How to cite: Suci Rahmah Yusrafitri (2022) Sinergitas Stakeholders dalam Penanggulangan Kemiskinan di Masa Pandemi Covid-19, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (2). E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022
SINERGITAS

## STAKEHOLDERS DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI MASA PANDEMI COVID-19
Suci Rahmah Yusrafitri Universitas Indonesia, Indonesia Email: suci.rahmah91@ui.ac.id

## Abstrak
Penurunan  ekonomi  yang  terjadi  akibat  pandemi  Covid-19  sudah  menyerang seluruh  lapisan  masyarakat  baik  perdesaan  maupun  perkotaan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  meneliti  jaringan stakeholders dan  peran  dari  setiap stakeholders dalam  program  pengetasan  kemiskinan.  Dalam  menanggulangi  kemiskinan  di Indonesia  saat  ini  diperlukan  keterlibatan  lintas  sektor  dan  membutuhkan  sinergi yang  intens  dalam  pelaksanaannya  karena  masalah  kemiskinan  sudah  menjadi permasalahan  yang  multidimensional.  Metode  penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Studi sebelumnya menemukan bahwa  pola  sinergi  yang  dibangun  sangat  memberi  keuntungan  bagi  seluruh komponen  baik  pemerintah,  lembaga  maupun  masyarakat.  Adanya  keterlibatan stakeholders dan  sinegitas  menjadi  faktor  penting  dalam  proses  penanggulangan kemiskinan  di  masa  krisis  akibat  pandemi  covid-19.  Peran stakeholders menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan karena diperlukan adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antara stakeholders . Saran yang dapat diberikan  perlu  adanya  peningkatan  koordinasi  dalam  jaringan stakeholders yang ada  dan  instansi  pemerintah  juga  diharapkan  tidak  hanya  sebagai  penyedia  data tetapi juga terlibat langsung dalam implementasi program pengentasan kemiskinan.
Kata Kunci :  analisis stakeholders; sinergi;  penanggulangan  kemiskinan;  pandemi covid-19

## Abstract
The economic downturn caused by the COVID-19 pandemic has affected all levels of  society,  both  rural  and  urban.  This  study  aims  to  examine  the  network  of stakeholders and the role of each stakeholder in the poverty alleviation program. In tackling  poverty  in  Indonesia  currently  requires  cross-sectoral  involvement  and requires intense synergy in its implementation because the problem of poverty has become  a  multidimensional  problem.  This  research  method  uses  a  qualitative approach  with  a  literature  study  method.  Previous  studies  found  that  the  synergy pattern  that  was  built  was  very  beneficial  for  all  components,  including  the government, institutions and society. The involvement of stakeholders and synergy are important factors in the poverty reduction process during the crisis due to the COVID-19  pandemic.  The  role  of  stakeholders  is  one  of  the  keys  to  success  in poverty  reduction  because  it  requires  good  cooperation  and  communication between stakeholders. Suggestions that can be given need to improve coordination in  existing  stakeholder  networks  and  government  agencies  are  also  expected  not
only  as  data  providers  but  also  to  be  directly  involved  in  the  implementation  of poverty alleviation programs.
Keywords: stakeholder analysis; synergy; poverty reduction; covid-19 pandemic

## Pendahuluan
Kemiskinan berasal dari kata “miskin” yaitu berarti sebagai kondisi tidak berharta barang serta serba kekurangan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak  memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  minimum  agar  hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Disebutkan lebih lanjut bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan  yang  berada  di  bawah  garis  nilai  standar  kebutuhan  minimum,  baik  untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan yang disebut dengan garis kemiskinan ataupun batas kemiskinan.
Salah  satu  permasalahan  kompleks  yang  menjadi  agenda  pemerintah  dalam meningkatkan  kesejahteraan  sosial  adalah  kemiskinan.  Dampak  kemiskinan  dapat dirasakan  mulai  dari  level  individu,  keluarga  hingga  level  masyarakat  bahkan  sampai pada  level  nasional.  Angka  kemiskinan  di  Indonesia  sempat  menunjukkan  pencapaian prevalensi kemiskinan dengan angka satu digit yaitu 9,82% pada tahun 2018 dan 9,22% pada  tahun  2019  namun  pada  tahun  2020  dampak  pandemi  Covid-19  mengakibatkan angka  penduduk  miskin  kembali  meningkat  dengan  mencapai  angka  dua  digit  yaitu 10,19% yaitu Jumlah penduduk miskin pada September 2020, sebesar 27,55 juta orang naik 2,76 juta terhadap September 2019 (BPS, 2020).
Peningkatan  angka  penduduk  miskin  ini juga  dirasakan  oleh  beberapa  provinsi  di Indonesia salah satunya Provinsi Riau. Dalam konteks Provinsi Riau, angka penduduk miskin  meningkat  lebih  cenderung  terjadi  pada  perkotaan,  sedangkan  beberapa Kabupaten  lain  telah  mengalami  penurunan.  Terbukti  pada  data  Badan  Pusat  Statistik bahwa  angka  penduduk  miskin  di  Kota  Pekanbaru meningkat  pada  tahun  2020  seperti pada tabel berikut (BPS, 2020).
Dengan  melihat  angka  kemiskinan  yang  meningkat,  pemerintah  sudah  berbagai upaya  melakukan  penanggulangan  kemiskinan  namun  sayangnya  pada  implementasi seperti  bantuan  sosial  di  masa  pandemi  Covid-19  masih  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Padahal  adanya  penanggulangan  kemiskinan  di  kondisi  krisis  seperti bantuan  sosial  merupakan  suatu  harapan  masyarakat  dalam  meningkatkan kesejahteraanya.  Berikut  disampaikan  oleh  Hastuti et.al (2020)  yang  melakukan  studi pada  10  daerah  di  pulau  jawa  bahwa  sosialisasi  program  masih  belum  efektif  karena sosialisasi  yang  dilakukan  secara  berjenjang  dan  umumnya  melalui  telekonferensi  dan media daring karena menyesuaikan situasi pandemi.
Dalam studi Mas’udi dan Astrina (2020) bahwa tingkat responsivitas suatu negara juga  dapat  ditentukan  dari  seberapa  mampu  suatu  negara  tersebut  dapat  menekan  laju penyebaran virus kemudian juga dilihat dari kapasitas mobilisasi dan mengelola sumber daya  secara  tepat  untuk  menangani  krisis  serta  dampak  yang  terjadi.  Apabila  suatu negara tidak mampu mengatasi persoalan sinergi antar stakeholders maka akan berujung
pada  kegagalan  penanganan  pandemi  (Mas’udi & Astrina,  2020).  Kemudian  juga disampaikan  oleh  Widaningrum  dan  Mas’udi  (2020)  bahwa  sistem  dan  struktur pemerintahan  serta  penanganan  situasi  krisis  covid-19  membutuhkan  sinergi  dan koordinasi yang kokoh antar stakeholders hal ini dilihat dari masih absennya koordinasi dan  sinergi  kebijakan  di  awal  periode  krisis  yang  setidaknya  sampai  akhir  maret  2020 masih lemah dalam penanganan krisis.
Keterlibatan aktor-aktor selain di internal pemerintahan juga membutuhkan sinergi mencakup  keterlibatan  aktor  non-negara dan  masyarakat.  Apabila tidak  adanya  sinergi dan  koordinasi  antar  seluruh  aktor  maka  penanggulangan  kemiskinan  hanya  bersifat fragmented yang  mana  tidak  akan  memperbaiki  keadaan  (Mas’udi & Astrina,  2020). Sebagai  pelaksana  seluruh stakeholders tentu  memiliki  peran  penting  dalam merumuskan,  mengevaluasi  dan  memberikan  umpan  balik  terhadap  implementasi program serta kerjasama antar masyarakat sebagai sasaran pada program.
Adanya implementasi yang kurang optimal tentu menjadi permasalahan baru dalam penanggulangan  kemiskinan,  padahal  permasalahan  kemiskinan  yang  terjadi  saat  ini saja sudah menjadi permasalahan yang multidimensi. Berdasarkan itu maka kemiskinan tidak  hanya  berurusan  dengan  kesejahteraan  materi  tetapi  juga  berurusan  dengan kesejahteraan  sosial.  Meningkatkan  kesejahteraan  pada  masyarakat  tentu  merupakan tanggung  jawab  bersama  oleh  kelembagaan  pemerintah,  dengan  permasalahan  yang multidimensional maka menyelesaikan masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan dominasi salah satu sektor saja, akan tetapi harus ada keterlibatan berbagai lintas sektor dan  membutuhkan  kerjasama  atau  sinergi  yang  intens  dalam  pelaksanaannya.  Berikut juga  dengan  situasi  krisis  seperti  pandemi  Covid-19  yang  turut  bersifat multidimensional,  karena  itu  penanganannya  membutuhkan  keterlibatan  dan  sinergi semua unsur pemerintahan (Mas’udi & Winanti, 2020).
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti jaringan stakeholders dan peran dari setiap stakeholders  dalam  program  pengetasan  kemiskinan.  Hal  ini  adalah  langkah  baru supaya program – program pengentasan kemiskinan yang selama ini hanya berasal dari pemerintah  maka  setelah  partisipasi  stakeholders  itu  terbangun,  diharapkan  terjadi sinergisitas antara program pemerintah dengan partisipasi Stakeholder.

## Metode Penelitian

## 1. Pendekatan Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  melakukan  metode literatur  review. Dengan  teknik  analisis  dan  interpretasi  data  milik  Miles  dan Huberman  (dalam  Sugiyono,  2016:246-252)  yakni  analisis  data  dalam  penelitian kualitatif  dilakukan  pada  saat  pengumpulan  data  berlangsung  dan  setelah  selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Kemudian dalam tulisan ini menggunakan metode literatur review dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan mengenai topik penelitian,  melakukan  identifikasi,  teori  yang  digunakan  dengan  menganalisa  hasil penelitian  dari  beberapa  literatur  yang  sudah  dipilih  dan  disusun  menjadi  sebuah artikel ilmiah.
Jenis data yang digunakan dalam tulisan ni yaitu data primer dan data sekunder. Penulis  menganalisis  kajian  dari  beberapa  literatur  yang  membahas  tentang  peran stakeholders dalam  penanggulangan  kemiskinan  serta  pola  sinergi stakeholders dalam  penanggulangan  kemiskinan  sebagai  data  primer.  Sedangkan  data  sekunder yang  digunakan  seperti  dokumen-dokumen  maupun  data  dari  beberapa  instansi berupa angka yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

## Hasil dan Pembahasan
1. Stakeholders Dalam Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah  memiliki  kewajiban  sebagai  fasilitator  dalam  mengubah  kondisi masyarakat menjadi masyarakat dengan fungsi sosial yang dapat menampilkan peran dan  fungsinya.  Menurut  Mulyadi  (2017)  pemerintah  saat  ini  dalam  menurunkan angka  pengangguran  dan  kemiskinan  sudah  harus  melepaskan  perannya  sebagai pengambil  segala  keputusan  dalam  pengembangan  program,  namun  sudah  saatnya pemerintah menjadi fasilitator masyarakat yang harus siap melayani dan menfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki lebih baik pemerintah menjadi teman, sahabat, mitra dalam membahas, mendiskusikan  dan  membantu  merencanakan  kegiatan  yang  dibutuhkan  masyarakat untuk  terus  dikembangkan  dan  sebagai  fasilitator  tentunya  diharapkan  dapat memberikan kontribusi pada masyarakat.
Dengan fasilitator serta stakeholders yang tidak berkerja sama dengan baik, dan tidak  mengetahui  terkait  peran,  tugas  dan  fungsi  hanya  akan  mengakibatkan kegagalan  dalam  meningkatkan  pengembangan  program  kesejahteraan  masyarakat. Berikut  oleh  Muslim  (2017)  penyebab  dalam  kegagalan  program  pemberdayaan dalam  membangun  kemandirian  masyarakat  terjadi  karena  buruknya  kinerja fasilitator  dan  kesalahan stakeholders dalam  memahami  tujuan  program  tersebut. Buruknya kinerja fasilitator dilihat dari melaksanakan kegiatan program tidak sesuai dengan  prosedur  yang  telah  ditentukan,  bekerja  hanya  untuk  melihat  hasil  bukan proses  dan  peran  yang  sudah  ada  tidak  dijalankan,  tugas  dan  fungsi  sebagai pendamping  masyarakat  juga  tidak  dipenuhi,  baik  dari  perencanaan,  pelaksanaan serta evaluasi program.
Selain  pemerintah  sebagai  fasilitator  yang  perlu  melibatkan  partisipasi  dari masyarakat, hubungan kerja antar institusi atau kelembagaan juga merupakan sebuah kunci  dalam  melakukan  penanggulangan  kemiskinan  secara  sistematis  dan berkelanjutan.  Berikut  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  berdasarkan  (Adam & Dwiastuti,  2016)  dengan  studi  kasus  pada  program  ketahanan  pangan,  yaitu:  perlu dilengkapi  dengan instituasional  framework yang  jelas  dan  tegas  untuk  mengatur mekanisme  peran  serta  tanggungjawab  pada  setiap stakeholders .  Kemudian  perlu membangun  konsesus  yang  jelas  agar  bisa  mengembangkan  sistem  koordinasi dengan blue print yang memuat perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Kemudian  perlu  memiliki  kelompok  kerja  yang  dapat  meningkatkan  mekanisme
sinkronisasi dan sinergi program serta penentuan kedudukan tiap stakeholders perlu diperhitungkan.
Menurut Suharto (2010) monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap  suatu  program  yang  sedang  berlangsung,  sedangkan  evaluasi  adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap suatu program yang telah selesai atau minimal  telah  berjalan  selama  tiga  bulan  Kegiatan Monitoring dan  Evaluasi  atau yang sering dikenal dengan istilah monev mencakup mulai dari proses pengumpulan data  realisasi  program/kegiatan,  pelaporan  kegiatan,  hingga  penilaian  dan  evaluasi capaian kinerja.
Monev bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  atas  penggunaan  anggaran  yang dikelola (prinsip akuntabilitas) dan untuk menginventarisir faktor – faktor pendukung dan  penghambat  sebagai  bahan  evaluasi  agar  program/kegiatan  selanjutnya  dapat lebih berdayaguna dan berhasil-guna (prinsip efektivitas dan efisiensi). Oleh karena itu,  pelaksanaan  monev  sangat  krusial  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang berdasar  pada Good  Governance .  Salah  satu  bentuk  kegiatan  monev  adalah  monev lapangan yaitu melihat langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Monev lapangan dilaksanakan  secara  berkala  untuk  mengawal  kegiatan  dan  dapat  dijadikan  langkah deteksi dini apabila terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan.
Dalam  pemantauan  dan  evaluasi  program  penanggulangan  kemiskinan  tidak hanya  diperlukan  monev  yang  sifatnya  internal  program  atau  proyek,  tetapi  juga perlu  monev  eksternal  dan  independen.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya  standar kinerja  atau  indikator  yang  dipakai  sebagai  dasar  untuk  melakukan  monev.  Dalam pemantauan  dan  evaluasi  program  penanggulangan  kemiskinan  tidak  hanya diperlukan  monev  yang  sifatnya  internal  program  atau  proyek,  tetapi  juga  perlu monev eksternal dan independen. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar kinerja atau indikator yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan monev. Mengetahui apa saja  yang  menjadi  sasaran  monev  merupakan  hal  yang  paling  penting  dalam melakukan  monev.  Menurut  (Own  dan  Rogers  dalam  Suharto,  2010)  terdapat  5 sasaran monev yaitu sebagai berikut:
1. Program,  untuk  mencapai  perubahan  diperlukan  kegiatan  atau  aktivitas  yang dikenal dengan kata program.
2. Kebijakan,  sesuatu  yang  telah  tetap  berisi  prinsip-prinsip  dan  digunakan  untuk mengarahkan pada pencapaian tujuan.
3. Organisasi, wadah yang menjadi tempat perkumpulan orang yang ingin mencapai tujuan baru.
4. Produk  atau  hasil,  hasil  yang  diperoleh  dari  kegiatan/program  tertentu  bisa  baik bisa buruk.
5. Individu,  orang  atau  manusia  yang  berada  didalam  suatu  wadah  yang  disebut organisasi.
Menurut  pendapat  Moore  dalam  Anggara,  (  2014:  187), Stakeholders yang terlibat  dalam  suatu  kebijakan  terbagi  atas  tiga  unsur  ,  yaitu  unsur  state  atau pemerintah,  unsur  privat  atau  swasta,  unsur  masyarakat  (society).  Viney  (dalam
Suwitri,  2011)  berpendapat  bahwa stakeholders dapat  dimasukkan  ke  dalam  4 kategori yaitu :
1. Primer: Stakeholders yang memiliki pengaruh dan tingkat kepentingan yang tinggi untuk  merekrut Stakeholders kategori  ini  dengan  cara  partner.  Beberapa contoh stakeholder sprimer  ini  adalah  1.  Masyarakat,  2.  Tokoh  masyarakat,  3. Manajer Publik. Masyarakat menjadi pihak yang akan terkena imbas langsung dari adanya  kebijakan, program atau suatu proyek. Berbeda dengan tokoh masyarakat, adalah anggota masyarakat yang mampu mengemukakan aspirasi dari masyarakat. Manajer publik sendiri merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab pada hal penentuan keputusan dan juga penerapannya.
2. Sekunder: Stakeholders dengan  pengaruh  yang  tinggi  tetapi  tingkat  kepentingan yang  rendah,  untuk  merekrut Stakeholders kategori  ini  dengan  cara  konsultasi. Namun stakeholders primer  mempunyai  rasa  simpati  dan  kepedulian,  sehingga banyak  dari  mereka  turut  serta  dalam  mengemukakan  pendapatnya  yang berpotensi  mampu  mengubah  sikap stakeholders primer  serta  keputusan  resmi pemerintah.  Beberapa  contoh stakeholders sekunder  adalah  1.  Lembaga Pemerintah, 2. LSM, 3. Perguruan Tinggi, 4. Pengusaha.
3. Tersier,  yaitu Stakeholders dengan  pengaruh  yang  rendah  tetapi  memiliki kepentingan  yang  tinggi,  untuk  merekrut Stakeholders kategori  ini  dengan  cara inform;
4. Kwarter, yaitu Stakeholders dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah, untuk merekrut Stakeholders kategori ini dengan cara kontrol.
Dalam hal ini, juga terdapat beberapa bentuk peran stakeholders yaitu :
1. Policy  creator yaitu stakeholders yang  mempnyai  peran  dalam  pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
2. Koordinator yaitu stakeholders yang berperan mengkoordinasikan stakeholders lain yang terlibat.
3. Fasilitator adalah stakeholders yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
4. Implementor  yakni stakeholders pelaksana  kebijakan  yang  didalamnya termasuk kelompok sasaran
5. Akselarator  yakni stakeholders yang  berperan  mempercepat  dan  memberikan kontribusi  agar  suatu  program  dapat  berjalan  sesuai  sasaran  atau  bahkan  lebih cepat waktu pencapaiannya
Berikut juga penanggulangan kemiskinan di masa krisis seperti pandemi Covid- 19 namun berdasarkan beberapa studi bahwa respon dari stakeholders terhadap krisis saja masih kurang tanggap. Seperti studi Widaningrum dan Mas’udi (2020) melihat adanya  keterlambatan  dalam  respon  kebijakan  penanganan.  Dilakukan  dengan kerangka analisis Farazmand bahwa adanya sikap pejabat publik yang mengabaikan ancaman  pandemi,  kepemimpinan  krisis  yang  lemah,  tidak  adanya  kebijakan  yang sinergi  dan  koordinasi  antar stakeholders yang  mengakibatkan  munculnya ketidakpercayaan  publik  terhadap  pemerintah.  Kegagalan  respon  awal  menjadikan
penanganan  pandemi  ini  menjadi  sulit  dengan  munculnya  dampak  seperti  dampak sosial-ekonomi  yang  nantinya  dapat  memperburuk  kehidupan  masyarakat, dikhawatirkan juga memicu krisis sosial dan politik yang lebih luas.
