PERANAN    BIDANG    PENEGAKAN    PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 11 TAHUN 2013
Oleh: I Made Damriasa 1 , I Nyoman Surata 2
Abstrak: Dalam  usaha  penegakan  Peraturan  Daerah  (Perda)  dan/atau  Peraturan Kepala  Daerah,  maka  dibentuklah  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (SAT  POL  PP) yang  mengemban  tugas  pokok  dan  fungsi  menyelenggarakan  kegiatan  di  bidang ketentraman,  ketertiban  umum,  perlindungan  masyarakat,  penegakan  Peraturan Daerah (perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Penelitian ini meneliti peranan dan  tolok  ukur  yang  dipakai  dalam  melakukan  evaluasi  atas  kinerja  Bidang Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah  pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Buleleng  dalam  penegakan  Peraturan  Daerah  berdasarkan    Peraturan Daerah Kabupaten  Buleleng Nomor 11  Tahun 2013, serta upaya  yang dilakukan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk  menegakan  Peraturan  Daerah  di  Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  dalam  penegakan  Peraturan Daerah adalah sebagai  koordinator dalam pelaksanaan   pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Tolok ukur  yang dipakai dalam melakukan evaluasi atas kinerja Bidang Penegakan Per Undang-Undangan  Daerah  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng adalah  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  sebagai  bagian  dari  program  pemeliharaan ketertiban  masyarakat  dan  pencegahan  tindak  kriminal.  dan  dengan memperhatikan  apakah  keluhan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  dapat ditindaklanjuti  dan  diselesaikan.  Upaya  yang  dilakukan  Bidang  Penegakan  Per Undang-Undangan  Daerah  pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  untuk  menegakan Peraturan  Daerah  di  Kabupaten  Buleleng  adalah  mengusulkan  penambahan personil,  kepada  Kepala  Daerah  sepanjang  dimungkinkan  oleh  ketersediaam anggaran  dan  formasi  kepegawaian  dan  mengoptimalkan  kinerja  personil  yang ada.
. Kata-kata Kunci: Penegakan Per Undang-Undangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah.
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## PENDAHULUAN
Pembagian  urusan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Darah merupakan hal penting  yang berhubungan dengan Otonomi Daerah. Dalam  ayat (1)  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  dinyatakan  bahwa pembagian  Urusan  Pemerintahan  konkuren  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah Provinsi  serta  Daerah  Kabupaten/Kota  didasarkan  pada  prinsip  akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan Strategis Nasional.
Dalam  Lampiran  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  yang  memuat pembagian  Urusan  Pemerintahan,  dalam  Urusan  Pemerintahan  Bidang Ketenteraman  dan  Ketertiban  Umum  serta  Perlindungan  Masyarakat,  diatur sebagai berikut:
No . Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota 1 2 3 4 5 1. Ketenterama n dan Ketertiban Umum a. Standardisasi tenaga Satuan Polisi Pamong Praja. b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegakan Perda. a. Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum lintas
Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. b. Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur. c. Pembinaan PPNS Provinsi. a. Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a b. Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikot a c. Pembinaan PPNS Kabupaten/Kot a. 2. Bencana Penanggulangan bencana Nasional. Penanggulangan bencana Provinsi. Penanggulangan bencana Kabupaten/Kota. 3. Kebakaran a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran. a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman,
penyelamatan,
kebakaran.
b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran. c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran. dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
Dalam  usaha  penegakan  Peraturan  Daerah  (Perda)  dan/atau  Peraturan Kepala  Daerah,  maka  dibentuklah  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (SAT  POL  PP) yang  mengemban  tugas  pokok  dan  fungsi  menyelenggarakan  kegiatan  di  bidang ketentraman,  ketertiban  umum,  perlindungan  masyarakat,  penegakan  Peraturan Daerah  (Perda)  dan/atau  Peraturan  Kepala  Daerah.  Ditetapkannya  Peraturan Daerah  (Perda)    Kabupaten  Buleleng  Nomor  11  Tahun  2013(Peraturan  Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014 Tanggal 30 Desember) tentang Perubahan Kedua atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  4  Tahun  2008  tentang: Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, berpengaruh terhadap  keberadaan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  yang  sebelumnya  merupakan sebuah Lembaga berbentuk Kantor yang di pimpin oleh Pejabat Struktural Eselon III.a,  sekarang  meningkat  menjadi  Lembaga  Satuan  setingkat  Badan  yang  di pimpin  oleh  Pejabat  Struktural  Eselon  II.b.  Perubahan  status  tersebut menyebabkan  bertambah  pula  struktur  organisasi  pada  Satuan  Polisi  Pamong Praja  Kabupaten  Buleleng,  di  antaranya  Bidang  Penegakan  Perundang-undangan Daerah  (PERADA)  yang  membawahi  Seksi  Pembinaan,  Pengawasan,  dan
Penyuluhan  serta  Seksi  Penyelidikan  dan  Penyidikan.  Di  dalam  melaksanakan tugas,  Aparat  Bidang  Penegakan  Perundang-undangan  Daerah  (PERADA) bekoordinasi dengan Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan tergabung dalam Tim Yustisi dibawah Koordinator Kejaksaan.
Tujuan  dibentuknya  lembaga  yang  membidangi  Penegakan  Perundang- Undangan  Daerah    pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  yang memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  pembinaan,  pengawasan,  dan  penyuluhan  serta penyelidikan  dan  penyidikan  terkait  dengan  yang  termuat  di  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  11  Tahun  2013,  tentang  Perubahan  Kedua atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  4  Tahun  2008  tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, merupakan upaya  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  mewujudkan  komitmen  untuk menciptakan Ketentraman dan Ketertiban bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Buleleng dalam segala aspek.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  diuraikan  dapat  dirumuskan  masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  peranan  Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  dalam  penegakan Peraturan  Daerah  berdasarkan    Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor 11 Tahun 2013?
2. Apa  tolok  ukur  yang  dipakai  dalam  melakukan  evaluasi  atas  kinerja Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah  pada  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  dalam  penegakan  Peraturan  Daerah berdasarkan    Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  11  Tahun 2013?
3. Upaya  apa  yang  dilakukan  Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan Daerah  pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  untuk  menegakan  Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Penyusunan  Perundang-undangan  Daerah  berhubungan  langsung  dengan konsep  Otonomi  Daerah,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  B.N.  Marbun,  bahwa adanya Peraturan Perundang-undangan tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di daerah, sejalan dengan konsep Otonomi Daerah. Konsep awal Otonomi Daerah di Indonesia  muncul  pada  tahun  1903  melalui  Undang-Undang  desentralisasi  di bawah  Pemerintah  Kolonial  Belanda  yang  diperluas  dengan Bestuursher Vormingswet 1922  yang  mana  Otonomi  dititik  beratkan  pada  Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan (B.N. Marbun, 2005: 40).
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 substansi Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut:
Untuk  menyelenggarakan  Otonomi  Daerah  dan  Tugas  Pembantuan,  daerah membentuk  Peraturan  Daerah.  Peraturan  Daerah  dibentuk  oleh  DPRD dengan  persetujuan  bersama  Kepala  Daerah.  Peraturan  Daerah  memuat materi muatan:
a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
b. Penjabaran  lebih  lanjut  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  yang lebih tinggi;
c. Serta  dapat  memuat  materi  muatan  lokal  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pelaksanaan/penegakan hukum, diarahkan kepada tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum dapat dihubungkan dengan apa yang oleh Gustav Radbruch disebut sebagai  nilai  dasar  dari  hukum.  Ada  tiga  nilai  dasar  dari  hukum,  yaitu  keadilan, kegunaan,  dan  kepastian  hukum.  Ketiga  nilai  dasar  inilah  yang  disasar  hukum sebagai tujuan (Ronny Hanintijo Soemitro dan Satjipto Rahardjo, 1985: 6).
Sudikno  Mertokusumo  menyatakan  bahwa  hukum  berfungsi  sebagai perlindungan  kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  harus  dilaksanakan  secara normal,  damai,  tetapi  dapat  terjadi  pula  pelanggaran  hukum,  sehingga  hukum harus  ditegakkan  agar  hukum  menjadi  kenyataan.  Dalam  penegakan  hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (rechtssicherheit), yang berarti bagaimana  hukumnya  itulah  yang  harus  berlaku  dan  tidak  boleh  menyimpang, atau  dalam  pepatah  meskipun  dunia  ini  runtuh  hukum  harus  ditegakkan (fiat justitia  et  pereat  mundus). Hukum  harus  dapat  menciptakan  kepastian  hukum
karena  hukum  bertujuan  untuk  ketertiban  masyarakat.  Kedua  kemanfaatan (zweekmassigkeit), karena  hukum  untuk  manusia  maka  pelaksanaan  hukum  atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai  justru  karena  hukumnya  diterapkan  menimbulkan  keresahan  masyarakat. Ketiga keadilan (gerechtigheit), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat  menyamaratakan.  Tetapi  hukum  tidak  identik  dengan  keadilan  karena keadilan  bersifat  subyektif,  individualistik  dan  tidak  menyamaratakan  (Sudikno Mertokusumo,  2005: 160).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, karena ditujukan untuk meneliti  pelaksanaan  norma  hukum,  khsususnya  dalam  Ketentraman  dan Ketertiban. Ciri-ciri dari suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:
a. Adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara  teori  dengan  dunia  realita,  kesenjangan  antara  keadaan  teoritis dengan  fakta  hukum,  dan/  atau  adanya  situasi  ketidaktahuan  yang  dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
b. Umumnya menggunakan hipotesis;
c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  skunder  dan  bahan  hukum tersier;
e. Data  primer  dan  data  skunder  kontribusinya  sama  pentingnya  dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih  unggul  dari  data  yang  lain  atau  berkedudukan  sebagai  data  utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.
Penelitian  ini  menggambarkan  bahwa  di  era  globalisasi,  pesatnya pertumbuhan penduduk yang bisa memicu persaingan dunia usaha, sudah barang tentu  rawan  terjadi  gesekan  dalam  masyarakat  yang  pada  akhirnya  Ketentraman
dan Ketertiban Umum terganggu. Dengan demikian, kehadiran Bidang Penegakan Per  Undang-Undangan  Daerah  pada  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Buleleng  diharapkan  bisa  menekan  terjadinya  tindakan  pelanggaran terhadap  Peraturan  Daerah  (Perda)  dan/atau  Peraturan  Bupati  di  bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Penelitian  dilakukan  di  Bidang  Penegakan  Perundang-Undangan  Daerah pada  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan  lokasi penelitian  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  dan  tujuan-tujuan  tertentu, diantaranya  karena  peneliti  berdomosili  di  Singaraja,  yang  lebih  penting  adalah proses pencarian data lebih mudah.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (Hukum Positif) yang berupa Peraturan Perundang-Undangan. Untuk hal ini yang  dipakai  acuan  yang  utama  adalah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Satuan  Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Permendagri  Nomor  54  Tahun  2011  tentang Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  serta pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  6  Tahun  2009 tentang Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten Buleleng, Peraturan Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  11  Tahun  2013  tentang  Perubahan  ke  Dua  atas Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  4  Tahun  2008  tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Bahan  Hukum  sekunder  yang  terutama  adalah  buku-buku  hukum  termasuk skripsi,  tesis,  dan  disertasi  hukum  dan  jurnal-jurnal  hukum.  Di  samping  itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan  bahan  huku  sekunder  adalah  memberikan  kepada  peneliti semacam  “petunjuk”  ke  arah  mana  peneliti  melangkah.  Bagi  kalangan
praktisi,  bahan  hukum  sekunder  ini  bukan  tidak  mungkin  sebagai  panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau  memberikan  pendapat  hukum.  Sudah  barang  tentu  buku-buku  dan artikel-artikel  yang  dirujuk  adalah  yang  mempunyai  relevansi  dengan  apa yang hendak diteliti.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan,  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum yang berupa Peraturan Per Undang-Undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara. Wawancara merupakan cara yang  digunakan  untuk  memperoleh  keterangan  secara  lisan  guna  mencapai tujuan tertentu (Amiruddin dan Asikin, Zainal., 2004: 83).
Alur pengolahan data  sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Regulasi  yang  termuat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2010,  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam    Peraturan  Menteri  Dalam Negeri    Nomor  40  Tahun  2011  tentang    Pedoman  Organisasi  dan  Tata  Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, di antaranya diatur hal-hal sebagai berikut:
1. Fungsi Sat Pol PP berkaitan dengan tugas lainnya, meliputi:
a. Mengikuti  proses  penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan  serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
b. Membantu  pengamanan  dan  pengawalan  tamu  VVIP  termasuk  pejabat negara dan tamu negara;
c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d. Membantu  pengamanan  dan  penertiban  penyelenggaraan  pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
e. Membantu  pengamanan  dan  penertiban  penyelenggaraan  keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
f. Pelaksanaan  tugas  pemerintahan  umum  lainnya  yang  diberikan  oleh Kepala  Daerah  sesuai  dengan  prosedur  dan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan.
2. Susunan Organisasi Sat Pol PP Kabupaten/Kota Tipe A, terdiri atas:
a. Kepala Satuan;
b. Sekretaris, yang membawahi:
1) Sub bagian Perencanaan;
2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3) Sub bagian Keuangan.
c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
2) Seksi Kerjasama.
e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
2) Seksi Teknis Fungsional.
f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
1) Seksi Satuan Linmas; dan
2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Susunan Organisasi Sat Pol PP Kabupaten/Kota Tipe B, terdiri atas:
a. Kepala Satuan;
b. Sub bagian Tata Usaha;
c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
f. Seksi Sarana dan Prasarana;
g. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kepala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  d  menyatakan bahwa diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010,  dan    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  40  Tahun  2011,  yang menjadi  faktor  utama  dilakukannya  perubahan  terhadap  Peraturan  Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  4  Tahun  2008  tentang  Pembentukan,  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  4  Tahun  2008  tentang  Pembentukan,  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  70  Tahun  2014  tentang  Tugas  Pokok  dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 juncto Peraturan  Bupati  Buleleng    Nomor  70  Tahun  2014  dinyatakan  bahwa  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban umum,
perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
Hasil wawancara menunjukan bahwa pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja  secara  kelembagaan  dengan  adanya  bidang  Penegakan  Per  Undang- Undangan  Daerah,  sangat  sesuai  dengan  tugas  dan  peran  Satuan  Polisi  Pamong Praja.  Jika  dibuat  perbandingan  secara  kuantitatif,  pelaksanaan  tugas    Satuan Polisi Pamong Praja adalah: penegakkan Perda 30 %, penyelenggaraan Ketertiban Umum  20  %,  memelihara  ketentraman  masyarakat  20  %,  memberikan
perlindungan  masyarakat  20  %.  dan  melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan Kepala Daerah 10 %.
Kepala  Bidang    Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah  Satuan  Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, dengan mengacu kepada aturan terkait, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2016 menjelaskan bahwa Bidang Penegakkan  Perudang-undangan  Daerah  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Buleleng, mempunyai tugas pokok dan fungsi :
a. Menyusun  rencana  kegiatan  Bidang  Penegakkan  Perundang-Undangan Daerah, berdasarkan data dan program  Satuan Polisi  Pamong Praja dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. Memimpin  dan  mengkoordinasikan  bawahan  agar  pelaksanaan  tugas berjalan  dengan  harmonis  dan  saling  mendukung  sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Memberi  petunjuk  dan  bimbingan  kepada  bawahan  agar  dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
d. Mengatur  dan  mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan bidang tugas dan permasalahannya;
e. Memeriksa  dan  mengevaluasi  hasil  kerja  bawahan  dengan  cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai sesuaian dan kebenaran hasil kerja;
f. Menilai  prestasi  kerja  bawahan  berdasarkan  hasil  yang  dicapai  sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
g. Mengumpulkan,  mengklasifikasi    data    dan  bahan  yang  berhubungan dengan    pelaksanaan Peraturan Daerah;
h. Memberikan  pertimbangan  terhadap  penyimpangan  Peraturan  Daerah dan Peraturan  Bupati;
i. Menyusun  pedoman  dan  petunjuk  Teknis  Penegakan  Peraturan  Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
j. Melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
k. Melaksanakan    pembinaan,  pengawasan    dan  penyuluhan  terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
l. Melaksanakan penyelidikan dan penyidakan terhadap dugaan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
m. Melaksanakan  koordinasi  dengan  Kepalisian  Negara  Republik Indonesia,  Penyedikan  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  dan  Aparatur lainnya  dalam  rangka  penegakan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan Bupati;
n. Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi   Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD);
o. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Keberadaan  Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah  sebagai Perangkat  Daerah,  mempunyai  tugas  dan  fungsi  pembinaan,  pengawasan,  dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Bupati.
Dalam  upaya  untuk  terciptanya  situasi  yang  tentram  dan  tertib,  bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab  pemerintah saja, tetapi diharapkan juga peran  serta  masyarakat  untuk  ikut  menumbuhkan  dan  memelihara  kondusifnya suatu wilayah sehingga Ketentraman dan Ketertiban Umum bisa terwujud.
Kewajiban  Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah  pada  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap  masyarakat  tentang  hakekat  pentingnya  memelihara  Ketentraman  dan Ketertiban Umum  yang  merupakan suatu  kondisi  yang sangat  mutlak diperlukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang.
Dengan  demikian  tidak  menutup  kemungkinan  selain  memberikan pembinaan  dan  penyuluhan,  Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  akan  melakukan  tindakan penertiban  dengan  memberikan  peringatan/teguran  secara  lisan  atau  tertulis  dan selanjutnya melakukan ekskusi dalam kapasitasnya sebagai aparat penyelidik dan penyidik  pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  terhadap  warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran
atas  Peraturan  Daerah  dan/atau  Peraturan  Bupati  dengan  berkoordinasi  dengan Penyidik Kepolisian.
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  sebagai  Perangkat  Daerah  yang  didalamnya terdapat  Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah  (PERADA) sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  11 Tahun  2013  merupakan  institusi  diluar  Polri  yang  mempunyai  tugas melaksanakan  fungsi  Kepolisian  dalam  rangka  menyelenggarakan  dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Pemberian kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Sat.Pol.PP) untuk melaksanakan  tugas  menyelenggarakan  dan  memelihara  Ketentraman  dan Ketertiban Umum, tidak saja bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  namun  juga  diamanatkan dalam  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  pada intinya menyebutkan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi,  Kabupaten  dan/atau  Kota)  adalah  menyelenggarakan  ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
Terlihat  jelas,  bahwa  dari  ketentuan-ketentuan  diatas  ternyata  ada  tugas pokok  Polri  yang  dilaksanakan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  yang berdasarkan  Otonomi  Daerah  dan  Pedoman  Pembentukan  Satuan  Polisi  Pamong Praja  yang  memiliki  fungsi  Penegak  Paraturan  Daerah  (Perda)  dan/atau Keputusan Kepala Daerah.
Dengan  diterbitknnya  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun  2012  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Koordinasi,  Pengawasan,  Dan Pembinaan Teknis  Terhadap Kepolisian Khusus,  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, diharapkan bisa dipakai pedoman bagi Aparat  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsinya,  sehingga  tidak  terjadi  lagi  tumpang  tindih  dan  tarik  menarik kewenangan antara Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Aparat Kepolisian dalam  pelaksanaan  tugas.  Selama  ini  sering  dijumpai  kasus  pengambil  alihan wewenang oleh  Aparat Satuan Polisi Pamong Praja terhadap kewenangan Aparat
Kepolisian,  seperti  contoh  dalam  melakukan  penertiban  yang  berhubungan dengan penyakit social masyarakat.
Kemungkinan disharmoninya hubungan antara Aparat Satuan Polisi Pamong Praja  dengan  Aparat  Kepolisian  dalam  menjalankan  kewenangannya,  sudah barang  tentu  masyarakat  yang  mendambakan  keamanan,  ketentraman  dan ketertiban  dibuat  resah  dan  bingung.  Kondisi  yang  demikian  tidak  menutup kemungkinan  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggungjawab (pengacau)  untuk  memperkeruh  situasi  sehingga  Keamanan  dan  Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menjadi terganggu.
“Dengan  memperhatikan  munculnya  tarik  menarik  kewenangan  dalam pelaksanaan fungsi Kepolisian antara Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan Aparat Kepolisian yang nantinya bisa menjadikan menurunnya kredibilitas Aparat dimata  masyarakat,  maka  perlu  adanya  langkah-langkah  untuk  meluruskan tentang  penjabaran  tugas  Aparat  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  agar  sesuai  dengan koridor Undang-Undang “.
Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng telah merumuskan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2012- 2017.  Dalam  Rencana  Strategis  telah  dinyatakan  tentang  program-program  yang akan dilakukan dalam kurun waktu  5 tahun. Salah satu  tolok ukur untuk menilai kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  adalah  dengan memperhatikan  apakah  program-program  tersebut  dapat  dilakukan  atau  tidak. Tolok ukur lain adalah dengan memperhatikan apakah keluhan yang disampaikan oleh  masyarakat  dapat  ditindaklanjuti  dan  diselesaikan.  Dijelaskan  lebih  lanjut bahwa berkaitan dengan keluhan masyarakat, baik berkaitan dengan permasalahan kebersihan  umum/  persampahan,  masalah  kesemrawutan  parkir,  masalah pedagang  kaki  lima,  dan  pembangunan  yang  tidak  sesuai  ketentuan,  maupun masalah  perizinan  serta  masalah-masalah  lain,  baik  yang  diterima  secara langsung,  maupun    yang  diterima  melalui  sosial  media/  internet,  secara  umum dapat tertangani dengan baik.
Tahun  2015  direncanakan  ada  lima  kegiatan  dalam  program  pemeliharaan ketertiban  masyarakat  dan  pencegahan  tindak  kriminal,  yang  berhubungan
langsung  dengan    Bidang      Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah  Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  secara  umum  dapat  terlaksana. Kegiatan-kegiatan itu adalah:
1. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
2. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng.
3. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng.
4. Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia.
5. Pengumpulan  dan  pengolahan  data  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  dan Peraturan Bupati Buleleng.
Peraturan Daerah Kabupaten   Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 merupakan pedoman  bagi  Aparat  yang  membidangi  Penegakan  Per  Undang-Undangan Daerah  pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  dalam melaksanakan  fungsinya  sebagai  Aparatur  Pemerintah  Daerah  yang  ditunjuk melaksanakan  tugas  Kepala  Daerah  dibidang  Pembinaan,  Pengawasan  dan Penyuluhan,  serta  Penyelidikan  dan  Penyidikan  terhadap  pelanggar  Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan  Bupati.
Pembentukan  Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah  pada Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng,  pada  dasarnya  untuk mengimplementasikan  tugas-tugas  Pemerintah  Daerah  (Khususnya  di  Kabupaten Buleleng)  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  dibidang  ketentraman,  ketertiban umum  dan  perlindungan  masyarakat,  disamping  sebagai  petugas  penegak Peraturan Daerah(Perda) dan/atau Peraturan Bupati.
Pembinaan,  Pengawasan  dan  Penyuluhan  yang  menjadi  tugas  Bidang Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah,  bertujuan  untuk  memberikan pemahaman  terhadap  masyarakat  tentang  pentingnya  ketentraman  dan  ketertiban yang  merupakan  penunjang  adanya  rasa  aman  dan  nyaman  bagi  masyarakat  itu sendiri dalam beraktifitas.
Adapun  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  merupakan  bagian  dari  tugas Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah  pada  Satuan  Polisi  Pamong Praja  Kabupaten  Buleleng,  adalah  untuk  menindaklanjuti  proses  terhadap  warga
masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas  Peraturan  Daerah  (Perda)  dan/atau  Peraturan  Bupati,  berkoordinasi  dengan Penyidik  Kepolisian,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  dan/atau  aparatur lainnya  karena  Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  dalam  melaksanakan  tindakan  penertiban sifatnya non yustisial.
Di  tetapkannya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  11  Tahun 2013,  untuk  memeberikan  ruang  terbentuknya  Bidang  Penegakan  Per  Undang- Undangan  Daerah  pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  yang mengemban  tugas  Pembinaan,  Pengawasan  dan  Penyuluhan  serta  Penyelidikan dan  Penyidikan.  Di  dalam  pelaksanaan  tugas  Pembinaan,  Pengawasan  dan Penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, tetap berkoordinasi dengan instansi/lembaga  terkait.  Adapun  tujuan  dari  pembinaan,  pengawasan  dan penyuluhan,  agar  masyarakat,  aparatur  dan/atau  badan  hukum  mematuhi  dan mentaati  Peraturan  Daerah  dan/atau  Peraturan  Bupati.  Pertanggungjawaban Kepala Seksi dalam tugasnya, disampaikan kepada Kepala Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah.
Terkait  dengan  tugasnya  dalam  penyelidikan  dan  penyidikan,  yang  juga dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Seksi,  dalam  pelaksanaannya  tetap  berkoordinasi dengan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS)  dan/atau  Aparatur  lainnya.  Sebab  tindakan  penertiban  yang  dilakukan terhadap  warga  masyarakat,  aparatur  dan/atau  badan  hukum  yang  melakukan pelanggaran  atas  Peraturan  Daerah  dan/atau  Peraturan  Bupati  bersipat  non yustisial. Dan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan juga bertanggung jawab kepada  Kepala  Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah  sebagai atasannya.
Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah,  dipimpin  oleh  seorang Kepala  Bidang  yang  berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja.
Norma  hukum  harus  dikedepankan  dan  dijunjung  tinggi  oleh  Bidang Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah  dalam  pelaksanaan  tugasnya.  Norma
hukum yang dimaksudkan disini maknanya sangat luas, meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, KUHAP, dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan tugasnya.
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan Daerah,  sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Satuan  Polisi  Pamong Praja yang berpatokan terhadap Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  dalam  menertibkan  dan  menindak  warga masyarakat,  aparatur  dan/atau  badan  hukum  yang  menggangu  atau  melanggar ketertiban umum.
Pasal  255  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan  Peraturan  Kepala  Daerah,  menyelenggarakan  Ketertban  Umum,  dan Ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Begitu  banyaknya  urusan  Pemerintah  Kabupaten  dalam  penyelenggaraan Otonomi Daerah, sehingga memunculkan terbentuknya berbagai Peraturan Daerah (Perda)  dan  Peraturan  Bupati  sebagai  dasar  hukum  dalam  menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah. Diantara sekian Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati  yang  telah  dibuat  dan  diberlakukan,  banyak  yang  mengandung  ketentuan yang  membebani:  sanksi,  baik  yang  berupa  administrasi  maupun  pidana. Pembebanan  sanksi  pidana  dalam  peradilan  umum  berbeda  dengan  pembebanan sanksi  pidana  oleh  sebuah  Peraturan  Daerah  (Perda),  dimana  dalam  penegakan sanksi  Peraturan  Daerah  (Perda)  memerlukan  kekhususan  dalam  penyelidikan untuk  membuktikan  terjadinya  perbuatan  melawan  hukum,  yang  secara  umum bersifat  pelanggaran,  yang  dapat  mengganggu  Ketentraman  dan  Ketertiban Umum.
Dengan  adanya  pembebanan  sanksi  pidana  atas  keberadaan  Peraturan Daerah (Perda), muncul adanya gagasan untuk membentuk Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  11  Tahun  2013  tentang Perubahan  ke  Dua  atas  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2008,  lampiran  XI Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi  dan  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah.  Adanya  ketentuan  yang  diatur didalam  Peraturan  Daerah  yang  diuraikan  diatas,  menjadi  titik  tolak  bagi  Aparat Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah  dalam  melaksanakan  tugas Pembinaan,  Pengawasan  dan  Penyuluhan,  serta  Penyelidikan  dan  Penyidikan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil    (PPNS)  yang  tergabung  dalam  Tim Yustisi.
Upaya  peningkatan  kinerja  Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan Daerah  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  pada  khususnya  dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng pada umumnya ditekankan pada penyelesaian  kendala-kendala  yang  ada,  yaitu  berkaitan  dengan    jumlah  dan kemampuan  pegawai  yang  kurang  memadai,  sarana  dan  prasarana  kurang memadai, koordinasi dan komunikasi yang belum optimal, dan pemahaman akan sistematika  kerja  yang  belum  memadai.  Upaya-upaya  yang  terus-menerus dilakukan secara simultan adalah:
a. Mengusulkan  penambahan  personil,  kepada  Kepala  Daerah  sepanjang dimungkinkan oleh ketersediaam anggaran dan formasi kepegawaian.
b. Mengoptimalkan  kinerja  personil  yang  ada,  dengan  prinsip  saling membantu.  Personil  yang telah melaksanakan tugas dan fungsi  masing- masing  diharapkan  membantu  tugas-tugas  lain  yang  belum  dapat diselesaikan karena keterbatasan personil.
c. Memanfaatkan  setiap  kesempatan  untuk  meningkatkan  kemampuan personil, baik melalui pelatihan dan pendidikan yang sifatnya terprogram maupun insidentil.
d. Membangun  komunikasi  yang  intens  dengan  lembaga-lembaga  terkait, khususnya yang tergabung dalam Tim Yustisi Kabupaten Buleleng.

## PENUTUP
Dari  apa  yang  telah  diuraikan  dan  dibahas  di  depan  dapat  dismpulkan  hal- hal berikut sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah:
1. Peranan Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  dalam  penegakan  Peraturan  Daerah berdasarkan    Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  11  Tahun  2013 adalah  sebagai  koordinator  dalam  pelaksanaan    pembinaan,  pengawasan dan penyuluhan terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
2. Tolok  ukur  yang  dipakai  dalam  melakukan  evaluasi  atas  kinerja  Bidang Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah  pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Buleleng  dalam  penegakan  Peraturan  Daerah  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013:
a. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai bagian dari program pemeliharaan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal.
1) Pengawasan  pengendalian  dan  evaluasi  kegiatan  Satuan  Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
2) Pengawasan  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Bupati Buleleng.
3) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng.
4) Peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia.
5) Pengumpulan  dan  pengolahan  data  pelaksanaan  Peraturan  Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng.
b. Tolok  ukur  lain  adalah  dengan  memperhatikan  apakah  keluhan  yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan.
3. Upaya  yang  dilakukan  Bidang  Penegakan  Per  Undang-Undangan  Daerah pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  untuk  menegakan  Peraturan  Daerah  di Kabupaten Buleleng adalah:
a. Mengusulkan  penambahan  personil,  kepada  Kepala  Daerah  sepanjang dimungkinkan oleh ketersediaam anggaran dan formasi kepegawaian.
b. Mengoptimalkan  kinerja  personil  yang  ada,  dengan  prinsip  saling membantu.  Personil  yang telah melaksanakan tugas dan fungsi  masing- masing  diharapkan  membantu  tugas-tugas  lain  yang  belum  dapat diselesaikan karena keterbatasan personil.
c. Memanfaatkan  setiap  kesempatan  untuk  meningkatkan  kemampuan personil, baik melalui pelatihan dan pendidikan yang sifatnya terprogram maupun insidentil.
d. membangun  komunikasi  yang  intens  dengan  lembaga-lembaga  terkait, khususnya yang tergabung dalam Tim Yustisi Kabupaten Buleleng.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta.
B.N.  Marbun.  2005. Otonomi  Daerah  1945 ‐ 2005  Proses  dan  Realita Perkembangan  Otda,  Sejak  Zaman  Kolonialsampai  Saat  Ini .    Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
Ronny  Hanintijo  Soemitro  dan  Satjipto  Rahardjo.  1985. Buku  Materi  Pokok Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.