## HUKUM PAJAK DAN IMPLEMENTASINYA BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT *
Dwi Sulastyawati 1
Permalink: https://www.academia.edu/9989886
Abstract: Tax Law and its Implementation for Social Welfare. Tax is one of the economic instruments of a country. Some of these taxes as a source of national income lasts more than 50% of national income. When a country has higher income taxes for example, more jobs can be  created,  reducing  unemployment,  better  education  and  health care.  Moreover,  a  good  instrument  for  the  distribution  of  income. However,  the  distribution  of  income  becomes  biggest  economic problem  today.  Where  the  rich get  richer  and  poor  get  poorer. Tax becomes an instrument to reduce the mismatch of income whether it affects the welfare of the people or not. This issue will be discussed in this paper.

## Keywords: Tax, Tax Law, Tax utilization
Abstrak: Hukum  Pajak  dan  Implementasinya  Bagi  Kesejahteraan Rakyat.  Pajak  merupakan  salah  satu  instrumen  ekonomi  suatu negara.  Sebagian  pajak  sebagai  sumber  pendapatan  nasional berlangsung  lebih  dari  50%  dari  pendapatan  nasional.  Ketika  suatu negara  memiliki  pendapatan  yang  lebih  tinggi  dari  pajak  misalnya, lebih banyak pekerjaan dapat diciptakan, pengangguran mengurangi, baik  pendidikan,  pelayanan  kesehatan  dapat  mencapai.  Dan  juga instrumen  yang  baik  untuk  distribusi  pendapatan.  Sedangkan distribusi  pendapatan  menjadi  masalah  terbesar  saat  ini  ekonomi. Dimana kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Ketika pajak menjadi  instrumen  untuk  mengurangi  ketidakcocokan  pendapatan apakah  itu  mempengaruhi  kesejahteraan  rakyat  atau  tidak  makalah ini akan menguraikan bahwa.
Kata Kunci: Pajak, Hukum Pajak, Pajak Pemanfaatan
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  05  April  2014,  direvisi:  30  Mei  2014,  disetujui untuk terbit: 11 Juni 2014.
1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Bengkulu. Alamat: Jl. AK. Gani No. 1 Curup Bengkulu. E-mail: dwisulastyawati@yahoo.co.id

## 120 - Dwi Sulatyawati; Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat

## Pendahuluan
Negara  Republik  Indonesia  adalah  Negara  Hukum  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  dalam  perkembangannya  telah menghasilkan  pembangunan  yang  pesat  dalam  kehidupan  nasional  yang  perlu dilanjutkan  dengan  dukungan  Pemerintah  dan  seluruh  potensi  masyarakat. Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,  negara  mempunyai  kewajiban  untuk menjaga  kepentingan  rakyatnya,  baik  dalam  bidang  kesejahteraan,  keamanan, pertahanan,  maupun  kecerdasan  kehidupannya. 2 Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan negara  yang  dicantumkan  di  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 yang  berbunyi  “melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan keadilan sosial”. 3
Keberhasilan  pelaksanaan  pembangunan  memerlukan  dana  yang  tidak sedikit,  kebutuhan  untuk  pembangunan  sifatnya  proporsional  dan  disesuaikan dengan  kebutuhan  pembangunan  yang  sedang  dan  akan  berlangsung. Kebutuhan  akan  dana  pembangunan  dapat  diperoleh  melalui  berbagai  cara yang kesemuanya diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara dalam hal ini adalah sektor pajak.
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelengaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  nasional. Sehingga  Pemerintah  menempatkan  kewajiban  perpajakan  sebagai  salah  satu pewujudan  kewajiban  kenegaraan  yang  merupakan  sarana  dalam  pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional guna tercapainya tujuan negara. Penting dan  strategisnya  peran  serta  sektor  perpajakan  dalam  penyelenggaraan pemerintah  dapat  dilihat  pada  Anggaran  Belanja  Negara  (APBN)  dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak dari tahun ke tahun.
