Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Bidan Dalam Pelayanan KB Pasca Persalinan Pada Program Jaminan Persalinan Di Puskesmas Kabupaten Lumajang
Herlidian Putri* *Dosen D III Kebidanan STIKES dr. Soebandi Jember

## ABSTRAK
KB  pasca  persalinan  merupakan  salah  satu  layanan  atau  syarat  kepesertaan jampersal.  Di  Kabupaten  Lumajang  hanya  57,8%  peserta  jampersal  yang  mengikuti  KB pasca  persalinan.  Selama  ini  Bidan  cenderung  tidak  melakukan  konseling  KB  secara mendalam,  sehingga  diasumsikan  bahwa  motivasi  Bidan  dalam  pelayanan  KB  pasca persalinan  rendah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  faktor-  faktor  yang mempengaruhi  motivasi  bidan  dalam  pelayanan  KB  pasca  persalinan  pada  program jampersal.
Penelitian  ini  adalah  penelitian observasional dengan  desain crossectional . Pengambilan  data  dilakukan  secara  angket  dengan  menggunakan  kuesioner  terstruktur. Populasi  adalah  semua  Bidan  yang  wajib  melaksanakan  jampersal  di  Kabupaten Lumajang.  Jumlah  responden  164  Bidan  yang  dipilih  secara clustered  random  sampling . Analisis bivariat dilakukan dengan uji Chi square dan multivariat dengan regresi logistik. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  (78,7%)  responden berpendidikan Diploma III, mempunyai masa kerja >10 tahun (57,9%) dan (54,9%) berusia >35  tahun.  Sebagian  besar  responden  (56,1%)  mempunyai  motivasi  rendah.  Persepsi responden  terhadap  pekerjaan,  insentif,  teknik  supervisi,  kebijakan  administratif  sebagian besar  tergolong  baik.  Tanggung  jawab  dan  kompetensi  bidan  sebagian  besar  baik.  Ada hubungan  positif  antara  tanggung  jawab,  persepsi  tehnik  supervisi,  persepsi  kebijakan administratif  dan  motivasi  Bidan  dalam  pelayanan  KB  pasca  persalinan.  Tidak  ada hubungan  antara  persepsi  terhadap  pekerjaan,  persepsi  insentif,  kompetensi  dan  motivasi dalam  pelayanan  KB  pasca  persalinan.  Variabel  yang  paling  dominan  mempengaruhi motivasi  bidan  dalam  pelayanan  KB  pasca  persalinan  pada  jampersal  adalah  tanggung jawab.
Disarankan  agar  Dinas  Kesehatan  menyediakan  format  pelaporan  KB  pasca persalinan, adanya supervisi program jampersal dan mempermudah proses pengklaiman.

## Kata kunci: Motivasi, Bidan, KB pasca persalinan
PENDAHULUAN Dalam
upaya mendukung penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) sesuai target MDGs  angka  kematian  ibu  (AKI)  di Indonesia  sampai  2015  adalah  102  per 100.000  kelahiran  hidup  dan  angka kematian  bayi  (AKB)  26  per  10.000. Dalam  rangka  mempercepat  pencapaian tujuan  pembangunan  kesehatan  nasional serta millennium  development  goals (MDGs) ,  pada  tahun  2011  kementerian kesehatan meluncurkan kebijakan
jaminan  persalinan  (jampersal). 1-2 Sesuai juknis  jampersal,  berdasarkan  peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No 631/MENKES/PER/III/2011 pelayanan yang  dijalani  salah  satunya  yakni  KB pasca  persalinan. 3 Salah  satu  sasaran MDGs  kelima  khususnya  5B  dengan indikator yaitu meningkatkan CPR ( Contraseption  Prevalence  Rate )  modern menjadi  65%,  menurunkan unmetneed KB  menjadi  5%. 4 Dengan  adanya kebijakan  jampersal  yang  terintegrasi tersebut,  pelayanan  KB  lebih  diarahkan
Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Bidan………………………..Herlidian Putri, Hal. 115 - 133
kepada kontrasepsi jangka panjang (MKJP)  IUD,  AKBK/susuk  KB,  MOP dan  MOW,  mengingat  selama  ini  jumlah akseptor KB MKJP lebih rendah dibandingkan  non  MKJP,  salah  satu faktor  yang  mempengaruhi  adalah  yaitu tingkat ekonomi/ keterbatasan dana untuk menggunakan KB MKJP karena memang lebih mahal dibandingkan KB non MKJP.
Dari  hasil  laporan  KB  pasca persalinan di kabupaten Lumajang, sampai  dengan  tahun  2011  dari  total 16.181  persalinan  jampersal  hanya  9359 orang yang mengikuti KB pasca persalinan (57,8%) dan yang
mendominasi adalah metode  kontrasepsi non  jangka  panjang  (non  MKJP)  sebesar 7862  sedangkan  metode  kontrasepsi jangka  panjang  (MKJP)  sebesar  1497. Tentunya  hal  ini  kurang  sesuai  dengan harapan dari kebijakan jampersal, dimana pelayanan  KB  pasca  persalinan  lebih diarahkan  kepada  metode  kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian observasional  analitik  yang  dilakukan untuk  menjelaskan  hubungan  antara variabel bebas persepsi terhadap pekerjaan,  tanggung  jawab,  persepsi insentif, persepsi teknis supervisi, persepsi kebijakan administratif,
kompetensi dan variabel terikat (motivasi bidan  dalam  pelayanan  KB  pasca persalinan pada program jampersal).
Dalam  penelitian  ini  pendekatan waktu  yang  digunakan  adalah cross sectional .  Dalam  penelitian  ini  yang menjadi  populasi  adalah  seluruh  bidan yang  melaksanakan  tugas  memberikan pelayanan  KB  pasca  persalinan  pada program  jampersal  baik  yang  bertugas  di desa  maupun  di  Puskesmas  kabupaten Lumajang sebanyak 276 bidan.
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah bidan yg melaksanakan tugas memberikan pelayanan KB pasca persalinan  pada  program  jampersal  di  25 puskesmas  baik  yang  bertugas  di  Desa maupun di Puskesmas Kabupaten
Lumajang sebanyak 164. Cara
pengambilan  sampel  dari  jumlah  164 responden  dengan clustered  random sampling .

## HASIL dan PEMBAHASAN Gambaran Karakteristik Responden
Dalam  penelitian  ini  karakteristik responden  didasarkan  pada  usia,  tingkat pendidikan  dan  masa  kerja.  Karakteristik secara lengkap mengenai tingkat pendidikan  responden  dapat  dilihat  pada tabel 4.1 Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan usia, pendidikan dan masa kerja (n=164) Karakteristik Frekuensi Persen Usia 20-35 >35 74 90 45,1 54,9 Pendidikan P2B DIII DIV 32 129 3 19,5 78,7 1,8 Masa Kerja < 5 tahun 5-10 tahun > 10 tahun 31 38 95 18,9 23,2 57,9 Tabel 4.1. menunjukkan bahwa
mayoritas  Bidan  berusia  antara  31  –  40 tahun (42,1%) dengan tingkat pendidikan didominasi oleh DIII sebesar 129 (78,7%)
dan masa kerja mayoritas 10-20 tahun 72 (43,9%). Pendidikan profesi Bidan menurut KEPMENKES No. 369/MENKES/SK/III/2008 tentang
Standar  Profesi  Bidan  yaitu  lulusan pendidikan  DIII  Kebidanan,  merupakan Bidan pelaksana yang memiliki kompetensi  melaksanakan  praktiknya  di institusi pelayanan maupun praktik perorangan. Berdasarkan tabel 4.1
diketahui  bahwa  masih  ada  (19,5%) Bidan  yang  masih  berpendidikan  P2B, tentunya  hal  ini  kurang  sesuai  dengan standar  profesi  Bidan  yaitu  minimal  D III.  Karakteristik  responden  berdasarkan lama  kerja  diketahui  bahwa  mayoritas responden  mempunyai  lama  kerja  10-20 tahun yaitu sebesar 72 (43,9%).
Menurut  Nitisemito  (1996)  senioritas atau sering disebut dengan istilah “ length of  service ”  atau  masa  kerja  adalah lamanya seorang karyawan
menyumbangkan tenaganya pada
perusahaan tertentu. Masa kerja seseorang  berkaitan  dengan  pengalaman kerjanya.  Semakin  lama  bekerja  semakin banyak  pengalaman  dan  semakin  banyak kasus  yang  ditangani  akan  membuat seorang Bidan akan mahir dan terampilan dalam penyelesaikan pekerjaan.

## Motivasi
Motivasi  merupakan  hal  yang  sangat penting  untuk  diperhatikan  oleh  pihak terkait  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah apabila  bila  mereka  menginginkan  setiap Bidan  dapat  memberikan  kontribusi positif  terhadap  pelayanan  KB  pasca persalinan  Jampersal,  karena  dengan motivasi,  seorang  Bidan  akan  memiliki semangat yang tinggi dalam melaksanakan  tugas  yang  dibebankan kepadanya.
Tabel 4.2.  Motivasi Bidan Dalam Pelayanan KB Pasca Persalinan
Pernyataan TP KK SR SL N % N % N % N % Saya berusaha memberikan pemahaman tentang pentingnya KB pasca persalinan kepada masyarakat 0 0 16 9,8 36 22,0 112 68,3 Bila ada masalah dalam pelayanan KB pasca persalinan dalam jampersal, saya berdiskusi dengan IBI untuk mencari solusinya * 57 34,8 47 28,7 35 21,3 25 15,2 Saya menentukan target pencapaian pelayanan KB pasca persalinan pada jampersal 25 15,2 30 18,3 54 32,9 55 33,5 Saya melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada masyarakat tentang pelayanan KB pasca persalinan pada jampersal
0 0 8 4,9 58 35,4 98 59,8 Saya berusaha menjaga kualitas pelayanan KB pasca persalinan pada peserta jampersal 0 0 3 1,8 52 31,7 109 66,5 Saya memulai melakukan KIE pada pasien tentang KB pasca persalinan pada jampersal dimulai pada setelah persalinan * 18 11,0 2 1,2 58 35,4 86 52,4 Saya memberikan kebebasan sepenuhnya pada klien untuk memilih kontrasepsi tanpa memberikan arahan * 14 8,5 46 28,0 40 24,4 64 39,0 Hasil pelayanan KB pasca persalinan pada jampersal saya catat dalam formulir laporan pencapaian secara harian 9 5,5 19 11,6 40 24,4 96 58,5
pelaporan pelayanan KB pasca persalinan pada jampersal saya buat
per triwulan 41 25,0 41 25,0 38 23,2 44 26,8 melakukan kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan LSM dalam pelaksanaan pelayanan KB pasca persalinan pada jampersal. 25 15,2 86 52,4 25 15,2 28 17,1 Saya tidak mensosialisasikan hsil pendataan ibu hamil pada kepala puskesmas 12 7,3 16 9,8 36 22,0 100 61,0
Keterangan:  TP  =  Tidak  Pernah,  KK  =  Kadang-  kadang,  SR  =  Sering,  SL  = Selalu, * = pernyataan negatif
Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Motivasi Bidan Dalam Pelayanan KB Pasca Persalinan Pada  Program  Jampersal  Di  Puskesmas  Kabupaten  Lumajang  Tahun  2012 (n = 164)
Motivasi Responden N % Rendah Tinggi 92 72 56,1 43,9
Hasil  tersebut    menunjukkan  bahwa hasil  analisis  pada  pernyataan  mengenai motivasi  Bidan  dalam  pelayanan  KB pasca  persalian  pada  program  Jampersal diperoleh  hasil  bahwa  Bidan  sebagai responden adalah rendah  (56,1%).
Motivasi  Bidan  dalam  pelayanan  KB pasca persalinan Jampersal  buruk, hal ini memang  tidak  terlepas  dari  tugas  Bidan dalam  membantu  masyarakat  khususnya di Bidang kesehatan ibu  dan anak. Bidan mempunyai  peranan  dan  tanggung  jawab yang  besar  dalam  bidang  pelayanan. Dalam  hal  ini  Bidan  membutuhkan dukungan  dari  berbagai  pihak  dalam memberikan pelayanan KB pasca persalinan  pada  program  Jampersal. Namun  di  Kabupaten  Lumajang  belum ada  SOP  mengenai  KB  pasca  persalinan
dalam  Jampersal,  supervisi  juga  belum berjalan sehingga hal ini dapat mempengaruhi  motivasi  Bidan.  Padahal dalam buku pedoman KB pasca persalinan  pada  program Jampersal menyebutkan  bahwa  pelayanan  yang diberikan  kepada  masyarakat  sesuai dengan SOP.

## Deskripsi Responden Tentang Persepsi Terhadap Pekerjaan
Persepsi  terhadap  pekerjaan  dalam pelayanan  KB  pasca  persalinan  pada program  Jampersal  didefinisikan  sebagai tanggapan  Bidan  mengenai  pekerjaannya berdasarkan  keinginan  dan  kebutuhan sehingga  dapat  mendorongnya  untuk memberikan pelayanan KB pasca persalinan pada program Jampersal.
Tabel 4.4. Persepsi Terhadap Pekerjaan Bidan Dalam Pelayanan KB Pasca Persalinan
Pernyataan STS TS S SS N % N % N % N % Menjadi seorang Bidan sesuai dengan harapan saya 1 0,6 17  10,4  116  70,7  30  18,3 Saya menjadi bidan karena memiliki prospek kerja yang bagus 6 3,7 44  26,8 95 57,9  19  11,6 Bidan mempunyai tugas melayani masyarakat 3 1,8 2 1,2 78 47,6  81  49,4
Bidan merupakan pekerjaan yang membuat saya dikenal masyarakat
1 0,6 22  13,4  130  79,3  11 6,7 Sebagai seorang bidan saya merasa terbebani dengan banyaknya laporan yang harus saya buat * 33  20,1 8 4,9 33 20,1  90  54,9 Bidan harus dapat berkomunikasi dengan baik terhadap masyarakat 3 1,8 2 1,2 86 52,4  73  44,5 Saya senang menjadi bidan karena bekerjasama dengan berbagai pihak 2 1,2 7 4,3 114  69,5  41  25,0 Pekerjaan sebagai bidan sangat melelahkan * 40  24,4  10 6,1 88 53,7  26  15,9 Saya merasa nyaman memberikan pelayanan KB Pasca persalinan karena dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat 2 1,2 17  10,4  113  68,9  32  19,5 Saya senang bekerja sebagai bidan karena dapat membantu orang lain 5 3,0 1 0,6 91 55,5  67  40,9
Keterangan:  STS=  sangat  Tidak  Setuju,  TS  =  Tidak  Setuju,  S  =  setuju,  SS  = sangat setuju, * = pernyataan negatif
Tabel  4.5.  Distribusi  Frekuensi  Persepsi  Terhadap  Pekerjaan  Bidan  Dalam  Pelayanan
KB  Pasca  Persalinan  Pada  Program  Jampersal  Di  Puskesmas  Kabupaten Lumajang Tahun 2012 (n = 164) Persepsi terhadap pekerjaan Responden N % Buruk Baik 69 95 42,1 57,9
Tabel  4.5.  menunjukkan  bahwa  hasil analisis pada pernyataan mengenai persepsi  terhadap  pekerjaan  diperoleh hasil bahwa mayoritas responden menyatakan baik  (57,9%). Hal itu berarti bahwa persepsi Bidan terhadap KB pasca persalinan pada program Jampersal dapat mendukung  program  pemerintah  bahwa program  Jampersal  berupaya  mendukung penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) sesuai target MDGs  angka  kematian  ibu  (AKI)  di Indonesia  sampai  2015  adalah  102  per 100.000  kelahiran  hidup  dan  angka kematian bayi (AKB) 26 per 10.000 Tanggung Jawab Tanggung jawab merupakan kewajiban  yang  harus  di  pikul  sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, manusia  merasa  bertanggung  jawab
karena  ia  menyadari  akibat  baik  atau buruk  perbuatannya  itu,  dan  menyadari pula  bahwa  pihak  lain  memerlukan pengorbanan.
Tugas  dan  tanggung  jawab  sangat penting  dalam  menentukan  mutu  kinerja Bidan.  Bidan  harus  waspada  serta meningkatkan kinerjanya mengingat tugas  dan  tanggung  jawab  berhubungan dengan  kegiatan  atau  tindakan  mereka. Bidan perlu memonitor dan mengevaluasi semua  hasil  pekerjaan yang  telah dilakukannya, dan selalu berupaya meningkatkan serta menjaga mutu pelayanannya.
Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan  masyarakat.  Berdasarkan  hal inilah  Bidan  memiliki  tanggung  jawab terhadap pelaksanaan program tersebut.
Tabel 4.6. Tanggung Jawab Bidan Dalam Pelayanan KB Pasca Persalinan
Pernyataan TP KK SR SL N % N % N % N % Dalam memberikan pelayanan KB pasca persalinan saya lakukan sesuai ketentuan yang berlaku 1 0,6 3 1,8 52  31,7  108  65,9 Saya melakukan follow up pasca pemasangan alkon pada klien jampersal 1 0,6 22  13,4  40  24,4  101  61,6 Kepala Puskesmas memberikan kewenangan sepenuhnya pada saya untuk memberikan pelayanan KB pasca persalinan pada jampersal 21  12,8  53  32,3  47  28,7 43 26,2 Saat ada acara pertemuan dengan warga (pengajian/ arisan) saya sempatkan untuk memperkenalkan KB pasca persalinan pada jampersal 22  13,4  85  51,8  41  25,0 16 9,8 Saya melaporkan hasil pencapaian KB pasca persalinan pada jampersal pada kepala Puskesmas secara rutin 18  11,0  36  22,0  46  28,0 64 39,0 Saya tidak pernah menganggapi permasalahan KB pasca persalinan pada jampersal yang ada di wilayah kerja saya * 5 3,0 17  10,4  25  15,2  117  71,3 Segera melakukan rujukan bila ada komplikasi pasca pemasangan 5 3,0 17  10,4  21  12,8  121  73,8 Melakukan konseling pasca pemasangan alkon 1 0,6 6 3,7 25  15,2  132  80,5 memberikan konseling pada klien jampersal pada setiap ANC dan setelah persalinan 0 0 3 1,8 48  29,3  113  68,9
Keterangan:  TP  =  Tidak  Pernah,  KK  =  Kadang-  kadang,  SR  =  Sering,  SL  = Selalu, * = pernyataan negatif
Tabel  4.7.  Distribusi  Frekuensi  Tanggung  Jawab  Bidan  Dalam  Pelayanan  KB  Pasca Persalinan  Pada  Program  Jampersal  Di  Puskesmas  Kabupaten  Lumajang Tahun 2012 (n = 164) Tanggung jawab Responden N % Buruk Baik 74 90 45,1 54,9
Hasil  tersebut    menunjukkan  bahwa hasil  analisis  pada  pernyataan  mengenai tanggung  jawab  diperoleh  hasil  bahwa mayoritas  responden  menyatakan  baik (54,9%).
Hal ini berarti Bidan telah bertanggung  jawab  sesuai  dengan  peran dan  fungsi  Bidan  itu  sendiri  dalam Bidang kesehatan, Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan  masyarakat.  Berdasarkan  hal inilah,  Bidan  dituntut  untuk  selalu berusaha meningkatkan kemampuan sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanannya termasuk  pelayanan  keluarga  berencana dan  kesehatan  reproduksi.  Karena  hanya melalui  pelayanan  berkualitas  pelayanan yang  terbaik  dan  terjangkau  yang diberikan oleh Bidan.
Persepsi Persepsi insentif
Harga  untuk  jasa-  jasa  yang  telah diberikan  pekerja  dalam  pekerjaannya, dengan  kata  lain  persepsi  insentif merupakan pengganti atas jasa yang telah diberikan  pekerja  dalam  pekerjaannya. Persepsi  insentif/  upah  merupakan  faktor yang  sangat  penting  bagi  pegawai/ pekerja  karena  merupakan  sumber  utama kelangsungan hidupnya. Persepsi insentif/ upah  merupakan  hal  yang  vital  bagi pekerja,  karena  dengan  adanya  persepsi insentif karyawan mau bekerja.
Tabel 4.8. Persepsi insentif Bidan Dalam Pelayanan KB Pasca Persalinan
Pernyataan STS TS S SS N % N % N % N % Dana  KB  Pasca  Persalinan  yang saya  terima  kurang  sesuai  dengan harapan * 11 6,7 43  26,2 89 54,3  21  12,8 Perlu  ada  kenaikan  dana  untuk bidan  dalam  pelayanan  KB  Pasca persalinan pada jampersal* 11 6,7 16 9,8 102  62,2  35  21,3 Imbalan  yang  diterima  oleh  saya seharusnya lebih besar dari
petugas lain,
karena
saya
merupakan ujung tombak terdepan dalam pelayanan KB pasca persalinan* 32  19,5  87  53,0 40 24,4 5 3,0 Mendapatkan imbalan tinggi merupakan  harapan  saya  dalam memberikan pelayanan pada masyarakat* 11 9,1 65  44,5 73 39,6  15 6,7 Pengklaiman  dana  pelayanan  KB pasca  persalinan  pada  jampersal melalui  puskesmas  terlalu  berbelit * 10 6,1 52  31,7 90 54,9  12 7,3 Saya berusaha meningkatkan pencapaian  KB  pasca  persalinan pada jampersal untuk meningkatkan pendapatan * 6 3,7 61  37,2 81 49,4  16 9,8 Pengklaiman  dana  pelayanan  KB pasca  persalinan  pada  jampersal berlangsung lama * 32  19,5  98  59,8 29 17,7 5 3,0 Persepsi  insentif  yang  saya  terima sesuai dengan hasil kerja saya 7 4,3 60  36,6 89 54,3 8 4,9 Prosedur  pengklaiman  dana  di dinas kesehatan cukup rumit * 31  18,9  94  57,3 33 20,1 6 3,7
Keterangan:  STS=  sangat  Tidak  Setuju,  TS  =  Tidak  Setuju,  S  =  setuju,  SS  = sangat setuju, * = pernyataan negatif
Tabel  4.9.  Distribusi  Frekuensi  Persepsi  insentif  Bidan  Dalam  Pelayanan  KB  Pasca Persalinan  Pada  Program  Jampersal  Di  Puskesmas  Kabupaten  Lumajang Tahun 2012 (n = 164)
Persepsi insentif Responden N % Buruk Baik 58 106 35,4 64,6 Hasil  tersebut    menunjukkan  bahwa hasil  analisis  pada  pernyataan  mengenai persepsi  insentif  diperoleh  hasil  bahwa mayoritas  responden  menyatakan  baik (64,6%).
Jampersal merupakan program pemerintah, dimana biaya paket Jampersal  tersebut  sudah  ditetapkan  pula besarnya  oleh  pemerintah.  Oleh  karena itu  sistem  persepsi  insentif  dalam Jampersal  ini  adalah  berdasarkan  ikatan kerja  sama.    Persepsi  insentif/  upah merupakan  hal  yang  vital  bagi  pekerja,
karena  persepsi insentif merupakan dorongan utama seseorang untuk bekerja.

## Persepsi Teknis Supervisi
Supervisi dimaksudkan sebagai berbagai  tindakan  yang  dilakukan  untuk memastikan  sebagai  berbagai  tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa staf  pelaksana  melaksanakan  kegiatan secara  efektif  dan  menjadi  terampil bekerja. Bidan dalam memberikan pelayanan  dalam  mengimplementasikan program  maka  perlu  dilakukan  supervisi terhadap kinerja Bidan tersebut.
