e-ISSN : 2621-4105

## KEPATUHAN HUKUM PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN

## Fuadi, Andi Rachmad, Zaki Ulya
Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Kota Langsa fuadi@unsam.ac.id

## Abstrak
Pajak  hotel  dan  restoran  merupakan  salah  satu  wajib  pajak  yang  dibebankan  untuk membayar  pajak.  Dasar  hukum  yang  mengatur  pembayaran  pajak  hotel  dan  restoran diakomodir  dalam  Qanun  Kota  Langsa  No.  9  Tahun  2010  tentang  Pajak  Hotel  dan Restoran.  Dalam  muatan  pengaturannya,  disimpulkan  bahwa  mekanisme  pembayaran pajak hotel dan restoran oleh wajib pajak yaitu menggunakan mekanisme self asessment atau pembayaran sendiri, yang artinya bahwa setiap wajib pajak diwajibkan membayar sendiri  secara  langsung  pajak  yang  dibebankan  ke  kas  daerah.  Dengan  penerapan self asessment maka tentunya wajib pajak dituntut pula untuk menghitung sendiri perhitungan pajaknya  yang  akan  dibayarkan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah metode  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  tingkat  kepatuhan wajib pajak hotel setelah jatuh tempo pembayaran pajak masih minim. Sungguhpun pihak Dinasi Pendapatan Kekayaan dan Aset Kota Langsa telah menghitung perhitungan awal potensi penghasilan daerah  yang bersumber dari pajak hotel dan restoran cukup besar. Faktor penyebab beberapa wajib pajak hotel tidak tepat waktu melakukan pembayaran dengan mekanisme self asessment adalah kurangnya omzet penghasilan yang diraih oleh pihak  hotel.  Sehingga  pada  saat  dilakukan  pendataan  pajak  hingga  pembayaran  pajak pada saat jatuh tempo tidak dilaksanakan.
Kata kunci: Kepatuhan Hukum; Pajak Hotel Restoran; Pendapatan Daerah.
e-ISSN : 2621-4105

## LAW COMPLIANCE WITH HOTEL AND RESTAURANT TAX PAYMENT IN THE ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT TARGETS

## Abstract
Hotel and restaurant tax is one of the taxpayers who are charged to pay taxes. The legal basis  governing  hotel  and  restaurant  tax  payments  is  accommodated  in  Langsa  City Qanun  No.  9  of  2010  concerning  Hotel  and  Restaurant  Taxes.  In  the  contents  of  the arrangement, it was concluded that the tax payment mechanism for hotels and restaurants by taxpayers is using a self-assessment mechanism, which means that each taxpayer is required  to  pay  himself  directly  the  taxes  charged  to  the  local  treasury.  With  the application of self-assessment, of course, taxpayers are also required to calculate their own  tax  calculations  to  be  paid.  The  method  used  in  this  paper  is  a  normative  legal research method. The results showed the level of compliance of hotel taxpayers after the due date of tax payments is still minimal. Even though the Langsa City Wealth and Assets Income  Department  has calculated  the  initial  calculation  of  regional  income  potential sourced from hotel and restaurant taxes. The factor causing some hotel taxpayers to not make payments on self-assessment mechanism is the lack of income earned by the hotel. So that at the time of tax collection until tax payments at maturity are not carried out.
Keywords: Legal Compliance; Hotel and Restaurant Taxes; Regional Revenue.
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Anggaran  daerah  merupakan  rencana  keuangan  yang  menjadi  dasar  dalam pelaksanaan  pelayanan  publik.  Di  Indonesia,  dokumen  anggaran  daerah  disebut Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  baik  untuk  provinsi  maupun kabupaten  dan  kota.  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang  Kebijakan Umum Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  serta  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  (PPA) yang  akan  menjadi  pedoman  untuk  penyusunan  anggaran  pendapatan  dan  anggaran belanja. 1
Pengertian PAD berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa: “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan”.  PAD merupakan  tulang  punggung  pembiayaan  daerah,  oleh  karenanya  kemampuan melaksanakan  ekonomi  diukur  dari  besarnya  kontribusi  yang  diberikan  oleh  PAD terhadap  APBD,  semakin  besar  kontribusi  yang  dapat  diberikan  oleh  PAD  terhadap APBD  berarti  semakin  kecil  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  bantuan pemerintah pusat. 2
Perekonomian daerah dapat berkembang pesat apabila sektor PAD juga mencukupi sesuai  dengan  target  pencapaian  pertahun  yang  dialokasikan  untuk  kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  yang  dimaksud  dengan  Pendapatan  Daerah  adalah  semua  hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan. 3 Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa: Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat  dari  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  hasil  pengelolahan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiyaan
1 Yani Rizal, “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi  Belanja  Modal  Daerah  Kota  Langsa” ,  Jurnal  Samudra  Ekonomi  dan  Bisnis  8  (1),  2017,    hal.  634. DOI: https://doi.org/10.33059/jseb.v8i1
2 Mardiasmo, “ Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah ”, ANDI, 2004, Yogyakarta. hal.  6
3 Lucia Rita Indrawati, et., al., “ Perspektif Pajak Daerah Bagi Pendapatan Asli  Daerah Kota Magelan”, Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan 2 (1), 2017, hal. 142 (DOI: 10.31002/rep.v2i2.229 )
e-ISSN : 2621-4105
penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat. Pada intinya PAD disetiap daerah bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah dan hasil lainnya yang diperoleh oleh daerah sendiri. 4
Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah sehingga pajak daerah memiliki peran yang relatif penting sebagai  salah  satu  sumber  utama  penerimaan  keuangan  daerah  dalam  komponen  PAD dan membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. 5
Namun  meskipun  demikian,  dalam  hal  kepatuhan  masyarakat  membayar  pajak belum  bisa  dikatakan  maksimal  karena  masih  terdapat  berbagai  permasalahan  dalam penagihan dan pembayarannya, dimana masih ada wajib pajak yang tidak menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak, seperti masih adanya keterlambatan bahkan ada yang masih  belum  melakukan  kewajibannya  tersebut.  Pemerintah  setempat  kerap  kali mengingatkan masyarakat untuk senantiasa melunasi utang pajaknya tepat waktu, namun upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal.
Penelitian  sebelumnya  tentang  kepatuhan  hukum  pembayaran  pajak  hotel  dan restoran pernah dikaji oleh Mika Trisnawati (2015) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Membayar  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran Dan  Pajak  Hiburan  Di  Kota  Denpasar”,    penelitian  ini  fokus  mengkaji  tentang  faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan  pajak  hiburan  di  Kota  Denpasar.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pengetahuan  pajak,  kualitas  pelayanan  dan  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar; sedangan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  melalui  kesadaran  wajib  pajak.  Sedangkan kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan secara tidak langsung
4 Pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah selain diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 juga mengacu  pada  regulasi  khusus  yaitu  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah
5 Imam  Soebechi,  “ Judicial  Review  Peraturan  Daerah Pajak  dan  Retribusi  Daerah ”., Sinar Grafika, 2012, Jakata, hal.  61
e-ISSN : 2621-4105
terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  melalui kesadaran  wajib  pajak membayar  pajak  hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Denpasar. 6
Penelitian selanjutnya oleh Ni Made Intan Priliandani dan Komang Adi Kurniawan Saputra  (2019)  yang  berjudul  “Pengaruh  Norma  Subjektif  Dan  Sosialisasi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Hotel  Dan  Restoran”.  Penelitian  ini  fokus  mengkaji bagaimana  pengaruh  norma  subjektif,  dan  sosialisasi  perpajakan  apakah  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  norma  subjektif  dan  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar. 7
Sedangkan penelitian oleh Yanto dan kawan-kawan (2020) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan  Pajak,  Omset,  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Hotel  Dan  Restoran  Di  Kabupaten  Jepara”.  Penelitian  ini  fokus  mengkaji  bagaimana pengaruh  pemeriksaan  pajak,  omset,  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jepara. Hasil yang diperoleh di penelitian ini adalah bagaiman proses pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak  hotel  dan  restoran  di  Kabupaten  Jepara.  Adanya  sanksi  perpajakan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  hotel  dan  restoran  di Kabupaten  Jepara.  Selain  itu omzet yang  diperoleh  wajib  pajak  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak hotel dan restoran. 8
Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian tentang kepatuhan pembayaran pajak daerah adalah bahwa penelitian ini lebih menonjolkan tentang kesadaran hukum wajib pajak dalam kepatuhan pembayaran pajak hotel dan restoran. Disamping itu penelitian ini juga  meneliti  tentang Self  Assessment  System sebagai  upaya  meningkatkan  kepatuhan hukum  pembayaran  pajak  hotel  dan  restoran  di  Kota  Langsa.  Tujuan    dari  kajian  ini adalah  hendak  menelusuri  tingkatan  kepatuhan  hukum  masyarakat  dalam  pembayaran pajak dan mengkaji kaitannya pajak daerah dalam hal sebagai sarana menunjang sektor PAD untuk kepentingan pembangunan.
6 Mika Trisnawati, Wayan Sudirman, “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran  Dan  Pajak  Hiburan  Di  Kota  Denpasar ”,    E-Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Udayana 4.12, 2015, hal.  975-999.
7 Ni Made  Intan Priliandani,  Komang Adi  Kurniawan Saputra, “Pengaruh Norma Subjektif Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran”, Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi 11 (1), 2019, hal 13-25. DOI: https://doi.org/10.22225/kr.11.1.1158.13-25
8 Yanto, Fatchur Rohman, Intan Ramadhanty, “ Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara ”, (2020) Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi 11 (1), 2019, hal 13-25. DOI: https://doi.org/10.22225/kr.11.1.1158.13-25
e-ISSN : 2621-4105

## B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  ditentukan  beberapa  rumusan  masalah diantaranya:
1) Bagaimana tingkat kepatuhan hukum wajib pajak hotel dan restoran di Kota Langsa dalam pembayaran pajak daerah dikaitkan dengan pembangunan daerah?
2) Faktor apasaja yang menyebabkan kepatuhan hukum wajib pajak hotel dan restoran sangat kurang dalam melakukan pembayaran pajak daerah?
3) Bagaimana  realisasi  PAD  dari  pajak  hotel  dan  restoran  dalam  kaitannya  dengan pembangunan daerah?

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif dengan data sekunder yaitu buku dan jurnal serta peraturan dan didukung oleh data  primer,  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif.  Selain  itu  juga  digunakan  metode penelitian empiris dengan melihat data dan fakta di lapangan. 9

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tingkat Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Langsa Dalam Pembayaran Pajak Daerah Dikaitkan Dengan Pembangunan Daerah Dalam  upaya  memperbesar  peran  pemerintah  daerah  dalam  pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi  anggaran  yang  disusun  dan  dibuat  untuk  melancarkan  roda  pemerintahan daerah. 10
Otoritas penyelenggaraan daerah dan pengelolaan APBD diatur lebih lanjut secara umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah.  Namun  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di Aceh  secara  khusus  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga Pemerintah Aceh mengatur secara khusus mengenai PAD salah  satunya  pengaturan  tentang  pajak  daerah  yang  diakomodir  dalam  Qanun  Aceh
9 Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum ” , Kencana, 2007, Jakarta, hal 47.
10 Andrian Sutedi, “ Hukum Pajak ”, Sinar Grafika. 2011, Jakarta, hal.  15.
e-ISSN : 2621-4105
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh. 11 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tersebut dijadikan sebagai payung hukum dalam penetapan regulasi qanun kabupaten/kota tentang pengaturan pajak daerah.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  91  Tahun  2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar  Sendiri  oleh  Wajib  Pajak,  pajak  terdiri  atas  pajak  provinsi  dan  pajak kabupaten/kota.  Pajak  hotel  dan  pajak  restoran  termasuk  dalam  jenis  pajak  yang pemungutan  atau  pembayarannya  dilakukan  dengan  sistem  dibayar  sendiri  ( self assessment ).  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  4,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
Khusus  untuk  Kota  Langsa,  pengaturan  pajak  daerah  diatur  lebih  lanjut  dalam ketentuan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Adapun jenis pajak daerah sebagaimana diatur dalam qanun ini terdiri dari:
a. pajak reklame;
b. pajak penerangan jalan;
c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
d. pajak air tanah;
e. pajak sarang burung walet. 12
Sebagaimana  data  yang  diperoleh  Tahun 2017,  target  PAD  Kota  Langsa  sebesar Rp. 124.092.504.605, yang berasal dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  penerimaan  zakat,  infaq,  sadaqah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 10.535.000.000, hasil retribusi daerah sebesar Rp. 6.239.063.550, hasil pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  sebesar  Rp.  518.845.242.  Kemudian,  penerimaan zakat, infaq dan sadaqah sebesar Rp. 2.100.000.000 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 104.699.595.813. 13
Pemasukan pajak dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang ditargetkan sebagai sebuah  wadah  yang  berwenang  dibidang  perpajakan  tentu  saja  memerlukan  dukungan
11 Berdasarkan  ketentuan Pasal 1 angka 8 Qanun  Aceh  No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pajak  Aceh adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12 Lihat Pasal 2 Qanun Kota Langsa No. 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
13
“Tahun 2017, Target PAD Kota Langsa Sebesar Rp124.092.504.605”, https://www.goaceh.co/berita/baca/2016/11/24/tahun-2017-target-pad-kota-langsa-sebesar-rp124092504605 ,  diakses pada tanggal 14 Februari 2018
e-ISSN : 2621-4105
dari  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  perpajakan  tersebut.  Pihak-pihak  yang  dimaksud adalah  para aparat  pajak  dan  wajib  pajak  selaku  pembayar  pajak.  Dalam  kondisi yang ideal kedua pihak tersebut memang harus saling bekerja sama, dalam arti positif, sehingga mampu  memandang  satu  tujuan  atas  dipungutnya  pajak  yaitu  untuk  penyelenggaraan kepentingan  pembiayaan  negara.  Namun  dalam  kenyataannya,  kondisi  ideal  tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan.
Novi  Andriani  dan  Amin  Purnawan  dalam  tulisannya  menyebutkan  bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah. pendapatan asli daerah merupakan tingkat kemandirian suatu daerah. 14 Kontribusi  pajak dan  retribusi  daerah  sangat  penting  dalam  mendukung peningkatan  PAD.  Dengan diberlakukannya  otonomi  daerah  maka  memberikan  peluang  bagi  pemeritah  untuk menggali    hasil  kekayaan    daerah    yang    bersumber    dari    PAD.    Karena    jika  PAD meningkat  setiap  tahunnya  maka pembangunan  di  daerah  akan  terlaksana  dengan baik  serta  untuk  menunjang  keperluan  daerah. 15
Adanya kerja sama antara wajib pajak dengan aparat pajak di lapangan sebagian masih  merupakan  kerja  sama  yang  tidak  positif.  Artinya  bahwa,  adanya  kerja  sama tersebut  justru  merupakan  kerja  sama  untuk  melakukan  penghindaran  pajak  dan dimanfaatkannya  keinginan  wajib  pajak  tersebut  oleh  sebagian  aparat  pajak  untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 16
Hal tersebut menunjukkan bahwa memang tingkat kepatuhan pajak sebagian wajib pajak  masih  rendah.  Begitu  juga  dengan  tingkat  keprofesionalitasan  sebagian  aparat pajak.  Kondisi  memprihatinkan  itulah  yang  kemudian  menjadi  salah  satu  persoalan, sehingga  menciptakan  jalan  terjal  bagi  terpenuhinya  target  pemasukan  pajak  ke  dalam kas daerah.
Di dalam sosiologi maka masalah kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan.yang pada umumnya menjadi pusat perhatian  adalah-adalah  basis-basis  atau  dasar-dasar  dari  pada  kepatuhan  tersebut.
14 Novi Andriani, Amin Purnawan, “Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”, Jurnal Hukum Khaira Ummah 12 (1), 2017, hal. 60.
15 Md. Krisna Arta Anggar Kusuma, Ni Gst. Putu Wirawati, “ Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Peningkatan  PAD  Se  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Bali ”,    E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana 5 (3), 2013, hal. 574.
16 Adhi  Catur,  Kepala  Seksi  Pengawasan  dan  Konsultasi  IV,  KPP  Pratama  Kota  Langsa,  wawancara,  pada tanggal 11 Juli 2018 (diolah)
e-ISSN : 2621-4105
Menurut  Bierstedt,  maka  dasar-dasar  kepatuhan  hukum  adalah: Indoctrianation (Indoktrinasi) ; Habituation (tempat tinggal) ; Utility (kegunaan) ; Group Identification (Identitas Kelompok). 17
Pelaksanaan Self  Assessment  System dalam  sistem  perpajakan  di  Indonesia menuntut wajib pajak untuk aktif menghitung, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak  yang  terhutang  kepada  negara.  Artinya  bahwa  wajib  pajak  telah  diberikan kepercayaan penuh oleh negara. Namun demikian, kepercayaan tersebut tidak serta merta diberikan begitu saja. Aparat pajak tetap memiliki peran dalam pelaksanaan perpajakan, yaitu  peran  dengan  fungsi  pelayanan,  pembinaan  atau  penyuluhan,  pengawasan  dan penerapan  sanksi.  Fungsi-fungsi  tersebut  menjadikan  aparat  pajak  berperan  sebagai pelayan publik. Aparat pajak sebagai pelayan publik tentu saja harus mampu melayani wajib pajak dalam melaksanakan serangkaian proses pembayaran pajak. 18
Dengan adanya beberapa kali perubahan pada sistem perpajakan nasional tersebut ternyata tidak merubah ciri dan corak sistim pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem “ self  assessment ”,  yang  berarti  bahwa  wajib  pajak  diwajibkan  menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku,  sehingga penentuan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri.
Mampu  melayani  memiliki  makna  bahwa  aparat  pajak  seharusnya  dapat mempermudah  wajib  pajak  dalam  melakukan  pembayaran  pajak.  Namun  demikian, mempermudah  tidak  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  kegiatan  dengan  makna  negatif. Artinya  bahwa  dalam  mempermudah  wajib  pajak  untuk  melaksanakan  kewajibannya tersebut  seorang  aparat  pajak tetap  saja  tidak  dibenarkan  untuk  mempermudah  dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. 19
Pada dasarnya pemungutan pajak dari masyarakat harus dapat dikembalikan pula untuk masyarakat. Ini berarti bahwa apa yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara pada akhirnya hasil dari pembayaran pajak tersebut harus dapat dinikmati kembali oleh  masyarakat  luas. 20 Mahlil  menambahkan  dalam  keterangannya  bahwa Kepatuhan
17 Ellya Rosana, “ Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal TAPIs 10 (1), 2014. (https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600)
18 Adhi  Catur,  Kepala  Seksi  Pengawasan  dan  Konsultasi  IV,  KPP  Pratama  Kota  Langsa,  wawancara,  pada tanggal 11 Juli 2018 (diolah)
19 Mahlil, Kepala Bidang Pendapatan DPKA Kota Langsa, wawancara, pada tanggal 10 Juli 2018 (diolah)
20 Mahlil, Kepala Bidang Pendapatan DPKA Kota Langsa, wawancara, pada tanggal 10 Juli 2018 (diolah)
e-ISSN : 2621-4105
pajak tidak dapat dilepaskan dari tax ratio (rasio pajak), yang merupakan perbandingan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini seringkali menjadi ukuran  kinerja  sektor  perpajakan.  Selanjutnya  rasio  tersebut  juga  digunakan  untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat. 21
Tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan pajak restoran dalam membayar pajaknya tentunya dapat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap self assessment system di Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Langsa,  sedangkan  selebihnya  dipengaruhi  oleh  faktor lain  diluar  yang  diteliti  (Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  dan  Penerimaan  Pajak  lainnya). Namun,  realita  yang  ditemukan  menyebutkan  bahwa  sejumlah  wajib  pajak  hotel  dan restoran masih kurang dalam melakukan pembayaran pajak.
Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa, dalam hal ini Dinas Pendapatan  Kekayaan  dan  Aset  Kota  Langsa  terkait  penarikan  pajak  dari  wajib  pajak. Terkait  pembayaran  pajak  hotel  dan  restoran  di  Kota  Langsa,  pihak  Dinas  Pendapatan Kekayaan dan Aset Kota Langsa melakukan inisiatif dengan mengirimkan petugas setiap malamnya ke hotel untuk menghitung jumlah tamu hotel yang menginap.
Kegiatan  pembukuan  dan  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  petugas  merupakan kegiatan  yang  mana  petugas  atau  pihak  Dinas  melakukan  pembukuan  terhadap penerimaan  pajak/retribusi  daerah  dan  pendapatan  lainnya  berupa  pembukuan  objek pajak  yang  sudah  terdata  dan  ditetapkan  sebagai  wajib  pajak.  Sehingga  dengan dilakukanya  pembukuan  tersebut  petugas  dapat  menyusun  target  penerimaan  dan mengevaluasi serta melaporkan realisasi penerimaan pajak pajak yang sudah terdata.
Berdasarkan pada data yang diperoleh oleh petugas tersebut akan dihimpun dalam bentuk perolehan dana yang diperkirakan akan menjadi penghasilan hotel dan menjadi nilai pajak. Petugas lapangan tersebut dapat datang dalam waktu semalam sekali maupun dua malam sekali. Hal yang sama juga diberlakukan terhadap restoran yang ada di Kota Langsa.
Objek    Pajak    Restoran    adalah    pelayanan    yang    disediakan    oleh    restoran. Pelayanan  yang  disediakan  restoran  meliputi  pelayanan  penjualan  makanan  dan/atau minuman  yang  dikonsumsi  oleh  pembeli,  baik  dikonsumsi  di  tempat  pelayanan maupun    di    tempat    lain.  Perhitungan  pajak  restoran  di  Kota  Langsa  secara  umum diletakkan pada jenis makanan maupun harga dari makanan yang disediakan.
21 Mahlil, Kepala Bidang Pendapatan DPKA Kota Langsa, wawancara, pada tanggal 10 Juli 2018 (diolah)
e-ISSN : 2621-4105
Pajak hotel dan pajak restoran termasuk dalam jenis pajak yang pemungutan atau pembayarannya dilakukan dengan sistem dibayar sendiri ( self assessment ). Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
2. Faktor Penyebab Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Sangat Kurang Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Daerah
Setelah  diuraikan  tingkat  kepatuhan  dalam  kaitannya  dengan  substansi  hukum menurut  teori  sistem  hukum,  maka  selanjutnya  melihat  tatanan  struktur  hukumnya. Secara umum, Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang  menjaga  proses  tetap  berada  di  dalam  batas-batasnya.  Kerangka  yang  dimaksud tersebut yaitu institusi-institusi  yang mempunyai wewenang tertentu utuk menjalankan tugas sebagaimana dibebankan oleh keputusan/peraturan atau lainnya.
Pada  tataran  hukum,  struktur  hukum  disamakan  sebagai  penegak  hukum. Kewenangan  lembaga  penegak  hukum  dijamin  oleh  undang-undang.  Sehingga  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada  aparat  penegak  hukum  yang  kredibilitas,  kompeten  dan  independen.  Seberapa bagusnya  suatu  peraturan  perundang-undangan  bila  tidak  didukung  dengan  aparat penegak  hukum  yang  baik  maka  keadilan  hanya  angan-angan.  Lemahnya  mentalitas aparat  penegak  hukum  mengakibatkan  penegakkan  hukum  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya.
Selain  struktur  hukum  ( legal  structure ),  dalam  legal  system  theory  juga  dikenal dengan  budaya  hukum  ( legal  culture ).  Menyimak  dari  pengaturan  pajak  hotel  dan restoran di Kota Langsa diakomodir dalam Qanun Kota Langsa No. 9 Tahun 2010 yang mengatur  prihal  sanksi  tidak  terealisasi  dengan  baik,  sehingga  menimbulkan  persepsi wajib  pajak  bahwa  pembayaran  pajak  hotel  maupun  restoran  bukanlah  sebagai  sebuah kewajiban mutlak.
Masalah  kepatuhan  hukum  sebenarnya  menyangkut  proses  internalisasi ( internalization )  dari  hukum  tersebut.  Proses  internalisasi  dimulai  pada  saat  seseorang dihadapkanpada  pola  perikelakuan  baru  sebagaimana  diharapakan  oleh  hukum,  pada
e-ISSN : 2621-4105
suatu situasi tertentu. Awal dari pada proses inilah yang biasanya disebut sebagai proses belajar, dimana dimana terjadi suatu perubahan pada pendirian seseorang.yang esensial pada proses ini adalah adanya penguat terhadap respon yang diinginkan melalui imbalan dan hilangnya respon-respon terdahulu karena tidak adanya penguatan atau mungkin oleh adanya sanksi yang negative terhadap perikelakuan demikian. 22
Selain  mempengaruhi  kepatuhan  hukum  wajib  pajak,  faktor  lain  adalah  akan memunculkannya  sebuah  budaya  hukum  yang  lalai  akan  ketaatan  membayar  pajak. Mahlil  dan  dikuatkan  oleh  Adhi  Catur  menyebutkan  penyelesaian  keterlambatan pembayaran  pajak  ditempuh  cenderung  digunakan  mekanisme  musyawarah  secara kekeluargaan, sehingga efek dari keberlakuan qanun tersebut tidak dirasakan oleh wajib pajak. 23
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan sejumlah responden dari hotel dan restoran di Kota Langsa, ditemukan beberapa penyebab pajak hotel dan restoran terlambat dibayarkan pada saat jatuh tempo. Namun, pengecualian atas Hotel Harmoni dan Hotel Kartika. Pada sesi wawancara yang dilakukan melalui admin kedua hotel menyebutkan bahwa pihak hotel Harmoni dan Hotel Kartika selalu melakukan pembayaran pajak tepat waktu.  Hal  ini  tentunya  konsumen  yang  menginap  dan  menggunakan  jasa  perhotelan dikedua hotel tersebut selalu aktif.
Selain itu, pihak pemerintah kota disatu sisi juga menggunakan jasa hotel dikedua hotel tersebut untuk melaksanakan kegiatan seminar dengan menyewa tempat berupa aula yang  disediakan  oleh  hotel.  Sehingga  dari  segi  pendapatan  hotel  tentunya  bertambah sehingga pada saat tempo pajak telah jatuh maka pembayaran dapat dilakukan.
Pada saat ditemui untuk dilakukan sesi wawancara di Hotel Ferla Inn Kota Langsa, menyatakan bahwa setiap malam hari pihak petugas dari pemerintah kota selalu datang melakukan  pengecekan  pada  buku  tamu  dengan  menghitung  jumlah  tamu  hotel  yang menginap di Hotel Ferla Inn. Prihal mekanisme pengecekan buku tamu yang dilakukan oleh petugas pemerintah kota telah diketahui sebelumnya saat sosialisasi yang dilakukan
22 Atang  Hermawan  Usman ,  “  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dan  Pemerintah  Sebagai  Faktor  Tegaknya Negara   Hukum Di Indonesia” , Jurnal Wawasan Hukum 30 (1),  2014, hal 27.
23 Mahlil, Kepala Bidang Pendapatan DPKA Kota Langsa, wawancara, pada tanggal 10 Juli 2018 (diolah), dan dikuatkan oleh Adhi Catur, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, KPP Pratama Kota Langsa, wawancara, pada tanggal 11 Juli 2018 (diolah)
e-ISSN : 2621-4105
oleh Pemerintah Kota  Langsa tentang pemberlakuan Qanun Kota  Langsa No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran. 24
Terkait  pembayaran  pajak  selama  2016-2017  pihak  Hotel  Ferla  Inn  selalu  tepat waktu  dalam  membayar  pajak  dan  tidak  pernah  terhutang  pajak.  Sebagai  wajib  pajak, tentunya  pihak  hotel  sadar  akan  kewajibannya  dalam  melakukan  pembayaran  pajak. Mengingat Hotel Ferla Inn termasuk salah satu hotel mewah di Kota Langsa setelah Hotel Harmoni dan Hotel Kartika. Pembayaran dilakukan sendiri oleh manajer hotel ke pihak pemerintah  Kota  Langsa,  dalam  hal  ini  Dinas  Pendapatan  Kekayaan  dan  Aset  Kota Langsa.
Namun dalam kurun waktu tahun 2018 ditemui beberapa kendala dalam melakukan pembayaran pajak hotel. Hal ini diakui manajer Hotel Ferla Inn yang menyebutkan bahwa Hotel  Ferla  Inn  sedang  melakukan  renovasi  bangunan  sehingga  membutuhkan  banyak dana,  dan  dana  yang  digunakan  adalah  dana  penghasilan  yang  diraih  oleh  Hotel  dari pembayaran yang dilakukan oleh tamu yang menginap.
Selain  itu,  omzet  hotel  juga  menurun  drastis  mengingat  jumlah  tamu  hotel  yang menginap  di  tahun  2018  sangat  sedikit.  Akibat  turunnya  omzet  penghasilan  hotel, Manajer Hotel Ferla Inn menuturkan bahwa keterlambatan pembayaran pajak diupayakan maksimal 2 bulan dan akan dibayar penuh dibulan ketiga. Terkait keterlambatan tersebut, pihak pemerintah kota sudah memberikan teguran kepada manajemen hotel untuk segera melakukan pembayaran. Namun, terkait sanksi dan denda administrasi akibat terlambat pembayaran pajak hotel, manajer Hotel Ferla Inn mengungkapkan tidak pernah diberikan sanksi maupun denda administrasi. 25
Adapun hotel selanjutnya yang dilakukan penelitian adalah Hotel Ridho. Namun, pada  saat  audiensi  dengan  pihak  hotel  disebutkan  bahwa  manajer  hotel  tidak  bersedia dimintai keterangan untuk kepentingan penelitian.
Penelitian  kemudian  dilanjutkan  di  Hotel  Kartini  milik  Sekolah  Menengah Kejuruan  No.  3  (SMKN.3)  Kota  Langsa.  Pada  saat  ditemui  untuk  dimintai  keterangan dan data, kondisi Hotel Kartini sedang dalam proses renovasi. Sesi wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah didampingi penanggungjawab Hotel Kartini menyebutkan bahwa selama dalam masa waktu tahun 2018, Hotel Kartini sangat minim menerima tamu. Hal
24 T. Zefrizal, Manajer Hotel Ferla Inn, wawancara, pada tanggal 12 Juli 2018 (diolah)
25 T. Zefrizal, Manajer Hotel Ferla Inn, wawancara, pada tanggal 12 Juli 2018 (diolah)
e-ISSN : 2621-4105
ini disebabkan tujuan dibangunnya hotel tersebut tidak lain adalah sebagai tempat praktek siswa  bidang  perhotelan.  Sehingga  jenis  hotel  Kartini  bukanlah  hotel  komersil sebagaimana hotel lainnya.
Namun,  apabila  dikaitkan  dengan  omzet  penghasilan  Hotel  Kartini  tidak  hanya bergantung  pada  tamu  namun  juga  disubsidi  oleh  Pemerintah  Kota  Langsa  melalui APBK. Muncul paradigma beragam terkait keberadaan hotel kartini, salah satunya adalah hotel tersebut merupakan aset/milik pemerintah kota di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Langsa. Kemudian dalam waktu dekat akan dilimpahkan kepemilikannya menjadi aset provinsi mengingat seluruh SMK se-Aceh menjadi tanggungjawab provinsi.
Akibat  Hotel  Kartini  merupakan  aset  milik  daerah  dan  dikaitkan  dengan pembayaran pajak hotel tentunya sangat tidak lumrah. Namun, pihak hotel kartini tetap melakukan pembayaran pajak hotel sepanjang ada konsumen masyarakat yang menginap dihotel  kartini.  Berdasarkan  data  diperoleh,  Hotel  Kartini  mempunyai  fasilitas  kamar sebanyak 9 kamar dan umumnya terisi 7 kamar apabila di Langsa diselenggarakan event tertentu.
Atas dasar Hotel Kartini lebih pada tujuan praktek siswa, maka petugas dari pihak Pemerintah  Kota  Langsa  datang  sebulan  sekali.  Dan  terkait  pembayaran  pajak,  pihak Hotel  Kartini  menuturkan  pembayaran  pajak  secara self  asessment dilakukan  sendiri dengan membayar langsung ke Dinas Pendapatan Kekayaan dan Aset Kota Langsa. 26 Adapun hasil penelitian yang dilakukan di Hotel Harmoni Kota Langsa, wawancara dilakukan dengan admin Hotel Harmoni. Sementara itu, manajer hotel sedang berada di luar daerah. Dalam penyampaiannya disebutkan bahwa Hotel Harmoni sepanjang tahun 2018 dalam kaitannya dengan pembayaran pajak selalu dilakukan secara self asessment pada  saat  jatuh  tempo.  Hotel  Harmoni  merupakan  salah  satu  hotel  program  taat  pajak sesuai  program  Pemerintah  Kota  Langsa.  Hal  ini  terbukti  dengan  dipasangnya  Baliho sebagai Hotel yang taat pajak. 27
Banyaknya  tamu  yang  menginap  dan  penyewaan  aula  untuk  kegiatan  acara  baik oleh  pemerintah  kota  maupun  pihak  lainnya,  menjadikan  omzet  hotel  meningkat. Sehingga pembayaran pajak hotel pun dapat dilakukan tepat waktu. Prihal yang sama juga dipaparkan  oleh  Admin  Hotel  Kartika  dimana  dalam  beberapa  sesi  waktu  tamu  hotel
26 Herna Yunita, Pengelola/Penanggungjawab Hotel Kartini SMKN 3 Kota Langsa, wawancara, pada tanggal 13 Juli 2018 (diolah)
27 Imelda Diana Sari, Administrasi Hotel Harmoni, wawancara, pada tanggal 17 Juli 2018 (diolah)
e-ISSN : 2621-4105
dalam kategori banyak dan sedang. Sedangkan penyewaan aula untuk kegiatan acara juga ada dilakukan sehingga omzet yang diraih hotel kartika mencukupi untuk dilakukannya pembayaran pajak hotel. 28
Merujuk  pada  hasil  penelitian  pada  hotel  di  Kota  Langsa  yang  dipilih  sebagai responden penelitian menunjukkan bahwa faktor kendala utama pembayaran pajak hotel tidak tepat waktu adalah faktor omzet penghasilan  yang minim. Hal ini dirasakan oleh Hotel  Ferla  Inn,  Hotel  Kartini  yang  notabene  sebagai  hotel  kecil  di  Kota  Langsa. Keterlambatan  pembayaran  pajak  sejak  jatuh  tempo  maksimal  rata-rata  2  (dua)  bulan ataupun 3 (tiga) bulan.
Maka  secara  umum  untuk  seluruh  uraian  yang  dipaparkan  oleh  responden  maka kendala dalam pembayaran pajak diantaranya:
a. Wajib  pajak  belum  mengetahui  arti  penting  pajak,  sehingga  wajib  pajak  enggan membayar  pajaknya  kepada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Kota Langsa.
b. Belum  adanya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  mematuhi  peraturan  daerah  atau ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga banyaknya wajib pajak yang melanggar peraturan tersebut.
c. Wajib pajak menipulasi pembayaran pajaknya, dalam hal ini pembayaran yang dia lakukan tidak sesuai dengan pendapatan atau omzet penjualan yang diperoleh.
d. Banyaknya penunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
e. Minimnya  kesadaran  wajib  pajak  untuk  menyetor  pajaknya  sendiri  ke  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa.
Adapun untuk kategori pembayaran pajak restoran, pihak pemerintah Kota Langsa telah  melakukan  pendataan  terkait  jumlah  Restoran,  Rumah  Makan  dan  Warung  Kopi yang ada di Kota  Langsa  yang mempunyai orientasi penghasilan pajak. Sementara itu, responden yang dipilih dalam penelitian diantaranya: Cafe dan Resto Daun Kipas, CFC Langsa, Keysha Resto, Ayam Penyet Cabe Ijo, RM Asia Utama, Minang Kabau Restoran. Kecendrungannya,  penarikan/pembayaran  pajak  restoran  lebih  sulit  dari  pada pembayaran pajak hotel. Hal ini dipaparkan oleh Mahlil bahwa restoran, rumah makan, maupun warung kopi yang menyediakan layanan jasa restoran cenderung tidak terduga. Disatu  waktu  terdata  dalam  catatan,  disatu  waktu  lainnya  akibat  menderita  kerugian, restoran  tersebut  tutup  ditengah  jalan.  Sementara  itu,  pada  pendataan  awal  restoran tersebut diduga dapat mempunyai potensi pajak yang cukup.
28 Asrul Dedek, Administrasi Hotel kartika Langsa, wawancara, pada tanggal 16 Juli 2018 (diolah)
e-ISSN : 2621-4105
Selain  itu,  setiap  restoran  tidak  serta  merta  mencatat  pajak  dalam  faktur pembayaran makanan oleh konsumen, sebagaimana bill hotel. Sehingga bisa jadi harga makanan terlampau tinggi sementara pajaknya tidak disisihkan sebagaimana persentase pajak yang seharusnya dipotong dari harga suatu makanan yang disediakan
3. Realisasi  PAD  Dari  Pajak  Hotel  Dan  Restoran  Dalam  Kaitannya  Dengan Pembangunan Daerah
Dalam  rangka  menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri,  pemerintah  daerah memerlukan  dana  yang  tidak  sedikit.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  harus mengoptimalkan  sumber-sumber  penerimaan  daerah  dalam  era  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  sumber penerimaan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan lainlain pendapatan daerah yang  sah.  PAD  merupakan  salah  satu  indikator  yang  menentukan  derajat  kemandirian suatu  daerah.  Komponen  PAD  itu  sendiri  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain PAD yang sah. 29
Untuk mengetahui besarnya kontribusi   penerimaan   pajak   hotel   dan restoran dalam      upaya      peningkatan  PAD  Kota  Langsa  digunakan    analisis    kontribusi  yaitu analisis    yang    digunakan    untuk membandingkan    antara    realisasi    pajak hotel dan  restoran  dengan  realisasi  PAD.
Tanggapan  responden  tentang  pemungutan  atau  penagihan  ini  yaitu,  bahwa prakteknya  dilapangan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  aturan  daerah,  dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mau menyetorkan sendiri pajaknya kebadan yang telah  ditunjuk  oleh  pemerintah,  sehingga  pihak  Dinas  Pendapatan  Kekayaan  dan  Aset memungut langsung ke tempat wajib pajak melakukan usahanya.
Dengan berlakunya tarif pajak pajak dan restoran yang telah disepakati sebesar 10% maka  keberhasilan  untuk  pencapaian  target  yang  dimaksud  tidaklah  terletak  ditangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset semata melainkan rangkaian kerjasama  seluruh  unit  kerja  yang  ada  dengan  melaksanakan  sistem  kerja  yang  sudah disusun secara optimal.
Untuk  mengetahui  tarif  pajak  restoran  dapat  dilihat  tanggapan  responden dilapangan:  Tanggapan  responden  tentang  tarif  pajak  restoran  yaitu  sebesar  10%  dari
29 Saidi. M. Djafar Saidi, “ Pembaruan Hukum Pajak ”. PT Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, hal.  41.
e-ISSN : 2621-4105
Dasar  Pengenaan  Pajak,  tetapi  tarif  ini  nyatanya  dilapangan  tidak  berjalan  dengan semestinya.  Dari  tanggapan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  tarif  yang  ditetapkan  oleh Pemda dilapangan tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pajak itu sendiri, sehingga dia menganggap bahwa pajak restoran itu terbeban  pada  dirinya  sendiri,  ini mengakibatkan  wajib  pajak  enggan  membayar  pajak dan melakukan negosiasi pengurangan tarif dengan alasan omzetnya yang sedikit.
Pembagian  pajak  daerah  ini  dilakukan  berdasarkan  kewenangan  pengenaan  dan pemungutan masingmasing jenis pajak daerah pada wilayah administratif provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Namun pajak daerah tersebut tidak semua terlaksana secara  baik  dan  efesien.  Hal  ini  dikarenakan  di  beberapa  pemerintah  daerah  tersebut penerimaan  yang  potensial  hanya  bersumber  dari  beberapa  jenis  pajak  saja,  misalnya pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan  atau  pajak  reklame  saja.  Pendapatan  Asli Daerah merupakan “penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinasdinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  bersangkutan,  dan  merupakan  pendapatan daerah  yang  sah”.  Semakin  tinggi  peranan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 30
Menyadari  betapa  pentingnya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  guna  untuk membiayai belanja daerah dan pembangunan daerah khususnya di Kota Langsa. Berbagai upaya  terus  dilakukan  termasuk  usaha  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  terhadap pemungutan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yang  mana  upaya  ini  secara  konsisten memungkinkan  untuk  meningkatkan  penerimaan  di  sektor  pajak  hotel  dan  restoran  di Kota Langsa.
Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Kekayaan  Asli  Daerah  selaku  SKPD  yang menangani  penerimaan  daerah  khususnya  Pajak,  harus  mempunyai  data  historis  agar dalam menetukan target disetiap jenis pajak memiliki dasar penetapan targen. Sehingga dapat dilihat dan dihitung potensi pajak yang sebenarnya.
Dari  hasil  analisis  kontribusi  penerimaan  pajak  hotel  terhadap  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Langsa  masih  tergolong  rendah.  Dilihat  secara
30 Ronald  Bua  Toding,  “ Analisis  Potensi  Dan  Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Hotel  Dalam  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya ”, Jurnal EMBA 4 (1), 2016, hal 214-222.
DOI: https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11588
e-ISSN : 2621-4105
keseluruhan selama lima tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan kurang memberikan kontribusi, karena presentase kontribusi  sangat  jauh  dari  angka  4  %.  Kurangnya  kontribusi  pajak  hotel  disebabkan karena kurangnya jumlah unit hotel yang ada dan jenis hotel yang hanya berbintang 1 dan 2  saja.  Dari  hasil  analisis  kontribusi  penerimaan  pajak  retoran  terhadap  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Langsa  tahun  anggaran  2017-2018  dilihat  secara keseluruhan  rata-rata  kontribusi  yang  diberikan  Pajak  Restoran  pada  Pendapatan  Asli Daerah  dikategorikan  sangat  mempunyai  kontibusi  karena  presentase  kontribusi  diatas 4%.
Merujuk pada data yang diperoleh dari DPKA Langsa dalam hal anggaran daerah yang  bersumber  dari  pajak,  khususnya  hotel  dan  restoran  mengalami  peningkatan  dari tahun  2017.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  data  yang  diperoleh  berdasarkan  persentase peningkatan anggaran daerah bersumber dari pajak dapat dilihat pada tabel di bawah:
TABEL I

## PENJABARAN LAPORAN  REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
No. Uraian Jumlah Bertambah/Berkurang Perubahan Realisasi (Rp) (%) 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1. Pajak Hotel 500.000.000 520.059.282 20.059.282 104,01 2. Pajak Restoran 670.000.000 820.572.955 150.572.955 122,47 2. ... ... ... ... ...
Sumber: Dinas Pendapatan Kekayaan dan Aset Kota Langsa-2017
Merujuk pada Tabel I di atas, digambarkan pendapatan daerah dalam APBD Kota Langsa terkait pajak hotel dan restoran disatu sisi nominalnya meningkat drastis dari pada capaian  potensi  hasil  pajak  yang  diperkirakan  sebelumnya.  Sungguhpun,  persentase peningkatan diatas 100%, namun dalam hal realisasi dengan aspek pembangunan belum terakomodir  dengan  baik,  atau  bahkan  peran  pajak  hotel  dan  restoran  dalam pembangunan sangat kecil.
Oleh  sebab  itu,  Dinas  Pendapatan  Kekayaan  dan  Aset  Kota  Langsa  harus menyiapkan tambahan aparatur pajak dalam satu tim untuk mengapdate data-data tagihan yang  lebih  akurat  dan  terbaru  disetiap  tahunnya,  serta  meningkatkan  pemeriksaan  dan
e-ISSN : 2621-4105
kinerja  lapangan.  Peningkatan  upaya  pengoptimalan  terhadap  kualitas  dan  kuantitas pemungutan yang lebih efektif agar pencapaian kontribusi dan efektivitas dapat optimal untuk  memenuhi  keuangan  daerah.  Selain  itu  pemerintah  harus  lebih  tegas  dalam pengadaan  sanksi  hukum  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  jujur  atau  enggan  membayar ataupun mendaftarkan dirinya karena merasa pajak tidak ada manfaatnya.
Minimnya  sanksi  yang  diberikan  akibat  keterlambatan  atau  tidak  dibayarkannya pajak dari wajib pajak juga mempunyai pengaruh pada tingkatan kepatuhan hukum wajib pajak. Dimana wajib pajak tentu akan merasa tidak terikat dengan pajak akibat kewajiban pembayaran  pajak  dilalaikan.  Selain  itu,  hal  ini  diperparah  dengan  kemakluman  dari pemerintah sendiri sebagai pembuat regulasi pajak daerah. Sungguhpun batas toleransi keterlambatan dilampaui oleh wajib pajak. Hal ini tentunya juga mempunyai pengaruh besar terhadap PAD Kota Langsa, dikaitkan dengan pendapatan yang berasal pajak hotel dan restoran yang cenderung mempunyai pengaruh kecil dalam peningkatan PAD.

## E. PENUTUP
Penerapan Qanun Kota Langsa No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran mempunyai  tujuan  untuk  meningkatkan  PAD  Kota  Langsa  melalui  pajak  hotel  dan restoran  dengan  persentase  10%  dari  hasil  penghasilan  yang  dihasilkan  oleh  hotel dan restoran.  Merujuk  pada  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  hotel  setelah  jatuh  tempo  pembayaran  pajak  masih  sangat  minim.  Sungguhpun pihak Dinasi Pendapatan Kekayaan dan Aset Kota Langsa telah menghitung perhitungan awal  potensi  penghasilan  daerah    yang  bersumber  dari  pajak  hotel  dan  restoran  cukup besar namun masih sangat kurang dalam peningkatan PAD.  Faktor penyebab beberapa wajib  pajak  hotel  tidak  tepat  waktu  melakukan  pembayaran  dengan  mekanisme self asessment adalah kurangnya omzet penghasilan yang diraih oleh pihak hotel. Sehingga pada  saat  dilakukan  pendataan  pajak  hingga  pembayaran  pajak  pada  saat  jatuh  tempo tidak  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya.  Selain  itu,  faktor  lainnya  adalah ketidaktegasan pemerintah Kota Langsa dalam penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak  melakukan  pembayaran  pajak.  Hal  ini  tentunya  berdampak  pada  tingkatan kepatuhan  hukum  wajib  pajak  dalam  melakukan  pembayaran  pajak.  Adapun  realisasi pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  pajak  hotel  masih  sangat  kurang  berpengaruh dalam peningkatan pembangunan di Kota Langsa. Hal ini disebabkan penghasilan pajak
e-ISSN : 2621-4105
hotel  yang  telah  terhimpun  pada  kas  daerah  masih  sangat  minim.  Sehingga  program pemerintah  dalam  pembangunan  dengan  menggunakan  dana  kas  bersumber  dari  pajak terasa  sangat  kurang  untuk  mendukung  program  pembangunan  prioritas  pemerintah sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Andrian Sutedi, “ Hukum Pajak ”, Sinar Grafika. 2011, Jakarta Imam  Soebechi,  “ Judicial  Review  Peraturan  Daerah  Pajak  dan  Retribusi  Daerah ”., Sinar Grafika, 2012, Jakata
Mardiasmo, “ Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah ”, ANDI, 2004, Yogyakarta. M. Djafar Saidi, “Pembaruan Hukum Pajak”, PT Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum ”, Kencana, 2007, Jakarta

## Jurnal
Atang  Hermawan  Usman ,    “Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dan  Pemerintah  Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia” , Jurnal Wawasan Hukum 30 (1), 2014.
Ellya  Rosana,  “ Kepatuhan  Hukum  Sebagai  Wujud  Kesadaran  Hukum  Masyarakat”,
Jurnal TAPIs 10 (1), 2014 (https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600)
Lucia Rita Indrawati, et., al., “ Perspektif Pajak Daerah Bagi Pendapatan Asli  Daerah Kota Magelan”, Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan 2 (1), 2017. (DOI: 10.31002/rep.v2i2.229 ) Md.  Krisna  Arta  Anggar  Kusuma,  Ni  Gst.  Putu  Wirawati,  “ Analisis  Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Se Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali” , E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5 (3), 2013.
Mika  Trisnawati,  Wayan  Sudirman,  “ Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Membayar  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran  Dan  Pajak Hiburan Di Kota Denpasar ”,  E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 12 (4), 2015.
Novi  Andriani,  Amin  Purnawan,  “Eksistensi Pengaturan  Pajak  Daerah  Dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah”, Jurnal Hukum Khaira Ummah 12 (1), 2017.
Ni Made Intan Priliandani, Komang Adi Kurniawan Saputra, “Pengaruh Norma Subjektif Dan  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Hotel  Dan Restoran”, Jurnal  KRISNA:  Kumpulan  Riset  Akuntansi  11  (1),  2019. DOI: https://doi.org/10.22225/kr.11.1.1158.13-25
Ronald Bua Toding, “ Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya ”, Jurnal EMBA 4 (1), 2016. DOI: https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11588
e-ISSN : 2621-4105
Yani Rizal, “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa” , Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis 8 (1), 2017.
DOI: https://doi.org/10.33059/jseb.v8i1 Yanto, Fatchur Rohman, Intan Ramadhanty, “ Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Hotel  Dan  Restoran  Di Kabupaten  Jepara ”,  (2020) Jurnal  KRISNA:  Kumpulan  Riset  Akuntansi  11  (1),
2019. DOI: https://doi.org/10.22225/kr.11.1.1158.13-25

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  130,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Qanun  Kota  Langsa  No.  9  Tahun  2010  tentang  Pajak  Hotel  dan  Restoran  (Lembaran Daerah  Kota  Langsa  Tahun  2010  Nomor  9,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kota Langsa Nomor 280)
Qanun Kota Langsa Nomor. 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 324)

## Internet
Rizki  Maulana,  Kemiskinan  dan  Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan  di  Kota  Langsa,
http://rizkie-library.blogspot.co.id/2015/09/analisis-kemiskinan-dan- ketimpangan.html, diakses pada tanggal 13 Februari 2018 Tahun 2017, Target PAD Kota Langsa Sebesar Rp124.092.504.605, https://www.goaceh.co/berita/baca/2016/11/24/tahun-2017-target-pad-kota- langsa-sebesar-rp124092504605, diakses pada tanggal 14 Februari 2018