## 1. Pendahuluan
Pulau  Penyengat  terletak  di  Kelurahan Penyengat,  Kecamatan  Tanjungpinang  Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Secara  geografis  wilayah  Provinsi  Kepulauan Riau  terletak  antara  0º40'  LS  dan  07º19'  LU serta antara 103º3' BT sampai dengan 110º 00' BT.
Pulau  Penyengat  memiliki  kekayaan tinggalan  budaya  berupa  bangunan,  struktur, dan  lanskap  budaya  yang  unik.  Pulau  dengan aneka  bangunannya  itu  membentuk  kompleks pemerintahan eksklusif yang dibatasi oleh lautan. Berdasarkan  karakteristiknya,  tidak  diragukan lagi bahwa Pulau Penyengat termasuk salah satu wilayah pusat kebudayaan Melayu. Kebudayaan

## KONSEP ZONASI PULAU PENYENGAT: SEBUAH ALTERNATIF

## W. Djuwita Sudjana Ramelan, Osrifoel Oesman, Gatot Ghautama, Supratikno Rahardjo, dan Prio Widiono
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Kampus UI Depok winramelan@yahoo.co.id, osrifoel_oesman@yahoo.co.id, toyeletoye@yahoo.co.id, tikno_fibui@yahoo.com, dan p.widiyono13@gmail.com
Abstract. Zoning Concept of Pulau Penyengat: An Alternative. Pulau Penyengat in the Province of Riau Islands could be considered as the only region that has intact cultural heritage buildings with Malay colour characteristic. Pulau Penyengat is an island of 3.5 km². There are dozens of buildings and structures which functions can still be identified and there are at least 16 which are still intact but neglected. The existence of these remains convinced us that the center of Malay culture is in Riau region. This study is to discuss the concept of zoning at each site in Pulau Penyengat that can be used as reference when the island is designated as heritage area. Important values embodied in  the  cultural  heritage  are  also  studied.  This  multidisciplinary  study  uses  qualitative  approach. Data is obtained through field observation, identification of cultural heritage, in-depth interviews, focused group discussion (FGD), and zoning delineation for each site. The data is analyzed through architectural, historical, cultural, development zoning, and law analysis. The result of this study is a concept of zoning for all sites in the region of Pulau Penyengat.
Keywords: Cultural heritage, Zoning, Significant values, Pulau Penyengat
Abstrak. Pulau Penyengat di Provinsi Kepulauan Riau dapat dikatakan satu-satunya wilayah yang memiliki  tinggalan  budaya  berupa  bangunan  yang  masih  utuh  dengan  ciri  warna  kemelayuan. Pulau Penyengat ini merupakan pulau seluas 3,5 km². Di dalamnya terdapat puluhan bangunan dan struktur  yang  masih  dapat  diidentifikasi  fungsinya  dan  sekurang-kurangnya  ada  enam  belas  yang masih utuh meskipun tidak terurus. Keberadaan tinggalan budaya itulah yang meyakinkan kita bahwa kebudayaan Melayu berpusat di wilayah Riau. Studi ini berkenaan dengan pembahasan konsep zonasi pada setiap situs di Pulau Penyengat yang dapat dijadikan acuan apabila ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Selain itu, digali nilai-nilai penting yang terkandung pada warisan budayanya. Dalam studi multidisiplin ini digunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi lapangan, identifikasi cagar budaya, in-depth interview, focused group discussion ( FGD ), dan delineasi untuk zonasi setiap situs. Data tersebut dikaji melalui analisis arsitektural, sejarah, budaya, pengembangan zonasi,  dan  hukum.  Studi  ini  menghasilkan  sebuah  konsep  zonasi  semua  situs  di  kawasan  Pulau Penyengat.
Kata Kunci: Cagar Budaya, Zonasi, Nilai penting, Pulau Penyengat
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 35 No. 1, Juni 2017 : 1-74
Melayu merupakan “roh” kebudayaan Indonesia, yang berkembang dan berpengaruh sejak lama. Tinggalan  budaya  yang  tersebar  itu  setidak- tidaknya  ada  (1)  Dermaga,  (2)  Masjid  Raya Sultan Riau, (3) Makam Engku Putri Hamidah, (4) Makam Embung Fatimah, (5) Makam Raja Fisabilillah,  (6)  Kompleks  Makam  Raja  Ja’far dan  Raja  Ali,  (7)  Gedung  Tengku  Bilik,  (8) Kawasan Makam dan Keluarga Raja Penyengat dan  Masyarakat,  (9)  Balai  Adat,  (10)  Gedung Hakim Mahkamah Syariah Raja Haji Abdullah,
(11) Rusdiyah Club, (12) Istana Raja Ali Yang Dipertuan  Muda  VIII,  (13)  Gudang  Mesiu, (14)  Kompleks  Makam  Raja  Abdurrahman, (15)  Benteng  Bukit  Kursi,  (16)  Perigi  Putri, dan bangunan lain yang tak dapat dikenali lagi. Sayangnya, hanya Masjid Raya Sultan Riau yang masih  dihuni  atau  dimanfaatkan,  sedangkan bangunan  lainnya  berdiri  tanpa  penghuni  dan tidak terurus.
Apa  yang  tersisa  di  Pulau  Penyengat tidak tersambung secara budaya bagi sebagian
Peta 1. Peta  Keletakan  Pulau  Penyengat,  Provinsi  Kepulauan  Riau  (Sumber:  Rencana  Tata  Ruang  Pemda  Provinsi Kepulauan Riau 2013)
Foto 1. Masjid Raya Sultan Riau (Sumber: Ramelan et al. 2015)
Foto 2. Makam  Engku  Putri  Hamidah  (Sumber:  Ramelan et al. 2015)
Konsep Zonasi Pulau Penyengat: Sebuah Alternatif. W. Djuwita Sudjana Ramelan dkk.
Foto 3. Kompleks Makam Raja Ja’far dan Raja Ali (Sumber:
Ramelan et al. 2015)
Foto 4. Gedung Tengku Bilik (Sumber: Ramelan et al. 2015)
Foto 7. Gudang Mesiu (Sumber: Ramelan et al. 2015) Foto 8. Kompleks  Makam  Raja  Abdurrahman  (Sumber: Ramelan et al. 2015)
Foto 5. Gedung  Hakim  Mahkamah  Syariah  Raja  Haji Abdullah (Sumber: Ramelan et al. 2015)
Foto 6. Istana Raja Ali Yang Dipertuan Muda VIII (Sumber:
Ramelan et al. 2015)
Foto 9. Benteng Bukit Kursi (Sumber: Ramelan et al. 2015) Foto 10. Perigi Putri (Sumber: Ramelan et al. 2015)
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 35 No. 1, Juni 2017 : 1-74
masyarakat  karena  belum  tereksplorasi dan  terkomunikasikan  nilai-nilai  penting kekayaan  budaya  tersebut  kepada  masyarakat. Kini  timbul  pertanyaan  apa  yang  menjadi permasalahan  tersebut  di  Pulau  Penyengat. Jejak  sejarah  tentang  kejayaan  Sultan  Riau, Kerajaan Riau Lingga, juga menjadi simpang- siur.  Generasi  penerusnya  terkotak-kotak  ke dalam berbagai kelompok tertentu. Hal itu tentu akan  menghambat  proses  pelestarian  budaya intangible .  Di  samping  itu,  semua  bangunan cagar budaya yang berada di Pulau Penyengat bagaikan  tidak  bertuan.  Sebagian  besar dibiarkan  kosong,  bahkan  ada  yang  tinggal reruntuhannya  saja.  Fakta  budaya  demikian itulah yang menjadi alasan pentingnya penelitian ini segera dilakukan agar tinggalan budaya itu tidak  sampai  hancur. Agar  manfaatnya  benar- benar dapat dirasakan oleh masyarakatnya, aset budaya itu perlu segera ditindaklanjuti melalui kegiatan penelitian.
Hasil  studi  menunjukkan  bahwa ada  semangat  perubahan  di  kalangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan  potensi  daerahnya.  Salah  satu bukti  Pemerintah  Daerah  memperhatikan sumber  daya  budaya  adalah  telah  dilakukan penetapan  Pulau  Penyengat  sebagai  kawasan strategis  kota,  pariwisata,  lindung  budaya, pelabuhan  pengumpan,  pusat  budaya,  dan pusat  belanja  budaya.  Penetapan  tersebut diatur  melalui  Perda  Kota  Tanjungpinang  No. 10  Tahun  2014  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kota  Tanjungpinang  Tahun  2014– 2034. Sebelumnya, melalui Peraturan Gubernur Kepulauan  Riau  No.  11/2006  dibentuk  Badan Pengelola  Kawasan  Budaya  Pulau  Penyengat, Provinsi  Kepulauan  Riau.  Kebijakan  itu  tentu memerlukan  dukungan  penelitian  ilmiah. Dengan  memperhatikan  keadaan  tersebut, penelitian  ini  berkenaan  dengan  permasalahan penentuan  konsep  zonasi  di  setiap  situs  di Pulau  Penyengat  sebagai  salah  satu  langkah pelindungan dalam pelestarian cagar budaya.
Kebijakan lainnya yang dilakukan untuk Pulau  Penyengat  sebagai  Kawasan  Cagar Budaya  Nasional  bahwa  pada  2003  beberapa bangunan  dan  struktur  di  Pulau  Penyengat telah  ditetapkan  sebagai  benda  cagar  budaya melalui  SK  Menbudpar  No.  KM.  9/PW.  007/ MKP03 04/03/2003. Namun, dengan mengikuti amanat  UU  No.  11 Tahun  2010  tentang  Cagar Budaya  diperlukan  penetapan  ulang  sesuai dengan  kriteria  yang  ditentukan  melingkupi satu kawasan bukan per bangunan atau struktur. Apabila  telah  ditetapkan  sebagai  kawasan  dan akan  dikelola,  diperlukan  penetapan  batas keruangan di setiap situsnya. Penelitian tentang konsep  zonasi  diawali  dengan  penggalian terhadap  sikap  masyarakat  Pulau  Penyengat terhadap  pelestarian  cagar  budayanya  karena mereka  juga  memiliki  hak  atas  keputusan pelestarian warisan budayanya.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  membuat konsep zonasi di semua situs di Pulau Penyengat sebagai  pedoman  pengembangan  wilayah. Zonasi  merupakan  langkah  penting  setelah sebuah  ruang  geografis  ditentukan  sebagai kawasan cagar budaya dan perlu ditindaklanjuti dengan rencana pengelolaan oleh suatu badan pengelola  seperti  yang  diamanatkan  oleh undang-undang.
Berdasarkan  UU  No.  11  Tahun  2011 tentang Cagar Budaya Pasal 1 butir 26, zonasi adalah  penentuan  batas  keruangan  Situs  Cagar Budaya  dan  Kawasan  Cagar  Budaya  sesuai dengan  kebutuhan.  Zonasi  merupakan  salah satu  upaya  pelindungan  cagar  budaya.  Dalam zonasi  dilakukan  penentuan  batas  keruangan dan  peruntukannya  sebagai  zona  inti,  zona penyangga, zona pengembangan, dan/atau zona penunjang.  Penentuan  garis  batas  setiap  zona dilakukan berdasarkan pertimbangan arkeologis dan  pertimbangan  lainnya.  Konsep  zonasi dapat  ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  Daerah dalam  menentukan  pemanfaatan  cagar  budaya berdasarkan zonasi yang telah ditetapkan bekerja sama dengan instansi lainnya.
Konsep Zonasi Pulau Penyengat: Sebuah Alternatif. W. Djuwita Sudjana Ramelan dkk.
Pulau  Penyengat  termasuk  ke  dalam salah  satu  wilayah  Kepulauan  Riau  yang berkarakteristik  budaya  Melayu.  Di  Pulau Penyengat  warisan  budaya tangible dan intangible kemelayuan  dapat  dikatakan  masih tersimpan.  Dari  warisan  budaya  tersebut  harus digali nilai-nilai penting dan potensi eksternalnya sehingga ada kesinambungan antara masa lampau dan kekinian. Dengan demikian, warisan budaya tersebut  dapat  dijadikan  aset  nasional  untuk menyejahterakan  masyarakatnya.  Pemerintah Daerah setempat bersama-sama masyarakatnya telah  berhasil  menjaga  Pulau  Penyengat  dari kerusakan  akibat  kemajuan  transportasi.  Pulau ini  terhindar  dari  kesimpangsiuran  kendaraan beroda empat. Kendaraan bermotor sebagai alat  transportasi  yang  diperbolehkan  hanya yang  beroda  dua  dan  tiga.    Hal  itu  dilakukan, selain telah menjaga kerusakan jalan-jalan kuno (lama), juga menjadikan pulau itu unik dan tidak terganggu polusi.

## 2.   Metode
Studi  yang  termasuk  ke  dalam  bidang manajemen  sumber  daya  arkeologi  ini  bersifat multidisiplin,  tidak  cukup  hanya  melibatkan arkeologi,  tetapi  diperlukan  pula  sejarah, arsitektur,  dan  ilmu  sosial.  Oleh  karena  itu, diperlukan  berbagai  metode  penelitian  dalam hal perolehan data dan analisisnya. Hasil analisis mencakup uraian nilai-nilai penting dan analisis konsep  zonasi  situs  cagar  budaya  di  Pulau Penyengat.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui pendekatan kualitatif.
Data  yang  diperlukan  melingkupi  nilai penting  dari  unsur  warisan  budaya  Melayu, selain data yang terkait dengan tinjauan potensi pengembangan nilai-nilai penting tersebut. Sumber data lainnya adalah identifikasi struktur, bangunan,  dan  situs,  baik  yang  sudah  maupun yang  belum  ditetapkan  sebagai  cagar  budaya, status  kepemilikan  lahan,  sikap  masyarakat terhadap budaya Melayu dan cagar budaya, serta aspek legal berkenaan dengan penetapan zonasi
dan status cagar budaya.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui beberapa teknik langkah kerja sebagai berikut. a.  Observasi  lapangan  dilakukan  dengan mengidentifikasi karakteristik setiap bangunan,  struktur,  dan  situs  yang  ada  di Pulau Penyengat. Observasi juga dilakukan untuk  memperoleh  informasi  mengenai sikap  masyarakat  terhadap  keberadaan warisan budaya benda di sekitarnya.
b.  Wawancara  mendalam  dilakukan  kepada para  informan  kunci  ( key informant )  yang dianggap memahami betul topik yang diteliti. Wawancara  diarahkan  untuk  memperoleh data  tentang  latar  belakang  kebijakan pengembangan  kebudayaan  kebendaan  dan takbenda.
c.  Diskusi  grup  terfokus  ( focused group discussion /FGD) dilakukan untuk memperoleh  pandangan,  keinginan,  dan harapan masyarakat tentang pengembangan kebudayaan  Melayu  di  daerahnya  serta tanggapan terhadap rencana zonasi.
d.  Pengukuran koordinat setiap tinggalan cagar budaya  dan  calon  cagar  budaya  dilakukan untuk penentuan zonasi;
e.  Data  tentang  potensi  pengembangan  dan pemanfaatan  diperoleh  melalui  observasi dan tinjauan berbagai peraturan perundangan tingkat  provinsi  sampai  tingkat  kabupaten dalam hal pengembangan kebudayaan, dan
f.  Aspek  legislasi  dilakukan  dalam  hal penetapan  cagar  budaya  untuk  bangunan, struktur,  situs,  dan  kawasan  di  Pulau Penyengat.
Analisis  data  dilakukan  sesuai  dengan sifat  sumber  datanya,  yaitu  (1)  analisis arsitektural terhadap bangunan dan struktur; (2) analisis  persepsi  masyarakat  dilakukan  dengan mengolah  seluruh  pandangan  dan  pemikiran masyarakat  tentang  warisan  budayanya  dan sikap  terhadap  rencana  zonasi;  (3)  analisis potensi  untuk  pemanfaatan  dalam  pengelolaan dilakukan  setelah  memperoleh  data  tentang
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 35 No. 1, Juni 2017 : 1-74
seluruh penetapan kawasan budaya dan ekonomi yang telah ditetapkan, baik di tingkat kabupaten maupun  Provinsi  Riau,  analisis  batas  delineasi dalam rangka penentuan zonasi yang terdiri atas zona  inti,  zona  penyangga,  zona  pengembang, dan/atau zona pendukung, serta analisis hukum berkenaan dengan penetapan cagar budaya.

## 3.  Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Sikap Masyarakat terhadap Nilai
Penting Cagar Budaya Pulau Penyengat
Warisan  budaya  terdiri  atas  dua  jenis, yaitu warisan budaya benda ( tangible heritage ) dan  warisan  budaya  takbenda  ( intangible heritage ).  Warisan  budaya  takbenda  adalah sistem  yang  mengatur  segala  kehidupan masyarakat  dalam  bentuk  sistem,  yaitu sistem  pengetahuan,  teknologi,  seni,  bahasa, kepercayaan,  organisasi  sosial,  dan  ekonomi. Termasuk  ke  dalamnya  adalah    sikap  bahasa, sastra,  tekstil  tradisional,  seni  teater,  musik dan  tarian,  sistem  kepercayaan,  adat-istiadat (perkawinan  dan  pergaulan),  kuliner,  dan bagian  budaya  terkecil  lainnya.  Sementara itu,  warisan  budaya  benda  adalah  bukti  fisik keberlangsungan sistem budaya tersebut. Bukti fisik  itu  berupa  benda,  bangunan,  struktur, situs  dan  lanskap.  Sebenarnya  sudah  banyak para  peneliti  atau  penulis  yang  membahas masalah warisan budaya Melayu takbenda itu, tetapi masih diperlukan pemetaan budaya yang konkret.
Tulisan mengenai warisan budaya benda oleh Sedyawati (2003) secara konseptual dapat disebut  benda  konkret  yang  dapat  disentuh ( tangible )  berupa  benda  hasil  buatan  manusia untuk  memenuhi  kebutuhan  tertentu.  Warisan budaya  yang  dapat  disentuh  mempunyai sejumlah  aspek intangible yang  berkenaan dengan  konsep  mengenai  benda  itu  sendiri, perlambangan yang diwujudkan melalui benda itu, kebermaknaan dalam kaitan dengan fungsi atau kegunaannya, isi pesan yang terkandung di dalamnya,  khususnya  apabila  terdapat  tulisan
pada benda itu, teknologi untuk membuatnya, serta  pola  tingkah  laku  yang  terkait  dengan benda budaya itu.
Nilai penting suatu benda, bangunan, atau  lokasi  terutama  bergantung  pada  sikap dan  perlakuan  masyarakat  terhadap  warisan budaya  kebendaan  tersebut.  Apabila  ikatan antara  nilai-nilai  tersebut  dan  masyarakatnya telah  terputus,  para  tokoh  sejarah,  pelaku dan/atau  para  ahlilah  yang  harus  menggali dan meyakinkan masyarakat tentang keterkaitannya. Nilai-nilai tidak hanya berkait dengan identitas atau kebanggaan masa lampau. Nilai  juga  dapat  dimunculkan  dalam  sudut pandang kebermafaatan masyarakat masa kini dalam hal lain, misalnya segi sosial, ekonomi, solidaritas, dan inspirasi. Nilai-nilai dapat dipandang  sebagai  potensi  eksternal  sehingga apa  yang  semula  hanya  dianggap  sebagai beban masa lampau dapat diubah menjadi sesuatu  yang  bermanfaat,  baik  untuk  masa kini  maupun  masa  depan.  Dengan  demikian, nilai-nilai  penting  yang  dipahami  pada  masa budaya tangible dan intangible itu lahir dan berperan akan terus berlangsung dalam konsep kekinian. Intinya adalah bahwa warisan budaya harus  dapat  diturunkan  secara  terus-menerus meskipun  dalam  perspektif  dan  kepentingan yang berbeda.
Secara  konseptual  Darvill  (1995,  40- 45)  menyodorkan  delapan  potensi  eksternal yang  dapat  digali  dan  dikembangkan  dari warisan budaya kebendaan menjadi nilai-nilai yang  berkenaan  dengan  (1)  penelitian  ilmiah ( scientific  research )  untuk  semua  disiplin ilmu;  (2)  seni  kreatif  ( creative arts )  atau sumber inspirasi bagi para seniman, sastrawan, penulis,  dan  fotografer;  (3)  pendidikan ( education )    dalam  upaya  menanamkan  rasa cinta  dan  bangga  terhadap  kebesaran  bangsa dan  tanah  airnya;  (4)  rekreasi  dan  turisme ( recreation and tourism ), objek wisata budaya dan  sekaligus  sebagai  tempat  rekreasi  yang positif;  (5)  representasi  simbolis  ( symbolic
Konsep Zonasi Pulau Penyengat: Sebuah Alternatif. W. Djuwita Sudjana Ramelan dkk.
representation ), yang dapat memberikan suatu gambaran secara simbolis tentang  “pelajaran” bagi kehidupan manusia; (6) legitimasi tindakan ( legitimation of action ), yang dapat digunakan untuk  kepentingan  politis;  (7)  solidaritas  dan integritas sosial ( social solidarity and integrity ), yang  dapat  mewujudkan  bentuk  solidaritas dan  integrasi  sosial  dalam  masyarakat;  (8) keuntungan  moneter  dan  ekonomi  ( monetary and economic gain ), yang dapat mendatangkan keuntungan  ekonomi,  baik  lokal  maupun nasional.  Sementara  itu,  Lipe  (1984,  2-10) memberikan gambaran bahwa warisan budaya benda memiliki nilai ekonomi yang digali dari konteks  nilai  potensi  ekonomi;  nilai  estetika yang digali dari konteks nilai standar estetika; nilai  asosiatif  atau  simbolik  yang  digali  dari konteks nilai pengetahuan tradisional; dan nilai informational  yang  digali  dari  konteks  nilai penelitian formal.
Seperti  sudah  dijelaskan  sebelumnya, Pulau Penyengat memiliki belasan peninggalan yang  masih  berada insitu dan  dikelilingi oleh  masyarakat  yang  dipercaya  merupakan keturunan  pendukung  kebudayaan  yang menghasilkan  warisan  budaya  kebendaan tersebut.  Permasalahannya  adalah  apakah masyarakat  setempat  berkeinginan  untuk melestarikan  dan  memahami  bahwa  warisan budaya  kebendaan  tersebut  dapat  memberikan manfaat yang besar.
Beberapa  penelitian  sudah  pernah dilakukan di Pulau Penyengat berkaitan  dengan sikap  masyarakat  terhadap  tinggalan  sejarah tersebut. Sanyi (2014, 2-16) dalam penelitianya merangkum warisan budaya kebendaan sebagai objek  wisata.  Kajiannya  berhubungan  dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pulau Penyengat. Dalam kesimpulannya ia menjelaskan bahwa masih perlu disosialisasikan pentingnya  pengelolaan  objek  wisata  tersebut kepada  masyarakat  yang  masih  apatis.  Agak berbeda  dengan  Sanyi,  dalam  hasil  penelitian tesisnya  Haryanto  (2005)  menyimpulkan
bahwa keberadaan warga asli yang mempunyai karakteristik  khas  dan  mempunyai  keterikatan dengan budaya masa lalunya merupakan potensi yang  dapat  dijadikan  sarana  untuk  memajukan dan melestarikan budaya yang terdapat di Pulau Penyengat. Keaktifan pemerintah daerah dinilai sangat  menentukan  dalam  mengembangkan potensi  warisan  budaya  kebendaan  tersebut. Pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh  pemerintah  telah  membawa  dampak perubahan perilaku masyarakat Pulau Penyengat. Maulana (2015) dalam kajiannya menyimpulkan bahwa  transportasi  yang  mudah  ke  berbagai tempat  telah  menimbulkan  perubahan  sosial dalam kehidupan masyarakat Pulau Penyengat. Perubahan itu tidak selalu membawa kemajuan karena ada perubahan yang berdampak negatif, seperti  lunturnya  ambisi  dan  solidaritas masyarakat.  Hal  ini  menjadi  pekerjaan  rumah pemerintah agar identitas sebagai anggota budaya Pulau Penyengat tetap terjaga.
Nilai  penting  pada  sumber  daya arkeologi  (cagar  budaya)  perlu  dilakukan untuk  mengetahui  seberapa  penting  sumber daya arkeologi yang ada, yang dapat dijadikan dasar  penentuan  pengelolaan  selanjutnya terhadap  sumber  daya  budaya.  Secara  umum dalam tulisannya, Pearson dan Sullivan (1995) memberikan  gambaran  bahwa  penentuan nilai  penting  merupakan  langkah  awal  karena perumusan rancangan manajemen sumber daya budaya bergantung pada bobot signifikansi yang diberikan kepada sumber daya arkeologi. Dalam melakukan  penentuan  nilai  penting  sumber daya  arkeologi  bukan  perkara  mudah  karena nilai  yang  terkandung  di  dalamnya  merupakan sesuatu  yang  tidak  nyata  dan  sangat  subjektif sifatnya.  Biasanya  penilaian  yang  dilakukan lebih bersifat kualitatif sehingga dalam penilaian tidak  memunculkan  angka  (kuantitatif). Apabila sumber daya arkeologi tidak memiliki nilai  tertentu  bagi  masyarakat  atau  sebagian masyarakat,  pengelolaan  sumber  daya  tersebut tidak perlu lagi dilakukan. Masyarakat dianggap
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 35 No. 1, Juni 2017 : 1-74
memiliki  pula  otoritas  dalam  menentukan pelestarian warisan budayanya. Hasil penilaian tersebut  menentukan  prioritas  dan  upaya peletariannya.
Menurut  Tanudirjo  (2004,  2-4),  dalam menentukan nilai penting sumber daya arkeologi, ada  beberapa  variabel  yang  mungkin  dapat dipakai  sebagai  pertimbangan  pembobotan, antara lain (a) kelangkaan: apakah jumlah sumber daya  budaya  yang  termasuk  jenis  ini  jarang atau  mudah  ditemukan  (jumlahnya  banyak); (b)  keunikan:  apakah  sumber  daya  budaya yang dinilai sangat khas di antara sumber daya sejenis;  (c)  umur  atau  pertanggalan,  semakin kuno semakin tinggi nilainya (hukum entropi); (d) tataran: nilai penting sumber daya dirasakan dan  diakui  oleh  komunitas  atau  masyarakat pada  tingkat  lokal  (kabupaten/kota),  regional (provinsi), nasional (negara), atau internasional (dunia);  (e)  integritas  (termasuk  keutuhan): nilai sumber daya akan semakin tinggi apabila masih menunjukkan kesatuan yang utuh dengan konteksnya,  baik  itu  sebagai  benda  tunggal, berkelompok  ( compound ),  maupun  kompleks (tersebar,  tetapi  merupakan  kesatuan);  dan  (f) keaslian:  nilai  sumber  daya  budaya  semakin tinggi jika bahan belum mengalami penggantian, pengurangan, atau percampuran.
Hasil  diskusi  yang  dilakukan  oleh tim  peneliti  dapat  disimpulkan  bahwa,  baik masyarakat  maupun  pemerintah  daerah  tingkat kecamatan  dan  kota,  menginginkan  adanya perubahan dalam pengelolaan Pulau Penyengat, khususnya dalam warisan budaya kebendaannya. Sikap  masyarakat  Pulau  Penyengat  terhadap warisan  budaya  sangat  positif.  Mereka menginginkan  agar  dibangkitkan  keterkaitan dari tinggalan budaya tersebut dengan identitas budaya  mereka.  Kemasalaluan  harus  dapat relevan dengan kekinian. Mereka berpandangan bahwa nilai penting suatu benda, bangunan, atau lokasi  terutama  harus  berasal  atau  diberikan oleh  masyarakat  pendukung  warisan  budaya kebendaan tersebut.

## 3.2  Konsep Zonasi Pulau Penyengat
Seperti  telah  diamanatkan  dalam undang-undang  cagar  budaya,  apabila  telah ditentukan  suatu  lokasi  menjadi  situs  atau kawasan,  zonasinya  harus  segera  ditentukan. Dalam zonasi  perlu dilakukan penentuan batas keruangan dan peruntukannya sebagai zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan/atau zona  penunjang.  Penentuan  garis  batas  setiap zona  dilakukan  berdasarkan  pertimbangan arkeologis,  geografis,  antropologis,  tata  ruang, administratif, dan lainnya.
Dalam  pembuatan  situs  atau  kawasan zonasi  harus  dibuat  rambu-rambu  yang  jelas sehingga  dapat  meminimalkan  ancaman kerusakan  situs  dan  kawasan  cagar  budaya. Pada  kenyataannya  muncul  berbagai  kendala dalam pelaksanaan kegiatan zonasi situs. Zonasi situs  yang  selama  ini  dilaksanakan  ternyata lebih  memungkinkan  diterapkan  pada  situs yang  memiliki  wilayah  luas  sehingga  dapat dibagi ke dalam zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan/atau zona penunjang.
Kendala  muncul  pada  situs  yang  berada dalam permukiman padat masyarakat sekarang atau situs yang telah terlanjur pengembangannya tanpa mempertimbangkan pelestarian situs. Hal itulah yang terjadi di kawasan Pulau Penyengat. Penerapan  zonasi  terhadap  situs  semacam  itu tentunya  akan  berbeda  dengan  yang  lazimnya. Dengan demikian, zonasi yang akan diterapkan harus  dapat  mengakomodasi  berbagai  kondisi situs.
Kegiatan yang bersifat teknis, khususnya zonasi situs dalam upaya pelestarian struktur dan bangunan cagar budaya, telah banyak dilakukan dan  didasarkan  pada  ketentuan,  baik  akademis maupun  undang-undang  yang  berlaku.  Dalam praktiknya para pelaksana mengalami kesulitan dan  hambatan  yang  disebabkan  oleh  belum ada acuan baku berupa pedoman yang menjadi petunjuk pelaksanaan di lapangan.
Dalam  meningkatkan  sumber  daya budaya  daerah  Pulau  Penyengat  sebenarnya
Konsep Zonasi Pulau Penyengat: Sebuah Alternatif. W. Djuwita Sudjana Ramelan dkk.
pemerintah  daerah  memiliki  perhatian  besar. Dalam Perda Kota Tanjungpinang No. 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang  Tahun  2014-2034,  Pemerintah Daerah  telah  menetapkan  Pulau  Penyengat dalam berbagai status, yaitu penataan: a.  Pulau Penyengat sebagai pusat budaya;
b.  Pulau  Penyengat  sebagai  pusat  belanja budaya;
c.  Pulau  Penyengat  sebagai  pelabuhan pengumpan;
d.  Pulau  Penyengat  dalam  jaringan  sumber daya air;
e.  Pulau  Penyengat  sebagai  kawasan  lindung budaya;
f.  Pulau Penyengat sebagai kawasan pariwisata;
g.  Pulau Penyengat sebagai kawasan strategis Kota Tanjungpinang.
Dengan  dimilikinya  berbagai  status pengembangan  wilayah  tersebut,  penentuan zonasi  di  Pulau  Penyengat  menjadi  suatu kebutuhan.
Berdasarkan  kondisi  lapangan  Pulau Penyengat,  dapat  digambarkan  bahwa  ada wilayah yang padat permukiman masa sekarang, bangunan cagar budaya, bangunan dan struktur calon cagar budaya pada beberapa bagian, serta kekosongan  di  wilayah  barat  dan  timurnya. Oleh  karena  itu,  konsentrasi  rencana  zonasi difokuskan pada bagian tengah Pulau Penyengat.
Zonasi  yang  dapat  digunakan  adalah menggabungkan dua sistem blok dan sel, yaitu sistem gabungan. Sistem gabungan dapat diterapkan  pada  satu  kawasan  jika  persebaran situs tidak merata karena ada situs yang terletak berdekatan sehingga dapat dijadikan sistem blok ( block system ).  Ada  juga  situs  yang  letaknya berjauhan  dengan  situs  lainnya  sehingga dijadikan sistem sel ( cell system ).
Zonasi  dapat  dilakukan  dengan  dua model,  yaitu  (a)  di  beberapa  situs  dapat dilakukan  zonasi  sistem  blok  dan  sel  karena batas  situsnya  dapat  ditentukan  berdasarkan
penilaian  arkeologis  atau  indikator  yang  jelas seperti jalan atau sungai; serta (b) di beberapa situs dilakukan pola zonasi, yaitu memberi batas arbitrer dengan meletakkan titik pusat bangunan atau  struktur  sebagai datum point ,  kemudian membuat  batas  lingkaran  (radius)  dengan pertimbangan fungsional. Pembagian zonasi di situs  yang  terdapat  di  Pulau  Penyengat  dapat dilihat melalui Peta 2 dan Gambar 1.
Pembagian  zonasi  ke  dalam  zona  inti, zona  penyangga,  zona  pengembang,  dan zona  pendukung  memiliki  ketentuan  yang mengaturnya.  Dalam  peta  di  atas,  zona  inti setiap  situs  diberi  warna  merah.  Batas  zona inti  disesuaikan  berdasarkan  fungsi  semula bangunan  atau  struktur  yang  ada  pada  situs tersebut. Selain itu, juga ditentukan berdasarkan keleluasaan dalam mengaturnya. Situs Benteng Bukit  Kursi,  misalnya,  dibuat  zona  inti berbentuk  lingkaran  yang  melindungi  tembok benteng, bagian dalam benteng, dan sebagian area  halamannya.  Demikian  pula  dengan  Situs Istana  Raja  Ali  Yang  Dipertuan  Muda  VIII. Halaman situs tersebut luas dan memanjang, dipandang  lebih  tepat  diberi  bentuk  lingkaran. Situs  Makam  Raja  Fisabilillah  dan  Situs Gudang Mesiu juga lebih tepat dengan zona inti berbentul lingkaran. Situs lain dibuat zona inti berbentuk persegi ditentukan berdasarkan batas halamannya.  Hanya  ada  satu  situs  yang  diberi batas  zona  inti  berbentuk  setengah  lingkaran, yaitu Situs Gedung Hakim Mahkamah Syariah Raja Haji Abdullah atas pertimbangan batas pantai dan sebaran temuan di sekitarnya.
Zona  penyangga  ditandai  dengan  warna kuning,  kecuali  Masjid  Raya  Sultan  Riau diberi  tanda  oranye  sebagai  ciri  pintu  gerbang masuk  ke  Kawasan  Pulau  Penyengat.  Zona penyangga Masjid Raya Sultan Riau merupakan area  yang  padat  penduduk  sehingga  harus diperhatikan  secara  hati-hati.  Zona  penyangga ditentukan  mengikuti  bentuk  zona  intinya. Situs  Istana  Raja  Ali  Yang  Dipertuan  Muda VIII, misalnya, memiliki zona penyangga yang
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 35 No. 1, Juni 2017 : 1-74
Peta 2.
Peta Keletakan Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau (Sumber: Rencana
Tata Ruang Pemda Provinsi Kepulauan Riau 2013)
Konsep Zonasi Pulau Penyengat: Sebuah Alternatif. W. Djuwita Sudjana Ramelan dkk.

## Keterangan Gambar:
1. Dermaga
2.  Masjid Raya Sultan Riau 3.  Makam Engku Putri Hamidah
4.  Makam Embung Fatimah
5.  Makam Raja Fisabilillah
6.  Kompleks Makam Raja Ja’far dan Raja Ali
7.  Gedung Tengku Bilik
8.  Kawasan Makam dan Keluarga Raja Penyengat dan Masyarakat
9.  Balai Adat 10.  Gedung Hakim Mahkamah Syariah Raja Haji Abdullah 11.  Rusdiyah Club 12.  Istana Raja Ali Yang Dipertuan Muda VIII 13.  Gudang Mesiu 14.  Kompleks Makam Raja Abdurrahman 15.  Benteng Bukit Kursi 16.  Perigi Putri
Gambar 1. Sketsa keletakan situs-situs di Pulau Penyengat (Sumber: Ramelan et al. 2015)
juga berbentuk lingkaran. Situs lain yang zona penyangganya tidak mengikuti bentuk zona inti ditentukan  berdasarkan  kepentingan  penguatan pelindungan.
Zona pengembang diberi ciri warna hijau. Jalan-jalan  termasuk  zona  pengembang  dan beberapa  bagian  yang  dapat  dijadikan  lahan parkir. Zona pengembang ditentukan lebih luas untuk  mendukung  kebutuhan  pembangunan fasilitas beberapa situs yang berdekatan.
Berikut  adalah  uraian  atau  tinjauan mengenai hal yang seharusnya dilakukan untuk mengatur setiap zona.
a.  Zona Inti Situs
Zona  inti  dapat  dikatakan  sebagai zona  steril  dari  hal  berikut:  (1)  penelitian tentang situs dan lingkungannya, baik yang melibatkan  kegiatan  penggalian/ekskavasi maupun  menyentuh langsung bangunan dan struktur  yang  tidak  menggunakan  kaidah pelestarian  cagar  budaya;  (2)  penebangan dan pembakaran tanaman; (3) pembangunan infrastruktur selain yang diperbolehkan; (4) pendirian/pembanguan  sarana  pendidikan permanen pada situs; (5) aktivitas olahraga dalam  bentuk  turnamen  atau  lomba  yang
melibatkan  banyak  orang;  (6)  pemanfaatan kepentingan  golongan  atau  partai  politik tertentu;  (7)  aktivitas  pembuatan  bata; serta  (8)  pemasangan  papan  reklame. Namun,  sebagai  warisan  budaya  di  dalam zona  tersebut  diperbolehkan  kegiatan pendidikan  dalam  bentuk  kunjungan wisata  sejarah  dan  pelatihan  identifikasi dan  konservasi  flora.  Selain  itu,  ada  juga kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat atau  berhubungan  dengan  (1)  penelitian; (2) penanaman tanaman rumput dan semak; (3) pembangunan infrastruktur tertentu dan terbatas; dan (4) kegiatan masyarakat yang merupakan  tradisi  lokal  masyarakat;  (5) pelatihan pemugaran dan konservasi.
b.  Zona Penyangga Situs Zona  penyangga  ditujukan  untuk menyangga  zona  inti  yang  disesuaikan dengan  karakter  dan  aspek  fungsional bangunan,  struktur,  dan  situsnya.  Benteng sesuai  dengan  fungsinya  untuk  memantau kedatangan atau serangan orang asing atau musuh.  Pada  satu  sudut  pandang  bebasnya (laut) diperlukan zona penyangga yang bebas hambatan  pandangan.  Untuk  bangunan
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 35 No. 1, Juni 2017 : 1-74
dan  situs  yang  berpagar  bentuk  zona penyangga  yang  diperlukan  tidak  terlalu mempertimbangkan  aspek  fungsionalnya. Zona  penyangga  diperlukan  hanya  untuk prasarana kegiatan pada zona inti.
Kegiatan  atau  hal  yang  dilarang  dalam zona  penyangga  adalah  (1)  aktivitas berkebun;  (2)  pembangunan  gedung;  (3) aktivitas  politik;  (4)  pemasangan  papan reklame;  (5)  pembuatan  bata;  (6)  industri rumah  tangga.  Aktivitas  yang  diizinkan dapat  dilakukan  dengan  syarat  atau  yang berhubungan  dengan  (1)  penelitian;  (2) pertanian  yang  memerlukan  pengolahan tanah terbatas; (3) pembangunan
infrastruktur  tertentu  dan  terbatas;  dan  (4) pendirian  bangunan  untuk  fungsi  tertentu untuk menunjang fungsi situs.
c. Zona Pengembangan dan/atau Zona Penunjang
Zona  pengembangan  dan/atau  zona penunjang  merupakan  zona  yang  dicirikan untuk  pengembangan  situs  yang  sifatnya lebih  luwes  dibandingkan  dengan  zona inti  dan  penyangga.  Dalam  zona  ini,  tidak diperbolehkan  (1)  pembuatan  bata;  (2) kegiatan  pasar;  (3)  tempat  pembuangan sampah  dan  limbah,  dan  (4)  terminal. Kegiatan  yang  diperbolehkan  adalah  (1) pembangunan  infrastruktur  tertentu;  (2) pembangunan gedung untuk fungsi tertentu; dan  (3)  taman  rekreasi  dengan  tema  dan estetika  sesuai  dengan  nilai  penting  dan karakter Situs Pulau Penyengat.

## 4. Penutup

## 4. 1  Kesimpulan
Pulau  penyengat  memiliki  warisan budaya  kebendaan  dalam  bentuk  puluhan benda,  bangunan,  struktur,  dan  situs  cagar budaya.  Benda  cagar  budaya  Melayu  tersebar tidak  saja  sebagai  koleksi  keturunan  sultan, tetapi juga ada yang menjadi koleksi museum di Kota Tanjungpinang. Sebagian besar bangunan
dan struktur cagar budaya di Pulau Penyengat dalam keadaan kosong dan tidak terurus, bahkan sebagian ada yang sudah menjadi reruntuhan.
Masyarakat  Pulau  Penyengat  memiliki sikap yang positif terhadap warisan budayanya. Identitas budaya Melayu yang mereka sandang diharapkan  dapat  lebih  dibangkitkan  kembali. Masyarakat mengharapkan penafsiran kekinian lebih dikedepankan untuk warisan budaya masa lampaunya. Dengan demikian, warisan budaya kebendaan  tersebut  terus-menerus  terlibat dalam  proses  budayanya.  Baik  masyarakat maupun  pemerintah  daerah  tingkat  kecamatan dan  kota  mengharapkan  adanya  perubahan dalam  pengelolaan  Pulau  Penyengat.  Sampai sekarang,  pengelolaan  Pulau  Penyengat  hanya sekadar tempat wisata yang tidak menawarkan program-program yang menarik.
Konsep  zonasi  yang  dapat  digunakan adalah  dua  sistem  blok  dan  sel  yang digabungkan  atau  disebut  dengan  sistem gabungan.  Pada  setiap  situs  dapat  dibuat sistem  zonasi  yang  terdiri  atas  zona  inti, zona  penyangga,  dan  zona  pengembang  dan/ atau  zona  pendukung.  Penentuan  zonasi  tidak sama,  tetapi  disesuaikan  dengan  fungsi  setiap situs  sehingga  bentuk  zonasinya  berbeda. Konsep zonasi yang ditawarkan dapat diterima oleh  para  tokoh  dan  Pemerintah  Daerah  Kota Tanjungpinang.  Konsep  zonasi  ini  diharapkan akan  ditindaklanjuti  dengan  rencana block- plan .

## 4.2 Rekomendasi
Kenyataan  di  lapangan  menunjukkan ada  beberapa  permasalahan  yang  harus  segera ditindaklanjuti. a.  Kepemilikan.
Salah satu isu pokok yang harus segera diatur dan ditetapkan secara terperinci dalam pelestarian  cagar  budaya  adalah  masalah kepemilikan dan penguasaan cagar budaya.
b.  Tinggalan Arkeologis yang Masih Terbenam. Berdasarkan  hasil  observasi  lapangan
Konsep Zonasi Pulau Penyengat: Sebuah Alternatif. W. Djuwita Sudjana Ramelan dkk.
masih banyak bangunan tinggalan sejarah  masa  lampau  yang  tertutup  tanah. Pemecahan  yang  dapat  dilakukan,  antara lain pencarian melalui penelitian dengan melibatkan instansi penelitian.
c.  Tinggalan Arkeologis yang Belum Terdaftar. Semua  warisan  budaya  kebendaan, baik  yang  berbentuk  bangunan  maupun struktur,  didaftarkan  pada Tim  Pendaftaran Kota  TanjungPinang.  Dengan  demikian, Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  h arus segera  membentuk  Tim  Pendaftaran  Cagar Budaya.
d.  Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Tanjungpinang. Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  harus segera  membentuk  tim  ahli  cagar  budaya agar  semua  bangunan,  struktur,  situs,  dan kawasan  di  Pulau  Penyengat  dapat  segera ditetapkan.
e.  Penetapan dan Pemeringkatan Status Cagar Budaya. Pulau  Penyengat  pantas  dikategorikan sebagai  suatu  kawasan  cagar  budaya.  Oleh karena  itu,  setelah  dibentuk  tim  ahli  cagar budaya,  Pulau  Penyengat  dapat  ditentukan status  dan  peringkatnya,  yaitu  dengan (a)  mengajukan  kembali  penetapan  dan pemeringkatan status keempat bangunan yang telah  sebelumnya  ditetapkan  sebagai  cagar budaya pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.  9/PW.  007/MKP03  04/03/2003;  (b) mengajukan  semua  benda,  bangunan,  dan struktur  yang  belum  ditetapkan  menjadi cagar budaya; (c) mengajukan situs tempat berdirinya  bangunan  dan  struktur  cagar budaya sebagai situs cagar budaya; dan (d) mengajukan sekumpulan situs cagar budaya menjadi kawasan cagar budaya.
f.  Pengelolaan sebagai Kawasan.
Apabila  Pulau  Penyengat  telah ditentukan sebagai Kawasan Cagar Budaya, dapat segera dipersiapkan (a) konsep badan
pengelola sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan  Riau  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pembentukan  Badan  Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau; dan (2) Rencana Strategis Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat.

## Daftar Pustaka
Darvill,  Timothy.  1995.  “Value  Systems  in Archaeology.” In Managing Archaeology , edited by Carman Cooper et al. New York: Routledge TJ Press Ltd.
Haryanto, R. 2005. Partisipasi Masyarakat dalam Memelihara Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat  sebagai  Upaya  Pelestarian Warisan Budaya Melayu. Tesis. Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota. Semarang: Universitas Diponegoro.
Lipe,  William  D.  1984.  “Value  and  Meaning in  Cultural  Resources”.  In Approach to the Archaeological Heritage .  Edited  by Cleere,  Henry.  Cambridge:  Cambridge University Press.
Maulana,  M.  2015.  Perubahan  Perilaku  pada Masyarakat  Pulau  Penyengat.  Tesis. Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji Tanjungpinang.
Pearson, M dan Sharon Sullivan. 1995. Looking After  Heritage  Places:  The  Basics of Heritage Planning for Managers, Landowners and Administrators . Carlton, Vic.: Melbourne University Press.
Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor 10  Tahun  2014  Tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kota  Tanjungpinang Tahun 2014-2034.
Peraturan  Gubernur  Kepulauan  Riau  Nomor 11  Tahun  2006  Tentang  Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Budaya Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau.
Ramelan, W.D.S et al. 2015. Kajian Perencanaan Pelestarian pada Masing-Masing Zona di Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat Kota  Tanjungpinang  Kepulauan  Riau. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Vol. 35 No. 1, Juni 2017 : 1-74
Sanyi,  Ari.  2014.  “Partisipasi  Masyarakat dalam  Pengelolaan  Objek  Wisata  Pulau Penyengat  Kota  Tanjungpinang”. JOM FISIP 1 No. 2 Oktober.
Sedyawati,  Edi.  2003.  Warisan  Budaya Intangible  yang  Tersisa  dalam  yang Tangible.  Ceramah  Ilmiah  Arkeologi disampaikan  pada  tanggal  18  Desember 2003  di  Fakultas  Ilmu  Pengetahuan Budaya UI, Depok.
Surat  Keputusan  Menteri  Kebudayaan  dan Pariwisata  No.  KM.  9/PW.  007/MKP03 04/03/2003  tentang  Penetapan  Benda
Cagar Budaya.
Tanudirdjo, Daud Aris. 2004. Kriteria Penetapan
Benda  Cagar  Budaya.  Makalah  dalam Rapat  Penyusunan  Pedoman  Penetapan Benda  Cagar  Budaya.  Cirebon  16  Juni 2004.
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2010  tentang Cagar  Budaya.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor 130.