FISIP Universitas Tanjungpura
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28

## DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DAN NGO KEMANUSIAAN INDONESIA DALAM ISU PALESTINA PADA
TAHUN 2014-2020
Dewi Suratiningsih 1* , Dea Puspita 2 , Safira 3
1-3 Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia Surel: dewi.suratiningsih@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini berangkat dari melihat konflik berkepanjangan Palestina – Israel sekaligus ingin mengetahui peran  diplomasi  pemerintah  Indonesia  dan  juga  NGO  di  Indonesia  yang  bergerak  aktif  dalam  bidang kemanusiaan. Upaya diplomasi dapat di lihat dari aktifnya Indonesia dalam mengirimkan bantuan yang tidak hanya diinisiasi oleh pemerintah saja namun banyak dari masyarakat Indonesia yang bahkan tergerak untuk meringankan beban masyarakat Palestina. Hal inilah yang akhirnya mendorong banyak NGO lahir untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan oleh masyarakat akan tersampaikan dengan baik. Keberadaan NGO ini pun tak hanya sebagai perpanjangan tangan masyarakat tetapi juga sebagai wadah perjuangan untuk rakyat Palestina. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori multi-track diplomacy untuk melihat aktivitas yang  dibangun  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  diplomasi  perdamaian  dan  NGO  dalam  diplomasi kemanusiaan  dalam  isu  Palestina.  Tulisan  ini  beragumen  bahwa  antara  pemerintah  Indonesia  dan  NGO memiliki peran yang bersinergi satu sama lain. Kedua aktor ini dapat dikatakan berada pada jalur diplomasi yang sama sehingga dapat berkolaborasi dalam menangani krisis kemanusiaan di Palestina.
Kata  Kunci: Diplomasi  Perdamaian;  Diplomasi  Kemanusiaan;  NGO;  Multi-Track  Diplomacy,  Krisis Kemanusiaan
Diajukan: 10 Mei 2020 Direvisi: 20 Juni 2020 Diterima: 30 Juni 2020
Sitasi : Suratiningsih, D. et al. (2020). Diplomasi Pemerintah Indonesia dan NGO Kemanusiaan Indonesia dalam Isu Palestina Pada Tahun 2014-2020. Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 25 (1), 11-28.
FISIP Universitas Tanjungpura
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28

## Pendahuluan
Palestina merupakan wilayah diperebutkan sejak berabad-abad yang lalu. Namun, dalam dunia internasional awal mula terjadinya konflik Palestina –  Israel diawali sejak adanya Deklarasi Balfour. Deklarasi ini lahir setelah Inggris menguasai sebagian wilayah bekas  Kekaisaran  Ottoman  yang  runtuh.  Deklarasi  Balfour  menyatakan  bahwa  Inggris memberikan dukungan kepada bangsa Yahudi untuk mendirikan negara di Palestina atau yang mereka sebut sebagai National Home pada tanggal 2 November 1917 (Fakhruddin dan Nurjannah, 2019). Hal itu menyebabkan Israel berhasil mendirikan negaranya pada tahun 1948 di wilayah yang dulu merupakan milik Palestina
Pendudukan Israel di wilayah Palestina masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan dikarenakan upaya Israel dalam memperluas pemukiman masih terjadi dengan menggusur wilayah Palestina terutama di Tepi Barat. Konflik ini tentu saja mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat dunia yang aware dengan  masalah  krisis  kemanusiaan,  salah  satunya  Indonesia.  Indonesia sebagai  negara  yang  memiliki  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia  merasa  berhak  dan berkewajiban memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina. Namun, tidak hanya karena kesamaan identitas agama semata, Indonesia juga memiliki ‘hutang’ moral sebagai negara yang di akui kemerdekaannya pertama kali oleh Palestina.
Melihat  konflik  Palestina-Israel,  Indonesia  telah  mengambil  peranan  sejak  era pemerintahan presiden pertama Indonesia, yaitu Ir. Soekarno. Indonesia telah konsisten dalam menyuarakan dan mendukung penuh hak-hak rakyat Palestina dalam memperoleh kemerdekaannya.  Hingga  sekarang  pun  pemerintah  Indonesia  masih  terus  aktif  dalam mengikuti  perkembangan  konflik  Palestina-Israel.  Tidak  hanya  aktif  mengikuti perkembangan konflik yang terjadi di Palestina, Indonesia juga turut memberikan bantuan kepada  masyarakat  yang  ada  di  Palestina  serta  aktif  dalam  mengangkat  permasalahan konflik Palestina-Israel dalam forum Internasional.
Dalam membantu rakyat Palestina pemerintah tidak hanya berdiri sendiri, namun banyak  juga  banyak  lembaga  sosial  kemanusiaan  yang  turut  menjadi  aktor  agar  dapat mempermudah setiap  penyaluaran  bantuan  ke  Palestina.  Melihat peran  Lembaga  sosial kemanusiaan yang begitu besar dalam isu Palestina, hal ini tentu saja berimplikasi pada meningkatnya  citra  Indonesia  di  lingkungan  internasional.  Sehingga  antara  Lembaga sosial  kemasyarakatan  Indonesia dan pemerintah  Indonesia  saling  bersinergi  satu  sama lain.
Dalam  hal  ini  peneliti  akan  menggunakan  teori Multi-track  diplomacy yang merupakan sebuah konsep diplomasi yang dikembangkan oleh Louise Diamond dan John W. McDonald dalam bukunya berjudul Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace yang diterbitkan pada tahun 1996.
FISIP Universitas Tanjungpura
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28
Gambar 1. Multi-Track Diplomacy
Sumber : Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace

## Track 1: Government
Peran  pemerintah  dalam  menciptakan  perdamaian  melalui  langkah  diplomasi  masih terletak paling sentral. Dalam menciptakan perdamaian, pemerintah di dunia tetap melalui diplomasi secara resmi, pembuatan kebijakan, dan membangun perdamaian melalui aspek formal yang terdapat dalam proses pemerintahan seperti: eksekutif, kementerian, kedutaan besar, dan lain-lain.

## Track 2: Non Government/Proffesional
Pada track kedua ini,  aktor yang terlibat merupakan para profesional yang  berasal dari non-pemerintah.  Para  profesional  ini  melakukan  upaya  analisis,  pencegahan, penyelesaian, dan mengelola konflik-konflik internasional.

## Track 3: Business
Track ketiga  merupakan  aktivitas  bisnis.  Dalam  aktivitas  bisnis  selalu  hanya  untuk kepantingan  ekonomi  semata  tetapi  memiliki  peran  dalam  menciptakan  dalam menciptakan perdamaian. Aktivitas bisnis memiliki pengaruh dalam proses membangun perdamaian melalui penyediaan peluang-peluang ekonomi, persahabatan dan pemahaman internasional,  jaringan  komunikasi  informal,  dan  dukungan  terhadap  aktivitas pembangunan perdamaian.

## Track 4: Private Citizen
Pada track 4, warga Negara berperan secara individu dapat peran melalui berbagai ranah dan  aktivitas  perdamaian  dan  pembangunan  melalui  diplomasi  warga  negara,  program pertukaran  pemuda/pelajar,  organisasi  kerelawanan,  organisasi  non-pemerintah,  dan kelompok kepentingan khusus.
FISIP Universitas Tanjungpura
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28

## Track 5: Research, Educating, Training
Pada track kelima ini mencakup tiga bidang yakni pertama, penelitian yang berhubungan dengan program universitas, wadah pemikir (think tanks), dan pusat penelitian khusus. Kedua, Program pelatihan yang menyediakan pelatihan kepada dalam keahlian-keahlian khusus dalam proses perdamaian seperti negosiasi, mediasi, dan resolusi konflik. Ketiga, pendidikan,  termasuk  pada  taman  kanak-kanak  hingga  program  doktoral.  Program pendidikan meliputi berbagai aspek global atau studi lintas budaya, studi perdamaian dan sistem dunia, dan analisis, manajemen, dan resolusi konflik.

## Track 6: Peace Activism
Aktivis dalam track keenam meliputi bidang perdamaian dan lingkungan pada beberapa isu  seperti  perlucutan  senjata,  hak  asasi  manusia,  keadilan  sosial  dan  ekonomi,  serta advokasi kelompok kepentingan terhadap kebijakan-kebijakan khusus pemerintah. Jadi, dapat  dikatakan  bahwa  keberadaan  aktivis  ini  berfungsi  mengawasi  segala  kebijakan pemerintah berkuasa.

## Track 7: Religion
Track ketujuh  membahas  mengenai  aspek  religi  atau  kepercayaan.  Dalam  track  ini menjelaskan peran komunitas keagamaan yang berorientasi pada aktivitas perdamaian dan pergerakan  yang  didasarkan  pada  moralitas  seperti  keadilan  dan  anti-kekerasan. Keagamaan  memiliki  peran  penting  dalam  menciptakan  perdamaian  karena  nilai-nilai penting perdamaian terdapat pada nilai-nilai agama yang apabila mampu diterapkan oleh setiap manusia maka proses peacemaking akan dapat terwujud.

## Track 8: Funding
Pada  track  kedelapan  adalah  Pendanaan  yang  mengacu  pada  komunitas  pendanaan. Komunitas pendanaan ini dapat berupa lembaga/individual filantropi yang menyediakan bantuan finansial untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh track lain.

## Track 9: Media and Public Opinion
Pada track terakhir mengacu pada peran media massa yang yang menggambarkan suara publik seperti bagaimana opini publik dalam dibentuk dan diekspresikan oleh media baik media cetak, film, video, radio, media elektronik dan seni. Media memiliki peran yang signifikan dalam menyampaian isu-isu konflik, perdamaian dan resolusi konflik. Dengan begit, informasi akan lebih cepat menyebar dan menggerakkan elemen-elemen masyarakat hingga kerjasama internasional dalam menciptakan prdamaian.
Maka dari itu, melihat berbagai permasalahan yang ada di Palestina, pemberian bantuan oleh NGO kemanusiaan telah memberikan peran dalam diplomasi kemanusiaan. Peran  NGO  dalam  diplomasi  kemanusiaan  secara  langsung  mendukung  diplomasi perdamian yang di inisiasi oleh Indonesia sebagai negara yang aktif dalam menyuarakan perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
FISIP Universitas Tanjungpura
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28

## Metode penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman secara umum setelah melakukan  analisis  terhadap  masalah  yang  menjadi  fokus  penelitian  dan  setelah  itu menarik sebuah kesimpulan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian  kepustakaan.  Dalam  melakukan  pengumpulan  data  dari  penelitian  lapangan, peneliti melakukan tiga langkah kegiatan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti dalam melakukan kegiatan wawancara terbagi menjadi dua, pertama melakukan wawancara (interview) dan kedua melakukan wawancara secara lebih mendalam. Peneliti dalam  melakukan  wawancara  secara  lebih  mendalam  dengan  mewawancarai  Pimpinan ACT  (Aksi  Cepat  Tanggap)  sebagai  salah  satu  NGO  kemanusiaan  di  Indonesia  dan Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Selain  melakukan  penelitian  lapangan,  peneliti  juga  melakukan  penelitian kepustakaan untuk melengkapi data dengan menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal dan artikel yang terpercaya. Peneliti akan menelaah hasil penelitian terlebih dahulu dari artikel ilmiah dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan peran Lembaga social kemanusiaan dan Pemerintah Indonesia dalam melihat isu kemanusiaan di Palestina. Dalam  melakukan  analisis  data  dengan  melakukan  beberapa  tahap  seperti  yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2008, h. 337-347) yaitu dengan melakukan data reduction ,  data analysis dan conclusion  drawing/verification .  Dalam  mengidentifikasi pembahasan  tentang  diplomasi  perdamaian  dan  kemanusiaan  Indonesia  dalam  konflik Palestina-Israel,  peneliti  menggunakan  beberapa  tahap  seperti data  reduction ,  data analysis dan conclusion drawing/verification . Dimulai dari tahap pertama yaitu tahap data reduction peneliti melakukan ringkasan dari data yang dikumpulkan, kemudian peneliti memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting terutama menyangkut peran pemerintah Indonesia  dan  Lembaga  sosial  kemasyarakatan  dalam  konflik  Palestina-Israel.  Tujuan pada tahap data reduction adalah untuk memilah mana data yang diperlukan dan mana data yang tidak diperlukan.
Tahap yang kedua, dengan melakukan data analysis dimana menurut Miles dan Huberman (2008) tahap ini dinyatakan dengan memahami narrative text yang diperoleh dari hasil transkrip wawancara. Dalam memudahkan melakukan tahap ini maka peneliti melakukan pengelompokan data dan juga membuat pemisahan berdasarkan kategori dari data yang diperoleh.
Tahap  yang  ketiga,  peneliti  melakukan conclusion  drawing/verification .  Dalam melakukan conclusion drawing/verification peneliti mencoba untuk melakukan pengujian terhadap kesimpulan sementara dari analisis data untuk kemudian mencocokan validitas dengan bukti berupa data/hasil pengamatan yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
FISIP Universitas Tanjungpura
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28

## Hasil dan Diskusi
Diplomasi Perdamaian Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dalam Isu Palestina
Indonesia  melalui  politik  luar  negerinya  lebih  menekankan  kepada  diplomasi perdamaian  dan  diplomasi  kemanusiaan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Indonesia  dapat membuktikan kepada negara  lain,  bahwa  Indonesia mampu menjadi negara yang dapat menciptakan dan kepedulian terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Dilihat dari hal-hal yang  telah  dilakukan  oleh  negara  Indonesia  dalam  merespon  setiap  permasalahan kemanusiaan  yang  terjadi  serta  menjadi  mediator  untuk  negara-negara  yang  berkonflik membuat  Indonesia  mendapatkan  kepercayaan  masyarakat  internasional  untuk  menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB dimulai pada 1 Januari 2019. (Kemlu, 2019) Negara Indonesia sudah empat kali terpilih dan menempati posisi menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008 dan 2019-2020. Dalam terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB ada 144 dari 190  negara yang hadir untuk  memilih dan memberikan kepercayaan bahwa,  Indonesia  bisa  membangun  jembatan  perdamaian  serta  memajukan  perdamaian dunia menggunakan cara-cara yang diplomatis. Terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB selama dua tahun, Indonesia menetapkan beberapa isu yang menjadi fokus penting untuk di bahas dalam forum PBB. Isu Palestina merupakan salah satu isu yang diangkat oleh Indonesia yakni mencoba memajukan dan menjembatani perdamaian dan memprioritaskan kemerdekaan Palestina. (BBC, 2018)
Indonesia  merupakan  negara  yang  selalu  berpegang  teguh  untuk  menjadikan Palestina sebagai prioritas utama dan mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu sesuai dengan  amanah  konstitusi  kita  dalam  pembukaan  UUD  1945  yakni  menghapuskan penjajahan  yang  ada  di  dunia  karena  tidak  sesuai  dengan  peri  kemanusiaan  dan  peri keadilan. Untuk itu upaya Indonesia dipusatkan pada upaya memastikan bahwa Dewan Keamanan PBB tetap memberikan perhatian pada pentingnya penyelesaian isu Palestina (remains  seized  of  the  matter) dan  memperkuat  kontribusi  Indonesia  bagi  peningkatan kapasitas  dan  bantuan  kemanusiaan  Palestina,  baik  secara  bilateral  ataupun  melalui kerangka tripartite (Mardani, 2019).
Kemudian beberapa hal yang telah dilakukan Indonesia dalam upaya mendorong penyelesaian isu Palestina antara lain sebagai berikut (Madanie, 2019):
Pertama , Indonesia berupaya untuk mendorong penyelesaian isu konflik antara Palestina  dan  Israel.  Salah  satunya,  dalam  Sidang  Dewan  Keamanan  PBB  yang dilaksanakan  pada  22  Januari  2019.  Menteri  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  telah menyuarakan  agar  isu Palestina  menjadi  perhatian utama  Dewan Keamanan PBB  serta menekankan  pentingnya  tiga  hal  dalam  menyelesaikan  isu  Palestina  antara  lain;  (a) memberikan penghormatan terhadap Hukum Internasional dan Resolusi PBB, (b) proses perdamaian yang memiliki legitimasi internasional, (c) penghentian tragedi kemanusiaan di Palestina yang dilakukan oleh Israel.
Kedua ,  Indonesia  bersama  Kuwait  memprakarsai  Pertemuan  Dewan  Keamanan PBB untuk membahas pentingnya kelanjutan perlindungan internasional terhadap rakyat Palestina di Hebron, pada 6 Februari 2019.
FISIP Universitas Tanjungpura
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28
Ketiga ,  pada  5  Maret  2019,  Menteri  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  telah melakukan  kunjungan  ke  Amman  dan  Yordania  dalam  beberapa  hal  yang  berkaitan dengan masyarakat Palestina yaitu, dalam rangka untuk membuka secara resmi rangkaian kegiatan pelatihan dalam bentuk bantuan peningkatan kapasitas bagi masyarakat Palestina di  bidang  kewirausahaan  perempuan  yang  berada  di  kamp  pengungsi,  manajemen kebijakan fiskal, dan pengadaan barang oleh pemerintah.
Keempat, dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang dilaksanakan pada 26 Maret 2019 dan 29 April 2019. Indonesia berusaha menyerukan tentang Solusi Dua Negara (yang memberikan  kemerdekaan  penuh  bagi  Negara  Palestina  selain  eksistensi  Israel) merupakan satu-satunya opsi bagi proses perdamaian Palestina dan Israel. Serta Indonesia meminta Dewan Keamanan PBB agar bertindak nyata dalam menyelesaikan isu Palestina, termasuk  kekerasan  oleh  Israel  terhadap  rakyat  Palestina  yang  banyak  menimbulkan korban jiwa.
Kelima , dalam pertemuan UN Forum on the Questions of Palestine, yang diadakan pada 4 April 2019, dan UN Arria Formula Meeting on Israeli Settlements and Settlers: Core of the Occupation, Protection Crisis and Obstruction of Peace, pada 9 Mei 2019 yang di prakarsai oleh Indonesia, Kuwait, dan Afrika Selatan. Indonesia selalu membela Palestina  dan  terus  mengecam,  serta  menentang  perluasan  pembangunan  permukiman yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Hal yang dilakukan oleh Israel merupakan bentukan  eksasi,  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  resolusi  internasional,  serta mengancam proses perdamaian Palestina dan Israel.
Keenam , pada 22 Mei 2019, saat memimpin sidang (Briefing) Dewan Keamanan PBB dalam membahas mengenai isu Palestina, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan tiga hal utama yang harus dilakukan masyarakat internasional terkait dengan proses  perdamaian  di  Timur  Tengah  yaitu,  berupaya  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  penduduk  sipil  Palestina.  Kedua  melakukan  upaya  konkrit  dalam  mengatasi situasi kemanusiaan  yang ada  di Palestina karena akibat dari hal yang dilakukan  Israel membuat  banyak  korban  jiwa  dan  kesengsaraan  bagi  masyarakat  Palestina.  Terakhir memastikan kelanjutan proses perdamaian di Timur Tengah.
Ketujuh, berkenaan  dengan  situasi  terakhir  yang  dihadapi  Palestina,  khususnya berkaitan  dengan  rencana  AS  untuk  mengumumkan  inisiatif  perdamaian  tanpa  melalui proses  konsultasi  dengan  pihak  Palestina.  Merespon  hal  tersebut  Menteri  Luar  Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa, sebuah rencana perdamaian yang dapat diterima oleh  semua  pihak  dan  dapat  menghadirkan  perdamaian  yang  lestari  paling  tidak  harus memiliki beberapa elemen sebagai berikut yaitu, inklusif (melibatkan kedua pihak yang bertikai  Palestina  dan  Israel),  komprehensif  (tetap  mementingkan  solusi  politik  selain tawaran insentif ekonomi), dan tidak mengabaikan internationally agreed parameters.
Kedelapan, Indonesia melalui surat balasan kepada Presiden Palestina tertanggal 27 Mei 2019. Presiden Republik Indonesia telah menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina dalam mempertahankan hak-haknya, serta mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan prinsip solusi dua negara dengan batas wilayah 1967, termasuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
FISIP Universitas Tanjungpura
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28
Kesembilan, Indonesia  selalu  menyuarakan  posisi  sebagai  pendukung kemerdekaan  Palestina  dan  selalu  memprioritaskan  Palestina  secara  konsisten  pada berbagai pertemuan internasional, maupun pada forum-forum yang diadakan oleh PBB. Termasuk  mendorong  pentingnya  persatuan  sikap  negara-negara  anggota  OKI  dalam mendukung Palestina.

## Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Dalam Pemberian Bantuan Kepada Palestina
Dalam menjalankan politik luar negerinya Indonesia mempunyai beberapa elemen penting salah satunya Diplomasi Kemanusiaan, maka dari adanya hal tersebut perlu untuk terus dilaksanakan serta di kembangkan dengan mengedepankan added values . Diplomasi Kemanusiaan Indonesia dilakukan dengan mengedepankan sejumlah prinsip dasar, yaitu:
(1) prinsip perlindungan HAM bagi masyarakat yang terkena krisis; (2) prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi dalam  pemberian bantuan;  (3) prinsip bantuan kemanusiaan  yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat terkena dampak; serta (4) penghormatan terhadap  integritas  nasional  dan  kedaulatan  negara  yang  menghadapi  krisis.  Melalui pendekatan  prinsip-prinsip  tersebut,  diharapkan  terbangun  ' trust '  dari  negara  dan masyarakat  penerima  bantuan  dari  Indonesia.  Selanjutnya  diharapkan  dengan  adanya bantuan  kemanusiaan  Indonesia  dapat  berkontribusi  terhadap  upaya  pembangunan berkelanjutan di negara yang terkena dampak krisis dan bencana (Kemlu, 2019).
Diplomasi Kemanusiaan yang dilakukan  Indonesia terhadap Palestina dilakukan dengan  memberikan  beberapa  bantuan  berupa  materi  maupun  jasa.  Bantuan  dari  segi materi  Indonesia  memberikan  beberapa  hal  sebagai  berikut:  pertama,  Indonesia memberikan  bantuan  “In  Kind”  yang  merupakan  bantuan  dalam  bentuk  pelatihan  dan pengembangan  kapasitas  bagi  1.252  masyarakat  Palestina.  Kedua,  Indonesia  juga memiliki  komitmen  untuk  memberikan  bantuan  pelatihansenilai  USD  1,5  juta  kepada masyarakat  Palestina  diberbagai  bidang  seperti  pariwisata,  teknologi,  infrastruktur, informasi, pertanian dan light manufacturing. Selain memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan,  Indonesia  juga  memberikan  bantuan  dalam  hal  dana,  seperti  memberikan bantuan sebesar Rp 20 miliar untuk membangun Cardiac Center di rumah sakit As-Shifa di Gaza (Kemlu, 2019).
Selain  itu  bantuan  Kemanusiaan  Indonesia  juga  diberikan  kepada  Pengungsi Palestina  melalui  UNRWA  dalam  bentuk  dukungan  pendanaan  sejak  tahun  2009-2014 Pemerintah Indonesia telah mengkontribusikan sebesar USD 360.000. Pada tahun 2018, kontribusi rutin Indonesia ditingkatkan menjadi USD 100.000 setiap tahunnya. Pada tahun 2019, masih menanggapi tentang krisis kemanusiaan berkepanjangan yang harus dihadapi masyarakat Palestina,  terutama pengungsi Palestina. Pemerintah  Indonesia memberikan komitmen dukungan pendanaan, terutama bagi penyediaan pangan dan dukungan fasilitas kesehatan melalui UNRWA dengan nilai sebesar USD 1 juta (Kemlu, 2019).
Dari adanya bantuan dana dan pelatihan, serta kolaborasi antara Pemerintah dan non-pemerintah  (akademisi,  penggiat  kemanusiaan,  filantropis,  dan  faith  and  charity- based  organizations)  menjadi  faktor  penting  dalam  mendorong  efektivitas  Diplomasi Kemanusiaan  Indonesia.  Besarnya  kebutuhan  pendanaan  Diplomasi  Kemanusiaan seringkali dihadapkan pada keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah. Di sisi lain,
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28
aktor  kemanusiaan  non-pemerintah  meskipun  memiliki  jaringan  yang  luas  dan crowd funding yang besar, sering kali menghadapi kendala dalam akses pendistribusian bantuan karena tidak melibatkan peran Pemerintah (Kemlu, 2019).

## Diplomasi Kemanusiaan oleh NGO Kemanusiaan dalam Isu Palestina
Peran NGO Kemanusiaan di Indonesia sangat besar dalam memberikan informasi dan  menyalurkan  bantuan  masyarakat  Indonesia  kepada  warga  Palestina.  Beberapa Lembaga Sosial Kemanusiaan tersebut antara lain :
1. Medical Emergency Rescue Committee (MER-C)
Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) merupakan Lembaga Sosial Kemanusiaan yang bergerak dibidang medis dan kemanusiaan  dibentuk  pada 1999. MER-C dibentuk  berdasarkan  asas  Islam  dengan  berpegang pada  prinsip rahmatan lil’aalamiin . Prinsip rahmatan lil’aalamiin dapat diartikan sebagai bentuk gerak MER- C dalam memberikan rahmat melalui bentuk pertolongan atas dasar urgency kepada semua makhluk hidup tanpa melihat latar belakang. MER-C dibentuk dengan memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan medis kepada korban perang, korban kekerasan akibat konflik, kerusakan maupun bencana alam yang ada di dalam maupun luar negeri (MER-C, 2018).
Adanya  krisis  kemanusiaan  yang  terjadi  di  Palestina  membuat  MER-C memberikan  beberapa  bantuan  kemanusiaan  kepada  masyarakat  Palestina  dengan mendirikan  Rumah  Sakit  seluas  10.000  m2  di  Gaza,  kemudian  menyuarakan penghentian  kebrutalan  Israel  dalam  melakukan  penghancuran  rumah-rumah  warga Palestina kepada PBB, MER-C juga mengadakan program bantuan Ramadhan dengan menyalurkan  1.000  paket  sembako  dan  1.000  paket  bantuan  berbuka  puasa,  serta menyalurkan bantuan hewan kurban yang terdiri dari 31 ekor domba ditambah satu ekor sapi dan satu ekor unta kepada masyarakat Palestina (MER-C, 2020).

## 2. Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI)
Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) dibentuk pada 8 Juni 2002, yang bergerak dibidang  kemanusiaan  dengan  memberikan  bantuan  berupa  dukungan,  kesehatan, pertolongan kemanusiaan dan sosial. BSMI juga berperan aktif dalam menghadapi dan menanggulangi  krisis  kemanusiaan  di  negara-negara  yang  berkonflik  tanpa memandang ras, agama, negara maupun aspirasi politik (BSMI, 2020).
Krisis  kemanusiaan  yang  terjadi  di  Palestina  membuat  BSMI  memberikan beberapa bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina seperti memasok bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 1.710 liter ke Rumah Sakit Shifa yang ada di Gaza untuk mengatasi krisis listrik, kemudian BSMI juga mendistribusikan daging hewan kurban ke Gaza, menyediakan tangka air dan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Palestina,  serta  BSMI  menyalurkan  bantuan  logistik  kepada  masyarakat  Palestina seperti  berupa  makanan  pokok  dan  berbagai  kebutuhan  yang  diperlukan  oleh pengungsi salah satunya berupa kursi roda (BSMI, 2020).
FISIP Universitas Tanjungpura
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28

## 3. Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)
Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) dibentuk pada 10 Desember 1999, PKPU bergerak  di  bidang  kemanusiaan  dengan  berperan  untuk  memberikan  kontribusi terhadap  sebuah  pemecahan  permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat.  PKPU  juga hadir  untuk  merancang  program  solutif  dalam  menyebarkan  kemandirian  dan  rasa berdaya supaya masyarakat mampu menyelesaikan segala permasalahannya (Yunus, Mawardi dan Yoesoef, 2018).
Adanya krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina membuat PKPU bergerak dalam memberikan bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan masyarakat Palestina seperti memberikan bantuan sebesar 1 milyar dalam bentuk paket makanan kepada penduduk Gaza, memberikan bantuan obat-obatan dan memberikan bantuan air minum kepada masyarakat Palestina (Tribunnews, 2014).

## 4. Dompet Dhuafa (DD)
Dompet Dhuafa (DD) merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang bertujuan untuk  mengentaskan  kemiskinan  dengan  berdasarkan  5  pilar  program  utama  yaitu pendidikan,  kesehatan,  ekonomi,  sosial  dan  dakwah,  serta  budaya.  Pilar  mengenai pendidikan  Dompet  Dhuafa  berkomitmen  menyediakan  akses  pendidikan  seluas- luasnya  untuk  kaum  dhuafa.  Kemudian  pada  pilar  kesehatan,  Dompet  Dhuafa mendirikan  berbagai  lembaga  kesehatan  yang  bertujuan  untuk  melayani  seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi. Pilar ekonomi Dompet Dhuafa memberdayakan masyarakat berbasis potensi daerah untuk mendorong  kemandirian umat. Pilar sosial dan dakwah merespon cepat permasalahan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.  Pilar  yang  terakhir  mengenai  budaya  Dompet  Dhuafa  tidak  akan melupakan budaya yang  merupakan warisan leluhur  zaman dulu yang mengandung nilai-nilai kebaikan (Dompet Dhuafa, 2019).
Dompet  Dhuafa  memberikan  berbagai  bantuan  kepada  masyarakat  Palestina, dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat Palestina akibat dari adanya krisis kemanusiaan.  Bantuan  kemanusiaan  yang  diberikan  oleh  Dompet  Dhuafa  berupa bantuan  dana  sebesar  Rp  300  juta  untuk  kebutuhan  makan  masyarakat  Palestina, Dompet  Dhuafa  juga  mengirimkan  relawan  untuk  pergi  ke  Gaza  dalam  membantu masyarakat  Palestina  yang  ada  disana,  kemudian  Dompet  Dhuafa  juga  mendirikan Gaza Food Bank untuk 70 keluarga miskin dan anak yatim, serta menyalurkan sekiatr 140 ekor kelinci setiap dua bulan (Dompet Dhuafa, 2019).

## 5. Komite Indonesia Solidaritas Palestina (KISPA)
Komite  Indonesia  Solidaritas  Palestina  (KISPA)  didirikan  pada  14  Mei  2002, dimana KISPA didirikan sebagai bentuk pernyataan sikap masyarakat Indonesia atas terjadinya  konflik  Israel-Palestina  yang  terus  berlarut-larut  selama  puluhan  tahun. Adanya  konflik  tersebut  membuat banyak  kerugian  yang  harus  diderita  oleh  rakyat Palestina,  mulai  dari  tanah  air  mereka  yang  direbut  oleh  Israel,  banyak  masyarakat Palestina  yang  harus  kehilangan  nyawa  maupun  kehilangan  materi.  Dalam menjalankan aktivitasnya organisasi KISPA memiliki visi membangkitkan semangat
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28
rakyat  Indonesia  untuk  peduli  terhadap  perjuangan  rakyat  Palestina  meraih kemerdekaan,  khususnya  dalam  menjaga  kesucian  Masjid  Al-Aqsa.  KISPA  terus memberikan  berbagai  bantuan  kepada  masyarakat  Palestina  dengan  tujuan  untuk meringankan beban masyarakat Palestina. Bantuan yang diberikan KISPA antara lain yaitu: (Ishom Hainif, Ilham M, 2016).
a) Relawan  kemanusiaan  KISPA  pergi  ke  Gaza  untuk  memberikan  bantuan  dari rakyat  Indonesia secara  langsung kepada korban yang  menderita, orang tua dan anak-anak Hafizh Yang telah mengikuti program menghafal Al-Qur’an selama dua bulan.
b) KISPA memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan bantuan uang sebesar Rp. 600 juta dalam bentuk paket berbuka puasa dan paket makanan pokok berupa roti pada bulan Ramadhan yang akan diberikan kepada keluarga tidak mampu dan anak-anak yatim.
c) KISPA juga memberikan bantuan dan santunan kepada anak-anak yatim dan para janda, serta janda syuhada Palestina yang gugur syahid.
6. Komite Nasional Rakyat Palestina (KNRP)
Komite  Nasional  Rakyat  Palestina  (KNRP)  didirikan  sejak  Mei  2006,  dimana KNRP merupakan salah satu LSM yang bergerak dibidang kemanusiaan yang perduli terhadap permasalahan  masjid Al-Aqsa dan isu kemanusiaan yang ada di Palestina. KNRP  telah  banyak  menyelenggarakan  berbagai  kegiatan  sosial  dan  seni  untuk menggalang dana dan opini untuk masyarakat Palestina (KNRP, 2020).
Adanya konflik yang terjadi antara Israel-Palestina membuat masyarakat Palestina harus  mengalami  krisis  kemanusiaan.  KNRP  sebagai  LSM  yang  bergerak  dibidang kemanusiaan  terus  memberikan  beberapa  bantuan  kemanusiaan  untuk  mengurangi penderitaan  masyarakat  Palestina.  Bantuan  yang  diberikan  oleh  KNRP  antara  lain yaitu:
a) KNRP bekerja sama dengan Lembaga Dakwah Kampus Sekolah tinggi Islam SEBI untuk menggelar Konser Amal Penggalangan Dana untuk rakyat Palestina (KNRP, 2020).
b) KNRP  menjadi  pendukung  di  acara  Palestina Solidarity  Day yang  berhasil mengumpulkan  Rp  750  juta  untuk  disumbangkan  kepada  masyarakat  Palestina (KNRP, 2020).
c) KNRP  juga  memberikan  bantuan  fasilitas  berupa  obat-obatan,  memberikan bantuan  makanan,  memberikan  bantuan  listrik,  serta  memberikan  fasilitas  air bersih (KNRP, 2020).

## 7. Sahabat Al – Aqsa
LSM Sahabat Al – Aqsa merupakan jaringan silaturahmi dari keluarga Indonesia yang sukarela  membantu  masyarakat  Palestina  untuk  memperjuangkan  kemerdekaannya dari penjajahan. Menurut website resmi (Sahabat Al -  Aqsa  2019) terdapat 3 fokus bidang kegiatan yang dilakukan oleh Sahabat Al – Aqsa, yaitu:
a) Penyebarluasan informasi
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28
Informasi ini dilakukan dengan menggunakan media sosial dan website resmi dari Sahabat Al – Aqsa sehingga setiap harinya terdapat berita update terpercaya dari website resmi Sahabat Al – Aqsa terutama terkait kondisi kemanusiaan yang sering kali dialami oleh saudara-saudara di Palestina. Informasi terkait krisis kemanusiaan di  Palestina  ini  juga  diperoleh  dari  narasumber  langsung  di  Palestina  sebagai sumber utama atau tidak melalui perantara lagi.
b) Penerimaan amanah Sahabat Al – Aqsa juga menjadi perpanjangtanganan dari masyarakat Indonesia yang ingin mengumpulkan sumbangan dan bantuan. Dana yang diperoleh pun dari beberapa  kegiatan  amal,  seperti  pemutaran  film,  pameran  foto,  dialog  dengan saudara-saudara  di  Palestina  dan  sebagainya  yang  kemudian  di  kumpulkan  dan tidak disalurkan untuk saudara di Palestina.
c) Penyaluran langsung dana bantuan kemanusiaan Hal ini dilakukan secara berkala oleh tim Sabahat Al – Aqsa dengan mengecek langsung  penyaluran dana kepada saudara di Palestina. Selain itu, dana yang di kumpulkan memiliki sumber sendiri untuk operasional sehingga tidak semata-mata hanya dari sumbangan masyarakat.

## 8. Lazismu
Lazismu  merupakan  lembaga  zakat  tingkat  nasional  yang  berkhidmat  dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, waqaf dan dana kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya (Lazismu, 2019). Lembaga ini juga memberikan dana tersebut bukan hanya  untuk  kegiatan  di  dalam  negeri  tetapi  juga  bantuan  bagi  masyarakat internasional salah satunya untuk Palestina.
Bentuk  bantuan  yang  dikeluarkan  oleh  lazismu,  yaitu  berupa  program  “Dari Indonesia  Untuk  Palestina”.  Program  ini  membuka  saluran  dana  bagi  setiap  warga Indonesia  yang  ingin  memberikan  bantuan  pada  masyarakat  Palestina.  Penyaluran bantuan ini biasa melalui UNWRA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) sebagai badan yang dipercaya PBB dalam melaksanakan bantuan darurat yang mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan dan layanan sosial, infrastruktur kamp dan perbaikan termasuk di saat konflik bersenjata bagi Palestina (Lazismu, 2019).

## 9. Baitul Maal Hidayatullah
Lembaga  Amil  Zakat  Nasional  Baitul  Maal  Hidayatullah  (BMH)  Merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah, Wakaf  dan  Hibah  berikut  dana  sosial  kemanusiaan  dan Corporate  Social Responsibility (CSR)  perusahaan,  dan  melakukan  distribusi  melalui  program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional (Baitul Maal Hidayatullah 2018).
Dalam memberikan bantuan bagi masyaakat Palestina, BMH juga turut serta untuk itu, seperti kampanye bela Palestina. Hal ini dilakukan sebagai solidaritas BMH untuk
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28
turut  menyuarakan  hak-hak  kemerdekaan  yang  sudah  seharusnya  dimiliki  bangsa Palestina (Baitul Maal Hidayatullah 2017).

## 10. Aksi Cepat Tanggap (ACT)
Sejak  berdiri  pada  21  April  2005,  ACT  secara  resmi  meluncurkan  diri  sebagai yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Dengan tujuan untuk memperluas  karya,  ACT  mengembangkan  aktivitas  mulai  dari  kegiatan  tanggap darurat,  kemudian  berbagai  program  pemulihan  pasca  bencana,  program pemberdayaan  dan  pengembangan  masyarakat  serta  adanya  program  yang  berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf.
ACT  juga  memiliki  program-program  yang  dikhususkan  untuk  merekonstruksi permasalahan yang menimpa rakyat Palestina. Berikut program-program yang dibuat ACT untuk membantu permasalahan kemanusiaan di Palestina, yaitu Palestine Back to School , Bahan Bakar Untuk Listrik, Dapur Umum Indonesia, Dapur Umum Rumah Sakit,  Difable, Humanity Card , Kafalah  Murabbitun Al-Aqsa,  Kapal  Kemanusiaan , Paket Pangan Ramadhan, Water Tank dan Winter Aid.
11. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional)
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  menghimpun  dan  menyalurkan  zakat,  infaq,  dan sedekah  (ZIS)  pada  tingkat  nasional  (Baznas  2020).  Namun  selain  mengatur  zakat secara  nasional,  baznas  juga  memiliki  beberapa  program  bagi  masyarakat  Palestina sebagai bentuk program internasional.

## 12. Rumah Zakat
Rumah Zakat adalah World Digital Charity Organization yang mengelola zakat, infak,  sedekah,  serta  dana  sosial  lainnya  melalui  program-program  pemberdayaan masyarakat (Rumah Zakat 2020). Selain itu, program rumah zakat juga memberikan manfaat bagi masyarakat internasional yang mengalami kesulitan dan musibah, salah satunya yang dialami oleh Palestina. Program ini bahkan menjadi program unggulan di  rumah  zakat  dengan  turut  aktif  dalam  melihat  perkembangan  isu  terkait  krisis kemanusiaan di Palestina.
Seperti  dalam  menghadapi  krisis  pangan,  rumah  zakat  menyalurkan  bantuan pangan  kepada  penduduk  Palestina.  Bantuan  ini  diberikan  kepada  penyandang disabilitas,  anak  yatim,  dan  masyarakat  kurang  mampu  sebagai  bekal  dalam menghadapi kehidupan yang serba sulit di kota Gaza, Palestina akibat krisis pangan yang  melanda.  Penyaluran  untuk  1000  jiwa  ini  dilakukan  di  beberapa  titik  seperti Rafah, Khan Younis, Gaza Tengah dan Gaza Utara (Rzadmindevel 2020).
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28

## Diplomasi Jalur 1.5 antara Pemerintah Indonesia dan NGO Kemanusiaan  dalam Isu Kemanusiaan di Palestina
Pemerintah  RI  melalui  Kementerian  Luar  Negeri  menyambut  baik  dan  akan mendukung  sepenuhnya  partisipasi  maupun  kontribusi  dari  pihak  non-pemerintah  di Indonesia. Dengan adanya berbagai Lembaga sosial yang dengan sigap terus membantu rakyat Palestina. Kementerian Luar Negeri akan terus memberikan dukungan yang sesuai dengan  kewenangan  yang  dimilikinya. Kementerian  Luar  Negeri  memberikan  fasilitasi terhadap hal-hal yang di perlukan bagi pelaksanaan misi kemanusiaan oleh  masyarakat Indonesia terhadap rakyat Palestina. Hal ini tentu dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan, termasuk keamanan perjalanan menuju wilayah Palestina yang sedang di landa konflik (Kemlu, 2019).
Berkembangnya  NGO  kemanusiaan  juga  menjadi  media  bagi  terwujudnya diplomasi  kemanusiaan  seperti  yang  di  harapkan  dalam  kebijakan  politik  luar  negeri Indonesia. Sehingga Pemerintah RI sangat mengapresiasi kontribusi dari lembaga sosial kemanusiaan dalam membantu rakyat Palestina. Kontribusi suatu Lembaga dapat menjadi pelengkap dalam mencapai upaya, peran, dan kontribusi yang telah dilakukan Pemerintah RI di forum Internasional seperti di PBB, KAA, GNB, OKI dan lain-lain. Kontribusi NGO juga mencerminkan sinergi dukungan dari pemerintah dan rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina. Dari hal ini, maka dapat di katakan bahwa peran Pemerintah RI dan NGO harus tetap  berjalan  satu  arah  untuk  memperjuangkan  hak-hak  rakyat  Palestina.  Pemerintah sudah sangat menekankan perhatian pada Palestina, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi penggerak masyarakat dan menyuarakan aksi nyata dengan mengirimkan bantuan.
Kementerian  Luar  Negeri  berpendapat  bahwa  dalam  melakukan  kegiatannya, NGO di Indonesia sudah menjadi bagian aktor Multi-Track Diplomacy , khususnya dalam second track diplomacy yaitu sebagai aktor non negara yang aktif dalam membangun citra positif Indonesia khususnya dalam hal penggalangan dana dan penyaluran sumbangan di bidang kemanusiaan. Sebagaimana disuarakan dalam berbagai forum internasional yang relevan, termasuk dalam Pertemuan Tingkat Tinggi OKI, Pemerintah RI yang mendorong adanya  penguatan  pendekatan second  track  diplomacy dengan  melihat like-minded societies dalam upaya membantu perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  yang  menjadikan diplomasi  perdamaian  dan  kemanusiaan  sebagai  salah satu prioritasnya,  Pemerintah  RI saat  ini  mendorong  peningkatan  kolaborasi  antar  aktor  negara  dan  non-negara  yang  di sebut sebagai 1.5 track diplomacy khususnya dalam mengatasi isu kemanusiaan serta yang bersifat multi-dimensional (Kemlu, 2019).
Hal ini juga di bahas dalam pertemuan/platform pertama Regional Conference on Humanitarian Assistance yang di buka oleh wakil Menteri Luar Negeri di Jakarta, pada 8 Agustus 2019 dan diikuti oleh setidaknya 17 negara di kawasan, 5 Organisasi internasional dan  17  lembaga  swadaya  masyarakat  di  bidang  kemanusiaan.  Ada  beberapa  isu  yang dibahas  oleh  para  peserta  konferensi,  yakni  :  1)  Pemberdayaan  aktor  kemanusiaan  di tingkat  nasional  dan  lokal,  2)  Kerja  sama  dan  kolaborasi multi-sectoral dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan, 3) Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal,
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28
terutama  perempuan,  anak-anak,  penyandang  disabilitas,  dan  orang  tua,  4)  Aspek keberlanjutan  dalam  penyelenggaraan  bantuan  kemanusiaan,  yang  mendukung  transisi dari fase tanggap darurat ke fase pembangunan; serta 5) Perlindungan aktor kemanusiaan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan. Dari kelima pembahasan tersebut tentunya bisa menjadi kabar baik bagi setiap NGO kemanusiaan, karena akan lebih mudah dalam menyuarakan dan membantu para korban bencana dan konflik (Kemlu, 2019).
Kemenlu  melihat  peran  yang  dilakukan  oleh  NGO  kemanusiaan  terhadap  isu Palestina  akan  kembali  lagi pada  sinergisitas  yang  akan  dibangun  oleh  para  pemangku kepentingan baik aktor negara maupun aktor non-negara yang posisinya sama penting. Hal ini dikarenakan kerumitan dalam penyelesaian isu Pelestina yang memerlukan pendekatan multidimensional.
Kesulitan bekerja sama dengan Israel juga dialami oleh PBB sendiri. Salah satunya terjadi pada Pelapor Khusus PBB dari Indonesia, Makarim Wibisono pada tahun 2014. Beliau menjadi  Pelapor Khusus PBB sejak 2014 sampai dengan  2016. Dalam bukunya yang berjudul “Diplomasi Untuk Palestina: Catatan Pelapor Khusus PBB” menceritakan dengan jelas bagaimana sulitnya menjadi Pelapor Khusus yang memiliki mandat langsung dari PBB. Kesulitan ini dihadapi karena Israel yang terus menghalang-halangi proses atas kerja dari Pelapor Khusus untuk melihat secara langsung kawasan Palestina dan tindakan yang melanggar HAM lainnya yang dilakukan Palestina (Wibisono, 2017).
Dari  hal  inilah  perlu  dipertimbangkan  lagi,  karena  banyaknya  kepentingan  dan kekuatan  besar  yang  membelakangi  konflik  Palestina-Israel  ini.  Kepentingan  itu  tidak hanya dari aktor  non-negara di  Indonesia.  Namun NGO juga  dapat berperan lebih luas melalui  jejaring  dengan  sesama  aktor  pemerintah  di  berbagai  negara,  misalnya  dalam melakukan  kampanye  yang  dapat  memberi  keadilan  bagi  bangsa  Palestina  yang  masih berada di bawah pendudukan. Gerakan Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) sebagai contoh  nyata  dari  jejaring  yang  dapat  dimanfaatkan  pula  aktor-aktor  non-negara  dalam melakukan  kampanye  atau  menggalang  tekanan  internasional  dalam  membantu perjuangan Palestina.
Sinergisitas yang dibangun Kemenlu juga dapat dilihat melalui perannya menjadi mediator penyediaan kepercayaan masyarakat, misalnya akhir tahun 2018 Menteri Luar Negeri  Indonesia  turut  mempublikasikan  bantuan  yang  disalurkan  untuk  Palestina  dari Masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui Lembaga seperti ACT, Dompet Dhuafa dan lain-lain.  Publikasi  ini  dapat  diartikan  sebagai  penghargaan  terhadap  kontribusi masyarakat Indonesia yang turut andil membantu rakyat Palestina serta menggambarkan bahwa  NGO  dan  pemerintah  dapat  berkolaborasi  bersama  menyelesaikan  krisis kemanusiaan di Palestina.
Kolaborasi  dan  sinergi  yang  erat  antara  Pemerintah  dan  berbagai  LSM  di Indonesia, terutama dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan untuk rakyat Palestina, telah  mendapat  apresiasi  dari  pihak  internasional,  termasuk  juga  forum  internasional seperti  PBB  yang  menangani  pengungsi  Palestina,  seperti  UNRWA.  UNRWA  juga menilai  bahwa  kolaborasi  dan  sinergisitas  yang  kuat  ini  dapat  menjadi  gambaran  bagi negara lain bahwa pentingnya saling kerjasama dengan satu tujuan, yaitu untuk mendorong perdamaian Palestina (Kemlu, 2019).
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28
Dengan  demikian,  diplomasi  jalur  1.5  antara  pemerintahan  Indonesia  dan  NGO rasanya  perlu  sekali  untuk  dibangun.  Tidak  hanya  untuk  memudahkan  proses  dalam memberikan  bantuan,  namun  dampaknya  lebih  besar  dari  pada  itu.  Kepercayaan  dari masyarakat  dapat  menjadi  bukti  kuat  bahwa  melalui  NGO  yang  didukung  pemerintah dapat  menjadi  pola  yang  baik  dalam  mencapai  tujuan,  misalnya  untuk  mencapai kemerdekaan Palestina dan pengembalian hak-hak rakyat Palestina.

## Kesimpulan
Indonesia  merupakan  negara  yang  hingga  saat  ini  masih  konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan memberikan donasi atas kebutuhan rakyat Palestina. Kolaborasi  antara  Pemerintah  Indonesia  dan  NGO  melalui  jalur  diplomasi  1.5 menggambarkan  dukungan  serius  bagi  seluruh  elemen  masyarakat  Indonesia.  Hak-hak rakyat Palestina yang terenggut perlu disuarakan dalam forum-forum internasional seperti OKI dan PBB walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak negara besar berada di belakang Israel. Diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan merupakan langkah yang tepat bagi Indonesia sebagai Middle Power yang terus berusaha aktif berkontribusi secara regional dan global.

## Referensi
ACT. “Makna Pertemuan ACT dan Kemenlu RI”, diakses melalui https://news.act.id/berita/makna-pertemuan-act-dan-kemenlu-ri pada 12 Septermber 2019
ACT. “Sejarah ACT”, act.id, diakses dari https://act.id/tentang/sejarah pada 16 November 2019.
Bbc.com. (2018). “Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia Akan Mewakili Suara Negara  Muslim  ?”,  diakses  melalui  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 44423370 pada 20 September 2019
Baitul Maal Hidayatullah. (2017). “Cara BMH Dan HIPGABI Ikut Aksi Bela Palestina.” Bmh.or.Id ,  February  26,  2017.  https://www.bmh.or.id/cara-bmh-dan-hipgabi-ikut- aksi-bela-palestina/.———. 2018. “Profil Lembaga.” Bmh.or.Id , February 26, 2018. https://www.bmh.or.id/profil-lembaga/.
Baznas.  (2020).  “Ini  Harga  Kurban  Online  Untuk  Pengungsi  Palestina.” Baznas.Go.Id , February 26, 2020. https://baznas.go.id/artikel/baca/Ini_Harga_Kurban_Online_untuk_Pengungsi_Pale stina/83.
Baznas.  (2020).  “Tentang  BAZNAS.” Baznas.Go.Id ,  February  26,  2020. https://baznas.go.id/profil.
BSMI.  (2020).  "Alasan  Kenapa  Ikut  Bergabung  dengan  BSMI  DKI  Jakarta." Bsmidki.or.Id , 2020. https://bsmidki.or.id/ BSMI.  (2020).  "Palestina,  BSMI,  Bulan  Sabit  Merah  Indonesia." Bsmi.or.Id, 2020. https://www.bsmi.or.id/program/palestina/2
FISIP Universitas Tanjungpura
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28
Diamond,  Louise  &  John  McDonald.  (1996).  Multi-Track  Diplomacy  :  A SystemsApproach to Peace, Third Edition. USA : Kumarian Press.
Dompet Dhuafa. (2019). "Dompet Dhuafa." dompetdhuafa.Org, 2019. https://dompetdhuafa.org/
Dompet Dhuafa. (2019). "Dompet Dhuafa dan Berbagai Ormas Serukan Peduli Palestina." dompetdhuafa.Org,  2019. https://zakat.or.id/dompet-dhuafa-dan-berbagai-ormas- serukan-peduli-palestina/
Fakhruddin, M & Nurjannah, EP. 2019. “Deklarasi Balfour:  Awal Mula  Konflik Israel Palestina.” Jurnal  Sejarah  Dan  Pendidikan  Sejarah Vol.  1  No.:  15–26. http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/download/10479/6705/.
Ishom  Hainif,  Ilham  M.  (2016).  "Komite  Indonesia  Untuk  Solidaritas  Palestina  (Studi Gerakan Solidaritas Palestina Di Indonesia)." July, 2016. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpma1bfd160d32full.pdf Kemlu.go.id. (2019). “Isu-Isu Kemanusiaan”. https://kemlu.go.id/portal/id/read/88/halaman_list_lainnya/isu-isu-kemanusiaan. diakses pada 11 September 2019 Kemlu.go.id. (2019). “Isu Palestina”, diakses melalui https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina  pada  20
September 2019
Kemlu.go.id. (2019). “Regional Conference on Humanitarian Assistance, Upaya Kongkrit Kepemimpinan  Diplomasi  Kemanusiaan  Indonesia  di  Kawasan”,  diaskes  melalui https://kemlu.go.id/portal/id/read/511/berita/regional-conference-on-humanitarian- assistance-upaya-kongkrit-kepemimpinan-diplomasi-kemanusiaan-indonesia-di- kawasan, pada 19 September 2019
KNRP.  (2020).  "Komite  Nasional  Rakyat  Palestina-KNRP-Komite  Nasional  Rakyat
Palestina." KNRP.Org , 2020. https://knrp.org/#:~:text=Komite%20Nasional%20untuk%20Rakyat%20Palestina, dana%20dan%20opini%20untuk%20Palestina.
KNRP. (2020). "Aktivitas-Komite Nasional Rakyat Palestina-KNRP". KNRP.Org , 2020. https://knrp.org/aktivitas/
Kurmala,  Azis.  (2019).  “Baznas  Salurkan  Bantuan  Kemanusiaan  Untuk  Pengungsi
Palestina.” Https://Www.Antaranews.Com/ , February 26, 2019.
https://www.antaranews.com/berita/842640/baznas-salurkan-bantuan- kemanusiaan-untuk-pengungsi-palestina#mobile-src.
Lazismu.  (2019).  “Dari  Indonesia  Untuk  Palestina.” Lazismu.Org ,  February  26,  2019. https://www.lazismu.org/blog/jakarta-2/post/dari-indonesia-untuk-palestina-939. Lazismu.  (2019).  “LATAR  BELAKANG:  Mengelola  Zakat  Dengan  Manajemen Modern.” Lazismu.Org , February 26, 2019. https://www.lazismu.org/latar-belakang Madanie,  Ainur  Rifqie.  (2019).  Hasil Kuesioner :“Strategi  Komunikasi  dan  Kampanye Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam Diplomasi Kemanusiaan Indonesia – Palestina”. Direktorat Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 16 Agustus 2019
MER-C.  (2018).  "Lembaga  Medis  dan  Kemanusiaan." Mer-c . Org,  2018.  https://mer-
FISIP Universitas Tanjungpura
copyright JURMAFIS
Suratiningsih, Puspita, dan Safira hal 11-28
c.org/ MER-C . (2020) . "Berita MER-C, Bencana Alam, Kemanusiaan." Mer-c. Org , September 29, 2020. https://mer-c.org/berita/
Miles,  M.B  &  Huberman.  (2008).  Analisis  Data  Kualitatif.  Terjemahan  oleh  Tjetjep Rohendi Rohadi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Mostashari,  Ali.  (2005).  “An  Introduction  to  Non-Governmental  Organizations  (NGO) Management.” http://web.mit.edu/isg/NGOManagement.pdf.
Mukhti, M.F., “Sukarno dan Palestina”, diakses melalui https://historia.id/politik/articles/sukarno-dan-palestina-Dw5OP, pada 19 September 2019
Putri,  Martharia  UT.  (2014).  “Role  Of  Non  Government  Organisation  (Ngo)  Dan Community Based Organisation (Cbo) Dalam Penguatan Pengarusutamaan Gender (Studi Pada LSM Damar Dan Ormas Aisyiyah Bandar Lampung).” Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan Vol. 1 No.: 21–27. http://pasca.unila.ac.id/wp- content/uploads/2015/11/Role-Of-Non-Governmen-Organisation-NGO-Dan- Community-Based-Organisation-CBO-Dalam-Penguatan-Pengarusutamaan- Gender.pdf
Rumah  Zakat.  (2020).  “Tentang  Rumah  Zakat.” Rumahzakat.Org ,  February  26,  2020. https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/?sfw=pass1614357086.
Rzadmindevel. (2020). “Hadapi Krisis Pangan, Rumah Zakat Action Salurkan Bantuan Sahabat  Al  -  Aqsa.  2019.  “Kegiatan.” Http://Sahabatalaqsha.Com/ ,  February  26, 2019. http://sahabatalaqsha.com/nws/?page_id=2.
Saragih,  MH.  (2018).  Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia  dalam  Mendukung  Palestina sebagai  Negara  Merdeka  pada  Masa  Pemerintahan  Joko  Widodo,  Jurnal  Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 3(2):136.
Tribunnews.  (2014).  "PKPU  Galang  Dana  untuk  Masyarakat  Palestina."  Diakses  dari. https://www.tribunnews.com/internasional/2014/07/15/pkpu-galang-dana-untuk- masyarakat-palestina
Wibisono,  Makarim.  2017.  Diplomasi  Untuk  Paestina  :  Catatan  Pelapor  Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Depok : LP3ES, Anggota IKAPI
Yunus, M, Mawardi dan Yoesoef, Anwar. (2018). "Perkembangan Pos Keadilan Peduli
Umat (PKPU) Aceh (2004-2016)". Diakses dari
http://www.jim.unsyiah.ac.id/sejarah/article/view/8508.