## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3598/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Regulasi Cerdas (Smart Regulation) Sebagai Bagian Atau Perspektif Baru Dari Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia
Helmut Timothy Hansel
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 8 Juli 2022 Publish 5 November 2022 Evidence that pollution, land degradation, deforestation, ozone depletion, climate change, and biodiversity pose serious problems and in some cases permanent damage to the planet that  sustains  us,  increases  our  awareness  of  environmental  problems.  Indeed,  it  is questionable that the window of opportunity for preventing major ecological disasters is rapidly  shrinking,  and  that,  in  some  cases,  it  may  be  too  late  to  prevent  continued environmental degradation. Many criticisms have been leveled at the effectiveness of laws and regulations as well as the government's role in overcoming environmental problems. This paper will explain further about the concept of smart regulation as part or a new perspective of environmental law enforcement in Indonesia. The research method used is the literature study method, namely making literature or literature review as a benchmark for internal analysis. The result obtained from this paper is that intelligent regulation can be realized through the establishment of theoretical, practical and regulatory principles of  intelligent  technology  systems,  the  purpose  of  which  is  the  arrangement  of administrative relations to solve the most important problems of society.
Keywords:
Regulasi Cerdas Kerusakan Lingkungan Pemerintah. Smart Regulation
Environmental Damage Government Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 7 Juli 2022 Publish 5 November 2022 Bukti bahwa polusi, degradasi lahan, deforestasi, penipisan ozon, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati menimbulkan masalah serius dan dalam beberapa kasus kerusakan  permanen  pada  planet  yang  menopang  kita,  semakin  meyakinkan  kita  atas adanya permasalahan lingkungan. Memang, dapat diperdebatkan bahwa jendela peluang untuk  mencegah  bencana  ekologis  besar  sedang  menyusut  dengan  cepat,  dan  bahwa, dalam beberapa kasus, mungkin sudah terlambat untuk mencegah degradasi lingkungan yang  berkelanjutan.  Banyak  kritik  yang  semakin  ditujukan  terhadap  efektivitas  dari peraturan  perundang-undangan  dan  juga  peran  serta  Pemerintah  dalam  mengatasi permasalahan  lingkungan.  Tulisan  ini  akan  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai  konsep smart regulation atau regulasi cerdas sebagai bagian atau perspektif baru dari penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur, yaitu menjadikan literatur atau kajian pustaka sebagai tolok ukur analisa dalam tulisan.  Hasil  yang  diperoleh  dari  tulisan  ini  adalah  bahwa  regulasi  cerdas  dapat diwujudkan  melalui  penetapan  prinsip-prinsip  teoretis,  praktis  dan  teknologi  sistem regulasi  cerdas,  yang  tujuannya  adalah  penataan  hubungan  administratif  untuk memecahkan masalah masyarakat yang paling penting.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Helmut Timothy Hansel
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: helmut.timothyh@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  masalah  penting  di  zaman  ini  adalah  bagaimana  menghindari  kerusakan lingkungan  alam  yang  serius,  dan  mungkin  dapat  menimbulkan  terjadinya  bencana.  Penyebab kerusakan  tersebut  kompleks  dan  kontroversial,  dan  muncul  dari  berbagai  tekanan  sosial  dan ekonomi.  Hasilnya,  bagaimanapun,  lebih  mudah  terlihat  dari  fenomena-fenomena  lingkungan yang terjadi dan muncul beberapa kajian mengenai kriminalisasi hak asasi manusia atas hukum lingkungan. Bukti bahwa polusi, degradasi lahan, deforestasi, penipisan ozon, perubahan iklim, dan  hilangnya  keanekaragaman  hayati  menimbulkan  masalah  serius  dan  dalam  beberapa  kasus kerusakan  permanen  pada  planet  yang  menopang  kita,  semakin  meyakinkan.  Memang,  dapat diperdebatkan bahwa jendela peluang untuk mencegah bencana ekologis besar sedang menyusut dengan  cepat,  dan  bahwa,  dalam  beberapa  kasus,  mungkin  sudah  terlambat  untuk  mencegah degradasi  lingkungan  yang  berkelanjutan.  Untuk  pembuat  kebijakan,  tersedia  berbagai  strategi yang mungkin, tunduk pada kendala politik dan ekonomi, memungkinkan kerusakan lingkungan
yang serius untuk diperlambat, dihentikan, atau idealnya dibalik. Artikel ini membahas salah satu strategi terpenting: regulasi lingkungan. Penulis menggunakan istilah ini, sengaja, dalam arti luas, untuk  memasukkan  tidak  hanya  bentuk  konvensional  dari  peraturan  langsung tetapi  juga  untuk memasukkan bentuk kontrol sosial yang jauh lebih fleksibel, imajinatif dan inovatif yang berusaha untuk  memanfaatkan  tidak  hanya  pemerintah,  tetapi  juga  bisnis  dan  pihak  ketiga.  Misalnya, adanya keprihatinan dengan pengaturan sendiri dan pengaturan bersama, dengan memanfaatkan kepentingan komersial dan Organisasi Non-Pemerintah, dan dengan menemukan pengganti untuk peraturan  pemerintah  langsung,  serta  dengan  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  bentuk- bentuk langsung yang lebih konvensional.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang sangat menguntungkan untuk dimanfaatkan.  Padahal,  industri  pertambangan  di  Indonesia  menjadi  sektor  vital  yang mendatangkan  pemasukan  besar  ketika  batu  bara  dan/atau  bijih  diekspor.  Energi berbasis  fosil, termasuk minyak,  gas  dan  batubara,  sektor  produksi  di  Indonesia  menyumbang  lebih  dari  25% dari semua pendapatan pemerintah, 20% dari ekspor, dan hampir 40% dari total investasi asing langsung.  Seiring  dengan  iklim  investasi  yang  baik  di  industri  pertambangan,  perkembangan sektor  ini  berkembang  pesat  berdasarkan  rekam  jejak  tiga  puluh  tahun  dalam  mengatur  dan mendorong investasi pertambangan, khususnya berkaitan dengan aktivias peleburan nikel. Namun perkembangan tersebut tidak seimbang dengan perumusan kebijakan pertambangan, khususnya di bidang perlindungan lingkungan. Banyak pertambangan di Indonesia yang sudah mencapai tahap akhir,  dimana  beberapa  sudah  memasuki  tahap  pasca-penutupan,  yang  membutuhkan  regulasi yang  kuat  di  bidang  lingkungan  agar  reklamasi  dan  rehabilitasi  dapat  dilakukan  dengan  baik. Dengan situasi saat ini, di mana kebijakan pertambangan lingkungan yang tidak rinci dan tidak kuat  memaksakan  jauh  dari  cukup  untuk  mengendalikan  perusahaan  pertambangan  terhadap masalah  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  kegiatan  pertambangan,  pemerintah  Indonesia  perlu memperbaiki kebijakan dan teknologinya sebelum terlambat, dimana ditandai dengan banyaknya perbuatan  melawan  hukum  terkait  dengan  penyalahgunaan  izin  di  bidang  pertambangan. diterapkan  dan  pemerintah  harus  bertanggung  jawab  untuk  mengambil  alih  pengendalian pencemaran dari perusahaan pertambangan kecil hingga menengah. Contoh malang bisa dilihat di Jepang, padahal negara ini termasuk negara maju dan menduduki peringkat ke-39 dalam indeks kinerja lingkungan. Hingga saat ini, pemerintahnya masih perlu merawat total 80 tanaman untuk pencemaran  air  drainase  tambang  pembangkit  aktif.  Situs-situs  tersebut  telah  ditangani  atau diambil alih sebagian besar karena tidak bertanggung jawab dari perusahaan pertambangan, yang tidak dikendalikan pada waktu itu, sehingga berakhir sebagai tambang terbengkalai. Selanjutnya, sekarang ada lebih dari 5000 tambang yang ditangguhkan dan ditinggalkan di seluruh Jepang, dan pencemaran tambang telah terjadi di sekitar 450 lokasi yang ditangani oleh Japan Oil, Gas and Metals National Corporation dengan menggunakan modal pemerintah. Kasus-kasus ekstrem juga dapat diamati dari Republik Rakyat Tiongkok. Negara ini memiliki lebih dari 1,5 juta situs yang telah tercemar logam berat pada tahun 2018 sehingga membuat China dalam kondisi parah yang mempengaruhi  kebijakan  pertambangannya,  secara  paksa  berubah  dari  ekonomi  menjadi berorientasi lingkungan.
Negara-negara berkembang mengalami masalah pencemaran yang kompleks, serius, dan berkembang  pesat  dibandingkan  dengan  negara-negara  maju  yang  memiliki  kepedulian  yang semakin  besar  terhadap  masalah  lingkungan  global.  Hal  ini  karena  sebagian  besar  masalah lingkungan yang dihadapi oleh negara-negara maju sudah memiliki regulasi yang kuat yang dapat mengendalikan  isu-isu  terkini.  Mereka  juga  memiliki  lebih  banyak  sumber  daya  untuk memecahkan masalah lingkungan, melalui teknologi dan pendanaan. Sebaliknya, negara-negara berkembang  berjuang  pada  dua  kelas  yang  saling  bertentangan,  masalah  yang  disebabkan  oleh keterbelakangan dan disebabkan oleh kegiatan untuk pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, kebijakan negara negara maju umumnya didorong oleh lingkungan, sedangkan kebijakan negara berkembang  didorong  oleh  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  sebagai  langkah  untuk  memperbaiki kebijakan lingkungan pertambangan Indonesia sebagai negara berkembang, maka dilakukan studi banding  kebijakan  lingkungan  pertambangan  di  Indonesia.  Dengan  bercermin  pada  salah  satu
negara yang terpelihara dengan baik yang sangat bergantung pada industri pertambangan, seperti Australia dan Amerika Serikat, semoga ada satu atau dua pelajaran tentang regulasi lingkungan yang  bisa  dipetik.  Apalagi  Australia  dan  Amerika  Serikat  merupakan  dua  negara  maju  yang memiliki  sejarah  panjang  di  bidang  pertambangan,  sehingga  diharapkan  ada  temuan  menarik dengan membandingkan kedua negara tersebut.
Dalam kajian kebijakan lingkungan pertambangan, Indonesia sebagai subjek kajian jarang ditemukan.  Studi  sebelumnya  membandingkan  kebijakan  lingkungan  Indonesia  dengan  negara berkembang lainnya. Namun, studi-studi yang diterbitkan sebelum era pengunduran diri Presidensi otoriter  di  Indonesia  yang  secara  signifikan  mengubah  pemerintahannya,  misalnya  perubahan sentralisasi  menuju  desentralisasi,  sebagai  bentuk  demokrasi.  Peristiwa  ini  juga  menggeser suasana investasi pertambangan yang mulai tumbuh pesat. Sebaliknya, Australia sebagai negara tetangga  Indonesia  menunjukkan  perubahan  yang  kurang  dinamis  terkait  kebijakan pemerintahnya.  Selain  itu,  Amerika  Serikat  juga  relatif  stabil  pada  saat  Indonesia  mengalami perubahan  besar  dalam  situasi  politik.  Selain itu,  baik  Australia maupun  Amerika Serikat  yang dianggap sebagai negara maju juga diakui sebagai negara pertambangan terbesar di dunia.
Regulasi  -  bahkan  didefinisikan  secara  luas  -  bukan  satu-satunya  cara  untuk  mengatasi masalah  lingkungan  tetapi,  dalam  sebagian  besar  kasus,  tidak  diragukan  lagi  akan  menjadi  hal yang  krusial.  Namun,  sebagian  besar  pendekatan  regulasi  yang  ada,  sangat  kurang  optimal. Artinya,  bahwa  mereka  tidak  efektif  dalam  memberikan  tujuan  kebijakan  mereka,  atau  efisien, dalam melakukannya setidaknya dengan biaya, juga tidak berkinerja baik dalam hal kriteria lain seperti kesetaraan atau penerimaan politik. Tujuan utama artikel ini adalah mendemonstrasikan bagaimana  regulasi  lingkungan  dapat  dirancang  sedemikian  rupa  sehingga  akan  berhasil memenuhi kriteria tersebut (atau setidaknya mendekatinya), yang salah satunya dapat berbasiskan sistem regulasi cerdas atau smart regulation sebagai sistem dan perspektif baru yang dapat dicoba untuk  diterapkan  dalam  menentukan  arah  kebijakan  dan  peraturan  mengenai  lingkungan  di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode  studi  literatur. Penelitian  kepustakaan  dan  studi  pustaka/riset  pustaka  meski  bisa  dikatakan  mirip  akan  tetapi berbeda.  Studi  pustaka  adalah  istilah  lain  dari  kajian  pustaka,  tinjauan  pustaka,  kajian  teoritis, landasan teori, telaah putsaka ( literature review ), dan tinjauan teoritis. Yang dimaksud penelitian kepustakaan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  hanya  berdasarkan  atas  karya  tertulis,  termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Meskipun merupakan sebuah penelitian,  penelitian  dengan  studi  literatur  tidak  harus  turun  ke  lapangan  dan  bertemu  dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Menurut Zedd, pada riset pustaka (library research), penelusuran pustaka tidak hanya untuk  langkah  awal  menyiapkan  kerangka  penelitian  (research  design)  akan  tetapi  sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Adapun literatur yang  akan  dijadikan  bahan  acuan  analisis  dalam  tulisan  ini  adalah  buku-buku  yang  langsung dijadikan sumber referensi dalam tulisan ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Konsep Smart Regulation
Gunningham dkk. pertama kali menganjurkan konsep 'regulasi cerdas' dalam sebuah buku berjudul itu pada tahun 1998. Selanjutnya, konsep tersebut telah disempurnakan dalam berbagai  publikasi  oleh  Gunningham  dan  Sinclair.  Istilah  tersebut  merujuk  pada  bentuk pluralisme regulasi yang menganut bentuk-bentuk kontrol sosial yang fleksibel, imajinatif dan inovatif.  Dalam  melakukannya,  ia  memanfaatkan  pemerintah  serta  bisnis  dan  pihak  ketiga. Misalnya, mencakup pengaturan mandiri dan pengaturan bersama, menggunakan kepentingan komersial  dan  organisasi  non-pemerintah  (LSM)  (seperti  badan  puncak)  sebagai  pengganti peraturan,  bersama  dengan  peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi  bentuk  peraturan  langsung
pemerintah yang lebih konvensional. Alasan yang mendasarinya adalah bahwa, dalam sebagian besar  keadaan,  penggunaan  beberapa  instrumen  kebijakan  dan  bukan  instrumen  kebijakan tunggal, dan aktor regulasi yang lebih luas, akan menghasilkan regulasi yang lebih baik. Dengan demikian,  ia  membayangkan  penerapan  kombinasi  instrumen  dan  peserta  yang  saling melengkapi  yang  disesuaikan  untuk memenuhi  tuntutan  masalah  lingkungan  tertentu.  Untuk menempatkan regulasi cerdas dalam konteks, penting untuk dicatat bahwa, secara tradisional, regulasi dianggap sebagai proses bipartit yang melibatkan pemerintah (sebagai regulator) dan bisnis (sebagai entitas yang diatur). Namun, sejumlah besar penelitian empiris mengungkapkan bahwa  ada  pluralitas  bentuk  peraturan,  dengan  banyak  aktor  yang  mempengaruhi  perilaku kelompok  yang  diatur  dalam  berbagai  cara  yang  kompleks  dan  halus.  Yang  terpenting, mekanisme  kontrol  sosial  informal  seringkali  terbukti  lebih  penting  daripada  mekanisme formal. Oleh karena itu, perspektif regulasi cerdas menyarankan bahwa kita harus memusatkan perhatian  kita  pada  pemahaman  pengaruh  dan  interaksi  regulasi  yang  lebih  luas,  termasuk: organisasi standar internasional; mitra dagang dan rantai pasokan; lembaga komersial dan pasar keuangan;  tekanan  teman  sebaya  dan  pengaturan  diri  melalui  asosiasi  industri;  sistem  dan budaya  pengelolaan  lingkungan  internal;  dan  masyarakat  sipil  dalam  berbagai  bentuk  yang berbeda.
Dalam hal sejarah intelektualnya, regulasi cerdas berkembang dalam periode di mana menjadi jelas bahwa baik regulasi komando dan kontrol tradisional maupun pasar bebas tidak memberikan jawaban yang memuaskan atas masalah lingkungan yang semakin kompleks dan serius  yang  dihadapi  dunia.  Hal  ini  menyebabkan  pencarian  alternatif  yang  lebih  mampu mengatasi  tantangan  lingkungan  dan,  khususnya,  eksplorasi  perangkat  kebijakan  yang  lebih luas  seperti  instrumen  ekonomi,  regulasi  mandiri,  dan  strategi  berbasis  informasi.  Regulasi cerdas  juga  muncul  dalam  periode  kelemahan  negara  komparatif,  di  mana  dominasi neoliberalisme  telah  mengakibatkan  pengebirian  relatif  terhadap  regulator  lingkungan  yang sebelumnya  kuat  dan  di  mana  pihak  ketiga  seperti  LSM  dan  bisnis  semakin  mengisi  'ruang regulasi' yang sebelumnya ditempati oleh negara.
Inti dari regulasi cerdas adalah serangkaian prinsip desain regulasi, kepatuhan yang memungkinkan pembuat kebijakan memanfaatkan sejumlah peluang, strategi, dan teknik yang sebagian besar tidak diketahui untuk mencapai kebijakan lingkungan yang efisien dan efektif. Prinsip-prinsip desain ini meliputi:
a. Keinginan  untuk  lebih  memilih  instrument  campuran  sebagai  pelengkap  daripada pendekatan  instrumen  tunggal,  sambil  menghindari  diri  dari  bahaya  'smorgasbordisme' (yaitu,  dengan  asumsi  yang  salah  bahwa  semua  instrumen  pelengkap  harus  digunakan daripada jumlah minimum yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan).
b. Keutamaan  hemat:  mengapa  langkah-langkah  yang  kurang  intervensionis  harus  lebih disukai pada contoh pertama dan bagaimana mencapai hasil seperti itu.
c. Manfaat dari respons yang meningkat pada piramida instrumen (memanfaatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga bisnis dan pihak ketiga) untuk membangun responsivitas terhadap peraturan,  untuk  meningkatkan  ketergantungan  hasil  melalui  pengurutan  instrumen  dan untuk memberikan peringatan dini kegagalan instrumen melalui penggunaan pemicu.
d. Memberdayakan pihak ketiga (baik komersial dan non-komersial) untuk bertindak sebagai regulator  pengganti,  sehingga  mencapai  tidak  hanya  hasil  lingkungan  yang  lebih  baik dengan  biaya  lebih  sedikit  tetapi  juga  membebaskan  sumber  daya  regulasi  yang  langka, yang dapat digunakan kembali dalam keadaan di mana tidak ada alternatif untuk intervensi langsung pemerintah yang tersedia.
e. Memaksimalkan peluang untuk hasil win-win dengan memperluas batasan di mana peluang tersebut  tersedia  dan  mendorong  bisnis  untuk  'melampaui  kepatuhan'  dalam  persyaratan hukum yang ada.
Sementara ruang menghalangi diskusi yang lebih lengkap dari semua prinsip ini, dua yang  paling  penting  diuraikan  di  bawah  ini:  kepatuhan  dan  penegakan  dan  pentingnya merancang  kombinasi  instrumen  pelengkap.  Di  luar  peran  penegakan  tradisional  negara,
regulasi cerdas berpendapat bahwa penegakan dimungkinkan tidak hanya oleh negara (seperti yang diasumsikan oleh teori regulasi tradisional) tetapi juga oleh pihak kedua dan ketiga yang bertindak  sebagai  regulator  pengganti.  Dibangun  di  atas  versi asli  dari  regulasi  responsif  (di mana  regulator  meningkatkan  atau  menurunkan  intervensi  mereka  tergantung  pada  respons regulator),  regulasi  cerdas  berpendapat  manfaat  meningkatkan  piramida  penegakan  tiga  sisi, dengan  eskalasi  penegakan  mungkin  naik  masing-masing  'wajah'  piramida,  termasuk  wajah kedua (melalui pengaturan diri) atau wajah ketiga (melalui berbagai tindakan oleh pihak ketiga komersial atau non-komersial atau keduanya), selain wajah pertama (tindakan pemerintah).
Regulasi cerdas memperingatkan bahwa ada dua keadaan umum di mana tidak tepat untuk  mengadopsi  respons  yang  meningkat  ke  piramida  penegakan,  terlepas  dari  apakah mungkin untuk mencapai respons seperti itu. Pertama, dalam situasi di mana ada risiko serius akan kehilangan yang tidak dapat diubah atau kerusakan bencana, respons bertahap tidak tepat karena risikonya terlalu tinggi. Kedua, respons bertahap hanya sesuai jika para pihak memiliki hubungan  yang  melibatkan  interaksi  berkelanjutan—memungkinkan  inisiasi  kredibel  dari respons intervensionis rendah dan kemudian eskalasi (dengan cara 'gayung bersambut') jika ini terbukti  tidak  cukup.  Sebaliknya,  di  mana  hanya  ada  satu  kesempatan  untuk  mempengaruhi perilaku yang bersangkutan (misalnya, karena pengusaha kecil sangat jarang dapat diperiksa), tanggapan  pertama  yang  lebih  intervensionis  dapat  dibenarkan,  terutama  jika  risiko  yang terlibat  tinggi.  Ringkasnya,  peran  yang  lebih  disukai  pemerintah  di  bawah  regulasi  cerdas adalah menciptakan prasyarat yang diperlukan bagi pihak kedua atau ketiga untuk menanggung beban  regulasi  yang  lebih  besar  daripada  terlibat  dalam  intervensi  langsung.  Hal  ini  akan mengurangi pengurasan sumber daya peraturan yang langka dan memberikan kepemilikan yang lebih  besar  atas  masalah  peraturan  oleh  mereka  yang  terkait  langsung  dalam  industri  dan masyarakat luas. Dengan cara ini, pemerintah pada prinsipnya bertindak sebagai katalisator atau fasilitator.  Secara  khusus,  ia  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  memungkinkan  eskalasi yang terkoordinasi dan bertahap pada piramida instrumen, mengisi celah apa pun yang mungkin ada di piramida itu dan memfasilitasi hubungan antara lapisan yang berbeda.
Regulasi  yang  cerdas  menyoroti  pentingnya  penggunaan  kombinasi  instrumen  dan pihak untuk mengimbangi kelemahan kebijakan lingkungan yang berdiri sendiri. Namun, tidak dapat diasumsikan bahwa semua kombinasi instrumen saling melengkapi. Beberapa campuran instrumen mungkin memang kontraproduktif. Hasil dari orang lain mungkin sangat ditentukan oleh  konteks  spesifik  di  mana  mereka  diterapkan.  Sayangnya,  tugas  menjawab  pertanyaan tentang kombinasi mana yang saling melengkapi, mana yang kontraproduktif, dan mana yang spesifik  konteks  adalah  kompleks.  Untuk  mengeksplorasi  implikasi  penuh  dari  semua kombinasi instrumen akan menjadi tidak praktis dan membosankan. Sebagai gantinya, Penulis memberikan gambaran singkat tentang beberapa interaksi instrumen potensial dengan contoh selektif  untuk  menyadarkan  pembuat  kebijakan  dan  lainnya  tentang  pentingnya  memilih kombinasi kebijakan yang bijaksana.
Kombinasi tertentu dari instrumen di atas secara inheren saling melengkapi. Artinya, efektivitas dan efisiensinya ditingkatkan dengan menggunakannya dalam kombinasi, terlepas dari keadaan masalah lingkungan yang sedang ditangani. Dengan demikian, pembuat kebijakan dapat yakin dalam memilih kombinasi ini daripada yang lain. Contoh ilustratif dapat diambil dari  kombinasi  voluntarisme  (di  mana  masing-masing  perusahaan  tanpa  koordinasi  industri secara sukarela berusaha untuk meningkatkan kinerja lingkungan) dan peraturan komando dan kendali.  Kesukarelaan  (ketika  asli  dan  bukan  tokenistik)  akan  melengkapi  sebagian  besar bentuk  peraturan  perintah-dan-kontrol,  terutama  di  mana  tingkat  kinerja  lingkungan 'melampaui  kepatuhan'  diinginkan.  Dalam  hal  standar  kinerja,  tolok  ukur  kinerja  minimum ditetapkan, dengan langkah-langkah berbasis sukarela mendorong perusahaan untuk mencapai peningkatan tambahan. Program 33/50 dari US Environmental Protection Agency (EPA) adalah contoh dari pendekatan ini. Di bawah program 33/50, perusahaan didorong untuk mengurangi tingkat pelepasan bahan kimia beracun mereka, seringkali dengan biaya yang besar, atas dasar sukarela  murni.  Peraturan  perintah-dan-kontrol  yang  berlaku  untuk  pelepasan  bahan  kimia
beracun  tetap  berlaku,  dengan  program  33/50  memberikan  manfaat  tambahan  dalam  hal pengurangan emisi yang tidak diatur.
Kombinasi  kedua  instrumen  tersebut  berarti  bahwa  perusahaan  yang  berpartisipasi didorong untuk melampaui standar minimum, sementara perusahaan yang tidak berpartisipasi tetap harus mematuhi baseline kinerja ini. Jika voluntarisme diperkenalkan sendiri, tidak akan ada jaminan bahwa perusahaan yang tidak berpartisipasi akan menahan tingkat pelepasan bahan kimia  beracun  mereka,  sehingga  membebaskan  mereka  yang  berkomitmen  pada  tingkat pengurangan  yang  lebih  tinggi.  Kombinasi  voluntarisme  dan  komando  dan  kontrol  berbasis kinerja dalam hal ini telah menghasilkan perbaikan lingkungan tambahan yang dapat dicapai secara  terpisah.  Berbeda  dengan  aktivitas  di  luar  kepatuhan,  jika  kesukarelaan  dan  standar berbasis  kinerja  menargetkan  tingkat  perilaku  yang  sama  maka,  paling  banter,  mereka  akan menjadi kombinasi duplikat dan, paling buruk, kontraproduktif.
Kombinasi  instrumen  regulasi  tertentu  lainnya  secara  inheren  kontraproduktif  atau, setidaknya,  suboptimal.  Efisiensi  dan  efektivitas  mereka  berkurang  secara  signifikan  ketika mereka  digunakan  dalam  kombinasi.  Contoh  regulasi  komando  dan  kendali  dan  instrumen ekonomi  adalah  ilustrasi.  Sebagian  besar  instrumen  perintah-dan-kontrol—yaitu,  standar kinerja dan standar teknologi—berusaha memaksakan hasil lingkungan yang telah ditentukan sebelumnya pada industri. Artinya, bahkan jika standar tidak seragam (dalam persyaratan yang berbeda berlaku untuk sektor atau perusahaan yang berbeda), masing-masing perusahaan tidak bebas  untuk  membuat  penilaian  independen  mengenai  metode  perbaikan  lingkungan  yang mereka sukai (dalam hal standar teknologi) atau tingkat keseluruhan kinerja lingkungan (dalam hal  standar  kinerja).  Instrumen  ekonomi,  sebaliknya,  berusaha  memaksimalkan  fleksibilitas perusahaan  dalam  membuat  keputusan  seperti  itu:  pemerintah  memengaruhi  tingkat  kinerja lingkungan secara keseluruhan dengan memberikan sinyal harga relatif terhadap tingkat polusi atau konsumsi sumber daya yang diinginkan, atau dengan menciptakan hak untuk mencemari. atau mengkonsumsi sumber daya dalam batas keseluruhan.
Jika  instrumen  komando  dan  kontrol  ditumpangkan  pada  instrumen  ekonomi  yang menargetkan masalah lingkungan yang sama, atau sebaliknya, sejauh instrumen komando dan kontrol membatasi pilihan perusahaan dalam membuat keputusan individu, instrumen ekonomi akan berlebihan (kecuali bertindak sebagai aliran pendapatan bagi pemerintah). Artinya, akan ada  hasil  regulasi  yang  suboptimal.  Instrumen  ekonomi  dirancang  untuk  memanfaatkan perbedaan dalam pengurangan biaya marjinal antar perusahaan. Secara ekonomi masuk akal bagi  perusahaan-perusahaan  yang  dapat  mengurangi  tingkat  polusi  mereka  dengan  paling murah  untuk  memikul  bagian  yang  lebih  besar  dari  beban  pengurangan  kolektif,  dan  bagi mereka  yang  paling  mahal  untuk  memikul  bagian  yang  lebih  kecil  dari  beban  yang  sama. Hasilnya adalah biaya bersih untuk mengurangi tingkat polusi (atau konsumsi sumber daya) secara keseluruhan akan berkurang. Alternatifnya, untuk tingkat pengeluaran tertentu, tingkat pengurangan  polusi  yang  lebih  besar  akan  tercapai.  Dengan  secara  simultan  menerapkan instrumen  perintah-dan-kontrol  preskriptif  (baik  itu  kinerja  atau  standar  teknologi),  pilihan pasar  bebas  akan  dibatasi  secara  artifisial,  sehingga  merusak  dasar  pemikiran  instrumen ekonomi. Contoh dari hal ini mungkin mengamanatkan teknologi efisiensi energi khusus untuk perusahaan bersama-sama dengan pajak karbon.
Salah  satu  cara  untuk  menghindari  kombinasi  instrumen  yang  berpotensi  tidak kompatibel  adalah  dengan  mengurutkan  pengenalannya.  Artinya,  instrumen  tertentu  dapat disimpan  sebagai  cadangan,  untuk  diterapkan  hanya  jika  dan  ketika  instrumen  lain  terbukti gagal memenuhi tolok ukur kinerja yang telah ditentukan. Salah satu jenis pengurutan adalah ketika kategori instrumen yang sama sekali baru diperkenalkan di mana kategori sebelumnya telah gagal. Versi lain adalah ketika hanya komponen penegakan dari instrumen yang sudah ada  sebelumnya  dipanggil  untuk  melengkapi  kekurangan  yang  lain.  Logikanya,  pengurutan seperti itu akan mengikuti perkembangan tingkat intervensi yang meningkat. Dengan demikian, utilitas yang cukup besar dapat diperoleh dari kombinasi instrumen yang tidak berfungsi dan, dalam prosesnya, ketergantungan dari keseluruhan bauran kebijakan dapat ditingkatkan.

## b. Menjalankan Regulasi Cerdas Di Indonesia
UUPPLH  diharapkan  dapat  mengakomodasi  perkembangan  baru  di  bidang  hukum lingkungan  dan  memiliki  fleksibilitas  yang  diperlukan  untuk  kebutuhan  hukum.  UU  PPLH memuat segala aspek dan ketentuan dasar “pengelolaan” lingkungan hidup yang dijadikan dasar pengaturan lebih lanjut dalam menangani peningkatan pencemaran lingkungan di masa yang akan datang dan penyelesaian masalah lingkungan melalui jalur yuridis yang kemudian dapat memberikan  solusi  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam  sistem  hukum Indonesia  yang  berlandaskan  pancasila.  Hakikat  UUPPLH  adalah  payung  hukum  yang mengandung  banyak  aspek.  Beberapa  ketentuan  UUPPLH  memuat  asas-asas  hukum lingkungan  nasional  dan  internasional  yang  berimplikasi  pada  perkembangan  hukum lingkungan  nasional,  yaitu:  Pertama,  wawasan  nusantara;  Kedua,  hak atas  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat;  Ketiga,  asas  pencemar  bayar,  Keempat,  sistem  perizinan  dan  sanksi administratif;  Kelima,  partisipasi  masyarakat;  Keenam,  Penjajaran;  Ketujuh,  Ganti  Rugi; Kedelapan,  Sanksi  Pidana.  Asas  hukum  lingkungan  hidup  adalah  mengangkat  masalah lingkungan  hidup  dalam  UUPPLH  dan  ingin  mengkaji  lebih  lanjut  kajian  dalam  peraturan perundang-undangan  lingkungan  setelah  berjalannya  perintah  UUPPLH.  Materi  tentang lingkungan  hidup  sangat  luas,  baik  itu  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam  non  hayati maupun sumber daya alam hayati. Suatu bidang yang luas dan dapat dipikat secara luas dalam satu undang-undang tetapi sampai kepada peraturan perundang-undangan dengan arah dan sifat yang digeneralisasikan dan diharmonisasikan dengan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, ada jarak bahwa UUPPLH memiliki ketentuan ketentuan pokok hanya tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup saja. Beberapa aspek sektoral begitu penting, sehingga perlu dilandasi oleh peraturan perundang-undangan nasional yang paling kritis tentang pengelolaan dan  perlindungan  lingkungan  hidup  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Sifat lingkungan  hidup  yang  secara  garis  besar  menyebabkan  badan  UUPPLH  tentang  asas-asas dasar  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  sehingga  undang-undang  tersebut merupakan  payung  hukum  bagi  peraturan  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lingkungan hidup lainnya agar dapat berjalan. Betapa sulitnya mengembangkan kebijakan yang pengaturannya  sedemikian  luas,  mulai  dari  penuangan  pokok  bahasan,  sistematika  materi sampai pada tahap formal diundangkannya, tercermin dalam proses pembentukan UUPPLH. Masalah  yang  timbul  dari  UUPPLH  adalah  tentang  pemahaman  tentang  lingkungan  sosial. Konsep  lingkungan  sosial  sebagai  subsistem  dari ekosistem  yang  komprehensif  perlu  segera dijabarkan,  karena  dalam  pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan  secara  operasional memiliki  implikasi  hukum  yang  juga  harus  diselaraskan  dengan  konsep  lain  seperti pencemaran, analisis  dampak lingkungan.  Selain  itu,  lingkungan  sosial  juga  diperlukan  agar tidak  tumpang  tindih  dengan  kewenangan  antara  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  dan berbagai  instansi  pemerintah  lainnya.  Meski  Indonesia  sudah  memiliki  UUPPLH  nasional, pemerintah perlu menyadari sepenuhnya bahwa berbagai fasilitas pendukung perlu disiapkan. Pemberlakuan  UUPPLH  sangat  penting,  tetapi  formalitas  saja  tidak  cukup.  Suatu  undang- undang  memberikan  peluang  dan  tetap  memerlukan  jaminan  perwujudan  dan  keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan dan tanggung  jawab  bersama  untuk  kemakmuran  rakyat  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  33 UUD  1945,  Pemerintah  sedang  mempersiapkan  peraturan  perundang-undangan  lingkungan hidup di berbagai bidang terkait dengan UU PPLH, yang bertujuan untuk mewujudkan berbagai rancangan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup terkait. untuk kemakmuran rakyat.
Sejumlah  besar  pendekatan  kebijakan  yang  digunakan  oleh  pemerintah-pemerintah Negara  telah  konsisten  dengan  prinsip  regulasi  cerdas.  Di  Kanada,  regulasi  cerdas  menjadi fokus utama reformasi regulasi yang didorong oleh pemerintah federal pada pertengahan 2000- an dan berlanjut dengan nama yang berbeda untuk beberapa waktu setelahnya. Di sana telah ditandai dengan 'restrukturisasi proses penilaian, reformasi dan meningkatkan rezim di mana peraturan  dikembangkan,  dikelola,  ditegakkan  dan  diukur'.  Beberapa  tahun  kemudian,  Uni Eropa (UE) mempromosikan regulasi cerdas sebagai kendaraan untuk mencapai 'Eropa yang
lebih  bersih,  lebih  adil,  dan  lebih  kompetitif'.  Memang,  menurut  Toffelson,  'kritik  regulasi cerdas juga bergema dalam reformasi hukum dan kebijakan yang berpotensi di banyak negara demokrasi liberal Barat lainnya'. Pada tingkat yang lebih spesifik, regulator UE dan Belanda telah  menerapkan  regulasi  cerdas  untuk  memerangi  masalah  global  limbah  elektronik,  dan sebagai  sarana  untuk  tata  kelola  yang  efektif  dari  industri  perkapalan  global.  Ini  juga  telah direnungkan untuk industri globalisasi yang sedang berkembang lainnya. Peraturan Komunitas Eropa  tentang  bahan  kimia  dan  penggunaan  yang  aman,  yang  berhubungan  dengan 'pendaftaran, evaluasi, otorisasi dan pembatasan bahan kimia' (REACH), juga dibangun di atas prinsip serupa.
Setelah mengatakan ini, harus diingatkan bahwa sementara 'banyak pemerintah telah mengadopsi istilah regulasi cerdas untuk memberikan pembenaran intelektual untuk berbagai inisiatif reformasi peraturan sektor publik', cara istilah ini digunakan oleh politisi dan pembuat kebijakan hanya mengandung kemiripan yang longgar dengan konsep akademik asli. Misalnya, sementara para penulis regulasi cerdas menekankan pentingnya merancang campuran kebijakan yang  saling  melengkapi,  memanfaatkan  pihak  ketiga  sebagai  regulator  pengganti  dan kombinasi berurutan dari penegakan publik dan swasta, pembuat kebijakan sering tidak terlalu memperhatikan  saran  ini.  Mereka,  misalnya,  telah:  a)  enggan  naik  ke  piramida  penegakan hukum karena takut menyinggung bisnis; b) tidak mau bekerja sama dengan LSM karena takut kehilangan  kendali;  dan  c)  lebih  cenderung  untuk  menggunakan  'grab  bag'  alat  daripada kombinasi yang bijaksana dari yang saling melengkapi. Secara keseluruhan, apa yang dianggap sebagai regulasi cerdas dalam lingkaran kebijakan lebih mirip dengan pengaturan yang dibuat oleh pembuat kebijakan telah memilih bagian yang menarik yang menarik bagi retorika politik tuannya, sebagian besar terlepas dari kemungkinan efektivitas atau efisiensinya.
Jika  akseptabilitas  politik  terkait  erat  dengan  pembuatan  kebijakan  berbasis  bukti, maka  kesenjangan  antara  akseptabilitas  dan  efektivitas  tersebut  seharusnya  relatif  sempit. Sayangnya, hal ini biasanya tidak terjadi. Pemerintah, apa pun ragamnya, tampaknya jauh lebih peduli  dengan  retorika  politik  dan  ekonomi  daripada  dengan  pengambilan  keputusan  yang rasional  dan  berdasarkan  bukti.  Misalnya,  di  Australia,  mantan  Pemerintah  Buruh  Rudd melampaui  berbagai  inisiatif  'mengurangi  beban  peraturan'  Pemerintah  Blair  dengan mendirikan  Departemen  Keuangan  dan  Deregulasi.  Tidak  perlu  lagi  memperdebatkan kompleksitas kebijakan publik, pilihan yang melibatkan berbagai tingkat intervensi pemerintah atau bagaimana mencapai bauran kebijakan yang efisien dan efektif.
Kebijakan  lingkungan  adalah  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  di  bidang lingkungan, yang menyangkut pertanyaan tentang apa yang ingin dicapai dalam pengelolaan lingkungan, bagaimana pelaksanaan pengelolaan lingkungan dilakukan. Untuk menjawab itu semua,  diperlukan  suatu  kebijakan  yaitu  UU  Lingkungan  Hidup  karena  UU  Lingkungan memiliki kekuatan hukum mengikat. Rumusan kebijakan lingkungan hidup yang dirumuskan dan  dituangkan  dalam  UUD  1945  akan  menjadi  acuan  bagi  rumusan  kebijakan  lingkungan hidup yang tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara/GBHN. Rumusan kebijakan lingkungan hidup  yang  dirumuskan  dan  ditetapkan  dalam  GBHN  yang  tertuang  dalam  MPRTAP  akan menjadi  acuan  perumusan  kebijakan  lingkungan  hidup  yang  diatur  dalam  undang-undang perumusan  kebijakan  lingkungan  dari  ahli  bahasa  yang  diatur  dalam  undang-undang  akan menjadi acuan perumusan kebijakan lingkungan. diatur dalam peraturan pemerintah seterusnya mengikuti  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dalam  hal  lingkungan daerah, terdapat kebijakan lingkungan hidup nasional, tentang nasional dan daerah. Perumusan kebijakan  lingkungan  hidup  yang  tertuang  dalam  GBHN,  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Instruksi Menteri merupakan kebijakan lingkungan hidup di wilayah nasional, sedangkan rapat dalam Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) keputusan daerah,  Instruksi  gubernur,  bupati,  walikota,  merupakan  kebijakan  dalam  lingkup  daerah. Kebijakan lingkungan internasional adalah kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan dalam deklarasi dan konvensi konvensi lingkungan internasional. Kebijakan lingkungan hidup dalam UUD 1945 dapat ditemukan dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV yang berbunyi “maka
dari  pada  membentuk  suatu  pemerintahan  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…”.
Hal  tersebut  di  atas  menegaskan  “Kewajiban  Negara”  dan  Kewajiban  Pemerintah untuk  melindungi  seluruh  sumber  daya  lingkungan  hidup  untuk  kebahagiaan  seluruh  rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia. Dengan kata lain, negara atau pemerintah Indonesia harus menyelenggarakan  perlindungan  lingkungan  hidup  Indonesia  dengan  segenap  unsur “orangnya”. Dasar pemikirannya dirumuskan lebih konkrit bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  yang  dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat”  (Pasal  33 ayat  3  UUD  1945).  Pemberian  “Hak  Perbendaharaan” kepada negara, berarti memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur pola dan tata cara  pemanfaatan  seluruh  unsur  kekayaan  alam  Indonesia  yang  ditujukan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Kebijakan  lingkungan  yang  termuat  dalam  UUD  1945 merupakan landasan konstitusional, sedangkan yang tertuang dalam GBHN sejak tahun 1973 sampai  sekarang  merupakan  landasan  operasional  yang  berlaku  di  Indonesia  dengan dicantumkannya  kebijakan  lingkungan.  Kebijakan  lingkungan  dalam  GBHN  1999-2004 tertuang dalam Bab IV Arah dan Kebijakan, surat Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Namun  dalam  GBHN  1999-2004,  masalah  lingkungan  hidup  telah  ditegaskan  sebagai  salah satu visi dan misi GBHN; dan pada huruf B. Ekonomi termasuk dalam peran lingkungan hidup. Visi dan misi inilah yang menjadi landasan, pedoman dan arah GBHN kepada seluruh lembaga tinggi negara dan masyarakat Indonesia.
Kekuatan dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme  pasar  yang  adil  dan  merata  berdasarkan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusia  yang  produktif,  mandiri,  maju,  berdaya  saing,  berwawasan  lingkungan  dan berkelanjutan dengan sumber daya alam. Sumber Daya Alam dan Lingkungan, khususnya bagi pengusaha kecil dan koperasi.
1. Mengelola  sumber  daya  alam  dan  menjaga  daya  dukungnya  untuk  kesejahteraan masyarakat generasi mendatang;
2. Meningkatkan  sumber  daya  alam  dan  potensi  lingkungan  dengan  cara  melestarikan, merehabilitasi  dan  menghemat  pemanfaatan,  dengan  menerapkan  teknologi  lingkungan untuk kepentingan pemanfaatan;
3. Dalam menjaga kualitas perekonomian sebagaimana diatur dalam undang-undang, secara bertahap  kewenangan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  dapat  dilimpahkan secara selektif di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Pemberdayaan  sumber  daya  alam  dengan  tujuan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat harus  memperhatikan  kelestarian  fungsi  dan  keseimbangan  lingkungan  hidup, pembangunan dan keberlanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta sebagai penataan ruang di mana pengusaha tergoda oleh hukum; dan
5. Menerapkan  indikator  yang  memungkinkan  pelestarian  kemampuan  terbarukan  dalam pengelolaan sumber daya alam terbarukan untuk mencegah kerusakan permanen. Lebih  jauh,  instrument  atau  perspektif  regulasi  cerdas  menjelaskan  mengenai keterkaitan  dan  kombinasi  antar  instrumen  dimana  di  dalamnya  tentu  terdapat  keterlibatan banyak  pihak,  termasuk  pemerintah,  masyarakat,  pelaku  usaha,  dan  lainnya  untuk  mencapai adanya tujuan dari pembentukan instrumen tersebut. Menurut penulis, salah satu implementasi dari  adanya  intensi  untuk  menerapkan  regulasi  cerdas  adalah  dengan  adanya  strategi Green Planning and Budgeting . Strategi Perencanaan dan Penganggaran Hijau (Green Planning and Budgeting/GPB)  ini  mencerminkan  kekhawatiran  yang  berkembang  tentang  rekor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang luar biasa yang rentan terhadap risiko lingkungan yang terkait dengan perubahan iklim dan hilangnya serta degradasi sumber daya alamnya.
Untuk  pembuat  kebijakan,  tersedia  berbagai  strategi  yang  mungkin,  tunduk  pada kendala  politik  dan  ekonomi,  memungkinkan  kerusakan  lingkungan  yang  serius  untuk diperlambat, dihentikan, atau idealnya dibalik. Ada berbagai mekanisme yang dapat digunakan pemerintah untuk melibatkan pihak kedua dan ketiga secara lebih penuh dalam proses regulasi.
Sebagian  besar  dari  ini  akan  mengharuskan  pemerintah  untuk  mencari  cara  lateral  untuk memperluas jangkauannya melalui pemesanan pasar yang inovatif. Titik awal yang jelas adalah penyediaan  informasi  yang  memadai.  Tanpa  data  yang  dapat  diandalkan  tentang  kinerja perusahaan  industri,  pihak  ketiga  yang  mungkin  berada  dalam  posisi  untuk  memberikan pengaruh,  misalnya  di  bidang  komersial  (misalnya  investor  dan  bank),  tidak  akan  dapat membuat  penilaian  objektif  tentang  profil  perusahaan  yang  disukai.  Misalnya,  hanya  ketika pemerintah  mengamanatkan  pengumpulan  dan  pengungkapan  rilis  beracun,  pasar  keuangan dapat  memasukkan  informasi  ini  ke  dalam  harga  saham,  sehingga  memberi  penghargaan kepada pelaku lingkungan yang baik dan merugikan pelaku terburuk. Beberapa strategi untuk memberdayakan  pihak  ketiga  akan  dikhususkan  untuk  kelompok  sasaran  tertentu. Misalnya, Pemerintah  dapat  memfasilitasi  kegiatan  pihak  ketiga  non-komersial  seperti  LSM  melalui pemberian dukungan dana, penetapan undang-undang hak masyarakat untuk mengetahui dan pemberian  legal  standing.  Dalam  upaya  untuk  menargetkan  bank,  pemerintah  dapat meningkatkan kewajiban pemberi pinjaman untuk berbagai perilaku yang merusak lingkungan. Penanggung sebagai regulator dapat dipanggil dengan menjadikan asuransi sebagai persyaratan lisensi,  atau  persyaratan  otorisasi  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  yang  memiliki  risiko lingkungan yang tinggi. Pemerintah juga dapat memanfaatkan kekuatan yang sangat besar dari tekanan  rantai  pasokan.  Misalnya,  pemerintah  dapat  membuat  kondisi  fleksibilitas peraturan bahwa  perusahaan  dengan  ukuran  tertentu  tidak  hanya  mengadopsi  sistem  manajemen lingkungan (suatu bentuk peraturan berbasis proses) tetapi juga memastikan bahwa pemasok utama mereka juga sesuai dengan versi sistem yang disederhanakan.
Tidak  dapat  dihindari  bahwa  bahkan  perusahaan  yang  paling  progresif  pun  pada akhirnya akan mencapai titik di mana menang/menang tidak lagi menjadi pilihan yang layak, dan  di  mana  pengeluaran  lebih  lanjut  untuk  perlindungan  lingkungan  akan  secara  langsung mengancam  keuntungan  perusahaan.  Secara  khusus,  ada  banyak  keadaan  di  mana  manfaat ekonomi dari investasi dalam perlindungan lingkungan lemah atau tidak ada, dan di mana biaya untuk  bisnis  menerapkan  langkah-langkah  perlindungan  lingkungan  tidak  akan  diimbangi dengan penghematan yang dihasilkan dari peningkatan kinerja ekonomi. Pada titik ini, ada dua strategi  yang  tersedia  bagi  pemerintah.  Yang  pertama  adalah  untuk  mengenali  ketegangan antara perlindungan lingkungan dan keuntungan perusahaan, dan untuk merancang instrumen kebijakan dan tanggapan penegakan yang sesuai. Regulator mulai di bagian bawah piramida dengan asumsi bahwa bisnis bersedia untuk mematuhi secara sukarela. Namun, mereka juga membuat ketentuan untuk keadaan di mana asumsi ini akan dikecewakan, dengan bersiap untuk meningkatkan  piramida  penegakan  ke  strategi  yang  semakin  berorientasi  pada  pencegahan. Secara  kritis,  di  puncak  piramida  akan  menjadi  pendekatan  berorientasi  pencegahan  yang membuatnya tidak lagi rasional secara ekonomi bagi perusahaan untuk menghindari tanggung jawab lingkungan mereka. Strategi kedua adalah pemerintah mendorong kembali titik di mana menang/menang  menjadi  menang/kalah.  Michael  Porter  menyarankan  bahwa  negara-negara yang  memiliki  persyaratan  lingkungan  yang  paling  ketat  sering  memimpin  dalam  ekspor produk  yang  terkena  dampak.28  Sementara  pasar  tersebut  dapat  berkembang  tanpa  adanya intervensi  pemerintah,  cakupan  dan  keberhasilan  mereka  dapat  dipengaruhi  oleh  tindakan tersebut.  Misalnya,  Jerman  mungkin  memiliki  peraturan  paling  ketat  di  dunia  dalam pengendalian polusi udara stasioner, dan perusahaan-perusahaan Jerman tampaknya memegang kendali  luas  dalam  mematenkan  -  dan  mengekspor  -  polusi  udara  dan  teknologi  lingkungan lainnya.  Sebaliknya,  mereka  yang  melemahkan  regulasinya  akan  tertinggal  dalam  ekspor lingkungan.  Jadi  karena  standar  lingkungan  Inggris  telah  tertinggal,  demikian  juga  dengan "rasio ekspor terhadap impor dalam teknologi lingkungan turun dari 8:1 menjadi 1:1 selama dekade terakhir".

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  umum  dalam  tulisan  ini  adalah  bahwa  tidak  hanya  diinginkan  untuk menggunakan  instrumen  kebijakan  yang  lebih  luas,  tetapi  juga  untuk  mencocokkan  instrumen
tersebut: dengan masalah lingkungan tertentu; dengan pihak atau pihak-pihak yang paling mampu melaksanakannya;  dan  dengan  instrumen  lain  yang  kompatibel.  Artinya,  dengan  menggunakan kombinasi  instrumen  dan  aktor  yang  saling  melengkapi,  pembuat  kebijakan  dapat  membangun kekuatan  mekanisme  individu,  sambil  mengkompensasi  kelemahan  mereka.  Dan  dengan pemerintah yang secara aktif memfasilitasi keterlibatan pihak kedua dan ketiga, potensi mereka sebagai  kuasi-regulator  kemungkinan  besar  akan  terwujud.  Dengan  demikian,  pertanyaan kebijakan  yang  krusial  menjadi:  bagaimana,  dalam  situasi apa  dan  dalam  kombinasi  apa,  kelas utama  instrumen  dan  aktor  kebijakan  dapat  digunakan  untuk  mencapai  bauran  kebijakan  yang optimal?  Penulis  berpendapat  bahwa  desain  regulasi  yang  sukses  sangat  bergantung  pada kepatuhan terhadap sejumlah prinsip desain regulasi yang hingga saat ini tidak ditampilkan secara menonjol dalam agenda kebijakan.
Kebijakan “regulasi cerdas” diwujudkan melalui penetapan prinsip-prinsip teoritis, praktis dan  teknologi  sistem  regulasi  cerdas,  yang  tujuannya  adalah  penataan  hubungan  administratif untuk memecahkan masalah masyarakat yang paling penting.  Ini harus didukung oleh penilaian berbasis ilmiah tentang konsekuensi dari pengenalan norma-norma peraturan, non-redundansi dan kecukupannya  dan  dampaknya  terhadap  hubungan  di  bidang  pengelolaan  dan  perlindungan lingkungan. Regulasi cerdas telah dikatakan mengabaikan hal-hal berikut: masalah kelembagaan, respons  kepatuhan  spesifik  jenis,  sensitivitas  kinerja,  dan  kemampuan  beradaptasi  terhadap perubahan  rezim  regulasi.  Bagian  selanjutnya  membahas  kritik  ini  secara  lebih  rinci.  Urutan instrumen  regulasi  cerdas  saat  ini  dapat ditingkatkan  dengan  memperkenalkan  respons  spesifik jenis kepatuhan, di mana regulator menggunakan strategi regulasi yang berbeda tergantung pada perilaku  kepatuhan  yang  diatur.  Regulator  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  sejumlah  jenis kepatuhan.  Keuntungan  utama  dari  respons  spesifik  jenis  kepatuhan  adalah  pengurangan  biaya kepatuhan  regulator.  Langkah  pertama,  persuasi,  akan  sama  untuk  semua  jenis  kepatuhan. Langkah  pertama  ini  penting  karena  banyak  regulator  akan  membalas  rasa  hormat  ini  dengan kepatuhan  sukarela.  Setelah  upaya  persuasi,  regulator  kemudian  menerima  penegakan ketidakpatuhan  yang  lebih  keras.  Langkah  selanjutnya,  yang  diambil  hanya  ketika  ada ketidakpatuhan, akan menjadi jenis kepatuhan yang spesifik: tindakan yang lebih intervensionis untuk jenis yang lebih bandel (untuk diskusi yang lebih mendetail tentang lima jenis kepatuhan, lihat “Gugus Tugas Ekonomi Tunai” dan Braithwaite. Perlu juga disebutkan bahwa jenisnya tidak tetap,  artinya  regulator  dapat  berupaya  menambah  jumlah  regulasi  yang  secara  sukarela mematuhinya.
Regulasi  cerdas  juga  dapat  ditingkatkan  dengan  membuat  kinerja  campuran  instrumen yang diformulasikan secara “cerdas” menjadi sensitif. Sensitivitas kinerja mensyaratkan bahwa regulator  mampu  menilai  kinerja  peraturan  dalam  kaitannya  dengan  tujuannya  dan  untuk memodifikasi  alat  dan  strateginya  bila  diperlukan  untuk  meningkatkan  kinerja.  Perbaikan  lain dapat datang dari regulasi yang dapat disesuaikan, karena prioritas, keadaan, dan tujuan regulasi dapat diubah oleh faktor internal regulator atau dipaksakan kepada regulator dari luar. Perangkat peraturan dan strategi yang optimal akan bervariasi sesuai dengan perbedaan dalam lingkungan kelembagaan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Andri Wibisana, “Instrumen Ekonomi, Command And Control, Dan Instrumen Lainnya: Kawan Atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation”, Jurnal  Bina  Lingkungan, Vol. 4, No. 1, 2019.
Artur Gudmanian, Serhii Yahodzinskyi, Uliana Koshetar, dkk, “Social and Economic Aspects of Environmental Problems in the World”, EDP Sciences, Vol. 4.0, 2020. Benadito Rompas dan Tri Haryati, “Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman dan Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7, No. 1, 2022.
Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 1, 2012.
Ellis Connolly and David Orsmond, “The Mining Industry: From Boost to Boom”, Reserve Bank of Australia, 2011.
J  A  Sigler  dan  J  E  Murphy, Interactive  Corporate  Compliance:  An  alternative  to  regulatory compulsion, New York: Quorom Books, 1989.
J B Opschoor dan R K Turner, Economic Incentives and Environmental Policies: Principles and Practice, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1994.
J C Robinson, "The Impact of Environmental and Occupational Health Regulation on Productivity Growth in US Manufacturing", Yale Journal or Regulation, Vol. 12, No. 2, 1995.
J T Hamilton, "Pollution as News: Media and stockmarket reactions to the Capital Toxic Release Inventory Data", Journal of Environmental Economics and Management , 1995. Jonathan H. Adler, “Free and Green: A New Approach to Environmental Protection”, Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol. 24, No. 2, 2001.
Kukuh Sudarmanto, “Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan di Indonesia yang Berkeadilan sesuai Asas-Asas Pancasila”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 6, No. 2, 2021. Mahrus Ali dan Irwan Hafid, “Kriminaliasi Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup”, Jurnal USM Law Review, Vol. 5, No. 1, 2022. Martina Vidovic dan Khanna Neha, Re-evaluating the Success of EPA’s 33/50 Program: Evidence from Facility Participation, New York: Bringhamton University Press, 2010. Muten  Nuna  dan  Roy  Marthen  Moonti,  “Kebebasan  Hak  Sosial-Politik  dan  Partisipasi  Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 4, No. 2, 2019.
Neil  Gunningham  dan  Darren  Sinclair, Smart  Regulation:  Designing  Environmental  Policy, Oxford: Oxford University Press, 1998.
Nur  Kholis,  Roichatul  Aswidah,  dan  Iman  Prihandono,  “Responsible  Investment  in  Indonesia Mineral Mining Sector”, Atlantis Press, Vol. 130, 2019.
R  Mitchell, International  Oil  Pollution  at  Sea:  Environmental  Policy  and  Treaty  Compliance , Massachusetts: MIT Press, 1994.
S Aora dan T N Cason, "An Experiment in Voluntary Regulation: Participation in EPA's 33/50 Program", Journal of Environmental Economics and Management , Vol. 28, No. 3, 199. Yokotani, “Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Pemerintah terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan  oleh  Para  Penerima  Izin  di  Provinsi  Bangka  Belitung”, Jurnal  Ius Constituendum, Vol. 4, No. 2, 2019.