Tentunya  dalam  penanggulangan  kemiskinan  juga  dibutuhkan  peran-peran penting  dalam  penentuan  sebuah  kebijakan  khususnya  dari  pemerintah  baik  pusat maupun  pemerintah  daerah.  Dalam  penelitian  Putri  (2020)  mengenai  analisis stakeholders dalam  implementasi  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  di  kota Madiun  dilakukan  identifikasi stakeholders menggunakan  konsep  Brysson  (2004). Dengan  analisis  tersebut  terdapat  hasil  identifikasi stakeholders yang  terlibat  yaitu Pemerintah  Kota  Madiun,  DPRD  kota  Madiun,  Organisasi  Perangkat  Daerah  dan Organisasi kemasyarakatan lain seperti KIM. Berdasarkan analisis stakeholders yang dilakukan, bahwa tingkat penurunan angka kemiskinan di kota Madiun masih dinilai tidak  berhasil.  Hal  ini  karena stakeholders yang  terlibat  tidak  mampu memaksimalkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan.
Kemudian  Mas’udi  &  Poppy  (2020)  menganggap  bahwa  lemahnya kepemimpinan  krisis  juga  bisa  termanifestasi  pada  kekacauan  koordinasi  dan lemahnya  sinergi  antar  lembaga  dalam  menghadapi  krisis  dan  situasi  ini  dapat menyebabkan  ketidakmampuan  untuk  mengatasi  persoalan  yang  bersifat  dasar seperti  perlengkapan  pokok  Kesehatan  dan  fasilitas  yang  dibutuhkan  masyarakat. Tentunya  dampak  yang  ditimbulkan  dapat  berupa  kegagalan  dalam  peyebaran pandemi  dan  berujung  pada  tragedi  kemanusiaan  yang  mandalam.  Dalam  studinya juga  dikatakan  kalau  kelemahan  negara  ini  ditambah  dengan  solidaritas  sosial masyarakat  yang  kurang  maka  berujung  pada  kecendrungan  mengambil  tindakan sendiri, rendahnya kepercayaan terhadap negara dan kepatuhan terhadap otoritas.
Dari  uraian  diatas  maka  mengambarkan  keterlibatan stakholders penting  untuk menyukseskan  pelaksanaan  sebuah  kebijakan  dari  pemerintah.  Implementasi kebijakan  menghubungkan  antara  tujuan  kebijakan  dan  realisasinya  dengan  hasil kegiatan pemerintah. Adanya kebijakan mengakar pada konteks yang mengimplementasikan  antara  pemerintah  lokal  seperti  daerah  untuk  meraih  tujuan kebijakan seperti kebijakan penanggulangan kemisikinan apalagi disaat pandemi ini, tingkat  kemiskinan  naik  dikarenakan  seperti  pemecatan  masal,  kurangnya  lowngan pekerjaan  dll.  Sehingga  diperlukan  untuk  melakukan  evaluasi  terkait  program penanggulangan  kemiskinan  agar  anggaran  yang  begitu  besar  tidak  disalahgunakan oleh  pihak-pihak  yang  memiliki  wewenang  dalam  upaya  penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan harus dapat mengidentifikasi  harus  akurat,  tepat  sasaran  dan  wilayah  yang  ditargetkan  serta koordinasi  dari  pemangku  kepentingan  baik  dalam  perencanaan  maupun pelaksanaan.  Dalam  hal  ini  diperlukan  koordinasi  yang  baik  untuk  melaksanakan program  penanggulangan  kemiskinan  dan  perencanaan  biaya  juga  harus  lebih diperhatikan  ketersedian  anggaran  agar  dapat  terencana  dengan  baik  dan  tidak adanya tumpah tindih dari anggaran tersebut.

## Kesimpulan
Peran stakeholders di  masa  krisis  akibat  pandemi  covid-19  merupakan  salah  satu kunci  keberhasilan  dalam  program  penanggulangan  kemiskinan  disaat  pandemi  ini karena  di  perlukan  adanya  kerja  sama  dan  komunikasi  yang  baik  antara stakeholders. Sinergitas  para stakeholders dapat  dilihat  dari  jaringan  sosial  yang  terbentuk  antara pemerintah,  lembaga,  pihak  swasta  dan  masyarakat.  Pada      dasarnya      tidak      hanya sebatas      pada      perumusan      strategi.      Akan      tetapi,      bagaimana  kemampuan mengidentifikasi  mulai  dari  karakteristik,  kebutuhan  dan  permasalahan  di  tingkat komunitas  (Masyarakat,  Tingkat  Desa/Kelurahan,  Kecamatan)  secara  komprehensif. Selanjutnya,  optimalisasi  rumusan      masalah      mendasar      ditingkat      kota/kabupaten hingga   provinsi,   sehingga   secara  integral   dapat  menganalisis   dan  menetapkan strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Pada   dasarnya   tidak   hanya sebatas      pada      perumusan      strategi.      Akan      tetapi,      bagaimana  kemampuan mengidentifikasi  mulai  dari  karakteristik,  kebutuhan  dan  permasalahan  di  tingkat komunitas  (Masyarakat,  Tingkat  Desa/Kelurahan,  Kecamatan)  secara  komprehensif. Selanjutnya,   optimalisasi   rumusan   masalah   mendasar   di  tingkat   kota/kabupaten hingga   provinsi,   sehingga   secara  integral   dapat  menganalisis   dan  menetapkan strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

## BIBLIOGRAFI
Adam,  L.,  &  Dwiastuti,  I.  (2016).  Isu  Kelembagaan  Dalam  Pembangunan  Ketahanan Pangan:  Pembelajaran  Dari  Kabupaten  Klaten,  Jawa  Tengah. Jurnal Kependudukan Indonesia , 7 (2), 55-75.
