PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTIK MEDIS

## I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Email: apsari.hadi@gmail.com

## Abstrak
Tindakan malpraktik medis masih menjadi permasalahan dalam bidang kesehatan yang  belum  diatur  dengan  jelas  dalam  suatu  perundang-undangan  hukum nasional. Akan tetapi unsur-unsurnya sudah tertuang di dalam UU No. 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan  yang  mencakup  di  dalamnya  penegakan  hukum  pidana, administrasi  dan  hukum  perdata.  Dalam  perspektif  hukum  perdata  malpraktik medis merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi ketentuan dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian  yuridis  normatif  dengan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Gugatan  perbuatan  melawan  hukum ( onrechtmatige  daad )  dalam  tindakan  malpraktik  medis  diatur  dalam  Pasal  1365 BW  dengan  unsur-unsur  :  1)  Pasien  harus  mengalami  suatu  kerugian;  2)  Ada kesalahan  atau  kelalaian  (disamping  perseorangan,  rumah  sakit  juga  bisa bertanggung jawab  atas  kesalahan atau kelalaian pegawainya); 3) Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan; 4) Perbuatan itu melanggar hukum. Selain itu  bentuk  pertanggungjawaban  dalam  perbuatan  melawan  hukum  malpraktik medis  berdasarkan  pasal  1365  BW  ialah  bisa  berupa  ganti  rugi  materi  dan immateri  yang  haruslah  terdapat  hubungan  yang  erat  antara  kesalahan  dan kerugian yang ditimbulkan.
Kata kunci : Perbuatan  Melawan  Hukum,  Pertanggungjawaban,  Malpraktik,
Medis

## Abstract
Medical  malpractice  remains  a  problem  in  health  that  has  not  been  clearly regulated in a national legislation. But the elements are already contained in Act No.  36  of  2009  on  Health  which  includes  criminal  law  enforcement, administration and civil law. In the perspective of civil law a medical malpractice is  an  unlawful  act  conduct  that  complies  with  the  provisions  of  The  Civil  Code. This research based on normative juridical method within primary dan secondary legal materials. The results of this study indicate that the lawsuit of unlawful act (onrechtamtige  daad)  in  medical  malpractice  is  regulated  in  Article  1365  of  the Civil  Code  with  elements  :    1)  the  patient  must  experience  a  tort;  2)  there  are errors or missions (in addition to individuals, hospitals may have duty for errors or missions); 3) there are causal between tort and error; 4) The act is unlawful. In addition,  the  responsibility  of  the  unlawful  act  against  the  medical  malpractice ased  on  Article  1365  of  the  Civil  Code  is  can  be  material  and  immaterial compensation that have a related between errors and torts.
Keywords : The Unlawful Act, Duty, Malpractice, Medical

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat.  Tanpa  kesehatan  tentunya  seseorang  tidak  akan  bisa  melaksanakan aktivitasnya dengan prima. Sebagai suatu kebutuhan mendasar, kesehatan menjadi hak  bagi  setiap  individu  ( the  right  of  self  determination )  yang  harus  diwujudkan dalam  bentuk  pemberian  kesehatan  yang  aman,  berkualitas,  dan  terjangkau  oleh masyarakat. 1 Hukum  memegang  peranan  penting  dalam  mewujudkan  bentuk pemberian kesehatan tersebut dan mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat.
Oleh  karenanya,  semenjak  diatur  dalam  UU  No.  23  Tahun  1992  yang kemudian  diubah  dengan  UU  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  Pasal  2 menyatakan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  upaya  untuk  meningkatkan  derajat kesehatan  masyarakat  harus  dilaksanakan  berazaskan  perikemanusiaan, keseimbangan,  manfaat,  perlindungan,  penghormatan  terhadap  hak  dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif serta norma-norma agama.
UU  No.  36  Tahun  2009  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  mewujudkan suatu  pelayanan  kesehatan  yang  lebih  baik  bagi  masyarakat.  Seiring  dengan tingkat  kesadaran  masyarakat  yang  tinggi  akan  pelayanan  kesehatan,  para  pihak yang melakukan pelayanan kesehatan dalam hal ini tenaga medis dan rumah sakit dituntut  untuk  turut  serta  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  yang  optimal  bagi masyarakat.  Akan  tetapi  tidaklah  mudah  dalam  mewujudkan  suatu  pelayanan kesehatan  tanpa  disertai  dengan  standar  pelayanan  operasional  ( Standard Operating Procedure ) dengan memperhatikan setiap hak dan kewajiban pasien Menurut  Hodgetts  dan  Casscio,  pelayanan  kesehatan  disebutkan  pelayanan kedokteran  ( medical  service )  dan  pelayanan  kesehatan  ( public  health  service ). Leavel dan Clark berpendapat bahwa kedua macam pelayanan kesehatan tersebut mempunyai  ciri  masing-masing;  pelayanan  kesehatan  pada  umumnya diselenggarakan  bersama-sama  dalam  satu  organisasi  serta  mengikutsertakan masyarakat;  adapun  pelayanan  kedokteran  dapat  diselenggarakan  sendiri  dengan
1 Riska  Andi  Fitriono,  Budi  Setyanto  dan  Rehnalemken  Ginting,  “Penegakan  Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal”, Yustisia , Vol. 5 No. 1 Tahun 2016, hlm. 87.
