Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
PENYANDERAAN PASIEN TIDAK MAMPU OLEH RUMAH SAKIT TERKAIT PEMBIAYAAN PERAWATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RUMAH SAKIT
Brigita E.M Pane 1 , Rebecca Claudia 2 , Joy M.E Manik 3 , Mulyadi 4 1234 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia brigitapane38@gmail.com, rebeccaclaudya@gmail.com, joomartinting03@yahoo.com, mulyadi@unprimdn.ac.id
Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 26 Mei 2021; disetujui: 25 Juni 2021

## ABSTRACT
Hostage  taking  is  an  unlawful  act  that  can  happen  anywhere,  such  as  in  a  hospital.  The hostage-taking occurred due to the patient's inability to pay his hospital expenses. Although the government has provided a lot of help but there is still a lot of discrimination against patients. In  this  study,  the  problem  is  how  the  position  of  underprivileged  patients  in  health  insurance and  legal  protection  against  hostage  pasein  based  on  hospital  law.  The  method  used  in researching the problem is normative method because it needs assessment from various sources and  regulations  so  this  method  is  considered  more  effective.  Based  on  the  research  and discussion  obtained  conclusions  that  are  based  on  the  law  on  hospitals  which  in  the  article states about the social function in the hospital to help poor patients in the form of leniency or the  provision  of  unpaid  services  to  patients  who  are  not  able  /  poor.  And  also  contained  in article  6  point  (b)  law  on  hospitals  which  in  the  article  states  that  all  existing  governments either  in  the  region  or  the  center  have  a  responsibility  to  ensure  in  the  health  service  in  the institution for the payment is channeled to the community that has limitations in finance.

## Keywords : Hostage, Patient, Poor
Alamat Korespondensi: Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia E-mail: brigitapane38@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Penyanderaan menurut KBBI yaitu suatu perbuatan menyandera seseorang. Dalam hal ini  penyanderaan  diambil  dari  kata  sandera  yang  artinya  adanya  seseorang  yang  dijadikan sebagai  tawanan  guna  sebuah  jaminan  atau  bisa  disebut  sebagai  orang  yang  tergadai. Penyanderaan banyak terjadi baik dikarenakan hal-hal kecil seperti bekerja disuatu tempat untuk menjadi  tanggungan  utang  dan  hal  besar  seperti  penyanderaan  yang  dilakukan  oleh teroris.Penyanderaan  merupakan  sebuah  tindak  pidana  yang  merampas  kemerdekaan “Barangsiapa  yang  sengaja  melanggar  hukum  dan  merampas  kebebasan  seseorang,  atau  terus merampas  kemerdekaan  dengan  cara  demikian,akan  dihukum  hingga  delapan  tahun  penjara”. Penyanderaan ini pun dapat terjadi dimana-mana dan sewaktu-waktu, serta bisa terjadi di suatu tempat  yang  berada  diluar  dugaan  kita  sebagai  contoh  dapat  terjadi  di  sekitaran  rumah  sakit. Yang  dimana  tempat  itu  merupakan  lembaga  kesehatan    yang  melayani  orang-orang  yang memerlukan  beberapa  pelayanan  yang  diperlukan  pasien  yaitu  seperti  rawat  inap,  rawat  jalan serta pasien yang gawat darurat. 1
Dalm  memperoleh  pelayanan  kesehatan  masing-masing  orang  mempunyai  hak  tanpa terkecuali dalam mendapatkan suatu layanan kesehatan. Dengan hak yang dimiliki setiap orang dalam  bidang  pelayanan  kesehatan  dapat  membuat  masyarakat  serta  lingkungan  yang  ada menjadi baik dan makmur 2 . Namun hal tersebut seringkali tidak diindahkan oleh sebagian dari orang,  karena  masih  banyaknya  diskriminasi  yang  terjadi  dikalangan  orang-orang  tertentu. Seperti  yang  jelaskan  diatas  Penyanderaan  terjadi  dimana  saja  bahkan  dirumah  sakit sekalipun,penyanderaan  dilakukan  karena  masalah  pembayaran  rumah  sakit,karena  ketidak mampuan  seseorang  dalam  membayar  biaya  rumah  sakit  penyanderaan  pun dilakukan.Pemerintah  juga  sudah  menyediakan  berbagai  bantuan  kepada  masyarakat  yang kurang mampu,akan tetapi masyarakat tetap dan masih mendapatkan layanan yang tidak  layak.
