu  berada  di  bawah perwalian.  Hal  ini  juga  berlanjut  pada warisan dan hak-hak anak lainnya.
Dalam praktik kehidupan sehari- hari,  anak  yang  lahir  dari  kawin  siri secara  hukum  negara  masih  dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Persis sama hukumnya dengan anak  di  luar  nikah.  Dalam  akta kelahiran  misalkan,  masih  ditemui kasus akta kelahiran anak dari nikah siri yang  tidak  mencantumkan  nama  ayah. Memang  benar  demikian  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  55  ayat  2  huruf  A Peraturan  Pemerintah  No  37  Tahun 2007  tentang  Pelaksanaan  UU  No  23
135 http://www.hukumonline.com diakses pada tanggal 07 Maret 2016 136 http://alimpolos.blogspot.co.id diakses pada tanggal 07 Maret 2016
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 137
Permasalahan  ini  baru  menjadi terang  ketika  dikoreksi  Mahkamah
Konstitusi  (selanjutnya  disingkat  MK) melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengakuan  Anak  di  Luar  Kawin  atas Pengujian  materi  Pasal  43  ayat  (1)  UU Perkawinan  yang  diajukan  oleh  Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dan Muhammad Iqbal yang memperjuangkan  hak  anaknya  hasil pernikahan  siri  dengan  mantan  Menteri
Sekretaris  Negara  Moerdiono  lebih diakui. 138
MK  menyatakan,  anak  yang lahir  di  luar  perkawinan  mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tidak  lagi  hanya  kepada  ibu  dan keluarga  ibu. 139 Selain  itu,  konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan  anak  secara  hukum  juga  berakibat anak  di  luar  nikah  tidak  mendapat warisan dari ayah biologisnya. 140
MK berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Pencatatan  Perkawinan  ini disimpulkan,  pencatatan  perkawinan bukan  faktor  yang  menentukan  sahnya perkawinan. Pencatatan hanya kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi ini dalam rangka  memenuhi  fungsi  negara  untuk
137 Dedy  Iskandar.  2008. Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum . www.pa.temanggung- Palembang.net .  Diakses  pada  tanggal  17
Mei 2016.
138 H.  Achmad  Syarifuddin,  S.H., Sp.N.  2015.  15  Desember. Pengakuan Anak di Luar Nikah . Artikel, Tribun Sumsel
: Harian umum. Hlm.12.
139 www.merdeka.com .  Diakses pada tanggal 17 Mei 2016.
140 Ibid .
memberikan  jaminan  perlindungan  dan pemenuhan HAM yang bersangkutan.
Di  samping  itu,  dengan  adanya pencatatan  secara  administratif  oleh negara,  dimaksudkan  agar  perkawinan menjadi  perbuatan hukum  penting  yang berimplikasi  terjadinya  akibat  hukum yang  sangat  luas  dan  di  kemudian  hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti  yang sempurna dengan suatu  akta autentik.
MK  bahkan  menyatakan  Pasal 43 ayat  1 ini telah bertentangan dengan UUD  1945.  Review  pasal  tersebut menjadi,  "Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan mempunyai hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut  hukum  mempunyai  hubungan darah,  termasuk  hubungan  perdata dengan keluarga ayahnya."
Jadi  anak  luar  kawin  tersebut dapat  membuktikan  dirinya  sebagai anak  kandung  dari  ayahnya.  Namun demikian, jika mengacu pada Pasal 285 KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya  tersebut,  maka  pengakuan anak  luar  kawin  tersebut  tidak  boleh merugikan  pihak  istri  dan  anak-anak kandung  pewaris.  Artinya,  anak  luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya
hubungan  hukum  dari  anak  hasil perkawinan siri tersebut
tidak menyebabkan  dia  dapat  mewaris  dari ayah  kandungnya  (walaupun  secara teknologi  dapat  dibuktikan).  Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari MUI tanggal 10 Maret 2012 yang
menyatakan  bahwa  anak  siri  tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah. 141
Anak  dari  pernikahan  siri  kini dapat  menuntut  hak  perdata  dari ayahnya.  Sekarang  pemerintah  akan menerbitkan akta kelahiran yang mencatat  nama  ayah  dari  anak  hasil pernikahan  siri.  Seperti  yang  tertulis pada Undang-Undang tentang
Perubahan  UU  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan dimana  undang-undang  memerintahkan pengakuan  anak  untuk  anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  yang  telah sah  menurut  hukum  agama,  tetapi belum sah menurut hukum negara. 142
Hal  ini  untuk  melindungi  hak perdata  anak.  Dengan  pengakuan  anak dimaksud,  anak  yang  bersangkutan mempunyai  hubungan  perdata  dengan ayahnya,  dalam  konteks  diatas  maka akta  tersebut  akan  mencatat  nama  ayah anak  hasil  nikah  siri.  klausul  tersebut merupakan  pelaksanaan  putusan  MK atas  uji  UU  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Implikasi  atas putusan  MK  menyatakan  bahwa  ayah mempunyai  tanggung  jawab  perdata terhadap  anaknya  meski  anak  di  luar nikah. Undang-undang ini telah dirancang peraturan pemerintah (selanjutnya  disebut  PP)  atau  peraturan presiden  (  Selanjutnya  disebut  perpres) sebagai  dasar  hukum  pelaksana  aturan itu.  MK  memutuskan  anak  yang  lahir dari  perkawinan  siri  tetap  memiliki
141 Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya.  2015. The  Law  of  Love  (  Hukum
Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian Di Indonesia ). Jakarta Selatan:
Visimedia, hlm.166.
142 Ananda  Mutiara.  2008. Perkawinan  Siri  di  Mata  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Akibat  Hukumnya  terhadap  Istri  dan  Anak yang  Dilahirkan  dalam  Perkawinan  Siri .
Jakarta.  Fakultas  Hukum  Universitas
Negeri Jakarta. Hlm. 12.
hubungan perdata dengan ayah kandung sepanjang dapat dibuktikan.
Islam  telah  mengatur  konsep kewarisan  yang  ideal  untuk  diikuti. Ketentuan-ketentuan mengenai kewarisan  termuat  dalam  al-Quran  dan Hadits yang ketentuan itu bersifat qath’i atau  pasti  sebagaimana  telah  terjadi ijma’ dikalangan yuris Islam. Walaupun demikian,  tidak  menutup  kemungkinan adanya ketentuan lain mengenai
pembagian  harta  warisan,  yaitu  asas kekeluargaan. 143
Dalam produk fiqh klasik, jumhur  ulama  sepakat  bahwa  anak  luar nikah  tidak  mendapat  hak  waris  dari ayahnya  dan  sebaliknya,  sebagimana disebutkan  oleh  Imam  Syafi’i  yang dikutip  oleh  Wahbah  Zuhaily  bahwa status anak zina disamakan dengan anak mula’anah dengan  ketentuan  bahwa anak  tersebut  terputus  hubungan  saling mewarisi  dengan  ayah  dan  keluarga ayahnya,  karena  tidak  adanya  status nasab yang sah diantara mereka. 144 Dalil hukum  yang  dapat  dikemukakan  ialah dari beberapa Hadits Rasul, diantaranya: “ Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar Razi, telah menceritakan kepada kami
Muhammad bin Harb, telah
menceritakan  kepadaku  Umar  bin Ru`bah  At  Taghlibi,  dari  Abdul  Wahid bin  Abdullah  An  Nashri,  dari  Watsilah bin  Al  Asqa'  dari  Nabi  shallallahu 'alaihi  wasallam  beliau  bersabda: "Seorang  wanita  menjaga  tiga  orang yang mewarisi; budak yang ia
143 Mahkamah  Aguyng  RI  Buku  II.
2013. Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Administrasi Peradilan Agama. Edisi Revisi . Jakarta : Mahkamah Agung RI. Hlm. 159.
144 Wahbah  Zuhaili.  2012. Fiqih Imam  Syafi’I  :  Mengupas  Masalah  Fiqhiyah Berdasarkan  Al- qur’an  dan  Hadits.  ( terjemahan  :  Muhammad  Afifi  dan  Abdul Hafizh  )  cetakan  2. Jakarta  :  Al-Mahira. Hlm. 129
bebaskan, anak temuannya, dan anaknya  yang  karenanya  ia  melakukan li'an. " (HR. Abu Daud).
Namun  dalam  hal  ini  anak  yang dimaksud oleh penulis adalah anak yang lahir  dari  perkawinan  siri.  Berbeda dengan anak yang lahir karena perbuatan  zina,  anak  yang  lahir  dari perkawinan  siri  merupakan  anak  yang sah  secara  agama  karena  orang  tuanya menikah secara sah menurut agama.
Menurut  pandangan  Shaleh  Al- Fauzan, penyebab seseorang mendapatkan  harta  warisan  adalah karena  hubungan  darah  dari  kedua orang  tuanya,  adapun  dalilnya  yaitu dalam al-Quran surat al-Ahzab: Artinya:“.. dan orang-orang yang mempunyai  hubungan  darah  satu  sama lain  lebih  berhak  (waris-mewarisi)  di dalam kitab Allah ..”(QS. Al-Ahzab: 6)
Dari ayat di atas beliau berpendapat  bahwa  suatu  hubungan kekerabatan  (hubungan  darah  atau nasab) merupakan faktor yang mempengaruhi  seseorang  mempunyai hak dan kewajiban, termasuk dalam hal ini  adalah  perihal  warisan.  Hubungan darah yang dimaksud dalam ayat di atas harus dibenarkan menurut hukum, yaitu wajib  adanya  suatu  hubungan  akad nikah  yang  sah.  Berawal  dari  adanya perkawinan  yang  sah  maka  terdapat pula  hubungan  darah  yang  sah  menurut syara’ . 145
Jika  beralih  ke  wilayah  hukum Indonesia,  para  pakar  hukum  Islam Indonesia juga telah memberikan kontribusi  yang  cukup  besar  melalui pendapat-pendapat  yang  disuguhkan terhadap  status  waris  anak  luar  nikah.
Diantara pendapat yang dapat dikemukakan yaitu menurut 145 Saleh  Al-Fauzan.  2006. Fiqih Sehari-hari,  (  terjemahan  :  Abdul  Hayyie Al-Kattani,  dkk  ) .  Jakarta  :  Gema  Insani Press. Hlm. 564.
Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa  apabila  seseorang  telah  terang hubungan darahnya dengan ibu bapaknya,  maka  dia  mewarisi  ibu bapaknya dan ibu
bapaknya mewarisinya  selama  tidak  ada  satu penghalang  pusaka  dan  selama  syarat- syarat pusaka telah cukup sempurna. 146 Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tentang Pengakuan Anak di Luar Nikah yang  menyatakan  bahwa  anak  yang lahir  dari  perkawinan  siri  memiliki hubungan  nasab  dengan  ayahnya  jika dapat dibuktikan dengan alat-alat berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan,  hanyalah  berakibat  anak tersebut  berhak  atas  nafkah  sehari-hari dan biaya sampai dia dewasa.
Putusan  MK  tersebut  memang mengarah  ke  pembagian  harta  ayah kepada anak yang lahir dari perkawinan siri.  Akan  tetapi,  pembagian  harta tersebut  tidak  bisa  diimplementasikan sebagai  warisan  menurut  konsep  dasar hukum  Islam,  yaitu  anak  laki-laki mendapat harta dua kali lipat ketimbang anak perempuan. Sebab warisan menurut  konsep  dasar  hukum  Islam memiliki  syarat  seperti  adanya  nasab atau hubungan sah menurut pernikahan. Nasab  sendiri  adalah  keturunan  darah atau  hubungan-hubungan  kekerabatan di dalam Islam melalui pernikahan yang sah  atau  melalui  pengakuan  seorang laki-laki bahwa itu anaknya yang diikuti dengan adanya bukti-bukti Deoxyribose-Nucleic Acid ( DNA ) dan tes darah. Jika disinkronisasi
dengan konsep  dasar  hukum  Islam,  anak  yang lahir  dari  perkawinan  siri  tidak  berhak mendapat  waris karena waris syaratnya
146 Muhammad  Hasbi  Ash- Shiddieqy. 2001. Fiqh Mewaris, cetakan 3. Palembang : PT. Pustaka Rizki Putra. Hlm. 263.
harus  ada  hubungan  kekerabatan  yang sah.  Sedangkan  menurut  hukum  anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap tidak  sah.  Jadi,  anak  tersebut  boleh memperoleh  haknya  tetapi  bukan  nama waris,  misalnya,  hibah,  sedekah  dan lain-lain.
Hal  ini  juga  ditegaskan  oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Rakernas  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia di Manado Tahun 2012 dalam keputusannya  tanggal  31  Oktober  2012 yang  menyatakan  bahwa  anak  yang lahir  dari  perkawinan  siri  hanyalah berhak mendapat wasiat wajibah. Wasiat  wajibah  adalah  wasiat  yang pelaksanaannya  tidak  dipengaruhi  atau tidak  bergantung  kepada  kemauan  atau kehendak  si  yang  meninggal  dunia. Wasiat  tetap  harus  dilakukan  baik diucapkan  atau  tidak  diucapkan  baik dikehendaki  maupun  tidak  dikehendaki oleh  si  yang  meninggal  dunia.  Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat
tersebut  diucapkan  atau  ditulis  atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan. 147
Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa  untuk  memberikan  wasiat kepada  orang  tertentu  dalam  keadaan tertentu. Wasiat  wajibah adalah  suatu wasiat  yang  diperuntukan  kepada  ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh  bagian  harta  warisan  dari orang  yang  wafat,  karena  adanya  suatu halangan syara’. 148
147 Suparman  Usman,  Yusuf Somawinata.  2002. Fiqih  Mawaris .  Jakarta: Gaya Media Pratama.Hlm.163.
148 Abdul  Aziz  Dahlan.  2002. Ensiklopedi Hukun Islam Jilid 6 . Jakarta : PT Ikhtiar Baru Van Hoeve. hlm.1930.
Wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi  Hukum  Islam  timbul  untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris  dengan  anak  angkatnya  dan sebaliknya  anak  angkat  selaku  pewaris dengan orang tua angkatnya. Dalam hal ini anak  yang lahir dari perkawinan siri kedudukannya disejajarkan dengan anak angkatnya  karena  anak  tersebut  harus membuktikan  terlebih  dahulu  ayah biologisnya sehingga mendapat
pengakuan dari negara.
Adapun  dasar  hukum wasiat wajibah ini,  menurut  Fatchur  Rahman, diambil  secara  kompromi  terhadap pendapat  para  Ulama  Salaf  dan  Khalaf, yakni : 149
1. Kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat  yang  tidak  dapat menerima  pusaka  ialah  diambil dari  pendapat-pendapat  fuqaha dan tabi’in besar ahli fiqh dan ahli hadis.  Antara  lain  Sa’id  ibn  Al- Musayyab, Hasan Al-Basry, Thawus, Ahmad, Ishaq ibn Rahawaih, dan Ibn Hazm.
2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat  yang  tidak  dapat menerima  pusaka  yang  berfungsi sebagai wasiat  wajibah ,  bila  si mati  tidak  berwasiat,  adalah diambil dari pendapat mazhab Ibn Hazm  yang  dinukil  dari  fuqaha tabi’in  dan  pendapat  Imam
Ahmad. 3. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka  kepada  cucu-cucu  dan pembatasan  penerimaan  sebesar
149 Ahmad  Rofiq.  2012. Fiqh Mawaris .  Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada.  hlm.188-189.
1/3 peninggalan adalah didasarkan pada  pendapat  Ibn  Hazm  dan kaidah : “Pemegang kekuasaan mempunyai  wewenang  memerintahkan perkara yang mubah,  karena  ia berpendapat  bahwa  hal  itu  akan membawa kemaslahatan umum. Apabila penguasa  memerintahkan  demikian, maka wajiblah ditaati.”
Konsep  1/3  (sepertiga)  harta peninggalan juga didasarkan pada hadits Sa’ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa’ad bin Abi Waqas h 150 sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya,  “ Saya  mempunyai  harta banyak  akan  tetapi  hanya  memiliki seorang  perempuan  yang  mewaris. Saya  sedekahkan  saja  dua  pertiga  dari harta  saya  ini .”  Rasulullah  menjawab “ Jangan .”  “ Seperdua? ”  tanya  Sa’ad lagi.  Dijawab  Rasulullah  lagi  dengan “ Jangan .” “ Bagaimana jika sepertiga? ” tanya Sa’ad kembali. Dijawab Rasulullah  “ Besar  jumlah  sepertiga  itu sesungguhnya  jika  engkau  tinggalkan anakmu  dalam  keadaan  berkecukupan adalah lebih baik .”
Hadits  ini  menjadi  acuan  bagi Mesir  yang  pertama  mengundangkan tentang  wasiat wajibah dalam  Undang- undang  Nomor  71  Tahun  1946.  Sejak 01  Agustus  1946,  orang  Mesir  yang tidak membuat wasiat sebelum meninggalnya, maka kepada keturunannya  dari  anak  pewaris  yang telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris diberikan wasiat wajib tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta  peninggalan  pewaris.   Hal  ini diadopsi  oleh  Indonesia  dalam  pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
150 Suparman.  1997. Fiqih  Mawaris (Hukum  Kewarisan  Islam) ,  Jakarta  :  Gaya Media Pratama. hlm.163
Wasiat  Wajibah  itu  sendiri termasuk  ke  dalam  jenis  akta  holograf, yaitu  akta  yang  ditulis  tangan  dan disaksikan oleh notaris. 151

