## SIDE EFFECTS PENGGUNAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH 1
Sudirman* dan Rusdianto Umar Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Jl. Semarang No. 5 Malang sudirman.fis@um.ac.id

## Abstract
Ideally  all  school  life  both  in  class  and  outside  the  classroom  can  support  the  planting  of character  values  for  students.  On  one  site  in  2002,  ratified  the  Law  Number  23  of  2002 concerning  Child  Protection.  This  law  is  intended  to  provide  protection  for  children  as  the nation's next generation. Giving punishment as a form of character education in schools is often clashed  with  criminal  provisions  in  Article  77  of  Law  Number  23  of  2003  concerning  Child Protection,  so  that  there  are  teachers  who  are  criminalized  because  the  pattern  of  character education  provided  is  understood  as a  form  of discrimination  that  harms  children  from  moral and  material  aspects.  This  study  uses  quantitative  research  methods.  From  the  results  and discussion it is known that criminal sanctions have a side effect on fear, worry, apathy, and a sense of trauma in carrying out character education.
Keywords: Side Effects; Criminal Sanctions; Character Education

## Abstrak
Idealnya  semua  kehidupan  sekolah  baik  di  kelas  dan  luar  kelas  dapat  mendukung  penanaman nilai  karakter  terhadap  siswa.  Di  satu  sisi  pada  tahun  2002,  disahkan  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini  dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. Pemberian hukuman sebagai bentuk pendidikan karakter  di  sekolah  kerap  dibenturkan  dengan  ketentuan  pidana  dalam  Pasal  77  UU  No.  23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak,  sehingga terdapat guru yang dipidanakan karena pola pendidikan karakter yang diberikan dipahami sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan anak dari  aspek  moril  dan  materiil.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif.  Dari hasil dan pembahasan diketahui bahwa sanksi pidana memiliki dampak sampingan terhadap rasa takut, rasa khawatir, rasa apatis, dan rasa trauma dalam melaksanakan pendidikan karakter.
Kata Kunci : Dampak Sampingan; Sanksi Pidana; Pendidikan Karakter
1 Hasil penelitian sumber dana BLU Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2018.

## A.   Pendahuluan
Fungsi pendidikan nasional dalam Pasal 3  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan    fungsi  pendidikan  nasional tersebut, pendidikan di Indonesia berorentasi pada  tiga  aspek  yaitu  pengembangan kemampuan, membentuk watak dan membentuk peradaban. Pengembangan kemampuan  menunjukan  bahwa  pendidikan di Indonesia ditujukan untuk mengembangkan penguasaan aspek keilmuan  dan  pengetahuan,  sedangkan pembentukan watak mengarah pada pembentukan karakter bangsa. Pada akhirnya, penguasaan ilmu dan pengetahuan yang  dibalut  oleh  karakter  yang  kuat  akan menghasilkan  peradaban  bangsa  yang bermartabat. Inilah konsep kecerdasan yang akan  dibangun  di  Indonesia.  Penguasaan ilmu dan pengetahuan tanpa dibalut karakter kuat  sebagai  bangsa  akan  menghasilkan peradaban yang tidak bermartabat, sedangkan  pengembangan  karakter  bangsa tanpa  penguasaan  ilmu  dan  pengetahuan tidak akan meghasilkan sebuah peradaban. Ketiga  aspek  pendidikan  nasional tersebut  harus  menjadi  kesatuan  integral dalam  pelaksanaan  pendidikan  nasional. Menempatkan pengembangan keilmuan dan pengetahuan  di  atas  segalanya,  adalah paradigma keliru.
Pendidikan akan kehilangan  substansinya  apabila  pendidikan dilaksanakan secara parsial. Kondisi demikian  terjadi    dalam  pelaksanaan pendidikan  Indonesia,  semisal  penetapan kelulusan  dengan  ujian  nasional  dengan mata  pelajaran  tertentu.  Kebijakan  ini  jelas hanya  menempatkan  satu  aspek  yaitu pengembangan  keilmuan  dan  pengetahuan tanpa  aspek  yang  lain.  Hal  ini  akan mencetak  siswa  yang  pintar  semata  bukan siswa  yang  cerdas.  Inilah  arti  penting keberadaan  pendidikan  karakter  di  sekolah. Tidak  heran  apabila  dalam  nawacita Presiden  Joko  Widodo,  dalam  poin  delapan
(8)  ditekankan  pentingnya  pendidikan karakter  dalam  program  kerja  yang  akan dilaksanakan.
Kepala  Sekolah,  guru,  dan  semua pelaksana  pendidikan  di  sekolah  sebagai pelaksana  pendidikan  di  Indonesia  harus memiliki pemahaman sama bahwa mencetak siswa cerdas merupakan usaha
mengembangkan  kemampuan  keilmuan  dan pengetahuan  siswa  serta  ditopang  oleh penanaman karakter terhadap siswa. Pengembangan karakter siswa harus terintegrasi  dalam  kehidupan  di  sekolah serta  metode  pembelajaran  yang  diberikan oleh  guru.  Idealnya  semua  kehidupan sekolah  baik  di  kelas  maupun  di  luar  kelas dapat  mendukung  penanaman  nilai  karakter terhadap  siswa.  Kepala  sekolah  harus mampu  menjadi leader dalam  pendidikan karakter di sekolah.
Di  satu  sisi,  pada  tahun  2002  disahkan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Dijelaskan dalam  Pasal  1  Ayat  2  UU  No.  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak “Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Ada hubungan menarik antara pendidikan karakter dengan ketentuan dalam undang-undang  tersebut  yaitu  berkaitan dengan  adanya  ketentuan  pidana,  tepatnya berada  dalam  Pasal  77  dijelaskan  “Setiap orang  yang  dengan  sengaja  melakukan tindakan:  (a)  diskriminasi  terhadap  anak yang  mengakibatkan  anak  mengalami kerugian,  baik  materiil  maupun  moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau (b)  penelantaran  terhadap  anak  yang mengakibatkan  anak  mengalami  sakit  atau penderitaan,  baik  fisik,  mental,  maupun sosial;  (c)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda
paling  banyak  Rp  100.000.000,00  (seratus juta rupiah).
Ketentuan  pidana  tersebut  terutama pada  poin  (a)  bersifat  multitafsir  karena tidak  ada  ukuran  jelas  mengenai  kerugian materil  dan  moril.  Ketentuan  tersebut  telah menyeret  guru  yang  memiliki  tanggung jawab  memberikan  pendidikan  karakter dalam  kasus  hukum.  Pemberian  hukuman sebagai  bentuk  pendidikan  karakter  di sekolah kerap dibenturkan dengan ketentuan pidana  dalam  Pasal  77  UU  No.  23  Tahun 2003  tentang  Perlindungan  Anak,  sehingga banyak  guru  yang  dipidanakan  karena  pola pendidikan karakter yang diberikan dipahami  sebagai  bentuk  diskriminasi  yang merugikan  anak  secara  moril  dan  materiil. Banyak kasus mendisiplinkan siswa sebagai bentuk  penanaman  pendidikan  karakter justru  berujung  pada  kasus  hukum,  di antaranya  terjadi  pada  Sambudi  (45),  guru SMP Raden Rahmat, Balongbendo, Sidoarjo disidang karena salah satu orang tua murid, Yuni  Kurniawan,  tidak  terima  anaknya, sebut saja SS, dicubit hingga memar karena tidak ikut sholat
berjamaah (regional.kompas.com,  2016).  Mubasyir dijadikan  tersangka  setelah  Arifin,  (51), orang tua dari Sa (16) siswa SMA Negeri 2 Sinjai  Selatan,  melaporkannya  ke  polisi gara-gara  kasus  rambut  (merdeka.com, 2016).  Nurmayani  Salam  (46),  hingga  awal Juni 2016 ini, harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Bantaeng, karena dilaporkan  orang  tua  siswa  mencubit  salah seorang muridnya (makassar.tribunnews.com, 2016). Adanya kasus kriminalissi guru melalui undang-undang perlindungan anak diindikasi  memberikan  dampak  dalam proses  pembelajaran  di  sekolah.  Indikasi dampak yang ditimbulkan di antaranya guru merasa trauma (jateng.tribunnews.com, 2016), guru semakin apatis
(nasional.republika.co.id,  2016),    dan  guru tidak  nyaman  mengajar  (cnnindonesia.com, 2016).  Dari  dampak  yang  dihasilkan mendatangkan  respon  yang  beragam  dari pelaku  pendidikan,  diantaranya  membuat perjanjian  dengan  orang  tua  siswa  untuk
tidak  memidanakan  guru  (merdeka.com, 2016),  dan  menuntut  undang-undang perlindungan guru (koran-jakarta.com, 2016). Akan tetapi indikasi dampak tersebut perlu dibuktikan dalam penelitian. Penelitian ini mencoba menganalisis dampak sampingan  sanksi  pidana  yang  terdapat dalam  Pasal  77  UU  No.  23  Tahun  2003 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah.
Sanksi pidana atau lebih dikenal dengan pidana,  secara  teoritis  lahir  dari  hukum pidana.  Hukum  pidana  adalah  hukum  yang mengandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh  dilakukan  dengan  disertai  ancaman berupa  pidana  (nestapa)  dan  menentukan syarat-syarat  pidana  dapat  dijatuhkan (Moeljatno,  1985).  Sedangkan  Menurut Suheryadi, hukum pidana merupakan hukum yang  mengatur  tentang  macam  perbuatan apa yang dilarang, siapa yang melakukannya,  dan  apa  akibat  hukum  yang dapat  dikenakan  bagi  barang  siapa  yang melanggar  ketentuan-ketentuan  tersebut (Suheryadi,  2002).  Berdasarkan  pengertian tersebut  pidana  adalah  sanksi  nestapa  yang diberikan terhadap seseorang akibat melakukan  tindakan  yang  dilarang  dalam hukum  pidana.  Ditegaskan  lebih  lanjut dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang berbunyi: “Suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidanakan, kecuali  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan  pidana  yang  telah  ada”.  Dalam bahasa latin dikenal  dengan  istilah  “ Nullum delictum  nulla  paean  sine  praveia  lege ponali” .  Di  Indonesia  ketentuan  Pasal  1 Ayat 1 ini dikenal dengan asas legalitas.
Pidana  adalah  sanksi  yang  bersifat nestapa (penderitaan) yang diancamkan atau dikenakan  terhadap  perbuatan  atau  pelaku perbuatan  tindak  pidana.  Pengertian  ini senada  dengan  pernyataan  Lee  bahwa “ Legal  punishment,  as  we  normally understand  it,  involves  more  than  mere censure.  It  also  involves  hard  treatment, something  that  is  painful  and  burdensome independently  of  the  censure  itself ”  (Lee, 2016).  Pidana juga dapat diartikan dari dua aspek,  yaitu  pengertian  dalam  arti  luas  dan
dalam  arti  sempit.  Pidana  dalam  arti  luas adalah suatu sanksi yang sengaja ditimpahkan  kepada  seseorang.  Sedangkan pidana  dalam  arti  sempit  berkaitan  dengan hukum pidana (Budijava & Bandrio, 2010).
Tujuan pemidanaan dapat ditelusuri dari berbagai perspektif teori pidana. Paling tidak terdapat 3 teori besar yang mengulas tujuan pemidanaan  sebagai  berikut:  (1)  Teori absolut, pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan  seseorang.  Teori  ini  berprinsip barang  siapa  melakukan  perbuatan  pidana, harus  dijatuhi  pidana;  (2)  Teori  relatif, menurut teori relatif,
reori
ini menitikberatkan pada tujuan hukuman. Teori ini beranggapan tujuan (doel) dari pidana itu sendiri,  karena  pidana  memiliki  tujuan tertentu yaitu mencegah terjadinya kejahatan;  (3)  Teori  gabungan,  teori  ini menggabungkan  antara  teori  absolut  dan teori  relatif,  dengan  mengambil  kelebihan dari  keduanya,  karena  kedua  teori  di  atas memiliki kekurangan masing-masing (Ariman & Raghib, 2015). Berdasarkan  Pasal  10  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  jenis pidana  yang  terdapat  dalam  UU  No  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak Pasal  77  poin  (c)  yang  dijelaskan: dipidana dengan pidana penjara paling  lama 5 (lima) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah), merupakan  pidana  pokok  yaitu  pidana penjara dan pidana denda.
Keberadaan  sanksi  pidana  dalam  UU No  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  secara  tidak  langsung  berkaitan dengan  pelaksanaan  pendidikan  karakter  di sekolah,  karena  pelaksanaan  karakter berhadapan  dengan  anak  sekolah  yang masuk  dalam  perlindungan  undang-undang tersebut.  Secara  teoritis  karakter  dalam dunia  pendidikan  Indonesia  yaitu  dalam sistem  pendidikan  nasional  diistilahkan dengan watak. Ketentuan ini secara eksplisit tertuang  dalam  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya  potensi  peserta didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab.
Dengan  demikian  karakter  adalah mampu  memikirkan  setiap  tindakan  dan perbuatannya, diselaraskan dengan perasaan yang  dalam,  kemudian  dipegang  sebagai identitas  dirinya  sebagai  ukuran  yang  pasti. Jadi  karakter  hanya  dapat  diamati  dan tampak  dari  sikap,  perbuatan  dan  tindakan manusia.  Oleh  karena  itu  orang  dikatakan berkarakter  apabila  melekat  pada  dirinya sikap  dan  perbuatan  baik  dalam  kehidupan sehari-harinya. Pengertian ini sejalan dengan apa  yang  disampaikan  oleh  Lickona  yang menyatakan bahwa , “Character so conceived  has  three  interrelated  parts: moral  knowing,  moral  feeling,  and  moral behavior. . . habits of the mind, habits of the heart, and habits of action ” (Lickona, 1991).
Pengertian  ini  juga  menekankan  bahwa karakter  adalah  integrasi  dari  tiga  aspek yaitu  pengetahuan  moral,  perasaan  moral, dan  tindakan  moral.  Artinya  manusia  yang berkarakter  memiliki  pengetahuan  moral yang  tinggi,  diselaraskan  dengan  perasaan moral yang dimiliki.
Pendidikan  karakter  menurut  Taufik adalah  usaha-usaha  yang  dilakukan  secara sistematis  dan  simultan  oleh  para  pendidik untuk  meningkatkan  kualitas  nilai-nilai karakter  anak  didik  melalui  penanaman nilai-nilai  karakter  yang  positif  (Taufik, 2014). Sedangkan menurut Williams (2000) menjelaskan:
briefly  defined  character  education  as knowing the good, loving the good, and doing  the  good.  This  definition
encompasses  the  cognitive,  affective, and  behavioral  domains  and  includes strategies ranging from moral
reasoning  and  ethical  dilemmas  to values clarification and even community service learning (Williams, 2000). Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang
membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi:  (1)    mengembangkan  potensi peserta didik  agar menjadi manusia berhati baik,  berpikiran  baik,  dan  berprilaku  baik; (2)  membangun    bangsa  yang  berkarakter Pancasila;  (3)  mengembangkan  potensi warga  negara  agar    memiliki  sikap  percaya diri,  bangga  pada  bangsa  dan  negaranya serta mencintai umat manusia
(Kemendiknas, 2011).
Pelaksanaan  pendidikan  karakter  di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga
kependidikan (konselor).
Pelaksanaan  pendidikan  karakter  oleh  guru menjadi  bagian  tanggung  jawab  guru sebagai guru profesional (Lutfi et al., 2013). Ketiganya  secara  bersama-sama  sebagai suatu  komunitas  pendidik  melaksanakan pendidikan  karakter  terhadap  peserta  didik dan  juga  secara  otomatis  akan  berhadapan dengan keberadaan sanksi pidana dalam UU No  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
Artikel  hasil  penelitian  ini  akan membahas dua permasalahan yaitu: Pertama, bagaimanakah pemahaman pelaksana pendidikan  karakter  terhadap  ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Kedua, bagaimanakah  dampak  sampingan  sanksi pidana  di  luar  tujuan  utama  keberadaan sanksi pidana?

## B.   Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  (Sugiyono,  2009),  dengan  jenis penelitian  kuantitatif  deskriptif  (Arikunto, 2006).  Artikel  ini  menelaah  dampak  sanksi pidana  dalam-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  580 guru SMAN se-kota Malang. Guru dijadikan populasi  berdasarkan  pertimbangan  bahwa pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan oleh  semua  guru.  Teknik  sampling  yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik proporsional  sampling.  Peneliti  mengambil unit  sampel  sebanyak  100  guru,  kemudian mengambil  wakil  dari  setiap  unit  secara berimbang (Bungin, 2003). Instrumen utama penelitian  ini  adalah  kuesioner.  Jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan  tertutup  ( close  questions ). Pengolahan  data  menggunakan  bantuan program SPSS Versi 22.0 dalam mengidentifikasi  skor  setiap  variabel  dan menampilkan statistik dasar.

## C.   Hasil dan Pembahasan
1. Pemahaman  Pelaksana  Pendidikan Karakter  terhadap  Ketentuan  sanksi pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Keberadaan  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  pada  dasarnya ditujukan  untuk  memberikan  perlindungan kepada  anak  sebagai  generasi  penerus bangsa. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan berupa tidak pidana kekerasan terhadap  anak.  Keberadaan  UU  ini  harus mampu  dipahami  oleh  seluruh  guru  di Indonesia,  karena  guru  adalah  salah  satu entitas  yang  berhadapan  langsung  dengan dunia  anak  yaitu  dunia  sekolah.  Mengingat guru  sebagai  pelaksana pendidikan  karakter di  sekolah  adalah  salah  satu  yang bersinggungan langsung dengan dunia anak, maka  guru  juga  secara  langsung  akan bersinggungan  dengan  keberadaan  UU  ini. Guru  menjadi  bagian  tidak  terpisahkan sebagai  subjek  yang  dicegah  untuk  tidak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.  Di  sinilah  letak  urgensi  pengetahuan guru terhadap keberadaan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak semua guru mengetahui  keberadaan  UU  No.  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  (lihat, Grafik 1).
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020, Halaman 290-302
Grafik 1.

## Pengetahuan tentang UU No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
Iya Tidak
Tingkat  pengetahuan  guru  SMA  Kota Malang  sebagai  pelaksana  pendidikan karakter  di  sekolah  mengenai  Undang- Undang  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak sebesar 63% mengetahui dan  yang  tidak  mengetahui  sebesar  37%. Presentase  ini  menunjukkan  bahwa  tidak semua  guru  mengetahui  adanya  UU
Perlindungan
Anak, meskipun diberlakukannya  UU  ini  sudah  cukup  lama yaitu  tahun  2002.  Ada  dua  kemungkinan yang  menyebabkan  semua  guru  tidak mengetahui  keberadaan  UU  Perlindungan Anak.  Pertama,  guru  mengetahui  secara garis  besar  bahwa  ada  UU  Perlindungan Anak,  namun  tidak  mengetahui  bahwa  UU Perlindungan  Anak tersebut  adalah  UU No. 23  Tahun  2002.  Kedua,  berlakunya  UU Perlindungan  Anak  tidak  dipahami  secara merata  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat. Tingkat  pengetahuan  guru    terhadap berlakunya  UU  No.  23  Tahun  2002, berbanding  lurus  dengan  tingkat  keyakinan guru terhadap keberadaan UU No. 23 Tahun 2002  dapat  menjadi  instrumen  dalam mencegah  kekerasan  terhadap  anak  (lihat, Grafik 2).
Grafik 2. Keyakinan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Memberikan
Perlindungan terhadap Anak
0 10 20 30 40 50 60 Tidak Yakin Kurang Yakin Cukup Yakin
Sangat Yakin
Tidak Tahu/Jawab
Tingkat  keyakinan  para  guru  terhadap Undang-Undang  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak
dapat memberikan  perlindungan  terhadap  anak sebesar  3%  menyatakan  tidak  yakin memberikan  perlindungan,  kurang  yakin memberikan  perlindungan  sebesar  9%, cukup yakin memberikan perlindungan 54%, sangat  yakin  memberikan  perlindungan 16%,  tidak  menjawab/  tidak  tahu  18%. Tingkat  keyakinan  memegang  peranan penting  dalam  sebuah  belakunya  undang- undang. Menurut Friedmann (2001) mengemukakan  bahwa  sistem  hukum, salah satunya  dipengaruhi oleh  budaya  hukum meliputi  kepercayaan,  nilai,  pemikiran  serta harapannya.  Dengan  demikian  kepercayaan masyarakat terhadap berlakunya sebuah UU akan menentukan efektifitas berlakunya UU tersebut.  Kepercayaaan/  keyakinan  akan membentuk  budaya  hukum.  Tanpa  budaya hukum  maka  berlakunya  UU  tidak  akan pernah  efektif.  Dari  angka  presentase keyakinan  guru  terhadap  UU  Perlindungan Anak  sebagaimana  tersaji  dalam  grafik  2, diketahui 54% cukup yakin dan 16% sangat yakin.  Hal  ini  dapat  menandakan  bahwa tingkat  potensi  efektifitas  berlakunya  UU Perlindungan Anak adalah 70%.
Masuk  pada  substansi  yang  lebih spesifik  tentang  berlakunya  UU  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, yaitu tentang diberlakukannya sanksi pidana bagi  pihak  yang  dinyatakan  melakukan kekerasan  terhadap  anak  diperoleh  data  di bawah ini (lihat, Grafik 3).
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020, Halaman 290-302
Grafik 3.
Pengetahuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Memuat Sanksi Pidana
Iya Tidak Tidak
Tahu/Jawab
Tingkat  pengetahuan  guru  terhadap Undang-Undang  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  memuat  sanksi pidana  diperoleh  data  mengetahui  47%  dan yang tidak mengetahui 42%, dan tidak jawab 11%. Hal ini juga menandakan bahwa tidak semua  guru  mengetahui  bahwa  UU Perlindungan  Anak  memuat  sanksi  pidana. Tidak  sampai  50%  responden  yang mengetahui  bahwa  UU  perlindungan  anak memuat  sanksi  pidana.  Sedangkan  tingkat kejelasan  ketentuan  pidana  dalam  Pasal  77 Undang-Undang  UU  No.  23  Tahun  2002
tentang Perlindungan Anak menurut responden sangat jelas 3%, cukup jelas 13%, kurang jelas 59%, tidak jelas 14%, dan tidak tahu 10% (lihat, Grafik 4).
Grafik 4. Kejelasan Ketentuan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Sangat Jelas Cukup Jelas Kurang Jelas Tidak Jelas Tidak Tahu/Jawab Hal  ini  juga  patut  menjadi  perhatian, bahwa sebagian besar responden mengatakan bawah Pasal 77 UU Perlindungan Anak mengandung
ketidakjelasan.  Meskipun  sebagian  besar mengatakan  bahwa  ketentuan  pidana  dalam Pasal 7 tidak jelas, sebagian besar responden pada  prinsipnya  menyatakan  bahwa  setuju akan  adanya  ketentuan pidana  dalam  upaya perlindungan  anak.  Hal  ini  diketahui responden  yang  menyatakan  setuju  dalam Undang-Undang  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  memuat  sanksi pidana  sebesar  74%  dan  yang  tidak  setuju 15%,  sedangkan  tidak  tahu  11%  (lihat, Grafik 5).
Grafik 5. Persetujuan Sanksi Pidana dalam UU No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak
Setuju
Tidak Setuju
Tidak Tahu/Jawab
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyetujui  sanksi  pidana  sebagai  bentuk upaya  perlindungan  anak,  namun  pidana yang  dikehendaki  adalah  pidana  yang  jelas yaitu  pidana yang  tidak menimbulkan  tafsir beragam sehingga dapat menyentuh tindakan-tindakan di luar kategori kekerasan terhadap  anak.  Dari  tingkat  keyakinan bahwa  Pasal  77  bersifat  multitafsir  dapat diketahui  dari  presentase  responden  yang menyatakan  tidak  multitafsir  12%,  kurang bersifat  multitafsir  5%,  cukup  multitafsir 54% dan sangat multitafsir 16%, sedangkan tidak tahu 13% (lihat, Grafik 6). Prosentase ini  kembali  menguatkan  bahwa  masalah ketentuan  pidana  dalam  pasal  77  bukan terletak  pada  adanya  ketentuan  pidana, melainkan  pada  sifat  multitafsir  yang dikandung oleh Pasal 77.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020, Halaman 290-302
Grafik 6.
Ketentuan Pasal 77 UU No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak Bersifat Multitafsir Sangat Jelas Tidak Multitafsir Kurang Multitafsir Tidak Multitafsir
Sangat
Multitafsir Tidak Tahu/Jawab

## 2. Dampak Sampingan Sanksi Pidana di Luar  Tujuan  Utama  Keberadaan Sanksi Pidana
Dalam  kajian  ilmu  hukum  keberadaan sanksi pidana pada dasarnya memiliki tujuan yaitu  membalas  pihak  yang  melakukan pidana  dan  mencegah  terjadinya  perbuatan pidana.  Tujuan  ini  berdasarkan  pada  dua teori  dasar  perlu  adanya  ketentuan  sanksi pidana  yaitu  teori  absolut  dan  teori  relatif. Berdasarkan teori absolut, dijatuhkan sanksi pidana sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Teori ini berprinsip barang siapa melakukan perbuatan  pidana,  harus  dijatuhi  pidana. Berdasarkan  teori  ini  pidana  merupakan sebuah  bentuk  pembalasan  bagi  pihak  yang melakukan  tidak  pidana.  Berdasarkan  teori relatif,  justru  beranggapan  bahwa  tujuan (doel) dari  sanksi  pidana  adalah  mencegah terjadinya  kejahatan.  Keberadaan  sanksi pidana ditujukan untuk mencegah perbuatan pidana, karena perbuatan tersebut dikenakan sanksi pidana. Jadi teori kedua ini lebih pada tindakan  pencegahan  (preventif)  bagi  siapa saja  yang  berpotensi  dan  ada  kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Harapannya setelah mengetahui ada sanksi pidana dalam suatu  perbuatan  yang  hendak  dilakukan, membuat yang bersangkutan mengurungkan diri  untuk  melakukan  tindak  pidana. Siapapun  pihak  melakukan  tindak  pidana, padahal  sebelumnya  sudah  mengetahui
adanya  sanksi  pidana  yang  melekat  dalam tindak  pidana  tersebut,  maka  akan  kembali kepada  teori  pertama,  yaitu  sanksi  pidana menjadi  sarana  pembalasan  atas  tindakan pidana yang dilakukan.
Sanksi  pidana  dapat  pula  memberikan dampak  di  luar  tujuan  utama  keberadaan sanksi  pidana.  Keberadaan  sanksi  pidana memberikan  dampak  sampingan  yang  tidak ada  sangkut  pautnya  dengan  tujuan keberadaan sanksi pidana. Kondisi ini terjadi setelah  keberadaan  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Dalam ketentuan Pasal 77 Poin c disebutkan “dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta rupiah)”  Sanksi pidana  ini apabila dikembalikan  pada  teori  tujuan  sanksi pidana  tentu  dimaksudkan  untuk  membalas para  pihak  yang  melakukan  kekerasan terhadap anak dan/atau mencegah terjadinya kekerasan  terhadap  anak.  Akan  tetapi keberadaan sanksi pidana tersebut memberikan  dampak  sampingan  terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Terdapat  guru  yang  memiliki  tanggung jawab  terhadap  pelaksanaan  pendidikan karakter  di  sekolah  disalah  artikan  sebagai tindak  pidana  kekerasan  terhadap  anak, sehingga  dihadapkan  dengan  UU  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Argumentasi  ini  didasarkan  pada  hasil penelitian  yang  menyatakan  bahwa  hampir semua  responden  menyatakan  bahwa terdapat  guru  yang  terjerat  kasus  hukum dalam  pelaksanaan  pendidikan  karakter (lihat, Grafik 7).
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020, Halaman 290-302
Grafik 7.
Pengetahuan Adanya Guru Terjerat Kasus Hukum dalam Pelaksanaan
Pendidikan Karakter
0 10 20 30 40 50 60 70 Mengetahui Tidak Mengetahui
Tidak Tahu/Jawab
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut diketahui  bahwa  guru  sebagian  besar  yaitu 60,9%  mengetahui  bahwa  terdapat  guru yang  dijerat  oleh  sanksi  pidana  UU  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah  seperti  pendisiplinan  siswa.  Guru yang tidak mengetahui terdapat guru terjerat kasuh hukum dalam pelaksanaan pendidikan karakter  sebesar  38  %.  Dari  tingkat pengetahuan  akan  adanya  guru  terjerat sanksi  pidana  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  melahirkan tingkat  persetujuan  pelaporkan  guru  kepada pihak berwajib karena menganggap pelaksanaan  pendidikan  karakter  di  sekolah dianggap  melanggar  Pasal  77  UU  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Dari  data  yang  diperoleh,  41,3%  guru  tidak sepakat,  dan  31,5%  kurang  sepakat  apabila pelaksanaan pendidikan karakter dibenturkan  dengan  sanksi  pidana,  karena hukuman  yang  diberikan  dalam  pendidikan karakter  bertujuan  untuk  mendisiplinkan bukan  untuk  mencederai  peserta  didik. Sisanya  14,1%  cukup  setuju  dan  10,9% setuju dilakukan pelaporan (lihat, Grafik 8).
Grafik 8. Persetujuan Pelaporkan Guru Kepada Pihak Berwajib karena Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah Dianggap Melanggar Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Sangat Setuju Cukup Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Tidak
Tahu/Jawab
Selanjutnya  responden  menyatakan secara general akan pengaruh sanksi  pidana dalam  Pasal  77  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, dimana  diperoleh  data  bahwa  10.9% berpendapat sangat berpengaruh, 13% cukup berpengaruh,  42,4  kurang  berpengaruh  dan 29,3  tidak  berpengaruh  (lihat,  Grafik  9). Data  ini  menunjukan  bahwa  responden memiliki  anggapan  bahwa  sanksi  pidana secara  general  tidak  cukup  berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah.
Grafik 9. Pengaruh Sanksi Pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Berpengaruh terhadap Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah
0 10 20 30 40 50 Sangat Berpengaruh
Cukup Berpengaruh Kurang Berpengaruh Tidak Berpengaruh
Tidak Tahu/Jawab
Setelah  responden  diberikan  dengan pertanyaan  yang  lebih  konkrit  tentang dampak  sampingan  sanksi  pidana  terhadap pelaksanaan pendidikan karakter
menunjukkan  data  yang  cukup  berbeda. Variabel  konkrit  pertama  yang  disuguhkan adalah  perasaan  takut  terjerat  kasus  pidana dalam  melaksanakan  pendidikan  karakter setelah adanya ketentuan pidana dalam Pasal 77  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  menunjukkan  data 39,1%  responden  merasa  takut,  12%  cukup takut,  34,8  kurang  takut,  dan  12%  tidak takut  (lihat,  Grafik  10).  Data  ini menunjukkan  bahwa  hampir  setengah  dari responden  merasa  takut  melaksanakan pendidikan  karakter  setelah  adanya  sanksi pidana  dalam  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.

## Grafik 10.
Perasaan Takut Terjerat Kasus Pidana dalam Melaksanakan Pendidikan Karakter setelah Adanya Ketentuan Pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
0 5 10 15 20 25 30 35 40 Sangat Takut Cukup Takut Kurang Takut
Tidak Takut Tidak Tahu/Jawab Variabel kedua adalah perasaan khawatir  terjerat  kasus  hukum  dalam melaksanakan  pendidikan  karakter  di sekolah.  Dari  variabel  perasaan  khawatir terjerat  kasus  pidana  dalam  melaksanakan pendidikan karakter setelah adanya ketentuan pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, menunjukkan  data  42,4  merasa  khawatir, 12%  cukup  khawatir,  32,6  kurang  khawatir dan  12%  tidak  khawatir  (lihat,  Grafik  11). Data  ini  menunjukkan  bahwa  responden
lebih  dari  setengah  menyatakan  khawatir. Data  ini  memberikan  gambaran  bahwa sanksi  pidana  dalam  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  memberikan pengaruh  sampingan  khawatir  terhadap pelaksanaan pendidikan karakter.
Grafik 11. Perasaan Khawatir Terjerat Kasus Pidana dalam Melaksanakan Pendidikan Karakter setelah Adanya Ketentuan Pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
0 10 20 30 40 50 Sangat Khawatir Cukup Khawatir Kurang Khawatir Tidak Khawatir
Tidak Tahu/Jawab
Variabel  ketiga  adalah  perasaan  apatis terhadap  pelaksanaan  pendidikan  karakter setelah adanya ketentuan pidana dalam Pasal 77  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  justru  didapatkan  data yang  lebih  besar  dimana  50%  mengatakan apatis  terhadap  pelaksanaan  pendidikan karakter.  Perasaan  ini  dapat  berupa ketidakpedulian  guru  terhadap  keberhasilan pendidikan  karakter,  dengan  hanya  terfokus pada  prosedur  pelaksanaan  pendidikan karakter.  Prosedur  dilakukan  terlepas tujuannya  tercapai  atau  tidak,  guru  akan merasa  terbebas  dari  tanggung  jawabnya dalam  memberikan  pendidikan  karakter  di sekolah. Perasaan apatis akan membuat guru berfikir  untung  rugi  dalam  pelaksanaan pendidikan karakter. Apabila perasaan apatis menjalar  dalam  pikiran  guru  akan  sangat berbahaya  karena  akan  menyebabkan kegagalan  pelaksanaan  pendidikan  karakter di  sekolah.  Sisanya  12%  cukup  apatis, 27,2%  kurang apatis,  dan  8,7%  tidak  apatis (lihat, Grafik 12).
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020, Halaman 290-302
Grafik 12.
Perasaan Apatis terhadap Pelaksanaan Pendidikan Karakter setelah Adanya
Ketentuan Pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak 0 10 20 30 40 50 Sangat Apatis Cukup Apatis Kurang Apatis
Tidak Apatis
Tidak
Tahu/Jawab
Variabel  keempat  adalah  perasaan trauma  terjerat  kasus  pidana  dalam melaksanakan  pendidikan  karakter  setelah adanya ketentuan pidana dalam Pasal 77 UU No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.  Trauma  yang  dimaksud  adalah perasaan  selalu  merasa  dalam  bahaya dengan mengingat pengalaman atau pengalaman  orang  lain  yang  terjerat  sanksi pidana  dalam  pelaksanaan  pendidikan karakter  di  sekolah.  Data  yang  diperoleh menunjukkan  50%  responden  merasa trauma,  9,8  cukup  trauma,  26,1%  kurang trauma, dan 12% tidak merasa trauma (lihat, Grafik  13).  Data  ini  dapat  menjadi  dasar bahwa  sanksi  pidana  dapat  memberikan dampak  sampingan  yaitu  perasaan  merasa dalam  bahaya  apabila  mengingat  adanya guru yang terjerat sanksi pidana UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Grafik 13. Perasaan Trauma terjerat Kasus Pidana dalam Melaksanakan Pendidikan Karakter setelah Adanya Ketentuan Pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
0 10 20 30 40 50 Sangat Trauma Cukup Trauma Kurang Trauma Tidak Trauma
Tidak Tahu/Jawab
Variabel  terakhir  adalah  perasaan nyaman  dalam  melaksanakan  pendidikan karakter  setelah  adanya  ketentuan  pidana dalam  Pasal  77  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Data  yang diperoleh  menunjukkan  18,5%  sangat nyaman,  52,2  cukup  nyaman,  17,4  kurang nyaman, dan 7,6 merasa tidak nyaman (lihat, Grafik  14).  Data  ini  menunjukkan  bahwa sanksi pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak tidak memberikan  pengaruh  signifikan  pada perasaan nyaman responden dalam melaksanakan pendidikan karakter.
Grafik 14. Perasaan Nyaman dalam Melaksanakan Pendidikan Karakter setelah Adanya Ketentuan Pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak 0 10 20 30 40 50 60 Sangat Nyaman Cukup Nyaman Kurang Nyaman
Tidak Nyaman
Tidak Tahu/Jawab
Hasil  penelitian  tersebut  dapat  ditarik sebuah  argumentasi  bahwa  sanksi  pidana dapat  memberikan  pengaruh  sampingan  di luar tujuan utama keberadaan sanksi pidana. Adanya  sanksi  pidana  dalam  UU  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak memiliki  dampak  terhadap  pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah di antaranya adanya rasa takut, rasa khawatir, rasa apatis, rasa  trauma  dan  rasa  tidak  nyaman  dalam memberikan  pendidikan  karakter.  Namun dari  dampak  yang  disebabkan  tersebut, perasaan khawatir, apatis, dan trauma adalah dampak  yang  paling  signifikan  yang dirasakan  oleh  guru  sebagai  pelaksana pendidikan  karakter  di  sekolah.  Dampak tersebut  diakibatkan  adanya  ketentuan pidana yang tidak dijelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan merugikan anak secara  moril  dan  materiil,  sedangkan perasaan  tidak  nyaman  tidak  memberikan pengaruh signifikan.
Dikaitkan dengan teori dasar pemberian sanksi  pidana,  berdasarkan  teori  absolut, teori  ini  menjadi  tidak  tepat,  karena  dari hasil penelitian diketahui guru memiliki rasa takut,  rasa  khawatir,  rasa  apatis,  dan  rasa trauma  dalam  melaksanakan  pendidikan karakter,  padahal  guru  tidak  melakukan suatu  tindakan  pidana.  Artinya  pidana memberikan  dampak  sampingan  kepada pihak  tertentu  walaupun  tidak  melakukan suatu  pidana.  Dari  sudut  pandang  teori relatif,  ternyata  sanksi  pidana  tidak  hanya mencegah  terjadinya  kejahatan  terhadap anak,  justru  malah  menyebabkan  adanya dampak  sampingan  terhadap  pelaksanaan pendidikan  karakter  di  sekolah,  yang  mana antara  kejahatan  terhadap  anak  dan pendidikan karakter merupakan entitas yang berbeda  yang  tidak  memiliki  keterkaitan antara  satu  dengan  lainnya.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa,  sanksi pidana  tidak  hanya  memberikan  dampak langsung  sesuai  dengan  tujuan  keberadaan sanksi  pidana,  namun  juga  memberikan dampak sampingan di luar tujuan pemberian sanksi pidana.

## D.   Simpulan
Tidak  semua  guru  mengetahui  adanya undang-undang  perlindungan  anak,  guru mengetahui  secara  garis  besar  bahwa  ada UU  Perlindungan  Anak,  namun  tidak mengetahui  bahwa  UU  Perlindungan  Anak tersebut  adalah  UU  No.  23  Tahun  2002, serta  berlakunya  UU  Perlindungan  Anak tidak  dipahami  secara  merata  oleh  lapisan masyarakat.  Tingkat  keyakinan  responden terhadap  efektifitas  berlakunya  UU  No.  23 Tahun  2002  adalah  70%.  Namun  tidak semua  guru  mengetahui  bahwa  UU Perlindungan  Anak  memuat  sanksi  pidana. Hal yang juga patut menjadi perhatian, bawa sebagian  besar  responden  mengatakan bawah  pasal  77  UU  perlindungan  anak mengandung  ketidakjelasan.  Responden juga  pada  prinsipnya  menyatakan  bahwa setuju  akan  adanya  ketentuan  pidana  dalam UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, akan tetapi pidana yang dikehendaki  adalah  pidana  yang  jelas  yaitu pidana  yang  tidak  menimbulkan  tafsir beragam sehingga dapat menyentuh tindakan-tindakan  diluar  katagori  kekerasan terhadap anak.
Dalam pelaksanaan pendidikan karakter,  guru  memiliki  rasa  takut,  rasa khawatir, rasa apatis, dan rasa trauma dalam melaksanakan  pendidikan  karakter  setelah adanya ketentuan pidana dalam Pasal 77 UU No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.  Padahal  guru  tidak  melakukan  suatu tindakan  pidana.  Dengan  demikian  sanksi pidana  memberikan  dampak  sampingan kepada  pihak  tertentu  walaupun  tidak melakukan  suatu  tindak  pidana.  Sanksi pidana  tidak  hanya  mencegah  terjadinya kejahatan,  juga  memberikan  dampak  bagi pihak  yang  tidak  ada  sangkut  pautnya dengan  pencegahan  kejahatan.  Dengan demikian peneliti merekomendasikan pemberian  sanksi  pidana  dalam  suatu peraturan perundang-undangan harus menjadi  alternatif  terakhir,  sehingga  tidak melahirkan  akibat  sampingan  bagi  pihak tertentu di luar tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  S.  (2006). Prosedur  penelitian: suatu pendekatan praktik . Rineka Cipta.
Ariman,  R.,  &  Raghib,  F.  (2015). Hukum Pidana . Setara Press.
Budijava,  I.  A.,  &  Bandrio,  Y.  (2010). Eksistensi  Pidana  Denda  di  Dalam Penerapannya. Jurnal  Hukum , 19 (19), 77–92.
Bungin, B. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif,  Pemahaman  Filosofis  dan Metodologis  Arah  Penguasaan  Model Aplikasi . Rajagrafindo Persada.
CNNindonesia.com.  (2016,  June). Takut Dipidanakan, Banyak Guru Disebut Tak Nyaman Mengajar . Cnnindonesia.
Jateng.tribunnews.com.  (2016,  January). Dewan  Pendidikan  Pati  Sebut  Banyak Guru yang Trauma Akibat Kriminalisasi  dari  Orangtua  Murid . Tribun Jateng. Kemendiknas. (2011). Panduan Pelaksanaan  Pendidikan  Karakter . Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
koran-jakarta.com.
(2016, August).
Diperlukan  UU  Perlindungan  Guru . Tribun Timur.
Lee, A.  Y.  (2016). Defending  a communicative  theory  of  punishment: the relationship between hard treatment and  amends. Oxford  Journal  of  Legal Studies , 37 (1), 217–237. Lickona,  T. (1991). Educating for
Character, How Our School can Teach Respect  and  Responsibility .  Bantam
Books.
Lutfi, M., Sudirman, & Pramitha, R. (2013).
Sisi-sisi Lain Kebijakan
Profesionalisme  Guru:  Optik  Hukum, Implementasi, dan Rekonsepsi . Universitas Brawijaya Press.
Makassar.tribunnews.com.  (2016,  July).
Biar  Tak  Seperti  Kasus  Guru  Cubit Siswa di Bantaeng dan Sinjai, Ini Cara Sekolah  Proteksi  Gurunya  -  Tribun Timur .
Merdeka.com.  (2016,  July). Beredar  surat perjanjian murid dilarang menuntut jika dicubit guru . merdeka.com.
Moeljatno.  (1985). Fungsi  dan  tujuan hukum  pidana  Indonesia .  PT.  Bina Aksara.
nasional.republika.co.id. (2016, August). PB PGRI  Khawatir  Guru  akan  Makin Apatis | Republika Online .
regional.kompas.com.
(2016, July).
Sambudi,  Pak  Guru  yang  Disidang karena Mencubit Siswanya Halaman 1 - Kompas.com .
Sugiyono.  (2009). Metode  penelitian pendidikan:  (pendekatan  kuantitatif, kualitatif dan R & D) . Alfabeta.
Suheryadi,  B.  (2002). Kedudukan  Sanksi Pidana dan Sanksi/Tindakan Administrasi  dalam  Sistem  Pdana  dan Pemidanaan di Indonesia .  Tesis Program  Pasca  Sarjana  Program  Studi Magister  Ilmu  Hukum  Program  Kajian Sistem  Peradilan  Pidana  Universitas Diponegoro Semarang.
Taufik.  (2014). Pendidikan  Karakter  di Sekolah: Pemahaman, Metode Penerapan,  dan  Peranan  Tiga  Elemen .
Jilid 20 , Nomor 1 , 59–65.
Williams,  M.  M.  (2000). Models  of Character  Education: Perspectives  and Developmental Issues . Vol. 39 .