Sumber  Penerimaan  Negara  berdasarkan  Undang-Undang  APBN terdiri  dari  Penerimaan  Pajak,  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP),  dan Hibah.  Kebijakan  Pemerintah  di  bidang  pendapatan  negara  dan  hibah diarahkan  untuk  mendukung  kebijakan  fiskal  yang  berkesinambungan  melalui upaya optimalisasi pendapatan negara dan hibah, khususnya penerimaan dalam negeri.  Hal  ini  sesuai  dengan  peran  pendapatan  dan  hibah  sebagai  sumber pendanaan program-program pembangunan. 4
Sebagai kontributor utama bagi penerimaan dalam negeri dalam tahun 2010,  kebijakan  pendapatan  negara  dan  hibah  tetap  diarahkan  untuk optimalisasi penerimaan dalam negeri. Di bidang perpajakan, selain melakukan kebijakan  yang  bersifat  reguler  seperti  reformasi  di  bidang  administrasi, peraturan  perundang-undangan  dan  pengawasan  serta  penggalian  potensi, antara lain dilakukan melalui peningkatan efisiensi pemeriksaan dan penagihan
2 http://organisasi.org/tujuan_nasional_yang_termaktub_dalam_pembukaan_uud_45_a linea_ke_4_republik_indonesia_ilmu_pendidikan_pmp_dan_ppkn
3 Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.
4 Tjip Ismail, Kumpulan Artikel Kuliah Hukum Pajak, h. 3.
pajak.  Di  bidang  PNBP,  kebijakan  yang  dilakukan  Pemerintah  untuk mengamankan  target  PNBP  tahun  2010  adalah  optimalisasi  penerimaan  SDA terutama  dari  migas,  peningkatan  kinerja  BUMN,  serta  optimalisasi  PNBP kementerian/lembaga (K/L).
Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa pajak merupakan salah satu sumber  penerimaan  negara  yang  sangat  penting  bagi  bagi  penyelenggaraan pemerintah  dan  pelaksanaan  pembangunan  nasional.  Penting  dan  strategisnya peran sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat pada Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  Rancangan  APBN setiap  tahun  yang  disampaikan  pemerintah,  yaitu  terjadinya  peningkatan persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN dari tahun ke tahun.

## Pengertian Pajak
Pengertian   pajak  menurut  Undang-undang  Nomor 28  tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan  (UU  KUP)  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, Pajak merupakan kewajiban bernegara yang  diatur  jelas  dalam  UUD  1945.  Dalam  pasal  23  (A)di  tegaskan  bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Yang sesuai dengan pasal 27 ayat (1).
Pasal  23  (A)  UUD  1945  (Amandemen  IV),  merupakan  dasar  hukum pungutan  pajak  di  Indonesia  yang  berbunyi:  “Pajak  dan  pungutan  lain  yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.
Berkaitan  dengan  pajak,  ada  banyak  pengertian  yang  diberikan  oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Definisi pajak menurut P.J.A. Andriani,  yaitu  berbunyi  sebagai  berikut: 5 “Pajak  adalah  iuran  kepada  negara (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terhutang  oleh  yang  wajib  membayarnya menurut  peraturan-peraturan  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali,  yang langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas  negara  untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
Sebagai  perbandingan  berikut  ini  dipaparkan  beberapa  definisi  pajak dari  beberapa  Sarjana  yaitu: 6 1).  Definisi  Francis,  berbunyi:  “Pajak  adalah bantuan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  yang  dipaksakan  oleh  kekuasaan publik  dari  penduduk  atau  dari  barang  untuk  menutup  belanja  pemerintah.” 2). Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919) berbunyi: “Pajak adalah  hutang  uang  secara  insidental  atau  secara  periodik  (dengan  tidak  ada kontraprestasinya),  yang  dipungut  oleh  badan  yang  bersyarat  umum  (negara), untuk  memperoleh  pendapatan,  dimana  terjadi  suatu tatbestand  (sasaran pemajakan),  yang  karena  undang-undang  telah  menimbulkan  hutang  pajak.” 3). Definisi Edwin R.A. Seligman berbunyi: “Tax is a compulsory contribution from  the  person,  to  the  government  to  defray  the  expenses  incured  in  the
5 R, Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), h. 2
6 R, Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, h.3.
122 - Dwi Sulatyawati; Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat
common interest of all, without reference to special benefit confered”. Banyak terdengar keberatan atas kalimat “ without reference” karena bagaimanapun juga uang-uang  pajak  tersebut  digunakan  untuk  produksi  barang  dan  jasa,  jadi benefit  diberikan  kepada  masyarakat  hanya  tidak  mudah  ditunjukkan  apalagi secara perorangan.
Banyak  para  ahli  dalam  bidang  perpajakan  yang  memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak. Namun demikian, berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Definisi yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut: Pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara  (peralihan  kekayaan  dari  sektor  partikelir  ke  sektor  pemerintah) berdasarkan  undang-undang  (dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa timbal (tegen  prestatie)  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publiecke uitgaven).
Dengan  demikian  pajak  hanya  dapat  dipungut  oleh  pemerintah  (baik pusat  maupun  daerah),  dan  pemerintah  baru  dapat  memungut  pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku.

## Pajak Instrumen Ekonomi Negara
Pajak sebagai instrumen perekonomian merupakan sumber pemasukan utama sebuah Negara. Ia merupakan kewajiban setiap warganegara yang diatur dalam  UUD  1945.  Tetapi  pada  faktanya  pemerintah  seringkali  mengalami kekurangan  atau  defisit,  sehingga  untuk  menutupi  kekurangan  tersebut pemerintah  berhutang  baik  domestik  atau  luar  negeri.  Misalnya  dengan menerbitkan  surat  berharga  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan  jangka pendek.
Pajak  merupakan  kontribusi  utama  pemasukan  pemerintah,  dan  pajak juga  merupakan  sumber  belanja  negara.  Ada  dua  fungsi  pajak  yaitu  fungsi budgeter dan fungsi budgeter.
Pertama; berfungsi sebagai budgeter 7 , yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluarannya.  Fungsi  pajak budgeter  adalah  fungsi  yang  letaknya  disektor  publik,  dan  pajak  tersebut merupakan  suatu  alat  untuk  memasukkan  uang  sebanyak-banyaknya  kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan apabila setelah  itu  masih  ada  sisa (surplus),  maka  surplus  ini  dapat  digunakan  untuk membiayai investasi pemerintah ( public saving untuk public invesment). Kedua;  berfungsi  sebagai  Regulerend 8 atau  mengatur  yaitu  pajak sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dalam bidang  sosial  dan  ekonomi.  Pajak  mempunyai  fungsi  mengatur (Regulerend), dalam  arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan  kebijaksanaan  Negara  dalam  lapangan  ekonomi  dan  sosial dengan  fungsi  mengaturnya  pajak  digunakan  sebagai  suatu  alat    untuk mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  yang  letaknya  diluar  bidang  Keuangan  dan
7 Munawir S , Pokok-pokok Perpajakan, liberty, Yogyakarta, 1985, h. 4.
8 Munawir S , Pokok-Pokok Perpajakan, h. 4.
fungsi  mengatur  itu  banyak  ditujukan  terhadap  sektor  swasta.  Misalnya  dalam pajak  perseroan  salah satu  pasal  dari  ordonansi  pajak  perseroan  1925  memberi kebebasan  dari  pajak  perseroan  atas  pengenaan  tarif  yang  rendah  terhadap badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia.
Dari  fungsi  yang  kedua,  apakah  pemerintah  telah  menjalankan  fungsi pajak  dengan  baik,  dengan  indikasi  kesejahteraan  bagi  rakyat  baik  di  bidang sosial dan ekonomi, dengan tersedianya pelayanan-pelayanan publik yang baik, ketersediaan  lapangan  kerja,  rendahnya  tingkat  pengangguran,  tingginya  daya beli  masyarakat,  dan  berkurangnya  pendidikan.  Apakah  hal  ini  telah  tercapai, mengingat  dari  total  seluruh  masyarakat,  dana  pajak  yang  terkumpul  hanya kurang dari 20%.
Ada  empat  macam  tarif  pajak: 9 (1).  Tarif  sebanding/proporsional, berupa presentase yang tetap, terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga  besarnya  pajak  yang  terutang  proporsional  terhadap  besarnya  nilai yang  dikenai  pajak.  (2).  Tarif  tetap,  berupa  jumlah  yang  tetap  terhadap berapapun  jumlah  yang  dikenai  pajak,  sehingga  besarnya  pajak  yang  terutang adalah tetap. (3). Tarif progresif, presentase tarif yang digunakan semakin besar bila  jumlah  yang  dikenai  pajak  semakin  besar.  (4).  Tarif  degresif,  presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang digunakan semakin kecil.
Sejalan  dengan  tema  pembangunan  nasional  dalam  RKP  2012,  yaitu “ Percepatan  dan  Perluasan  Pertumbuhan  Ekonomi  yang  Berkualitas,  Inklusif dan  Berkeadilan  Bagi  Peningkatan  Kesejahteraan  Rakyat”,  kebijakan  alokasi anggaran  belanja  Negara  dalam  RAPBN  tahun  2012  diarahkan  kepada  upaya untuk: (1). Mendorong pertumbuhan di daerah melalui pengembangan koridor ekonomi,  (2).  Membangun  infrastruktur  yang  mendukung  terwujudnya keterhubungan  wilayah,  (3).  Mendorong  pelaksanaan  program  perlindungan sosial  yang  berpihak  kepada  masyarakat  lemah  dan  tertinggal  melalui  empat klaster,  (4).  Penanggulangan  kemiskinan  dan,  (5).  Peningkatan  kesempatan kerja.
Di samping itu, kebijakan alokasi anggaran juga tetap diarahkan untuk mengoptimalkan  sumber-sumber  pendapatan  negara,  meningkatkan  efisiensi dan  efektivitas  belanja  negara,  serta  mengoptimalkan  pengelolaan  pembiayaan secara  hati-hati  ( prudent)  dan  meningkatkan  pemanfaatannya  untuk  kegiatan produktif. 10 Alokasi belanja Pemerintah Pusat 2012 difokuskan untuk memberikan dukungan  terhadap: 11 (1).  peningkatan  belanja  infrastruktur;  (2).  pelaksanaan klaster  4,  yang  terdiri  dari  6  program  utama,  dan  3  prioritas  utama;  (3). program  perlindungan  sosial  dalam  bentuk  program  Jamkesmas,  program keluarga  harapan  (PKH),  program  nasional  pemberdayaan  masyarakat (PNPM),  BOS,  dan  raskin;  (4).  peningkatan  belanja  untuk  bidang
9 Mardiasmo, Perpajakan, edisi revisi 2011, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), h. 9-10 10
Lihat: Nota Keuangan & Rancangan APBN 2012,
http://www.anggaran.depkeu.go.id/  web-content-list.asp?ContentId=876 (diakses  tanggal  1 November 2012) 11 Ibid.
124 - Dwi Sulatyawati; Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat
perekonomian  yang  ditujukan  untuk  perluasan  dan  percepatan  pertumbuhan ekonomi  yang  inklusif  dan  berkualitas;  (5).  implementasi  anggaran  berbasis kinerja  oleh  K/L  dengan  pendekatan  pencapaian output  dan  outcome;  (6). peningkatan  kemampuan  pertahanan  menuju  minimum essential  force;  (7). perbaikan  kesejahteraan  aparatur  Negara  dan  perluasan  kebijakan  reformasi birokrasi;  (8).  pengendalian  pengangkatan  PNS  pusat  dan  daerah  dengan mengarahkan  kepada  kebijakan zero  growth;  (9).  pengalokasian  anggaran subsidi  agar  lebih  tepat  sasaran;  (10).  peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas belanja  negara;  serta  (11).  pengalokasian  anggaran  pendidikan  20  persen  dari APBN  dan  mengarahkan  pemanfaatan  anggarannya  untuk  meningkatkan aksesibilitas serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Berdasarkan  arah  dan  strategi  kebijakan  fiskal  tersebut  di  atas,  maka postur RAPBN 2012 akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut: (1). Pendapatan  negara  dan  penerimaan  hibah  direncanakan  mencapai  Rp1.292,9 triliun  (15,9  persen  terhadap  PDB),  yang  berarti  mengalami  kenaikan  sebesar Rp123,0  triliun  (10,5  persen)  dari  target  APBN-P  tahun  2011.  Kenaikan rencana pendapatan negara dan hibah tersebut diharapkan akan didukung oleh kenaikan  penerimaan  perpajakan.  (2).  Total  belanja  negara  direncanakan sebesar  Rp.  1.418,5  triliun  (17,5  persen  terhadap  PDB).  Jumlah  ini,  berarti menunjukkan  peningkatan  sebesar  Rp97,7  triliun  atau  7,4  persen  dari  pagu anggaran  belanja  negara  dalam  APBN-P  2011  sebesar  Rp1.320,8  triliun. Belanja  pemerintah  pusat  dalam  tahun  2012  direncanakan  sebesar  Rp954,1 triliun,  yang  berarti  mengalami  peningkatan  Rp.  45,9  triliun  atau  5,1  persen dari  paguAPBN-P  2011.  Sementara  itu,  anggaran  transfer  ke  daerah  dalam RAPBN  tahun 2012  direncanakan  sebesar  Rp.  464,4  triliun,  yang  berarti  naik Rp.  51,9  triliun  atau  12,6  persen  dari  pagu  APBN-P  2011  sebesar  Rp.  412,5 triliun. (3). Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp. 125,6 triliun (1,5 persen terhadap  PDB).  (4).  Pembiayaan  defisit  RAPBN  2012  direncanakan  berasal dari  sumber-sumber  pembiayaan  dalam  negeri  sebesar  Rp.  125,9  triliun,  dan pembiayaan luar negeri yang diperkirakan sebesar negatif Rp. 0,3 triliun.
Jadi  pajak  adalah  tulang  punggung  dari  pertumbuhan  penyelenggaran negara.  Diperkirakan  pula  sekitar  25  juta  masyarakat  mampu  yang  belum membayar  pajak  yang  baru  tergali  potensi  dari  sumber  wajib  pajak  hanya sebesar 10.4 % dari perkiraan 5 juta badan usaha potensial. 12
Angka  10.4%  tentunya  adalah  angka  yang  relatif  kecil  karena  untuk membiayai  defisit  ini  rencana  pembiayaan  dianggarkan dari  hutang  dalam  dan luar  negeri,  jika  kita  membahas  masalah  hutang.  Menurut  Editoral  Media Indonesia  Edisi  25  November  2011  dengan  edisi  “Hutang  kian menggunung” 13 ,  Jumlah  hutang  Negara  tahun  2011  sejumlah  1.768  triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2001 sejumlah 1.273 triliun rupiah, yang artinya kenaikan  hutang  negara  pertahun  naik  rata-rata  50  triliun  rupiah.  Kenaikan
12 Lihat: Mahendra,  PajakSebagaiPilar Negara,  Suplemen  Tempo  edisi  25  Oktober-4 November 2012, KementerianKeuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
13 Lihat: http://www.mediaindonesia.com/editorial/index.php/editorial/detail/908 Diakses 27 November 2011.
hutang  dari  2010-2011  adalah  sebesar  19,19  triliun  rupiah.  Dan  jika  dibagi dengan  230  juta  jiwa,  setiap  individu  rakyat  Indonesia  menanggung  beban hutang  sebesar  7,4  juta  rupiah. Angka  yang  cukup  fantastis,  karena  bagaimana hutang Negara bisa habis, jika dari tahun ketahun jumlahnya bertambah.
Dari  kondisi  ini  instrumen  pajak  sangat  dihandalkan  untuk pembiayaan  belanja  Negara,  agar  Negara  bisa  mengatasi  masalah  deficit anggaran,  meningkatkan  pembelanjaan  negara  dan  upaya  menyejahterakan rakyat,  agar  masyarakat  dapat  merasakan  manfaat  penerimaan  pajak  untuk pembangunan  fasilitas  pelayanan  publik  dan  infrastruktur,  pendidikan  murah, kesehatan murah, pertahanan dan keamanan, subsidi BBM, energi dan pangan tertib dan lancar. Selain itu, peran pajak juga sebagai retribusi bagi orang kaya, sehingga setiap masyarakat yang miskin dan kurang mampu akan dialirkan dari dana  tersebut  karena  ketimpangan  distribusi  pendapatan  adalah  masalah ekonomi  dunia  saat  ini.  Acapkali,  orang-orang  kaya  tersebut  melupakan kewajiban  Negara  dalam  bentuk  membayar  pajak,  padahal  mereka  juga menikmati hasil pajak.
Selain  potensi  pajak  yang  bernilai  1,3  ribu  triliun,  sebenarnya  potensi instrumen  perekonomian  seperti  zakat  misalnya  mencapai  nilai  217  triliun (BazNas 2011), sekitar 1/6 nilai riil pajak. Jika kesadaran membayar pajak dan zakat  disinergikan  sudah  barang  tentu  banyak  hal  bisa  dilakukan  demi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Saat  ini  diperkirakan  lebih  dari  5  juta  badan  usaha,  dan  ini  belum termasuk usaha mikro. Tapi, dari 5 juta badan usaha itu, cuma sekitar 1,9 juta badan  usaha  yang  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  badan.  Dan  yang  melaporkan SPT hanya 10,4 % dari potensinya. 14
Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  hambatan  pemungutan  pajak, menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan Edisi Revisi 2011”, hambatan tersebut adalah: 15
Pertama, Perlawanan Pasif. Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, disebabkan antara  lain: (1).  Perkembangan intelektual  dan  moral    masyarakat. Masyarakat sudah cerdas menilai kinerja aparatur negara dalam hal perpajakan, perpajakan  memang  menjadi  tulang  punggung  pendapatan  negara,  tetapi  jika menyimak berita korupsi pajak yang dilakukan beberapa oknum pegawai pajak atau para pejabat birokrasi, membuat masyarakat enggan membayar pajak. (2). Sistem  perpajakan  yang  (mungkin)  sulit  dipahami.  Setiap  warga  Negara berkewajiban  membayar  pajak,  akan  tetapi  kebanyakan  masyarakat  tidak mengerti  mekanisme  penghitungan  pajak,  dan  hal  ini  menjadi  faktor keengganan  masyarakat  membayar  pajak.  (3).  Sistem  kontrol  tidak  dapat dilakukan  dan  dilaksanakan  dengan  baik.  Senada  dengan  contoh  yang  telah disebutkan  di  atas,  acapkali  kita  mendengar  para  pemegang  jabatan  yang mengorupsi pajak bumi dan bangunan misalnya, hal ini dikarenakan kurangnya
14 Pajak Sumber Utama APBN yang belum Tergali Maksimal, [Lihat: Mahendra, Pajak Sebagai  Pilar  Negara,  Suplemen  Tempo  edisi  25  Oktober-4  November  2012,  Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak].
15 Mardiasmo, Perpajakan, h. 8-9.
126 - Dwi Sulatyawati; Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat
sistem kontrol distribusi, pelaporan dan penggunaan pajak, sehingga masyarakat enggan dan ragu membayar pajak, hal ini terbukti dari data yang menunjukkan dari wajib pajak pribadi hanya 14,7 % potensi pajak yang tergali, dan dari wajib pajak badan hanya 10,4%.
Kedua,  Perlawanan  aktif.  Perlawanan  aktif  meliputi  semua  usaha  dan perbuatan  yang  secara  langsung  ditujukan  kepada  fiskus  dengan  tujuan  untuk menghidari  pajak.  Bentuknya  antara  lain:  (1).  Tax  avoidance,  usaha meringankan  beban  pajak  dengan  tidak  melanggar  undang-undang.  (2).  Tax evasion,  usaha  meringankan  pajak  dengan  cara  melanggar  undang-undang (menggelapkan pajak).
Salah satu langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan penerimaan pajak  adalah  dengan  menerapkan tax  amnesty  atau  pengampunan  pajak. 16
Langkah ini sangat efektif untuk menjaring pajak baru, pasalnya banyak badan usaha  yang  takut  pembayaran  pajak  harus  membayar  pajak  yang  tahun sebelumnya.  Sehingga  diterapkan tax  amnesty  yang  diperlukan  kesadaran masyarakat dan para penegak hukum legowo demi kemakmuran  rakyat dimasa yang akan datang.

## Pengaruh Pajak Terhadap Kesejahteraan Rakyat
Peran  pajak  belum  menjawab  atau  memenuhi  kebutuhan  rakyat, misalnya  infrastruktur  jalan,  banyak  sekali  ditemui  jalan  rusak  dan  belum diperbaiki,  fasilitas  jembatan  yang  masih  kurang,  akibatnya  distribusi  barang menjadi terhambat dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
Dari  segi  pendidikan  pun  dirasa  kurang,  dana  pendidikan  telah dialokasikan sebesar 20% dari APBN, dan terjadi kenaikan setiap tahun. Tetapi dampaknya  dirasa belum  begitu  mengena,  karena  bantuan  operasional  sekolah (BOS),  memberikan  nominal  yang  sangat  kecil  kepada  masyarakat  kurang mampu,  begitu  pun  tunjangan  yang  diberikan  kepada  guru  bantu  atau  guru tidak  tetap,  minim  sekali.  Dana  bantuan  operasional  lebih  ditujukan  kepada rehabilitasi sarana secara fisik, tetapi harus diakui tunjangan profesi guru cukup menambah  tingkat  kesejahteraan  para  guru.  Pajak  yang  besar  pastinya  akan menambah kualitas pendidikan di Indonesia.
Dari  segi  pelayanan  kesehatan,  pelayanan  kesehatan  dengan  program jaminan  kesehatan  masyarakat  (jamkesmas)  dengan  total  dana  7,3  triliun, memang  sangat  membantu  rakyat  miskin,  yang  selama  ini  merasa  anti  pasti untuk  berobat  ke  rumah  sakit.  Namun  pelayanan  tersebut  masih  kurang, lembaga kesehatan swasta biasanya bisa memberikan pelayanan dengan baik. Ini berarti,  masih  dibutuhkan  dana  lebih  besar  untuk  memberikan  kenyamanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
Dari segi pertahanan dan keamanan, peralatan militer Indonesia sudah ketinggalan zaman, tidak heran sering kita simak dalam berita kecelakaan darat,
16 Lihat:  Pajak  Sumber  Utama  APBN  yang  belum  Tergali  Maksimal,  [Lihat: Mahendra, Pajak Sebagai Pilar Negara, Suplemen Tempo edisi 25 Oktober-4 November 2012, Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak].
laut  dan  udara.  Hal  tersebut  dikarenakan  karena  alat  yang  digunakan  sudah tidak layak pakai.

## Upaya Reformasi Perpajakan di Indonesia
Reformasi  Perpajakan  dilakukan  pemerintah  diantaranya  dengan  cara menindak  aparat  pajak  yang  menyalahgunakan  wewenangnya.  Seperti  adanya pemberian  teguran,  tindakan,  sampai  pemecatan  pegawai  Kementrian Keuangan terutama pada Direktorat Jenderal Pajak.
Untuk  itu,  di  samping  perbaikan  akhlak,  moral,  dan  tanggung  jawab pejabat,  secara  terus-menerus  dilakukan  perbaikan  sistem,  administrasi,  dan kebijakan  perpajakan  yang  bisa  mengurangi  pertemuan antara  wajib  pajak  dan petugas.
Paling  tidak ada  dua  lompatan  yang  siginifikan  dalam  reformasi  pajak di Indonesia, 17 yaitu; Pertama, pembukaan Kantor wajib pajak besar, diikuti uji coba untuk wajib pajak menengah dan kecil dengan sistem perpajakan modern. Pada  Kantor  wajib  pajak  besar  tersebut,  dibentuk account  representative  yang bertujuan  mengetahui  segala  tingkah  laku,  ruang  lingkup  bisnis,  dan  segala sesuatu yang berkaitan dangan hak dan kewajiban wajib pajak yang diawasinya (knowing  your  taxpayer).  Dan  pelayanan  kepada  wajib  pajak  dapat  dilakukan secara tuntas pada satu meja.
Kedua, adalah  usulan  terhadap  perubahan  atau  amendemen  undang- undang  perpajakan,  yakni  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  Perpajakan, Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  (PPh),  dan  Undang-Undang  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN).  Intinya  adalah  mengubah  tarif,  subyek,  dan  obyek pajak agar kompetitif.
Pemerintah  mengusulkan  penurunan  tarif  PPh  badan,  menaikkan pendapatan  tidak  kena  pajak  dua  kali  lipat,  penyederhanaan  tarif  PPh  dan PPnBM  (pajak  penjualan  atas  barang  mewah).  Dalam  soal  subyek  dari  obyek pajak, pemerintah mengusulkan perluasan agar ada rasa keadilan kepada seluruh wajib pajak.
Dalam  soal  administrasi,  dilakukan  berbagai  macam  penyederhanaan perpajakan, misalnya dalam goal mempercepat proses restitusi, memperpendek waktu  penyimpanan  dokumen,  waktu  dan  metode  pembayaran,  dan  lain sebagainya. Sebagai imbangannya, dalam amendemen undang-undang tersebut diusulkan penalti tarif lebih tinggi bagi wajib pajak yang sengaja tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Selain itu, mereka yang sengaja melakukan penghindaran  pajak  serta  mengisi  SPT  dangan  tidak  jujur  akan  dikenai tindakan hukum yang setimpal.

## Penutup
Pajak  merupakan  iuran  wajib  setiap  warga  negara  terhadap  bangsa, merupakan  elemen  utama  instrumen  perekonomian,  tetapi  pengaruh  pajak terhadap  kemakmuran  masyarakat  dari  segi  sosial,  pendidikan  dan  ekonomi,
17 Lihat: Anggito Abimanyu, "Melihat Arah Reformasi Perpajakan", (Makalah: Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan RI.
128 - Dwi Sulatyawati; Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat
dan  pertahanan  negara  dirasa  belum  maksimal  atau  belum  begitu mempengaruhi  kemakmuran  rakyat,  dana  pajak  belum  mencukupi  untuk memenuhi  seluruh  kebutuhan  rakyat  Indonesia,  rakyat miskin,  pengangguran, rumah sakit murah, pendidikan murah semua sangat kurang. Karena itu pajak sangat  berperan  dengan  pro  rakyat  dalam  memajukan  negara.  Hal  ini dikarenakan,  potensi  pajak  yang  tergali  dan  penggunaan  pajak  yang  belum maksimal.  Dengan  memahami  arti  penting  pajak,  maka  diharapkan  semakin tinggi  kesadaran  masyarakat  membayar  pajak,  agar  tingkat  kesejateraan  yang lebih baik dapat dicapai.
Agar pungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan masyarakat, maka perlu suatu upaya pemaksaan yang bersifat legal. Legalitas dalam hal ini adalah dengan  menyandarkan  pungutan  pajak  melalui  undang-undang.  Tanpa undang-undang,  pemungutan  pajak  tidak  mengikat  masyarakat  dan  tidak  sah. Oleh  karena  pemungutan  pajak  untuk  kepentingan  rakyat,  maka  pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam  Pasal  23 ayat (2)  UUD  1945  yang  telah  diamandemenkan  dalam  Pasal 23A  amandemen  ke-III  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  berbunyi  “Pajak dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur dengan undang-undang”.

## Pustaka Acuan
Ismail, Tjip, DR., Kumpulan Artikel Kuliah Hukum Pajak Mahendra, Pajak Sebagai Pilar Negara, Suplemen Tempo edisi 25 Oktober-4 November 2012, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak. Mardiasmo, Perpajakan, edisi revisi 2011, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011) Munawir S , Pokok-pokok Perpajakan, liberty, Yogyakarta, 1985. Pajak Sumber Utama APBN yang belum Tergali Maksimal, [Lihat: Mahendra,
Pajak Sebagai Pilar Negara, Suplemen Tempo edisi 25 Oktober - 4
November 2012, Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak].
R, Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: Rafika
Aditama,  2003)
Suplemen Tempo edisi 25 Oktober-4 November 2012, Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nota Keuangan&Rancangan APBN 2012, http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content- list.asp?ContentId=876 (diaksestanggal 1 November 2012) http://organisasi.org/tujuan_nasional_yang_termaktub_dalam_pembukaan_uu d_45_alinea_ke_4_republik_indonesia_ilmu_pendidikan_pmp_dan_p pkn http://www.mediaindonesia.com/editorial/index.php/editorial/detail/908 Diakses 27 November 2011.