Studi  Implementasi  RRR  (Right,  Restriction  and  Responsibilities)  untuk  Pemanfaatan  di Wilayah Pesisir Perindustrian. (Studi Kasus: Pesisir Perindustrian Kabupaten Gresik)
Implementation of RRR (Right, Restriction and Responsibility) for Utilization in Industrial Coastal Area (Case Study: Coastal Industry of Gresik Regency)

## Cherie Bhekti Pribadi*, Yanto Budisusanto
Departemen Teknik Geomatika, FTSPK-ITS , Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, 60111, Indonesia *Korespondensi penulis: cherie_b@geodesy.its.ac.id
Diterima: 15012021; Diperbaiki: 17022022; Disetujui: 25022022; Dipublikasi: 10042022
Abstrak: Ruang laut dan pesisir adalah lingkungan yang sangat kompleks, berbagai macam kegiatan dilangsukan di ruang laut. Konsep RRR adalah suatu dasar untuk mengelola sumber daya wilayah pesisir dan laut dalam lingkup penetapan batas laut wilayah ( restriction ), batas kewenangan ( right ) izin dan ( responsibility ) tanggung jawab, yang membentuk keterpaduan antara wilayah administrasi [1]. Pada penelitian kali ini dilakukan evaluasi terkait penerapan konsep kadaster laut RRR di wilayah pesisir perindustrian di wilayah Kabupaten Gresik, dengan melakukan analisis kesesuaian terhadap rencana oleh pemerintah melalui RZWP-3-K. Melakukan proses inventarisasi jenis pengelolaan ruang laut di sekitar wilayah studi kasus, lalu melakukan analisis perubahan fungsi  lahan wilayah perairan menjadi daratan dengan metode NDWI ( Normalized Different Water Index ), dan evaluasi ketersediaan penjagaan ekosistem di wilayah perindustrian. Dari penelitian ini didapatkan hasil inventarisasi dari Peta RZWP-3-K dan juga Peta Eksisting mengenai jenis pengelolaan di sekitar wilayah perairan PT.Petrokimia Gresik. Didapatkan pula hasil identifikasi tiap konsep RRR ( Right, Restriction, and Responsibility ) yakni konsep Right yang terimplementasikan dalam bentuk izin. PT.Petrokimia  Gresik  telah  izin  yang  sesuai  di  kawasan,  zona,  dan  sub-zona  peruntukannya  dalam  rencana  oleh pemerintah yang tertuang dalam peta RZWP-3-K sebagai bentuk kesesuaian rencana jangka panjang wilayah perairan di Jawa Timur. Lalu penerapan konsep Restriction tertuang dalam  bentuk batasan pengelolaan wilayah perairan di sekitar wilayah pesisir dan perairan PT.Petrokimia Gresik, yang dalam 4 tahun terakhir mengalami perubahan alih fungsi  wilayah  perairannya  menjadi  daratan.  Sedangkan  konsep Responsibility di  implementasikan  dalam  bentuk penjagaan  ekosistem  di  sekitar  wilayah  perindustrian  PT.Petrokimia  Gresik  melalui  aktivitas  terkait    pengelolaan lingkungan  yang  tertulis  dalam  izin-izin  lingkungan  yang  telah  dikantongi  PT.Petrokimia  Gresik  dan  beberapa penghargaan yang diraih dalam pengelolaan limbah.
Copyright © 2022 Geoid. All rights reserved.
Abstract:  Marine  and  coastal  space  is  a  very  complex  environment,  various  kinds  of  activities  are  carried  out  in marine space. The concept of RRR is a basis for managing coastal and marine resources within the scope of restriction, permit  rights  and  responsibility,  which  form  integration  between  administrative  areas  [1].  In  this  research,  an evaluation was conducted related to the application of the RRR marine cadastre concept in industrial  coastal areas in the Gresik Regency area, by analyzing the suitability of the plan by the government through RZWP-3-K. Conducting an inventory process of the types of marine space management around the case study area, then analyzing changes in land function from water areas to land using the NDWI (Normalized Different Water Index) method, and evaluating the availability of ecosystem preservation in industrial areas. From this research, it was obtained the inventory results from  the  RZWP-3-K  Map  and  also  the  Existing  Map  regarding  the  type  of  management  around  the  waters  of  PT Petrokimia Gresik. The results of the identification of each RRR (Right, Restriction, and Responsibility) concept were also obtained, namely the Right concept which is implemented in the form of a license. PT.Petrokimia Gresik has the appropriate permits in the area, zone and sub-zone designated by the government as stated in the RZWP-3-K map as a  form  of  conformity  to  the  long-term  plan  for  water  areas  in  East  Java.  Then  the  application  of  the  concept  of Restriction is contained in the form of boundaries for the management of the water area around the coastal areas and waters of PT Petrokimia Gresik, which in the last 4 years has changed the function of its water area to land. While the concept of responsibility is implemented in the form of maintaining the ecosystem around the industrial area of PT Petrokimia Gresik through activities related to environmental management written in environmental permits that have been pocketed by PT Petrokimia Gresik and several awards won in waste management.
Kata kunci : Konsep RRR ( Right, Restriction, and Responsibility ), Industri, RZWP-3-K , UU No.1 Tahun 2014
Cara untuk sitasi: Pribadi, C. B., Budisusanto, Y. (2022). Studi Implementasi RRR ( Right, Restiction and Responsibilities ) untuk Pemanfaatan di Wilayah Pesisir Perindustrian. (Studi Kasus: Pesisir Perindustrian Kabupaten Gresik) . Geoid, 17 (2), 169-175.

## Pendahuluan
Konsep  RRR  adalah  suatu  dasar  untuk  mengelola  sumber  daya  wilayah  pesisir  dan  laut  dalam  lingkup penetapan batas laut wilayah ( restriction ), batas kewenangan ( right /izin dan responsibility ), yang membentuk keterpaduan  antara  wilayah  administrasi  skala  nasional,  skala  provinsi,  dan  skala  kabupaten/kota  dengan memperhatikan  keberadaan  masyarakat  adat,  serta  keharmonisan  dan  sinergi  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  (Astor,  2016).  Keterpaduan  antara  wilayah  administrasi  di  Negara  ini  telah  diatur  oleh pemerintah melalui RZWP-3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) yang  tertulis di dalam Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007 tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Berdasarkan  Undang  Nomor  1  Tahun  2014 dikatakan  bahwa  rencana  zonasi  adalah  rencana  yang  menentukan  arah  penggunaan  sumber  daya  tiap-tiap satuan  perencanaan  disertai  dengan  penetapan  struktur  dan  pola  ruang  pada  kawasan  perencanaan  yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).
Seperti halnya provinsi Jawa Timur yang telah memiliki RZWP-3-K sendiri, mengingat pemanfaatan ruang laut  di  Jawa  Timur  ternyata  sangat  beragam,  mulai  dari  Daerah  Lingkungan  Kerja  Pelabuhan,  area penangkapan  ikan,  alur  pelayaran,  alur  pipa  dan  kabel  bawah  laut,  keramba  jaring  apung  (KJA),  kawasan migas, kawasan penambangan pasir laut, kawasan militer, serta kawasan konservasi yang rawan menimbulkan konflik terkait batas pemanfaatan ruang laut atau overlapping pemanfaatan ruang laut (DKP, 2017). Salah satu pemanfaat ruang laut adalah Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, model pengelolaan pelabuhan di Indonesia pun ada banyak, ada pelabuhan umum, maupun terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)  (Deny, 2016). Industri  adalah  salah  saktu  sektor  yang  memanfaatkan  adanya  pelabuhan.  Menurut  Komite  Ekonomi  dan Industri Nasional (KEIN) tahun 2016  pelabuhan itu penting untuk mendukung keberlangsungan suatu industri. Oleh karena itu suatu industri dapat memiliki pelabuhannya sendiri. Melalui Kementrian perhubungan telah dibuat aturan tegas untuk model pelabuhan terminal umum dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) (Humas PG, 2019). PT.Petrokimia Gresik adalah salah satu industri yang di miliki oleh Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki pelabuhan dengan model Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)  (PT.Multi  Media  Ocean  Indonesia,  2020).  Pada  penelitian  kali  ini  dipilih  wilayah  studi  kasus  di Kabupaten  Gresik  khusunya  kawasan  perindustrian  PT.Petrokimia  Gresik  dan  wilayah  pesisir  sekitarnya. Lokasi tersebut dipilih karena penelitian kali ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan konsep kadaster RRR  yang  ada  di  wilayah  perindustrian.  Analisis  penerapan  konsep  RRR  dilakukan  dengan    evaluasi kesesuaian melalui RZWP-3-K dan terhadap UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

## Data dan Metode
Pada  penelitian  kali  ini  dipilih  di  Kabupaten  Gresik  yang  secara  khusus,  terletak  di  wilayah  perindustrian PT.Petrokimia Gresik dan pesisir sekitarnya untuk lebih jelas seperti Gambar.1. Secara  geografis terletak di posisi antara 7°08'10" - 7°08'40" LS dan 112°38'30" - 112°39'30" BT.

## Gambar 1. Lokasi Penelitian (Penulis, 2020)
Untuk mendukung proses analisis dan evaluasi pada penelitian ini dibutuhkan beberapa data yang diperoleh dari beberapa instansi terkait. Dibutuhkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur. Peta RZWP-3-K Jawa Timur Tahun 2018-2038 Skala 1:250.000, yang dalam penelitian ini data RZWP-3-K digunakan  sebagai  acuan  untuk  mengetahui  rencana  jenis  pemanfaatan  di  sekitar  wilayah  industri PT.Petrokimia Gresik, lalu Peta Eksisting Penggunaan Ruang Laut dan Pesisir, Jawa Timur Tahun 2018 Skala 1:50.000. Data Peta Eksisting digunakan untuk mengetahui jenis pemanfaatan dan digunakan sebagai asumsi keadaan  dilapangan.  Dibutuhkan  pula  data  dari  pihak  industri  yakni  PT.Petrokimia  Gresik.  Ada  dat  Surat perjanjian  antara  KSOP  Gresik  dengan  PT.Petrokimia  Gresik  tentang  penggunaan  perairan,  data  tersebut digunakan  untuk  analisis  penerapan  konsep  kadaster  RRR Right (Izin).  Yang  kedua  ada  data  pengolahan lingkungan  industri  PT.Petrokimia  Gresik,  data  pengolahan  lingkungan  industri  digunakan  untuk  analisis penerapan konsep kadaster RRR yaitu konsep Responsibility (Tanggung Jawab). Citra Satelit Spot 6/7 Tahun 2015, 2018, dan 2019 yang didapatkan dari LAPAN. Data ini digunakan untuk identifikasi konsep kadaster RRR Restriction (Batasan), dengan cara  analisis perubahan alih fungsi wilayah perairan menjadi daratan.
Penelitian  ini  menggunakan  perangkat  lunak  pengolah  data  SIG  (Sistem  Informasi  Geografis).  Perangkat tersebut  digunakan  untuk  mengolah  data  dan  melakukan  analisa  kesesuaian  secara  spasial.  Tahapan pengolahan data pada penelitian dimulai dari melakukan inventarisasi pemanfaatan ruang laut khususnya di wilayah industri PT.Petrokimia Gresik pada peta RZWP-3-K Jawa Timur dan juga Peta Eksisting Ruang Laut dan  Pesisir  Kabupaten  Gresik.  Digunakan  untuk  mengetahui  jenis  pemanfaatan  ruang  laut  rencana  dan eksisting di wilayah industri PT.Petrokimia Gresik. Setelah itu dilakukan proses validasi data kesesuaian jenis pemanfaatan  sebagai  bukti  penerapan  konsep  Right  berdasarkan  dokumen  Surat  perjanjian  antara  KSOP Gresik  dengan  PT.Petrokimia  Gresik  tentang  penggunaan  perairan.  Dilakukan  pula  validasi  dokumen pengolahan  lingkungan  industri  PT.Petrokimia  Gresik  sebagai  bukti  penerapan  konsep  Responsibility. Selanjutnya  melakukan  proses  pendefinisian  wilayah perairan  dan  daratan  pada Citra  Satelit  Spot 6/7  pada Tahun 2015, 2018, dan 2019 dengan bantuan perangkat lunak pengolah citra satelit dan menggunakan metode NDWI  untuk  memisahkan  wilayah  perairan  dan  daratan.  Hasil  pendefnisian  dilakukan  digitasi  pada  garis pantai.Garis pantai pada tahun 2015, 2018 dan 2019 dilakukan tumpang tindih untuk dianalisis perubahan alih fungsi wilayah perairan menjadi daratan. Yang mana hasil analisis perubahan garis pantai pada tahun 2015, 2018 dan 2019 berfungsi untuk validasi konsep Restriction.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Inventarisasi jenis Pemanfaatan Ruang Laut Wilayah PT.Petrokimia Gresik

## Gambar 2. Peta RZWP-3-K Wilayah Industri
Hasil dari inventarisasi jenis Pemanfaatan Ruang Laut Wilayah  PT.Petrokimia Gresik dari peta RZWP-3-K (Gambar.2) didapatkan 3 jenis Kawasan pemanfaatan dengan Zona dan  Sub-Zona yang berbeda. Hasil tersebut merupakan rencana pemanfaatan maupun pengelolaan ruang laut di wilayah sekitar perairan PT.Petrokimia Gresik yang mana rencana tersebut akan diterapkan dalam jangka waktu 2018 hingga 2038 atau selama 20 tahun.

## Tabel 1. Inventaris Pemanfaatan Ruang Laut dari Peta RZWP-3-K
Pemanfaatan Ruang Laut Wil. PT.Petrokimia Gresik (RZWP3K).
KAWASAN ZONA SUB_ZONA Alur Pipa/Kabel Bawah Laut Pipa Minyak dan Gas Alur Pipa/Kabel Bawah Laut Kabel Listrik Alur Alur Pelayaran Pelayaran Nasional Kawasan Pemanfaatan Umum Energi PLTU/GU Kawasan Pemanfaatan Umum Pelabuhan DLKr DLKp Rencana Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau Kecil (KKP3K) Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau Kecil (KKP3K)
Hasil inventarisasi jenis Pemanfaatan Ruang Laut pada Peta Eksisting (Gambar.3) didapatkan 4 jenis Kawasan pemanfaatan dengan Zona dan  Sub-Zona yang berbeda. Pada penelitian ini Peta Eksisting dianggap sebagai keadaan yang ada di lapangan saat ini. Jika dibandingkan dengan hasil inventarisasi dari peta rencana atau peta RZWP-3-K,  terdapat  perbedaan  jenis  pemanfaatan  di  Peta  Eksisting  pada  kawasan  pemanfaatannya,  yakni Daerah Latihan Militer dan juga pada Peta Eksisting dicantumkan pula adanya rambu laut.
Gambar 3. Peta Eksisting Pesisir dan Perairan

## Tabel 2. Inventaris Pemanfaatan Ruang Laut dari Peta Eksisting
Pemanfaatan Ruang Laut Wil. PT.Petrokimia Gresik (Peta Eksisting). KAWASAN ZONA SUB_ZONA Keterangan Alur Lintas Antar Kabupaten Kota Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Perak - Pelabuhan Masalembo. Alur Pipa Gas Bawah Laut Jaringan Energi Pipa Gas Bawah Laut Alur Pipa Gas Bawah Laut Jaringan Energi Pipa Gas APBS 20" Alur Pipa Gas Bawah Laut Jaringan Energi Pipa Bawah Laut Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau Kecil (KKP3K) Kawasan Konservasi Pesisir & Pulau Kecil (KKP3K) Mangrove - Kawasan Pemanfaatan Umum Pelabuhan DLKr Pelabuhan Tanjung Perak Kawasan Pemanfaatan Umum Pelabuhan DLKr Pelabuhan Gresik Daerah Latihan Militer Daerah TNI Terlarang Daerah Ranjau Area I Pangkah Wetan Daerah Latihan Militer Daerah TNI Terlarang Daerah Ranjau Area II Labuan Barat laut Madura - Rambu Laut Rambu Suar Gresik - Rambu Laut Rambu Suar Surabaya - Rambu Laut Rambu Suar Surabaya

## 2. Validasi Data Kesesuaian Jenis Pemanfaatan Sebagai Identifikasi Penerapan Konsep Right
Sesuai dengan aturan pemberian izin menurut Undang – Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, wilayah PT.Petrokimia Gresik termasuk dalam wilayah Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)  dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) yang mana di wilayah tersebut digunakan untuk pelabuhan khusus. Sesuai dengan zona dari RZWP-3-K yakni zona pelabuhan  maupun dari  Peta  Eksisting  yang  berada  di  zona  pelabuhan  juga  yang  didapatkan  dari  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  (DKP)  Provinsi  Jawa  Timur,  PT.Petrokimia  Gresik  memiliki  terminal  ataupun  pelabuhan khusus  untuk  penunjang  perindustriannya,  yang  disebut  dengan  TUKS  (Terminal  Untuk  Kalangan Sendiri).  PT.Petrokimia  Gresik  memiliki  perjanjian  atas  kepemilikan  TUKS  TUKS  (Terminal  Untuk
Kalangan  Sendiri)  dengan  KSOP  (Kantor  Kesyahbandaran  Otoritas  Pelabuhan)  kelas  II  Gresik  yang tertuang dalam perjanjian tertulis antara dua pihak terkait, dengan nomor perjanjian sebagai berikut :
Tabel 3. Surat Perjanjian KSOP Gresik dengan PT.Petrokimia Gresik
No. Pihak dalam Perjanjian No.Perjanjian 1. Pihak Pertama KSOP (Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan) kelas II Gresik HK.107/01/15/KSOP.GSK-2015 2. Pihak Kedua PT.Petrokimia Gresik 2112/TU.04.06/53/5P/2015
Berdasarkan jenis pengelolaannya, PT.Petrokimia Gresik memiliki beberapa izin yang berada di wilayah pelabuhan milik perusahaan yakni:

## Tabel 4. Data Perizinan PT.Petrokimia Gresik
Data Perizinan di wilayah PT.Petrokimia Gresik 1 Izin Sewa Perairan Laut 2 Izin Lepas Sandar Kapal 3 . Izin Memasukkan Barang 4 Izin Mengeluarkan Limbah ( Sludge Oil ) 5 Izin Mengeluarkan Sampah
Dari  hasil  analisa  RZWP-3-K,  Peta  Eksisting,  dan  surat  perjanjian  dapat  diketahui  bahwa  sejauh  ini PT.Petrokimia Gresik telah menerapkan konsep Right yang mana dalam hal ini adalah jenis izin. Data izin yang dimiliki perusahaan tersebut setelah dilakukan analisis didapatkan hasil yang terbukti sesuai dengan peruntukannya yakni berada pada kawasan Pemanfaatan Umum, Zona Pelabuhan, dan Sub Zona DLKrp.

## 3. Validasi  Data  Pengolahan  Lingkungan  Industri  Sebagai  Identifikasi  Penerapan  Konsep Responsibility
Konsep tanggung jawab yang dianalisa pada wilayah industri PT.Petrokimia adalah penjagaan ekosistem dalam bentuk pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT.Petrokimia Gresik. Hal ini diwujudkan dalam bentuk izin-izin yang telah dikantongi PT.Petrokimia Gresik dan beberapa penghargaan yang diraih dalam pengelolaan limbah.
Tabel 5. Izin Lingkungan No. Jenis Penjagaan Ekosistem Kesesuaian 1. Amdal Pengembangan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. Petrokimia Gresik dan Uprating Instalasi Penjernihan Air (IPA) Gunung Sari. No Izin Lingkungan : P2T/2/17.05/01/XI/2013 2. Kualitas air limbah PT.Petrokimia Gresik telah memenuhi baku mutu air limbah. SK. IPLC No. SK.175/Menlhk/Setjen/PKL.1/4/217
Maka hasil dari analisis konsep tanggung jawab terhadap penjagaan ekosistem oleh industri sejauh ini sesuai dan telah diterapkan secara baik dan terus dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

## 4. Proses  Pendefinisian  Wilayah  Perairan  Dan  Daratan  Sebagai  Identifikasi  Konsep Restrition
Analisis dan evaluasi terkait batas pemanfaatan wilayah perairan di sajikan dalam bentuk Peta Peralihan Fungsi  Wilayah  Perairan  Menjadi  Daratan  Wilayah  PT.Petrokimia  Gresik,  yang  diukur  sejauh  kurang
lebih 4 mil laut dari garis pantai terluar, melalui metode klasifikasi NDWI ( Normalized Difference Water Index )  dari  Citra  Satelit  Spot  multi temporal (Tahun 2015,  2018, dan  2019).  Berikut  adalah  hasil dari analisis perubahan fungsi wilayah perairan menjadi daratan dalam bentuk peta dan jumlah penambahan luas dalam 4 tahun terakhir:
Tabel 6. Penambahan Luas Wilayah Daratan Tahun Penambahan Luas (m2) 2015-2018 457.252 2018-2019 438.723

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  inventarisasi  dari  Peta  RZWP-3-K  dan  juga  Peta  Eksisting,  wilayah industri  PT.Petrokimia  Gresik  berada  pada  kawasan  yang  sesuai  pemanfaatan  dan  pengelolaannya,  yakni kawasan Pemanfaatan Umun dengan zona DLKr dan sub-zona Pelabuhan, konsep Right telah di terapkan di kawasan  perairan  PT.Petrokimia  Gresik,  konsep Restriction di  wilayah  PT.Petrokimia  Gresik  belum  dapat dikatakan  berjalan  atau  diterapkan  sesuai  dengan  yang  seharusnya,  konsep Responsibility di  wilayah PT.Petrokimia Gresik sudah diterapkan sesui dengan kegiatan yang dilaksanakannya.

## Ucapan Terimakasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Jawa  Timur  beserta PT.Petrokimia Gresik yang telah memberikan bantuan data, demi kelengkapan data pada penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Deny,  S.,  2016.,  "KEIN  (Komite  Ekonomi  dan  Industri  Nasional)  Tegaskan  Pentingnya  Pelabuhan  untuk  Kemajuan Industri,".  Liputan  6.com.  [Online].  Available:  https://www.liputan6.com/bisnis/read/2532670/kein-tegaskan- pentingnya-pelabuhan-untuk-kemajuan-industri. [Accessed 17 Maret 2020].
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Jawa  Timur  (DKP),  Dokumen  Final  Penyusunan  RZWP3K  (Rencana  Zonasi  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil)  Jawa  Timur.  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur.,  Surabaya:  Pemerintah  Provinsi Jawa Timur, 2017.
Ho, M L.T.K, Umitsu, and Y Yamaguchi. "Flood hazard mapping by satellite images and SRTM DEM in the Vu Gia- Thu Bon Alluvial Plain, Central Vitenam." International Archieve of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science 38, no. 8 (2010): 275-280.
Humas  PG,  2019.  "Petrokimia  Gresik  Teken  Perjanjian  Pelayanan  Jasa  Kepelabuhanan,".  [Online].  Available: https://petrokimia-gresik.com/news/petrokimia-gresik-teken-perjanjian-pelayanan-jasa-kepelabuhan. [Diakses pada 20 Maret 2020].
Pemerintah Republik Indonesia, Undang – Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27  Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.,  Jakarta:  Pemerintah  Republik Indonesia, 2014.
PT.Multi  Media  Ocean  Indonesia,  "TUKS  dan  Penataan  Ulang  Pelabuhan,"  2020.  [Online].  Available: https://oceanweek.co.id/ada-apa-tuks-perlukah-pengelolaan-pelabuhan-ditata-ulang/.  [Diakses  pada  17  Maret 2020].
Y. Astor, Pola Penyelenggaraan Kadaster Kelautan di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Kepulauan (Wilayah Studi: Selat Madura Provinsi Jawa Timur)., Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2016.
This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License