Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
e-ISSN 2714-5778 | p-ISSN 2746-4733
Vol. 5, No. 1, November 2023, Doi: http://doi.org/10.36709/amalilmiah.v4i2.106 Availaible Online at https://amalilmiah.uho.ac.id

## Pendampingan Desain Kawasan Wisata Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buton
La Pande Jurumai 1) *, Afri Ahyarky Abidin 1) , Dian Puteri Nurbaity 1) , Elvina Sari Taufiq 1) , Samsul 2) , La Sianto 3)
1 Program Studi Arsitektur, Universitas Muhammadiyah Kendari, Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 10, Kota Kendari, Indonesia.
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36, Kota Baubau, Indonesia
3 Program Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36, Kota
Baubau, Indonesia Diterima: 5 Mei 2023 Direvisi: 3 September 2023 Disetujui: 4 November 2023
Abstrak
Untuk mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan  kepariwisataan  kabupaten  yang  tertuang  dalam  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  (RIPPARDA)  Daerah  Kabupaten  Buton  tahun  2021-2026.  Program  pengabdian  ini bertujuan  mengajak,  mengarahkan,  membina  pemuda  dalam  hal  ini  Karang  Taruna  Kelurahan Awainulu untuk menggali potensi wisata daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan  Awainulu.  Metode  yang  digunakan,  yaitu  observasi  kawasan,  sosialisasi,  koordinasi,  dan penyelesaian  administras.  Pengabdian  ini  menghasilkan  master  plan  kawasan  wisata  mangrove, gambar  3D  wisata  mangrove,  sarana  olahraga,  sumber  pendanaan,  serta  rekomendasi pengembangan  potensi  kawasan  dari  pemerintah  daerah  berupa  rekomendasi,  penyampaian,  dan himbauan dari instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup  Pemerintah  Kabupaten  Buton, Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit III Lakompa dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton. Dimungkinkan terjalin koordinasi baik antara seluruh stakeholders  yang  berkaitan  dengan  melakukan  beberapa  langkah  seprti  identifikasi  masalah, penyusunan  rencana  strategis  bersama,  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  semua  aktivitas, melibatkan  masyarakat,  kolaborasi  dengan  pihak  eksternal,  penyuluhan  dan  pendidikan  kepada seluruh  stakeholders  tentang  pentingnya  pembangunan  pariwisata  yang  berkelanjutan  dan mensejahterakan.
Kata kunci: desain; kawasan wisata; mangrove inanggeu.

## Mangrove Tourism Area Design Assistance Based on Community Empowerment in Buton Regency
Abstract
To  support  the  vision,  mission,  goals,  objectives,  and  direction  of  policies,  strategies,  and indications  of  district  tourism  development  programs  as  set  out  in  the  Master  Plan  for  Tourism Development  (RIPPARDA)  of  Buton  Regency  for  2021-2026.  This  service  program  aims  to  invite, direct, foster youth in this case the Youth Organization of Awainulu Village to explore the potential of regional tourism in order to improve the welfare of the Awainulu Village community. The methods used are area observation, socialization, coordination, and administrative settlement. This service produces
Pendampingan Desain Kawasan Wisata Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buton
a master plan for mangrove tourism areas, 3D pictures of mangrove tourism, sports facilities, funding sources, as well as recommendations for the development of potential areas from local governments in the form of recommendations, submissions, and appeals from related agencies such as the Buton Regency Government Environment Service, Forestry Service Unit UPTD Forest Management Unit III Lakompa and the Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR) of Buton Regency. It is possible to establish good coordination among all relevant stakeholders by taking several steps such as  problem  identification,  joint  strategic  planning,  transparency  and  accountability  in  all  activities, involving the community, collaborating with external parties, and providing education and awareness to  all  stakeholders  about  the  importance  of  sustainable  and  community-benefiting  tourism development.
Keywords: design; tourism area; mangrove inanggeu.

