## JIEE:

## Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan

## Musri 1
1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Ekasakti, Indonesia * penulis korespondensi: musmawa95@gmail.com

## ARTICLE INFO    ABSTRACT
Article history:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten  Pesisir  Selatan,  kendala  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan  Kabupaten  Pesisir  Selatan,  upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam menjalankan pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif,  data  dapat  dianalisis  dengan  cara  hanya  menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan  sistem  pembinaan  narapidana  pada  Rumah  Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil penelitian  bahwa  (1)  Pelaksanaan  sistem  pembinaan  narapidana  pada Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari beberapa karakter  yaitu:  komponen  sistem,  batasan  sistem,  lingkungan  luar, penghubung  sistem,  masukan  sistem,  keluaran  sistem,  pengolahan sistem, dan sasaran sistem. (2) Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu masalah sarana dan prasarana dan anggaran yang masih  kurang,  kurangnya  kapasitas  dan  kemampuan  petugas  dalam melakukan pembinaan, kelebihan kapasitas narapidana dan kurangnya kesadaran  narapidana  dalam  mengikuti  pembinaan,  kurangnya  kerja sama  antar  instansi  dalam  menyukseskan  pembinaan,  pandangan masyarakat yang buruk terhadap narapidana. (3) Upaya yang dilakukan untuk  mengatasi  kendala  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  sistem pembinaan narapidana pada Rutan Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan  yaitu  penambahan  sarana  prasarana  dan  mengkaji  ulang anggaran  pembinaan,  mengajukan  penambahan  petugas dan  pelatihan untuk  petugas,  perlu  penambahan  gedung  baru  dan  menanamkan kesadaran  mengenai  pentingnya  pembinaan  bagi  narapidana,  perlu memperluas kerja sama dalam menyukseskan pembinaan, memperbaiki mindset masyarakat tentang narapidana. Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas  II  B  Painan  disarankan  untuk  melengkapi  sarana  prasarana, mengkaji  ulang  anggaran  pembinaan,  menambah  jumlah  petugas,  dan meningkatkan kemampuan petugas dalam menyukseskan pelaksanaan sistem  pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan
Received  11  August 2022
Received  in  revised form  04  October 2022 Accepted 01 December 2022
Keyword: Pelaksanaan, Sistem, Pembinaan Narapidana, Rumah Tahanan Negara

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan pembinaan bagi
narapidana untuk mengintegrasikan kembali  dirinya  ke  dalam  masyarakat sangat  penting,  tidak  hanya  dari  segi material  atau  spiritual,  tetapi  keduanya harus berjalan secara seimbang, karena ini adalah faktor utama yang memungkinkan narapidana untuk hidup produktif setelah menjalani masa hukumannya. .
Pelaksanaan pembinaan narapidana diatur dengan pola pembinaan narapidana  yang  diberikan  oleh  Menteri Kehakiman  Republik  Indonesia  melalui Surat  Keputusan  No.  M  022-PK  04  10 Tahun 1990. Namun demikian, pengajaran ini  akan  tergantung  pada  situasi  dan setting yang ada di Rutan Kelas II B karena latar belakang narapidana yang beragam.
Narapidana  di  Rumah  Tahanan Negara  Kelas  II  B  Kabupaten  Pesisir Selatan memiliki reputasi negatif, padahal mereka berpotensi memberikan kontribusi bagi  pembangunan  nasional;  Namun, mereka  tidak  memiliki  kesempatan  dan sudah dianggap jelek bahkan sampah oleh masyarakat  sekitar.  Asumsi  seperti  itu akan  menunda  resosialisasi  terpidana dalam  masyarakat  dan  bahkan  dapat mengakibatkan  kembalinya  terpidana  ke penyakit sebelumnya, sehingga menghambat
proses
pertumbuhan.
Namun,  misalkan  masyarakat  bersedia menerimanya. Dalam hal demikian,
narapidana akan mudah berkembang jika mereka dibekali
potensi melalui pembinaan  di  Rutan  Kelas  II  B  selama menjalani masa hukumannya. Tidak menutup  kemungkinan  hasil  pembinaan di  Rutan  Kelas  II  B  bisa  dikembangkan menjadi modal. Dalam kehidupan sosial.
Pentingnya pelatihan bagi narapidana  di  Rutan  Negara  Kelas  II  B Painan Kabupaten Pesisir Selatan berawal dari  seringnya  terjadi  perkelahian  antar narapidana,  kaburnya  narapidana,  dan keengganan  mantan  narapidana  untuk
kembali ke tempat tinggalnya semula. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembinaan  belum  membantu  narapidana dalam merekonstruksi kepribadiannya.
Pembinaan  terhadap  narapidana harus  berdasarkan  aturan  yang  berlaku yaitu  Keputusan  Menteri  Kehakiman  No. M.02PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan  Narapidana/Tahanan,  yang menjabarkan  dua  (dua)  pola  pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian, dan pembinaan mandiri. Pertumbuhan kepribadian  menghasilkan  pertumbuhan mental,  spiritual,  dan  fisik.  Pendidikan formal  adalah  jenis  program  pembinaan yang  tidak  dapat  dilaksanakan  dan diberikan  oleh  Rutan  Kelas  II  B  kepada narapidana yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal. Selain itu, pengembangan kemandirian mencakup program
pendidikan  keterampilan  dan  bimbingan kerja. Kegiatan
pembinaan ini
mengembangkan narapidana sesuai
potensi, bakat, dan minatnya.
Pengembangan  ini  dimaksudkan  agar narapidana  lebih  memiliki  kemampuan dan  lebih  mengikuti  perkembangan  ilmu pengetahuan. Sebelumnya diketahui bahwa  kehidupan  di  Rutan  Kelas  II  B cenderung terisolasi.
Pembinaan Narapidana adalah program di Rumah Tahanan Negara Kelas II B yang bertujuan untuk mempersiapkan Warga  Binaan  Pemasyarakatan  untuk reintegrasi  ke  dalam  masyarakat  setelah menyelesaikan masa hukumannya.
Penyuluhan  yang  diberikan  Rutan Kelas II B dimaksudkan untuk membantu narapidana mendapatkan kembali kepercayaan diri dan penerimaan sosialnya  sehingga  tidak  mengulangi  lagi kejahatannya.  Selain  itu,  pembinaan dilakukan  terhadap  pribadi  narapidana. Tujuannya  agar  narapidana  memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi.
Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  No. 31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembinaan Keluarga Pemasyarakatan mengatur tentang pelaksanaan pembinaan terpidana,  yaitu  rumusan  pembinaan terpidana yang dilakukan dalam beberapa tahap  yaitu  tahap  awal,  tahap  lanjutan, dan tahap akhir.
Selama  ini  perhatian  besar  tertuju pada lembaga-lembaga hukum yang terlibat langsung dalam penegakan hukum,  seperti  kepolisian,  pengadilan, dan  kejaksaan,  serta  pihak-pihak  yang bertanggung  jawab  atas  pelaksanaannya. Kurangnya perawatan ini di Rutan Negara Kelas  II  B.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Rutan  Kelas  II  B  masih  kurang  berhasil. Masih  banyak  terjadi  tindak  pidana  di masyarakat,  terutama  masih  seringnya terjadi  kembali  tindak  pidana  yang dilakukan oleh mantan narapidana.
Tercapainya
tujuan
pemasyarakatan tergantung
pada
beberapa  faktor,  antara  lain  petugas pembinaan,  instansi  terkait,  dan  yang terpenting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana.
Masyarakat  memainkan  peran  penting dalam  proses  resosialisasi  terpidana  yang sulit diterapkan. Ketika mantan narapidana  telah  menyelesaikan  masa hukumannya  dan  siap  untuk  kembali  ke masyarakat,  seringkali  timbul  masalah karena  masyarakat  tidak  siap  menerima mereka.  Banyak  orang  takut,  curiga,  dan kurang  percaya  pada  mantan  narapidana yang kembali ke kehidupan sosial; meskipun mantan
napi telah menunjukkan sikap positif, masih banyak yang  memperlakukan  mereka  dengan tidak  adil.  Ini  mungkin  salah  satu alasan mengapa seseorang  melakukan kejahatan lagi.

## METODE PENELITIAN
Penilaian  data  dapat  dilakukan hanya  dengan  meringkas,  menganalisis,
dan  menjelaskan  implementasi  sistem pembinaan narapidana di Rutan Kelas II B di Kabupaten Pesisir Selatan.
Populasi adalah keseluruhan subjek penyelidikan.  Rutan  Kelas  II  B  Painan Kabupaten  Pesisir  Selatan  berjumlah  12 orang petugas dan Rutan Kelas II B Painan Kabupaten  Pesisir  Selatan  berjumlah  142 orang.
