Tindakan Bullying di  Media  Sosial;  Komparasi  Hukum  Pidana  Islam  dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

## Hasriani Hasir, Sohra
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hasrianihasir36@gmail.com

## Abstrack
The focus of this study: (1) How to form acts of bullying on social media. (2) What is the view of Islamic Law towards acts of bullying on social media. (3) How to sanction acts of bullying in social media according  to  Law  No.19  of  2016  concerning  Information  and  Electronic  Transactions. This  type  of research  is  a  type  of  literature  research,  the  method  used  is  to  use  normative  theological  approach (Islamic  Law),  normative  juridical  approach  (Law),  sociological  approach,  and  comparative approach(comparison). The data sources used are primary data sources, secondary data sources, and tertiary data sources. The data used comes from the prevailing laws and regulations, both from Islamic law and positive law. Cyber Bullying is an act of humiliation, intimidation, psychic violence committed by  a  person,  group  or  institution  through  social  media  against  people,  groups  or  other  institutions. Sometimes the perpetrator of bullying also makes the victim helpless and can even take the victim's life. The regulation of Bullying Act is stipulated in Law No. 19 of 2016 to ensnare the perpetrators.  Although the description of the word Cyber bullying itself has not set about Cyber Bullying and only a few parts that include the type of Cyber Bullying that is, defamation, threats / intimidation, fake news, slander, spreading  hatred  and  hostility. In  Islamic  Law  the  act  of  Cyber  Bullying  is  very  clearly  prohibited because it includes mistreating or hurting others. Which is not in accordance with the guidance of Syara' that Islam is a religion that highly upholds the honor for each uamtnya, but for the sanctions have not been specifically in nash but the crime of Cyber Bullying is included in the realm of Jarimah Ta'zir. Keywords: Bullying; Islamic Law,;UU RI No. 19 Tahun 2016

## Pendahuluan
Perkembangan  serta  kebebasan  media  massa  merupakan  tolak  ukur  kemajuan  dunia teknologi. 1 Kemajuan dunia ini dapat kita saksikan diseluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia, media cetak serta elektronik telah berkembang cukup pesat. Kecanggihan teknologi pada masa ini telah  memberikan  banyak  manfaat  serta  mempermudah  terutama  dalam  membantu  pekerjaan manusia.
Namun,  peningkatan  ini  sayangnya  tidak  dibarengi  dengan  penigkatan  kualitas,  bila dicermati isinya banyak media yang tidak berbobot dan terkesan hanya memenuhi alasan pasar saja.  Selain  itu,  perkembangan  teknologi  juga  menyebabkan  banyaknya  muncul  kejahatan- kejahatan  baru,  seperti  memanfaatkan  computer  sebagai  alat  operasinya.  Kemajuan  teknologi informasi dan segala bentuk manfaat didalamnya membawa efek negative yaitu dimana  semakin mudahnya penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. 2
Internet telah menjadi salah satu media yang berperan dalam sosial di Indonesia. Di tengah dinamika dan perubahan sosial yang intens, internet dianggap menjadi alat untuk mencapai tujuan dalam berdemokrasi. Sejak awal kemunculannya di media, pengguna internet di kota-kota besar semakin berkembang pesat, sehingga kini  mampu merambah ke desa-desa, serta kebutuhan akan
1 Wahyuddin Naro et al., “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia,” International Journal of Criminology and Sociology 9 (2020): 572–586.
2 Muammar  Bakry  et  al.,  “Strengthening  the  Cyber  Terrorism  Law  Enforcement  in  Indonesia:  Assimilation  from Islamic Jurisdiction,” International Journal of Criminology and Sociology 10 (2021): 1267–1276.
teknologi  jaringan  komputer  semakin  meningkat.  Selain  sebagai  media  penyedia  informasi, melalui internet, komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara.
Peran remaja tidak terlepas dari dunia internet termasuk didalamnya sosial media. Jouven mengungkapkan  bahwa  berkembangnya  penggunaan  teknologi  komunikasi  khususnya  pada remaja,  internet  menjadi  wadah  baru  yang  berisiko  bagi  aksi  kekerasan.  Pada  dasarnya  media social merupakan perkembangan mutahir dari teknologi-teknologi perkembangan web baru yang berbasis  internet,  yang  memudahkan  semua  orang  untuk  dapat  berkomunikasi,  berpartisipasi, saling berbagi, dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarluaskan konten  mereka  sendiri.  Media  social  adalah  tempat  orang-orang  berkomuikasi  dengan  teman- teman mereka, yang mereka kenal di dunia nyata maupun dunia maya.
Perundungan atau dikenal dengan istilah bullying di dunia maya atau sering disebut cyber sangat marak terjadi dalam beberapa tahun ini. Istilah bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang. Tindakan ini menyebabkan korbannya tidak berdaya secara fisik atau mental. Perundungan dunia maya ( cyberbullying ) merupakan tindakan penghinaan,  kekerasan  psikis,  atau  intimidasi  yang  dilakukan  seseorang,  kelompok,  maupun institusi  lainnya.  Tindakan  tersebut  dimaksudkan  untuk  mempermalukan,  mengintimidasi, menyebar keburukan dan kebencian dimedia sosial, baik ditujukan secara khusus kepada korban maupun dengan cara diketahui publik.

## Metode Peneilitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research atau biasa disebut  penelitian  pustaka,  yaitu  penelitian  yang  objek  kajiannya  menggunakan  data  pustaka berupa  buku-buku,  majalah,  karya  tulis  yang  relevan  dengan  pokok  permasalah  yang  diteliti sebagai  sumber  datanya.Sumber  tersebut  diambil  dari  berbagai  karya  yang  membahas  tentang Tindakan bullying di Media Sosial dalam perspektif Hukum Islam dan UU RI NO.19 Tahun 2016 tentang ITE. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teologis normatif (Hukum Islam) adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah- masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah-kaedah yang ada, dalam hal ini  adalah  Hukum  Islam.  Yuridis  normatif  (Undang-undang)  adalah  suatu  pendekatan  yang berkaitan dengan undang-undang yang bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum atau doktrin hukum  positif  yang  berlaku 3 .  Sosiologis  adalah  pendekatan  atau  suatu  metode  yang pembahasannya  atas  suatu  objek  yang  dilandaskan  pada  masyarakat  yang  ada.  Pendekatan komparatif  adalah  suatu  cara  untuk  dapat  memahami  dan  mengetahui  sesuatu  (ilmu)  dengan menggunakan  suatu  perbandingan.  Metode  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu metode komparatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data-data sekunder untuk mengindentifikasi konsep dan asas-asas hukum dengan data yang lain serta tetap membandingkan  kategori  satu  dengan  yang  lain.    Dalam  metode  ini  nantinya  penulis  dapat membandingkan antara perspektif Hukum Islam dengan Undang-undang, agar dapat memperoleh kesimpulan perbandingan dalam analisa aspek hukum.

## Tinjauan Bullying dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam
1. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana di Indonesia
a. Pengertian Tindak Pidana
3 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hal.25
Pengertian  tentang  tindak  pidana  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) dikenal  dengan  istilah  Strafbaarfeit  dan  dalam  kepustakaan  tentang  hukum  pidana  sering menggunakan  istilah  delik,  sedangkan  pembuat  Undang-undang  merumuskan  suatu  Undang- undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.
Jadi  istilah  Strafbaarfeit  adalah  peristiwa  yang  dapat  dipilah  atau  perbuatan  yang  dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).
Menurut  Moedjatno  Strafbaarfeit  itu  sebenarnya  adalah 4 “suatu  kelakuan  manusia  yang diancam  pidana  oleh  peraturan  perundang-undangan”.  Sementara  Jonker  merumuskan  bahwa strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (wenderrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh  orang  dapat  dipertanggungjawabkan”.  Adapun  Simons  masih  dalam  buku  yang  sama merumuskan 5 Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja  oleh  seseorang  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  atas  tindakannya  dan  yang  oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
Sarjana hukum tersebut di atas, menggunakan istilah masing-masing disertai alasan dan pertimbangannya masing-masing. Moelijanto beralasan bahwa digunakannya istillah “perbuatan pidana” karena kata “perbuatan” lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan  cabul,  kata  perbuatan  melawan  hukum.    Lebih  jauh  Moeljanto  menegaskan  bahwa perbuatan menunjuk ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata perbuatan berarti dibuat  oleh  seseorang  yang  dapat  dipidana  adalah  kepanjangan  dari  istilah  yang  merupakan terjemahan dari starfbaarfeit. Lebih jelasnya Moeljanto menyatakan sebagai berikut:
a) Kalau  utrecht,  sudah  lazim  memakai  istilah  hukum,  maka  hukum  lalu  berarti:  berecht, diadili yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan starf, dipidana karena perkara- perkara perdata pun diberech, diadili maka saya memilih untuk terjemahan strafbaar adalah istilah pidana sebagai singkatan dari “yang dapat dipidana”.
b) Perkataan  perbuatan  berarti  dibuat  oleh  seseorang  menunjuk  lain  pada  yang  melakukan maupun  pada  akibatnya,  sedangkan  perkataan  peristiwa  tidak  menunjuk  bahwa  yang melakukannya adalah “handling” atau “gedraging” seseorang mungkin atau mungkin juga hewan atau alam dan perkataan tindak berarti langkah baru dan tindak tanduk atau tingkah laku.
H.J  Van  Schravendiik  mengartikannya  delik  sebagai  perbuatan  yang  boleh  dihukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (andelen) atau doen positif atau melainkan (visum atau nabetan atau met doen, negatif/maupun akibatnya).

## a. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam perundang-undangan  pidana  tentang  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  dan  disertai  dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan  pidana  menunjuk  kepada  sifat  perbuatan  saja,  yaitu  dapat  dilarang  dengan  ancaman pidana kalau dilanggar.
4 Chazawi Adami, Pembelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 ; Stelse Pidana, Teori-teori pemidanaan & Batas Brlakunya Hukum Pidana , (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hal.72
5 Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 35.
Simon menuliskan secara sederhana bahwa ada dua unsur yaitu Unsur Objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit).
1. Unsur Objektif: Perbuatan orang akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan  tertentu  yang  menyertai  perbuatan  itu  seperti  dalam  pasal  281  KUHP  sifat openbaar atau “dimuka umum”.
2. Unsur Subjektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau  culpa).  Perbuatan  harus  dilakukan  dengan  kesalahan,  kesalahan  ini  dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan. 6

## b. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia
Dalam Hukum pidana indonesia, jenis pidana dibagi menjadi 2 (dua) yang diatur dalam pasal  10  KUHP,  yakni:  hukuman  pokok  dan  hukuman  tambahan.  Adapun  hukuman  pokok  itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tamabahan itu seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim. 7
a) Pidana Pokok, 8
1.) Pidana mati
2.) Pidana penjara
3.) Pidana kurungan
4.) Pidana denda
5.) Pidana tutupan
b) Pidana tambahan
1.) Pencabutan hah-hak tertentu.
2.) Perampasan barang-barang tertentu.
3.) Pengumuman Putusan Hakim.

## c. Pengertian Pemidanaan
Pemidanaan  bisa  diartikan  sebagai  tahap  penetapan  sanksi  dan  tahap  pemberian  sanksi dalam  hukum  pidana. 9 Kata  “pidana”  umumnya  diartikan  sebagai  hukuman,  sedangkan “pemidanaan”  diartikan  sebagai  penghukuman.  Pada  dasarnya  pidana  dijatuhkan  bukan  karena seseorang  telah  berbuat  jahat  tetapi  agar  seseorang  yang  dianggap  telah  berbuat  jahat  (pelaku kejahatan) tidak mengulangi lagi perbuatannya dan membuat orang lain takut melakukan kejahatan serupa.
Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah: 10 “Penghukuman itu berasal  dari  kata  dasar  hukum,  sehingga  dapat  diartikan  sebagai  menetapkan  hukum  atau memutuskan tentang hukumannya (berechten).”
Sistem  pemidanaan  (the  sentencing  system)  adalah  aturan  perundang  undang  yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa: 11
“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial
6 Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana , (Jakarta: Kencana, 2014), hal.39-40.
7 Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
8 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana , ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal.195
9 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 16, no. 1, Juli (2018): 118–134.
10 Tholib Setiady , Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia , (Alfabeta, 2010), hal.21.
11 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,(Jakarta:  Kencana Prenada,2005), hal. 98
yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Ddimana ada masyarakat, maka disitu ada  tindak  pidana.”  Pemidanaan  sama  sekali  bukan  dimaksudkan  sebagai  upaya  balas  dendam melainkan  sebagai  upaya  pembinaan  bagi  seorang  pelaku  kejahatan  sekaligus  sebagai  upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

## 2. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

## a. Pengertian Tindak Pidana Islam
Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengah Fiqih Jinayah, maka  akan  dihadapkan  kepada  hal-hal  mempelajari  ilmu  tentang  hukum  syara’  yang  berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan  dari  hukum  pidana  Islam  adalah  jarimah  atau  tindak  pidana  serta  uqubah  atau hukumannya. 12
Secara  etimologi  jinayah  adalah  nama  bagi  sesuatu  yang  dilakukan  oleh  seseorang menyangkut  suatu  kejahatan  atau  apapun  yang  ia  perbuat. 13 Sedangkan  secara  terminologi, jinayah adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik berkenaan dengan jiwa, harta, maupun yang lainnya. 14
Hukuman  merupakan  sesuatu  yang  dapat  dihindarkan.  Hal  ini  berdasarkan  pada pertimbangan  bahwa  secara  instrintik  hukuman  itu  sendiri  tidak  merupakan  suatu  kebaikan, sekurang-kurangnya  bagi  pelaku  kejahatan  itu  sendiri.  Sebagaimana  peristiwa  sosial  lainnya, jinayah mempunyai dua sisi menguntungkan dan merugikan. Dasar larangan dari perbuatan yang dikategorikan  sebagai  jinayah    adalah  karena  perbuatan-perbuatan  itu  merugikan  masyarakat. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan jinayah dan hukumannya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat. 15

## Tindak Kejahatan Dunia Maya (CyberCrime)

## 1. Pengertian Tindak Kejahatan Dunia Maya (CyberCrime)
Cybercrime  adalah  tindakan  pidana  kriminal  yang  dilakukan  pada  teknologi  internet (Cyberspace),  baik  yang  menyerang  fasilitas  umum  di  dalam  cyberspace  ataupun  kepemilikan pribadi. Secara teknik tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi onlie, dan  cybercrime.  Masing-  masing  memiliki  karakteristik  tersendiri,  namun  perbedaan  utama anatara ketiganya adalah saling berkaitan dengan jaringan internet. 16

## 2. Tinjauan Umum Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying)
Cyberbullying memiliki dua arti kata yaitu “ Cyber” dan “bully”. Kata “cyber” merupakan singkata dari “cyberspace” adalah sebuah ruang yang tidak dapat terlihat. Ruang ini tercipta ketika terjadi hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan suatu informasi, di mana jarak secara fisik tidak lagi menjadi halangan atau lebih dikenal dengan nama dunia maya.
12 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.IX
13 Abdul  Qadir  Audah ,  al-Tasyri’  al-Jina’i  al-Islami.  muqaranan  bil  qoununil  wad’iy, Penerjemah  Tim  Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III  (Bogor : Karisma Ilmu,2007)hal. 175
14 Abdul Syatar and Achmad Abubakar, Filosofi ’Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Gowa: Alauddin University Press, 2020).
15 Imaning Yusuf , fiqih jinayah jilid 1 , (palembang: Raffah Press, 2009), hal.3
16 Naro et al., “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia.”
Sedangkan kata “bully” jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki arti kata rundung, dengan berarti “bullying” adalah perundungan. Perundungan berasal dari kata “rundung” yang  mana  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  ialah  mengganggu,  mengusik  terus- menerus, menyusahkan. 17

## Pembahasan dan Hasil Penelitian
Bentuk-Bentuk Bullying di Media Sosial
a. Flamming (terbakar), yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya
merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “flame” ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
b. Harassment  (gangguan),  yaitu  pesan-pesan  yang  berisi  gangguan  pada  e-mail,  sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus.
c. Cyberstalking  atau  penguntitan  adalah  mengganggu  dan  mencemarkan  nama  baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.
d. Denigration,  yaitu  proses  mengumbar  keburukan  seseorang  di  internet  dengan  maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
e. Impersonation yaitu kegiatan cyberbullying dengan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan yang tidak baik.
f. Outing  (menyebarkan  rahasia  pribadi)  dan  Trickery  (penipuan)  merupakan  kegiatan cyberbullying  berupa  membujuk  atau  menipu  seseorang  untuk  mengungkapkan  rahasia pribadi lalu menyebarkannya.
g. Exclusion  merupakan  kegiatan  cyberbullying  berupa  mengeluarkan  seseorang  secara kejam dan sengaja di grup. Korban dalam aspek ini dikeluarkan dengan sengaja dari grup.

## Pandangan Hukum Islam Tentang Tindakan Bullying Di Media Sosial
1. Tindakan bullying dalam pandangan Hukum Islam.
Bullying adalah tindakan perundungan, pengucilan, intimidasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain baik berupa verbal ataupun fisik. Perilaku ini dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan  fisik  atau  pemaksaan,  dan  dapat  diarahkan  berulangkali  terhadap  korban  tertentu, mungkin  atas  dasar  agama,  gender,  ras,  seksualitasa  maupun  kemampuan.  Tindakan  tersebut bukan karena adanya suatu masalah sebelumnya, melainkan lahir dari sikap superioritas seseorang hingga seolah pelaku tersebut berhak dan memiliki untuk merendahkan korbannya.
Adapun didalam Al-Qur’an dijelaskan tentang tindakan bullying itu terdapat pada QS. Al- Hujurat/49:11 Allah swt berfirman;
!ََٰٓﻳـﱡ ﻬَﺎ ٱﻟﱠ ﺬِﻳ ﻦَ ءَاﻣَ ﻨُﻮاْ ﻻَ ﻳَﺴۡ ﺨَ ﺮۡ ﻗـَﻮۡ م ﻣِّﻦ ﻗـَ ﻮۡمٍ ﻋَ ﺴَ ﻰٰٓ أَن ﻳَ ﻜُ ﻮﻧُ ﻮاْ ﺧَ ﲑۡا ﻣِّﻨـ ۡﻬُﻢۡ وَﻻَ ﻧِ ﺴَﺎٓ ء ﻣِّﻦ ﻧِّ ﺴَﺎٓ ءٍ ﻋَ ﺴَ ﻰٰٓ أَن ﻳَ ﻜُ ﻦﱠ ﺧَ ﲑۡا ﻣِّﻨـ ۡﻬُﻦﱠۖ وَ ﻻَ ﺗـَﻠ ۡﻤِﺰُوٓاْ أَﻧ ﻔُ ﺴَ ﻜُ ﻢۡ وَﻻَ ﺗـَﻨَ ﺎﺑـَﺰُ واْ ﺑِﭑ ﻷَۡﻟۡ ﻘَٰ ﺐِۖ ﺑِﺌۡ ﺲَ ٱﻟِ ﭑ ﺳۡ ﻢُ ٱ ﻟۡﻔُ ﺴُﻮ قُ ﺑـَﻌۡ ﺪَ ٱﻹِۡ ﳝَٰﻦِۚ وَﻣَ ﻦ ﱂﱠۡ ﻳـَﺘُ ﺐۡ ﻓَﺄُ وْﻟَٰٓﺌِ ﻚَ ﻫُ ﻢُ ٱ ﻟﻈﱠٰ ﻠِﻤُ ﻮ نَ ١١
Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengolok-olok suatu kaum terhadap kaum (laki-laki) yang lain karena boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang  mengolok-olok)  dan  jangan  para  perempuan  (mengolok-olok)  terhadap  para perempuan yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan kalian saling mencela antar sesama kalian dan jangan kalian  saling  memanggil  dengan  julukan/gelar  (yang  buruk)  seburuk-buruk  nama  itu
17 Kamus Besar Bahasa Indonesia.
(adalah kefasikan) sesudah keimanan dan siapa yang tidak dia bertaubat maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”
Pada ayat tersebut, terdapat kata “Laa-yaskhor” yang artinya dilarang mengolok-olok, ini menjadi kata kunci dalam penelitian ini yang menurut penulis kata tersebut sesuai dengan tindakan bullying.
2. Pencegahan bullying yang dapat dilakukan menurut Hukum Islam, yaitu:
a. Melakukan  Pencegahan  Bullying  dengan  Kesadaran  Spiritual.  Untuk  memberikan kesadaran pentingnya menjaga lisan dan tangan agar tidak mengganggu orang lain.
b. Menjaga  Keharmonisan  dan  Memutus  Lingkaran  Masalah.  Korban  bullying  cenderung bersikap pasif ketika mendapat perlakuan agresif ataupun intimidasi dari pelaku bullying
c. Menghilangkan Sikap Inferior dan Mengasah Kemampuan Asertif. Pelaku bullying akan cenderung  bosan  melancarkan  tindakannya  jika  korbannya  tidak  merasa  tertekan  atau bahkan dapat melawan balik dengan cara yang baik.
3. Sanksi Bagi Pelaku Tindakan Bullying Menurut Hukum Islam
Bullying di media sosial (cyber bullying) merupakan bagian dari ranah tindak pidana Cyber Crime  karena  objeknya  sama-sama  menggunakan  internet.  Untuk  bisa  memahami  bullying  di media  sosial  (cyber  bullying)    menurut  tindak  pidana  Islam  (Jarimah),  terlebih  dahulu  harus dikemukakan bahwa klasifikasi tindak pidana di dalam Islam. Untuk dianggap atau dikategorikan sebagai suatu jarimah, suatu perbuatan harus memiliki unsur-unsur berikut ini:
a. Al-Rukn al-syar’i, atau unsur Formil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang atau nash yang secara tegas melarang dan mejatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
b. Al-Rukn al-madi, atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan  pidana  jika  ia  benar-benar  terbukti  melakukan  sebuah  jarimah,  baik  yang bersifat  positif  (aktif  dalam  melakukan  sesuatu)  maupun  yang  bersifat  negatif  (pasif melakukan sesuatu).
c. Al-Rukn al-adabi, atau unsur moril adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.
Dari  ketiga  unsur  diatas,  bullying  dimedia  sosial  (cyber  bullying)  dapat  dikategorikan sebgai tindak pidana karena memenuhi unsur Al-Rukn al-madi dan unsur Al-Rukn al-adabi. Jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu:
a. Jarimah  Hudud,  adalah  perbuatan  melanggar  hukum  yang  mana  jenis  dan  ancamannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai  batas  terendah  dan  tertinggi  dan  tidak  bisa  dihapuskan  oleh  perorangan  (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili.
b. Jarimah qishas diyat, adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash dan diyat. Baik hukuman qishash maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak  ada  batas  terendah  dan  tertinggi  tetapi  menjadi  hak  perseorangan  (  si  korban  dan walinya).  Hukuman  qishash  diyat  penerapannya  ada  beberapa  kemungkinan,  seperti hukuman  qishash  bisa  berubah  menjadi  hukum  diyat,  hukuman  diyat  menjadi dimanfaatkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus.
c. Jarimah  Ta’zir,  secara  etimologis  berarti  menolak  atau  mencegah.  Sementara  secara terminologis,  ta’zir  adalah  bentuk  hukuman  yang  tidak  disebutkan  ketentuan  kadar hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.
Sanksi  tindakan  bullying  dalam  media  sosial  menurut  Undang-Undang  RI  No.19  Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Menanggapi masalah kejahatan Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak kejahatan perundungan dunia maya (cyber bullying) ini. Secara umum, perundungan dunia maya (cyber bullying) dapat saja di interpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang temuat dalam kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Pasal-pasal  KUHP  yang  relevan  dalam  megatur  delik perundungan dunia maya (cyber bullying) ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, Khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2).
Adapun dalam UU No. 19 Tahun 2016 berkaitan dengan tindak kejahatan cyber bullying hanya  diatur  mengenai,  pencemaran  nama  baik/penghinaan,  memfitnah/  menyebarkan  berita bohong,  menyebarkan  kebencian  dan  permusuhan.  Mengenai  perundungan  dunia  maya  (cyber bullying) diatur dalam BAB VII mengenai PERBUATAN YANG DILARANG dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No.19 Tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik.
Tindak  kejahatan  bullying  di  media  sosial  (cyberbullying)  merupakan  kejahatan  yang termasuk dalam ranah cyber crime yang di diatur dalam BAB VII mengenai PERBUATAN YANG DILARANG  dalam  UU  No.11  Tahun  2008  jo  UU  No.19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE (Informasi Transaksi Elektronik) pelaku tindakan bullying (cyber bullying) dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 29.
Berkaitan  dengan  tindak  pidana  kesusilaan,  dalam  penjelasan  pemerintah  yang disampaikan pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sehubungan dengan constitutional review atas ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE yang di ajukan oleh Nisliwandi Piliang alias Iwan Piliang dinyatakan bahwa unsur tindak pidana “memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik” ketentuan Bab XVI Buku KUHP, khususnya Pasal 310 dan pasal tentang penghinaan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat diperlukan keberadaannya, disamping ketentuan pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai ketentuan yang bersifat sui generis. Demikian pila pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pasal 27 ayat (3) UU ITE  tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalm  KUHP  ke  dalam  Undang-Undang  baru  karena  ada  unsur  tambahan  khusus  yaitu perkembangan di  bidang elektronik atau cyber.
Penafsiran  norma  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  mengenai  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dala bab XVI tentang penghinaan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya  pengaduan  untuk  dapat  dituntut  dan  juga  harus  diberlakukan  terhadap  perbuatan  yang dilarang  dalam  Pasal  27  (3)  UU  ITE.  Dengan  demikian  maka  ketentuan  Pasal  27  ayat  (3) dikualifikasi sebagai delik aduan. Penafsiran tersebut berlaku juga untuk ketentuan Pasal 27 ayat (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (4)  dalam  arti  bahwa  penerapan  ketentuan-ketentuan  tersebut  harus menunjuk pada ketentuan dalam KUHP.
Dan adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas mengenai tindak kejahatan bullying di media sosial (cyber bullying) diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dalam UU No.11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Iinformasi dan Transaksi Elektronik.

## Kesimpulan
Jenis  cyberbullying  yang  telah  dijelaskan  diatas,  bahwa  tindakan  cyberbullying menitikberatkan  kepada  kekerasan  secara  verbal  secara  tidak  langsung  yang  akan  berdampak kepada  kondisi  emosional  atau  psikis  dari  korbannya.  Dampak  dari  tindakan  cyberbullying terhadap korbannya bermacam-macam, mulai dari timbulnya rasa tidak nyaman, ketakutan dalam hal kegiatan di dalam dunia cyber, hingga yang paling parah melakukan perbuatan seperti bunuh diri. Menurut pandangan Hukum Islam mengenai Tindakan bullying di Media Sosial sudah sangat jelas dilarang karena termasuk mendzalimi (menyakiti) orang lain. Dan perilaku Tindakan bullying di Media Sosial dapat dikenakan sanksi Jarimah Ta’zir yang kadar hukumannya di tentukan oleh Hakim. Pengaturan Tindakan bullying di Media Sosial dalam UU No. 19 Tahun 2016 di atur dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29.

## Daftar Pustaka
Bakry,  Muammar,  Abdul  Syatar,  Achmad  Abubakar,  Chaerul  Risal,  Ahmad  Ahmad,  and Muhammad Majdy Amiruddin. “Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia:  Assimilation  from  Islamic  Jurisdiction.” International  Journal  of  Criminology and Sociology 10 (2021): 1267–1276.
Chazawi Adami, Pembelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 ; Stelse Pidana, Teori-teori pemidanaan & Batas Brlakunya Hukum Pidana , (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 35.
Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana , (Jakarta: Kencana, 2014.
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana , ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
Tholib Setiady , Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia , (Alfabeta, 2010.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,(Jakarta:  Kencana Prenada,2005. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Abdul Qadir Audah , al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami. muqaranan bil qoununil wad’iy, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III  (Bogor : Karisma Ilmu,2007.
Imaning Yusuf , fiqih jinayah jilid 1 , (palembang: Raffah Press, 2009.
Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and  Chaerul  Risal.  “Shariah  Assessment  Toward  the  Prosecution  of  Cybercrime  in Indonesia.” International Journal of Criminology and Sociology 9 (2020): 572–586.
Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 16, no. 1, Juli (2018): 118–134.
Syatar,  Abdul,  and  Achmad  Abubakar. Filosofi  ’Uqubah  Islamiyah  Versi  Ramadhan  Al-Buti; Relevansi  Dengan  Pemidanaan  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia .  Gowa:  Alauddin University Press, 2020.
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015.