Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal 407 – 416

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,DANA ALOKASI UMUM, DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019) Oleh :
Eka Pradana Mahardika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Fauzan ,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Email : b200180364@student.ums.ac.id . Article Info Abstract Article History : Received  16  July - 2022 Accepted  25 July - 2022 Available Online 31 July - 2022 This  study  has  a  purpose,  namely  to  determine  the  effect  of  Regional Original Income, General Allocation Funds, and Capital Expenditures on the  Level  of  Regional  Financial  Independence.  The  population  in  this study  is  PAD,  DAU,  Capital  Expenditure  and  the  Level  of  Regional Financial Independence in the Regency/City of Central Java Province in 2017-2019. The samples used in this study were 82 samples. The sampling method  used  purposive  sampling  technique.  The statistical  method  uses multiple  linear  regression  analysis  model.  The  results  of  this  study indicate that PAD and DAU have an effect on TKKD, while and DBH have no effect on TKKD.
Keyword : Regional  Original  Income (PAD)  ,General  Allocation Fund (DAU), Capital Expenditure  (BM),  Regional Financial Independence (TKKD)

## 1. PENDAHULUAN
Reformasi yang terjadi di Indonesia dalam berbagai  bidang  membawa  banyak  perubahan terhadap  sistem  politik,sosial,kemasyarakatan, serta  ekonomi  yang  menyebabkan  timbulnya berbagai  tuntutan  terhadap  pemerintah  untuk pengelolaan yang lebih baik. Salah satu agenda reformasi yaitu dengan adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah.Di era reformasi  seperti  saat  ini  masyarakat  sangat mengehendaki  agar  pemerintah  melakukan pengelolaan  yang  lebih  baik.  Kondisi  tersebut akhirnya  mendorong  pemerintah  membentuk UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 untuk  mengatur  pemberian  otonomi  daerah sebagai bentuk perubahan amandemen Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan  daerah.  Pelaksanaan  otonomi daerah di Indonesia menjadi bentuk perubahan positif  dari  krisis  yang  dialami  pada  tahun 1997-1998  akibat  penerapan  sistem  ekonomi sentralistik  yang  mengakibatkan  ekonomi daerah sangat bergantung pada pusat. Otonomi
daerah  yang  secara  resmi  diberlakukan  di Indonesia  mulai  1  Januari  2001  yang  ditandai dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang  telah direvisi  dengan  UU  No.  33  Tahun  2004, menghendaki  suatu  daerah  untuk  berkreasi mencari  sumber  penerimaan  yang  dapat membiayai  pengeluaran  pemerintah  dalam rangka  menyelenggarakan  pemerintahan  dan pembangunan.  Otonomi  daerah  bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa  ada  campur  tangan  pemerintah  pusat. Sesuai asas money follows function, penyerahan  kewenangan  daerah  juga  diikuti dengan penyerahan
sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dimaksudkan  agar  Daerah  menjadi  mampu
untuk
melaksanakan segala urusan pemerintahannya  sendiri  karena  sumber- sumber  pembiayaan  sudah  diserahkan  kepada pemerintah daerah.
Kemandirian  keuangan  daerah  merupakan gambaran  pemerintah  daerah  dalam  hal ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana pemerintah pusat dan propinsi. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan pemerintah  dan  propinsi  semakin  rendah. Kemandirian  keuangan  daerah  ini  merupakan salah  satu  tujuan  dari  otonomi  daerah. Diadakannya otonomi daerah diharapkan suatu daerah  dapat  mandiri  dalam  memenuhi kebutuhan  daerahnya  masing-masing.  Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya  otonomi  daerah  diharapkan  masing- masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan daerah.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku(Abdul  Halim  2004).  Jika  pendapatan asli daerah lebih besar dari dana bantuan yang diberikan  oleh  pemerintah  maka  daearah tersebut dapat dikatakan mandiri. Dengan PAD yang  dihasilkan,  daerah tersebut  dapat membiayai kebutuhan  daerahnya  sendiri sehingga  dapat  menekan  anggaran  yang diberikan  oleh  pemerintah  contohnya  dana alokasi umum (DAU).
Dana  Alokasi  Umum  yaitu  Dana  Alokasi Umum  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  dengan tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan antar-Daerah  untuk  mendanai  kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan
Desentralisasi (Nordiawan 2017). Dau digunakan  untuk  mengalokasikan  belanja daerah,  baik  belanja  modal  semacam  belanja tanah, bangunan, serta asset tetap yang lain juga belanja operasional misalnya belanja pegawai, belanja barang dan lain sebagainya. Hubungan antara DAU dengan kemandirian daerah yakni berbanding  terbalik.  Jika  dana  alokasi  umum tinggi  maka  tingkat  kemandirian  keuangan suatu daerah rendah.
Bagi  PP  No  71/2010,  belanja  modal mengacu pada pengeluaran rumah tangga untuk pembelian asset tetap serta asset yang lain yang bisa menciptakan keuntungan selama lebih dari satu  tahun.  Belanja  modal  menjadi  salah  satu ukuran perencanaan yang baik dengan melihat alokasi APBD yang diberikan untuk perbaikan dan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  bagi masyarakat.  Belanja  modal  yang  besar diharapkan  dapat  berdampak  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sudah seharusnya pemerintah daerah lebih memaksimalkan  potensi  yang  ada  pada daerahnya hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi yang diberikan oleh pemerintah.
Dari data APBD tahun 2018, perbandingan belanja  modal  terhadap  total  belanja  daerah masih  berada  dibawah  belanja  modal  rata-rata nasional  19,4%.  Provinsi  Jawa  Tengah  tahun anggaran  2018  dialokasikan  untuk  belanja modal  sebesar  7,5%  dari  total  belanja  daerah. Alokasi  belanja  modal  ini  jauh  dari  ketentuan Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014 yang mengamanatkan bahwa alokasi  belanja  modal  harus  memenuhi sekurang-kurangnya  30%  dari  total  belanja daerah  sementara  itu  alokasi  untuk  belanja pegawai
Provinsi Jawa
Tengah mengalokasikan  sebesar  27,2%.  Masyarakat mengharapkan anggaran yang digunakan untuk belanja modal harusnya lebih besar namun pada kenyataannya  anggaran  yang  lebih  besar digunakan pada belanja pegawai berbentuk gaji serta  tunjangan.  Jika  belanja  modal  rendah maka  pembangunan  serta  perbaikan  wilayah akan  semakin  kecil  (Darwis,  2015).  Belanja pegawai  ialah  segala  bentuk  pengeluaran pemerintah  yang  digunakan  untuk  mendanai kompensasi  yang  diberikan  oleh  pemerintah dalam  bentuk  uang  dan  komoditas  yang tersedia untuk pegawai negeri.
Dari  penjabaran  latar  belakang  diatas, menunjukkan  bahwa  fenomena  yang  terjadi terdapat perbedaan antara teori dan fakta hal ini mendukung peneliti agar melakukan riset yang serupa dengan judul.
2. KAJIAN PUSTAKA DAN

## PEGEMBANGAN HIPOTESIS
1.  Stewardship Theory
Teori  stewardship  adalah  teori  yang menggambarkan  situasi  dimana  para  manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka  untuk  kepentingan  organisasi,  dimana
para  eksekutif  sebagai  steward  termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, dan berusaha  mencapai  sasaran  organisasinya (Donaldson  dan  Davis,  1989).  Stewardship theory sering disebut sebagai teori pengelolaan atau  penatalayanan  yang  mengambarkan hubungan  yang  kuat  antara  kesuksesan  dan kepuasan  organisasi  (Ernawati  &  Riharjo, 2017).  Stewardship  theory  merupakan  teori yang  dibangun  berdasarkan  asumsi  filosofis mengenai  sifat  manusia  yang  pada  hakikatnya dapat  dipercaya,  mampu  bertindak  dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran  terhadap  pihak  lain  (  Said,  2015  ). Bagi penelitian ini, teori stewardship melibatkan  kehadiran  pemerintah  daerah sebagai  lembaga  yang  bisa  dipercaya  untuk menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik sesuai  dengan  kepentingan  publik  sehingga pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat
dapat dicapai secara
maksimal,seperti  tujuan  organisasi  sektor publik  sendiri  memiliki  tujuan  memberikan pelayanan kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Apabila  tujuan  ini  mampu  tercapai  oleh pemerintah  daerah  yang  bertindak  sebagai steward,  maka  rakyat  selaku  principal  akan merasa puas dengan kinerja Pemerintah.
2.  Signalling Theory Teori  signalling  dikembangkan  sebagai upaya untuk memberikan sinyal informasi dari pihak  yang  lebih  memiliki  informasi  kepada pihak  stakeholder  yang  kurang  memiliki informasi  di  perusahaan  [8].  Teori  signalling pada  sektor  publik  ditujukan  pada  upaya pemerintah  memberikan  sinyal  dalam  bentuk informasi  keuangan  yang  berkualitas  yang implementasinya  dirasakan  oleh  masyarakat dari  pelayanan  publik  yang  telah  disediakan pemerintah.  Kemandirian  keuangan  daerah perlu untuk diinformasikan kepada masyarakat sebagai  bentuk  kemampuan  daerah  dalam mengelola  ketersediaan  sumber  daya  daerah. Keterkaitan teori signalling terhadap penelitian ini  adalah  menjelaskan  pemerintah  daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan  memberikan  sinyal  informasi keuangan daerah yang secara optimal dilaksanakan untuk kesejateraan masyarakat.

## Pengembangan Hipotesis
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah penerimaan dalam bentuk satuan moneter yang diterima  oleh  pemerintah  daerah  dari  sumber-
sumber yang diusahakan sendiri oleh pemerintah daerah yang bersangkutan (Pratolo dkk,  2016).  Artinya  Pemerintah  Daerah diharapkan  dapat  mengelola  sumberdaya  yang dimiliki secara maksimal guna memaksimalkan pendapatan  asli  daerahnya.Semakin  tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan  PAD  sesuai  dengan  kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Neneng (2018) dan Siska Silitonga (2020) menujukkan variabel  pendapatan  asli  daerah  memiliki  arah koefisien  positif  dan  berpengaruh  signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H1: Pendapatan Asli Daerah
berpengaruh  positif  terhadap  Tingkat Kemandirian Daerah.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  Pasal  1  menjelaskan  bahwa  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai kebutuhan daerah dalam mengurangi terjadinya ketimpangan daerah disesuaikan dengan kebutuhan  dan  potensi  masingmasing  daerah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan. Ahmad
Chabibillah (2019),telah
melakukan  penelitian  terhadap  dana  alokasi umum  terhadap  tingkat  kemandirian  daerah, hasil penelitian menunjuka dana alokasi umum berpengaruh  signifikan  dan  memiliki  arah koefisien  positif  terhadap  kinerja  keuangan. Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H2:  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.
Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran  anggaran  untuk  perolehan  aset tetap  dan  aset  lainnya  yang  mempunyai  masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan  dalam  kegiatan  pemerintahan (Halim  &  Kusufi,  2012).  Pemerintah  daerah sebagai (steward) diharuskan untuk mengelola belanja  modal  dengan  baik  dan  tepat  agar masyarakat  mendapatkan  pelayanan  secara maksimal.  Pengelolaan  belanja  modal  yang maksimal membutuhkan kerja sama yang baik antara  pemerintah  daerah  (steward)  dengan masyarakat  agar  memberikan  kepuasan  bagi publik  serta  dapat  mendukung  terciptanya
kemandirian  keuangan  daerah.  Pemerintah daerah  (steward)  berkewajiban  mengelola belanja  modal  sesuai  dengan  kepentingan pemilik atau rakyat, serta lebih mengedepankan kerja sama guna mencapai tujuan organisasi.
Penelitian  yang  dilakukan  Kurnia  (2016) dan  Ema  Indah  Nur  Fitriyani  menunjukan bahwa  belanja  modal  berpengaruh  signifikan dan  memiliki  arah  koefisien  positif  terhadap tingkat  kemandirian  daerah.  Berdasarkan uraian  tersebut, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H3: Belanja  Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah.

## 3. METODE PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian yang digunakan adalah penelitian kausatif, Penelitian
kausatif merupakan penelitian yang  bertujuan untuk  mengetahui  seberapa  jauh  variabel independen  mempengaruhi  variabel  dependen (Sugiyono,  2005).  Penelitian  kausatif berguna untuk  menganalisis  pengaruh  antara  satu variabel dengan beberapa variabel lainnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan  antara  variabel  independen  yaitu Pendapatan  Asli  Daerah,Dana  Alokai  Umum
Dan Belanja Modal dengan Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah.  Penelitian  ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu menjelaskan hubungan antar variabel menggunakan  angka-angka  sebagai  indikator variabel penelitian
untuk menjawab
permasalahan penelitian. B. Metode, Sampel, dan Metode
Pengambilan Sampel
Populasi  dan  sampel  pada  penelitian  ini menggunakan  seluruh  kabupaten  dan  kota  di Provinsi  Jawa  Tengah.  Penentuan  sampel ditetapkan dengan teknik total sampling, yakni seluruh  populasi  yang  ada  dijadikan  sebagai sampel.  Kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Jawa Tengah  berjumlah  35  kabupaten/kota,  yang berarti  sampel  yang  digunakan  juga  sebanyak 35 kabupaten/kota.Teknik pengambilan sampel penelitian  menggunakan  teknik purposive sampling ,  yaitu  teknik  pengambilan  sampel dengan mempertimbangkan karakteristik sebagai berikut:
1. Jumlah seluruh Kabupaten dan
Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 – 2019.
2. Kabupaten  dan  Kota  yang tidak melaporkan realisasi
APBD  secara  berturut-turut pada tahun 2017 – 2019.
C. Data dan Sumber Data Jenis  data  di  dalam  riset  ini  ialah  data sekunder.  Yaitu  data  yang  terkumpul  melalui lembaga  yang  mengumpulkan  informasi  yang diterbitkan  para  pengguna  jasa  (Yulianto  & Maskan 2018:37) Data yang dipergunakan pada riset bersumber dari data sekunder berdasarkan Laporan  Realisasi  APBD  pada  wilayah  pusat atau  kota  Provinsi  Jawa  dari  periode  2017 hingga  2019  yang  didapatkan  dalam  Badan Pemeriksa  Keuangan(  BPK)  Provinsi  Jawa Tengah  ataupun  bisa  diakses  lewat  web www.djpk.depkeu.go.id  Direktorat  Jenderal Perimbangan Keuangan( DJPK).
D. Variabel Penelitian
Variabel dependen (y) dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangakan  variabel  independen  (x)  dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah,Dana  Alokasi  Umum  Dan  Belanja Modal.
Penelitian  ini  menggunakan dua  variabel  yaitu  vaiabel  independen  dan variabel dependen:
1. Variabel independen
a. Pendapatan Asli Daerah
Pengukuran PAD
dengan  mencari  kontribusi  terhadap pendapatan daerah yaitu : b. Dana Alokasi Umum. Pengukuran DAU
dengan  mencari  kontribusi  terhadap pendapatan daerah yaitu :
c. Belanja modal Pengukuran  Belanja  Modal dengan mencari kontribusi terhadap
pendapatan daerah yaitu :
( Belanja Modal : Total Belanja Daerah )
100%
2. Variable dependent
a. Variabel terikat dalam penelitian  ini  adalah  tingkat kemandirian keuangan daerah.
Tingkat kemandirian keuangan daerah diukur sebagai berikut :

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi  yang  diteliti  didalam  riset merupakan  salah  satu  daerah  di  Provinsi Jawa  Tengah.  Sampel  sejumlah  35  daerah di  Provinsi  Jawa  Tengah  termasuk  105 observasi.  .  Akan  tetapi  sampel  tersebut harus  dikurangi  sebanyak  23  data  yang telah  diuji  secara  statistik  sebagai  data outliers,  sehingga  total  dari  sampel  yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 82 sampel untuk periode 2017-2019.

## Analisis Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  merupakan  statistik yang  digunakan  untuk  menganalisis  data dengan cara mendeskripsikan atau menjabarkan  suatu  data  yang  telah dikumpulkan dengan melihat nilai rata-rata, standar deviasi, minimum dan maksimum. Dalam  penelitian  ini,  statistik  deskriptif variabel dependen dan variabel independen disajikan dalam tabel 4.2 berikut:
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif
PAD DAU BM TKD N Valid 82 82 82 82 Missing 0 0 0 0 Mean 16.4501 45.1426 17.2727 27.1335 Std. Deviation 2.86667 2.29086 3.60398 4.95840 Minimum 12.15 40.07 11.11 19.16 Maximum 24.95 50.76 25.83 38.15
Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistik Dari hasil analisis deskriptif yang disajikan pada table 4.2 diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah disebut juga PAD merupakan  pendapatan  yang  diperoleh daerah  yang  dipungut  berdasarkan  pada aturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah dan merupakan factor pendukung  terlaksananya  otonomi  daerah
sehingga  dapat  mempengaruhi  tingkat kemandirian  suatu  daerah.  Hasil  statistik deskriptif  yang  disajikan  pada  table  4.2 bahwa dari 82 data kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017- 2019  memiliki  nilai  rata-rata  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  sebesar  16,45  dengan standar  deviasi  sebesar  2,87.  Serta mempunyai  nilai  minimum  sebesar  12,15 dan  nilai  maksimum  sebesar  24,95. Kabupaten/kota  yang  memiliki  nilai  PAD terendah  adalah  Kabupaten  Blora  pada tahun 2018 sedangkan kabupaten/kota yang memiliki  nilai  PAD  tertinggi  adalah  Kota Semarang pada tahun 2019

## Dana Alokasi Umum
Dana  alokasi  umum  adalah  dana  yang berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  yang  kemudian dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan  kemampuan  keuangan  daerah dalam  mendanai  kebutuhan  pengeluaran daerahnya dalam pelaksanaan desentralisasi.  Hasil  statistik  deskriptif yang  disajikan  pada  tabel  4.2,  bahwa  dari 82  data  kabupaten  dan  kota  pada  Provinsi Jawa  Tengah  selama  tahun  2017-2019 memiliki  nilai  rata-rata  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  sebesar  45,15  dengan standar  deviasi  sebesar  2,29.  Serta mempunyai  nilai  minimum  sebesar  40,07 dan  nilai  maksimum  sebesar  50,76. Kabupaten/kota  yang  memiliki  nilai  DAU terendah adalah Kota Semarang pada tahun 2018  sedangkan  kabupaten/kota  yang memiliki  nilai  DAU  tertinggi  adalah  Kota Salatiga pada tahun 2017.
Belanja Modal Belanja Modal
digunakan untuk pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka pembelian  atau  pengadaan  aset  tetap berwujud  yang  memiliki  masa  manfaat lebih  dari  12  bulan  atau  satu  periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan,  seperti  dalam  bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,  irigasi  dan  jaringan,  dan  asset  tetap lainnya.  Hasil  statistik  deskriptif  yang disajikan pada tabel 4.2, bahwa dari 82 data
kabupaten  dan  kota  pada  Provinsi  Jawa Tengah  selama tahun  2017-2019  memiliki nilai rata-rata Belanja Modal sebesar 17,28 dengan standar deviasi sebesar 3,61.  Serta mempunyai  nilai  minimum  sebesar  11,11 dan  nilai  maksimum  sebesar  25,83. Kabupaten/kota yang memiliki nilai belanja modal  terendah  adalah  Kabupaten  Batang pada tahun 2018 sedangkan kabupaten/kota yang memiliki nilai belanja modal tertinggi adalah Kota Semarang pada tahun 2017.

## Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian  keuangan  daerah  adalah kemampuan suatu
daerah dalam
menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah tersebut  mampu  untuk  membiayai  atau mendanai sendiri kegiatan-kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan  juga pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah memabntu  menaikkan  sumber  pendapatan asli  daerah  dengan  membayar  pajak  dan retribusi  daerah.Hasil  statistik  deskriptif yang  disajikan  pada  tabel  4.2,  bahwa  dari 82  data  kabupaten  dan  kota  pada  Provinsi Jawa  Tengah  selama  tahun  2017-2019 memiliki nilai rata-rata Tingkat
Kemandirian  Keuangan  Daerah  sebesar 27,14 dengan standar deviasi sebesar 4,96. Serta  mempunyai  nilai  minimum  sebesar 19,16  dan  nilai  maksimum  sebesar  38,15. Artinya  tingkat  kemandirian  keuangan daerah  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa Tengah masih rendah. Kabupaten/kota  yang  memiliki  tingkat kemandirian  terendah  adalah  Kabupaten Blora pada tahun 2018 sedangkan kabupaten/kota  yang  memiliki  tingkat kemandirian tertinggi adalah Kota
Semarang pada tahun 2019. Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas Uji
normalitas digunakan
untuk menentukan  apakah  dalam  model  regresi data  yang  digunakan  terdistribusi  normal atau  tidak.  Dalam  penelitian  ini,  uji normalitas menggunakan uji CLT ( Central Limit  Theorem )  yaitu  jika  ukuran  sampel yang digunakan cukup besar (n>30), maka sampel dapat dikatakan terdistribusi normal (Gujarati,  2015)  penelitian  ini  memiliki
jumlah  sampel  82,  maka  dapat  dianggap terdistribusi normal karena jumlah (n>30).

## Uji Multikolinieritas
Uji  Multikolinieritas  digunakan  untuk mengetahui  apakah  suatu  data    terjadi multikolinieritas  atau  tidak  dapat  dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika  nilai  VIF  lebih  dari  10  dan  nilai tolerance  kurang  dari  0,10  maka  dapat diindikasikan terdapat multikolinieritas. Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas
Variabel Nilai Tolerance Nilai VIF Kesimpulan PAD 0,933 1,072 Tidak Terjadi Multikolinearitas DAU 0,979 1,022 Tidak Terjadi Multikolinearitas Belanja Modal 0,953 1,050 Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sumber: Hasil Pengolahan Data Statistik Dapat  dilihat  dari  tabel  4.3  nilai  VIF  dari Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah 1,072, nilai VIF dari Dana Alokasi Umum (DAU)  adalah  1,022,  dan  nilai  VIF  dari Belanja Modal adalah 1,050 . Nilai VIF dari masing-masing  variabel  tidak  lebih  besar dari  10,  maka  dapat  diindikasikan  bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  digunakan  untuk mengetahui  apakah  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah uji spearman’s rho. Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel Kriteria Nilai Sig Kesimpulan PAD >0,05 0,622 Tidak Terjadi Heterokedastisitas DAU >0,05 0,067 Tidak Terjadi Heterokedastisitas Belanja Modal >0,05 0,554 Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Sumber: Hasil pengolahan data statistik Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.4 menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah 0,622,  nilai  signifikansi  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  adalah  0.067,  dan  nilai
signifikansi  Belanja  Modal  adalah  0,554. Dapat  dilihat  bahwa  nilai  signifikansi  dari setiap  variabel  >  0,05.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  gejala heteroskedastisitas.
Uji Autokorelasi Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui  apakah  suatu  model  regresi terdapat  korelasi  antara  residual  pada periode  t  dengan  residual  pada  periode  t sebelumnya.  Model  regresi  yang  baik adalah yang tidak terdapat autokorelasi. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Run’s Test apabila nilai  sig  melebihi  0,05  maka  data  tidak mengalami autokorelasi.

## Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi
Test Valuea -0.09162 Cases < Test Value 41 Cases >= Test Value 41 Total Cases 82 Number of Runs 48 Z 1.333 Asymp. Sig. (2-tailed) 0.182 a Median
Sumber: Hasil pengolahan data statistik Hasil  uji  autokorelasi  pada  tabel  4.5 menunjukkan  bahwa  nilai  sig  pada  Run’s Test  0,182  menunjukkan  bahwa  nilai  dari Run’s  test  melebihi  0,05,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  gejala autokorelasi.
Pengujian Hipotesis 1. Regresi Linier Berganda Tabel  4.6  Hasil  Uji  regresi  Linier
Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 15.366  3.005 5.113  .000 PAD 1.073 .053 .984 31.846 .000 DAU -.334 .065 -.154 -5.108 .000 Belanja Modal -.068 .042 -.050t -1.625 .108
Sumber: Hasil pengolahan data statistik Hasil  model  regresi  linier  berganda  dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut:
Y = 15,366 + 1,073 X1 + (-0,334 X2) + (- 0,068 X3) + e
Dari  hasil  persamaan  regresi  berganda tersebut  masing-masing  variabel  dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Konstanta  (a)  =  15,366  menunjukkan konstanta  bernilai  positif,  artinya  jika nilai variabel independen yakni pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi umu,  belanja  modal  dan  belanja pegawai dianggap tidak ada atau sama dengan 0, maka nilai tingkat kemandirian  keuangan  daerah  sama dengan 15,366.
b. Koefisien  X1  =  1,073  menunjukkan bahwa  variabel  pendapatan asli  daerah bernilai positif, artinya setiap pendapatan  asli  daerah  mengalami kenaikan  maka  tingkat  kemandirian daerah akan meningkat sebesar 1,073.
c. Koefisien  X2  =  -0,334  menunjukkan bahwa  variabel  dana  alokasi  umum bernilai  negatif,  artinya  setiap  dana alokasi  umum  mengalami  kenaikan akan  mengakibatkan  penurunan  pada ting  kat  kemandirian  keuangan  daerah sebesar 0,334.
d. Koefisien  X3  =  -0,068  menunjukkan bahwa  variabel  belanja  modal  bernilai negatif,  artinya  setiap  belanja  modal mengalami
kenaikan akan
mengakibatkan penurunan pada tingkat kemandirian  keuangan  daerah  sebesar 0,068.

## Uji T
Uji  t  digunakan  untuk  menguji  seberapa jauh  pengaruh  dari  variabel  independen secara individual terhadap variabel dependen.  Hasil  uji  t  yang  diperoleh  dari masing-masing  variabel  dapat  dilihat  pada tabel 4.7 berikut:
Tabel 4.7 Hasil Uji T Variabel t hitung t tabel Sig Keterangan e. PAD 31,846 1,991 0,000 H 1 Diterima f. DAU 5,108 1,991 0,000 H 2 Diterima g. Belanja Modal -1,625 1,991 0,108 H 3 Diterima h.

## Uji F
Uji  F  digunakan  untuk  menguji  apakah semua variabel independen yang ada pada regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen,
hasil  uji  F  dapat  dilihat  pada  tabel  4.8 berikut:
Tabel 4.8 Hasil Uji F
Model Sum of Squares  df Mean Square  F Sig. 1 Regress ion 1852.939 3 617.646 347.8 38 .000 b Residua l 138.503  78 1.776 Total 1991.442 81
Sumber : Hasil pengolahan data statistik Berdasarkan  uji  F  yang  telah  dilakukan, hasilnya  menunjukkan  nilai  signifikan 0,000 < 0,05 artinya bahwa seluruh variabel independen  berpengaruh  secara  simultan terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan daerah.  Diketahui  nilai  F hitung sebesar 347,838 > F tabel sebesar 2,482  maka PAD, DAU, Belanja Modal dan Belanja Pegawai secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan daerah  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa Tengah.
Koefisien Determinasi (adjusted R 2 ) Koefisien  determinasi  digunakan  untuk mengetahui  seberapa  jauh  kemampuan suatu  model  regresi  dalam  menjelaskan variabel-variabelnya. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai adjusted R 2 pada  model  summary,  nilai  koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1.
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Sumber :Hasil pengolahan data statistik Hasil  uji  regresi  menunjukkan  nilai adjusted  R 2 sebesar  0,928  atau  92,8%. Artinya 92,8% tingkat kemandirian keuangan  daerah  dijelaskan  oleh  variabel pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi umum, belanja modal dan belanja pegawai. Sedangkan 7,2% dijelaskan oleh factor lain diluar model regresi.
Pembahasan 1.  Pengaruh  Pendapat  Asli  Daerah  (PAD) Terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  4.7  dapat dilihat  bahwa  nilai  signifikansi  PAD sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  nilai signifikansi 0,05 dengan nilai t hitung sebesar 34,236  >  t tabel sebesar  1,991  maka  Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya dari hasil tersebut pendapatan asli daerah berpengaruh  signifikan  positif  terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Kemandirian  dalam  APBD  terkait  dengan kemandirian  pendapatan  asli  daerah,sebab semakin  besar  sumber  pendapatan  dari potensi  daerah,  bukan  dari  bantuan pemerintah  pusat/provinsi  ,  maka  daerah dapat  dikatakan  mandiri  secara  keuangan dan  daerah  tersebut  semakin  leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakat tanpa muatan pemerintah pusat yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat di daerah.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan  positif.  Hasil  penelitian  ini sejalan dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Haryanto  (2019)  yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki  pengaruh  signifikan  positif terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan daerah  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa Tengah. Artinya jika PAD pada suatu daerah  besar  atau  lebih  tinggi  dari  dana bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah pusat/provinsi  maka  daerah  tersebut  dapat dikatakan  sudah  mandiri.  Sebaliknya apabila PAD pada suatu daerah lebih kecil dari dana bantuan yang diberikan pemerintah  pusat/provinsi  maka  daerah tersebut  dapat  dikatakan  belum  mandiri dari  segi  finansialnya  karena  masih bergantung  pada  dana  bantuan  yang diberikan  oleh  pemerintah  baik  dari  pusat maupun provinsi.
2.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)
Terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah Berdasarkan  hasil  pada  tabel  4.7  dapat dilihat  bahwa  nilai  signifikansi  DAU sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  nilai signifikansi 0,05 dengan nilai t hitung sebesar
Model  R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of the Estimate 1 .965 a .930 .928 1.33254
-5,108  >  t tabel sebesar    1,991  maka  Ho ditolak dan H2 diterima. Artinya dari hasil tersebut  dana  alokasi  umum  berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  daerah masih mengandalkan transfer dari pemerintah  pusat  sebagai  sumber  dana untuk  membiayai  pembangunan  daerah. Arah  koefisien  dana  alokasi  umum  yang negatif  berarti  ketika  dana  alokasi  umum meningkat  maka  kemandirian  keuangan daerah  akan  menurun,  apabila  terjadi penurunan  terhadap  dana  alokasi  umum maka  kemandirian  keuangan  daerah  akan meningkat. Dana alokasi umum merupakan salah satu jenis dari dana perimbangan yang bersumber  dari  penerimaan  APBN  yang dialokasikan kepada daerah yang seharusnya hanya bersifat mendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan  daerah.  Semakin  kecil  dana alokasi umum dalam menopang pembiayaan daerah diharapkan ketergantungan
pemerintah daerah terhadap  pemberian  transfer  pemerintah pusat  akan  semakin  rendah  sehingga kemandrian daerah akan terwujud Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Kustianingsih  (2018)  yang  menyatakan bahwa  dana  alokasi  umum  berpengaruh negatif  terhadap  tingkat  kemandirian keuangan  daerah  pada  kabupaten/kota  di Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Menentukan kebutuhan  DAU  suatu  daerah  di  tentukan dengan  menggunakan  pendekatan  fiskal. Jika  suatu  daerah  kemampuan  fiskalnya rendah maka akan mendapat dana bantuan dari  pemerintah  salah  satunya  DAU  yang relative  besar  Hubungan  DAU  dengan tingkat  kemandirian  keuangan  daerah adalah  berbanding  terbalik,  jika    suatu daerah  memiliki  DAU  yang  tinggi  maka tingkat  kemandirian  daerah  tersebut  dapat dikatakan rendah.
3.  Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan  hasil  pada  tabel  4.7  dapat dilihat  bahwa  nilai  signifikansi  belanja modal  sebesar  0,108  lebih  besar  dari  nilai signifikansi 0,05 dengan nilai t hitung sebesar -1,625  >  t table sebesar  1,989  maka  Ho diterima dan H3 ditolak. Artinya dari hasil tersebut  belanja  modal  tidak  berpengaruh terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan daerah  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa Tengah. Meningkatnya porsi anggaran  belanja  modal  tidak  selamanya diiringi  dengan  meningkatnya  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  di  suatu  daerah  yang merupakan indikator kemandirian keuangan  daerah.  Hal  tersebut  karena terdapat  kecenderungan  penyerapan  dan realisasi  anggaran  belanja  modal  yang rendah, jauh dibawah porsi dana yang telah ditetapkan dalam APBD dan belanja modal yang terjadi masih kurang merata sehingga menyebabkan  ketimpangan  antar  daerah. Fenomena tersebut disinyalir akan menghambat  pembangunan  infrastruktur yang akan mengakselerasi kegiatan perekonomian yang kemudian berpengaruh terhadap penerimaan
PAD yang diakibatkan oleh rendahnya serapan anggaran belanja modal pemerintah daerah. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Dina  (2018)  yang  menyatakan belanja modal tidak memberikan pengaruh terhadap  kemandirian  keuangan  daerah. Alokasi anggaran belanja modal yang tidak tepat  sasaran  adalah  salah  satu  faktor penyebab  daerah  kurang  produktif  dalam penyaluran dananya. Dana yang dikeluarkan  tidak  menambah  kekayaan tetapi  justru  menjadi  beban  DAU.  Untuk itu,  pemerintah  daerah  diharapkan  tidak bergantung  pada  pemerintah  pusat  dengan cara  memaksimalkan  sumber-  sumber pendapatannya.

## 5. KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji secara  empiris  pengaruh  pendapatan  asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Bersumber  dari  data  sekunder  berdasarkan
Laporan  Realisasi  APBD  pada  wilayah  pusat atau  kota  Provinsi  Jawa  dari  periode  2017 hingga 2019. Berdasarkan  hasil pengujian dan pembahasan  yang  telah  dilakukan  dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Hasil riset menampilkan bahwa variabel  pendapatan  daerah,  dana  alokasi umum, serta belanja modal berhubungan secara bersamaan mampu menjelaskan tingkat kemandirian  keuangan  daerah  pada  kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah.
2.  Pendapatan  asli  daerah  signifikan  dan berpengaruh  secara  positif  pada  tingkat kemandirian  keuangan  daerah.  Sehingga semakin  besar  pendapatan  asli  daerah,  maka akan  meningkatkan  kemandirian  keuangan daerah. Karena jika PAD yang dihasilkan tinggi maka  daerah  tersebut  dapat  membiayai kebutuhannya sendiri sehingga akan mengurangi dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
3.  Dana  alokasi  umum  berhubungan signifikan  negatif  pada  tingkat  kemandirian keuangan  daerah.  Artinya  semakin  besar  dana alokasi  umum  yang  dibagikan  pemerintah kepada  salah  satu  daerah  maka  semakin  kecil pula  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah tersebut.
4.  Belanja modal tidak memiliki hubungan  dari  tingkat  kemandirian  keuangan daerah.  Alokasi  anggaran  belanja  modal  yang tidak  tepat  sasaran  adalah  salah  satu  faktor penyebab  daerah  kurang  produktif  dalam penyaluran  dananya.  Dana  yang  dikeluarkan tidak menambah kekayaan tetapi justru menjadi beban DAU.
6. REFERENSI
Abdullah.,  Dwi  Asmawanti,  dan  F.  (2015). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota Se-Sumatera  Bagian  Selatan.  Jurnal
Ilmiah, 41(3), 68–70.
Amalia N, Afifah Fauziah dan Haryanto (2017)
melakukan  penelitian  tentang  Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,Dana  Alokasi  Umum  dan Belanja  Modal  Terhadap  tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah  Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2012- 2017. Diponegoro Journal Of Accounting. Ariani, Kurnia Rina. 2010. "Pengaruh Belanja Modal  dan  Dana  Alokasi  Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan  Daerah  dan  Tax  Effort (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas  Sebelas Maret. Surakarta. Ayu,  A.  (2013).  Pengaruh  Dana  Alokasi Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Dana Bagi  Hasil  Dan  Belanja  Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota  Provinsi  Lampung (2013-2016).  Journal  of  Chemical Information  and  Modeling,  53(9), 1689–1699.
Darwis,  E.  T.  R.  (2015).  Pengaruh  Belanja
Modal  dan  Belanja  Pegawai  Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan
Daerah  pada  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera  Barat.  Jurnal  Akuntansi,
3(1).
Halim,  Abdul.  2008.  Akuntansi  Keuangan Daerah  Edisi  3.  Jakarta:  Salemba Empat
Haryanto,  A.  F.  A.  (2019).  Analisis  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,  Dan  Belanja  Modal  Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan
Daerah  Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa
Tengah Tahun 2012-2017. Diponegoro Journal of Accounting, 8(2), 1–13. https://djpk.kemenkeu.go.id/ ISSN : 2460-0585, 7.
Kustianingsih,  N.,  Muslimin,  M.,  &Kahar,  A. (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli
Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian
Keuangan  Daerah  Pada  Pemerintahan Daerah  Kabupaten  Kota  Di  Provinsi
Sulawesi Tengah. Katalogis, 6(6), 82– 91.
Mardawani,  M.  pd.  (2020).  Praktis  Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis.