Empiricism Journal https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism email: empiric.journal@gmail.com
pp. 120-124

## Studi Akuntabilitas Yayasan di Nusa Tenggara Barat
M. Ali Fikri*, Sapto Hendri BS, Siti Atikah, Elin Erlina Sasanti Universitas Mataram, Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia 83115
Email Korespondensi: fikri.sampala@ unram.ac.id

## Abstrak
Organisasi  tidak  dapat  dipisahkan  dari  keberadaan  individu  dan  kelompok  di  sekitarnya  seperti  konsumen, kreditur,  dan  pemerintah.  Semua  pihak  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  menentukan  kelangsungan hidup  organisasi,  termasuk  organisasi  sosial  seperti  yayasan.  Permasalahan  yang  sering  dijumpai  dilapangan terkait  kritik  akuntabilitas yayasan  yang  sering  kali  kurang,  terutama  dalam  hal  akuntabilitas keuangan.  Metode yang  digunakan  yakni  berupa  analisis  survey  penelusuran  dokumen  secara online yang  terdapat  di  Nusa Tenggara Barat. Ditemukan bahwa yayasan cenderung menyajikan akuntabilitas mengenai kegiatan yang akan dan telah mereka lakukan serta lingkup organisasi secara umum. Sebanyak 375 NGO yang terdaftar sejak tahun 2014  sampai  2020  sedangkan  pada  tahun  2022  terdapat  sejumlah  362  yayasan  yang  memperoleh  bantuan namun tidak menyajikan akuntabilitas keuangan organisasi secara terbuka ke publik.
Kata kunci: Akuntabilitas, Organisasi, Keuangan.

## Foundation Accountability Study in West Nusa Tenggara

## Abstract
Organizations  cannot  be  separated  from  the  existence  of  individuals  and  groups  around  them  such  as consumers,  creditors  and  the  government.  All  parties  either  directly  or  indirectly  determine  the  survival  of  the organization, including social organizations such as foundations. The problems that are often encountered in the field  are  related  to  criticism  of  foundation  accountability  which  is  often  lacking,  especially  in  terms  of  financial accountability.  The  method  used  is  in  the  form  of  an  online  document  search  survey  analysis  in  West  Nusa Tenggara. It was found that foundations tend to present accountability regarding the activities they will and have undertaken and the scope of the organization in general. A total of 375 NGOs have been registered from 2014 to 2020,  while  in  2022  there  were  a  total  of  362  foundations  that  received  assistance  but  did  not  present  their organizational financial accountability openly to the public.
Keywords: Accountability, Organization, Finance.
How  to  Cite: Fikri,  M.  A.,  BS,  S.  H.,  Atikah,  S.,  &  Sasanti,  E.  E.  (2023).  Studi  Akuntabilitas  Yayasan  di  Nusa Tenggara Barat. Empiricism Journal , 4 (1), 120 –124. https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1288
https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1288 Copyright © 2023, Fikri, et al. This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebuat sebagai Non Govermnetal Organization  (NGO)  merupakan  salah  satu  pilar  utama  dalam  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan baik atau good governance. Di berbagai negara demokrasi, salah satu peran penting  dimainkan  oleh  NGO  adalah  menjadi  kolaborator  pemerintah  untuk  menghadirkan pelayanan publik yang layak kepada masyarakat luas. NGO seringkali menjalankan fungsi- fungsi advokasi untuk menghadirkan keadilan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak  dapat  dilakukan  oleh  negara.  NGO  sebagai  institusi,  dipercaya  dalam  menyalurkan program bantuan pembangunan dinilai jauh lebih independen, lebih responsif dan fleksibel serta  memiliki  kredibilitas  tinggi  dibandingkan  bila  penyaluran  program  bantuan  dilakukan melalui pemerintah yang dinilai cenderung birokratis dan kurang responsif (Yasin, 2022).