Kasus-kasus seperti ini sering dijumpai diindonesia dari pengabaian pasien atau bahkan penyanderaan pasein seperti kejadian yang dialami oleh Suharni dan Santi . Mereka tetap berada di rumah sakit Bersalin sofa marwa,jakarta selatan selama hampir 5 bulan mereka tertahan dan tak bisa puylang karena belum bisa membayar biaya persalinan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama berada dirumah sakit mereka diharuskan membayar sejumlah uang sebanyak Rp.100.000,00(seratur ribu rupiah) per hari. Hal yang sama juga menimpa keluarga Gatot dan istrinya. Anaknya yang baru saja dilahirkan di Rumah Sakit Surabaya Medial Service tak bisa dibawa  pulang  karna  Gatot  belum  melunasi  pembayaran  bersalin  istrinya.Lalu  Rumah  sakit mengajukan  sebuah  surat  yang  menyatakan  bahwa  jika  selama  dua  hari  kedepan  Gatot  tidak datang  untuk  melunasi  biaya  administrasi  maka  permasalahannya  akan  dilaporkan  kepada polisi. Kasus ini merupakan yang sangat mengejutkan dimana hal ini menimpa suami istri yaitu Abdul Karim dan Istiqomah yang anak mereka yang meninggal di usia 3 hari di RSUD Waluyo Jati  jenazahnya  tidak  dapat  untuk  dibawa  pulang  sebelum  mereka  melunasi  biaya  perawatan. Kejadian yang terjadi pada mereka semua sebenarnya dapat dihindari apabila pelayan kesehatan atau  lembaga  penyedia  kesehatan  mengetahui  dengan  pasti  tugas  dari  mereka  dan  arti  dari pelayanan kesehatan
Dalam  penyanderaan  yang  terjadi  di  rumah  sakit  terhadap  pasien  merupakan perampasan  kemerdekaan  terhadap  seseorang.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  rumah  sakit merupakan  perbuatan  melawan  hukum,seperti  yang  tertera  pada  undang-undang  yang  dimana pelakunya  akan  mendapatkan  hukuman  8  tahun  penjara  R.Susilo  mengatakan  menahan  atau merampas  kemerdekaan  terhadap  orang  dapat  dilakukan  dengan  cara  mengurungkan  diri, menutup diri di dalam rumah/kamar atau sebagainya. Bukan berarti orang tersebut tidak dapat bergerak  sama  sekali,  bisa  dilakukan  atau  diperintahkan  untuk  tetap  tinggal  dalam  rumah dibawah  pengawasan  serta  dapat  dibatasi  pergerakannya  untuk  tidak  keluar  rumah,  ini  juga
1 Pasal 1 ayat (1) undang-undang  no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2 Pasal 28 H (1) UUD '45 amandemen 2002
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
termasuk arti dari menahan 3 . Sebenarnya perampasan kemerdekaan yang dilakukan rumah sakit kepada  pasiennya  tidak  bisa  sepenuhnya  dikenai  sanksi  pidana,kita  harus  melihat  unsur-unsur dalam pasal tersebut apakah yang dilakukan rumah sakit sudah memenuhi atau tidak.

## METODE PENELITIAN
Jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah  secara yuridis normatif dimana yang dimana metode ini didasarkan bahan hukum utama melalui penelitian yang tekait dengan aturan-aturan,pikiran,dan  dasar  hukum  juga  aturan  undang-undang  yang  memiliki  keterkaitan dengan  analisis  ini. Penelitia  ini  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan  dengan  yan  diteliti  Tentang    yaitu  Rumah  Sakit.  Sumber  data  yang  digunakan adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  yang  sudah  ada  sebelumnya  atau  diperpustakaan  buku- buku, Undang-Undang, jurnal, karya tulis, dan sebagian sumber dari internet dimana berakaitan dengan pemasalahan yang dibahas dari makalah.Adapun bahan tersier pada umumnya bahannya diperoleh  Internet,  KBBI,  dan  Kamus-kamus  Hukum. Penelitian  ini  mengunakan  cara mengumpulan data dimana data yang dikumpulkan dengan data sekunder melalui studi pustaka yang  pengumpulan  setiap  data  dan  informasinya  didapatkan  dari  banyak  sumber  yang  ada  di sebuah  perpustakaan  contohnya  dokumen-dokumen,buku,majalah  dan  catatan.  Teknik  analisi data mengunakan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kedudukan  Pasien  Tidak  Mampu  atau  Miskin  dalam  Jaminan  Kesehatan Berdasarkan undang-undang Tentang Rumah Sakit
Berdasarkan  Pasal  2  dalam  undang-undang  rumah  sakit  disebutkan  dasar  dan  maksud lembaga tersebut. Penyelenggaran rumah sakit bersandarkan pada Pancasila dan memiliki dasar untuk etik kemanusiaan, moral dan profesionalitas,kegunaan, keadilan, penyejajaran nasib baik juga  antitesis  diskriminasi,  pemerataan,  lindungan  lalu  kesejahteraan  pasien,  serta  memiliki fungsi sosial.
Memiliki  tanggung  jawab  dalam  proses  pemulihan  seseorang  rumah  sakit  sangat berperan  penting  dalam  mengingkatkan  kesehatan  masyarakat  begitu  juga  dengan  pemerintah yang  harus  memerhatikan  setiap  keluhan  masyarakatnya.  Undang-undang  yang  digunakan sebagai dasar dari berjalannya sebuah lembaga kesehatan yaitu adanya perlindungan dan suatu kepastian  hukum  guna  peningkatan,dan  pembimbingan.  Adanya  peraturan  ini  untuk  landasan bagi lembaga tersebut dalam menjalankan rumah sakit dengan baik. 4
Dalam Peraturan Menteri yang membahas tentang hal yang akan dilaksanaan jaminan kesehatan  nasional  mengatakan  peningkatan  layanan  kesehatan  itu  sangat  lah  penting.Lalu diberikannya  sebuah  tumpuan  dalam  diselenggarakannya  jaminan  kesehatan  sosial  ini  yang bertujuan  untuk  peningkatan  kualitas  dalam  layanan  kesehatan  yang  akan  diberikan  kepada seluruh masyarakat,tanpa terkecuali 5
Dalam aturan yang terdapat di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pasal 1 jaminan kesehatan adalah perlidungan yang diberikan agar para pengguna mendapatkan manfaat dari perawatan kesehatan dan  kehatan  memenuhi  kebutuhann  dasar  kesehatan  bagi  orang-orang  yang  telah  melakukan pembayaran atau pemerintah yang membayar.
Peserta bantuan jaminan kesehatan disebut sebagai PBI yaitu masyarakat yang kurang mampu  dan  membutuhkan  yang  ikut  serta  dalam  rencana  asuransi  kesehatan.  Ada  lima  jenis jaminan sosial dan salah satunya ialah jaminan kesehatan,dimana kegiatan ini dilaksanakan oleh
3 . R.Susilo ,Kitab  UU  Hukum  Pidana  Serta  Komentar-Komentar  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal, bogor:  politea2013,hal 237
4 Noor M Aziz ,Laporan penelitian hukum tentang hubungan tenaga medik,rumah sakit dan pasien, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2010, hal 5
5 Peraturan  Menteri  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
BPJS  yang  merupakan  suatu  tempat  yang  bebadankan  hukum  dimana  didirikan  untuk melangsungkan program jaminan kesehatan.Bantuan ini diharapkan dapat membatu masyarakat dalam hal keuangan atau biaya rumah sakit 6
Anggota  BPJS  dibagi  dalam  2  bagian,  ialah  para  anggota  bantuan  iuran  dan  peserta bukan penerima bantuan iuran. 7 a. Karakteristik Peserta PBI
1. Anggota yang merupakan PBI dimana termasuk membutuhkan dan miskin.
2. Standar  masyarakat  kurang  mampu  dan  tertinggal  disahkan  oleh  Menteri  Sosial bekerjasama dengan menteri atau pimpinan instansi terkait.
