## POTENSI PENGADAAN TANAH BERBASIS KEBENCANAAN DI KOTA PALU

## Mokhamad Usman Rakhmawan, Sutaryono, Setiowati
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract :  Based  on  the  results  of  studies  from  the  Indonesian  earthquake  map  revision  team  (in Irsyam, M, et al, 2010) the active geological structure that passes through Palu City is in the form of PKF (Palu Koro Fault) and MF (Matano Fault) both are active faults that are often found around the Palu  valley  .  The  series  of  disasters  that  occurred  on  28  September  2018  were  caused  by  tectonic movements  on  the  Korro  Palu  Fault.  Therefore  Palu  City  is  required  to  have  disaster  mitigation measures. After the zoning of disaster-prone space in Palu City and surrounding areas that divides Palu City into 4 Zoning namely ZRB 4, ZRB 3, ZRB 2 and ZRB 1. Then there is the Determination of Land  Acquisition  Locations  planned  for  permanent  housing  construction  for  disaster  victims  that overlap  with  ZRB  3, where in  this  zoning  there  is  a  prohibition  to  build  new  dwellings  on  it  and there  are  those  that  overlap  with  community  ownership  rights.  So  that  the  need  for  disaster mitigation  measures  in  the  form  of  Disaster-Based  Land  Acquisition  Potential  Maps.  In  this  map provides  information  on  locations  that  are  outside  ZRB  4  and  ZRB  3  and  do  not  overlap  with community ownership rights.
Keyword : Disaster, Land Acquisition, Palu City
Intisari : Berdasarkan hasil studi dari tim revisi peta gempa Indonesia (dalam Irsyam, M, dkk, 2010) struktur  geologi  aktif  yang  melewati  Kota  Palu  adalah  berupa  PKF  (Palu  Koro  Fault)  dan  MF (Matano  Fault)  keduanya  merupakan  sesar  aktif  yang  banyak  dijumpai  disekitar  lembah  Palu. Rentetan  bencana  yang  terjadi  pada  tanggal  28  September  2018  disebabkan  adanya  pergerakan tektonik  pada  Patahan  Palu    Korro.  Oleh  sebab  itu  Kota  Palu  diharuskan  memiliki  tindakan mitigasi  bencana.  Setelah  adanya  zonasi  ruang  rawan  bencana  di  Kota  Palu  dan  sekitarnya  yang membagi  Kota  Palu  menjadi  4  Zonasi  yaitu  ZRB  4,  ZRB  3,  ZRB  2  dan  ZRB  1.  Kemudian  adanya Penetapan  Lokasi  Pengadaan  Tanah  yang  direncanakan  untuk  dibangun  hunian  tetap  untuk korban  bencana  yang  bertampalan  dengan  ZRB  3,  dimana  dalam  zonasi  ini  ada  larangan  untuk membangun  hunian  baru  diatasnya  serta  ada  yang  bertampalan  dengan  hak  kepemilikan masyarakat.  Sehingga  perlu  adanya  tindakan  mitigasi  bencana  berupa  Peta  Potensi  Pengadaan Tanah  Berbasis  Kebencanaan.  Dalam  peta  ini  memberikan  informasi  lokasi-lokasi  yang  berada diluar ZRB 4 dan ZRB 3 serta tidak bertampalan dengan Hak Kepemilikan Masyarakat.
Kata Kunci : Bencana, Pengadaan Tanah, Kota Palu

## A. Pendahuluan
Gempa Bumi dengan kekuatan 7,4 SR yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 di  Kota  Palu  ternyata  memicu  bencana  lain  yakni  gelombang  tsunami  dan  bencana likuifaksi  sehingga  berdampak  pada  kerusakan  bangunan  pemukiman  yang  jumlahnya mencapai  2.790  unit  rumah,  2113  korban  jiwa,  4612  jiwa  korban  luka  dan  223.751  jiwa mengungsi  (BNPB  2018).  Gempa  bumi  yang  menyulut  tsunami  berpusat  di  Kabupaten Donggala,  ujung  dari  Sesar  Palu-Koro  yang  membelah  Kota  Palu.  Keberadaannya  yang
tepat  di  sesar  Palu-Koro  yang  menyebabkan  gempa  mengubah  daratan  yang  di  atasnya padat  permukiman,  seketika  menjadi  lunak  dan  bergerak  di  beberapa  lokasi,  yakni Kelurahan  Petobo  dan  Kelurahan  Balaroa.  Ketika  terguncang,  lapisan  tanah  seperti teraduk  dan  otomatis  merusak  lapisan  kedap  air  di  bawahnya.  Ketika  lapisan  kedap  air atas  terkoyak,  maka  air  tanah  akan  terbuka  dan  bercampur  tanah  yang  teraduk  oleh guncangan gempa.
Bercampurnya  lapaisan  padat  dan  cair,  menjadi  lunak  dan  bergerak  karena bidangny miring dan menelan segala sesuatu yang ada di atasnya  (Prabhancana, L 2018). Bencana  Likuifaksi  merupakan  bencana  yang  dapat  dianggap  sebagai  bencana  baru  di Indonesia  dimana  dampak  kerusakan  dapat  kita  lihat  dengan  apa  yang  terjadi  di  Kota Palu.  Rentetan  bencana  ini  pun  menimbulkan  banyak  permasalahan  mulai  dari  korban jiwa  sampai  pada  pengungsi  pasca  bencana.  Pengungsi  pasca  bencana  membutuhkan hunian  baik  untuk  sementara  maupun  hunian  tetap.  Untuk  keperluan  tersebut  maka diharapkan pemerintah menyelenggarakan kegiatan relokasi pasca bencana
Relokasi  merupakan  suatu  tindakan  untuk  menata  ulang  pemukiman  di  sekitar wilayah  rawan  bencana  yang  bertujuan  meminimalisir  korban  apabila  terulang  kembali bencana di kemudian hari. Relokasi didefinisikan sebagai proses dimana perumahan, aset, dan  infrastruktur  publik  komunitas  dibangun  kembali  di  lokasi  lain.  Relokasi  terkadang dianggap sebagai pilihan terbaik setelah bencana dengan alasan sebagai berikut (Jha, A.K 2010,  77):  (1)  orang  telah  terlantar  akibat  bencana;  (2)  lokasi  saat  ini  dinilai  tidak  layak huni;  atau  (3)  relokasi  dianggap  sebagai  pilihan  terbaik  untuk  mengurangi  kerentanan terhadap risiko bencana di masa depan.
Relokasi  pernah  dilakukan  di  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam  setelah  bencana tsunami  pada  tahun  2006.  Instrumen  utama  dalam  relokasi  tersebut  adalah  Pengadaan Tanah.  Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  2  tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Permasalahan  Hukum  Dalam  Rangka Pelaksanaan  Rehabilitasi  Dan  Rekontruksi  Wilayah  Dan  Kehidupan  Masyarakat  Di Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam  dan  Kepulauan  Nias  Provinsi  Sumatra  Utara menyebutkaan  b ahwa  “Pengadaan  Tanah  untuk  relokasi  perumahan  korban  bencana gempa  bumi  dan  tsunami  dilakukan  melalui  tata  cara  dan  mekanisme  musyawarah bersama  masyarakat,  Pemerintah  Daerah,  Badan  Rehabilitasi  dan  Rekontruksi,  serta instansi  terkait  lainnya”.  Maka  dari itu  pengalaman  relokasi  pasca  bencana  di  Provinsi Nangroe  Aceh  Darussalam  dapat  dijadikan  rujukan  dalam  Pelaksanaan  relokasi  untuk korban bencana di Kota Palu.
Badan  penanggulangan  bencana  harus  berkoordinasi  dengan  lembaga  pemerintah yang  memiliki  peran  dalam  mitigasi  bencana,  termasuk  pemerintah  daerah,  untuk

## 108 Mokhamad Usman Rakhmawan, Sutaryono, Setiowati
memulai analisis komparatif mendalam tentang opsi manajemen risiko pada lokasi rawan bencana (Jha 2010,77). Perlu adanya sinergi antar insitusi pemerintah dalam pelaksanaan Pengadaan  Tanah  untuk  Relokasi  Korban  Bencana  di  Kota  Palu,  hal  tersebut  dilakukan untuk pelaksanaan koordinasi dalam analisis potensi fisik dan kebijakan penetapan lokasi pengadaan  tanah.  Selain  itu  harus  ada  perumusan  kembali  terkait  dengan  Peta  RTRW Kota  Palu  tahun  2010-2030  yang    telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Palu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu, disamping itu perlu adanya  peraturan    tegas  yang  mengatur  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  demi terciptanya suatu pemukiman masyarakat yang aman dan dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa apabila terulang bencana yang sama atau hampir sama.
Pemahaman  yang  baik  tentang  frekuensi  gempa  bumi  masa  lalu  di  daerah  mana pun  dapat  digunakan  untuk  memperkirakan  kemungkinan  kejadian  serupa  di  masa depan  (Smith,K,  Petley  D.N 2008, 126).  Dengan  adanya  pemahaman  dari  Keith  Smith  di atas maka  dapat dipastikan adanya  periode  bencana  serupa  terulang di  Kota  Palu.  Teori tersebut  didukung  Laporan  Penyelidikan  Potensi  Likuifaksi  yang  dilakukan  oleh  Badan Geologi pada tahun 2012 yang menyebutkan akan adanya probabilitas bencana likuifaksi untuk periode ulang 50 tahun sebesar 54.4%. Dengan adanya kemungkinan bencana yang serupa  dimana  Kota  Palu  terdapat  berbagai  jenis  ancaman  bencana  baik  gempa  bumi, likuifaksi  maupun  tsunami  sehingga  proses  penetapan  lokasi  relokasi  menjadi  hal  yang penting  dengan  mempertimbangkan  aspek  tingkat  kerawanan  bencana  sehingga  perlu dilaksanakan suatu mitigasi bencana yang terstruktur oleh Pemerintah Kota Palu.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan  Bencana  pasal  1  ayat  6,  Mitigasi  bencana  adalah      serangkaian  upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan  menghadapi ancaman bencana. Langkah awal Pemerintah Kota  Palu  untuk  pelaksanaan  mitigasi  bencana  adalah  penyelesaian  masalah  relokasi untuk  korban  bencana  di  Kota  Palu,  yang  kemudian  diikuti  dengan  inventarisasi  lokasi yang  berpotensi  untuk dilakukan  pengadaan  tanah  dalam rangka mitigasi  bencana yang dapat dituangkan dalam Peta Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan.
Pasca  bencana  28  September  2018  Pemerintah  Kota  Palu  belum  memiliki  tindakan mitigasi  bencana  dikarenakan  masih  fokus  untuk  penyelesaian  Hunian  Tetap  untuk korban  bencana.  Mengingat  Kota  Palu  yang  berada  pada  wilayah  yang  rawan  untuk terjadinya bencana seharusnya Pemerintah Kota Palu memiliki tindakan mitigasi bencana dalam skala kecil sembari menyelesaikan permasalahan hunian tetap saat ini. Dengan data yang sudah terhimpun saat ini tindakan mitigasi bencana dapat diambil dengan membuat Peta  yang  menginformasikan  lokasi-lokasi  yang aman  untuk dijadikan  pemukiman  baru
baik bagi korban bencana maupun warga yang akan membangun hunian baru. Selain itu Peta tersebut juga menginformasikan lokasi-lokasi yang dapat dijadikan tindakan Mitigasi Bencana  di  Kota  Palu.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  informasi  yang dibutuhkan dalam upaya Mitigasi Bencana di Kota Palu.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Tujuannya  adalah  untuk membuat  gambaran  secara  sistematis  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki.  Peneliti  berusaha  untuk  melihat  fenomena yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  relokasi  warga  terdampak bencana di Kota Palu meliputi prosedur pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan beserta  dasar  hukum  sebagai  acuan  pelaksanaannya  dan  juga  proses  penerbitan  surat keputusan  penetapan  lokasi  oleh  Gubernur  Sulawesi  tengah.  Peneliti  menggunakan metode ini agar dapat menjelaskan kebijakan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan peraturan  perundangan  sekaligus  mengevaluasi  tingkat  kerentanan  bencana  pada  lokasi pengadaan tanah dan kepemilikan tanah di sekitar lokasi yang telah ditetapkan.
Ada beberapa sumber data dalam hal ini terkait dengan potensi fisik. Sumber data terdiri  dari  data  spasial  yang  bersumber  dari  peta-peta  yang  ada  kemudian  di digitalisasikan. Untuk lebih jelasnya dijelaskan dengan tabel dibawah ini.

## Tabel 1. Jenis Sumber dan Teknik Pengambilan Data
No. Jenis Data Sumber Data Teknik Pengambilan Data 1. a. Peta 1) Peta Administrasi Kota Palu. Diambil dari Pemerintah Kota Palu. 2) Peta Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah pasca bencana di Kota Palu. Diambil dari Pemerintah Kota Palu. 3) Peta  Terdampak  Bencana Kota Palu dan sekitarnya. Diambil dari BNPB Kota Palu. 4) Peta  Zona  Rawan  Ruang Bencana  Kota  Palu  dan sekitarnya. Diambil dari BNPB Kota Palu. 5) Peta Geologi Kota Palu. Diambil dari BNPB Kota Palu. 6) Peta  Penguasaan  Tanah  Kota Palu. Diambil  dari  Kementerian  ATR/BPN Kota Palu. 2. b. Kebijakan 1) Surat  Keputusan  Gubernur Sulawesi  Tengah  Nomor  : 369/516/DIS.BMPR- Q.ST/2018. Diambil dari Pemerintah Kota Palu. 2) Kebijakan yang diberlakukan pasca bencana. Wawancara  dengan  Institusi  yang terlibat  dalam  Pemulihan  Kota  Palu pasca bencana.
Sumber: Olah data Peneliti, 2019

## 110 Mokhamad Usman Rakhmawan, Sutaryono, Setiowati
Untuk  mendapatkan  analisis  kelayakan  lokasi  dapat  dilakukan  dengan  melakukan overlay data  spasial  dari  Peta  Dampak  Bencana,  Peta  Zona  Ruang  Rawan  Bencana  Kota Palu dan sekitarnya dan Peta Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Korban Bencana yang  telah  ditetapkan  oleh  Gubernur  Sulawesi  Tengah.  Untuk  mengevaluasi  kebijakan yang  telah  diterbitkan  maka  dilakukan overlay Peta  Penguasaan  Tanah  dengan  Peta Penetapan  Lokasi  Pengadaan  Tanah  Untuk  Korban  Bencana  yang  telah  ditetapkan  oleh Gubernur  Sulawesi  Tengah. Overlay Peta  Dampak  Bencana,  Peta  Zona  Ruang  Rawan Bencana  Kota  Palu  dan  Peta  Penetapan  Lokasi  Pengadaan  Tanah  untuk    mengevaluasi kelayakan lokasi yang telah ditetapkan.
Overlay Peta Penguasaan Tanah dengan Peta Penetapan Lokasi untuk mengevaluasi aspek  hukum  pada  lokasi  tersebut.  Hasil  dari overlay kondisi  fisik  tersebut  maka  akan mendapatkan  suatu  informasi  apakah  lokasi  yang  telah  ditetapkan  adalah  lokasi  yang aman atau tidak untuk dijadikan hunian tetap. Hasil overlay dari Peta Kepemilikan Tanah dengan  Peta  Penetapan  Lokasi  untuk  mendapatkan  informasi  apakah  lokasi  yang  telah ditetapkan merupakan lokasi yang tidak bertampalan dengan Hak Atas Tanah yang lain. Serta  perlu  untuk  mengevaluasi  Arah  Kebijakan  yang  timbul  dalam  pelaksanaan Pengadaan  Tanah  untuk  Korban  Bencana.  Evaluasi  yang  dilaksanakan  merupakan  salah satu  upaya  mitigasi  bencana  dalam  bentuk  Peta  Potensi  Pengadaan  Tanah  Berbasis Kebencanaan.  Peta  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  acuan  dalam  menyelesaikan permasalahan  pasca  bencana  di  Kota  Palu  apabila  bencana  serupa  terulang  kembali  di Kota Palu.
Teknik  analisis  data  menggunakan  teknik  secara  deskriptif  yang  dipergunakan untuk  menjelaskan  kolaborasi  dari  hasil overlay data  spasial  dan  hasil  wawancara  untuk menarik  suatu kesimpulan. Overlay antara  Peta  Dampak  Bencana  skala  1:100.000 dengan Peta  Zona  Ruang  Rawan  Bencana  Kota  Palu  dan  sekitarnya  skala  1:100.000  guna mendapatkan informasi wilayah yang aman untuk pembangunan pemukiman, kemudian di  overlay  dengan  Peta  Penetapan  Lokasi  dengan  skala  yang  direktifikasi  ulang  dan disesuaikan  dengan  skala  Peta  Zona  Ruang  Rawan  Bencana  skala  1:100.000  yang  telah dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendapatkan informasi apakah pada Peta  Penetapan  Lokasi  tersebut  masuk  dalam  zona  aman  untuk  dijadikan  pemukiman atau  tidak. Overlay Peta  Penetapan  Lokasi  dengan  skala  yang  telah  disesuaikan  dengan Peta  Zona  Ruang  Rawan  Bencana yaitu 1:100.000  dengan  peta  penguasaan  yang didapat dari  hasil  download  GeoKKP  dari  Kementerian  ATR/BPN  Kota  Palu  yang  skalanya disesuaikan dengan Peta Penetapan Lokasi.
Parameter yang dipergunakan pada penelitian ini adalah (1) Kemiringan Lereng; (2) Zonasi  Ruang  Rawan  Bencana;  dan  (3)  Hak  Kepemilikan  Massyarakat.  Parameter  ini
diambil  berdasarkan  permasalahan  yang  timbul  pada  pelaksanaan  Pengadaan  Tanah Pasca  Bencana  tahun  2018.  Diharapkan  penelitian  ini  dapat  membantu  penyelesaian masalah pasca bencana dalam bentuk upaya pelaksanaan Mitigasi Bencana.

## B. Kerentanan Bencana
Indonesia  terletak  di  wilayah Ring  of  Fire atau  cicin  api  sehingga  memiliki konsekunsi  untuk  sering  terjadinya  suatu  bencana  baik  gempa  bumi,  tsunami,  gunung meletus maupun likuifaksi. Dalam kawasan Ring of Fire merupakan  tempat bertemunya tiga  lempeng  benua,  Indo-Australia  di  Selatan,  Eurasia  di  Utara  dan  Pasifik  di  bagian Timur.  Tiga  lempeng  tektonik  tersebut  yaitu: Lempeng Indo-Australia,  lempeng Eurasia, dan  lempeng  Pasifik.  Lempeng  Indo-Australia  bergerak  relatif  ke  arah  utara  dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Jalur pertemuan lempeng berada di laut sehingga apabila terjadi gempa bumi besar dengan  kedalaman  dangkal  maka  akan  berpotensi  menimbulkan  tsunami  sehingga Indonesia  juga  rawan  tsunami.  Berdasarkan  karakteristiknya,  gempa  bumi  ini berlangsung  dalam  waktu  yang  sangat  singkat,  terjadi  pada  lokasi  tertentu,  berpotensi terulang lagi, tidak dapat dicegah, namun akibat yang ditimbulkannya dapat dikurangi.
Beberapa  jenis  bencana  seperti  gempa  bumi,  hampir  tidak  mungkin  diperkirakan secara akurat kapan, di mana akan terjadi dan besaran kekuatannya. Sedangkan beberapa bencana lainnya seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, letusan gunung berapi, tsunami dan anomali cuaca masih dapat diramalkan sebelumnya (Fillah, A.S dkk 2015). Meskipun demikian kejadian bencana selalu memberikan dampak kejutan dan menimbulkan banyak kerugian  baik  jiwa  maupun  materi.  Kejutan  tersebut  terjadi  karena  kurangnya kewaspadaan  dan  kesiapan  dalam  menghadapi  ancaman  bahaya.  Resiliensi  adalah kemampuan  masyarakat  yang  terpapar  pada  bahaya  untuk  melawan,  menyerap, mengakomodasi  dan  pulih  dari  efek  bahaya  secara  tepat  waktu  dan  efisien,  termasuk melalui pelestarian, pemulihan struktur dan fungsi dasar yang penting (Chinnapancharoenkalunyuta  2011).  Dengan  kata  lain,  ketahanan  masyarakat  yang  baik dapat  mengurangi  tingkat  kerentanan  sebagai  mengatasi  fase  pra  dan  pasca  bencana. Kemampuan  untuk  memulihkan  suatu  daerah  tergantung  pada  ketahanan  masyarakat (UNISDR 2009).
Kondisi  alam  Kota  Palu  memiliki  beberapa  potensi  yang  merugikan  di  antaranya adalah  potensi  likuifaksi  dikarenakan  dominasi  endapan  kuarter  yang  terdiri  atas endapan  fluviatil  dan  alluvium  (Badan  Geologi  2012).  Berdasarkan  hasil  studi  dari  tim revisi  peta  gempa  Indonesia  (dalam  Irsyam,  M,  dkk,  2010)  struktur  geologi  aktif  yang melewati  Kota  Palu  adalah  berupa  PKF  (Palu  Koro  Fault)  dan  MF  (Matano  Fault)
112 Mokhamad Usman Rakhmawan, Sutaryono, Setiowati
keduanya merupakan sesar aktif yang banyak dijumpai disekitar lembah Palu. Sesar Palu- Koro (PKF) berarah Utara – Selatan sedang beberapa diantaranya ada yang berarah Barat daya – Timur  laut.  Sesar – sesar  aktif  tersebut  yang  berarah  Utara – Selatan  adalah merupakan  sesar-sesar  aktif  akibat  peremajaan  dari  struktur  tua  yang  dapat  teraktifkan kembali, sedangkan sesar-sesar yang berarah Barat daya – Timur laut adalah merupakan struktur yang sangat aktif pada masa kini. Dalam Laporan Penyelidikan Potensi Likuifaksi tahun 2012 menyebutkan akan adanya probabilitas untuk periode ulang 50 tahun sebesar 54.4%,  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  peluang  per  50  tahun  terjadinya  bencana  kembali. ( BNPB Kota Palu Tahun 2018)

## C. Area Terdampak Bencana
Bencana gempa yang terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 memiliki titik  pusat  gempa  di  Kabupaten  Donggala  dengan  kekuatan  7,4  SR  telah  merusak sejumlah bangunan dan infrastrukstur di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Gempa tersebut ternyata memicu bencana susulan berupa Tsunami yang menerjang Pantai Talise yang merupakan ujung dari Teluk Palu dan wilayah pesisir Teluk Palu baik Pantai  Barat  Kota  Palu  tepatnya  Kecamatan  Mantikulore  maupun  pesisir  pantai  timur Kecamatan  Ulujadi  hingga  pesisir  pantai  barat  Kabupaten  Donggala  serta  pesisir  sungai yang berada di muara sungai palu. Selain bencana tsunami, gempa tersebut juga memicu bencana lain yaitu bencana Likuifaksi yang terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi yaitu pada  Kelurahan  Petobo  Kecamatan  Palu  Selatan  seluas  181,24  Ha,  Kelurahan  Balaroa Kecamatan Palu Barat seluas 40 Ha, Desa Sidera dan Desa Jonooge seluas 209,58 Ha dan Desa Sibalaya seluas 52.98 Ha. Bencana yang terjadi telah menyebabkan 68.451 unit rumah warga rusak sehingga menyebabkan timbulnya 172.635 pengungsi yang tersebar di 77 titik pengungsian.  Masyarakat  di  beberapa  lokasi  terdampak  bencana  mengalami  trauma untuk kembali ke lokasi hunian lama, khususnya di beberapa lokasi yang terkena dampak bencana Tsunami serta bencana Likuifaksi.
Tabel 2. Wilayah Terdampak Bencana No. Bencana Area Terdampak Bencana 1 Gempa Bumi Bangunan  dan    Infrastruktur  di  Kota  Palu,  Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. 2. Tsunami 1. Pesisir  Pantai  Talise  Kecamatan  Palu  Timur, Kecamatan Palu Barat 2. Kecamatan Mantikulore
3. Kecamatan Ulujadi dan Kecamatan Palu Utara
4. Pesisir Muara Sungai Palu.
Bersambung...
No. Bencana Area Terdampak Bencana 3. Likuifaksi 1. Kelurahan Petobo, Kota Palu 2. Kelurahan Balaroa, Kota Palu 3. Desa Sidera, Kabupaten Sigi 4. Desa Jonooge, Kabupaten Sigi 5. Desa Sibalaya, Kabupaten Sigi
Su mber:  BNPB Kota Palu tahun 2019

## D. Mitigasi Bencana
Amanat Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menekankan bahwa  secara  garis  besar  penyelenggaraan  penataan  ruang  diharapkan  (1)  dapat mewujudkan  pemanfaatan  ruang  yang  berhasil  guna  dan  berdaya  guna  serta  mampu mendukung  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  berkelanjutan;  (2)  tidak  terjadi pemborosan  pemanfaatan  ruang;  dan  (3)  tidak  menyebabkan  terjadinya  penurunan kualitas  ruang.  Dengan  demikian  tentunya  penataan  ruang  dalam  mempertimbangkan potensi,  kondisi,  permasalahan,  prospek  suatu  daerah  dan  berbagai  tantangan  yang dihadapi  termasuk  pula  memperhatikan  daerah  rawan  bencana  sebagai  basis  dalam mengembangkan  dan  mengelola  suatu  daerah.  Sesuai  dengan  poin  ketiga  maka  perlu adanya  suatu  tindakan  Mitigasi  Bencana  dalam  mengembangkan  dan  mengelola  suatu daerah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan  Bencana  pasal  1  ayat  6,  Mitigasi  bencana  adalah  serangkaian  upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan  peningkatan  kemampuan  menghadapi  ancaman  bencana  (Pasal  1  ayat  6  PP  No  21 Tahun  2008  Tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana).  Manajemen  risiko bencana  adalah  proses  siklus  dan  dinamis  yang  membutuhkan  penyesuaian  terus- menerus, pengambilan keputusan dan interaksi di berbagai tingkat yang saling terkait dan di  antara  berbagai  lembaga  dan  aktor,  termasuk  individu,  rumah  tangga,  masyarakat, organisasi  non-pemerintah,  lembaga  pasar,  dan  pemerintah  (Pantoja  2002).  Dengan adanya  banyak  sumber  informasi  kebencanaan  yang  ada  hendaknya  Pemerintah  Kota Palu  perlu  untuk  menerapkan  Mitigasi  Bencana  secara  struktural  terkait  dengan  arah Pembangunan  Kota  Palu.  Mulai  dari  sosialisasi  hingga  penanganan  permasalahan  pasca bencana.  Langkah  awal  untuk  melakukan  pembenahan  adalah  dengan  pelaksanaan Pengadaan Tanah yang dilaksanakan di Kota Palu dalam rangka relokasi pengungsi yang diikuti  dengan  upaya  Mitigasi  Bencana  secara  struktural  demi  mengurangi  resiko bencana.

## 114 Mokhamad Usman Rakhmawan, Sutaryono, Setiowati
Yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu saat ini adalah Pembagian Zonasi Ruang  Rawan  Bencana  Kota  Palu  dan  Sekitarnya.  Tetapi  untuk  tindakan  mitigasi selanjutnya  belum  ada  langkah-langkah  yang  dilaksanakan.  Mengingat  Kota  Palu  yang rawan  bencana  alam  hendaknya  Pemerintah  Kota  Palu  melakukan  tindakan  Mitigasi Bencana secepatnya guna mengurangi korban jiwa apabila bencana terulang kembali.

## E. Zona Ruang Rawan Bencana Kota Palu dan Sekitarnya
Kementerian  Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  RI, Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR  /  BPN)  RI, Kementerian Eergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Badan Meteorologi, Klimatologi dan  Geofisika  (BMKG),  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR) telah  bersepakat  dan  menyetujui  Peta  Zona  Rawan  Bencana  (ZRB)  Kota  Palu  dan Sekitarnya dalam rapat terbatas di Kantor Wakil Presiden RI.  Dalam Peta ZRB Palu dan sekitarnya,  menjelaskan  Zona  dan  Tipologi,  Defenisi/Kriteria  dan  Arahan  Spasial  Pasca Bencana untuk Ketentuan Pemanfaatan Ruang.
Peta tersebut membagi tingkat kerawanan menjadi empat zonasi yaitu ZRB 4, ZRB 3, ZRB  2  dan  ZRB  1.  Masing-masing  ZRB  memiliki  karakteristik  tingkat  kerawanan.  Jenis bencana  pun  dibagi  menjadi  5  yaitu:  (1)  S  (Sempadan  Sesar);  (2)  T  (Tsunami);  (3)  L (Likuifaksi);  (4)  G  (Gerakan  Tanah);  (5)  B  (Banjir).  Pembagian  tingkat  kerawanan  pun diberi kode angka sebagai tingkat ZRB dan huruf sebagai jenis bencana. Contoh 3L yang memiliki  arti  berada  di  ZRB  3  dan  jenis  bencananya  Likuifaksi.  Analisa  tersebut  berasal dari berbagai sumber Peta sehingga kualitas Peta Zona Ruang Rawan Bencana Kota Palu dan sekitarnya tidak dapat disangkal kebenarannya. Sumber Peta tersebut antara lain:
1. Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Palu;
2. Peta Patahan Palu Koro 2018;
3. Peta Prakiraan Bangunan Terdampak Tsunami Kota Palu;
4. Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kota Palu;
5. Peta Potensi Likuifaksi Kota Palu;
6. Peta Kerentanan Gerakan Tanah;
7. Peta Potensi Gerakan Tanah Akibat Gempa;
8. Peta Estimasi Inundasi Tsunami 28 September 2018;dan
9. Peta Percepatan Puncak Permukaan.
Gambar 1. Peta Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan
Sumber: BNPB Kota Palu, 2019
116 Mokhamad Usman Rakhmawan, Sutaryono, Setiowati

## Tabel 3.  Penjelasan Zona Ruang Rawan Bencana Kota Palu dan Sekitarnya
No. Zonasi Definisi/Kriteria Arahan Spasial Pasca Bencana ( Ketentuan Pemanfaatan Ruang ) 1. ZRB 4 4L :  Zona  likuifaksi  massif pasca gempa. 1. Dilarang  pembangunan  kembali  dan pembangunan baru. Unit hunian pada zona  ini  direkomendasikan  untuk direlokasi. 4T  :  Zona  sempadan  pantai, rawan  tsunami  minimal
100-200  meter  dari  titik pasang tertinggi. 4S:  Zona  Sempadan  Patahan
Aktif  Palu-Koro  0-10  meter
(  Zona  Deformasi  Sesar Aktif) 4G:  Zona  Rawan  Gerakan Tanah Tinggi Pasca Gempabumi. 2. Diprioritaskan  pemanfataan  ruang untuk  fungsi  kawasan  lindung,  RTH dan monument. 2. ZRB 3 3S  :  Zona  Sempadan  Patahan Aktif  Palu  Koro  pada  10- 50 meter. 3L :  Zona  Rawan  Likuifaksi Sangat Tinggi. 3T :  Zona  Rawan  Tsunami Tinggi  di  luar  Sempadan Pantai. 3G :  Zona  Rawan  Gerakan Tanah Tinggi. 1. Dilarang  pembangunan  baru  fungsi hunian  serta  fasilitas  penting  dan beresiko tinggi (sesuai SNI 1726).
2. Pembangunan  kembali  fungsi  hunian diperkuat sesuai standar yang berlaku (SNI 1726).
3. Pada  kawasan yang  belum  terbangun dan berada pada zona rawan likuifaksi  sangat  tinggi  maupun rawan gerakan tanah tinggi, diprioritaskan  untuk  fungsi  kawasan lindung atau budidaya non terbangun. 3. ZRB 2 2L  :  Zona  Rawan  Likuifaksi Tinggi 2T  :  Zona  Rawan  Tsunami Menengah 2G :  Zona  Rawan  Gerakan Tanah Menengah 2B  : Zona Rawan Banjir Tinggi 1. Pembangunan  baru  harus  mengikuti standar yang berlaku (SNI 1726).
2. Pada  zona  rawan  tsunami  dan  rawan banjir,  bangunan  hunian  disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencananya. 3. Intensitas pemanfatan ruang rendah. 4. ZRB 1 1L  :  Zona  Rawan  Likuifaksi Sedang 1T  :  Zona  Rawan  Tsunami Rendah 1G :  Zona  Rawan  Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Rendah. 1B  : Zona Rawan Banjir Menengah dan Rendah 1. Pembangunan  baru  harus  mengikuti standar yang berlaku (SNI 1726)
2. Intensitas pemanfaatan ruang rendah- sedang.

## F. Kelayakan Lokasi
Kurangnya kordinasi yang baik antar instansi pemerintah menyebabkan Keputusan Gubernur  Prov.  Sulteng  No.  369/516/DIS.BMR-G.ST/2018  Tanggal  28  Desember  2018 tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi Tengah  memiliki  beberapa  permasalahan.  Salah  satunya  adalah  pada  hasil  paparan kepada  Menteri  ATR/BPN  pada  tanggal  18  April  2019  Kementerian  ATR/BPN  Provinsi Sulawesi  Tengah  memberikan  5  peta  rencana  lokasi  pembangunan  Hunian  Tetap  untuk korban  bencana.  Dalam  5  Peta  hasil  paparan  tersebut  ada  2  peta  rencana  lokasi  yang bermasalah.  Yaitu  peta  rencana  lokasi  yang  terletak  di  Kelurahan  Duyu  dan  Kelurahan Tondo.  Untuk  peta  rencana  lokasi  yang  terletak  di  Kelurahan  Duyu  menyatakan  bahwa sebagian  lokasi overlap dengan  ZRB  3.  Pada  ZRB  Kategori  3  ada  larangan  untuk pembangunan  hunian  baru.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pada  lokasi  yang overlap dengan  ZRB  3  tidak  akan  dibangun  hunian  tetap.  Dari  total  100%  yaitu  79.3  Ha  lokasi yang telah ditetapkan terdapat 53% seluas 42 Ha yang berada pada ZRB 3. Sehingga hanya 47% seluas 37.3 Ha yang dapat dipergunakan untuk pembangunan hunian tetap. Hal ini berpengaruh  terhadap  jumlah  hunian  tetap  yang  akan  dibangun,  apakah  mencukupi untuk  menampung  korban  bencana  atau  tidak.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada diagram dibawah ini dan lampiran 10.
Dengan  adanya  hasil  paparan  kepada  Menteri  ATR/BPN  tersebut  maka  dapat dikatakan  bahwa  Peta  Rencana  Lokasi  yang  terletak  di  kelurahan  Duyu overlap dengan ZRB  3  benar  adanya.  Dalam  pengambilan  kebijakan  tentang  penetapan  lokasi  terlihat seperti  terburu-buru  dikarenakan  masih  adanya  permasalahan  tersebut.  Permasalahan tersebut dapat dihindari apabila Lembaga Pemerintah lebih cermat memperhatikan Zona Ruang Rawan Bencana Kota Palu dan sekitarnya yang telah disepakati.
Gambar 2. Persentase Lokasi Pengadaan Tanah terhadap ZRB
Sumber: Olah data peneliti, 2019.

## 118 Mokhamad Usman Rakhmawan, Sutaryono, Setiowati

## G. Penguasaan Tanah di Sekitar Lokasi Pengadaan Tanah
Sebelum diterbitkannya Peta Penetapan Lokasi telah dilakukan survey awal. Survei tersebut  memberikan  lokasi-lokasi  alternatif  untuk  pembangunan  Hunian  tetap  dalam rangka  relokasi  korban  bencana.  Hasil  survey  tersebut  berupa  Masterplan  yang menjelaskan  kekurangan  dan  kelebihan  masing-masing  alternatif.  Dalam  hasil  survey tersebut  juga  menjelaskan  penguasaan di  sekitar  lokasi  Masterplan. Sinergi  yang  kurang cermat  antar  Lembaga  Pemerintah  menyebabkan  beberapa  permasalahan  muncul.  Salah satunya  terkait  dengan  penguasaan  di  sekitar  lokasi  Pengadaan  Tanah  yang  telah ditetapkan.
Pada  hasil  paparan  kepada  Menteri  ATR/BPN  pada  tanggal  18  April  2019 Kementerian ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan  permasalahan lain berada pada Lokasi yang berada di Kelurahan Tondo dimana pada lokasi ini overlap dengan Hak Milik. Ini menjadi masalah intern bagi Kementerian ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah dimana Hak Guna Bangunan overlap dengan Hak Milik. Hal ini terjadi dikarenakan dasar Penetapan  Lokasi  hanya  berorientasi  pada  peta  HGB,  sedangkan  HGB  tersebut  belum dioverlay ke Peta GeoKKP sehingga setelah ditetapkan dan diinventarisasi oleh satgas A maka  terdapat  sebagian  kecil  yang overlap .  Dapat  dikatakan  ada  kesalahan  ploting  peta HGB  sehingga  terlihat overlap tetapi  sebenarnya  tidak  ada  permasalahan  di  lapangan dikarenakan  terpisah  oleh jalan  desa.  Bagi  para  pemegang  hak  milik dan  pemegang  hak guna  bangunan  pun  tidak  ada  sengketa  batas  pada  lokasi  tersebut.  Tetapi  kenapa penetapan  lokasi  hanya  berorientasi  pada  peta  HGB  tanpa  memperhatikan  Peta Penguasaan.  Padahal  dalam  panitia  tersebut  ada  Kementerian  ATR/BPN  Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki Peta Penguasaan.

## H. Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan
Permasalahan  yang  timbul  saat  ini  dalam  hal  Penetapan  Lokasi  Pengadaan  Tanah adalah  adanya overlap dengan  ZRB  3  dan  kepemilikan  masyarakat.  Sehingga  perlu  ada peta yang memberikan informasi lokasi yang berada diluar ZRB 3 atau ZRB 4 dan diluar kepemilikan  masyarakat.  Peta  Potensi  Pengadaan  Tanah  Berbasis  Kebencanaan merupakan peta yang memberikan informasi lokasi yang berada pada ZRB 1 atau ZRB 2 dan tidak ada kepemilikan masyarakat diatasnya.
Gambar 3. Peta Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan
Sumber: Olah data peneliti, 2019.
Peta  ini  menjelaskan  informasi  terkait  dengan  lokasi-lokasi  yang  berpotensi  untuk dilaksanakan Pengadaan Tanah Pasca Bencana, informasi tersebut antara lain :
1. Warna  Kuning  yaitu  lokasi  yang  tidak  berpotensi  untuk  dilaksanakan  Pengadaan Tanah Pasca Bencana;
2. Warna  Hijau  yaitu  lokasi  yang  berpotensi  dilaksanakannya  Pegadaan  Tanah  Pasca Bencana;
3. Warna  Biru  bergaris  yaitu  Lokasi  Pengadaan  Tanah  yang  saat  ini  sedang dilaksanakan.
Pada  peta  ini  memberikan  informasi  tentang  (1)  area  yang  berwarna  kuning merupakan  area  yang  berada  pada  ZRB  3  atau  ZRB  4  dan  area  yang  ada  kepemilikan masyarakat  diatasnya.  Selain  itu  peta  ini  juga  memberikan  informasi  terkait  kemiringan lereng  yang  layak  untuk  dijadikan  areal  pemukiman.  Kemiringan  lereng  yang  dianggap layak  untuk  dijadikan  areal  pemukiman  adalah  kemiringan  0%-15%.  Sedangkan  untuk 16%-25%  dianggap  layak  apabila  telah  dilakukan  clearing  menggunakan  alat  berat  dan menambah  biaya  operasional.  Untuk  kemiringan  lereng  26%-40%  dianggap  terjal  dan tidak layak dijadikan areal pemukiman. Sehingga dalam peta ini untuk kemiringan 16%-

## 120 Mokhamad Usman Rakhmawan, Sutaryono, Setiowati
40% diberikan warna kuning karena dianggap belum layak untuk dijadikan pemukiman; (2)  untuk  warna  hijau  merupakan  lokasi  yang  berada  pada ZRB 1 atau ZRB 2 dan  tidak ada kepemilikan masyarakat diatasnya. Sehingga pada lokasi yang berwarna hijau sangat berpotensi  untuk  dilakukan  Pengadaan  Tanah  apabila  bencana  serupa  terjadi  kembali; (3)warna biru bergaris menggambarkan lokasi Pengadaan Tanah Pasca Bencana yang saat ini sedang dilaksanakan.
Lokasi berwarna hijau dan utuh tanpa terpisah oleh kepemilikan masyarakat berada di  Kecamatan  Mantikulore  sehingga  dapat  dikatakan  Kecamatan  Mantikulore  adalah lokasi pertama yang dapat dilaksanakan Pengadaan Tanah setelah terjadi bencana. Selain Kecamatan  Mantikulore  ada  Kecamatan  Palu  Barat  dan  Kecamatan  Palu  Utara  yang memiliki lokasi utuh tanpa terpisah oleh kepemilikan masyarakat tetapi dalam skala yang lebih kecil. Sehingga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Korban Bencana karena Lembaga Pemerintah hanya memiliki waktu singkat untuk segera melaksanakan  Pengadaan  Tanah  tersebut  mengingat  korban  bencana  berada  di  lokasi pengungsian  yang  kurang  layak.  Untuk Kecamatan  Tatanga dan  Tavaili  walaupun  zona hijau sangat kecil tapi masih dapat dianggap berpotensi untuk dijadikan lokasi Pengadaan Tanah.  Kecamatan  Palu  Timur  dan  Palu  Selatan  memiliki  zona  hijau  tetapi  banyak terpisah oleh kepemilikan warga sehingga apabila akan dijadikan lokasi Pengadaan Tanah maka luasan yang didapatkan pun tidak terlalu luas.
Sehingga  dapat  disimpulkan  lokasi  yang  diprioritaskan  untuk  dilaksanakan Pengadaan Tanah berskala besar berada pada (1) Kecamatan Mantikulore; (2) Kecamatan Palu Barat. Untuk lokasi yang diprioritaskan pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam skala kecil yaitu (1) Kecamatan  Palu Utara; (2) Kecamatan Tatanga; (3) Kecamatan Tavaili; (4) Kecamatan Palu Timur; dan (5) Kecamatan Palu Selatan. Dalam peta ini juga memberikan informasi  tentang  lokasi  yang  saat  ini  dilaksanakan.  Area  yang  diarsir  berwarna  biru menunjukkan  lokasi  yang  sedang  dalam  proses  Pengadaan  Tanah  pasca  bencana  28 September 2018.
Peta  Potensi  Pengadaan  Tanah  Berbasis  Kebencanaan  ini  dapat  dijadikan  acuan Pemerintah dalam hal penetapan lokasi guna meminimalisir kendala dalam pelaksanaan Pengadaan  Tanah  untuk  Korban  Bencana.  Mengingat  banyaknya  kendala  dalam pelaksanaan  Pengadaaan  Tanah  pasca  bencana  saat  ini  diharapkan  Peta  ini  dapat dijadikan  salah  satu  solusi  untuk  mempercepat  proses  Pengadaan  Tanah  pasca bencana. Peta  ini  juga  secara  tidak  langsung  memberikan  informasi  tentang  lokasi-lokasi  yang aman untuk dijadikan pemukiman. Masyarakat umum dapat menjadikan peta ini sebagai acuan dalam membangun hunian mereka, apakah lokasinya berada pada area yang aman untuk dijadikan pemukiman atau tidak. Pengembang Perumahan juga dapat menjadikan
acuan  mereka  dalam  memutuskan  apakah  lokasi  yang  mereka  beli  berada  pada  zona aman atau tidak.

## I. Kesimpulan dan Saran

## 1. Kesimpulan
Kondisi  Wilayah  di  lapangan  pascabencana  telah  terzonasi  dengan  baik  melalui terbitnya  Zona  Ruang  Rawan  Bencana  Kota  Palu  dan  Sekitarnya  yang  disepakati  oleh sebelas  Lembaga  Pemerintah.  Tetapi  tidak  sinkronnya  antar  Lembaga  Pemerintah sehingga  menyebabkan  kendala-kendala  di  lapangan,  antara  lain  (1)  Terdapat  kategori ZRB  3  pada  lokasi  yang  telah  ditetapkan  sebagai  lokasi  Pengadaan  Tanah  di  Kelurahan Duyu  Kecamatan  Tatanga  yang  menyebabkan  berkurangnya  jumlah  pembangunan Hunian  Tetap  untuk  korban  bencana;  (2)  Terpadat  Hak  Milik  yang  tumpang  tindih dengan  lokasi  Pengadaan  Tanah  di  Kelurahan  Tondo  Kecamatan  Mantikulore  yang merupakan eks Hak Guna Bangunan.

## 2. Saran/Rekomendasi
Perlu adanya upaya Mitigasi Bencana dalam bentuk Peta Potensi Pengadaan Tanah Berbasis  Kebencanaan.  Peta  tersebut  memberikan  informasi  terkait  dengan  lokasi  yang aman  untuk  dijadikan  areal  pemukiman,  berada  pada  ZRB  1  atau  ZRB  2  dan  tidak  ada Hak Milik diatas lokasi tersebut serta berada pada kemiringan 0%-15%.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  S  2008,  ‘Analisis  kestabilan  lereng  dengan  metode  irisan’,  diposting  pada  15
Desember 2011, dilihat pada 1 Maret 2019.
https://id.scribd.com/doc/75742926/Analisis-Kestabilan-Lereng-Dengan-Metode-
Irisan
Anonim, 2018, ‘likuifaksi (pencairan tanah) : penyebab -dampak-p roses’ diposting pada 11 oktober  2018,  dilihat  pada  11  februari  2019,  https://ilmugeografi.com/ilmu- bumi/tanah/likuifaksi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2018, Kerugian Akibat Gempa Palu Mencapai 18,4 Trilliun ,  diposting  pada  28  Oktober  2018,  dilihat  pada  10  Februari  2019, https://www.cnnindonesia.com

## 122 Mokhamad Usman Rakhmawan, Sutaryono, Setiowati
Berke, P & Smith, G 2010, Hazard Mitigation , planning and disaster resiliency: Challenges and Strategic  choice  for  the  21  century.In  :  Frau  (ed)  Sustainable  Development  and  Disaster Resiliency . Amsterdam, The Netherland: IOP Press, pp 1-23.
Bronen,  R  2015, ’Climate -induced  community  relocations  using  integrated  social- ecological assessme nt to foster adaptation and resilience’, Ecology and Society , Vol.
20 No. 3, Resilience Alliance Inc, https://www.jstor.org/stable/26270247
Chinnapancharoenkalunyuta 2011, ’Land Tenure In Disaster Risk Management : Case Of Flooding  In  Nepal’, Tesis  Fakultas  Ilmu  Geo-Informasi  dan  Pengamatan  Bumi , Universitas Twente.
Creswell,  JW  2010, Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Mixed ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Fillah,  Azmi  S 2017,  ‘Program  Penanggulangan  Bencana  Oleh  Disaster  Manage ment Center (DMC), Dompet Dhuafa , vol. 3, no. 2, hlm: 155 – 291, dilihat pada 13 Februari 2019.
Guardian,  2018, ’ Pendapat  3  Pakar  Bencana  Internasional  tentang  Bencana  Alam  di Sulteng ’ ,  dilihat  pada  11  Februari  2019,  https://www. kompasiana.com /1b3las- mk/5bb76070677ffb6881343165/pendapat-3-pakar-bencana-internasional-tentang- bencana-alam-di-sulteng-penyebab-korban-daya-rusak-dan-prediksi?page=all.
International  Strategy  for  Disaster  Reduction (ISDR)  2009, ‘ Terminology  on  Disaster  Risk Reduction’ , United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR),.
Jha,  AK  2010 ,  ‘ Safer  homes,  stronger  communities:  a  handbook  for  reconstructing  after natural  disaster’ ,  Global  Facility  for  Disaster  Reduction  and  Recovery, WorldBank,
Washington, D.C.,USA. htpps://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/publication/SaferHomes StrongerCommunitites.pdf
Oliver-Smith,  A  1991, ’ Successes  and  failures  in  post- disaster  resettlement’ ,  Disasters, 15 (1), 12-23, DOI:10.1111/j.1467-7717.1991.tb00423.x
Prabanchana,  L  2018,  ‘Penjelasan  membuburnya  daratan  akibat  gempa  dahsyat  di  Palu’
diposting pada 4 Oktober 2018, dilihat pada 13 Februari 2019.
https:// jogjatribunnews .com
Singh 1992, ’3 Pengertian Hidrologi Menurut Para Ahli’ , diposting pada 5 Desember 2016, dilihat  pada  2  Maret  2019,  https://www. geologinesia.com /2016/12/3-pengertian- hidrologi-menurut-para-ahli.html
Smith, K, Petley, DN 2008, Environmental Hazards  Assessing risk and reducing disaster , 2009
Keith Smith and David N. Petley Routledge, Taylor & Francis e-Library.
Widyaningrum, W 2012, Penyelidikan Geologi Teknik Potensi Likuifaksi Daerah Palu, Provinsi Sulawesi  Tengah, Kementrian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral,  Badan  Geologi, Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan.

## Peraturan-Peraturan
Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Tengah  Nomor  :  369/516/DIS.BMPR-Q.ST/2018  tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana Di Provinsi Sulawesi Tengah.
Peraturan  Pemerintah  No  21  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan
Bencana.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun
2007  Tentang  Penanganan  Permasalahan  Hukum Dalam  Rangka  Rehabilitasi  Dan Rekontruksi  Wilayah  dan  Kehidupan  Masyarakat  Di  Provinsi  Nangroe  Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.