Analisis Yuridis Potensi Perubahan Nomenklatur Serta Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Literature Review: Juridical Analysis Of Potential Changes In The Nomenclature And Legal Form Of The West Kalimantan Regional Development Bank
Yogi Pratama 1) , Hamdani 2)
1) Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak Email: 1) a1011211134@student.untan.ac.id, 2) hamdani@hukum.untan.ac.id

## PENDAHULUAN
Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk  sebagian  merupakan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  kecuali  jika  ditentukan  lain  dengan  atau berdasarkan  undang-undang.  Tujuan  Perusahaan  Daerah  ialah  untuk  turut  serta  melaksanakan pembangunan  Daerah  khususnya  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional  untuk  memenuhi  kebutuhan rakyat  dengan  mengutamakan  ketenteraman  serta  kesenangan  kerja  dalam  perusahaan,  menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan Perusahaan Daerah ada di tangan pengurus Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola.
Pada    tanggal   30   September    2014,   Pemerintah   telah  mengesahkan  Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 23/2014), yang kemudian diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014. Berdasarkan Pasal 331 ayat (3) UU No. 23/2014 jo. UU No. 2/Prp/2015 jo. UU No. 9/2015 klasifikasi bentuk hukum BUMD diubah dari Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT)  menjadi  Perusahaan  Umum  Daerah  (Perumda)  atau  Perusahaan  Perseroan  Daerah  (Perseroda). Menurut ketentuan peralihan yaitu Pasal 402 ayat (2) UU No. 23/2014 jo. UU No. 2/Prp/2015 jo. UU No. 9/2015  menjelaskan  bahwa  selambat-lambatnya  pada  tanggal  2  Oktober  2017,  seluruh  BUMD  wajib menyesuaikan  bentuk  hukumnya  menjadi  Perumda  atau  Perseroda.  Begitu  pula  dengan  Perusahaan Daerah –Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia.
Penelitian  ini  akan  menggunakan  analisis  marketing  mix  sebagai  satu-satunya  teknik  analisis pemasaran karena analisis ini dapat mengumpulkan informasi tentang respon pasar, keinginan konsumen, dan  faktor  lainnya.  Oleh  karena  itu,  dengan  menggunakan  informasi  yang  diperoleh  dari  analisis  ini,

## ARTICLE HISTORY
Received [18 April  2024] Revised [30 Mei 2024]
Accepted [10 Juni 2024]

## ABSTRAK
Perseroda Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau "Perseroda Bank" adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang akan dibentuk berdasarkan ketentuan PERDA ini. Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang  didirikan  yang  modalnya  untuk  seluruhnya  atau  untuk  sebagian  merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.  Tujuan  Perusahaan  Daerah  ialah  untuk  turut  serta  melaksanakan pembangunan  Daerah  khususnya  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional  untuk memenuhi  kebutuhan  rakyat  dengan  mengutamakan  ketenteraman  serta  kesenangan kerja  dalam  perusahaan,  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Pengelolaan Perusahaan  Daerah  ada  di  tangan  pengurus  Perusahaan  Daerah  yang  bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola.

## ABSTRACT
Perseroda  West  Kalimantan  Regional  Development  Bank  or  "Perseroda  Bank"  is  a Regional Company Company, West Kalimantan Regional Development Bank which will be formed based on the provisions of this PERDA Regional Companies are all companies whose  capital  is  wholly  or  partially  constituted  as  excluded  regional  assets,  unless otherwise  determined  by  or  based  on  law.  The  aim  of  Regional  Companies  is  to participate  in  implementing  Regional  development,  especially  in  national  economic development, to meet the needs of the people by prioritizing peace and enjoyment of work within  the  company,  towards  a  just  and  prosperous  society.  Management  of  Regional Companies is in the hands of Regional Company administrators who are responsible to the Regional Head, the responsibility of the Regional Head is as owner and manager.
. KEYWORDS
Perseroda,  Perseroan  Daerah, Tujuan Perusahaan Daerah.
