Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK: SUATU KAJIAN KOMPARATIF ANTARA JEPANG DAN INDONESIA
Nopiana 1 , Hari Sutra Disemadi 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, 1851141.nopiana@uib.edu 2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, hari@uib.ac.id

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
Industrial revolution 4.0 causes everyone to compete to produce work. One of the  things  that  play  an  important  role  in  this  industry  is  a  brand.  The  term brand  is  familiar  in  society,  every  day  we  use  many  products  with  various brands.  This  is  where  the  presence  of  a  brand  is  needed  to  differentiate  the products that have been produced. Brands also make it easy for consumers to identify the products they want. With the increasing number of products on the market today, it is necessary to regulate the brand. Everyone is indeed free to work, but that freedom is also often violated. Therefore, as a part of intellectual property, the brand must get protection. So, this research aims to compare the protection of brands between Japan and Indonesia. This study uses a normative legal  research  method  with  a  statutory  approach  and  a  comparative  law approach. Indonesia already has a legal instrument that regulates trademark protection, namely Law no. 20 of 2016. The same is done by Japan. They have also  provided  protection  to  their  citizens  about  trademark  rights.  This  is stipulated in the Japan Trademark Act.
Keywords : Comparison; Trademark Rights; Indonesia; Japan
Cite this paper : Nopiana, H. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang Dan Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum . Scope Article Human Rights

## PENDAHULUAN
Selama  satu  dekade  terakhir,  pemerintah  Indonesia  telah  memperkenalkan serangkaian  reformasi  kelembagaan  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  sistem  ekonomi yang berorientasi pada pasar. Di sektor hukum, Indonesia telah memperkenalkan beberapa undang-undang ekonomi baru di berbagai bidang khususnya di bidang kekayaan intelektual. Reformasi kelembagaan perlu dipahami dalam konteks politik dan sosial, paling tidak dalam kasus Indonesia, khususnya dalam konteks tekanan struktural yang muncul dari ekonomi politik  global.  Reformasi  kelembagaan  disini  merujuk  pada  penciptaan  apa  yang  disebut sebagai  institusi  ramah  pasar  dalam  masyarakat.  Secara  khusus,  ini  mengacu  pada penciptaan struktur kelembagaan yang menyediakan lingkungan yang lebih aman untuk hak kepemilikan  dalam  masyarakat.  Atas  dasar  ini,  ia  berpendapat  bahwa  alasan  utama masyarakat barat telah tumbuh jauh lebih kuat dibandingkan dengan masyarakat yang ada di  dunia  ketiga  dalam  beberapa  dekade  terakhir  adalah  karena  masyarakat  barat  telah belajar untuk menciptakan lembaga yang efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 1
1 Rosser, AQ. "The Political Economy of Institutional Reform in Indonesia". Law, Capitalism and Power in Asia: The Rule of Law and Legal Institutions (1999): 95-117., hlm. 96.
Terlebih lagi saat ini pertumbuhan penduduk berada di angka yang tinggi. Akibatnya, apabila tidak diimbangi dengan produktivitas yang tinggi, maka pertumbuhan ekonomi juga akan terhambat. 2
Selain itu, revolusi industri 4.0 telah menggiring manusia ke peradaban yang sangat terpengaruh  dengan  teknologi  dan  informasi. 3 Melalui  pengetahuan  yang  dimilikinya, manusia dapat menghasilkan berbagai macam karya dalam rangka menjaga kelangsungan hidupnya.  Tidak  mengherankan  bahwa  saat  ini  setiap  orang  dan  setiap  negara  sedang berlomba-lomba  untuk  menghasilkan  karya-karya  besar.  Hal  tersebut  tak  lain  ditujukan untuk  memperoleh  pengakuan  dan  penghormatan  dari  negara-negara  lain.  Semakin kompetitifnya  persaingan  antar  negara  di  dunia  menyebabkan  industri  perdagangan menjadi  berkembang  begitu  pesat.  Sehingga,  produk-produk  yang  dihasilkan  pun  sangat berlimpah  di  pasar.  Untuk  memberi  perbedaan  antara  produk  yang  beredar  di  pasar, perusahaan-perusahaan di dunia telah memiliki berbagai macam tanda dengan ciri khasnya masing-masing. Tanda yang dimaksud untuk membedakan produk-produk tersebut disebut sebagai  merek.  Merek  juga  dapat  difungsikan  untuk  memberikan  pencegahan  terhadap persaingan-persaingan usaha yang tidak sehat. 4 Secara sederhana, merek dapat diartikan sebagai tanda yang memberi perbedaan antara produk ataupun jasa yang dihasilkan antara satu  produsen  dengan  produsen  lainnya.  Tanda  tersebut  dapat  berbentuk  tiga  dimensi maupun  dua  dimensi.  Merek  ditampilkan  dalam  bentuk  desain  grafis  yang  memiliki karakteristik  dan  warna  yang  berbeda-beda.  Masing-masing  produsen  atau  perusahaan memiliki  ciri  khasnya  masing-masing  dalam  membentuk  merek  yang  mereka  inginkan. 5 Dengan  demikian,  setiap  orang  khususnya  yang  terlibat  dalam  industri  perdagangan diberikan  kebebasan  untuk  memperkenalkan  mereknya  masing-masing.  Hal  ini dimaksudkan agar merek tersebut semakin dikenal oleh masyarakat luas. Mengingat, saat ini masyarakat memiliki  ketertarikannya sendiri terhadap merek-merek tertentu. Karena kehadiran merek akan memudahkan konsumen untuk menilai kualitas dari sebuah produk. 6 Merek  yang  banyak  dikenal  oleh  masyarakat  tentu  akan  menghasilkan  keuntungan  yang besar.
Hak merek yang tidak terlepas dari bagian hak kekayaan intelektual itu sendiri telah menjadi pusat perhatian masyarakat dunia sejak dikeluarkannya Intellectual Property Rights oleh  GATT. 7 Tujuannya  adalah  sebagai  suatu  bentuk  perlindungan,  penghormatan,  dan kepastian hukum bagi masyarakat internasional di bidang kekayaan intelektual. Mengingat, terdapat hak dan kewajiban yang tercantum dalam hukum internasional. Sebagai salah satu masyarakat  internasional,  Indonesia  juga  telah  memberikan  jaminan  kepastian  hukum kepada seluruh warga negaranya dalam hal kekayaan intelektual. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk “ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU  Merek  &  Indikasi  Geografis)” .  Dengan  demikian,  ada  harapan  yang  besar  bahwa instrumen  hukum  nasional  tersebut  dapat  memberikan  perlindungan,  pencegahan,  dan penindakan  terhadap  pelanggaran-pelanggaran  merek  di  Indonesia. 8 Kemudian,  sebagai salah  satu  negara  yang  menguasai  industri  perdagangan  dunia,  Jepang  juga  memberikan perhatian yang serius terhadap merek. Bagaimana tidak, sudah banyak sekali produk Jepang
2 Putong, Iskandar, and Nuring Dyah Andjaswati. “Pengantar Ekonomi Makro”. Jakarta: Mitra Wacana Media (2010)., hlm. 7. 3 Syarief, Elza, et al. "Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik di Era Revolusi Industri 4.0." Jurnal Supremasi (2021): 105-114., hlm. 107.
4 Faradz, Haedah. “Perlindungan Hak Atas Merek". Jurnal Dinamika Hukum 8.1 (2008): 38-42., hlm. 39.
5 Shaleh, Ali Ismail, and Shabirah Trisnabilah. "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini." Journal of Judicial Review 22.2 (2020): 291-300., hlm, 295.
6 Karina, Rahmadia Maudy Putri, and Rinitami Njatrijani. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1.2 (2019): 194-212., hlm. 195.
7 Pratama, Toebagus Galang Windi. “Perbandingan Sistem Pendaftaran Merek Negara Indonesia Dengan Zimbabwe”. Jurnal Meta-Yuridis 1.1 (2018)., hlm. 62
8 Disemadi,  Hari  Sutra,  and  Wiranto  Mustamin.  “Pembajakan  Merek Dalam  Tatanan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Di Indonesia.” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6.1 (2020): 83-94., hlm. 87.
yang beredar di pasar nasional dan internasional. Sebut saja merek industri otomotif seperti honda, suzuki, dan toyota yang banyak digunakan khususnya oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen hukum yang dapat dijadikan sebagai payung hukum terhadap potensi pelanggaran-pelanggaran merek dagang di Jepang. Instrumen hukum yang sekarang berlaku di Jepang dan dijadikan sebagai instrumen hukum terhadap merek adalah Japan Trademark Act. Sehingga, pada tulisan ini penulis memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan  identifikasi  terhadap  perbandingan  pengaturan  hak  mereka  antara  negara Jepang dan Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum serta pendekatan perundang-undangan. Metode ini sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, yaitu untuk membandingkan pengaturan regulasi mengenai hak merek antar negara, dalam hal ini adalah antara negara Indonesia dan negara Jepang. Oleh karena itu, bahan-bahan yang terdapat dalam tulisan ini bersumber dari bahan  hukum  sekunder,  yaitu  buku,  jurnal,  artikel  ilmiah,  dan  peraturan  perundang- undangan dijadikan sebagai rujukan hukum. Undang-undang yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah UU Merek & Indikasi Geografis dan Japan Trademark Act . Kemudian, logika  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  normatif  adalah  dengan  cara mengaitkan bahan hukum sekunder, yurisprudensi, dan doktrin. 9 Sehingga, dapat dikatakan bahwa  penelitian  normatif  menggunakan  logika  yang  deduktif,  artinya  kebenaran  dari pernyataan dalam sebuah judul berlaku umum. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek di Indonesia a) Konsep Dasar Hak Merek di Indonesia
Melalui UU Merek  &  Indikasi Geografis, maka  dapat dinilai bentuk kesadaran dari Pemerintah  Indonesia  terhadap  konvensi-konvensi  internasional  yang  secara  tegas  telah mengatur  tentang  perlindungan  hak  merek  bagi  masyarakat  internasional.  Selain  itu,  UU Merek  &  Indikasi  Geografis  juga  merupakan  instrumen  hukum  yang  diharapkan  dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di bidang merek. UU Merek & Indikasi Geografis pun  telah memberikan definisi secara  yuridis mengenai apa pengertian merek. Merek  memang  tidak  berwujud  secara  materil,  ia  hanya  ditempelkan  pada  suatu  produk yang  jual  dipasaran. 11 Namun,  merek  menjadi  sangat  penting  karena  ketika  konsumen menggunakan sebuah produk, maka yang dinilai adalah mereknya. Seorang konsumen tentu akan  merasa  puas  terhadap  merek  tertentu  jika  barang  atau  produk  yang  dibeli  sesuai dengan  kualitas  yang  diinginkannya.  Merek  dagang  tidak  selalu  memberikan  informasi tentang komposisi atau karakteristik suatu produk. Namun, konsumen dapat memperoleh informasi  tentang  kualitas  suatu  produk  berdasarkan  pengalaman  mereka  sendiri  atau pengalaman  orang  lain.  Sehingga,  merek  dagang  dapat  melindungi  kepentingan  publik karena  memungkinkan  konsumen  mengidentifikasi  merek  yang  dihormati  dan  menurut mereka aman. 12 Dengan demikian, konsumen akan dapat mengenali produk yang mereka inginkan tanpa harus membedakan antara produk atau mencoba menentukan produk mana yang  mengidentifikasi  dan  memenuhi  kebutuhan  dan  preferensi  mereka.  Perlindungan
9 Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." Gema Keadilan 7.1 (2020): 20-33., hlm. 27.
10 Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum . Prenada Media, (2016)., hlm. 121.
11 Firmansyah,  Hery. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek:  Panduan  Memahami  Dasar  Hukum  Penggunaan  dan Perlindungan Merek . Media Pressindo, (2018)., hlm. 30.
12 Amboro,  F.  Yudhi  Priyo.  "Problematika  Pendaftaran  Merek  Untuk  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di  Kota Batam." Journal of Judicial Review 21.1 (2019): 1-14., hlm. 9.
konsumen  atas  dasar  undang-undang  merek  dagang  melindungi  konsumen  dari disinformasi dengan meminimalkan risiko disesatkan. 13
Pada  dasarnya,  hak  merek  merupakan  hak  yang  diberikan  secara  eksklusif.  Oleh karena  itu,  hak  merek  masih  termasuk  ke  dalam  hak  kebendaan  yang  dapat  dialihkan kepemilikannya kepada orang lain. 14 Bukti kepemilikan terhadap merek tersebut dibuktikan dengan  sertifikat  hak  merek.  Untuk  mendapatkannya,  maka  pihak  yang  membuat  merek tersebut  harus  mendaftarkannya  kepada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual Indonesia.  Pencatatan  merek  tersebut  ditujukan  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum. Sebagai  negara  yang  cenderung  mengadopsi  sistem  hukum civil  law, maka  bukti  di  atas kertas  menjadi  sangat  penting.  Mengingat,  potensi  akan  terjadinya  sengketa  antara  para pihak terhadap suatu kepemilikan merek masih tergolong cukup besar. Pengakuan terhadap merek  oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  diberikan  kepada  pihak  yang mendaftarkan  merek  tersebut  untuk  pertama  kalinya.  Dengan  kata  lain,  Indonesia mengadopsi sebuah sistem yang disebut sebagai first to file. 15
Saat  ini,  merek  menjadi  sebuah  aset  yang  begitu  penting  bagi  produsen  atau perusahaan. Baik atau tidaknya reputasi perusahaan saat ini bergantung pada merek yang dibangun  oleh  perusahaan  tersebut. 16 Oleh  karena  itu,  untuk  membangun  sebuah  merek agar dikenal oleh masyarakat tidak lah mudah. Biaya yang sangat besar dan waktu yang tidak sedikit menjadi pengorbanan yang harus diberikan secara sukarela oleh pelaku bisnis untuk membangun  citra  merek  yang  baik  dan  dikenal  masyarakat.  Kemudian,  terdapat  prinsip dasar yang harus dipahami bersama oleh masyarakat jika ingin mendaftarkan mereknya ke Dirjen KI. Untuk memperoleh sebuah hak merek, maka pemohon harus memiliki itikad yang baik. Artinya, merek yang ingin didaftarkan tersebut murni merupakan merek yang dibuat oleh dirinya sendiri. Ia tidak memiliki maksud yang terselubung untuk melakukan duplikasi terhadap  merek-merek  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Berdasarkan  UU  Merek  &  Indikasi Geografis, penggunaan Merek diartikan sebagai salah satu syarat mutlak untuk diberikan perlindungan Merek. Apabila dalam 3 tahun merek tidak digunakan, maka akan dihapus dari pendaftaran merek. Apabila merek tersebur tidak pernah digunakan selama 3 tahun bertut turut  dalam  perdagangan  barang  ataupun  layanan  sejak  tanggal  pendaftaran  atau penggunaan terakhir, maka Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan berupa gugatan kepada Pengadilan Niaga. 17
Kemudian,  yang  tidak  kalah  penting  untuk  diketahui  adalah  jangka  waktu  yang diberikan  oleh  UU  terhadap  pemegang  hak  merek.  Berdasarkan  undang-undang, perlindungan  terhadap  hak  merek  diberikan  selama  10  (sepuluh  tahun).  Selanjutnya, apabila  merek  tersebut  sudah  ada  selama  hampir  10  tahun,  maka  dapat  diperpanjang dengan  masa  berlaku  perlindungan  yang  sama. 18 Pembentuk  undang-undang  memiliki alasan  tersendiri  yang  menyebabkan  perlindungan  terhadap  hak  merek  lebih  pendek dibandingkan  dengan  hak  cipta  yang  bisa  mencapai  70  (tujuh  puluh)  tahun.  Alasannya adalah  pembentuk  undang-undang  menginginkan  agar  merek  yang  ada  terus  digunakan
13 Marlyna, Henny, and Agus Sardjono. "Does the Trademark Protection Regulation Protect Consumers against Counterfeit Products? Analyzing the Theories of Trademark and Indonesian Trademark Law." Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities 27.2 (2019)., hlm. 1867.
14 Hakim,  Miftahur  Rahman,  and  Nur  Kholidah.  "Hak Merek  Sebagai  Jaminan  Gadai  Untuk Permodalan  Umkm  Industri Kreatif Kerajinan Batik". Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 18.2 (2020)., hlm. 83.
15 Sugiarti, Yayuk. "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek." Jendela Hukum 3.1 (2016): 32-41., hlm. 36.
16 Putra,  Fajar  Nurcahya  Dwi.  "Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  merek  terhadap  perbuatan  pelanggaran merek." Mimbar Keadilan (2014): 97-108., hlm. 100.
17 Putra, Renggi Ardya. "Legal Possibility to Regulate Defensive Mark as Well-Known Mark Protection In Indonesia." JIPRO: Journal of Intellectual Property 1.1 (2018): 1-12., hlm. 133.
18 Disemadi, Hari Sutra, and Cindy Kang. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7.1 (2021): 54-71., hlm. 63.
dalam bidang produksi dan distribusi barang maupun jasa. 19 Sehingga, konsekuensi logisnya adalah undang-undang tidak akan melindungi merek-merek yang tidak pernah digunakan.

## b) Penyelesaian Sengketa Hak Merek di Indonesia
Konflik merupakan salah bagian dari kehidupan manusia yang seringkali sulit untuk dihindari. Termasuk dalam  hak merek, walaupun sudah terdapat instrumen  hukum yang mengaturnya,  intensitas  terhadap  pelanggaran-pelanggaran  hak  merek  masih  tinggi  di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang kerap kali terjadi adalah berupa  duplikasi atau pembajakan  dan  penggunaan  merek  milik  orang  lain  tanpa  izin.  Berbagai  upaya  telah dilakukan  oleh  pembentuk  undang-undang  dalam  rangka  meminimalisr  pelanggaran- pelanggaran merek di Indonesia. Jika dilihat dari sisi historisnya, UU Nomor 21 Tahun 1961 tentang  Perusahaan  dan  Merek  Perniagaan  mengadopsi  sistem  deklaratif. 20 Artinya,  hak merek  melekat  pada  orang-orang  yang  pertama  kali  menggunakan  merek  tersebut. Kemudian,  dalam  undang-undang  yang  terbaru,  sistem  tersebut  diubah.  Sistem  yang diadopsi oleh undang-undang terbaru adalah sistem konstitutif. Dengan kata lain hak merek diberikan hanya kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya ke Dirjen KI.
Diubahnya  sistem  tersebut  tak  lain  adalah  untuk  meminimalisir  pelanggaran- pelanggaran  hak  merek  di  Indonesia.  Lebih  jelasnya,  pendaftaran  merek  dagang  dengan sistem deklaratif memberikan sebuah status bahwa sebelum orang lain dapat membuktikan bahwa ia adalah pemegang hak merek yang sah, maka pendaftaran merek yang pertama lah yang  diakui  sebagai  pengguna  pertama.  Hal  ini  berbeda  dengan  sistem  deklaratif,  sistem konstitutif,  hak  merek  akan  dimunculkan  ketika  merek  tersebut  sudah  didaftarkan.  Oleh karena itu, menurut sistem ini, pendaftaran adalah sebuah keharusan.  Berdasarkan sistem deklaratif pada hak merek,  penekanan ditempatkan  pada penggunaan  pertama. Siapapun yang  menggunakan  merek  pertama  dianggap  sebagai  hak  hukum  atas  merek  yang bersangkutan. Jadi penggunaan pertama adalah untuk membuat hak merek dagang, bukan pendaftaran. Pendaftaran berfungsi dalam memberikan prasangka hukum, dugaan undang- undang bahwa yang mendaftar adalah pengguna pertama, yaitu adalah orang yang berhak atas merek yang bersangkutan. 21
Kemudian, yang perlu diingat adalah pemegang hak merek juga diberikan hak lain selain mengambil manfaat atas merek tersebut untuk kegiatan produksi barang atau jasa. Hak yang penulis maksud ialah hak untuk mengizinkan pihak lain untuk menggunakan hak mereknya. sehingga mereka dapat menggunakan merek tersebut tanpa melawan hukum. 22 Izin tersebut dapat disebut juga sebagai lisensi. Apabila ada pihak-pihak yang tidak memiliki izin  namun  mereka  tetap  menggunakan  merek  yang  terdaftar  secara  sah,  maka  pihak tersebut dapat digugat di Pengadilan Niaga. Lisensi yang dimaksud harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak merek dengan pihak yang akan diberikan izin untuk menggunakan mereknya. Dengan demikian akan timbul perikatan antar kedua belah pihak yang akan menciptakan hubungan hukum. 23 Sehingga, perjanjian ini lah yang menyebabkan pihak lain dapat menggunakan merek yang telah terdaftar secara sah. Kemudian, Pasal 84 UU Merek & Indikasi Geografis menyatakan bahwa apabila pemegang hak merek terdaftar merasa bahwa akan ada potensi kerugian yang lebih besar akibat pelanggaran merek yang dilakukan  oleh  pihak  lain,  maka  ia  dapat  mengajukan  permohonan.  Permohonan  yang
19 Susanto,  Yoghi  Arief.  "Jangka  Waktu  Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Merek  Dalam  Tinjauan  Maslahah Mursalah." Aktualita (Jurnal Hukum) (2020): 416-427., hlm. 421.
20 Dewi, Chandra Gita. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek . Deepublish, (2019)., hlm. 4.
21 Samosir, Prisca Oktaviani, and Aida Mustafa. "Legal Protection Implications on Trademark in Indonesia by Comparing the  First  to  Use  and  First  to  File  Principles." International  Conference  on  Law  Reform  (INCLAR  2019) .  Atlantis  Press, (2020):143-146)., hlm. 144.
22 Syarifuddin,  Muhammad  Setya  Ady.  "Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Perjanjian  Lisensi  Merek." Simbur  Cahaya 26.1 (2019): 27-41., hlm. 30.
23 Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan . Bandung: Bardin (1999)., hlm. 2.
dimaksud adalah meminta agar Majelis Hakim agar pihak yang menggunakan hak merek tanpa izin tersebut menghentikan segala kegiatan produksinya.
Berdasarkan  undang-undang,  maka  dapat  diketahui  bahwa  penyelesaian  sengketa dalam hak merek diselesaikan melalui pengadilan niaga, alternatif penyelesaian sengketa, dan arbitrase. 24 Alternatif penyelesaian sengketa merupakan jalur yang dapat ditempuh oleh para pihak dengan cara damai. Kemudian, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur arbitrase. Namun, untuk penyelesaian melalui jalur ini harus dilandaskan pada perjanjian. 25 Penyelesaian dengan arbitrase tunduk pada UU No. 30 Tahun 1999. Apabila pihak yang merasa dirugikan ingin menyelesaikan sengketanya melalui jalur litigasi, maka ia harus mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Syarat-syarat dan tata cara pengajuan gugatan telah diatur dalam undang-undang. Sementara itu, apabila pihak tergugat merasa bahwa  putusan  dari  pengadilan  niaga  belum  memenuhi  rasa  keadilan,  maka  ia  dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Karena, undang-undang telah menegaskan bahwa upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga dapat dilakukan dengan cara mengajukan kasasi.

## c) Ketentuan Sanksi Pidana Pelanggaran Merek di Indonesia
Peraturan perundang- undangan yang ada diIndonesia hampir semua menerapkan sanksi  pidana  bagi  pelaku  pelanggaran  atau  kejahatan.  Pidana  itu  sendiri  bertujuan  agar seseorang yang melakukan  pelanggaran atau kejahatan diharapkan  dapat menyadari dan tidak  mengulangi  kembali  kesalahannya  serta  berubah  menjadi  orang  yang  lebih  baik. Karena sesungguhnya hukum pidana merupakan hukum sanksi. 26 Teori Ultimum Remidium menghendaki  agar  pidana  dijadikan  sebagai  jalan  terakhir  bagi  penyelesaian  sebuah masalah  atau  perkara. 27 Terhadap  perkara  yang  masuk  ke  dalam  ranah  pelanggaran  hak merek, sanksi pidana dapat diberlakukan di samping tuntutan ganti rugi akibat pelanggaran hak  merek.  Namun,  tindak  pidana  pelanggaran  yang  diatur  dalam  UU  Merek  &  Indikasi Geografis  merupakan  delik  aduan.  Artinya,  masuknya  perkara  tersebut  ke  ranah  pidana adalah inisiatif dari pemegang hak merek. Jika pemegang hak merek tidak menyampaikan aduannya kepada penyidik, maka pelanggaran tersebut tetap tidak dapat diproses  secara yuridis.
Sanksi pidana bagi pelanggaran merek diatur dalam Pasal 100 UU NO 20 Tahun 2016 yang  menyebutkan  bahwa:  Ayat  1:  “ Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan Merek yang sarna pada sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  darr/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp2.000.000.000,OO  (dua  miliar  rupiah)”;  Ayat  2:  “Setiap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak rnenggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun  dan Zatau denda paling banyak Rp2.000.000.000,OO (dua miliar rupiah)”; dan Ayat 3: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2), yang jenis barangnya  mengakibatkan  gangguan  kesehatan,  gangguan  lingkungan  hidup,  darr/atau kematian  manusia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan/atau d enda paling banyak Rp5 .000.000.000,OO (lima miliar rupiah)”.
Pasal 101 UU Merek & Indikasi Geografis juga menyebutkan: Ayat 1: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan atau produk yang sarna atau
24 Sembiring, Jimmy Joses. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan . Visimedia, (2011, hlm. 2.
25 Adiputra,  I  Gede  Mahendra  Juliana,  Ida  Ayu  Putu  Widiati,  and  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti.  "Penyelesaian  Perkara Pelanggaran Hak atas Merek." Jurnal Preferensi Hukum 1.2 (2020): 67-71., hlm. 70.
26 Moeljatno. “Asas - asas Hukum Pidana”. Jakarta: Rineka Cipta (2002)., hlm. 9.
27 Anindyajati, Titis,  Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita. "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang- Undangan”. Jurnal Konstitusi 12.4 (2016): 872-892. hlm. 874.
sejenis  dengan  barang  danjatau  produk  yang  terdaftar,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 4 (empat) tahun danjatau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;  dan  Ayat  2:  “Seti ap  Orang  yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  tanda  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  dengan  Indikasi  Geografis  milik  pihak  lain  untuk barang  danj  atau  produk  yang  sarna  atau  sejenis  dengan  barang  danjatau  produk  yang terdaftar,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  danjatau  denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek di Jepang a) Konsep Dasar Hak Merek di Jepang
Jepang  merupakan  negara  yang  berhasil  dalam  memanfaatkan  diplomasi  dalam kebijakan luar negeri mereka. 28 Hal ini lah yang menyebabkan Jepang menjadi salah satu negara adidaya yang bersaing dengan negara-negara maju lainnya, Jepang memiliki aktivitas dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Begitu banyak produk yang dihasilkan oleh para produsen di Jepang, dalam bentuk barang ataupun jasa. Oleh karena itu, dibutuhkan merek  agar  dapat  menjaga  persaingan  bisnis  tetap  sehat.  Dalam  kaitannya  dengan perlindungan hak merek, Jepang memiliki sebuah peraturan hukum yang disebut sebagai Japan Trademark Act . Jika ditelusuri, undang-undang tersebut telah mengatur mengenai hak merek dan prosedur pendaftaran hak merek, serta sanksi pidana yang melekat di dalamnya. Dengan kehadiran undang-undang tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan industri dan melindungi kepentingan konsumen. Mengingat, merek dagang juga  tidak  hanya  memiliki  arti  penting  bagi  produsen,  tetapi  juga  konsumen. 29 Subjek perlindungan Undang-Undang Merek Dagang adalah merek dagang. Menurut Pasal 1 Japan Trademark Act , tujuan dari Undang-undang ini adalah, melalui perlindungan merek dagang, untuk  memastikan  pemeliharaan  kepercayaan  bisnis  orang-orang  yang  menggunakan merek dagang dan dengan demikian untuk berkontribusi pada pengembangan industri dan untuk  melindungi  kepentingan  konsumen.  Fungsi  atau  kegunaan  suatu  produk  barang maupun jasa dapat ditunjukkan dengan hanya dengan sebuah merek. Dengan melindungi reputasi merek yang terkait dengan merek dagang, sistem merek dagang akan melindungi kepentingan konsumen dan berkontribusi pada perkembangan industri.
Kemudian, Japan  Trademark  Act memberikan  perlindungan  selama  10  (sepuluh) tahun  kepada  setiap  merek  yang  didaftarkan.  Namun,  pemegang  hak  merek  dapat memperpanjangnya  setiap  10  (sepuluh)  tahun  sekali.  Pemohon  dapat  mengajukan permintaan untuk memperbarui merek dagang saat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku perlindungan merek dagang berakhir. Untuk itu, pemohon harus membayar dengan biaya yang sama seperti mendaftarkan merek baru. Japan Trademark Act mendefinisikan merek dagang sebagai setiap karakter, gambar, tanda yang berbentuk tiga dimensi, atau kombinasi daripadanya  dengan  warna. 30 Merek  dagang  yang  dimaksud  tersebut  memiliki  fungsi sebagai: 1) digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap barang yang diproduksi orang  untuk  kepentingan  bisnis;  2)  digunakan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada orang yang menyediakan layanan atau mengesahkannya sebagai sebuah layanan bisnis.