Bigitu juga dalam konteks Indonesia, kelahiran dan pertumbuhan NGO juga telah lama berlangsung.  Hampir  seluruh  isu  publik  pun  menjadi  perhatian  dari  lembaga-lembaga swadaya  masyarakat  di  Indonesia.  Mulai  dari  isu  demokratisasi,  sosial  politik,  ekonomi, pendidikan,  lingkungan  hingga  kesehatan.  NGO  dikenal  sebagai  garda  terdepan  dalam melakukan  kritik  terhadap  kebijakan  pemerintah  yang  dinilai  tidak  memihak  kepentingan
publik secara luas. Pada masa itu, dapat dikatakan NGO menjadi medium utama yang dapat menghubungkan  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  (Brown,  2021).  Kehadiran  NGO dapat  dikatakan  memiliki  dampak  positif  terhadap  pertumbuhan  partisipasi  politik  publik secara  luas.  Akan  tetapi,  kehadiran  dari  NGO  juga  bisa  berdampak  negatif  apabila  tidak diikuti  oleh  sebuah  manajerial  yang  transparan  dan  akuntabel  serta  juga  mengabaikan tujuan dan nilai manfaat yang jelas bagi publik secara luas.
Pada era seperti saat ini tidak sedikit NGO terkesan asal terbentuk tanpa diikuti oleh hal-hal  tersebut  di  atas.  sehingga,  seringkali  mereka  mengalami  kesulitan  pendanaan kehilangan lembaga donor karena program yang mereka jalankan dinilai kurang bermanfaat bagi  publik  secara  luas.  Lebih  lanjut,  kondisi  kemudian  mendorong  mereka  untuk  berpikir ulang,  apakah  harus  tetap  non-profit  organization  menjadi  profit  organization  demi keberlangsungan hidup di masa mendatang. Perubahan dari non-profit organization menjadi profit organization inilah yang di kemudian hari menuai kritik luas dari berbagai pihak.
Peran  NGO  yang  semula  bersifat  independen  dan  memiliki  keberpihakan  terhadap kepentingan  publik  secara  luas,  menjadi  mulai  dipertanyakan  oleh  publik  itu  sendiri.  Tidak berhenti  di  sana,  tuntutan  terhadap  akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  dana  NGO pun  mengemuka  menjadi  perbincangan  hangat  di  ruang-ruang  publik.  Selama  ini  mereka selalu  menyuarakan  akuntabilitas  dan  transparansi  terhadap  setiap  kebijakan  maupun pengelolaan  anggran  dilakukan  oleh  pemerintah,  tetapi  lembaga-lembaga  swadaya masyarakat  itu  sendiri  juga  tidak  memberlakukan  akuntabilitas  dan  transparansi  terhadap diri mereka sendiri. Padahal, akuntabilitas dan transparansi bukan hal sulit untuk dilakukan sebuah  organisasi  selama  memiliki  kapasitas  dan  kemauan  untuk  merealisasikan  hal tersebut  (Gibelman  dan  Gelman,  2001;  Ebrahim,  2003;  Kovach et  al. ,  2003;  Kaldor,  2003; Goddard  dan  Assad,  2006;  Bendell,  2006;  Gray et  al. ,  2006;  dan  Yasin,  2022).  Sebagai contoh, apabila sebuah NGO mendapatkan dana berasal dari lembaga donor, maka harus memenuhi tuntutan akuntabilitas dan transparansi (Lehman, 1999, 2005).
Ini  disebabkan  oleh  tujuan  NGO  mengatasi  persoalan  dengan  mengatasnamakan kepentingan  masyarakat,  namun  dalam  praktiknya  mekanisme  akuntabilitas  NGO  masih lemah  (Brown  dan  Moore,  2001;  Fries,  2003;  Johnson,  2009).  Di  lain  pihak  bagaimana seharusnya  praktik  akuntabilitas  NGO  masih  merupakan  pertanyaan  dan  menjadi perdebatan  (Ebrahim,  2003;  Gray et  al. ,  2006).  Lemahnya  akuntabilitas  NGO  ini  misalnya, tampak  pada  laporan  yang hanya ditujukan  kepada donatur  (Ebrahim,  2003;  Goddard  dan Assad,  2006),  minimnya  penyajian  informasi  mengenai  aktivitas  organisasi  kepada masyarakat (Kovach et al ., 2003), dan kurangnya pengawasan distribusi dana (Dixon et al ., 2006).  Hal  ini  disinyalir  disebabkan  oleh  banyaknya  skandal  dan  penyalahgunaan wewenang oleh NGO (Gibelman dan Gibelman, 2001).
Seperti diketahui kebanyakan NGO memiliki hubungan baik dengan masyarakat yang tidak  ditemui  dalam  organisasi  komersial.  Interaksi  antara  NGO,  donatur,  dan  masyarakat bukan  semata-mata  murni  hubungan  ekonomi  serta  tidak  selalu  bersifat  formal  (meskipun terkadang  terdapat  hubungan  formal).  Kepercayaan,  emosi,  kata  hati,  kontrak  sosial, hubungan  timbal  balik,  bercampur  sehingga  aturan  formal  untuk  menentukan  apakah organisasi  akuntabel  atau  tidak  sering  kali  menjadi  bias  (Parker  dan  Gould,  2000;  Gray et al. , 2006; Goddard dan Assad, 2006).
Beberapa  penelitian  tentang  akuntabilitas  NGO  telah  dilakukan,  misalnya  penelitian yang dilakukan oleh Gibelman dan Gelman (2001), Kovach et al. (2003), Dixon et al. (2006), dan Goddard dan Assad (2006). Gibelman dan Gelman (2001) yang meneliti skandal NGO menggunakan  metode documented qualitative  content  analysis menemukan  bahwa sebagian besar permasalahan yang dihadapi NGO berasal dari internal organisasi; Kovach et al. (2003) mengukur akuntabilitas organisasi kebijakan dan akses informasi. Dixon et al. (2006) meneliti akuntabilitas penyaluran dana bergulir oleh organisasi; Goddard dan Assad (2006)  menemukan  akuntansi  hanya  digunakan  sebagai  media  pelaporan  kepada  donatur yang disebut sebagai phenomena mekanisme regulator.
Menurut  teori  keagenan  (Jensen dan Meckling, 1976)  perusahaan  merupakan  media yang  dikelola agent yang  disewa principal untuk  memaksimalisasi  keuntungan.  Sebaliknya menurut  teori stakeholder , agent disewa  oleh principal tidak  hanya  dituntut  bertanggung jawab  kepada  pihak principal (donor)  saja  namun  lebih  luas  meliputi  masyarakat  yang terlibat  (Power,  1991;  Atack,  1999;  Kovach et  al .,  2003;  Goddard,  2004).  Berdasarkan pemikiran di atas, dikembangkan pemikiran akuntabilitas NGO yang mengacu kepada teori stakeholder .  NGO  sebagai  pelaksana  kegiatan  tidak  hanya  dituntut  bertanggung  jawab kepada donatur sebagai principal , tetapi juga kepada masyarakat yang terlibat, baik secara formal maupun moral. Penelitian ini dilakukan pada organisasi NGO di NTB menggunakan metode  survey  online  melalui  situs  NGO  yang  ada  di  Nusa  Tenggara  Barat  untuk menganalisis permasalahan organisasi.

## METODE
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  akuntabilitas  NGO  karena  terdapat  banyak kritik  dan  masukan  yang  berasal  dari  pihak  sehubungan  dengan  akuntabilitasnya.  Untuk memahami akuntabilitas  sebagai sebuah  konsep yang  penting  bagi  NGO  dan stakeholder , diperlukan metode penelitian.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Creswell  (2016)  menyatakan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  yang  berasal  dari  masalah  sosial  atau kemanusiaan. Penelitian  ini  bermaksud  memahami  fenomena  yang  dialami  oleh  subjek penelitian,  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  secara  holistik  dengan  cara deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2017), di mana penelitinya sangat tergantung  pada  informasi  dari  objek  atau  partisipan  yang  dikumpulkan  secara  subjektif (Creswell & Guetterman, 2018).
Sukmadinata  (2017)  strategi  metode  dalam  penelitian  kualitatif  secara  umum  terbagi menjadi  interaktif  dan  non  interaktif. Penelitian  ini  dilakukan  pada  organisasi  NGO menggunakan  pendekatan  kualitatif  non  interaktif berupa  analisis  dokumen  atau  studi pustaka survey online melalui  situs  NGO  yang  ada  di  Nusa  Tenggara  Barat  pada  tahun 2022.  Penelusuran  dilakukan  dengan  mencari  data  akutabilitas  organisasi,  terutama  data publikasi laporan keuangan organisasi pada situs internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelusuran  dokumen  melalui  situs  website  yang  dilakukan,  ditemukan sejumlah 375 NGO yang terdaftar sejak tahun 2014 s/d 2020 dan pada tahun 2022 terdapat sejumlah 362 yayasan yang memperoleh bantuan dana sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah
Tabel 1. Jumlah Yayasan/Ponpes/Lembaga Pendidikan/Sosial Lainnya Penerima Hibah
Uang Tahun 2022 di NTB No Yayasan/Ponpes/Lembaga Pendidikan/ Sosial Lainnya Jumlah Alokasi Anggaran (Rp) 1 Yayasan / Pondok Pesantren 174 14.755.000.000 2 Madrasah Diniyah 7 370.000.000 3 RA/PAUD/KB/TK 45 2.115.000.000 4 MI/SD Islam 45 3.290.000.000 5 MTs/SMP Islam 34 2.420.000.000 6 MA 1 20.000.000 7 Perguruan Tinggi/Institut 6 1.240.000.000 8 Lembaga Pendidikan Lainnya 32 8.110.800.000 9 Lembaga Sosial Lainnya 18 726.350.000 Total 362 33.047.150.000 Sumber: https://data.ntbprov.go.id
Kebanyakan  yayasan  memberikan  informasi  mengenai  lingkup  organisasi  mereka secara umum saja, seperti kegiatan yang telah dan akan dilakukan serta jenis kegiatan yang dilakukan,  dan  open  donasi.  Informasi  kegiatan  yang  dilakukan  diposting  melalui  website yang  secara  umum  digunakan  masyarakat  dengan  mencantumkan  no  kontak  yang  dapat dihubungi.  Dilihat  dari  sisi  akuntabilitas,  terutama  laporan  keuangan,  kebanyakan  yayasan tidak melampirkan laporan keuangan mereka ke publik, kecuali dalam kasus tertentu (hanya satu  yayasan,  misalnya  yayasan  pendidikan  yang  dikelola  oleh  asing)  di  NTB  yang melampirkan  laporan  keuangan  dalam  websitenya  sejak  Tahun  2018  s/d  2020.  Dengan alokasi  anggran  sebesar  Rp.  14.755.000.000  bagi  174  yayasan,  hanya  sekitar  1  (satu) yayasan yang memublikasikan laporan keuangannya kepada publik.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  temuan  Ebrahim  (2003);  Goddard  dan  Assad (2006), dan Kovach et al . (2003) mengenai minimnya penyajian informasi mengenai aktivitas organisasi  kepada  masyarakat  dan  tidak  sesuai  dengan  teori  keagenan  (Jensen  dan Meckling,  1976)  perusahaan  merupakan  media  yang  dikelola agent yang  disewa principal untuk  memaksimalisasi  keuntungan.  Sebaliknya  menurut  teori stakeholder , agent disewa oleh principal tidak  hanya  dituntut  bertanggung  jawab  kepada  pihak principal (donor)  saja namun  lebih  luas  meliputi  masyarakat  yang  terlibat  (Atack,  1999;  Kovach et  al .,  2003; Goddard, 2004).

## KESIMPULAN
Keberadaan organisasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan individu dan kelompok di  sekitarnya  seperti  konsumen,  kreditur,  dan  pemerintah.  Semua  pihak  baik  secara langsung  atau  tidak  langsung  menentukan  kelangsungan  hidup  organisasi.  Begitu  pula dengan organisasi sosial seperti yayasan. Konsep pemikiran tersebut memiliki makna yang luas karena keberadaan organisasi tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan masyarakat sehingga  masyarakat  memiliki  hak  dan  klaim  terhadap  organisasi.  Konsep  ini  disebut sebagai konsep demokrasi yang berarti rakyat memerintah, karena tujuan organisasi untuk menyejahterakan  masyarakat,  organisasi  harus  memerhatikan  keinginan  masyarakat, misalnya  melalui  diskusi  sebelum  mengambil  keputusan,  bukan  sebaliknya.  Dalam  hal  ini terlihat masyarakat memiliki hak menentukan masa depannya.

## REKOMENDASI
Sumber  pendanaan  yayasan  banyak  berasal  dari  sumbangan  donatur  sehingga donatur memiliki kemampuan memengaruhi kegiatan organisasi. Donatur dapat memberikan bantuan  dengan  berbagai  alasan,  baik  untuk  kepentingan  umum  maupun  untuk  tujuan tertentu. Pada akhirnya pihak masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan akan menerima konsekuensi  dari  kegiatan  yang  dilakukan.  Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  diperlukan sebuah mekanisme akuntabilitas oleh donatur kepada masyarakat mengenai tujuan mereka memberdayakan  masyarakat  melalui  organisasi,  misalnya  melalui  diskusi  antara  donatur dan  masyarakat  sebelum  kegiatan  dilakukan  sehingga  kedua  pihak  dapat  mengetahui maksud  dan  kebutuhannya.  Seluruh  mekanisme  tersebut  merupakan  mekanisme demokratis  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat,  organisasi,  dan  donatur untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya masing-masing.

## UCAPAN TERIMAK A SIH
Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat di selesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Atack, I. (1999). Four Kriteria of Devellopement NGO Legitimacy. World Developement , Vol. 27, pp. 855-864.
Brown,  L.  D.  &  Mark,  H.  M.  (2001)  Accountability,  Strategy,  and  International  Non Governmental Organization. Working Paper, Harvard University.
Creswell,  J.  &  Guetterman,  T.  (2018). Educational  Research:  Planning,  Conducting,  and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, 6th Edition . New York: Pearson. Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Keempat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dixon.,  Rob.,  John,  R.,  &  Juliana,  S.  (2006)  Microfinance:  Accountability  From  the Grassroots. Accounting,  Auditing,  and  Accountability  Journal .  Vol.19,  No.3.  pp.405- 427 .
Ebrahim,  A.  (2003),  Accountability  In  Practice:  Mechanism  for  NGOs, World  Development , Vol. 31 No. 5, pp. 813-29.
Fries,  R.  (2003),  “ The  legal  environmental  of  civil  society ”,  in  Kaldor,  M.,  Anheier,  H.  and Glasius,M. (Eds), Global Civil Society 2003, Oxford
Gibelman,  M.,  &  Sheldon,  R.  G.  (2001).  Very  Public  Scandals:  Nongovernmental Organizations  in  Trouble. Internasional  Jurnal  of Nonprofit  and  Voluntary  Sector Quarterly . 12(1), 49 – 66.
Goddard,  A.  &  Mussa,  J.  A.  (2006).  Accounting  and  Navigating  Legitimacy  in  Tanzanian NGO . Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol. 19 No. 3, pp. 377-404. Gray., Rob., Jan, B., & David, C. (2006) NGOs, Civil Society and Accountability: Making the People  Accountable  to  Capital. Accounting,  Auditing,  and  Accountability  Journal. Vol. 19, No.3I. pp. 319-348.
Jensen.,  Michael,  C.  &  William,  H.  M.  (1976),  Teory  of  the  Firm:  Manajerial  Behaviour, Agency  Cost  and  Owenership  Structure. Jurnal  of  Financial  Economics.  October, 1976, V.3 No.4, pp.305-360.
Kaldor, M. (2003). Civil Society and Accountability. Journal of Human Development. Vol. 4 No. 1.
Kovach,  H.,  Caroline,  N.,  &  Simon,  B.  (2003),  Power  Without  Accountability?  The  Global Accountability  Report  1,  One  World  Trust,  London,  pdf  download  available  at: www.oneworldtrust.org/htmlGAP/report .
Lehman, G. (1999). Disclosing New Worlds: A Role for Social and Environmental Accounting and Auditing. Accounting, Organizations, and Society , Vol. 24 No. 3, pp. 217-42.
Lehman,  G.  (2005).  A  Critical  Perspective  on  the  Harmonisation  of  Accounting  In  A Globalising World, Critical Perspectives on Accounting. Vol. 16, pp. 975-92.
Yamin,  M.  (2022).  LSM  di  Tengah  Tuntutan  Akuntabilitas  dan  Transparansi. https://boyanesia.republika.co.id/posts/145990/lsm-di-tengah-tuntutan-akuntabilitas- dan-transparansi.