Karena  sampel  adalah  tipikal  dari populasi yang akan diteliti objeknya, maka itu  adalah  sampel.  Menurut  Sugiono, seleksi  tersebut  mewakili  jumlah  dan komposisi  populasi.  Berdasarkan  teknik purposive  sampling,  penulis  menentukan model penelitian  ini  yang  terdiri  dari  lima orang yang dianggap mewakili populasi di atas, sedangkan mengklasifikasikan seleksi  untuk  survei  penerapan  sistem pembinaan narapidana di Kelas II. B Rutan Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang memberikan informasi tentang objek penelitian  tanpa  memberikan  penilaian. Penilaian  deskriptif  kualitatif  ini  tidak berusaha menjelaskan hubungan, menguji hipotesis, atau membuat prediksi.
Penelitian  deskriptif  hanya  dimaksudkan untuk  menggambarkan  secara  sistematis fakta  atau  karakteristik  suatu  bidang tertentu  yang  telah  diperoleh  melalui penelitian, dalam hal ini penerapan sistem pembinaan  narapidana  di  Rutan  Negara Kelas  II  B  Painan  Kabupaten  Pesisir Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Sistem Pembinaan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara  Kelas  II  B  Painan  Kabupaten Pesisir Selatan
Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B Painan  merupakan  salah  satu  Unit Pelayanan  Teknis  Pemasyarakatan  yang ada pada jajaran Kantor Wilayah
Departemen  Hukum  dan  HAM  Sumatera
Barat yang melaksanakan tugas pembinaan,  pembimbing  dan  perawatan bagi  Narapidana  dan  Tahanan    dalam ruang  lingkup  Wilayah  Pesisir  Selatan khususnya serta wilayah hukum
Sumatera Barat pada umumnya.
Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B Painan berupaya seoptimal mungkin meningkatkan  kinerja  organisasi  untuk mewujudkan  visi  dan  misi  sehingga pencapaian  tupoksi  dapat  memberikan manfaat positif bagi terciptanya kehidupan yang  tertib,  aman  dan  sejahtera  dalam kehidupan  masyarakat  Pesisir  Selatan khususnya  dan  Sumatera  Barat  pada umumnya.  Dalam  rangka  melaksanakan tugas  pokok  dan  fungsi  tersebut  sebagai institusi  yang  merupakan  bagian  Integral Penegakan Hukum di Indonesia diperlukan  organisasi  yang  kompleks  dan ter koordinir dalam rangka mengatur dan memberdayakan  semua  potensi  yang dimiliki  demi  kelancaran  operasional tugas,  fungsi  dan  tata  kerja  lembaga pemasyarakatan.
Awalnya  Rumah  Tahanan  Negara (Rutan)  Kelas  II  B  Painan  digunakan sebagai  tempat  penahanan  sementara untuk para tersangka yang belum terbukti atau  belum  mendapat  vonis  pasti  dalam persidangan.    Seharusnya  narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun  karena  keterbatasan  kapasitas Lembaga  Pemasyarakatan  yang  tidak dapat  menampung  seluruh  narapidana, maka  dari  itu  Rumah  Tahanan  Negara
(Rutan)  Kelas  II  B Painan  menjadi tempat alternatif yang tepat  untuk  menggantikan fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan.  Yang mengakibatkan  Rutan  Kelas  II  B  Painan memiliki  fungsi  ganda,  selain  dijadikan sebagai  rumah  tahanan  sementara  juga dijadikan  tempat  dalam  memberikan kegiatan  pembinaan  kepada  narapidana seperti  yang  dilakukan  di  Lembaga Pemasyarakatan.
Pembinaan sangat penting dilakukan  di  Rumah  Tahanan  Negara Kelas  II  B  Painan  Kabupaten  Pesisir Selatan karena kegiatan pembinaan
dijadikan sebagai sarana untuk perubahan watak dan mental dari narapidana itu sendiri agar Warga Binaan
Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan
bertanggungjawab  kepada  diri  sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pembinaan  juga  dijadikan  sebagai  sarana dalam  melatih  keterampilan  dan  bakat narapidana  agar  terhindar  dari  tindak kejahatan.
Pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas  II  B  Painan  Kabupaten  Pesisir Selatan sudah terdapat pergeseran antara sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan  yang  didasarkan  pada nilai-nilai  Pancasila  yang  dilaksanakan melalui program-program pembinaan agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga
narapidana  dapat  diterima  kembali  di
kalangan masyarakat
dan dapat menjalankan
serta mengembangkan
fungsi  sosialnya  di  masyarakat  melalui
peran aktif narapidana
dalam
pembangunan. Sistem pembinaan
pemasyarakatan  ini  tidak  menyebabkan menghilangnya  kemerdekaan  narapidana itu  sendiri  hanya  mengurangi  kebebasan narapidana tersebut.
Kendala yang Terjadi dalam Pelaksanaan Sistem  Pembinaan  Narapidana  pada Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B Painan Kabupaten Pesisir Selatan Masalah Sarana Prasarana dan anggaran yang masih kurang
Permasalahan  sarana  prasarana yang  kurang  memadai  yaitu  kurangnya lapangan untuk tempat pembinaan jasmani sehingga harus bergantian dalam menggunakan lapangan, kurangnya peralatan olahraga dan alat-alat keterampilan  yang  sudah  rusak  serta keterbatasan Gedung untuk menyediakan Bimtek untuk meningkatkan keterampilan narapidana agar narapidana memiliki skill untuk  bekerja  dan  menjalani  kehidupan yang  lebih  baik  setelah  menjalani  masa pidana.
Kurangnya  kapasitas  dan  kemampuan petugas dalam melakukan pembinan
Masalah  yang  dapat  membuat pelaksanaan sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas  II  B  Painan  Kabupaten  Pesisir Selatan menjadi terkendala karena jumlah pegawai  yang  sangat  kurang  dengan jumlah  kapasitas  narapidana  142  orang sementara  jumlah  pegawai  untuk  hanya 12  orang.  Hal  ini  menyebabkan  pegawai kewalahan  untuk  menjalankan  tugasnya, namun  tetap  dilaksanakan  pembinaan terhadap  narapidana  di  Rumah  Tahanan Negara  Kelas  II  B  Painan  sesuai  dengan peraturan undang-undang.
Kelebihan  kapasitas  narapidana  dan kurangnya kesadaran narapidana dalam mengikuti pembinaan
Kegiatan  pembinaan  narapidana  di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan sulit berjalan dengan baik karena terkendala  dari  narapidana  yang  melebihi kapasitas,  kapasitas  narapidana  untuk kegiatan  pembinaan  efektif  seharusnya berjumlah  90  orang  dan  kondisi  di lapangan narapidana berjumlah 142 orang.  Ditangani  oleh  petugas  berjumlah 12 orang yang akan menimbulkan kesulitan.  Dan  Narapidana  juga  merasa tidak nyaman karena mereka ditempatkan di blok-blok dalam keadaan penuh.
Kurangnya Kerja sama dalam menyukseskan pembinaan
Kerja  sama  sangat  penting  dalam kegiatan  pembinaan  narapidana  karena kegiatan pembinaan narapidana merupakan  tanggung  jawab  Bersama. Dalam  penelitian  terdapat  permasalahan kurangnya  Kerja  sama  dalam  pembinaan agama  dengan  mendatangkan  ustad, pemuka  lainnya  dari  Departemen  Agama dan untuk pembinaan keterampilan dengan mendatangkan usaha-usaha yang membutuhkan keterampilan seperti bekerja  sama  dengan  Balai  Latihan  Kerja (BLK).
Pandangan  masyarakat  yang  buruk terhadap narapidana
Kendala  lingkungan  luar  dalam sistem  pembinaan  pada  Rumah  Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Painan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu
pandangan masyarakat yang buruk terhadap  narapidana  yang  sudah  pernah masuk  rumah  tahanan  negara  (Rutan) berarti orang jahat yang membuat narapidana merasa dikucilkan dan Kembali  melakukan  kejahatan.  Padahal tujuan pembinaan
yaitu untuk mengembalikan narapidana
dalam
masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan masyarakat menganggap bahwa  mantan  narapidana  yang  sudah
bebas  dari  masa  pidana  adalah  penjahat yang  tidak  bisa  berubah  menjadi  orang baik dan tidak mendapat kesempatan dari masyarakat untuk mendapatkan
pekerjaan dan akhirnya mantan
narapidana akan kembali bertindak sesuatu yang bertentangan dengan hukum.
Upaya Yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala yang Terjadi dalam Pelaksanaan Sistem  Pembinaan  Narapidana  pada Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B Painan  Kelas  II  B  Painan  Kabupaten Pesisir Selatan
Penambahan sarana prasarana dan mengkaji ulang anggaran pembinaan
Pihak  Rumah  Tahanan  Negara Kelas  II  B  Painan  Kabupaten  Pesisir Selatan  sudah  mengajukan  anggaran untuk  menambah  sarana  prasarana, namun juga menunggu keputusan Pemerintah  Pusat.  Dari  pengajuan  yang diajukan  oleh  Rumah  Tahanan  Negara Kelas  II  B  Painan  Kabupaten  Pesisir Selatan  akan  disaring  oleh  Pemerintah Pusat  mana  yang  penting.  Jadi  tidak semua  pengajuan  akan  disetujui  oleh pemerintah  tergantung  keuangan  dari pemerintah.
Dalam  mewujudkan  visi  dan  misi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan
Kabupaten Pesisir Selatan yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum dengan
mewujudkan peraturan perundang-undangan  yang  berkualitas, mewujudkan  pelayanan  hukum  yang berkualitas, mewujudkan penegakan hukum  yang  berkualitas,  mewujudkan penghormatan,
pemenuhan dan perlindungan  HAM,  mewujudkan  layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum  dan  HAM  dan  mewujudkan aparatur  Kementerian  Hukum  dan  HAM yang  profesional  dan  berintegritas  maka
diperlukan penambahan sarana prasarana yang memadai agar pembinaan narapidana berjalan dengan optimal misalnya dengan mempertimbangkan perluasan  lahan  untuk  gedung  hunian, penambahan lahan untuk lapangan olahraga,  pembangunan  klinik  kesehatan untuk  tahanan  yang  sakit,  ruang khusus untuk  pembinaan  yang  terkait  dengan kasus narkoba.
Mengajukan  penambahan  petugas  dan pelatihan untuk petugas
Penambahan pegawai yang diperlukan yaitu
untuk petugas Kesehatan,  psikologi,  petugas  sosial  agar pembinaan dapat berjalan dengan optimal. Dalam menyukseskan pelaksanaan pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Painan Kabupaten  Pesisir  Selatan  maka  Kepala Rumah Tahanan Negara telah menerapkan beberapa Langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan dengan memberikan kesempatan
untuk melanjutkan Pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi, mengikuti diklat berjenjang dan pelatihan administratif maupun teknis. Para petugas diikutsertakan  dalam  setiap  diklat  dan pelatihan  yang  diadakan  oleh  instansi untuk  penunjang  tugas  sebagai  Pembina narapidana.
Perlu  Penambahan  Gedung  Baru  dan menanamkan kesadaran mengenai pentingnya pembinaan bagi narapidana
Upaya  dalam  pelaksanaan  sistem pembinaan narapidana pada Rumah Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Painan  yaitu dengan meningkatkan minat dan kesadaran narapidana mengenai pentingnya kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan  perlu  dalam  meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik upaya peningkatan kesejahteraan secara ekonomis  guna  awal  permodalan  secara
mandiri.  Upaya  kegiatan  dilaksanakan melalui  pembinaan  kemandirian  karena watak  dan  kepribadian  perlu  mendapat bimbingan siraman rohani.
Perlu  memperluas  Kerja  sama  dalam menyukseskan pembinaan
Usaha  yang  perlu  dilakukan  oleh Rumah Tahanan Negara Kelas II B Painan dalam memperlancar pelaksanaan pembinaan  narapidana  yaitu  memperluas kerja  sama  dalam  mitra  kerja  di  luar Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  agar semakin  banyak  narapidana  yang  mau mengikuti kegiatan pembinaan dan diharapkan juga untuk pihak yang bekerja sama untuk merekrut narapidana setelah selesai masa pidananya.
Memperbaiki mindset masyarakat tentang narapidana
Dalam
sistem pembinaan, masyarakat  merupakan  salah  satu  hal yang  mutlak  diperlukan,  peran  serta masyarakat  harus  dipandang  sebagai aspek  integral  dari  upaya  pembinaan, sehingga  dukungan  masyarakat  sangat diperlukan  dalam  mencapai  tujuan  yang diinginkan  dalam  pembinaan,  Namun, realitasnya kurangnya peran serta masyarakat  dalam  rangka  ikut  serta melibatkan dalam pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap napi karena sebagian anggota masyarakat masih enggan  menerima  kembali  bekas  napi. Sehingga hal tersebut menyebabkan belum  tercapainya  tujuan  pemidanaan, yaitu  untuk  memasyarakatkan  kembali narapidana  ke  dalam  masyarakat.  Maka dari itu diperlukan upaya dalam memperbaiki  mindset  masyarakat  dengan memperlihatkan perilaku mantan narapidana melakukan hal-hal yang positif di kalangan masyarakat dan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.
Dengan demikian, masyarakat akan menerima mantan narapidana kembali ke masyarakat  dengan  tidak  mengucilkan mantan narapidana. Melainkan menerima
dan  membimbing  agar  menyatu  dengan masyarakat,  sehingga  dapat  berinteraksi kembali  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggung jawab.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisa  yang penulis sajikan dalam uraian-uraian sebelumnya maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa:
1. Pelaksanaan sistem pembinaan narapidana  pada  Rutan  Kelas  II  B Painan  Kabupaten  Pesisir  Selatan dilihat  dari  beberapa  karakter  yaitu: komponen  sistem,  batasan  sistem, lingkungan  luar,  penghubung  sistem, masukan  sistem,  keluaran  sistem, pengolahan sistem, dan sasaran
sistem. 2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan
sistem pembinaan narapidana  pada  Rutan  Kelas  II  B Painan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu masalah  sarana  dan  prasarana  dan anggaran yang masih kurang, kurangnya kapasitas  dan  kemampuan petugas dalam melakukan pembinaan, kelebihan  kapasitas  narapidana  dan kurangnya kesadaran narapidana
dalam
mengikuti pembinaan,
kurangnya  kerja  sama  antar  instansi dalam menyukseskan pembinaan, pandangan  masyarakat  yang  buruk terhadap narapidana.
3. Upaya yang dilakukan untuk
mengatasi  kendala  yang  terjadi  dalam pelaksanaan
sistem pembinaan narapidana  pada  Rutan  Kelas  II  B Painan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu penambahan  sarana  prasarana  dan mengkaji  ulang  anggaran  pembinaan, mengajukan penambahan petugas dan pelatihan untuk petugas, perlu penambahan gedung baru dan menanamkan kesadaran mengenai pentingnya pembinaan bagi
narapidana,  perlu  memperluas  kerja sama dalam menyukseskan
pembinaan, memperbaiki mindset masyarakat tentang narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Agussalim  Manguluang,  2016,  Metodologi Penelitian, Padang, Ekasakti Press
AsmadiAlsa, 2007, Pendekatan Kuantitatif dan  Kualitatif  Serta  Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar C.I Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta, Djambatan Gulton Maidin, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, Refika Aditama Hadari Nawawi, 2017, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press
Hasan  Langgulung,  1995,  Manusia  dan Pendidikan  Suatu  Analisis  Psikologi dan  Pendidikan,  Jakarta,  Al-  HUsna Zikra
Harsono.  1995.  Sistem  Baru  Pembinaan
Narapidana. Jakarta: Djambatan
Husaini  Usman,  Purnomo  Setiady  Akbar, 2014,  Metodologi  Penelitian  Sosial, Jakarta, Bumi Aksara
Jogiyanto,  HR,  1999,  Analisis  &  Desain, Yogyakarta, Andi
Jogiyanto HM,  2005,  Analisis Dan Desain
Sistem Informasi Pendekatan TerstrukturEdisi 3, Jakarta, Andi Margono, 2002, Sistem Informasi Manajemen Terjemahan Hendra Teguh Edisi Ketujuh, Jakarta, Buana Ilmu Komputer M.B.  Ali,  T  Deli,  2000,  Kamus  Lengkap Bahasa Indonesia, Bandung, Penabur Ilmu Miftah Thoha, 2004, Pembinaan Organisasi, Rajawali Pres, Jakarta
Mulyadi,  2016,  Sistem  Akuntansi.  Edisi
Ketiga, Jakarta, Salemba Empat
Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. Metode
Penelitian  Pendidikan.  Bandung,  PT
Remaja Rosdakarya
Romney,  Marshal  B,  Paul  John  Steinbert,
2015, Accounting Information Systems, Jakarta, Salemba Empat
Samiaji  Sarosa,  2009,  Sistem  Informasi Akuntansi, Jakarta, Grasindo
Sandjaja  dan  Albertus  Heriyanto,  2006, Panduan Penelitian, Jakarta, Prestasi Pustaka Karya
Sanapih  Faisal,  1995,  Format-Format Penelitian  Sosial:  Dasar-Dasar  dan Aplikasi,  Jakarta,  PT  Raja  Grafindo Persada
Sudarsono,  2012,  Kenakalan  Remaja,
Jakarta, Rineka Cipta Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta