## SISTEM MONETER ISLAM DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA
oleh : Ummi Kalsum
Dosen ekonomi Islam AIN Kendari Email: kalsumummi75@gmail.com

## Abstract
This article describes the various strategies in the management of waqf comparative study of the management of waqf properties in Indonesia and the Muslim countries of the world. And describes the management and development of the productive waqf in Islamic economic dimension in endowments in order to reach the productive waqf property development-oriented social and the results can also be felt people. Waqf institutions have a huge responsibility to generate public activity not aim to gain power in the government as well as not fully oriented to profit just as was the case in private companies and other non Waqf. The development of Islamic Waqf is to establish a special character that can make Islamic law better. Management of Waqf  funds of funds should have a definite purpose should be allocated / distributed with the business following Islamic orientation a few examples of management models and the development of endowment funds: the management of endowments through economic empowerment program People of SMEs; Optimization of Waqf land in the plantation area to develop oil palm plantations, soybeans,

## A.  Pendahuluan: Pensyariahan Lembaga Perbankan
Umat Islam yang terbiasa sekian ratus tahun dengan pelayanan bank konvensional sebagai financial intermediary institution yang berbasis bunga sehingga memerlukan kerja keras untuk mewujudkan alternatifnya dengan mengembangkan perbankan yang bebas bunga. Namun yang perlu dipertanyakan, mengapa bank yang terlebih dahulu yang perlu disyariahkan untuk menuju sistem moneter Islam? 1
Sektor perbankan merupakan sektor yang paling strategis dalam membangun perekonomian baik dari perspektif mikro maupun makro sebab bank sebagai agent of development . Dari perspektif mikro sektor perbankan merupakan lembaga kepercayaan masyarakat dalam me-menuhi kebutuhan berkaitan dengan transaksi ekonomi dan keuangan. Sementara secara makro, sektor perbankan mempunyai peran penting baik dalam proses penciptaan uang dan sistem pembayaran serta untuk mendorong efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter dan efisiensi alokasi
1 Karnaen A. Perwataatmadja & Henri Tanjung, Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya (Jakarta: Celestial Publishing, 2007),  69-70.
2 Sri-Edi Swasono, “ Paradigma Baru Ilmu Ekonomi ” dalam  Pidato Kunci pada Workshop Nasional Arsitektu Ilmu Ekonom Islam: Upaya Akselerasi Sistem Ekonomi Islam di Indonesia (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), 24.
3 A. Riawan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: UIN Press, 2009), 217.
sumber dana. Dengan peran yang sedemikian penting, maka reformasi di sektor perbankan dengan berusaha menghilangkan instrumen bunga dalam sektor ekonomi maka keberadaan bank syariah merupakan pintu masuk bagi pengembangan ekonomi syariah ke depan 2 dan entitas bisnis syariah lainnya 3 di Indonesia menuju sistem moneter dan sistem perbankan yang bebas bunga atau full Islamic banking dan Islamic monetary system .
Di samping itu, jumlah uang yang beredar (M2) sebagian berada di sektor perbankan. Uang sangat penting dalam kehidupan, bila diibaratkan seperti darah di dalam tubuh manusia harus mengalir ke seluruh anggota tubuh. Jika ada bagian tubuh dengan urat darah yang halus tidak mendapat aliran darah karena adanya penyumbatan maka bagian tubuh itu akan sakit. Demikian juga dengan keberadaan uang yang harus berputar dalam masyarakat tanpa ada diskriminasi dan peran ini diatur pada sektor perbankan. Semakin sehat dan stabil perbankan maka akan semakin cepat dan besar perputaran
potatoes; Optimization of Waqf land in strategic areas to establish the Institute of Education, along with residential facilities, halal food; Optimizing oriented Waqf funds absorb labor; Turning on poor areas into areas of economic potential, etc.
Keywords: Productif Waqf Management, Waqf in Islamic economic dimension, Waqf management in business orientation

## Abstrak
Tulisan ini menjelaskan sistem moneter Islam di Indonesia baik dari aspek peran strategisnya dalam membangun perekonomian umat: keunggulan, ancaman dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan sistem moneter Islam. Sebagai langkah konkrit dari penerapannya telah terealisasi berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah salah satunya perbankan syariah. Perbankan syariah mempunyai peran penting dan strategis dalam membangun perekonomian sebagai agent of development. Dengan demikian reformasi di sektor perbankan dengan menghilangkan instrumen bunga maka keberadaan bank syariah merupakan pintu masuk bagi pengembangan ekonomi syariah ke depan dan entitas bisnis syariah lainnya di Indonesia.
Kata kunci : Sistem Moneter Islam, perekonomian, di Indonesia
Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016 Hal 61-71
uang dalam mendukung peningkatan kegiatan ekonomi riil masyarakat. 4 Tidak dapat dibayang- kan suatu perekonomian tanpa adanya perbankan. Krisis yang terjadi di Indonesia, khususnya tahun 1997-1999 menunjukkan bagaimana buruknya kondisi perbankan telah menyebabkan sulitnya ekonomi bergerak untuk pulih kembali. Jadi, sektor perbankan merupakan sektor yang paling strategis untuk menciptakan perekonomian ke arah yang lebih baik. Untuk itu, maka sektor perbankan merupakan sektor yang paling awal yang harus dibenahi dengan kembali menggali sistem perbankan Islam untuk diterapkan atau disyariahkan. 5
Pengoperasian bank syariah merupakan bagian salah satu dari penerapan manajemen moneter Islam di Indonesia dengan tidak menggunakan sistem bunga, memiliki pengaruh positif terhadap kondisi moneter dalam menurunkan suku bunga nasional ke tingkat yang lebih realistik serta bisa memperoleh dana panjang sekaligus memantapkan kepercayaan terhadap rupiah. Dengan demikian keberadaan bank syariah dalam situasi moneter yang ketat ( tight money policy ) dengan kinerjanya yang agak berbeda dengan bank konvensional nampaknya bagi negara bisa diharapkan membantu mendinginkan mesin perekonomian yang memanas. 6
Sejalan dengan upaya restrukturisasi per- bankan nasional yaitu dengan membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional, maka salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan syariah dengan beberapa tujuan, di antaranya: 7 Pertama , untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang
tidak dapat menerima konsep bunga. Kedua , dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilaksanakan lebih optimal terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.

## B.  Tantangan dan Kendala Penerapan Sistem Moneter Islam
Secara historis, perkembangan menuju perekonomian syariah yang bersih dan bebas bunga di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan, salah satu aspek yang bisa disoroti dari perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah diantaranya perbankan syariah. Namun di sisi lain ada ancaman-ancaman yang dihadapi dalam mewujudkan penerapan sistem moneter Islam, diantaranya; pertama, penerapan sistem moneter Islam di Indonesia dikhawatirkan dikait-kaitkan dengan fanatisme agama dan adanya alergi politik terhadap segala pendirian institusi yang memiliki muatan syariah Islam menjadi sumber kecurigaan pemerintah terhadap Islam karena diduga punya kaitan dengan gerakan fundamentalis Islam 8 sebagaimana pengalaman yang terjadi pada era Orde Baru, yaitu dua dekade pertama kepemimpinan Orde Baru segala pendirian institusi yang memiliki muatan syariah Islam menjadi sumber kecurigaan pemerintah terhadap Islam. Pihak-pihak yang berusaha menghalangi penerapan manajemen moneter Islam semata-mata karena tidak suka akan kebangkitan umat Islam dari keterbelakangan ekonominya. 9 Mereka tidak mau tahu bahwa manajemen moneter Islam akan bermanfaat kepada semua orang. Isu eksklusivisme ataupun
4 M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge (Leicester: The Islamic: Foundation and The International Institute of Islamic Thought , 1995), 327-328 dan  Mugiyati, “Instrumen Kebijakan Moneter Analisis Managemen Moneter Islam” , Al-Qanun Vol. 11, No. 2 Desember 2008 (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel): 418.
5 Karnaen A. Perwataatmadja & Henri Tanjung, Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya , 69-70.
6 A. Riawan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia , 89.
7 Yusuf al-Qardhawi, Bunga Bank Haram , 18.
8 Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algoud, Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek , terj.  Burhan Wirasubrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), 15.
9 Karnaen A. Perwataatmadja , Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia (Depok: Usaha Kami, 1996), 78-79 .
Sistem Moneter Islam Dalam Membangun Perekonomian ... — Ummi Kalsum
SARA mungkin dilontarkan untuk mencegah berkembangnya isu penerapan manajemen moneter Islam di Indonesia secara luas. 10
Ancaman berikutnya adalah dari orang-orang yang merasa terusik dan terganggu kenyamanan dan kenikmatannya dalam mengeruk kekayaan rakyat yang sebagian besar beragama Islam melalui sistem perbankan yang ada. 11 Munculnya isu dan ide penerapan sistem moneter Islam yang menuntut pemerataan yang lebih adil akan dirasakan sebagai ancaman terhadap status quo yang telah dinikmatinya selama bertahun- tahun. Mereka mungkin akan menghambat penerapan sistem moneter Islam dengan mencari peluang dan alasan pada perangkat peraturan perundangan-undangan perbankan yang ada pada saat ini yang tidak secara tegas memberikan ruang beroperasinya sistem moneter dan perbankan yang bebas bunga sesuai dengan syariah Islam. 12
Namun kekuatiran di atas tidak perlu terlalu dikuatirkan sebab belajar dari pengalaman pada kasus proses awal pendirian bank syariah di Indonesia kekuatiran seperti hal-hal tersebut di atas tidak terbukti, setelah tim perbankan syariah yang ada mengadakan atau lobbying pada beberapa pihak seperti kepada Menteri Agama ketika itu Munawir Sadzali; Dirjen Moneter Oskar Surjaatmadja, Menmud Keuangan Nasruddin Sumintapura dan Menteri Perdagangan Arifin Siregar serta Mensesneg Moerdiono. Bahkan setelah berkonsultasi ke BJ Habibie selaku Ketua Umum ICMI pada awal tahun 1991 kemudian membentuk tim mobilisasi dana yang diketuai Prof. Dr. Emil Salim. 13
Sementara kendala yang dihadapi sebagai berikut; 14 pertama , kendala watchisme . Yaitu kultur penganut prinsip watchisme yang hanya suka berbicara, mengkritik tanpa mau terlibat langsung dengan objek yang diamatinya agar lebih bersifat objektif dan konstruktif. Ketertarikan dan minat
semua masyarakat terhadap wacana ekonomi Islam dan fenomena bank syariah serta lembaga- lembaga keuangan syariah lainnya dalam bentuk kajian, riset, kritik, pengamatan dan berbagai forum diskusi merupakan hal yang positif. Namun patut disayangkan stake holders yang terlibat pada berbagai forum dan kegiatan di atas hanya sibuk dan konsen sebagai pengamat, pembahas dan membentuk berbagai lembaga pengamatan ekonomi dan perbankan syariah semacam syariah economics and banking watch dengan cukup hanya mengkritik produk-produk dan kinerja lembaga ekonomi syariah.
Sementara pada tataran implementasi justru masih terlibat dengan bunga yang ribawi bahkan termasuk lembaga yang tekait dengannya masih belum menggunakan rekening syariah. Hal ini merupakan suatu ironi yang kontra produktif. Seharusnya langkah keterlibatan dalam pengembangan yang lebih konkrit bagi semua unsur masyarakat secara luas adalah dengan setiap muslim menjadi pelaku bisnis syariah, sebab merupakan fardhu ’ain setiap muslim untuk mensyariahkan semua aspek kehidupannya termasuk dalam kegiatan ekonominya seperti dengan bertransaksi secara syariah dan menghindari riba serta bunga. Menjadi pelaku bisnis syariah konotasinya tidak hanya menjadi pengusaha bisnis syariah saja, tetapi menjadi pengguna dan mitra bisnis syariah juga termasuk menjadi pelaku bisnis syariah seperti dengan menjadi nasabah bank syariah.
Kedua , kendala langkanya studi tentang sistem ekonomi Islam, lack of spirit of inquiry . Persoalan yang menjadi salah satu penghambat dalam penerapan full Islamic economics di Indonesia adalah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian atau penyelidikan dalam bidang ekonomi sehingga karya-karya baik berupa buku maupun tulisan- tulisan tentang ekonomi Islam untuk dijadikan
10 Kliping Koran, Harian Angkatan Bersenjata, “Bank Bebas Bunga untuk Hindari Praktek Ribawi” , 31 Agustus 1991.
11 Karnaen A. Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia , 79.
12 Kliping Koran, Harian Angkatan Bersenjata, “Bank Bebas Bunga untuk Hindari Praktek Ribawi” , 31 Agustus 1991.
13 A. Riawan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia , 80.
14 Yusuf al-Qardhawi, Bunga Bank Haram , 15-16.
Sistem Moneter Islam Dalam Membangun Perekonomian ... — Ummi Kalsum sebagai rujukan masih sangat minim. Syed Hussein Alatas merujuk kepada pernyataan the spiritus rector dari modernisme Islam Jamaluddin al-Afgani, 15 menganggap rendahnya the intellectual spirit menjadi salah satu faktor terpenting yang menyebabkan kemunduran Islam. Bahkan hal itu diperparah dengan rendahnya semangat untuk meneliti, rendahnya rasa cinta untuk mencari ilmu dan penghormatan terhadap ilmu pengetahuan serta ilmu rasional tidak berkembang dengan baik.
Salah persepsi terhadap sistem ekonomi Islam mungkin menjadi penyebab langkanya studi tentang sistem ekonomi Islam di Indonesia. Salah persepsi ini terjadi karena sebagian besar pakar ekonom Islam Indonesia pada umumnya mendapatkan pendidikan tentang masalah ekonomi dari konsep-konsep Barat dan sama sekali tidak menyinggung tentang konsep Islam dalam masalah perekonomian. De-Islamisasi dan pencucian otak yang telah berlangsung berabad- abad itu menyebabkan kerangka pemikiran sebagian cendikiawan muslim kita menjadi beku dan apriori terhadap konsep-konsep ekonomi yang tidak berasal dari tokoh-tokoh Barat. Sehingga setiap konsep yang berasal bukan dari Barat dipandang aneh, termasuk konsepsi ekonomi yang berakar dari Alquran dan Hadis. 16 Padahal Alquran dan Hadis cukup sarat dengan konsep- konsep sosial dan ekonomi yang lahir pada abad ke-7 M. Sebaliknya, tidak semua praktek sekuler (dari Barat) bertentangan dengan Islam. Qureshi menegaskan seperti yang dikutip Dawam Rahardjo bahwa lembaga-lembaga keuangan Islam ternyata banyak meminjam model-model Barat yang sekuler. 17
Jadi sistem ekonomi Islam sebagai suatu kajian sistem sebenarnya bersifat ilmiah dan netral dari sentimen agama. Mengkaji sistem ekonomi Islam dan kemudian menerapkannya tidak dapat
diartikan sebagai langkah untuk mendirikan negara Islam, tetapi mempelajari secara objektif sistem-sistem mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi di suatu negeri yang akan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan manfaat yang besar tidak saja kepada umat Islam tetapi kepada seluruh komponen bangsa. 18 Sebab Islam diturunkan sebagai rahmatan li al-’alamiin .
Ketiga , kendala simbolisme . 19 Masyarakat Indonesia khususnya umat Islam baik dari kalangan masyarakat umum sering terjebak pada simbolisme dan melupakan aspek substansi dari ajaran Islam itu sendiri yang mengajarkan istiqomah (konsistensi) dalam ucapan, pengakuan dan tindakan keseharian secara komprehensif ( kaffah ). Dan bukan menjadikan simbol-simbol agama hanya sekedar menjadi slogan kampanye, promosi, serta pengakuan simbolik formal untuk kepentingan sosial ekonomi dan politik. Inilah sebenarnya tuntutan pemenuhan aspek syariah ( shari’a complance ) yang sangat memprihatinkan.
Kepatuhan terhadap ketentuan syariah dituntut untuk dijalankan termasuk dalam bidang ekonomi secara kaffah karena itu keterlibatannya dengan ekonomi syariah berawal dari akidah atau ideologi yang akan mengalahkan segala pertimbangan pragmatis, sehingga menjadi potensi yang dahsyat bagi pengembangan ekonomi syariah termasuk manajemen moneter Islam. Demikian juga para pengambil kebijakan, praktisi ekonomi Islam dan pelaku bisnis pada umumnya dituntut untuk konsekuen dengan prinsip syariah dalam bisnisnya dan masyarakat pada umumnya juga dituntut untuk konsekuen dalam perilaku ekonominya. Sehingga tidak akan ada stigma yang negatif dengan tuduhan yang macam-macam terhadap konsep ekonomi Islam, terhadap institusi keuangan Islam sebagai menjual kedok syariah untuk kepentingan bisnis.
15 Ismail SM dkk, eds., Paradigma Pendidikan Islam (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo & Pustaka Pelajar, 2001), 284.
16 Karnaen A. Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di…. , 53.
17 M. Dawam Rahardjo, Islam & Transformasi Sosial- Ekonomi (Jakarta: LSAF, 1999), 31.
18 TKarnaen A. Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di……, 54-55.
19 Yusuf al-Qardhawi, Bunga Bank Haram , 9.
Keempat , kendala kekurangan sumber daya insani (SDI, sumber daya manusia). Sumber daya manusia yang terjun dalam praktik ekonomi Islam baik dalam dunia perbankan syariah maupun dalam dunia pendidikan masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada perbankan syariah saja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan diperkirakan berdasarkan data Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. Dalam jangka 10 tahun ke depan dibutuhkan tidak kurang dari 10 ribu SDM. Namun jumlah sebanyak ini tidak mampu dipasok oleh perguruan tinggi yang mengajarkan disiplin ilmu ekonomi syariah sehingga akhirnya dipasok oleh perguruan tinggi umum. Di sisi lain terjadinya dikotomi antara perguruan tinggi agama dan perguruan tinggi umum. Perguruan tinggi agama dalam pengajarannya lebih menekankan mengenai aspek fiqh semata dan kurang materi praktisnya. Sementara perguruan tingi umum terlalu banyak aspek praktisnya dan tidak ada materi fiqhnya. Hal ini harus dipecahkan secara bersama sebagaimana menyusun suatu kurikulum yang mampu memadukan antara kurikulum umum, fiqh dan praktiknya. 20
Adanya dikotomi yang mewarnai atmosfir dunia pendidikan antara sistem pendidikan Islam dan pendidikan umum tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Islam yang menyebabkan adanya dualisme intelektual antara para ulama dengan para ulama sarjana-sarjana muslim. Merujuk kepada pendapat Mohammad Anas Zarka dalam makalahnya ” Methodology of Islamic Economics ” yang dikutip oleh M. Dawam Rahardjo bahwa kategori atau tipe-tipe para ahli yang dibutuhkan dalam ekonomi Islam terdiri dari tiga, yaitu: 21 (a) spesialisasi ilmu syariah yang memahami ilmu ekonomi, yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap aspek normatif
dalam area sistem ekonomi Islam dengan menemukan prinsip-prinsip Islam di bidang ekonomi serta menjawab persoalan-persoalan modern dalam sistem ekonomi. (b) Spesialisasi ilmu ekonomi yang mengenal syariah diharapkan bisa melakukan analisis ekonomi positif terhadap operasionalisasi sistem ekonomi Islam. (c) kategori spesialisasi mereka yang memiliki keahlian dalam bidang syariah maupun ilmu ekonomi. 22
Sementara masalah-masalah dalam pere- konomian kontemporer dan aplikasinya mem- butuhkan kerjasama antara kedua disiplin tersebut dan dari ketiga komponen kategori di atas secara bersama-sama. Seperti untuk menciptakan produk perbankan syariah yang bisa bersaing dengan produk-produk bank-bank konvensional. Di samping itu umat Islam Indonesia pada umumnya belum familiar dengan praktik per- bankan syariah sebagai langkah awal dari perekonomian yang bebas bunga. Oleh karena itu, mereka pun memandang perbankan syariah dengan menggunakan persepsi konvensional.
Dengan mencari tau dan mengenali kendala- kendala, tantangan dan ancaman-ancaman terhadap penerapan sistem ekonomi sistem termasuk manajemen moneter maka diharapkan para cendikiawan muslim, para ekonom muslim dapat berjaga-jaga dan mengupayakan langkah- langkah preventif dan penangkalnya.

## C. Peluang dan Strategi Penerapan Sistem Moneter Islam di Indonesia
Di balik semua kelemahan, problem dan tantangan yang dihadapi untuk menuju sistem moneter Islam, sesungguhnya ada sejumlah kekuatan, jika dikelola dan digarap secara baik sebagaimana mestinya akan berpotensi berubah menjadi kekuatan dan peluang yang menjanjikan. Di antaranya, adalah:
20 A. Riawan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia , 167.
21 M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999), 20.
22 Bandingkan dengan pendapat Aslem Haneef, para pemikir muslim di bidang ekonomi dikelompokkan dalam tiga kategori; pertama, pakar fiqh atau hukum Islam sehingga pendekatan yang dilakukan adalah legalistik dan normatif, kedua, kelompok modernis yang lebih berani dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam agar dapat menjawab persoalan yang muncul, ketiga, para praktisi atau ekonom muslim yang berpendidikan barat. Mereka bersinergi sehingga ekonomi Islam terkonseptualisasi secara integrated.  Mohammad Aslem Haneef, Contemporary Islamic Economic Thought:A Selected Comparative Analysis (Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co., 1995), 11.
1.  Keunggulan Konsep
Dari sekian banyak wacana tentang ekonomi Islam termasuk di dalamnya tentang manajemen moneter Islam, baik di kalangan umat sendiri maupun di kalangan non muslim, belum pernah adanya bantahan yang signifikan tentang keunggulan konsep ekonomi Islam secara keseluruhan. Semakin banyak karya-karya ilmiah baik berupa tulisan maupun lainnya yang membahas ekonomi Islam disertai konferensi- konferensi dan seminar-seminar baik bersifat lokal maupun internasional membuktikan bahwa makin banyak orang yang tertarik dan menyakini konsep ekonomi Islam merupakan solusi alternatif terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi.
2.   Peluang Atas Pertimbangan Kepercayaan Agama
Dukungan dari umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 248 juta jiwa. 23 Mayoritas penduduk Indonesia tercatat yang menganut agama Islam pada tahun 2005, 88,8%. 24 Berdasarkan data ini Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia. Pada hakekatnya, hal ini merupakan kekuatan dan sekaligus peluang yang mesti dimanfaatkan secara baik. Kekuatan inilah yang menjadi pilar utama sekaligus benteng terakhir dalam penegakan ekonomi syariah di manapun juga. Umat Islamlah yang menjadi stake holders paling dominan, sebagai sumber dana utama 25 dan sekaligus pihak paling diharapkan akan membantu dalam program sistem ini.
Sebab peluang ini bisa dijadikan sebagai lahan yang prospektif untuk dijadikan sebagai objek pengembangan ekonomi Islam dan sekaligus pangsa pasar dan pada tahap selanjutnya kapasitas penduduk muslim ini bukan saja menjadi objek
pasar tetapi juga sebagai objek Islamisasi ekonomi sehingga semakin banyak masyarakat yang mempunyai kesadaran tentang ekonomi Islam 26 semakin banyak pula penduduk mendukung pengaplikasian praktik ekonomi Islam seperti menjadi nasabah bank syariah.
Namun demikian, dalam melihat aspek ini diperlukan kehati-hatian. Sebab kesalahan dalam memahami keberadaan dan perilaku mereka maka kekuatan peluang ini bisa berubah menjadi kelemahan dan tantangan. Ini disebabkan kesiapan dan persepsi masyarakat dalam menerima kehadiran sistem ekonomi Islam termasuk -seperti keberadaan lembaga keuangan syariah, bank syariah- belum begitu kuat. Hal ini dikarenakan asumsi dasar yang selama ini keliru dipahami, bahwa mayoritas umat Islam sudah demikian lama dan dalam dirasuki oleh virus riba serta sangat menghayati sekularisme, khususnya dalam aspek keuangan.
3.   Adanya Peluang Hukum dalam Undang- undang
Dawam Rahardjo berpendapat bahwa gerakan Islam itu sendiri secara keseluruhan dapat dibedakan menjadi dua pola. Pertama , pola “Islam politik” yang menempuh jalan mencapai kekuasaan sebagai alat untuk menegakkan syariah Islam yang bertujuan untuk menegakkan negara Islam atau kekuasaan Islam. Pola ini sangat menonjol dengan cara-cara radikal dalam menegakkan syariah Islam sehingga cenderung terjebak pada tindakan kekerasan. Kedua , pola “Islam kultural” yang memilih jalur budaya dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Islam, peradaban Islam atau masyarakat madani, paling tidak ikut serta dalam civil society. 27 Dalam kasus penerapan ekonomi Islam yang ditandai dengan berdirinya perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya yang
23 Data berdasarkan sensus penduduk 2014. Lihat Biro Pusat Statistik (BPS), www.bps.go.id diakses pada tanggal 10 Maret 2015.
24 Biro Pusat Statistik-RI, sensus antar waktu 2005 diakses dari data penduduk menurut Kementrian Agama, www.kemenag.go.id. Tanggal 10 Maret 2015.
25 Dengan menyalurkan uangnya di lembaga keuangan syariah.
26 A. Riawan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia , 164.
27 M. Dawam Rahardjo dalam Adiwarman Karim , Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2004), XIII-XIV.
Sistem Moneter Islam Dalam Membangun Perekonomian ... — Ummi Kalsum
dipelopori Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mainstream yang dipilih adalah jalan kedua. Sebab dalam upaya menegakkan syariah Islam di bidang ekonomi diperjuangkan secara demokratis dan gradual atau incremental.
Sementara misi gerakan Islam untuk merealisasikan syariah dalam kehidupan ada dua pola realisasinya, yaitu: pertama , melaksanakan syariah Islam sebagai hukum voluntir ( voluntary law ), seperti yang dikemukakan oleh Sjafruddin Prawiranegara, yaitu dilaksanakan oleh dan dalam kerangka civil society yang relatif independen dari negara. Kedua , formalisasi syariah Islam menjadi hukum positif, sebagai satu jalan pintas. Di Indonesia kedua pola ini dilakukan tanpa formalisasi Piagam Jakarta. 28
Formalisasi hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia di bidang ekonomi bisa dilihat dari beberapa undang-undang yang ada, mulai dari Undang-undang No. 7 tahun 1992 sampai Undang-undang No 21 tahun 2008. Secara formalisasi dilihat dari undang-undang, penerapan manajemen moneter Islam di Indonesia sebagai manajemen moneter alternatif 29 bisa dilihat dari perundang-undangan yang ada. Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa perbankan dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tersebut memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaan maupun landasan operasional dibolehkannya menerapkan sistem perbankan bebas bunga dan berdasarkan profit and loss sharing yaitu perbankan syariah. Berdasarkan Undang- undang No. 10 Tahun 1998 ini, perbankan di Indonesia mulai beralih dari perbankan konvensional menjadi dual banking system yang mengakomodir secara paralel antara sistem
perbankan konvensional dengan sistem perbankan syariah yang tidak menggunakan suku bunga dalam operasionalnya. Namun kelemahan dari Undang- undang No. 10 Tahun 1998 ini, belum secara jelas memperlihatkan bagaimana operasional perbankan syariah yang seharusnya. Tetapi dengan adanya undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam penerapan bank syariah dan kemudian kedudukannya didukung dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Kedua Undang-undang tersebut (UU No. 10/1998 dan UU No. 23/1999 menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk memulai menerapkan dual banking system sekaligus menghapus pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 yang melarang dual banking system . Di samping itu, berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia dapat mengimplementasikan manajemen moneter tanpa bunga yang dibahas pada pasal 10 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1999: “Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah”. Dan pasal 11 ayat (1 dan 2):
(1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.
(2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pem- biayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagai- mana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
28 M. Dawam Rahardjo dalam Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan , XV.
29 Mulya E. Siregar, “Manajemen Moneter Alternatif dan Penerapannya di Indonesia”, dalam Dinar Emas Solusi Krisis Moneter, Penyunting Muhammad Ismail Yusanto dkk (Jakarta: PIRAC, SEM Institut, Infid, 2001), 94 atau dari bi/news.com: visi business news online, diakses tanggal 9 Januari 2010, 7.

## Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016 Hal 61-71
Berkenaan dengan operasional dan instrumen yang dapat dipergunakan bank syariah, pada tanggal 23 Februari 2000 Bank Indonesia secara sekaligus mengeluarkan tiga Peraturan Bank Indonesia, yakni:
1.  Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengatur mengenai kewajiban pemeliharaan giro wajib minimum bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2.  Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antara Bank berdasarkan Prinsip Syariah, yang dikeluarkan dalam rangka menyediakan sarana penanaman dana atau pengelolaan dana antarbank berdasarkan prinsip syariah; dan
3.  Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/ 2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yakni sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah merupakan piranti dalam pelaksanaan pengendalian moneter semacam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam praktek perbankan konvensional.
Peraturan-peraturan BI di atas, relevan di- kemukakan dalam hal ini mengenai tugas BI dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 10 ayat (2) UU Bank Indonesia memberikan kewenangan kepada BI untuk menggunakan cara-cara berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan pengendalian moneter. Kemudian pasal 11 ayat (1) UU BI juga memberikan kewenangan kepada BI untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek suatu bank dengan memberikan pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari. Dipandang dari sudut lain, dengan demikian UU BI sebagai undang-undang bank sentral yang baru secara hukum positif telah mengakui dan memberikan tempat bagi penerapan prinsip-prinsip syariah bagi BI dalam melakukan tugas dan wewenangnya.
Berkaitan dengan Giro Waib Minimum (GWM), BI juga telah mengeluarkan dua Peraturan Bank Indonesia (PBI), yaitu PBI No. 6/21/PBI/ 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PBI No. 8/23/PBI/2006 tentang Perubahan PBI No. 6/21/PBI/2004.
Selanjutnya dalam hal independensi bank sentral 30 berkaitan dengan high-powered money yang sumber utamanya berasal dari pinjaman pemerintah kepada bank sentral akan berimplikasi bagi bank sentral dalam kebijakan moneternya. Oleh karena itu bank sentral harus menolak sesuatu yang menyebabkan kebebasan bank sentral terkerangkeng termasuk seperti menolak pinjaman pemerintah bila hal tersebut tidak konsisten dengan pencapaian sasaran-sasaran moneter. Hal ini bertujuan untuk menciptakan bank sentral yang mandiri dan independent jauh dari campur tangan pemerintah. Untuk menjaga independensi bank sentral maka bank Indonesia tidak dimungkinkan untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah sehingga high powered money lebih dapat dikontrol yang pada gilirannya lebih menciptakan kebijakan moneter yang efektif. 31
4.  Program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh sumber daya insani (sumber daya manusia) yang berkualitas tinggi yang kompoten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi
30 Tentang indenpenden bank sentral diatur pada pasal 4 (2) UU No. 23 Tahun 1999. Aulia Pohan, Potret Kebijakan Moneter Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 196.
31 Mulya E. Siregar, Manajemen Moneter Alternatif dan Penerapannya di Indonesia , 11.
Sistem Moneter Islam Dalam Membangun Perekonomian ... — Ummi Kalsum
prinsip syariah. Hal ini untuk mengantisipasi persaingan yang ketat di sektor perbankan yang menuntut perbankan mengadaptasi penggunaan teknologi canggih untuk melakukan diferensiasi dan peningkatan mutu layanan. 32
Terakhir , program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan bahkan menyeluruh serta efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sekitar permasalahan ekonomi Islam secara bertahap.
Semua peluang-peluang tersebut sesungguh- nya bersifat masih potensial, sehingga untuk bisa mewujudkan menjadi aktual haruslah didukung oleh seperangkat usaha dan komitmen yang menyeluruh, baik dari pengambilan kebijakan maupun para  ulama, stake holders lembaga- lembaga keuangan syariah dan tentunya seluruh komponen umat Islam Indonesia. Contohnya termasuk dalam usaha-usaha ini sampai seberapa jauh para praktisi ekonomi Islam mampu menjawab tantangan-tantangan yang bakal dihadapi, baik dalam menjawab persoalan- persoalan yang muncul maupun untuk tetap terus berusaha mencari format dan produk-produk yang market table dan sesuai syariah, demikian juga para praktisi pendidikan dalam mencetak sumber daya insani yang handal dan lain-lain sebagainya. Dan tantangan baik bersifat internal maupun eksternal.

## D. Kesimpulan
Ancaman yang dihadapi dalam upaya mewujudkan penerapan sistem moneter Islam, diantaranya; pertama , penerapan sistem moneter Islam di Indonesia dikhawatirkan dikait-kaitkan dengan fanatisme agama dan diduga ada kaitannya dengan gerakan fundamentalis Islam. Kedua , ancaman dari orang-orang yang merasa terusik dan terganggu kenyamanan dan kenikmatannya
dalam mengeruk kekayaan rakyat yang sebagian besar beragama Islam melalui sistem perbankan yang ada.
Sementara kendala yang dihadapi; pertama , kendala watchisme , kultur yang hanya suka berbicara, mengkritik tanpa mau terlibat langsung dengan objek yang diamatinya agar lebih bersifat objektif dan konstruktif. Kedua , kendala langkanya studi tentang sistem ekonomi Islam, lack of spirit of inquiry . Persoalan yang menjadi salah satu penghambat dalam penerapan full Islamic economics di Indonesia adalah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian atau penyelidikan dalam bidang ekonomi. Ketiga, kendala simbolisme dan keempat , kendala kekurangan sumber daya insani (sumber daya manusia).
Sementara kekuatan dan peluang yang menjanjikan, di antaranya, adalah: pertama, keunggulan konsep. Kedua, peluang atas pertimbangan kepercayaan agama. Dukungan dari umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Ketiga, adanya peluang hukum dalam Undang-undang. Keempat , program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh sumber daya insani (sumber daya manusia) yang berkualitas tinggi yang kompoten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah. Dan terakhir, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan bahkan menyeluruh serta efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung maupun tidak langsung.
Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016 Hal 61-71
32 Muhammad, Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 69 dan Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek (Jakarta: Alvabet, 2000), 75.

## Daftar Pustaka
Buku Al-Qardawi, Yusuf, Bunga Bank Haram , terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001).
Amin, A. Riawan, Menata Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: UIN Press, 2009).
Arifin, Zainul, Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek (Jakarta: Alvabet, 2000).
Chapra, M. Umer Chapra, Islam and The Economic Challenge (Leicester: The Islamic: Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1995 ).
Haneef, Mohammad Aslem, Contemporary Islamic Economic Thought:A Selected Comparative Analysis (Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co., 1995).
Ismail SM dkk, eds., P aradigma Pendidikan Islam (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo & Pustaka Pelajar, 2001). Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Algoud, Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek, terj.
Burhan Wirasubrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007).
Muhammad, Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
Mulya E. Siregar, “ Manajemen Moneter Alternatif dan Penerapannya di Indonesia ”, dalam Dinar Emas Solusi Krisis Moneter , Penyunting Muhammad Ismail Yusanto dkk (Jakarta: PIRAC, SEM Institut, Infid, 2001), 94 atau dari bi/news.com: visi business news online, diakses tanggal 9 Januari 2010, 7.
Perwataatmadja, Karnaen A. & Henri Tanjung, Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya (Jakarta: Celestial Publishing, 2007). Perwataatmadja, Karnaen A., Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia (Depok: Usaha Kami, 1996).
Pohan, Aulia, Potret Kebijakan Moneter Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 196. Rahardjo, M. Dawam, I slam dan Transformasi Sosial Ekonomi (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999), 20.

## Artikel dan Makalah
Ascarya, “ Pelajaran Yang Dipetik dari Krisis Keuangan Berulang: Perspektif Ekonomi Islam.” Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan , Volume 12, Nomor 1, (Juli 2009): 55.
Biro Pusat Statistik (BPS), www.bps.go.id diakses pada tanggal 10 Maret 2015.
Biro Pusat Statistik-RI, sensus antar waktu 2005 diakses dari data penduduk menurut Kementrian Agama, www.kemenag.go.id. Tanggal 10 Maret 2015.
Kliping Koran, Harian Angkatan Bersenjata , “Bank Bebas Bunga untuk Hindari Praktek Ribawi”, 31 Agustus 1991.
Mugiyati, “ Instrumen Kebijakan Moneter Analisis Managemen Moneter Islam ”, Al-Qanun Vol. 11, No. 2 Desember 2008 (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel): 418. Swasono, Sri-Edi, “ Paradigma Baru Ilmu Ekonomi ” dalam Pidato Kunci pada Workshop Nasional Arsitektu Ilmu Ekonom Islam: Upaya Akselerasi Sistem Ekonomi Islam di Indonesia (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012).
Sistem Moneter Islam Dalam Membangun Perekonomian ... — Ummi Kalsum