## MEMBUKA CAKRAWALA TERHADAP AKSES KEADILAN BAGI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA: TINJAUAN PARADIGMATIS ATAS PENEGAKAN HUKUM
( BROADENING THE HORIZONS REGARDING ACCESS TO JUSTICE FOR VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA: PARADIGMATIC REVIEW ON LEGAL ENFORCEMENT )
Oleh: Sayyidatiihayaa Afra Geubrina Raseukiy dan Yassar Aulia Padjadjaran Law Research and Debate Society, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran E-mail: sayyidatiihayaa.28@gmail.com, yassaraulia@gmail.com

## ABSTRAK
Negara merupakan institusi yang seyogiaya mengakomodir setiap kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi rule  of law . Hal ini dikarenakan negara memiliki perkakas untuk mengaktualisasikan hal tersebut, salah satunya melalui sistem hukum yang dianutnya. Bentuk kepentingan masyarakat ini dapat diakomodir salah satunya dengan menjamin akses terhadap keadilan bagi rakyatnya. Salah satu permasalahan yang perlu diakomodir dalam hal ini ialah berkaitan dengan bagaimana korban kejahatan seksual dalam sebuah negara dapat memiliki akses terhadap keadilan yang memadai. Penulis mencoba menggunakan teori sistem hukum yang dilahirkan oleh Lawrence M. Friedman yakni  berkenaan  tentang substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum untuk mengkaji bagaimana pranata hukum yang tepat untuk mengakomodir akses terhadap keadilan yang baik bagi korban kejahatan seksual di Indonesia.
Kata Kunci: Akses terhadap Keadilan, Kejahatan Seksual, Lawrence M. Friedman, Perempuan, Sistem Hukum.

## ABSTRACT
The State is an institution that ought to accomodate every public interest and uphold the rule of law. It’s because the state has the tool to actualize it, one of which are through the legal system it adheres to. This form of public interest can be accomodated, one of which by guaranteeing access to justice for its people. One of the problem that needs to be accomodated in this case is related to how victims of sexual violence in a country can have adequate access to justice. The authors of this article tries to use the legal system theory that was created by Lawrence M. Friedman, namely about the substance of law, legal structure and legal culture to examine how the state as a institutions upholding the rule of law can accomodate adequate access to justice for victims of sexual violence in Indonesia.
Keywords: Access to Justice, Sexual Violence, Lawrence M. Friedman, Legal System, Women .

## A. Pendahuluan
Sejatinya hubungan seksual harus dilakukan berdasarkan konsensus dari kedua belah pihak dan konsensus tersebut tidak dihasilkan di bawah ancaman atau tekanan. Selanjutnya, tindakan-tindakan yang berhubungan dengan seksualitas tidak boleh mengganggu atau mencederai fisik atau psikis perempuan yang disebabkan oleh ancaman berlandaskan seksualitas baik dalam ruang publik maupun ranah privat. Konvensi Belém do Pará telah menyatakan, kekerasan terhadap perempuan merujuk kepada perlakuan yang didasarkan pada gender, yang menyebabkan kematian, rasa sakit, atau penderitaan psikologis yang dialami perempuan baik di ranah privat maupun publik (Chapter I, Art. I). 1 Ini menunjukkan bahwa lingkup dari kejahatan seksual itu sendiri juga menjamah ranah psikologis oleh sebab itu tidak melulu hanya berkaitan dengan aspek fisik.
1 Sebastián Essayag, From Commitment to Action: Policies to End Violence Against Women in Latin America and the Caribbean (Panama: UNPD, 2017), hlm. 17, http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Empodera miento%20de%20la%20Mujer/UNDP-RBLAC-ReportVCMEnglish.pdf (diakses 2 Februari 2019).
2 Sugandhi, KUHP dengan Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 295.
Di Indonesia saat ini definisi hukum mengenai kejahatan seksual merujuk kepada Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selain perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Hal ini menjadi permasalahan pertama sebab KUHP tidak memberikan pengaturan mengenai kejahatan seksual lain baik berupa kejahatan seksual maupun kejahatan seksual, hal ini menjadi cikal bakal kekacauan penyelesaian kasus kejahatan seksual. Pemahaman paragdimatis yang salah dari KUHP adalah tidak terdefinisikannya secara proporsional pengertian kesusilaan, dan definisi pincang tersebut seringkali digunakan untuk mengadili kasus-kasus pelecehan seksual.
Kritik ini semakin diperjelas apabila kita melihat penjelasan Pasal 281 KUHP; “hal-ihwal kesusilaan adalah rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu kekelaminan.” 2 Ditelaah lebih jauh, pengertian kesusilaan yang demikian nyatanya mendapat penyempitan arti.
Kata ‘susila’ sekarang ini selalu disangkutpautkan dengan perkara yang berbau seks. Seperti perbuatan- perbuatan yang bertalian dengan tendensi homoseksualitas, pelacuran, dan  perzinahan. Padahal, Pompe mendefinisikan bahwa kesusilaan merupakan segala sesuatu hal yang menyangkut mengenai aturan hidup yang baik dan patut. 3 Kesusilaan tidak berbicara demikian sempit mengenai seksualitas semata.
Hal tersebut memberikan akibat paradigmatis kepada aturan hukum yang menyangkut pelecehan seksual. Pembatasan yang sempit menyebabkan tindakan melecehkan seksualitas hanya dapat dihukum apabila perbuatan tersebut dilakukan di muka umum dan harus mengganggu orang lain (pihak ketiga), atau menimbulkan rasa jijik. 4
Jadi, apabila dua syarat tersebut yakni ‘tidak mengganggu orang lain’ dan ‘tidak menimbulkan rasa jijik’ menurut KUHP tidak dapat dimaknai sebagai pelecehan seksual.
3 Oemar Seno Adji, Hukum Acara (Pidana) Dalam Prospeksi (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 68.
4 Lihat penjelasan ayat (1) dan (2) Pasal 281 KUHP.
5 Krug E.G. et al. (eds), World Report on Violence and Health (Geneva: World Health Organization, 2002), hlm.
149.
Padahal, kejahatan seksual memiliki spektrum yang luas. Definisi kejahatan seksual yang diambil dari World Report on Violence and Health yang dikeluarkan oleh World Health Organization pada tahun 2002, yakni: 5 “perkosaan dalam hubungan pernikahan atau berpacaran, perkosaan oleh orang tidak dikenal, perkosaan yang dilakukan secara tersistemasi selama keadaan konflik, hubungan seksual yang tidak diinginkan atau pelecehan seksual yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan tertentu, kejahatan seksual secara fisik maupun psikis kepada penyandang disabilitas, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan terhadap anak, kekerasan terhadap integritas seksual perempuan termasuk pemutilasian alat genital perempuan dan tes keperawanan perempuan”. Itu artinya pemaknaan mengenai kejahatan seksual yang tertuang di dalam KUHP masih cenderung kaku dan sempit.
Permasalahan kedua yang terdeteksi dari paradigma KUHP (mengacu kepada Pasal 854 dan 855)
adalah tidak tepatnya peletakkan perempuan sebagai pelaku kejahatan alih-alih sebagai korban. Misal dalam permasalahan pemaksaan aborsi. Dua instrumen hukum yang memberikan hukuman pidana yakni yang pertama ialah Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana hanya memberikan sanksi kepada perempuan yang dengan sengaja melakukan aborsi dengan hukuman sepuluh tahun penjara dan denda Rp. 10 milyar rupiah. Selanjutnya, instrumen hukum kedua yang memiliki sanksi bagi tindakan aborsi adalah Pasal 346 KUHP yang memberikan ancaman pidana penjara empat tahun kepada perempuan yang melakukan tindakan aborsi. Dua peraturan hukum tersebut jelas membebankan hukuman pada perempuan padahal dalam pemaksaan aborsi yang melakukan paksaan adalah individu di luar ibu kandung. Ketika terjadi tindakan pemaksaan aborsi ibu kandung akan diberikan pidana sedangkan pelaku pemaksaan berada di luar delik pidana, perempuan benar- benar ada pada posisi yang sangat dirugikan.  Dapat dikatakan bahwa paradigma yang tertuang di dalam KUHP
(yang notabenenya dianut oleh peratuan hukum terkait) menjadi tunas dari permasalahan hukum yang tidak sensitif terhadap gender di Indonesia.
Di sisi lain, negara merupakan sebuah institusi bagi kelompok masyarakat yang berperan secara masif. Ia memiliki kewajiban untuk menjamin segala kepentingan dan hak-hak warga negaranya terpenuhi. Jaminan ini dapat diaktualisasikan salah satunya dengan memberikan rasa aman melalui kepastian hukum. Bentuk paling nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat di belahan dunia manapun terkait hal ini ialah berkaitan dengan akses terhadap keadilan ( access to justice ). Ketika telah disadari bahwa terdapat banyak permasalahan dari konstruksi hukum mengenai kejahatan seksual negara seyogianya mulai mengambil peran untuk merekonstruksi rumusan hukum guna tercapainya akses terhadap keadilan bagi para korban kejahatan seksual.
Akses terhadap keadilan itu sendiri sebenarnya memiliki pemaknaan yang luas dan beragam. Dalam artikel ini, Penulis menggunakan definisi access to justice yang Penulis rasa paling
komprehensif dan memuaskan yang dijabarkan oleh United States Institute of Peace 6 yang memaknainya bukan sekedar sebagai upaya peningkatan akses kepada individu terhadap pengadilan ataupun penjaminan dalam hal representasi hukum. Lebih dari itu, access to justice merupakan kemampuan bagi setiap orang untuk mencari dan mendapatkan pemulihan ( remedy ) melalui institusi peradilan formal maupun informal dalam hal terjadinya suatu kerugian ( grievances ), dengan kepatuhan terhadap standar- standar hak asasi manusia. Menurut United States Institute of Peace , akses terhadap keadilan melibatkan proteksi hukum normatif, kesadaran hukum, bantuan dan nasihat hukum, ajudikasi, penegakan hukum, serta pantauan dari masyarakat sipil.
Tokoh utama penyelenggaraan access to justice adalah negara, sebab ia memiliki kewenangan yang mutlak untuk menyelenggarakan sistem
6 United States Institute of Peace, “Necessary Condition: Access to Justice”, https://www.usip.org/guiding- principles-stabilization-and-reconstruction-the-web-version/rule-law/access-justice (diakses 5 Februari 2019).
7 United Nations and the Rule of Law, “Access to Justice”, https://www.un.org/ruleoflaw/thematic- areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/ (diakses 5 Februari 2019).
8 Ibid.
9 Komnas Perempuan, Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), hlm. 11.

## pemerintahan yang berkeadilan.
Terutama bagi negara-negara yang memegang prinsip rule of law dalam menjalankan pemerintahannya. Hal ini dikarenakan bahwa akses terhadap keadilan itu sendiri merupakan prinsip dasar dari rule of law . 7 Tanpa kehadiran dari akses terhadap keadilan, masyarakat umum tidak  akan bisa didengar suara dan tuntutannya, menjalankan hak-hak yang mereka miliki, melawan diskriminasi maupun menuntut pertanggungjawaban dari para pembuat kebijakan. 8
Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan pada tahun 2018 merilis data bahwa sebesar 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan masuk ke dalam data riset Komnas Perempuan. 9 Dimana data tersebut menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 25% dari  tahun 2016, yaitu sebesar 259.150 kasus. Komnas
Perempuan membagi kekerasan terhadap perempuan ke dalam tiga kategori berdasarkan hubungan- hubungan dalam kehidupan. 10 Pertama adalah kekerasan dalam hubungan personal/pribadi, kedua kekerasan di ruang kerja atau komunitas dan kekerasan yang dilakukan oleh negara. 11
Dari ketiga kategori tersebut, kekerasan dalam hubungan pribadi mendominasi sebesar 9.609 kasus atau sebanyak 71% dari total kasus. Kekerasan terbesar dialami oleh istri sebanyak 5.167 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 2.227 kasus, dan kekerasan yang dialami perempuan dalam hubungan pacaran sebanyak 1.873 kasus. Dari angka  9.609  tersebut tercatat 2.979 kasus merupakan kekerasan seksual didominasi dengan kasus incest sebesar 1.210 kasus, disusul kasus eksploitasi seksual sebanyak 555 kasus, dan kemudian perkosaan dan pencabulan. 12 Angka incest yang tinggi tersebut memberikan pembuktian bahwa banyak perempuan yang
10 Ibid.
11 Ibid. , hlm. 14.
12 Ibid. , hlm. 15-17.
13 Ibid ., hlm. 20.
14 Ibid ., hlm. 27-30.
mengalami ketidakamanan bahkan di dalam rumah yang semestinya menjadi tempat yang paling memberikan rasa aman.
Kategori yang kedua adalah kekerasan terhadap perempuan dalam ranah publik atau komunitas. dari 3.528 kasus 76% diisi oleh kekerasan seksual yaitu pecabulan sebanyak 911 kasus, pelecehan seksual 704 kasus, dan perkosaan 699 kasus, disusul oleh pencabulan. Data yang berhasil dikumpulkan mengungkapkan bahwa peta pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah komunitas adalah teman, guru dan tokoh agama. 13
Selain itu Komnas Perempuan juga menerima laporan 36  kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan- perempuan dengan disabilitas mental, intelektual dan fisik. Tiga kasus diantaranya dialami oleh anak berkebutuhan khusus yang  dilakukan baik oleh guru maupun paman. 14
Berdasarkan data di atas, kenaikan kasus yang dihimpun oleh Komnas Perempuan memberikan angin segar bahwa perempuan-perempuan yang mengalami kejahatan seksual telah memiliki kepercayaan terhadap institusi publik untuk mendapatkan keadilan. Namun, angin segar itu hanya berhenti pada tahap ini, negara masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat yakni memastikan bahwa akses terhadap keadilan benar-benar dapat menjangkau setiap korban. Misalnya, Komnas Perempuan memberikan contoh dimana kejahatan seksual bukan hanya perkosaan dan pencabulan namun banyak bentuk lain yang belum diakomodir oleh hukum negara seperti pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, pemaksaan aborsi, dan perbudakan seksual yang menyerang perempuan 15 tiadanya akses bagi mereka untuk mencari keadilan karena tindakan kekerasan yang dilakukan
15 Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan”, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/1 5%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf  (diakses 1 Februari 2019).
16 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Pent. M. Khozim (Bandung: Nusamedia, 2011), hlm. 18.
pelaku tidak masuk ke dalam peraturan sebagai delik pidana.
Penulis dalam artikel ini akan berupaya untuk meninjau bagaimana akses terhadap keadilan bagi para korban kejahatan seksual menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman 16 yang mengatakan bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur ( structure ),
substansi ( substance ), dan kultur ( culture ) berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya yang diperlukan peranannya dari banyak elemen sistem tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis dalam artikel ini akan mencoba untuk membahas dan menjawab persoalan berikut:
1. Bagaimanakah paradigma yang dibentuk oleh rumusan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait perempuan korban kejahatan seksual?
2. Bagaimana perlakuan penegak hukum terhadap perempuan korban kejahatan seksual di Indonesia telah berpihak pada korban?
3. Bagaimana sebaiknya Pemerintah membentuk kebijakan tepat guna seputar penanggulangan kejahatan seksual dan secara bersamaan mempertimbangkan  aspek kultural yang hidup dalam masyarakat majemuk Indonesia?

## B. Metode Penelitian
Dalam artikel ini, digunakan metode penelitian yuridis-normatif yang berusaha untuk menelaah implementasi dari hukum positif. Adapun langkah- langkah yang dilakukan dalam menggunakan metode penelitian ini adalah melalui studi pustaka ( library research ) yang diakses dari media daring maupun sumber fisik seperti buku . Lalu, artikel ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitis yang secara sistematis dan terstruktur berupaya untuk melakukan analisis dari pemaparan fakta serta data yang dimuat dalam artikel. Terakhir, Penulis menggunakan teknik analisis data penelitian kualitatif.

## C. Pembahasan
1. Mencari Muatan Norma Hukum yang

## Tepat Guna bagi Korban Kejahatan Seksual
Pada pembahasan mengenai substansi hukum atau yang dapat ditafsirkan sebagai peraturan perundang-undangan merupakan elemen terpenting yang harus diakomodir oleh negara. Merujuk pada teori sistem hukum Friedman, dengan tidak adanya substansi hukum (peraturan perundang-undangan), akan menjadi sulit bagi struktur hukum untuk bertindak karena tidak terdapatnya legitimasi atas kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan tugasnya menegakkan hukum dan dari segi  budaya hukum substansi hukum merupakan pijakan mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak. Terlebih lagi dengan tidak adanya substansi hukum, akan terjadi suatu kondisi kekosongan hukum.
Dalam kaitannya dengan kejahatan seksual terhadap perempuan, substansi hukum berisi peraturan perundang- undangan dan norma yang berlaku pada tingkatan nasional maupun internasional
dan memiliki pengaruh yang signifikan. 17
Signifikansi pada setiap kedudukan undang-undang dinilai dari dapat atau tidaknya ia memberikan perlindungan dan akses terhadap keadilan.
Kerangka peraturan hukum dimulai dari rumusan definisi pasal dalam Undang-Undang terkait yang proporsional mengenai tindakan- tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan seksual, hingga bagaimana bentuk pemulihan yang dapat diberikan oleh negara kepada para korban. Definisi mengenai kejahatan seksual tersebut saat ini dapat kita lihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku berlaku; yakni seperti dalam Undang- Undang Perlindungan Anak dan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Masing-masing peraturan tersebut memiliki rumusan definisi yang sempit dan masih memungkinkan akan adanya kasus yang tidak dapat ditangani secara berkeadilan. Paradigma kesusilaan yang digunakan menjadikan tindakan yang meskipun secara psikis maupun medis merusak hal-hal yang berkenaan dengan
17 World Health Organization, Preventing Intimate Partner and Sexual Violence Against Women: Taking Action and Generating Evidence (Geneva: World Health Organization, 2010), hlm. 30.
seksualitas korban, namun tetap bergantung kepada pandangan masyarakat mengenai apa yang menjadi susila dan tidak, apa yang mengganggu masyarakat dan tidak.
Hal ini menyebabkan perbuatan- perbuatan pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan di dalam rumah dengan pintu tertutup dan terjadi dalam ranah privat tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kekerasan ataupun pelecehan seksual. Sebab, pandangan kesusilaan bergantung kepada rasa jijik yang dirasakan oleh pihak ketiga. Keadaan ini juga semakin memperparah kedudukan korban dikarenakan korban tidak dianggap sebagai pihak yang paling mendapatkan kerugian materiil maupun immateriil atas kejahatan yang dilakukan terhadapnya.
Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia ke-II yang diselenggarakan di Wina, Austria pada tahun 1993 mencanangkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia ( violence against women is a human
rights violation ). Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan, serta menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasan mereka. 18
Pada praktiknya, penyelesaian kekerasan atau pelecehan seksual menempatkan perbuatan sebagai tindakan asusila bukan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Paradigma peraturan perundang-undangan ini yang menjadikan para korban memiliki kedudukan yang lemah. Hal ini terbukti pada kasus Agni (bukan nama sebenarnya), seorang mahasiswi tingkat tiga Universitas Gajah Mada, yang diperkosa oleh rekan kuliahnya, HS, pada Juli 2017 silam. 19 Dimana kemudian
18 Komnas Perempuan, “ Standard Operation Procedure Sistem Penerimaan Pengaduan”, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Sistem%20Penerimaan%20Pengaduan %20Komnas%20Perempuan.pdf, hlm. 8 (diakses 12 Januari 2019).
19 Citra Maudy, “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan”, Balaiurung Press, http://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/ (diakses 10 Januari 2019).
20 General Assembly Resolution 52/86, Crime Prevention And Criminal Justice Measures To Eliminate Violence Against Women , 1997. http://www.un.org/ga/documents/gares52/res5286.htm (diakses 14 Januari 2019).
21 UN Women, Handbook for Legislation on Violence Against Women (New York: UN Women, 2012), hlm. 8.
kasus ini berakhir ‘damai’ tanpa adanya penjatuhan sanksi akademik atau sanksi pidana dalam bentuk apapun kepada pelaku. Alih-alih menjadikan tindakan HS masuk kedalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, kesepakatan ‘damai’ tersebut malah semakin memperlihatkan betapa lemahnya hukum Indonesia terhadap pemberian keadilan bagi para korban.
Indonesia dapat mengambil pelajaran dari model strategi dan upaya praktis yang diadopsi oleh The United Nations General Assembly . Model tersebut diadopsi pada tahun 1997 oleh The United Nations General Assembly sebagai upaya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di dalam ranah pencegahan tindak kriminal dan peradilan pidana. 20 Aspek-aspek terkait dalam model ini mendorong para negara anggotanya untuk: 21
a) Merevisi hukum negara bersangkutan untuk menjamin
bahwa semua tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan sesuatu yang dilarang (paragraf 6); b) Merevisi prosedur penanganan tindak pidana yang dimiliki demi menjamin bahwa tanggung jawab utama untuk menginisiasi penuntutan berada di tangan jaksa ( prosecution authorities ), bahwa polisi dapat memasuki tempat tinggal korban dan melakukan penangkapan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, bahwa disediakan upaya untuk memfasilitasi testimoni dari para korban, bahwa bukti tindakan
kekerasan
sebelumnya
dipertimbangkan selama persidangan, dan bahwa pengadilan
memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah perlindungan dan penahanan
( protection and restraining orders ) (paragraf 7);
c) Menjamin bahwa tindakan kekerasan direspon dengan baik dan bahwa prosedur polisi mempertimbangkan kebutuhan atas keamanan bagi para korban
(paragraf 8 (c);
d) Menjamin bahwa kebijakan hukuman ( sentencing policies ) membebankan tanggung jawab kepada pelaku, mempertimbangkan dampaknya bagi korban dan hukumannya sebanding dengan kejahatan kriminal lainnya (paragraf 9 (a);
e) Mengadopsi langkah-langkah untuk melindungi keselamatan korban dan saksi pada tahap sebelum, saat, dan setelah proses pidana (paragraf 9 (h);
f) Menyediakan pelatihan untuk polisi dan aparat penegak hukum (paragraf 12 (b).
Selanjutnya, permasalahan lain yang disebabkan oleh campingnya substansi hukum menurut Campbell  adalah viktimisasi sekunder yang rentan dialami para korban. Viktimisasi sekunder ( double victimization /viktimisasi berganda) ini dapat terjadi ketika korban berhadapan dengan proses hukum, termasuk dengan penegak hukum, proses medis, dan sistem perawatan kesehatan mental saat meminta
bantuan institusi-institusi tersebut. 22
Kondisi ini dapat terjadi sebab substansi hukum yang ada saat ini berkonten paradigma yang salah. Ketika dalam konteks kejahatan seksual perempuan tidak ditempatkan sebagai korban sangat mungkin perempuan korban perkosaan cenderung mengalami viktimisasi sekunder ketika mengadukan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya kepada aparat sistem peradilan pidana. Hal ini menurut penelitian yang dilakukan Campbell, dapat menghasilkan suatu kondisi yang berbahaya dan dapat mempengaruhi kondisi psikologis para korban secara substansial. 23
Selain definisi yang harus mencangkup pengertian-pengertian yang luas, peraturan perundang- undangan juga harus diisi oleh substansi hukum yang meningkatkan
22 Rebecca Campbell dan Sheela Raja, “Secondary Victimization of Rape Victims: Insights From Mental Health Professionals Who Treat Survivors of Violence”, Violence and Victims , Vol. 14, No. 3 (1999), hlm. 261.
23 Ibid.
24 Francisca Christy Rosana, “LBH APIK Kritik Polisi Soal Penanganan Kasus Kekerasan Seksual”, Tempo, https://nasional.tempo.co/read/1149525/lbh-apik-kritik-polisi-soal-penanganan-kasus-kekerasan- seksual/full&view=ok (diakses pada 13 Januari 2019).
25 Double victimization atau viktimisasi berganda merujuk pada sebuah definisi konsep viktimisasi yang dilaporkan dalam sebuah kejahatan dan terjadi untuk kedua kalinya. Biasanya terjadi pada saat korban melalui proses penyelidikan di kepolisian maupun pada saat pembuktian di pengadilan. Lihat Puti Marsha Diani, “Viktimisasi Berganda pada Perempuan Korban Kejahatan Kekerasan (Analisis Isi Pemberitaan Korban Perempuan dalam Koran Pos Kota April 2012 – Maret 2013)”, Jurnal Kriminologi Indonesia , Vol. 10, No. 1 (2014), hlm. 9.
kemungkinan korban untuk mendapatkan keadilan selama proses hukum. Kritik senada juga dilayangkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) kepada pihak kepolisian. LBH APIK mengemukakan bahwa dalam berbagai kasus, penanganan kejahatan seksual oleh pihak kepolisian kerap kali abai terhadap kondisi psikologis korban. Misalnya, Polisi kerap membebankan kepada korban untuk mencari alat bukti. 24 Hal ini tentu menjadikan korban berada pada posisi yang problematik dan menyudutkan korban, sehingga memposisikan korban pada kondisi double victimization . 25 Sebagai contoh, pertanyaan-pertanyaan di pengadilan yang mempertanyakan kenikmatan yang korban rasakan ketika kejadian tersebut dialami, sejarah seksualitas, hingga meminta korban untuk memperagakan
kembali kejadian kejahatan seksual yang dialaminya dengan pelaku. Salah satu contoh double victimization tersebut adalah ketika pada akhir tahun 2017 silam, Kapolri Tito Karnavian, dengan seksis dan tak sensitif melemparkan kalimat kontroversial kepada media tentang korban  perkosaan, kalimat tersebut pada intinya mempertanyakan kenyamanan korban saat diperkosa. 26
Keadaan seperti yang di atas secara esensial sangat dipengaruhi oleh bagaimana hukum memperlakukan para korban. Penegak hukum sangat bergantung kepada bagaimana hukum materiil membentuk pemahaman terhadap suatu kejahatan. Kembali, alasan di balik hukum yang sarat akan keadilan ini tercipta adalah melalui infiltrasi paradigma bahwa kejahatan seksual terjadi dikarenakan korban merupakan penyebab utama dari kejadian.
Prakondisi di atas semakin menjauhkan pola hukum Indonesia dari penegakkan hukum yang ramah
26 R. Diantina Putri, “Korban Perkosaan: 'Butuh Waktu Lama Bagiku untuk Tidak Histeris'”, tirto.id, https://tirto.id/korban-perkosaan-039butuh-waktu-lama-bagiku-untuk-tidak-histeris039-cAy5  (diakses 12 Januari 2019).
27 Nur Rochaeti, “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia”, PALASTREN , Vol. 7, No.1 (2014), hlm. 8-9.
terhadap korban kejahatan seksual sebab hal lain yang menyumbang peranan krusial dalam pembentukan gap tersebut adalah para penegak hukum. Pembuktian argumentasi ini akan dipaparkan pada sub pembahasan selanjutnya.
Di Indonesia, kedudukan korban tindak kejahatan seksual belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Berbagai produk hukum yang telah dibuat belum berhasil menyentuh pada kebutuhan perempuan sebagai korban, sehingga ketika korban harus berhadapan dengan proses peradilan, maka bukannya memperoleh perlindungan, tetapi ada kecenderungan dipersalahkan atau dianggap ikut berperan dalam terjadinya kekerasan tersebut. Kondisi yang demikian ini sangat menghambat perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. 27
Misalnya saja pemberlakukan delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU
PKDRT) yang ketentuannya pada Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 yang menyatakan bahwa kekerasan fisik, psikis dan seksual merupakan delik aduan. Hemat Penulis hal tersebut masih belum mampu mengakomodir kebutuhan korban karena pada kenyataannya ketentuan hukum yang demikian masih membentuk paradigma bahwa hubungan rumah tangga orang lain adalah ranah privat sekalipun terdapat bahaya di dalamnya.
Atas kondisi demikian, jalan keluar dalam merubah permasalahan agar korban kekerasan mendapatkan  akses untuk memperjuangkan hak-haknya dan untuk mendapatkan keadilan dapat dilakukan melalui pembentukan produk hukum yang menyentuh kebutuhan korban sebagai korban. dimulai sejak ia melaporkan apa yang dialaminya ke pihak kepolisian.

