E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 6, N O . 2, 2022
Prodi Ekonomi Syariah Volume 6, No. 2
Juli-Desember 2022
Halaman: 15-21

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis

## Persepsi Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf Di Dusun Sarampu I Desa Kuajang

## Nurbaeti, Sappeami, Burhanuddin Ahmad, & Nurfitriani

## IAI DDI Polewali Mandar
INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Submit 3 Agustus 2022 Revisi 6 September 2022
Diterima 3 Oktober 2022
Kata Kunci:
Persepsi, Sertifikasi Tanah Wakaf
A B S T R A C T
The problems studied in this study are: To find out how the public's perception of Waqf Land Certification.This type of research  is  qualitative  research,  namely  research  that  produces  descriptive  data  in  the  form  of  written  or  spoken words  from  people  and  observed  behavior.  Data  was  collected  using  observation,  in-depth  interviews  and documentation. In this way, researchers look for data on waqf land regarding public responses or knowledge about Waqf Land at the Al-Ma'arif Sarampu Mosque.The results of the interview show that in the village of Sarampu I there are still some people who do not know the importance of waqf land certification, but there are still many who do not know about the procedure for making Waqf Land Certification from the National Land Agency (BPN) Office, while Waqf Land in Sarampu I Hamlet is not yet certified, but has been measured by the National Land Agency (BPN) in 2013, and until now the Waqf Land Certification has not been published, this is due to Nadzir's lack of attention in the issuance of the Waqf Land Certification.
A B S T R A K
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:  Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang Sertifikasi  Tanah  Wakaf,  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  yakni  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata  -  kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Pengumpulan  data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara mandalam dan dokumentasi. Dengan begitu peneliti mencari tau data-data tanah wakaf mengenai tanggapan atau pengetahuan masyarakat tentang Tanah Wakaf di Masjid Al- Ma’arif  Sarampu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Dusun  Sarampu  I  masih  ada  sebagian  masyarakat  yang  belum mengetahui akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf, dan masih banyak yang belum mengetahui mengenai prosedur pembuatan Sertifikasi Tanah Wakaf dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), adapun Tanah Wakaf di Dusun Sarampu I belum bersertifikasi, tapi sudah di ukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2013, dan sampai saat ini Sertifikasi Tanah Wakaf tersebut belum terbit, hal ini dikarenakan kurangnya perhatian Nadzir dalam penerbitan Sertifikasi Tanah Wakaf tersebut.

## Cara Mengutip:
Nurbaeti.,Sappeami.,  Ahmad,  Burhanuddin.,  &  Nurfitriani.  (2022).  Persepsi  Masyarakat  Tentang  Sertifikasi  Tanah  Wakaf  Di Dusun Sarampu I Desa Kuajang, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 6(2), 15-21.

## 1. PENDAHULUAN
Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Wakaf telah disyari'atkan dan telah  dipraktekkan  oleh  umat  Islam  seluruh  dunia  sejak  zaman  Nabi  Muhammad  Saw  sampai  sekarang,  termasuk  oleh masyarakat  Islam  di  negara  Indonesia.  Menurut  Ameer  Ali,  hukum  wakaf  merupakan  cabang  yang  terpenting  dalam  syari'at Islam, sebab ia terjalin kepada seluruh kehidupan ibadat dan perekonomian sosial kaum muslimin.  Adapun ayat tentang Wakaf didalam Al Quran yaitu QS.  Al-Imran/4 : 92, berbunyi:
َ ل َ مْيِل عَ ٖهِبَ  ّٰاللََّّٰنِا فٍَء ْي شَ ْنِمَا ْوُقِفْنُتَا م  وَۗ ن ْوُّب ِحُتَاَّمِمَا ْوُقِفْنُتَىّٰت حََّرِبْلاَاوُلا ن تَ ْن
Terjemahnya:
Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha mengetahui.
Tafsir Jalalain yang diterjemahkan oleh Najib Junaidi, Lc menjelaskan, Lan tanâlul birra kamu tidak akan memperoleh kebajikan maksudnya tidak memperoleh pahala yaitu Surga. Hattâ tunfiqû sebelum kamu menginfakkan (menyedekahkan) min mâ tuhibbûn sebagian dari apa yang kamu cintai, yakni harta benda. wa mâ tuηfiqû min syai`in fa innallâha bihî ‘alîm dan apa saja yang kamu infaqkan sesunggunya Allah Maha Mengetahui.
Keberadaan Tanah Wakaf ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dijadikan sebagai tempat ibadah dan Kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi dan lainnya. Namun disisi lain juga dapat menimbulkan sengketa jika Tanah Wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat, Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya sengketa dan penyalahgunaan maka diperlukan sertifikat tanah wakaf agar terciptanya kepastian hukum.

## 2. TINJAUAN TEORITIS
Persepsi merupakan penafsiran yang ditangkap individu melalui proses menerima dan mengorganisasikan informasi yang diaplikasikan dalam bersikap dan bertingkah laku.  Adapun bentuk-bentuk/macam-macam persepsi menurut yang dikemukakan oleh Robbins, sebagaimana dikutip oleh Irawan, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Adapun penjelasan singkat dari dua macam persepsi tersebut sebagai berikut:
1.   Persepsi positif
Persepsi positif merupakan penilaian individu terhadap suatu objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada.
2.   Persepsi Negatif Persepsi  negatif  merupakan  persepsi  individu  terhadap  objek  atau  informasi  tertentu  dengan  pandangan  yang  negatif, berlawanan dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada.
Menurut Walgito yang dikutip oleh Ratna dan Ramaditya, indikator persepsi adalah sebagai berikut:
1.  Objek yang dipersepsi maksudnya, menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun stimulus terbesar datang dari luar individu.
2.  Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf maksudnya, untuk menerima stimulus, disamping itu juga harus ada syaraf sensoris  sebagai  alat  untuk  meneruskan  stimulus  yang  diterima  reseptor  ke  pusat  susunan  syaraf,  yaitu  otak  sebagai pusat kesadaran. Dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
3.  Perhatian  maksudnya,  untuk  menyadari  atau  untuk  mengadakan  persepsi  diperlukan  adanya  perhatian. Perhatianmerupakan      pemusatan  atau  konsentrasi  dari  seluruh  aktifitas  individu  yang  ditujukan  kepada  sesuatu  atau sekumpulan objek.
Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah Swt. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:
1. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
2. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan);
3. Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).
Sertifikasi tanah wakaf diatur dalam surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 tahun 2004. Ditetapkannya surat keputusan tersebut bertujuan untuk;
1. Meningkatkan kegiatan pensertifikatan tanah wakaf
2. Memprioritaskan penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf yang permohonannya telah diajukan ke Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.
Proses  pensertifikasian  tanah  wakaf  didasarkan  pada  aturan  Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf) yang memuat kewajiban pendaftaran tanah wakaf pada instansi yang berwenang. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut PP Wakaf) memuat ketentuan tentang pendaftaran sertifikasi tanah milik. Dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang  /  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata ruang / Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut PERMEN ATR tentang Pendaftaran Tanah Wakaf).

## Paradigma Penelitian
Kerangka  pikir  pada  penelitian  ini  digambarkan  dalam  bentuk  bagan  yang  terdiri  dari  Persepsi  masyarakat  tentang
Sertifikasi  Tanah  Wakaf  sampai  dengan  Meningkatkan  Pemahaman  Masyarakat  mengenai  Sertifikasi  Tanah  Wakaf  di  Dusun Sarampu I Desa Kuajang. Maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 1.
Gambar 1 Paradigma Penelitian

## 3. METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh  peneliti  adalah  pendekatan  teologi  normatif  yang  menggunakan  landasan  Al-Qur’an,  As-Sunnah,  Ijma,  Qiyas.  Adapun informan dalam penelitian ini adalah:
1. Seksi Zakat dan Wakaf di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Polewali Mandar
2. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Polewali Mandar
3. Kantor Desa Kuajang, dan
4. Masyarakat Dusun Sarampu I yang terlibat dalam Perwakafan Masjid Al-Ma’arif Sarampu.
Analisis  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif,  dengan  mengangkat  fakta  dan keadaan yang terjadi serta menyajikan apa adanya sesuai kondisi dan keadaannya yang berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf yang ada di Dusun Sarampu I Desa Kuajang.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Manusia adalah makhluk individu yang pada hakikatnya memiliki berbagai dimensi dalam kehidupannya. Seperti misalnya susunan  syaraf,  bentuk  tubuh,  sifat  dan  kepribadian  yang  berbeda  satu  sama  lainnya.  Faktor-faktor  ini  menimbulkan  adanya berbagai macam perbedaan antar manusia. Persepsi seseorang bisa timbul dari apa yang dilihat atau didengar oleh alat indra sehingga bisa menimbulkan tanggapan. Akumulasi dari persepsi akan membentuk sebuah opini asumsi atau kesimpulan tentang sesuatu yang telah dilihat.
Sertifikasi Tanah Wakaf adalah bukti kepemilikan atas tanah baik itu perseorangan maupun lembaga, dan juga merupakan salah  satu  dokumen  Negara  yang  vital  dan  hanya  dikeluarkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional.  Sertifikasi  tanah  wakaf  di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengingat banyak masalah terkait dengan tanah-tanah wakaf karena wakifnya tidak jelas atau nadzhir pengelola tanah wakaf itu sendiri tidak jelas. Oleh karena itu, sertifikasi tanah wakaf sangat perlu untuk segera diurus oleh pengelola tanah wakaf itu sendiri.
Berdasarkan peraturan pemerintah pada tahun 2015 pasal 22 ayat 2 biaya untuk penerbitan sertifikasi tanah wakaf itu tarifnya 0 (gratis). Menurut peraturan yang diatur dalam Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf didalamnya, itu diatur ada pemohon, pemeriksaan lapangan, kemudian tentunya ada ikrar wakaf itu sendiri, lalu diterbitkan sertifikasi tanah wakaf.
Sebuah  tanah  wakaf  seluas  40x40  meter  di  Dusun  Sarampu  I  Desa  Kuajang  yang  sudah  dibangun  Masjid  Al-Ma’arif diwakafkan pada tahun 2008, sistemnya hanya melalui lisan karena keterbatasan pengetahuan oleh Wakif, seperti dikemukakan oleh H. Kasim selaku Wakif dalam perwakafan tersebut mengatakan :
“Saya hanya bilang sama Pak Arsyad bahwa Tanah ini mau saya Wakafkan”
Pak Arsyad adalah Nadzhir dalam perwakafan tersebut dan juga seorang Tokoh Agama yang ada di Dusun Sarampu. Nadzhir adalah pengelola harta benda wakaf atau yang bertanggung jawab terhadap harta benda wakaf, adapun tugas-tugas
Objek
Alat Indra Perhatian Positif Negatif Persepsi Masyarakat Tentang Sertifikasi Tanah Wakad Di Dusun Sarampu I Desa Kuajang
Nadzhir adalah:
1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Adapun  pelaksanaan  perwakafan  yang  telah  dilakukan  yaitu  dengan  menggunakan  jalur  musyawarah.  Selanjutnya  H. Kasim mengatakan bahwa:
“Hanya Pak Arsyad yang paling tau mengenai Proses dan Bukti-bukti dari Perwakafan ini”
Masyarakat Dusun Sarampu I, masih banyak yang belum mengetahui proses pensertifikatan tanah wakaf bahkan masih ada  beberapa  yang  belum  mengetahui  mengenai  Sertifikasi  Tanah  Wakaf,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Bapak  Hijir,  beliau mengatakan:
“Pernahkah dengar, tapi tidak kutau bagaimana itu sertifikasi tanah wakaf”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hijir  disimpulkan  bahwa  sertifikasi  tanah  wakaf  ini  masih  asing  ditelinga masyarakat,  mereka  hanya  pernah  mendengar,  namun  belum  memahami  mengenai  sertifikasi  tanah  wakaf.  Beberapa Narasumber juga mengatakan hal demikian, seperti yang dikatakan oleh Sepasang suami istri Haji Suni dan Bapak Gani, beliau mengatakan bahwa:
“Tidak tau saya itu, tidak pernahka dengar”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beliau,  dapat  disimpulkan  bahwa  sertifikasi  tanah  wakaf  ini  masih  sangat  asing ditelinga masyarakat awam. Dan berbeda yang dikatakan oleh Bu Citra, beliau beranggapan bahwa:
“Sangat penting, karena kalau sudah ada itu, jadi sudah tidak bisa diganggu gugat”
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Citra dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sertifikasi tanah wakaf akan menjadi pegangan yang dan tentunya tidak bisa diganggu gugat lagi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ramadan bahwa:
“Tanggapan saya itu penting, karena jangan sampai ada pa latar belakangnya permasalahan itu yang paling ditanyakan masalah sertipikat tanah wakaf”
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ramadan dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi tanah wakaf itu sangat penting untuk  menghindari  permasalahan  yang  akan  datang.  Sebagian  masyarakat  Dusun  Sarampu  I  ada  yang  sudah  memahami sertifikasi tanah wakaf, namun sebagiannya masih asing di telinga masyarakat.
Adapun yang menjadi saksi dari perwakafan itu adalah Pemilik Tanah sendiri atau yang mewakafkan, Pak Arsyad selaku Nadzhir,  Bapak  Alimin  selaku  Imam  Masjid  Al-Ma’arif  saat  ini,  dan  Bapak  Muhammad  selaku  Kepala  Desa  Kuajang.  Dan selanjutnya  mengenai  Sertifikasi  Tanah  Wakaf  yang  penulis  teliti  yaitu  di  Masjid  Al-Ma’arif  Sarampu,  H.  kasim  mengatakan bahwa:
“Yang saya tau, di Ukur dulu Agraria”
Saat  peneliti  kembali  menanyakan  ada  atau  tidaknya  Sertifikasi  Tanah  Wakaf  tersebut,  H.  Kasim  mengatakan  kembali, bahwa:
“Saya kurang tau. Karena, datangi na ukur Agraria, apakah sudah jadi atau belum karena Pak Arsyad yang tau semuanya. Dan saya tidak pernah lihat Sertifikasi Tanah Wakaf ini.”
Wawancara yang telah dilakukan dengan H. Kasim dapat disimpulkan bahwa  ada atau tidaknya Sertifikasi Tanah Wakaf tersebut, H. Kasim tidak mengetahui pasti karena setelah menyampaikan niatan untuk mewakafkan Tanah tersebut lewat lisan, H. Kasim menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Nadzhir atau Pak Arsyad selaku Nadzhir, karena pengetahuan wakif masih sangat awam mengenai proses perwakafan. Adapun alur pendaftaran tanah wakaf yaitu:
1. Wakif atau kuasanya datang menghadap kepada Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa:
a. Dokumen Asli Kepemilikan Tanah seperti Sertipikat
b. Surat keterangan tidak dalam sengketa, dan KTP Wakif, KTP Nadzhir, dan
c. KTP Saksi.
2. PPAIW  kemudian  meneliti  surat-surat  dan  syarat-syarat  tersebut,  apakah  sudah  memenuhi  untuk  pelepasan  hak  atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan Nazhir.
3. Setelah PPAIW meneliti surat-surat dan berbagai persyaratan tersebut maka si wakif dan kuasanya mengucapkan ikrar wakaf kepada Nazhir dengan disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu  Kepala  KUA  Ikrar  tersebut  harus  diucapkan  dengan  jelas  dan  tegas  dan  dituangkan  dalam  bentuk  tertulis.  Lalu, semua yang hadir menandatangani blanko ikrar wakaf, tentang bentuk dan ikrar wakaf tersebut telah ditentukan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78.
Selanjutnya,  peneliti  kembali melakukan  wawancara  dengan Bapak  Alimin  selaku  Imam  Masjid  Al-Ma’arif menanyakan tentang bagaimana sistem perwakafan tersebut, beliau manjawab bahwa:
“Pendapat saya itu, ya memang H. Kasim mewakafkan dalam hal ini kepada Masjid dan sekaligus Pesantren.”
Tanah yang diwakafkan oleh H. Kasim, diniatkan untuk membangun Masjid sekaligus untuk Yayasan Pondok Pesantren. Adapun proses Sertifikasi Tanah Wakafnya tidak diketahui oleh Bapak Alimin, beliau mengatakan:
“Kalau  itu  saya  kurang  tau  Nak,  hanya  yang  jelasnya  bahwa  tempat  Masjid  itu  memang  di  Wakafkan  oleh  H.  Kasim, Proses pembuatan Sertifikasi Tanah Wakaf itu saya tidak tau.”
Bapak Alimin yang menjadi Imam Masjid saat ini pun tidak mengetahui pasti adanya Sertifikasi Tanah Wakaf tersebut, beliau kembali mengatakan.
“Selama  ini,  yang  disebut-sebut  orang  bahwasanya  ada,  tapi  sampai  saat  ini,  belum  pernah  saya  liat,  bentuknya bagaimana, tetapi dia bilang ada, Termasuk H. Kasim , dengan ada beberapa. Ya mungkin Pak Arsyad akan lebih tau lagi. Jika ditanya bagaimana pengadaan Masjid itu, saya tidak terlalu mendalami juga, karena kemarin waktu dibangun Masjid, setau  saya  hanya  oleh  seorang  H.  Kasim  mewakafkan  di  serahkan  untuk  bangun  Masjid  diserahkan  kepada  pihak pembangunan  Masjid  Al-Ma’arif,  jika  ditanya  mengenai  Sertifikasi,  tentu  saya  bilang,  “iya..  katanya,  sudah  ada”,  tapi sampai  saat  ini  belum  pernah  saya  pegang.  Karena  saya  ini  termasuk  Imam  bayangan  karena  Sertipikat  saya  tidak pegang,  lembaran  pertanggungjawaban  tidak  ada  saya  pegang.  Dan  logikanya  begini,  ibarat  ini  Masjid  adalah  Rumah Jabatan,  siapa  yang  menjabat  pada  saat  sekarang  ini,  itu  yang  diserahkan  kuncinya.  Sama  juga  dengan  ini  Masjid, bahkan Rumah Jabatan juga begitu, siapa yang menjabat, “ini Sertipikatnya Pak ya.., ini kuncinya Pak ya..,” saya kira begitu Nak, tapi sekarang tidak ada.”
Meskipun sudah menjadi Imam Masjid Al-Ma’arif, Bapak Alimin sama sekali tidak ada pegangan lembaran pertanggung jawaban dari Masjid itu, beliau hanya ditunjuk sebagai Imam Masjid lalu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Saat peneliti kembali bertanya mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf, beliau menjawab:
“Sangat  penting  sekali  Nak,  karena  itu  termasuk  payung  hukum  bagi  seseorang  atau  bagi  yang  diserahkan  termasuk wakaf.”
Hasil wawancara dengan Bapak Alimin dapat disimpulkan bahwa meskipun beliau belum mengetahui bagaimana prosedur pembuatan Sertifikasi Tanah Wakaf, beliau tetap beranggapan bahwa Sertifikasi Tanah Wakaf itu sangat penting adanya karena sebagai payung hukum untuk Tanah Wakaf itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dusun Sarampu I, bahwa :
“Tanggapan saya mengenai sertifikasi tanah wakaf itu bagus karna ketika tanah tersebut sudah berbadan hukum otomatis sudah kuat pegangan kita”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dusun  Sarampu  I  dapat  disimpulkan  bahwa  sertifikasi  tanah  wakaf  itu sangat bagus karena sudah berbadan hukum dan menjadi pegangan yang kuat. Selanjutnya dengan waktu yang berbeda, peneliti kembali  melakukan  wawancara  dengan  Bapak  Arsyad  atau  Nadzhir,  saat  ditanya  bagaimana  sistem  perwakafannya  beliau menjawab:
“Kita melapor ke KUA lalu dibuatkan IAW yang ditandatangani oleh Wakif dan Nadzir” Saat kembali ditanya apakah sertifikasi tanah wakafnya sudah ada atau belum, beliau mengatakan bahwa:
“Belum ada Sertifikasi Tanah Wakafnya, tetapi sudah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf dari KUA”
Tanah wakaf yang ada di Masjid Al-Ma’arif Sarampu belum mempunyai Sertifikasi Tanah Wakaf akan tetapi sudah ada Ikrar Wakafnya. Mengenai alasan tidak adanya Sertifikasi tanah wakaf tersebut, Pak Arsyad mengatakan bahwa:
“Yakan  tidak  perlu,  pernahmi  diukur  di  Pertanahan  pada  tahun  2013,  bahkan  saya  sudah  bayar,  tapi  itu  Sertifikatnya belum keluar. Ini karena kesalahan kita sebagai pengurus yang tidak terlalu memperhatikan kelanjutannya, dan Surat Ikrar Akad  Wakaf  (IAW)  dianggap  sudah  cukup  sebagai  dasar  hukum  meskipun  Sertipikat  lebih  tinggi.  Sebagai  kepemilikan Tanah Wakaf itu.”
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Arsyad dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi Tanah Wakaf pada Tanah Wakaf tersebut belum ada, yang ada hanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) dari KUA, akan tetapi tanah wakaf tersebut pernah di ukur  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  pada  tahun  2013,  namun  sampai  saat  ini  Sertifikatnya  belum  keluar,  ini  disebabkan kurangnya perhatian Nadzhir dalam pengurusan Sertifikasi Tanah Wakaf tersebut. Dalam waktu yang berbeda, peneliti kembali melakukan  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Kuajang  mengenai  sistem  perwakafan  yang  ada  di  Masjid  Al-Ma’arif  Sarampu, beliau menjawab:
“Setau saya itu, dia sendiri yang urus, akan tetapi sudah ada Surat Hibahnya”
Hibah  merupakan  bentuk  pemberian  dari  seseorang  yang  masih  hidup  kepada  orang  lain.  Pemberian  hibah  bisa diwujudkan dalam bentuk beberapa jenis barang yang bergerak dan beberapa jenis barang yang tidak bergerak. Adapun contoh barang yang tidak bergerak yaitu properti dan tanah. Selain bisa diberikan kepada orang, hibah juga bisa diberikan kepada suatu yayasan  sosial,  pendidikan,  hingga  keagamaan.  Hibah  telah  diatur  dalam  pasal  1666  Undang-Undang  Hukum  Perdata  atau KUHPerdata. Oleh karena itu, penjelasan mengenai hibah pada dasarnya adalah pemberian dari seseorang kepada pihak lain secara Cuma-Cuma.  Selain Surat Hibah, Sertifikasi Tanah Wakaf juga sangat penting, seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Kuajang, saat ditanya mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf, beliau mengatakan :
“Sertifikasi  tanah  wakaf  itu  sangat  penting  karena  untuk  menghindari  pengambilan  dari  hak  waris.  Adapun  pembuatan sertifikasi  tanah  wakaf  itu  dibantu  oleh  pemerintah  karena  harus  melalui  desa  dulu.  Tanah  wakaf  yang  ada  di  Desa Kuajang sudah sangat banyak, dan sudah dibangun sekolah, masjid, termasuk itu Puskesmas Polewali”
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kuajang dapat disimpulkan bahwa, pengurusan tanah wakaf Masjid Al-Ma’arif  Sarampu  diurus  sendiri,  dan  sudah  menggunakan  surat  hibah,  jadi  tidak  akan  menjadi  kekhawatiran  akan  adanya permasalahan tersebut. Akan tetapi Sertifikasi tanah wakaf itu juga sangat penting untuk segera diurus.
Keberadaan  bangunan  dari  Tanah  Wakaf  yang  sudah  mempunyai  Sertifikasi  Tanah  Wakaf  sangat  bermanfaat,  selain terhindar  dari  gugatan  sengketa,  sertifikasi  tanah  wakaf  juga  bisa  menjadi  asset,  dan  juga  memudahkan  pembangunan  itu mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Lahida bahwa:
“Sertifikasi Tanah Wakaf itu harus di urus, dan Polman ini pemecah rekor penerbitan Tanah Wakaf  se-Indonesia Timur di Tahun 2021, sebanyak 23 Sertipikat Tanah Wakaf, Manfaat Sertifikasi Tanah Wakaf itu luar biasa, karena  mudah dapat bantuan dari pemerintah, dengan menggunakan Dana Hibah”.
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan bahwa adanya Sertifikasi Tanah Wakaf dapat membantu kegiatan sosial dan juga  mengembangkan  perekonomian,  misalnya  mewakafkan  perkebunan  produktif”.    Adapun  manfaat  Tanah  Wakaf  bagi perekonomian menurut Pak Lahida, mengatakan bahwa :
“Manfaat sertifikasi tanah wakaf itu, ada namanya Wakaf Produktif, contoh seperti sawah, yayasan Salafi ada dua wakaf Produktifnya,  Sawah  itu  kurang  lebih  2  hektar,  kemudian  ada  depot  airnya,  itu  wakaf  produktif    juga,  itu  luar  biasa penghasilannya, dalam sebulan itu ada 10 juta perbulan”
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Lahida dapat disimpulkan bahwa, Bapak Lahida sangat menganjurkan  bagi  masyarakat  yang  mewakafkan  tanahnya  untuk  segera  mengurus  Sertifikasi  Tanah  Wakaf.  Namun,  masih banyak dari masyarakat yang belum tau prosedur dalam pembuatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Seperti persyaratan permohonan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun permasalahan yang timbul jika tidak mempunyai Sertifikasi  Tanah  Wakaf,  menurut  Bu  Ajeng  selaku  Koordinator  Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran  Kantor  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Polewali Mandar, mengatakan bahwa :
“Jika ditanya harus bersertifikat atau tidak, jawaban saya ya harus.. cuman masalah resiko jika tidak mempunyai sertipikat itu tidak terlalu signifikan, jika sudah dibangun fasilitas seperti Masjid. Adapun itu yang bermasalah, yaitu Tanah Wakaf yang belum dikelola”
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Ajeng, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi tanah wakaf memang harus dimiliki. Namun, masalah yang timbul jika tidak mempunyai sertifikasi tanah wakaf tidak terlalu signifikan jika  tanah wakaf tersebut sudah ada bangunan seperti masjid, sekolah, dan lain-lain.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Persepsi masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf di Dusun Sarampu I Desa Kuajang, masih ada sebagian masyarakat yang  belum  mengetahui  akan  pentingnya  sertifikasi  tanah  wakaf.  Dan  belum  paham  bagaimana  prosedur  kepengurusan adminitrasi mengenai penerbitan sertifikasi tanah wakaf, sehingga hal ini yang menjadi kendala bagi masyarakat dengan tidak memperhatikan sertifikasi tanah wakaf. Sedangkan adanya sertifikasi tanah wakaf itu sangat berpengaruh bagi pengelola. Hal negatifnya  tidak  terlindungi  oleh  hukum  sehingga  bisa  saja  terjadi  sengketa,  adapun  hal  positifnya  yaitu  menjadi  asset  bagi pembangunan fasilitas dari tanah wakaf itu sendiri, karena pemerintah sangat mendukung hal ini, maka biaya untuk administrasi sertifikasi tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), senilai 0 rupiah atau Gratis.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Nasir  K.,  “Tujuan  Dan  Fungsi  Wakaf  Menurut  Para  Ulama  Dan  Dan  Undang-Undang  Di  Indonesia”  Jurnal  Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember 2018)
Hilma Wildayani, “Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor” Skripsi (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2009) h. 3
Jaharuddin, Radiana Dhewayani, Potensi dan Konsep Wakaf, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020), h. 18 Kementerian AgamaRI, Al-qur’an dan Terjemahannya, h. 91
M.  Luthfi  &  Yaris  A  (2021).  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  “Sosialisasi  Pengurusan  Sertifikat  Tanah  Wakaf  yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang”, vol. 1 No. 1, H. 32-44
Maskur & Soleh, “Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia,” Jurnal Keislaman,
Kemasyarakatan & Kebudayaan, vol. 19 no. 2 (Juli-Desember 2018),  http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/ (Diakses 8 April 2022) h. 83
Najib Junaidi, Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin MuhammadAl-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, Tafsir Jalalain, (Surabaya: Pustaka Elba, 2015), h. 259
Ratna Asri S.  & M. Ramaditya, Sekolah Tinggi  Ilmu Ekonomi Indonesia,  “Pengaruh Persepsi Manfaat,  Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan E-Money (Studi Kasus Pada Konsumen Yang Menggunakan Metland Card)” h. 6
Shahnaz  Baftim,  “Proses  Sertifikasi  Tanah  Wakaf  Di  Yayasan  Badan  Wakaf  Universitas  Islam  Indonesia  (Studi  Keputusan Bersama  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Dan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  422  Tahun  2004  Nomor  : 3/Skb/Bpn/2004  Tentang  Sertifikasi  Tanah  Wakaf)”  Skripsi  (Yogyakarta:  Fakultas  Ilmu  Agama  Islam  Universitas  Islam Indonesia Yogyakarta, 2020) h. 2
Wahyuni N, “Persepsi Orang Tua Mengenai Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini”, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, vol. 1 no. 2 (2 November  2017) h. 80