Tabel  4.10  Persepsi  Terhadap  Tehnik  Supervisi  Bidan  Dalam  Pelayanan  KB  Pasca
Persalinan Pernyataan TP KK SR SL N % N % N % N % Dinas Kesehatan memantau pelaksanaan KB pasca persalinan pada jampersal 2 2,2 32  19,5  46  28,0  84  51,2 IBI membantu memberikan solusi pada permasalahan dalam pelayanan KB pasca persalinan pada jampersal 45  27,4  60  36,6  37  22,6  22  13,4 Laporan pelayanan KB pasca persalinan pada jampersal tidak disupervisi oleh Dinas Kesehatan * 49  29,9  55  33,5  29  17,7  31  18,9 Dinas Kesehatan memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana untuk pelayanan KB pasca persalinan pada jampersal 1 0,6 42  25,6  65  39,6  56  34,1 Kepala BP KB tidak melakukan pengawasan terhadap peningkatan akses dan kualitas KB pasca persalinan pada jampersal 54  32,9  60  36,6  34  20,7  16 9,8 Adanya kunjungan/ survey lapangan dari Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi pelayanan 5 3,0 69  42,1  67  40,9  23  14,0
program KB pasca persalinan pada jampersal Kepala Puskesmas tidak melakukan evaluasi pencapaian KB Pasca persalinan pada jampersal di wilayah kerjanya * 62  37,8  65  39,6  27  16,5  10 6,1 Kepala Puskesmas melakukan pembinaan terkait pelaksanaan program dan kegiatan KB pasca persalinan pada jampersal 15 9,1 48  29,3  65  39,6  36  22,0 Bidan Koordinator mensupervisi ketersediaan alat kontrasepsi di tempat pelayanan KB pasca persalinan pada jampersal 10 6,1 27  16,5  58  35,4  69  42,1 IBI melakukan evaluasi Kualitas pelayanan KB pasca persalinan pada jampersal yang dilakukan oleh Bidan 54  32,9  44  26,8  37  22,6  29  17,7 Kepala Puskesmas memantau pencapaian KB pasca persalinan pada jampersal yang berada diwilayah kerjanya 16 9,8 42  25,6  64  39,0  42  25,6 Pada saat supervisi IBI memberikan petunjuk pelayanan KB pasca persalinan pada jampersal kepada Bidan 54  32,9  42  25,6  45  27,4  23  14,0 Kepala Puskesmas mengupayakan penyelesaian masalah yang ditemukan pada saat supervisi pencatatan dan pelaporan pelaksanaan KB pasca persalinan pada jampersal 9 5,5 37  22,6  65  39,6  53  32,3
Ket: TP = Tidak Pernah, KK = Kadang- kadang, SR = Sering, SL = Selalu, * = pernyataan negatif
Tabel  4.11.  Distribusi  Frekuensi  Persepsi  Tehnik  Supervisi  Bidan  Dalam  Pelayanan
KB  Pasca  Persalinan  Pada  Program  Jampersal  Di  Puskesmas  Kabupaten Lumajang Tahun 2012 (n = 164) Persepsi Teknis  Supervisi Responden N % Buruk Baik 62 102 37,8 62,2
Hasil  tersebut    menunjukkan  bahwa hasil  analisis  pada  pernyataan  mengenai teknis  supervisi  diperoleh  hasil  bahwa Bidan  sebagai  responden  menyatakan baik  sebesar  (62,2%).  Supervisi  juga merupakan  jembatan  antara  kualitas kepemimpinan dan teknik- teknik
manajemen.  Supervisi  berbeda  dengan inspeksi,  dalam  arti  supervisi  memberi dukungan  kepada  staf  yang  sedang disupervisi. Dukungan yang harus diberikan apabila diperlukan dapat berupa pemahaman  tujuan  dari  program,  cara melaksanakan  tugas  atau  hubungan  antar manusia. Kegitan  supervisi  bertujuan
untuk melakukan evaluasi dari pelayanan yang  dilakukan  oleh  Bidan.    Hal  ini sesuai  dengan  tujuan  dari  supervisi  yaitu untuk  memantau  secara  langsung  dan mengikuti  perkembangan  setiap  kegiatan dan  sekaligus  memberikan  pembinaan dan bantuan teknis.
Kegiatan supervisi yang dilaksanakan dimaksudkan  agar  pelaksanaan  program KB  pasca  persalinan  pada  program Jampersal  sesuai  dengan  rencana  dan masalah  di  lapangan  dapat  dipecahkan serta mencapai tujuan dan sasaran.
Persepsi Kebijakan Administratif
Administrasi dan kebijakan pelaksanaan  KB  pasca  persalinan  pada
Jampersal adalah tanggapan Bidan mengenai  program-  program/  kebijakan pemerintah terhadap pelayanan KB pasca persalinan pada program Jampersal untuk pencapaian  sasaran  atau  tujuan,  yang dibuat oleh pimpinan (dinkes dan BP KB kabupaten  lumajang)    yang  dapat dilaksanakan  dan  diawasi  yang,  seperti: format laporan, aturan pendokumentasian,  serta  hal-  hal  lain yang  ditetapkan  baik  secara  formal  atau informal  yang  dibuat  sesuai  dengan prosedur pelayanan KB pasca persalinan.
Tabel 4.12.   Persepsi Terhadap Kebijakan Administratif Bidan Dalam Pelayanan KB
Pasca Persalinan Pernyataan TP KK SR SL N % N % N % N % BP KB melakukan kemitraan strategis pelaksanaan KB pasca persalinan pada jampersal dengan Dinas Kesehatan 6 3,7 46  28,0  60  36,6  52  31,7 Dinas Kesehatan menyusun petunjuk pelaksanaan pelayanan KB pasca persalinan pada jampersal 7 4,3 27  16,5  63  38,4  67  40,9 Dinas Kesehatan menyusun SOP (standar operasional prosedur) KB pasca persalinan pada jampersal 7 4,3 27  16,5  64  39,0  66  40,2 Kepala Puskesmas membuat penetapan waktu penyusunan pencatatan dan pelaporan pencapaian KB pasca persalinan pada jampersal* 11 6,7 44  26,8  64  39,0  45  27,4 Dinas Kesehatan membuat pedoman tata cara pelaksanaan pencatatan  dan pelaporan pelayanan KB pasca persalinan pada jampersal 14 8,5 23  14,0  70  42,7  57  34,8 BP KB membuat pengembangan materi KIE melalui berbagai media kepada masyarakat tentang pelayanan KB pasca persalinan pada jampersal 27  16,5  54  32,9  51  31,1  32  19,5 Dinas Kesehatan mensosialisasikan Prosedur jaminan pembiayaan KB pasca persalinan pada  jampersal 5 3,0 26  15,9  72  43,9  61  37,2 BP KB membuat persiapan pelaksanaan survilance pasca pemasangan (SPP) 33  20,1  64  39,0  32  19,5  35  21,3
Dinas Kesehatan menyediakan register dan lembar persetujuan tindakan medis (informed consent) 14 8,5 25  15,2  61  37,2  63  38,4 Kepala Puskesmas membuat target pencapaian KB pasca persalinan pada jampersal di wilayah kerjanya 19  11,6  44  26,8  55  33,5  46  28,0 Dinas Kesehatan melakukan kerja sama dengan BP KB dalam pelaksanaan program KB pasca persalinan pada Jampersal 7 4,3 22  13,4  69  42,1  66  40,2
Ket: TP = Tidak Pernah, KK = Kadang- kadang, SR = Sering, SL = Selalu, * = pernyataan negatif
Tabel  4.13.    Distribusi  Frekuensi  Persepsi  Kebijakan  Administratif  Bidan  Dalam
Pelayanan  KB  Pasca  Persalinan  Pada  Program  Jampersal  Di  Puskesmas Kabupaten Lumajang Tahun 2012 (n = 164) Persepsi Kebijakan Administratif Responden N % Buruk Baik 54 110 32,9 67,1
Hasil  tersebut    menunjukkan  bahwa hasil  analisis  pada  pernyataan  mengenai persepsi terhadap kebijakan  administratif diperoleh  hasil  bahwa  Bidan  sebagai responden  menyatakan  baik    (67,1%).
Komisi pendidikan administrasi
kesehatan  AS  (1974),  pada  administrasi kesehatan menyangkut: perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, pengawasan,  pengordinasian,  penilaian terhadap sumber, tata cara dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan terhadap kesehatan, Perawatan,
kedokteran,  serta  lingkungan  yang  sehat dengan jalan menyediakan dan menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang ditujukkan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat.
Persepsi baik dalam kebijakan administratif  karena  memang  belum  ada kebijakan  yang  spesifik  untuk  KB  pasca persalinan  pada  program  Jampersal  di Kabupaten  Lumajang.  Yang  ada  masih kebijakan  tentang  KB  secara  umum, tetapi  responden  menganggap  bahwa kebijakan tersebut sama dengan kebijakan  dalam  pelayanan  KB  pasca
persalinan.  Sehingga  persepsi  responden mengenai  kebijakan  administratif  baik meskipun kenyataannya kebijakan administratif  untuk  KB  pasca  persalinan di Kabupaten Lumajang belum ada.
Deskripsi Responden Tentang Kompetensi Kompetensi Bidan adalah
kemampuan dan karakteristik yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan  sikap  perilaku  yang  harus  dimiliki seorang  Bidan  dalam  melaksanakan praktek  kebidanan  pada  berbagai  tatanan pelayanan  kesehatan,  secara  aman  dan bertanggung jawab sesuai dengan standar sebagai  syarat  untuk  dianggap  mampu oleh masyarakat.
Tabel 4.14.   Kompetensi Bidan Dalam Pelayanan KB Pasca Persalinan
Pertanyaan Benar N % KIE tentang KB pasca persalinan dimulai sejak ANC 120 73,2 Waktu  pemasangan  KB  pasca  persalinan  adalah  segera  setelah melahirkan – 42 hari setelah persalinan 157 95,7 Pelatihan yang pernah saya ikuti diantaranya adalah CTU 110 67,1 Tujuan  KB  pasca  persalinan  adalah  meningkatkan  pelayanan KB pasca persalinan 121 73,8 KB  pasca  persalinan  diarahkan  pada  penggunaan  kontrasepsi jangka panjang 135 82,3 Tindakan awal pada pemasangan alkon adalah anamnesa 137 83,5 Penanganan  komplikasi  dan  kegagalan  akibat  pemakaian  alkon yaitu dengan merujuk pada pelayanan tingkat lanjutan 148 90,2 Pokok-  pokok  pelaksanaan  KB  dalam  Jampersal  salah  satunya adalah KIE kepada masyarakat tentang KB dalam Jampersal 155 94,5 Pembuatan laporan KB  pasca persalinan dalam Jampersal  yaitu setiap triwulan 103 62,8 Pelayanan KB pasca persalinan yang diberikan pada klien harus memenuhi  SOP (standar operasional prosedur) 157 95,7 Tabel  4.15.        Distribusi  Frekuensi  Kompetensi  Bidan  Dalam  Pelayanan  KB  Pasca Persalinan  Pada  Program  Jampersal  Di  Puskesmas  Kabupaten Lumajang Tahun 2012 (n = 164) Kompetensi Responden N % Buruk Baik 47 117 28,7 71,3
Hasil  tersebut    menunjukkan  bahwa hasil  analisis  pada  pernyataan  mengenai kompetensi  Bidan  diperoleh  hasil  bahwa Bidan  sebagai  responden  menyatakan baik  (71,3%).
Di  dalam  lingkup  praktik  kebidanan, kompetensi  Bidan  sebagaimana  tertuang dalam  buku  kompetensi  Bidan  Indonesia meliputi  pengetahuan,ketrampilan  dan sikap  prilaku  yang  harus  dimiliki  oleh seorang  Bidan  dalam  melaksanakan praktek  pelayanan  KB  pasca  persalinan Jampersal.  Kompetensi  ini  dianggap
sebagai ukuran maksimum dalam mengategorikan  suatu  pekerjaan  atau jabatan  dilaksanakan  secara  efektif  dan efisien dengan kata lain pekerja dikatakan kompeten  apabila  mampu  melaksanakan proses  kerja  secara  benar  sesuai  dengan kompetensi  yang  dipersyaratkan  oleh pekerjaan  atau  jabatannya.  Dalam  hal  ini kompetensi Bidan perlu terus ditingkatkan  baik  melalui  pendidikan ataupun pelatihan sehingga dalam pemberian pelayanan KB pasca persalinan pada Jampersal semakin baik.

## Analisis Bivariat
1. Hubungan  persepsi  terhadap  pekerjaan  itu  sendiri  dengan  motivasi  Bidan  dalam pelayanan KB pasca persalinan pada program Jampersal Tabel 4.16.  Tabulasi Silang Persepsi Terhadap Pekerjaan Dengan Motivasi Bidan
Dalam Pelayanan KB Pasca Persalinan Pada Program Jampersal Di Puskesmas Kabupaten Lumajang Tahun 2012 (n=164)
Persepsi terhadap Pekerjaan Motivasi Bidan Total Tinggi Rendah N % N % n % Baik 46 48,4 49 52,6 95 100 Buruk 26 37,7 43 62,3 69 100 X 2 = 1,872 nilai p= 1,171
Pada  tabel  4.16  terlihat  bahwa responden  yang  memiliki  motivasi  tinggi dan  persepsi  terhadap  pekerjaan  baik lebih  besar  (48,4%)  dari  pada  yang memiliki  motivasi  tinggi  dan  persepsi terhadap pekerjaan buruk (37,7%).
Berdasarkan hasil uji statistik Chi square diperoleh nilai  p =  0,171 (>0.05). Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  secara statistik  tidak  ada  hubungan  antara persepsi  terhadap  pekerjaan  dengan motivasi  Bidan  dalam  pelayanan  KB pasca persalinan pada program Jampersal. Bila dilihat dari arah hubungannya cenderung positif.
Jampersal adalah jaminan
pembiayaan  pelayanan  persalinan  yang meliputi pemeriksaan kehamilan,
petolongan  persalinan,  pelayanan  nifas termasuk  pelayanan  KB  dan  pelayanan bayi baru lahir.
Dikeluarkannya
Jampersal  ini  dilatarbelakangi  bahwa untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  hidup sehat  bagi  seluruh  penduduk  termasuk
penduduk  miskin  dan  tidak  mampu, pemerintah  bertanggung  jawab  atas ketersediaan  sumber  daya  di  Bidang kesehatan  yang  adil  dan  merata  bagi seluruh  masyarakat  untuk  memperoleh derajat kesehatan yang setinggi- tingginya.
Hezberg  menyatakan  pekerjaan  yang diberikan  kepada  karyawan  menetukan sikap  karyawan  tentang  pekerjaan  yang mereka lakukan. Berdasarkan hal tersebut diketahui  bahwa  Jampersal  merupakan program  pemerintah  sedangkan  tugas Bidan  adalah  hanya  sebagai  pelaksana dalam  memberikan  pelayanan  KB  pasca persalinan  pada  Jampersal.  Sehingga persepsi  terhadap  pekerjaan  Bidan  dalam pelayanan  KB  pasca  persalinan  pada Jampersal  tidak  mempunyai  hubungan dengan  motivasi  Bidan  dalam  pelayanan KB pasca persalinan.
2. Hubungan tanggung jawab dengan  motivasi  Bidan  dalam pelayanan  KB  pasca  persalinan pada program Jampersal
Tabel  4.17.    Tabulasi  Silang  Tanggung  Jawab  Dengan  Motivasi  Bidan  Dalam
Pelayanan  KB  Pasca  Persalinan  Pada  Program  Jampersal  Di Puskesmas Kabupaten Lumajang Tahun 2012 (n=164) Tanggung Jawab Motivasi Bidan Total Tinggi Rendah N % N % n % Baik 48 53,3 42 46,7 90 100 Buruk 24 32,4 50 67,6 74 100 X 2 = 7,203 nilai p= 0,007
Pada  tabel  4.17  terlihat  bahwa responden  dengan  motivasi  tinggi  dan tanggung jawab baik lebih besar (53,3%) dari  yang  memiliki  motivasi  tinggi  dan tanggung jawab buruk (32,4%).
Berdasarkan hasil uji statistik nilai p =  0.007  (<0.05)  yang  artinya  terdapat
hubungan  antara  tanggung  jawab  dengan dengan  motivasi  Bidan  dalam  pelayanan KB  pasca  persalinan  pada  program Jampersal. Bila dilihat dari arah hubungannya cenderung positif.
Setiap Bidan mempunyai
wewenang  untuk  melakukan  pekerjaan dan setiap wewenang diikuti pertanggung
jawaban.  Setiap  pekerjaan  harus  dapat memberikan  pertanggung  jawaban  yang sesuai  dengan  wewenang,  makin  kecil wewenang  makin  kecil  pula  pertanggung jawaban, begitu pula sebaliknya.
Praktik kebidanan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan  oleh  Bidan  kepada  klien (individu,  masyarakat  dan  keluarga) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
Asuhan kebidanan adalah  penerapan  fungsi,  kegiatan  dan tanggung jawab Bidan dalam memberikan pelayanan kepada klien yang
mempunyai  kebutuhan  dan  atau  masalah kebidanan  meliputi  masa  kehamilan, persalinan,  nifas,  bayi  dan  KB  termasuk kesehatan  reproduksi  perempuan  serta pelayanan kesehatan masyarakat, berdasarkan hal tersebut kegiatan pelayanan  KB  pasca  persalinan  pada program Jampersal merupakan salah satu bentuk  tanggung  jawab  Bidan  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  di Bidang  kesehatan,  sehingga  hal  ini mampu mendorong motivasi Bidan untuk melaksanakan  kegiatan  pelayanan  KB pasca persalinan.
3. Hubungan  persepsi    insentif  dengan  motivasi  Bidan  dalam  pelayanan  KB  pasca persalinan pada program Jampersal
Tabel  4.18.  Tabulasi  Silang  Persepsi  insentif  Dengan  Motivasi  Bidan  Dalam Pelayanan  KB  Pasca  Persalinan  Pada  Program  Jampersal  Di Puskesmas Kabupaten Lumajang Tahun 2012 (n=164) Persepsi Persepsi insentif Motivasi Bidan Total Tinggi Rendah N % N % N % Baik 47 44,3 59 55,7 106 100 Buruk 25 43,1 33 56,9 58 100 X 2 = 0,023 nilai p= 0,879 Pada  tabel  4.18  terlihat  bahwa responden  dengan  motivasi  tinggi    dan persepsi insentif baik lebih besar (44,3%) dari yang bermotivasi tinggi dan persepsi insentif buruk (43,1%).
Berdasarkan  hasil  uji  statistik dimana  nilai  p =  0.879  (>0,05)  yang artinya  tidak  terdapat  hubungan  antara persepsi  insentif  dengan  motivasi  Bidan dalam  pelayanan  KB  pasca  persalinan pada program Jampersal. Bila dilihat dari arah hubungannya cenderung positif.
Pengelolaan persepsi insentif merupakan  kegiatan  yang  sangat  penting
dalam  membuat  karyawan  merasa  puas dalam pekerjaannya. Dengan kompensasi karyawan dapat menciptakan dan mempertahankan produktivitas.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa persepsi  insentif  tidak  berhubungan dengan  motivasi  Bidan.  berdasarkan jawaban  responden  yang  sebagian  besar setuju  perlu  ada  kenaikan  dana  untuk Bidan  dalam  pelayanan  KB  pasca persalinan  namun  secara  teknis  sistem kebijakan  tentang  pendanaan  KB  pasca persalinan untuk Bidan, terangkum dalam paket pendanaan Jampersal.
4. Hubungan  persespi  teknis  supervisi  dengan  motivasi  Bidan  dalam  pelayanan  KB pasca persalinan pada program Jampersal
Tabel  4.19.  Tabulasi  Silang  Persepsi  Teknis  Supervisi  Dengan  Motivasi  Bidan Dalam Pelayanan KB Pasca  Persalinan Pada Program Jampersal Di Puskesmas Kabupaten Lumajang Tahun 2012 (n=164)
Persepsi Teknis Supervisi Motivasi Bidan Total Tinggi Rendah N % N % n % Baik 52 51,0 50 49,0 102 100 Buruk 20 32,3 42 67,7 62 100 X 2 = 5,488 nilai p= 0,019
Pada  tabel  4.19  diketahui  bahwa responden  dengan  motivasi  tinggi  dan persepsi tehnik supervisi baik lebih besar (51,0%) dari yang bermotivasi tinggi dan persepsi teknis supervisi buruk (32,3%).
Berdasarkan  hasil  uji  statistik dimana  nilai  p =  0.019  (<0,05)  yang artinya terdapat hubungan antara persepsi teknis  supervisi  dengan  motivasi  Bidan dalam  pelayanan  KB  pasca  persalinan pada program Jampersal. Bila dilihat dari arah hubungannya cenderung positif.
Kegiatan supervisi
berhubungan dengan  motivasi  Bidan  dalam  pelayanan KB  pasca  persalinan  pada  program Jampersal,  hal  ini  dikarenakan  Kegiatan supervisi  dilakukan  dengan  tujuan  untuk memberi keterangan sebanyak-
banyaknya  kepada  bawahan,  memenuhi keinginan  bawahan, memberi  ijin karyawan melakukan kegiatan dan mengambil  keputusan  sendiri  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  peraturan, memberi  pendapat  karyawan,  melakukan peraturan tidak baku, memberi kesempatan  kepada bawahan  untuk menafsirkan  dan  melaksanakan  perintah- perintah  yang  diberikan,  konsekuen dalam melaksanakan peraturan, memperjuangkan  kepentingan  karyawan dan tidak mendiskriminasi karyawan.
5. Hubungan persepsi kebijakan
administratif  dengan  motivasi  Bidan dalam  pelayanan  KB  pasca  persalinan pada program Jampersal Tabel  4.20.  Tabulasi  Silang  Perspsi  Kebijakan  Administratif  Dengan  Motivasi
Bidan  Dalam  Pelayanan  KB  Pasca  Persalinan  Pada  Program Jampersal Di Puskesmas Kabupaten Lumajang Tahun 2012 (n=164) Persepsi Kebijakan Administratif Motivasi Bidan Total Tinggi Rendah N % N % n % Baik 55 50,0 55 50,0 110 100 Buruk 17 31,5 37 68,5 54 100 X 2 = 5,043 nilai p= 0,025
Berdasarkan  tabel  4.20  diperoleh bahwa  responden  dengan  motivasi  tinggi dan  persepsi kebijakan administratif baik lebih besar (50,0%) dari yang bermotivasi tinggi dan persepsi
kebijakan administratif buruk (31,5%).
Berdasarkan  hasil  uji  statistik dimana  nilai  p =  0.025  (<0,05)  yang artinya terdapat hubungan antara persepsi kebijakan  administratif  dengan  motivasi Bidan  dalam  pelayanan  KB  pasca persalinan  pada  program  Jampersal.  Bila
dilihat  dari  arah  hubungannya  cenderung positif.
Kebijakan  administratif  sebenarnya sangat  penting  bagi  Bidan,  dokumentasi kebidanan  sangat  penting  bagi  Bidan dalam  memberikan  asuhan  kebidanan, karena  asuhan  kebidanan  yang  diberikan kepada  klien  membutuhkan  pencatatan dan  pelaporan  yang  dapat  digunakan sebagai  acuan  untuk  evaluasi  program sehingga bisa dicari solusi untuk permasalahan  yang ada,  dalam penelitian ini  kebijakan  administratif  mempunyai hubungan dengan motivasi Bidan, hal ini
disebabkan bahwa
kebijakan administratif  merupakan  pedoman  bagi Bidan  dalam  melaksanakan  pelayanan KB pasca persalinan pada Jampersal. 8-9
6. Hubungan  kompetensi  dengan  motivasi  Bidan  dalam  pelayanan  KB  pasca  persalinan pada program Jampersal
Tabel 4.21.  Tabulasi Silang Kompetensi Dengan Motivasi Bidan Dalam Pelayanan
KB  Pasca  Persalinan  Pada  Program  Jampersal  Di  Puskesmas Kabupaten Lumajang Tahun 2012 (n=164) Kompetensi Motivasi Bidan Total Tinggi Rendah N % N % n % Baik 55 47,0 62 53,0 117 100 Buruk 17 36,2 30 63,8 47 100 X 2 = 1,599 nilai p= 0,206
Berdasarkan  tabel  4.21  diketahui bahwa  responden  dengan  motivasi  tinggi dan  kompetensi baik lebih besar (47,0%) dari yang bermotivasi tinggi dan berkompetensi buruk (36,2%).
Berdasarkan  hasil  uji  statistik dimana  nilai  p =  0.206  (>0,05)  yang artinya  tidak  terdapat  hubungan  antara kompetensi dengan motivasi Bidan dalam pelayanan  KB  pasca  persalinan  pada program  Jampersal.  Bila dilihat dari arah hubungannya cenderung positif.
Mc  Clelland  (1993)  menyatakan bahwa  kompetensi  adalah  kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam sebuah  pekerjaan  menurut  standar  yang telah ditetapkan, dan merupakan karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam  mengerjakan  suatu  pekerjaan  atau situasi.  Kompetensi  ini  dianggap  sebagai ukuran maksimum dalam mengategorikan  suatu  pekerjaan  atau jabatan  dilaksanakan  secara  efektif  dan efisien dengan kata lain pekerja dikatakan kompeten  apabila  mampu  melaksanakan proses  kerja  secara  benar  sesuai  dengan kompetensi  yang  dipersyaratkan  oleh pekerjaan atau jabatannya.
Salah  satu  unsur  dalam  kompetensi adalah pengetahuan. Kompetensi merupakan  cerminan  dari  kemampuan profesionalisme petugas/ karyawan dalam
melaksanakan  fungsinya. 40 Kompetensi dalam  penelitian  ini  tidak  berhubungan dengan  motivasi  kerja  Bidan,  hal  ini didukung  dengan  data  yang  diperoleh bahwa  pengalaman  kerja  ataupun  masa kerja  dalam  penelitian  ini  sebagian  besar adalah    10  –  20    tahun    (43,9%)  serta hampir seluruh responden dapat menjawab  pertanyaan  pada  kuesioner dengan benar, hal ini berarti bahwa Bidan sudah  mempunyai  kompetensi  yang  baik dalam  melaksanakan  tugasnya  sehingga dalam  pelayanan  KB  pasca  persalinan pada  program  Jampersal  sudah  tidak berpengaruh  lagi  terhadap  motivasi  kerja Bidan.

## Analisis Multivariat
Berdasarkan hasil uji logistik bivariat yang  mempunyai  nilai  p  <  0,25  adalah variabel  tanggung  jawab  (nilai  p  = 0,008),  persepsi  supervisi  (nilai  p  = 0,020),  persepsi  kebijakan  administratif (nilai p = 0,026).
Langkah  analisis  berikutnya  adalah uji  pengaruh  untuk  mengetahui  pengaruh bersama-sama  (tanggung  jawab,  persepsi supervisi, persepsi kebijakan administratif)  terhadap  motivasi  bidan dalam  pelayanan  KB  pasca  persalinan pada program jampersal
Pada  penelitian  ini  analisis  data  yang digunakan  adalah  dengan  uji  regresi logistik.  Melalui  uji  tersebut  diharapkan
dapat  diperoleh  model  regresi  yang  baik yang  mampu  menjelaskan  variabel  yang berpengaruh  terhadap  motivasi  Bidan
dalam  pelayanan  KB  pasca  persalinan Jampersal.
Tabel  4.22.  Hasil  Analisis  Multivariat  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Motivasi Bidan Dalam Pelayanan KB pasca Persalinan Pada Program Jampersal Di Puskesmas kabupaten Lumajang tahun 2012 Variabel Sig Keterangan Tanggung jawab 0,025  Berpengaruh Teknis supervise 0,098  Tidak Berpengaruh Kebijakan administrative 0,076  Tidak Berpengaruh
Dari  hasil  uji  multivariat  pada  tabel 4.22  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  satu variabel bebas yaitu tanggung jawab yang paling  berpengaruh  pada  variabel  terikat yaitu  motivasi  Bidan  dalam  pelayanan KB  pasca  persalinan  pada  program Jampersal  dibandingkan  dengan  variabel lainnya  yaitu  persepsi    pekerjaan  dan teknis supervisi.
Berdasarkan  teori  dua  faktor  yang dikemukakan oleh Hezberg bahwa tanggung  jawab  merupakan  salah  satu faktor intrinsik dalam motivasi.
Kontribusi  utama  pada  teori  ini  adalah meningkatkan kepekaan pimpinan organisasi terhadap fakta bahwa memperlakukan anggota organisasi
secara baik semata belumlah cukup untuk memotivasi mereka.
Hal    ini  tentunya  bila  dapat  diolah dengan baik maka dapat memaksimalkan pencapaian  KB  pasca  persalinan  pada program Jampersal di Puskesmas Kabupaten  Lumajang.  Oleh  karena  itu perlu  dilakukan  berbagai  upaya  kegiatan dalam  pelaksanaan  Jampersal  sehingga dapat  meningkatkan  motivasi  Bidan dalam  pelaksanaan  pelayanan  KB  pasca persalinan  pada  program  Jampersal.  Hal itu  diperkuat  dari  hasil  penelitian  bahwa terkait  tanggung  jawab  sebagian  besar responden menyatakan selalu memberikan  pelayanan  KB    pasca persalinan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku dan  selalu  melakukan  follow  up  pasca pemasangan alkon pada klien Jampersal.
Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel  bebas  yang  tidak  berpengaruh terhadap variabel terikat pada uji multivariat, yaitu persepsi tehnik supervisi, hal ini terkait dengan kondisi di
Kabupaten Lumajang
belum dilaksanakan supervisi yang secara khusus  untuk  pelaksanaan  KB  pasca persalinan  dalam  Jampersal,  kegiatan supervisi  yang ada masih untu pelayanan KB  secara  umum.  Padahal  supervisi merupakan  suatu  upaya  pembinaan  dan pengarahan  untuk  meningkatkan  gairah dan prestasi kerja.
Variabel  bebas  yang  juga  tidak berpengaruh  adalah  persepsi  kebijakan administratif,  Kebijakan  administratif organisasi  merupakan  salah  satu  wujud umum  rencana-  rencana  tetap  dari  fungsi perencanaan (planning) dalam
menejemen.  Kebijaksanaan  merupakan batas  bagi  keputusan,  menentukan  apa yang dapat dibuat dan menutup apa yang tidak  dapat  dibuat.  Dengan  cara  ini, kebijaksanaan  menyalurkan  pemikiran para  anggota  organisasi  agar  konsisten dengan  tujuan  organisasi. Tetapi  pada persepsi  kebijakan  administratif  sebagian besar  responden  menyatakan  kadang- kadang  BP  KB  membuat  persiapan pelaksanaan survilance pasca pemasangan.  Di  Kabupaten  Lumajang belum  ada  kebijakan  yang  mengatur mengenai  hal-  hal  yang  terkait  dengan pelaksanaan pelayanan KB pasca persalinan  seperti:  format  pencatatan  dan pelaporan serta supervisi.
Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa baik tidaknya motivasi  Bidan  dalam  pelayanan  KB
Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Bidan………………………..Herlidian Putri, Hal. 115 - 133
pasca persalinan pada program Jampersal dipengaruhi  oleh  tanggung  jawab  yang dimiliki Bidan dalam memberikan pelayanan.
Tanggung  jawab  pada  keberhasilan program  ini  tidak  hanya  semata-  mata menjadi  beban  Bidan.  Perlu  adanya dukungan dari stakeholder untuk menumbuhkan  dukungan  para  penentu kebijakan  dalam  pelayanan  KB  pasca persalinan pada program Jampersal.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat diperoleh  kesimpulan  bahwa:  sebagian besar responden mempunyai usia 20 - 35 tahun (54,9%), pendidikan D III (78,7%),  dan  masa  kerja  >  10  tahun
(57,9%).  Pada  penelitian  ini  terdapat beberapa variabel bebas yang berkategori baik diantaranya adalah: persepsi terhadap  pekerjaan  (57,9%),  tanggung jawab (32,3%), persepsi insentif (64,6%), persepsi tehnik supervisi (62,2%), persepsi  kebijakan  administratif  (67,1%), kompetensi  (71,3%).  Disamping  itu terdapat  satu  variabel  terikat  yang berkategori rendah yaitu: motivasi
(56,1%)
Variabel  yang  berhubungan  dengan
motivasi adalah tangung jawab (nilai p = 0,007), persepsi teknis supervisi (nilai p = 0,019), dan persepsi kebijaka administratif (nilai p = 0,025). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan motivasi Bidan  dalam  pelayanan  KB  pasca persalinan  pada  program Jampersal adalah  persepsi  terhadap  pekerjaan  (nilai p  =  1,171),  persepsi  insentif  (nilai  p  = 0,879)  dan  kompetensi  (nilai  p  =  0,206), serta hasil variabel bebas yang berpengaruh  terhadap  variabel  terikat yaitu tanggung jawab nilai p = 0,025 (p < 0,05).
Saran
1. Bagi  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Lumajang
a. Menyediakan format pelaporan yang  khusus  mengenai  KB  pasca persalinan.
b. Pelaksanaan supervisi
dan merencanakan  pengadaan  tenaga untuk melaksanakan supervisi tersebut.
c. Mempermudah proses pengklaiman dana pelayanan KB pasca persalinan pada program Jampersal.
d. Melakukan supervisi laporan
pelayanan  KB  pasca  persalinan pada Jampersal
2. Bagi Puskesmas di Kabupaten Lumajang a. Mengupayakan penyelesaian
masalah  yang  ditemukan  pada pelaksanaan  KB  pasca  persalinan pada  program  Jampersal  dengan melakukan pertemuan dalam forum diskusi  dengan  melibatkan  Bidan yang ada dalam wilayah Puskesmas dan Bidan koordinator.
b. Kepala Puskesmas membuat
penetapan  peraturan  secara  tertulis waktu penyusunan pelaporan pencapaian  KB  pasca  persalinan pada program Jampersal per triwulan.
c. Kepala  puskesmas memberikan umpan balik hasil supervisi melalui rapat  puskesmas  dengan  bidan  di wilayah Puskesmas.
d. Membuat  rencana  kebutuhan  alat dan obat kontrasepsi yang diperlukan  untuk  pelayanan  KB pasca  persalinan  pada  jampersal  di Puskesmas
3. Bagi BP KB
a. Mengadakan pertemuan untuk sosialisasi  pada  bidan  pemberi layanan  KB  pasca  persalinan  pada program jampersal mengenai, kebijakan  administratif  tentang  KB pasca persalinan jampersal.
b. Melakukan kunjungan/ survey lapangan ke tempat pemberi layanan  KB  pasca  persalinan  pada jampersal  seperti  Puskesmas,  Pustu dan Poskesdes.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia. SDKI 2012 . Samarinda: Bappeda Kota Samarinda; 2011. Andrian. Manusia  dan  Tanggung  Jawab . Jakarta:  Bagus  Pemuda  Indonesia;
2011.
Arikunto. Prosedur  Penelitian .  Jakarta: Rineka Cipta; 2005.
Azwar. Reliabilitas dan Validitas .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2000.
BKKBN. Cakupan  KB  Awal  2010 . Jateng: BKKBN; 2010.
BKKBN. Materi  Dasar  Promosi  KB
Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
Jakarta: Direktorat
Kelangsungan  Hidup  Ibu,  Bayi  dan Anak; 2010. BKKBN. Pedoman  Pelayanan  Keluarga
Berencana Dalam Jampersal . Jakarta:  Direktorat  Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak; 2011. Kemenkes  RI. Juknis  Jampersal .  jakarta; 2011.
BKKBN. Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan KB Pasca Persalinan  Dan  Pasca  Keguguran .
Jakarta:  Direktorat  Kelangsungan
Hidup Ibu, Bayi dan Anak; 2010.
Danim. Motivasi,  Kepemimpinan  dan Efektivitas Kelompok . Jakarta: Rineka Cipta; 2004. Dessler. Manajemen Sumber Daya Manusia . 7 ed. Jakarta: Prenhallindo;
1998.
Fais. Mananjemen  Pelayanan  Kesehatan Serta  Kebidanan .  Jakarta:  Salemba Medika; 2009.
Fuad. Human  Resources  Development . Jakarta: PT Grasindo; 2009.
IBI. Program  Bidan  Delima .  Jakarta:  PP IBI; 2005.
Kemenkes  RI. Kesehatan  Ibu .  Jakarta: Kemenkes RI; 2011.
Kemenkes  RI. Buku  saku  Jaminan Persalinan (Jampersal) . Jakarta: Direktorat Bina Kesehatan Ibu; 2011.
Kusumaningrum. Faktor-  faktor  Yang
Mempengaruhi Pemilihan Jenis
Kontrasepsi  Yang  Digunakan  Pada
Pasangan  Usia  Subur .  Semarang: FK Undip; 2009. Mangkunegara. Evaluasi  Kinerja  SDM . Bandung: Refina Aditama; 2005. Nursalam. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan .  Surabaya:  Salemba Medika; 2003.
Robbins. Perilaku  Organisasi .  12  ed. Jakarta: Salemba Empat; 2008.
Samsudin. Manajemen  Sumber  Daya Manusia .  Bandung:  Pustaka  Setia; 2006.
Sastroasmoro. Dasar-  dasar  Metodologi
Penelitian Klinis . Jakarta: CV Sagung Setu 2006. Setiawan. Metodologi Penelitian
Kebidanan  D  III,  D  IV,  S1,  dan  S2.
Nuha  Medika .  Yogyakarta:  Nuha
Medika; 2010. Siagian. Manajemen Sumber Daya Manusia.  Bandung:  Refina  Aditama; 2005.
Sudarmanto. Kinerja dan Pengembangan SDM .  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar;
2009.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif . Bandung: Alfabeta; 2008.
Sugiyono. Statistik  Untuk  Penelitian . Bandung: Alfabeta; 2006.
Suyanto. Riset  Kebidanan  Metodologi dan  Aplikasi .  Bandar  Lampung: Mitra Cendekia; 2008.
Syarief. Kebijakan BKKBN Dalam Peningkatan  Kesertaan  Masyarakat Ber- KB . Jakarta: BKKBN; 2010. Taufiqurrahman. Ibu  Bersalin  Dengan Biaya  Jaminan  Persalinan  (jampersal) Wajib Ikut KB Pasca Persalinan . Jakarta: Tribun Lampung; 2011.
Thoha. Ilmu Administrasi Negara . Jakarta: PT Raja Grafindo; 2005.
Wikipedia. Wewenang  dan  Tanggung Jawab . Jakarta: Media Wiki; 2011.