## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL PEMERINTAH MELALUI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KOTA PALANGKA RAYA

## Asri

## ABSTRACT
The  No  Slum  City  Program  is  a  government  response  in  dealing  with  slum problems that exist throughout Indonesia, this program is sourced from the center which will be directly included in the RPJM in areas that are declared slum. but at the  implementation  stage  there  are  obstacles,  especially  the  commitment  of  the community  that  is  still  lacking  in  terms  of  reducing  the  slums  that  occur  in  the community itself. The problem under study is a description of the Implementation of Social Policy through the Kumpak City Program in the City of Palangka Raya. This study uses a causal method supported by primer data in the form of in-depth interviews  and  observations  as  well  as  secondary  data  in  the  form  of  document review. From the results of this research, it was shown that the implementation of the  Social  Policy  through  the  No-Slum  City  Program  (KOTAKU)  in  the  City  of Palangka Raya had not been effective. This is based on the lack of socialization, inconsistency  of  the  implementor,  and  not  maximally  utilizing  the  facilities  and infrastructure  that  have  been  given  and  the  lack  of  community  commitment  to achieve  the  objectives  of  the  KotaKu Program.  It  is  therefore  recommended  that the  government  make  the  community  a  commitment  to  the  program,  and  it  is hoped that the socialization should be directly in the community, not through the BKM  that  has  been  made  because  this  is  not  effective  if  it  is  seen  from  the commitment of the community.
Keyword : Implementation, City Program Without Slums

## PENDAHULUAN
Menurut  CSU’s Urban  Studies  Department ,  kawasan  kumuh  merupakan suatu  wilayah  yang  memiliki  kondisi  lingkungan  yang  buruk,  kotor,  penduduk yang  padat  serta  keterbatasan  ruang  (untuk  ventilasi  cahaya,  udara,  sinitasi,  dan lapangan  terbuka)  (Hariyanto,  2007).  Kondisi  yang  ada  seringkali  menimbulkan dampak  yang  membahayakan  kehidupan  manusia  (misalnya  kebakaran  dan kriminalitas)  sebagai  akibat  kombinasi  berbagai  faktor.  Di  Kalimantan  Tengah khususnya kota Palangka Raya yang sedang berkembang, tentu perkembangan itu secara  umum  akan  meningkatkan  pertumbuhan  penduduk  yang  cukup  pesat, seiring  pertumbuhan  itu  harus  di  barengi  dengan  fasilitas  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat  itu sendiri  terkhususnya pada bidang fasilitas fisik, sarana dan infrastruktur. Kebutuhan itu harus di penuhi agar tidak menimbulkan kawasan kumuh  yang  terjadi  pada  kota-kota  yang  berkembang  dan  besar  pada  umumnya. Menurut  Kepala  Dinas  Cipta  Karya  Rojikinoor  melalui  Sekretarisnya  Sobirin Muchtar, ada 5 kawasan kota yang termasuk dalam kategori kawasan kumuh yaitu
Danau  Seha,  Murjani  Bawah  atau  Rindang  Banua,  Mendawai  dan    Pahandut Seberang.  Dan  Kelurahan  Pahandut,  Langkai, Pahandut  Seberang,  dan  Tumbang Rungan,  menurut  SK  Wali  Kota  Palangka  Raya  Nomor  188.45/130/2016 semuanya masuk dalam kategori Kelurahan Kumuh, tambahnya. (Andika,  2016). Kawasan  Komplek  bengkel  ini  sudah  cukup  tua  di  Palangka  Raya  mulai  tahun 1982 sudah ada pemukiman di kawasan murjani bawah ini. Luas wilayah murjani bawah  486,69  ha  dan  31,75  ha  tergolong  kawasan  kumuh  dengan  kepadatan penduduk  9.432  jiwa,  adapun  bangunan  rumah  tergolong  kumuh  2.489  unit.  Di dalam  Profil  itu  sendiri  terdapat  3  kawasan  pemukiman  kumuh  yaitu,  Komplek Mendawai, Murjani bawah dan Danau Seha dari ketiga lokasi ini Murjani Bawah yang  termasuk  dalam  kategori  kumuh  berat,  yang  memiliki  permasalahan  utama yaitu, Kepadatan, Sanitasi, Jalan dan Persampahan. Program KotaKu (Kota Tanpa Kumuh)  yang  akan  diturunkan  ke  pemerintah  daerah  sebagai    kebijakan  itu Kondisi kumuh yang ada dikawasan Komplek bengkel ini terjadi karena perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan, ini terjadi karena tidak adanya tempat pembuangan sampah, sebelum adanya program ini masyarakat lebih sering membuang  sampah  dibawah  jembatan,  hal  ini  lah  yang  menjadikan  kondisi kumuh  di  kawasan  Komplek  bengkel  dan  hal  ini  terus  menerus  terjadi,  sampai sebelum adanya program itu diimplementasikan.

## LANDASAN TEORI
Pendekatan pertama  mendefinisikan kebijakan sosial sebagai seperangkat kebijakan  negara  menyangkut  urusan  kesejahteraan  ( welfare  policy )  yang dikembangkan  untuk  mengatasi  masalah  sosial  atau  memenuhi  kebutuhan  dasar warganya  melalui  pemberian  pelayanan  sosial  dan  jaminan  sosial.  Pendekatan kedua  mendefinisikan  kebijakan  sosial  sebagai  disiplin  akademis/studi  yang mempelajari  kebijakan-kebijakan  kesejahteraan,  perumusan  dan  konsekuensi- konsekuensinya. Meskipun kedua pendekatan ini memiliki orientasi yang berbeda, baik secara ketetapan pemerintah (pendekataan pertama), maupun sebagai bidang studi  (pendekatan  kedua),  keduanya  menekankan  bahwa  kebijakan  sosial  adalah salah satu bentuk kebijakan publik yang menyangkut kesejahteraan sosial.
Implementasi  kebijakan adalah kegiatan atau tindakan yang telah disusun sedemikian  rupa  dan  terperinci,  kebijakan  yang  memasuki  proses  implementasi adalah  kebijakan  yang  telah  di  legislasi  oleh  stakeholder.  Adapun  model implementasi  kebijakan  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  yang disampaikan  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975)  yang  mengemukakan  model  studi implementasi kebijakan, yang terdiri dari 6 variabel, yaitu :
a. Ukuran/standart  dan  Tujuan  Kebijakan,  kinerja  implementasi  kebijakan dapat  diukur  tingkat  keberhasilannya  (jika  dan  hanya  jika)  ukuran  dan tujuan  dari  kebijakan  memang  realistis  dengan  sosio-kultur  yang  mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
b. Sumber  Daya,  keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  sangat tergantung  dari  kemampuan  memanfaatkan  sumberdaya  yang  tersedia. manusia  merupakan  yang  terpenting  dalam  menentukan  suatu  keberhasilan proses  implementasi.  tahap-tahap  tertentu  dari  keseluruhan  proses implementasi  menuntut  adanya  sumberdaya  manusia  yang  berkukalitas sesuai  dengan  pekerjaan  yang  diisyaratkan  oleh  kebijakan  yang  telah ditetapkan  secara  apolitik.  Tetapi,  ketika  kompetensi  dan  kapabilitas.  dari sumber-sumberdaya  itu  nihil,  maka  kinerja  kebijakan  publik  sangat  sulit untuk diharapkan.
