## RELAKSASI KREDIT PERBANKAN DI DAERAH WISATA YANG TERTIMPA BENCANA ALAM
Marwah Universitas Hasanuddin Makassar Email: marwah@unhas.ac.id

## Abstract
Indonesia  is  one  of  the  countries  in  the  world  that  is  famous  for  having tourist attractions. In order to utilize this potential sector, the government began to focus on developing the tourism sector in all regions of Indonesia as an effort to  encourage  national  economic  growth.  To  support  the  achievement  of  the program,  the  bank  seeks  to  increase  business  capital  lending  to  tourism businesses.  However,  Indonesia's  geographical  location  between  3  (three) tectonic plates and active volcanic pathways has caused areas in Indonesia to be prone  to  natural  disasters,  such  as  those  that  have  happened  in  the  Province  of Bali and the Province of West Nusa Tenggara. Natural disasters that often occur in Indonesia cause losses to the community, including tourism business actors and banks. Natural disasters can cause bad credit because the debtor is unable to pay the loan installments agreed upon in the agreement. This study aims to determine the efforts to overcome bad credit in tourism areas of natural disasters.
Key Word : Credit Relaxation, Credit Agreement

## Abstrak
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  di  dunia  yang  terkenal  memiliki daya tarik wisata. Dalam rangka pemanfaatan potensi tersebut, pemerintah mulai fokus  mengembangkan  sektor  pariwisata  di  seluruh  wilayah  Indonesia  sebagai salah  satu  upaya  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Untuk mendukung  pencapaian  program  tersebut,  bank  berupaya  meningkatkan penyaluran  kredit  modal  usaha  kepada  pelaku  usaha  pariwisata.  Namun,  letak geografis  Indonesia  yang  berada  diantara  3  (tiga)  lempeng  tektonik  dan  jalur rangkaian  gunung api  yang aktif dunia menyebabkan daerah-daerah di  Indonesia rawan  tertimpa  bencana  alam,  seperti  yang  pernah  terjadi  di  Provinsi  Bali  dan Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Bencana  alam  yang  sering  terjadi  di  Indonesia menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat,  termasuk  pelaku  usaha  pariwisata  dan pihak  perbankan.  Bencana  alam  dapat  menyebabkan  kredit  macet  karena  debitor tidak  mampu  membayar  angsuran  kredit  yang  telah  disepakati  dalam  perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan kredit macet di daerah wisata yang tertimpa bencana alam.
Kata Kunci : Relaksasi Kredit, Perjanjian Kredit

## LATAR BELAKANG MASALAH
ndonesia merupakan salah satu  negara  yang terkenal  memiliki keunikan, keindahan,  dan  keanekaragaman  budaya  yang  menarik  minat  wisatawan domestik  serta  mancanegara.  Dalam  2  (dua)  dekade  terakhir,  sektor pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  yang  berperan  penting  dalam pembangunan  perekonomian  bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu, pembangunan  sektor  pariwisata  perlu  dilakukan  secara  berkelanjutan, komprehensif dan adaptif dengan berlandaskan pada nilai-nilai kemanfaatan, dan keadilan.  Pemanfaatan  potensi  sektor  pariwisata  wisata  yang  dilakukan  secara optimal  akan  berdampak  pada  peningkatan  pembangunan  di  berbagai  daerah karena  pendapatan  daerah  bertambah,  memperluas  lapangan  kerja,  mendorong dan  menumbuhkan  rasa  cinta  tanah  air  serta  mempererat  persahabatan antarbangsa. 1
Dalam  rangka  mendukung  program  pemerintah  untuk  mengembangkan sektor pariwisata, pihak perbankan nasional turut serta meningkatkan penyaluran fasilitas  kredit  modal  usaha  untuk  pelaku  bisnis  pariwisata.  Hal  ini  sangat membutuhkan  penanganan  yang  profesional  dan  integritas  moral  yang  tinggi karena  kegiatan  perkreditan  akan  lancar  apabila  para  pihak  yang  terkait  saling memercayai.  Kondisi  ini  sangat  diperlukan  oleh  bank  dalam  pengalokasian  dana kredit  karena  dana  yang  ada  pada  bank  sebagian  besar  merupakan  dana  milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank tersebut. 2
Namun,  letak  geografis  Indonesia  menyebabkan  daerah-daerah  di Indonesia  rawan  tertimpa  bencana  alam.  Bencana  alam  yang  terjadi  dapat menghambat  laju  pertumbuhan  ekonomi  khususnya  di  daerah  yang  tertimpa bencana  alam,  termasuk  di  daerah-daerah  wisata.  Dalam  3  (tiga)  tahun  terahir, tercatat  dua  daerah  wisata  yang  mengalami  bencana  alam,  yaitu  Bali  dan  Nusa Tenggara Barat. Kejadian ini dapat mempengaruhi kolektibilitas kredit perbankan di  daerah  tersebut  akibat  nasabah  debitor  mengalami  kesulitan  dalam  membayar angsuran  kredit.  Padahal,  pada  saat  pihak  bank  dan  nasabah  debitor menandatangani  perjanjian  kredit  maka  perjanjian  kredit  tersebut  telah  mengikat para pihak. 3
1 Bagian Penjelasan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
2 Muhamad Djumhana, 2011 , Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.
366
3 Marwah, 2017, Prinsip Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dengan Metode Anuitas, Makassar: Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, akses dari http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZjAzZDAzNjhhYjBlNTRkMThjZjA0Zj ZiNzBmMDU5MDNmMmM1NmFiMQ==.pdf

## I
Keterlambatan  dan  tunggakan  pembayaran  angsuran  kredit  oleh  pihak debitor  di  daerah  yang  tertimpa  bencana  alam  merupakan  suatu  kejadian  yang terjadi  luar  dugaan  para  pihak  sebelum  membuat  perjanjian.  Terkait  dengan  hal tersebut, Pasal 1244 BW memuat aturan bahwa debitor tidak akan dihukum untuk membayar   ganti rugi  apabila debitor dapat  membuktikan bahwa penyebab tidak dilaksanakannya  perjanjian  disebabkan  oleh  suatu  keadaan  memaksa  ( force majeur).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dalam  pembahasan  selanjutnya  akan  dikaji mengenai  upaya  penanggulangan  kredit  macet  di  daerah  wisata  yang  tertimpa bencana alam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  yang  bertujuan  untuk mengetahui  upaya  penanggulangan  kredit  macet  di  daerah  wisata  yang  tertimpa bencana  alam.  Data  yang  digunakan  adalah  primer  dan  data  sekunder.  Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan otoritas jasa keuangan, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, laporan-laporan hasil  penelitian,  dan  penelusuran  berita  di  media  secara online .  Bahan  hukum yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif,  kemudian  dipaparkan secara deskriptif agar dapat menjawab permasalahan yang ada..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  adalah  untuk  mengintegrasikan  dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dengan membatasi serta melindungi kepentingan-kepentingan  tersebut.  Sejalan  dengan  hal  ini,  Van  Apeldoorn mengemukakan  bahwa  tujuan  hukum  adalah  untuk  mengatur  pergaulan  hidup secara  damai.  Hukum  dapat  mempertahankan  perdamaian  jika  berhasil  menjaga keseimbangan  antar  kepentingan  manusia  yang  selalu  bertentangan  satu  sama lain. 4 Selanjutnya,  Roscoe  Pound  mengemukakan  bahwa  keseimbangan perlindungan  antara  produsen  dan  konsumen  menampakkan  fungsi  hukum sebagai  sarana  kontrol  sosial,  yaitu  pengendalian  hidup  bermasyarakat  dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. 5
4 Satjipto Rahardjo, 2007. Membedah Hukum Progresif, Cetakan Ke-2. Jakarta: Penerbit Kompas, hlm. 267
5 Ahmadi Miru, 2013, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.64
Perjanjian  kredit  yang  dibuat  oleh  pihak  perbankan  dan  pelaku  usaha pariwisata,  menimbulkan  suatu  perikatan  di  antara  para  pihak.  Secara  umum, terdapat  3 (tiga) tahapan dalam membuat  perjanjian,  yaitu tahap pra contractual, contractual ,  dan post  contractual. 6 Pada  tahap  pelaksanaan  perjanjian  kredit perbankan, kewajiban nasabah debitor untuk membayar utang merupakan sebuah prestasi  yang  harus  dilaksanakan  berdasarkan  wujud  prestasi  sebagaimana  yang diatur dalam ketentuan Pasal 1234 BW. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1235  BW,  diatur  bahwa  dalam  tiap-tiap  perikatan  untuk  memberikan  sesuatu, termaktub  kewajiban  si  berutang  untuk  menyerahkan  kebendaan  yang bersangkutan  dan  untuk  merawatnya  sampai  saat  penyerahan.  Apabila  prestasi tidak  dapat  dilaksanakan,  maka  debitor  harus  membayar  ganti  rugi,  biaya,  dan bunga. 7
Dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan, khususnya  dalam  perjanjian  kredit  perbankan,  kedudukan  pihak  bank  selalu diasumsikan  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  kedudukan  nasabah  debitor  dalam menentukan  syarat  dan  klausul-klausul  dalam  Perjanjian.  Oleh  karena  itu, diperlukan adanya intervensi otoritas tertentu (pemerintah) agar posisi para pihak dapat  seimbang  dalam  menentukan  hak  dan  kewajibannya. 8 Daya  kerja  asas keseimbangan  mempunyai  makna  imperatif,  yaitu  memaksa  para  pihak  untuk tunduk pada perjanjian sehingga menjadikan keseimbangan tersebut sebagai  asas hukum dalam suatu perjanjian. 9
Lebih  lanjut,  Phil  Harris  mengemukakan  bahwa “About  Legislative intervention  and  the  solution  to  the  consumer  problem,  this  enormous  gap between the theory of contractual freedom and equality, and the reality of modern consumer  transactions,  has  been  bridged  only  relatively  recently  by  state intervention  through  consumer  protection  legislation  and,  to  an  extent,  by  an increased sense of 'consumer awareness' by many trading concerns”. 10
Berdasarkan  perjanjian  kredit  yang  telah  dibuat  oleh  para  pihak,  debitor dianggap melakukan cidera janji (wanprestasi) apabila:
6 Ridwan  Khairandy,  2013. Hukum  Kontrak  Indonesia  dalam  Perspektif  Perbandingan  (Bagian Pertama), Yogyakarta: FHUII Press, hlm. 70
7 Marwah, Op. Cit ., hlm. 166
8 Agus  Yudha  Hernoko,  2011, Hukum  Perjanjian,  Asas  Proporsionalitas  dalam  Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 79
9 Herlien Budiono, 2016, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.76
10 Phil  Harris,  2007, An  Introduction  to  Law:  Seventh  Edition, New  York:  Cambridge  University Press, hlm. 369
a. tidak melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo;
b. melakukan penyimpangan atas tujuan pemberian kredit;
c. pernyataan  dan  jaminan  kredit  tidak  sesuai  dengan  keadaan  yang sebenarnya;
d. melakukan  suatu  perbuatan  sehingga  dinyatakan  tidak  berhak  lagi menguasai  harta  kekayaannya,  baik  menurut  peraturan  perundang- undangan maupun putusan pengadilan;
Oleh  karena  itu,  untuk  menghindari  terjadinya  kredit  macet,  Bank  harus secara  profesional  melakukan  analisa  terhadap  usaha,  penghasilan  dan kemampuan calon debitor sebelum menyetujui permohonan kredit yang diajukan. Namun,  meskipun  upaya  preventif  tersebut  telah  dilakukan,  masih  terdapat debitor yang tidak dapat membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit  yang  telah  disepakati.  Hal  ini  dapat  disebabkan  faktor  internal  dan  faktor eksternal, termasuk adanya keadaan memaksa ( force majeur).
Penetapan  kualitas  kredit  dilakukan  berdasarkan  3  (tiga)  faktor  penilaian, yaitu prospek usaha, kinerja debitor, dan kemampuan membayar. Prospek Usaha terdiri  dari  beberapa  komponen  yang  salah  satu  diantaranya  adalah  potensi pertumbuhan  usaha.  Selanjutnya,  potensi  pertumbuhan  usaha  dapat  ditetapkan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:
a. Lancar, jika kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik
b. Dalam  Perhatian  Khusus,  jika  kegiatan  usaha  memiliki  potensi pertumbuhan yang terbatas
c. Kurang  Lancar,  jika  kegiatan  usaha  memiliki  potensi  pertumbuhan  yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan
d. Diragukan, jika kegiatan usaha mengalami penurunan yang signifikan
e. Macet,  jika  kelangsungan  usaha  sangat  diragukan,  sulit  pulih,  dan kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti
Faktor  yang  kedua  dalam  penilaian  kualitas  kredit  adalah  kinerja  debitor.
Kinerja debitor terdiri dari 5 (lima) kategori, yaitu:
a. Lancar,  jika  perolehan  laba  tinggi  dan  stabil,  serta  memiliki  struktur permodalan yang kuat
b. Dalam  Perhatian  Khusus,  jika  perolehan  laba  cukup  tetapi  berpotensi menurun,  namun  struktur  permodalan  cukup  baik  dan  debitor  memiliki kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan
c. Kurang Lancar, jika perolehan laba rendah dan rasio utang terhadap modal cukup tinggi
d. Diragukan,  jika  perolehan  laba  sangat  kecil  dan  rasio  utang  terhadap modal tinggi
e. Macet,  jika  debitor  mengalami  kerugian  yang  besar,  tidak  mampu memenuhi  seluruh  kewajiban,  kegiatan  usaha  tidak  dapat  dipertahankan, dan rasio utang terhadap modal sangat tinggi
Faktor  yang  ketiga  dalam  penilaian  kualitas  kredit  adalah  kemampuan membayar. Kemampuan membayar terbagi atas 5 (lima) kategori, yaitu:
a. Lancar, jika tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga
b. Dalam Perhatian Khusus, jika terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 hari sampai dengan 90 hari sejak tanggal jatuh tempo
c. Kurang  Lancar,  jika  terdapat  tunggakan  angsuran  pokok  dan/atau  bunga lebih dari 90 hari sampai dengan 180 hari sejak tanggal jatuh tempo
d. Diragukan,  jika  terdapat  tunggakan  angsuran  pokok  dan/atau  bunga  lebih dari 180 hari sampai dengan 360 hari sejak tanggal jatuh tempo
e. Macet, jika terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 360 hari sejak tanggal jatuh tempo
Oleh  karena  itu,  untuk  menanggulangi  kredit  yang  bermasalah,  lembaga Otoritas  Jasa  Keuangan  telah  mengeluarkan  kebijakan  khusus  terhadap  kredit bank  di  daerah  yang  tertimpa  bencana  alam  seperti  gempa  bumi,  erupsi  gunung berapi,  tsunami  dan  likuifaksi.  Kebijakan  tersebut  mengacu  pada  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  45/POJK.03/2017  tentang  Perlakuan  Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di  Indonesia yang Tertimpa  Bencana  Alam.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (5)  peraturan tersebut, bahwa penetapan kualitas kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan/atau penyediaan dana lain dari Bank bagi debitor hanya berlaku untuk Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan/atau penyediaan dana lain yang disalurkan kepada debitor dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah tertentu  yang  tertimpa  bencana  alam  untuk  jangka  waktu  3  (tiga)  tahun  sejak terjadinya bencana alam.
Selanjutnya,  berdasarkan  Pasal  3  ketentuan  tersebut,  diatur  bahwa  kualitas kredit  bagi  Bank  Umum  atau  Pembiayaan  bagi  Bank  Umum  Syariah  atau  Unit Usaha  Syariah  dan  kredit  bagi  Bank  Perkreditan  Rakyat  yang  direstrukturisasi ditetapkan  “Lancar”  sejak  restrukturisasi  sampai  dengan  3  (tiga)  tahun  setelah terjadinya  bencana  alam.  Ketentuan    ini  hanya  berlaku  apabila  kredit  memenuhi beberapa  persyaratan  yang  telah  ditentukan,  yaitu  disalurkan  kepada  debitor dengan  lokasi  proyek  atau  lokasi  usaha  di  daerah  yang  tertimpa  bencana  alam, debitor  telah  atau  diperkirakan  akan  mengalami  kesulitan  pembayaran  pokok dan/atau bunga kredit atau imbal hasil pembiayaan yang disebabkan oleh dampak
dari  bencana  alam,  dan  kredit  yang  direstrukturisasi  setelah  terjadinya  bencana alam.
Restrukturisasi kredit terhadap debitor di daerah yang mengalami bencana alam dapat  dilakukan dalam berbagai  bentuk,  antara lain penurunan suku  bunga, perpanjangan  jangka  waktu,  pengurangan  tunggakan  bunga,  pengurangan tunggakan  pokok,  penambahan  fasilitas  kredit,  dan  konversi  kredit  menjadi penyertaan  modal  sementara.  Selanjutnya,  penentuan  daerah  yang  tertimpa bencana alam ditetapkan dalam suatu keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain: 11
a. luas wilayah yang tertimpa bencana alam;
b. jumlah korban jiwa;
c. jumlah kerugian materiil;
d. jumlah debitor yang diperkirakan tertimpa dampak bencana alam;
e. persentase  jumlah  kredit  atau  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  debitor yang  tertimpa  dampak  bencana  alam  terhadap  jumlah  kredit  atau pembiayaan di daerah yang tertimpa bencana alam;
f. persentase  jumlah  kredit  atau  pembiayaan  dengan  plafon  sampai  dengan Rp  5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  terhadap  jumlah  kredit  atau pembiayaan di daerah yang tertimpa bencana alam; dan
g. aspek  lainnya  yang  menurut  Otoritas  Jasa  Keuangan  perlu  untuk dipertimbangkan.
Adapun  daerah  wisata  yang  telah  mendapat  perlakuan  khusus  akibat dampak  bencana  alam  adalah  Kabupaten  Karangasem  di  Provinsi  Bali,  dan Kabupaten/Kota  Lombok,  Kabupaten  Sumbawa  dan  Kabupaten  Sumbawa  Barat yang  berada  di  wilayah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Kebijakan  yang menetapkan  Kabupaten  Karangasem  Bali  sebagai  daerah  yang  memerlukan perlakuan  khusus  terhadap  kredit  bank  dituangkan  dalam  Keputusan  Dewan Komisioner No: 20/KDK.03/2017 yang berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal  29  Desember  2017. 12 Sedangkan  kebijakan  yang  menetapkan Kabupaten/Kota  Lombok,  Kabupaten  Sumbawa  dan  Kabupaten  Sumbawa  Barat yang  berada  di  wilayah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  sebagai  daerah  yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank diumumkan dalam siaran pers Otoritas  Jasa  Keuangan  pada  tanggal  23  Agutus  2018.  Kebijakan  tersebut
11 Pasal  5  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  45/POJK.03/2017  tentang  Perlakuan  Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Tertimpa Bencana Alam.
12 http://kabar24.bisnis.com, OJK Beri Kelonggaran Kredit 3 Tahun, Pariwisata Karangasem akan Pulih Cepat , diakses pada tanggal 31 Januari 2018
bertujuan untuk memberikan kelonggaran dalam penetapan kualitas kredit secara keseluruhan  maupun  kredit  yang  direstrukturisasi  kepada  debitor  yang  tertimpa bencana  alam.  Kebijakan  tersebut  merupakan  kelanjutan  dari  kebijakan  Otoritas Jasa  Keuangan  yang  memberikan  perlakuan  khusus  terhadap  kredit  yang disalurkan  untuk  debitor  atau  proyek  yang  berada  di  lokasi distressed  area yang disebabkan karena bencana alam dan bersifat sementara ( temporary measures ).
Berdasarkan  laporan  Bank  Umum  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat  yang disampaikan  pada  tanggal  18  Desember  2017,  data  debitor  dan  kredit  yang terdampak  erupsi  Gunung  Agung  berasal  dari  11  Bank  Umum  dan  36  Bank Perkreditan  Rakyat.  Jumlah  debitor  dari  11  bank  umum  yang  tertimpa  dampak langsung erupsi Gunung Agung sebanyak 19.430 dengan total baki debet Rp 1,09 Triliun.  Kredit  yang  mengalami  dampak  paling  besar  berasal  dari  36  Bank Perkreditan  Rakyat  dengan  total  debitor  1.128  dan  total  baki  debet  sebesar  Rp 148,9 miliar. Adapun sektor usaha yang paling merasakan dampak bencana alam tersebut adalah bidang perdagangan, hotel dan restoran dengan total baki debet Rp 48,1 Miliar dari 384 debitor. 13 Tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali, data yang diperoleh di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara  Barat  pada  tanggal  21  Agustus  2018  menunjukkan  bahwa  terdapat 39,341 debitor perbankan yang terkena dampak bencana alam yang terjadi dengan nilai  kredit  sebesar  Rp  1,52  Triliun  pada  15  Bank  Umum  serta  17  Bank Perkreditan Rakyat/Syariah.
Kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  OJK  tersebut  diharapkan  dapat membantu  pengusaha  dalam  mengalokasikan  dana  untuk  kepentingan  yang  lain. Bencana alam yang terjadi menyebabkan pelaku usaha bidang perdagangan, hotel dan  restoran  mengalami  penurunan  pendapatan  karena  bisnis  pariwisata  lesu. Namun di sisi lain, pelaku usaha tetap diharuskan membayar kewajiban kredit dan biaya operasional akomodasi wisata. Dengan adanya relaksasi kredit, maka pelaku usaha  pariwisata  dapat  memperoleh  kelonggaran  dalam  pembayaran  kredit maupun  pemotongan  bunga  pinjaman  sesuai  dengan  kebijakan  masing-masing bank.
Perlakuan  khusus  terhadap  kredit  bank  mengacu  pada  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Tertimpa Bencana Alam, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Penilaian Kualitas Kredit
13 Ibid
1) Penetapan  Kualitas  Kredit  Bank  Umum  dengan  plafon  maksimal Rp.  5  Miliar  hanya  didasarkan  atas  ketepatan  membayar. Sedangkan  kredit  dengan  plafon  di  atas  Rp.  5  Miliar,  mengacu pada Peraturan Bank Indonesia.
2) Penetapan  Kualitas  Kredit  bagi  BPR  didasarkan  pada  ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
b. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi
1) Kualitas  Kredit  bagi  Bank  Umum  maupun  Bank  Perkreditan Rakyat  yang  direstrukturisasi  akibat  bencana  alam  ditetapkan
Lancar  sejak  restrukturisasi  sampai  dengan  jangka  waktu  sesuai Keputusan Dewan Komisioner.
2) Restrukturisasi  Kredit  dapat  dilakukan  terhadap  Kredit  yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.
c. Pemberian Kredit Baru terhadap Debitor yang Tertimpa Dampak Bencana
1) Bank  dapat  memberikan  Kredit  baru  bagi  debitor  yang  tertimpa dampak bencana alam.
2) Penetapan  Kualitas  Kredit  baru  tersebut  dilakukan  secara  terpisah dengan Kualitas Kredit yang telah ada sebelumnya.
d. Pemberlakuan untuk Bank Syariah
Perlakuan  khusus  terhadap  daerah  yang  tertimpa  bencana  alam berlaku  juga  bagi  penyediaan  dana  berdasarkan  prinsip  syariah  yang mencakup  pembiayaan  ( mudharabah dan musyarakah ),  piutang ( murabahah,  salam,  istisnha ),  sewa  ( ijarah ),  pinjaman  ( qardh ),  dan penyediaan dana lain.

## PENUTUP
Sebagai  lembaga  yang  berwenang  mengatur  dan  mengawasi  sektor  jasa keuangan dalam kaitannya dengan perlindungan  debitor, Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai regulator dalam penetapan restrukturisasi kredit. Hal ini tertuang dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  45/POJK.03/2017    tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di  Indonesia  yang  Tertimpa  Bencana  Alam.  Namun,  Otoritas  Jasa  Keuangan masih  harus  memperketat  pengawasan  terhadap  pelaku  usaha  perbankan  agar bersedia mematuhi peraturan tersebut sehingga debitor mendapatkan kelonggaran pembayaran kredit dalam bentuk penundaan pembayaran dan penghapusan denda atau bunga.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Yudha  Hernoko,  2011. Hukum  Perjanjian,  Asas  Proporsionalitas  dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana Prenada Media.
Ahmadi  Miru,  2013. Prinsip-prinsip  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Herlien  Budiono,  2016. Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Marwah, 2017. Prinsip Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dengan Metode Anuitas, Makassar: Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Muhamad  Djumhana,  2011. Hukum  Perbankan  di  Indonesia. Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Phil  Harris,  2007. An  Introduction  to  Law:  Seventh  Edition, New  York: Cambridge University Press.
Ridwan  Khairandy,  2013. Hukum  Kontrak  Indonesia  dalam  Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Yogyakarta: FHUII Press.
Satjipto  Rahardjo,  2007. Membedah  Hukum  Progresif,  Cetakan  Ke-2 ,  Jakarta: Penerbit Kompas.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  45/POJK.03/2017  tentang  Perlakuan Khusus  Terhadap  Kredit  atau  Pembiayaan  Bank  Bagi  Daerah  Tertentu  di Indonesia yang Tertimpa Bencana Alam
http://kabar24.bisnis.com, OJK  Beri  Kelonggaran  Kredit  3  Tahun,  Pariwisata Karangasem akan Pulih Cepat , diakses pada tanggal 31 Januari 2018