## 2. Peranan Notaris terhadap Hak Waris
Anak  yang  Lahir  dari  Perkawinan Siri.
Pada  dasarnya  anak  luar  kawin baik  karena  hasil  perbuatan  zina maupun  karena  hasil  dari  perkawinan siri juga dapat memperoleh haknya dari ayah  biologisnya,  baik  berupa  hibah, wasiat,  atau  wasiat  wajibah  yang sebesar-besarnya  sepertiga  dari  harta warisan. 152
Jika  ayah  biologis  sampai  saat meninggal  dunia  tidak  membuatkan wasiat  dan  ahli  waris  yang  ada  juga tidak  memberikan  bagian  kepada  anak yang lahir dari perkawinan siri, sengketa  mengenai  hal  ini  dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dalam  hal  ini,  anak  yang  lahir  dari perkawinan  siri  dapat  membuktikan melalui  teknologi  bahwa  ayah  yang dimaksud adalah ayah biologisnya.
Dilihat  dari  segi  teknis  dengan adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi ini,  dimana  anak  akan  berhak  atas warisan ayahnya dimana akan merepotkan  pembagian  warisan  yang dilakukan oleh notaris. Apabila warisan tersebut  sudah  terlanjur  dibagikan kepada  anak  yang  sah  dari  perkawinan. Lalu  tiba-tiba  muncul  anak  yang  lahir dari  perkawinan  siri  yang  mengklaim
151 Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. Seminar Hasil Penelitian Tesis. Palembang : Universitas Sriwijaya.
152 Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya.  2015. The  Law  Of  Love  Hukum
Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian  di  Indonesia .  Jakarta  :  Visi Media. Hlm.167.
dan  membawa  bukti  bahwa  dia  juga anak biologis dari pewaris. 153
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) melalui  fatwa  No  11  Tahun  2012 mengingatkan  antara  lain  bahwa  anak hasil  zina  tidak  mempunyai  hubungan nasab,  wali  nikah  waris,  dan  nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.  MUI  juga  mengingatkan bahwa  pemerintah  wajib  melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran. 154 Putusan  MK  tersebut juga  dinilai  akan  menyulitkan  tugas
Notaris dalam membuat suatu keterangan waris, karena untuk membuat suatu keterangan waris
diharuskan  untuk  menerima  bukti-bukti otentik  berupa  akta  kelahiran  yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari hasil perkawinan  kedua  orangtuanya.  Ada kekhawatiran dalam praktik di masyarakat, akan bermunculan berbagai kasus sehubungan dengan adanya tuntutan dari anak-anak luar kawin yang tidak  atau  belum  pernah  diakui  oleh pewaris,  yang  menuntut  bagian  dari warisan tersebut. 155
Putusan  MK  Nomor  46/PUU- VIII/2010  tanggal  17  Februari  Tahun 2012 tidak membahas masalah 153 Hisminawati. Pertanggungjawaban  Hukum  Seorang Ayah  Terhadap  Anak  Biologis  Diluar Nikah  Atau  Hasil  Dari  Pernikahan  Siri Menurut  Pasal  43  Ayat  (1)  Undang- Undang  N0.  1  Tahun  1974  Tentang
Perkawinan  Terkait  Adanya  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010.  Bogor  :  Universitas  Pakuan. Hlm. 25.
154 http://hukum.kompasiana.com/ 2012/05/25/pro-kontra-anak-luar-kawin paska-putusan-mk-459941.html.,  diakses pada tanggal 24 Juni 2016.
155 http://www.jimlyschool.com/re ad/analisis/256/putusan-mahkamah- konstitusi-tentang-statusanak-luar-kawin/, diakses pada tanggal 24 Juni 2016.
kewarisan  dan  nasab.  Namun  melalui putusan  tersebut,  MK  telah  membuka jalan bagi timbulnya hak-hak anak yang lahir  di  luar  kawin.  Berkaitan  dengan kewarisan, tidak bisa diwujudkan dalam bentuk  konsep  waris  dalam  Islam, melainkan  dapat  diwujudkan  dalam bentuk  lain,  misalnya  dengan  konsep wasiat wajibah maksimal 1/3
bagiannya.  Demikian  juga  dengan nafkah/biaya  penghidupan  anak,  tidak diwujudkan  dalam  bentuk  nafkah  anak sebagaimana  konsep  hukum  Islam, melainkan  dengan  bentuk  kewajiban berupa  penghukuman  (ta'zir)  terhadap ayah  biologisnya  untuk  membayar sejumlah  uang/harta  guna  keperluan biaya  hidup  anak  yang  bersangkutan sampai dewasa. Sebab ketentuan tentang nafkah anak dan waris berkaitan dengan nasab. 156
Adapun  dalam  fatwa  MUI  yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2012 nomor  11  Tahun  2012,  pertimbangan memberikan  wasiat  wajibah  tersebut adalah  pendapat  Jumhur  Madzhab Hanafiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabillah  yang  menyatakan  prinsip penetapan nasab adalah adanya hubungan pernikahan yang sah.
Dalam  hal  ini,  notaris  berperan penting  dalam  membantu  menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak  yang  lahir  dari  perkawinan  siri, karena  notaris  sebagai  pejabat  umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh  pembuatan  akta  otentik  tersebut tidak  dikhususkan  bagi  pejabat  umum yang  lain  yaitu  membuat  akta  wasiat wajibah.
Pembuatan  akta  wasiat  wajibah bagi  anak  yang  lahir  dari  perkawinan
156 Adi  Guna  Sakti.  2014 .  Hak Waris  Anak  Luar  Nikah  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 . Jakarta ; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 68
siri ini harus berdasarkan pada keotentikan  sebuah  akta  yang  mana harus  memenuhhi  syarat-syarat  yang diatur  dalam  undang-undang,  mengenai keabsahan dan kelengkapan akta otentik. Notaris selain bertanggung jawab  dalam  pembuatan  akta  wasiat wajibah juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Pada pelaksanaan  wasiat  wajibah  ini  notaris harus melaksanakan apa yang dikehendaki  pewaris  atau  pewasiat  dan menjelaskan  semua  yang  diwasiatkan pewaris  atau  pewasiat  kepada  seluruh ahli  waris,  hal  ini  dimaksudkan  agar memberikan  kejelasan  dan  kepastian hukum bagi seluruh ahli waris mengenai  hal-hal  pelaksanaan  wasiat yang  diwasiatkan  pewaris  bagi  seluruh ahli warisnya.

## E. Kesimpulan
1. Dari hasil pembahasan yang diuraikan  di  halaman  sebelumnya, maka  Status  hukum  dan  hak  waris anak yang lahir dari perkawinan siri adalah mempunyai hubungan perdata  tidak  hanya  dengan  ibunya dan  keluarga  ibunya,  namun  juga memiliki  hubungan  perdata  dengan ayahnya.
2. Peranan  notaris  terhadap  hak  waris anak yang lahir dari perkawinan siri adalah  dapat  dilindungi  dengan pemberian akta wasiat wajibah.

## F. Rekomendasi
1. Dalam  penyelesaian  masalah  kasus hak  waris  anak  yang  lahir  dari perkawinan siri sebaiknya
dibuatkan  akta  perdamaian,  akta kesepakatan dan akta wasiat.
2. Mengingat  dampak perkawinan siri yang  tidak  dicatatkan,  maka  harus
ada  upaya  preventif  dari  berbagai pihak (pemerintah, legislatif, praktisi  penegak  hukum,  tokoh agama dan adat, organisasi perempuan,  LSM,  perangkat  desa,
aparat KUA, dan lain-lain) mensosialisasikan  arti  pentingnya pencatatan nikah agar mendapatkan kepastian hukum.

## Daftar pustaka

## BUKU
Abdul  Manan.  2008. Aneka  Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta : Putra Grafika.
Aditya  P.  Manjorang  dan  Intan  Aditya. 2015. The  Law  of  Love  (  Hukum Seputar  Pranikah,  Pernikahan, dan  Perceraian  Di  Indonesia  ).
Jakarta Selatan: Visimedia.
K.  Lubis,  Suhrawardi.  1995. Hukum
Waris Islam . Jakarta : Sinar Grafika.
H.  Salim  HS,  dan  H.  Abdullah.  2014.
Perancangan  Kontrak  dan  MOU .
Jakarta : Sinar Grafika.
R.  Subekti.  2005. Hukum  Pembuktian . Jakarta : Paramitha.
Muhammad  Hasbi  Asy-Shiddiqy, Op Cit.

## Muhammad  Ali  Asshabuni.  2015.
Hukum  Waris  Dalam  Islam. Jakarta  :  Perpustakaan  Nasional  : Katalog dalm Terbitan (KDT).
Zainudin  Ali.  2008. Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia. , Jakarta :
Sinar Grafika. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H.,  LL.M.  2005. Penelitian Hukum  Edisi  Revisi .  Surabaya  :
Kencana. Mustofa Hasan. 2011. Pengantar Hukum Keluarga , Bandung: Pusaka Setia.
H.  Amiur  Naruddin  dan  Azhari  Akmal
Tarigan.  2004. Hukum  Perdata Islam di Indonesia . Jakarta:
Kencana.
Aditya  P.  Manjorang  dan  Intan  Aditya. 2015. The  Law  of  Love  (  Hukum
Seputar  Pranikah,  Pernikahan, dan  Perceraian  Di  Indonesia  ). Jakarta Selatan: Visimedia.
Mahkamah  Aguyng  RI  Buku  II.  2013.

## Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi  Peradilan  Agama. Edisi  Revisi .  Jakarta  :  Mahkamah Agung RI.
Wahbah  Zuhaili.  2012. Fiqih  Imam Syafi’I  :  Mengupas  Masalah
Fiqhiyah  Berdasarkan  Al-qur’an dan  Hadits.  (  terjemahan  :
Muhammad Afifi dan Abdul
Hafizh  )  cetakan  2. Jakarta  :  Al- Mahira.
Saleh  Al-Fauzan.  2006. Fiqih  Sehari- hari, ( terjemahan : Abdul Hayyie
Al-Kattani,  dkk  ) .  Jakarta  :  Gema Insani Press.
Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001. Fiqh  Mewaris,  cetakan  3.
Palembang  :  PT.  Pustaka  Rizki Putra.
Suparman  Usman,  Yusuf  Somawinata.
2002. Fiqih  Mawaris .  Jakarta: Gaya Media Pratama.
Abdul  Aziz  Dahlan.  2002. Ensiklopedi Hukun  Islam  Jilid  6 .  Jakarta  :  PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.
Ahmad  Rofiq.  2012. Fiqh  Mawaris .
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Suparman. 1997. Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam) , Jakarta : Gaya Media Pratama.
Aditya  P.  Manjorang  dan  Intan  Aditya.
2015. The  Law  Of  Love  Hukum Seputar  Pranikah,  Pernikahan, dan  Perceraian  di  Indonesia . Jakarta : Visi Media.

## INTERNET
URL : Belajarhukumperdata.blogspot.co.id. URL : http://hizbut-tahrir.or.id .
URL : MUI online. URL : http://www.hukumonline.com
URL : http://alimpolos.blogspot.co.id
URL : http://hukum.kompasiana.com/2 012/05/25/pro-kontra-anak-luar-
kawin-paska-putusan-mk- 459941.html
URL:http://www.jimlyschool.com/read/
analisis/256/putusan-mahkamah- konstitusi-tentang-statusanak- luar-kawin/

## MAKALAH & SEMINAR
Suhadak,  Ketua  Pengadilan  Agama
Bali.  2009. Problematika  Itsbat nikah Poligami dalam Penyelesaian di Pengadilan
Agama (  Makalah  disampaikan dalam  Rakerda  4  Lingkungan Peradilan di Bali tahun 2009).
Abdullah  Abdul  Gani.  1995. Tinjauan Hukum  terhadap  Perkawinan  di Bawah Tangan . Makalah disampaikan pada Penataran Dosen  Hukum  Islam  Perguruan Tinggi  Negeri  dan  Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Angkatan I. Jakarta. Dedy Iskandar. 2008. Pencatatan Nikah Akan Memperjelas Status Hukum .

## PERUNDANG – UNDANGAN
Pasal  1  Juncto  Pasal  15  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan Notaris.

## WAWANCARA
Transkripsi Hasil Wawancara dengan Ir. Anna Sagita, S.H. M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Banyuasin. Palembang.

## HASIL PENELITIAN
Ririn  Rahmawati.  2001. Pengabsahan
Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan  Siri  Ditinjau  dari Undang-Undang  No.  1  Tahun
1974 .  Skripsi.  Malang  :  UIN Malang.
Ramadhita.  2011. Status  Keperdataan
Anak  Di  Luar  Nikah  dari  Nikah Siri  Melalui  Penetapan  Asal  Usul
Anak .  Skripsi.  Malang  :  UIN
Malang Ririn  Rahmawati.  2001. Pengabsahan Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan  Siri  Ditinjau  dari Undang-Undang  No.  1  Tahun
1974 .  Skripsi.  Malang  :  UIN
Malang.
Ananda Mutiara. 2008. Perkawinan Siri di  Mata  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan serta  Akibat  Hukumnya  terhadap Istri  dan  Anak  yang  Dilahirkan dalam  Perkawinan  Siri .  Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Negeri Jakarta. Dr.  Happy  Warsito,  S.H.,  M.Sc. Seminar  Hasil  Penelitian  Tesis. Palembang : Universitas Sriwijaya. Hisminawati. Pertanggungjawaban Hukum  Seorang  Ayah  Terhadap Anak  Biologis  Diluar  Nikah  Atau Hasil Dari Pernikahan Siri Menurut  Pasal  43  Ayat  (1) Undang-Undang  N0.  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010.  Bogor  :  Universitas Pakuan. Adi Guna Sakti. 2014 . Hak Waris Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 . Jakarta ; Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah.

## MEDIA CETAK
Tribun  Sumsel .  2015.  18    Desember. “Pengakuan Anak di Luar Nikah”,
Beerita.
A.A.  Andi  Prajitno.  2010. Apa  dan
Siapa Notaris di  Indonesia ? Cetakan  Pertama,  Surabaya  : Putra Media Nusantara H.  Achmad  Syarifuddin,  S.H.,  Sp.N. 2015.  15  Desember. Pengakuan Anak  di  Luar  Nikah .  Artikel,
Tribun Sumsel : Harian umum.

## TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN NOMINEE SAHAM

## Oleh : Chandra Lesmana
The making of the deed of Covenant nominee of shares may cause harm to the parties as a result of the Treaty of nominee shares annulled by law so that it will bring a notary into the legal  responsibility  and  can  are  sanctions  in  the  civil  code,  namely  in  the  form  of reimbursement  of  the  costs,  damages  and  interest.  Criminal  sanctions,  namely  when  the existence of fraud or trickery that is sourced from a notary itself, and criminal sanctions may be provided with a review of whether the notary meets the entire contents of the outline of the  crime.  In  addition,  by  implementing  a  manufacturing  certificate  stock  nominee agreement  then  the  notary  has  been  doing  against  the  law  and  may  be  subject  to administrative  sanctions,  namely  in  the  form  of  an  oral  reprimand,  written  reprimand, suspension, dismissal with respect and stop with disrespect. As well as violating the code of ethics the notary public so it can be charged penalties in the form of a reprimand, warning, suspension of the membership of the Assembly, the Assembly from the membership of the dismissal, and dismissal with no respect from the membership of the Assembly.

## A. Pendahuluan
Orang  dan  Badan  Hukum sebagai  subjek  hukum  dapat  melakukan perbuatan  hukum  sebagai  pelaksanaan hak dan kewajibannya.
Dalam
melaksanakan  perbuatan  hukum,  Badan Hukum  diwakili  oleh  para  pengurusnya. Perbuatan  hukum  yang  dapat  dilakukan oleh  orang  dan  badan  hukum  sebagai subjek hukum, misalnya : perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam,
dan mengadakan perjanjian kerja 157 . Pembuatan akta otentik tertentu
tidak ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan  kepastian,  ketertiban,  dan perlindungan hukum 158 . Dalam perkembangan  dunia  usaha  dan  bisnis saat  ini,  para  pelaku  bisnis  atau  investor sering kali melakukan praktek
penyelundupan  hukum  dengan  akta notariil,misalnya penggunaan nama orang lain  dengan  persetujuan  orang  yang bersangkutan  yang  digunakan  untuk kepemilikan  saham  yang  disebut  sebagai perjanjian nominee saham.
Perjanjian  Nominee  saham dalam  hukum  perjanjian  di  Indonesia dikategorikan sebagai perjanjian innominaat 159 (perjanjian tidak bernama).  Perjanjian  ini  belum  diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUHPerdata)  namun  dalam kenyataannya tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat, contohnya  modal  ventura,  sewa  guna
157 Yulies Tiena Masriani, 2012, Pengantar Hukum  Indonesia, Jakarta,  Sinar  Grafika, Hlm.22
158 Hartanti  Sulihandari  dan  Nisya  Rifiani,
2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Jakarta, Dunia Cerdas, Hlm.13-14
159 Salim H.S, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika,Hlm.4-5
usaha,  waralaba,  lisensi  hak  kekayaan intelektual.
B. Landasan Teori 1. Teori Jabatan Jabatan merupakan suatu bidang  pekerjaan  atau  tugas  yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan  dan  fungsi  tertentu  serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.
Pemberian  kualifikasi  Notaris  sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang  Notaris,  menurut  ketentuan Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang  membuat  akta  otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak  ditugaskan  atau  dikecualikan kepada pejabat atau orang lain 160 . 2. Teori pertanggungjawaban
Secara  umum  prinsip-prinsip tanggung  jawab  dalam  hukum  dapat dibedakan sebagai berikut 161 : 1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan 2. Prinsip  Praduga  Untuk  Selalu Bertanggung Jawab 3. Prinsip  Praduga  Untuk  Tidak Selalu Bertanggung Jawab 4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan
3. Teori Perjanjian Secara  lebih  konkrit,  Herlien Budiono membangun pengertian Kontrak atau Perjanjian adalah “perbuatan hukum yang menimbulkan , berubahnya, hapusnya  hak,  atau  menimbulkan  suatu
160 Supriadi,  2014, Etika  dan  Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.30 161 Shidarta,  2006, Hukum  Perlindungan Konsumen  Indonesia, Jakarta,  Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm.73
hubungan  hukum  dan  dengan  cara demikian, kontrak atau perjanjian
menimbulkan akibat hukum yang merupakan  tujuan  para  pihak.  Jika  suatu perbuatan  hukum  adalah  kontrak  atau perjanjian,  orang-orang  yang  melakukan tindakan  hukum  disebut  pihak-pihak 162 ”.
Selanjutnya  unsur-unsur  kontrak  atau perjanjian,  menurut  Herlin  Budiono terdiri atas :
a. Kata sepakat dari dua pihak
b. Kata  sepakat  yang  tercapai  harus bergantung kepada para pihak
c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum
d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak  yang  satu  dan  atas  beban yang lain atau timbal balik; dan
e. Dibuat  dengan  mengindahkan ketentuan perundang-undangan 163

## 4. Teori Badan Hukum
Pengertian  dan  definisi  badan hukum  lahir  dari  doktrin  ilmu  hukum yang  dikembangkan  oleh  para  ahli, berdasarkan  pada  praktek  hukum  dan dunia  usaha.Hal  ini  pada  akhirnya melahirkan  banyak  teori  tentang  badan hukum  dari  waktu  kewaktu.  Dalam kepustakaan  Belanda,  istilah  badan hukum dikenal dengan sebutan rechtsperson  dan  dalam  kepustakaan common law seringkali disebut dengan istilah-istilah legal entity, jurictic person atau artificial  person. Teori badan hukum yaitu 164 :
162 Muhammad  syaifuddin,  2012, Hukum
Kontrak “Memahami Kontrak dalam
Persfektif,  Teori,  Dogmatik  dan  Praktik hukum”, Bandung,  Mandar  Maju.  2012, Hukum Kontrak “Memahami Kontrak dalam Persfektif,  Teori,  Dogmatik  dan  Praktik hukum”, Bandung, Mandar Maju.. Hlm.24 163 Ibid 164 C.S.T  Kansil  dan  Christine  S.T  Kansil, 2000, Hukum  Perdata  Termasuk  Asas-
a. Teori Fiksi b. Teori Harta Karena Jabatan c. Teori Harta Bertujuan
d. Teori Milik Bersama
e. Teori Kenyataan
C. Metode Penelitian 1.  Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan merupakan  penelitian  normatif,  atau penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  menganalisis  suatu keberlakuan  hukum  yang  dilakukan dengan  meneliti  bahan-bahan  hukum seperti  ;  penelitian  terhadap  asas-asas hukum,  hukum  positif,  aturan  hukum, dan kaedah-kaedah hukum.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan dalam penelitian hukum untuk menjawab permasalahan, yaitu : 1. Pendekatan konseptual ( conceptual Approach ). 2. Pendekatan Perundang- Undangan ( Statute Approach ).
3. Bahan Hukum Penelitian
Bahan hukum penelitian meliputi :
1. Bahan hukum primer. Bahan  hukum  primer 165 adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan  mengikat,  bersumber  dari peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, yang terdiri dari : a. Peraturan  dasar  :  UUD 1945 b. Norma atau kaidah dasar : Pancasila
Asas Hukum Perdata, Jakarta, PT Pradnya Paramita, hal. 89-90.
165 Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji,
2001, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tujuan  Singkat, Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Hlm.34
c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgelijk Wetbook (BW)
d. Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 yang diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2014  Tentang  Jabatan
Notaris .
e. Undang-Undang  Nomor  40 tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas.
f. Perundang-undangan  lain  yang terkait.
2. Bahan Hukum Sekunder.
Dalam  bahan  hukum  sekunder
terdapat  informasi  atau  kajian  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini,  yaitu buku-buku kepustakaan mengenai perjanjian, pertanahan,perseroan
terbatas,  kenotarisan,  jurnal  hukum,
karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah bahan  hukum  penunjang  yang  memberi petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Seperti  kamus,  ensiklopedia,  kamus hukum,  surat  kabar,  majalah,  sepanjang memuat informasi yang relevan. 166
4. Teknik  Pengumpulan  Bahan Penelitian.
Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan Penelitian dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka yaitu  merupakan  teknik  pengumpulan data  dengan  jalan  membaca,  mengkaji, serta  mempelajari  buku-buku  yang relevan  dengan  obyek  yang  diteliti, termasuk  buku-buku  referensi,  makalah,
166 Ibid
peraturan
perundang-undangan, dokumen-dokumen, serta sumber- sumber  lain  yang  berhubungan  dengan masalah yang diteliti. 5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian. Bahan hukum penelitian kemudian diolah dengan tahapan
sebagaimana  menurut  Van  Hoecke dalam  buku  Bernard  Arief  Sidharta 167 ,
yaitu dengan menstrukturkan, mendeskripsikan  dan  mensistemasikan bahan-bahan  hukum  yang  dilakukan dalam 3 (tiga) tataran, yaitu :
1. Tataran Teknis
2. Tataran Teleologis
3. Tataran Sistematika Ekstenal 168 . 6. Teknik Pengambilan Kesimpulan Penarikan kesimpulan dilakukan  dengan  mengunakan  metode deduktif  (metode  berfikir  dari  hal-hal yang  bersifat  umum  ke  hal-hal  yang bersifat  khusus),  yang  berintegrasi dengan metode indukatif (metode berpikir  dari  hal-hal  yang  bersifat khusus ke hal-hal  yang bersifat umum).
Pengunaan  teori-teori  dan  penafsiran hasil  analisa  bahan  hukum  bersifat “normatif
perspektif 169 .bertujuan mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturalkan, dan mensistematisasikan dan mengharmonisasi temuan-temuan
hukum  baru  yang  menjadi  dasar  untuk mengambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan,  Sehingga  tujuan  akhir dari penelitian ini dapat tercapai.
167 Bernard  Arief  Sidharta,  2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung,CV.Mandar Maju, Hlm.39 168 Ibid
169 Ibid , Hlm.154-155
D. Temuan dan Analisis 1. Akibat Hukum Akta Perjanjian Nominee Saham a. Akibat hukum akta perjanjian nominee saham  terhadap  para pihak Akta perjanjian Nominee saham  ialah  perjanjian  yang  dibuat  dan disepakati  oleh  para  pihak  (dalam  hal ini antara pemilik saham sebenarnya/ beneficiary dengan  orang yang  dipinjam  namanya  atau nominee ), guna  kepentingan  yang  diinginkan  oleh salah satu pihak atas kepemilikan saham dalam  Perseroan  Terbatas.  Pengertian perjanjian Nomine saham adalah sebagai berikut 170 :
1. Under  a  nominee  agreement,  the real  shareholder  sells  his  shares to a nominee and makes a
commitment  to  repurchase  them  at a specific price usually in  an effort to  remain  anonymous. (dalam perjanjian nominee, pemegang saham sebenarnya menjual sahamnya  kepada  nominee  dan berjanji  akan  membelinya  kembali dengan harga tertentu, namun tidak diketahui  secara  pasti).  Persoalan ini  baru  dapat  diketahui  jika ada/terjadi perselisihan barulah kemudian  dapat  diketahui  siapa pemegang saham yang sebenarnya);
2. A  nominee  agreement is an arrangement  between  two  parties

## 170
Http://www.vernimmen.com/html/glossa ry/definition_nominee_agreement.html, Definition  of  Nominee  Agreement  - Finance  Dictionary,  data  di  akses  pada tanggal 01 desember 2015
where  one  person  consents  to acting  as  a  director,  secretary  or shareholder for a company which is owned by someone else. (perjanjian nominee  adalah  suatu  perjanjian antara dua belah pihak di mana satu pihaknya  sepakat  untuk  melakukan tindakan sebagai direktur, sekertaris ataupun  sebagai  pemegang  saham untuk  sebuah  perusahaan  yang dimiliki oleh pihak lainnya).
Perjanjian nominee saham tersebut adalah perjanjian tertulis antara dua  belah  pihak  di  mana  satu  pihak sepakat untuk melakukan suatu tindakan hukum yang seakan-akan (simulasi/pura-pura) 171 ,  pihak  tersebut adalah sebagai pemegang saham
ataupun  direktur  sebuah  perusahaan, adapun tindakan hukum tersebut dilakukannya  guna  keperluan  atau kepentigan dari pihak lainnya.
Adapun  subjek  dari  perjanjian nominee  saham  adalah beneficiary dan nominee . Beneficiary adalah orang yang memiliki  saham  yang  sebenarnya, sedangkan nominee adalah  orang  yang ditunjuk  untuk  meminjamkan  namanya sebagai  pemegang  saham  nominee, Objek  dari  perjanjian  nominee  saham adalah  saham.  sementara  itu  nominee saham bisa badan hukum atau perorangan  tetapi beneficiary lebih memilih  perorangan  sebagai nominee karena  mudah  menuntut  tanggung jawab  dan  kerahasiaanya  lebih  terjaga karena  hanya  perorangan  sedangkan apabila  badan  hukum  akan  sulit  karena terdiri  dari  organ-organ  perusahaan
171 Herlien  Budiono,  2010, Ajaran  umum Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di Bidang Kenotariatan, Hlm.89-90
yang terdiri lebih dari satu orang 172 .
Kedudukan akta perjanjian nominee  saham  yang  dibuat  secara otentik,  bila  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2007 Tentang  Penanaman  Modal  Pasal  33 ayat (1 dan 2) yang melarang penggunaan  nominee,  maka  berakibat akta  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan hukum  sebagai  akta  otentik  dikarenakan batal demi hukum.
Akta perjanjian nominee saham yang  dibuat  oleh  para  pihak  dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dalam  UUPT  tidak  ada  pelarangannya ( nominee )  akan  tetapi  dalam  ketentuan UUPM  Pasal  33  ayat  (1)  dan  ayat  (2) jelas melarang maka perjanjian nominee saham  yang  dibuat  oleh  para  pihak tersebut  dinyatakan  batal  demi  hukum karena  melanggar  ketentuan  dalam UUPM.
b. Akibat hukum akta perjanjian nominee saham terhadap Perseroan Terbatas Didalam UUPT hanya mensyaratkan bahwa, Perseroan Terbatas  didirikan  oleh  2  (dua)  orang atau  lebih,  dan  tanpa  ada  pengaturan tentang pelarangan terhadap
penggunaan  nominee  dan  perjanjian nominee saham, jadi sebenarnya Pasal 7 ayat  (1)  inilah  yang  menjadi  pintu masuk/celah  bagi  para  pelaku  bisnis baik  investor lokal maupun asing untuk membuat perjanjian nominee saham.
Selanjutnya  dalam  ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang  Penanaman  Modal  (UUPM)
172 http://irmadevita.com/2011/konsekwensi- penggunaan-nama-orang-Lain-nominee- arrangement-  untuk-pt-ataupun-property- di-indonesia.
Pasal 33 ayat (1) menyatakan: “penanam  modal  dalam  negeri  dan penanam  modal  asing  yang  melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan  terbatas  dilarang  membuat perjanjian  dan/atau  pernyataan  yang menegaskan  bahwa  kepemilikan  saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain”.
Dalam  UUPM  tersebut  jelas melarang  bagi  penanam  modal  dalam negeri  dan  penanam  modal  asing  untuk membuat perjanjian
dan/atau pernyataan  yang  menegaskan  bahwa kepemilikan  saham  dalam  Perseroan Terbatas  (PT)  untuk  dan  atas  nama orang  lain,  selanjutnya  dalam  Pasal  33 ayat  (2)  yang  menyatakan:  “dalam  hal penanam  modal  dalam  negeri  dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), perjanjian  dan/atau  pernyataan  itu dinyatakan batal demi hukum” 173 . Menurut pendapat penulis, dengan  tidak  adanya  pengaturan  secara jelas  mengenai  persyaratan  menjadi pemegang  saham  dan  pemegang  saham nominee serta perjanjian nominee saham  dalam  UUPT  menjadi  penyebab terjadinya praktek nominee saham  yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Oleh  karena  itu  sebaiknya  nominee saham  diatur  secara  tegas  dalam  UUPT karena penyebab dari pemakaian nominee  saham  adalah  hanya  untuk memenuhi  syarat  berdirinya  PT  yaitu didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Adapun  akibat  hukum  dari Perseroan Terbatas (PT) yang menggunakan perjanjian nominee saham yaitu : 1.    Akibat  hukum  dari  Perseroan Terbatas. yang didirikan
173 Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman,
Loc.Cit
dengan  menggunakan  nominee saham tetap mempunyai kekuatan  hukum,  karena  telah memenuhi syarat normatif dalam pendirian Perseroan
Terbatas.
2.  Akibat  hukum  lainnya  ialah apabila dikemudian hari terjadi suatu  permasalahhan  dengan perjanjian nominee yang dibuat oleh  para  pihak  yaitu  antara
nominee dan beneficiary maka akibat  hukum  dari  perjanjian tersebut  adalah  batal  demi hukum.
3.    Akibat  hukum  bagi beneficiary ialah  akan  kehilangan  saham yang  diatasnamakan nominee
tersebut.  sebab  secara de  jure
saham nominee tersebut adalah mutlak  milik nominee ,  karena
nama nominee yang  tercatat dalam  daftar  pemegang  saham Perseroan Terbatas, namun secara de  facto saham  tersebut
adalah  milik beneficiary .  Akan tetapi karena perjanjian nominee  yang  dibuat  para pihak sebagai Pendukung ( back
up) dari beneficiary dinyatakan batal demi hukum maka beneficiary tidak bisa mengakui saham yang diatasnamakan nominee sebagai saham miliknya. 4.    Akibat  hukum  bagi nominee ialah kerugian yang ditimbulkan sebagai suatu akibat  dari  keputusan  yang dibuat  oleh beneficiary dalam pengurusan  saham maupun mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maupun akibat-akibat  hukum  lainnya yang  timbul  dari  keputusan
beneficiary .  Secara  hukum, nominee sebagai  pihak  yang bertanggung  jawab,  hal  ini disebabkan nominee sebagai pemilik  sah  menurut  hukum atas  saham  tersebut.  sehingga tanggung  jawab beneficiary untuk  menanggung  kerugian yang  diderita nominee tidak dapat dipaksakan secara hukum karena perjanjian nominee yang  dibuat  oleh  para  pihak dinyatakan batal demi hukum. 2.  Tanggung  Jawab  Hukum Notaris Terhadap Pembuatan  Akta  Perjanjian Nominee Saham a. Tanggung  Jawab  hukum Notaris secara Perdata. Kontruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata  terhadap  kebenaran  materiil dalam  akta  yang  dibuat  oleh  notaris adalah  kontruksi  perbuatan  melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) 174 .Perbuatan melanggar hukum  tersebut  tidak  semata-mata melanggar Undang-Undang, untuk dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan melanggar  hukum  namun  dapat  juga karena melanggar kepatutan, kesusilaan, atau hak orang lain, sehingga menimbulkan kerugian. adapun perbuatan  melanggar  hukum  dalam  arti luas adalah apabila perbuatan tersebut :
a. Melanggar hak orang lain.
b. Bertentangan  dengan  kewajiban hukum pelaku.
c. Bertentangan dengan kesusilaan.
d. Bertentangan  dengan  kepatutan dalam memperhatikan
174 R.Subekti  dan  R.Tjitrosudibio,  2001, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Cetakan  ketiga  puluh  satu, Jakarta,
PT.Pradnya Paramita, Hlm.346
kepentingan  diri  dan  harta orang  lain  dalam  pergaulan hidup sehari-hari.
Menurut  pendapat Sudikno Mertokusumo  yang  menyatakan  bahwa akta  otentik  pada  hakikatnya  memuat kebenaran  formal  sesuai  dengan  apa yang  diberitahukan  para  pihak  kepada Notaris.  Namun,  Notaris  mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang  termuat  dalam  akta  Notaris sungguh-sungguh  telah  dimengerti  dan sesuai  dengan  kehendak  para  pihak, yaitu  dengan  cara  membacakannya sehingga  menjadi  jelas  isi  akta  Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi,  termasuk  akses  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang terkait bagi para pihak. Dengan demikian  para  pihak  dapat  menentukan dengan  bebas  untuk  menyetujui  atau tidak  menyetujui  isi  akta  Notaris  yang akan ditanda tanganinya 175 .
b. Tanggung Jawab Hukum Notaris secara Pidana Perbuatan pidana yang dilakukan  notaris  dalam  kapasitasnya sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang membuat  akta  dan  tidak  dalam  konteks individu  sebagai  warga  negara  pada umumnya,  adapun  unsur-unsur  dalam perbuatan pidana tersebut, meliputi 176 :
a. Perbuatan (manusia)
b. Memenuhi  rumusan  peraturan perundang-undangan Agar  suatu  perbuatan  dapat disebut  sebagai  tindak  pidana  harus memenuhi rumusan undang-undang artinya  berlaku  asas  legalitas 177 ,  yang
175 Anshori,Abdul Ghofur, 2009, Lembaga
Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum  dan  Etika, Yogyakarta,  UII
Press.Hlm.37
176 Ibid, Hlm.38
177 Ibid, Hlm.39
menyatakan  bahwa  “nulum  delictum nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali” yang  bermakna  bahwa  tidak  ada perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam dengan  pidana  jika  hal  tersebut  tidak atau  belum  dinyatakan  dalam  suatu aturan undang-undang.
c. Bersifat melawan hukum
Adanya  sifat  melawan  hukum dalam  tindak  pidana  merupakan  syarat mutlak  dan  juga  merupakan  syarat materiil.  Setidaknya  ada  2  (dua) pendapat  mengenai  arti  dari  unsur  sifat melawan hukum yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda
“ wederrechtelijk ”, dalam arti formil dan dalam arti meteriil.
Berdasarkan  pengertian  dari tindak  pidana  maka  konsekuensi  dari perbuatan  pidana  dapat  menimbulkan pertanggung  jawaban  pidana,  apabila subjek  hukum  melakukan  kesalahan, karenanya  dikenal  dengan  pameo  yang mengatakan  “ geen  straf  zonder  schuld ” atau  tiada  pidana  tanpa  kesalahan, kesalahan  dapat  berupa  kesengajaan ( dolus ) maupun kealpaan ( culpa ) 178 .
Rumusan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
menegenai  tindakan  pidana  yang  erat kaitannya dengan profesi notaris  adalah perbuatan pidana yang berkaitan dengan pemalsuan  surat  (Pasal  263),  rahasia jabatan  (Pasal  322  ayat  1),  dan pemalsuan  yang  dilakukan  oleh  pejabat (Pasal 416).
Notaris  dalam  menjalankan profesinya setidaknya terikat oleh ketiga Pasal  tersebut  dan  dalam  melakukan pekerjaannya notaris harus selalu memperhatikannya.  Tiga  Pasal  tersebut terkait  dengan  apa  yang  dikenal  atau dikualifikasikan dengan pemalsuan surat ( valshheid in geschrift ).
178 Ibid, Hlm.40
Pemalsuan surat pada Pasal 263 dibatasi pada  pemalsuan  surat  yang  dapat menerbitkan  suatu  hak  atau  suatu perikatan  atau  suatu  membebaskan  dari utang  dan  pemalsuan  surat  yang ditujukan  untuk  membuktikan  suatu kejadian,  bahwa  sebenarnya  bukan suratnya  “ an  sich ”  yang  menerbitkan
hak ataupun kewajiban namun menimbulkan hak dan kewajiban adalah suatu  perjanjian  ( overeenkomst )  antara dua  pihak  yang  termuat  dalam  surat yang bersangkutan (akta) 179 .
Berkaitan  dengan  pertanggung jawaban  notaris  sebagai  pejabat  umum dalam pembuatan akta perjanjian nominee  saham  maka  sesungguhnya bila  notaris  melakukan  tindak  pidana dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan Pasal-Pasal yang berhubungan  pemalsuan  surat  maupun
Pasal-Pasal  lain  yang  berkaitan  dengan tugas jabatannya sebagai notaris, namun dalam  konteks  kebenaran  materiil  atas suatu  akta  notaris  dalam  menjalankan profesinya  melalui  kontruksi  yuridis bahwa  notaris  sejatinya  merupakan fasilitator  dari  para  pihak  untuk partij acte (akta  para  pihak)  jika  yang melakukan pemalsuan adalah para pihak yang  membuat  akta  dan  notaris  dalam hal  ini  secara  materiil  tidak  terlibat maka secara  yuridis  keterlibatan notaris dalam  tindak  pidana  yang  dilakukan para  pihak  tidak  dapat  ditarik  begitu saja kedalam ranah pertanggung jawaban pidana, kecuali notaris mengetahui  bahwa  para  pihak  dalam membuat  akta  tersebut  beritikad  buruk atau dengan akta tersebut akan menimbulkan tindak pidana 180 .
Kebenaran  materiil  atas  suatu
179 Wiryono  Prodjodikoro,  2003, Tindak- Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia, Bandung, PT.Refika Aditama, Hlm 107 180 Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit, Hlm.42
akta pada dasarnya merupakan
tanggung jawab dari para pihak sedangkan  kebenaran  formil  dari  akta tersebut menjadi tanggung jawab notaris, maka  terdapat keterkaitan antara materiil  akta dengan notaris  oleh karenanya secara teoritis dapat disimpulkan bahwa notaris dapat terlepas  dari  tuntutan  pidana  kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
c. Tanggung  Jawab  hukum Notaris secara Administratif
Dalam  ketentuan  Pasal  65 UUJN-P  menyatakan  bahwa  ;  “notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya,  meskipun  protokol  notaris telah  diserahkan  atau  dipindahkan kepada  pihak  penyimpan  protokol notaris”. Sementara itu dalam ketentuan Pasal  84  UUJN-P  adalah  :  “bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas  keabsahan  akta  otentik  yang dibuatnya  dan  jika  ternyata  terdapat cacat  hukum  yang  mengakibatkan kehilangan  otentitasnya  (akta  dibawah tangan)  serta  merugikan  pihak  yang berkepentingan  maka  notaris  dapat dituntut  untuk  mengganti  biaya,  ganti rugi dan bunga” 181 .
Dengan  uraian  tersebut  diatas, ketidak  pahaman  ataupun  kelalaian terhadap  hal-hal  tersebut  menyebabkan notaris  dapat  dimintai  pertanggung jawaban atas kesalahannya, serta dijatuhi  sanksi  sesuai  ketentuan  Pasal 85 UUJN-P, yaitu berupa :
1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian  dengan  hormat, atau;
5. Pemberhentian dengan tidak
181 Ibid, Hlm.44
hormat d. Tanggung Jawab Hukum Notaris secara Kode Etik Notaris Profesi notaris merupakan profesi  yang  berkaitan  dengan  individu (perdata), organisasi profesi,
masyarakat  pada  umumnya  dan  negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen  tersebut  oleh  karenanya suatu  tindakan  yang  keliru  dari  notaris dalam  menjalankan  pekerjaannya  tidak hanya  akan  merugikan  notaris  itu sendiri  namun  dapat  juga  merugikan organisasi profesi. 182
Hubungan antara kode etik dan
UUJN  pertama  terdapat  dalam  Pasal  4 mengenai sumpah jabatan yang
menyatakan  ;  “menjaga  sikap,  tingkah lakunya dan akan menjalankan
kewajibannya  sesuai  dengan  kode  etik profesinya,  kehormatan,  martabat,  dan tanggung  jawabnya  sebagai  notaris. Hubungan  antara  kedua  hal  tersebut diatas  bahaw  UUJN  dan  kode  etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan  tugas  jabatannya  sebagai pejabat umum harus tunduk pada UUJN dan taat kepada kode etik profesi notaris serta bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia) maupun terhadap negara.dengan mengabaikan  keluhuran  dan  martabat jabatannya  selain  dapat  dikenai  sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan  profesinya  juga  dapat dipecat  dari  jabatannya  sebagai  notaris. Menurut  Muhammad,  notaris  dalam menjalankan  tugas  dan  jabatannya haruslah 183 :
182 Ibid, Hlm.48
183 Nico,  2003, Tanggung  Jawab  Notaris Selaku  Pejabat  Umum,  Yogyakarta,
a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar,  artinya  akta  yang  dibuat itu  harus  memenuhi  kehendak hukum  dan  permintaan  para pihak-pihak yang berkepentingan. b. Notaris  dituntut  menghasilkan akta yang bermutu, artinya akata yang  dibuat  itu  sesuai  dengan aturan  hukum  dan  kehendak para pihak-pihak yang berkepentingan  dalam  arti  yang sebenarnya,  bukan  mengada-
ada, serta notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan
kebenaran  isi  dan  prosedur  akta yang dibuatnya itu.
c. Berdampak positif, artinya siapapun  akan  mengakui  akta notaris  itu  mempunyai  kekuatan bukti yang sempurna.
Sanksi  dalam  kode  etik  notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan  bahwa  “sanksi  yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran  kode etik dapat berupa  teguran,  peringatan,  schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan  perkumpulan,  onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian
dengan  tidak  hormat  dari  keanggotaan perkumpulan 184 .

## E. Penutup

## 1. Kesimpulan
Center  for  Documentation  and  Studies Of Business Law. Hlm.270
184 Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit, Hlm.49
Berdasarkan  pada  pembahasan dan uraian tersebut, penulisan pada tesis ini  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Akibat  hukum  terhadap  Perjanjian nominee  saham  yang  dibuat  oleh para pihak tersebut adalah :
a. tidak mempunyai kekuatan hukum  dan  batal  demi  hukum dikarenakan  tidak  memenuhi
syarat  objektif  dari  sahnya perjanjian.
b. Akibat  hukum  dari  perjanjian nominee saham terhadap Perseroan  Terbatas  (PT)  yang meggunakan perjanjian nominee saham tersebut, tetaplah  sah  dan  mempunyai kekuatan hukum, hal ini dikarenakan  memenuhi  syarat normatif dalam pendirian Perseroan Terbatas.
2. Tanggung  jawab  hukum  notaris terhadap pembuatan akta perjanjian nominee  saham  meliputi  ketentuan sebagai berikut;
a. Sanksi perdata
b. Sanksi pidana
c. Sanksi administratif
d. Sanksi kode etik jabatan notaris
2.  Saran-Saran
Adapun saran-saran yang dapat
diberikan berdasarkan
kesimpulan
tersebut diatas terhadap terhadap
tanggung  jawab  hukum  notaris  dalam pembuatan  akta  perjanjian  nominee adalah sebagai berikut :
1. Kepada  para  notaris  hendaknya agar memegang teguh serta melaksanakan  sumpah/janji  jabatan
yang  diucapkan  sebelum  memulai tugas dan jabatannya sebagai
bentuk  tanggung  jawab  hukum kepada  Negara  Republik  Indonesia dan  juga  para  pihak  sehingga  lebih mengutamakan  kehati-hatian  dan menerapkan  hukum  sesuai  dengan
peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku lainnya.
2. Bagi  para  pelaku  usaha  baik investor  lokal  atau  investor  asing sebelum  melaksanakan  kegiatan usaha  dengan  mendirikan  suatu badan  hukum  yaitu  Perseroan Terbatas  hendaknya  memahami peraturan  dan  perundang-undangan yang ada agar dalam melaksanakan/menjalankan kegiatan  usahanya  mendapatkan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
a. Buku Abdulkadir Muhamad, 2001, Etika Profesi  Hukum, Jakarta, Citra Aditya Bakti Adjie,  Habib,  2004, Hukum  Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung, PT.Refika Aditama _________,2009, Sekilas Dunia Notaris
dan  PPAT  Indonesia, Bandung, Mandar Maju.
_________,2013, Sanksi  Perdata  dan Adminitratif Terhadap Notaris  Sebagai  Pejabat Publik, Bandung, PT.Refika Aditama. Anshori,Abdul  Ghofur,  2009, Lembaga Kenotariatan  Indonesia Perspektif  Hukum  dan Etika, Yogyakarta,  UII Press. Budiono,Herlien, 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti. __________,  2010, Ajaran  Umum
Hukum  Perjanjian  dan Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan , Cetakan Ke II, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti. __________,2013, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata dibidang Kenotariatan, Buku Kedua, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti. Budiyono Tri, 2011, Hukum Perusahaan Telaah Yuridis terhadap
Undang-Undang  No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Salatiga, Griya Media. Erawati,  Elly  dan  Herlien  Budiono, 2010, Penjelasan  Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Jakarta, PT.Gramedia.
Efendi,Masyhur,2000,
Dimensi/Dinamika  Hak Asasi  Manusia  Dalam Hukum  Nasional  Dan Internasional , Jakarta, Ghalia Indonesia. Fuady,Munir,  2005, Profesi  Mulia (Etika  Profesi  Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator  dan  Pengurus), Bandung, PT.Citra Aditya Bakti. _________,2008, Hukum  Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, cetakan ke III,  Bandung,  PT.Citra Aditya Bakti. Harahap,M.Yahya, 2000, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan  ke  X,  Bandung, Alumni.
_________,2011, Hukum  Perseroan
Terbatas ,Cetakan  ketiga, Jakarta, Sinar Grafika. H.S,Salim, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat  di  Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika _________,2010, Perkembangan  Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali Pers. _________,2015, Teknik Pembuatan Akta  Satu  :  Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan
Minuta  Akta, Jakarta,
Rajawali Pers.
HR,Ridwan, 2006, Hukum Administrasi
Negara ,  Jakarta,PT  Raja Grafindo persada.
Kansil,C.S.T  dan  Kansil,Christine  S.T,
2000, Hukum  Perdata Termasuk  Asas-  Asas Hukum Perdata, Jakarta,
PT Pradnya Paramita.
Kie,Tan Thong, 2000, Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris,  Buku  I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. Masriani, Yulies Tiena, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta,  Sinar Grafika. Mertokusumo,  Sudikno,  2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty. Nico,  2003, Tanggung  Jawab  Notaris
Selaku  Pejabat  Umum,
Yogyakarta, Center  for Documentation and Studies Of Business Law. Notodisoerjo,  R.  Soegondo, 2000, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, Cetakan ke IV Jakarta,  Raja  Grafindo Persada. Pangaribuan,Rosa  Agustina  T,  2000, Asas Kebebasan Berkontrak  dan  Batas- Batasnya  Dalam  Hukum Perjanjian, Jakarta, , Centre for Law Information. Prodjodikoro,Wiryono,  2003, Tindak- Tindak  Pidana  Tertentu di  Indonesia, Bandung, PT.Refika Aditama. Raharjo,Handri, 2009, Hukum Perusahaan, Jakarta, Pustaka Yustisia.
Rahman,Hasanuddin, 2001, Aspek- Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti. R.Subekti  dan  R.Tjitrosudibio,  2001, Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata, Cetakan ketiga puluh satu, Jakarta, PT.Pradnya Paramita. Rokhmatussa’dyah,  Ana  dan  Suratman, 2011, Hukum  Investasi dan Pasar Modal , Jakarta, Sinar Grafika. Sembiring,Sentosa, 2006, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas , Bandung, CV.Nuansa Aulia. Sulihandari, Hartanti dan Rifiani, Nisya, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar  Profesi  Notaris, Jakarta, Dunia Cerdas.
Supriadi,  2014, Etika  dan  Tanggung Jawab  Profesi  Hukum  di Indonesia, Jakarta,  sinar
Grafika. Shidarta,  2006, Hukum  Perlindungan Konsumen Indonesia , Jakarta, Gramedia, Widiasarana Indonesia. Sidharta,  Bernard  Arif,  2000, Refleksi
Tentang  Struktur  Ilmu Hukum,
Bandung,CV.Mandar Maju Sumaryono,E.  2000, Etika  Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi  Penegak  Hukum, Yogyakarta, Kanisius. Soerodjo,Irawan 2003, Kepastian Hukum  Hak  Atas  Tanah
Di  Indonesia, Surabaya,
Arkola.
Soeroso,R,  2011, Perjanjian  Dibawah Tangan Pedoman Praktis
Pembuatan  dan  Aplikasi
Hukum, Jakarta,  Sinar Grafika. Syaifuddin,  Muhammad,  2012, Hukum Kontrak “Memahami Kontrak dalam Persfektif, Teori, Dogmatik  dan  Praktik hukum”, Bandung, Mandar Maju. Tobing,G.H.S.Lumban,1996, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan IV, Jakarta, Erlangga. Tedjosaputra,Liliana, 2003, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Semarang, Aneka Ilmu. Widjaya,  I.G.Rai,  2003, Merancang Suatu  Kontrak  Contract Drafting teori dan Praktik, Jakarta, Megapoin. __________, 2000, Hukum Perusahaan,
Jakarta, Megapoin
Yani,Ahmad  dan  Gunawan  Widjaja, 2000, Seri  Hukum  Bisnis
Perseroan Terbatas , Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
b. Tesis Yasmin,  Mersi,  2010, Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris, Tesis, Tidak Diterbitkan.Palembang:P rogram  Studi  Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya. Triwis,  Sigit  Teteki,  2014,  “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Nominee Saham  Dalam  Perseroan Terbatas Penanaman Modal  asing”, Tesis, Diterbitkan, Program Studi Kenotariatan Universitas Udayana, Bali. c. Peraturan Perundang- undangan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata
- Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20014 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Kode  Etik  Notaris.  Ikatan  Notaris Indonesia
d. Internet
- http://irmadevita.com/2011/konse kwensi-penggunaan-nama-orang- Lain-nominee-arrangement- untuk-pt-ataupun-property-di- indonesia,html.
- Http://www.vernimmen.com/ht ml/glossary/definition_nominee
_agreement.html,  Definition  of Nominee  Agreement  -Finance Dictionary.
- http//www.hukumpedia.com/inde k.php/title-akibat_hukum,html.

## PENGATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

## ATAS JASA NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
Oleh:

## DWI AZHARI, AMZULIAN RIFA,H. AGUS TRISAKA
ABSTRACT : The  thesis  title  is  "The  Value  Added  Tax  Regulation  On  Notary/Official  Certifier  of Title Deeds (PPAT) Services". The research formulates the problems of why Notary/Official Certifier of Title Deeds Notary (PPAT) have to collect Value Added Tax (PPN) on services, the criterias of Notary / Official Certifier of Title Deeds (PPAT) services which can be charged with Value Added Tax, and The Obstacles of its application and alternatives can be taken to these obstacles.  Based on Law Number 42 Year  2009,  the  Notary  /  Official  Certifier  of  Title  Deeds  (PPAT)  is  one  of  the  Taxable  Person  for  any services rendered to the public. To examine and answer the problems  mentioned above, this thesis  uses normative legal study that analyzing law enforcement. Performed by examining the legal materials, such as the study of the principles of law, positive law, the rule of law, and rules of legal norms. The approach method used in this research was Legislation Approach, and Historical Approach.  The result shows that the Notary who have to collect value added tax is the Notary who included in the Entrepreneur category. Main obstacles encountered in the application of Value Added Tax is society refuse to pay value added tax,  because  they  considered  they  are  subject  to  double  taxation,  therefore  to  overcome  these,  Notary  / Official Certifier of Title Deeds (PPAT) charged with  those. It can be done because in the Value Added Tax that is known as tax shifting. It is suggested that the Government should make special regulations in imposing  value  added  tax  on  legal  services  provided  by  a  Notary,  so  the  Notary  is  not  classified  as  an entrepreneur and then kept the image of Notary as an Public Officials.
Key words: Value Added Tax of Notary’s services, Taxable entrepreneur, Taxable services and public officials.

## A. Pendahuluan
Pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-undang, dengan  tidak  pendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 185
Pendapatan negara  dari  sektor  pajak  tersebut digunakan  pemerintah  untuk  untuk menyediakan  berbagai  prasarana  yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.
Salah satu
usaha untuk
mewujudkan  kemandirian  suatu  bangsa
185 Undang-Undang  No.  28  Tahun 2007  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun1983 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan,  LN.  No.  85  Tahun  2007,  TLN No. 4740, pasal 1(1).
atau negara dalam pembiayaan pembangunan  yaitu  menggali  sumber dana  yang  berasal  dari  dalam  negeri berupa  pajak. 186 Tidak  bisa  dipungkiri bahwa  salah  satu  penopang  pendapatan nasional  yaitu  berasal  dari  penerimaan pajak  yang  menyumbang  sekitar  70  % dari seluruh penerimaan negara. 187
Menurut  data  yang  diambil  oleh
Badan Pusat Statistik Indonesia, pendapatan  Nasional  dari  penerimaan Pajak  Dalam  Negeri  maupun    Pajak 186 Waluyo.2013. Perpajakan  di Indonesia. Jakarta:    Salemba  Empat . Hlm.
2.
187 Muhammad  Iqbal, Pajak  Sebagai Ujung  Tombak  Pembangunan  , di  akses dari http://www.pajak.go.id/content/article/p ajak-sebagai-ujung-tombak- pembangunan  pada tanggal  10  Juli  2015, Pukul 02.00 WIB
Perdagangan  Internasional    dalam  3 (tiga)  tahun  terakhir,    yaitu  pada  tahun 2013 yaitu sebesar  1.077.306.70 Milyar Rupiah,  pada  tahun  2014  yaitu  sebesar 1.146.865.80  Milyar  Rupiah  dan  pada tahun    2015  yaitu  sebesar  1.489.255.50 Milyar Rupiah. 188
Salah  satu  jenis  pajak  yang mempunyai  peran  besar  dalam  sumber penerimaan negara yaitu
Pajak Pertambahan Nilai.  Pajak Pertambahan Nilai  adalah  pajak  yang  dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena  Pajak  atau  Jasa  Kena  Pajak  yang dilakukan  Oleh  Pengusaha  Kena  Pajak, dan  dapat  dikenakan  berkali-kali  setiap ada  pertambahan  nilai  dan  dapat dikreditkan. 189
Pajak  Pertambahan  Nilai  diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang  Pajak  Pertambahan Nilai Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan Atas  Barang  Mewah  sebagaimana  telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor  42  Tahun  2009  Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1983  Tentang  Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  Dan  Jasa Dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang Mewah  untuk  selanjutnya  dalam  Jurnal ini  disebut  dengan  Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai 1984. Berdasarkan
Undang-Undang
Pajak  Pertambahan  Nilai  1984,  Pajak Pertambahan  Nilai  dikenakan  atas penyerahan Barang Kena pajak dan Jasa Kena  pajak  yang  dilakukan  oleh Pengusaha  Kena  Pajak.  Suatu  kegiatan penyerahan  jasa  dapat  dikenakan  Pajak
188 Badan  Pusat  Statistik. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007- 2016 diakses dari https://www.bps.go.id/LinkTabelStatis/vi ew/id/1286 pada  tanggal  20  Maret  2016, pukul 23.00 WIB
189 Angger  Sigit  Pramukti  dan  Fuady Primaharsya.  2015. Pokok-Pokok  Hukum Perpajakan. Yogyakarta:  Pustaka Yustisia. Hlm. 88.
Pertambahan nilai  sepanjang memenuhi syarat :
a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak; b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang  dimanfaatkan  untuk  kepentingan sendiri  dan/atau  yang  diberikan  secara cuma-cuma. 190
Dikaitkan dengan jasa yang diberikan oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta  Tanah  (PPAT),  Jasa  Notaris/ Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) tersebut dapat dibebankan Pajak
Pertambahan  Nilai.  dikarenakan  jasa hukum  yang  diberikan  oleh  Notaris/ Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) termasuk dalam jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 191
Notaris  adalah  pejabat  umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta autentik  dan  memiliki  kewenangan lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan undang-undang  lainnya. 192 Sedangkan
Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan
190 Penjelasan  Atas  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1983  Tentang  Pajak  Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas  Barang  Mewah,  LN.  No.  150  Tahun 2009, TLN No. 5069, Pasal 4 huruf c 191 Ingrid  Veronica.  2011. Kewajiban Notaris  Dalam  Melakukan  Pemungutan Pajak  Pertambahan  Nilai  Atas  Jasa  Notaris . Depok:    Universitas  Indonesia,Fakultas Hukum,Magister  Kenotariatan.  2011.  Hlm.
5. 192 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris,  LN.  No.  3  Tahun  2014, TLN. No. 5491, pasal 1 (1).
untuk membuat akta-akta otentik
mengenai  perbuatan  hukum  tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 193
Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah  (PPAT)  adalah  sebagai  Pejabat Umum yang berwenang untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang pelayanan jasa pembuatan akta  otentik  dan  tugas-tugas  lain  yang dibebankan kepada Notaris/Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang menjadi tugas dan kewenangannya.
Dari  pengertian  tersebut  diatas menurut  peneliti,    Notaris/  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  tidak relevan jika jasa-jasa yang diberikannya dapat  dibebankan    Pajak  Pertambahan Nilai.  Karena  Notaris/  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  adalah  sebagai  Pejabat Publik  yang  menjalankan  sebagian kekuasaan negara, bukan sebagai pengusaha.
Disisi lain, terdapat jasa-jasa yang diberikan  oleh  profesi-profesi    lain selain  Notaris  /  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT) menurut Undang- Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  1984 tidak dapat dibebankan Pajak
Pertambahan  Nilai.  Jasa-jasa  tersebut yaitu  jasa  Dokter,  jasa  kebidanan,  jasa psikolog  dan  masih  terdapat  beberapa jasa  lainnya. 194 Menurut  peneliti,  hal tersebut menimbulkan rasa ketidakadlian  terhadap  profesi  Notaris/ Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT), karena fungsinya sama-sama melakukan pelayanan  kepada  masyarakat  untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara.
193 Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah, Pasal 1 (1)
194 pasal  6  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  144  Tahun 2000 Tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut  di  atas.  permasalahan  yang akan  dianalisa  dalam  penelitian  ini secara  terperinci,  dapat  dirumuskan sebagai berikut :
8. Mengapa  terhadap  Jasa  Notaris/ Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) dibebani Pajak Pertambahan Nilai?
9. Apa Kriteria-Kriteria Jasa Notaris/
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  yang  dapat  dibebani
Pajak Pertambahan Nilai?
10. Apa kendala-kendala dalam penerapan Pembebanan Pajak Pertambahan  Nilai  terhadap  Jasa
Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah (PPAT)? 11. Bagaimana  mengatasi  kendala- kendala pembebanan Pajak Pertambahan  Nilai  atas  Jasa
Notaris di kemudian hari?

## B. Kerangka Teori

## Grand Theory
Grand  Theory dalam  penelitian ini adalah Teori Keadilan Hukum. Dalam    hal  ini  peraturan  yang mendasari pemungutan pajak hendaknya  harus  sesuai  dengan syarat-syarat  keadilan.  Keadilan dalam kebijakan perpajakan dapat dilihat  dari    keadilan  dalam hubungan antara pemerintah dengan  wajib  pajak,  dan  juga keadilan dalam pembebanan pajak pada berbagai golongan masyarakat. Middle Range Theory Kemudian dalam Applied Theory,  penelitian  menggunakan teori  Teori  Perlindungan  Hukum dan Fungsi Notaris sebagai
Pejabat Publik. Kepentingan hukum  adalah mengurusi  hak dan kepentingan  manusia,  sehingga hukum  memiliki  otoritas  tertinggi untuk  menentukan  kepentingan manusia  yang  perlu  diatur  dan dilindungi. 195
Notaris  sebagai  pejabat  umum yang  dilantik  oleh  pemerintah  untuk menjalankan  sebagian  kekuasaan negara. Jika dikaitkan dengan relevansi  dari  teori  fungsi  Notaris sebagai pejabat Publik dengan penelitian ini bahwa  notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bukanlah sebagai pengusaha melainkan sebagai pejabat publik. Applied Theory Applied Theory dalam penelitian  ini  menggunakan  teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum  adalah  salah  satu  syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian (hukum) merupakan: “Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang,  yang  berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”. Dengan konsep kepastian hukum, setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan tersebut akan dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran  hukum  akan  ditindak dan dikenankan sanksi. 196
195 Satijipto  Raharjo.  2000.  Ilmu Hukum.  Bandung:    PT  Citra  Aditya  Bakti. Hlm. 53.
196) Muhammad  Erwin  dan  Amrullah Arpan.  2007 .  Filsafat  Hukum  Renungan
Untuk Mencerahkan  Kehidupan Manusia di Bawah Sinar Keadilan. Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya, hlm.100. C. Metode penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu bentuk
penelitian hukum yang dilakukan dengan  cara  meneiliti  bahan  hukum pustaka  data  sekunder. 197 Penelitian hukum  normatif    adalah  suatu  prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan hukum. 198 Meliputi  penelitian  terhadap asas-asas hukum,
kaedah-kaedah hukum, doktrin serta Perundang-
Undangan yang berkaitan dengan pembebanan  Pajak  Pertambahan  Nilai terhadap  jasa  Notaris/  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  (PPAT).  Hasil  transkripsi dari  wawancara  dipergunakan  dalam penelitian ini sebagai data pendukung.
Penelitian  tesis  ini  menggunakan metode Pendekatan Perundang- Undangan dan pendekatan konseptual.
C. Pendekatan  Perundang-Undangan ( Statute Approach )
Dalam  penelitian  tesis  ini
Penulis  menggunakan  pendekatan perundang-undangan karena mengacu  pada  Undang-Undang Perpajakan.
D. Pendekatan  Historis  ( Historical
Approach ) Pendekatan  sejarah  dilakukan dengan mempelajari latar belakang dan perkembangan aturan  hukum  dari  isu  yang  di bahas. Pendekatan sejarah diperlukan  karena  telah  terjadi beberapa  kali  perubahan  terhadap Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. 197) Soejono Soekanto. 2010. Penelitian Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta :  PT. Raja Grafindo Persada,  hlm 14.
198) Joni  Ibrahim.  2010. Teori  dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia, hlm. 47.
Teknik analisis penelitian dilakukan  dengan  penafsiran  hukum terhadap bahan-bahan hukum yang telah di kumpulkan dan diolah, yaitu : 199 2 Penafsiran Gramatikal Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan Undang- Undang  menurut  arti  perkataan hal  ini  memberikan  pengertian bahwa  terdapat  hubungan  yang erat antara bahasa yang digunakan sebagai  satu-satunya  alat  yang digunakan pembuat Undang- Undang untuk menyatakan kehendak  sesuai  dengan  bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. 200
Dalam  penelitian  ini  penafsiran gramatikal  difokuskan  pada  kata “Notaris  /  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  sebagai  Pejabat Umum”  pada  Undang-Undang Jabatan  Notaris  dan  “Pengusaha Kena Pajak”  pada  Undang-
Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai
1984. 3 Penafsiran Sistematis Penafsiran  sistematis  adalah penafsiran dengan cara memperhatikan apakah ada hubungan  antara  pasal  yang  satu dengan pasal lainnya dalam peraturan  Perundang-Undangan.
Yaitu  pada  Pasal  1  Ayat  1 Undang-Undang  Jabatan  Notaris dengan Pasal 3A ayat 1  Undang-
Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai 1984 dan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013. 4 Penafsiran Autentik
Penafsiran  autentik  adalah penafsiran  yang  didapat  dari pembentuk Undang-Undang.
199 Mochtar  Kusumaatmadja  & B. Arief Sidharta.  2000. Pengantar  Ilmu
Hukum. Bandung : Alumni, hlm. 100.
5 Penafsiran Teleologis
Penafsiran  Teleologis  yaitu penafsiran  yang  dapat  dilihat  dari sejarah dan dapat dilihat pula dari sifat  hubungan  yang  memerlukan pengaturan.
Undang-Undang ingin  menjadi  peraturan  yang bermanfaat untuk kehidupan bersama. Jadi dalam menafsirkannya harus memperhatikan pertanyaan bagaimana  Undang-Undang  yang bersangkutan  berusaha  mencapai tujuan dan untuk itu memperhatikan kehidupan masyarakat. Penafsiran ini disebut juga penafsiran sosiologis. 201
Dalam  penelitian  ini  penafsiran Teologis digunakan terhadap pentingnya pengaturan Pajak Pertamabahn Nilai atas jasa
Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT).

