## REVITALISASI PANCASILA MELALUI DUSUN PANCASILA

## Toba Sastrawan Manik*, Samsuri, Sunarso
Prodi PPKn Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Jalan Colombo No. 1, Yogyakarta Email: tobasastrawanmanik@uny.ac.id, samsuri@uny.ac.id, sunarso@uny.ac.id

## Abstract
This study aims to reveal the important role of the community in the revitalization of Pancasila. This  research  is  qualitative  research  with  interviews,  documentation,  and  literature  study  data collection techniques. The research location is Kampung/Dusun  Pancasila or Dusun Nogosari, Trirenggo  Village,  Bantul.  The  subject  of  this  research  is  one  of  the  community  leaders  in  the village. This village is also called or once declared as the Dusun Pancasila. The results of this study are the community in the form of community or other important roles in the revitalization of  Pancasila.  Dusun  Nogosari  applies  Pancasila  values  in  daily  life.  Community  involvement and role in Pancasila revitalization becomes an alternative when the country has not been fully successful.  The  role  of  the  community  as  a  strategic  role  when  revitalizing  Pancasila  is associated  with  local  values,  culture,  and  local  wisdom.  Revitalization  of  community-based Pancasila  or  social  communities  with  existing  social  capital  is  more  practical  and implementation.  Village-based  Pancasila  revitalization  or  social  capital  needs  to  be  developed and  emulated  in  other  regions.  This  becomes  a  breakthrough  when  Pancasila  tends  to  be theoretical and formality.
Keywords: Bhinneka Tunggal Ika; Pancasila; Social Capital.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  pentingnya  peran  masyarakat  dalam  revitalisasi Pancasila.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Lokasi penelitian ialah Dusun Pancasila atau Dusun Nogosari, Desa  Trirenggo,  Bantul.  Subjek  penelitian  ini  ialah  salah  satu  tokoh  masyarakat  di  dusun Nogosari.  Penelitian  ini  menghasilkan  beberapa  temuan  diantaranya  adalah  bahwa  masyarakat dalam  bentuk  komunitas  atau  lainnya  berperan  penting  dalam  revitalisasi  Pancasila.  Dusun Nogosari menerapkan nilai-nilai  Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.  Keterlibatan dan peran masyarakat  dalam  revitalisasi  Pancasila  menjadi  alternatif  ketika  negara  belum  sepenuhnya berhasil. Masyarakat memiliki peran yang strategis dalam hal upaya revitalisasi Pancasila ketika dikaitkan  dengan  nilai,  budaya  dan  kearifan  lokal  masyarakat  setempat.  Revitalisasi  Pancasila berbasis  masyarakat  atau  komunitas  sosial  dengan  modal  sosial  yang  ada  lebih  praksis  dan implementatif. Revitalisasi Pancasila berbasis desa atau modal sosial perlu untuk dikembangkan dan  menjadi  contoh  daerah  lain.  Hal  ini  menjadi  terobosan  manakala  Pancasila  saat  ini cenderung teoretis dan formalitas.
Kata kunci: Bhinneka Tunggal Ika; Modal Sosial; Pancasila.

## A. Pendahuluan
Banyak yang bertanya kenapa Indonesia  dengan  wilayah  yang  luas, keberagaman  yang  tinggi  baik  dari  suku,
agama,  budaya,  ras,  dan  identitas  dapat bersatu  dalam  satu  negara?  Jawaban normatif  yang  sering  disebutkan  ialah karena  Indonesia  menganut  Pancasila.  Hal
ini  sebenarnya  mengamini  pernyataan  salah satu  pendiri  bangsa  yaitu  Soekarno  yang mengatakan  bahwa  Pancasila  adalah  dasar yang  tepat  di  mana  Indonesia  bisa  bersatu, bukan Islam, bukan sekuler.
Pancasila berasal dari kata dasar Panca dan Sila. Panca yang berarti lima sedangkan Sila  adalah  dasar,  nilai.  Secara  sederhana, Pancasila  adalah  lima  nilai  dasar  yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara  di  Indonesia.  Kelima  nilai  dasar tersebut  ialah  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab, Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  Yang Dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksanaan Dalam  Permusyawaratan/Perwakilan,  dan Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia.
Setelah melalui perdebatan dan diskusi panjang  dalam  Badan  Penyelidik  Usaha- Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  (BPUPK), Panitia  Sembilan,  dan  Panitia  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI),  akhirnya Pancasila  ditetapkan  sebagai  dasar  negara Indonesia.  Hal  tersebut  juga  tersusun  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun 1945,  dimana  nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan  dan  keadilan  menjadi  dasar susunan  Negara  Republik  Indonesia  yang berkedaulatan  rakyat.  Lebih  lanjut  hal tersebut  ditegaskan  oleh  TAP  MPR.  No. XVIII/1998  bahwa   Pancasila  sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
Pancasila  sebagai  ideologi  negara menghadapi  tantangan  atau  perdebatan secara  internal  maupun  eksternal.  Dari  sisi internal, masih terdapat titik-titik perdebatan mengenai    relasi  dan  praksis  hubungan agama  dan  negara.  Sementara  itu  dari  sisi eksternal,  Pancasila  menghadapi  tantangan masuknya ideologi-ideologi luar yang kurang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.
Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh Lembaga  Survei  Indonesia  (LSI),  tingkat dukungan  masyarakat  terhadap  Pancasila menurun 10% dalam rentan waktu  13 tahun (Fakhrizal,  2018).  Dalam  rilis  yang  sama disebutkan  bahwa  tahun  2005  tingkat masyarakat  Pro-  Pancasila  mencapai  85,2% sedangkan  tahun  2018  mencapai  75,3%.  Di sisi  lain  dukungan  terhadap  ideologi  dari luar  Indonesia  cukup  mengkhawatirkan. Menurut  Survei  Alvara  Research  Center (DHF, 2018) ada 17,8 persen mahasiswa dan 18,4  persen  yang  setuju  dengan  Khilafah sebagai  bentuk  ideal  negara.  Data  relatif sama  dipublikasikan  oleh  Lembaga  Kajian Islam  dan  Perdamaian  (LaKIP)  bahwa  Data itu  menyebutkan  25%  siswa  dan  21%  guru menyatakan  Pancasila  tidak  relevan  lagi. Sementara  84,8%  siswa  dan  76,2%  guru setuju  dengan  penerapan  Syariat  Islam  di Indonesia.  Hal  ini  menjadi  ancaman  bagi bangsa
Indonesia dalam upaya mempertahankan  Pancasila  sebagai  ideologi negara. Negara sebenarnya sudah
mengantisipasi  dinamika  di  atas  lewat berbagai  kebijakan.  Pembentukan  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah sebuah  respon  positif  untuk  merevitalisasi Pancasila.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Perpres No. 7 Tahun 2018 Tentang BPIP itu sendiri. Dalam  Perpres  tersebut  disebutkan  BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan  arah  kebijakan  pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan
koordinasi,  sinkronisasi,  dan  pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan,  serta  memberikan  rekomendasi berdasarkan  hasil  kajian  terhadap  kebijakan atau  regulasi  yang  bertentangan  dengan Pancasila  kepada  lembaga  tinggi  negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi  sosial  politik,  dan  komponen masyarakat lainnya. Kehadiran BPIP menjadi  pelengkap  secara  struktural  dalam
sistem  kelembagaan  Indonesia  dalam  upaya mensosialisasikan Pancasila.
Perlu disadari bahwa upaya revitalisasi Pancasila  tidak  hanya  menjadi  kewajiban negara.    Setiap  warga  negara  juga  memiliki kewajiban moral untuk menjaga, melestarikan,  dan  mengimplementasikan Pancasila.  Pancasila  tidak  hanya  sebatas ideologi  dan  dasar  negara  yang  berfungsi sebagai  rambu-rambu  kehidupan  bernegara. Lebih  dari  itu,  Pancasila  ialah  kepribadian, identitas,  dan  jati  diri  bangsa.    Peran individu,  publik,  dan  komunitas  penting untuk merevitalisasikan Pancasila. Masyarakat menjadi kalangan yang
memiliki  peran  penting  dalam  dalam menegakkan ideologi bangsa.
Berdasarkan paparan urgensi
revitalisasi
Pancasila dan eksistensi masyarakat,  Penulis  tertarik  untuk  meneliti tentang peran masyarakat dalam merevitalisasikan Pancasila di tengah tantangan  arus  global  dan  lokal  saat  ini. Dalam  penelitian  ini,  Penulis  akan  meneliti peran  masyarakat  Trirenggo  dalam  upaya revitalisasi Pancasila. Desa Trirenggo adalah desa  di  Kabupaten  Bantul,  Provinsi  DIY. Desa  Trirenggo  merupakan  salah  satu  Desa yang  mendapatkan  predikat  sebagai  Desa Pancasila.  Dalam  penelitian  ini,  Penulis ingin  meneliti  seputar  latar  belakang berdirinya  Kampung  Pancasila,  bentuk implementasi Pancasila, serta bentuk pendidikan dan revitalisasi Pancasila.