c. Karakteristik Agen Pelaksana, pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi  kebijakan (publik)  akan  sangat  banyak  dipengaruhi  oleh  ciri- ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
d. Sikap/Kecenderungan  ( Disposition) para  pelaksana,  sikap  penerimaan  atau penolakan  dari  (agen)  pelaksana  akan  sangat  banyak  mempengaruhi keberhasilan  atau  tidaknya  kinerja  implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini sangat  mungkin  terjasi  oleh  karena  kebijakan  yang  dilaksanakan  bukanlah hasil  formulasi  warga  setempat  yang  mengenal  betul  persoalan  dan permasalahan  yang  mereka  rasakan.  Tetapi  kebijakan  yang  akan implementor  pelaksanaan  adalah  kebijakan  “dari  atas”  ( top  down )  yang sangat  mungkin  para  pengambil  keputusannya  tidak  pernah  mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, koordinasi merupakan  mekanisme  yang  ampuh  dalam  implementasi  kebijakan  publik. Semakin  baik  koordinasi  komunikasi  diantara  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  suatu  proses  implementasi,  maka  asumsinya  kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
f. Lingkungan  Ekonomi,  Sosial  dan  Politik,  Hal  terakhir  yang  perlu diperhatikan  pula,  guna  menilai  kinerja  implementasi  publik  dalam perspektif  yang  ditawarkan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  adalah  sejauh mana  lingkungan  eksternal  turut  mendorong  keberhasilan  kebijakan  publik yang  telah  ditetapkan.  Lingkungan  social,  ekonomi,  dan  politik  yang  tidak kondusif  dapat  menjadi  faktor  utama  dari  kegagalan  kinerja  implementasi kebijakan.  Karena  itu,  upaya  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif.  Metode  ini  diterapkan  untuk  melihat  dan  memahami  subjek  dan  objek penelitian  yang  meliputi  orang,  lembaga  berdasarkan    fakta  yang  tampil  secara apa  adanya.  Melalui  pendekatan  ini  akan  terungkap  gambaran  mengenai aktualisasi,  realitas,  sosial,  dan  persepsi  sasaran  penelitian.  Penelitian  kualitiatif dimaksudkan  untuk  memahami  perilaku  manusia,  dan  kerangka  acuan  perilaku sendiri, yakni  bagaimana pelaku memandang dan menafsirkan kegiatan dari  segi
pendiriannya. Lokasi  penelitian dilakukan di  Kota Palangka Raya yang baru saja mengenalkan  kebijakan  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU).  Analisis  data merupakan  proses  sistematis  pencarian  dan  pengaturan  transkrip  wawancara, catatan  lapangan,  dan  materi-materi  lain  yang  telah  dikumpulkan  untuk meningkatkan  pemahaman  peneliti  mengenai  materi-materi  tersebut  dan  untuk memungkinkan  peneliti  menyajikan  apa  yang  sudah  ditemukan.  Miles  dan Huberman  (1992),  mengemukakan  ada  3  aktivitas  yang  dilakukan  dalam melakukan analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Standar dan Tujuan Kebijakan
Dari kedua hal diatas, menurut peneliti bahwa implemtator yang ada diatas seperti Kordinator Kota, Fasilitator Kelurahan dan dinas-dinas yang terait dengan program  ini  sudah  memahami  apa  yang  menjadi  standar  ukuran  dan  tujuan  dari program  Kotaku  tersebut.  Tetapi  disisi  lain  masyarakat  tidak  memahami  akan tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  program  Kotaku  itu  sediri  seperti  kutipan wawancara  diatas.  Dan  dalam  hal  standart  sarana  dan  prasaran  yang  menjadi target adalah 6+1 fasilitas yaitu, drainase, air bersih/minum, pengelolaan sampah, pembuangan  air limbah, pengamanan kebakaran dan Ruang Terbuka Publik, dari 6+3 fasilitas tersebut hanya 3 fasilitas yang telah tersalurkan oleh program itu ini dikarena  dana  yang  dimiliki  program  itu  sendiri  terbatas,  namun  bagi  fasilitas pengamanan kebakaran yang ada di komplek bengkel ini sudah lama ada sebelum program  ini  di  implementasikan  dikawasan  Komplek  Bengkel  tersebut,  dan fasilitas  pengamanan  kebakaran  itu  sendiri  didapat  dari  sumbangan  dan  urunan masyarakat.

## Sumber Daya
Dalam  suatu  penyelenggaraan  kebijakan  tujuan  yang  ditetapkan  sudah jelas  dan  dipahami  oleh  aktor  pelaksana,  tetapi  tidak  hanya  faktor  tersebut  yang mempengaruhi  pengimplementasian  suatu  program.  Faktor  sumberdaya  juga mempunyai  pengaruh  yang  sangat  penting.  Ketersediaan  sumber  daya  dalam melaksanakan  sebuah  program  merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang  harus selalu  diperhatikan.  Menurut  peneliti  dari  hasil  wawancara  bahwa  sumberdaya yang ada dalam program kotaku ini melibatkan seluruh masyarakat, namun hal ini berpengaruh tehadap respon masyarakat maksudnya jika masyarakat tersebut niat dan sukarela dalam ikut masuk menjadi SDM diprogram ini maka sumberdayanya mencukupi, disisi lain jika masyarakat ini tidak respon terhadap program ini maka sumberdaya  yang  ada  dalam  program  ini  menjadi  kendala  tersendiri  terhadap program tersebut.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  harus  ada  kesesuaian  antara kompetensi  dengan  posisi  yang  ditempatkan.  Dari  segi  karakteristik  dari  agen
pelaksanaan,  menurut  peneliti  karena  program  Kotaku  ini  banyak  aktor implementasinya  maka  karakteristik  yang  tepat  jika  setiap  aktor  terus  menerus bersinergi demi menjaga kekonsistensian agar suatu ukuran dan tujuan yang telah ditetapkan  program  Kotaku  ini  tidak  keluar  pada  jalur  seharusnya,  apa  lagi  ini lembaga Badan Keswadayaan Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat yang paling  dekat  masyarakat  lembaga  ini  harus  bisa  bersinergi  keatas  (dinas)  dan kebawah (masyarakat) agar masyarakat  selalu konsisten pada standar ukuran dan tujuan  program  Kotaku  ini.  Dari  segi  sinergisitas  ini  tentu  berhubungan  dengan standart  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  seperti  yang  dijelaskan  diatas,  jika sinergisitas  dapat  dilakukan  dengan  baik  maka  semakin  besar  dalam  hal pencapaian  standart  dan  tujuan  program  tersebut.  Berbicara  tentang  sinergisitas dinyatakan  diatas  bahwa  Kelompok  Pengelolaan  Pemeliharaan  tidak  dapat bersinergi  baik  dengan  masyarakat  dalam  hal  urusan  iuran,  pada  faktanya Kelompok  Pengelolaan  Pemeliharaan  tidak  dapat  meyakinkan  masyarakat  dan sebaliknya.

## Sikap dan Kecendrungan Aktor Pelaksana
Salah satu hal mempengaruhi dalam implemenetasi kebijakan adalah sikap implementator.  Respon  atau  sikap  masyarakat  yang  kurang  ini  dapat  menjadi masalah bagi  Kelompok Pengelolaan Pemeliharaan, karena tanpa disadari  bahwa uang uranan yang ada dapat  digunakan untuk pemeliharaan dan operasional, jika banyak  masyarakat  yang  menolak  tentu  dari  sumberdaya  keuangan  akan mengalami  defisit,  karena  pada  dasarnya  pengeloaan  dan  operasional membutuhkan  dana,  seperti  yang  terjadi  sekarang  fasilitas  seperti  motor operasional yang telah rusak dan dari  pihak Kelompok  Pengeloaan Pemeliharaan tidak  memiliki  dana  untuk  memperbaiki  nya  karena  banyak  masyarakat  yang menolak  segingga  tidak  terkumpulnya  dana  tersebut,  dari  segi  operasional  ini tidak rutin karena sulit untuk mencari orang yang iklas untuk bekerja berat dengan upah  yang  kecil,  hal  ini  harus  secepatnya  bisa  diselesaikan  oleh  Kelompok Pengelolaan Pemeliharaan.

## Komunikasi Antarorganisasi
Agar  kebijakan  yang  sedang  dilaksanakan  berjalan  seacara  efektif  maka koordinasi  harus  terus  dilakukan  secara  konsisten,  karena  koordinasi  sangat diperlukan  agar  suatu  standar  ukuran  dan tujuan yang  telah  ditentukan  dipahami seluruh  agen  pelaksana,  maupun  implemetator  yang  terkait  dengan  implementasi kebijakan  itu  sendiri.  Dari  segi  komunikasi  antara  Badan  Keswadayaan Masyarakat  dan  Kelompok  Pengelolaan  Pemeliharaan  tidak  ada  komunikasi karena Badan Keswadayaan Masyarakat yang sulit untuk ditemui, sebenarnya ini salah  satu  solusi  dalam  menagatasi  konflik  yang  ada  di  Kawasan  Komplek Bengkel  tersebut,  dengan  adanya  Badan  Keswadayaan  Masyarakat  yang  dapat membantu  Kelompok Pengelolaan Pemeliharaan dalam meyakin  lagi masyarakat dalam bentuk diskusi dan lain lain.

## Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik
Hal  terakhir  yang  perlu  juga  diperhatikan  guna  melihat  kinerja  dari implementasi  kebijakan  dalam  sudut  pandang  yang  ditawarkan  oleh  Van  Meter dan  Van  Horn  yaitu  sejauh  mana  implementasi  lingkungan  ekseternal  ikut mendorong  dalam  keberhasilan  kebijakan  publik.  Dapat  dikatakan  bahwa  faktor eksternal  hanya  mendukung  pada  tahap  persiapan  implementasi  program  yang tidak  merugikan  masyarakat  dari  segi  sosial,  politik  dan  khususnya  ekonomi, tetapi setelah implementasi berjalan pada tahap dimana aktor implementasi adalah masyarakat,  faktor  eksternal  menjadi  faktor  yang  tidak  mendukung  terhadap program Kotaku dikawasan Komplek Bengkel.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Program  Kota  Tanpa  Kumuh  ini  sudah  berlangsung  sejak  awal  2016 dimana  program  ini    baru  diluncurkan  oleh  Pemerintah  Pusat  serentak  diseluruh Indonesia dan hingga saat ini penyelenggaraan program Kotaku di kota Palangka Raya ini sudah berjalan dengan sesuai peraturan serta pedoman  pelaksanaannya, ini  terlihat  dari  adanya  komitmen  dari  aktor  pelaksana  tahap  atas  yaitu  Dinas PUPR, mereka berkomitmen dengan terus melakukan pelatiham-pelatihan kepada Badan  Keswadayaan  Masyarakatr  yang  ada  di  kota  Palangka  Raya.  Tetapi  tidak dapat  dipungkiri  dalam  penyelenggaraan  program  Kotaku  dikota  Palangka  Raya terdapat  beberapa  kendala.  Tantangan  terbesar  dari  program  Kotaku  ini  bukan seberapa besar dana yang telah dikeluarkan untuk menangani permasalahan sosial kawasan  kumuh  ini,  tetapi  permasalahan  terbesarnya  adalah  merubah  budaya masyarakat  yang  membuang  sampah  sembarangan  dan  juga  tidak  ada  gerakan masyarakat  untuk  membersihkan  sampah.  Karena  merubah  budaya  yang  sudah sejak  lama  ini  termasuk  dalam  hal  yang  sangat  sulit  diatasi  oleh  Program  Kota Tanpa Kumuh di Komplek Bengkel.
Adapun  saran  yang  dapat  peneliti  berikan  terkait  dengan  pelaksanaan program  Kotaku  ,  yaitu,  tidak  hanya  sosialisasi  yang  diberikan  oleh  pemerintah terhadap  Kelompok  Kerja,  seharusnya  pemerintah  terus  menerus  melakukan evaluasi  dan  mengingatkan  agar  keberfungsian  ini  terus  berjalan  oleh  Kelompok Kerja,  tanpa  disadari  Kelompok  Kerja  menjadi  hal  penting  dalam  program  ini. Terkait dengan lingkungan sosial masyarakat seharusnya pemerintah, memberikan sosialisasi yang rutin terhadap masyarakat, dengan tujuan untuk merubah mindset masyarakat yang menjadi permasalahan utama program ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2014. Dasar- Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Anderson,  James  E.  1984. Public  Policy-Making. New  York:  Holt,  Rinehart  and Wintson
Akib, H. 2010. Implementasi kebijakan: apa. Mengapa dan bagaimana. Makasar: Jurnal Administrasi Publik
Bardach, Eugene. 1977. The implementation game. Cambridge, Mass: MIT Press. Bessant, J, Watts, R, Dalton, T, Smith P. 2006. Taking  policy: how social policy in made. Crows Nest: Allen and Unwin.
Creswell,  John,  W.  2016. Research  design diterjemahkan  oleh:  Achmad  Fawaid dan         Rianayati Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dunn, W.  1994. Public policy analysis: an introuduction. New Jersey:  Prentice- Hall Inc
Dye, Thoma R. 1996. Politics, economics, and the publics: policy outcome in the fifty state. Chicago: Rand-McNally. Edward  III,  George  C.  1980. Implementation  public  policy .  Washington: Congressional Quarterly Press
Haryanto,  A.  2007. Strategi  penanganan  kawasan  kumuh  sebagai  upaya menciptakan  lingkungan  perumahan  dan  pemukiman  yang  sehat. Bandung: Jurnal PWK Unisba
Mazmanian,  Daniel  H  and  Paul  A.  Sabastier.  1983. Implementation  and  public policy. New york: HarperCollins. Miles. M. B. and Huberman. A. M. 1984. Qualitative data analysis : a sourbook of new methods. Carlifornia: SAGE publications Inc. Rhama,  B.  (2020).  The  meta-analysis  of  Ecotourism  in  National  Parks. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure , 9(1), 1-17. Rhama,  B.  and  Reindrawati,  D.  Y.  (2019).  Geotour  Guide  Competency  in  the Context of Safety Management. Opción , 35(24), 885-899. .
Rhama,  B.  (2019).  Psychological  Costs  on  Tourism  Destination. Journal  of Advanced Management Science , 7(3), 100-106. doi:
10.18178/joams.7.3.100-106
Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan  Based  on  Ecotourism  Policy  Perspective. Policy  &  Governance Review , 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110
Rhama,  B.  (2014).  Hubungan  Antara  Nilai  Yang Dimiliki  Stakeholder  Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. JISPAR , 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH Rhama,  B.  (2013).  Kebijakan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Bidang
Pariwisata di Kalimantan Tengah. JISPAR , 2(2), 18-23. doi:10.17605/OSF.IO/27KV5
Rhama,  B.  (2012).  Kebijakan  Publik  Untuk  Ekowisata  di  Kalimantan  Tengah: Kebijakan  Penataan  Kawasan  Ekowisata  Sungai  Kahayan  di  Kota Palangka Raya. JISPAR , 1(1), 47-51. doi:10.17605/OSF.IO/T4W2U Saputra, F. Radian. 2013. Studi tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah  (jamkesda)  di  puskesmas  sidomulyo  kecamatan  samarinda  ilir kota samarinda. Samarida: Jurnal Administrasi Negara. Spicker,  P.  1993. Poverty  and  social  security:  concepts  and  priciples. London: Routhledge