## D. Temuan dan analisis
Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai  Atas  Jasa  Notaris/  Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris/ Pejabat Pembuat Akta  Tanah  (PPAT)  merupakan pejabat  umum  yang  dilantik  oleh pemerintah untuk menjalankan sebagian  kekuasaan  dari  negara. Pembebanan Jasa-Jasa yang diberikan Notaris/  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan  Niliai  1984  dapat dilihat  dari  objek  dan  subjek  Pajak Pertambahan  Nilai  dalam  undang- undang tersebut.
Terkait  dengan  Objek  Pajak Pertambahan Nilai, Undang- Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai 1984  menjelaskan  bahwa  Pajak
201 Sudikno  Mertokusumo  dan  A. Pitlo, Bab- Bab tentang … Op.cit ., hlm.65
Pertambahan  Nilai    dikenakan atas: 202
a. penyerahan  Barang  Kena  Pajak di  dalam  Daerah  Pabean  yang dilakukan oleh pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  di dalam  Daerah  Pabean  yang dilakukan oleh pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak dari  luar  Daerah  Pabean  di dalam Daerah Pabean;
f. ekspor  Barang  Kena  Pajak Berwujud  oleh  Pengusaha  Kena Pajak;
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud  oleh  Pengusaha  Kena Pajak; dan
h. ekspor  Jasa  Kena  Pajak  oleh
Pengusaha Kena Pajak.
Untuk  selanjutnya  pembahasan lebih diorientasikan pada objek pajak yang  diatur  dalam  pasal  4  ayat  (1) huruf a dan huruf c ditegaskan bahwa suatu  penyerahan  barang  atau  jasa dikenai  Pajak  Pertambahan  Nilai apabila  memenuhi  3  (tiga)  syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:
a. yang  diserahkan  adalah  Barang Kena  Pajak  (BKP)  atau  jasa Kena Pajak (PJK);
b. dilakukan  di  dalam  Daerah Pabean;
202 Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1983  tentang  Pajak  Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
c. dilakukan  dalam  kegiatan  usaha atau  pekerjaan  pengusaha  yang bersangkutan. 203 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 juga memberikan penjelasan bahwa terdapat  jenis  barang  dan  jenis  jasa yang  tidak  dapat  dibebankan  Pajak Pertambahan Nilai.
Jenis  jasa  yang  tidak  dikenai Pajak  Pertambahan  Nilai  yaitu  jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: 204
a. jasa pelayanan kesehatan medis;
b. jasa pelayanan sosial;
c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa keuangan;
e. jasa asuransi;
f. jasa keagamaan;
g. jasa pendidikan;
h. jasa kesenian dan hiburan;
i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara  dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
k. jasa tenaga kerja;
l. jasa perhotelan;
m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
203 Untung Sukardji. Op.Cit. hlm.69.
204 Pasal  4A  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1983  tentang  Pajak  Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
n. jasa penyediaan tempat parkir;
o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
q. jasa boga atau katering . Subjek Pajak Pertambahan Nilai tersirat di balik ketentuan  yang mengatur  tentang  objek  pajak  yaitu Pasal 4 ayat (1), pasal 16C dan Pasal 16  D    Undang-Undang  Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dari ketiga pasal tersebut dapat diketahui bahwa subjek pajak PPN dapat dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu PKP  dan  Non  PKP.  Masing-masing kelompok  subjek  pajak  ini  dapat diurai  dari  pasal-pasal  yang  terkait sebagai berikut: 205
a. Pengusaha Kena pajak beberapa pasal yang menyiratkan bahwa subjek pajaknya adalah Pengusaha Kena Pajak antara lain: 1. pasal  4  ayat  (1)  huruf  a  dan huruf  c  yang  menentukan
Pajak  Pertambahan  Nilai dikenakan  atas  penyerahan
Barang Kena Pajak. 2. pasal  4  ayat  (1)  huruf  f, huruf g, dan huruf h dengan
lugas  menentukan  bahwa Pajak  Pertambahan  Nilai dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud,  ekspor  Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,  dan  Ekspor  Jasa Kena  Pajak  yang  dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
3. Pasal  16D  diawalai  dengan kalimat,  Pajak  Pertambahan
205 Untung Sukardji. Op.Cit. hlm.157.
Nilai dikenakan atas penyerahan  Barang  Kena Pajak  berupa  aktiva  yang menurut tujuan semula aktiva  tersebut  tidak  untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak. 206
b. Non Pengusaha Kena Pajak sebutan  “Non  Pengusaha  Kena Pajak”  mengandung  pengertian tidak  dipersyaratkan  memiliki status  Pengusaha  Kena  Pajak supaya dapat melaksanakan kewajiban  Pajak  Pertambahanan Nilai, seperti yang tersirat
dalam:
1. Pasal  4  ayat  (1)  huruf  b menentukan bahwa Pajak Pertambahan  Nilai  dikenakan atas  impor  Barang  Kena Pajak.  Tidak  disebut  dengan tegas  bahwa  seorang  atau badan yang mengimpor Barang  Kena  Pajak  harus bersetatus  Pengusaha  Kena Pajak supaya dapat membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Jadi, siapapun melakukan impor Barang Kena Pajak wajib melaksanakan  kewajiban  di bidang  Pajak  Pertambahan Nilai yaitu paling tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai. 2. Pasal  4  ayat  (1)  huruf  d  dan huruf  e  menentukan  bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan  atas  pemanfaatan
Barang  Kena  Pajak  tidak
berwujud  atau  Jasa  Kena Pajak dari luar Daerah Pabean,  di  dalam  Daerah Pabean. 3. Pasal  16C  dengan  Lugas menentukan bahwa Pajak
Pertambahan  Nilai  dikenakan atas  kegiatan  membangun sendiri  yang  melakukan  tidak dalam  kegiatan  usaha  atau pekerjaannya, baik oleh orang pribadi ataupun badan. Siapapun  tidak  harus  PKP, membangun  sendiri  gedung untuk  tempat  tinggi  atau tempat usaha yang memenuhi persyaratan  tertentu  dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 207
Dari uraian tentang objek dan Subjek  Pajak  Pertambahan  Nilai tersebut diatas, Jasa Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  menurut  Undang-Undang Pajak  Pertambahan  Nilai  1984 merupakan jasa yang dapat dibebankan Pajak Pertambahan Nilai. Hal  tersebut  diatas  dipertegas dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP- 05/PJ./1994 yang telah menyebutkan  bahwa  jasa  hukum adalah  termasuk  sebagai  Jasa  Kena Pajak,  adapun  yang  dimaksud sebagai jasa hukum menurut peraturan ini adalah : 208
a. Jasa Pengacara;
b. Jasa Notaris/PPAT;
207 Ibid. hlm. 158.
208 Pasal  1  ayat  (7)  Keputusan Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP-
05/PJ./1994 tentang Perluasan/Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa Yang Dikenakan PPN c. Jasa Lembaga Bantuan Hukum;
d. Jasa Konsultan Pajak;
e. Jasa Hukum lainnya.
H.  Kemas  Abdullah  Hamid,
S.H.,  Sp.N.,  M.H.  menambahkan, dalam pembebanan Pajak Pertambahan Nilai dapat juga dikaji dari  sudut  lain,  yaitu  dikaitkan dengan  produk  yang  dikeluarkan oleh profesi-profesi tersebut. Produk-Produk  yang  dikeluarkan Oleh  Notaris/  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  (PPAT)  yaitu  berupa akta,  dapat  menghasilkan  nilai ekonomis di dalam produk tersebut. Contoh:  Akta  Pendirian  Perseroan terbatas,  Akta  Hak  Tanggungan, Akta  Fidusia  dan  lain  sebagainya. Sedangkan  Produk-produk  yang dikeluarkan  Oleh  Profesi  Dokter yaitu resep dokter tidak menghasilkan nilai ekonomis.
Contoh:  Orang  sembuh  dari  sakit karena  resep  dokter.  Terdapat  juga Akta  Notaris  yang  tidak  bernilai Ekonomis  seperti  Akta  Pendirian Yayasan. 209
209 Transkripsi  Hasil  Wawancara dengan  H.  Kemas  Abdullah  Hamid,  S.H., Sp.N.,  M.H.  Notaris/  Pejabat  Pembuat
Akta Tanah (PPAT) Palembang. Palembang. Jum’at  26 Januari 2016, Pukul 13.30 WIB.
Bagan 1: Perbandingan Jasa Notaris dengan Dokter dalam Pembebanan PPN
Sumber:  Berdasaarkan  Transkripsi  Hasil  Wawancara  dengan  H.  Kemas  Abdullah Hamid, S.H., Sp.N
Akta  yang  merupakan  produk
Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta dapat  menghasilkan  nilai  ekonomis di  dalam  produk  tersebut,  sehingga dibebankan Pajak Pertambahan Nilai.  Sedangkan  Produk  yang  di hasilkan  oleh  Dokter  tidak  dapat menghasilkan nilai ekonomis, sehingga  tidak  dapat  dibebankan Pajak Pertambahan Nilai. Kriteria Jasa Notaris/Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) yang  dapat  dibebankan  Pajak Pertambahan Nilai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 memberikan  kriteria-kriteria  jasa yang  dapat  dibebankan  Pajak pertambahan  nilai  yaitu  jasa  yang diberikan  oleh  pengusaha  Kecil. Hal  tersebut  termaktub  dalam pasal 3A ayat I yang berbunyi: 210
210 Pasal  3A  ayat  1  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1983  tentang  Pajak  Pertambahan
Jasa  yang  dapat  dibebankan
Pajak Pertambahan Nilai yaitu jasa yang diberikan oleh bukan Pengusaha kecil. Batasan pengusaha kecil tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menggolongkan  Pengusaha  Kecil yaitu pengusaha yang berpenghasilan Bruto Rp. 4.800.000.000,00    (empat  Milyar delapan  ratus  juta  rupiah)  dalam satu  tahun,  Sebagaimana  yang termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 197/PMK.03/2013 yang menyebutkan bahwa: Pengusaha  kecil  merupakan pengusaha  yang  selama  1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Jasa  Kena  Pajak  dengan jumlah peredaran bruto dan/atau  penerimaan  bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00  (empat miliar  delapan  ratus  juta rupiah). 211 Pasal  4  ayat  1  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013  menyebutkan bahwa: Pengusaha wajib melaporkan  usahanya  untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan  dalam  tahun  buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00  (empat miliar  delapan  ratus  juta rupiah). 212
Undang-undang
menggolongkan  Notaris  Sebagai Pengusaha  Kena  Pajak,  sehinga Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT) yang bukan tergolong Pengusaha Kecil menurut Menteri Keuangan tersebut  diatas,  wajib  melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan  sebagai  Pengusaha Kena  Pajak,  sehingga  jasa-jasa
211 Pasal  2  Ayat  1  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
212 Pasal  4  ayat  1  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
yang  diberikannya  dibebankan Pajak Pertambahan Nilai.
Hj.  RA.  Fitri  Yani  S.E.,
M.Si.,  BKP  membenarkan  bahwa Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT) yang berpenghasilan melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan  ratus  juta  rupiah)  dalam satu  tahun,  wajib  dikukuhkan sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak. Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  yang  tergolong sebagai  Pengusaha  Kecil  tidak perlu melaporkan kegiatan
usahanya  itu  untuk  dikukuhkan menjadi  Pengusaha  Kena  Pajak. Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah  (PPAT)  yang  terdaftar sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan  Nilai  secara  terus menerus terhadap setiap jasa yang diberikannya. 213 Notaris/  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak. Hal  tersebut  mungkin  terjadi dikarenakan Notaris/ Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) memiliki  rekan  kerja  dan  ingin membebankan Pajak Pertambahan Nilai atas jasanya. 214
213 Transkripsi  Hasil  Wawancara dengan Hj. RA. Fitri Yani  S.E., M.Si., BKP.
Konsultan Pajak Kota Palembang. Palembang.  Kamis,07  Januari  2016,  Pukul 09.30 WIB. 214 Transkripsi  Hasil  Wawancara dengan Hj. RA. Fitri Yani  S.E., M.Si., BKP.
Konsultan Pajak Kota Palembang. Palembang.  Kamis,07  Januari  2016,  Pukul 09.30 WIB.
Bagan  2:  Jasa-jasa  Notaris/  PPAT  yang  dapat  dibebankan  PPN  dan  Jasa Notaris/ PPAT yang tidak dapat dibebankan PPN.
Sumber:  Pasal  3A  ayat  1  UU  PPN  1984,  pasal  2  ayat  1  dan  pasal  7  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor 197/PMK.03/2013
Kendala Dalam Penerapan Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Jasa Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT) beberapa kendala dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas  Jasa  Notaris/  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu: 1. Melimpahkan Pajak Pertambahan  Nilai  Atas  Jasa Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  kepada  penerima jasa  menurut  peneliti  menjadi kendala  yang  pokok,  Karena masyarakat  sebagai  penerima Jasa  Notaris/  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  (PPAT)  keberatan untuk dikenai Pajak Pertambahan Nilai. 2. Adanya  perbedaan  tarif  Honor Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah (PPAT), dikarenakan tidak semua jasa Notaris/ Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) dibebankan  Pajak  Pertambahan
Nilai.  Perbedaan  tarif  honor tersebut  berdampak pada pilihan masyarakat  untuk  menggunakan jasa  Notaris/  Pejabat  Pembuat
Akta  Tanah  (PPAT),  Sehingga dikhawatirkan menimbulkan kecurangan antara sesama notaris  /  Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah  (PPAT)  untuk  tidak mengkukuhkan  dirinya  sebagai
Pengusaha Wajib Pajak. 3. Direktorat Jendral Pajak menyeragamkan nilai Akta, bukan  berdasarkan  harga  tiap akta. Hal tersebut menjadi kendala  dikarenakan  tarif  honor Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT) Tidak ada standarisasi harga akta, Undang- Undang hanya memberikan batas  minimal  tarif  honor  untuk pembuatan akta. Dengan menyeragamkan nilai akta
menjadi  kendala  bagi  notaris karena  belum  tentu  penghasilan
dari  pembuatan  akta  tersebut sama  dengan  yang  ditetapkan oleh Direktorat Jendaral Pajak.
4. Terkait  kepedulian  masyarakat kepada Negara dalam hal membayar pajak. Selama masyarakat belum peduli dengan perpajakan akan menjadi kendala  bagi  notaris/  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) untuk membebankan Pajak Pertambahan Nilai atas jasanya. Alternatif Untuk Mengatasi Kendala Pembebanan Pajak Pertambahan  Nilai  Atas  Jasa Notaris/ Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) Di Kemudian Hari Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada  orang  lain  dan  hanya dikenakan pada hal-hal tertentu. Jadi, alternatif untuk mengatasi kendala terkait keberatan Masyarakat  sebagai  pengguna  jasa Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  untuk  membayar
Pajak  Pertambahan  Nilai  dapat dibayar oleh Notaris/ Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  itu sendiri. Alternatif  lain  yang  dapat ditempuh  agar  pemungutan  Pajak Pertambahan Nilai dapat dilaksanakan  dengan  efektif  yaitu dengan  adanya  regulasi  khusus terhadap kriteria-kriteria jasa Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT) yang dapat dibebankan Pajak Pertambahan Nilai.  Karena  Notaris/  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)
dalam  hal  ini  menurut  Undang- Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai 1984 digolongkan sebagai Pengusaha. sebagian Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  cenderung  tidak  sepakat dengan  menggolongkan  Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  sebagai  Pengusaha,  karena Notaris  /  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah adalah Pejabat Umum.
. E. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan- pembahasan  dari  bab  sebelumnya mengenai Pengaturan Pajak Pertambahan  Nilai  atas  Jasa  Jasa Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT),  maka  penulis berkesimpulan yaitu sebagai berikut : Jasa  Notaris/  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan  Niliai  1984  adalah obejk  Pajak  Pertambahan  Nilai sehingga  wajib  dibebankan  Pajak Pertambahan  Nilai.  Pembebanan Pajak  Pertambahan  Nilai  atas jasa-jasanya  bukan  didasarkan pada  kedudukan  Notaris/  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  itu sendiri,  tetapi  didasarkan  pada Jasa-Jasa yang diberikannya. Kriteria-Kriteria Jasa Notaris/ Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  yang  dapat  dibebankan Pajak Pertambahan Nilai:
a) Jasa-jasa  yang  diberikan  oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta  Tanah  (PPAT)  yang berpenghasilan  bruto  lebih dari Rp.4.800.000.000,00
(empat  miliar  delapan  ratus juta  rupiah)  dalam  satu  tahun
dan telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
b) Jasa-jasa  yang  diberikan  oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta  Tanah  (PPAT)  yang berpenghasilan  bruto  kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat  miliar  delapan  ratus juta  rupiah)  dalam  satu  tahun tetapi Notaris/ Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) tesebut memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jasa  Notaris/  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dibebankan  Pajak  Pertambahan
Nilai  tidak  hanya  menyangkut kepada  Notaris/  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  (PPAT)  sebagai Wajib  Pajak,  Tetapi  berkaitan dengan  penerima  Jasa  Notaris/ Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  yang  secara  langsung adalah  objek  Pajak  Pertambahan Nilai  yang  menjadikan  Notaris/
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) sebagai pemungut pajak. Alternatif untuk mengatasi kendala terkait keberatan Masyarakat sebagai pengguna jasa
Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  untuk  membayar Pajak  Pertambahan  Nilai  dapat dibayar  oleh  Notaris/  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  itu sendiri  karena  hakikatnya  Notaris /  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT)  yang  harus  membayar pajak Tersebut.

## F. Rekomendasi
1. Pemerintah perlu membuat regulasi  yang  lebih  menjamin kepastian hukum dalam hal membebankan Pajak Pertambahan
Nilai  atas  jasa  Notaris/  Pejabat Pembuat Akta Tanah, dikarenakan Undang-Undang  Jabatan  Notaris pada  pasal  1  Ayat  1  memberi pengertian Notaris adalah Sebagai Pejabat  Umum,  sedangkan  dalam
Undang-Undang Pajak Pertambahan  Nilai  pada  pasal  3A ayat  1  dan  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 menggolongkan  Notaris  /  Pejabat
Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) sebagai  pengusaha,  hal  tersebut dapat  menyebabkan  perbedaan penafsiran  oleh  Notaris/  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
2. Pada  dasarnya  menggolongkan Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta
Tanah  (PPAT)  sebagai  pengusaha tidak  sesuai  dengan  pengertian Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  itu  sendiri,  jadi pemerintah harus membuat regulasi  secara  khusus  untuk menentukan  kriteria-kriteria  jasa Notaris/  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah (PPAT) yang dapat dibebankan  Pajak  Pertambahan
Nilai,  sehingga  tetap  menjaga citra  Notaris/  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu sendiri.
3. Perlunya  edukasi  lebih  mendalam kepada masyarakat akan pentingnya melaksanakan kewajibannya  untuk  membayar pajak, termasuk pajak
pertambahan nilai, karena kepedulian masyarakat dalam
perpajakan  sangat  mempengaruhi pendapatan negara. 4. Pengawasan  dalam  pemungutan Pajak Pertambahan Nilai khususnya  pada  Notaris/  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) perlu ditingkatkan guna meningkatkan  pendapatan  negara dari sektor pajak.

## Daftar Pustaka

## A. Buku-buku
Angger  Sigit  Pramukti  dan  Fuady Primaharsya.  2015. Pokok-
Pokok  Hukum  Perpajakan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Erwin,Muhammad  &  Amrullah  Arpan. 2007. Filsafat Hukum Renungan Untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia  di  Bawah  Sinar Keadilan . Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya. Ibrahim,  Joni.  2010.  Teori dan  Metode Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia. Kusumaattmadja,  Mochtar  &    B.  Arief Sidharta.  2000.  Pengantar Ilmu  Hukum.  Bandung  : Alumni. Mertukusumo,    Sudikno  &    A.  Pitlo. 1993. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. Raharjo,  Satijipto.  2000.  Ilmu  Hukum. Bandung:    PT  Citra  Aditya Bakti. Soekanto,  Soerjono.  2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan  Singkat .  Jakarta  : PT. Raja Grafindo Persada.
Waluyo.2013. Perpajakan di Indonesia . Jakarta:  Salemba Empat.

## B. Tesis
Veronica,  Ingrid.  2011. Kewajiban Notaris  Dalam  Melakukan
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai  Atas Jasa  Notari.  Tesis. Depok: Universitas
Indonesia,Fakultas Hukum,Magister
Kenotariatan. 2011

## C. Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007 Tentang  Perubahan  Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 Tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang  Perubahan  Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang  Pajak  Pertambahan Nilai  Barang  Dan  Jasa  Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  tahun 2012  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1983  Tentang  Pajak Pertambahan  Nilai  Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah  Sebagaimana  Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir  Dengan  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun 2009  Tentang  Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang  Nomor  8  Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan  Nilai  Barang Dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  37  Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan  Pejabat  Pembuat Akta Tanah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun  2000  Tentang  Jenis Barang  Dan  Jasa  Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak . Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013  tentang Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan  Pengusaha  Kecil Pajak Pertambahan Nilai Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pajak Nomor KEP-05/PJ./1994 tentang Perluasan/Penambahan Kelompok  Pengusaha  Jasa
Yang Dikenakan PPN

## C. Internet
Iqbal, Muhammad. 2015. Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan. http://www.pajak.go.id/cont ent/article/pajak-sebagai- ujung-tombak - pembangunan di akses pada
tanggal  10  Juli  2015,  Pukul 02.00 WIB. Badan Pusat Statistik. Realisasi Penerimaan  Negara  (Milyar Rupiah),  2007-2016  diakses dari https://www.bps.go.id/Link
TabelStatis/view/id/1286 pada tanggal 20 Maret 2016,
pukul 23.00 WIB

## E. Hasil Transkripsi
Transkripsi  Hasil  Wawancara  dengan H.  Kemas  Abdullah  Hamid,
S.H.,  Sp.N.,  M.H.  Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah  (PPAT)  Palembang. Palembang.  Jum’at    26 Januari  2016,  Pukul  13.30 WIB. Transkripsi  Hasil  Wawancara  dengan Hj.  RA.  Fitri  Yani  S.E., M.Si., BKP. Konsultan Pajak Kota Palembang. Palembang. Kamis,07 Januari  2016,  Pukul  09.30 WIB.

## PEDOMAN SISTEMATIKA DAN TEKNIK PENULISAN
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium”, yang diterbitkan oleh Program Studi  Magis-  ter  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya  bekerja  sama dengan  Pengurus  Wilayah  Ikatan  Notaris  Indonesia  Sumatera  Selatan,  menerima sumbangan artikel ilmiah untuk dimuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1.    Artikel  harus  orisinal,  tidak  mengandung  unsur-unsur  plagiasi,  dan  kaya  akan gagasan berdasarkan temuan-temuan yang dianalisis pada lapisan filsafat hukum, teori  hukum  dan  dogmatik  hukum,  yang  bermuara  pada  kepentingan  praktik hukum di bidang kenotariatan pada khususnya dan hukum bisnis pada umumnya.
2.  Artikel belum pernah diterbitkan dalam media lain.
3.  Lebih  dianjurkan  kepada  penyumbang  artikel  untuk  membaca  Jurnal  Ilmiah Hukum  Kenotariatan  “Repertorium”  minimal  2  terbitan  terakhir  dan  wajib membaca Pedoman Sistematika dan Teknis Penulisan pada Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium”.
4.  Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan standar kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar.
5.    Artikel  diketik  dengan MS  Words ,  huruf Times  New  Roman , font 12,  spasi rangkap di atas kertas kwarto (A4) sepanjang 20 s.d. 25 halaman.
6.  Setiap artikel harus disertai abstrak dalam bahasa Inggris dan Indonesia (masing- masing  maksimal  200  kata)  dan  kata  kunci  dalam  Bahasa  Indonesia  dan  Inggris (masing-masing maksimal 5 kata).
7.  Artikel dapat merupakan artikel konseptual maupun artikel hasil penelitian hukum di  bidang kenotariatan pada khususnya atau hukum bisnis pada umumnya.
8.  Artikel konseptual ditulis dengan sistematika, sebagai berikut:
a.   Judul (maksimal 20 kata dalam Bahasa Indonesia dan 15 kata dalam Bahasa Inggris).
b.      Nama  Penulis  (ditulis  tanpa  gelar  akademik).  Penulis  artikel  harap mencantumkan  bio  data  singkat  termasuk  status  pekerjaan/jabatan  atau  asal instansi serta alamat e-mail, untuk memudahkan korespondesi dengan ilmuwan lainnya, dan dicantumkan sebagaimana lampiran pada naskah artikel.
c.      Abstrak  (berisi  uraian  singkat  latar  belakang  masalah,  metode  kajian, kesimpulan dan saran, tidak lebih dari 200 kata dan hanya satu paragraf).
d.   Kata kunci (tidak lebih dari 5 kata).
e.      Pendahuluan  (berisi  uraian  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah,  dan kerangka pemikiran hukum).
f.    Pembahasan  (langsung  dibuat  subjudul  dan  sub-sub  judul  sesuai  dengan rumusan masalah yang dibahas).
g.  Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
h.  Daftar Pustaka.
9. Artikel hasil penelitian ditulis dengan sistematika sebagai berikut:
a.  Judul (sama dengan ketentuan pada judul artikel konseptual).
b.  Nama Peneliti (sama dengan ketentuan pada penulis artikel konseptual).
c.      Abstrak  (berisi  uraian  singkat  latar  belakang  masalah,  metode  penelitian, kesimpulan dan saran, tidak lebih dari 200 kata dan hanya satu paragraf).
d.  Kata kunci (tidak lebih dari 5 kata).
e.  Pendahuluan (berisi uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah).
f.      Kerangka  Teori  dan  Konseptual  (menguraikan  secara  singkat  teori-teori hukum dan konsep- konsep hukum yang digunakan dalam penelitian).
g.  Metode  Penelitian  (berisi  kalimat  singkat  metode  penelitian  hukum  yang digunakan dalam   penelitian).
h.  Temuan  dan  Analisis  (langsung  dibuat  subjudul  dan  sub-subjudul  sesuai dengan rumusan   masalah yang dibahas).
i.   Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi.
j.   Daftar Pustaka.
10.  Uraian  artikel  ditulis  secara  sistematis  dan  tersusun  menurut  huruf  dan/atau nomor. Hindari uraian artikel dengan susunan kalimat yang mengalir.
11.  Penulisan  judul  artikel,  judul  bagian,  subjudul  dan  sub-subjudul  dengan ketentuan, sebagai berikut:
a.    Judul  artikel  ditulis  dengan  huruf  besar  semua,  tebal,  di  bagian  atas  tengah artikel.
b. Judul bagian Pendahuluan, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Temuan  dan  Analisis,  Penutup  (yang  terdiri  dari  Kesimpulan  dan  Saran  atau Rekomendasi)  dan  Daftar  Pustaka  ditulis  dengan  huruf  besar  untuk  huruf pertama saja sedangkan huruf berikutnya kecil, tebal, bernomor, rata tepi kiri.
c. Subjudul ditulis dengan huruf besar untuk huruf pertama saja sedangkan huruf berikutnya kecil, tebal, bernomor, rata tepi kiri. d. Sub-sub judul ditulis dengan huruf  besar  untuk  huruf  pertama  saja  sedangkan  huruf  berikutnya  kecil,  tebal, rata tepi kiri.
12.  Penulisan  kutipan  menggunakan footnote (catatan  kaki)  dengan  tata  cara penulisan sebagai   berikut:
a.      Buku,  dimulai  nama  penulis  (diikuti  titik),  tahun  terbit  (diikuti  titik),  judul buku  (cetak  miring,  diikuti  titik),  tempat  terbit  (diikuti  titik  dua),  penerbit (diikuti titik), halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
b.    Disertasi,  Tesis,  Skripsi,  dan  Hasil  Penelitian  lainnya,  dimulai  nama  penulis (diikuti  titik),  tahun  (diikuti  titik),  judul  disertasi,  tesis,  skripsi,  dan  hasil penelitian  lainnya  (diberikan  tanda  petik,  diikuti  titik),  tulisan  disertasi,  tesis, skripsi,  atau  hasil  penelitian  lainnya  (dicetak  miring,  diikuti  titik),  nama perguruan  tinggi  (diikuti  titik),  tempat  perguruan  tinggi  (diikuti  titik),  dan halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
c.    Makalah,  dimulai  nama  penulis  (diikuti  titik),  tahun  (diikuti  titik),  judul makalah (diberikan tanda petik, diikuti titik), tulisan makalah (dicetak miring, diikuti  titik),  nama  forum/semi-  nar  (diikuti  titik),  tempat,  tanggal/bulan (diikuti titik), dan halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
d.   Artikel  suatu  Jurnal,  dimulai nama penulis (diikuti titik), tahun (diikuti  titik), judul  artikel  (berikan  tanda  petik,  diikuti  titik),  nama  jurnal  (cetak  miring, diikuti  titik)  volume,  nomor,  bulan  (diikuti  titik),  halaman  (disingkat  hlm.) yang dikutip.
e.    Artikel  bersumber  dari  internet,  dimulai  nama  penulis  (diikuti  titik),  judul tulisan (diberikan tanda petik, diikuti titik), tulisan artikel (cetak miring, diikuti titik)), alamat website (tulis lengkap, diikuti titik), tanggal diakses.
f.      Berita  ( news )  yang  penulisnya  tidak  diketahui  yang  bersumber  dari  internet, dimulai  sebutan  anomim  (diikuti  titik),  judul  tulisan  (diberikan  tanda  petik, diikuti  titik),  tulisan  berita  (cetak  miring,  diikuti  titik),  alamat website (tulis lengkap, diikuti titik), tanggal diakses.
g.  Artikel bersumber dari surat khabar, dimulai nama penulis (diikuti titik), tahun (diikuti  titik),  judul  tulisan  (diberikan  tanda  petik,  diikuti titik),  tulisan  artikel (cetak  miring,  diikuti  titik),  tulisan  artikel  (cetak  miring,  diikuti  titik),  nama surat kabar (cetak miring, diikuti titik), hari, tanggal/bulan/tahun (diikuti titik), halaman  (disingkat  hlm.)  yang  dikutip.  h.  Berita  yang  penulisnya  tidak diketahui  yang  bersumber  dari  surat  khabar,  dimulai  sebutan  anonim  (diikuti titik),  judul  tulisan  (diberikan  tanda  petik,  diikuti  titik),  tulisan  berita  (cetak miring, diikuti titik), nama surat kabar (cetak miring, diikuti titik), hari, tanggal (diikuti titik), halaman (disingkat hlm.) yang dikutip.
13.  Daftar  pustaka  hendaknya  dirujuk  dari  edisi  terbaru,  yang  disusun  secara alphabetis  dengan  tata  cara  penulisan  seperti  angka  11  di  atas,  tetapi  nama penulis  dibalik  yang  diantarai  oleh  tanda  koma,  serta  tidak  menggunakan halaman yang dikutip.
14.  Artikel  dalam  bentuk hard  copy ( print  out )  rangkap  2,  dan soft  copy ( compaq disc ) dapat diserahkan langsung atau dikirim ke alamat redaksi/tata usaha Jurnal Ilmiah  Hukum  Kenotariatan  “Repertorium”,  dengan  dilampiri  biodata secukupnya. Pengiriman artikel  dalam bentuk file juga dapat  dilakukan  melalui e-mail ke alamat: repertorium.notariat_fhunsri@yahoo.co.id
15.  Semua  naskah  artikel  akan  ditelaah  oleh  penyunting  ahli/mitra  bestari ( reviewers )  dan  penyunting  pelaksana  yang  ditujuk  oleh  Ketua  Penyunting sesuai  dengan  kompetensi  keilmuan  hukumnya  masing-masing.  Penulis  artikel diberikan  kesempatan  untuk  melakukan  perbaikan  (revisi)  naskah  artikel berdasarkan  saran/rekomendasi  dari  penyunting  ahli/mitra  bestari  ( reviewers ) dan  penyunting  pelaksana.  Kepastian  pemuatan  atau  penolakan  naskah  artikel akan diberitahukan kepada penulis naskah artikel.
16.  Naskah  artikel  yang  telah  memenuhi  ketentuan  dapat  dikirimkan  ke  alamat: Redaksi/Tata Usaha Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan “Repertorium”, Kampus Notariat  FH  Unsri  Palembang,  Jalan  Srijaya  Negara,  Bukit  Besar,  Palembang,
Telp. 0711-352034, Faks. 0711-350125, e-mail :
repertorium.notariat_fhunsri@yahoo.co.id , Contact  Person :  Saut  P.  Panjaitan (HP. 081933399726) dan Antonius Suhadi AR (HP. 081532505732).