Efek Pasca-Pencabutan PPKM di Pedesaan : Studi Kasus Tentang Perspektif Sosial Dan Kesehatan di Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima
Muammar Iksan 1 , Irdansyah 2 Kaharuddin 3
1 Program Studi Gizi, Universitas Muhammadiyah Bima Email: muammariksan31@gmail.com
2 Program Studi Magister Pendidikan Sosiologi , Universitas Muhammadiyah Makassar Email: irdansyah1996@gmail.com Email: muammariksan31@gmail.com
3 Program Studi Magister Pendidikan Sosiologi , Universitas Muhammadiyah Makassar Email: kaharuddin@unismuh.ac.id
Abstract. The  aim  of  the  research  is  to  determine  the  reasons  and  social-health  impacts  of  lifting  social restrictions  and  the  role  of  the  government.  The  qualitative  research  method  is  phenomenology  type  to understand  the  social  situation  around  it  from  people's  experiences.  Collecting  data  through  observation, interviews, and documentation. Purposive sampling technique for determining research respondents from the perspective  of  government  and  society.  The  validity  and  credibility  of  the  data  were  validated  using  source triangulation techniques. Data analysis starts from the collection stage, data selection or coding, data analysis, final conclusion stage. The results showed that social restrictions were lifted because they limited the economy, Covid  numbers  were  decreasing,  people  were  free  to  do  their  activities,  health  services  were  starting  to maximize  and  seek  treatment  freely  even  though  the  facilities  were  lacking,  assistance  from  the  government such as direct cash assistance, groceries and social assistance.
Keywords : After the Repeal of Ppkm; Social; Health
Abstrak . Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan serta dampak sosial-kesehatan pencabutan pembatasan sosail  dan  peran  pemerintah.  Metode  Penelitian  kualitatif  berjenis  fenomenologi  untuk  memahami  situasi sosial  disekitar  dari  pengalaman  masyarakat.  Pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Teknik purposive sampling untuk penentuan responden penelitian dari perspektif pemerintah dan masyarakat. Keabsahan dan kredibilitas data divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data mulai  tahap  pengumpulan,  penyeleksian  data  atau  coding,  analisa  data,  tahap  kesimpulan  akhir.  Hasil penelitian  menunjukan  pembatasan  sosial  dicabut  karena  membatasi  ekonomi,  angka  covid  menurun, masyarakat bebas beraktivitas, pelayanan kesehatan mulai maksimal dan berobat dengan bebas meski sarana- prasarana kurang, bantuan dari pemerintah seperti Bantuan langsung tunai, Sembako dan Bantuan sosial.
Kata Kunci : Pasca Pencabutan Ppkm; Sosial; Kesehatan

## PENDAHULUAN
Covid  19 menjadi  katastrofi  yang  sangat  berbahaya dan  merebak  secara  fluktuaif  pada  skala global di abad 21 (Chakraborty & Maity, 2020); menimbulkan kekhawatiran dari semua orang dengan lonjakan  kasus  positif  yang  begitu  cepat  menyerang  spesies,  serta  berdampak  pada  psikologi manusia sejak awal munculnya pandemi yang terdeteksi di Tiongkok (Mustafa et al., 2022; Wilson et al.,  2020).  Untuk  konteks  kesehatan,  De  et  al.  (2023)  mengatakan  dalam  analisisnya  bahwa  hal tersebut menyebabkan banyak pasien rawat inap meninggal. Itu menjadikan pandemi sebagai wabah global dengan ketidaksiapan dunia menghadapinya dan membuat setiap negara membatasi hampir seluruh aktivitas serta pergerakan manusia, terutama warga Tiongkok untuk mencegah penyebaran
Prodi Pendidikan Sosiologi

## Sosiologi
http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium
Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol. XI. Issu 3. September-Desember 2023
serta  penularannya.  Dalam  kasus  ini,  termasuk  Indonesia.  Pandemi  secara  nyata  memberikan pengaruh pada sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial sejak akhir tahun 2019 (Gibson & Olivia, 2020). Dampak  tersebut  mempengaruhi  hampir  seluruh  wilayah  Indonesia  di  sektor  ekonomi,  sosial,  dan kesehatan  sehingga  sebagian  besar  aktivitas  dibatasi  (Mawar  et  al.,  2021).  Di  tengah  penyebaran covid 19 – Negara-negara maju menerapkan kebijakan lockdown penuh, semua wilayahnya disolasi agar  penyebaran  virus  berkurang,  segala  aktivitas  dan  mobilitas  masyarakat  diberhentikan  secara total.  Presiden  Jokowi  memberikan  pernyataan  penerapan  kebijakan  pemberlakuan  pembatasan kegiatan  masyarakat  (PPKM)  sebagai  respon,  serta  langkah  pemerintah  menghadapi  ancaman berdasarkan UUD No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sebagai dasar hukum kebijakan pemberlakuan di Indonesia (Indiati, 2022).
Keputusan  pemeritntah  menetapkan  lockdown,  sebagian  besar,  dianggap  sebagai  penyebab hilangnya berbagai sumber pendapatan dan pekerjaan warga Negara. Kondisi lain dalam pandangan (Suhendri et al., 2022) yang mengemuka di tengah pandemi adalah kepekaan dan kesadaran sosial berkurang,  atau  dikurangi  oleh  peraturan  yang  diberlakukan  selama  ppkm  berlangsung;  selain  itu, insentif bagi masyarakat berdampak ppkm menurun serta banyak ketidak setaraan dalam pelayanan kesehatan yang jelas terlihat (Miller & Jr, 2022).
Penerapan PPKM (sekitar 3 hingga 20 juli 2021) sebagai langkah awal pencegahan, terutama untuk pulau Jawa dan Bali sebagai salah dua penyumbang kasus terbesar, di mana penerapan PPKM masih  diperpanjang  sampai  ±  Desember  2022.  Namun  prakteknya  kurang  efektif  bagi  skala  desa (Wiradinata,  I.,  P.  et  al.,  2022);  atau  kota  besar  lain  (Pribadi,  Frita.,  2022);  bahkan  dinilai  tidak berhasil (MS & Rizaldi, 2020). Dalam penelitian Astuti & Musfiroh, (2022) PPKM diklaim diberlakukan selama  keadaan  darurat  dengan  pembatasan  mobilitas  nasional  meski  di  beberapa  daerah  kurang efektif; tapi secara nyata mengurangi penyebaran virus (Wang et al., 2020). Dan mulai Januari 2023 Indonesia  resmi  mencabut  penerapan  PPKM  dengan  pertimbangan  daya  imunitas  tinggi  setelah vaksinasi dilakukan (Hart et al., 2023).
Situasi  kecamatan  wera  saat  pandemi  dan  pasca  pencabutan  PPKM  tidak  terlalu  berdampak seperti  kota-kota  besar,  meskipun  pada  tahun  2021  pegawai  puskesmas  wera  positif  covid-19 setelah swab tes massal diduga kontak dengan pasien positif. Kebijakan PPKM  mengharuskan warga ke  luar  daerah  melengkapi  syarat  perjalanan,  bagi  masyarakat  desa  itu  mempengaruhi  secara psikologi dianggap merepotkan. Secara sosial masyarakat mengurangi interaksi, khawatir penularan covid-19  serta  kesadaran  penyebarannya  (Napitu  et  al.,  2020;  Wahyudiyono  et  al.,  2021). pencabutan  pembatasan  sosial  masyarakat  bisa  mengadakan  kegiatan  mengundang  massa  dengan protokol kesehatan tidak ketat, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setelah merosot saat pembatasan  sosial  karena  mereka  tidak  bekerja  secara  maksimal.  Di  sektor  usaha  mikro  kecil menengah  turut  merasakan  dampaknya  pada  proses  jual-beli  (Lina  Ayu  Safitri,  2021);  sebab  minat beli  warga  menurun  mempengaruhi  ekonomi keluarga  (Nuraeny  et  al., 2021). Kekhawatiran warga akan pandemi masih memberikan efek psikologis meskipun kasus positif di desa sangiang masih nihil, tim covid memeriksa saat keluar masuk desa bagi yang bepergian, hal tersebut menurut Nawangsari et  al.  (2021)  masyarakat  turut  berpartisipasi  mencegah  covid,  dan  mengetahui  bahaya  pandemi (Napitu  et  al.,  2020);  aktivitas  di  kantor  desa  sebelum  masuk  wajib  pakai  masker,  cuci  tangan  dan menjaga jarak duduk mewaspadai covid 19 (Dabella Yunia et al., 2021).
Meskipun PPKM tidak terlalu berdampak, secara sosial, ekonomi, mereka masih bisa bekerja mencari  makan  dengan  berjualan  dalam  lingkungan  desa  sangiang,  masyarakat  berprofesi  pelaut merasakan dampak sebab  untuk menjual muatan kapal ke flores atau ke sulawesi dibatasi semenjak pandemi  menjalani  protokol  covid-19  di  pelabuhan  tujuannya  oleh  tim  covid  setempat,  menurut Mediyastuti Sofyan et al. (2021) upaya pencegahan virus. Perubahan tidak terlalu signifikan, protocol kesehatan  mengikat  pelaku  perjalanan,  meski  vaksin  merata  sedikit  memberi  rasa  aman (Wahyudiyono et al., 2021); kebijakan pemerintah belum memberikan kepastian nyata tentang sosial dan  kesehatan  jangka  panjang.  Rumusan  masalah:  Apa  alasan  pemerintah  mencabut  PPKM  ? bagaimana  dampak  sosial  dan  kesehatan  pasca  pembatasan  sosial  ?  dan  apa  peran  dan  upaya pemerintah  pasca  PPKM  dicabut?.  Tujuan  dari  penelitian  ingin  mengetahui  alasan  pemerintah
Indonesia  mencabut  PPKM,  untuk  mengetahui  dampak  sosial  dan  kesehatan  bagi  warga  desa sangiang, dan mengetahui peran dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan dampak pandemi sampai pasca PPKM.

## METODE PENELITIAN
Kami  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  fenomenologi  Edmund  Husserl  (Reiners, 2012);  untuk  memahami  situasi  sosial  disekitar  dari  pengalaman  individu,  kelompok  tentang perspektifnya  atau  sudut  pandang  masyarakat,  peneliti  terlibat  langsung  dalam  proses  penelitian guna menangkap konstruksi atas realitas objek studi. Penelitian ini berfokus pada pencabutan ppkm oleh  pemerintah,  dampak  sosial  serta  kesehatan  pascanya,  kemudian  upaya  pemerintah  desa setelah dicabutnya PPKM.
Teknik penentuan responden penelitian Purposive sampling antara lain: Kepala Camat, Kepala Desa,  Pendamping  Desa,  BPD,  masyarakat  di  luar  pemerintahan  dengan  profesi  beragam  yang merasakan  dampak  covid-19  sampai  pasca  PPKM.  Data  dikumpulkan  dengan  teknik  wawancara sistematis, observasi, dokumentasi, dan Kuesioner Essay berupa pertanyaan yang disebarkan lewat platform media sosial sasarannya penduduk Desa Sangiang pada umumnya.
Analisis  data  mulai  tahap  pengumpulan,  penyeleksian  data  atau  coding,  analisa  data,  tahap kesimpulan  akhir  penyajian  hasil  secara  naratif,  pada  proses  mengolah  data  peneliti  dibantu Software  Nvivo  12  Plus  untuk  mendapatkan  hasilnya  (Wahyudin  &  Ismayanti,  2020),  validasi  data teknik triangulasi sumber tetap dilakukan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. HASIL PENELITIAN

## Alasan Pencabutan PPKM di Desa Sangiang
Jawaban reponden dalam analisis peneliti terkait variabel “Alasan Pencabutan PPKM di Desa Sangiang”  cukup  variatif.  Namun  secara  umum,  pada  dasarnya  dapat  diklasifikasi  ke  dalam  dua kategori besar: Perspektif Pemerintah dan Masayarakat. Seperti akan  diperlihatkan oleh gambar 1 – dari perspektif Masyarakat, hasil wawancara dari para responden yang diwakili oleh domain ini tidak begitu variatif dan hanya berkisar pada kriteria: mengetahui dan tidak mengetahui. Sementara jenis respon yang lebih beragam peneliti peroleh dari perspektif pemerintah, di mana beberapa domain yang termasuk dalam kategori Pemerintah seperti: BPD, Kepala Desa, Pendamping Desa, dan Camat banyak memberikan jawaban terkait alasan pencabutan PPKM.

## Gambar 1. Alasan pencabutan PPKM
Sumber : Pribadi
Beberapa variasi jawaban yang peneliti peroleh dari para responden, khususnya dari domain pemerintah seperti terlihat  pada visualisasi di atas. Secara eksplisit  -  SFL sebagai pendamping desa dan tenaga ahli sekaligus responden  penelitian misalnya, dalam keterangan yang ia berikan terkait alasan pencabutan PPKM mengatakan:
“PPKM  ini  harus  dicabut  karena  kalau  begitu  situasinya  bisa  berdampak  di  faktor  ekonomi. Pembatasan  ini  memang  berat  karena  orang  jadinya  berpikir  ke  mana  mana  harus  pake  surat  ini surat  itu,  secara  psikologi  merepotkan.  Jadi  faktor  terbesarnya  memang  karena  covid  19  sudah turun”
Kebijakan  PPKM  berdampak  pada  situasi  ekonomi  masyarakat,  aktivitas  dibatasi  karena pandemi,  ke  luar  daerah  harus  melengkapi  syarat  administrasi  bagi  pelaku  perjalanan  menyulitkan aktivitas,  penyebaran  pandemi  menurun  menjadi  alasan  terbesar  pencabutan  pembatasan  sosial. Seperti  visualisasi  di  atas  hasil  jawaban  dari  perspektif  masyarakat,  hasil  jawaban  responden  yang diwakili  oleh  domain  ini  cukup  variatif  hanya  berkisar  pada  kriteria:  mengetahui  dan  tidak mengetahui, dari 10 responden masyarakat 2 diantaranya tidak mengtahui pencabutan pembatasan sosial. Pada analisa Agustino, (2020) birokrasi cenderung menganggap remeh penanganan pandemi; pemerintah desa harus memastikan Intruksi Kemendagri sudah disosialisasikan, hal tersebut sebagai upaya adaptasi new normal pasca pencabutan pembatasan sosial.
Terdapat  banyak  pertimbangan  dari  pemerintah  sebagai  alasan  pencabutannya  PPKM, mulai dari faktor ekonomi melemahkan usaha masyarakat skala kecil dan besar (Herison, 2020); lihat juga (Rahmi  et  al.,  2022);  daya  beli  masyarakat  berkurang  efek  pembatasan  aktivitas  (Sepfiatin  & Mahendra,  2022)  dan  mobilitas  terganggu  (Priambudi,  Bagus.  et  al.,  2021);  pekerja  kehilangan sumber  penghasilannya  (Dindin.  &  Susanto,  2021);  kondisi  ini  menghambat  ekonomi  (Nasruddi, 2020). Pada sektor kesehatan penyebaran virus menurun, kasus positif melandai, khususnya di desa sangiang kasusnya belum ada sejak awal pandemi. Pemerintah Desa dan Camat selaku keterwakilan pihak  pemerintah pusat untuk pelayanan umum  (Pratiwi,. Dian, 2021); mengikuti dan menjalankan perundang-undangan  tertuang  dalam  instruksi  Mendagri  no  50  dan  51  Tahun  2022  tentang pencabutan kebijakan PPKM.

## Dampak Sosial dan Kesehatan Pencabutan PPKM di Desa Sangiang
Hasil jawaban responden penelitian dalam analisis terkait variable “Dampak Sosial -Kesehatan sangat  variatif,  secara  umum  dapat  diklasifikasi  ke  dalam  dua  kategori  besar:  Dampak  Sosial  dan Kesehatan,  seperti  akan  diperlihatkan  oleh  gambar  2  dari  dampak  sosial  hasil  jawaban  para responden  pada  domain  ini  tidak  begitu  variatif,  hanya  menunjukan:  Tidak  Mensejahterakan  Dan Mensejahterakan.
Gambar 2. Dampak Sosial dan Kesehatan Sumber : Pribadi
Beberapa variasi jawaban yang peneliti peroleh dari para responden, seperti gambar 2 di atas, dari child notes mensejahterakan secara jelas -SHR sebagai BPD sekaligus responden ahli penelitian, dalam  keterangan  yang  ia  berikan  terkait  dampak  sosial  pasca  pencabutan  pembatasan mengatakan:
“Ada secara signif ikan karena masyarakat punya peluang untuk berkomoditif kemana - mana” Masyarakat  mempunyai  kesempatan  untuk  berdagang  ke  luar  daerah  tanpa  dibatasi mobilitasnya,  pendapatan  pekerjaan  meningkat,  mayoritas  warga  sangiang  berprofesi  sebagai nelayan,  pelaut  dan  pedagang  di  luar  daerah.  Seperti  pada  visualiasasi  di  atas  ada  klasifikasi  tidak mensejahterakan misal hasil jawaban responden mengatakan ‘tidak’. Pada aspek kesehatan dampak yang  terjadi  pasca  pencabutan  PPKM  gambar  2  di  atas  jawaban  para  responden  variatif  pada pelayanan  kesehatan  meliputi  :Fasilitas  kesehatan  kurang,  sarana  dan  prasarana  tidak  memadai, responden menjawab “Ya” “Tidak” pada pelayanan kesehatan.
Pasca  pencabutan  PPKM  membuat  aturan  interaksi  sosial  telah  mengubah  nilai  dan  norma sosial  budaya  masyarakat,  penyebaran  informasi  tentang  pandemi  mempengaruhi  perubahan kebiasaan  (Tjahjadi  et  al.,  2023);  perubahan  pola  interaksi  dapat  diamati  pada  aktivitas  kehidupan sehari-hari  pasca  pencabutan  batasan  sosial  (Widyatwati,  2022).  Seperti  memakai  masker,  rajin mencuci  tangan  dan  mengadakan  pernikahan.  Dan  mobilitas  antar  wilayah  leluasa  tanpa  khawatir pemeriksaan  seperti  sebelumnya  menjadikan  ruang  interaksi  sosial  bahkan  pelayanan  kesehatan paling  berefek  (Mawar  et  al.,  2021).  Kegiataan  mengundang  kerumunan  bebas  dilakukan  tanpa protocol kesehatan ketat.
Pada sektor sosial ekonomi mulai menunjukan peningkatan kesejahteraan warga, pemulihan sosial  serta  perbaikan  finansial  rusak  saat  pandemi  (James,  2020;  Sparrow,  et  al.,  2020);  dan ketimpangan sosial serta kemiskinan diperparah covid-19 (Suryahadi et al., 2020). Pasca ruang gerak tidak  lagi  batasi  (Stanesby  et  al.,  2023);  untuk  penanganan  pandemi.,  ekonomi  yang  merosot mempengaruhi  jual  beli  bahan  makanan  berdampak  penurunan  imun  (Maulidia  et  al.,  2022);  kini perlahan mulai tumbuh, adaptasi new normal kehidupan berjalan baik pasca PPKM. Ada pendapat beberapa  responden  bahwa  tidak  mensejahterakan  sebab  masyarakat  di  desa  masih  menjalankan aktivitas  maupun  rutinitas  seperti  biasanya  meski  ketika  ada  pendatang  luar  daerah,  masyarakat membatasi  interaksi  sosial  secara  personal  (Crawford,  F. et  al., 2022);  lihat  juga  (Wei  et  al.,  2023); tidak    seperti  masyarakat  kota  mobilitasnya  tinggi,  namun  tetap  memakai  masker  karena  menjadi kebiasaan selama pandemi.
Keberadaan  Pustu  di  desa  sangiang  sebagai  tempat  pelayanan  kesehatan  masih  kurang memadai,  bahkan  fasilitas  kesehatannya  masih  minim  untuk  memberikan  pelayanan  memadai (Mulyati.  et  al.,  2023).  Kelengkapan  alat  medis  untuk  kesehatan  warga  desa,  tenaga  medis  serta obat-obatan  kurang,  dan  paling  penting  tidak  tersedianya  ambulance  desa.  Selain  pustu  desa memiliki  polindes  melayani  kesehatan  ibu  hamil,  menurut  Hazfiarini  et  al.  (2022)  persalinan  bagus ditentukan  sarana  dan  prasarana  memadai,  kesulitan  fasilitas  bagus  di  daerah  seperti  desa (Herwansyah  et  al.,  2023);  mengharuskan  ibu  hamil  memeriksa  kandungan  di  puskesmas  dengan USG, bahkan sekarang diwajibkan melahirkan di puskesmas.
Puseksmas  kecamatan  wera  sebagai  pusat  kesehatan  masyarakat  masih  kekurangan  sumber daya  dokter  ahli,  dan  kebutuhan  obatnya  masih  terbilang  standar  sesuai  penyakit  ringan  pada umunya.  Pelayanan  vaksinasi  covid-19  dari  puskemas  kepada  masyarakat  menjadi  prioritas,  dan diwajibkan kunci melawan pandemi (Szanyi et al., 2023) lihat juga (Yong et al., 2022) vaksinasi tinggi untuk strategi endemi; sekarang warga bisa datang memeriksa kesehatan dan berobat dengan bebas secara  aman,  tenaga  kesehatan  memberikan  pelayanan  secara  maksimal,  meski  sarana  dan prasarana  tidak  memadai  untuk  diakses  oleh  masyarakat  di  desa  karena  keterbatasan  alat  medis untuk  penyakit  serius  dan  penanganan  pasien  covid  jika  ada  mengharuskan  rujuk  rumah  sakit  di kota,  kesadaran  untuk  menjaga  kesehatan  menjadi  jauh  lebih  tinggi  dari  sebelum  adanya  wabah pandemi  menjadi  kebiasaan,  mengingat  virus  masih  ada  di  sekitar  mungkin  suatu  waktu  bisa terjangkit sehingga pemerintah memperhatikan harus fasilitas pelayanan kesehatan di desa.

## Peran Pemerintah dalam pencabutan PPKM di Desa Sangiang
Terdapat berbagai pernyataan dari hasil wawancara dan kuesioner essai peneliti bersama para responden,  pemodelan  sederhana  yang  peneliti  klasifikan  sesuai  hasil  jawaban  responden  pada gambar 3 - perlu diperhatikan setidaknya ada 2 dua hal termasuk bagian ( child nodes) penting pada peran  pemerintah  pusat (parent  nodes) yang  telah  peneliti  kelompokan  dari  peran  pemerintah antara lain: 1) Mengambil keputusan; 2) Memberkan bantuan ( Jenis bantuan berupa PKH, Bansos, BLT, Sembako dan Manfaat bantuan terdiri dari belum efektif, bermanfaat, kurang membantu, dan sangat  efektif).  Maka  bisa  dikatakan  pemerintah  pusat  beperan  penting  dalam  membantu masyarakat  terdampak  covid  dengan  kebijakan  dan  membantu  sosial  ekonomi  saat  pandemi  serta pasca  pandemi.  Adapun  hasil  jawaban  dari  responden  seperti”  memberikan  bantuan  sosial’’ sembako” BLT” dan “PKH”.

## Gambar 3. Peran Pemerintah Sumber : Pribadi

## 2. PEMBAHASAN
Berkaitan dengan peran pemerintah dalam upaya membantu masyarakat terdampak pandemi dengan member berbagai jenis bantuan, dari hasil jawaban responden RBS mengatakan :
“Ada Bentuk uang dari desa BLT, dan ada sembako dari provinsi”
Pada  penjelasan  responden  RBS  -  pemerintah  provinsi  memberikan  bantuan  berupa  paket sembako kemudian dari pemerintah desa ada BLT dari anggaran dana desa bagi yang membutuhkan sesuai  syarat  penerimanya,  untuk  implementasinya  bantuan  belum  efektif  membantu  masyarakat. Sesuai visualisasi di atas bahwa jawaban responden berkisar antara: “Belum efektif”, “bermanfaat”, “kurang membantu”.
Pemerintah  pusat  memberikan  bantuan  berupa  Bansos  merupakan  singkatan  dari  bantuan sosial  untuk  mengatasi  kesenjangan  sosial,  maka  pemerintah  membuat  kebijakan    pemberian bantuan sosial. Menurut (Mikhael et al., 2021) pada artikelnya kebijakan ini merupakan produk dari Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan Negara  dan  Stabilitas  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Covid-19  (Perppu  1/2020)  yang selanjutnya dalam hal pendanaan dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.02/2020 dan  Peraturan  Menteri  Kebijakan  No.  43/PMK.05/2020;  lihat  juga  (Mikhael  et  al.,  2021);  dengan harapan lepas dari resiko kemiskinan dampak pandemi.
Pemerintah  Desa  menggunakan  Anggaran  Dana  Desa  untuk  penanganan  pandemi  atas instruksi  pemerintah  pusat  dengan  membeli  segala  kebutuhan  pencegahan  covid  di  desa  alat kesehatan, dan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) menurut Chumairo & Ulum, (2021) adalah bentuk  kerjasama  pemerintah  membantu warga  terdampak  covid.  Penerima     bantuan  diputuskan
melalui Musdes sesuai kriteria misal kehilangan pekerjaan (Habibah & Rosyda, 2022): penerima tidak terima  bantuan  lain  (Ikmal  &  Noor,  2021);  keterbukaan  informasi  dinilai  efektif  membantu  lewat Musdes  (A,  Nimrah.,  R.  et  al.,  2022).    Pada  awal  pandemi  diberikan  Rp.900.000  selama  4  bulan dengan skema 2 kali pencairan, kemudian ada perubahan nominalnya jadi Rp.600.000 3 bulan sekali, setelah  itu  pada  tahun  2023  jumlahnya  menurun  Rp.  300.000  diperuntukan  bagi  miskin  ekstrem pasca  pandemi    disebut  BLT  Ekstrem  dari  pemerintah  Desa  (Sparrow  et  al.,  2020);  bantuan bermanfaat  meningkatkan  daya  beli.    Pada  proses  penyalurannya  masih  ditemukan  masalah  tidak tepat sasaran pemerintah desa serta kurang selektif (Firmansyah, W. & Fanida, Eva., 2022); bahkan terjadi kecemburuan sosial (Saroh, A. & Panjaitan, R., 2021).
Selain  bantuan  langsung  tunai  ada  PKH  program  bantuan  sosial  keluarga  miskin,  untuk peningkatan  sumber  daya  manusia  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  (Sofia  &  Aji,  2022);  dari pemerintah  sebelum  adanya  pandemi  sampai  pasca  PPKM  program  dinilai  bermanfaat  bagi penerimanya  karena  membantu  keluar  resiko  kemiskinan.  Namun  pelaksanaanya  ditemukan masalah pendataan database yang kurang update di lapangan oleh pendamping, misal dari penerima bantuan  yang  tidak  tepat sesuai  kriteria,  warga menganggap  kurang  membantu  sebab  biaya  hidup dengan  nominal  bantuan  tidak  cukup.  Kemudian  pada  analisis  Sofia  &  Aji  (2022)  menimbulkan kerawanan korupsi saat penyaluran bantuan tunai ditransfer ke ATM penerima tapi kartu dan buku rekening dipegang oleh agen bank kerja sama dengan pendamping; ini akan menimbulkan masalah dan kecurigaan.
Bantuan  lain  dari  Dinas  Sosial  Kabupaten  yaitu  bantuan  pangan  non  tunai  (BPNT)  berupa bahan  pangan  membantu  warga  yang  terbatas  mobilitas  sosial  dan  daya  beli  berkurang  serta meringankan  beban  masyarakat  miskin;  syaratnya  tidak  menerima  bantuan  lain  (Khoiriyah  et  al., 2020).  Persoalan  bantuan  belum  efektif  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan  keperluan  hidup, penyaluran bantuan dan penerima bantuan tidak  tepat sasaran, menjadikannya kurang efektif dan potensi penyelewangan ada (Nasrullah, M. & Annisa, 2021).

## KESIMPULAN
Maka  dengan  demikian  dapat  dipastikan  bahwa  alasan  pencabutan  PPKM  oleh  pemerintah karena  membatasi  aktivitas  serta  moblitas  masyarakat  yang  ingin  bepergian  ke  luar  daerah berdampak ekonomi tidak berkembang, kasus pasien positif covid 19 berkurang. Adapun dampaknya pasca  pencabutan  kebijakan  tersebut  aktivitas  warga  kembali  normal  tanpa  khawatir  pandemi, masyarakat bisa kembali bekerja, pada aspek kesehatan meski fasilitas kesehatan kurang memadai tapi  untuk  pelayan  kesehatan  masyarakat  bisa  memeriksa  dan  berobat  secara  aman  serta  bebas tanpa  khawatir  penularan  virus.  Pemerintah  memberikan  berbagai  jenis  bantuan  bagi  masyarakat terdampak covid 19 sesuai kriteria penerima sejak awal pandemi sampai pascanya, bantuan berupa BLT,  PKH,  Bansos  dan  Sembako,  pemberian  bantuan  dinilai  sangat  bermanfaat  bagi  penerimanya meski  dalam  pelaksanaanya  masih  ditemukan  masalah  tidak  tepat  sasaran,  rawan  dikorupsi,  dan bantuan  tidak  mampu  mensejahterakan  bahkan  belum  cukup  memenuhi  kebutuhan  penerimanya. Peneliti  menyarankan  peneliti  selanjutnya  untuk  bisa  meneliti  di  kecamatan  atau  Kota/Kabupaten agar hasilnya lebih variatif.

## DAFTAR PUSTAKA
A, Nimrah., R., Y., Hidayat, R., & Djabbar, .Isra. (2022). Kemampuan Desa Dalam Mengelola Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  (Blt-Dd)  Secara  Akuntabel. Jurnal  Neo  Societal , 7 (1),  1 – 9. https://doi.org/10.52423/jns.v7i1.21029
Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid- 19 : Pengalaman Indonesia Analysis Of  Covid- 19  Outbreak  Handling  Policy :  The  Experience  Of  Indonesia. Jurnal  Boneo Administrator , 16 (2), 253 – 270. https://doi.org/10/2458/jba.v16i2.685 Astuti, S. B., & Musfiroh, T. (2022). Critical Discourse Analysis Online News “ PPKM Darurat Jawa -Bali Diterapkan 3- 20  Juli  ,  Apa Bedanya  dengan PPKM Mikro  dan PSBB  ”  Using  Teun  A  .  van Dijk Model. Proceedings of the 1st World Conference on Social and Humanities Research (W-SHARE
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
2021) , 654 , 168 – 173. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/. Chakraborty,  I.,  &  Maity,  P.  (2020).  COVID- 19  outbreak :  Migration  ,  effects  on  society  ,  global environment and prevention Machine Translated by Google. Science of the Total Environment , 728 , 1 – 7. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138882
Chumairo, N., & Ulum, A. W. (2021). Analisis Penanganan Wabah COVID-19 dalam Perspektif Model Collaborative  Governance  (  Studi  Kasus  pada  Desa  Karang  Rejo  ,  Kecamatan  Purwosari  , Kabupaten  Pasuruan  ). JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 10 (3),  179 – 185. https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2260
Crawford,  F.,  W.,  Jones,  Sydney.,  A.,  Cartter,  M.,  Dean,  S.  G.,  Warren,  J.  L.,  Li,  Z.,  R.,  Barbieri,  J., Campbell,  J.,  Kenney,  P.,  Valleau,  T.,  &  Morozova,  O.  (2022).  Impact  of  close  interpersonal contact  on  COVID- 19  incidence :  Evidence  from  1  year  of  mob ile  device  data. SCIENCE ADVANCES | RESEARCH ARTICLE CORONAVIRUS , 5499 (January), 1 – 11.
Dabella Yunia, Gandakusumah, N. S. S., Zahra, N. S., Musdalifah, Fajrianti, F., Putra, H. D., Ashri, F., & Qunnisa,  I.  (2021).  Meningkatkan  kewaspadaan  masyarakat  terhadap  Covid-19  pada  masa PPKM  di  Kelurahan  Cibodasari. Panrannuangku  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 1 (1),  44 – 50. https://doi.org/10.35877/panrannuangku487
De,  G.  M.,  Reyne,  A.  G.,  Lora-tamayo,  J.,  Mui,  A.,  Martínez,  M.  A.  C.,  Rivera,  N.  A.,  Garcia,  E.  O., Moreno, B. S., Castro, S. J. F., Rhyman, N., Fontan, P. M. P., Piles, L., Caleya, J. F. L., Villarejo, M. E. F., Jiménez-garcía, N., Boixeda, R., Santos, J. M. A., Bermejo, C. L., &  Network,  S.-. (2023). Impact of days elapsed from the onset of symptoms to hospitalization in COVID-19 in-hospital mortality : time.
Revista Clínica Española , 223 , 281 – 297.
https://doi.org/10.1016/j.rceng.2023.03.006
Dindin.,  &  Susanto,  H.  (2021).  Dampak  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (  PPKM  ).
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 8 (2), 91 – 93.
Firmansyah,  W.,  I.,  &  Fanida,  Eva.,  H.  (2022).  Efektivitas  penyaluran  bantuan  langsung  tunai  dana desa (blt-dd) kepada masyarakat terdampak covid-19 di desa kepatihan kabupaten jombang. Publika , 9 (5), 261 – 272. https://doi.org/10.26740/pubilka.v10n1.p261-272 Gibson, J., & Olivia, S. (2020). Direct and Indirect Effects of Covid-19 On Life Expectancy and Poverty in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic
Studies , 56 (3), 325 – 344. https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1847244
Habibah, U., & Rosyda, M. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Langsung Tunai.
JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA , 6 (1), 404 – 413.
https://doi.org/10.30865/mib.v6i1.3471
Hart, R. J., Baumer-mouradian, S., Bone, J. N., Olson, P., Schroter, S., Weigert, R. M., Chung, S., Shah, P., Lunoe, M. M., Evers, M., Nelson, C. E., Goldman, R. D., Attitude, C.-P., & Covipas, S. (2023). Factors  associated  with  US  caregivers  ’  uptake  of  pediatric  COVID -19  vaccine  by  race  and ethnicity. Vaccine , 41 (15), 2546 – 2552. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.02.080
Hazfiarini,  A.,  Rana,  Zahroh.,  I.,  Akter,  S.,  Homer,  C.  S.  E.,  &  Bohren,  M.  A.  (2022).  Indonesian
midwives  ’  perspectives  on  changes  in  the  provision  of  maternity  care  during  the  COVID -19 pandemic :
A qualitative st udy. Midwifery , 108 , 103291. https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103291
Herison.  (2020).  Dampak  ekonomi  pembatasan  sosial  berskala  besar  terhadap  masyarakat  kota pekanbaru  di  provinsi  riau. Dampak  Ekonomi  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besarterhadap Masyarakat Kota
Pekanbaru Di Provinsi Riau , 11 (2), 164 – 173. https://doi.org/10.3697/jeb.v111i2.269
Herwansyah, H., Czabanowska, K., & Bäck, Peter., S. (2023). Barriers and facilitators to the provision of  maternal  health  services  at  community  health  centers  during  the  COVID- 19  pandemic : Experiences of midwives in Indonesia. Midwifery , 123 , 1 – 8. https://doi.org/10.1016/j.midw.2023.103713
Ikmal, N. M., & Noor, M. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perekonomian Masyarakat  Pada  Kondisi  Pandemi. Prosiding  Seminar  Nasional  &  Call  for  Paper  “Peran
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi,” 8 (1), 312 – 327. https://doi.org/10.38156/gesi.v8i1.96
Indiati.  (2022).  Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  ( PPKM ) Dalam Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal ILmu Sosial, Politik Dan Humaniora , 6 (2), 1 – 7. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah James, J. J. (2020). COVID- 19 : Reflections. Disaster Medicine and Public Health Preparedness , 14 (6),
8 – 11. https://doi.org/10.1017/dmp.2020.191
Khoiriyah, F., Oktavia, L., Zakiyah, N., & Huda, M., A., I. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan
Kanor Kabupaten Bojonegoro. Spirit Publik , 15 (2), 97 – 110. https://doi.org/102961/sp.v15i2.43501
Lina Ayu Safitri, C. B. D. (2021). Analisa Kebijakan Pemberlakuan Ppkm Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap  Industri  Skala. Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Sumber  Daya , Vol.  23 (2),  97 – 107. https://doi.org/10.23917/dayasaing.v23i2.16180
Maulidia, A., Angraini, D. I., & Sutarto. (2022). Hubungan Antara Asupan Imunonutrisi dengan Status Imunitas Relationship Between Immunonutrition Intake With Immunity Status Post- Covid-19 Pandemic. Medula , 13 (1), 185 – 190. https://doi.org/1053089/medula.v13i1.622 Mawar,  Andriyani,  L.,  Gultom,  A.,  &  Ketiara,  K.  (2021).  Dampak  Sosial  Ekonomi  Kebijakan Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (  PPKM  )  di  Indonesia. Seminar  Nasional Penelitian  LPPM  UMJ ,  1 – 12.  e:  http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit%0AE-ISSN:2745- 6080
Mediyastuti  Sofyan,  M.,  Abdussalam,  A.,  Sabila  Arifin,  A.,  Yuda  Pratama,  D.,  &  Hapid,  F.  (2021). Efektivitas  Implementasi  PPKM  Terhadap  Publik  Dalam  Otoritas  Pemerintah  Kota  Bandung. Jurnal Identitas , 1 (2), 62 – 73. https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.156
Mikhael, L., Nursanty, R., Y., I., & Hananto, R. (2021). Tinjauan Konstitualitas dan Studi Implementasi Kebijakan  Bantuan  Sosial. Jaminan  Perlindungan  Hak  Konstitusional Dan  Implementasinya Di Masa Pandemi Covid-19 , 7 (1), 1 – 36. https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.707 Miller, D. S., & Jr, R. J. T. (2022). COVID- 19 and health inequalities : lessons for pandemic disasters yet  to  come. Sociological  Spectrum :Mid -South  Sociological  Association , 42 (3),  157 – 161. https://doi.org/10.1080/02732173.2022.2085639
MS,  Z.  H.,  &  Rizaldi,  A.  (2020).  Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan Kebijakan Publik Indonesia , 7 (1), 36 – 53. https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370 Mulyati.,  Suryoputro,  A.,  &  Martini,  Rina.  (2023).  Kesiapan  Rumah  Sakit  untuk  Pandemi  Covid- 19 : Literature  Review  Hospital. MPPKI  Media  Publikasi  Promosi  Kesehatan  Indonesia  The Indonesian
Journal of Health Promotion , 6 (5), 850 – 859. https://doi.org/10.56338/mppki.v6i5.3376
Mustafa, S., Ahmed, J., Awadelgeed, B. A., & Miskeen, E. (2022). Assessing the Psychological Impact of  the  Pandemic  COVID  -19  in  Uninfected  High-Risk  Population. Journal  of  Multidisciplinary Healthcare ISSN: , 15 , 391 – 399. https://doi.org/10.2147/JMDH.S350306
Napitu,  U.,  Corry,  C.,  &  Matondang,  K.  D.  (2020).  Sosialisasi  Pembatasan  Pelaksanaan  Kegiatan Masyarakat  (Ppkm)  Mikro  Di  Kelurahan  Bah  Kapul. Community  Development  Journal :  Jurnal Pengabdian Masyarakat , 2 (2), 232 – 241. https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1698
Nasruddi. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
. SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I , 7 (7), 639 – 648. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569
Nasrullah,  M.,  A., &  Annisa,  R.  (2021).  Analisis  Bantuan  Sosial  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat Tanah  Laut  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Riset  Akuntansi  Politala , 4 (2),  95 – 101. https://doi.org/10.34128/jra.v4i2.65
Nawangsari,.  Rining,  E.,  Rahmadani,  Ardha,  W.,  Firmansyah,  Nosa.,  Y.,  &  Zachary  ,  Yovi,  A.  (2021). Partisipasi  Masyarakat  Kelurahan  Jelakombo  terhadap  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  Skala  Mikro  Di  Kabupaten  Jombang. Jurnal  Syntax  Transformation , 2 (5),
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
593 – 605. https://doi.org/10.46799/jst.v2i5.270
Nuraeny,  R.,  Nur  Azizah,  S.,  &  Nur  Salam,  A.  (2021).  Apakah  Kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Berpengaruh Terhadap Ketahanan Keluarga Pedagang Di Kebumen.
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , 2 (9), 1627 – 1639. https://doi.org/10.36418/jist.v2i9.236
Pratiwi,.  Dian,  K.  (2021).  Inovasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Penanganan  Covid-19  di Indonesia. Amnesti:  Jurnal  Hukum  V , 3 (1),  37 – 52.  https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.929 Submitted:
Priambudi, Bagus., N., Ariani, N., M., Wijaya, M., I., H., & Pradana, Bian. (2021). Pengaruh Kebijakan PPKM Tahap II Jawa Tengah Terhadap Mobilitas Penduduk Pada Sektor Retail dan Rekreasi The Effect of PPKM Phase II Central Java Policy on Population Mobility in the Retail and Recreation Sectors. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah , 19 (2), 189 – 194.
https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.904
Pribadi,  Frita.,  A.  (2022).  Implementation  of  an  Emergency  Community  Restriction  Policy  (  PPKM Darurat  )  for  COVID-19  Mitigation  in  Surabaya. KnE  Social  Sciences , 2022 ,  89 – 100. https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10542
Rahmi,  Z.,  Rozalinda.,  &  Wira,  A.  (2022).  Ancaman  Dampak  Pemberlakuan  Ppkm  Terhadap Perekonomian Dan Perkembangan Umkm Kota Padang. Journal Al-Ahkam , XXIII (1), 19 – 34.
Reiners,  G.  M.  (2012).  Memahami  Perbedaan  antara  Husserl  (  Deskriptif  )  dan  Penelitian Fenomenologis  (  Interpretif  )  Heidegger  Jurnal  Keperawatan  dan  Perawatan. Journal  Nurs Care , 1 (5), 1 – 3. https://doi.org/10.4172/2167-1168.1000119
Saroh,  A.,  Z.,  &  Panjaitan, R.,  P.  (2021). Desa  Terdampak  Covid- 19 : Menilik  Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( Blt-Dd ). Jurnal Administrasi Negara , 27 (2), 110 – 134.
Sepfiatin, N., & Mahendra, G. K. (2022). Evaluasi Kebijakan Ppkm Darurat Covid-19 Dalam Perpsektif LHKP  PP  Muhammadiyah. TheJournalish :  Social  and  Government , 3 (3),  198 – 206. https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.279
Sofia, I., & Aji, I. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. JUSTISI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG , 8 (2), 95 – 107.
Sparrow,  R., Dartanto, T., &  Hartwig, R. (2020). Indonesia Under the New  Normal : Challenges  and the  Way  Ahead. Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies  ISSN: , 56 (3),  269 – 299. https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1854079
Stanesby,  O.,  Greaves,  S.,  Jose,  K.,  Sharman,  M.,  Blizzard,  L.,  Palmer,  A.  J.,  Evans,  J.,  Cooper,  K., Morse,  M.,  &  Cleland,  V.  (2023).  A  prospective  study  of  the  impact  of  COVID-19-related restrictions  on  activities  and  mobility  upon  physical  activity,  travel  behaviour  and  attitudes. Journal of Transport & Health , 1 – 50. https://doi.org/10.1016/j.jth.2023.101624
Suhendri, H., Andika, P. S., & Risnaningsih. (2022). Critical Etnography Of Micro Ppkm Policy In The Covid-19  Pandemic:  A  Study  Based  On  The  Perception  Of  Micro  Entrepreneurs. RJOAS , 1 (3), 72 – 79. https://doi.org/10.18551/rjoas.2022-01.08
Suryahadi, A., Izzati, R. Al, & Suryadarma, D. (2020). Memperkirakan Dampak Wabah COVID-19 pada Kemiskinan. Buletin Of Indonesian Economic Studies . https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390
Szanyi, J., Wilson, T., Howe, S., Zeng, J., Andrabi, H., Rossiter, S., & Blakely, T. (2023). Epidemiologic and  economic  modelling  of  optimal  COVID- 19  policy : public  health  and  social  measures  , masks and vaccines in Victoria , Australia. The Lancet Regional Health - Western Pacific , 32 (3), 100675. https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2022.100675
Tjahjadi, B., Soewarno, N., Ismai, W,. A., W., Kustiningsih, N., & Nafidah, L., N. (2023). Journal of King Saud  University – Science  Community  behavioral  change  and  management  of  COVID-19 Pandemic :  Evidence  from  Indonesia. Journal  of  King  Saud  University  -  Science , 35 (2),  1 – 8. https://doi.org/10.1016/j.jksus.2022.102451
Wahyudin, & Ismayanti, M. (2020). Jurnal nalar pendidikan. JURNAL NALAR PENDIDIKAN , 8 (2), 104 – 113. https://doi.org/10.26858/jnp.v8i2.15258

## Equilibrium: Jurnal Pendidikan
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Wahyudiyono, Eko, B. R., &  Triskani. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Covid-19 Pasca PPKM ( Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  ). Jurnal  Komunika:Jurnal  Komunikasi  Dan Informatika , 10 (2), 102 – 112. https://doi.org/10.31504/komunika.v10i2.4484 Wang,  S.,  Liu,  Y.,  &  Hu,  T.  (2020).  Examining  the  Change  of  Human  Mobility  Adherent  to  Social Restriction  Policies  and  Its  E  ff  ect  on  COVID-19  Cases  in  Australia. International  Journal  of Environmental Research and Public Health Article , 17 (7930), 1 – 17.
https://doi.org/10.3390/ijerph17217930
Wei,  R.,  Zhang,  Y.,  Gao,  S.,  Brown,  B.  J.,  Hu,  S.,  &  Link,  Bruce  G.  (2023).  Health  and  Place  Health disparity in the spread of COVID- 19 : Evidence from social distancing , risk of interactions , and access to testing.
Health and Place , 82 (February), 1 – 11.
https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2023.103031
Widyatwati,  K.  (2022).  Transformasi  Sosial  Budaya  Masyarakat  Pasca  Pandemi  Covid-19. Sebatik ,
26 (1), 387 – 395. https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i1.1855
Wilson, J. M., Lee, J., Shook, N. J., Wilson, J. M., Lee, J., & Covid-, N. J. S. (2020). COVID-19 worries and mental health : the moderating effect of age. Aging & Mental Health , 25 (7), 1289 – 1296. https://doi.org/10.1080/13607863.2020.1856778
Wiradinata,  I.,  P.,  P.,  Dewi,  A.,  A.,  S.,  L.,  &  Suryani,  L.,  P.  (2022).  Efektivitas  Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat(Ppkm)  Terhadap  Adat  Dan  Kebiasaan  Masyarakat  Di  Desa Adat  Menyali  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Konstruksi  Hukum , 3 (2),  383 – 389. https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4841.383-389
Yong,  B.,  Hoseana,  J.,  &  Owen,  L.  (2022).  From  pandemic  to  a  new  normal :  Strategies  to  optimise governmental  interventions  in  Indonesia  based  on  an  SVEIQHR-type  mathematical  model. Infectious Disease Modelling , 7 (3), 346 – 363. https://doi.org/10.1016/j.idm.2022.06.004