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  ialah  metode  penelitian kualitatif  dengan  jenis  studi  kasus.  Studi kasus  adalah  jenis  penelitian    yang dilakukan  karena  ditemukannya    kasus  atau fenomena  yang  dianggap  menarik  untuk diteliti atau sesuatu yang baru yakni sesuatu yang bisa membantah teori atau memberikan alternatif  terhadap suatu fenomena (Sarosa,
2012) Teknik
pengumpulan data menggunakan instrumen observasi, wawancara
semi terstruktur, dan dokumentasi. Validasi data dilakukan
dengan  triangulasi  teknik  yakni  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Wawancara dilakukan  dengan  salah  satu  deklarator Dusun  Nogosari  sebagai  Dusun  Pancasila termasuk  Tokoh  Masyarakat,  Untoro  (51 thn). Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen dari youtube dengan penelitian  yang  sama.    Penelitian  diadakan Desember 2019 di Dusun Nogosari,
Kabupaten  Sleman,  DIY.  Data  dianalisis menggunakan  model  atau  tahapan  Miles  & Huberman  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono: 2015)

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kedudukan Pancasila dan Pentingnya Revitalisasi Pancasila
Pancasila  memiliki  fungsi  yang sangat penting dalam peradaban bangsa  Indonesia.  Pancasila  menjadi pijakan  sekaligus  pembeda  bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Jika dunia terbelah dalam dua kutub  ideologis  yakni  Liberal  atau Komunis, Indonesia mengenalkan konsep  yang  relatif  baru  dan  visioner yang  disebut  dengan  Pancasila.  Oleh karena  itu,  Pancasila  tidak  hanya bermuatan nilai-nilai lokal dan tradisional  Indonesia,  namun  juga mencakup nilai-nilai global dan universal baik dalam konsep humanistik maupun politik kontemporer. Secara internal Indonesia, Pancasila  merupakan  nilai,  dasar,  dan paham  yang  diyakini  mampu  menjadi pemersatu segala perbedaan dan dinamika politik sejak awal kemerdekaan  hingga  sekarang.  Secara historis, kelima sila Pancasila merupakan  perpaduan  atau  sintesis dari  keragaman  keyakinan  paham  dan harapan yang berkembang di Indonesia.  Sila  pertama  merupakan rumusan  sintesis  dari  segala  aliran
agama  dan  kepercayaan.  Sila  kedua merupakan  rumusan  sintesis  dari segala  paham  dan  cita-cita  sosial kemanusiaan yang bersifat
transnasional.  Sila  ketiga  merupakan rumusan  sintesis  dari  kebinekaan  atau aspirasi  identitas  kesukuan  ke  dalam kesatuan bangsa. Sila keempat merupakan  rumusan  sintesis  dari segala  paham  mengenai  kedaulatan.
Sila kelima merupakan rumusan
sintesis  dari  segala  paham  keadilan sosial  ekonomi.  Dengan  demikian, Pancasila dianggap
merupakan ideologi paling tepat di Indonesia. Ideologi  menurut  Latif  (2015)
ialah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian pengertian  dasar.  Ideologi  juga  bisa dimaknai  sebagai  pola  atau  cara berpikir  (Heywood,  2017).    Ideologi pertama kali diperkenalkan oleh Antoine  Destutt  de  Tracy  (Vincent, 2010  ).  Sekalipun  tidak  ada  defenisi yang tegas dari Tracy tentang ideologi itu  sendiri,  namun  ada  4  konsep ideologi  yang  diperkenalkan  oleh Tracy yakni sebagai ide-ide pengetahuan ( science of ideas ), merujuk  pada  liberal  republikan, gerakan radikal intelektual, dan doktrin politik (Vincent, 2010). Menurut Zmantel (2008)
ideologi  merupakan  pandangan  luas tentang  sifat  'politik',  dan  masyarakat yang  baik.  Pengertian  ideologi  yang relatif  sama  dikatakan  oleh  Freden (2003)  bahwa  ideologi  merupakan rangkaian berpikir yang bersifat artifisial,  dimanipulasi  oleh  kekuasaan dan kekuasaan yang ingin dituju. Harus  diakui  bahwa  tidak  ada definisi  ideologi  yang  baku  dan universal  yang  bisa  diterima  semua kalangan  (Heywood,  2017  ;  Camargo, 2013    ;  Eaglaton,  1991)  definisi ideologi  tidak  lain  hanya  kumpulan- kumpulan definisi yang berseberangan sama  satu  lain  yang  memunculkan
kebingungan dan perdebatan (Heywood,  2017).  Berdasarkan  hal tersebut,  (Heywood,  2017)  mencoba merangkum  beberapa definisi ideologi yakni : (a) a political belief system; (b) an  action-orientated  set  of  political idea; (c) the ideas of  the ruling class; (d)  the  world-view  of  a  particular social  class  or  social  group;  (e) political ideas that embody or articulate  class  or  social  interests;  (f) ideas that propagate false consciousness  among  the  exploited  or oppressed;  (g)  ideas  that  situate  the individual  within  a  social  context  and generate;  (h)    a  sense  of  collective belonging  an  officially  sanctioned  set of  ideas  used  to  legitimize  a  political system or regime; (i) an all-embracing political  doctrine  that  claims  a monopoly of truth; (j) an abstract and highly systematic set of political ideas.
Dengan  cakupan  lebih  luas Eaglaton (1991) juga mencoba merangkum  beberapa  definisi  yang berkembang  seputar  tentang  ideologi. Menurutnya  setidaknya  ada  beberapa daftar  yang  definisi  yakni  sebagai    (a) proses  produksi  makna,  simbol,  dan nilai  dalam  kehidupan  sosial;  (b) kumpulan ide yang merupakan karakteristik  dari  kelompok  atau  kelas sosial  tertentu;  (c)  ide-ide  yang membantu  sebagai  alat  legitimasi kekuatan  politik  yang  dominan;  (d) cita-cita palsu yang membantu legitimasi;  (e)  kekuatan  politik  yang dominan; (g) komunikasi yang terdistorsi  secara  sistematis;  (h)  yang menawarkan  posisi  untuk  subjek;  (i) bentuk  pemikiran  yang  didorong  oleh kepentingan  sosial;  (j)  pemikiran identitas;  (j)  ilusi  yang  diperlukan secara  sosial;  (k)  hubungan  wacana dan kekuasaan; (l) media di mana para aktor  sosial  yang  sadar  memahami dunia  mereka;  (m)berorientasi  pada tindakan dari keyakinan yang ditetapkan;  (n)  kebingungan  realitas
linguistik dan fenomenal; (o)
penutupan  semiotik;  (p)  media  yang sangat  diperlukan  di  mana  individu menjalani hubungannya dengan struktur  sosial;  (q)  proses  di  mana kehidupan  sosial  diubah  menjadi realitas alamiah.
Sekali pun sebagai suatu gagasan yang  abstrak,  ideologi  memiliki  peran yang  cukup  signifikan.  Ideologi  tidak hanya  sebagai  alat  propaganda  saja. Lebih  dari  itu,  Ideologi  tidak  bersifat pasif. Ideologi mampu tetapi memiliki kapasitas  untuk  menginspirasi  dan membimbing  aksi  politik  itu  sendiri dan  sebagainya  untuk  membentuk kehidupan material (Heywood, 2017)Ideologi  memiliki  peran  vital dalam  kehidupan  sehari-hari  bahkan terhadap bagian yang materil. Pengaruh  ideologi  menurut  Heywood (Heywood,  2017)  setidaknya  terdiri dari tiga yakni membentuk pemahaman struktur politik dan menetapkan tujuan serta menginspirasi aktivisme;  membentuk  sifat  sistem politik;  dan  bertindak  sebagai  bentuk perekat sosial.
Pancasila  sebagai  ideologi  bisa didefinisikan sebagai lima nilai, dasar, (sila)  yang  menjadi  sumber  ide, gagasan,  keyakinan,  cara  pandang serta  sistem  politik  yang  digunakan  di Indonesia.  Sila  Pancasila  tersebut terdiri  dari  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia.
Pancasila  merupakan  ideologi
yang  paling  tepat  untuk  Indonesia.
Pancasila  mampu  memelihara  tradisi tradisional Indonesia, mampu mengatasi  masalah-masalah  pokok, dan  bahkan  memberikan  kerangka nasional (Dharmaputra, 1988).
Pancasila bukan hanya hasil perenungan, ide, dan logika. Pancasila merupakan  hasil  komporomi  atau konsensus  (Maarif,  2006).  Lebih  jauh dari  itu,  Pancasila  dalam  konsep Indonesia  diangkat  dari  nilai-nilai budaya,  adat-istiadat,  dan  nilai-nilai religius  yang  tersebar  di  wilayah nusantara (Kaelan, 2016). Oleh karena itu,  Pancasila  bukan  sekadar  cita-cita. Pancasila  beroperasi  atau  lebih  tepat pengejawantahan nilai masyarakat Indonesia (Dharmaputra, 1988).
Pancasila  sebagai  sebuah  sistem keyakinan,  nilai,  pengetahuan,  dan cara pandang dunia memiliki kedudukan yang fundamental di Indonesia.  Oleh  karena  itu,  menurut Notonagoro Pancasila memiliki derajat yang  tinggi  sebagai  nilai  hidup kebangsaan dan kenegaraan dan menjadi  asas  kerohanian,  pandangan hidup, pedoman hidup yang
semestinya dilestarikan dan
diwariskan  ke  generasi  selanjutnya (Kaelan,  2016).  Ideologi  Pancasila mencakup semua sisi kehidupan rakyat Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi menghadapi  tantangan.    Pancasila belum  benar-benar  diimplementasikan secara massif ke dalam level operasional  kebijakan,  keteladan,  dan tindakan penyelenggaraan negara (Latif, 2015a, 2015b). Hal ini menjadi tantangan  serius  bagi  eksistensi  dan legitimasi  Pancasila  di  Indonesia. Meminjam  istilah  Yudi  Latif  (Latif, 2015b)  revolusi  Pancasila  atau  Istilah Kuntowijoyo bahwa radikalisasi
Pancasila semakin menjadi suat keniscayaan. Revolusi atau radikalisasi Pancasila  harus  bersifat  terencana, terstruktur,  dan  masif.  Afirmasinya dibutuhkan  upaya  dan  rencana  secara akseleratif  pada  sistem  sosial  meliputi ranah material mental politikal berlandaskan  prinsip-prinsip  Pancasila (Latif, 2015b).