Selanjutnya,  sama  seperti  ketentuan  umum  yang  ada  pada  UU  Merek  &  Indikasi Geografis,  Jepang  juga  memiliki  beberapa  ketentuan  terkait  dengan  merek  yang  dilarang penggunaannya. Dalam Pasal 2 Japan Trademark Act , disebutkan beberapa kriteria merek yang  tidak  boleh  didaftaran,  diantaranya  adalah:  1)  Identik  dengan,  atau  mirip  dengan, bendera nasional, lambang krisan kekaisaran, hiasan, medali atau bendera nasional asing; 2) Identik dengan, atau mirip dengan, lambang atau lambang negara lain (kecuali bendera nasional dari negara mana pun dari Uni ke Konvensi Paris, anggota Organisasi Perdagangan
28 Effendi, Tonny Dian. Diplomasi Publik Jepang: perkembangan dan tantangan . Ghalia Indonesia (2011)., hlm. 1.
29 Ono, Shoen. Overview of Japanese Trademark Law . Yuhikatu, Tokio (1999)., hlm. 1.
30 Ibid., hlm. 2.
Dunia  atau  Pihak  Penandatangan  Perjanjian  Hukum  Merek  Dagang)  dari  negara  Uni  ke Konvensi  Paris;  3)  Identik  dengan,  atau  mirip  dengan,  tanda  yang  menunjukkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya yang telah ditunjuk oleh Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri; 4) Identik dengan, atau mirip dengan, lambang atau  gelar  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  tentang  Pembatasan  Penggunaan  Emblem  dan Judul Palang Merah dan Lainnya (Undang-Undang No.159 tahun 1947) atau lambang khas dalam  Pasal  158  (1)  Undang-Undang  tentang  Tindakan  untuk  Melindungi  Warga  Negara Jepang Selama Serangan Bersenjata dan Lainnya (Undang-Undang No.112 tahun 2004); 5) Terdiri  dari  tanda  yang  identik  dengan,  atau  serupa  dengan,  ciri  atau  tanda  resmi  yang menunjukkan kendali atau garansi oleh pemerintah nasional atau lokal Jepang, negara Uni ke  Konvensi  Paris,  anggota  Perdagangan  Dunia  Organisasi  atau  Pihak  pada  Perjanjian Hukum Merek Dagang yang telah ditunjuk oleh Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri; 6)  Identik  dengan,  atau  mirip  dengan,  merek  terkenal  yang  menunjukkan  Negara, pemerintah daerah, agennya, organisasi nirlaba yang melakukan bisnis untuk kepentingan umum, atau perusahaan nirlaba yang melakukan bisnis untuk kepentingan umum; dan 7) Dst. (dapat dilihat pada Japan Trademark Act)

## b) Pendaftaran Hak Merek di Jepang
Tidak berbeda dengan Indonesia, perlindungan merek dagang di Jepang mengikuti sistem First  to  file protection  yang  berarti  semua  hak  merek  dagang  yang  diperoleh  dari pendaftaran  merek  yang  dilakukan  pertama  kali,  bukan  dari  penggunaannya. 31 Sehingga, pendaftar pertama lah yang berhak untuk memperoleh hak merek tersebut. 32 Jika terdapat dua  atau  lebih  permohonan  pendaftaran  merek  yang  identik  atau  serupa,  maka,  hanya pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran merek pada tanggal yang lebih awal yang  berhak  untuk  didaftarkan.  Pada  prinsipnya,  merek  dagang  yang  dimohonkan pendaftarannya  harus  digunakan  sehubungan  dengan  barang  yang  diproduksi  oleh perusahaan atau penyedia individu. Kemudian, merek dagang juga tidak dapat didaftarkan jika  merek  dagang  tersebut  berpotensi  menyebabkan  kebingungan  tentang  suatu  barang atau  jasa  atau  kemungkinan  akan  menyesatkan  konsumen  sehubungan  dengan  kualitas barang  atau  jasa.  Pendaftaran  merek  dagang  di  Jepang  berguna  bagi  pemilik  perusahaan yang baru memulai bisnis dan ingin melindungi identitas perusahaan mereka serta untuk bisnis internasional yang memasuki pasar Jepang.
Berdasarkan Japan  Trademark  Act ,  terdapat  beberapa  syarat  atau  prosedur diperhatikan  dalam  melakukan  pendaftaran  terhadap  hak  merek,  diantaranya  adalah:  1) Setiap  orang  yang  ingin  mendaftarkan  merek  dagang  harus  mengajukan  permohonan kepada  Komisaris  Kantor  Paten  disertai  dengan  dokumen  yang  diperlukan;  2)  Komisaris Kantor  Paten  akan  memberikan  tanggal  pengajuan  aplikasi  untuk  pendaftaran  merek dagang sebagai tanggal pengajuan aplikasi yang berkaitan dengannya, kecuali permohonan pendaftaran  merek  dagang  termasuk  dalam  salah  satu  dari  item  pernyataan  niat  untuk mendaftarkan  merek  dagang  tidak  jelas,  nama  pemohon  untuk  pendaftaran  merek  tidak disebutkan  atau  pernyataannya  tidak  cukup  untuk  mengidentifikasi  pemohon,  merek dagang yang dimintakan pendaftarannya tidak disebutkan dalam aplikasi, dan barang atau layanan yang ditunjuk tidak disebutkan; 3) Jika permohonan pendaftaran merek termasuk dalam salah satu item paragraf sebelumnya, Komisaris Kantor Paten akan meminta orang yang ingin mendaftarkan pendaftaran merek dagang untuk melengkapi aplikasi, menunjuk batas waktu yang wajar untuk tujuan tersebut; 4) Jika seorang pemohon yang diminta untuk melengkapi  aplikasi  untuk  pendaftaran  merek  dagang  berdasarkan  ayat  (2) Japan Trademark  Act melengkapi  aplikasi  tersebut  dalam  batas  waktu  yang  ditentukan
31 Yanto, Oksidelfa. "Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem First to File Dalam Perlindungan  Hukum  Atas  Merek  Sebagai Bagian  Dari  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual  (HaKI)." ADIL:  Jurnal  Hukum 3.1 (2012): 23-45., hlm. 26.
32 Abdurahman, Humaedi. "Asas Fisrt To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu." Aktualita (Jurnal Hukum) (2020): 428-443., hlm. 430.
sebagaimana  disebutkan  dalam  paragraf  tersebut,  Komisaris  Kantor  Paten  harus memberikan  tanggal  penyerahan  Suplemen  Tertulis  sebagai  tanggal  pengajuan  aplikasi untuk  pendaftaran  merek  dagang;  dan  5)  Jika  pemohon  yang  telah  diminta  untuk melengkapi  aplikasi  untuk  pendaftaran  merek  dagang  berdasarkan  ayat  (2)  gagal  untuk melengkapi aplikasi tersebut dalam batas waktu yang ditentukan seperti yang disebutkan dalam  paragraf  tersebut,  Komisaris  Kantor  Paten  dapat  menolak  aplikasi  untuk  merek dagang tersebut.

## c) Ketentuan Sanksi Pidana Pelanggaran Merek di Jepang
Dalam Japan  Trademark  Act ,  terdapat  pula  ketentuan  sanksi  pidana  yang dimaksudkan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  kepada  setiap  pemegang  hak  merek  di negara matahari terbit itu. Japan Trademark Act mengklasifikasikan pelanggaran hak merek ke  dalam  5  jenis  tindak  pidana,  yaitu:  Kejahatan  pelanggaran;  penipuan;  indikasi  palsu; sumpah palsu; dan pelanggaran kerahasiaan.
Ketentuan sanksi pidana tersebut diatur dalam Pasal 78-81 Japan Trademark Act. Pasal 78 menyebutkan: (Kejahatan Pelanggaran) “Pelanggar hak merek dagang atau hak eksklusif untuk menggunakan (tidak  termasuk orang yang telah melakukan tindakan yang dianggap merupakan   pelanggaran  hak  merek  dagang  atau  hak  eksklusif  untuk  menggunakan berdasarkan   Pasal  37  atau  Pasal  67)  akan  dihukum  oleh  penjara  dengan  bekerja untuk jangka waktu tidak lebih dari sepuluh tahun atau denda tidak melebihi 10.000.000 yen atau kombinasi keduanya”; Pasal 79 menyebutkan: (Kejahatan Penipuan) “Setiap orang yang telah memperoleh pendaftaran merek dagang, pendaftaran merek defensif, pendaftaran perpanjangan durasi hak atau hak merek dagang   berdasarkan pada pendaftaran merek defensif, keputusan tentang   penentangan  terhadap  pendaftaran  atau keputusan pengadilan melalui tindakan penipuan akan dihukum dengan hukuman penjara. bekerja untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga   tahun  atau  denda  tidak  melebihi 3.000.000 yen”; Pasal 80 menyebutkan: (Kejahatan Indikasi Palsu) “Setiap orang yang gagal mematuhi Pasal 74 akan dihukum oleh penjara dengan pekerjaan untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau   denda tidak  melebihi  3.000.000  yen”; Pasal  81  menyebutkan: (Kejahatan Sumpah Palsu) “Seorang saksi, saksi ahli atau juru bahasa yang telah mengambil sumpah berdasarkan  Undang-Undang  ini  dan  membuat  pernyataan  palsu  atau memberikan  pendapat ahli yang salah atau interpretasi yang salah sebelum Kantor Paten atau pengadilan yang ditugaskan demikian, akan dihukum dengan  hukuman penjara dengan bekerja untuk jangka waktu antara tiga  bulan  dan  sepuluh  tahun”; Pasal  81 ayat  (2)  menyebutkan:  (Kejahatan  Pelanggaran  Kerahasiaan) “Setiap  orang  yang  gagal mematuhi perintah sesuai dengan Pasal 105-4 (1) (termasuk kasus di mana ia diterapkan secara mutatis mutandis sesuai dengan   Pasal  13-2  (5)  dari  Undang-Undang  Paten sebagaimana diterapkan mutatis mutandis sesuai dengan Pasal 39 dari undang-undang ini akan dihukum dengan hukuman penjara dengan pekerjaan untuk jangka waktu tidak lebih dari lima tahun atau denda tidak melebihi 5.000.000 yen atau kombinasi daripadanya”.

## PENUTUP
Merek merupakan sebuah tanda atau simbol yang memegang peranan penting dalam industri  perdagangan  dunia  saat  ini.  Sebagai  masyarakat  internasional,  indonesia  pun memberikan  penghormatan,  pengakuan,  serta  perlindungan  terhadap  hak  merek.  Di Indonesia, terdapat sebuah instrumen hukum yang mengatur tentang hak merek, tata cara pendaftaran, beserta dengan sanksi pidananya. Dalam undang-undang tersebut, pemohon yang  ingin  mendaftarkan  merek  dagangnya  dapat  melakukan  permohonan  ke  Direktorat Jenderal  HAKI.  Kemudian,  penyelesaian  sengketa  merek  di  Indonesia  dapat  dilakukan melalui jalur litigasi, arbitase, maupun alternatif penyelesaian sengketa.
Selanjutnya, di Jepang terdapat sebuah produk  legislasi yang mengatur tentang hak merek, yaitu Japan Trademark Act . Pada undang-undang tersebut, diatur mengenai merek-
merek yang tidak boleh didaftarkan, seperti merek yang identik dengan bendera nasional dan lambang negara. Kemudian, dalam undang-undang tersebut diatur juga tentang tata cara pendaftaran hak merek. Di Jepang, instansi yang memiliki otoritas untuk memberikan hak merek  kepada  pemohon  adalah  Komisaris  Kantor  Paten.  Setiap  orang  yang  ingin mendaftarkan  merek  dagang  harus  mengajukan  permohonan  kepada  Komisaris  Kantor Paten disertai dengan dokumen yang diperlukan. Terdapat satu persamaan yang mencolok antara pendaftaran merek di Jepang dan di Indonesia. Persamaan tersebut adalah mengenai sistem pendaftarannya. Baik  di Indonesia maupun  Jepang sama-sama mengadopsi sistem first to file. Sehingga, pengakuan terhadap hak  merek di kedua negara tersebut ditujukan kepada pihak yang mencatatkan mereknya pertama kali.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman, Humaedi. (2020). “ Asas Fisrt To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensu. ” Aktualita (Jurnal Hukum) , 428-443.
Adiputra, I Gede Mahendra Juliana, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari Ujianti. (2020). “ Penyelesaian  Perkara  Pelanggaran  Hak  atas  Merek. ” Jurnal  Preferensi Hukum 1.2: 67-71.
Amboro, F. Yudhi Priyo. (2019). “ Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam. ” Journal of Judicial Review 21.1:1-14.
Anindyajati,  Titis,  Irfan  Nur  Rachman,  and  Anak  Agung  Dian  Onita.  (2016). “ Konstitusionalitas  Norma  Sanksi  Pidana  Sebagai  Ultimum  Remedium  Dalam Pembentukan Perundang-Undangan ” . Jurnal Konstitusi 12.4: 872-892.
Benuf,  Kornelius,  and  Muhamad  Azhar. (2020).  “ Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. ” Gema Keadilan 7.1: 20- 33.
Dewi, Chandra Gita. (2019). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek . Deepublish.
Diantha, I Made Pasek. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum . Prenada Media.
Disemadi, Hari Sutra, and Cindy Kang. (2021). “ Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual  dalam  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  di  Era  Revolusi  Industri 4.0. ” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7.1: 54-71.
Disemadi, Hari Sutra, and Wiranto Mustamin. (2020). “Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6.1: 83- 94.
Effendi, Tonny Dian. (2021). Diplomasi Publik Jepang: perkembangan dan tantangan . Ghalia Indonesia.
Faradz, Haedah. (2008). “ Perlindungan Hak Atas Merek ” . Jurnal Dinamika Hukum 8.1: 38-42. Firmansyah, Hery. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek . Media Pressindo.
Hakim,  Miftahur  Rahman,  and  Nur  Kholidah.  (2020). “ Hak  Merek  Sebagai  Jaminan  Gadai Untuk  Permodalan  Umkm  Industri  Kreatif  Kerajinan  Batik ” . Pena  Justisia:  Media Komunikasi dan Kajian Hukum 18.2.
Karina, Rahmadia Maudy Putri, and Rinitami Njatrijani. (2019). “ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang  Hak  Merek  Dagang  Ikea  Atas  Penghapusan  Merek  Dagang ” , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1.2: 194-212.
Marlyna,  Henny,  and  Agus  Sardjono.  (2019). “ Does  the  Trademark  Protection  Regulation Protect  Consumers  against  Counterfeit  Products?  Analyzing  the  Theories  of Trademark and Indonesian Trademark Law. ” Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities 27.2.
Moeljatno. (2002). Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
Ono, Shoen. (1999). Overview of Japanese Trademark Law . Yuhikatu, Tokio.
Pratama, Toebagus Galang Windi. (2018). “ Perbandingan Sistem Pendaftaran Merek Negara Indonesia Dengan Zimbabwe ” . Jurnal Meta-Yuridis 1.1.
Putong,  Iskandar,  and  Nuring  Dyah  Andjaswati. (2010).  “ Pengantar  Ekonomi Makro ” . Jakarta: Mitra Wacana Media .
Putra, Fajar Nurcahya Dwi. (2014). “ Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek. ” Mimbar Keadilan : 97-108.
Putra, Renggi Ardya. (2018). “ Legal Possibility to Regulate Defensive Mark as Well-Known Mark Protection in Indonesia. ” JIPRO: Journal of Intellectual Property 1.1: 1-12.
Rosser,  AQ.  (1999). “ The  Political  Economy  of  Institutional  Reform  in  Indonesia ” . Law, Capitalism and Power in Asia: The Rule of Law and Legal Institutions : 95-117. Samosir,  Prisca  Oktaviani,  and  Aida  Mustafa.  (2020). “ Legal  Protection  Implications  on Trademark  in  Indonesia  by  Comparing  the  First  to  Use  and  First  to  File Principles. ” International Conference on Law Reform (INCLAR 2019) . Atlantis Press, :143-146.
Sembiring, Jimmy Joses. (2011). Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan . Visimedia. Setiawan, R. (1999). Pokok-Pokok Hukum Perikatan . Bandung: Bardin.
Shaleh,  Ali  Ismail,  and  Shabirah  Trisnabilah.  (2020). “ Perlindungan  Hukum  Terhadap Persamaan  Merek  Untuk  Barang  Atau  Jasa  Yang  Sejenis:  Studi  Merek Bossini. ” Journal of Judicial Review 22.2: 291-300.
Sugiarti,  Yayuk.  (2016). “ Perlindungan  Merek  Bagi  Pemegang  Hak  Merek  Ditinjau  dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. ” Jendela Hukum 3.1: 32-41.
Susanto, Yoghi Arief. (2020). “ Jangka Waktu Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Dalam Tinjauan Maslahah Mursalah. ” Aktualita (Jurnal Hukum) : 416-427.
Syarief,  Elza,  et  al.  (2021).  “ Potensi  Terjadinya  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik di Era Revolusi Industri 4.0. ” Jurnal Supremasi : 105-114.
Syarifuddin,  Muhammad  Setya  Ady. (2019).  “ Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Perjanjian Lisensi Merek. ” Simbur Cahaya 26.1: 27-41.
Yanto, Oksidelfa. (2012). “ Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan  Sistem  First  to  File  Dalam  Perlindungan  Hukum  Atas  Merek  Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). ” ADIL: Jurnal Hukum 3.1: 23-45., hlm. 26.

## Peraturan Perundang-undangan

## Japan Trademark Act.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Perusahaan dan Merek Perniagaan
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.