This is an open access article under the CC –BY-SA license
perusahaan  dapat  mengidentifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  produk  dan  jasa  mereka  dibandingkan dengan produk kompetitor. (Utami, 2022).

## LANDASAN TEORI
Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah:
1)  Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 2)  Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas)
3)  Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 304, Pasal 331 - Pasal 343 dan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-undang (UU)  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4)  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  27  Tahun  1998  tentang  Penggabungan,  Peleburan,  Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
5)  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
6)  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayaan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
7)  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
8)  Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
Terdapat  beberapa persoalan  hukum  yang mungkin muncul  terkait  dengan  Rancangan Peraturan Daerah  tentang  Perubahan  Bentuk  Hukum  Perusahaan  Perseroan  Terbatas  (PT)  Bank  Pembangunan Daerah  Kalimantan  Barat  menjadi  Perusahaan  Perseorangan  Daerah  (Perseroda)  Bank  Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Berikut adalah beberapa dari mereka:
Kesesuaian dengan Undang-Undang, salah satu persoalan utama adalah apakah perubahan bentuk hukum PT menjadi Perseroda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang- undang yang berlaku, seperti  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Perubahan bentuk  hukum perusahaan harus sesuai dengan persyaratan hukum yang ada, termasuk prosedur yang ditetapkan untuk menghindari kemungkinan perubahan hukum yang tidak sah.
Perlindungan  Hak  Pihak  Ketiga,  perubahan  bentuk  hukum  PT  Bank  Pembangunan  Daerah Kalimantan  Barat  menjadi  Perseroda  dapat  mempengaruhi  hak-hak  pihak  ketiga  yang  terkait  dengan perusahaan, seperti karyawan, kreditur, dan pemegang saham. Perlindungan terhadap hak-hak mereka harus dipertimbangkan dengan cermat dalam merancang Rancangan Peraturan Daerah.
Pengaturan  Kepemilikan  dan  Pengelolaan,  persoalan  lainnya  adalah  bagaimana  kepemilikan  dan pengelolaan  Perseroda  akan  diatur  setelah  perubahan  bentuk  hukum.  Ini  termasuk  hak  dan  kewajiban pemilik  baru,  struktur  manajemen,  dan  mekanisme  pengambilan  keputusan  dalam  operasional perusahaan. Rancangan Peraturan Daerah harus memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengatasi hal ini.
Dampak Terhadap Stabilitas Keuangan dan Pasar, perubahan bentuk hukum perusahaan, terutama dalam  sektor  keuangan  seperti bank,  bisa  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  stabilitas keuangan  dan pasar.  Rancangan  Peraturan  Daerah  harus  memperhitungkan  dampak  ekonomi  dan  keuangan  dari perubahan ini serta menyertakan langkah-langkah untuk meminimalkan risiko potensial.
Kepentingan  Publik  dan  Otoritas  Regulator,  persoalan  terakhir  adalah  apakah  perubahan  bentuk hukum  PT  menjadi  Perseroda  sejalan  dengan  kepentingan  publik  dan  kebijakan  pemerintah  setempat. Otoritas  regulator,  seperti  Otoritas  Jasa  Keuangan,  mungkin  juga memiliki  peran  penting  dalam  menilai dampak dan konsistensi Rancangan Peraturan Daerah dengan regulasi yang berlaku.
Dengan  mempertimbangkan  dan  menyelesaikan  persoalan-  persoalan  hukum  ini  dengan  cermat dalam Rancangan Peraturan Daerah, diharapkan dapat dihasilkan regulasi yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

## Jangkauan dan Arah Pengaturan
Jangkauan  dalam  rancangan  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Provinsi  Kalimantan  Barat  mengenai perubahan bentuk hukum perseroan terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat secara panjang mungkin meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
1)  Penjelasan dan Latar Belakang, menguraikan alasan- alasan di balik kebutuhan akan perubahan bentuk hukum  PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan  Barat  menjadi  Perseroda  Bank  Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Ini mungkin termasuk pertimbangan ekonomi, keuangan, dan strategis yang mendasari keputusan tersebut.
2)  Tujuan dan Sasaran, menetapkan secara jelas tujuan dari perubahan bentuk hukum tersebut. Misalnya, mungkin  termasuk  untuk  meningkatkan  pengelolaan  keuangan  daerah,  memberikan  fleksibilitas operasional yang lebih besar, atau memperkuat peran lembaga dalam pembangunan ekonomi regional.
3)  Ketentuan Hukum, menggambarkan secara rinci ketentuan hukum yang mengatur proses perubahan bentuk  hukum  dari  PT  menjadi  Perseroda,  termasuk  persyaratan  legal  dan  administratif  yang  harus dipenuhi oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
4)  Proses Konversi, menjelaskan langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh Bank Pembangunan Daerah  Kalimantan  Barat  untuk  melakukan  konversi  dari  PT  menjadi  Perseroda,  termasuk  prosedur pengajuan permohonan, persetujuan yang diperlukan, dan tahapan pelaksanaan lainnya.
5)  Pengaruh  Terhadap  Pihak  Terkait,  menyajikan  dampak  dan  implikasi  perubahan  bentuk  hukum  ini terhadap berbagai pihak terkait, seperti nasabah, karyawan, pemegang saham, dan otoritas pengawas keuangan.
6)  Pengaturan Internal, merinci perubahan yang akan dilakukan dalam struktur dan mekanisme internal Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan  Barat  sebagai  hasil  dari  konversi  ke  Perseroda,  termasuk perubahan dalam organisasi, manajemen, dan tata kelola perusahaan.
7)  Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan, menjelaskan sistem pengawasan dan pelaporan yang akan diterapkan  untuk  memastikan  kepatuhan  Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan  Barat  terhadap ketentuan PERDA dan peraturan lainnya setelah perubahan bentuk hukum tersebut.
8)  Klausul Transisi, menyertakan ketentuan khusus untuk fase transisi antara status PT dan  Perseroda, termasuk pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang berlaku selama periode peralihan.
9)  Penutup, merangkum secara singkat inti dari PERDA yang mengatur perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat serta menegaskan kekuatan hukum dan tanggal efektif dari regulasi tersebut.
Dengan  merincikan  aspek-aspek  di  atas  dalam  PERDA,  diharapkan  bahwa  perubahan  bentuk hukum dari PT menjadi Perseroda untuk Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dapat dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam  konteks  pembuatan  peraturan  atau  kebijakan,  arah  pengaturan  merujuk  pada  kerangka umum  atau  panduan  yang  menggambarkan  tujuan,  lingkup,  prinsip-prinsip,  dan  pendekatan  yang  akan diambil dalam proses penyusunan peraturan atau kebijakan tersebut.
Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo . Undang-undang  (UU)  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Berikut adalah evaluasi dan analisis dari UU tersebut: Menurut ketentuan peralihan yaitu Pasal 402 ayat  (2)  dalam  UU  tersebut,  menjelaskan  bahwa  selambat-lambatnya  pada  tanggal  2  Oktober  2017, seluruh  BUMD  wajib  menyesuaikan  bentuk  hukumnya  menjadi  Perumda  atau  Perseroda.  Begitu  pula dengan Perusahaan Daerah-Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia.
Klasifikasi bentuk hukum BUMD diubah dari Perusahaan Daerah (PD) ke Perseroan Terbatas (PT) kemudian  menjadi  Perusahaan  Umum  Daerah  (Perumda)  atau  Perusahaan  Perseroan  Daerah (Perseroda)
Menurut ketentuan peralihan yaitu Pasal 402 ayat (2) UU No. 23/2014 jo. UU No. 2/Prp/2015 jo. UU No. 9/2015 menjelaskan bahwa selambat-lambatnya pada tanggal 2 Oktober 2017, seluruh BUMD wajib menyesuaikan  bentuk  hukumnya  menjadi  Perumda  atau  Perseroda.  Begitu  pula  dengan  Perusahaan Daerah-Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia. Keuntungan dan kerugian bentuk hukum Perumda dan Perseroda tidaklah sama. Untuk Perumda keuntungan meliputi pada fungsi pelayanan umum, mendorong pelaksanaan  pembangunan,  proses  pendirian  dan  perolehan  status  badan  hukum  lebih  mudah dibandingkan  BUMD  berbentuk  perseroan  terbatas,  pengambil  keputusan  tertinggi  ada  pada  Kepala Daerah (satu pintu), dan tidak. dapat dipailitkan karena asset perumda merupakan asset daerah dan asset daerah tidak dapat disita.
Sedangkan  Perseroda  memiliki  keuntungan  berfokus  pada  tujuan  mencari  keuntungan  untuk menambah pendapatan daerah, dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan  menerbitkan  saham  maupun  obligasi,  kelangsungan  usaha  tidak  bergantung  pada  pimpinan (Direksi maupun pemegang saham), pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta sehingga daya saing
antar  pegawai  dapat  meningkatkan  performa  perusahaan,  dan  pengelolaannya  diselenggarakan  secara mandiri  termasuk  penentuan  tarif,  selama  tidak  melanggar  batas  yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Artikel Akademik ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif.  Adapun  langkah-langkah  yang dilakukan  dalam  pengumpulan  bahan  hukum  adalah  dengan  cara  melakukan  inventarisasi  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penelitian,  studi  kepustakaan,  internet  browsing,  telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini  berupa  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  peraturan  perundang- undangan terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam pemelitian ini berupa buku-buku teks, kamus- kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-  komentar  atas  putusan  pengadilan.  Bahan  hukum sekunder disini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  54  Tahun  2017  adalah  sebuah  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017. PP ini memiliki judul "Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan bertujuan  untuk  memberikan  pedoman  dan  regulasi  terkait  pengelolaan  keuangan  daerah  di  seluruh Indonesia. Evaluasi dan analisis terhadap PP Nomor 54 Tahun 2017 dapat dilakukan dari beberapa sudut pandang:
1.  Ketepatan  Tujuan,  PP  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengelolaan  keuangan  daerah  agar  lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Evaluasi terhadap apakah PP ini mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis implementasi dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2.  Kesesuaian  dengan  Undang-Undang.  PP  Nomor 54 Tahun  2017  seharusnya  sesuai dengan  prinsip- prinsip  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara. Evaluasi terhadap kesesuaian PP ini dengan undang-undang yang lebih tinggi dapat dilakukan untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian yang dapat memicu konflik hukum.
3.  Efektivitas  Implementasi,  Sebuah  evaluasi  yang  penting  adalah  mengenai  sejauh  mana  PP  ini diimplementasikan  dengan  baik  oleh  pemerintah  daerah.  Hal  ini  mencakup  pemahaman  terhadap aturan  yang  diatur  dalam  PP,  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, serta kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan tersebut.
4.  Dampak Sosial dan Ekonomi, Analisis juga dapat dilakukan untuk menilai dampak dari penerapan PP ini  terhadap  masyarakat  dan  perekonomian  daerah.  Misalnya,  apakah  pengelolaan  keuangan  yang lebih baik menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik atau adanya efisiensi penggunaan anggaran yang menguntungkan masyarakat.
5.  Keterbukaan dan Akuntabilitas, Salah satu aspek yang penting dari PP Nomor 54 Tahun 2017 adalah peningkatan  keterbukaan  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Evaluasi  terhadap sejauh mana PP ini berhasil menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melihat tingkat aksesibilitas informasi keuangan daerah serta adanya mekanisme pengawasan yang efektif.
Secara keseluruhan, evaluasi dan analisis terhadap PP Nomor 54 Tahun 2017 perlu memperhatikan berbagai  aspek  yang  mencakup  tujuan,  kesesuaian  dengan  undang-undang,  efektivitas  implementasi, dampak  sosial  dan  ekonomi,  serta  keterbukaan  dan  akuntabilitas.  Dengan  demikian,  dapat  dievaluasi apakah regulasi ini berhasil mencapai tujuan yang diinginkan serta memberikan manfaat yang nyata bagi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Perubahan bentuk hukum dari Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat menjadi  Perusahaan  Perseroan  Daerah  (Perseroda)  Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan  Barat merupakan  langkah  yang  strategis  dalam  memperkuat  peran  lembaga  keuangan  daerah  dalam
mendukung  pembangunan  ekonomi  serta  pelayanan  keuangan  kepada  masyarakat.  Melalui perancangan  Peraturan  Daerah  (PERDA)  Provinsi  Kalimantan  Barat,  upaya  untuk  mengatur  proses konversi dan tata kelola Perseroda Bank dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan yang efektif dan transparan.
2.  Dalam proses penyusunan PERDA ini, wajib telah mempertimbangkan berbagai aspek penting yang meliputi  ketentuan  hukum,  prosedur  konversi,  struktur  organisasi,  tata  kelola  perusahaan,  hak  dan kewajiban stakeholder, pengaturan keuangan, pengawasan dan pelaporan, serta ketentuan peralihan yang  diperlukan  dalam  menjalankan  perubahan  bentuk  hukum  tersebut.  Langkah-langkah  konkret telah  dirumuskan  untuk  memastikan  bahwa  proses  konversi  berjalan  lancar  dan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
3.  Dengan  adanya  PERDA  ini,  diharapkan  Perseroda  Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan  Barat dapat  menjadi  lembaga  keuangan  yang  lebih  responsif,  efisien,  dan  berdaya  saing,  yang  mampu memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  pengembangan  ekonomi  daerah  serta pemberdayaan masyarakat lokal. Kedepannya, pengawasan dan pemantauan yang ketat dari berbagai pihak terkait diharapkan dapat memastikan keberlanjutan dan keberhasilan implementasi PERDA ini dalam jangka panjang

## Saran
1.  Penguatan Pengawasan dan Pengendalian Internal: Diperlukan  penguatan  mekanisme  pengawasan  dan  pengendalian  internal  dalam  Perseroda  Bank untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan PERDA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelatihan dan pembinaan secara berkala bagi pegawai bank tentang tata kelola perusahaan, etika bisnis, dan peraturan keuangan perlu diintensifkan.
2.  Pelaksanaan Sosialisasi:
Penting  untuk  melakukan  sosialisasi  yang  luas  kepada  seluruh  stakeholders,  termasuk  nasabah, karyawan,  dan  masyarakat  umum,  mengenai  perubahan  bentuk  hukum  dan  dampaknya  terhadap pelayanan dan hubungan bisnis dengan bank. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seminar, workshop, dan pertemuan langsung dengan stakeholders.
3.  Kemitraan dengan Otoritas Pengawas Keuangan: Perseroda  Bank  perlu  menjalin  kemitraan  yang  erat  dengan  otoritas  pengawas  keuangan,  seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, untuk memastikan ketaatan terhadap regulasi dan pengawasan  yang  berlaku.  Kerjasama  ini  dapat  berupa  pertukaran  informasi,  konsultasi,  dan kolaborasi dalam pengembangan kebijakan dan praktik terbaik di industri keuangan.
4.  Penyusunan Kebijakan Risiko:
Perseroda  Bank  perlu  menyusun  kebijakan  risiko  yang  komprehensif  untuk  mengelola  risiko operasional, kredit, likuiditas, dan pasar yang mungkin muncul sebagai akibat dari perubahan bentuk hukum.  Kebijakan  ini  harus  memperhatikan  kondisi  ekonomi  dan  pasar  yang  dinamis  serta  merujuk pada standar internasional dalam manajemen risiko perbankan.
5.  Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan:
Diperlukan  mekanisme  evaluasi  dan  pemantauan  berkelanjutan  terhadap  implementasi  PERDA  ini untuk  mengidentifikasi  potensi  perbaikan  dan  peningkatan  yang  diperlukan.  Evaluasi  ini  dapat dilakukan secara periodik oleh pihak internal maupun eksternal, termasuk lembaga independen atau tim auditor yang kompeten.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, T., Tantri, F. (2012). Bank dan lembaga keuangan Indonesia: RajaGrafindo Persada.
Ardiansyah, (2020). "Analisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rancangan Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)." Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum "Lex et Societas", 4(1), 87-99.
Direktorat  Jenderal  Badan  Hukum  dan  Perizinan  Terpadu  (Ditjen  AHU).  (2016).  "Panduan  Perubahan Bentuk Perseroan Terbatas Menjadi Perseroda." Jakarta: Jurnal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Direktorat  Jenderal  Otonomi  Daerah  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (2016).  "Panduan Perencanaan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah." Jakarta: Jurnal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Djokosoetono,  R.  Soejono.  (2013).  "Dasar-Dasar  Hukum  Perusahaan  Indonesia."  Jakarta:  PT  Pradnya
Paramita.
Karianga, H. (2017). Carut-marut pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah:   perspektif hukum dan politik. Indonesia: Kencana.
Kartini,  Kartono.  (2018).  "Aspek  Hukum  Perubahan  Bentuk  Hukum  Perseroan  Terbatas  (PT)  Menjadi Perseroan Perseorangan (Perseroda) di Indonesia." Jurnal Hukum Bisnis, 12(2), 143- 159.
Kebijakan  dan  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  Pembangunan  Nasional.  (2018).
(n.p.): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Keuangan Daerah. (2018). Indonesia: UB Press.
Keuangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2017). "Penyusunan Pedoman Teknis Penilaian dan Pengendalian Perubahan Bentuk Hukum PT BUMD Menjadi Perseroan Perseroan Daerah (Perseroda)." Jakarta: Jurnal Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kristanto,  Andi.  (2017).  "Transformasi  Bentuk  Hukum  PT  Menjadi  Perseroda  dalam  Perspektif  Hukum Perusahaan." Jurnal Hukum Bisnis dan Manajemen, 3(1), 45-57.
Monograf  Kinerja  Dan  Kekuatan  Bersaing  Bank  Pembangunan  Daerah  Di  Indonesia.  (2022).  (n.p.): Deepublish.
Muhammad  Alfatih.  (2018).  "Analisis  Terhadap  Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2016 Tentang  Rancangan  Pembentukan  Perusahaan  Perseroan  Daerah  (Perseroda)  Pada  Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Provinsi Kalimantan Barat." Tesis. Universitas Tanjungpura.
Otonomi  &  Manajemen  Keuangan  Daerah:  Edisi Terbaru. (2019). Indonesia: Andi Offset.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas.
Peraturan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
Pratama,  Rizky  Dwi,  &  Firmansyah,  Wahyu. (2019).  "Prosedur  dan  Dampak  Hukum  Perubahan  Bentuk Hukum  PT  Menjadi  Perseroda  (Studi  Kasus  PT  Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan  Barat)." Jurnal  Perspektif  Hukum,  4(2),  123-135.  Halim,  Abdul.  (2019).  "Pengaturan  Hukum  tentang Perseroda dan Prosedur Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Menjadi Perseroda." Jurnal Ilmiah Hukum Lex Scientia, 16(1), 45-58.
Putra, Andi Guntur. (2020). "Analisis Yuridis Perubahan  Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Menjadi Perseroda." Jurnal Hukum & Pembangunan, 7(1), 25- 38.
R. R. Rachman. (2019). "Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang  Rancangan  Perubahan  Bentuk  Hukum  Perseroan  Terbatas  (PT)  Menjadi  Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat." Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
SERI IKHTISAR HUKUM EKONOMI DAN BISNIS BUKU II: BENTUK- BENTUK PERUSAHAAN. (2021). (n.p.): CV AMAL SALEH.
Setiawan,  I  Made.  (2018).  "Transformasi  Hukum  Perusahaan  dari  Perseroan    Terbatas    Menjadi Perseroda:  Tinjauan  Normatif dan Empiris." Jurnal Hukum Nova, 15(2), 124-137.