Secara  konseptual,  Yudi  Latif merangkai  sejumlah  program  yang bisa digunakan dalam upaya merevitalisasi  Pancasila  atau  dalam istilahnya “Revolusi”
Pancasila.
Program-program  Revolusi  Pancasila ialah sebagai berikut ((Latif, 2015b).
1. Mengukuhkan Pancasila sebagai Ideologi  Negara  dan  Pandangan Hidup Bangsa.
2. Mengukuhkan  negara  hukum Pancasila
3. Memperjuangkan kedaulatan dalam politik (penataan kelembagaan  negara;  penguatan demokrasi permusyawaratan.)
4. Memperjuangkan  kemandirian dalam  perekonomian  (merebut kemerdekaan  ekonomi  sebagai
prasyarat  untuk  membumikan rencana ekonomi)
5. Memperjuangkan kepribadian dalam  Kebudayaan  (melakukan revolusi mental)
6. Menguatkan  (dukungan)  kohesi sosial  (melenyapkan  struktur sosial masyarakat yang feodalistik  dan  kolonialistik- kapitalistik yang bersifat diskriminatif.) 7. Menguatkan (Dukungan) Sistem Pertahanan-Keamanan (mengukuhkan  kembali  doktrin sishankamrata (sistem pertahanan  keamanan  rakyat semesta). 2. Sejarah Singkat Dusun Pancasila Nogosari Dusun Nogosari merupakan salah satu dusun di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.  Dusun  Nogosari  terdiri  dari 930 penduduk
(selopamioro.bantulkab.go.id)    yang terbagi  dalam  329  Keluarga.  Dusun Nogosari  cukup  beragam  baik  dari segi  agama  maupun  identitas  sosial lainnya.  Dusun  Nogosari  terkena
dampak  Gempa  Bumi  yang  melanda Bantul  tahun  2006.  Dalam  proses recovery dampak  bencana  tersebut, Dusun  Nogosari  termasuk  dusun  yang paling  cepat  karena  memanfaatkan gotong-royong sebagai modal sosial.
Pada  22  Juni  2016,  Dusun Nogosari mendeklarasikan diri sebagai Dusun Pancasila. Deklarasi ini merupakan  inisiatif  warga  yang  turut dihadiri  dari  berbagai  kalangan  baik pihak  pemerintah  maupun  akademisi. Tujuan  deklarasi  tersebut  ialah  untuk mengajak  masyarakat  luas  untuk mengamalkan
Pancasila dalam kehidupan nyata. Sejak saat itu, Dusun Nogosari  dikenal sebagai Dusun Pancasila.

## 3. Implementasi Pancasila
Jika mengunjungi Dusun
Nogosari  tampak  tidak  ada  yang berbeda  dengan  dusun  lainnya.  Tidak ada  ditempel  simbol-simbol  Pancasila atau lainnya yang menandakan sebagai Dusun  Pancasila.  Hal  itu  disebabkan karena  dusun  tersebut  tidak  ingin menampilkan  Pancasila  secara  formal dan  simbol  semata  melainkan  secara nyata dalam kehidupan sehari. Berikut adalah implementasi nilai-nilai Pancasila di dusun tersebut.
Sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa : Saling menghargai dan menghormati  antar  umat  beragama. Hal  ini  ditandai  dengan  budaya gotong-royong,  Pemakaman  Umum yang  bebas  dan  tidak  terpisah  antara umat  muslim  dan  non  muslim. Peringatan  hari  keagamaan  secara toleran. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab: Saling  menghormati  satu sama  lain,  tidak  membeda-bedakan. Hal  ini  tercermin  saling  menjenguk jika ada tetangga yang sakit. Tersedianya  ambulan  sosial  yakni pihak  tetangga  yang  punya  mobil mengantar  tetangga  yang  sakit  ke rumah  sakit. Persatuan  Indonesia:
Gotong-royong.  Arisan  warga  secara keseluruhan tanpa berdasarkan agama.
Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh
Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan: mengedepankan  musyawarah-mufakat dalam  setiap  diskusi  dan  rapat-rapat desa.  Pemilihan  suara  hanya  menjadi pilihan terakhir. Larangan pemasangan atribut-atribut  kampanye  di  dusun tersebut  selama  proses  pemilu  untuk menjaga  polarisasi  pilihan  penduduk. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Pemerataan bantuan  atau  subsidi.  Jika  ada  subsidi atau  bantuan  yang  datang  namun  ada warga yang berhak tidak mendapatkan maka  subsidi  tersebut  akan  disisihkan oleh warga untuk dibagikan.
Dusun Nogosari sebenarnya sudah lama mengimplementasikan Pancasila  (Untoro,  2019).  Pancasila diimplementasikan  dalam  kehidupan sehari-hari  sejak  dulu.  Artinya,  nilai- nilai  Pancasila  sudah  lama  hidup sebagai  modal  sosial  warga.    Upaya yang dilakukan dalam menjaga komitmen  dalam  menerapkan  sebagai Dusun  Pancasila,  Dusun  Nogosari melakukannya melalui kegiatan- kegiatan  masyarakat  dan  organisasi pemuda.  Tidak  ada  upaya  atau kegiatan  khusus  dalam  melestarikan tersebut  selain  daripada  penerapan kegiatan  masyarakat  dan  pemuda  di Nogosari.
Dusun Pancasila hadir atas kritik dalam  realisasi  nilai-nilai  Pancasila yang  belum  sebagaimana  diharapkan. Pancasila lebih dominan secara formalistik  dan  simbolitas  semata. Bahkan,  Pancasila  juga  dijadikan konsumsi  politik.  Namun,  secara realisasi  masih  jauh  dari  harapan. Pancasila  banyak  dibicarakan  tapi sedikit  dilaksanakan  (Untoro,  2019). Kalangan elit belum sepenuhnya serius dan  konsisten  dalam  mengamalkan Pancasila  sehingga  keteladaan  sangat
minim  dan  menimbulkan  apatisme (Armawi, 2007).
Implementasi nilai-nilai
Pancasila  dalam  kehidupan  secara nyata  merupakan  faktor  penguat  di masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara  menjadi  pengikat  sosial  di masyarakat  (Heywood,  2017).  Hal  ini memudahkan masyarakat dalam bergotong-royong, bahu-membahu dalam  menghadapi  permasalahannya. Contohnya ialah dampak Gempa Bumi 2006 di Bantul.
Kesadaran  akan  keberagaman dan  pentingnya  persatuan  merupakan modal  sosial (social  capital) yang harus dimiliki.
Modal sosial termanifestasikan dalam bentuk kepercayaan,
kelembagaan masyarakat,  nilai  atau  norma  dan jaringan  antar  warga  maupun  antar kelembagaan  masyarakat  yang  ada (Rozikin,  2019).  Kekayaan  berharga dari  Nogosari  adalah  persatuan  dan kesatuan (Untoro, 2019). Modal sosial juga bisa ditandai dengan meningkatkan  rasa  tanggung  jawab masyarakat  itu  sendiri  seiring  dengan lemahnya  peran  negara  (Blakeley dalam  Blakeley  &  Bryson,  2002). Modal  sosial  dengan  menjadikan praktik-praktik  nilai-nilai  Pancasila sebagai modal sosial, maka kehidupan masyarakat  akan  relatif  kondusif  dan aman.  Sehingga  deklarasi  Dusun Pancasila bukan suatu awal revitalisasi melainkan manifestasi revitalisasi Pancasila di saat negara atau masyarakat lainnya kurang berperan. Revitalisasi  Pancasila  menjadi keniscayaan
seiring tantangan kehidupan  modern  saat  ini.  Pancasila sebagai  ideologi  perlu  diteguhkan kembali sebagai upaya untuk meneguhkan  dan  menguatkan  kohesi sosial.  Pancasila  sebagai  ideologi negara Indonesia menghadapi tantangan yang cukup
mengkhawatirkan.  Selain  masuknya
paparan  ideologi-ideologi  luar,  secara internal impelmentasi nilai-nilai
Pancasila  dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia juga mengkhawatirkan.  Berdasarkan  hasil penelitian  Pusat  Studi  Pancasila  2019 dengan  sampel  9  (Sembilan)  provinsi ditemukan  data  bahwa  Daerah  yang memiliki ketahanan Kuat adalah Nusa Tenggara  Timur  dan  Daerah  Istimewa Yogyakarta; Sedang :  Maluku,  Bali,
Sulawesi  Selatan,  Kalimantan  Barat, dan  Sumatera  Utara; Rendah, yaitu Papua Barat dan DKI Jakarta (Maharani,  Sutarmanto,  &  Zubaidi, 2019).  Ditambah  dari  data  sejumlah survei  yang  menyebutkan  bahwa kalangan  pelajar  dan  generasi  muda sudah  terpapar  ideologi  yang  kurang sesuai  dengan  Pancasila.  Dari  data tersebut bisa dimaknai bahwa aktualisasi dan implementasi Pancasila
memerlukan  upaya  dan  pendekatan baru. Peran  masyarakat  penting  dalam upaya
revitalisasi
Pancasila. Revitalisasi  yang  bersifat grassroot , top-up menjadi alternatif ketika struktur  dan  politik  negara  belum sepenuhnya  memberikan  keteladanan.
Keteladanan  merupakan  manifestasi terbaik Pancasila.
Nilai-nilai, kebiasaan,  dan  kebudayaan  yang  ada di  masyarakat  bisa  dimanfaatkan sebagai upaya merevitalisasi Pancasila.  Sebab,  nilai-nilai,  budaya, dan  kearifan  lokal  tersebut  sejatinya memiliki koherensi dan korespondensi dengan nilai Pancasila.
Hal  senada  dikatakan  Setyowati (2019)  bahwa  pada  esensi  Pancasila dekat  dengan  nilai  budaya  masyarakat dan sudah dipraktikkan atau diamalkan masyarakat.  Afirmasinya,  revitalisasi ideologi  Pancasila  bisa  dilakukan berdampingan dengan nilai-nilai kearifan  lokal  (Sumardjoko  &  Yani, 2013).  Pendekatan  kultural  penting untuk dilakukan dalam upaya menjaga
kelestarian nilai-nilai
Pancasila melalui proses pendidikan dan pembiasaan  (Sulasmono,  2019).  Hal ini mengafirmasikan pentingnya memperkuat keberadaban publik (pubic  civility) dengan  memperkuat semangat  dan  nilai  Pancasila  dalam kehidupan sehari-hari.
Apa  yang  dilakukan  Dusun Nogosari tersebut patut untuk diapresiasi. Revitalisasi Pancasila bukan sekedar menghidupkan kembali ingatan  terhadap  nilai-nilainya,  tetapi juga  melakukan  pelembagaan  nilai nilai  tersebut  ke  dalam  kehidupan sehari-hari  dalam  berbagai  tingkatan kehidupan  (Nubowo,  2015).  Hal tersebut  yang  ditunjukkan  oleh  Dusun Nogosari  tersebut.  Hal  ini  pula  yang membuatnya  berbeda  dengan  konsep revitalisasi  Pancasila  yang  selama  ini diserukan oleh publik.
Dusun-dusun  atau  komunitas sosial  lainnya  perlu  untuk  memiliki semangat  dan  keberanian  yang  sama dalam hal revitalisasi Pancasila.
Namun demikian, revitalisasi Pancasila  harus  konsisten  dan  tidak hanya  bersifat  teoritis  dan  seremonial belaka.  Pesan  penting  yang  harus dimaknai  dari  Dusun  Nogosari  dalam upaya  merevitalisasi  Pancasila  ialah melaksanakan atau merealisasikan nilai-nilai  Pancasila  secara  sederhana dan dalam kehidupan yang terdekat.
Peran  publik  sangat  penting dalam merevitalisasi
Pancasila. Masyarakat  sipil    dalam  konsep demokrasi merupakan alternatif gerakan  ketika  negara  dianggap  gagal atau  kurang  maksimal  melaksanakan fungsinya.    Masyarakat  sipil  biasanya merupakan  gerakan  yang  bersifat otonom,  terorganisasi,  sadar  nilai, terbentuk  dari  akar  rumput  (Hodgson, 2004  dalam  Lilleker,  2006).    Dalam sifatnya tersebut, masyarakat sipil bisa bersifat alternatif sekaligus kolaboratif.
Implementasi  Pancasila  secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari akan  semakin  mengokohkan  dasar Pancasila  di  masyarakat.  Pancasila sebagaimana ditegaskan Soekarno ialah nilai-nilai yang sudah lama hidup dalam  sejarah  nusantara.  Sekalipun demikian  perlu  upaya  dan  pendekatan lain  untuk  merevitalisasi  Pancasila.
Pentingnya pendidikan secara terstruktur  di  masyarakat  juga  perlu digalakkan. Perlu digalakkan
pendidikan  nilai-nilai  Pancasila  secara kognitif  dalam  masyarakat  melalui berbagai  bentuk.  “Jika  masyarakat  di dusun  ini  ditanya  Pancasila  satu  per satu,  mungkin  tidak  semua  hafal. Namun,  Pancasila  tetap  di  hati  dan dalam  kehidupan  kami  sehari-hari,”
(Untoro, 2019).
Keteladanan  juga  menjadi  aspek penting  dalam  revitalisasi  Pancasila.
Namun, hendaknya perlu ditambahkan dengan pendekatan secara pengetahuan  agar  nilai-nilai  Pancasila lebih  berkembang  dan  luas.  Sehingga tafsir Pancasila lebih terbuka dan lebih mudah  dilestarikan  dari  generasi  ke generasi.

## D. Simpulan
Pancasila  sebagai  ideologi,  dasar negara, dan kepribadian bangsa menghadapi banyak  tantangan  baik  secara  internal maupun  eksternal.  Hal  ini  ditandai  dengan masuknya  paham-paham  radikalisme  dan pengaruh  buruk  globalisasi  di  kalangan muda.  Demikian  juga  tingkat  dukungan Pancasila  sebagai  ideologi  menunjukkan penurunan. Hal ini mengafirmasikan pentingnya  revitalisasi  Pancasila.  Dusun Nogosari,  Desa  Desa  Trirenggo,  Bantul patut untuk diapresiasi. Keberanian mendeklrasikan diri sebagai Dusun
Pancasila ditengah masyarakat yang semakin  permisif,  memberikan  optimisme terhadap  aktualisasi  nilai-nilai  Pancasila. Dusun  Nogosari  menerapkan  Pancasila secara  praksis  dalam  kehidupan  sehari-hari.
Dusun Nogosari tidak terjebak dalam kajian, doktrin,  dan  perdebatan  secara  teoritis seperti  langkah  konvensional  selama  ini. Dusun Nogosari mengimplementasikan Pancasila secara sederhana dengan memanfaatkan  modal  sosial  yang  ada  di dusun tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anas,  S.  (2009).  Relasi  Pancasila,  Agama Dan  Kebudayaan:  Sebuah  Refleksi. Jurnal  Masyarakat  &  Budaya , 11 (1), 25–50.
Armawi,  A.  (2007).  Revitalisasi  Pancasila dalam  Konteks  Nation  and  Character Building. Jurnal  Ketahanan  Nasional ,
XII (3).
Blakeley,  G.,  &  Bryson,  V.  (Eds.).  (2002). Contemporary  Political  Concepts:  A Critical  Introduction .  London:  Pluto Press.
Camargo,  R.  (2013). The  New  Critique  of Ideology .
https://doi.org/10.1057/978113732967 7
Dharmaputra,
E. (1988). Pancasila: Identitas  dan  Modernitas  =  Tinjauan Etis  dan  Budaya .  Jakarta:  BPK
Gunung Mulia.
DHF.  (2018,  March  7).  Survei  Alvara: Sebagian  Milenial  Setuju  Khilafah. CNN Indonesia .
Eaglaton,
T. (1991). Ideologi: An Introduction . London: Verso.
Fakhrizal,  F.  (2018,  July  17).  Survei  LSI: Masyarakat  Pro  Pancasila  Menurun,
Pendukung NKRI Bersyariah Meningka. Https://Nasional.Okezone.Com/ .
Freden,  M.  (2003). Ideology:  A  very  short introduction .  New  Y:  Press,  Oxford University.
Heywood,  A.  (2017). Political  Ideologies:
An  Introduction .  London:  Palgrave Macmillan. Kaelan. (2016).
Pendidikan Kewarganegaraan  untuk  Perguruan
Tinggi . Yogyakarta: Paradigma.
Latif,  Y.  (2015a). Negara  Paripurna :
Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas  Pancasila (Edisi  keli). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Latif,  Y.  (2015b). Revolusi  Pancasila . Jakarta: Mizan.
Lilleker,  D.  .  (2006). Key  Concepts  in Political  Communication .  London: SAGE Publications.
Maarif,  A.  S.  (2006). Islam  dan  Pancasila sebagai  Dasar  Negara:  Studi  tentang Perdebatan dalam Konstituante . Jakarta: LP3ES.
Maharani, S. D., Sutarmanto, H., & Zubaidi,
A.  (2019).  Indeks  Ketahanan  Ideologi Pancasila Septiana Dwiputri  Maharani Baru  Ketahanan  Nasional  dalam  Era. Jurnal  Ketahanan  Nasional , 25 (2), 277–294.
Nubowo,  A.  (2015).  Islam  dan  Pancasila  di Era  Reformasi:  Sebuah  Reorientasi Aksi. Jurnal  Ketahanan  Nasional ,
1 (1), 61–78.
Pranarka,  A.  W.  .  P.  (1985). Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila . Jakarta: Center For Strategic And International Studies.
Rozikin, M. (2019). Memperkuat Ketahanan
Masyarakat  Berbasis  Social  Capital Pada  Era  Otonomi  Desa  (Studi  Di
Desa Pandansari,
Kecamatan
Ngantang, Kabupaten Malang). Jurnal Ketahanan Nasional , 25 (2), 204–225.
Setyowati.  (2019).  Strategi  Menyelamatkan
Pancasila. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/201 9/10/13/21112671/strategi-
menyelamatkan-pancasila?page=all.
Sarosa, S. (2012) Penelitian kualittatif dasa- dasar. Jakarta: PT Indeks.
Sugiyono (2015). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sulasmono,  B.  S.  (2019).  Kehidupan Berbangsa  Dan  Bernegara. Jurnal Satya Widya , 35 (1), 75–85. Sumardjoko,  B.,  &  Yani,  J.  A.  (2013). Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila
Melalui. Varia  Pendidikan , 25 (2), 110–123.
Therborn, G. (1980). The Ideology of Power and  the  Power  of  Ideology .  Retrieved from http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5
624.pdf
Vincent,  A.  (2010).  Modern  Political
Ideologies.  In The  Philosophical Quarterly (Vol. 43). https://doi.org/10.2307/2219917 Wahyudi,  A.  (2006).  Jurnal  filsafat. Jurnal
Filsafat , 16 (1),  94–115.  Retrieved from https://journal.ugm.ac.id/wisdom/articl
e/view/31325/18921 Zmantel, J. S. (2008). Ideology and Politics (Vol. 3). Retrieved from http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5
624.pdf
Wawancara:  Untoro,  (2019)    wawancara  14 Desember  2019  Dusun  Nogosari, Trirenggo, Bantul.