Periode  1967  sampai  1997  yang  dikenal zaman  orde  baru,  perekonomian  Indonesia mengandalkan  pelaku  usaha  besar  sebagai engine  of  growth ,  ternyata  tidak  mampu berdiri  kokoh  sebagai  lokomotif  pere- konomian  nasional,  sebaliknya  membuat rapuh  basis  ekonomi  nasional,  fakta  ini  di- tunjukkan  oleh  krisis  ekonomi  dan  keu- angan  di  Indonesia  tahun  1997  sampai akhir  tahun  1999  (disebut  Krismon).  Disisi lain sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disaat itu terabaikan, justru men- jadi  penyelamat  perekonomian  Indonesia dari  krisis  yang  terjadi.  Sektor  UMKM dapat  bertahan  dari  terpaan  badai  krisis ekonomi, sehingga dikatakan sektor UMKM  merupakan  basis  perekonomian yang  cukup  kuat  dalam  menahan  krisis yang  terjadi  saat  itu.  Kasus  tersebut merupakan  pelajaran  yang  sangat  berharga bagi  bangsa  dan  pemerintah  Indonesia, bahwa  dengan  pengelolaan  ekonomi  ber- basis  konglomerat,  kurang  transparan, rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam kegiatan ekonomi hanya melahirkan ketim- pangan-ketimpangan  penguasaan  assets na- sional  oleh  group-group  bisnis  berskala besar,  dan  terbukti  rentan  terhadap  gang- guan lingkungan dunia bisnis yang semakin
terbuka  (Herispon,  2011;  Ayandibu  & Houghton, 2017).
Dari  perspektif  ekonomi,  selama 23  tahun  terakhir  (1997-2020),  UMKM dengan  segala  kekurangan  dan  kele- bihannya telah menjadi basis ekonomi na- sional  dan  tameng  terhadap  goncangan krisis  yang  terjadi  sampai  sekarang. Secara nasional menurut Kemenkop UKM and  BPS  (2018)  sektor  UMKM  telah menunjukkan  perannya  melalui  partum- buhan  unit  usaha  pada  tahun  2018  telah mencapai  angka  64.194.057  unit  usaha atau 99,99 percent dari jumlah usaha yang ada  di  Indonesia,  serapan  tenaga  kerja sebesar  97  percent  dari  170  juta  jumlah tenaga  kerja  di  Indonesia  yaitu  sebesar 121  juta  tenaga  kerja,  dan  kontribusinya terhadap  PDB  Indonesia  sebesar  60  per- cent  dari  Rp  14.000  triliun  jumlah  PDB Indonesia  yaitu  Rp  8.400  triliun.  Hasil survey Organization of Economic Cooperation  Development  (OECD)  tahun 2016,  bahwa  UMKM  di  Indonesia  dapat menyerap 70,3 percent dari jumlah tenaga kerja  di  Indonesia  (Badan  Pusat  Statistik, 2018).  Ini  menjadi  satu  bukti  bahwa UMKM  di  Indonesia  tidak  dapat  diabai- kan  keberadaannnya  dan  perlu  mendapat

## Kontribusi dan Eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia
HERISPON 1 ; HENDRAYANI 2
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau Jl. HR. Soebrantas Panam, Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293 E-mail : herisponpiliang@gmail.com
Abstract :  This  paper  is  an  upgrade  from  studies  on  micro,  small  and  medium  enterprises which are based on current conditions, particularly in relation to the resilience of MSMEs. Us- ing  secondary data and time  series data with quantitative descriptive  methods, the results of this study indicate that MSMEs are quantitatively superior to large enterprises (UB) in terms of; the number of business units, the absorption of the number of workers, and the contribu- tion to the gross domestic product (GDP), but the contribution of MSMEs in the non-oil and gas  export  sector  and  the  investment  value  is  very  low  compared  to  UB.  This  study  also shows that qualitatively MSMEs in terms of labor absorption, gross domestic product, non-oil and gas exports, and investment value are very low compared to large businesses.
Keywords: Quantitative and Qualitative Contributions, Nomadic MSMEs
perhatian,  pembinaan  dan  perlindungan dari  pemerintah  pusat  atau  daerah,  berikut perkembangan  UMKM  dan  usaha  besar (UB) di Indonesia:
Tabel 1.  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)
Tahun
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Unit (juta) Tenaga Kerja (juta) PDB ADHB (Rp Miliar) Ekspor NonMigas (Rp Miliar) Investasi ADHB (Rp Mil- iar) 2010 52.8 96.2 2,969.3 162.3
781.4 2011 54.1 98.2 3,411.6 175.9 927.1 2012 55.2 101.7 4,321.8 187.4 992.2 2013 56.5 107.7 4,869.6 166.6 1,250.8 2014 57.9 114.1 5,440.0 182.1 1,655.2 2015 59.3 123.2 6,228.3 187.0 1,818.7 2016 61.7 112.8 7,009.3 255.1 2,058.0 2017 62.9 116.7 7,704.6 298.2 2,236.7 2018 64.2 117.0 8,573.9 293.8 2,534.5
Sumber : Kemenkop UKM and BPS (2018)

## Tabel 2. Usaha Besar (UB)
Tahun

## Usaha Besar (UMB)
Unit (ribu) Tenaga Kerja (juta) PDB ADHB (Rp Miliar) Ekspor NonMigas (Rp Mil- iar) Investasi ADHB (Rp  Mil- iar) 2010 4.7 2.7 2,315.9 790.8 807.1 2011 5.2 2.8 2,657.2 936.8 996.3 2012 5.0 2.9 3,123.5 953.1 990.5 2013 5.0 3.2 3,372.3 1,018.8 1,033.1 2014 5.1 3.5 3,574.9 979.2 954.5 2015 5.0 4.2 3,913.1 996.7 1,149.2 2016 5.4 3.4 4,703.2 1,519.5 1,498.3 2017 5.6 3.6 5,136.2 1,806.2 1,607.9 2018 5.5 3.6 5,464.7 1,750.7 1,680.1
Sumber : Kemenkop UKM and BPS (2018)
Permasalahan mendesak untuk dicarikan  jalan  keluar  adalah  upaya-upaya yang  dapat  dilakukan  agar  roda  pere- konomian masyarakat tetap berjalan, memi- nimalkan  pemutusan  hubungan  kerja  oleh perusahaan,  penundaan  pembayaran  kewa- jiban pajak atau utang perusahaan (Herispon, 2020).  Karena pemerintah seba- gai  penyedia  fasilitas,  dan  pengayom masyarakat harus dapat menciptakan kesta- bilan  politik,  keamanan,  ekonomi,  dan  ke- bijakan-kebijakan  yang  mendukung  perge- rakan  menuju  perbaikan,  pemerataan,  dan pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  sektor usaha yang dijalankan oleh pelaku ekonomi,  khususnya  sektor  UMKM  dapat beraktivitas dengan stabil.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka tujuan  utama  dari  studi  ini,  adalah;  i) menginvestigasi  lebih  dalam  tentang  per- masalahan  yang  dihadapi  oleh  UMKM,  ii)
melakukan  estimasi  dan  prospek  perkem- bangan  UMKM  di  Indonesia  untuk  lima tahun  kedepan,  iii)  menunjukkan  strategi pengembangan  UMKM  agar  dapat  ber- tahan  dan  tumbuh  berkembang  dalam perekonomian  nasional.  Melihat  potensi dan  prospek  UMKM  saat  ini  dan  dimasa mendatang,  maka  perlu  dilakukan  studi dan  analisis  tentang  UMKM.  Dengan adanya  identifikasi  isu  UMKM  dan permasalahan  yang  dihadapi  diharap-kan dapat memberikan sumbangsih bagi Pemerintah  untuk  membantu  pengem- bangan  UMKM  baik  melalui  pembinaan maupun  penyusunan  regulasi  sehingga mampu  melindungi  dan  meningkatkan kontribusi UMKM bagi ekonomi nasional.
Dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008  dijelas- kan  bahwa  kelompok  pelaku  usaha  di  In- donesia  dibagi  dua  kelompok  usaha,  yai- tu;  1)  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah (UMKM)  dan  usaha  besar  (UB). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan  dan/atau  badan  usaha  pero- rangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha Mikro, yaitu assets maksimal IDR 50 juta, omzet  maksimal  IDR  300  juta. Usaha Kecil adalah  usaha  ekonomi  produktif yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  lang- sung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha menengah  atau  usaha  besar  yang  memen- uhi  kriteria,  yaitu;  assets  antara  IDR  50 sampai 500 juta dengan omzet antara IDR 300  juta  sampai  2.5  miliar. Usaha Menengah adalah  usaha  ekonomi  produk- tif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  lang- sung  maupun  tidak  langsung  dengan Usaha  Kecil  atau  usaha  besar  dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan  tahunan,  yaitu;  assets  antara IDR  500  juta  sampai  10  miliar  dengan

## 46
omzet antara IDR 2,5 miliar sampai 50 mil- iar.  2) usaha  besar adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  dilakukan  oleh  badan  usaha dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil penjualan  tahunan  lebih  besar  dari  usaha menengah,  yang  meliputi  usaha  nasional milik  negara  atau  swasta,  usaha  patungan, dan  usaha  asing  yang  melakukan  kegiatan ekonomi di Indonesia  (Undang-Undang  No 20 Tahun 2008).
Studi tentang UMKM ini didasarkan pada  “ Tesis Flexible  Specialization” yang dapat  berlaku  pada  pembangunan  ekonomi dan  ditunjukkan  oleh  kontribusi  UMKM terhadap  perekonomian  suatu  negara.  Da- lam  studi  James  &  Bhalla  (1993)  dijelas- kan;  negara-negara  berkembang  semakin menyadari  bahwa;  perhatian  yang  lebih besar  perlu  diberikan  kepada  UMKM. Dalam  konteks  ini,  inovasi  dan  pembena- han  organisasi,  tampaknya  sangat  menarik karena  sering  dikatakan  mampu  mem- fasilitasi  pola  industrialisasi  berdasarkan pada  produksi  skala  kecil  yang  fleksibel, dari  pada  teknologi  skala  besar  yang  lebih khas  dari  produksi  massal.  Selanjutnya Dijk  (1994)  menekankan  peran  positif perusahaan  kecil  adalah  salah  satu  poin kuat  dari  konsep  “ Tesis Flexible  Speciali- zation” .  Ini  dengan  tepat  menekan-kan pentingnya hubungan horisontal dan vertikal  di  antara  perusahaan  independen. Perusahaan-perusahaan  ini  mungkin  memi- liki  ukuran  yang  berbeda,  tetapi  mereka memiliki  sejumlah  besar  hubungan  ke belakang dengan pemasok dan hubungan ke depan dengan klien dan bekerja sama dan / atau bersaing satu sama lain secara teratur.
Peran  usaha  mikro  kecil  dan menengah  (UMKM)  dalam  studi  Rifa’i (2010)  dijelaskan,  bahwa;  seiring  dengan berkembangnya  perekonomian  nasional, maka keterlibatan UMKM dalam perekonomian  tersebut  akan  semakin  pent- ing.  Argumen  utama  tesis flexible  speciali- zation ini adalah UMKM akan berkembang cepat  bahkan  lebih  cepat  dari  usaha  besar dalam  proses  pembangunan  yang  sedang berlangsung.  Di  negara-negara  Eropa  dan juga di negara maju seperti Jepang, Swedia,
dan  AS  maka  UMKM  khususnya  di  sub- sector elektronik dan otomotif merupakan salah  satu  sumber  penemuan  ( invention ), inovasi,  dan  efisiensi.  UMKM  tersebut diketahui  memiliki  kemampuan  untuk bersaing  dengan  usaha  besar  dan  mampu memperbaiki posisinya dalam perekonomian.  Kemunculan  Tesis Flexi- ble  Specialization ini  sekaligus  “mengha- pus” Teori  Klasik  tentang  peran  UMKM dalam  pembangunan  menyatakan  bahwa seiring dengan berkembangannya perekonomian nasional, maka keterlibatan UMKM  dalam  perekonomian  daerah  ter- sebut  akan  semakin  kecil  dan  tergeser oleh peran usaha besar.
Kontribusi dan keunggulan UMKM  telah  ditunjukkan,  yaitu;  mampu bertahan dari badai krisis karena beberapa alasan  (Herispon,  2011;  Ayandibu  & Houghton,  2017). Pertama ,  umumnya UMKM  menghasilkan  barang  konsumsi dan  jasa  yang  dekat  dengan  kebutuhan masyarakat. Kedua , UMKM tidak mengandalkan  bahan  baku  impor  dan lebih  memanfaatkan  sumber  daya  lokal baik  dari  sisi  sumber  daya  manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga , umumnya bisnis UMKM menggunakan  modal  sendiri  atau  tidak ditopang  pinjaman  dari  bank. Keempat , sesuai  dengan  karakteristiknya  UMKM dapat  tumbuh  dengan  mudah  dimanapun tempatnya. Kelima ,  Reinkarnasi  UMKM sangat  cepat,  artinya  bila  satu  UMKM hari  ini  bangkrut,  maka  besok  akan UMKM yang lain lagi. Dengan keunggulan-keunggulan  tersebut,  UMKM tidak  begitu  merasakan  pengaruh  krisis global  yang  biasanya  ditandai  dengan penurunan  nilai  tukar  rupiah  yang  dalam. Meskipun  mempunyai  beberapa  keung- gulan,  UMKM  juga  mempunyai  beberapa keterbatasan  sehingga  usaha  ini  tidak mampu  untuk  berkembang.  Keterbatasan- keterbatasan tersebut diantaranya minimnya  akses  perbankan;  kemampuan dan  pengetahuan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang  masih  rendah;  dikelola dengan  cara  yang  sederhana;  penggunaan
teknologi  yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi  perubahan  selera  konsumen khususnya yang berorientasi ekspor (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2018).
Banyak  studi  yang  mengemukakan, bahwa isu dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dari waktu kewaktu, pada da- sarnya hampir sama, seperti yang dikemukakan  oleh  studi  (Supriyanto,  2006; Wijaya,  Nurhadi,  &  Kuncoro,  2017;  Ke- menkop  UKM  &  BPS,  2018)  di  Indonesia, bahwa  UMKM  mengalami  kesulitan  dalam Permodalan, Kemampuan manajemen usaha,  Kualitas  SDM  pelaku  usaha,  Akses informasi  yang  rendah.  Berikutnya  studi Sriyana (2010) di Bantul, Indonesia, bahwa yang  menjadi  kendala  bagi  UMKM  adalah Pemasaran,  Modal  dan  Pendanaan,  Inovasi dan  pemanfaatan  tehnologi  informasi, Pemakaian bahan baku, Peralatan produksi, Penyerapan  dan  pemberdayaan  tenaga kerja, Rencana pengembangan usaha, Kesiapan  menghadapi  lingkungan  ekster- nal.
Berdasarkan  uraian  diatas  tantangan dan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh UMKM  cukup  banyak,  namun  demikian dapat  disimpulkan,  bahwa  UMKM;  Lemah dalam    struktur  modal  (Pham,  2017),  Sifat usaha  lebih  banyak  informal  (Prameswari, Suharto,  &  Afatara,  2017),  Rendahnya tingkat  dan  mutu  pendidikan  (Marijan, 2005),Struktur organisasi  sangat sederhana (Herispon,  2011),    Tenaga    kerja  relatif sedikit  dan  rendah  skiil  (Wijaya  et  al., 2017),  Pembagian  kerja  kendur,  Hirarki manejer  kecil,  Kurang  dalam  proses perencanaan  (Syahyudi  &  Hasanuddin, 2018),  Kurangnya  keterampilan  tehnis  dan administrasi,  Hampir  tidak  ada  pelatihan bagi karyawan (Suci, 2017), Tidak mempunyai    sistem   akuntansi atau  bahkan tidak  memiliki  sama  sekali  (Sitharam  & Hoque,  2016),  Sulit  membedakan  assets usaha    dengan    assets  pribadi  (Kartika, 2019),  Lemahnya    akses  dengan  lembaga perbankan  (Bigliardi,  Colacino,  &  Dormio, 2011),  Terbatasnya    jaringan  informasi, pemasaran  dan  persaingan  global,  Lemah dalam  sistem  pemasaran  online  (Ruchkina
et  al.,  2017),  Kendala  dalam  biaya  sewa tempat  usaha,  Orientasi  produk  untuk kebutuhan  lokal,  Adopsi  teknologi  ren- dah,  Perilaku  dalam  mengelola  usaha yang  massif  (Wilantara  &  Indrawan, 2016).
Walaupun  demikian  tantangan  dan permalahan  ini  dikelompokan  dalam  dua bagian,  yaitu:  permasalahan  internal  dan eksternal  yang  dihadapi  oleh  UMKM secara  bersamaan,  serta  memerlukan  per- lindungan,  bantuan,  pembinaan,  melalui Undang-Undang,  program  dan  kebijakan dari  pemerintah  guna  dapat  menopang keberadaaan UMKM ditengah pere- konomian nasional. Sejalan dengan tujuan studi  yang  dijelaskan  diatas,  maka  pem- bahasan  studi  ini  fokus  kepada  indikator yang  digunakan  BPS-Kemenkop  Indone- sia,  yaitu;  jumlah  unit  usaha  UMKM, jumlah  tenaga  kerja  yang  diserap,  kontri- busi  UMKM  terhadap  PDB  nasional, Kontribusi UMKM dalam ekspor non  mi- gas,  dan  besarnya  investasi  pada  UMKM (Kemenkop UKM & BPS, 2018).

## METODE
Metode  penelitian; menggunakan data  sekunder  dan  data  panel  time  series, maka  metode  yang  digunakan  adalah metode  deskriptif  kuantitatif. Pengumpulan data; penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  (time-series)  dengan  pertimbang an. Pertama ,  data  dan  informasi  dikum pulkan  dari  instansi  dan  lembaga  tertentu terhadap  data  yang  sudah  dipublikasi. Kedua , teknik utama yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah melakukan uru- tan data time series dalam periode tertentu, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data dengan  metode  tertentu.  (Frankel,  Wallen, & Hyun, 2012).
Variabel  dan  pengukurannya; yang dijadikan  variabel  dalam  studi  ini  adalah; Kontribusi  dan  Eksistensi  UMKM di  Indo- nesia  dengan  analisis  sebagai  berikut;  1) Kontribusi dan permasalahan yang dihadapi oleh  UMKM  dilakukan  dengan  pendekatan deskriptif.  2)  Eksistensi  UMKM  dilakukan dengan  pendekatan  deskriptif  kuantitatif,
48
meliputi;  prediksi  perkembangan,  laju  per- tumbuhan,  dan  kontribusi  UMKM.  Prediksi perkembangan  UMKM  menggunakan  Trend Moment  Method  dengan  pertimbangan  bah- wa  selama  10  tahun  terakhir  perkembangan UMKM mengikuti pola trend positif (linear), menggunakan persamaan sebagai berikut: Y^ = a + bX ,,,,1) ,  X = n.a + b  X ,,,,2, ) ,  XY = a.  X + b  X 2 ,,,,3). Penjelasan; Y^ = prediksi jumlah UMKM pada tahun ke n, a = konstan- ta, b = trend arah dari perkembangan UMKM pada  masing-masing  tahun.  Selanjutnya  laju pertumbuhan  UMKM  menggunakan  persa- maan; . Penjelasan;
L t =laju  pertumbuhan  tahunan,  L tp =data  pada tahun  sekarang,  L t-1 =data  pada  tahun  sebe- lumnya. Terakhir kontribusi UMKM
menggunakan persamaan : .  Penjelasan;  K n =  kontribusi
UMKM  pada  tahun  ke  n,  D n =  data  UMKM pada tahun ke n, D t = data total UMKM pada tahun  tersebut.  3)  Strategi  pengembangan UMKM dilakukan dengan pendekatan deskriptif  berdasarkan  hasil  analisis  estimasi perkembangan dan kontribusi UMKM (Herispon, 2011).
.

## HASIL
Pembahasan  dalam  studi  ini,  berkai- tan dengan kontribusi dan eksistensi UMKM di Indonesia yang disingkronkan dengan lima indikator  utama  pada  UMKM,  yaitu;  unit usaha,  daya  serap  tenaga  kerja,  product  do- mestic  bruto  atas  dasar  harga  berlaku  (PDB ADHB), ekspor non migas, investasi atas da- sar  harga  berlaku  (ADHB),  Utami  &  Lantu (2013), Kemenkop UKM & BPS (2018).
Selanjutnya dapat ditunjukkan perkembangan data dan prediksi (diluar pan- demic  Covid-19)  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM), dan Usaha  Besar (UB) dengan  menggunakan  metode  Trend  Mo- ment,  laju  pertumbuhan  tahun  dan  rata-rata tahunan, kontribusi UMKM dan UB di Indo- nesia  dari  Tahun  2010-2025.  Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis, maka laju per- tumbuhan  tahunan  dan  kontribusi  kuantitas dan kualitas sektor UMKM dan UB terhadap perekonomian  nasional  periode  2010-2018
dan  periode  2010-2025  dapat  ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel 3.  Prediksi  Kontribusi  UMKM  dan UB periode 2010-2025
Indikator Kontribusi Kuantitas Periode 2010 s/d 2025 Laju Per- tumbuhan (persen) Kontribusi UMKM (persen) Kontribusi UB (persen) Unit usaha 2.32 99.99 0.01 Tenaga Kerja 2.74 96.95 3.05 PDB ADHB 9.89 60.23 39.77 Ekspor non Migas 8.51 14.64 85.36 Investasi ADHB 10.84 55.22 44.78
Indikator
Kontribusi Kualitas Periode 2010 s/d 2018 UMKM UB Daya serap  Tenaga Kerja per unit usaha 2 orang 644 orang PDB  ADHB  per  unit usaha Rp.96,3 juta Rp.739,1 milyar Ekspor  non  migas  per unit usaha Rp.3,6 juta Rp.231,9 milyar Investasi  ADHB  per  unit usaha Rp.27,1 juta Rp.231,2 milyar Indikator Kontribusi Kualitas Periode 2010 s/d 2025 UMKM UB Daya serap  Tenaga Kerja per unit usaha 2 orang 694 orang PDB  ADHB  per  unit usaha Rp.127,2 juta Rp.946,2 milyar Ekspor  non  migas  per unit usaha Rp.4,3 juta Rp.298,1 milyar Investasi  ADHB  per  unit usaha Rp.37,5 juta Rp.348,5 milyar Sumber : Data diolah 2020 .

## PEMBAHASAN
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa UMKM  unggul  dalam  kuantitas,  yaitu; jumlah unit usaha 99.99 persen, tenaga ker- ja 96.95 persen, product domestic bruto atas dasar  harga  berlaku  (PDB  ADHB)  60.23 persen,  investasi  ADHB  55.22  persen.  Se- dangkan  usaha  besar  (UB)  unggul  pada nilai  ekspor  yaitu  85.36  persen.  Disisi kualitas  semua  sektor  UMKM  jauh  terting- gal oleh usaha besar (UB), yaitu; daya serap tenaga  kerja  perunit  usaha  2  orang,  PDB ADHB  perunit  usaha  IDR  96,327,766.  Ek- spor  non  migas  perunit  usaha  IDR 3,638,171.  Investasi  ADHB  perunit  usaha IDR  27,175315,  sedangkan  sektor  usaha besar  (UB)  jauh  melebihi  sektor  UMKM, dan kondisi yang sama berlaku untuk pred- iksi  lima  tahun  kedepan  (2020-2025),
dengan  penjelasan  masing  indikator  sebagai berikut;

## Daya serap tenaga kerja per unit usaha
Hasil  menunjukkan,  secara  kuantitas persentase  daya  serap  tenaga  kerja  oleh UMKM besar yaitu 99.99 persen, bila dilihat kenyataaan  daya  serap  UMKM  hanya  antara 1  sampai  2  orang  perunit  usaha.  Sedangkan kontribusi  sektor  usaha  besar  (UB)  hanya 0.01 persen, tapi daya serap tenaga kerja be- sar,  yaitu  644  orang  perunit  usaha.  Selanjut- nya,  berkaitan  dengan  legalitas  usaha,  lebih kurang 70 % dari total usaha UMKM adalah sektor  informal  atau  tidak  memiliki  legalitas usaha  dari  pemerintah  (Sitharam  &  Hoque, 2016),  seperti;  surat  izin  usaha,  surat  tanda daftar perusahaan, dan surat lainnya. Kondisi ini  terjadi,  karena  UMKM  enggan  berurusan dengan birokrasi perizinan dan surat menyurat  yang  berkaitan  dengan  kegiatan usaha,  ditambah  dengan  informasi  yang berkembang  ditengah  masyarakat  untuk berurusan  dengan  birokrasi  dan  administrasi dilembaga  keuangan  bank  atau  lembaga pemerintahan banyak menemui kesulitan dan sejumlah  biaya  yang  harus  dikeluarkan (Pham, 2017).
Product  domestic  bruto  atas  dasar  harga berlaku (PDB-ADHB)  per unit usaha.
Nilai ekonomis dan nilai tambah dari produk  UMKM  relative  rendah,  karena orientasi  produk  yang  dihasilkan  oleh UMKM  adalah  untuk  kebutuhan  harian masyarakat  atau  produk-produk  yang  dekat dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  sedikit sekali  produk  yang  dihasilkan  dengan orientasi ekspor (Taiwo et al., 2012). Kondisi ini memberikan dampak pada omzet UMKM yang  relative  kecil  dari  waktu  kewaktu,  se- hingga  sulit  untuk  melakukan  ekspansi usaha.  Secara  kuantitas  kontribusi  sektor UMKM terhadap product domestic bruto atas dasar harga berlaku (PDB ADHB) besar yai- tu  60.23  persen.  Sedangkan  kontribusi  UB hanya  39.77  persen.  Tapi  secara  kualitas kontribusi  UMKM  terhadap  PDB  ADHB hanya sebesar IDR 96,327,766 perunit usaha. Sedangkan  kontribusi  UB  sebesar  IDR
739,196,854,301 per unit usaha, berarti dis- paritas  kontribusi  UMKM  terhadap  PDB berbeda jauh dengan UB.

## Ekspor non migas per unit usaha
Pemasaran;  produk  UMKM  lebih banyak  dipasarkan  pada  wilayah  lokal  dan regional,  sehingga  produk  hanya  lebih banyak dikenal dilingkungan terbatas (Bigliardi  et  al.,  2011).  Untuk  kondisi terkini  UMKM  dihadapkan  pada  tantangan pemasaran  yang  lebih  komplek,  seperti; online  marketing,  digital  marketing,  e- commerce  (Prameswari  et  al.,  2017;  Ruch- kina  et  al.,  2017).  Suka  atau  tidak  pelaku UMKM harus dapat mengadopsi perkembangan  informasi  dan  teknologi untuk  dapat  meningkatkan  daya  jangkau produk  kebanyak  lapisan  masyarakat  pada wilayah  yang  lebih  luas.  Konsekuensinya UMKM harus memiliki kesanggupan modal  serta  dapat  mempersiapkan  sumber daya  manusianya  menghadapi  perkem- bangan  informasi  dan  teknologi  tersebut (Kartika,  2019).  Pada  indikator  ini,  kontri- busi UMKM pada ekspor non migas rendah yaitu  15  persen  dibanding  sektor  usaha  be- sar  (UB)  dengan  kontribusi  85  persen. Secara kualitas kontribusi UMKM terhadap ekspor  non  migas  sebesar  IDR  4,309,692 sedangkan  kontribusi  UB  terhadap  ekspor non  migas  sebesar  IDR  231,974,433,105 perunit  usaha.  Terlihat  jelas  ketimpangan ekspor  non  migas  antara  sektor  UMKM dengan UB.

## Investasi atas dasar harga berlaku (ADHB) per unit usaha
Pembentukan modal dan akses pada sumber  modal  formal,  seperti  lembaga keuangan  bank  dan  lembaga-lembaga pemerintah terkait dengan UMKM (Mongid & Notodihardjo, 2011; Pham, 2017), sudah menjadi  rahasia  umum,  bahwa  UMKM tidak dapat dengan leluasa untuk berhubungan  dengan  bank  atau  lembaga tertentu.  Bagi  sektor  UMKM  fenomena  ini cukup  berat,  tapi  bagi  sektor  UB  tidak  ada masalah  karena  modal  yang  besar.  Secara kuantitas  kontribusi  UMKM  terhadap  in-
50
vestasi  ADHB  sebesar  55.22  persen,  se- dangkan  kontribusi  UB  terhadap  investasi sebesar  44.78  persen,  fenomena  ini  hampir imbang.  Tapi  secara  kualitas  kontribusi UMKM perunit usaha sebesar IDR 27,175,315. Sedangkan kontribusi sektor UB perunit  usaha  sebesar  IDR  231,227,815,055. Kenyataan  ini  juga  menunjukkan  ketimpan- gan  akumulasi  modal  dan  pembentukan modal  yang  sangat  jauh  antara  UMKM dengan UB (Tambunan, 2011).
Kepedulian yang terbatas; kepentingan pemberi pinjaman dalam program  dan  kebijakan,  seolah  memberikan jaminan  kepada  UMKM  bahwa  pembinaan dan  pengawasan  usaha  dilakukan  secara berkesinambungan,  tapi  kenyataan  yang sering dijumpai, kepentingan pemberi pinjaman  kepada  UMKM,  hanya  berlaku sampai periode pelunasan pinjaman berakhir, setelah  itu  UMKM  harus  dapat  berjalan sendiri  dan  mengembangkan  usahanya,  ada yang  berhasil  untuk  berkembang,  ada berhasil  hanya  untuk  bertahan  saja,  bahkan ada  perkembangan  usaha  yang  semakin menurun  (Pham,  2017),  artinya    dukungan dari  pemerintah  sebatas  program,  kebijakan dan bantuan yang masih berjalan.
UMKM  dikota  besar  atau  kota  kecil dengan  lokasi  strategis,  dekat  pasar  atau keramaian,  dihadapkan  pada  persoalan  yang cukup berat yaitu lebih dari 80 persen pelaku usaha  UMKM  menyewa  tempat  usahanya. Biaya  sewa  tempat  atau  bangunan  (ruko, toko)  perbulan  atau  pertahun  menjadi  beban yang  cukup  berat  bagi  pelaku  UMKM.  Bila perputaran omzetnya tidak sebanding dengan sewa  tempat  ditambah  biaya  rutinitas hariannya,  dapat  dipastikan  operasional usaha hanya menghabiskan masa kontraknya, selanjutnya  pindah  dan  mencari  tempat  lain yang  dianggap  lebih  murah  biaya  sewanya. Ini  menjadi  satu  kendala  dan  tantangan  bagi UMKM dalam menjalankan usahanya, sering disebut  UMKM  Nomaden  (Sitharam  & Hoque, 2016; Tambunan, 2019).

## Kebijakan Pengembangan UMKM
Kebijakan  pengembangan  UMKM  di Indonesia  secara  prinsip  telah  diatur  dengan
jelas  dalam  Undang-Undang  Republik  In- donesia Nomor 20 Tahun 2008 dalam pasal 1  ayat  8  sampai  pasal  13,  yaitu; Pem- berdayaan adalah  upaya  yang  dilakukan Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah, Dunia  Usaha,  dan  masyarakat  secara  siner- gis  dalam  bentuk  penumbuhan  iklim  dan pengembangan  usaha  terhadap  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  sehingga mampu  tumbuh  dan  berkembang  menjadi usaha  yang  tangguh  dan  mandiri. Iklim Usaha adalah  kondisi  yang  diupayakan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah  secara  sinergis  melalui penetapan  berbagai  peraturan  perundang- undangan  dan  kebijakan  di  berbagai  aspek kehidupan  ekonomi  agar  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  memperoleh  pemi- hakan,  kepastian,  kesempatan,  perlin- dungan,  dan  dukungan  berusaha  yang seluas-luasnya.
Pengembangan adalah  upaya  yang dilakukan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah Daerah,  Dunia  Usaha,  dan  masyarakat  un- tuk  memberdayakan  Usaha  Mikro,  Kecil, dan  Menengah  melalui;  pendidikan  pelati- han dan adopsi teknologi, bimbingan mana- jerial  dan  kepemimpinan,  penyam-paian informasi yang terkait dengan kualitas, ino- vasi  produk  dan  kebutuhan  pasar  inter- nasional,  peningkatan  orientasi  produk  lo- kal  ke  global,  pemberian  fasilitas  bimb- ingan  pendampingan,  bantuan  perkuatan untuk  menumbuhkan,  serta  meningkatkan kemampuan  dan  daya  saing  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  Dunia  Usaha,  dan masyarakat  melalui  bank,  koperasi,  dan lembaga  keuangan  bukan  bank,  untuk mengembangkan  dan  memperkuat  per- modalan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menen- gah  (UMKM).  Berbagai  program  dan  ke- bijakan telah banyak dijalankan hingga saat ini  mulai  dari  kredit  candak  kulak=KCK, kredit modal kerja permanen=KMKP, kred- it  investasi  kecil  =KIK,    kredit  usaha tani=KUT,  kredit  usaha  kecil=KUK,  kredit usaha  rakyat=KUR,  kredit  digital=KD,  fi-
nancial  technology  =FINTECH.  Selain    itu pemerintah  juga  telah  menganjurkan  kepada BUMN  dan  perusahaan    besar  untuk menyisihkan  1  sampai    5  %  keuntungannya untuk  membantu  sektor  usaha    kecil. Penja- minan adalah  pemberian  jaminan  pinjaman Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  oleh pemerintah  atau  lembaga  penjamin  kredit sebagai  dukungan  untuk  memperbesar  kes- empatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat  permodalannya  secara  inklusif. Kemitraan adalah  kerjasama  dalam  keterkai- tan usaha, baik langsung maupun tidak lang- sung,  atas  dasar  prinsip  saling  memerlukan, mempercayai,  memperkuat,  dan  mengun- tungkan  yang  melibatkan  pelaku  Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dengan  Usaha Besar.  Dalam  pasal  26  dijelaskan  bahwa Kemitraan  dilaksanakan  dengan  pola:  inti- plasma;  subkontrak;  waralaba;  perda-gangan umum;  distribusi  dan  keagenan;  dan  bentuk- bentuk  kemitraan  lain,  seperti:  bagi  hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan  penyumberluaran  ( outsourc- ing), UMKM sebagai vendor BUMN.

## Strategi Pengembangan UMKM
Strategi  pengembangan  dan  pem- berdayaan UMKM dalam skala regional atau nasional,  dapat  dilakukan  dalam  berbagai metode dan model, dan itu banyak ditemukan dalam studi ilmiah, workshop, pelatihan, tapi yang  harus  dirubah  adalah  paradigmanya produk  dari  orientasi  kebutuhan  lokal  men- jadi  orientasi  ekspor  dengan  meningkatkan kualitas,  desain,  standard  produk,  dan teknologi untuk menghasilkan produk (Wilantara  &  Indrawan,  2016).  Data  tahun 2018,  lebih  dari  64  juta  unit  usaha  UMKM, yang  tersebar  diseluruh  wilayah  Indonesia dengan  berbagai  karakterisitik,  geografis, etnis yang berbeda-beda (Kemenkop UKM & BPS,  2018).  Oleh  karenanya  terdapat kemungkinan  perbedaan  metode,  model  dan strategi  yang  diadopsi  oleh  UMKM  sesuai dengan  karakteristik  dan  geografis  dae- rahnya,  adapun  metode,  model  atau  strategi yang  dapat  diadopsi  adalah; Peningkatan daya  saing produk  lokal;  melalui  jenis  dan ketersediaan  bahan  baku,  kualitas  dan  cita
rasa,  proses  produksi,  teknologi  yang digunakan, support pemerintah; skema ban- tuan  keuangan  atau  pinjaman,  tax  holiday, kawasan sentra produksi, kebijakan kemitraan,  kebijakan  investasi,  pendidikan dan pelatihan pemasaran online, pemasaran digital,  sasaran  produk  yang  dihasilkan  un- tuk  lokal  atau  untuk  eksport  (Rahayu  & Purwani,  2012;  Yantos,  2016). Satu  desa satu  produk  unggulan (one  vilage  one product=OVOP)  adalah  upaya  strategis untuk  mengidentifikasi  produk  lokal  dan perluasan  pasar.  OVOP  adalah  suatu program  berbasis  community  development, dengan  pendekatan  pembangunan  ekonomi berdasarkan  pasar  yang  diinisiasi.  OVOP dimaksudkan  untuk  membantu  pengem- bangan  kemampuan  masyarakat  desa  pada produk tertentu dan meningkatkan ekonomi pedesaan  melalui  peningkatan  pendapatan masyarakat  pada  level  grassroot.  Kekhasan pendekatan ini adalah pencapaian pembangunan  ekonomi  regional  melalui peningkatan  nilai  tambah  produk  dengan menggunakan  sumberdaya  lokal  yang tersedia  melalui  pengolahan,  kontrol  mutu dan pemasaran (Badrudin, 2012).
Ekonomi  kreatif adalah  sebuah konsep  yang  menempatkan  kreativitas  dan pengetahuan  sebagai  aset  utama  dalam menggerakkan  ekonomi  yang  menonjolkan kearifan  lokal,  serta  didukung  oleh  tingkat pendidikan,  pendidikan  dan  pelatihan,  pen- guasaan  tehnologi,  daya  cipta,  improvisasi dan  inovasi  produk  sehingga  memberikan nilai tambah terhadap satu produk. Pemerintah  telah  mengadalah  program- program berskala besar; i) Peluncuran Studi Pemetaan Kontribusi Industri Kreatif Indonesia  pada  ajang  Trade  Expo  Indone- sia,  ii)  Pencanangan  Tahun  Indonesia Kreatif  tahun  2009,  iii)  Pekan  Produk Kreatif 2009, iv) Pameran Ekonomi Kreatif (Utami & Lantu, 2013; LPPI & Bank Indo- nesia, 2015; Suci, 2017).
Membangun  sentra-sentra  bisnis bagi  UMKM,  Sentra  merupakan  unit  kecil kawasan  yang memilik ciri tertentu dimana didalamnya terdapat kegiatan proses produksi  dan  merupakan  area  yang  lebih

## 52
khusus  untuk  suatu  komoditi  kegiatan ekonomi  yang  telah  terbentuk  secara  alami yang ditunjang oleh sarana untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah.  Di  area  sentra  tersebut  terdapat kesatuan  fungsional  secara  fisik:  lahan, geografis,  infrastruktur,  kelembagaan  dan sumberdaya  manusia,  yang  berpotensi  untuk berkembangnya  kegiatan  ekonomi  dibawah pengaruh  pasar  dari  suatu  produk  yang mempunyai  nilai  jual  dan  daya  saing  tinggi (Hashim,  2013).  Berdasarkan  SK  Menteri Negara
Koperasi dan UKM No: 32/Kep/M.KUKM/IV/2002, tentang Pedoman  Penumbuhan  dan  Pengembangan Sentra.  Sentra  didefinisikan  sebagai  pusat kegiatan  di  kawasan/lokasi  tertentu  dimana terdapat  usaha  yang  menggunakan  bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk  yang  sama/sejenis  serta  memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster. Klaster adalah  sejumlah  perusahaan dan  lembaga  yang  terkonsentrasi  pada  suatu wilayah,  serta  saling  berhubungan  dalam  bi- dang  yang  khusus  dan  mendukung  per- saingan.  Klaster  tidak  hanya  dibangun  dari hadirnya UMKM, tetapi harus saling terhub- ung  berdasarkan  rantai  nilai.  Klaster  industri dapat dipandang sebagai suatu sistem. Setiap entitas  pelaku  ( stakeholder )  memiliki  peran sebagai organ dalam klaster industri tersebut dan  terkait  satu  dengan  lainnya  dalam  me- tabolisme  rantai  nilai  yang  digerakkan  oleh aliran  barang,  jasa,  uang,  informasi  dan pengetahuan dari satu organ ekonomi kepada organ  lainnya  sebagai  energi  bagi  setiap  or- gan untuk bekerja, bergerak dan saling mela- yani  (Marijan,  2005;  Widjajani  &  Yudoko, 2008; Lestari, 2010).
Kelompok  usaha  bersama (KUBE) adalah  memberikan  kemudahan  kepada masyarakat  dalam  membentuk  suatu  usaha dan  tanpa  mempermasalahkan  modalnya yang  dimana  KUBE  ini  bekerjasama  dengan lembaga keuangan untuk mendukung finasialnya.  Lembaga  Keuangan  Mikro (LKM)  juga  memberikan  pendampingan dalam pengembangan usaha anggota Kelompok  Usaha  Bersama  (LPPI  &  Bank
Indonesia, 2015).
Sejalan  dengan  kondisi  pandemic Covid-19  strategi  pengembangan  UMKM untuk dapat bertahan adalah memanfaatkan perkembangan informasi dan teknologi (IT) yaitu  media  internet,  media  sosial,  dengan melakukan  pemarasan  online,  digital  mar- keting  dalam  wadah  e-commerce  untuk dapat  meningkatkan  volume  dan  omzet penjualan  UMKM.  Seperti  yang  dijelaskan dalam studi  Yuliana (2019) bahwa Kemen- terian  Koperasi-UKM  pada  tahun  2019  te- lah  mencanangkan  program  8  juta  UMKM untuk go-online, pemberdayaan standarisasi produk  UMKM,  peningkatan  SDM,  dan akses  pembiayaan  melalui  Pusat  Layanan Usaha  Terpadu  (PLUT)  yang  tersebar  di beberapa provinsi. Salah satu kegiatan yang dilakukan  oleh  PLUT  yaitu  pembinaan UMKM dan koperasi dalam memanfaatkan media  digital.  Walaupun  demikian  impact yang  diperoleh  dengan  memanfaatkan pemasaran  online  atau  digital  membutuh- kan waktu yang cukup lama yaitu satu sam- pai tiga tahun, peningkatan kualitas sumber daya  manusia,  penyediaan  perangkat  yang dibutuhkan  seiring  dengan  pemasaran  digi- tal  tersebut,  solusi  ini  termasuk  salah  satu pemberdayaan UMKM yang terdekat untuk mengatasi  reduksi  dan  ketidakberdayaan UMKM oleh pandemic Covid-19 (Herispon, 2020).

## SIMPULAN
Sektor UMKM unggul secara kuantitas  terhadap  UB  dari  jumlah  unit usaha, jumlah tenaga kerja, product domes- tic  bruto,  kondisi  tersebut  ditunjukkan  da- lam hasil analisis periode  2010-2025 (lihat tabel 3), tapi disisi lain UB unggul dari sisi kualitas. Kondisi yang terjadi pada UMKM dan  UB  seolah  bertolak  belakang  atau  sal- ing  bertentangan,  tapi  kondisi  yang  di- harapkan  adalah  sebagai  sektor  yang  kom- plementer.  UMKM  dapat  berkembang  bila diperhatikan,  dilakukan  pembinaan,  penga- wasan  dan  diberikan  bantuan  modal  oleh pemerintah  daerah  atau  pusat,  melalui  ke- mentrian  atau  dinas  terkait,  agar  UMKM dapat  tumbuh  seperti  yang  diinginkan
semua  pihak.  UMKM  akan  tetap  berada dalam  karakteristik  dan  lingkung  annya  yai- tu;  dengan  segala  keterbatasan  dan  kelebi- hannya,  dan  UMKM  tetap  berada  ditengah perekonomian  nasional.  UMKM  akan  tetap menjadi sektor usaha yang selalu diperhatikan oleh lembaga-lembaga terkait di pemerintahan daerah atau pemerintah pusat.
Walaupun  kontribusi  UMKM  secara kualitas  dalam  perekonomian  nasional  ren- dah,  tapi  kenyataan  tidak  bisa  dipungkiri bahwa  keberadaan  UMKM  tetap  menjadi basih  ketahanan  ekonomi  nasional.  Hasil  ini support  hampir  terhadap  semua  studi  sebe- lumnya, antara lain (Mongid & Notodihardjo, 2011;  Tambunan,  2011;  Taiwo  et  al.,  2012; Sitharam  &  Hoque,  2016;  Wijaya  et  al., 2017;  Tambunan,  2019).  Dapat  diprediksi bahwa  UMKM  akan  tetap  ada  dalam  karak- teristiknya,  yaitu  dalam  keterbatasan  dan kelemahannya. Adalah, menjadi upaya semua  pihak  khususnya  pemerintah  daerah dan  pusat  untuk  menjadikan  UMKM  dapat menjadi  usaha  yang  mandiri  dan  ber- transformasi dari usaha mikro kecil, menjadi usaha  menengah  dan  usaha  besar,  dengan menjalankan  program  dan  bantuan  atau  ke- bijakan  dan  strategi  keberpihakan  yang berkelanjutan terhadap sektor UMKM.
Selanjutnya  keterbatasan  dari  studi ini,  terletak  pada  data,  yaitu  menggunakan data  time  series  dan  data  sekunder  dari  be- berapa  lembaga  dan  instansi  yang  sudah dipublish  antara  periode  2010  sampai  2018 Oleh karenanya studi kedepan dapat menggunakan  data  cross  sectional  dan  data primer,  yang  berasal  dari  populasi  atau  sam- pel UMKM secara langsung.

## DAFTAR RUJUKAN
Ariani,  &  Utomo,  M.  N.  (2017).  Kajian
Strategi Pengembangan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM)  di  kota  Tarakan. Jurnal Organisasi  Dan  Manajemen , 13 (2),
99–118.
Ayandibu, A. O., & Houghton, J. (2017). The Role  of  Small  and  Medium  Scale
Enterprise  in  Local  Economic Development  (LED). Journal  of Business  and  Retail  Management Research , 11 (2), 133–139.
Badan  Pusat  Statistik.  (2018). Statistik Indonesia 2010-2018 .
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2018).
Potensi Usaha Mikro Kecil Provinsi  Riau .  Pekanbaru:  BPS
Provinsi Riau.
Badrudin, R. (2012). Model Pengembangan Usaha  Mikro  Kecil  Menengah Dengan  One  Village  One  Product Untuk  Mengurangi  Kemiskinan  di Indonesia. Sekolah  Tinggi  Ilmu
Ekonomi YPKN, Yogyakarta ,
(December), 1–41.
Bigliardi, B., Colacino, P., & Dormio, A. I.
(2011).  Innovative  Characteristics of  Small  and  Medium  Enterprises.
Journal of
Technology Management  &  Innovation , 6 (2),
83–92. Retrieved from http://www.jotmi.org Dijk,  M.  P.  Van.  (1994).  Flexible Specialisation, The New Competition and Industrial Districts. Economic Faculty Microeconomics  and  Economic System Erasmus University Rotterdam , 7 (March), 15–27. https://doi.org/10.1007/BF0107431 3
Frankel,  J.  R.,  Wallen,  N.  E.,  &  Hyun,  H. H.  (2012). How  To  Design  and Evaluation  Research  in  Education (Eighth  Edi).  New  York:  McGraw Hill. Retrieved
from https://saochhengpheng.files.word press.com/ Hashim,  N.  M.  H.  (2013).  Sequential- Simultaneous International Rollout Strategies and Product
Performance :  A  Framework  for
54
Analysis. Jurnal Pengurusan ,
39 (2013), 3–14.
Herispon,  H.  (2011).  Kontribusi  Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penyerapan Tenaga  Kerja  di  Propinsi  Riau. Jurnal  Eko  &  Bisnis:  Jurnal Ekonomi Bisnis , 2 (1), 33–43. https://doi.org/DOI:
https://doi.org/10.36975/jeb.v2i1.15 6
Herispon,  H.  (2020).  Dampak  Ekonomi
Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Terhadap Masyarakat kota Pekanbaru  di  Provinsi  Riau. Jurnal
Eko  Dan  Bisnis  (Riau  Economics and  Business  Reviewe) , 11 (2),  164– 173.
https://doi.org/https://doi.org/10.369 75/jeb.v11i2.269
James,  J.,  &  Bhalla,  A.  (1993).  Flexible
Specialization,  New  Technologies and  Future  Indsutrialization  in Developing Countries. Journal FUTURES , 25 (6), 713–732.
Kartika,  M.  (2019).  Public  Service  and
Micro-Small Enterprise Developments in Indonesia. Integrated  Journal  of  Business  and
Economics , 1 (January),  108–115.
https://doi.org/10.33019/ijbe.v3il.10 3 Kemenkop UKM, & BPS. (2018).
Perkembangan  Data  Usaha  Mikro, Kecil,  Menengah  (UMKM)  dan Usaha  Besar  (UB)  di  Indonesia Tahun 2010-2018 .
Lestari,  E.  P.  (2010).  Penguatan  Ekonomi
Industri Kecil dan Menengah Melalui  Platform  Klaster  Industri.
Jurnal Organisasi Dan Manajemen ,
6 (2), 146–157.
LPPI,  &  Bank  Indonesia.  (2015).  Profil Bisnis  Usaha  Mikro,  Kecil  dan
Menengah  (UMKM). Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia & Bank Indonesia , 1 (1), 1–149.
Marijan,  K.  (2005). Mengembangkan Industri  Kecil  Menengah  Melalui Pendekatan Kluster. Jurnal INSAN , 7 (3), 216–225. Mongid,  A.,  &  Notodihardjo,  F.  S.  (2011). Pengembangan Daya Saing UMKM di Malaysia dan
Singapura:  Sebuah  Komparasi. Jurnal  Keuangan  Dan  Perbankan ,
15 (Mei), 243–253.
Pham,  H.  D.  (2017).  Determinants  of  New Small  and  Medium  Enterprises (SMEs)  Access  to  Bank  Credit : Case  Study  in  the  Phu  Tho Province,  Vietnam. International Journal ofBusiness and Management , 12 (7), 83–99. https://doi.org/10.5539/ijbm.v12n7
p83
Prameswari, N. S., Suharto, M., & Afatara,
N. (2017). Developing E-
Commerce for Micro Small Medium  Enterprise  (MSME)  to
Cope with Cultural Transformation of Online Shopping. Jurnal Dinamika  Manajemen , 8 (2),  188– 198.
https://doi.org/10.15294/jdm.v8i2.
12759
Rahayu,  N.  S.,  &  Purwani,  K.  (2012).
Strategy of Enhancing The Competitivess  of  Leather’s  SMEs: Study  in  Manding  Yogyakarya. Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan , 1 (2), 129–134.
Rifa’i,  A.  (2010).  Peran  UMKM  Dalam Pembangunan  Daerah:  Fakta  di Provinsi  Lampung. Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan , 1 (2), 133–143.
55
Ruchkina, G., Melnichuk, M., & Frumina, S.
(2017). Small and Medium Enterprises  in  the  Context  of Regional Development and Innovations. Journal of International  Studies , 10 (October),
259–271.
https://doi.org/10.14254/2071- 8330.2017/10-4/20
Rusdin,  Suryanto,  &  Muttaqin,  Z.  (2015). Model Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM) Berbasis  Kolaborasi. Universitas Padjajaran, Bandung , 1 (1), 1–32.
Sitharam,  S.,  &  Hoque,  M.  (2016).  Factors
Affecting  the  Performance  of  Small and Medium Enterprises in
KwaZulu-Natal, South Africa.
Journal  Problems  and  Perspectives in  Management , 14 (2),  277–288. https://doi.org/10.21511/ppm.14(2- 2).2016.03
Sriyana,  J.  (2010).  Strategi  Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi  Kasus  di  Kabupaten  Bantul. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia,  Yogyakarta , 1 (1),  79–
103.
Suci,  Y.  R.  (2017).  Perkembangan  UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Cano Ekonomos , 6 (1), 51–58.
Supriyanto.  (2006).  Pemberdayaan  Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya
Penanggulangan
Kemiskinan.
Journal  Ekonomi  &  Pendidikan ,
3 (1), 1–16.
Syahyudi,  E.,  &  Hasanuddin.  (2018).
Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru  Dalam  Pemberdayaan Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah
(UMKM)  di  Kota  Pekanbaru  2015. JOM FISIP , 5 (1), 1–21.
Taiwo,  M.  A.,  Bako,  Y.  A.,  &  Ayodeji,  A.
(2012).  Impact  of  Small  and Medium  Enterprises  on  Economic Growth and Development. American  Journal  of  Business  and Management , 1 (1), 18–22. https://doi.org/10.11634/21679606 170644 Tambunan,  T.  (2011).  Development  of Micro, Small and Medium Enterprises  and Their  Constraints : A  Story  from  Indonesia. Gadjah Mada  International  Journal  of Business , 13 (1), 21–43.
Tambunan,  T.  (2019).  Recent  Evidence  of the  Development  of  Micro,  Small and Medium Enterprises in Indonesia. Journal  of  Global Entrepreneurship  Research , 4 (18), 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.11
86/s40497-018-0140-4 Undang-Undang  No  20  Tahun.  (2008). Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang UMKM . Utami,  R.  M.,  &  Lantu,  D.  C.  (2013). Development  of  Competitivenes Model for Small-Medium
Eterprises  Among  The  Creative Industry in Bandung. The
Indonesian  Journal  of  Business Administration , 2 (11), 1309–1318.
Widjajani, & Yudoko, G. (2008).
Keunggulan  Kompetitif  Industri Kecil  di  Klaster  Industri  Kecil Tradisional  Dengan  Pendekatan Berbasis  Sumber  Daya:  Studi Kasus  Pengusaha  Industri  Kecil Logam  Kiara  Condong,  Bandung. Jurnal  Teknik  Industri , 10 (1),  50– 64.
Wijaya,  T.,  Nurhadi,  &  Kuncoro,  A.  M.
(2017).  Exploring  The  problems Faced  by  Practitioners  of  Micro,

## 56
Small,  and  Medium  Enterprises (MSMEs)  in  Yogyakarta. Jurnal
Manajemen  Dan  Kewirausahaan ,
19 (Maret),
38–45.
https://doi.org/10.9744/jmk.19.1.38
Wilantara,  R.  F.,  &  Indrawan,  R.  (2016).
Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM .
Yantos. (2016). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar Terhadap Peningkatan  Daya  Saing  UMKM Desa Koto Mesjid Dalam Menghadapi  Mayarakat  Ekonomi
Asean  (MEA). Jurnal  RISALAH ,
27 (1), 32–45.
Yuliana,  R.  R.  D.  (2019).  Sinergi  Lembaga
Teknologi  Finansial  dan  Koperasi Dalam Pemanfaatan Teknologi Finansial  Oleh  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  di  Nusa  Tenggara Barat. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan , 27 (1), 53–66.