tujuan utamanya mengobati ( kuratif ) dan memulihkan ( rehabilitatif ) serta sasaran utamanya adalah perorangan. 2
Pelayanan  kedokteran  yang  bertujuan  utama  tidak  hanya  secara  kuratif maupun rehabilitatif merupakan salah satu kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik  kedokteran  sesuai  dengan  UU  No.  29  Tahun  2004  Tentang    Praktik Kedokteran.  Dalam  ketentuan  Pasal  51  UU  No.  29/2004  dokter  atau  dokter  gigi dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran  mempunyai  kewajiban:  a.  memberikan pelayanan  medis  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur  operasional serta  kebutuhan  medis  pasien;  b.  merujuk  pasien  ke  dokter  atau  dokter  gigi  lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan  suatu  pemeriksaan  atau  pengobatan;  c.  merahasiakan  segala  sesuatu yang  diketahuinya  tentang  pasien,  bahkan  juga  setelah  pasien  itu  meninggal dunia; d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia  yakin  ada  orang  lain  yang  bertugas  dan  mampu  melakukannya;  dan  e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
Awalnya  hubungan  antara  dokter  dan  pasien  dikenal  bersifat paternalistik , yakni  hubungan  di  mana  pasien  yang  dibolehkan  hanyalah  patuh  secara  mutlak kepada  sang  pengobat.  Akan  tetapi,  pada  saat  ini  terdapat  pergeseran  paradigma dalam  hubungan  interpersonal  yang  sebelumnya  berdasarkan  pola  hubungan vertikal  paternalistik menjadi  pola  hubungan horizontal  kontaktual .  Dengan  ini, segala  tindakan  medik  yang  akan  dilakukan  dokter  terhadap  pasiennya  harus mendapat  persetujuan  pasien,  setelah  pasien  mendapat  penjelasan  tentang penyakit dan upaya tindakan mediknya.
Mengenai  tindakan  medik  yang  dilakukan  oleh  dokter,  senantiasa  akan mengakibatkan  dua kemungkinan yaitu  berhasil  dan  tidak berhasil. Ketidakberhasilan  bisa  disebabkan  oleh  dua  hal,  pertama  disebabkan  oleh overmacht (keadaan  memaksa),  dan  kedua  disebabkan  karena  dokter  melakukan tindakan  medik  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  profesi  medik  atau  bisa dikatakan karena kelalaian.
2 Moh.  Hatta, Hukum  Kesehatan  dan  Sengketa  Medik ,  Yogyakarta:  Liberty,  2013,  hlm. 120.
Adanya  kelalaian  menjadi  salah  satu  unsur  tindakan  malpraktik  medis  yang sangat  umum. Malpraktik sendiri memiliki makna harfiah, kegagalan melakukan tugas. Kegagalan ini dapat disebabkan berbagai macam faktor : 3
a. Adanya unsur kelalaian.
Kelalaian  adalah  sikap  kurang  hati-hati,  melakukan  tugasnya  dengan  tidak hati-hati  atau  tidak  sewajarnya.  Tetapi  dapat  pula  diartikan  dengan memberikan tindakan di bawah standar pelayanan medik.
b. Adanya unsur kesalahan bertindak.
Kesalahan  bertindak  ini  terjadi  karena  kurangnya  ketelitian  dokter  di  dalam melakukan  observasi  terhadap  pasien  sehingga  terjadilah  hal  yang  tidak diinginkan bersama.
c. Adanya unsur pelanggaran kaidah profesi ataupun hukum.
Pelanggaran  kaidah  profesi  ini  terjadi  pada  saat  seorang  dokter  atau  petugas kesehatan melakukan tindakan di luar batas wewenangnya.
d. Adanya kesengajaan untuk melakukan tindakan yang merugikan.
Tindakan  kesengajaan  terjadi  ketika  seorang  dokter  atau  petugas  kesehatan lainnya  melakukan  hal-hal  di  luar  apa  yang  seharusnya  dilakukan  hanya karena alasan untuk memperoleh keuntungan semata.
Dengan demikian malpraktik dapat diartikan sebagai suatu kelalaian ataupun kesalahan  bertindak  yang  dilakukan  oleh  dokter  dalam  mempergunakan keterampilan  dan  ilmu  pengetahuan  yang  lazim  dipergunakan  untuk  mengobati pasien. Penyelesaian masalah malpraktik medis seringkali ditempuh melalui jalur litigasi,  baik  pidana  maupun  perdata.  Baik  dalam  pidana  maupun  perdata pertanggungjawaban dokter dapat dikenakan sanksi yang sifatnya pidana maupun perdata maupun administratif.
Dalam  tulisan  ini  akan  memfokuskan  pada  aspek  hukum  perdata  dalam tindakan malpraktik medis.
3 Alexandra  Indriyanti  Dewi, Etika  dan  Hukum  Kesehatan ,  Yogyakarta:  Pustaka  Book Publisher, 2008, hlm. 266.

## 2. Rumusan Masalah
Bagaimana  suatu  tindakan  dokter  memenuhi  unsur  perbuatan  melawan hukum  dalam  malpraktik  medis  dan  bagaimana  pertanggungjawaban  dokter dalam tindakan malpraktik medis dilihat dari perspektif hukum perdata ?

## B. PEMBAHASAN
1. Tindakan  Dokter  Memenuhi  Unsur  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam Malpraktik Medis
Malpraktik  merupakan  istilah  yang  sangat  umum  sifatnya  dan  tidak  selalu berkonotasi  yuridis.  Malpraktik  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah istilah  untuk  dunia  kedokteran  yang  berasal  dari  kata  “mal”  atau  “mala”  yang artinya  buruk,  sedangkan  praktik  artinya  pelaksanaan  pekerjaan.  Berdasarkan Black’s  Law  Dictionary, “Malpractice  is  an  instance  of  negligence  on incompetence on the part of professional ”. 4 Jadi dapat diartikan dalam terjemahan bebas, malpraktik adalah kelalaian yang merupakan bagian dari ketidakkompetenan sebuah profesionalitas.
Dalam dunia kedokteran seringkali suatu kesalahan kecil dapat menimbulkan akibat berupa kerugian besar khususnya bagi pasien. Pada umumnya pasien tidak dapat  membedakan mana  yang merupakan perbuatan pelanggaran etik dan mana yang dikategorikan perbuatan melawan hukum. Pada prinsipnya, pelanggaran etik belum  tentu  merupakan  malpraktik,  sedangkan  malpraktik  sudah  barang  tentu merupakan pelanggaran kode etik profesi medis.
Berkaitan  dengan  pelanggaran  kode  etik  maka  di  dalam  hukum  kesehatan terdapat  beberapa  teori  etika  yang  dapat  digunakan  sebagai  landasan pertimbangan  guna  mengambil  suatu  keputusan  pelanggaran  kode  etik  bagi profesi  medis.  Ada  dua  macam  teori  etika  yang  dikenal  luas  pada  aspek kesehatan: 5
1. Teori Etika Klasik.
Salah  satu  teori  dalam  etika  klasik  yakni  taleologis.  Teori  ini  memberikan landasan  bahwa  benar  tidaknya  suatu  tindakan  tergantung  dari  akibat-akibat yang dihasilkan. Sebagai contoh dalam tindakan aborsi, menurut pendekatan taleologis  aborsi  dapat  dibenarkan  apabila  alasan  yang  digunakan  memadai
4 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary , Thomson West, 2006, hlm. 978.
5 Alexandra Indrianti, Op.cit. , hlm. 96.
dan  tujuannya  benar-benar  untuk  menyelamatkan  kehidupan  si  ibu.  Jadi apabila suatu perbuatan bermanfaat atau memiliki berakibat baik maka boleh dilakukan.  Hanya  saja  tujuan  atau  manfaat  bagi  beberapa  orang  bisa menimbulkan ketidakadilan bagi sebagian orang.
2. Teori Etika Nilai.
Etika  nilai  menyatakan  bahwa  nilai  ditentukannya  sebagai  suatu  kualitas material,  suatu  sifat  berisi.  Nilai  itu  tidak  ada  tetapi  berlaku  dan  tidak  dapat dikembalikan  pada  unsur-unsur  empiris  manusia.  Terdapat  beberapa  tolok ukur  yang  dapat  digunakan  sebagai  ukuran  etika  nilai  yakni  nilai  kejujuran, nilai  otentik.  Nilai  otentik  dapat  diartikan  sebagai  “asli”  atau  menjadi  diri sendiri. Manusia otentik  adalah manusia  yang menghayati dan menunjukkan diri  sesuai dengan keaslian dan kepribadiannya.  Dapat  dicontohkan, seorang dokter  menjadi  spesialis  diharapkan  karena  orang  tersebut  mencintai profesinya,  menghargai  nilai  manusia  dalam  profesinya  dan  bercita-cita mengabdikan  hidupnya  untuk  profesinya.  Dengan  demikian  profesinya sebagai dokter otentik dengan kepribadian orang tersebut.
3. Teori Etika Kontemporer.
Etika kontemporer berkaitan dengan dasar pengambilan keputusan etis dalam permasalahan  pengobatan  modern.  Budi  pekerti  yang  luhur  tercakup  di dalamnya  karena  setiap  tindakan  yang  dilakukan  harus  mencerminkan  budi pekerti yang luhur dari setiap paramedis.
Setiap  tindakan  pelanggaran  kode  etik  dokter  akan  senantiasa  berkaitan dengan nilai-nilai  etika dalam penyelesaiannya. Terkadang perbedaan pandangan dalam  membuat  suatu  keputusan  etis  disebabkan  tindakan  medis  tidak  hanya didasarkan  kewajiban  tetapi  juga  moral  yang  bertentangan.  Sehingga  peran lembaga-lembaga  etika  kedokteran  juga  diperlukan  dalam  penyelesaian permasalahan-permasalahan pelanggaran etik.
Ada kalanya permasalahan etik tindakan dokter dibawa ke ranah yuridis jika perbuatan  tersebut  dikategorikan  perbuatan  melawan  hukum.  Jika  dilihat  istilah perbuatan  melawan  hukum  menuru  para  ahli  adalah,  diantaranya  :  R.  Wirjono Prodjokoro menggunakan Perbuatan Melanggar Hukum, Utrecht memakai istilah Perbuatan  yang  bertentangan  dengan  asas-asas  hukum.  Menurut  R.  Wirjono Prodjodikoro,  “perbuatan  melanggar  hukum  adalah  agak  sempit,  karena  yang
dimaksudkan  dengan  istilah  ini  tidak  haya  perbuatan  yang  langsung  melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain daripada hukum, akan tetapi dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum”. 6
Dilihat  dari  aspek  hukum  perdata,  terdapat  dua  kemungkinan  yang  dapat dipakai  untuk  dijadikan  sebagai  dasar  yuridis  tindakan  malpraktik  medis. Pertama ,  Gugatan  berdasarkan  adanya  wanprestasi  terhadap  suatu  kontrak. Gugatan  wanprestasi  dalam  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata/BW)  tertuang  dalam  Pasal  1329  yang  berbunyi,  “Tiap-tiap perikatan  untuk  berbuat  sesuatu  atau,  untuk  tidak  berbuat  sesuatu,  apakah  si berhutang  tidak  memenuhi  kewajibannya,  mendapatkan  penyelesaiannya  dalam kewajiban memberikan pergantian biaya, rugi, dan bunga”.
Jadi  menurut  BW  gugatan  wanprestasi  yang  terjadi  dalam  hal  gugatan malpraktik  bisa  diajukan  karena  adanya  perjanjian  terapeutik  yang  dilanggar. Perjanjian terapeutik merupakan hubungan antara dokter dan pasien yang tertuang dalam  kesepakatan  di  antara  keduanya  yang  mana  pasien  sebagai  pihak  yang minta  bantuan  untuk  kesembuhan  penyakitnya  dan  dokter  sebagai  pihak  yang menyembuhkan. 7 Perjanjiannya  meliputi  perjanjian  tertulis  maupun  tidak  tertulis asalkan  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  sudah  dipenuhi  berdasarkan  ketentuan Pasal 1320 BW. 8
Kedua ,  gugatan  yang  didasari  atas  perbuatan  melawan  hukum.  Gugatan perbuatan  melawan  hukum  diatur  dalam  Pasal  1365  BW  yang  berbunyi,  “Tiap perbuatan  melawan  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian tersebut”.
Perbuatan  Melawan  Hukum  atau onrechmatigedaad diartikan  bahwa  salah satu  pihak  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  karena  tindakannya  atau perbuatannya  bertentangan  dengan  asas  kepatutan,  ketelitian  serta  sikap  kehati- hatian  terutama  dalam  hal  ini  perjanjian  atau  kesepakatan  antara  pasien  dengan
6 R. Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum . Bandung:  Alumni,  1982, hlm. 8.
7 Moh. Hatta, Op.cit. , hlm. 71.
8 R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;dan
4. Suatu sebab yang halal.
dokter. 9 Unsur  yang  biasanya  terdapat  dalam  perbuatan  melawan  hukum  di  sini ialah adanya tindakan ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh tenaga medis.
Dalam  hal  ini  berlaku  ketentuan  UU  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan Pasal  58  mengenai  ganti  rugi  akibat  adanya  kesalahan  atau  kelalaian  dalam pelayanan  kesehatan  yang  diterima.  Begitu  pula  jika  dikaitkan  dengan  ketentuan 1365 BW bahwa untuk dapat disebut perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :
a. Pasien harus mengalami suatu kerugian.
Pengganti  kerugian  karena  perbuatan  melawan  hukum  tidak  diatur  oleh undang-undang. Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dapat merupakan  kerugian  harta  keekayaan  (material)  tetapi  dapat  bersifat  idiil (immaterial).
b. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga bisa bertanggung  jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya).
Dalam  hal  ini  kesalahan  diartikan  bahwa  keadaan  di  mana  seseorang  dapat dipertanggungawabkan.  Artinya  perbuatannya  dapat  dipertanggungjawabkan namun  karena  ada  keadaan  memaksa  maka  tidak  ada  kesalahan.  Kesalahan sendiri  dari  yang  dirugikan  ia  dapat  dibebani  sebgaian  dari  kerugian  itu, kecuali  apabila  perbuatan  melawan  hukum  dilakukan  sengaja,  maka pembebanan  sebagian  dari  kerugian  kepada  yang  dirugikan  itu  adalah  tidak beralasan.
c. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan.
Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti maka dengan menilai kerugian  rsebut.  Dengan  demikian  seorang  yang  dirugikan  harus  sedapat mungkin  ditempatkan  dalam  keadaan  seperti  kedaan  jika  tidak  terjadi perbuatan  melawan  hukum.  Jadi  pihak  yang  dirugan  berhak  menuntut  ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu yang akan datang.
d. Perbuatan itu melanggar hukum.
Perbuatan melanggar hukumtersebut harus melanggar hak subyektif ranglain atau  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  dar  pembuat  sendiri,  yang  telah diatur  dalam  undang-undang  atau  dengan  kata  lain  melawan  hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
9 Moh. Hatta, Op.cit., hlm. 89.
Pada perbuatan melawan hukum biasanya para pihak (pasien dan dokter) baru pertama  kali  betemu.  Berbeda  halnya  dengan  gugatan  wanprestasi  yang memerlukan suatu perikatan/perjanjian. Akan tetapi bukan tidak mungkin apabila kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian dan kemudian timbul kecelakaan lalu  mereka  tidak  hanya  dapat  menuntut  atas  tindakan  wanprestasi,  namun  bisa sekaligus ditemukan unsur perbuatan melawan hukum.
Sebagai  contoh,  seorang  dokter  dalam  melakukan  operasi spataderen membuat  pasien  setelah  dioperasi  hanya  dapat  menggunakan  kakinya  secara terbatas karena kesalahan medik yang dilakukan oleh dokter. Dalam hal ini tidak hanya  norma  yang  diperjanjikan  yang  dilanggar,  tetapi  telah  terjadi  pelanggaran terhadap  norma  umum  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat.  Norma  umum  yang dimaksud  adalah  di  mana  sebagai  sesama  manusia  harus  saling  memperlakukan sesamanya  dengan  saling  hati-hati  dan  tidak  boleh  saling  melukai  atauapun menyakiti.
Pada  prinsipnya  dalam  gugatan  wanprestasi,  unsur  kesalahan  tidak  berdiri sendiri.  Tidak  demikian  dalam  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  unsur kesalahan  itu  berdiri  sendiri  ( scukd  zelfstanding  vereiste ).  Gugatan  yang didasarkan  pada  perbuatan  melawan  hukum  tindakan/perbuatan  dokter  harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan menurut hukum.
Dengan demikian, dalam menentukan suatu tindakan  malpraktik medis  yang dilakukan oleh dokter merupakan suatu perbuatan melawan hukum  maka ukuran yang  dipergunakan  adalah  kesalahan  bukan  lagi  bersifat  individualistis  tetapi seorang  dokter.  Dalam  artian  kondisi  seorang  dokter  yang  dianggap  mempunyai kemampuan  sesuai  akal  sehat  sehingga  unsur  kesalahan  yang  terdapat  dalam gugatan perbuatan melawan hukum dalam kenyataannya sangat kecil.

## 2. Pertanggungjawaban Dokter Dalam Tindakan Malpraktik Medis Dilihat dari Perspektif Hukum Perdata
Menurut  hukum,  setiap  pertanggungjawaban  harus  mempunyai  dasar,  yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seorang untuk menuntut orang lain sekaligus  berupa  hal  yang  melahirkan  kewajiban  hukum  orang  lain  itu  untuk
memberi  pertanggungjawabannya. 10 Sehubungan  dengan  pertanggungjawaban hukum tersebut maka tanggung jawab di sini ialah tanggung jawab dokter dalam kaitan dengan tugas profesinya. Dari adanya tanggung jawab tersebut maka akan timbul  konsekuensi  di  satu  pihak.  Dengan  adanya  tanggung  jawab  yang  berat maka seorang profesional akan berusaha menghormati profesinya. Di sisi lain ada anggapan  bahwa  untuk  memperkecil  risiko  dan  tanggung  jawabnya,  para  dokter menjadi ragu-ragu atau khawatir dalam menjalankan tugasnya. Hal ini karena para dokter  melihat  dengan  adanya  kesalahan  dalam  menjalankan  profesi  maka  akan timbul akibat hukum berupa pertanggungjawaban dari dokter.
Dalam  proses  gugatan  perdata,  dapat  dipastikan  pertanggungjawaban  dokter terhadap pasien hampir semuanya menyangkut tuntutan ganti rugi. Untuk gugatan yang  berdasar  atas  wanprestasi  lebih  disebabkan  dari  adanya  suatu  perjanjian (tanggung  jawab  kontraktual)  antara  para  pihak.  Sedangkan,  gugatan  yang berdasarkan  atas  perbuatan  melawan  hukum  disebabkan  oleh  tindakan  dokter yang  bertentangan  dengan  asas  kepatutan,  ketelitian  dan  sikap  hati-hati  yang diharapkan  dari  padanya  dalam  pergaulannya  dengan  sesama  warga  masyarakat (tanggung jawab berdasar undang-undang).
Berdasarkan  undang-undang,  hubungan  antara  tenaga  kesehatan  mengacu kepada  Pasal  1365  BW,  Pasal  1366  BW,  dan  Pasal  1367  BW.  Pasal  1365  BW mengatur tentang perbuatan melawan hukum  yang menyatakan, “Setiap perbutan yang  melanggar  hukum  sehingga  membawa  kerugian  kepada  orang  lain  maka  si pelaku  yang  menyebabkan  kerugian  tersebut  berkewajiban  untuk  menuntut mengganti  kerugian  tersebut”.  Pasien  dapat  menggugat  seorang  dokter  oleh karena  dokter  tersebut  telah  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum.  Untuk menentukan  seorang  dokter  bertanggung  jawab  dan  melakukan  ganti  rugi, haruslah  terdapat  hubungan  yang  erat  antara  kesalahan  dan  kerugian  yang ditimbulkan.
Pasal  1366  BW,  seseorang  tidak  saja  bertanggung  jawab  terhadap  kerugian yang  ditimbulkan  oleh  dirinya  sendiri,  tetapi  juga  bertanggung  jawab  terhadap tindakan  dari  orang-orang  yang  berada  di  bawah  tanggung  jawabnya  atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pegawasannya.
10 Venny  Sulistyani,  Zulhasmar  Syamsu,  “Pertanggungjawaban  Perdata  Seorang  Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis,” Lex Jurnalica , Vol. 12 No. 2 Tahun 2015, hlm. 149.
Pasal  1367  BW  digunakan  untuk  pertanggungjawaban  dokter  bagi  orang- orang  yang  berada  di  bawah  pengawasannya.  Lengkapnya  seseorang  tidak  saja bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  dirinya  sendiri, tetapi juga bertanggung jawab terhadap tindakan dari orang-orang yang berada di bawah  tanggung  jawabnya  atau  disebabkan  oleh  barang-baerang  yang  berada  di bawah pengawasannya. Sehubungan dengan ini seorang dokter harus bertanggung jawab  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  bawahannya  yaitu  perawat,  bidan,  dan sebagainya.  Kesalahan  seorang  perawat  karena  menjalankan  perintah  dokter adalah tanggung jawab dokter.
Perbuatan melawan hukum seperti yang telah dibahas di atas menggambarkan bahwa tangung jawab karena adanya kesalahan dari subyek hukum menimbulkan kerugian  bagi  pihak  lain.  Dari  kesalahan  yang  merugikan  pihak  lain  tersebut, maka  timbul  pertanggungjawaban  dari  subyek  hukum  yang  bersangkutan  atas kesalahannya  sehingga  ia  harus  mengganti  kerugian  yang  ditimbulkan perbuatannya. 11
Adapun  hakikatnya  tanggung  jawab  dokter  dalam  pelayanan  medik  secara umum ialah : 12
a. Pertanggungjawaban karena kesalahan. Dalam pengertian perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipersalahkan dan perbuatannya  yang tidak hati- hati itu seyogyanya dapat dihindari oleh pelaku. Pertanggungjawaban karena kesalahan  adalah  suatu  bentuk  klasik  pertanggungjawaban  yang  didasarkan atas 3 (tiga) masalah mendasar, yaitu:
1) Setiap  tindakan  yang  mengakibatkan  kerugian  atas  diri  orang  lain menyebabkan  orang  yang  melakukan  harus  membayar  kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian. (Pasal 1365 BW);
2) Seseorang harus bertanggung jawab tidak hanya kerugian yang dilakukan sengaja  tetapi  juga  karena  kelalaian  atau  kurang  hati-hati.  (Pasal  1366 BW); dan
11 Rini Dameria, Achmad Busro dan Dewi Hendrawati, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan  Medis  dan  Penyelesaiannya  di  Mahkamah  Agung  (Studi  Kasus  Perkara  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  352/PK/PDT/2010),” Diponegoro  Law  Journal ,  Vol.  6  No.  1  Tahun 2017, hlm. 7.
12 Moh. Hatta, Op.cit. , hlm. 135.
3) Seseorang  harus  bertanggung  jawab  tidak  hanya  atas  kerugian  yang dilakukannya sendiri, tetapi juga karena tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. (Pasal 1367 BW).
Aspek  negatif  dari  bentuk  pertanggungjawaban  ini  secara  umum  pasien harus  membuktikan  akan  kerugian  yang  dideritanya.  Ada  kalanya  sulit  bagi pihak  pasien  (penggugat)  untuk  membuktikan  adanya  suatu  kegagalan pemenuhan  standar  perawatan  yang  harus  pertama-tama  ditunjukkannya dalam pembuktian atas kerugian yang timbul. Lagi pula apabila perikatan itu menyangkut  perikatan  usaha  ( inspanning )  maka  sulit  untuk  membuktikan kesalahan  atau  kelalaian  karena  usaha  yang  tidak  optimal,  kebanyakan penggugat tidak memiliki cukup bukti untuk itu.
b. Pertanggungjawaban akan risiko.
Merupakan kebalikan dari pertanggungjawaban karena kesalahan. Dalam pertangggungjawaban  karena  risiko,  pasien  hanya  perlu  menunjukkan hubungan  antara  orang  yang  mengakibatkan  kerugian  dan  kerugian  yang dideritanya. Kebanyakan berkaitan dengan produk tertentu seperti obat,  alat- alat  medik,  dan  sejenisnya.  Untuk  dapat  menentukan  seorang  pelaku perbuatan melanggar hukum harus membayar ganti rugi, maka harus terdapat hubungan  antara  kesalahan  dengan  kerugian  yang  ditimbulkan.  Dalam menentukan hal ini, terdapat 2 (dua) ajaran, yaitu: 13
1) Teori condition sine qua non oleh Von Buri. Dalam teori ini mengajarkan bahwa  pada  setiap  masalah,  tanpa  mana  peristiwa  tidak  akan  terjadi, untuk  menentukan  suatu  hal  sebagai  suatu  akibat  adalah  apabila seandainya hal itu tidak ada, maka kerugian tidak akan timbul. Dari teori ini maka pertanggungjawaban menurut Pasal 1365 BW diperluas karena perbuatan-perbuatan  yang  jauh  hubungannya  dengan  akibatnya  harus dianggap  juga  menjadi  sebab,  sehingga  terjadi  mata  rantai  fakta  kausal yang  menimbulkan  suatu  akibat  tertentu.  Di  dalam  praktik  pembuktian adanya  hubungan  kausal  antara  perbuatan  dan  kerugian,  tidak  dapat dilakukan dengan sempurna, tetapi dapat disimpulkan sebagai “ The most possible cause (sebab yang paling memungkinkan)”.
13 Ibid. , hlm. 211.
2) Teori Adequate  veroorzaking ,  sebab  musabab  yang  bersifat  adequate: dikembangkan  oleh  Von  Kris  yang  mempunyai  pengertian  sebagai berikut:
a) Suatu  kerugian  hanya  merupakan  akibat  dari  perbuatan  melawan hukum  kalau  kerugian  tersebut  menurut  akal  sehat  manusia  dapat diharapkan merupakan suatu akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut.
b) Kerugian  tersebut  merupakan  akibat  dari  perbuatan  melanggar hukum yang diduga semula.
c) Kerugian tersebut menurut pengalaman dapat diharapkan merupakan akibat perbuatan melawan hukum.
Pasal  1365  BW  menentukan  bahwa  setiap  setiap  orang  yang  melakukan perbuatan  melawan  hukum  serta  menimbulkan  kerugian  harus  mengganti kerugian  tersebut.  Kerugian  yang  timbul  dari  perbuatan  melawan  hukum  dapat berupa  ganti  rugi  baik  secara  materi  ataupun  immateri  atau  bisa  pula  kombinasi keduanya.  Berbeda  halnya  dengan  ganti  rugi  dalam  gugatan  wanprestasi  yang hanya menuntut ganti rugi berupa materi. Adapun bentuk ganti rugi yang dikenal dalam hukum perdata, yakni: 14
a. Ganti  rugi  umum,  yaitu  yang  berlaku  untuk  semua  kasus  termasuk  karena perbuatan  melawan  hukum.  Adapun  ketentuan  ganti  rugi  secara  umum  ini oleh BW diatur dalam Pasal 1243 – Pasal 1252 BW yang dapat berupa biaya ganti rugi serta bunga.
b. Ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi yang hanya timbul dari perikatan-perikatan tertentu.
Setiap perbuatan malpraktik medis yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum  dilakukan  oleh  dokter  dapat  dilakukan  upaya  penyelesaian  sebagaimana yang  terdapat  dalam  ketentuan  hukum  Perdata.  Begitu  juga  jalur  yang  ditempuh baik  melalui  nonlitigasi,  negosiasi  dan  mediasi  maupun  litigasi. 15 Jalur  litigasi merupakan  jalur  di  dalam  pengadilan  (perdata)  sebagaimana  tertuang  dalam  UU
14 Munir Fuady, Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktik Dokter) , Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 134.
15 Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015,  hlm. 155.
No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  Pasal  66,  (1)  Setiap  orang  yang mengetahui  atau  kepentingannya  dirugikan  atas  tindakan  dokter  atau  dokter  gigi dalam  menjalankan  praktik  kedokteran  dapat  mengadukan  secara  tertulis  kepada Ketua  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia;  (2)  Pengaduan sekurang-kurangnya  harus  memuat  identitas  pengadu,  nama,  dan  alamat  tempat praktik  dokter  atau  dokter  gigi  dan  waktu  tindakan  dilakukan  serta  alasan pengaduan; (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada  pihak  yang  berwenang  dan/atau  menggugat  kerugian  perdata  ke pengadilan.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Gugatan  perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatigedaad )  dalam  tindakan malpraktik  medis  diatur  dalam  Pasal  1365  BW  yang  berbunyi,  “Tiap perbuatan  melawan  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian  tersebut”.  Perbuatan  melawan  hukum  diartikan  bahwa  salah  satu pihak  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  karena  tindakannya  atau perbuatannya  bertentangan  dengan  asas  kepatutan,  ketelitian  serta  sikap kehati-hatian terutama dalam hal ini perjanjian atau kesepakatan antara pasien dengan  dokter.  Untuk  dapat  disebut  perbuatan  melanggar  hukum  harus dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu : 1) Pasien harus mengalami suatu kerugian; 2)  Ada  kesalahan  atau  kelalaian  (disamping  perseorangan,  rumah  sakit  juga bisa  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  atau  kelalaian  pegawainya);  3)  Ada hubungan kausal  antara  kerugian dan kesalahan;  4) Perbuatan itu melanggar hukum.  Dalam  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  unsur  kesalahan  itu berdiri  sendiri  ( scukd zelfstanding  vereiste ). Artinya  gugatan pada perbuatan melawan hukum tindakan/perbuatan dokter tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan menurut hukum.
2. Pertanggungjawaban  dokter  atas  perbuatan  melawan  hukum  tindakan malpraktik  medis  berdasarkan  undang-undang  mengacu  kepada  Pasal  1365 BW,  Pasal  1366  BW,  dan  Pasal  1367  BW.  Pasal  1365  BW  diartikan  bahwa pasien  dapat  menggugat  seorang  dokter  oleh  karena  dokter  tersebut  telah
melakukan  perbuatan  melanggar  hukum.  Dengan  demikian  untuk menentukan  seorang  dokter  bertanggung  jawab  dan  memberikan  ganti  rugi, haruslah  terdapat  hubungan  yang  erat  antara  kesalahan  dan  kerugian  yang ditimbulkan. Kemudian Pasal 1366 BW menjelaskan bahwa, seseorang tidak saja  bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  dirinya sendiri,  tetapi  juga  bertanggung  jawab  terhadap  tindakan  dari  orang-orang yang  berada  di  bawah  tanggung  jawabnya  atau  disebabkan  oleh  barang- barang  yang  berada  di  bawah  pegawasannya.  Pasal  1367  BW  digunakan untuk  pertanggungjawaban  dokter  bagi  orang-orang  yang  berada  di  bawah pengawasannya.  Dengan  demikian  seorang  dokter  harus  bertanggung  jawab atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  bawahannya  yaitu  perawat,  bidan,  dan sebagainya, sehingga kesalahan seorang perawat karena menjalankan perintah dokter adalah tanggung jawab dokter.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
A. Garner, Bryan. 2006. Black’s Law Dictionary , Thomson West
Fuady,  Munir.  2005. Sumpah  Hippocrates  (Aspek  Hukum  Malpraktek  Dokter),
Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti
Hatta, Moh. 2013. Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik , Yogyakarta: Liberty
Indriyanti  Dewi,  Alexandra.  2008. Etika  dan  Hukum  Kesehatan, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher
Siswati,  Sri.  2015. Etika  dan  Hukum  Kesehatan, Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada

## Jurnal:
Andi  Fitriono,  Riska,  Budi  Setyanto  dan  Rehnalemken  Ginting,  “Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal,” Yustisia , Vol. 5 No.
1 2016
Dameria,  Rini,  Achmad  Busro  dan  Dewi  Hendrawati,  “Perbuatan  Melawan Hukum  Dalam  Tindakan  Medis  dan  Penyelesaiannya  di  Mahkamah  Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor
352/PK/PDT/2010),” Diponegoro Law Journal , Vol. 6, No. 1 2017
I  Gusti  Ayu  Apsari  Hadi,  “Pertanggungjawaban  Pejabat  Pemerintahan  Dalam Tindakan  Diskresi  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” Kertha Patrika , Vol. 39 No.1 2017
Venny  Sulistyani,  Zulhasmar  Syamsu,  “Pertanggungjawaban  Perdata  Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktik Medis,” Lex Jurnalica , Vol. 12 No. 2  2015

## Peraturan Perundang-Undangan :
R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan