Fungsi  Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah  Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Masriyani 1
Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi (0741) 65351 imasyani77@gmail.com

## Abstrak
Dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  1  Tahun  2006 sebagaimana  telah  diubah  dengan    Peraturan  Kepala  BPN  nomor  23  tahun  2009 tentang  ketentuan  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998, Kepala  Kantor  Pertanahan  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT).  Bertitik  tolak  pada  dasar  hukum  tersebut dan  melihat  pada  pembangunan  serta  kebutuhan  akan  tanah  maka  untuk keabsahan kepemilikan atas tanah, harus diterbutkan melalui sertifikat hak milik. Untuk itu diperlukan pengawasan terhadap PPAT selaku pejabat yang berwenang dalam pembuatak Akta Tanah tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah  bagaimanakah  Fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional  Dalam  Pembinaan  dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Tanjung Jabung Barat. Tipe penelitian  yang  di  gunakan  adalah  penelitian  empiris.  Data  yang  di  gunakan adalah  data  primer  dan  data  skunder.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan.  Hasil  penelitian  menjelaskan tentang  pembinaan  dan  pengawasan  yang  di  lakukan  Kepala  Kantor  Pertanahan terhadap tugas PPAT di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,  berjalan sebagaimana mestinya  sesuai  dengan  Pasal  65  tentang  Peraturan  Kepala  BPN  Republik Indonesia  No.  1  Tahun  2006  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  PP  No.  37  Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT dalam pembinaan dan pengawasan  cukup optimal.  Hal  ini  dapat  terlihat  bahwa  untuk  tahun  2016  sampai  tahun  2017 pelanggaran  yang  dilakukan  PPAT  menurun.  Pengawasan  terhadap  PPAT  yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan adalah dengan memberikan arahan pada semua  pemangku  kepentingan  yang  berkaitan  dengan  ke-PPAT-an,  melakukan pengawasan atas organisasi profesi  PPAT agar tetap berjalan sesuai dengan arah dan  tujuannya,  menjalankan  tindakan-tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  untuk memastikan  pelayanan  PPAT  tetap  berjalan  sebagaimana  mestinya  dan melakukan  pengawasan  terhadap  PPAT  dan  PPAT  sementara  dalam  rangka menjalankan  kode  etik  profesi  PPAT,  Kantor  Pertanahan  Tanjung  Jabung  Barat bekerjasama dengan pihak terkait terutama IPPAT dan pengawas kode etik PPAT. Kata kunci : pengawasan, badan pertanahan nasional

## Abstract
In  the  national  land  Agency  Chief  Regulation  No.1  Year  2006  as  modified  by regulation  the  head  of  BPN  number  23-year  2009  on  implementation  of  the provisions  of  the  Government  Regulation  Number  37  Year  1998,  head  of  the Office of land do coaching and surveillance against a land deed official (PPAT). Starting on the dotted the legal basis and see the development as well as the needs
1 Masriyani, SH.,  MH, Dosen Tetap Yayasan Pendidikan  Jambi,  Universitas  Batanghari, Program Studi Ilmu Hukum.
of  the  ground  then  for  the  validity  of  the  ownership  of  the  land,  should  be  are published  through  the  certificate  of  property  rights.  For  it  is  necessary supervision  against  the  authorized  officials  as  a  PPAT  in  the  deed  of  the  land pembuatak.  As  for  the  problems  in  this  research  is  how  the  functions  of  the national  land  Agency  in  the  construction  and  supervision  of  land  deed  official Tanjung Jabung Barat region. The type of research that is in use is the empirical research.  Data  on  use  is  the  primary  data  and  the  data  of  skunder.  Data collection was done through the research library and field research. The research describes the construction and supervision on Land against the head of the Office to  do  the  task  in  Tanjung  Jabung  PPAT  West,  running  as  it  should  be  in accordance with article 65 of the regulation of the Republic of Indonesia head of BPN  No.  1  year  2006  regarding  the  implementation  of  the  provisions  of REGULATION No. 37 Year 1998 Of Regulations Office of the PPAT in coaching and supervision is quite optimal. It can be seen that for the year 2016 year 2017 until  the  violations  perpetrated  PPAT  decreased.  Surveillance  against  PPAT performed  by  the  Head  Office  of  land is  to  provide  direction  to  all  stakeholders associated with the PPAT's, conducting surveillance over the organisation of the profession  of  PPAT  to  keep  running  in  accordance  with  the  direction  and  the goal, run other actions deemed necessary to ensure the service of  PPAT continue to run properly and to conduct surveillance against a PPAT and PPAT in order to run the code of ethics of the profession, the  PPAT Tanjung Jabung West land in cooperation  with  the  relevant  parties  especially  the  IPPAT  code  of  ethics watchdogs and PPAT.
Keywords: supervision, national land agency

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  negara  Indonesia  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945   adalah untuk memajukan kesejahteraan umum,  hal ini lebih ditegaskan lagi dalam  Pasal 33 ayat (3)  yang menggariskan kebijakan dasar mengenai penguasaan dan penggunaan sumber-sumber daya alam yang ada, yakni “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh  Negara,  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.”
Tanah  merupakan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  tidak  dapat dipisahkan dari tata kehidupan makhluk hidup, oleh karena itu tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap manusia memerlukan tanah sebagai tempat tinggalnya maupun untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidupnya.  Hubungan  manusia  dengan  tanah  merupakan  hubungan  yang  sangat erat  dan  bersifat  abadi,  dimulai  sejak  manusia  lahir  hingga  akhir  hayatnya manusia selalu berhubungan dengan tanah.
Kebutuhan  akan  tanah  dari  hari  ke  hari  semakin  meningkat,  antara  lain disebabkan  oleh  meningkatnya  jumlah  penduduk  dan  kegiatan  pembangunan, sedangkan luas tanah terbatas atau tetap. Dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, dan adanya tuntutan akan adanya mutu kehidupan yang lebih baik sebagai  dampak  positif  dari  keberhasilan  pembangunan  yang  sedang dilaksanakan,  semuanya  ini  memerlukan  tanah  sebagai  sarana  dasarnya.  Sejalan dengan  semakin  meningkatnya  kebutuhan  akan  tanah  tersebut,  sebagai konsekuensi  logisnya  maka  telah  meningkat  pula  berbagai  masalah  pertanahan
yang dalam beberapa tahun terakhir ini muncul ke permukaan dan menjadi pusat perhatian masyarakat luas.
Masyarakat  masih  beranggapan  bahwa  pelayanan  di  bidang  pertanahan masih terlalu sulit dan berbelit-belit dalam prosedur, lamanya waktu pemrosesan serta  biaya  yang  tinggi.  Penyebabnya  bisa  dikarenakan  pelayanan  kantor pertanahan  yang  kurang  optimal.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  tuntutan masyarakat  akan  perlunya  keterbukaan  dalam  pelaksanaan  tugas,  prosedur pembayaran  yang sederhana, kepastian waktu dan biaya  yang harus dibayar oleh masyarakat  dalam  penyelesaian  urusan  hak  atas  tanahnya,  serta  berbagai kemudahan  dalam  pelayanan  maupun  perlindungan  hak-hak  dan  kepentingan masyarakat.
Dilandasi  oleh  amanat  yang  terkandung  dalam  pasal  33  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945,  sebagai  kelanjutannya  maka  telah  disusun  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA) yang berarti bahwa telah diletakkan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan pertanahan guna terwujudnya tujuan pembinaan hukum pertanahan nasional dan menyelenggarakan administrasi pertanahan guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Pasal 2 UUPA menjelaskan bahwa bumi (tanah), air  dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang terdapat di wilayah  Republik  Indonesia,  bukan  merupakan  milik  negara  akan  tetapi  pada tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  negara,  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh rakyat  yang  memberi  wewenang  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukan  dan  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang angkasa  tersebut,  menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa yang dimaksud serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbutan hukum  yang  mengenai  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  dalam  wilayah  Republik Indonesia.
Badan  Pertanahan  Nasional  merupakan  perpanjangan  tangan  pemerintah dalam  pengaturan  administrasi  pertanahan,  di  Indonesia  Badan  Pertanahan Nasional  mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas  pemerintahan  di  bidang pertanahan  secara  nasional,  regional  dan  sektoral.  Salah  satu  tugas  Badan Pertanahan  Nasional  menyelenggarakan  fungsinya  adalah  “pengawasan  dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.
Kedudukan  Badan  Pertanahan  Nasional  menjangkau  sampai  kedaerah pedesaan  diseluruh  wilayah  Indonesia  maka  kegiatan  dibidang  Pertanahan  akan dapat memberikan konstribusi konstruktif dalam pembangunan bangsa bila bentuk dan  implementasi  kegiatan  dapat  disinkronisasikan  dengan  kegiatan  pemerintah daerah yang menjadi titik berat otonomi daerah salah satunya dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  yang  sering  disebut  dengan  pelayanan  publik. Pelayanan  publik  oleh  aparatur  pemerintah  dewasa  ini  masih  banyak  dijumpai kelemahan  sehingga  belum  dapat  memenuhi  kualitas  yang  diharapkan masyarakat.
Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  melaksanakan  fungsinya  selaku pengawas  terhadap  pemilikan  tanah  menunjuk  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT).  Sesuai  peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasioanal  Nomor  1  Tahun 2006    sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Kepala  BPN  nomor  23  tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang  Peraturan Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  tugas  pokok  dari  PPAT
adalah  melaksanakan  sebagian  kegiatan  pendaftaran tanah  dengan  membuat  akta sebagai  bukti  telah  dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas tanah atau Hak Milik  Atas Satuan Rumah Susun  yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan hukum  itu,  yang  meliputi    jual  beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  ke  dalam perusahaan  ( inbreng ),  pembagian  hak  bersama,  pemberian  Hak  Guna  Bangunan/ Hak  Pakai  atas  tanah  Hak  Milik,  pemberian  Hak  Tanggungan  dan  pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.
Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  tulisan    ini  adalah; “Bagaimanakah  Fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat dalam Pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah ?

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  adalah  cara  melakukan  sesuatu  dengan  menggunakan pikiran  secara  seksama  untuk  mencapai  suatu  tujuan  dengan  cara  mencari, mencatat,  merumuskan,  dan  menganalisis  sampai  menyusun  laporan.  Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. 2
Penelitian ini  menggunakan  jenis  penelitian empiris ,  sebab  dari  judul  yang penulis angkat  mengenai  fungsi  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  terkait  jalannya pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  Penulis  mendapatkan  data  dengan  cara  wawancara  langsung  untuk perolehan data yang akurat dan otentik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum Pengawasan
Kata  “Pengawasan”  berasal  dari  kata  “awas”  berarti  “penjagaan”.Istilah pengawasan  dikenal  dalam  ilmu  manajemen  dengan  ilmu  administrasiyaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry berpendapat bahwa  istilah “control” sebagaimana  dikutip  Muchsan,  artinya  : “control  is  to determine  what  is  accomplished,  evaluate  it,  and  applycorrective  measures,if needed to ensure result in keeping with the plan” (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi danmenerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana) 3 . Sedangkan Muchsan berpendapat bahwa: Pengawasan  adalah  kegiatan  untuk  menilai  suatu  pelaksanaan  tugas  secara defacto ,  sedangkan  tujuan  pengawasan  hanya  terbatas  pada  pencocokkan apakahkegiatan  yang  dilaksanakan  telah  sesuai  dengan  tolok  ukur  yang telahditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan) 4
2 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Universitas  Indonesia  Press,  Jakarta, 2012, hlm. 5
3 George Terry sebagaimana dikutip Muchsan dalam Siswanto Sunarno, 2005, hlm. 97
4 A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP.24 Tahun 1997  dilengkapi  dengan  Peraturan  Jabatan  Pembuat  Akta  Tanah  PP.37  Tahun1998) , Mandar Maju, Bandung, 1999, hal.18
Bagir  Manan  memandang control sebagai  “sebuah  fungsi  sekaligus hak,sehingga  lazim  disebut  sebagai  fungsi  kontrol  atau  pengendalian,” 5 Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan-tahapanpada fungsi manajemen memiliki keterkaitan  satu  sama  lain.  Keterpaduanfungsi-fungsi  tersebut,  memerlukan adanya  koordinasi  dari  fungsi-fungsitersebut  dan  tuntutan  profesi  atas  kualitas hasil  pengawasan  menghendaki  jugaadanya  sistem  dan  program  pengendalian mutu dari proses pelaksanaan tugaspengawasan.