Afifuddin, A., & Anadza, H. (2020). Sinergisitas Kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan  Wisata  Kampung  Coklat  dalam  Menanggulangi  Kemiskinan  (Studi Kasus  Desa  Plosorejo  Kec.  Kademangan  Kab.  Blitar). Respon  Publik , 14 (2), 11-23.
Akhwan,  Mhd.  (2020).  Data  Penerima  Bansos  Membengkak.  Diakses  pada https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/24/04/2020/230075/data-penerima- bansos-membengkak.html.
Arfidiandra,  A.  C.,  Rahmaningrum,  R.,  &  Luthfi,  W.  Ketahanan  Sosial  Berbasis Kelompok Peduli Lingkungan dalam Menghadapi Pandemi COVID-19: Studi pada  Gerakan  Bersih  Kecamatan  Anggana. Journal  of  Social  Development Studies , 1 (2), 27-36.
Badan  Pustaka  Stastitik.  (2020).  Garis  Kemiskinan  (Rp/Kapita/Bulan),  2017-2019. Diakses pada https://riau.bps.go.id/.
Badan  Pustaka  Statistik.  (2020).  Persentase  Penduduk  Miskin  September  2020  Naik
Menjadi 10,19 persen. Diakses pada https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk- miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19- persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September
,juta%20orang%20terhadap%20September%202019.
Badan  Pusat  Statistik.  (2021).  Persentase  Penduduk  Miskin  September  2020  Naik Menjadi 10,19 Persen. Diakses pada https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk- miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-
persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September ,juta%20orang%20terhadap%20September%202019.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Riau.  (2020).  Kemiskinan.  Diakses  pada https://riau.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3.
Bank Indonesia. (2020). Pemulihan Ekonomi Optimis Terwujud di 2021. Diakses pada https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news- release/Pages/sp_229020.aspx.
Bappenas.  (2017). Metadata  Indikator  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia, Pilar Pembangunana  Sosial.  Kedupatian  Bidang  Kemaritiman  dan  Sumber  Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Diakses pada http://sdgs.bappenas.go.id/pilar-sosial/.
Blackman,  Rachel.  (2003). “Peoject  Cycle  Management”.  Roots:  Resourcing Organizations with Opportunities for Transformation and Sharing . Tearfund.
Booth,  Anne.,  &  Firdausy.  (1996). The  Effect  of  Price  and  Market  Reform  on  the Poverty  Situasion  of  Rural  Communities  and  Firm  Families. New  York: Economic and Social for Asia and Pacific.
Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: stakeholders identification and analysis techniques. Public management review , 6 (1), 21-53.
Bryson,  John  M.  (2005). Perencanaan  Strategis  Bagi  Organisasi  Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Budi, A., & Anshari, I. N. (2020). Administration Distancing?
Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Checkland,  Peter  B.  &  Poulter,  J.  (2006). Learning  for  Action:  A  short  definitive account  of  Soft  Systems  Methodology  and  its  use  for  Practitioners,  teachers and  Students .  England:  John  Wiley&  Sons  Ltd,  The  Atrium  Southern  Gate, Chichester, West Sussex.
Clapp,  J.,  &  Moseley,  W.  G.  (2020).  This  food  crisis  is  different:  COVID-19  and  the fragility  of  the  neoliberal  food  security  order. The  Journal  of  Peasant Studies , 47 (7), 1393-1417.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches . 2 nd edn. California: Sage.
Creswell,  J.W.  (2008). Educational  Research:  Planning,  Conducting,  and  Evaluating Quantitative  and  Qualitative  Research ,  Pearson  Merrill  Prentice  Hall, Singapore.
Dale,  Raedar.  (2004). Evaluation  Development  Programmes  and  Project  2nd  ed . London: Sage Publications Inc.
Dinkes, Riau. (2021). Update Covid Provinsi Riau. Diakses pada https://www.halloriau.com/ https://corona.riau.go.id/
Doctoroff, Michael. (1977) Synergistic Management . New York, Amacom Press
Dzikrulloh,  D.,  &  Permata,  A.  R.  E.  (2016).  Sinergi  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT) Dengan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  Sebagai  Alternatif  Penguatan UMKM  Masyarakat  Pedesaan. Dinar:  Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan Islam , 3 (2).
Fedryansyah,  M.  (2016).  Kebijakan  Sosial  Dalam  Pembangunan. Share:  Social  Work Journal , 6 (1).
Freeman,  R.  E.  (1984). Strategic  Management:  A  Stakeholders  Approach. New  York: Pitman Publishing Inc.
Goldsmith. (2012). Empowering Others: Paid to Thinks. Dallas: Benbella Books Inc.
Hadi,  S.  (2020).  Pengurangan  Risiko  Pandemi  Covid-19  Secara  Partisipatif:  Suatu Tinjauan  Ketahanan  Nasional  terhadap  Bencana. Jurnal  Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning , 4 (2), 177- 190.
Hamidi.  (2007). Metode  Penelitian  dan  Teori  Komunikasi .  Malang:  UPT  Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
Harisson, Lisa. (2007). Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Herdiawan,  Junanto.  (2020).  Pemulihan  Ekonomi  Optimis  Terwujud  di  2021.  Diakses pada https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-
release/Pages/sp_235021.aspx
Hulme, David & Turner M. (1990). Sociology of Development, Theories, Policies and Practices. Hartfordshire: Harvester Wheatsheaf.
Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial , 12 (1), 3-13.
Barkat,  J.,  Yaping,  S.,  Ud  Din,  N.,  &  Nazneen,  S.  (2021).  Do  effective  public governance and gender (in) equality matter for poverty?. Economic Research- Ekonomska Istraživanja , 1-17.
Jumiati,  I.  E.  (2012).  Sinergi  Pemerintah,  Dunia  Usaha  dan  Masyarakat  Sipil  (Civil Society)  Melalui  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  Dalam  Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon. Jurnal Administrasi Publik , 4 (1).
Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pasar Modal di Indonesia. Al-Kharaj:  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  &  Bisnis  Syariah , 2 (2), 109-131.
Jones, Charles O. (1996). An Introduction to Study of Public Policy. Terjemahan Ricky Ismanto.  Pengantar  Kebijakan  Publik  (Public  Policy). Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Kamaluddin,  Rustian.  (2004).  Kemiskinan  Perkotaan  di  Indonesia:  Perkembangan,
Karakteristik dan Upaya Penanggulangan. https://www.bappenas.go.id/files/3513/5022/6052/04rustian__200910141311 55__2259__0.pdf
Kartasasmita, Ginanjar. (1996 ). Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan . Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO
Kompas.com.  (2020).  Sri  Mulyani  Proyeksi  Ekonomi  Kuartal  III  Minus  2,9  Persen, Siap-siap Resesi. Diakses pada https://money.kompas.com/read/2020/09/22/125539726/sri-mulyani- proyeksi-ekonomi-kuartal-iii-minus-29-persen-siap-siap-resesi?page=all.
Kustiningsih,  Wahyu.,  &  Nurhadi.  (2020). Penguatan  Modal  Sosial  dalam  Mitigasi Covid-19. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ma,  L.,  Wang,  L.,  Wu,  K.-J.,  &  Tseng,  M.-L.  (2018). Assessing  co-benefit  barriers among  stakeholders  in  Chinese  construction  industry. Resources, Conservation & Recycling, 137, 101- 112.
Mas’udi,  Wawan.,  &  Astrina,  Azifah  (2020b).  Dari  Krisis  Koordinasi  menuju Koordinasi  Krisis:  Penanganan  Covid-19  di  Indonesia.  Policy  Brief.  Edisi  2. Yogyakarta: Fisipol UGM
Mas'  udi,  W.,  &  Winanti,  P.  S.  (2020).  Dari  krisis  kesehatan  ke  krisis  tata  kelola. W. Mas'  udi,  &  PS  Winanti,  Tata  Kelola  Penanganan  COVID-19  di  Indonesia: Kajian Awal , 3-18.
Mas’udi,  W.,  &  Winanti,  P.  S.  (2020).  Tata  Kelola  Penanganan  COVID-19  di Indonesia: Kajian Awal. Yogyakarta: GajahMada Pers .
Widianingrum,  A.,  &  Mas’uid,  W.  (2020).  Dinamika  Respon  Pemerintah  Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19. Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian awal , 46-63.
Maulana,  S.  (2019).  Sinergi  Pemerintah,  Masyarakat  dan  Dunia  Usaha  dalam Pemberdayaan Usaha Kecil untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional. Diakses pada , 2 .
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Maulana%2C+ S.+%282019%29.+Sinergitas+Pemerintah%2C+Masyarakat+dan+Dunia+Usa
ha+dalam+Pemberdayaan+Usaha+Kecil+untuk+Mewujudkan+Pembangunan +Nasional&btnG=.
Merriam,  S.  B.,  &  Tisdel,  E.  J.  (2015 ).  Qualitative  research:  A  guide  to  design  and implementation. Fourth edition . San Fransisco: Jossey-Bass
Muslim,  A.  (2017).  Analisis  kegagalan  program  nasional  pemberdayaan  masyarakat dalam  membangun  kemandirian  masyarakat  miskin  (studi  kasus  di  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Jawa  Tengah,  dan  Jawa  Timur). Jurnal Penyuluhan , 13 (1), 79-87.
Mulyadi,  M.  (2017).  Peran  Pemerintah  Dalam  Mengatasi  Pengangguran  Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat. Kajian , 21 (3), 221-236.
Mulyawan,  Rahman.  (2016). Masyarakat,  Wilayah  dan  Pembangunan .  Bandung: UNPAD Press.
Nazir, Moh. (1998). MetodePenelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Neuman,  W.  Lawrencen.  (2006). Social  Research  Methods.  Qualiatative  and Quantitative Approaches. Pearson Internatioal Edition.
Ngadi,  N.,  Meliana,  R.,  &  Purba,  Y.  A.  (2020).  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap Phk  Dan  Pendapatan  Pekerja  Di  Indonesia. Jurnal  Kependudukan  Indonesia , 43-48.
Patilima, Hamid. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Pedoman Umum Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) – II. (2011).
Pemko,  Pekanbaru.  2020.  40  Ribu  KK  di  Pekanbaru  Bakal  Dapat  Bantuan.  Diakses
pada https://www.pekanbaru.go.id/p/news/40-ribu-kk-di-pekanbaru-bakal- dapat-bantuan.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Program Keluarga Harapan.
Permadi,  Eko.  (2020).  Survei  Potret  Kondisi  Tebaru  Ekonomi  Masyarakat  Riau  saat
Pandemi. Diakses pada https://sumatra.bisnis.com/read/20200925/533/1296431/survei-potret-kondisi- terbaru-ekonomi-masyarakat-riau-saat-pandemi. Purwanto, Antonius. (2021). Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Potret dan Strategi Pemulihan 2020-2021. Diakses pada https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada- masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-
Purwanto, E. A.,  Kumorotomo, W., Widaningrum, A., Mas' udi, W., & Astrina, A. R.
(2020). Problematika Kebijakan Krisis Covid-19 di Indonesia.
Putnam,  Robert.,  Leonardi  &  Raffaella  Nanetti.  (1993a). Making  Democracy  Work: Civic Traditions in Modern Italy . Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Putnam, Robert. (1993b). The Prosperous Community . The American Prospect, no. 13 (Spring): 35–42.
Putri, D. F. (2018). Studi Tentang Analisa Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan  Kemiskinan  Di  Kota  Madiun (Doctoral  dissertation, Universitas Airlangga).
Rappaport,  J.  (1987).  Terms  of  empowerment/exemplars  of  prevention:  Toward  a theory  for  community  psychology. American  journal  of  community psychology , 15 (2), 121-148.
Roslinda,  E.,  Darusman,  D.,  Suharjito,  D.,  &  Nurrochmat,  D.  R.  (2012).  Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten  Kapuas  Hulu,  Kalimantan  Barat. Jurnal  Manajemen  Hutan Tropika , 18 (2), 78-85.
Saliem, H. P., Agustian, A., & Perdana, R. P. (2020). Dinamika harga, permintaan, dan upaya pemenuhan pangan pokok pada era pandemi Covid-19. Draft makalah Buku  Bunga  Rampai  Covid-19.  Bogor  (ID):  Pusat  Sosial  Ekonomi  dan Kebijakan Pertanian .
Santosa,  S.  H.,  Prihatini,  D.,  Purwanto,  A.,  Jumiati,  A.,  &  Susilo,  D.  (2016). Pengembangan  Pola  Kemitraan  dalam  Rangka  Pengentasan  Kemiskinan  di Jawa Timur. UNEJ e-Proceeding , 601-611.
Sedarmayanti. (2003). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Otonomi Daerah  Upaya  Membangun  Organisasi  Efektif  dan  Efisien  melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan . Bandung: Bandar Maju.
Simanjuntak, A. H., & Erwinsyah, R. G. (2020). Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19:  Telaah  Kritis  Terhadap  Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia. Sosio Informa , 6 (2), 184- 204.
Najiyati, S., & Susilo, S. R. T. (2011). Sinergi instansi pemerintah dalam pembangunan Kota Terpadu Mandiri. Jurnal ketransmigrasian , 28 (2), 113-124.
Sugiyono.  (2008). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, P. D. (2013). Metode penelitian manajemen. Bandung: Alfabeta, CV
Sumodiningrat,  Gunawan.  (1999). Kemiskinan;  Teori,  fakta  dan  kebijakan .  Jakarta:
Impac
Suryawati,  C.  (2005).  Memahami  kemiskinan  secara  multidimensional. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan , 8 (03).
Syahra, R. (2005). Koproduksi dan Sinergisme: Pergeseran Paradigma dalam Pelayanan Publik. Jurnal Masyarakat dan Budaya , 7 (1), 67-88.
Tanjung,  Hasbullah.  (2020).  Pandemi  Covid-19  Ganggu  Sektor  Perekonomian,  Begini Curhatan Syamsuar di HUT Riau ke-63. Diakses pada https://www.goriau.com/berita/baca/pandemi-covid19-ganggu-sektor- perekonomian-begini-curhatan-syamsuar-di-hut-riau-ke63.html.
Tandos,  Rosita.  (2019).  Malaysian  Journal  of  Social  Sciences  and  Humanities (MJSSH). Msocialsciense , 4 (1).
Tarigan,  H.,  Sinaga,  J.  H.,  &  Rachmawati,  R.  R.  (2020).  Dampak  Pandemi  Covid-19 terhadap  Kemiskinan  di  Indonesia. Pusat  Sosial  Ekonomi  Dan  Kebijakan Pertanian , 3 , 457-479.
Wakka,  A.  K.  (2014).  Analisis Stakeholders Pengelolaan  Kawasan  Hutan  dengan Tujuan  Khusus  (KHDTK)  Mengkendek,  Kabupaten  Tana  Toraja,  Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea , 3 (1), 47-55.
Winanti, P. S., Darmawan, P. B., & Putri, T. E. (2020). Komparasi Kebijakan Negara: Menakar Kesiapan dan Kesigapan Menangani COVID 19.
Yandra,  A.,  Setiawan,  H.,  Sella,  N.,  Prihati,  P.,  &  Derin,  T.  (2018).  Evaluation  of Family Hope Program (PKH) in Rumbai District, Pekanbaru City. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 19 (2), 168-176.

## Copyright holder:
Suci Rahmah Yusrafitri (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: