## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :19, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Kewenangan Dan Ruang Lingkup Otoritas Jasa Keuangan Di Bidang Perbankan
Oleh: Nurasiah Harahap 1

## Abstract
The  Financial  Services  Authority  (OJK)  is  a financial  service  supervision  institution  such  as the  Banking  Industry,  Capital  Market,  Mutual Funds,  Financing  Companies,  Pension  Funds and Insurance. OJK has become an independent  institution  based  on  the  Law Number  21  Year  2011  concerning  OJK,  which means it is free from intervention or interference from any party.
The purpose of the establishment of OJK is  that all activities in the Financial Services sector are carried  out  regularly,  fairly,  transparently  and accountably;  able  to  realize  a  financial  system that  grows  in  a  sustainable  and  stable  manner; and  able  to  protect  the  interests  of  consumers and  society.OJK  has  duties  and  authorities  in the  field  of  micropudential,  which  includes regulation  and  supervision  of  bank  institutions, bank  health,  prudential  aspects  of  banks,  and bank  checks.  Whereas  in  the  micropudential field, OJK's role is to assist Bank Indonesia (BI) to make moral appeals to the Banking Industry.
Keywords: Financial Services Authority, Banking

## Abstrak
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  adalah  sebuah lembaga  pengawasan  Jasa  Keuangan  seperti Industri  Perbankan,  Pasar  Modal,  Reksadana, Perusahaan  Pembiayaan,  Dana  Pensiun  dan Asuransi.  Dengan  adanya  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, menjadikan OJK  sebagai  lembaga  yang  independen,  yang berarti bebas dariintervensi atau campur tangan pihak manapun.
1 Dosen Fakultas Hukum UISU
Tujuan dibentuknya OJK yakni agar keseluruhan  kegiatan  dalam  sektor  Jasa Keuangan,  terselenggara  secara  teratur,  adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
OJK  memiliki  tugas  dan  wewenang  dalam bidang micropudential,
yakni meliputi
pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan  bank,  kesehatan  bank,  aspek kehati-hatian  bank,  dan  pemeriksaan  bank. Sedangkan dalam bidang micropudential , peran OJK  adalah  membantu  Bank  Indonesia  (BI) untuk  melakukan  himbauan  moral  kepada Industri Perbankan.
Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan,

## Perbankan

## A.  Pendahuluan
Setelah  krisis  moneter  dan  krisis  ekonomi yang  dialami  oleh  Indonesia  pada  pertengahan tahun  1997,  banyak  kejadian-kejadian  penting yang  menyangkut  berbagai  bank  pemerintah maupun  swasta  nasional.  Perkembangan  yang dialami  dalam  sektor  perbankan  nasional  akhir- akhir  ini  sangat  pesat.  Kejadian-kejadian  pada sektor  perbankan  nasional  tersebut  ditandai dengan munculnya program penyehatan didalam perbankan yang dilakukan oleh pemerintah  dan  juga  Bank  Indonesia,  seperti bank yang ikut program rekapitalisasi, beberapa bank  yang  melakukan  merger,  dan  berbagai bank  yang  melakukan  divestasi  saham.  Bank Indonesia  dapat  saja  menyarankan  untuk melakukan  perubahan  manajemen,  konsolidasi, atau  malah  dilikuidasi  keberadaannya  jika memang sudah parah kondisi bank tersebut. 2
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999 tentang  Bank  Indonesia  sebagaimana  telah
2 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 44.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan  sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana  pensiun,  sekuritas,  modal  ventura  dan perusahaan  pembiayaan,  serta  badan-badan lain  yang  menyelenggarakan  pengelolaan  dana masyarakat.  Lembaga  pengawasan  sektor  jasa keuangan  tersebut  di  atas  pada  hakikatnya merupakan lembaga  bersifat independen  dalam menjalankan  tugasnya dan kedudukannya berada  di  luar  pemerintah.  Lembaga  ini berkewajiban  menyampaikan  laporan  kepada Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan  Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam rangka melaksanakan tugas terhadap  pengaturan  dan  pengawasanbank, Bank  Indonesia  diberikan  kewenangan  untuk menetapkan  peraturan  dan  perizinan  bagi kelembagaan  dan  kegiatan  usaha  bank  serta mengenakan  sanksi  terhadap  bank  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Disamping  itu,  krisis  keuangan  dan perbankan  yang  terjadi  pada  tahun1997-1998 telah  memberikan  pelajaran  yang  sangat berharga  atas  pentingnyapenciptaan  suatu kerangka  stabilitas  sistem  keuangan  dimana stabilitas  sistem  keuangan  ini merupakan  suatu rangkaian dari proses dan kegiatan yang diawali dengan pemantauan, pengidentifikasian
kemungkinan  timbulnya  suatu  krisis,  sampai dengan  pencegahan  terhadap  krisis  tersebut. Aspek  pemantauan  dan  identifikasi  krisis merupakan  salah  satu  pilar  penting  dalam
menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  karena langkah  preventif  dan  antisipatif  dipandang sebagai  langkah  yang  lebih  murah  daripada penyelesaian krisis. 3
Dikarenakan semakin banyaknya bank yang mulai  bermunculan  di  Indonesia,  ditambah lagipermasalahan-permasalahan di sektor keuangan,  maka  akan  semakin  dibutuhkanpula lembaga  profesional  yang  lebih  tinggi  dan  lebih baik  dalam  mendukungkinerja  perbankan  yang ada di Indonesia.
Untuk mengawasi dan mengatur kinerjalembaga keuangan di Indonesia
dibutuhkan suatu lembaga lain yang dapatmelaksanakan fungsi pengaturan dan juga pengawasan  disektor  jasa  keuangan,  maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis OJK). Diundangkannya Undang-Undang OJK pada  tanggal  22  November  2011,  maka  situasi perbankan  di  Indonesia  telahmemasuki  babak baru.  Pengaturan  dan  pengawasan  didalam sektor  perbankantidak  lagi  berada  pada  Bank Indonesia namun dialihkan kepada OJK sebagai lembaga yang independen dengan fungsi, tugas dan  wewenang  untuk  melakukanpengaturan, pengawasan,  pemeriksaan  dan  penyidikan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia.
Lembaga yang independen dimaksud adalah  OJK.  Lembaga  OJK  dibentuk  untuk memenuhi  amanat  dari  Pasal  34  Undang- Undang  No.3  Tahun  2004  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  No.23  Tahun  1999 Tentang  Bank Indonesia  (selanjutnya  ditulis  UU BI)  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1  butir
3 Anwar Nasution, “ Masalah-masalah Sistem Keuangan dan Perbankan di Indonesia ” http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Masalah% 20sistem%20keuangan%20dan%20perbankan%20- %20anwar%20nasution.pdf, diakses tanggal 30 Januari 2017.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1 UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis UU OJK).
Otoritas  Jasa  Keuangan  dibentuk  dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan, dan  akuntanbel,  serta  mampu  mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan  tujuan  ini,  OJK  diharapkan  dapat mendukung  kepentingan  sektor  jasa  keuangan nasional  sehingga  mampu  meningkatkan  daya saing  nasional.  Selain  itu,  OJK  harus  mampu menjaga  kepentingan  nasional,  antara  lain, meliputi  sumber  daya  manusia,  pengelolaan, pengendalian,  dan  kepemilikan  di  sektor  jasa keuangan,  dengan  tetap  mempertimbangkan aspek positif globalisasi.
B.  Pembahasan 1. Kewenangan dan Ruang Lingkup Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Bidang Perbankan Pengertian Perbankan secara yuridis terdapat  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan (selanjutnya  disebut  dengan  Undang-Undang Perbankan) yang  mengandung pengertian segala sesuatu yang menyangkut Bank, mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan usahanya.  Kemudian,  disebutkan  pada  Pasal  1 angka  2  Undang-Undang  Perbankan,  Bank adalah  Badan  Usaha  yang  menghimpun  dana dari  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Bank  sebagai  Badan  Usaha  memang memiliki  karakteristik  khusus  dibandingkan dengan  lembaga  keuangan  lainnya.  Dalam proses  pengaturan  maupun  pengawasan,  Bank telah memiliki aturan-aturan tersendiri khususnya mengenai penanganan Bank bermasalah  hingga  dalam  kondisi  gagal.  BI sebagai  lembaga  pengawas  perbankan  dapat melakukan tindakan terhadap  Bank  bermasalah yaitu:
a.  Melakukan  pencabutan,  pembubaran,  dan
likuidasi Bank, dan
b.  Mengajukan  permohonan  pailit  terhadap
Bank.
Saat  ini  kewenagan  pengawasan  Bank telah dialihkan kepada OJK.
OJK adalah lembaga yang
menyelenggarakan  fungsi  pemerintah  dalam rangka  mengatur  dan  mengawasi  kegiatan sektor  jasa  keuangan,  setiap  pihak  dilarang campur  tangan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan wewenang  OJK.  Maksudnya  adalah  bahwa untuk  menjamin  terselenggaranya  pengaturan dan  pengawasan  sektor  jasa  keuangan  yang optimal,  OJK  harus  dapat  bekerja  secara independen  dalam  membuat  dan  menerapkan tugas dan wewenangnya sebgaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa  keuangan.  Oleh  karena  itu,  setiap  pihak kecuali  pihak  sebagaimana  dimaksud  dalam rancangan  undang-undang  OJK  ini,  tidak diperkenankan untuk turut campur, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. 4
4 Adrian Sutedi , Op.cit , hal. 62.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
OJK  pada  prinsipnya  pengawasan  regulasi untuk  berbagai  lembaga  keuangan  mulai  bank, asuransi,  multifinance,  kemudian  pasar  modal, bursa  berjangka,  pengaturan  dan  supervisinya disatukan, OJK sebagai regulatornya. 5
KeberadaanOJK akan membantu Kementrian  Keuangan  dalam  memfokuskan tugasnya  pada  fungsi  fiskal,  yaitu  mengurus masalah  penerimaan  dan  pengeluaran  negara serta  mengelola  kekayaan  negara  dan  piutang negara. 6
Mengenai  kedudukan  dari  OJK  ini  dapat dilihat  dalam  penjelasan  Pasal  34  UU  BI,  yaitu otoritas  jasa  keuangan  bersifat  independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya  berada  diluar  pemerintah  dan berkewajiban  menyampaikan  laporan  kepada BPK  dan  DPR.  Namun  demikian,  dalam pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnya  itu, otoritas  jasa  keuangan  bertanggung  jawab kepada Presiden. 7
Secara  historis,  ide  untuk  membentuk lembaga  khusus  untuk  melakukan  pengawasan perbankan telah di munculkan sejak diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999  tentang  Bank  Indonesia.  Dalam  undang- undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga  pengawasan  sektor  jasa  keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang- undang.  Dengan  melihat  ketentuan  tersebut, telah  jelas  tentang  pembentukan  lembaga pengawasan  sektor  jasa  keuangan  independen harus  dibentuk.  Bahkan,  pada  ketentuan selanjutnya  dinyatakan  bahwa  pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan
5 Ibid.
6 Ibid .
7 Ibid, hal 63.
selambatnya  31  Desember  2002.  Hal  tersebut yang dijadikan landasan dasar bagi pembentukan  suatu  lembaga  independen  untuk mengawasi sektor jasa keuangan. 8
Secara  teoritis,  terdapat  dua  aliran (school of  thought )  dalam  hal  pengawasan  lembaga keuangan.  Di  satu  pihak  terdapat  aliran  yang mengatakan bahwa pengawasan indsutri keuangan  sebaiknya  dilakukan  oleh  beberapa institusi.  Di  pihak  lain  ada  aliran  yang berpendapat bahwa pengawasan industri keuangan  lebih  tepat  apabila  dilakukan  oleh beberapa  lembaga.  Dari  sudut  sistem,  terdapat dua  sistem  perbankan  yang  berlaku,  yaitu commercial  banking  system dan universal banking system . Commercial banking , melarang bank  melakukan  kegiatan  usaha  keuangan nonbank  seperti  asuransi.  Hal  ini  berbeda dengan universal  banking ,  yang  membolehkan bank  melakukan  kegiatan  usaha  keuangan nonbank seperti investmen banking dan
asuransi. 9
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan  dapat  terselenggara  secara  teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh secara  berkelanjutan  dan  stabil,  dan  mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat,  yang  diwujudkan  melalui  adanya sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang terintergrasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  di dalam  sektor  jasa  keuangan.  Ruang  lingkup OJK  dalam  melaksanakan  tugas  pengaturan dan pengawasan meliputi kegiatan jasa
8 Zulkarnain  Sitompul, Kemungkinan  Penerapan Universal  Banking  System  di  Indonesia  :  Kajian dari Perspektif Bank Syariah , Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, 2002, hal 1.
9 Ibid,  Zulkarnain  Sitompul, Jurnal  Hukum  Bisnis , Volume 20,2002, hal 1.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
keuangan  di  sektor  perbankan,  pasar  modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan,  dan  lembaga  jasa  keuangan lainnya,  antara  lain  melakukan  pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen,  dan  tindakan  lain terhadap  lembaga jasa  keuangan,  pelaku,  dan/  atau  penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam  peraturan  perundang-undangan  di  sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan. 10
OJK  memiliki  fungsi,  tugas,dan  wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di  dalam  sektor  jasa  keuangan  secara  terpadu, independen,  dan  akuntabel.  Fungsi,  tugas  dan wewenang  pengaturan  dan  pengawasan  itu meliputi  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor perbankan,  pasar  modal,  perasuransian,  dana pensiun,  lembaga  pembiayaan,  dan  lembaga jasa  keuangan  lainnya.  Dalam  menjalankan tugas pengaturan dan
pengawasan,
OJKmempunyai wewenang : 1) Terkait khusus pengawasan dan pengaturan  lembaga  jasa  keuangan  bank
yang meliputi :
a.  Perizinan untuk pendirian bank,
pembukaan  kantor  bank,  anggaran dasar,  rencana  kerja,  kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia,  merger,  konsolidasi,  dan akusisi  bank,serta  pencabutan  izin usaha bank.
b.  Kegiatan  usaha  bank,  antara  lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa .
c.  Pengaturan  dan  pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas,
10 Zaidatul  Amina, Kajian  Pembentukan  Otoritas Jasa  Keuangan  Di  Indonesia  :  Melihat  Dari Pengalaman  Di  Negara  Lain ,  Universitas  Negeri Surabaya, 2012, hal.8.
rentabilitas,  solvabilitas,  kualitas  aset, rasio  kecukupan modal minimum,  batas maksimum  pemberian  kredit,  rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan  bank  ; laporan  bank  yang terkait  dengan  kesehatan  dan  kinerja bank; sistem informasi debitur;
pengujian  kredit  ( credit  testing );  dan standar akuntansi bank.
d.  Pengaturan  dan  pengawasan mengenai aspek  kehati-hatian  bank,  meliputi  : manajemen  risiko;  tata  kelola  bank; prinsip mengenal nasabah dan antipencucian  uang;  dan  pencegahan pembiayaan  terorisme  dan  kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank.
2) Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) yang meliputi:
a.  Menetapkan  peraturan  dan  keputusan
OJK;
b.  Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
c.  Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
d.  Menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara penetapan perintah tertulis terhadap  lembaga  jasa  keuangan  dan pihak tertentu;
e.  Menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
f.  Menetapkan  struktur  organisasi  dan infrastruktur, serta mengelola,
memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiaban.
g.  Menetapkan  peraturan  mengenai  tata cara  pengenaan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3) Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan  (bank  dan  non-bank)  yang meliputi :
a.  Menetapkan kebijakan operasional pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan; b.  Mengawasi pelaksanaan tugas
pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh
Kepala Eksekutif.
c.  Melakukan  pengawasan,  pemeriksaan,
penyidikan,  perlindungan  konsumen, dan  tindakan  lain  terhadap  lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang  kegiatan  jasa  keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di
sektor jasa keuangan;
d.  Memberikan  perintah  tertulis  kepada lembaga  jasa  keuangan  dan/atau  pihak tertentu;
e.  Melakukan penunjukan pengelola
statuter;
f.  Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g.  Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan; dan
h.  Memberikan  dan/atau  mencabut:  izin usaha, izin orang perseorangan,
efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan atau penetapan  pembubaran  dan  penetapan lain. 11
Pembentukan  lembaga  baru  dalam  bidang pengawasan  tentu  akan  berdampak  bagi  Bank Indonesia  dan  juga  OJK,  diperkirakan  kedua
11 Ibid , Hal.58.
lembaga  tersebut  akan  menghadapi  berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk
merumuskan dan melaksanakan  kebijakan  guna  mengurangi risiko  yang  dapat  menimbulkan  ketidakstabilan pasar    keuangan  dan  sumber  daya  yang  efektif untuk mengelola krisis yang mungkin timbul. 12
Bank  Indonesia  dalam  mengemban  tugas untuk  mengatur  dan  mengawasi  bank,  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  24  UU  BI,  berwenang untuk  menetapkan  peraturan,  memberikan,  dan mencabut  izin  atas  kelembagaan  dan  kegiatan usaha tertentu dari bank,  melaksanakan pengawasan  bank,  dan  mengenakan  sanksi terhadap  bank sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.
Mengacu  pada  ketentuan  tersebut,  sangat jelas bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan,  tanggung  jawab,  dan  kewajiban secara  utuh  untuk  melakukan  pembinaan  dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya,  baik  yang  bersifat  preventif maupun  represif.  Dalam  hal  pengawasan  dan pengaturan  bank,  Bank  Indonesia  selain berpedoman  pada  UU  BI,  juga  mengacu  pada Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang perbankan  dan  Undang-Undang  perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Pengawasan  yang  dilaksanakan  Bank Indonesia terhadap bank dapat berupa pengawasan langsung, yaitu berbentuk pemeriksaan  yang  disusul  dengan  tindakan- tindakan  perbaikan.  Juga  berupa  pengawasan tidak  langsung,  yaitu  suatu  bentuk  pengawasan
12 Rusli  Simanjuntak, Implikasi  Pemisahan  Fungsi Pengawasan dari Bank Indonesia , Bank Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 22.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dini  melalui  penelitian  analitis,  dan  evaluasi laporan  Bank.  Dalam  rangka  pengawasan  yang dilakukannya, Bank Indonesia dapat menjalankan pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya  satu  tahun  sekali  untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan  secara  insidentil  setiap  waktu  apabila diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak  lansung  dan  apabila  terdapat  indikasi adanya penyimpangan. 13
Dalam perkembangannya, menyangkut tugas  pengawasan  bank  ini  selanjutnya  oleh Bank  Indonesia  akan  diserahkan  kepada  OJK. OJK  ini  merupakan  lembaga  pengawasan sektor  jasa  keuangan  yang  independen  atau bebas dari campur tangan pemerintah.
Lembaga ( supervisory board) ini dalam menjalankan  tugas  dan  kedudukannya  berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan
Pemeriksa  Keuangan  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat.
Dalam hal melakukan pengawasan perbankan,  OJK  tetap  melakukan  koordinasi dan  kerja  sama  dengan  Bank  Indonesia  yang merupakan Bank Sentral di Indonesia yang tata cara  koordinasinya  diatur  bersama  antara  OJK dan  Bank  Indonesia.Artinya  walaupun  sebagian wewenang  dari  Bank  Indonesia  telah  beralih kepada  OJK,  masi  ada  hubungan  secara terintegrasi  antara  Bank  Indonesia  selaku  Bank Sentral dengan OJK selaku lembaga pengawas di sektor jasa keuangan mengenai kewenangan pengawasan di sektor perbankan. 14
Menurut  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2011  Tentang  OJK  dijelaskan  bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi  dengan  Bank  Indonesia  dalam
13 Muhammad  Djumhana, Hukum  Perbankan  di Indonesia ,  Cetakan  ke  V,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung,2006, Hal.129-130.
14 Penjelasan  pasal  39  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
membuat  peraturan  pengawasan  di  bidang Perbankan antara lain:
a. Kewajiban  pemenuhan  modal  minimum bank;
b. Sistem informasi perbankan yang terpadu;
c. Kebijakan  penerimaan  dana  dari  luar negeri,  penerimaan  dana valuta  asing,  dan pinjaman komersial luar negeri;
d. Produk  perbankan,  transaksi  derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
e. Penentuan  institusi  bank  yang  masuk kategori systemically important bank ; dan
f. Data  lain  yang  dikecualikan  dari  ketentuan tentang kerahasiaan informasi.
Ditambah  dengan  penjelasan  isi  dari  Pasal 40  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang OJK yang menjelaskan bahwa:
(1)Dalam hal Bank
Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan  pemeriksaan  khusus  terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan  langsung  terhadap  bank  tersebut dengan  menyampaikan  pemberitahuan  secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
(2)Dalam  melakukan  kegiatan  pemeriksaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Bank Indonesia  tidak  dapat  memberikan  penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.
(3)Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan  kepada  OJK  paling  lama  1  (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.
Jika  dilihat  dalam  UU  BI,  kewenangan- kewenangan yang beralih tersebut adalah: 1)  Mengatur dan mengawasi bank;
2)  Menetapkan  peraturan,  memberikan  dan mencabut  izin  atas  kelembagaan  dan kegiatan usaha tertentu dari
bank,melaksanakan  pengawasan  bank  dan menenakan  sanksi  terhadap  bank  sesuai dengan peraturan perundag-undangan yang berlaku;

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3)  Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan  yang  memuat  prinsip  kehati- hatian;
4)  Berkaitan  dengan  kewenangan  di  bidang perizinan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 24.
5)  Melakukan pengawasan bank sebagaimana dimaksud  Pasal  24,  yaitu  pengawasan langsung dan tidak langsung;
6)  Mewajibkan bank untuk:
a.  Menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh bank Indonesia;
b.  Apabila diperlukan, kewajiban tersebut di atas dikenakan pula terhadap
perusahaan  induk,  perusahaan  anak, pihak  terkait,  dan  pihak  terafiliasi  data bank.
7)  Melakukan pemeriksaan:
a.  Terhadap  bank,  baik  secara  berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan;
b.  Apabila diperlukan, pemeriksaan dimaksud  di  atas  dapat  dilakukan terhadap perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank;
c.  Bank  dan  pihak-pihak  sebagaimana dimaksud  di  atas,  wajib  memberikan kepada pemeriksa.
8)  Menugasi pihak lain.
9)  Memerintahkan bank untuk:
a.  Menghentikan  sementara  sebagian  atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila  menurut  penilaian  OJK  terhadap suatu  transaksi  patut  diduga  merupakan tindakan pidana di bidang perbankan.
b.  Berdasarkan penilaian di atas, OJK wajib mengirim  tim  pemeriksa  untuk  meneliti kebenaran atas dugaan tersebut.
c.  Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana  dimaksud  diatas  tidak
diperoleh  bukti  yang  cukup,  OJK  pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
10)  Mengatur:
a.  Serta  mengembankan  sistem  informasi antar bank.
b.  Sistem informasi tersebut dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain dibidang keuangan.
c.  Penyelenggaran sistem informasi tersebut  dapat  dilakukan  sendiri  dan atau  oleh  pihak  dengan  persetujuan
OJK.
11)  Dalam  hal  keadaan  suatu  bank  menrut penilaian OJK membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan  dan  atau  membahayakan sistem  perbankan  atau  terjasi  kesulitan perbankan yang
membahayakan perekonomian nasioanal, OJK dapat melakukan  tindakan  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Tentang Perbankan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, Setelah lahirnya
UUOJK, maka kewenangan pengawasan perbankan  beralih  dari  Bank  Indonesia  ke lembaga OJK.
Ketentuan  peralihan  pada  Pasal  55  UU OJK  menyatakan  bahwa:  (1)  Sejak  tanggal  31 Desember  2012,  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan  jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa  Keuangan Lainnya  beralih  dari  Menteri  Keuangan  dan Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan  ke  OJK.  (2)  Sejak  tanggal  31 Desember  2013,  fungsi,  tugas,  dan  wewenang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan  jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.
Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral meskipun telah terbentuk lembaga pengawasan tersebut,  perannya  tidak  bisa  dikesampingkan dalam  pengawasan  bank  karena  lembaga tersebut (OJK) tetap harus mempunyai hubungan  koordinasi  yang  baik  dengan  Bank Indonesia, di antaranya menyangkut keterangan dan data makro perbankan yang ada. 15
Tugas  dan  wewenang  OJK  dalam  hal pengawasan perbankan hanya berkaitan
dengan aspek micro-prudential seperti kelembagaan,  kegiatan  usaha  dan  penilaian tingkat kesehatan. Sementara itu, aspek macro- prudential berkaitan  dengan  kebijakan  moneter dan  sistem  pembayaran  seperti  ketentuan tentang  Giro Wajib Minimum  (GWM),  ketentuan devisa,  Operasi  Pasar  Terbuka  (OPT),  dan laporan-laporan  serta  pemeriksaan  yang  terkait dengan  pelaksanaan  tugas  dibidang  moneter dan sistem pembayaran merupakan kewenangan otoritas moneter Bank Indonesia.
Tugas micro-prudential  banking  regulation yang menjadi kewenangan otoritas jasa keuangan  meliputi  kewenangan  membuat  dan menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank serta  ketentuan  kehati-hatian  yang  dikenal individual  bank dalam  rangka  menjaga  bank tetap aman dan sehat. 16
15 Djumhana, Op-cit , hlm. 132-133.
16 Sila Saktiana, Analisis Yuridis Mengenai Dampak Pembentukan  Otoritas  JasaKeuangan,  Terhadap Pengawasan Perbankan Syariah, Depok, 2004, hlm. 77-78.
OJK telah merancang beberapa peraturan dalam bidang perbankan, yaitu : 1) Tentang Penerapan Tata Kelola Terinterogasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2) Tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3) Tentang  Layanan  Keuangan  Tanpa  Kantor dalam  Rangka  Keuangan  Inklusif  (Laku Pandai).
4) Tentang BPR (Bank Perkreditan Rakyat)
5) Tentang  Kewajiban  Penyediaan  Modal Minimum Perbankan Syariah (KPMM).
6) Tentang  Kualitas  Aset  Bank  Umum  dan Unit usaha syariah

## C.  Kesimpulan dan Saran

## 1. Kesimpulan
Kewenangan  dan  ruang  lingkup  OJK Setelah  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  21
Tahun 2011 Tentang OJK dalam hal pengawasan perbankan hanya berkaitan dengan aspek micro-prudential seperti kelembagaan,  kegiatan  usaha  dan  penilaian tingkat  kesehatan.  Sementara  itu,  aspek macroprudential berkaitan  dengan  kebijakan moneter  dan  sistem  pembayaran  seperti ketentuan  tentang  Giro Wajib  Minimum (GWM), ketentuan  devisa,  Operasi  Pasar  Terbuka (OPT),  dan  laporan-laporan  serta  pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dibidang moneter  dan  sistem  pembayaran  merupakan kewenangan otoritas moneter Bank Indonesia.

## 2. Saran
Bagi pemerintah agar menambahkan kewenangan OJK dalam permohonan
pernyataan  pailit  bagi  Bank  didalam  Undang- Undang OJK.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR BACAAN
Djumhana,  Muhammad. Hukum  Perbankan  di Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Kasmir,  Dr, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya , Jakarta: Raja Graffindo
Persada, 2005.
Saktiana  Sila, Analisis  Yuridis  Mengenai Dampak  Pembentukan  Otoritas  Jasa Keuangan, Terhadap Pengawasan Perbankan Syariah, Depok,2004.
Simanjuntak,  Rusli.  2000. Implikasi  Pemisahan Fungsi Pengawasan dari Bank
Indonesia . Jakarta: Bank Indonesia.
Sitompul,  Zulkarnain, Problematika  Perbankan, Bandung: Books Terrace&Library, 2005.
Sutedi,  Adrian, Aspek  Hukum  Otoritas  Jasa Keuangan ,  Jakarta  :  Raih  Asa  Sukses, 2014 .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10
Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan Atas Undang- UndangRepublik  Indonesia  Nomor  7 Tahun 1992 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2004  Tentang  Bank  Indonesia Perubahan Atas Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 1999.
Undang-UndangRepublik  Indonesia  Nomor  21 Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan.
Anwar  Nasution,  Artikel,  “ Masalah-masalah Sistem  Keuangan  dan  Perbankan  di Indonesia, Jakarta, 2003.
http://www.unesa.ac.id ,  Zaidatul  Amina, Kajian Pembentukan  Otoritas  Jasa  Keuangan Di Indonesia : Melihat Dari Pengalaman Di  Negara  Lain ,  Universitas  Negeri Surabaya,  2012,  hal.8  diakses  tanggal 28 Januari 2015.