## Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial

## Deisti Glorya Christina Tani
Program Studi PPKn – FKIP Universitas Kristen Satya Wacana Email: 172014604@student.uksw.edu
Nani Mediatati Program Studi PPKn – FKIP Universitas Kristen Satya Wacana Email: nani.mediatati@uksw.edu

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  kesadaran  hukum  peserta  didik  kelas  X  SMK  Negeri  3  Salatiga  dalam menggunakan media sosial yang meliputi indikator pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum dalam menggunakan media sosial, sikap, serta pola perilaku dalam menerapkan aturan hukum dalam menggunakan media sosial terkait produk hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan subyek penelitian siswa kelas X yang berjumlah 225 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  20%  peserta  didik  yang  mengetahui  aturan  hukum  dalam menggunakan  media  sosial,  81%  yang  memahami  aturan  hukum  dalam  menggunakan  media  sosial,  72%  mendukung keberadaan  aturan  hukum  dalam  menggunakan  media  sosial  dan  68%  yang  menerapkan  pola  perilaku  yang  sesuai  dengan aturan  hukum  dalam  menggunakan  media  sosial.  Dari  rata-rata  empat  indikator  tersebut diperoleh  nilai  yang  menunjukkan bahwa dari peserta didik kelas X SMK Negeri 3 Salatiga sebagai subyek penelitian 60% memiliki tingkat kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial pada kategori Baik.
Kata kunci : Kesadaran Hukum, Peserta Didik, MedSos.

## Pendahuluan
Media sosial adalah media komunikasi yang lahir dari perkembangan zaman dan teknologi. Rulli Nasrullah (2014:  12)  mendefinisikan  media  sosial  sebagai  medium  di  internet  yang  memungkinkan  pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk  ikatan  sosial  secara  virtual.  Adanya  media  sosial  membuat  penyebaran  informasi  menjadi  lebih mudah.  Akibatnya,  lahir  perbuatan-perbuatan  baru  di  masyarakat.  Perbuatan-perbuatan  tersebut  dapat mendatangkan  keuntungan  dan  juga  kerugian  bagi  orang  lain  ataupun  bagi  dirinya  sendiri  sehingga  perlu  ada pengontrol bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial, dalam bentuk aturan hukum.
Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan hukum terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat. Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Transaksi  Elektronik  (untuk  selanjutnya  disebut  sebagai  UU  ITE),  yang kemudian  diubah  dengan  UU  No.  19  Tahun  2016.  Berdasarkan  Undang-undang  tersebut,  terdapat  beberapa tindakan yang hendaknya tidak dilakukan oleh para pengguna media sosial antara lain:  membuat, membagikan dan  memberikan  akses  konten  bermuatan  kesusilaan  dan  perjudian;  penyebaran  berita  bohong  dan  ujaran kebencian.
Meskipun aturan dalam menggunakan media sosial yang tertuang dalam UU ITE telah diundangkan sejak tanggal  28  April  2008,  namun  dalam  penggunaannya  masih  ada  pihak-pihak  yang  melanggar  etika  dan  aturan dalam menggunakan media sosial. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain kasus MPA (inisial) yang berusia 18  tahun,  yang  ditangkap  pada  bulan  Maret  tahun  2018  silam  akibat  menyebarkan  berita  palsu  ( hoax )  dan memberikan ujaran kebencian tentang akan adanya penyerangan terhadap ulama (beritasatu.com, diakses pada 31 Mei 2019). Setelah kejadian tersebut, pada bulan Mei 2018 seorang remaja berusia 16 tahun yang berinisial RJ ditangkap akibat video pengancaman dan ujaran kebenciannya terhadap presiden Joko Widodo menyebar di media sosial (news.detik.com, diakses pada 31 Mei 2019). Selain kasus-kasus tersebut, masih ada kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan melalui media sosial, antara lain: pencurian informasi pribadi milik orang lain, ikut menyebarkan berita bohong yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, membagikan  alamat  situs  pornografi,  mengirimkan  kata-kata  kebencian  dan  ancaman  terhadap  orang  atau golongan  tertentu,  dan  bahkan  ikut  menyebarkan  video  atau  informasi  berisi  kekerasan  terhadap  orang  atau golongan tertentu.
Adanya  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  aturan  hukum  dalam  menggunakan  media  sosial menunjukkan  bahwa  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  menggunakan  media  sosial  sesuai  UU  ITE  masih rendah.  Ellya  Rosana  (2014:  9)  mengungkapkan  bahwasannya  tegak  atau  tidaknya  suatu  peraturan  hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat, dimana kesadaran hukum warga masyarakat yang  tinggi  dapat  menunjang  tegaknya  suatu  peraturan  hukum  di  dalam  masyarakat  tersebut.  Terdapat  empat
indikator  yang  menjadi  tolok  ukur  untuk  mengetahui  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  dimulai  dari  yang terendah sampai tertinggi yang diawali dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku masyarakat dalam menerapkan hukum tersebut (Soerjono Soekanto,1985: 140). Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai sikap dan perilaku yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum yang ada.  Pemahaman  hukum  adalah  pandangan  seseorang  dalam  menghadapi  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan norma-norma yang ada di masyarakat baik tahu atau tidaknya dirinya tentang adanya aturan hukum secara tertulis yang berlaku di masyarakat. Sikap hukum adalah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hal-hal yang diatur dalam hukum, sedangkan pola perilaku hukum adalah bagaimana masyarakat mempraktekkan aturan hukum dalam kehidupannya sehari-hari (Otje Salman, 1993:40).
Saat ini media sosial media sosial tidak hanya digunakan oleh orang dewasa melainkan juga oleh para remaja  yang  berstatus  sebagai  peserta  didik.  Di  SMK  Negeri  3  Salatiga  ditemukan  fenomena  dimana  rata-rata peserta didik di lembaga pendidikan tersebut telah menggunakan media sosial seperti whatsapp, facebook, ataupun instagram. Sayangnya banyak dari peserta didik tersebut khususnya yang berada di kelas X (sepuluh) dinilai belum memiliki  pengetahuan  yang  cukup  mengenai  etika  dan  aturan  hukum  dalam  menggunakan  media  sosial.  Hal tersebut  dapat  mempengaruhi  pola  perilaku  peserta  didik  di  kelas  X  SMK  Negeri  3  Salatiga  tersebut  dalam memanfaatkan  media  sosial.  Peserta didik tersebut dapat menjadi pelaku ataupun pelanggar dari aturan hukum dalam menggunakan media sosial.
Berkaitan dengan hal tersebut, penting dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum peserta  didik  di  kelas  X  SMK  Negeri  3  Salatiga  dalam  menggunakan  media  sosial  dimulai  dari  indikator pengetahuan  hukum,  pemahaman  hukum,  sikap  terhadap  hukum,  serta  pola  perilaku  pesrerta  didik  dalam menerapkan hukum yang berkaitan dengan penggunaan media sosial .

## Metode
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket)  yang  terdiri  dari  pertanyaan  terbuka  maupun  tertutup  mengenai  pengetahuan,  pemahaman  dan  sikap peserta didik terhadap aturan  hukum dalam  menggunakan  media sosial serta pola perilaku peserta didik dalam menerapkan  aturan  hukum  dalam  menggunakan  media  sosial.  Selain  kuesioner  (angket),  digunakan  teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kepustakaan.
Dari jumlah populasi sebesar 450 orang peserta didik, penelitian ini menggunakan sebanyak 50% atau sama dengan 225 orang peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga sebagai sampel penelitian. Teknik analisis data digunakan  teknik  deskriptif  kuantitatif  yang  mengggambarkan  tingkat  kesadaran  hukum  peserta  didik  dalam menggunakan  media  sosial  dimulai  dari  indikator  pengetahuan  hukum,  pemahaman  hukum,  sikap  hukum,  dan pola perilaku dalam menerapkan hukum.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian ini mendeskripsikan data tentang tingkat kesadaran hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga Semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 berdasarkan hasil pengisian kuesioner  yang  meliputi  4  indikator  kesadaran  hukum  (pengetahuan,  pemahaman,  sikap  dan  perilaku),  dan wawancara dengan peserta didik. Hasil dari pengisian kuesioner tersebut ditabulasikan hingga diperoleh rata-rata persentase yang menunjukkan tingkatan pada setiap indikator, dengan klasifikasi sebagai berikut.
Tabel 1 . Klasifikasi rata-rata persentase yang menunjukkan tingkatan pada setiap indikator
Adapun hasil dari penelitian ini dimulai dari indikator pengetahuan, pemahaman, sikap sampai pada pola perilaku hukum dapat dideskripsikan sebagai berikut
a. Pengetahuan Hukum dalam Menggunakan Media Sosial
Dari pengisian kuesioner diperoleh hasil sebanyak 20% peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga sudah
Mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika menggunakan media sosial beserta sanksinya menurut UU ITE sedangkan 80% lainnya belum mengetahui. Dari 80% tersebut, 12% diantaranya belum pernah mendengar tentang  adanya  aturan  yang  berlaku  dalam  menggunakan  media  sosial,  32%    pernah  mendengar  namun  tidak mengetahui keberadaan aturan tersebut dalam UU ITE, 4% mengetahui tentang aturan dalam menggunakan media sosial  yang  diatur  dalam  UU  ITE  namun  tidak  dapat  menyebutkan  perbuatan  yang  dilarang  beserta  sanksinya, sedangkan 32% diantaranya mengetahui tentang aturan dalam mengunakan media sosial yang diatur dalam UU
Interval score
Katagori
76% - 100% Sangat Baik 51% - 75 Baik 26% - 50% Kurang 0% - 25% Sangat Kurang
ITE dan dapat menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dilarang namun tidak dapat menyebutkan sanksi dari aturan tersebut.  Berdasarkan hasil tersebut, pengetahuan hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial di kelas X  SMK  Negeri  3  Salatiga    berada  pada  kategori  Sangat  Kurang,  sehingga  membutuhkan  peningkatan  berupa sosialisasi  aturan  hukum  dalam  menggunakan  media  sosial  ataupun  kegiatan-kegiatan  sejenisnya  yang  dapat meningkatkan pengetahuan hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial.
b. Pemahaman hukum
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  dari  keseluruhan  peserta  didik  kelas  X  SMK  Negeri  3 Salatiga kebanyakan peserta didik yakni sebanyak 81% telah memahami aturan hukum dalam menggunakan media sosial  sedangkan  11%  lainnya  belum  memahami  hukum  tersebut.  Persentase  tersebut  menunjukkan  bahwa pemahaman hukum peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga berada pada kategori Sangat Baik. Pemahaman tersebut sebagian besar diperoleh dari nilai-nilai yang ditanamkan pada peserta didik dari lingkugan keluarga dan masyarakat. Dalam keluarga dan masyarakat peserta didik diajari bahwa berjudi ataupun berbohong adalah dosa sehingga perbuatan tersebut secara langsung ataupun tidak langsung seperti melalui media sosial dipandang juga sebagai  perbuatan  dosa.  Terlihat  adanya  perbedaan  yang  signifikan  antara  indikator  pengetahuan  hukum  dan indikator pemahaman hukum yang dimiliki oleh peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga, dimana tingkat pengetahuan peserta didik terhadap aturan hukum dalam menggunakan media sosial yang diatur dalam UU  ITE sangat kurang, sedangkan pemahaman peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga sangat baik. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan bahwa peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga memahami aturan hukum dalam  menggunakan  media  sosial  meskipun  belum  mengetahui  aturan  hukum  tersebut  terlebih  dahulu.  Hal  ini sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Otje  Salman  (1993:  40)  yakni:  “seseorang  tidak  harus  memiliki pengetahuan terhadap suatu aturan hukum untuk memahami peraturan hukum tersebut”.
c. Sikap Hukum
Penelitian  terhadap  sikap  peserta  didik  terhadap  aturan  dalam  menggunakan  media  sosial,  diperoleh persentase  sebesar    72%  peserta  didik  kelas  X  SMK  Negeri  3  Salatiga  yang  memiliki  sikap  menerima  dan mendukung aturan dalam menggunakan media sosial yang dimuat dalam UU ITE, sedangkan 28% lainnya tidak. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik kelas X SMK Negeri 3 Salatiga memiliki sikap yang baik terhadap aturan hukum dalam menggunakan media sosial yang diatur dalam UU ITE. Terdapat beberapa alasan  yang dimiliki oleh peserta didik untuk setuju terhadap aturan hukum dalam  menggunakan  media sosial, yakni:  melindungi  mereka  dari  penyalahgunaan  media  sosial  oleh  orang  lain;  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang dimilikinya seperti nilai keagamaan atau kesopanan; dan memberi efek jera kepada pengguna media sosial yang melanggar aturan hukum. Adapun alasan peserta didik tidak mendukung aturan yang dimuat dalam UU ITE terkait penggunaan  media  sosial  dikarenakan  peserta  didik  merasa  jika  aturan  tersebut  tidak  memberi  kebebasan  bagi masyarakat dalam mengakses informasi-informasi tertentu melalui media sosial. Selain itu, peserta didik merasa bahwa adanya hukum tidak dapat menghentikan penyalahgunaan media sosial oleh golongan tertentu. Contohnya: penyebaran informasi pribadi milik peserta didik, dirasa bukan merupakan masalah besar sebab peserta didik yang masih berada di usia remaja tersebut merasa bahwa dengan banyaknya orang yang mengetahui informasi berupa foto, dan data dirinya, peserta didik tersebut merasa mendapatkan pengakuan dari orang lain.
d. Pola Perilaku Hukum
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pola perilaku hukum merupakan perilaku peserta didik dalam  mengimplementasikan  aturan  dan  etika  dalam  menggunakan  media  sosial  yang  dimuat  dalam  UU  ITE. Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  sebanyak  68%  peserta  didik  di  kelas  X  SMK  Negeri  3  telah menerapkan aturan yang ada dalam UU ITE saat menggunakan media sosial dan 32% lainnya belum melakukan hal tersebut. Berdasarkan persentase tersebut, diketahui bahwa peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga sudah  memiliki  pola  perilaku  yang  baik  dalam  menerapkan  aturan  hukum  dalam  menggunakan  media  sosial, namun rasa ingin tahu dan emosi yang sulit dikontrol seringkali membuat peserta  didik melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum, seperti : mengakses alamat situs porno yang ada di media sosial, mempraktekan cara meretas akun  media sosial  yang diperolehnya dari internet,  memberikan  komentar kasar kepada pengguna  media sosial lain,  dan  bahkan  menggunakan  aplikasi  penyadap  untuk  memperoleh  informasi  tertentu.  Perbuatan-perbuatan tersebut jika tidak dapat dikontrol oleh peserta didik dapat membawa kerugian bagi masyarakat dan peserta didik itu sendiri.
Hasil dari keempat indikator kesadaran hukum di atas diperkuat melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan peserta didik dan guru mata pelajaran PPKn di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Menurut  ibu  Rita  Permana  selaku  guru  mata  pelajaran  PPKn  di  kelas  X  SMK  Negeri  3  Salatiga  dalam wawancara pada tanggal 21 Mei 2019 menjelaskan bahwa media sosial adalah hal yang sudah umum digunakan oleh peserta didik maupun guru di SMK Negeri 3. Media sosial sering digunakan oleh peserta didik dan guru di SMK Negeri 3 Salatiga untuk menyampaikan informasi dari guru ke guru yang lain, antar peserta didik, peserta didik ke guru ataupun sebaliknya.  Mengenai pengetahuan hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial, ibu Rita Permana mengaku bahwa dalam pembelajaran peserta didik sering diingatkan untuk menggunakan media
sosial  secara  bertanggung  jawab,  namun  pengenalan  tentang  aturan  hukum  dalam  menggunakan  media  sosial beserta sanksinya belum pernah dilakukan secara khusus kepada peserta didik kelas X tersebut.
Selanjutnya menurut Nugroho Sahal (peserta didik kelas X SMK Negeri 3 Salatiga) yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2019, membenarkan bahwa dalam pembelajaran PPKn peserta didik sering diingatkan untuk berhati- hati dalam  memanfaatkan  media sosial sayangnya banyak  peserta didik  yang  masih belum  mengetahui dimana aturan mengenai pemanfaatan media sosial tersebut dimuat.
Demikian juga  Hana Diyah (peserta didik kelas X SMK Negeri 3 Salatiga) menyebutkan bahwa tak hanya dalam pembelajaran PPKn peserta didik sering diingatkan untuk berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial. Sebagai  salah  satu  peserta  didik  yang  mengetahui  dan  dapat  menyebutkan  aturan  hukum  dalam  menggunakan media sosial beserta sanksinya ia menyebutkan bahwa pengetahuan tentang aturan hukum dalam menggunakan media sosial paling banyak diketahuinya melalui media televisi dan internet.
Selain itu, dua orang peserta didik yaitu Meyinda dan Agus menjelaskan bahwa dirinya pernah  memberi komentar atau mengirimkan pesan berisi kata kasar dan hinaan kepada pengguna media sosial yang tidak disukai dan  yang  menghina  tokoh  agama.  Namun  menurut  mereka  hal  yang  dilakukan  tersebut  adalah  hal  yang  wajar dilakukan kepada orang pengguna media sosial tersebut.
Rekapitulasi indikator kesadaran hukum peserta didik kelas X di SMK Negeri Salatiga secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2. Rekapitulasi Indikator Kesadaran Hukum
No. Indikator Kesadaran Hukum Persentase 1. Pengetahuan Hukum 20% 2. Pemahaman Hukum 81% 3. Sikap Hukum 72% 4. Pola Perilaku Hukum 68% Rata-rata 60%
Dari  rekapitulasi  indikator  kesadaran  hukum  tersebut  dikaitkan  dengan  klasifikasinya,  diketahui  bahwa rata-rata jumlah peserta didik memiliki kesadaran hukum dalam  menggunakan  media sosial pada kategori baik yaitu  60%  dari  keseluruhan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Meskipun  demikian  masih  perlu ditingkatkan kesadaran hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial, yakni pada indikator pengetahuan hukum peserta didik dan pola perilaku peserta didik dalam menerapkan aturan hukum dalam menggunakan media sosial.  Pengetahuan  hukum  peserta  didik  dalam  menggunakan  media  sosial  masih  berada  pada  kategori  sangat kurang,  hanya  terdapat  20%  peserta  didik  yang  mengetahui  dan  dapat  menyebutkan  aturan  dan  sanksi  hukum dalam menggunakan media sosial yang tercantum dalam UU ITE. Sedangkan dari indikator pola perilaku peserta didik, meskipun telah termasuk dalam kategori baik, namun hasil ini masih dianggap kurang mengingat persentase yang diperoleh dari hasil kuesioner hanya mencapai 68% dari keseluruhan sampel.

## Simpulan
Dari hasil penelitian tentang tingkat kesadaran hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial di kelas  X  SMK  Negeri  3  Salatiga  pada  semester  II  tahun  ajaran  2018/2019,  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat kesadaran  hukum  peserta  didik  di  kelas  X  SMK  Negeri  3  Salatiga  berada  pada  katergori  baik,  dimana  dari keseluruhan  sampel,  rata-rata  60%  peserta  didik  telah  memiliki  empat  indikator  kesadaran  hukum  yakni, pengetahuan pengetahuan, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku dalam menerapkan aturan hukum dalam menggunakan media sosial. Namun demikian dari indikator pengetahuan hukum, peserta didik di kelas  X  SMK  Negeri  3  Salatiga  masuk  dalam  kategori  sangat  kurang,  hanya  terdapat  20%  peserta  didik  yang mengetahui dan dapat menyebutkan larangan serta sanksi hukum dalam menggunakan media sosial yang diatur dalam UU ITE. Berbeda dengan indikator pengetahuan hukum, pada indikator pemahaman hukum peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga masuk dalam kategori sangat baik dimana 81% dari sampel  sudah memahami tentang  aturan-aturan  hukum  dalam  menggunakan  media  sosial.  Pada  indikator  sikap  terhadap  aturan  hukum dalam  menggunakan  media  sosial,  terdapat  72%  peserta  didik  yang  mendukung  aturan  hukum  dalam menggunakan media sosial yang diatur dalam UUITE. Hal tersebut menempatkan sikap peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga pada kategori baik. Pada indikator terakhir yaitu pola perilaku, persentase peserta didik di kelas X SMK Negeri 3 Salatiga dengan pola perilaku yang menerapkan aturan hukum dalam menggunakan media sosial adalah sebanyak 60% dari sampel, dan masuk dalam kategori baik.
Dari  hasil  penelitian  tentang  tingkat  kesadaran  hukum  peserta  didik  dalam  menggunakan  media  sosial, terdapat dua indikator yang hendaknya ditingkatkan oleh peserta didik, yaitu pengetahuan tentang aturan hukum dalam  menggunakan  media  sosial  dan  pola  perilaku  peserta  didik  dalam  menerapkan  aturan  hukum  dalam menggunakan  media sosial tersebut. Untuk  meningkatkan pengetahuan hukumnya, peserta didik dapat mencari info lewat akses internet, menonton berita di televisi, membaca buku, koran atau jurnal tertentu. Peserta didik juga dapat bertanya pada guru, teman dan juga anggota keluarga. Dalam proses pembelajaran, pemberian materi dan studi kasus yang digunakan oleh guru diharapkan dapat merangsang minat peserta didik untuk mencari informasi
mengenai aturan hukum dalam menggunakan media sosial. Selain itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat mengadakan seminar atau sosialisasi bekerja sama dengan pihak berwewenang untuk mengedukasi peserta didik tentang aturan dan sanksi hukum dalam menggunakan media sosial sesuai UU ITE.
Berkaitan dengan pola perilaku peserta didik dalam  menggunakan  media  sosial, disadari bahwa  sebagai remaja  yang  berada  pada  masa  badai,  peserta didik  memiliki  rasa  ingin  tahu  yang  besar  terhadap  hal-hal  yang menarik  perhatiannya.  Meskipun  demikian,  rasa  ingin  tahu  terhadap  hal-hal  yang  negatif  dapat  mengarahkan mereka pada pola perilaku negatif pula. Oleh karena itu, peran serta orang tua dalam  mengamati pola perilaku peserta  didik  dalam  menggunakan  media  sosial  sangat  dibutuhkan.  Tanggung  jawab  dari  peserta  didik  sebagai pribadi yang beranjak menjadi manusia dewasa pun sangat dibutuhkan dalam mengendalikan emosi negatif ketika menggunakan  media  sosial.  Peserta  didik  secara  emosional  harus  berhati-hati  dalam  ucapan  serta  konten  yang dibagikan di media sosial agar tidak menjadi pelaku penyalahgunaan media sosial.

## Daftar Pustaka
Berita Satu. 2018. Sebarkan Hoax, Remaja 18 Tahun Ditangkap Polisi. http://www.beritasatu.com/satu/481483- sebarkan-hoax-remaja-18-tahun-ditangkap-polisi.html, diakses pada tanggal 31 Mei 2019.
Detiknews.  2018.    Segera  disidang  ABG  pengancam  tembak  Jokowi  terancam  3  tahun  bui. https://news.detik.com/berita/d-4058412/segera-disidang-abg-pengancam-tembak-jokowi-terancam-3- tahun-buidiakses pada tanggal 31 Mei 2019.
Ellya  Rosana.  2014. Kepatuhan  Hukum  sebagai  Wujud  Kesadaran  Hukum  Masyarakat .    Jurnal  TAPIs:  Jurnal Teropong  Aspirasi  Islam  Vol.10  No.  1  Januari  -  Juni  2014,  halaman  9. http://ejournal.radenintan.ac.id/ index.php/TAPIs/article/download/1578/1305 diakses pada tanggal 31 Mei 2019.
Otje Salman. 1993. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris . Bandung: Alumni. Rulli  Nasrullah.  2015. Media  Sosial  Perspektif  Komunikasi,  Budaya  dan  Sosioteknologi .  Bandung:  Simbiosa Rekatama
Soerjono Soekanto. 1985. Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat . Jakarta: Rajawali Pers. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.