JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  100-107  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6546.100-107

## PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Made Fiorentina Yana Putri, Diah Ratna Sari Hariyanto Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Indonesia putridian581@gmail.com , diahratna@unud.ac.id

## Abstrak
Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas, berakhlak  mulia  dan  sejahtera.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yakni  guna  mengkaji  perlindungan  hukum kepada  seorang  anak  berupa  hak-hak  yang  terdapat  pada  diri  anak  serta  upaya  pemerintah  dalam melakukan pemulihan dalam bentuk fisik, psikologis, social dan restitusi. Jenis penelitian yang digunakan yakni  penelitian  hukum  normatif  yang  mengkaji  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  ini,  anak  berhak untuk menikmati kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial serta berhak atas  perlindungan  dan  upaya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  serta  pemenuhan  hak-haknya,  agar implementasi hak-hak yang menyangkut pada anak terpenuhi secara maksimal. Adanya upaya pemerintah dalam pemulihan anak sebagai korban eksploitasi seksual, pemerintah wajib memfasilitasi korban dengan memberikan fasilitas yang lebih baik dalam membantu dan mempercepat proses pemulihan.
Kata Kunci : Eksploitasi Seksual, Perlindungan Hukum, Pemulihan

## Abstract
Child  protection  is  to  ensure  the fullness  of  the  rights  to  be  able  to  live,  grow,  develop  and  participate optimally in  accordance  with the dignity and dignity of humanity, as  well as to  receive protection from violence and discrimination, for the realization of quality, noble and prosperous Indonesian children. The purpose of this study is to examine the legal protection of  a child in the form of  rights contained in the child  and  the  government's  efforts  to  make  recovery  in  the  form  of  physical,  psychological,  social  and restitution. The type of research used is normative legal research that examines legislation. As a result of this study, children have the right to enjoy the opportunity to grow and develop physically, mentally and socially and are entitled to protection and efforts to realize welfare and fulfillment of their rights, so that the implementation of rights related to children is fulfilled optimally. There are government efforts in the recovery of children.
Keywords: Sexual exploitation, Legal Protection, Recovery

## I. PENDAHULUAN
Anak   merupakan  generasi  penerus bangsa yang  memiliki  peranan  penting pada masa depan bangsa  dan  wajib  mendapatkan  perlindungan  dari  negara  karena  setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan  dari tindak  kekerasan  dan  diskriminasi  serta  hak  sipil  dan  kebebasan.  Dengan  demikian, pembentukan  Undang-Undang  perlindungan  anak  harus  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa perlindungan  anak  dalam  segala  aspeknya  merupakan  bagian  dari  kegiatan  pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara (Kamil & Fauzan, 2008) .  Perlindungan  anak  merupakan  usaha  dan  kegiatan  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian  hari.  Jika  mereka  telah  matang  dari  pertumbuhan  fisik  maupun  mental  dan sosialnya  maka  tiba  saatnya  menggantikan  generasi  terdahulu (Gultom,  2010) .  Beberapa  isu
hukum  yang  muncul  tentang  perlindungan  anak  adalah  seringnya  perlakuan  salah  dilontarkan kepada anak, kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan kepada anak dan penelantaran kepada anak  yang  menyebabkan  banyaknya  kejahatan-kejahatan  yang  muncul  terhadap  anak  dengan berbagai macam bentuk salah satunya adalah eksploitasi secara seksual terhadap anak.
Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA) adalah suatu jenis kejahatan baru yang sedang berkembang di dunia sekarang ini. Kejahatan ini terdiri dari Prostitusi Anak, Pornografi Anak, Perdagangan  Anak  untuk Tujuan  Seksual, Pariwisata  Seks  Anak dan Perkawinan  Anak. Menurut  ECPAT  ( End  Child  Prostitution,  Child  Phornography,  And  Trafficking  Of  Children For  Sexsual  Purposes )  Internasional,  eksploitasi  seksual  anak  adalah  sebuah  pelanggaran mendasar  terhadap  hak  asasi  anak  yang  terdiri  dari  kekerasan  seksual  oleh  orang  dewasa  dan pemberian  imbalan  uang  atau  sesuatu  yang  dinilai  dengan  uang,  yang  mana  anak  dijadikan objek  seks  dan  objek  komersial.  Unsur-unsur  yang  termasuk  dalam  tindak  pidana  eksploitasi seksual anak pun bermacam, mulai dari membeli, menawarkan, memperoleh, memindahtangankan, memproduksi, menyediakan dan lain-lain (Sofian, 2018) . Fenomena  prostitusi  yang  melibatkan  anak-anak  seperti  fenomena  gunung  es.  ECPAT  ( End  Child  Prostitution,  Child  Phornography,  And  Trafficking  Of  Children  For  Sexsual Purposes ) Indonesia mencatat berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung selama 2010-2014, terdapat 35 kasus pornografi anak, 64 kasus prostitusi anak, 46 kasus pariwisata seks anak, dan 74  kasus  perdagangan  anak.  Dengan  kata  lain  ada  sejumlah  219  kasus  eksploitasi  seksual terhadap anak. Angka ini hanya bongkahan kecil dari gunung es yang terlihat, dibalik itu kasus yang  tidak  terlaporkan  apalagi  yang  berhasil  mendapatkan  putusan.  Fenomena  ini  seharusnya membuat pemerintah mengkaji ulang kebijakan dan peraturannya mengenai perlindungan anak. Hasil  pengawasan  perlindungan  anak  tahun  2020  mengenai  anak  korban  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  (TPPO)  dan  eksploitasi  mencapai  149  kasus  dengan  rincian  anak  korban perdagangan 28 kasus, anak korban prostitusi 29 kasus, anak korban eksploitasi seksual anak 23 orang, anak korban pekerja 54, anak korban adopsi illegal 11 kasus dan anak menjadi mucikari 4  kasus.  Masalah  pekerjaan  terburuk  anak  juga  menjadi  laporan  yang  memprihatinkan,  seperti meningkatnya  anak  pemulung,  anak  yang  dilacurkan,  pekerjaan  anak  dijalanan,  ART  (Asisten Rumah Tangga) dan anak yang bekerja di sektor pertanian. Masalah krisis pengasuhan keluarga, semakin tingginya penyalahgunaan teknologi berbasis elektronik dan media sosial hingga anak rentan dimobilisasi, dimanfaatkan dan dieksploitasi secara seksual menjadi sorotan utama KPAI (Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia).  Sejak  bulan  Januari  sd  April  2021,  angka  TPPO  dan Eksploitasi  melalui  prostitusi  pada  anak  belum  menunjukkan  penurunan.  Dari  35  kasus  yang dimonitor  KPAI,  83%  merupakan  kasus  prostitusi,  11%  eksploitasi  ekonomi  dan  6% perdagangan anak. Dari kasus-kasus tersebut jumlah korban mencapai 234 anak. United Nations Children`s  Fund (selanjutnya  disebut  UNICEF),  anak  harus  mendapatkan  perlindungan  secara komprehensif  dari  adanya  kekerasan,  ekploitasi,  dari  permasalahan  lainnya.  Perlindungan terhadap  anak  ini  merupakan  suatau  hal  yang  kompleks  dan  memerlukan  komponen  saling berkaitan  satu  sama  lain.  Komponen-komponen  tersebut  di  antaranya:  kesejahteraan  sosial untuk  anakanak  dan  keluarga,  komponen  perubahan  perilaku  sosial  yang  terintregasi,  serta sistem peradilan (Rizky, Fitriani, Husnasari, Sudibiyo, & F, 2019) .
Eksploitasi  dan  perlakuan  yang  salah  terhadap  anak  utamanya  terjadi  di  platform  media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, dan Facebook Messenger. Namun, hingga 56% anak tidak pernah menceritakan insiden yang dialami kepada siapa pun. Anak yang melapor lebih memilih bercerita  kepada  teman  atau  saudara  dibandingkan  orang  tua  atau  orang  dewasa  lain.  Dalam survei,  hanya  terdapat  satu  anak  yang  melaporkan  kejadian  yang  dialami  kepada  polisi,  yaitu insiden  mendapatkan  konten  seksual  yang  tidak  diinginkan,  dan  satu  anak  lain  menghubungi nomor  kontak  layanan  setelah  diimingi-imingi  uang  atau  hadiah  jika  bersedia  memberikan konten seksual. Menurut korban, rendahnya pelaporan disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai siapa  yang  dapat  dihubungi  atau  diajak  bicara  rasa  bersalah,  kekhawatiran  tidak  akan dimengerti,  kekhawatiran  akan  mendapat  masalah,  rasa  malu,  dan  kekhawatiran  akan menimbulkan masalah bagi keluarga.
Polisi  mengungkap  kasus  remaja  perempuan  berinisial  NAT  (15)  yang  disekap  di apartemen dan dipaksa menjadi PSK (Pekerja  Seks Komersial) selama  kurun waktu 1,5 tahun. Berdasarkan data KPAI terdapat 45 kasus eksploitasi anak yang terjadi di apartemen pada 2022. Jumlah  tersebut  berdasarkan  data  yang  dicatatkan  KPAI  hingga  Juni  2022.  Pada  kurun  waktu tiga  tahun  terakhir,  kasus  eksploitasi  anak-anak  cukup  banyak  terjadi  di  apartemen  wilayah Jakarta  Selatan,  Jakarta  Timur,  Jakarta  Utara,  dan  Tangerang.  Ada  45  kasus  baik  jaringan maupun  luar  jaringan  sampai  Juni  2022.  Di  2021  ada  145  kasus  Tiga  tahun  terakhir  cukup banyak,  di  Jakarta  Selatan,  di  Jakarta  Timur,  kemudian  di  Kelapa  Gading  (Jakarta  Utara). Dalam  melakukan  aksinya,  para  pelaku  kerap  mengincar  korban  dengan  mengiming-imingi pekerjaan  yang  menghasilkan  banyak  uang.  Para  pelaku  kemudian  menjebak  korban  agar menetap  dan  terus  melakoni  pekerjaannya  dengan  alasan  kewajiban  menulasi  utang.  Sehingga para korban akhirnya dieksploitasi secara seksual, sekaligus secara ekonomi.
Dampak  negatif  dari  tindak  pidana  ini,  salah  satunya  di  era  digitalisasi  ini  berdampak negatif  terhadap  pola  pikir  dan  kesehatan  mental  manusia  terutama  anak,  sedangkan  dampak negatif  terhadap  korban  eksploitasi  seksual  menghadapi  beberapa  konsekuensi  emosional, psikologis,  serta  fisik  yang  parah.  Sebagai  konsekuensi  dari  kekerasan  fisik  dan  eksploitasi seksual,  anak-anak  bisa  menanggung  penderitaan,  penderitaan,  serta  kecemasan.  Masalah psikologis  serius  akibat  eksploitasi  seksual  bisa  menyebabkan  perasaan  malu,  harga  diri  yang buruk,  dan  melankolis.  Dalam  keadaan  yang  jarang  bisa  menyebabkan  bunuh  diri.  Selain  itu, anak-anak memiliki risiko lebih tinggi tertular penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual. Mungkin  saja  anak-anak  mengalami  kesulitan  berteman  serta  berinteraksi  dengan  orang  lain. untuk bertahan hidup, terlibat, dan bersosialisasi, orang membutuhkan manusia lain. Di sisi lain merusak  rasa  harga  diri  serta  kepercayaan  diri  anak-anak.  Ketika  anak-anak  diharapkan  guna berinteraksi dengan lingkungan mereka, mereka sering goyah. Kemampuan berkomunikasi dan menyesuaikan diri sama-sama penting. Anak-anak yang terkena cenderung mengisolasi diri dari teman sebayanya serta jadi individu yang terisolasi (Permatasari, 2016) . Namun peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengatur eksploitasi seksual anak dalam  suatu  perundang-undangan  atau  bagian  di  dalam  peraturan  perundang-undangan tersendiri. Permasalahan yang terjadi adalah definisi tindak pidana  eksploitasi terhadap anak di dalam  peraturan  perundang-undangan  masih  sangat  abstrak.  Meskipun  pelarangan  terhadap perbuatan  tersebut  disebutkan,  namun  larangan  tersebut  masih  sangat  kabur  dan  unsur-unsur dari  perbuatan  yang  dilarang  tersebut  tidak  dicantumkan.  Unsur  eksploitasi  seksual  perlu dijabarkan  sehingga  memiliki  makna  yang  berbeda  dengan  tindak  pidana  kekerasan  seksual pada anak.
Tulisan  ini  memiliki  topik  yang  sama  dengan  penelitian  sebelumnya  tentang  Anak sebagai  Korban  Eksploitasi  Seksual  namun  fokus  pada  penelitian  yang  dibahas  berbeda. Penelitian ini fokus pada hak-hak yang diberikan kepada anak sebagai korban eksplotasi seksual dan pemulihan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual. Studi terdahulu dilakukan oleh Muthia  Fadhila  Khairunnisa  dan  Nurliana  Cipta  Apsari,  mengkaji  tentang  Sistem  Dukungan Sosial  Bagi  Korban  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak  (ESKA).  (Khairunnisa  &  Apsari, 2020)  Fokus peneliti pada tulisan ini adalah berfokus pada upaya membangun sistem dukungan sosial  sebagai  metode  intervensi  untuk  meminimalisasi  faktor  risiko  dan  meningkatkan  faktor perlindungan  kepada  anak  sebagai  korban  eksploitasi  seksual.  Ariyadi,  pada  tahun  2019,  juga mengkaji tentang Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Pada Anak Menurut Hukum Islam (Ariyadi, 2019) .  Dalam  hal  ini  peneliti  fokus  pada  ketentuan  hukum  tindak  pidana  eksploitasi  seksual pada anak menurut hukum Islam yang meliputi bentuk, unsur dan sanksi hukumnya.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif,  dimana pendekatan  yang  dipergunakan  yaitu  Pendekatan  Perundang-Undangan  ( Statue  Approach )  dan Pendekatan  Kasus  ( Case  Approach ).  Peneliti  menggunakan  Pendekatan  Perundang-Undangan dan  Pendekatan  Kasus  karena  yang  akan    dibahas    dalam    penelitian    ini    yaitu    perlindungan hukum  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  eksploitasi  seksual  berdasarkan  UU  No. 35  Tahun
2014  tentang  Perlindungan  Anak  serta  kasus  yang  berkaitan  dengan  eksploitasi  seksual  anak yang  menjadi  pembahasan  dalam  penelitian  ini.  Menurut  pemikiran  Peter  Mahmud  Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi (Marzuki Mahmud,  2008) .  Teknik  analisis  yang  bersifat  deskriptif  dipergunakan  dalam    penelitian    ini untuk    menganalisis    jawaban    atas    permasalahan  penelitian.  Bahan    hukum    berasal    dari bahan  hukum  primer  yakni Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  sebagai  Korban  Eksploitasi  Seksual berdasarkan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Anak  yang  menjadi  korban  sebuah  tindak  pidana  yang  pada  selanjutnya  disebut  Anak  Korban adalah  anak  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  yang  membuat  anak  mengalami penderitaan  fisik,  penderitaan  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka  bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat  berupa  mental  anak  yang  terganggu,  maupun  rasa  takut  yang  tidak  ada  hentinya  yang dirasakan  oleh  anak (Uskandar,  2021) .  Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam kehidupan bernegara di mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ia berhak  untuk  menikmati  kesempatan  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  fisik,  mental  dan sosial  serta  berhak  atas  perlindungan  dan  upaya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak  serta pemenuhan hak-haknya (Suartha, 2013) .
Pada diri setiap anak yang dilahirkan telah melekat hak-hak yang merupakan bagian dari Hak  Asasi  Manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi  dan  dipenuhi  oleh  orangtua,  keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Pertama  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Tujuan  perlindungan  anak  adalah  untuk menjamin  terpenuhnya  hak-hak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
Perlindungan  anak  sebagai  korban  kejahatan  eksploitasi  seksual  tersebut  sudah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Pasal  59  ayat  2  yaitu perlindungan khusus ditujukan kepada:
a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum;
c. Anak dari kelompok minoritas;
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. Anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan  zat adiktif lainnya;
f. Anak korban pornografi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak korban penculikan, penjualan,dan/atau perdagangan;
i. Anak korban kekerasan fsik dan/atau psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual;
k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak Penyandang Disabilitas;
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o. Anak  yang  menjadi  korban  stigmatisasi  dari  pelabelan  terkait dengan kondisi Orang Tuanya
Pasal  66  Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
a. Penyebarluasan  dan/atau  sosialisasi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  Perlindungan  Anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual;
b.  Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
c.  Pelibatan  berbagai  perusahaan,  serikat  pekerja,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan Masyarakat  dalam  penghapusan  eksploitasi  terhadap  Anak  secara  ekonomi  dan/atau seksual
Menurut  Ahmad  Kamil  perlindungan  anak  merupakan  pertanggungjawaban  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara  yang  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang dilaksanakan  secara  terus  menerus  demi  terlindunginya  hak-hak  anak.    Pengawasan  ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut  ditujukan  untuk  melindungi  hak-hak  anak  serta  mencegah  masuknya  pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan  kewajiban memberi perlindungan pada anak berlandaskan asas-asas yaitu;
a. Nondiskriminasi;
b.  Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c.  Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan; dan
d.  Penghargaan terhadap pendapat anak. diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan
Dukungan  yang  dibutuhkan  guna  mewujudkan  perlindungan  atas  hak  anak  di  Indonesia diatur  Pasal  20  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Nomor  35  Tahun  2014  tersebut menyebutkan  bahwa  negara,  pemerintah,  pemerintah  daerah,  masyarakat,  keluarga,  dan  orang tua  atau  wali  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan anak.  Negara  dan  Pemerintah  Republik  Indonesia  mempunyai  kewajiban  dan  tanggung  jawab untuk  menghormati  dan  menjamin  hak  asasi  setiap  anak  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras, golongan,  jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan  bahasa,  status  hukum  anak,  urutan  kelahiran  anak, dan  kondisi  fisik  dan/atau  mental.  Negara  dan  pemerintah  juga  berkewajiban  serta bertanggungjawab  untuk  memberikan  dukungan  sarana  dan  prasarana  dalam  penyelenggaraan perlindungan anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  pelecehan  seksual  berhak  untuk  mendapat perlindungan  sebagaimana  hak  anak  yang  diatur  dalam  Pasal  9  dan  Pasal  15.  Pasal  9  ayat  1 point  a  “Setiap  Anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  di  satuan  pendidikan  dari  kejahatan seksual  dan  Kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama  peserta didik, dan/atau pihak lain”. Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b.  Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c.  Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d.  Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
e.  Pelibatan dalam peperangan, dan
f.  Kejahatan seksual.
Hak-hak  anak  yang  tertuang  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  pada kenyataannya  implementasi  hak-hak  anak  dalam  undang-undang  masih  jauh  dari  harapan. Melihat  masih  terus  terjadi  kasus-kasus  eksploitasi  anak  secara  seksual  yang  meningkat  dari tahun ke tahun. Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak  tidak  terpenuhi  secara  maksimal.  Artinya  adanya  Undang-Undang  Perlindungan  Anak belum bisa diimbangi dalam implementasinya terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam  bentuk  regulasi  serta  penerapannya  yang  diharapkan  dapat  memberikan  jaminan terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.

## 2. Upaya Pemulihan terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual
Dampak  berbahaya  yang  ditimbulkan  dari  pelecehan  seksual  pada  anak,  yaitu  dapat berpengaruh  pada  psikologis,  fisik,  dan  sosialnya.  Inilah  beberapa  di  antaranya:  anak  menjadi pribadi  yang  tertutup  dan  tidak  percaya  diri,  timbul  perasaan  bersalah,  stres,  bahkan  depresi, timbul ketakutan atau fobia tertentu, mengidap gangguan traumatik pasca kejadian (PTSD). Di kemudian  hari,  anak  bisa  menjadi  lebih  agresif,  berpotensi  melakukan  tindan  kriminal  bahkan menjadi  calon  pelaku  kekerasan,  susah  makan  dan  tidur,  mendapat  mimpi  buruk,terjangkit penyakit menular seksual, disfungsi seksual, tidak bersosialisasi dengan lingkungan luar, mudah merasa takut dan cemas berlebihan, prestasi akademik menjadi rendah, adanya gangguan psikis, dan bisa menghambat tumbuh-kembang anak
Dampak  yang  terjadi  pada  anak  korban  eksploitasi  seksual  ditandai  dengan  adanya powerlessness, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Semakin sering kekerasan yang diterima, maka trauma yang timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan pemulihan jangka panjang. Untuk mencegah hal-hal mengerikan  terjadi  pada  anak,  keluarga  terutama  orang  tua  harus  berperan  aktif  dalam mengawasi  dan  mendidik  anak.  Anak  harus  diajarkan  batasan-batasan  mengenai  dirinya. Pemerintah juga memiliki peran untuk melindungi hak-hak anak dan berkewajiban menghukum pelaku  dengan  hukuman  psikis  akan  terekam  oleh  anak  dalam  waktu  yang  sangat  lama. Perkembangan fisik dan mental anak juga akan ikut terluka. Negara dalam hal ini bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dari korban eksploitasi seksual yang terjadi pada anak. Salah satunya dilakukan pemenuhan hak korban yaitu adanya upaya pemulihan meliputi fisik & psikologis,  sosial,  dan  restitusi.  Upaya  pemulihan  fisik  &  psikologis  dilakukan  dengan memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan baik secara fisik  dan mental pada korban.  Dampak  yang  terjadi  pada  anak  akan  menyebabkan  keterlambatan  perkembangan (Komariah & Noviawati, 2019) . Anak yang memiliki trauma akibat tereksploitasi secara seksual dapat terluka secara fisik, psikologis dan perkembangannya, bahkan dapat berujung kematian.
Secara  fisik,  korban  mengalami  penurunan  nafsu  makan,  sulit  tidur,  sakit  kepala,  tidak nyaman di sekitar alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan  dengan  kekerasan,  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  dan  lainnya.  Mengingat  anak dikategorikan  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun,  maka  secara  biologis  organ  reproduksi anak  kisaran  usia  dibawah  18  tahun  sedang  dalam  masa  perkembangan.  Dengan  demikian terhadap tindakan ekksploitasi seksual yang dialami oleh anak akan menyebabkan terganggunya kesehatan  reproduksi  upaya  pemulihan  dilakukan  Medical  Checkup  yang  merupakan  proses tindakan  dan  pemeriksaan  medis  yang  dilakukan  tenaga  kesehatan  untuk  mengetahui  apakah ada  tanda-tanda  terjadinya  kekerasan  fisik.  Setelah  menjalankan  proses  medical  checkup, korban akan diberikan obat- obatan yang diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan fisik korban. Setelah melakukan pemeriksaan medis, korban akan diberikan obat-obatan sesuai yang dibutuhkan  korban  dalam  membantu  dan  mempercepat  proses  pemulihan  fisik  korban eksploitasi seksual.
Dampak  psikologis  pada  anak-anak  akan  melahirkan  trauma  berkepanjangan  yang kemudian  dapat  melahirkan  sikap  tidak  sehat,  seperti  minder,  takut  yang  berlebihan, perkembangan  jiwa  terganggu,  dan  akhirnya  berakibat  pada  keterbelakangan  mental.  Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban kekerasan seksual tersebut.  Maka  diperlukan  bantuan  ahli  yaitu  psikolog  atau  psikiater  yang  memang  ahli  dalam hal  kejiwaan  dan  telah  mempelajari  mengenai  kesehatan  mental  orang  lain  secara  lebih mendalam (Paradiaz  &  Soponyono,  2022) .  Tak  jarang  media  meliput  berita  mengenai  sisi korban  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  kekerasan  seksual  misalnya  korban  memakai  baju terbuka, korban yang keluar malam, korban pergi sendiri yang dapat membuat munculnya nafsu pelaku (Indianto, 2020) . Korban sering juga diberi stigma oleh masyarakat bahwasanya korban dapat saja juga menikmati kekerasan seksual  yang terjadi, dimana  seharusnya masyarakat juga membantu  pemulihan  terhadap  korban  eksploitasi  seksual  dengan  tidak  memberi  stigma negative, tidak menjauhi korban apalagi sampai membully korban. Ketika korban sudah berani mengadukan  eksploitasi  seksual  yang  terjadi  padanya,  tidak  jarang  pula  aparat  ataupun  pihak
berwajib tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh.
Pelaksanaan  Restitusi  yang  dimaksud  dalam  pengertian  secara  definitif  harus  sesuai dengan  Prinsip  Pemulihan  dalam  Keadaan  Semula  ( restutio  in  integrum ),  sebab  hal  tersebut merupakan  suatu  upaya  yang  dapat  dilakukan  bahwa  korban  kejahatan  haruslah  dikembalikan pada  kondisi  semula  sebelum  kejahatan  terjadi  meski  didasari  bahwa  tidak  akan  mungkin korban kembali pada kondisi pada saat  sebelum mengalami kerugian  yang diderita. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang hendak dilakukan kepada korban haruslah mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.  Melalui  pengajuan  restitusi,  maka  korban  dapat  dipulihkan  kebebasan,  hak-hak hukum,  status  sosial,  kehidupan  keluarga  dan  kewarganegaraan.  Pembayaran  atas  kerusakan atau  kerugian  yang  diderita,  penggantian  biaya-biaya  yang  timbul  sebagai  akibat  jatuhnya korban  seperti  halnya  biaya  berobat  dan  penyediaan  jasa  dan  hak-hak  pemulihan.  Hal  diatas bekaitan  dengan  pemenuhan  hak  anak  sebagai  upaya  perlindungan  terhadap  korban  kejahatan seksual  diatur  dalam  pasal  71  D  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa korban (anak) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi (ganti rugi).

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikemukakan  bahwa perlindungan hukum mengenai anak merupakan  bentuk  adanya  hidup  yang  adil  dan  berkembang  dalam  suatu  masyarakat  dimana semua hak tentang anak sama rata dirasakan  dalam kehidupan. Adanya perlindungan hak  anak dapat  memberikan  dampak  hukum,  di  mana  sebuah  perlindungan  anak  yang  berlaku  di  setiap negara khususnya di Indonesia akan memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak. Saat ini implementasi  hak-hak  anak  dalam  undang-undang  masih  jauh  dari  harapan,  melihat  adanya kendala  yang  masih  butuh  perhatian  serius  dari  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  upaya penanganan  eksploitasi  seksual  terhadap  anak.  Struktur  hukum  yang  belum  efektif  dalam persoalan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  ditandai  dengan  kasus  eksploitasi  seksual  pada anak terus meningkat atau sulit dikendalikan.
Memperkuat  hak-hak  korban,  memperjelas  aturan-aturan  tindak  pidananya  agar  bisa menjangkau segala bentuk  kekerasan seksual selama  ini, sampai soal saluran pelaporan  karena mereka  menilai  selama  ini  aparat  penegak  hukum  tidak  merespons  kasus  kekerasan  seksual dengan  baik.  Dengan  demikian  pembahasan  kedua  ini  upaya  pemerintah  dalam  melakukan pemulihan  fisik  dan  psikologis,  social  dan  resitusi.  Dimana  pemerintah  wajib  memfasilitasi korban  dengan  memberikan  fasilitas  yang  cukup  memadai  bagi  anak-anak  jalanan,  anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan  keterbelakangan mental tentunya akan meninimalisir angka  diskriminasi  anak  dan  kriminalitas  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  tersebut, pembangunan  sekolah  gratis  bebas  biaya  bagi  anak-anak  tidak  mampu,  pembangunan  rumah penampungan dan perlindungan bagi anak-anak terlantar serta anak jalanan dan juga pemberian fasilitas  kesehatan  yang  memadai.  Aturan  dalam  Undang-Undang  tersebut  dianggap  belum memadai.  Peraturan  yang  ada  masih  fokus  terhadap  aspek  pidana  dan  pemidanaan  pelaku, namun  kurang  memperhatikan  pemenuhan  hak  korban  dan  pemulihan  fisik,  psikologis,  social serta pemberian restitusi terhadap korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyadi.  (2019).  Tindak  Pidana  Pelaku  Eksploitasi  Seksual  Pada  Anak  Menurut  Hukum  Islam. Jurnal Hadratul Madariyah , 43.
Gultom,  M.  (2010). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  (Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana. Bandung: Refika Aditama, 33.
Indianto, I. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. Jurnal Komunikasi , 108. Kamil,  A.,  &  Fauzan.  (2008). Hukum  Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak  di  Indonesia. Jakarta: Persada, 8.
Khairunnisa,  F.,  &  Apsari,  C.  (2020).  Sistem  Dukungan  Sosial  Bagi  Korban  Eksploitasi  Seksual Komersial Anak (ESKA). Share: Social Work Jurnal , 121.
Komariah,  M.,  &  Noviawati,  E.  (2019).  Model  Penanganan  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Pangandaran. Jurnial Ilmiah Galuh Justiti , 127. Marzuki Mahmud, P. (2008). Penelitian Hukum Cetakan II. Jakarta: Kencana, 35. Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 67.
Permatasari,  E.  (2016).  Perlindungan  Terhadap  Anak  Korban  Eksploitasi  Seksual  Dalam  Perspektif Yuridis  Normatif  Serta  Psikologis  (Studi  Kasus  Wilayah  Hukum  Polres  Lampung  Timur).
AL'Adalah , 221.
Rizky,  M.  N.,  Fitriani,  R.  I.,  Husnasari,  F.  A.,  Sudibiyo,  M.  W.,  &  F,  M.  (2019).  Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. Media Luris , 199. Sofian, A. (2018). Penuntutan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana. Jakarta: Kejaksaan RI, 18. Suartha, M. (2013). Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1. Uskandar.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Anak  Korban  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Grt.). Media Justitia Nusantara , 87.