3. Standar  bagi  kelompok  tidak  mampu  yang  tertinggal  yang  dimaksud  menjadi  dasar pengumpulan  data  oleh  lembaga  yang  melakukan  penyelenggaraan  urusan  pemerintah di departemen statistik.
4. Sebelum  ditetapkan  sebagai  data  lengkap  oleh  Menteri  Sosial,  data  penduduk  miskin dan  penyandang  cacat  yang  telah  diverifikasi  dan  dipastikan  sesuai  dengan  harapan akan  dibicarakan  dulu  kepada  menteri  dan  menteri  yang  bertanggung  jawab  atas kepentingan pemerintah dalam hal keuangan atau kepala instansi terkait.
5. Data rinci menteri menurut provinsi dan kabupaten / kota
6. Data  lengkap  yang disebut  sebaiknya  digunakan  sebagai  dasar  pemilihan  kode  negara PBI asuransi kesehatan.
7. Menteri  meneruskan  data  lengkap  yang  disebutkan  oleh  departemen  sosial  kepada menteri yang membidangi kesehatan dan urusan pemerintahan DJSN
8. Pejabat    yang  memiliki  kepentingan  pemerintahan  di  Kementerian  Kesehatan  telah didaftarkan nomor negara penerima jaminan kesehatan PBI yang telah disahkan menjadi peserta program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan
9. Menggunakan  hasil  pendataan  rencana  pada  tahun  2011  untuk  mengetahui  total  PBI tahun 2014.
10. Ada 86,4 juta peserta PBI yang terdaftar di BPJS Kesehatan.

## IURAN dalam Peraturan Presiden 8
a. Iuran Peserta PBI
Premi jaminan kesehatan untuk setiap pengguna PBI dan masyarakat dimana mereka telah terdaftar di pemerintahan daerah adalah Rp 19.225 setiap orang per bulannya

## Kedudukan  Pasien  Tidak  Mampu  atau  Miskin  dalam  Jaminan  Kesehatan  Berdasarkan UU Tentang Rumah Sakit
Sebagai pelayan kesehatan rumah sakit termasuk dalam bagian dari produk kesehatan dimana  keberadaan  nya  amat  dibutuhkan    untuk  memdorong  diselenggaraannya  peningkatan kesehatan.  Pelayanan  yang  ada  dirumah  sakit  memiliki  ciri-ciri  dan  perkumpulan    cukup beragam.  Banyak  macam  tenaga  kesehatan  dan  komponen  setiap  ilmuannya  yang  dapat berkomunikasi  satu  dengan  yang  lainya.  Ilmu  pengetahuan  dalam  kedokteran  berkembang sangat cepat dimana diikuti oleh semua pihak tenaga kesehatan guna pemberian pelayanan yang bermanfaat  kepada  masyarakat,membuat  setiap  permasalahan  yang  ada  dirumah  sakit  dapat terselesaikan 9
Berdasarkan  pasal  29  ayat  1  huruf  f  yang  dimana  dalam  pasal  tersebut  menyatakan tentang fungsi sosial dalam rumah sakit guna menolong pasien miskin yang berupa keringanan atau pemberian pelayanan tidak berbayar kepada pasien yang tidak mampu/miskin tersebut.