## 2. Keperluan terhadap Aspek Penegakan
Hukum yang Lebih Berpihak pada Korban
Membahas mengenai struktur hukum, maka erat kaitannya dengan institusi yang berada di dalam sebuah negara dan bagaimana secara formil aparatur negara diatur melalui sebuah
instrumen hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam konteks ini, adalah tugas serta fungsi pelayanan dan penanganan korban kejahatan seksual dimulai sejak korban melapor hingga pendampingan proses persidangan.
Struktur hukum sudah seyogianya dapat menjadi wadah yang memberikan rasa aman bagi para korban kejahatan seksual dan menekan serta menanggulangi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kejahatan seksual terutama terhadap perempuan. Struktur hukum disini dapatlah dimaknai sebagai aparatur penegak hukum seperti polisi hingga lembaga peradilan. Apabila dikaitkan dengan akses terhadap keadilan bagi para korban, struktur hukum mengambil peranan yang tidak kalah penting.
Saat ini, memang dapat dipahami dalam konteks kejahatan seksual  bahwa hukum materiil yang ada masih penuh dengan beragam kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut menjadikan penegakan hukum sama campingnya. Sebagai mesin penggerak perbaikan substansi hukum, mengenai penanggulangan kejahatan seksual harus dilakukan sesegera mungkin.
Secara simultan aspek hukum formil dan para aparat harus berjibaku memperbaiki kekurangan tersebut, dikarenakan pada prakteknya yang berhadapan dengan para korban adalah aparat penegak hukum itu sendiri.
Akan menjadi hal yang sia-sia apabila struktur hukum yang telah tersedia tidak dapat mengakomodir keadilan yang telah didesain sedemikian rupa untuk memberikan keadilan. Sebagai contoh, menjadi ironis apabila peraturan perundang-undangan yang optimal telah dibentuk namun aparat penegak hukum belum dapat memberikan rasa aman bagi para korban. Hal ini dapat diindikasikan dengan minimnya prosentase keberhasilan para penegak hukum memproses hukum pelaku kejahatan seksual yang telah dilaporkan sebelumnya oleh korban. Sebagai bukti nyata, Komnas Perempuan mencatat bahwa 40% kasus yang dilaporkan berhenti pada meja pelaporan dengan berbagai  macam alasan. 28 Satu
28 Nabilla Tashandra, "Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi", Kompas, https://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/Komnas.Perempuan.40.Persen.Kasus.Kekerasa n.Seksual.Berhenti.di.Polisi (diakses 2 Februari 2019).
29 Devi Asmarani, “93 Persen Penyintas Tak Laporkan Pemerkosaan yang Dialami: Survei”, Magdalene, https://magdalene.co/news-871-93-persen-penyintas-tak-laporkan-pemerkosaan-yang-dialami-survei- .html (diakses 12 Januari 2019).
diantaranya adalah ketidakyakinan korban kepada aparat dapat memberikan penyelesaian yang adil atas permasalahannya. Lentera Sintas Indonesia, Magdalene.co dan Change.org pada tahun 2016 silam melakukan survei online dan menyajikan hasil berupa data yang menunjukkan bahwa 93% korban kasus kejahatan seksual tidak melaporkan kasus mereka ke kepolisian. Selanjutnya, 6% korban yang melapor kemudian harus menyaksikan pelaku bebas dari jeratan hukuman. 29
Misalnya saja dapat kita kontekstualkan dengan kasus perkosaan yang dialami oleh seorang penyintas berinisial A yang juga bekerja sebagai pegawai di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) pada akhir tahun 2018 silam. A yang telah empat kali diperkosa dan mendapatkan pelecehan secara verbal oleh pimpinan di kantornya tersebut. Lalu A mendapatkan surat PHK dari kantornya dan dilaporkan oleh Pelaku ke
pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. 30 Hal ini seolah memvalidasi ketidakprofesionalan polisi dalam memahami hak korban kejahatan seksual.
Pihak kepolisian harus mengingat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa ketika seseorang menjadi korban, ia harus dilindungi dengan bentuk diantaranya mendapatkan perlindungan dari tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang telah diberikannya. Dalam proses hukum yang sedang berlaku, korban harus mendapatkan perlindungan keamanan, dan bebas dari pertanyaan yang menjerat.
Apabila tubuh struktur hukum ini memiliki permasalahan struktural, hal ini tentu juga berdampak pada permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kinerjanya untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi korban. Pangkal permasalahan yang
30 Indiana Malia, “Adukan Kekerasan Seksual, Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Malah Dipecat”, IDN Times,https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/adukan-kekerasan-seksual-pegawai-bpjs- ketenagakerjaan-malah-dipecat/full (diakses 14 Februari 2019).
31 Nur Rochaeti, Op.cit. , hlm. 7.
32 Ibid.
kerap menimbulkan permasalahan adalah pemahaman masyarakat maupun aparat penegak hukum pada tindakan kekerasan yang menimpa perempuan belum menggunakan perspektif sensitif gender;  bahkan ada kecenderungan tidak berpihak kepada perempuan sebagai korban. 31 Hal ini secara jelas dapat terlihat dari tata cara yang dilakukan oleh aparatur hukum dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Terlebih, persoalan yang berkenaan dengan struktur hukum (dalam hal ini adalah aparat penegak hukum) bukan saja karena ketidakpahaman dan ketiadaan perspektif gender di kalangan para penegak hukum, melainkan juga adanya kesalahpahaman. 32
Kesalahpahaman ini merupakan anggapan yang berkembang dan kerap ditemui, terdapat asumsi bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan hanya berkutat pada ranah fisik, dan kerap dilupakan—bahkan tidak dipahami— bahwa tindak kekerasan terhadap
perempuan juga sangat mungkin terjadi secara non-fisik, yaitu secara psikis, sosial-budaya, ekonomi, maupun politik. 33 Akibatnya perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian hanya pada kasus yang berkenaan dengan kekerasan fisik saja. 34 Sekalipun kasus- kasus yang berkenaan kekerasan fisik pun terkadang tidak mendapatkan perlakuan yang efektif dari para aparat penegak hukum. Struktur dan prosedur yang ketat menghalangi penegak hukum untuk membuat terobosan dan interpretasi baru. 35 Situasi yang rigid semacam ini juga menciptakan prakondisi dimana budaya atau praktik yang hidup dalam penegakan hukum kejahatan seksual bagi perempuan dilakukan dengan seenaknya tanpa memperhatikan kondisi perempuan secara utuh.
Membahas struktur hukum, menjadi relevan juga apabila kita menyinggung mengenai efektivitas dari pelayanan yang disediakan oleh institusi terkait mengenai bagaimana
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Asmaul Khusnaeny et al., Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (SPPT- PKKTP) , cetakan ke-2 (Jakarta Pusat: Komnas Perempuan, 2018), hlm. 69.
penanganan bagi korban kejahatan seksual itu sendiri. Pada tahapan- tahapan pra-pengadilan (dalam hal ini prosedur pelaporan korban dan penyelidikan serta penyidikan), menjadi krusial bagi para korban kejahatan seksual. Bagaimana institusi yang ada dapat berperan secara tanggap dan efektif sehingga dapat berpihak pada kepentingan korban. Disini, bahasan yang akan lebih menonjol ialah penegakan serta pengakomodiran daripada hukum acara pidana yang berlaku.
Dalam perkara mekanisme pengaduan dan kewajiban dari aparat penegak hukum, terdapat langkah- langkah yang harus diambil oleh polisi. Disini termasuk juga mengenai bagaimana setiap anggota polisi wajib untuk menanggapi setiap permintaan bantuan dan perlindungan dalam kasus- kasus kejahatan seksual dan menjelaskan kepada korban mengenai hak-hak hukum mereka. 36

## Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2011 silam telah membentuk  Prosedur Standar Operasional mengenai Penanganan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual yang di dalamnya berisi prosedur penanganan baik melalui pengaduan tidak langsung, pengaduan langsung dan penjangkauan korban ( outreach ) sebagai langkah awal penanganan terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu Prosedur Standar Operasional ini juga berisi alur pelayanan yang harus dilakukan oleh aparat hukum untuk melayani korban kekerasan seksual, dan juga berisi mekanisme rujukan yang merupakan mekanisme yang dilakukan oleh lembaga penanganan pengaduan apabila lembaga tersebut tidak mampu melakukan penjangkauan korban ( outreach ) kasus tersebut dapat dirujuk pada lembaga lain yang mumpuni untuk melakukan penjangkauan. Setelah melakukan assessment terhadap kasus,
maka dengan persetujuan korban, petugas kemudian merujuk korban ke
37 Lisa Aronson dan Kathy A. McCloskey, “Cultural Issues in Violence Against Women”, dalam Sourcebook on Violence Against Women (Second Edition) , dikompilasikan oleh Claire M Renzetti et al. (United States of America: SAGE Publications, Inc., 2011), hlm. 152.
38 Lebih lanjut lihat Asmaul Khusnaeny et al., Op.cit. , hlm. 90-92.
pelayanan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya. 37
Komnas Perempuan sejak awal tahun 2000 bersama lembaga lain yang berkaitan telah mengembangkan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan atau disingkat menjadi ‘SPPT-PKKTP’. Dari berbagai pembahasan dan ide yang dikembangkan dalam konsep tersebut, diantaranya terdapat ketentuan yang diharapkan dirumuskan dalam hukum acara peradilan pidana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Ketentuan tersebut antara lain: 38 meliputi seluruh pengaturan mengenai penanganan struktural yang secara linear memberikan tahapan-tahapan sebagai tata cara operasional penanganan korban kejahatan seksual, yakni: pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, juga mengatur kompetensi penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim, larangan-larangan bagi penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sekilas standar operasional tersebut memberikan gambaran ideal mengenai bagaimana seharusnya seorang penegak hukum memperlakukan korban kejahatan seksual untuk menjaga kondisi korban baik secara fisik maupun psikis.
Dalam masing-masing tahapan tersebut menitikberatkan pada konseling korban. Melalui ketentuan ini pada tahap pelaporan pertama penyidik diharuskan untuk langsung memberikan pendampingan konseling atau merujuk korban kepada lembaga konseling di luar kepolisian untuk memulihkan dan menyiapkan korban dalam proses peradilan pidana. Bahkan sejak awal penyidikan rekam hasil konseling akan dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Standar Operasional ini telah digodok dan sejak taun 2000 dan pada 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mulai mengadopsi SPPT-PKKTP sebagai salah satu program prioritas nasional dengan nama “Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak” yang masuk dalam Kegiatan Prioritas Tiga, yaitu
“Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak atas Keadilan.
Reformasi tubuh aparat hukum dalam menangangi kasus kejahatan seksual harus berangkat dari pemahaman yang mendasar dalam benak aparatur penegak hukum bahwa ketika kasus kejahatan seksual terjadi— tanpa memandang jenis perbuatan yang diterima korban—korban harus mendapatkan penanganan dengan memperhatikan keadaan psikologis korban. Jika tidak dilakukan dengan penuh kehati-hatian dampak psikologis proses hukum korban bahkan dapat lebih berat dari kasus pelecehan itu sendiri. Kerap kali guna mengumpulkan bukti yang cukup dan menghindari laporan palsu, pelapor dibebankan oleh pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban. Pertanyaan seperti, “apakah kamu terangsang?” atau “vaginamu basah?” merupakan pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali dikeluarkan oleh penyelidik bahkan oleh hakim guna membuktikan ada atau tiadanya konsensus dalam kejadian yang dilaporkan sebagai kejahatan seksual. Terlepas dari hal tersebut, penanganan yang diperlukan bagi korban kejahatan
seksual harus memiliki standar operasional yang khusus.
Sejatinya standar operasional yang saat ini telah masuk ke dalam program prioritas nasional, dimana polisi diminta untuk memperhatikan kondisi psikologis korban agar korban tidak mengalami double victimisation telah ideal memperhatkan kondisi psikologis korban dengan memperhatikan Resolusi Crime Prevention And Criminal Justice Measures To Eliminate Violence Against Women . Maka pekerjaan rumah tangga berat yang saat ini harus dibenahi oleh tubuh kepolisian, kejaksaan dan kehakiman sebagai pihak yang terlibat dalam  penanganan kasus kejahatan seksual adalah bagaimana merubah paradigma penanganan kasus kejahatan seksual sebagai jenis kekerasan yang membutuhkan penanganan khusus.
3. Model Kebijakan Negara yang Ideal dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual dengan Mempertimbangkan Multikulturalisme Indonesia
Menurut Lawrence M. Friedman, 39
budaya hukum adalah elemen budaya
39 Lawrence M. Friedman, “On Legal Development”, Rutgers Law Review , Vol. 11 (1969), hlm. 27-30, https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/rutlr24&div=9&id=&page= (diakses 14 Januari 2019).
yang muncul dari keberadaan interaksi sosial yang berjalan melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing- masing pihak. Sehingga di dalamnya terdapat rasa hormat atau tidaknya terhadap hukum, kesediaan para individu untuk memanfaatkan jasa pengadilan, dan juga sikap serta tuntutan pada hukum yang dilayangkan oleh kelompok etnis, ras, agama, profesi, maupun kelas-kelas sosial yang berbeda.
Dalam membahas konteks budaya, terutama bila kita tinjau melalui kacamata masyarakat majemuk Indonesia, terkadang kekerasan yang terjadi kepada perempuan dianggap menjadi suatu hal yang dianggap lumrah. Victim blaming atau menyalahkan korban atas kejahatan seksual yang diterimanya bahkan bisa saja dilakukan oleh seorang terdidik. Misalnya saja seperti apa yang dikatakan oleh dosen pembimbing program lapangan Agni ketika Agni mempertanyakan mengapa ia mendapat nilai C dalam mata kuliah Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa, dosen Agni dengan ringan bertutur
“seandainya kamu tidak menginap di sana, peristiwa itu tidak akan terjadi”, yang justru hal tersebut memperburuk kondisi Agni. 40
Namun daripada itu, kekerasan terhadap perempuan tidaklah pernah merupakan suatu hal yang spesifik berkaitan dengan kultur atau ‘ just cultural ’, dan sehingga menjadi suatu hal yang lumrah, lalu menjadi suatu hal yang dapat diterima dan ditolerir dikarenakan tindakan tersebut merupakan bagian dari kultur atau ‘ cultural ’. 41 Jadi, menjadi tidak masuk akal apabila terdapat bentuk pembenaran terhadap kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dengan memberikan alasan bahwa itulah yang menjadi praktik dalam budaya tersebut. Karena pada dasarnya, praktik kekerasan terhadap perempuan bukanlah suatu hal yang spesifik terjadi pada satu kultur atau budaya saja. Melainkan itu merupakan suatu hal yang terjadi secara umum dan menyerang pada inti nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.
40 Iwan Awaluddin Yusuf, “Kuatnya budaya victim blaming hambat gerakan #MeToo di Indonesia”, The Conversation,  https://theconversation.com/kuatnya-budaya-victim-blaming-hambat-gerakan-metoo-di- indonesia-107455 (diakses 14 Januari 2019).
41 Lisa Aronson dan Kathy A. McCloskey, Loc.cit .
42 Nur Rochaeti, Op.cit. , hlm. 8-9.
Ditambah lagi, apabila membahas mengenai budaya hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap perempuan, masih terdapat beberapa hambatan lainnya. Hambatan yang berasal dari kultur ini memiliki kaitan erat dengan budaya “patriarki”, atau “budaya dominasi laki- laki” yang dianut masyarakat yang tidak akomodatif terhadap permasalahan perempuan dan yang bersangkutan (perempuan itu sendiri) tidak ada keinginan untuk memperjuangkan hak- haknya atau ketidaktahuan perempuan korban kekerasan untuk melakukan tindakan hukum. 42
Dalam menangani problematika tersebut, disinilah masuk peran negara sebagai suatu institusi yang mewadahi segala aspek kehidupan masyarakat yang hidup dalam naungannya; termasuk ihwal kehidupan berbudaya dan penjaminan hak asasi manusia. Upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam pembentukan berbagai macam kebijakan publik, yang di dalamnya
berkaitan erat dengan substansi maupun struktur hukum yang dimilikinya. Kedua aspek tersebut menjadi saling berkaitan dan saling bergantungan, terutama dalam menciptakan suatu budaya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ide-ide yang terlihat mendasar, mudah dipahami bagi semua pihak, dan terlihat menjadi suatu hal yang logis serta berdasarkan akal sehat dapat menjadi suatu hal yang kontroversial ketika kita mempertimbangkan variasi kultural yang beragam dan interpretasi yang ada berdasarkan konteks variasi tersebut. 43
Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, muncul suatu pertanyaan; “bagaimana kita bisa mencegah kekerasan terhadap perempuan dari berbagai keberagaman kultur dan keberagaman masyarakat?”. Menjawab pertanyaan tersebut, dapat ditemukan titik terangnya dengan dilibatkannya banyak strategi yang ditujukan pada semua tingkatan dimana perubahan dapat mungkin terjadi— yakni dalam hati dan pikiran tiap
43 Ibid. , hlm. 162.
44 Ibid ., hlm. 163.
45 Ibid.
individu; dalam komunitas etnis, geografis, dan keagamaan; dalam hukum tingkat lokal, provinsi, nasional, dan internasional; dan dalam media yang secara bersamaan menormalisasi dan mengagungkan kekerasan terhadap perempuan. 44 Ini dilakukan pada saat pembentukan berbagai macam program atau dengan kata lain kebijakan- kebijakan publik yang berkaitan dengan penanggulangan isu kekerasan terhadap perempuan, seksual maupun bukan.
Program pencegahan dan intervensi dapat secara kompeten secara kultural melalui dua cara: mereka dapat bersifat multikultural ( multicultural ) atau spesifik budaya ( culture specific ). 45 Program multikultural yang secara kultural bersifat terbuka dan ditujukan untuk menjangkau kelompok yang beragam, sebagai contoh, pengumuman layanan publik yang disampaikan dengan cara tertentu yang mencakup dan membahas kebutuhan dari berbagai komunitas etnis (multikultural), atau sebuah program pencegahan pelecehan seksual berbasis sekolah yang menggunakan

## contoh relevan bagi kultur yang
beragam. 46 Program lain bersifat culture specific , ditargetkan untuk kebutuhan dari kelompok etnis khusus. 47
Dalam membentuk program yang nantinya ditujukan untuk membahas pencegahan, ada baiknya menggunakan kedua pendekatan kompetensi budaya ( cultural competence ) yang telah dipaparkan sebelumnya. 48 Yaitu, program pencegahan yang ditujukan untuk mencapai populasi yang luas harus berupaya untuk meningkatkan kemampuannya dalam merespon semua lingkup populasi yang ada terlepas dari latar belakang kultural—dengan kata lain, untuk mendemonstrasikan keterbukaan kultural ( cultural openness ). 49 Selain itu, program yang ditargetkan ( targeted programs ) yang didirikan oleh dan dalam kemitraan yang erat dengan anggota dari komunitas kultural spesifik akan meraih keberhasilan dalam menjangkau anggota-anggota dari komunitas yang mungkin tidak terjangkau oleh program
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Ibid. , hlm. 164.
49 Ibid . 50 Ibid.
yang lebih bersifat umum. 50
Apabila dikontekstualkan dengan kondisi di Indonesia, pendekatan yang bersifat multikultural menurut Penulis akan menimbulkan beberapa hambatan apabila ditafsirkan bahwa program tersebut akan ditujukan untuk masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan secara merata terbaginya. Ini dikarenakan melihat kondisi sosio-kultural di Indonesia yang sangat beragam dan terkadang sangat bertolak belakang apa yang dipercayai oleh satu kebudayaan dan kebudayaan lainnya. Perlu dipertimbangkan pula keberagaman agama yang terdapat di Indonesia, dimana hal ini akan sangat mempengaruhi budaya hukum yang timbul terutama berkaitan dengan reaksi masyarakat terhadap kejahatan seksual kepada perempuan.
Penulis berpendapat pendekatan yang lebih relevan digunakan oleh Indonesia ialah pendekatan yang bersifat spesifik budaya ( culture spesific ). Dengan pendekatan ini, dapat
lebih terjamin kepentingan-kepentingan budaya yang sangat beragam serta polarized . Pendekatan umum yang bersifat multikultural Penulis rasa akan lebih relevan dan lebih efektif apabila diterapkan di perkotaan besar atau daerah-daerah yang lebih modern. Dengan kata lain, masyarakat yang tidak terlalu terikat dengan budaya-budaya primordial sehingga dapat lebih digeneralisir pandangannya dan masyarakat yang bisa lebih menerima serta mempertimbangkan struktur dan budaya hukum ketimbang budaya hukum itu sendiri.

## D. Penutup
Dalam artikel ini, Penulis telah mengulas dan menjawab setidaknya tiga persoalan mengenai fenomena kejahatan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Tiga persoalan tersebut ditinjau melalui teori hukum Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum yang di dalamnya terdapat substansi, struktur, dan budaya hukum. Mengenai pokok permasalahan pertama seputar substansi hukum, Penulis telah menjabarkan permasalahan mengenai rumusan peraturan perundang- undangan terkait penanggulangan
kejahatan seksual dan menemukan pada pokoknya masih terdapat aspek-aspek normatif yang menyebabkan terjadinya viktimisasi ganda ( double victimization ) bagi para korban kejahatan seksual. Disini, diperlukannya perubahan paradigma yang lebih memihak pada korban dalam muatan peraturan perundang-undangan kita karena hal ini akan sangat mempengaruhi bagaimana aparat penegak hukum menangani perkara kejahatan seksual dan pengaruhnya bagi para korban.
Pokok persoalan kedua menekankan terdapat permasalahan dalam penegak hukum dalam arti Hakim di muka persidangan dan polisi dalam menangani perkara yang kembali lagi tidak memihak pada korban. Penulis menemukan pada dasarnya sudah ada pedoman penanganan ideal yang sudah disiapkan untuk ditaati bagi para penegak hukum di Indonesia yang sudah memenuhi standar internasional dan berpihak pada korban dengan mempertimbangkan kondisi psikis mereka saat mencari keadilan. Namun perlu ditekankan bahwa implementasi dari standar operasional tersebut haruslah lebih dihormati oleh para
penegak hukum di Indonesia dalam menangani perkara kejahatan seksual.
Terakhir, dalam artikel ini Penulis mencoba untuk mencari model pendekatan yang ideal bagi para pembentuk kebijakan dalam merumuskan metode pencegahan kejahatan seksual bagi masyarakat secara luas. Hal ini merupakan hal yang sulit dikarenakan multikulturalisme Indonesia itu sendiri sehingga paradigma
setiap masyarakat pasti berbeda dalam memahami konsep kejahatan seksual. Disini Penulis menyarankan pendekatan yang sebaiknya diambil oleh Pemerintah adalah pendekatan yang culture-spesific, bukan kebijakan dengan pendekatan yang menggenaralisir pemahaman masyarakatnya secara umum dalam penanganan atau upaya pencegahan kejahatan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Asmaul Khusnaeny et al., Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu   Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) , cetakan ke-2 (Jakarta Pusat: Komnas Perempuan, 2018).
E.G., Krug et al. (eds), World Report on Violence and Health (Geneva: World Health Organization, 2002).
Essayag, Sebastián From Commitment to Action: Policies to End Violence Against Women in Latin America and the Caribbean (Panama: UNPD, 2017).
Friedman,  Lawrence M., The Legal System: A Social Science Perspective, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Pent. M. Khozim (Bandung: Nusamedia, 2011).
Komnas Perempuan, Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018).
Oemar Seno Adji, Hukum Acara (Pidana) Dalam Prospeksi (Jakarta: Erlangga, 1984).
Renzetti, Claire M et al., Sourcebook on Violence Against Women (Second Edition) (United States of America: SAGE Publications, Inc., 2011).
Sugandhi, KUHP dengan Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional, 1981).
UN Women, Handbook for Legislation on Violence Against Women (New York: UN Women, 2012).

## B. Artikel Dalam Jurnal
Friedman, Lawrence M., “On Legal Development”, Rutgers Law Review , Vol. 11 (1969).
Nur Rochaeti, “Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia”, PALASTREN , Vol. 7, No.1 (2014).
Puti Marsha Diani, “Viktimisasi Berganda pada Perempuan Korban Kejahatan Kekerasan (Analisis Isi Pemberitaan Korban Perempuan dalam Koran Pos Kota April 2012 – Maret 2013)”, Jurnal Kriminologi Indonesia , Vol. 10, No. 1 (2014).
Rebecca Campbell dan Sheela Raja, “Secondary Victimization of Rape Victims: Insights From Mental Health Professionals Who Treat Survivors of Violence”, Violence and Victims , Vol. 14, No. 3 (1999).

## C. Dokumen Hukum
General Assembly Resolution 52/86, Crime Prevention And Criminal Justice Measures To Eliminate Violence Against Women , 1997. http://www.un.org/ga/documents/gares52/res5286.htm (diakses 14 Januari 2019).

## D. Artikel Internet
Citra Maudy, “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan”, Balaiurung Press, http://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/ (diakses 10 Januari 2019).
Devi Asmarani, “93 Persen Penyintas Tak Laporkan Pemerkosaan yang Dialami: Survei”, Magdalene, https://magdalene.co/news-871-93-persen-penyintas-tak-laporkan- pemerkosaan-yang-dialami-survei-.html (diakses 12 Januari 2019).
Francisca Christy Rosana, “LBH APIK Kritik Polisi Soal Penanganan Kasus Kekerasan Seksual”, Tempo, https://nasional.tempo.co/read/1149525/lbh-apik-kritik-polisi- soal-penanganan-kasus-kekerasan-seksual/full&view=ok  (diakses  pada 13 Januari 2019).
Indiana Malia, “Adukan Kekerasan Seksual, Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Malah Dipecat”, IDN Times,  https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/ adukan-kekerasan-seksual-pegawai-bpjs-ketenagakerjaan-malah-dipecat/full (diakses 14 Februari 2019).
Iwan Awaluddin Yusuf, “Kuatnya budaya victim blaming hambat gerakan #MeToo di Indonesia”, The Conversation, https://theconversation.com/kuatnya-budaya-victim- blaming-hambat-gerakan-metoo-di-indonesia-107455 (diakses 14 Januari 2019).
Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan”, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kek erasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf  (diakses 1 Februari 2019).
---------------------------, “ Standard Operation Procedure Sistem Penerimaan Pengaduan”, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Sistem%20Pener
imaan%20Pengaduan%20Komnas%20Perempuan.pdf, hlm. 8 (diakses 12 Januari 2019).
Nabilla Tashandra, "Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi", Kompas, https://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/ 18281941/Komnas.Perempuan.40.Persen.Kasus.Kekerasan.Seksual.Berhenti.di.Polisi (diakses 2 Februari 2019).
R. Diantina Putri, “Korban Perkosaan: 'Butuh Waktu Lama Bagiku untuk Tidak Histeris'”, tirto.id, https://tirto.id/korban-perkosaan-039butuh-waktu-lama-bagiku-untuk-tidak- histeris039-cAy5 (diakses 12 Januari 2019).
United States Institute of Peace, “Necessary Condition: Access to Justice”, https://www.usip.org/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction-the-web- version/rule-law/access-justice (diakses 5 Februari 2019).

## BIODATA PENULIS
Sayyidatiihayaa Afra Geubrina Raseukiy adalah  mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang sedang mengemban studi Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara dan pada saat tulisan ini disusun sedang menduduki semester 6. Penulis juga banyak aktif berorganisasi serta mengikuti kompetisi di tingkat nasional dalam lingkungan kampus dan pada saat ini sedang menjabat posisi Kepala Departemen Kajian, Penelitian dan Pengembangan pada Lembaga Riset Fakultas Padjadjaran Law Research & Debate Society. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sayyidatiihayaa.28@gmail.com.
Yassar Aulia merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang memiliki konsentrasi studi Hukum Tata Negara dan sedang berada pada semester 6. Pada saat tulisan ini disusun, Penulis sedang menjabat sebagai Ketua Umum dari Padjadjaran Law Research & Debate Society, sebuah organisasi fakultas yang berfokus di bidang penelitian dan pengkajian hukum. Dapat dihubungi melalui yassaraulia@gmail.com.