## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM STORY DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Salwa Shafira 1 , Ni Ketut Sari Adnyani 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : { salwashaa07@gmail.com , sari.adnyani@gmail.com, raiyuliartini@gmail.com }

## Abstrak
Hak  cipta  merupakan  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Pelanggaran  hak  cipta  bisa  memberi  dampak buruk  bagi  penciptanya,  sering  kali  pelanggaran  hak  cipta  membuat  pemilik  dari  hak  cipta mengalami  kerugian  ekonomi.  Dalam  hal  ini,  tentunya  perlindungan  hukum  hak  cipta  harus ditegakkan.  Karya  sinematografi  yaitu  film  yang  seharusnya  dilindungi  hak  penciptanya  oleh UndangUndang  Hak  Cipta,  tetapi  dalam  kenyataannya  banyak  yang  melakukan  pembajakan digital  dan  illegal  downloading  dari  film  aslinya.  Kemajuan  teknologi  sekarang  ini  membawa dampak  yang  baik  sekaligus  dampak  yang  buruk.  Pembajakan  digital  di  era  sekarang  yang semakin  marak.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat  mengenai  penegakan  hukum  hak  cipta merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta seperti download film online. Artikel ini membahas tentang bagaimana dampak buruk download film melalui cara yang tidak legal atau pembajakan digital serta penegakan hak cipta dalam menghadapi masalah illegal downloading. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Pengaturan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Hak  Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan Pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-undangan. Jenis penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan bahan hukum (data sekunder) yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
Kata Kunci : Pembajakan, Film, Hak Cipta.

## Abstract
Copyright is an exclusive right of the authors that arise automatically on the basis of a declarative principle  after  a  work  is  manifested  in  its  tangible  form  without  prejudice  to  restrictions  in accordance with the provisions of the laws and regulations. Copyright infringement can have a detrimental  effect  on  the  creator,  often  copyright  infringement  keeps  copyright  owners  from experiencing  economic  losses.  In  this  case,  of  course  the  protection  of  copyright  law  must  be enforced. The cinematographic work such as a film that should be protected by the copyright law, but  in  reality  many  people  are  doing  digital  piracy  of  original  movie.  Currently,  technological
advancements  bring  good  impacts  as  well  as  a  bad  impact  on  digital  piracy.  Lack  of  public awareness  regarding  the  enforcement  of  copyright  law  is  also  one  factor  in  the  occurrence  of violations of copyright one of them download movies online. This article discusses how bad impact of digital piracy and copyright enforcement in the face of illegal downloading issues. The purpose of  this  research  is  to  find  out  the  legal  regulation  of  copyright  infringement  on  users  of  the Instagram  social  media  application.  This  study  uses  a  normative  legal  method  with  a  case approach and a statutory approach. This type of research The type of research used is the type of normative legal research. Normative legal research is research carried out or aimed at written regulations and forms of official documents or also called legal materials (secondary data) that is collecting materials from books that have to do with the issues discussed.
Keywords :. Illegal Downloading, Copyright, Movie

## PENDAHULUAN
Perkembangan zaman dari waktu ke waktu  telah  menjadikan  dunia  semakin modern. Seiring perkembangan tersebut, kejahatan  dalam  kehidupan  manusia senantiasa  berkembang  dan  seiring dengan  tumbuh  kembangnya  manusia yang  mana  merupakan  persoalan  yang dialami  manusia  dari  waktu  ke  waktu. Semakin  modern  peradaban  manusia semakin besar pula potensi kejahatan itu terjadi,  jika  manusia  tersebut  tidak mempunyai  landasan  yang  kuat  untuk mencegah  terjadinya  kejahatan.  Pada akhir  abad  ke-20  terjadi  adanya  suatu perkembangan kehidupan ditingkat nasional  maupun  internasional  yang berkembang  dengan  pesat,  terutama dibidang-bidang
informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian,  hukum  pada  umumnya dan  pemberian  perlindungan  hukum yang  semakin  efektif  terhadap  hak-hak atas  kekayaan  intelektual  ( intellectual property  right ),  khususnya  dibidang  hak cipta.
Di  era  globalisasi  ini,  kemajuan teknologi informasi mempermudah masyarakat  dalam  melakukan  suatu  hal dan  lebih  mudah  mendapatkan  suatu informasi. Teknologi menjadi bagian dari setiap  kegiatan  masyarakat  sehari-hari. Masyarakat modern seakan tidak pernah lepas  dari  yang  namanya  teknologi. Bahkan untuk pemenuhan akan hiburan masyarakat bisa mendapatkannya dengan  lebih  praktis  seperti  menonton
film.  Kecanggihan  teknologi  memberi kemudahan  bagi  masyarakat  sehingga menonton  film  dapat  dilakukan  dirumah melalui televisi.
Di Indonesia sendiri hak cipta sudah sangat  panjang  perjalanannya  dimulai lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1987  tentang  perubahan  atas  Undang- undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, kemudian berubah menjadi Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1997 kemudian  berubah  kembali  menjadi Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2002 Tentang  Hak  Cipta  dan  saat  ini  aturan mengenai perlindungan hak cipta sudah diperbaharui  didalam  Undang-undang yang  melindungi  segala  bentuk  aktifitas in  telektual  saat  ini.  Pasal  1  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor 28 Tahun  2014 Hak  Cipta  adalah  hak  ekslusif  pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan.  Pasal  40  Ayat(1)  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta  membawa  perlindungan hukum  baru  terhadap  buku,  program komputer,  pamplet,  sampul  karya  tulis yang  diterbitkan,  ceramah,  pidato,  lagu atau  musik  dengan  atau  tanpa  teks, drama,  tari,  koreografi,  karya  seni terapan,  karya  arsitektur,  peta,  karya seni  batik,  karya  sinematografi,  potret dan karya lain dari hasil transformasi.
Pengaturan  Undang-Undang  Hak Cipta  tidak  mengatur  secara  tegas  dan
jelas  perihal  pemanfaatan  alih  fungsi teknologi,  sehingga  didalam  praktiknya sering  dijumpai  terjadinya  pembajakan film.  Salah  satu  dampak  negatif  dalam memanfaatkan teknologi internet adalah pelanggaran terhadap Hak Cipta dalam bentuk pembajakan. Pada kenyataannya pembajakan melalui internet  masih  ditemui  dan  dapat  terus diakses  oleh  setiap  orang.Internet  juga bisa  menjadi  pedang  bermata  dua, karena  selain  memberikan  kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan  dan  peradaban  manusia, sekaligus  menjadi  sarana  efektif  untuk melakukan  perbuatan  melawan  hukum (Djaja, 2010:9). Pelanggaran Hak Cipta terhadap  karya  sinematografi  bukanlah tanpa  alasan.  Dorongan  kebutuhan hiburan  yang  ada  pada  masyarakat menjadikan sebagian orang menempuh alternatif  dengan  cara  instan  untuk mendapat pemenuhan hidupnya.
Salah  satu  objek  perlindungan  Hak Cipta  yang  ada  didalam  Undang- undang Hak Cipta adalah film.
Penjelasan  mengenai  film  dijelaskan pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Karya Sinematografi adalah ciptaan  yang  berupa  gambar  gerak (moving  images)  antara  lain  :  film dokumenter,  Oleh  karena  itu,  film sebagai  karya  sinematografi  wajib dilindungi keberadaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Ayat(1) huruf m  Undang-undang  Nomor  28  Tahun 2014  Tentang  Hak  Cipta.  Dalam  hal pemutaran  film,  bioskop  merupakan tempat pertama film-film diputar setelah itu  ketika  masa  pemutaran  film  telah selesai,  televisi  serta  media-media  lain yang  mempunyai  lisensi  dari  hak ekonomi  telah  dapat  memutarkan  film- film tersebut. Dalam hal pemutaran film, banyak oknum masyarakat yang memanfaatkan cara-cara yang berpotensi pembajakan dengan melihat banyak masyarakat lain yang tidak atau belum dapat menonton film langsung di bioskop.
Dengan gadget yang  dilengkapi kamera  beresolusi  tinggi  bisa  dengan mudah membuat rekaman film memang menyenangkan untuk digunakan. Tetapi jika  salah  menggunakan  media  sosial bisa berakibat fatal bagi para penggunanya, walaupun perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja atau  tidak  ada  niat  untuk  mencari keuntungan.  Film  yang  telah  disebar melalui media sosial akan berpengaruh terhadap suatu nilai dari film itu sendiri, sehingga para penonton akan kehilangan  niat  untuk  menonton  film tersebut  di  bioskop.  Namun  karena adanya fitur instagram story di instagram yang memungkinkan pengguna  instagram  untuk  merekam dan  mengunggah  segala  aktivitasnya dalam  kurun  waktu  15  detik  per  video, fitur ini menimbulkan potensi pelanggaran  Hak  Cipta  di  dalamnya.
Pengguna instagram story dan pengunjung  bioskop  dari  berbagai macam  usia  sering  kali  mengunggah potongan-potongan  film  yang  sedang mereka  tonton  di  bioskop  ke  instagram story.
Contoh kasusnya Oktober 2017, film Thor  :  Ragnarok  yang  pada  saat  itu menduduki  jajaran  teratas  tontonan  di bioskop  tanah  air  membuat  penonton memberikan  tanggapan  mengenai  film superhero ini. Media sosialpun dijadikan sebagai  wadah  ulasan  mereka.Hal tersebut dilakukan oleh Muhamad Alvin Faiz, putra dari Uztad Arifin Ilham. Alvin memang sering memberikan review film, khususnya  yang  bergenre  superhero untuk  bukan  hanya  sekali  ini  saja  Alvin memberikan penilaian terhadap film-film Marvels.   Dalam  kasus  ini  penyiaran film  yang  dilakukan  melalui  aplikasi instagram story telah menyebar melalui akun milik Alvin kepada semua temannya yang mengikuti akun instagram  miliknya.  Dalam  perekaman film  tersebut  dan  mengunggah  ke instagram  story miliknya  Alvin  tidak memiliki tujuan komersil. Alvin melakukan perekaman dan
mengunggah ke media sosial instagram miliknya  atas  dasar  penilaian  terhadap film  tersebut  yang  sebagian  besar  juga dilakukan pada masyarakat pada umumnya  ketika  menonton  film  di Bioskop.  Didalam  Hak  Cipta  dikenal asas
perlindungan otomatis ( automatical  protection ),  artinya  bahwa karya cipta diwujudkan oleh penciptanya maka  sejak  saat  itu  secara  otomatis karya cipta tersebut memiliki Hak Cipta dan  mendapat  perlindungan  secara hukum (Dumhana, 2007:17).
Pasal  9  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta telah menyatakan bahwa pencipta atau  pemegang  hak  cipta  memiliki sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8 yang  merupakan  hak  ekslusif  pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat  manfaat  atas  ciptaan  untuk melakukan penerbitan ciptaan,
penggandaan  ciptaan  dalam  segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian
ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukkan  ciptaan,  pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan  ciptaan.  Namun  karena adanya fitur instagram story di
instagram
yang memungkinkan pengguna  instagram  untuk  merekam dan  mengunggah  segala  aktivitasnya dalam  kurun  waktu  15  detik  per  video, fitur ini menimbulkan potensi pelanggaran  hak  cipta  di  dalamnya. Warganet tampaknya geram dan langsung mencibir apa yang ia lakukan. Alvin  yang  tengah  menonton  dengan sang  istri  justru  merekam  beberapa adegan  film  Thor  :  Ragnarok  melalui ponselnya dan mengunggah ke instagram story.
Aturan layar di bioskop sebelum film dimulai  bertuliskan  “Pembajakan  film adalah  kejahatan,  perekaman  film didalam bioskop akan dikenakan sanksi Undang-undang  Hak  C ipta”.  Selain  itu kurangnya sanksi yang tegas dari pihak bioskop terkait dengan oknum
masyarakat yang sedang merekam film di bioskop dengan menggunakan mobile phone .
Undang-Undang  Nomor  28  tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur terkait  dengan  kasus  pelanggaran  hak cipta  mengenai  perekaman  film  di bioskop  dan  menyebarluaskannya  di media sosial tetapi tidak berniat mendapat  keuntungan  dari  perekaman film  tersebut yang  sifatnya tidak komersial  akan  tetapi  pelanggaran  ini membuat penciptanya merasa
keberatan.  Undang-undang  Hak  Cipta khusunya  di  dalam  Pasal  9  ayat  (3) hanya
menjelaskan mengenai pelanggaran  hak  cipta  yang  terkait dengan penggandaan film yang sifatnya komersial dan juga penciptanya merasa keberatan dengan hal tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  diuraikan  diatas,  peneliti  tertarik untuk  mengkaji  lebih  lanjut  untuk menulis dalam bentuk proposal dengan judul
“Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi  Sosial  Media Instagram  Story Dikaji  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta”

## METODE
Jenis penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan- peraturan  tertulis  dan  bentuk-bentuk dokumen  resmi  atau  disebut  juga dengan  bahan  hukum  (data  sekunder) yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku  yang  ada  hubungannya dengan masalah yang dibahas (Mamudji,  1990  :  12).  Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu  penelitian  hukum  normatif,  maka pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan
( statue approach) . Pendekatan peraturan perundang-undangan
( statute  approach) adalah  metode penelitian  dengan  menelaah  semua undang-undang, memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang- undangan.  Peneliti  akan  meneliti  pada kaidah-kaidah  hukum  dan  peraturan perUndang-Undangan  yang  berkaitan dengan bentuk pengaturan dan perlindungan hukum Terhadap Perekaman Film Di Bioskop Secara Non Komersil Yang Mengakibatkan Kerugian  Terhadap  Pencipta  Karya Cipta Sinematografi Dikaji Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Pendekatan  perundang-undangan berupa  legislasi  dan  regulasi  yang dibentuk  oleh  lembaga  negara  atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara  umum.  Bahan  hukum  yang diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan ( Library Research ). Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang dilakukan  adalah  dengan  cara  teknik studi  dokumen.  Teknik  ini  termasuk teknik  yang  dilakukan  dengan  melalui pengumpulan  bahan  hukum  melalui sumber  kepustakaan  yang  relevan dengan  permasalahan  yang  dibahas kemudian  di  kelompokkan  secara sistematis  yang  berkaitan  dengan masalah Perlindungan Hukum
Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Cipta Sinematografi Dikaji Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam  karya  tulis  ini.  Pendekatan  ini dilakukan  dengan  menelaah  semua peraturan  PerUndang-Undangan  dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan isi  hukum  yang  ditangani  (Marzuki, 2006:133).  Suatu  penelitian  normatif tentu  harus  menggunakan  Undang- Undang karena yang akan diteliti adalah berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi fokus  sekaligus  tema  sentral  suatu penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Hukum  Terhadap  Hak Ekonomi  Pencipta  Karya  Cipta  Film Atau  Sinematografi  Dari  Perekaman Film Di Bioskop Dan Menyebarluaskannya Di Media Sosial

## Instagram Story
Rumah  produksi  Falcon  Pictures sebagai pemegang Hak Cipta film Thor : Ragnarok memiliki Hak Moral dan Hak ekonomi.  Hak  Moral  sebagaimana tercantum  pada  Pasal  4  Undang- Undang  Hak  Cipta.  Kemudian  Hak Ekonomi  sesuai  ketentuan  Pasal  8 Undang-Undang  Hak  Cipta  merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Mengacu kepada Pasal 9 Ayat (1) Falcon Pictures sebagai
Pencipta sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  memiliki  Hak Ekonomi  untuk  melakukan  penerbitan Ciptaan,  penggandaan  Ciptaan  dalam segala  bentuk  penerjemahan  Ciptaan, pengadaptasian atau pentransformasian Ciptaan, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, pengumuman Ciptaan, komunikasi Ciptaan,  dan  penyewaan  Ciptaan. Ketentuan  pada  Pasal  9  Ayat  (2) menyatakan  bahwa  setiap  Orang  yang melaksanakan
Hak Ekonomi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) wajib  mendapatkan  izin  Pencipta  atau Pemegang Hak Cipta. Mengacu kepada ketentuan  Undang-Undang  Hak  Cipta, maka siapapun yang hendak melaksanakan  Hak  Ekonomi  harus mendapatkan  izin  dari  Falcon  Pictures selaku pemegang Hak Cipta. Berdasarkan Undang-Undang Hak
Cipta,  ganti  rugi  adalah  pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi  Pencipta,  Pemegang  Hak Cipta  dan/atau  pemilik  Hak  Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara  perdata  atau  pidana  yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta  dan/atau  pemilik  Hak  Terkait.
Mengenai  gugatan  ganti  rugi  telah disebutkan  dalam  Pasal  96  Undang-
Undang Hak CIpta, yang berisi Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang  Hak  Terkait  atau  ahli warisnya yang mengalami kerugian Hak Ekonomi  berhak  memperoleh  Ganti Rugi (Usman, 2003:65). Untuk ganti rugi mengenai  pelanggaran  hak  ekonomi pada  Pasal  96  Undang-Undang  Hak Cipta diatur bahwa :
1.  Pencipta,  pemegang  Hak  Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang
mengalami kerugian hak ekonomi  berhak  memperoleh Ganti Rugi. 2.  Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus  dalam  amar  putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
3.  Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta dan/atau  pemilik  Hak  Terkait dibayarkan  paling  lama    6 (enam)  bulan  setelah  putusan
pengadilan  yang  berkekuatan hukum tetap.
Mengacu kepada Pasal 95 Undang-Undang  Hak  Cipta,  dapat diketahui bahwa Production House dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian  sengketa,  arbitrase,
atau pengadilan.
Perusahaan rumah  produksi  dapat  melakukan penyelesaian sengketa melalui
pengadilan  yang  berwenang  yakni Pengadilan  Niaga.  Secara  umum setiap  penyelesaian  sengketa  Hak Cipta wajib menempuh
penyelesaian sengketa melalui mediasi. Penggunaan  Layanan  Instagram Story  Tanpa  Tujuan  Komersial Ketika Pemutaran Film Di Bioskop  Dapat  Dikategorikan
Sebagai Pelanggaran Hak Cipta pengunaan layanan Instagram  Story ketika  pemutaran film  di  bioskop  pada  film  atau sinematografi merupakan pelanggaran hak ekonomi. Terdapat dua  kategori dalam penggunaan  layanan Instagram Story ketika  pemutaran  film  di bioskop  yaitu  pelanggaran  dan pembajakan yang selanjutnya dalam  Pasal  113  dalam  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014 terkait  pelanggaran  hak  cipta merupakan  pasal  alternatif  bukan pasal  komulatif.  dalam  Pasal  113 diatur bahwa :
1.  Setiap  Orang  yang  dengan tanpa hak melakukan pelanggaran  hak  ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama 1  (satu)  tahun  dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000
(seratus juta rupiah). 2.  Setiap  Orang  yang  dengan tanpa  hak  dan/atau  tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf  h  untuk  Penggunaan Secara  Komersial  dipidana dengan pidana penjara paling  lama  3(tiga)  tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 3.  Setiap  Orang  yang  dengan tanpa  hak  dan/atau  tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf  g  untuk  Penggunaan Secara  Komersial  dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah). 4.  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling  lama  10  (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Jadi  ketika  seseorang  melakukan pelanggaran  tapi  skala  yang digandakan sedikit dan jangkauan penyebarannya sempit maka pada Pasal 113 hanya dikatakan pelanggaran hak cipta, namun jika penggandaanya  secara  banyak dan  jangkauan  penyebarannya luas dapat dikatakan pembajakan. Melihat  yang  terjadi  pada  kasus penggunaan  layanan Instagram Story ketika  pemutaran  film  di bioskop, perbuatan tersebut hanya dikatakan pelanggaran hak cipta.  Walaupun  media  sosial cakupannya  luas  namun  jika penggandaanya tidak dalam skala besar tetap dikatakan pelanggaran hak cipta. Kemudian melihat  yang  terjadi  dalam  kasus penggunaan  layanan Instagram
Story ketika  pemutaran  film  di bioskop, pengguna yang menggunakan  layanan Instagram Story , telah mengumumkan, menggandakan,
dan
menyebarkan film tetapi tidak ada
kepentingan atau tujuan komersial karena  pengguna  hanya  ingin memberikan  penilaian  terhadap film  yang  telah  ditonton  tersebut, hanya  saja  tanpa  izin  pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagaimana  yang  telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta, hanya  pencipta  dan  pemegang hak cipta yang berhak melakukan hak tersebut. Disini peneliti menyimpulkan,  jika  dalam  suatu perbuatan  yang  diduga  sebagai pelanggaran  hak  cipta,  untuk mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran hak cipta  terlebih  dahulu  melihat apakah  ada pemafaatan  ekonomi dan/atau dengan tujuan komersial dalam  melakukan  perbuatan  itu. Dalam  hal  ini,  pengguna  layanan
Instagram Story dalam
menampilkan siarannya di aplikasi Sosial  Media  Instagram yang berupa  pelanggaran  hak  cipta tidak  memiliki  tujuan  komersil hanya  saja  pelanggaran  tersebut mengakibatkan kerugian terhadap pencipta  karena  dianggap  telah menyebarluaskan  film  tersebut tanpa  izin  dari  pencipta.  Tujuan komersil  adalah  pengguna  akan meraup untung apabila pengguna mendapatkan viewers (Feed back) dari  penonton-penonton  untuk siaran  yang  ditampilkannya,  dan apabila viewers meningkat otomatis followers instagram akan bertambah dan pengguna
tersebut bisa mendapatkan endorse karena  meningkatnya jumlah viewers dan followers .

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan pembahasan yang telah dipaparkan,  dapat  diformulasikan simpulan sebagi berikut : 1.  Perlindungan Hukum terhadap hak ekonomi
pencipta  atas  pelanggaran perekaman  film  di  bioskop dan penyebarluasan di nedia sosial instagram story diatur  dalam  Pasal  9  Ayat (3) yang menyatakan bahwa  setiap  orang  yang tanpa  izin  pencipta  atau pemegang hak cipta dilarang nelakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil  ciptaan.  Seorang Pemegang  Hak  Cipta  film memiliki  suatu  kekayaan intelektual yang bersifat pribadi  dan  memberikan kepadanya hak untuk mengeksplorasi hak-hak ekonomi  dari  ciptaannya. Kegiatan  pelanggaran  atas hak ekonomi pencipta dalam pelanggaran perekaman  film  di  jelas telah melanggar hak ekonomi dari pencipta. 2.  Penggunaan layanan Instagram  Story dengan tujuan komersial ketika pemutaran  film  di  bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena  pada  pelanggaran hak moral, layanan Instagram Story tidak mempertahankan hak pencipta  dalam  modifikasi ciptaan  (film).  Sedangkan pada pelanggaran hak ekonomi, layanan Instagram Story mengumumkan, menggandakan, menyiarkan  ciptaan  (film) dengan  tanpa  izin  pada pencipta sehingga mengakibatkan kerugian pada pencipta . Adapun saran yang
dapat  diberikan  yakni  sebagai
berikut.
1.  Bahwa pemerintah dianggap  dan  dipandang perlu untuk melakukan pengkajian  ulang  terhadap peraturan  dalam  Undang- undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta terutama  mengenai  orang yang melakukan perekaman dan menyebarluaskan rekaman tersebut  ke  media  sosial yang perlu ditegaskan dan ditampilkan secara eksplisit pengaturan terhadap  seseorang  yang melakukan perekaman tersebut. 2.  Dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta  pada  sosial  media yang lebih luas serta perlindugan  bagi  pencipta, peneliti menyarankan pencegahan  yang  lebih spesifik yaitu melalui pengawasan  yang  lebih komperhensif, serta pengaturan  hukum  hak cipta  yang  mengakomodir seluruh  hak  pencipta  yang ada dalam ciptaannya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Djaja, Ermansyah. 2010. Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik , Pustaka Timur. Djumhana M dan Djubaedillah R. 2003. Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya . Bandung: Citra Aditya Bakti. Djumhana Muhamad. 2006.
Perkembangan  Doktrin  dan Teori Perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual . Bandung. PT Citra Aditya Bakti
Djumhana, Muhammad. 2006,
Perkembngan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Mamudji Sri. 1990. Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat . Rajawali Press: Jakarta. Undang –  Undang  Nomor  28  Tahun  2014,
Tentang  Hak  Cipta.  Jakarta  : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599. Undang –  Undang  Nomor  33  Tahun  2009 Tentang Perfilman, Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141. Usman, Rachmadi. 2003. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia . Bandung: PT Alumni