## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79

## PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM  PENYUSUNAN  APBDES  DI DESA  PAIT  KECAMATAN  KASEMBON  KABUPATEN  MALANG TAHUN ANGGARAN 2019

## Krishno Hadi*, Iradhad Taqwa Sihidi, Mariano Werenfridus
Jurusan  Ilmu  Pemerintahan,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Muhammadiyah Malang

## Abstract
This study aims to determine community participation in the preparation of APBDES in Pait Village, Kasembon District, Malang Regency for Fiscal Year 2019. The method used is descriptive with a qualitative approach and analyses data sourced from in-depth interviews,  direct  observation,  literature  review,  and  documentation.  The  results obtained  indicate  that  community  participation  in  the  preparation  of  the  APBDes village income budget is participation through thinking by providing ideas or opinions in the preparation of the Pait Village APBDes what is desired by the community and then  considered  by  the  village  government  in  budgeting.  Supporting  factors  are  1) Education level, supporting human resources are expected to be able to provide more substantial proposals, ideas, or opinions about what needs are necessary and urgent 2) The  type  of  work  determines  what  aspirations  and  participation  can  be  provided through village activities. While the inhibiting factor is that not all proposals submitted by the community through the hamlet or village deliberation forums are accommodated into programs. Overall, it shows that Pait Village residents' level of participation and enthusiasm is very high in every process of preparing the Pait Village APBDes

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  partisipasi  masyarakat  dalam penyusunan APBDES di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang Tahun  Anggaran  2019.  Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif  dan  menganalisis  data  yang  bersumber  dari  hasil wawancara mendalam, observasi langsung, kajian pustaka dan dokumentasi. Hasil  penelitian  yang  didapat  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat dalam  penyusunan  anggaran  pendapatan  belanja  desa  APBDes  yaitu partisipasi melalui pemikiran dengan memberikan ide atau pendapat dalam penyusunan  APBDes  Desa  Pait  sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh masyarakat  dan  kemudian  dipertimbangkan  oleh  pemerintah  desa  dalam penyusunan  anggaran.  Faktor  pendukung  yaitu  1)  Tingkat  Pendidikan, sumber  daya  manusia  yang  mendukung  diharapkan  dapat  memberikan usulan, ide atau pendapat yang lebih substansial tentang kebutuhan apa yang perlu  dan  urgen  2)  jenis  Pekerjaan  menentukan  aspirasi  dan  partisipasi  apa yang  dapat  diberikan  melalui  kegiatan  desa.  Sedangkan  faktor  penghambat adalah  adalah  tidak  semua  usulan  yang  disampaikan  masyarakat  melalui forum musyawarah dusun atau pun musyawarah desa diakomodir menjadi program.  Keseluruhan  menunjukkan  bahwa  tingkat  partisipasi  dan antusiasme warga Desa Pait sangat mengikuti setiap proses penyusunan APB Desa Pait sangat tinggi Kata Kunci : partisipasi masyarakat, penyusunan APBDes, perencanaan
Keywords: community participation, preparation of ABPDes, planning
Article history:
Submission April 3 2022 Revision June 03 2022 Accepted June 19 2022
Published June 30 2022
*Corresponding author Email: krishno@umm.ac.id

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79

## PENDAHULUAN
Era  reformasi  mempengaruhi  dinamika  pemerintahan  dari  corak  sentralistis menjadi  desentralistis.  Perubahan  tersebut  menguat  sejak  disahkan  Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  (Pamungkas,  2019). Keberadaan  daerah  menjadi  pilar  utama  pembangunan  yang  didalamnya pemerintahan  desa  sebagai  organisasi  pemerintahan  dan  politik  memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Adanya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa  dan  Undang-undang  No.  23  tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah memberikan legitimasi kepada keduanya untuk mengambil peran sebagai aktor utama pembangunan  (Etika,  2018).  Selain  itu,  otonomi  desa  memberikan  ruang  pada  desa untuk  mengoptimalkan  potensi  yang  ada  baik  dari  sisi  budaya,  adat-istiadat,  ruang hidup  masyarakat,  dll  (Rachmawati  et  al.,  2022).  Keterlibatan  masyarakat  menjadi penentu  sehingga  membutuhkan  kesinambungan  antara  setiap  elemen  yang  ada  di masyarakat (Wisadnya, 2020).
Masyarakat  sebagai  subjek  pembangunan  perlu  dilibatkan  dimulai  dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keberhasilan pembangunan dan pelayanan kepada  masyarakat  dipengaruhi  oleh  ketersediaan  APBDes.  Oleh  karena  itu, keterlibatan  masyarakat  dalam  penyusunan  APBDes  sangat  dibutuhkan  agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Aswari et al., 2019). Tanpa peran aktif masyarakat dalam membuat keputusan berkaitan dengan penyusunan  APBDes  membuka  ruang  untuk  terjadinya  penyimpangan  dalam pengalokasian anggaran. Sehingga masyarakat yang memahami kebutuhannya perlu dilibatkan karena pembangunan desa harus mampu memfasilitasi potensi dan sumber daya yang ada di desa. Ini juga menjadi amanat dari Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi)  No.  01/SKB/M.PPN/12/2017  tentang penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 yang salah satunya menekankan pada partisipasi masyarakat yang ideal dalam pengelolaan keuangan desa yakni terkait penganggaran APBDes.
Penyusunan  APBDes  berdasarkan  Permendagri  No.  37  tahun  2007  tentang pedoman  pengelolaan  keuangan  desa  terdiri  dari  beberapa  prinsip  antara  lain partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (Aswari et al., 2019). Penyusunan APBDes dapat  menjadi  sarana  bagi  masyarakat  pedesaan  untuk  menyalurkan  aspirasi  dan berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa  melalui  pengelolaan  finansial.  Partisipasi masyarakat  sangat  penting  dan  diperlukan  untuk  menyiapkan  anggaran  karena perencanaan  anggaran  merupakan  arah  kebijakan  pemerintah  wilayah  yang diwujudkan  melalui  tahapan  pembangunan  daerah  tertentu  (Johnson  et  al.,  2022; Lehtonen,  2021;  Liao  &  Zhang,  2012;  Lorsuwannarat,  2017;  Mærøe  et  al.,  2021;  Park,

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79
2019;  Barbakem  et  al.,  2018).  Oleh  karena  itu,  APBDes  harus  memprioritaskan keterlibatan masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah  dan  sebagai  bentuk  transparansi  kebijakan  kepada  publik  sebagai  organ tertinggi kekuasaan negara. Pembangunan partisipatif dibutuhkan karena masyarakat memiliki aspirasi tersendiri dalam hal penggunaan anggaran untuk kemajuan desa.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  mengkaji  tentang  partisipasi masyarakat  antara  lain  Suarjaya  (2018)  membahas  tentang  partisipasi  masyarakat dalam  penyusunan  RPJM  Desa  di  Desa  Sangeh,  Kecamatan  Abiansemal,  Kabupaten Badung  dengan  pengklasifikasian  berdasarkan  usia,  tingkat  pendidikan,  pekerjaan, jenis kelamin, dan lamanya tinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tingkat jenis  kelamin,  yang  lebih  banyak  terlibat  adalah  pihak  laki-laki  dibandingkan  pihak perempuan,  masyarakat  yang  berpendidikan  SMA  lebih  aktif  dibandingkan  dengan berpendidikan  SD,  jenis  pekerjaan  tidak  memberikan  dikotomi  yang  mempengaruhi kesempatan untuk berpartisipasi, dan masyarakat yang menempati Desa Sangeh lebih lama memiliki pemahaman lebih kompleks berkaitan dengan masalah desa.
Penelitian  lain  dari  Asasandi  &  Afzal  (2019)  yang  meneliti  tentang  partisipasi masyarakat  Desa  Belanting,  Kecamatan  Sambelia,  Kabupaten  Lombok  Timur  dalam melaksanakan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  pada  penyusunan rencana  kerja  pemerintahan  desa.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat kehadiran  masyarakat  sangat  tinggi  di  setiap  agenda  kegiatan.  Sedangkan  kendala yang  ditemukan  adalah  penyebaran  surat  undangan  yang  terlalu  mepet  beberapa golongan masyarakat tidak sempat membagi waktu untuk bersama membahas tentang perencanaan  pembangunan  desa.  Sedangkan  penelitian  dari  Cahyono  &  Mufidayati (2021)  berfokus  pada  dua  teori  utama  yang  meneliti  tentang  partisipasi  masyarakat Desa  Sasakpanjang,  Kecamatan  Tajurhalang,  Kabupaten  Bogor  dalam  perumusan APBDes.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  berdasarkan  teori  tangga  partisipasi menurut  Arnstein  dan  teori  penganggaran  menurut  Wampler  menunjukkan  bahwa masyarakat masih tergolong degree of tokenism yaitu suatu keadaan dimana masyarakat memberikan pengaruh dalam merumuskan kebijakan tetapi tidak berperan seutuhnya untuk mengawasi program, yang ada.
Wahyuningsih  &  Eko  (2021)  melakukan  penelitian  untuk  mengetahui  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  RKPDes  di  Desa  Pasi  Pinang,  Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan case study analysis yang menemukan  bahwa  masyarakat  hanya  berperan  aktif  dan  musyawarah  kebijakan sedangkan  dalam  pengawasannya  masyarakat  kurang  berpartisipasi  aktif  karena menilai  bahwa  tugas  dan  fungsi  pengawasan  sudah  diwakili  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Penelitian-penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa pembahasan  tentang  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  atau  perumusan APBDes  memiliki  metode  dan  pendekatannya  tersendiri  untuk  mengetahui  sejauh

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79
mana tingkat partisipasi masyarakat. Setiap desa memiliki kendala dan juga kondisi sosial  masyarakat  yang  berbeda  sehingga  setiap  upaya  kajian  baik  di  setiap  desa memiliki perbedaan antara satu sama lainnya.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  menemukan  bahwa Pemerintah Desa benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat tidak hanya dalam proses  penyusunan  APBDes  tetapi  dalam  setiap  penyelenggaraan  desa.  Peran masyarakat yang begitu tinggi dengan antusiasme terhadap pembangunan di Desa Pait menjadi  faktor  penting  sehingga  penggunaan  dana  desa  dapat  dengan  optimal berguna  bagi  masyarakat.  Keterlibatan  tersebut  secara  massif  terjadi  dalam pelaksanaan musyawarah baik dari tingkat dusun sampai di tingkat desa. Keterlibatan tersebut tidak hanya pada tokoh-tokoh masyarakat saja tetapi melibatkan kaum muda dan  perempuan  tanpa  terkecuali.  Selain  itu  juga,  yang  membuat  Desa  Pait  menjadi menarik adalah dari total 4.460 penduduk dengan total 1.105 kepala keluarga terdapat 658 kepala keluarga tergolong miskin. Artinya sebagian besar dari jumlah masyarakat yang ada di Desa Pait masuk dalam kategori bawah sehingga penganggaran di APBDes menjadi hal penting untuk dibahas perihal keterlibatan masyarakat.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  secara  khusus  membahas  tentang  tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Pait, Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Tentunya, beberapa penelitian terdahulu belum pernah membahas tentang  bagaimana  tingkat  partisipasi  masyarakat  di  Desa  Pait  dalam  penyusunan APBDes.  Sehingga,  penelitian  ini  akan  membahas  lebih  jauh  tentang  partisipasi masyarakat  di  Desa  Pait  dengan  kondisi  dan  komposisi  sosial  masyarakat  yang berbeda  dari  desa-desa  lainnya.  Dana  Desa  Pait,  Kecamatan  Kasembon,  Kabupaten Malang pada tahun 2019 sebesar 1,1 Miliar.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  yaitu  suatu  penelitian  yang ditujukan untuk menggambarkan setiap fenomena-fenomena yang telah berlangsung (ex post facto) secara sistematis dan objektif. Selanjutnya penelitian deskriptif  dalam pandangan Sugiyono bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi objek penelitian, baik itu  individu,  institusi,  masyarakat,  dan  yang  lainnya  pada  waktu  dicermati  saat  itu berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana telah terjadi (Sihidi et al., 2021).
Data dikumpulkan melalui depth interview (informan kunci dan utama) dengan kepala desa Pait yakni Bapak Yusuf, observasi dan dokumentasi. Infoman ditentukan dengan  teknik purposive  sampling .  Teknik  analisis  data  yang  didapatkan  melalui  tiga mekanisme tersebut dilakukan melalui pengumpulan data, display data dan penarikan kesimpulan. Selain itu sumber pendukung melalui jurnal penelitian terdahulu, sumber wawancara  dan  dokumentasi  secara  langsung  di  Desa  Pait,  Kecamatan  Kasembon,

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79
Kabupaten  Malang  untuk  mengetahui  secara  lebih  mendalam  tentang  partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes.

## HASIL DAN DISKUSI
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJM  Desa)  dan  Rencana  Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun oleh pemerintah desa (Sukriono, 2021). RPJM Desa dirancang dan diberlakukan selama 6  (enam)  tahun  sedangkan  RKP  Desa  yang  merupakan  penjabaran  dari  RPJM  Desa berlaku selama 1 tahun. RPJM Desa dan RKP Desa menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa.  Proses  penyusunan  dilaksanakan  dalam  beberapa  tahapan  sehingga memungkinkan  setiap  pelaksanaannya  melibatkan  elemen-elemen  terkait  baik pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum (Rahma, 2019).
Upaya  untuk  mewujudkan  kemandirian  desa  dapat  dilakukan  melalui pemberian  kewenangan  dalam  mengelola  keuangan  sendiri  mulai  tahapan perencanaan  sampai  proses  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  unsur  lainnya  (Hidayat  &  Karjuni,  2019). Pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penganggaran di Desa Pait, Kecamatan Kasembon,  Kabupaten  Malang,  setiap  tahunnya  akan  tetap  berpedoman  pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun tersebut.
Tahap perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan dengan siklus pengelolaan keuangan yang lain. Tahap perencanaan dan penganggaran dan implementasi tata kelola keuangan yang baik  dapat  dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  (Rahma, 2019).  Masyarakat  sebagai  objek  utama  kebijakan  sangat  perlu  untuk  berpartisipasi dalam  setiap  tahap  karena  lebih  mengetahui  apa  kebutuhan  prioritas  dan  urgent  di desa.  Dengan  demikian,  keterlibatan  masyarakat  dalam  setiap  rangkaian  kebijakan adalah suatu hal yang penting sebagai upaya meningkatkan potensi desa dan sumber daya lainnya.
Desa  Pait,  Kecamatan  Kasembon,  Kabupaten  Malang  memiliki  jumlah penduduk sebanyak 4.460 orang pada tahun 2020 dengan jumlah laki-laki 2.242 orang, perempuan 2.138 orang dan jumlah Kepala Keluarga 1.105 kepala keluarga dengan 658 kepala  keluarga tergolong  miskin.  Dari  jumlah  tersebut,  mayoritas  masyarakat  Desa Pait bekerja sebagai petani, sedangkan beberapa pekerjaan lain buruh tani dan pegawai swasta menjadi pekerjaan yang dominan digeluti oleh masyarakat. Model perencanaan partisipatif memungkinkan dalam setiap penyusunan rencana kerja dapat melibatkan komponen  masyarakat,  lembaga  masyarakat  dan  swasta  yang  ada  di  wilayah

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79
bersangkutan. Desa Pait terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Slatri terdiri dari RW 2/RT 8, Dusun  Bonjagung  terdiri  dari  RW  1/RT  29,  Dusun  Pait  Lor  terdiri  dari  RW  1/RT  4, Dusun  Baraan  terdiri  dari  RW  1/RT,  Dusun  Tangkil  terdiri  dari  RW  1/RT  3.    Proses perencanaan  pembangunan  desa  diawali  dengan  melaksanakan  musyawarah  di tingkat  dasar  yaitu  musyawarah  dusun.  Pada  tahap  ini,  perencanaan  partisipatif dengan  melibatkan  masyarakat  memberikan  peluang  besar  bagi  masyarakat  untuk terlibat dalam kegiatan yang ada.

## Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019

## Perencanaan
Perencanaan  keuangan  desa  adalah  proses  utama  untuk  memastikan pelaksanaan  anggaran  dapat  terintegrasi  dan  memiliki  output  yang  baik  di  dalam pelaksanaan setiap program yang ada. Setiap prosedur perencanaan harus dipastikan berjalan dengan melibatkan setiap unsur terkait yang ada di desa baik pemerintah desa, BPD,  tokoh  masyarakat,  dll  (Mewvi  I.  Walukow,  Lintje  Kalangi,  2017).  Perencanaan berfungsi untuk memastikan pemetaan penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya memudahkan dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di  desa.  Konsep  perencanaan  penganggaran  yang  dilaksanakan  oleh  desa  harus mengikuti pedoman berdasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 6 tahun (Amalia & Sugiartono, 2021). Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 4 yang menegaskan bahwa perencanaan harus disusun secara berjangka dan ditetapkan sesuai peraturan desa.
Perencanaan berjangka meliputi RPJM Desa yang berlaku selama 6 tahun, RKP Desa  berlaku  selama  1  tahun  yang  merupakan  penjabaran  dari  RPJM  Desa  di  tahun tertentu.  Setiap  perencanaan  yang  ada  di  dalam  RPJM  Desa  telah  dipetakan  per tahunnya  selama  6  tahun.  Masing-masing  tahun  telah  memiliki  rencana  kerjanya, sehingga dari RPJM Desa dan RKP Desa ditahun tertentulah yang menjadi dasar dari pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Syachbrani & Yahya, 2018). Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua BPD Desa Pait mengatakan bahwa, proses  perencanaan  pada  dasarnya  dimulai  dari  aspirasi  yang  disampaikan  oleh masyarakat.  BPD  sesuai  dengan  fungsinya  menjalankan  tugas  sebagai  penampung aspirasi  tidak  hanya  saat  akan  diadakan  musyawarah  desa  tetapi  setiap  hari masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan aspirasi maupun ide berkaitan dengan kebijakan  desa  yang  belum,  sedang  dan  telah  dilaksanakan.  Sehingga  aspirasi  yang tersampaikan dalam musyawarah desa tidak hanya sebatas aspirasi yang terkumpul saat musyawarah  dusun tetapi apa saja yang pernah disampaikan baik kepada BPD atau secara langsung ke pemerintah desa akan dipertimbangkan juga di dalam forum (Wawancara, Januari 2019).

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwasanya keterlibatan masyarakat berkaitan dengan pembangunan di desa sudah berjalan dengan baik bahkan sebelum adanya  forum  musyawarah  desa  atau  musyawarah  dusun.  Partisipasi  masyarakat yang  begitu  tinggi  didukung  dengan  ruang  aspirasi  yang  terbuka,  sehingga masyarakat  tidak  bingung  apabila  memiliki  aspirasi  harus  disampaikan  kemana. Pemerintah desa dan BPD telah menjalankan tugas aspirasinya secara bahu-membahu sehingga masyarakat terfasilitasi. Tahap perencanaan merampung kembali apa yang disampaikan masyarakat sehari-hari sehingga menjadi pedoman dalam pertimbangan kebijakan publik oleh pemerintah desa.

## Penyusunan
Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  adalah  salah satu  bagian  penting  dalam  upaya  membangun  desa  karena  berisikan  rencana keuangan desa berkaitan dengan sumber penerimaan dan pemetaan alokasi dana desa yang akan dicanangkan satu tahun (Hurriyaturrohman et al., 2021). APBDes berisikan pendapatan desa, uraian belanja desa dan pembiayaan desa. Penetapan hasil anggaran tersebut disahkan oleh pemerintah desa Bersama BPD dalam bentuk regulasi peraturan desa.  Penyusunan  APBDes  didasarkan  pada  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKP Desa) dengan referensi utama adalah RPJM Desa. Prosesnya bermula dari musyawarah dusun sebagai elemen demokrasi paling bawah karena dapat memetakan secara detail aspirasi  apa  saja  yang  disampaikan  oleh  masyarakat.  Peran  masyarakat  menjadi penting karena lebih mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi di wilayah tersebut sehingga perlu adanya aspirasi langsung (Desriadi, 2018). Musyawarah dusun ini  melibatkan  elemen  masyarakat  baik  dari  tokoh  masyarakat,  karang  taruna, kelompok  kesenian,  kelompok  Pembinaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK),  Babinsa, Bhabinkamtibmas,  LPMD,  Rukun  Tetangga  (RT)  dan  Rukun  Warga  (RW)  dll. Masyarakat secara luas tidak dilibatkan tetapi melalui perwakilan dari elemen-elemen tersebut dengan tujuan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan kondusif.
Setelah melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat dusun, poin- poin  yang  diperoleh  akan  dibahas  di  dalam  forum  musyawarah  desa.  Musyawarah desa bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang isu-isu strategis desa salah satunya adalah pembahasan RPJM Desa  (Erwandi, 2018). Isu-isu tersebut perlu  dibahas  dengan  melihat  urgensi  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  dan bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  dari  tahun sebelumnya.  Musyawarah  desa  akan  diselenggarakan  oleh  BPD  dengan  dana  dari APBDesa. Musyawarah desa sangat penting untuk terwujudnya demokrasi deliberatif, dan keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan penduduk desa dibuat oleh semua elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah desa (Setiawan et al., 2020).

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79
Musyawarah desa dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan  di  daerah  khususnya  di wilayah  Kabupaten  Malang  mengacu  pada  Peraturan  Bupati  (PERBUP)  Kabupaten Malang  No.  4  Tahun  2016  tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara  Penyusunan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa.  Paling lambat Juni tahun berjalan, BPD akan menggelar musyawarah desa untuk menyusun rencana pembangunan. Hasil musyawarah desa menjadi dasar untuk membuat daftar usulan draft RKP Desa dan usulan RKP Desa. Hasil musyawarah desa dicatat dalam berita acara dan menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menetapkan RKP Desa.
Musyawarah dusun merupakan tahapan paling awal untuk mewadahi usulan masyarakat  sebelum  disampaikan  di  dalam  forum  musyawarah  desa.  Di  Desa  Pait, Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  bersama pemerintah desa untuk menyelenggarakan musyawarah dusun. Pelaksanaan ini sesuai dengan fungsi dari BPD yaitu, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  Desa  dan melakukan  pengawasan  kinerja  Kepala  Desa  (Moeljono,  2019).  Musyawarah  dusun menjadi  bagian  dari  proses  menampung  aspirasi  masyarakat.  Musyawarah  dusun bertujuan  untuk  mengidentifikasi  potensi  dan  permasalahan  di  sekitar  masyarakat (Asasandi  &  Afzal,  2019).  Ini  mencakup  wilayah  sosial  budaya,  ekonomi  produktif penduduk, infrastruktur fisik wilayah sekitar dan alternatif atau solusi masalah. Desa Pait yang terdiri dari 5 dusun masing-masing melaksanakan musyawarah dusun yaitu Dusun  Slatri  dilaksanakan  pada  18  Desember  2018,  Dusun  Bonjagung  dilaksanakan pada 20 Desember 2018, Dusun Pait Lor dilaksanakan pada 23 Desember 2018, Dusun Baraan dilaksanakan pada 27 Desember 2018 dan Dusun Tangkil dilaksanakan pada 29 Desember 2018.
Desa  Pait  memiliki  potensi  desa  yang  beragam,  baik  dari  bidang  pertanian, pariwisata, budaya desa dan kearifan lokalnya. Uddin et al (2019) menjelaskan bahwa dalam  penganggaran  partisipatif  untuk  pembangunan,  peran  dari  setiap  unsur masyarakat  adalah  point  penting  yang  sangat  menentukan.  Karena  penganggaran menjadi  hal  sensitif  yang  langsung  berhubungan  dengan  masyarakat.  Sedangkan perencanaan partisipatif berarti bahwa peran seseorang dalam proses pembangunan dapat  berbentuk  pernyataan  dengan  argumen,  pikiran,  waktu,  tenaga  ataupun keahlian,  modal  maupun  materi  yang  berkaitan  dengan  dan  juga  menikmati  hasil pembangunan  (Alam  &  Baidya,  2019).  Masyarakat  berperan  aktif  dalam mengidentifikasi permasalahan apa yang sedang terjadi ataupun yang dialami.
Sumbangan ide yang diberikan menjadi pertimbangan bagi pihak desa dalam menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Setelah  diadakannya  musyawarah  dusun,

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79
rangkuman  pendapat  yang  telah  diajukan  oleh  masyarakat  berdasarkan  kondisi objektifnya  kemudian  akan  dibahas  di  musyawarah  desa.  Musyawarah  desa  akan membahas  hasil  rembug  pendapat  dan  usulan  yang  disampaikan  di  masing-masing dusun  dengan  mempertimbangkan  prioritas  apa  saja  yang  sekiranya  menjadi kebutuhan  urgen  masyarakat  yang  dapat  memberikan  sumbangsih  lebih  terhadap percepatan pembangunan di desa satu tahun mendatang.  Musyawarah desa di Desa Pait  dalam  tahun  anggaran  2019  dilaksanakan  pada  Januari  bertempat  di  Pendopo Balai Desa Pait.
Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa Desa Pait, maka  peneliti  melakukan  observasi  secara  langsung  melalui  wawancara  dengan responden yang mengikuti kegiatan musyawarah desa tersebut. Wawancara dilakukan bersama Ketua RT yang mewakili masyarakat mengatakan bahwa dalam pelaksanaan musyawarah  desa,  hal-hal  yang  dibahas  adalah  semua  point  penting  dari  aspirasi setiap dusun. Setiap ketua RT diundang untuk mempertegas usulan dari masyarakat yang ada di tingkat dusun (Wawancara pada 29 Januari 2019). Hasil wawancara penulis dengan  responden  menyimpulkan  bahwa  masyarakat  sangat  mendukung  upaya pemerintah desa dan BPD untuk menjaring aspirasi public karena terdapat banyak hal yang  menjadi  aspirasi  masyarakat  dan  perlu  dibahas  dan  menjadi  prioritas. Masyarakat merasa bahwa aspirasi yang disampaikan menjadi pertimbangan di dalam forum.  Masyarakat  menilai  bahwa  kegiatan  tersebut  memberikan  kepastian  kepada masyarakat berdasarkan aspirasi yang disampaikan untuk menunjang pembangunan di Desa Pait. Setiap elemen juga dilibatkan untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif  sehingga  memungkinkan  identifikasi  masalah  dapat  dengan  mudah dipetakan (Observasi Januari 2019)
Musyawarah  dusun  yang  sebelumnya  sudah  dirancang  dengan  melibatkan elemen-elemen  penting  di  desa  membuka  kemungkinan  perdebatan-perdebatan  di forum musrembangdes dapat berjalan dengan baik. Partisipasi yang begitu meningkat dapat  dilihat  dari  jumlah  kehadiran  saat  kegiatan  musyawarah  berlangsung. Walaupun  tidak  semua  masyarakat  dapat  hadir  karena  menggunakan  sistem perwakilan, tetapi setidaknya aspirasi yang telah disampaikan kepada perwakilannya dapat disampaikan dalam forum tersebut.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79
Tabel 1. Daftar Jumlah Peserta Rapat Musyawarah Desa di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Tahun 2019
No. Unsur Peserta Jumlah Keterangan 1. Ketua RT 8 Orang Semuanya Hadir 2. Ketua RW 4 Orang Semuanya Hadir 3. LPM 2 Orang Terdiri dari Ketua dan LPM 4. Tokoh Masyarakat 5 Orang 1 orang tokoh perempuan, 2 orang tokoh pemuda, 1 orang tokoh adat dan 1 orang tokoh agama 5. Unsur Kecamatan 3 Orang Kepala Seksi PMD dan 2 orang Staf 6. Unsur SKPD 10 Orang SKPD terkait 7. Fasilitator 1 Orang Fasilitator Kecamatan Kasembon

## Sumber : Dokumen Penulis, 2020
Wawancara  berikutnya  untuk  mengkonfirmasi  perihal  pembahasan  yang dipertimbangkan  di  forum  musyawarah  desa  bersama  perwakilan  dari  tokoh masyarakat  menyatakan  bahwa  pembahasan  yang  terjadi  dalam  musyawarah  desa antara  lain  membahas  tentang  kebutuhan  apa  saja  prioritas  masyarakat.  Karena mempertimbangkan bahwa setiap dusun memiliki prioritasnya masing-masing. Namun, dengan adanya rembug ide yang dilakukan maka dapat terjalinnya konsensus. Misalnya, Dusun Tangkil membutuhkan irigasi yang baik untuk persawahan, Dusun Baraan lebih kepada pembaharuan fasilitas di objek wisata yang ada, Dusun Pait Lor mengusulkan untuk dibangunnya tempat produksi pemerahan susu sapi terpadu, dll. Artinya bahwa yang disepakati adalah hal yang urgen dimana sekiranya bisa memberikan manfaat lebih secara umum kemasyarakat (Wawancara, Januari 2019)
Bentuk partisipasi masyarakat berupa ide, memberikan sumbangsih yang khusus dalam pembentukan sebuah kebijakan di desa dalam bentuk APBDes. Oleh karena itu, tingkat  partisipasi  masyarakat  yang  diwakilkan  oleh  RT  dan  RW  serta  elemen  lain menjadi salah satu bentuk kepedulian masyarakat atas pembangunan yang ada di desa. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Kepala Desa Pait yang mengatakan bahwa di dalam forum-forum seperti musyawarah desa, ide, pikiran, dan pendapat dari masyarakat adalah hal yang penting untuk didengarkan oleh pemerintah desa sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan. Walaupun perlu diakui bahwa tidak semua aspirasi yang dibawah dari dusun masing-masing dapat diakomodir seluruhnya tetapi perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus misalnya ketersediaan dana atau usulan yang sekiranya harus dieksekusi dengan segera atau dapat ditunda dalam tahun anggaran berikutnya (Wawancara, Januari 2019).
Tingkat kehadiran perwakilan masyarakat juga menjadi penentu. Dari data di atas menunjukkan bahwa setiap elemen terkait turut andil dalam kegiatan tersebut karena forum-forum  seperti  musyawarah  desa  adalah  ruang  publik  yang  perlu  digunakan secara  maksimal.  Keterlibatan  dari  tokoh  perempuan  dalam  musyawarah  desa  juga

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79
menjadi  bentuk  partisipasi  yang  menyeluruh  tanpa  membedakan  peran.  Salah  satu tokoh perempuan yang diwawancara oleh peneliti mengatakan bahwa peran perempuan telah  difasilitasi  dalam  musyawarah  desa  ini  untuk  menyuarakan  aspirasi  yang diperlukan  untuk  menunjang  perkembangan  ekonomi  rumah  tangga,  misalnya pengefektifan  peran  ibu-ibu  PKK  dalam  mempromosikan  kearifan  lokal,  dll (Wawancara, Januari 2019).
Musyawarah  desa  dengan  partisipasi  yang  tinggi  dari  berbagai  elemen masyarakat tanpa terkecuali menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat adalah salah satu  bagian  penting  dalam  memaksimalkan  pembangunan  di  desa  dengan  baik. Pembahasan  yang  dipertimbangkan  dalam  musyawarah  desa  ini  kemudian  akan menjadi  rencana  penyusunan  dokumen  RKP  Desa  dan  kemudian  menjadi  anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Keseluruhan hasil kesepakatan bersama dalam penggunaan anggaran di periode tahun anggaran 2019 akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas desa kedepannya. Salah satunya adalah mengeksekusi hal-hal apa saja  yang  telah  menjadi  persetujuan  dalam  forum  dan  telah  dipertimbangkan  oleh pemerintah desa sesuai dengan ketersediaan dana.

## Pengesahan
Hasil  musyawarah  yang  telah  disampaikan  di  dalam  berita  acara  menjadi pedoman  bagi  pemerintah  desa  untuk  merancang  menjadi  APBDes  dan  akan  dibahas bersama  BPD  dan  disahkan  menjadi  program  yang  akan  dijalankan  selama  tahun tersebut.  Di  Desa  Pait,  melalui  keterlibatan masyarakat  yang  aktif  dalam  memberikan aspirasi,  maka  pemerintah  Desa  Pait  dengan  jelas  membuat  menjadi  APBDes  dan kemudian dikukuhkan menjadi peraturan desa. Hasil wawancara bersama salah satu staf desa  mengatakan  bahwa  proses  pertimbangan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  desa berjalan dengan baik sehingga pada akhir bulan januari 2019 disahkannya APB Desa Pait berdasarkan pertimbangann dan usulan masyarakat (Wawancara, Januari 2019).
Proses  pengesahan  ini  tidak  melibatkan  masyarakat  secara  umum  tetapi  hanya perwakilan  seperti  ketua  RT,  RW,  tokoh  masyarakat,  tokoh  adat,  dll.  Salah  satu  yang hadir dari perwakilan tokoh adat mengatakan bahwa hasil yang telah disepakati dapat dijalankan dengan baik dan masyarakat berperan untuk mengawasi kinerja pelaksana kebijakan yaitu pemerintah desa (Wawancara, Januari 2019). Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat perlu berperan aktif untuk mengawal setiap kebijakan yang  telah  diprogramkan  bersama.  Partisipasi  masyarakat  harus  lebih  ditingkatkan karena  berkaitan  dengan  pemanfaatan  anggaran  yang  sekiranya  dapat  benar-benar terlaksana seperti yang telah disepakati bersama. Desa Pait dengan segala potensi yang ada sekiranya dapat diberdayakan secara baik untuk mensejahterakan masyarakat desa. Potensi  desa  tersebut  dapat  didukung  dengan  pembangunan  infrastruktur  yang mendukung jalannya roda perekonomian di Desa Pait.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79

## Faktor Pendukung dan Penghambat
Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APB Desa dapat berjalan dengan baik apabila  didukung  oleh  beberapa  faktor.  Faktor  pendukung  utama  adalah  pendidikan. Tingkat pendidikan adalah faktor penting bagi masyarakat agar dalam memberikan ide dan gagasan perihal aspirasinya memiliki kualitas. Tingkat Pendidikan warga Desa Pait beragam antara lain:
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Sumber : Dokumen Penulis, 2020
Data  tersebut  menunjukkan  bahwasanya  warga  Desa  Pait  memiliki  perbedaan dari tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara bersama warga yang mengikuti musyawarah  dusun  mengatakan  bahwa  walaupun  tidak  semua  warga  desa  memiliki pendidikan  yang  memadai  karena  rata-rata  adalah  tamatan  SD,  tetapi  dalam  hal-hal tertentu  yang  agak  sulit  diungkapkan  oleh warga  ketika  ingin  berpendapat  seringkali menggunakan alternatif lain yaitu memberitahukan kepada warga lain yang dianggap bisa menyuarakan apa maksudnya. Selain itu, pendapat yang ingin disampaikan tidak secara  langsung  melainkan  melalui  perantara  seperti  ketua  RT  atau  ketua  RW  untuk mewakili warga (Wawancara, Januari 2019).
Artinya,  walaupun  memiliki  keterbatasan  dalam  kemampuan  menyampaikan argumen apa yang ingin dibicarakan, warga Desa Pait berpartisipasi dalam musyawarah dusun  ataupun  desa.  Tingkat  pendidikan  ini  menjadi  faktor  pendukung  agar argumentasi  dan  ide  berkaitan  dengan  perencanaan  pembangunan  dapat  berkualitas agar kesejahteraan di Desa Pait dapat terwujud. Oleh karena itu, tingkat pendidikan yang baik  menentukan  kualitas  argument  dan  semangat  untuk  memberikan  ide  dan argumentasi di dalam forum. Para ketua RT, Ketua RW atau tokoh-tokoh lain menjadi representasi warga jika mengalami kendala dalam hal menyampaikan argumentasinya.
Faktor pendukung lainnya adalah jenis pekerjaan masyarakat yang beragam. Jenis pekerjaan ini memberikan nilai lebih di dalam forum perencanaan pembangunan desa. Di Desa Pait, terdapat beragam jenis pekerjaan masyarakat yang memungkinkan setiap keterlibatan  masyarakat  dalam  menyampaikan  argumen  berdasarkan  pada  apa  latar belakang pekerjaannya. Klasifikasi jenis pekerjaan warga Desa Pait:
No. Tingkat Pendidikan Jumlah 1. Tidak sekolah 496 2. TK 215 3. SD 2.521 4. SLTP 487 5. SMU 244 6. Sarjana 24

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79
Tabel 3. Pekerjaan Warga Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang No. Pekerjaan Jumlah 1. Petani 2.287 2. Buruh tani 985 3. Pegawai Negeri 45 4. Pegawai swasta 545 5. Usaha sendiri 205 Sumber : Dokumen Penulis, 202 0
Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa warga Desa Pait didominasi oleh petani.  Sehingga  jenis  aspirasi  yang  disampaikan  dalam  musyawarah  dusun  dan musyawarah  desa  lebih  banyak  berkaitan  dengan  infrastruktur  pertanian  seperti membangun  irigasi  yang  baik  ke  persawahan  warga.  Tentunya  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  dalam  penyampaian  aspirasi  juga  warga  selain  petani  memiliki usulan-usulan  tertentu  berkaitan  dengan  kebutuhan  di  desa  secara  umum  antara  lain membangun  rabat  jalan  untuk  memudahkan  akses  keluar  dan  akses  masuk  ke  desa. Kedua faktor pendukung tersebut menjadi nilai tambah bagi pemerintah desa sehingga dapat  mempertimbangkan  jenis  kebijakan  apa  yang  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  desa  baik  untuk  kebutuhan  secara  khusus  seperti  pembangunan  irigasi tetapi  program  pembangunan  lain  yang  dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat  secara umum.
Hasil  wawancara  dengan  salah  satu  anggota  BPD  mengatakan  bahwa  dalam penyusunan rencana APB Desa ini, aspirasi yang paling banyak diberikan oleh golongan petani  misalnya  untuk  membangun  irigasi,  penyediaan  alat  produksi  pertanian,  dll. Untuk  yang  memiliki  latar  belakang  pekerjaan  sebagai  pegawai  negeri  atau  pegawai swasta  lebih  banyak  menyuarakan  perihal  kebutuhan  umum  seperti  rabat  jalan,  dll (Wawancara, Januari 2019). Selain itu, faktor penghambat dalam penyusunan APB Desa Pait adalah tidak semua aspirasi warga desa dapat terakomodir. Pertimbangan utama adalah  ketersediaan  anggaran  yang  harus  disesuaikan  sehingga  aspirasi  lainnya  akan dipetakan  melalui  anggaran  di  tahun  berikutnya.  Aspirasi-aspirasi  yang  disampaikan hanya  akan  mengutamakan  kebutuhan  prioritas  kebutuhan  warga  desa  sedangkan perencanaan  berikutnya  akan  mempertimbangkan  juga  kebutuhan  dan  situasi  yang dibutuhkan.  Anggaran  yang  ada  tidak  semuanya  digunakan  untuk  pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia, tunjangan aparatur desa, dan dana cadangan untuk kejadian yang tak terduga seperti bencana alam.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79

## KESIMPULAN
Partisipasi  warga  Desa  Pait,  Kecamatan  Kasembon,  Kabupaten  Malang  sangat tinggi dalam mengikuti setiap proses penyusunan APB Desa. Terdapat tiga proses utama antara  lain  tahap  perencanaan.  Tahap  perencanaan,  tahap  penyusunan  dan  tahap pengesahan.  Tahap  perencanaan  RPJM  Desa  yang  berlaku  selama  6  tahun,  RKP  Desa berlaku selama 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa di tahun tertentu. RPJM Desa dengan jangka waktu 6 tahun yang mana setiap tahunnya memiliki program masing-masing.  Program  pertahunnya  diuraikan  lebih  detail  di  dalam  RKP  Desa  dan akan  dianggarkan  di  dalam  APB  Desa  di  tahun  bersangkutan.  Proses  perencanaan  di Desa Pait mencakup partisipasi masyarakat yang senantiasa memberikan gagasan dan aspirasi kepada BPD atau ke Pemerintah desa sehingga tidak harus menyampaikannya di forum resmi seperti musyawarah dusun atau desa saja.
Tahap  penyusunan  berkaitan  dengan  penjaringan  aspirasi  yang  secara  resmi dikoordinir  oleh  BPD  Desa  Pait  dilaksanakan  melalui  musyawarah  dusun  dan musyawarah  desa.  Seluruh  masyarakat  dilibatkan  di  dalam  musyawarah  dusun. Sedangkan  untuk  musyawarah  desa  melalui  beberapa  perwakilan  seperti  ketua  RT, ketua  RW,  dan  tokoh  masyarakat.  Tahap  berikutnya  adalah  pengesahan  yang merupakan  tugas  BPD  dan  Pemerintah  desa  serta  tokoh-tokoh  yang  diundang  untuk membahas dan mengesahkan. APD Desa Pait melibatkan masyarakat secara aktif karena memiliki  dua  faktor  pendukung  antara  lain  tingkat  Pendidikan  dan  jenis  pekerjaan. Dominan tingkat pendidikan warga Desa Pait adalah tataman SD sedangkan untuk jenis pekerjaan  yang  dominan  adalah  petani.  Faktor  penghambat  dalam  penyusunan  APB Desa Pait adalah tidak semua aspirasi yang disampaikan akan dianggarkan pada tahun 2019 ini karena akan dipertimbangkan hanya prioritas saja. Namun sejauh pengamatan dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam  mengikuti  setiap  tahapan  penyusunan  APB  Desa  Pait,  Kecamatan  Kasembon, Kabupaten Malang.

## REFERENSI
Alam,  M.,  &  Baidya,  E.  U.  (2019).  Empowering  the  urban  poor  through  participatory planning process: a case from Jhenaidah, Bangladesh. Journal of Contemporary Urban Affairs , 3 (2), 47 – 54. https://doi.org/10.25034/ijcua.2018.4700
Amalia, P. I. A., & Sugiartono, E. (2021). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus  Pada  Desa  Tembokrejo  Kecamatan  Gumukmas  Kabupaten  Jember). Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis , 1 (1), 45 – 53. https://doi.org/10.25047/asersi.v1i1.2643 Asasandi, I. G. N. A., & Afzal, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa Belanting Dalam Melaksanakan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  Pada  Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintahan Desa. Ganec Swara , 13 (1), 115.
https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.70

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79
Aswari,  Z.,  Turi,  L.  O.,  &  Murniati,  M.  (2019).  Efektivitas  Penggunaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (Apbdes)  Tahun  2017  Desa  Kondowa  Kecamatan Pasarwajo  Kabupaten  Buton. Jurnal  Online  Program  Studi  Pendidikan  Ekonomi , 4 (2), 54. https://doi.org/10.36709/jopspe.v4i2.13767
Barbakem,  D.  I.,  Tinangon,  J.  J.,  &  Sabijono,  H.  (2018).  Analisis  Perencanaan  Dan Penganggaran  Untuk  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Pada  Badan Keuangan  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  Tahun  Anggaran  2015. Jurnal  Riset Akuntansi Going Concern , 13 (1), 1 – 13. https://doi.org/10.32400/gc.13.01.18819.2018
Cahyono,  H.,  &  Mufidayati,  K.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan Apbdes  Sasakpanjang  Kecamatan  Tajurhalang  Kabupaten  Bogor. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 6 (1), 31 – 42. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.176
Desriadi. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan
Singingi. Jurnal Trias Politika, 2 (1), 63 – 85. https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1240
Erwandi, A. (2018). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Untuk Melestarikan Budaya Masyarakat di Desa Solam Raya  Kecamatan  Sungai  Tebelian  Kabupaten  Sintang. Angewandte  Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. , 10 – 27. https://doi.org/10.51826/.v5i2.114
Etika,  C.  (2018).  Kebijakan  Pengentasan  Kemiskinan  Melalui  Dana  Desa  Dan  Penguat Otonomi  Desa. Journal  of  Economic,  Business  and  Accounting  (COSTING) , 2 ,  70 – 75. https://doi.org/10.31539/costing.v2i1.368
Hidayat,  M.,  &  Karjuni,  D.  (2019).  Implementasi  Kebijakan :  Apa,  Mengapa,  Dan Bagaimana. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2 (2), 1 – 12. https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289
Hurriyaturrohman,  Indupurnahayu,  &  Septianingsih,  P.  (2021).  Analisis  Pengelolaan Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan  Pembangunan  Desa  (Studi  Kasus  Pada  Desa Cibitung Wetan). Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 16 (1), 12. https://doi.org/10.32832/neraca.v16i1.4589
Johnson, B., Jones, P. A., & Reitano, V. (2022). Stakeholder networks and inclusive public participation  mechanisms  in  the  public  budgeting  process. Urban  Governance , September 2021 . https://doi.org/10.1016/j.ugj.2021.12.007
Lehtonen,  P.  (2021).  Policy  on  the  move:  the  enabling  settings  of  participation  in participatory budgeting. Policy Studies , 0 (0), 1 – 19.
https://doi.org/10.1080/01442872.2021.1895981
Liao,  Y.,  &  Zhang,  Y.  (2012).  Citizen  participation  in  local  budgeting:  Mechanisms, political support, and city manager’s moderating role. International Review of Public Administration , 17 (2), 19 – 38. https://doi.org/10.1080/12294659.2012.10805226

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79
Lorsuwannarat,  T.  (2017).  Public  Participation  in  Budgeting:  The  New  Path  of  Budget Reform  in  Thailand. International  Journal  of  Public  Administration , 40 (5),  385 – 400. https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1126730
Mærøe, A. R., Norta, A., Tsap, V., & Pappel, I. (2021). Increasing citizen participation in e-participatory  budgeting  processes. Journal  of  Information  Technology  and  Politics , 18 (2), 125 – 147. https://doi.org/10.1080/19331681.2020.1821421
Mewvi  I.  Walukow,  Lintje  Kalangi,  S.  P.  (2017).  Analisis  Perencanaan  Pengelolaan Keuangan  Desa. Jurnal  Riset  Akuntansi  Vol.12  No.2,  Hlm, 21 (1),  636-275. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17616.2017
Moeljono, M. (2019).  Musrenbang Acara  Ceremonial Atau Penyerapan Aspirasi  (Studi Kasus Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa di Desa Tegal Arum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah). Solusi , 17 (2), 17 – 38.
https://doi.org/10.26623/.v17i2.1453
Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Usm Law Review , 2 (2), 210. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271
Park, J. H. (2019). Does Citizen Participation Matter to Performance-Based Budgeting?
Public Performance and Management Review , 42 (2), 280 – 304. https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1437050
Rachmawati, D., Nurjaman, A., & Sihidi, I. T. (2022). Implementation of E-Voting in the Village  Head  Election  (  Pilkades  )  Selotinatah  ,  Ngariboyo  District  ,  Magetan Regency. Journal of Public Policy, 8 (1), 24-28 . https://doi.org/10.35308/jpp.v8i1.3812 Rahma,  I.  (2019).  Partisipasi  publik  dan  keterbukaan  informasi  dalam  penyusunan kebijakan.
Jurnal Hukum Sumber Keadilan , 14 , 80 – 95. https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1101
Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi  Masyarakat Dalam Perencanaan  Pembangunan  Desa  Di  Kabupaten  Bandung. Jurnal  Academia  Praja , 3 (2), 251 – 270. https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.197
Sihidi, I. T., Sugiharto, M. A., & Nurkhanifah, L. (2021). The Effectiveness of Smart City Program  Through  Batu  Among  Tani  Teknologi  (BATT)  in  Batu  City,  Indonesia. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) , 10 (1), 1. https://doi.org/10.31314/pjia.10.1.1-17.2021
Suarjaya, I. K. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Angewandte  Chemie  International  Edition,  6(11),  951 – 952. , 18 (1),  10 – 27. https://doi.org/10.54836/widyanata.v18i1.602
Sukriono, D. (2021). Preparation and Designation Middle-Term Village Development . 6 , 92 – 100.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Krishno Hadi, et al This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4623 Page 63-79
Syachbrani, W., & Yahya, M. (2018). Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa. Bongaya Journal for Research in Management (BJRM) , 1 (2), 45 – 55. https://doi.org/10.37888/bjrm.v1i2.89
Uddin, S., Mori, Y., & Adhikari, P. (2019). Participatory budgeting in a local government in  a  vertical  society:  A  Japanese  story. Sage  Journals , 85 (3),  490 – 505. https://doi.org/https://doi.org/10.1177%2F0020852317721335
Wahyuningsih,  S.  M.  L.,  &  Eko,  Y.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penyusunan Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (  RKPDes  ). Jurnal  Sosial  Dan Sains , 1 ,  1254 – 1261. https://doi.org/10.36418/sosains.v1i10.235
Wisadnya, I. W. (2020). Otonomi Desa Dalam Pengelola Keuangan Berdasarkan Undang- Undang  No  6  Tahun  2014. Jurnal  Ilmiah  Raad  Kertha , 2 (2),  73 – 81. https://doi.org/10.47532/jirk.v2i2.163