6 Peraturan  Badan  Penyelenggaraa    Jaminan  Sosial  Kesehatan  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan,Pasal  1 ayat 2, hal 2
7 Ibid hal 7
8 Ibid 11
9 Penjelasan  atas  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor    44  Tahun  2009  Tenatang  Rumah  Sakit,Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Perlidungan hukum bagi setiap pasien miskin menurut UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit  yaitu  dengan  adanya  kepastian  dan  juga  jaminan  yang  dapat  digunakan  oleh  seluruh masyarakat miskin sesuai dengan aturan-aturan yang tertera tentang kewajiban dari pemerintah dan juga rumah sakit guna memberikan pelayanan kesehatan untuk memberikan perlindungan serta wajib memperhatikan hak-hak pasien miskin selagi tidak melanggar dengan UU dibidang lainnya termasik dibodang kesehatan. 10
Hak  pasien  sangat  penting  dalam  bidang  kesehatan,dimana dalam  hak  tersebut  pasien harus  menerima  suatu  kepausan  tersendiri  dimana  dalam  kepuasan  tersebut  menjadikan  salah satu pelayanan dalam bidang kesehatan sedangkan jika pasien tidak merasakan ketidakpuasan pihak  rumah  sakit  akan  mendapatkan  pangkal  tututan  hukum.Dalam  pelayanan  kesehatan Rumah Sakit pasien memilki harapan sebagai seorang konsumen 11
a. Pelayanan yang diberikan harus memberikan kepuasan kepada pasien;
b. Memberikan  pelayanan  kepada  pasien  dengan  tidak  membedakan  dari  mana  orang tersebut berasal;
c. Dengan adanya rasa yang aman dan tentram bagi pasein;
d. Layanan Rumah Sakit harus memberikan pelayanan tentang kebutuhan pasien. Undang-undang tentang praktek kedokteran dimana dimaksudkan bahwa aturan tersebut mempunyai  tujuan  untuk  memajukan  layanan  yang  diberikan  kepada  pasien  dalam  bentuk perlindungan. Terdapat dipasal 52 disebutkan hal-hal yang mengatur hak-hak pasien ;
a. Pasien mendapatkan informasi yang jelas dalam setiap tindakan yang dilakukan para medis sesuai dengan pasal 45 ayat 3;
b. Mendapatkan informasi yang akurat dari beberapa dokter;
c. Didapatkannya pelayanan yang baik sesuai dengan pelayanan medis;
d. Pasien dapat mengajukan penolakan adanya tindakan medis;
e. Pasien Berhak mengetahui isi rekam medis.
B. Perlindungan  Hukum  terhadap  Penyanderaan  Pasien  Miskin  oleh  Rumah  Sakit terkait Pembiayaan Perawatan didasarkan undang-undang tentang Rumah Sakit Adanya  perlindungan  hukum  guna  untuk  mencegah  dan  melakukan  pencegahan merupakan  layanan  yang  diberikan  oleh  hukum  untuk  masyarakat  dimana  berfungsi  untuk memberikan sebuah jawaban atau kepastian dalam setiap permasalahan yang ada. Hal ini harus diberikan  pada  orang-orang  apalagi  bagi  para  pasien  yang  menggunakan  layanan  kesehatan. Hak-hak yang dimiliki masyarakat harus lah dilindungi agar mereka sebagai pengguna jasa ini tidak mengalami kerugian dan jika terjadi suatu masalah dan pasien melakukan keluhan terkait hasil  dari  pelayanan  perlindungan  diatas  akan  sangat  diperlukan  guna  penyampain  komplain dari pasien yang telah dirugikan.
Pada pasal 6 dalm undang-undang tentang rumah sakit yang memiliki isi sebagai berikut;
Pemerintahan dan otoritas daerah berkewajiban untuk :
a. menyiapkan Rumah Sakit sesuai dengan kepentingan pasient;
b. memastikan tersedianya dana dalam penyediaan layanan medis dirumah sakit bagi masyarakat miskin;
c. Mempromosikan dan mengawasi operasi;
Menurut pasal 29 undang-undang tentang rumah sakit,Rumah Sakit memiliki beberapa kegunaan  yaitu  memiliki  kewajiban  untuk  diberikannya  layanan  yang  baik  bagi  pasien miskin,berikan  fasilitas  pelayanan  gawat  darurat  seperti  ambulans  dengan  gratis  atau  tanpa dipungut biaya.
Rumah  sakit  yang  menolak  pasien  miskin  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan dalam keadaan gawat darurat,pasien bisa menggugat hal tersebut secara perdata atau melakukan
10 Sabrina M. D. Rondonuwu,”Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Terhadap Pasien Miskin Berdasarkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit”, Lex Et Societatis ;Jakarta hal 7
11 Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 27.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
gugatan wanprestasi 12 . Karna hal tersebut telah ditegaskan dalam undang-undang bahwa karena merpakan  bagian  dari  fasilitas  kesehatan  rumah  sakit  dilarang  untuk  melakukan  penolakan pasien yang keadaannya kritis dan harus memberikan tindakan penyelamatan.
Rumah  sakit  sepertinya  masih  kurang  memperhatikan  pasien-pasiennya,masih  banyak terjadi kesenjangan dan kesalahpahaman antara rumah sakit dan pasien. Seperti yang terjadi di Rumah  Sakit  Surabaya  Medical  Service.  Seorang  ibu  melantarkan  anak  yang  baru  saja dilahirkan dirumah sakit karena kekurangan biaya persalinan. Akhirnya rumah sakit melaporkan kasus  ini  kepada  pihak  yang  berwajib,setelah  dilakukan  pemeriksaan  tidak  ada  unsur kesengajaan dari ibu itu untuk melantarkan bayinya mereka telah membayarkan sebagian uang biaya  melahirkan  sejumlah  Rp.1.000.000,00  (satu  jura  rupiah)  dan  biaya  yang  masih  harus dilunasi  ialah  Rp.5.000.000,00(lima  juta  rupiah)  lagi  .  Hal  ini  telah  ditangani  oleh  pihak polisi,ibu  dari  anak  tersebut  hanya  saja  tidak  memiliki  atau  tidak  mampu  melunasi  sisa  dari biaya  persalinannya  dan  tidak  ada  niatan  untuk  melantarkan  anaknya,telah  dilakukan  upaya untuk  membawa  anak  perempuan  prematur  bernama  Balqius  dikembalikan  kepada  ibunya dengan cara polisi mengganden beberapa aktivis perempuan 13
Masih  kurangnya  pengetahauan  dari  masyarakat  tentang  bantuan-bantuan  dari pemerintah  dan  sikap  diskriminatif  dari  rumah  sakit  terhadap  pasien  menyebabkan  banyak kejadian seperti ini,rumah sakit telah melupakan fungsinya sebenarnya. Banyak kasus seperti ini terjadi  di  diindonesia  akan  tetapi  kurang  menarik  perhatian  public  dan  jarang  diangkat  ke berita.Pasien  yang  kurang  mampu  memiliki  hak  juga  didalam  rumah  sakit  seperti  yang  telah tertulis diundang-undang.
Rumah  sakit  mempunyai  pengaturan  tentang  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan sesuai dengan undang-undang rumah sakit yang diamana pasien miskin menjadi objek penting untuk menerima pelayanan kesehetan yang baim dari rumah sakit. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang mendapakan penolakan dari rumah sakit terleboh pasien miskin. Dalm  undang-undang  rumah  sakit  juga  mengatur  tentang  penyelenggaraan  dan  tujuan  dari penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  tanpa  mendang  SARA  dengan  bertujuan  rumah  sakit meberikan  kepastian  hukum  bagi  pasien.  Dalam  meberikan  layanan  perlindungan  kepada masyarakat.Dimana  institusi  tersebut  memilki  kewajiban  yang  melekat  sebagai  penyedia  jasa medis  dan  juga  pihak  rumah  sakit  bertanggung  jawab  juga  melakukan  kelalayan  dalam melakukan pelayanan medis 14
Di  Indonesia  ini  bukan  menjadi  masalah  yang  baru  lagi,hal  ini  terjadi  karena  pasien tidak dapat membayar biaya rumah sakit.Rumah sakit akan menahan pasien yang tidak mampu membayar  sampai  semua  biaya  dilunasi,rumah  sakit  akan  memberikan  fasilitas  sebagai mestinya yang harus didapatkan pasien seiring dengan itu biaya perawatan juga bertambah,jadi semakin lama pelunasan semakin bertambah juga pembayaran yang harus dilunasi. Dalam hal ini rumah sakit telah melanggar fungsi sosialnya dalam  diberikannya sarana untuk layanan bagi masyarakat miskin. Pelanggaran terhadap kewajiban ini diatur dalam pasal  29 ayat 2 tentang rumah sakit yaitu kelalaian atas tugas pada ayat satu dikberikan hukuman administrative berupa:
a. Peringatan;
b. Peringatan tidak langsung atau
c. Hukuman berupa pembayaran biaya penalti dan pencabutan izin.
Undang-undang telah mengatur peraturan yang tegas memberikan sanksi kepada rumah sakit atas pelanggaran yang telah dilakukan terhadap kewajibannya, tapi masih banyak rumah sakit yang terus berdalih dan merasa tidak bersalah. Pasein-pasien yang disandera karena kurang nya  biaya  tidak  seharusnya  diperlakukan  seperti  tawanan.  Sering  juga  pasien  ditahan  pihak rumah sakit untuk pulang karna masalah biaya administrasi belum terselesaikan. Penyanderaan
12 Sabrina M. D. Rondonuwu,op.cit,hal 47-48
13 Mashita  nani, https://www.lensaindonesia.com/2018/04/30/alasan-ibu  ini  telantarkan  bayinya  dirsms  nbikin termehek-mehek.html, 25 april2018
14 Sabrina M. D. Rondonuwu,loc.cit,hal 47-48
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
yang  terjadi  pada  pasien  oleh  pihak  rumah  sakit  sangat  berbahaya  dan  melanggar  peraturan hukum dan paling penting tidak melukai  hak asasi manusia untuk menentukan nasibnya sendiri Pada  umumnya  kedudukan  pasein  yang  kurang  mampu  sama  dengan  pasien-pasien yaang lainnya,karena sama-sama warga negara indosia yang dimana setiap orang memilki hak- hak  dasat,Jack  Donnley  menekankan  tentang  hak-hak  dasar  bagi  setiap  umat  manusia merupakan  suatu  pemberian  hukum  positif  namun  yang  terjadi  dengan  adanya  kodrat  dan martabat  bagi  setiap  orang  yang  melekat  dari  sejak  ia  lahir  yang  dimana  jika  dicabut  dapat membuat mengakibatkan berkurangnya derajat kemanusiannya. Dengan banyaknya kasus yang terjadi menunjukkan bahwa dalam mendapatkan pelayanan kesehatan setiap orang berbeda-beda sekalipun sudah dijelaskan di dalam UUD 1945 dan UU HAM 15
Secara  konstitusional,  Pasal  28  H  ayat  (1)  menjamin  bahwa  semua  lapisan  masyarakat mendapatkan  pelayanan  kesehatan  Terkait  dengan  pengakuan  konstitusional  negara  terhadap hak  atas  pelayanan  kesehatan  itu,  maka  Pasal  34  ayat  3  menurut  pasal  ini  dimana  negara tersebut  memiliki  tanggung  jawab  dalam  penyediaan  fasilitas  kesehatan  bagi  setiap  orang. Terkait dengan pasal-pasal tersebut bahwa penerimaan kesehatan masyarakat merepakan salah satu  kesejahteraan  yang  harus  dicapai  sebagaimana  yang  kita  tahu  bahwa  setiap  orang mempunyai hak tersebut (dimaksud dalam pancasila dan UUD N RI) 16

## KESIMPULAN
Dalam  peningkatan  taraf  kesejahteraan  masyarakat  pemerintah  mengambil  andil  dan bertanggung  jawab .Dimana  rumah  sakit  memiliki  fungsi  untuk  menjadi  tempat  dilakukannya penyembuhan  dan  pemulihan  kesehatan  masyarakat.Peraturan  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Rencana  Jaminan  Kesehatan  Nasional mengatakan  untuk  diperlukan  meningkatnya  sebuah layanan kesehatan yang menjadikannya  tumpuan bagi lembaga penyelenggara jaminan sosial dalam membuat suatu rencana untuk meningkakan  kualitas pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat, khususnya bagi orang miskin. Pelanggaran terhadap tanggung jawab tersebut bisa berdampak  dijatuhkannya  hukuman  pada  Rumah  Sakit  tersebut,  termasuk  sanksi  dan penghapusan izin
Pada  pasal  6  Undang-undang  tentang  rumah  sakit  dimana  dalam  pasal  tersebut mengatakan jika seluruh lembaga pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk megatur  biaya adminstrasi  dalam  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  untuk  masyarakat  tidak  mampu.”. Diaturan  perundang-undangan  yang  membahas  akan  hal  ini  terdapat  beberapa  fungsi  rumah sakit  seperti  di  pasal  29  dijelaskan  bahwa  rumah  sakit  berhak  mempunyai  kewajiban  seperti memberi sarana dan pelayanan bagi pasien miskin, memberikan fasilitas layanan gawat darurat tanpa  jaminan,  ambulans  ,  layanan  umtuk  korban  dari  sebuah  tragedi  atau  bencana  yang  luar biasa.  Undang-undang  telah  mengatur  peraturan  yang  tegas  memberikan  sanki  kepada  rumah sakit yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya, tapi masih banyak rumah sakit yang terus berdalih dan merasa tidak bersalah. Pasein-pasien yang disandera karena kurang nya biaya tidak seharusnya diperlakukan seperti tawanan.

## REFERENSI

## BUKU
Aziz  Noor  M, Laporan  penelitian  hukum  tentang  hubungan  tenaga  medis,  rumah  sakit  dan pasien,  2010, Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI; Jakarta
Donnely Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice , 2003.Cornell University Press, Ithaca and London.
15 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice , Cornell University Press, Ithaca and London,2003, hal 7-21.
16 Dyah  Ochtorina  Susanti  et.al, Model  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Masyarakat  Kurang  dan  Tidak Mampu(MKTM) Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SE- EKS Karesidenan Besuki ,hal 3,2013,Bandung
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Raharjo Satjipto, Ilmu Hukum, 2000, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Susilo.R, Kitab  UU  Hukum  Pidana  Serta  Komentar-Komentar  Lengkap  Pasal Demi Pasa l, 2013, bogor: politea Titik  Triwulan  Tutik  dan  Shita  Febriana, Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien ,  2010, Prestasi Pustaka, Jakarta.
Dyah Ochtorina Susanti, Model Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Kurang dan  Tidak  Mampu(MKTM)  Dalam  Mendapatkan  Pelayanan  Kesehatan  Pada  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) SE-EKS Karesidenan Besuki , 2013, Bandung Dyah  Kusumayanti, Perlindungan  Hukum  Hak-Hak  Keperdataan  Pasien  Jaminan  Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dalam Pelayanan Kesehatan , 2015, Jakarta
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit UUD '45 Amandemen 2002 Peraturan  Menteri  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Program Jaminan Kesehatan Nasional.

## INTERNET
TriwibiwoCecep, “Bayi ditahan Rumah Sakit Bentuk Pelanggaran Nilai Kemanusiaan” 26 juni 2015
https://www.kompasiana.com/cecep/54ff77c9a33311184b5101a8/bayi-ditahan-rumah-sakit- bentuk-pelanggaran-nilai-kemanusiaan
Ariwibowo  Bonifasius  Nadya  “Pisau  Tumpul  Billing  Sistem  Dalam  Pelayanan Kesehatan”, httpshttps://www.kompasiana.com/boninadya/552a385f6ea834b64f552d13/pi sau-tumpul-billing-sistem-dalam-pelayanan-kesehatan-rs , 24juni2015