Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 169-177
Konsep Pengelolaan Harta Wakaf Dalam Perspektif Syekh Ahmad Khatib Al- Minangkabawi
Afif Aulia Novirman 1*) , Asyari Hasan 2) 1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta *Email korespondensi: afif.aulia@mhs.uinjkt.ac.id

## Abstract
One of the purposes of waqf is to get the benefit and welfare of the people. One type of waqf is waqf ahli, namely waqf, which is addressed to the closest family. One of the influential ulama figures in Minangkabau is Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. He is the Imam of the Grand Mosque in Makkah and derivered his though to students in indonesia,  one of  which  is  Abdul  Karim  Amrullah (HAMKA's father).  Syekh  Ahmad  Khatib, in his preaching, always prioritizes Islamic law. One of the works that are being debated in Minangkabau is the law of inheritance  in  Minangkabau.  In  the  book,  inheritance  law  which  is  implemented  based  on  Minangkabau customary law is not valid. Therefore, many traditional leaders disagreed with Syekh Ahmad Karim's opinion. This type of research is literature research where the sources come from journal literature and books. The purpose of  this  study  was  to  reveal  and  analyze  the  perspective  of  Syekh  Ahmad  Khatib  Al-Minangkabawi  from  the perspective  of  expert  or  family  endowments  in  Minangkabau  and  to  reveal  the  opinions  of  scholars  in Minangkabau about expert waqf law in Minangkabau.

## Keywords : Waqf; Waqf Ahli; Thought of Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi
Saran sitasi : Novirman, A. A., & Hasan, A. (2023). Konsep Pengelolaan Harta Wakaf Dalam Perspektif Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01), 169-177. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7136
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7136

## 1. PENDAHULUAN
Pendahuluan Islam memandang harta merupakan suatu  benda  atau  alat  yang  merupakan  titipan  dari Allah  sedangkan  manusia  hanya  mengolola  serta memanfaatkan harta tersebut (Qodri, 2014: 17). Islam telah  mengatur  manusia  bahwa  dalam  mencari  harta untuk  tidak  menggunakan  dengan  cara  yang  bathil seperti perjudian, riba, berbuat curang, dan perbuatan buruk  lainnya.  Sehingga,  harta  yang  diperoleh  tidak hanya  memberikan  keuntungan  semata,  tetapi  juga mendapatkan  keberkahan  disisi  Allah.  Tetapi, memiliki harta juga akan memberikan ujian keimanan kepada manusia.  Manusia akan diuji dari segi apakah harta yang dimiliki mampu untuk ikhlas dengan cara saling berbagi dengan sesama manusia.
Islam  juga  mengatur  manusia  dalam  hal kepemilikan  harta.  Secara  umum,  kepemilikan  harta dapat  dibagi  atas  tiga  macam,  yaitu  (1)  kepemilikan perseorangan, yaitu kepemilikan yang dimiliki secara individu  dalam  memanfaatkan  sebuah  harta.  (2)
kepemilikan  umum,  yaitu  kepemilikan  harta  yang dimanfaatkan  secara  bersama-sama  seperti  air,  api, udara dan sumber lainnya, dan (3) kepemilikan negara yaitu kepemilikan harta yang dimiliki dan dimanfaatkan  oleh  negara,  seperti  harta ghanimah (Nizaruddin, 2019: 25-26) .
Salah  satu  jenis  harta  kepemilikan  yaitu  harta wakaf.  Wakaf  adalah  harta  yang  dimiliki  oleh seseorang  dimana  harta  tersebut  diberikan  kepada orang  lain  berserta  manfaatnya  dengan  tujuan kemaslahatan umat serta sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah (Bakhri dan Srifariyati 2017: 134). Berdasarkan  tujuannya,  wakaf  terbagi  atas  tiga macam, diantaranya (1) wakaf ahli adalah wakaf yang hanya  diberikan  dalam  ruang  lingkup  kecil,  seperti keluarga.  (2)  wakaf khairi adalah  wakaf  yang diberikan  dalam  ruang  lingkup  luas,  yaitu  diberikan kepada  individu  atau  kelompok  untuk  kepentingan bersama  seperti  masjid,  sekolah,  rumah  sakit,  san sebagainya,  dan  (3)  wakaf  musytarak  (gabungan
antara  keduanya)  yaitu  wakaf  yang  diberikan  oleh seseorang dalam ruang lingkup kecil seperti keluarga, serta  dalam  ruang  lingkup  luas  seperti  kepentingan Bersama (masyarakat) (Latifah dan Jamal 2019: 10).
Di  Minangkabau,  wakaf ahli dikenal  dengan sebutan harato jo pusako (harta dan pusaka). Harato jo  pusako ini  terbagi  atas  2  jenis,  yaitu sako dan pusako . Sako merupakan gelar pusaka yang disandang oleh salah seorang kemenakan laki-laki bertali darah menurut garis ibu yang tidak berwujud seperti gelar. Sedangkan pusako adalah  harta  warisan  yang diberikan  oleh  seseorang  dalam  kepada  seseorang menurut  keturunan  garis  ibu  dalam  bentuk  materi, seperti  hutan,  tanah,  sawah,  ladang  dan  sebagainya. Pusako sendiri terbagi atas dua macam, yaitu pusako tinggi dan pusako randah . pusako tinggi adalah harta yang  diwariskan  secara  turun-temurun  menurut  gars keturunan  ibu  yang  telah  ada  jauh  sebelum  generasi sekarang berdasarkan hukum adat Minangkabau yang berbentuk tanah ulayat, emas dan lain-lain. Sedangkan pusako  randah adalah  harta  yang  diwariskan  turun- temurun  yang  diperoleh  seseorang  berdasarkan pencahariannya  dan  diwariskan  kepada  keturunan yang  bergaris  lurus  berdasarkan  hukum  faraidh (Rahmat, 2019: 19).
Dalam  adat  Minangkabau,  harta  pusaka  tinggi diwariskan  kepada  kemenakan,  bukan  diwariskan kepada  anak  (Zulhimma,  2013:  83-84)  Sistem  garis keturunan Minangkabau berbeda dengan sistem garis keturunan  lainnya  di  Indonesia.  Garis  keturunan masyarakat Minangkabau berasal dari garis keturunan ibu  atau  dikenal  dengan matrilineal .  Dalam  adat Minangkabau,  seorang  suami  tidak  memiliki  kuasa atas harta, tetapi hal tersebut dikuasai oleh mamaknya (saudara  laki-kaki  ibu).  Sedangkan  suami  hanya berkuasa  pada  keluarga  asalnya.  Sehingga,  banyak pertentangan antara kalangan adat dan kalangan ulama dalam  sistem  garis  keturunan matrilineal khususnya dalam  harta  warisan  pusaka  tinggi  (Indrawati,  2016: 192).
Seorang  tokoh  ulama  asal Sumatera  Barat yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memberikan sebuah perspektif mengenai harta wakaf pusaka tinggi di dalam kitabnya al-Da’I al-Masmu’ fi al-Radd ‘ala Man Yuwarrits al-Ikhwah wa Aulad al-Akhwat ma’a Wujud  al-Ushul  wa  al-Furu’ .  Kitab  ini  memberikan banyak  pertentangan  di  masyarakat  Minangkabau termasuk  murid-muridnya karena  di  dalam  kitab ini, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi secara tegas menentang atas praktek terkait tradisi pewarisan harta
pusaka tinggi yang diwariskan kepada sanak saudara dan  kemenakan  karena  tidak  sesuai  dengan  kaidah- kaidah islam.
Menurut Syekh
Ahmad Khatib Al- Minangkabawi,  dalam  kitabnya,  pertama,  jika  tidak melakukan  hukum  waris  berdasarkan  Al-Quran  dan Sunnah,  hal  tersebut  sama  dengan  orang  yang mematuhi  hukum  waris  jahiliyah.  sehingga  harta tersebut  dianggap  harta  rampasan  karena  diperoleh melalui hukum yang tidak berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Dimana di dalam hukum ada Minangkabau, sistem  warisan  diberikan  kepada kemenakan. Sehingga  hukum  adat  Minangkabau  tidak  sesuai dengan  hukum  Islam  menurut  Syekh  Ahmad  Khatib jika seseorang memakai hukum waris adat Minangkabau,  maka  ia  akan  mendapat  dosa  besar berdosa  besar,  dan  termasuk  kepada  golongan  orang yang fasik (Mudhafier, 2013: 6).
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa Ahmad Khatib mempunyai sikap yang tegas dalam hal pembagian  harta  yang  harus  sesuai  ajaran  islam dimana  banyak  masyarakat  adat  menentang  hal tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui secara lebih dalam tentang konsep pengelolaan wakaf harta warisan khususnya harta pusaka tinggi menurut Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis penelitian library  research (kepustakaan)  dimana sumber  data  penelitian  ini  diperoleh  dari  literatur- literatur yang berasal dari jurnal, buku, serta dokumen lainnya  dalam  hal  mengungkap  konsep  pengelolaan harta  wakaf  dalam  perspektif  Syekh  Ahmad  Kharib Al-Minangkabawi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengertian Wakaf
Bagian  Wakaf  berasal  dari  kata waqafa-yaqifu- waqfan yang  artinya  menahan.  Menurut  Ibnu Manzhur, wakaf adalah menahan suatu kepemilikann suatu harta benda dengan tujuan memberikan manfaat untuk  kemaslahatan  orang  banyak.  Menurut  para ulama  ahli  fiqh,  wakaf  menurut  hanafiyah  adalah menahan  harta  milik  seseorang  yang  mewarisi  harta dan  memberikan  kebaikan  kepada  pihak  yang membutuhkan  untuk  tujuan  kemaslahatan.  Menurut Malikiyah,  wakaf  adalah  memberikan  manfaat  atas harta  yang  dimiliki  oleh  pihak  yang  mewarisi  harta dan  diberikan  kepada  pihak  yang  berhak  menerima.
Menurut Syafi’iyah, wakaf merupakan membebaskan suatu harta yang dapat memberikan kebaikan dimana hak pengelolaan diberikan oleh wakif dan  diserahkan kepada nadzir sesuai  dengan  ketentuan  Islam  (Ash- Shiddiqy, 2019: 3).
Dalam  Undang-Undang  No  41.  Tahun  2004, wakaf  merupakan  perbuatan  dimana  pihak  yang memberikan  harta  wakaf  dengan  memisahkan sebagian kepemilikan yang bertujuan untuk kebaikan dalam urusan tertentu seperti ibadah dan kepentingan lainnya.  Jadi,  dapat  disimpulkan  wakaf  merupakan suatu  harta  yang  dimiliki  oleh  wakif  dimana  harta tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

## 3.2. Dasar Hukum Wakaf
Dasar  perintah  melaksanakan  wakaf  telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Ali Imran (92)
ٍء ْي َ ش  ْن ِم ا ْو ُ ق ِف ْنُت اَمَوۗ َنْوُّبِح ُت اَِّمِ اْوُقِفْنُت ىّٰت َح َّرِب ْ لا او ُ لاَن َ ت  ْن َ ل
ٌم ْي ِلَع ٖهِب َ ّٰ للّٰا َّ ن ِا َ ف ٩٢
Artinya: ”Kamu  tidak  akan  memperoleh  kebajikan, sebelum  kamu  menginfakkan  sebagian  harta yang  kamu  cintai.  Dan  apa  pun  yang  kamu infakkan,  tentang  hal  itu  sungguh,  Allah  Maha Mengetahui”.
Ayat  diatas  menjelaskan  tentang  pentingnya mengeluarkan  harta  yang  dicintai  jika  ingin mendapatkan kebajikan dari Allah SWT.  Kemudian, dalam hadits Riwayat Abu Talhah Ketika mengetahui ayat  tersebut,  ia  segera  mewakafkan  sebagian  harta yaitu sebuah kebun yang subur. Kemudian, Rasulullah menasehatinya agar mewakafkan perkebunan tersebut.  Abu  Talhah  mengikuti  saran  Rasulullah tersebut (Latifah & Jamal, 2019: 4).
Sedekah  merupakan  perbuatan  yang  bersifat sunnah, namun, manfaat yang diberikan sangat besar. Selain  sedekah  adalah  perbuatan  yang  dicintai  Allah SWT,  bersedekah  juga  membatu  kesejahteraan masyarakat  dalam  hal  ini  salah  satunya  adalah mewakafkan harta.

## 3.3. Macam-Macam Wakaf
Jika  dilihat  dari  segi  tujuan  kepada  siapa  harta wakaf  diberikan,  maka  wakaf  dapat  dibagi  atas  tiga macam. Pertama Wakaf Ahli . Wakaf ahli merupakan wakaf  yang  diberikan  kepada  pihak  tertentu,  seperti keluarga  dekat  dari  pihak wakif .  Jadi,  bentuk  dari wakaf  ahli  adalah  harta  yang  diwakafkan  kepada anaknya,  lalu  kepada  cucunya  yang  diperuntukkan
dalam  lingkungan  keluarga.  Di  satu  sisi,  wakaf  ahli akan  memberikan  kebaikan,  yaitu  mendapatkan amalan  di  sisi  Allah  SWT,  dan  juga  mempererat silaturahmi  antar  sesama  anggota  keluarga.  Namun, terdapat  sisi  negatif  dari  harta  wakaf  ini  dimana tingginya  peluang  terjadinya  kecurangan  dalam pengelolaan harta wakaf oleh keluarga  (Nissa, 2017: 216).  Penerapan  wakaf ahli masih  digunakan  di Indonesia,  salah  satunya  di  daerah  Sumatera  Barat yang  dikenal  dengan harato pusako  tinggi (harta pusaka tinggi).
Kedua, Wakaf Khairi .  Wakaf Khairi adalah wakaf  yang  ditujukan  untuk  kepentingan  umum (maslahah).  Tujuan  wakaf  ini  untuk  mencapai kesejahteraan  umat  seperti  sekolah,  rumah  sakit, masjid, dan lain-lain. (Sesse, 2010: 150).
Ketiga Wakaf Musytarak .  Wakaf musytarak (wakaf  gabungan)  merupakan  wakaf  yang  yang diberikan oleh individu atau kelompok  kepada pihak keluarga  serta  kepentingan  masyarakat  umum (Rohmaningtyas,  2018:  6).  Wakaf  ini  lebih  banyak digunakan  dari  pada  wakaf ahli, ,  karena  wakif menggunakannya  untuk  tujuan  umum  dan  khusus yang mana separuhnya untuk kepentingan keluarganya  dan  separuhnya  untuk  kepentingan umum (Latifah & Jamal, 2019: 9).

## 3.4. Harta Wakaf Di Minangkabau
Harta  wakaf  di  Minangkabau  dikenal  dengan sebutan harato  jo  pusako (harta  dan  pusaka).  Harta wakaf ini termasuk ke dalam jenis wakaf ahli . Harato (harta)  adalah  suatu  harta  milik  kaum  suku  dalam bentuk materi seperti sawah, ladang, hutan, dan lain- lain.  Sedangkan pusako (pusaka)  adalah  harta  milik suku  yang  diwariskan  kepada  tiap  generasi  secara turun temurun baik dalam bentuk materi maupun non materi. Di Minangkabau, terdapat juga dua jenis harta yang mirip jenisnya, tetapi berbeda arti yaitu sako dan pusako . Sako merupakan gelar pusaka untuk seorang kemenakan laki-laki  dari  yang  memiliki nasab menurut garis keturunan ibu. Bentuk dari sako adalah gelar suku, dan gelar kehormatan lainnya. Sedangkan pusako adalah warisan pusaka yang berbentuk benda yang  diterima  secara  turun-temurun  dari mamak kepada kemenakan (Rahmat, 2019, 19).
Pusaka terbagi atas 2 jenis, yaitu harato pusako tinggi (harta pusaka tinggi) dan harato pusako randah (harta  pusaka  rendah).  Harta  pusaka  tinggi  dalam penjelasan Lembaga Kerapatan Adat Alam
Minangkabau  (LKAAM)  adalah  harta  suku  yang
diwariskan  secara  turun  temurun  dari niniak kepada mamak , dan dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu (Prasna, 2018: 40).
Harta pusaka tinggi dapat berupa tanah dan bukan tanah. Harta pusaka tinggi berupa tanah adalah hutan yang  belum  diolah,  sawah  dan  ladang,  pandam pekuburan,  dan  perumahan.  Sedangkan  harta  pusaka tinggi bukan tanah terdiri dari perhiasan berupa emas, perak,  tembaga,  atau  logam  lainnya,  pakaian  berupa pakaian  penghulu  ( saluak  satengga ),  pakaian penganten,  marawa,  dan  hewan  ternak  seperti  sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain (Medaline, 2016: 185).
Jika  dalam  keadaan  mendesak  yang  membuat harta  pusaka    tinggi  harus  digadaikan,  maka  harta pusaka  tinggi  boleh  digadaikan  dengan  memenuhi salah satu syarat berikut, (1) mayaik tabujua di tangah malam artinya pusaka boleh digadaikan jika terdapat anggota keluarga yang meninggal, (2) Rumah gadang katirisan artinya  apabila rumah  gadang mengalami kerusakan  dan  segera  harus  diperbaiki,  (3) Gadih gadang  alun  balaki artinya  untuk  menikahkan perempuan  dalam  keluarga  yang  telah baligh dan dewasa,  dan  (4) Mambangkik  batang  tarandam artinya  harta  pusaka  digadai  dengan  tujuan  untuk memilih  calon  penghulu  baru  dalam suatu  keluaraga (Febriasi, 2015: 2).
Harato  pusako  randah (harta  pusaka  rendah) adalah  harta  yang  diberikan  oleh  seseorang  dan diperoleh  berdasarkan  pemberian  keluarga  dalam bentuk    pencaharian  atau  diwariskan  dari  keturunan yang bergaris lurus (Rahmat, 2019: 19).
Pada tahun 1952, dilaksanakan sebuah pertemuan yaitu  Kongres  Tungku  Sajarangan  yang  membahas tentang  harta  pusaka  tinggi  akan  jatuh  kepada kemenakan, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan menurut hukum Islam (Prasna, 2018: 41). Harta  pusaka  rendah  dapat  dinaikkan  statusnya menjadi  harta  pusaka  tinggi  apabila  harta  tersebut telah  mengalami  pewarisan  sampai  tiga  generasi  ke atas  dan  dengan  menerapkan  hukum  harta  pusaka tinggi. (Medaline, 2016: 185).
3.5. Biografi Syekh Ahmad Khatib Al-

## Minangkabawi

## Asal Usul Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi
Nama  lengkap  ulama  asal  Minangkabau  ini adalah  Ahmad  Khatib  bin  Abdul  Latif  bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz Al Khatib Al  Jawi  Al  Makki  Asy  Syafi’I  Al  Minangkabawi.
Lahir  pada  6  Dzulhijjah  1276  H  di  Bukittinggi
(Wirman, 2017: 163). Ayahnya bernama Buya Abdul Latif, dan ibunya bernama Limbak Urai asal Koto Tuo Balai Gurah. Ahmad Khatib memiliki 5 saudara yaitu Mahmud, Aisyah, Hafsah dan Safiah.
Status Sosial Syekh Ahmad Khatib Al

## Minangkabawi
Berdasarkan  keturunannya,  status  sosial  Syekh Ahmad  Khatib  dapat  ditinjau  dari  beberapa  aspek, yaitu (Zulhimma, 2013: 77-78).
Dilihat  dari  segi  agama,  Syekh  Ahmad  Khatib adalah  keturunan  ulama,  bahkan  beliau  bergelar “tuanku”, merupakan julukan yang diberikan kepada ulama  besar  yang  mempunyai  pengaruh  di  beberapa wilayah  karena  kegiatan  menyebarluarkan  ajaran agama Islam. Ayahnya adalah seorang ulama bergelar Khatib Nagari karena beliau seorang pengkhutbah.
Dilihat  dari  segi  adat  Minangkabau,  Syekh Ahmad  Khatib  Al-Minangkabawi  adalah  keturunan darah  biru ,  baik  dari  pihak  ibu  maupun  dari  pihak ayah.  Dari  pihak  ayahnya,  paman  Syekh  Ahmad Khatib  yang  bergelar Datuk  Rangkayo  Mangkuto bukan  saja  penghulu  dalam  sukunya  sendiri,  bahkan mengepalai pemerintahan seluruh desa Koto Gadang. Kakeknya Engku Abdurrahman, juga seorang pemuka adat,  dengan  gelar  jabatan Datuak  Rangkayo  Basa. Dari  pihak  ibunya,  paman  Ahmad  Khatib  yang bernama Muhammad Saleh bergelar Datuak Bagindo merupakan  seorang  penghulu  dan  juga  kepala pemerintahan di Ampek Angkek .
Syekh  Ahmad  Khatib  berasal  dari  keturunan orang kaya. Ayah beliau dan merupakan bangsawan di Koto  Gadang.  Keluarga  Ahmad  Khatib  termasuk keluarga  besar  yang  mempunyai  pendidikan  tinggi dan  berpangkat.  Kakeknya  Engku  Abdurrahman merupakan  kepala  jaksa  di  Padang,  dan  pamannya Sutan  Muhammad  Salim  kepala  jaksa  di  Riau.  Dan sepupunya  Agus  Salim  merupakan  seorang  ulama besar  dan  politikus  Islam  yang  bisa  menguasai beberapa bahasa barat dan timur.

## Kehidupan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi
Pada  tahun  1287  H/1870  M,  Ketika  Syekh Ahmad Khatib menginjak umur 11 tahun, beliau pergi bersama  ayahnya  untuk  menunaikan  ibadah  haji  ke Mekkah.  Setelah  menunaikan  ibadah  haji,  Syekh Ahmad  Khatib  menetap  di  kota  suci  selama  lima tahun. Pada kesempatan ini, Syekh Ahmad Khatib Al- Minangkabawi  memiliki  kesempatan  untuk  belajar agama  bersama  ulama-ulama  besar  di  Mekkah (Wirman, 2017: 163).
Setelah  menyelesaikan  studinya,  Syekh  Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mulai mengajar di lingkungan keluarga. materi yang diberikannya adalah ilmu agama yang diperoleh dari guru-guru di Mekkah. Nama  Syekh  Ahmad  Khatib  makin  lama  semakin terkenal dan muridnya semakin banyak.
Di  awal  Abad  20,  nama  Ahmad  Khatib  mulai dikenal  oleh  masyarakat.  Bukan  hanya  dikenal sebagai  guru,  tetapi  juga  sebagai  imam  di  Masjidil Haram. Hal ini merupakan penghargaan dari penguasa Mekkah  pada  saat  itu,  yaitu  Syarif  ‘Awn  al-Rafiq. Syarif  ‘Awn  ak-Rafiq  takjub  karena  Syekh  Ahmad Khatib  pernah  mengkoreksi  bacaan  beliau  dalam melaksanakan  shalat.  Syekh  ‘Awn  al-Rafiq  takjub karena  kefasihan  bacaan  ayat  Al-Qur’an  yang dilantunkan oleh Syekh Ahmad Khatib. Hal ini yang menjadi alasan kenapa Syekh Ahmad Khatib menjadi imam  di  Masjidil  Haram  (Zulhimma,  2013,  79). Jabatan  yang  dipegang  oleh  Syekh  Ahmad  Khatib merupakan jabatan istimewa karena tidak sembarang orang bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Selain di Mekkah, Syekh Ahmad Khatib juga dianugerahi gelar “ Bey  Tunis ”  oleh  Turki.  Gelar  ini  hanya  diberikan orang yang berpengaruh di bidang ilmu pengetahuan.
Pada  tanggal  12  Rabiul  Awal  1296  H  beliau menikah dengan Khadijah anak dari Syekh Saleh Al- Qurdi,  seorang  bangsawan  yang  berpengaruh  yang kenal  baik  dengan  penguasa  Mekkah.  Syekh  Shalih Al-Qurdi terarik oleh calon menantunya itu, sewaktu melihatnya sering datang ke toko bukunya, ditambah kagi  dengan  mendengar  hal-hal  baik  dari  gurunya, Sayyid  Zayn  Al-Dakhlan.  pada  tahun  1883  M,  istri beliau meninggal dunia setelah memperoleh dua orang putera, yaitu Abd Al-Karim dan Abd Al-Malik. Syekh Shalih kemudian menikahkan Ahmad Khatib kepada anaknya  yang  lain  yang  bernama  Fatimah.  Dari Fatimah  ini,  ia  memperoleh  seorang  puteri  dan seorang putera, yaitu Khadijah dan Abd Al-Hamid Al- Khathib.
Pada  akhir  hayatnya,  Syekh  Ahmad  Khatib  Al- Minangkabawi  berkata  kepada  salah  seorang muridnya  yaitu  Syekh  Abdul  Karim  Amrullah “biarlah  aku  meninggal  di  tanah  suci  ini”.  beliau mengatakan  hal  tersebut  bukan  karena  tidak  cinta dengan  tanah  air,  buktinya  dengan  banyaknya  karya tulis beliau yang menjawab banyak problematika yang terjadi  di  Indonesia  khususny  dalam  hal  agama. Setelah  berkiprah  selama  kurang  lebih  58  tahun, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dipanggil ke
rahmatullah pada 13 Maret 1916 M (Ahsin, 2020: 74- 75).

## Karya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi
Selain  menjadi  imam  Masjidil  Haram,  Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga menghasilkan beberapa  kitab  yang  menjadi  rujukan  dalam berdakwah. Karya-karya beliau kebanyakan membahas tentak fikih dan praktek keagamaan yang menyimpang dari kaidah islam.
Dalam  kitab al-Qaulu  al-Nahif, Ahmad  Khatib menyebutkan jumlah tulisan beliau sebanyak 47 kitab. Hampir  seluruh  karya  Ahmad  Khatib  ditulis  dalam Bahasa  arab,  dan  sebagian  lainnya  dalam  bahasa Melayu. Beberapa karya Ahmad Khatib yaitu (Ahsin, 2020:  76)  (1) Al-Da’I  al-masmu’  fi  ‘il-radd  ‘ala yuwarritsu : ikhwah wa awlad al-akhwat ma’a wujud al-ushul  wa’l-furu’, artinya  seruan  yang  didengar dalam menolak pewarisan kepada saudara dan anak- anak saudara perempuan beserta dasar dan perincian, (2) Al - Manhaj  al-Masyru’, artinya  cara-cara  yang disyariatkan,  (3) Izhar  Zughal  al - Kadzibin, artinya menjelaskan  kekeliruan  para  pendusta  (4) Dawn  al - Siraj, artinya  perjalanan  lampu,  (5) An-Nafahat, artinya wangi-wangian, (6) Al-Riyadh al-Wardiyyah, artinya kebun mawar, (7) Rawdhah al-Husab fi’ilma al-Hisab, artinya lapangan para ahli hitung dalam ilmu hitung,  (8) Al-Jawahir  fi  a’mal  al-Jaibiyyah, artinya Mutiara-mutiara dalam amal-amal yang memerlukan dana, (9) A s-Sayf al-Battar fi Mahaqqi Kalimat Ba’dh ahl al-Ightirar, artinya pedang tajam untuk mengikis kata-kata sebagian orang yang sombong, (10) Al-Ayat al-Bayyinat li’l-Munshifin fi Izalah Hunafat ba’dh al- Muta’ahshibin, artinya  keterangan  yang  jelas  bagi orang yang insyaf, dan masih banyak lagi karya-karya yang diterbitkan oleh Syekh Ahmad Khatib.
Guru-Guru Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentunya,  Syekh  Ahmad  Khatib  juga  memiliki guru-guru yang membimbingnya dalam mendapatkan ilmu agama, yaitu (Ahsin, 2020: 86-88)
Pertama, Sayid  Umar  bin  Muhammad  Syata (1259-1330  H).  beliau  dikenal  sebagai  ulama  yang ahli  dalam  bidang  agama.  Syekh  Ahmad  Khatib belajar  kitab al-Ajurumiyah dan syarahnya yang dikarang  Syekh  Zaini  Dahla. Kedua ,  Sayid  Utsman bin  Muhammad  Syata  (1263-1295).  Dari  beliau, Syekh  Ahmad  Khatib  banyak  belajar  tentang  tata Bahasa  arab.  Diantaranya  kitab Khalid,  al- Azhariyyah,  Qatru  al  Nada  Wa  Ballu  al-Sada, dan kitab lainnya. Ketiga, Sayyid Abu Bakar Syata (1226- 1310  H).  Syekh  Ahmad  Khatib  belajar fikih melalui
kitab Fathul  Mu’in,  Syarh  al-Manhaj,  al-Tafsir Jalalain,  al-Bukhari ,  dan  kitab  lainnya. Keempat, Sayyid  Ahmad  Zaini  Dahlan.  Syekh  Ahmad  Khatib belajar  dari  beliau tentang Syarh Jam’il Jawami dan tafsir al-Baidawi .
Berdasarkan hal di atas, jelas bahwa Syekh Abdul Khatib Al-Minangkabawi mempunyai guru-guru yang cerdas,  dimana  hal  tersebut  turun  kepada  beliau  dan akan  disampaikan  kepada  murid-muridnya  yang mencetak ulama-ulama besar di Indonesia.
Murid-murid Syekh
Ahmad Khatib
Al-

## Minangkabawi
Selama menjadi imam besar di Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga seorang guru  yang  melahirkan  ulama-ulama  yang  terkenal, diantaranya (Zulhimma, 2013: 82).
Asal  Minangkabau,  yaitu  Haji  Abdul  Karim Amrullah,  Syekh  Ibrahim  Musa,  Syekh  Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, Syekh Abbas, Syekh Muhammad Zein Lantai Batu, dan Syekh Abdul Latih Panampatan.
Asal  luar  Minangkabau  diantaranya  Syekh Mustafa,  Syekh  Hasan  Maksum,  Syekh  Muhammad Nur  Sungai  Pagu,  Syekh  Taher  Jalaluddin,  Syekh Abdul Qadir al-Mandili, Syekh Abdullah Salih, Kyai Haji Ahmad Dahlan, dan Kyai Haji Adnan.
Sebagian  besar  diantara  murid-muridnya  inilah kemudian membangkitkan semangat pemurnian Islam dan pembaruan pendidikan di Indonesia, terutama di Minangkabau. Sebagaimana dikemukakan Azyumardi  Azra,  murid-murid  yang  diasuh  oleh Syekh  Ahmad  Khatib  membawa  perubahan  besar  di daerah  asalnya.  Perubahan  yang  terjadi  tidak  hanya dalam ruang lingkup kehidupan agama, sosial, budaya umat Islam, tetapi juga menciptakan perubahan dalam pendidikan Islam.

## 3.6. Perbandingan Sistem Pewarisan Hukum Adat Minangkabau Dengan Hukum Islam
Masyarakat  yang Minangkabau  terkenal  dengan satu  sistem  garis  keturunan  yaitu  sistem matrilineal dimana  harta  diwariskan  kepada  perempuan  atau mengikuti keturunan nasab ibu. Dalam Minangkabau, harta  merupakan  hak  kepemilikan  perempuan  dalam menjaga  harta.  Jika  di  dalam  suatu  keluarga  tidak memiliki anak perempuan, maka anak laki-laki dapat mengelola  harta  tersebut  hingga  akhir  hayatnya.  Di dalam sistem matrilineal, terdapat tiga prinsip dalam pengelolaan harta pusaka tinggi, yaitu (Prasna, 2018: 30-31).
Pertama, Hakikat  waris.  Dalam  hukum  waris adat  Minangkabau,  pelaksanaan  praktek  waris dilakukan dalam bentuk peralihan kepemilihan harta, yaitu  pemindahan  kepemilikan  harta  dimana  ahli waris belum meninggal dunia dan bukan dalam bentuk peralihan harta dari yang telah meninggal kepada ahli waris yang baru, tetapi penerapannya pengalihan harta berupa pengelolaan dari generasi sebelumnya kepada generasi  baru.  sedangkan  dalam  hukum  islam,  harta waris  sesungguhnya  baru  bisa  diwariskan  jika  harta yang dikuasai oleh seseorang telah meninggal dunia. Tentunya  hukum  adat  waris  Minangkabau  berbeda dengan  hukum  waris  secara  Islam.  Tetapi,  harta pencaharian, harta tersebut diwariskan secara hukum islam.
Kedua, Kepemilikan  Harta.  Adat  Minangkabau menganut  sistem  kepemilikan  dan  pengelolaan  harta waris secara bersama-sama. Sedangkan hukum waris dalam islam bentuk kepemilikan harta dimiliki secara individu.
Ketiga, Asas  Kewarisan.  Kewarisan  di  dalam Islam  timbul  karena  adanya  hubungan  kekerabatan serta  perkawinan  dimana  baik  dari  pihak  keluarga ayah  maupun  ibu  berhak  menerima  warisan Sedangkan  dalam  hukum  adat  Minangkabau,  sistem waris menggunakan garis keturunan ibu atau disebut matrilineal .
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat  perbedaan  antara  hukum  adat  yang dilaksanakan  di  Minangkabau  dengan  hukum  islam dalam  hal  pewarisan  harta  pusaka  tinggi.  Dengan adanya  perbedaan  tersebut,  maka  akan  muncul berbagai persepsi tentang hukum waris di Minangkabau.  Salah  satu  tokoh  yang  menentang sistem  pewarisan  meggunakan  adat  Minangkabau adalah seorang tokoh ulama dari Sumatera Barat yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.
3.7. Pandangan Harta Wakaf Ahli (Harta Pusaka Tinggi)  Menurut  Syekh  Ahmad  Khatib  Al- Minangkabawi
Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan  seorang  ulama  hebat  yang  ingin menjalankan  syariat  islam  dengan  benar.  Beliau berusaha  untuk  mengubah  sistem  adat  Minangkabau yang  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  dan mengubahnya  menjadi  sistem  islam.  Salah  satunya adalah sistem pewarisan harta di Minangkabau.
Pengelolaan  harta  pusaka  di  Minangkabau diwariskan  melalaui mamak kepada kemenakan
perempuan. Sedangkan kemenakan laki-laki berperan sebagai  pengelola  serta  memelihara  harta  warisan tersebut.  Pandangan  Syekh  Ahmad  Khatib  Al- Minangkabawi  mengenai  pewarisan  harta  pusaka tinggi telah dijelaskan dalam karyanya yaitu Ad-Da’I al-Masmu’  fil  Radd  ‘ala  Man  Yuritsu  al-Ikhwan  wa Aulad al-Ahwat Ma’a Wujud al-Ushul wa al-Furu’
Kitab  ini  ditulis  dan  dicetak  pada  tahun  1309 H/1891 M. Kitab ini terdiri dari 24 halaman, yaitu 5 sub  bab.  Bab  pertama  membahas  tentang  dakwaan masyarakat  Minangkabau  atas  sistem  kewarisan  di Minangkabau. Bab kedua membahas tentang bantahan Syekh  Ahmad  Khatib  atas  dakwaan  tersebut.  Bab ketiga  membahas  tentang mafsadah .  Bab  keempat membahas  tentang  nasihat  untuk  bertaubat  serta syarat-syarat dalam bertaubat. Bab kelima membahas tentang keutamaan ilmu (Ahsin, 2020: 98).
Kitab  ini  ditulis  sebagai  penolakan  atas  praktik yang terjadi di masyarakat Minangkabau yang sudah turunt-temurun dilakukan terkait dengan harta warisan yang  diberikan  kepada  saudara  dan  kemenakan dimana  mengabaikan  nasab  dari  keluarga.  Kitab  ini cukup membuat kontroversi di lingkungan masyarakat Minangkabau  sehingga  banyak  menuai  kritikan  dari berbagai pihak, termasuk murid-muridnya.
Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menulis kitab  ini  karena  permasalahan  pewarisan  harta  di Minangkabau.  Menurut  Ahmad  Khatib,  pembagian harta  pusaka  tinggi  secara  garis  matrilineal  disebut dengan  harta  pusaka jahiliyah dan  dianggap  sebagai hasil harta rampasan.  Pihak-pihak yang mendapatkan hak kepemilikan atas barang tersebut akan mendapatkan  dosa  besar  karena  ia  menghabiskan harta benda yatim piatu dan dianggap fasik.
Dapat  disimpulkan  bahwa,  terdapat  beberapa poin  dalam  mewakafkan  harta  pusaka  yang dipraktekkan  di  dalam  adat  Minangkabau,  yaitu (Ahsin,  2020:  105)  (1) Hukum  waris  menurut  adat Minangkabau  tidak  sesuai  dengan  Al-Qur’an  dan Sunnah.  (2)  Harta  yang  diwariskan  jika  tidak  sesuai dengan ketentuan Al-Qur;an dan Sunnah maka harta tersebut haram untuk digunakan, dan (3) Pelaksanaan waris  adat  seringkali  munculnya  kecurangan  yang dapat merugikan banyak pihak.

## 3.8. Pandangan Harta Wakaf Ahli (Harta Pusaka Tinggi) Menurut Ulama di Minangkabawi
Setelah berakhirnya masa dakwah Syekh Ahmad Khatib,  muncullah  toko-tokoh  ulama  baru  yang merupakan  murid  dari  Syekh  Ahmad  Khatib.
Walaupun  ilmu  dari  murid  berasal  dari  gurunya, namun tidak menutup kemungkinan murid-murid dari Syekh  Ahmad  Khatib  memiliki  pendapat  yang berbeda. Berikut ini beberapa tokoh atau murid Syekh Ahmad Khatib yang memiliki pendapat tentang harta wakaf  khususnya  pewarisan  harta  pusaka  tinggi  di Minangkabau (Ahsin, 2020: 112)
a. Syekh  Abdul  Karim  Abdullah,  Syekh  Abdul Karim  Abdullah  memiliki  pandangan  bahwa harta  pusaka  tinggi  sama  dengan  harta musabalah. Harta pusaka tinggi di Minangkabau adalah harta yang tidak diketahui asal muasalnya. Sehingga hukum waris berdasarkan hukum islam sulit  diterapkan  karena  harta  tersebut  tidak diketahui  pemiliknya.  Di  Minangkabau,  harta pusaka tinggi dimiliki oleh banyak keluarga. Atas dasar tersebut, beliau menganggap harta waris di Minangkabau  sama  dengan  harta  musabalah. Kedua,  Syekh  Abdul  Karim  tidak  setuju  bahwa harta  rampasan  yang  dikatakan  oleh  Syekh Ahmad Khatib itu sama dengan harta pusaka di Minangkabau.  Secara intrinsik, pemikiran  dari Syekh Abdul Karim ini mengatakan bahwa ingin melestarikan  sistem  hukum  harta  warisan berdasarkan adat Minangkabau.
b. Haji Abdullah Ahmad. Berbeda dengan pendapat Syekh  Abdul  Karim  Abdullah  yang  dimana wakaf  harta  pusaka  di  Minangkabau  tidak bertentangan dengan islam, Haji Abdullah tidak sependapat  dengan  hal  tersebut  dan  menyetujui pendapat Syekh Ahmad Khatib.
c. Syekh Jamil Jambek. Menurut pemikiran Syekh Jamil  Jambek,  hukum  waris  harus  dilakukan sesuai  dengan  perintah  Al-Qur’an  dan  Sunnah yaitu  mewariskan  harta  kepada  nasab  atau keturunan. Sedangkan adat Minangkabau mengatur bahwa harta pusaka diwariskan kepada tidak sesuai jalur nasab.
Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan  bahwa  sistem  waris  di  Minangkabau banyak pertentangan. Inti permasalahan sistem waris di  Minangkabau  adalah  apakah  sistem  waris  telah sesuai dengan ilmu faraidh atau hukum waris di dalam Islam.  Karena  hukum  waris  khususnya  pada  harta pusaka  tinggi  berpedoman  kepada  hukum  adat Minangkabau.  Penulis  memiliki  pandangan  bahwa dalam sistem waris di Minangkabau khususnya harta pusaka, keberadaan harta pusaka tinggi hanya sebagai titipan  yang  dapat  dipakai  atau  digunakan  bukan
sebagai  status  hak  milik  karena  harta  tersebut  tidak dapat diwariskan. Teruntuk untuk penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan dari penelitian ini dengan melakukan metode  penelitian  kualitatif  yaitu melakukan  wawancara  secara  langsung  ke  daerah- daerah  di  Minangkabau  yang  masih  memiliki  harta pusaka tinggi sehingga dapat mengetahui bagaimana proses penggunaan harta pusaka tinggi.

## 4. KESIMPULAN
Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan  seorang  ulama  tokoh  Minangkabau  yang banyak melahirkan tokoh-tokoh baru. Salah satu karya beliau  adalah  tentang  masalah  harta  wakaf  di Minangkabau.
Di  dalam  kitabnya,  yaitu al-Da’I  al-Masmu’ beliau  berpendapat  bahwa  sistem matrilineal dalam menentukan pewarisan harta pusaka di Minangkabau adalah  hal  yang  salah.  Karena  di  dalam  sistem  garis keturunan matrilineal ,  harta  pusaka  diwariskan  dari mamak kepada kemenakan .  Sedangkan  di  dalam hukum islam, sistem waris seharusnya melalui nasab orangtua  kepada  anaknya.  sistem  adat  Minangkabau dalam  hal  pewarisan  harta  pusaka  bertentangan dengan hukum islam. Menurut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi  jika  menerapkan  hukum  islam, maka  harta  yang  digunakan  merupakan  harta  haram karena tidak sesuai dengan kaidah Islam.
Dengan  demikian,  dari  penjelasan  diatas  dapat diketahui  bahwa  pendapat Syekh  Ahmad  Khatib  Al- Minangkabawi  mengenai  harta  pusaka  tinggi  yang diwariskan  harus  sesuai  dengan  kaidah  islam.  Yaitu mewariskan langsung sesuai jalur nasab dari orangtua kepada anak.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Akhir  kata,  penulis  ingin  mengucapkan  banyak terima  kasih  kepada  seluruh  pihak  yang  telah berkontribusi  dalam  pembuatan  tulisan  ini.  dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, maka tulisan ini dapat  diselesaikan  dengan  baik.  Khusunya  penulis ingin  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Dosen Pembimbing mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  bapak  Dr. Asyari Hasan,S.H.I, M.Ag, dan seluruh teman-teman Magister Pebankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah. Semoga  dengan  adanya tulisan  ini,  dapat menambah wawasan serta pengetahuan para pembaca.

## 6. REFERENSI
Ahsin, Moh. (2020). “Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib  Al-Minangkabawi  Tentang  Pembagian Harta  Warisan  Di  Minangkabau.”,  Fakultas Syariah  dan  Hukum,  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta.
Ash-Shiddiqy,  Muhammad.  (2019).  “Urgensi  Wakaf Untuk  Kesejahteraan  dan  Pembangunan.” Aplikasia Vol. 19, No. 1: 1–9.
Bakhri, Amirul, dan Srifariyati. (2017). “Peran Wakaf Produktif  Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi.” Madaniyah Vol. 1, No. 12: 129–53.
Febriasi,  Kikky.  (2015).  “Perkembangan  Syarat Menggadai  Tanah  Harta  Pusaka  Tinggi  Dalam Masyarakat  Adat  Minangkabau  Di  Kabupaten Agam  Nagari  Kamang  Mudiak.” Premise  Law Jurnal Vol. 4 : 1–14.
Indrawati,  Nadia  Nur.  (2016).  “Peran  Syekh  Ahmad Khatib  Al-Minangkabawi  (1860-1916)  Dalam Islamisasi  Nusantara.” Tamaddun Vol.  4,  No.1:
177–200.
Latifah,  Nur  Azizah,  dan  Mulyono  Jamal.  2019. “Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait.” Ziswaf Vol. 6, No. 1: 1–18.
Medaline, Onny. (2016). “Wakaf Tanah Ulayat Kaum Di  Sumatera  Barat.” Al-Awqaf Vol.  9,  No.  2:
173–88.
Mudhafier, Fadhlan. (2013). Syeikh Ahmad Khatib Al- Minangkabawy : Pemikiran dan Perjuangannya . Jakarta: Kemala Indonesia.
Nissa,  Choirun.  (2017).  “Sejarah,  Dasar  Hukum  dan Macam-Macam Wakaf.” Tazkiya Vol. 18, No. 2: 205–19.
Nizaruddin.  (2019).  “Konsep  Kepemilikan  Harta Perspektif Ekonomi Syariah.” Adzkiya Vol 6, No. 2: 10–30.
Prasna,  Davega  Adeb.  (2018).  “Pewarisan  Harta  Di Minangkabau  Dalam  Perspektif  Kompilasi Hukum Islam.” Kordinat Vol. 17, No. 1: 29–64. Qodri, Amin. (2014). “Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Penelitian Vol. 16, No. 1: 11–17.
Rahmat,  Indra.  (2019).  “Pengelolaan  Harta  Pusaka Tinggi  Dalam  Masyarakat  Adat  Minangkabau (Studi  di  Kecamatan  Batipuh  Kabupaten  Tanah Datar).” Bakaba Vol. 9, No. 1: 15–24.
Rohmaningtyas, Nurwinsyah. (2018). “Pengumpulan Wakaf  Berbasis  Pesantren:  Studi  Kasus  di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka.” Adilla Vol. 1, No. 1: 1–21. Sesse,  Muh.  Sudirman.  (2010).  “Wakaf  Dalam Perspektif  Fikhi  dan  Hukum  Nasional.” Hukum Diktum Vol. 8, No. 2: 143–60.
Wirman,  Eka  Putra.  (2017).  “Syekh  Ahmad  Khatib
Al-Minangkbawi; Icon Tholabul
Ilmi
Minangkabau  Masa  Lalu  Untuk  Refleksi Sumatera  Barat  Hari  Ini  dan  Masa  Depan.” Ulunnuha Vol. 6, No. 2: 161–74. Zulhimma. (2013). “Syekh Ahmad Khatib Alminangkabawi (Pengaruhnya terhadap Gerakan Dakwah Islam di Indonesia).” Hikmah Vol. 7, No. 02: 76–85.