## PENDAHULUAN
Pariwisata  menjadi  salah  satu  sektor  yang memiliki  potensi  ekonomi  yang signifikan, serta dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan lingkungan (Agung, 2015; Hermawan,  2016; Mulyana,  2019;  Susilawati,  2016). Wilayah mangrove seringkali  menjadi daya  tarik  pariwisata  yang  unik  karena  ekosistemnya  yang  kaya  biodiversitas  dan  fungsi ekologisnya  yang  penting  (Latuconsina,  2021;  Purnomo  et  al.,  2013;  Sambu  et  al.,  2018). Kelurahan  Awainulu  di  Kabupaten  Buton,  Indonesia,  memiliki  potensi  besar  untuk mengembangkan  kawasan  wisata  mangrove  yang  menarik  wisatawan,  memberikan penghasilan  tambahan  bagi  masyarakat  setempat,  dan  meningkatkan  kesadaran  akan pentingnya pelestarian alam. Luas wilayah daratan Kabupaten Buton adalah 1.648,04 km2, dengan  luasan  tersebut  jika  secara  oceanografi,  Kabupaten  Buton  memiliki  perairan  laut yang  masih  luas,  yang  diperkirakan  kondisi  sebelum  pemekaran  tahun  2014  sekitar 21.054,69 km2 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2022). Hasil penelitian yang telah dilakukan  oleh  ahli  kelautan  Indonesia  dan  luar  negeri  menunjukkan  bahwa  pulau  Buton memiliki potensi perairan untuk wisata bahari yang sangat indah bila dibandingkan dengan daerah-daerah wisata bahari lainnya di Indonesai (Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2022).  Untuk  Kecamatan  Pasarwajo  sendiri  memiliki  jumlah  polupasi  45.323  jumlah  jiwa dengan  laju  pertumbuhan  penduduk  sebesar  1,79%  per  kecamatan  di  Kabupaten  Buton tahun 2021 (BPS 2021). Menurut (BPS 2021), khusus kelurahan Awainulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.717 jiwa dengan luasan daratan sebesar 3,14 km2. Jika ditinjau dari sisi  jumlah  tenaga  kerja  dan  kesejahteraan  rakyat,  masyarakat  Kabupaten  Buton  masih banyak  yang  belum  memiliki  pekerjaan  dengan  menepati  34,66%  bukan  angkatan  kerja (Renutama 2021).
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARDA) Daerah Kabupaten Buton tahun 2021-2026 telah mengatur regulasi pengembangan kepariwisataan ((PERDA) 2021), dengan  demikian,  melihat  potensi  wisata  bahari  yang  cukup  baik  dan  tersedia  di  wilayah pesisir pantai Kelurahan Awainulu, pengusul mengajukan desain kawasan wisata mangrove inanggeu, harapannya dapat mengubah kesejahteraan masyarakat dengan adanya tempat wisata mangrove dan sarana penunjang lainnya.
Bukan  hal  yang  mudah  menggandeng  Karang  Taruna  Keluraha  Awainulu,  untuk mengajak  dan  mendampingi  dalam  meninjau  potensi  wisata  mangrove  dan  meninjau permasalahan yang ada. Dari hasil observasi awal, banyak kendala pada lahan mangrove yang  menjadi  lokasi  hutan  lindung  dan  lokasi  sarana  penunjang  yang  lahannya  belum dibebaskan.
Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5 (1) (2023) : 13-23 La Pande Jurumai, Afri Ahyarky Abidin, Dian Puteri Nurbaity, Elvina Sari Taufiq, Samsul, La Sianto
Melihat potensi dan permasalahan kawasan mangrove yang terdapat pada Kelurahan Awainulu,  maka  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  diharapkan  dapat  mendukung Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARDA) Daerah Kabupaten Buton tahun 2021-2026  serta  membantu  memecahkan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  mitra. Berdasarkan  hasil  observasi  dan  penelusuran  awal,  maka  didapatkan  permasalahan  yang dihadapi  mitra  yang  berkaitan  dengan  rencana  pengembangan  kawasan  mangrove inanggeu.  Permasalahan  yang  dihadapi  mitra  Karang  Taruna  Awainulu  adalah  kawasan wisata mangrove inanggeu sebagai kawasan lindung dan lahan penunjang wisata mangrove inanggeu  belum  dihibahkan  ke  pemerintah  kelurahan  Awainulu.  Selain  itu,  Karang  Taruna Awainulu  belum  mengetahui  prosedur  pengurusan  hibah  tanah,  belum  memiliki  desain rencana  kawasan mangrove  inanggeu  serta  sarana  penunjan  lainnya.  Dengan  memahami latar belakang ini, pendampingan desain kawasan wisata mangrove di Kelurahan Awainulu diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  positif  dalam  pembangunan  ekonomi  lokal  dan pelestarian alam, sambil memberikan pengalaman wisata yang bermakna bagi pengunjung. Hal  ini  juga  mencerminkan  kesadaran  akan  pentingnya  mengelola  pariwisata  dengan berkelanjutan dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat setempat.

## METODE
Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan beberapa tahap: Sebelum  observasi  kawasan  mangrove,  terlebih  dahulu  antara  mitra  dalam  hal  ini  Karang Taruna  Awainulu,  tokoh  pemuda,  tokoh  adat  dan  pengusul  PKM  melakukan diskusi/pendampingan  internal  untuk  menggali  informasi  dengan  cara  rapat  atau  diskusi. Kemudian  proses  observasi  dilakukan  pada  hari  Selasa  tanggal  25  Mei  2022  melibatkan stakeholder,  dengan  tujuan  mendata  titik-titik  koordinat  area  yang  akan  dipetakan, menganalisis batas-batas area wisata dan sarana penunjangnya.

## Gambar 1. Observasi Kawasan Wisata Mangrove
Sosialisasi awal dilakukan pada mitra dalam hal ini adalah Karang Taruna Kelurahan Awainulu,  tujuan  utama  dari  sosialisasi  awal  ini  adalah  untuk  menginformasikan  mitra tentang  proyek  pendampingan,  mengukur  tingkat  pemahaman  mereka  tentang  potensi wisata  mangrove,  dan  membangun  dukungan  mereka  untuk  proyek  ini.  Sosialisasi  awal yang efektif dapat membantu membangun dukungan dan kolaborasi yang kuat antara proyek pendampingan  dan  mitra  lokal  seperti  Karang  Taruna.  Hal  ini  merupakan  langkah  penting
Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5 (1) (2023) : 13-23 Pendampingan Desain Kawasan Wisata Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buton
dalam memastikan keberhasilan dan berkelanjutan proyek pengembangan kawasan wisata mangrove di Kelurahan Awainulu, Kabupaten Buton.

## Gambar 2. Karang Taruna Kelurahan Awainulu
Sosialisasi ke masyarakat kelurahan dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui titk  lokasi  dan  potensi  wisata  yang  akan  dikembangkan  pada  area  wisata  Mangrove inanggeu.  Sosialisasi  kepada  masyarakat  Kelurahan  Inanggeu  adalah  langkah  penting dalam  memastikan  kesuksesan  proyek  pengembangan  area  wisata  mangrove.  Tujuan utama  sosialisasi  ini  adalah  untuk  memberi  tahu  masyarakat  tentang  potensi  wisata  yang akan  dikembangkan,  lokasi  tepatnya,  dan  manfaat  yang  dapat  diharapkan.  Berikut  adalah langkah-langkah  diambil  dalam  sosialisasi  kepada  masyarakat  Kelurahan  Inanggeu:  a) persiapan  materi  dan  informatif  yang  mencakup  gambaran  umum  tentang  proyek pengembangan  wisata  mangrove,  termasuk  tujuan,  manfaat,  rencana,  dan  lokasi;  b) menggunakan  berbagai  saluran  komunikasi  yang  relevan  untuk  mencapai  sebanyak mungkin  masyarakat,  termasuk  pertemuan  langsung,  pengumuman  di  media  lokal,  papan informasi,  dan  media  sosial;  c)  mengajak  perwakilan  masyarakat,  seperti  kepala  dusun, tokoh  masyarakat,  tokoh  pemuda,  dan  anggota  Karang  Taruna,  untuk  membantu  dalam menyampaikan informasi kepada warga; d) menyampaikan dengan rinci manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat setempat dari pengembangan wisata mangrove, seperti peluang pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan peningkatan infrastruktur.
Sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Inanggeu harus menjadi langkah awal yang inklusif dalam membangun dukungan dan partisipasi mereka dalam proyek pengembangan wisata  mangrove.  Masyarakat  yang  terlibat  dan  memiliki  pemahaman  yang  baik  tentang manfaat proyek cenderung lebih mendukung implementasinya, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang program ini.
Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5 (1) (2023) : 13-23 La Pande Jurumai, Afri Ahyarky Abidin, Dian Puteri Nurbaity, Elvina Sari Taufiq, Samsul, La Sianto
Gambar 3. Sosialisasi Kawasan Wisata Mangrove Inanggeu
Koordinasi dimaksudkan untuk mengurai permasalahan yang diperoleh mitra (Karang Taruna  Kelurahan  Awainulu),  mengkomunikasikan  penyelesaian  masalah  dengan  tokoh pemuda, tokoh adat, dan pemerintah kelurahan,

## Gambar 4. Koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan
Setelah tahapan koordinasi dengan internal karang taruna, tokoh pemuda, tokoh adat dan  pemerintah  kelurahan.  Langkah  selanjutnya  adalah  proses  pengurusan  administrasi pembebasan  lahan  penunjang  untuk  sarana  olahraga,  diskusi  dengan  instansi  terkait mengenai  status  lahan  penunjang  dan  rencana  lahan  mangrove  inanggeu  Kelurahan Awainulu. Tahap ini adalah tahap yang sangat krusial dikarenakan penyelesaian administrasi merupakan  penentu  apakah  dilanjutkan  dan  atau  tidak  pelaksanaan  rencana  wisata mangrove.  Mitra  juga  banyak  menemukan  pelajaran  dalam  pengurusan  administrasi,  yaitu mulai dari:
a. Surat usulan Karang Taruna Tunas Awainulu Nomor: 001/KT-TA/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022  perihal    penentuan  daerah  konservasi  atas  kegiatan  pemanfaatan  ruang  guna pengembangan ekowisata, area publik, dan pembangunan sarana olahraga di Kelurahan Awainulu Kecamatan Pasarwajo, yang di tujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Buton.
b. Surat usulan Karang Taruna Tunas Awainulu Nomor: 004/KT-TA/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022  perihal  penentuan  daerah  konservasi  yang  ditujukan  ke  Dinas  Kehutanan  UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit III Lakompa.
Pendampingan Desain Kawasan Wisata Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buton
c. Surat  usulan  Karang  Taruna Tunas  Awainulu dalam  hal  ini  di  walili  oleh  saudara  Agus, S.E.  Nomor:  005/KT-TA/VI/2022  tanggal  10  Juni  2022  perihal  permohonan  kesesuaian aspek tata ruang yang ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat  lokal,  terutama  melalui  kelompok  Karang  Taruna,  telah  diberdayakan untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan promosi kawasan wisata mangrove. Sosialisasi dan  pendidikan  mengenai  pelestarian  lingkungan  telah  meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan  masyarakat  dalam  menjaga  ekosistem  mangrove  denga  tidak  membuang sampah  di  area  mangrove,  menebang  pohon  mangrove,  dan  melakukan  penanaman kembali bibit mangrove.
Pendampingan yang intensif Karang Taruna Tunas Awainulu mengajarkan pada mitra tertib administrasi sebelum pelaksanaan perencanaan desain kawasan wisata mangrove dan sarana  penunjang  (lapangan  futsal).  Tertib  administrasi  tersebut  menghasilkan  beberapa rekomendasi surat dari dinas terkait, yaitu:
1. Menindak lanjuti surat usulan Karang Taruna Tunas Awainulu Nomor: 001/KT-TA/VI/2022 tanggal  2  Juni  2022  perihal    penentuan  daerah  konservasi  atas  kegiatan  pemanfaatan ruang guna pengembangan ekowisata, area publik, dan pembangunan sarana olahraga di Kelurahan Awainulu Kecamatan Pasarwajo yang di tujukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  Pemerintah  Kabupaten  Buton,  dengan  surat  balasan  Nomor:  660.1/67  dan berdasarkan  hasil  telaah  teknis  Nomor:  660.1/05/TT/VI2022  tanggal  7  Juni  2022,  maka disampaikan hal sebagai berikut:
a. Penanggungjawab  kegiatan  dapat  melaksanakan  konsultasi  penentuan  daerah konservasi  pada  Unit  Pengelola  Kawasan  Konservasi  atau  instansi  lain  yang membidangi (UPTD) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Unit III wilayah Lakompa.
b. Sehubungan  dengan  adanya  rencana  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  guna pengembangan ekowisata dan area publik serta pembangunan sarana olahraga pada lokasi  tersebut  maka  diperlukan  surat  keterangan  kesesuaian  tata  ruang  dari  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton.
2. Memperhatikan surat usulan Karang Taruna Tunas Awainulu Nomor: 004/KT-TA/VI/2022 tanggal  9  Juni  2022  perihal  penentuan  daerah  konservasi  yang  ditujukan  ke  Dinas Kehutanan  UPTD  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Unit  III  Lakompa,  menghasilkan surat  balasan  Nomor:  522/35/KPH-III/2022  tanggal  9  Juni  2022,  menyampaikan  hal-hal sebagai berikut:
a. Hasil  telaah  di  atas  peta  Perubahan  Peruntukan  Kawasan  Hutan  Menjadi  Bukan Kawasan  Hutan  dan  Perubahan  antar  fungsi  Kawasan  Hutan  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara  (SK  Menhut  Nomor:  SK.465/Menhut-II/2011  tanggal  9  Agustus  2011) (Peraturan Pemerintah, 2012), serta berdasarkan hasil survey lapangan bahwasanya lokasi  (Koordinat  UTM,  X  =  482957,  Y  =  9389176)  yang  dimaksud  berada  di  Areal Penggunaan Lain (APL).
La Pande Jurumai, Afri Ahyarky Abidin, Dian Puteri Nurbaity, Elvina Sari Taufiq, Samsul, La Sianto
Gambar 5. Lokasi Survey (Sarana Olahraga)
b. Berdasarkan pada point a di atas, secara ruang lokasi tersebut adalah Bukan Kawasan Hutan  dan  berada  di  luar  Kawasan  Hutan,  sehingga  dari  kewenangannya  berada  di dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.
c. Sehubungan dengan point b di atas, di dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk Rencana Ekowisata, Area Publik, dan Pembangunan Sarana Olah Raga, tetap harus memperhatikan kaidah Lingkungan Hidup yang lestari dan RTRW Kabupaten Buton.
d. Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  (point  a-c),  pada  prinsipnya  dapat dipertimbangkan  untuk merealisasikan  kegiatan  tersebut.  Sebelum  mendapatkan  izin yang dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang (Bupati Buton),  dihimbau untuk  tidak melakukan kegiatan apapun di atas areal yang dimohon.
3. Menindaklanjuti surat usulan Karang Taruna Tunas Awainulu dalam hal ini di wakili oleh saudara Agus, S.E. Nomor: 005/KT-TA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 dan memperhatikan surat  KPH  Nomor:  522/35/KPH-III/2022  tanggal  9  Juni  2022  yang  ditujukan  ke  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  (PUPR)  Kabupaten  Buton  yang  tertuang  dalam surat  balasan  Nomor:  600/107  tanggal  13  Juni  2022,  disampaikan  bahwa  kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan pertimbangan beberapa hal sebagai berikut:
a. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Kabupaten  Buton  Tahun  2013-2033  khususnya  pada  Rencana  Pola  Ruang Kabupaten  Buton,  Lokasi  yang  direncanakan tersebut merupakan  kawasan  budidaya untuk kawasan peruntukan permukiman.
b. Dalam  pelaksanaan  kegiatannya  harus  tetap  mematuhi/memperhatikan  persyaratan yang  diatur  dalam  Lampiran  XX  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Buton  Tahun  2013-2033  tentang Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Peruntukan Permukiman.
Pendampingan Desain Kawasan Wisata Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buton
c. Kawasan Peruntukan Permukiman atau bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan  tempat  tinggal  atau  lingkungan  hunian  dan  tempat  kegiatan  yang mendukung  perikehidupan  dan  penghidupan  (Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng, 2017).
d. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang tersebut dipergunakan sebagai salah satu persyaratan  untuk  proses  administrasi  perizinan  terkait  lainnya  dan  dapat  ditinjau kembali/dibatalkan  apabila  dikemudian  hari  terdapat  ketidaksesuaian  dengan peraturan  perundang-undangan  bidang  penataan  ruang  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Berdasarkan  rekomendasi,  penyampaian,  dan  himbauan  dari  dinas-dinas  terkait, kemudian  ditindaklanjuti  dengan  usulan  untuk  mengeluarkan  izin  oleh  pemerintah  daerah adalah Bupati Buton. Kemudian mitra dan pengusul PKM melakukan penggambaran master plan.  Master  plan  adalah  desain  atau  gambaran  perencanaan  project  secara  umum  dan khusus yang meberikan  informasi-informasi  yang dituangkan  secara visual  (Faridah,  2021; Joseph  et  al.,  2020;  Riana  et  al.,  2014;  Rizaldi  &  Nugroho,  2020).  Proses  gambar  master plan dilakukan setelah proses survey lapangan, menentukan titik-titik area wisata, membagi area-area  utama  (wisata  mangrove)  dengan  luas  3,93  Ha  dan  area  penunjang  (sarana olahraga) dengan luas 0,34 Ha, dan menganalisisnya sesuai dengan kondisi topografi, luas area,  kebutuhan  masyarakat,  dan  lainnya  sehingga  dituangkan  dalam  bentuk  gambar rencana sarana olahraga dan wisata mangrove inanggeu.
Gambar 6. Master Plan Wisata Mangrove Inanggeu dan Sarana Olah Raga
Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5 (1) (2023) : 13-23 La Pande Jurumai, Afri Ahyarky Abidin, Dian Puteri Nurbaity, Elvina Sari Taufiq, Samsul, La Sianto
Desain  kawasan  wisata  merupakan  gambaran  secara  visual  bentangan  permukaan yang  akan  dikunjungi    atau   didatangi    oleh  banyak    (wisatawan)  secara continue  karena memiliki daya tarik yang berbeda  (Bambang Supriadi & Roedjinandari, 2017; Barambae et al., 2019; Gunardi, 2010). Desain kawasan wisata mangrove inanggeu disesuaikan dengan tracking  mangrove  yang  ada  pada  peta  master  plan,  hal  tersebut  dilakukan  karena  sudah melalui  proses  analisis  dan  meyesuaikan  dengan  posisi  pohon  mangrove  yang  ada  agar tidak merusak, dan menebang pohon mangrove sesuai arahan dinas terkait.
Gambar 7. Menara Pandang dan Tracking Mangrove Inanggeu
Untuk  mendukung  sarana  utama  (wisata  mangrove),  maka  diperlukan  sarana pendukung.  Sarana  pendukung  yang  potensial  untuk  meningkatkan  potensi  mitra  dan mampu meningkatkan ekonomi mitra dan masyarakat setempat adalah dengan menhadirkan lapangan  futsal  indoor.  Untuk  desain  awal  yang  diusulkan  mitra  dan  pengusul  adalah lapangan futsal outdoor.

## Gambar 8. Gambar lapangan futsal
Demi  melanjutkan  program  ini,  maka  dibutuhkan  sumber  pendanaan  yang  jelas. Adapun Sumber pendanaan yaitu Dispora Kabupaten Buton, DPRD Kabupaten Buton, para pengusaha Kelurahan Awainulu yang ada di daerah dan luar daerah Kabupaten Buton, dana dan  usaha  Karang  Taruna  Tunas  Awainulu,  serta  dana-dana  lainnya  yang  sifatnya  tidak mengikat.
Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5 (1) (2023) : 13-23 Pendampingan Desain Kawasan Wisata Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buton

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dengan terlaksananya kegiatan PKM ini, dapat merangsang kemampuan administrasi mitra,  meningkatkan  kepekaan  terhadap  potensi  wisata  daerah,  dan  dapat  meningkatkan ekeonomi  mitra  dan  masyarakat  kelurahan  Awainulu.  Diharapkan  pemerintah  daerah kabupaten  Buton  selalu  mensupport  dalam  bentuk  kelancaran  proses  administrasi  hibah yang diajukan oleh pemerintah kelurahan Awainulu, Tokoh Adat, Karang Taruna Kelurahan Awainulu  sehingga  seluruh  kegiatan  yang  direncanakan  dapat  berjalan  sesuai  dengan harapan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  A.  A.  G.  (2015).  Pengembangan  model  wisata  edukasi-ekonomi  berbasis  industri kreatif  berwawasan  kearifan  lokal  untuk  meningkatkan  ekonomi  masyarakat. Jurnal Ilmu  Sosial  Dan  Humaniora,  4(2),  585-597. https://doi.org/10.23887/jish- undiksha.v4i2.6380
Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton (2021). Kecamatan Pasarwajo Dalam Angka 2021. Buton: Badan Pusat Statistik. Pp. 1 – 192.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton (2022). Kabupaten Buton Dalam Angka 2022. Buton: Badan Pusat Statistik. Pp. 1 – 268.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Bantaeng  (2017). Laporan  Akhir: Rencana  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas  Permukiman  Kumuh  Perkotaan Kabupaten Bantaeng. Bantaeng: Pemerintah Kabupaten Bantaeng
Barambae, Y. E., Egam, P. P., & Siregar, F. O. P. (2019). Perencanaan kawasan pariwisata di Kecamatan Tomohon Selatan. Spasial, 6(3), 609 – 618.
Faridah,  E.  Y.  (2021).  Perancangan  Master  Plan  Kebun  Eduwisata  Bendosari  dengan Merespon Keadaan Alam. Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, 21(1), 13-26.
Gunardi, G. (2010). Identifikasi Potensi Kawasan Wisata Kali Pasir, Kota Tangerang. Jurnal Planesa, 1(1), 28-35.
Hermawan,  H.  (2016).  Dampak  Pengembangan  Desa  Wisata  Nglanggeran  terhadap ekonomi masyarakat lokal. Jurnal Pariwisata, 3(2), 105-117.
Joseph, C., Telussa, M. F., & Latupeirissa, J. E. (2020). Perencanaan master plan kawasan objek wisata pantai kuako kecamatan amahai kabupaten maluku tengah. Manumata: Jurnal Ilmu Teknik, 6(2), 53-61.
Latuconsina, H. (2021). Ekologi Ikan Perairan Tropis: Biodiversitas Adaptasi Ancaman dan Pengelolaannya. Yogyakarta: UGM PRESS.
Mulyana,  E.  (2019).  Upaya  pemberdayaan  ekonomi,  sosial  dan  budaya  pada  masyarakat melalui pengembangan bisnis ekowisata. Business Innovation and Entrepreneurship Journal, 1(1), 38-43.
Peraturan Daerah Kabupaten Buton (2021). Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Kepariwisataan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021-2026 .” 1– 78.
Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5 (1) (2023) : 13-23 La Pande Jurumai, Afri Ahyarky Abidin, Dian Puteri Nurbaity, Elvina Sari Taufiq, Samsul, La Sianto
Peraturan  Pemerintah  (2012). Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan Republik Indonesia tentang Penetapan Lokasi Fasilitas Pada 3 (Tiga) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 5 (Lima) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. Pp. 1-6.
Purnomo, H., Sulistyantara, B., & Gunawan, A. (2013). Peluang usaha ekowisata di kawasan cagar  alam  Pulau  Sempu,  Jawa  Timur. Jurnal  Penelitian  Sosial  Dan  Ekonomi Kehutanan, 10(4), 247-263.
Riana,  I.  G.,  Wiagustini,  N.  L.  P.,  &  Meydianawathi,  L.  G.  (2014).  Master  Plan  UMKM Berbasis Perikanan Untuk Meningkatkan Pengolahan Produk Ikan yang Memiliki Nilai Tambah Tinggi. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 7(2), 102-119.
Rizaldi, S., & Nugroho, A. K. (2020). Sistem Master Plan Smart City Kabupaten Banyumas. Jurnal Teknik Informatika (Jutif), 1(1), 45-51.
Renutama,  Alinca  Wedear.  (2021). Statistik  Ketenaga  Kerjaan  Kabupaten  Buton  2021. Buton: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton. Pp. 1 – 90.
Sambu,  A.  H.,  Sribianti,  I.,  &  Chadijah,  A.  (2018). Model  Pengelolaan  Mangrove  Berbasis Ekologi dan Ekonomi. Makassar: Inti Mediatama.
Susilawati,  S.  (2016).  Pengembangan  ekowisata sebagai salah  satu  upaya  pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi di masyarakat. Jurnal Geografi Gea, 8(1), 43-50.
Supriadi,  B.,  &  Roedjinandari,  N.  (2017). Perencanaan  dan  Pengembangan  Destinasi Pariwisata. Malang: Universitas Negeri Malang.