Perencanaan  Pengorganisasian  Pelaksanaan  Pengendalian  /pengawasan Koordinasi  pengawasan  dan  jaminan  kualitas.  Di  Indonesia  dikenal  bermacam- macam pengawasan yang secara teoretis dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak  langsung,  pengawasan  preventif  dan  represif,  pengawasan  internal  dan eksternal. Bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 6
1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Pengawasan  langsung  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  secara pribadi  oleh  pemimpin  atau  pengawas  dengan  mengamati,  meneliti, memeriksa,  mengecek  sendiri  secara on  the  spot di  tempat  pekerjaan,  dan menerimalaporan-laporan secara langsung dari pelaksana.Viktor menambahkan  “Hal  ini  dilakukan  dengan  inspeksi”.  Sedangkan  pengawasan tidak  langsung  diadakan  dengan  mempelajari  laporan-laporan  yang  diterima daripelaksana  baik  lisan  maupun  tulisan,  mempelajari  pendapat  masyarakat dansebagainya tanpa on the spot.
2. Pengawasan Preventif dan Represif Arti  pengawasan  preventif  adalah  pengawasan  yang  bersifat mencegah.  Mencegah  artinya  menjaga  jangan  sampai  suatu  kegiatan  itu jangan  sampai  terjerumus  pada  kesalahan.  Pengawasan  preventif  adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Pengawasan  represif  adalah  pengawasan  yang  berupa  penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan  Daerah,  Peraturan  Kepala  Daerah,  Keputusan  DPRD  maupun Keputusan  Pimpinan  DPRD  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.  Pengawasan  represif  berupa  penangguhan  atau  pembatalan  terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum,peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  dan/atau  peraturan perundang-undangan yang lainnya.
3. Pengawasan Internal dan Eksternal Viktor menjelaskan bahwa: “Pengawasan internal adalah pengawasan yang  dilakukan  oleh  aparatdalam  organisasi  itu  sendiri”. 7 Pengawasan  intern lebih  dikenal  dengan  pengawasan  fungsional.  Pengawasan  fungsional  adalah pengawasan  terhadap  pemerintah  daerah,  yang  dilakukan  secara  fungsional oleh  lembaga  yang  dibentuk  untuk  melaksanakan  pengawasan  fungsional, yang  kedudukannya  merupakan  bagian  dari  lembaga  yang  diawasi  seperti Inspektorat  Jenderal,Inspektorat  Provinsi,  Inspektorat  Kabupaten/Kota. Sementara  pengawasan  eksternal  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh
5 Periksa  Bagir  Manan,  2000  dalam  G.  Kartasapoetra, Masalah  Pertanahan  di  Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1992 .hlm. 1-2.
6 Victor  M.  Situmorang, Aspek  Hukum  Pengawasan  Melekat ,  PT  Rineka  Cipta,  Jakarta, 1994, hlm.18
7 Viktor S, Ibid, hal 28.
aparat  dari  luar  organisasi  itu  sendiri  seperti  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK).
Adapun  menurut  Sujanto,  bahwa:  “Pengawasan  adalah  segala  kegiatan untuk  mengetahui  dan  menilai  kenyataan  yang  sebenarnya  tentang  pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”. 8
Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  diuraikan  bila  tidak  sesuai  dengan semestinya  atau  standar  yang  berlaku  bagi  kegiatan  yang  dilakukan  maka telah terjadi penyimpangan.Kesalahan dan penyimpangan dalam pengawasan merupakan kegiatan dari kenyataan yang sebenarnya, selain hal tersebut  dalam  kegiatan  pengawasan  juga  harus  ditemukan  sebab-sebab terjadinya  penyimpangan,  sifat  penyimpangan,  akibat  hukum  dari penyimpangan  dan  kerugian  keuangan  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan penyimpangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Pengawasan  dilakukan  dengan  maksud  dan  tujuan  tidak  mencari-cari kesalahan ( watchdog ) namun untuk :
1. Memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh instansi pemerintah memenuhi  ketentuan  kualitas  yang  dipersyaratkan  atau  memenuhi  harapan masyarakat ( assurance );
2. Memberi  bimbingan  atau  pendampingan  kepada  manajemen  agar  kegiatan dapat  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  dan  mencapai  sasaran  yang diharapkan( consultant );
3. Fasilitator  manajemen  untuk  menggali  sendiri  kecukupan  pengendalian, mengidentifikasi  risiko  dan  mengevaluasi  risiko,  membuat  rencana  tindakan dan mendorong untuk proses perbaikan yang berkelanjutan ( catalyst ). 9
Monitoring  merupakan  komponen  pengawasan  internal  terakhir  yang diperlukan  untuk  meyakini  apakah  seluruh  kegiatan  yang  telah  berjalan  sesuai dengan  prosedur  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Monitoring  sangat  efektif  untuk mencegah  praktik-praktik  KKN  apabila  kedua  komponen  pengawasan  di  atas telah kuat. Monitoring ini dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu:
a. Atasan Langsung Kegiatan  pengawasan  oleh  atasan  langsung  ini  biasa  disebut  juga  dengan supervisi atau  pengawasan  melekat.  Dalam supervisi dapat  terjadi  tindakan langsung  oleh  atasan  terhadap  bawahan.  Fungsi  ini  melekat  pada  semua pimpinan  di  setiap  tingkat  manajemen.Pengawasan  atasan  langsung  sangat efektif  mencegah  adanya  praktik-praktik  KKN  apabila  atasan  langsung tersebut memiliki etika dan integritas yang baik.
b. Badan/ Pengawas Internal sebagai Internal Auditor Pemerintah. Merupakan Satuan/Badan yang independen dari kegiatan yang diawasi/ diaudit namun  bertanggungjawab  langsung  kepada  pimpinan  pemerintahan. Satuan/Badan  pengawas  internal  ini  memiliki  fungsi  staf  yang  mempunyai tanggung  jawab  terbatas  yaitu  berupa  saran/rekomendasi  kepada  pimpinan suatu instansi, sedangkan keputusan tetap berada pada pimpinan tersebut.
Pimpinan  yang  memiliki  integritas  yang  tinggi  tentu  akan  melaksanakan apa yang sudah disarankan oleh pengawas internal ini.Internal audit sangat mutlak diperlukan  guna  membantu  manajemen  organisasi  mengawasi  dan  melaporkan
8 Sujanto,  1987,    dalam    artikel  diakses  melalui:http//artikel.com.//pada  tanggal  10 Nevember 2017.
9 Edy Sudaryanto, 2 oktober 2012, diakses melalui: http//makalah.hukum.online// tanggal 12 oktober 2017.
kepada  pimpinan  organisasi  pelaksanaan  sistem  pengendalian  internal,  termasuk sistem  informasi  dan  administrasi  Dengan  demikian  pelaksanaan  pengawasan internal  dalam  menjalankan  tugas-tugas  kepemerintahan  dalam  rangka  mencapai good governance dilingkungan pemerintahan daerah dapat terwujud.

## Dasar Hukum Pengawasan Badan Pertanahan Nasional Terhadap PPAT
Di  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintan  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah,  Kepala  Kantor  Pertanahan  dibantu  oleh  PPAT  dan  Pejabat  lain  yang ditugaskan  untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  tertentu  menurut  Peraturan Pemerintah  ini  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan.  PPAT dalam membantu pelaksanaan pendaftaran tanah mempunyai tugas pokok seperti yang  diatur  dalam  pasal  2  ayat  (1)Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998, yaitu  :  melaksanakan  sebagian  pendaftaran  tanah  dengan  membuat  akta  sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai Hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan  data  pendaftaran  tanah  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  hukum  itu. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, PPAT mempunyai kewenangan membuat  akta  ottentik  mengenai  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  Hak  atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
Adapun  Fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  hal  ini  adalah memberikan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  PPAT  agar  dalam melaksanakan  jabatannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Sedangkan peran Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam hal ini  adalah  memberikan  bimbingan  dan  pengawasan  terhadap  PPAT  agar  dalam melaksanakan  jabatannya  sesuai  dengan  Kode  Etik  PPAT.  Pengawasan  yang dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  terhadap  PPAT  hanyalah  bersifat fungsional  saja,  dalam  arti  hanya  memberikan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap  PPAT  dalam  melaksanakan  jabatannya.  Pengawasan  yang  dilakukan oleh  Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  hanya  terhadap  PPAT  yang  menjadi anggota  IPPAT  saja  dan  berimplikasi  terhadap  pemberian  sanksi,  dalam  arti apabila  PPAT  tersebut  diketahui  melakukan  pelanggaran  terhadap  Kode  Etik PPAT,  maka  akan  langsung  diperiksa  dan  apabila  terbukti  melanggar  Kode  Etik PPAT,  maka  akan  diberikan  sanksi  sesuai  dengan  jenis  pelanggaran  yang dilakukannya.
Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksana PP  No.  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah adalah  sebagai  pengganti  dari  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  BPN Nomor  4  Tahun  1999  tentang  Pelaksanaan  PP  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Mengenai  penunjukan  PPAT sementara  diatur  dalam  Pasal  19  Peraturan  Kepala  BPN  Nomor  1  Tahun  2006 sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Kepala  BPN  nomor  23  tahun  2009 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998, tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu “Penunjukan Camat sebagai  PPAT  sementara  dilakukan  dalam  hal  di  daerah  kabupaten/kota  sebagai wilayah  kerjanya  masih  tersedia  formasi  PPAT”.  Keputusan  penunjukan  camat sebagai PPAT sementara oleh Kepala Badan yang pelaksanaannnya didelegasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Mengingat  pentingnya  tugas  dan  fungsi  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sekarang ini maka pemerintah menetapkan  juga  kriteria-kriteria  dan  syarat-syarat  dari  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah.Pengangkatan dan penunjukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  1  Tahun  2006  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Kepala  BPN nomor 23 tahun 2009.
Agar  para  PPAT  mempunyai  wawasan  yang  luas  berkaitan  dengan jabatannya  sehingga  dapat  menjalankan  tugas  dengan  baik,  maka  perlu  ada pembinaan dan pengawasan terhadap mereka. Hal itu telah diatur dalam Pasal 65 sampai  dengan  Pasal  68  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPN nomor 23 tahun  2009 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998,  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yakni sebagai berikut:
Pasal 65 menyebutkan bahwa:
1)  Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas  PPAT  dilakukan oleh Kepala Badan.
2)   Pembinaan  dan  pengawasan  PPAT  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dalam  pelaksanaannya  oleh  kepala  Badan,  Kepala  Kantor  Wilayah  dan Kepala Kantor Pertanahan.
Pasal 66 menyebutkan bahwa:
1) Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  PPAT  yang  dilakukan  oleh  Kepala Badan sebagai berikut:
a. Memberikan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT;
b. Memberikan arahan pada semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ke-PPAT-an;
c. Melakukan,  pembinaan  dan  pengawasan  atas  organisasi  profesi  PPAT agar tetap berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya;
d. Menjalankan  tindakan-tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  untuk memastikan pelayanan PPAT tetap berjalan sebagaimana mestinya;
e. Melakukan  pemninaan  dan  pengawasan  terhadap  PPAT  dan  PPAT Sementara dalam rangka menjalankan kode etik profesi PPAT.
2) Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  PPAT  yang  dilakukan  oleh  Kepala Kantor sebagai berikut:
a. Menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan peraturan pensertipikatan  tanah  serta  petunjuk  teknis  pelaksanaan  tugas  PPAT yang  telah  ditetapkan  oleh  Kepala  Badan  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku;
b. Membantu  melakukan  sosialisasi,  diseminasi  kebijakan  dan  peraturan pensertipikatan tanah serta petunjuk teknis;
c. Secara  periodik  melakukan  pengawasan  Kantor  PPAT  guna memastikan  ketertiban  administrasi,  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ke-PPAT-an.
3) Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  PPAT  yang  dilakukan  oleh  Kepala Kantor Pertanahan sebagai berikut:
a. Membantu  menyampaikan  dan  menjelaskan  kebijakan  dan  peraturan pensertipikatan  tanah  serta  petunjuk  teknis  pelaksanaan  tugas  PPAT
yang  telah  ditetapkan  oleh  Kepala  Badan  dan  peraturan  perundang- undangan;
b. Memeriksa akta yang dibuat PPAT dan memberitahukan secara tertulis kepada  PPAT  yang  bersangkutan  apabila  ditemukan  akta  yang  tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran haknya;
c. Melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT.
Sedangkan  berdasarkan  Pasal  7  Kode  Etik  IPPAT  menyebutkan  bahwa pengawasan atas pelaksanaan kode etik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pada  tingkat  pertama  oleh  Pengurus  Daerah  IPPAT  dan  Majelis Kehormatan  Daerah  bersama-sama  dengan  pengurus  cabang  dan  seluruh anggota;
2. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat IPPAT dan Majelis Kehormatan Pusat.
Pasal  6  ayat  (1)  Kode  Etik  IPPAT  menjelaskan  bahwa  sanksi  yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa : teguran,  peringatan,  schorsing  (pemecatan  sementara  dari  keanggotaan  IPPAT, Onzetting  (pemecatan  dari  keanggotaan  IPPAT),  pemberhentian  dengan  tidak hormat dari keanggotaan IPPAT. Pasal 6 ayat (2) menjelaskan penjatuhan sanksi- sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota  yang melakukan pelanggaran kode etik disesuaikan dengan kuantitias dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota  tersebut.  Sedangkan  Perihal  sanksi  hukum  terhadap  PPAT  lebih  tegas digambarkan dalam Pasal 28 Ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  1  Tahun  2006,  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Kepala  BPN  nomor  23  tahun  2009 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998,  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  bahwa  PPAT  diberhentikan  dengan  hormat  dari  jabatannya  karena melakukan  pelanggaran  ringan  terhadap  larangan  atau  kewajiban  sebagai  PPAT. Kemudian  Pasal  28  Ayat  (2)menyebutkan  bahwa  PPAT  diberhentikan  dengan tidak  hormat  dari  jabatannya  karena:  (a)  melakukan  pelanggaran  berat  terhadap larangan  atau  kewajiban  sebagai  PPAT;  (b)  dijatuhi  hukuman  kurungan  penjara karena  melakukan  kejahatan  perbuatan  pidana  yang  diancam  dengan  hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasarkan putusan  pengadilan  yang  sudah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap;  dan  (c) melanggar Kode Etik Profesi.

## PEMBAHASAN
Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Wilayah Tanjung Jabung Barat
Di  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintan  Nomor  24  Tahun  1997 tentang Pendaftaran  Tanah, menetapkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah,  Kepala  Kantor  Pertanahan  dibantu  oleh  PPAT  dan  Pejabat  lain  yang ditugaskan  untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  tertentu  menurut  Peraturan Pemerintah  ini  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan.  PPAT dalam membantu pelaksanaan pendaftaran tanah mempunyai tugas pokok seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yaitu  :  melaksanakan  sebagian  pendaftaran  tanah  dengan  membuat  akta  sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai Hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran
perubahan  data  pendaftaran  tanah  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  hukum  itu. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, PPAT mempunyai kewenangan membuat  akta  ottentik  mengenai  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  Hak  atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
Oleh  karena  itu,  agar  PPAT  dalam  melaksanakan  jabatannya  mempunyai tanggung  jawab  yang  besar  kepada  masyarakat,  maka  diperlukan  suatu  tindakan pengawasan terhadap PPAT tersebut, agar dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  Kode  Etik  PPAT. Masalah  pengawasan  terhadap  PPAT  dalam  melaksanakan  jabatannya.  Pihak- Pihak  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  terhadap  PPAT  dalam melaksanakan  jabatannya  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional  dan  Ikatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).
Sebagaimana yang dijilaskan oleh kepala BPN Tanjung Jabung  Barat Bpk. Nurman Antoni bahwa:
Fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional  dalam  hal  ini  adalah  memberikan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  PPAT  agar  dalam  melaksanakan jabatannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Sedangkan Fungsi IPPAT dalam hal ini adalah memberikan bimbingan dan pengawasan  terhadap  PPAT  agar  dalam  melaksanakan  jabatannya  sesuai dengan  Kode  Etik  PPAT.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  terhadap  PPAT  hanyalah  bersifat  fungsional  saja, dalam  arti  hanya  memberikan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  PPAT dalam  melaksanakan  jabatannya.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Ikatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  hanya  terhadap  PPAT  yang  menjadi  anggota IPPAT saja dan berimplikasi terhadap pemberian sanksi, dalam arti apabila PPAT tersebut diketahui melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik PPAT, maka  akan  langsung  diperiksa  dan  apabila  terbukti  melanggar  Kode  Etik PPAT,  maka  akan  diberikan  sanksi  sesuai  denganjenis  pelanggaran  yang dilakukannya. 10
Agar  para  PPAT  mempunyai  wawasan  yang  luas  berkaitan  dengan jabatannya  sehingga  dapat  menjalankan  tugas  dengan  baik,  maka  perlu  ada pembinaan dan pengawasan terhadap mereka. Hal itu telah diatur dalam Pasal 65 sampai  dengan  Pasal  68  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPN nomor 23 tahun  2009 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun 1998, tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Lebih lanjut diuaraikan pula oleh Bpk. Rosyidin selaku Pejabat Pembinaan dan Pengawasan bahwa:
Sejalan dengan Peraturan BPN maka yang telah dilaksanakan dalam rangka pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  PPAT,  adapun  yang  telah  dan  terus diupayakan oleh kami disini adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Memberikan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT;
2. Memberikan arahan pada semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ke-PPAT-an;
3. Melakukan,  pembinaan  dan  pengawasan  atas  organisasi  profesi  PPAT  agar tetap berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya;
10 Nurman Antoni,  Wawancara Kepala Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Barat, pada tgl. 19 Desember 2017
4. Menjalankan  tindakan-tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  untuk  memastikan pelayanan PPAT tetap berjalan sebagaimana mestinya;
5. Melakukan pemninaan dan pengawasan terhadap PPAT dan PPAT  Sementara dalam rangka menjalankan kode etik profesi PPAT. 11
Ditambahkan pula oleh beliau bahwa:
Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  PPAT  yang  dilakukan  oleh  Kepala Kantor sebagai berikut:
Ada  beberapa  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  pembinaan  dan pengawasan  ini.  Yakni  :  menyampaikan  dan  menjelaskan  kebijakan  dan peraturan pensertipikatan tanah serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPAT yang  telah  ditetapkan  oleh  Kepala  Badan  dan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku;  membantu  melakukan  sosialisasi,  diseminasi  kebijakan  dan peraturan pensertipikatan tanah serta petunjuk teknis; dan berupaya melakukan kegiatan  secara  periodik  melakukan  pengawasan  Kantor  PPAT  guna memastikan  ketertiban  administrasi,  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12
Senada  dengan  yang  dijelaskan  oleh  bapak  Nurman  Antoni,    Kepala  Badan Pertanahan Tanjung Jabung Barat bahwa:
“dalam  melakukan  Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  PPAT,  oleh  karena fungsi  ini  melekat  pada  tupoksi  kami  secara  intern  terhadap  PPAT,  dimana PPAT  ini  merupakan  pejabat  yang  memang  secara  organisasi  terkait  erat dengan kantor pertanahan, maka yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Membantu  menyampaikan  dan  menjelaskan  kebijakan  dan  peraturan pensertipikatan tanah serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPAT
2. Melakuakan pemeriksaan akta yang dibuat PPAT dan memberitahukan secara tertulis  kepada  PPAT  yang  bersangkutan  apabila  ditemukan  akta  yang  tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran haknya;
3. Terus  sedapat  mungkin  melakukan  pemeriksaan  mengenai  pelaksanaan kewajiban operasional PPAT . 13
Kemudian dijelaskan pula oleh beliau bahwa: “Berdasarkan  Pasal  53  ayat  (2)  Peraturan  Kepala  BPN  No.  1  Tahun  2006 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  PP  No.  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“Perka BPN 1/2006”) sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan  Kepala  BPN  No.  23  Tahun  2009 tentang  Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan bahwa Pengisian blanko akta dalam rangka  pembuatan akta PPAT harus dilakukan  sesuai  dengan  kejadian,  status  dan  data  yang  benar  serta didukung  dengan  dokumen  sesuaiperaturan  perundang-undangan.Bagi  setiap PPAT  berlaku  pula  Kode  Etik  PPAT  yang  mengatur  mengenai  larangan  dan kewajiban  bagi  PPAT.  Salah  satu  kewajiban  PPAT  adalah  bekerja  dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak (Pasal 3 huruf e Kode  Etik  PPAT).  Dengan  demikian,  pembuatan  Akta  Jual  Beli  (AJB)  yang
11 Rosyidin,  Wawancara Pejabat Pembinaan Dan Pengawasan Pertanahan Tanjung Jabung Barat, pada tgl. 29 Desember 2017
12 Rosyidin,  Wawancara Pejabat Pembinaan Dan Pengawasan Pertanahan Tanjung Jabung Barat, pada tgl. 29 Desember 2017
13 Nurman Antoni,  Wawancara Kepala Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Barat, pada tgl. 19 Desember 2017
tidak  sesuai  dengan  harga  transaksi  yang  sebenarnya  telah  melanggar  Perka BPN  1/2006  dan  Kode  Etik  PPAT  karena  ketidakbenaran  data  yang  ditulis dalam akta.” 14
Dari  pendapat  diatas,  penulis  menyimpulkan  bahwa:  terkait  dengan pembinaan  dan  pengawasan  ini,  Kantor  Pertanahan  Tanjung  Jabung  Barat merupakan  rekan  kerja  yang  secara  struktur  organisasi  merupakan  lembaga pemerintah yang melakukan pengawasan dan pembinaan mengingat PPAT adalah pejabat  yang  berwenang  membuat  akta  tanah  sebelum  sertifikan  dikeluarkan,. Kantor  Pertanahan  Tanjung  Jabung  Barat  khususnya  telah  berupaya  melakukan pengawasan terhadap PPAT sejalan dengan peraturan yang berlaku, karena Badan Pertanahan merupakan badan yang bertanggung jawab langsung atas pelanggaran yang dilakukan PPAT, dan pengawasan ini lebih bersifat fungsional, dimana telah diatur  dalam  pasal  56,  57  Perka  BPN  Nomor  1  Tahun  2006  sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Kepala BPN No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.
37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Merujuk pada pendapat Viktor Situmorang pada uraian sebelumnya, bahwa dari  berbagai  jenis  pengawasan  maka  menurut  penulis  pengawasan  dan pembinaan  yang  dilakukan  oleh  kantor  pertanahan  ini  merupakan  jenis pengawasan yang bersifat intern. Dimana  antara fungsinya terhadap fungsi PPAT memiliki tupoksi yang hierraki, oleh karena PPAT merupakan pejabat yang akan meneruskan  tugasnya  ke  kantor  pertanahan  untuk  penerbitan  sertifikat  dari  akta yang telah dibuatnya.
Selanjutnya terhadap sanksi apa yang akan diterapkan, Pasal 55 Perka BPN Nomor  1  Tahun  2006  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Kepala  BPN nomor  23  tahun  2009 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998,  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah mengatur bahwa  PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas  pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta.
Atas pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT, dalam  Pasal 28 Perka BPN 23/2009,  diatur  mengenai  pemberhentian,  pelanggaran  ringan,  serta  pelanggaran berat yang dilarang dilakukan oleh seorang PPAT.
Adapun  uraian  dari  ketentuan  hukum  atas  sanksi  yang  berlaku  dapat dilihat pada aturan berikut:
Pasal 28 (1)  PPAT  diberhentikan  dengan  hormat  dari  jabatannya  oleh  Kepala  Badan karena:
a. permintaan sendiri;
b. tidak  lagi  mampu  menjalankan  tugas  karena  keadaan  kesehatan  badan atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan berwenang atas permintaan Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk;
c. melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT;
d. diangkat sebagai PNS atau anggota TNI/POLRI.
(2)  PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan, karena:
14 Nurman Antoni,  Wawancara Kepala Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Barat, pada tgl. 19 Desember 2017
a. melakukan  pelanggaran  berat  terhadap  larangan  atau  kewajiban  sebagai PPAT;
b. dijatuhi  hukuman  kurungan/penjara  karena  melakukan  kejahatan perbuatan  pidana  yang  diancam  hukuman  kurungan  atau  penjara  paling lama 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. melanggar kode etik profesi.
(3)   Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain: a. memungut uang jasa melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. dalam  waktu  2  (dua)  bulan  setelah  berakhirnya  cuti  tidak  melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5);
c. tidak  menyampaikan  laporan  bulanan  mengenai  akta  yang  dibuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
d. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); dan
e. lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
(4)   Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
a. membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
b. melakukan  pembuatan  akta  sebagai  permufakatan  jahat  yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
c. melakukan  pembuatan  akta  di  luar  daerah  kerjanya  kecuali  yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3);
d. memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  di  dalam  akta  yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
e. membuka  kantor  cabang  atau  perwakilan  atau  bentuk  lainnya  yang terletak di luar dan atau di dalam daerah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
f. melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT;
g. pembuatan akta PPAT  yang dilakukan, sedangkan diketahui oleh PPAT yang  bersangkutan  bahwa  para  pihak  yang  berwenang  melakukan perbuatan  hukum  atau  kuasanya  sesuai  peraturan  perundang-undangan tidak hadir dihadapannya;
h. pembuatan  akta  mengenai  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan Rumah  Susun  yang  oleh  PPAT  yang  bersangkutan  diketahui  masih dalam sengketa yang mengakibatkan penghadap yang bersangkutan tidak berhak melakukan untuk perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta;
i. PPAT  tidak  membacakan  aktanya  dihadapan  para  pihak  maupun  pihak yang belum atau tidak berwenang melakukan perbuatan sesuai akta yang dibuatnya;
j. PPAT  membuat  akta  dihadapan  para  pihak  yang  tidak  berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya;
k. PPAT  membuat  akta  dalam  masa  dikenakan  sanksi  pemberhentian sementara atau dalam keadaan cuti;
l. lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
Pasal 29
(1)   Pemberhentian PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan Kepala Kantor Pertanahan melalui Kepala Kantor Wilayah.
(2)    Pemberhentian  sementara  PPAT  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11 Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  ditetapkan  oleh  Kepala  Badan berdasarkan  usulan  Kepala  Kantor  Pertanahan  melalui  Kepala  Kantor Wilayah.
Selanjutkan Menurut Dorika, SH selaku PPAT, menjelaskan bahwa: “berdasarkan  pada  Perka  BPN  1/2006  pemberian  keterangan  yang  tidak benar  dalam  akta  adalah  termasuk  pelanggaran  berat  oleh  PPAT  yang dapat  dikenakan  sanksi  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari jabatannya oleh Kepala Badan Pertanahaan Nasional Indonesia”. 15
Dijelaskan pula oleh bapak Rasyidin selaku pejabat Ppengawasan dan pembinaan PPAT bahwa:
Mengenai  sanksi  yang  dapat  dikenakan  terhadap  PPAT  juga  ditetapkan dalam Pasal  6  ayat  (1)  Kode  Etik  PPAT yakni  bagi  anggota  yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenai sanksi berupa:
a. Teguran;
b. Peringatan;
c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan IPPAT;
d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT;
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT.
Penjatuhan  sanksi-sanksi  tersebut  disesuaikan  dengan  kuantitas  dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut” 16
Kemudian  dijelaskan  oleh  Irzan  Hutagalung,  SH,  PPAT  Wilayah  Tanjung Jabung Barat bahwa:
Sebagai  PPAT  ,  kami    selalu  diundang  untuk  ikut  dalam  kegiatan pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  bekerjasama  dengan IPPAT,  dalam  pertemuan  tersebut  selalu  diberikan  data  PPAT  yang  telah melakukan  pelanggaran  dan  sanksi  yang  telah  diterapkan,  dan  sepertinya dua  tahun  terahir  ini  yakni  2016  ada  satu  pelanggaran  yang  diberi  sanksi teguran  dan  peringatan  tertulis  atas  kesalahannya,  dan    Tahun  2017  yang imelakukan pelanggaran hanya sebatas pelanggaran ketertiban administrasi, artinya  kami  sebagai  PPAT  sangat  serius  dan  berhati-hati  dalam melaksanakan tugas kami. 17
Selanjutnya  dapat  disimpulkan  bahwa  kegiatan  pembinaan  dan pengawasan  ini  merupakan  sarana  penting  dan  efektif  dalam  mengatasi tindakan PPAT  yang  terkadang  kurang  teliti, apalagi  terhadap  beberapa tanah  yang  masih dalam  persengketaan.  Kantor  pertanahan  merupakan  yang  berwenang melaksanakan kegiatan ini, dan untuk pelanggaran ataupun sanksi yang diterapkan kantor pertanahan juga bekerja sama dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan  dewan  kehormatan  kode  etik  PPAT.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  prinsip kehati-hatian sangat penting ditaati oleh PPAT dalam kinerja yang dilakukannya, mengingat  telah  dirumuskannya  aturan  berupa  Peraturan  Kepala  Badan
15 Dorika,  wawancara  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Tanjung  Jabung  Barat,  pada  tgl.  03 Januari 2018
16 Rasyidin, wawancara pejabat Pengawasan dan pembinaan PPAT, pada tgl. 29 desember 2017
17 Irzan Hutagalung,    Pejabat  Pembuat  Akta Tanah Tanjung   Jabung    Barat, pada tgl. 03 Januari 2018
Pertanahan  Nasional  Nomor  23  Tahun  2009,  secara  rinci  telang  mengatur  jenis pelanggaran beserta sanksinya, untuk dijadikan pedoman kinerja baik bagi kantor pertanhan  maupun  PPAT.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Sri  Soemantri  bahwa “dalam  menjalankan  fungsi  dan  kewajibannya  pemerintah  harus  selalu  berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku” 18
Instrumen  hukum  dalam  pelaksanaan  fungsi  kantor  pertanahan  khususnya Tanjung  Jabung  Barat  berpedoman  pada  Perka  BPN  Nomor  23  Tahun  2009, Dimana  BPN  merupakan  Badan  yang  dibentuk  pemerintah  dalam  rangka melaksanakan  fungsi  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  kinerja  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah.    Fungsi  ini  dilakukan  dengan  sifat  fungsional  dan merupakan  jenis  fungsi  intern,  mengingat  PPAT  dan  Badan  Pertanahan  secara fungsional memiliki kinerja yang hierarki. Adapaun selain Badan Pertanahan juga melibatkan  Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  beserta  dewan  kehormatan  kode etik PPAT.

## SIMPULAN
Disimpulkan  bahwa  instrumen  hukum  dalam  pelaksanaan  fungsi  kantor pertanahan  khususnya  Tanjung  Jabung  Barat  berpedoman  pada  Perka  BPN Nomor  23  Tahun  2009,  Dimana  BPN  merupakan  Badan  yang  dibentuk pemerintah  dalam  rangka  melaksanakan  fungsi  pembinaan  dan  pengawasan terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah.  Fungsi ini dilakukan dengan sifat fungsional  dan  merupakan  jenis  fungsi  intern,  mengingat  PPAT  dan  Badan Pertanahan  secara  fungsional  memiliki  kinerja  yang  hierarki.  Adapaun  selain Badan  Pertanahan  juga  melibatkan  Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  beserta dewan kehormatan kode etik PPAT.

## DAFTAR PUSTAKA
A.P.  Parlindungan, Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  (Berdasarkan  PP.24 Tahun  1997  dilengkapi  dengan  Peraturan  Jabatan  Pembuat  Akta  Tanah  PP.37 Tahun1998) ,  Bandung, Mandar Maju. 1999.
Bagir  Manan,  2000  dalam  G.  Kartasapoetra, Masalah  Pertanahan  di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 1992 Irfan  Fachruddin, Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan Pemerintah, Bandung, Alumni, 2004. Sri  Soemantri, Bunga  Rampai  Hukum  Tata  Negara ,  Bandung,  Alumni, 1992. Victor  M.  Situmorang, Aspek  Hukum  Pengawasan  Melekat ,  Jakarta:  PT Rineka Cipta, 1994.
Sujanto, 1987, dalam artikel diakses melalui:http//artikel.com.//pada tanggal
10 November 2017.
Edy Sudaryanto, 2 oktober 2012, diakses melalui:
http//makalah.hukum.online// tanggal 12 oktober 2017.
Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun  2006 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Kepala  BPN  No.  23  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Kepala  BPN  No.  1  Tahun  2006  tentang
18 Sri  Soemantri, Bunga  Rampai  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Alumni,  Bandung  1992, hal. 29
Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah .
Undang-Undang  Nomor. 5  Tahun  1960   Tentang.  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria