## PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP EFEKTIVITAS SPIP DENGAN PENGALAMAN KERJA APIP SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA INSPEKTORAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Shafira Hidayah Ulya 1 , Eka Nurmala Sari 2 , Prawidya Hariani RS 3
Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Indonesia Email: shafirahidayahulya@gmail.com, ekanurmala@umsu.ac.id, prawidyahrs24@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci:
Kompetensi, Independensi, Pengalaman  Kerja  APIP, Efektivitas SPIP. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui,  menguji  dan  menganalisis pengaruh kompetensi terhadap Efektivitas SPIP, pengaruh Independensi terhadap Efektivitas SPIP, pengaruh Pengalaman Kerja APIP terhadap Efektivitas SPIP, pengaruh Kompetensi terhadap Efektivitas SPIP melalui Pengalaman Kerja APIP dan pengaruh Independensi terhadap Efektivitas SPIP melalui Pengalaman Kerja APIP.  Jenis  penelitian  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan pendekatan asosiatif dengan menggunakan data primer dan teknik pengumpulan data  melalui  penyebaran  kuesioner  pada  Inspektorat  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Utara,  Indonesia.  Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  aparat pengawas  intern  pemerintah  yang  bertugas  di  Inspektorat  Pemerintah  Provinsi Sumatera Utara berjumlah 680 orang. Metode penentuan sampel dengan metode propotionate stratifued random sampling yang diambil secara acak dan berstrata dengan menggunakan rumus slovin. Adapun sampel pada penelitian ini adalah 87 orang. Data diolah menggunakan metode SEM dengan bantuan alat analisis Smart  PLS .  Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  adanya  pengaruh kompetensi terhadap Efektivitas SPIP, adanya pengaruh Independensi terhadap Efektivitas SPIP, adanya pengaruh Pengalaman Kerja APIP terhadap Efektivitas SPIP,  adanya  pengaruh  Kompetensi  terhadap  Efektivitas  SPIP  melalui Pengalaman Kerja APIP dan adanya pengaruh Independensi terhadap Efektivitas SPIP melalui Pengalaman Kerja APIP.

## ABSTRACT
Keywords: Competence, Independence, APIP Work Experience, Effectiveness of SPIP. The  purpose  of  this  study  was  to  determine,  test  and  analyze  the  effect  of competence  on  the  effectiveness  of  SPIP,  the  effect  of  independence  on  the effectiveness of SPIP, the effect of APIP’S work experience on the effectiveness of SPIP, the influence of competence on the effectiveness of SPIP through APIP’s work experience and the influence of independence on the effectiveness of SPIP through APIP’s work experience. The type of research in this study is quantitative research with an associative approach using primary data and data collection techniques  through  distributing  questionnaires  to  the  inspectorate  of  the provincial government of north sumatera, Indonesia. The population of this study were all government internal supervisory officerseho served in the inspectorate of the government of north sumatera province totaling 680 people. The method of determining the sample is the proportional stratified random sampling method which is taken randomly and stratified using the slovin formula. The sample in this study was 87 people. The data was processed using the SEM method with the help of the Smart PLS analysis tool. The results of this study prove that there is
an  influence  of  competence  on  the  Effectiveness  of  SPIP,  the  influence  of Independence  on  the  Effectiveness  of  SPIP,  the  influence  of  APIP's  Work Experience  on  the  Effectiveness  of  SPIP,  the  influence  of  Competence  on  the Effectiveness  of  SPIP  through  APIP's  Work  Experience  and  the  influence  of Independence on the Effectiveness of SPIP through APIP's Work Experience.

## PENDAHULUAN
Suatu  Negara  mempunyai  Pemerintahan  yang  berfungsi  sebagai  kesatuan  organisasi. Pemerintah pusat dan daerah diberi amanat untuk melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang  Dasar  1945.  Amanat  tersebut  salah  satunya  adalah  penyelenggaraan  sistem pengendalian internal pemerintah.
Sistem  pengendalian  intern  pemerintah  menurut  pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Efektivitas  adalah  ukuran  berhasil  tidaknya  pencapaian  tujuan  suatu  organisasi  mencapai tujuannya.  Apabila  suatu  organisasi  mencapai  tujuan  maka  organisasi  tersebut  telah  berjalan dengan  efektif (Mardiasmo,  2017).  Indikator  efektivitas menggambarkan  jangkauan  akibat  dan dampak (Outcome) dari  keluaran (Output) program  dalam  mencapai  tujuan  program.  Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka  semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
Terdapat beberapa lembaga negara atau satuan yang terlibat dalam proses pengawasan dan pemeriksaan  atas  pengelolaan  keuangan  negara.  Lembaga  tersebut  ialah  Badan  Penyelidik Keuangan  (BPK),  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dan  Inspektorat. Badan  Penyelidik  Keuangan  merupakan  auditor  eksternal  pemerintah  yang  melakukan  fungsi pemeriksaan  atas  pengelolaan  keuangan  negara  dan  daerah  Sedangkan  yang  bertugas  sebagai auditor  internal  antara  lain,  yaitu  Inspektorat  Kementerian/Lembaga  pada  setiap Kementerian/Lembaga, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota di setiap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,  serta  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Republik Indonesia yang merupakan auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah menyusun pedoman yang mengatur pelaksanaan penilaian  atas penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah.  Pedoman  tersebut  telah  ditetapkan menjadi  Peraturan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  No.  5  Tahun  2021  tentang Penilaian  Maturitas  Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terintegrasi  pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada tanggal 7 April 2021 yang merinci maturitas SPIP menjadi lima  tingkatan sebagaimana terlihat pada Gambar. 1.
Gambar I.1. Level Maturitas SPIP

## Sumber: Data laporan kinerja BPKB Perwakilan Pemrovsu 2021
Setiap level terdiri dari beberapa sub unsur yang harus dimplementasikan oleh assesor dan counter  part untuk  dapat  naik  ke  level  yang  lebih  tinggi.  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  dalam  hal  ini  membantu  pemerintah  daerah  meningkatkan  maturitas  SPIP-nya melalui  kegiatan  bimtek,  workshop,  dan  diklat  (Peraturan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penilaian  Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi Pada
Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah 2021).
Hasil  Penilaian  Maturitas  penyelenggaraan  SPIP  berdasarkan  hasil Quality  Assurance (QA) oleh Rendal hingga akhir Semester II Tahun 2021 (per 30 November 2021) menunjukkan bahwa  tujuh  Pemda  di  wilayah  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  telah  memperoleh  level  3 (terdefinisi),  yaitu  Provinsi  Sumatera  Utara,  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara,  Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, dan Kota Tebing Tinggi, sedangkan 27 Pemda telah memperoleh level 2.
Capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di 34 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2020-2024 tampak pada grafik berikut.
Grafik 1. Target dan realisasi jumlah pemda dengan tingkat maturitas    SPIP Level ≥ 3
Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Efektivitas Spip Dengan Pengalaman Kerja Apip Sebagai Variabel Intervening Pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

## Sumber: Data laporan kinerja BPKB Perwakilan Pemrovsu 2021
Dari  grafik  I.1,  realisasi jumlah  pemda  dengan tingkat  maturitas  SPIP  level  ≥  3  telah mencapai  50%  apabila  dibandingkan  dengan  target  akhir  Renstra  Tahun  2020-2024.  Beberapa upaya telah dilakukan  oleh  Perwakilan  BPKP Provinsi  Sumatera Utara agar  pemerintah  daerah provinsi/kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara  meningkatkan  level  maturitas  SPIP  adalah melalui  kegiatan  bimbingan  teknis, coaching  clinic ,  dan workshop  on-  line. Strategi/Rencana Tindak untuk meningkatkan kinerja di Tahun 2022 antara lain (Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2021):
a. Kondisi Covid-19 yang mungkin masih akan berlangsung selama tahun 2022 maka diperlukan strategi untuk membina Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan dengan memanfaatkan secara optimal sarana teknologi informasi.
b. Peningkatan kapabilitas PFA Bidang APD melalui kegiatan pembelajaran berkelanjutan seperti PPM, workshop dan diklat.
c. Menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah.
Adanya  Perbup  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  di  setiap  kabupaten  menjadi pedoman  bagi  penyelenggaraan  pemerintah  dalam  mencapai  tujuannya.  Namun,  dalam pelaksanaan  terdapat  rintangan  dan  hambatan  yang  menjadikan  rencana  awal  berbeda  dengan keadaan yang terjadi. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Agar  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  berkualitas  dan  memenuhi  karakteristik kualitatif,  maka  LKPD  harus  diperiksa  oleh  pihak  independen.  Laporan  keuangan  ini  akan diperiksa dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan atas LKPD oleh BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dinyatakan dalam sejumlah temuan.
Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 5.367 permasalahan kelemahan SPI, yang meliputi 1.699 (32%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.498 (46%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.170 (22%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern (Tim Penyusun IHPS I 2021). Contoh permasalahan kelemahan SPI yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian  LKPD Tahun 2021 disajikan pada Tabel.1.
Tabel I.1
Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2021
No Kelompok  dan Jenis Temuan Permasalahan Jumlah Entitas Jumlah  % I  Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 1.699 32 508 1  Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat 1.018 478 2  Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan 477 266 3  Entitas terlambat menyampaikan laporan 6 6 4  Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai 180 145
5  Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan SDM yang memadai 16 15 6  Lain-lain 2 2 II  Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2.498 46 522 1  Perencanaan kegiatan tidak memadai 601 381 2  Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan 161 129 3  Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja 846 384 4  Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD 16 15 5  Pelaksanaan kebijakan tidak tepat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan 471 292 6  Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya 292 204 7  Lain-lain 111 99 III  Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 1.170 22 418 1  SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap 455 241 2  SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati 564 339 3  Satuan Pengawas Intern belum ada 3 3 4  Satuan Pengawas Intern tidak optimal 142 99 5  Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai 5 5 6  Lain-lain 1 1 Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 5.367  100 539

## Sumber: Data laporan IHPS I BPKRI Tahun 2020
Inspektorat  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  adalah  salah  satu  Inspektorat  Provinsi yang  paling  banyak  mendapatkan  maturitas  level  2  (berkembang)  pada  inspektorat kabupaten/kotanya  yaitu  27  pemda.  Maturitas  level  2  (berkembang)  memiliki  karakteristik menurut  TIM  BPKB  (2018:3)  “K/L/Pemda  telah  melaksanakan  praktik  pengendalian  intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum  melibatkan  semua  unit  organisasi.  Efektivitas  pengendalian  belum  dievaluasi  sehingga banyak  terjadi  kelemahan  yang  belum  ditangani  secara  memadai  sehingga  banyak  terjadi kelemahan yang  belum  ditangani  secara  memadai”  (Tim  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan 2018). hal tersebut dapat kita lihat pada Gambar.2.
Gambar. 2 Peta Posisi Maturitas SPIP di Sumatera Utara Sumber: Data laporan kinerja BPKB Perwakilan Pemrovsu 2021
Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  sebagai  pengawas  internal  pada  inspektorat wajib  menggunakan  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  yang  berbunyi  “pemeriksa  secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan”.  Kompetensi  adalah  kemampuan  yang  dimiliki  seseorang  berupa  pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan tugas secara efektif dan efisien.
Selain  itu,  Independensi  juga  harus  dimiliki  APIP.  Menurut  Standar  Pemeriksaan Keuangan Negara, Independensi dijelaskan sebagai berikut: “Independensi adalah suatu sikap dan tindakan  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  untuk  tidak  memihak  kepada  siapapun  dan  tidak dipengaruhi oleh  siapapun.  pemeriksa  juga  harus  objektif  dan  bebas  dari  benturan  kepentingan ( conflict  of  interest )  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  profesionalnya”.  Independensi diperlukan  untuk  menjaga  relevannya  opini  atau  kualitas  dalam  mengaudit  laporan  keuangan. Independensi  dapat  dilihat  dari  banyaknya  APIP  yang  memiliki  jabatan  fungsional auditor  (JFA).  Pada  inspekrorat  pemerintah  provinsi  su matera  utara  yang  memiliki sertifikat  jabatan  fungsional  auditor  berju mlah  138  orang  dari  jumlah  seluruh  APIP sebanyak 680 orang.
Pengalaman  kerja  seorang  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP)  akan mendukung kompetensi dan independensi dalam  menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga tingkat kesalahan akan  semakin  berkurang  (Ananda,  Gusti  Ayu,  Indraswarawati,  Sang  Ayu  2021). Pengalaman  k e r j a   yang  dimiliki  oleh  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  nantinya akan menjadi  modal  tersendiri  untuk  mengungkapkan  temuan-temuan  atas  proses  audit  (Gaol 2017). Dalam beberapa kasus, aparat inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah tidak mendeteksi adanya temuan audit  akan tetapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai eksternal audit  dapat  mendeteksi temuan  tersebut.  Dalam  penelitian  ini,  pengalaman  kerja  APIP  sebagai variabel intervening yang mempengaruhi hubungan antara kompetensi dan independensi dengan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintahan menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diukur maupun diamati.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Lasando, L Gaol, 2017) yang menyatakan  adanya Pengaruh  Independensi,  Kompetensi  dan  Motivasi  Auditor  Internal  terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dengan Pengalaman Kerja Auditor Internal Sebagai Variabel  Moderating Pada  Perusahaan Consumer  Goods di  Sumatera  Utara  serta  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Syamsul Bahri, 2020) yang menyatakan adanya Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Efektivitas Kinerja Auditor di Kabupten Bulukumba. Maka atas dasar uraian dan latar belakang masalah  tersebut,  penulis  melakukan  penelitian  dengan  judul “Pengaruh  Kompetensi  dan Independensi  terhadap  Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  dengan Pengalaman  Kerja  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  sebagai  variabel  intervening pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”.

## METODE
Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian kuantitatif dapat  diartikan sebagai  metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu,  pengumpulan  data menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis  data  bersifat  kuantitatif  bertujuan  untuk  menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2012). Penelitian dengan metode asosiatif adalah penelitian yang  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih,  mencari  peranan, pengaruh dan hubungan  yang bersifat  sebab-akibat  antar variabel.  Adapaun variabel  yang  akan diteliti pada penelitian ini adalah variabel yang terdiri dari Kompetensi (X1), Independensi (X2), Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (Y) dan Pengalaman Kerja APIP (Z).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sejarah Umum Inspektorat
Penataan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dan  Penyusunan  Struktur  Organisasi  di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera utara pada saat ini dilakukan pada kerangka regulasi serta  kebutuhan  objektif  dan  kondisi  lingkungan  strategis  daerah.  Kerangka  regulasi  yang dimaksud  adalah  sesuai  undang-undang  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Dengan  tersusunnya  seluruh  Peraturan  Gubernur  Struktur  Organisasi  Tata  Kerja  Dinas/ Badan dan Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 telah ditindak lanjuti penyusun Peraturan Gubernur Tugas,Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas/ Badan/ Unit  Kerja  dilingkungan  Provinsi  Sumatera  Utara  dan  tahun  2018  telah  dilakukan  evaluasi Peraturan  Gubernur  Tugas,Fungsi,  Uraian  Tugas  Dan  Tata  Kerja  Dinas/  Badan/  Unit  Kerja dilingkungan  Provinsi  Sumatera  Utara,  guna  penyempurnaan  seluruh  Tupoksi  Organisasi Perangkat  Daerah  Provsu  agar  sesuai  dengan  pembagian  kewenangan  sebagaimana  diatur  pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti hasil rekomendasi  dari  Kemendagri  terkait  evaluasi  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas/  Badan  Provinsi Sumatera Utara.
Adapun  Peraturan  - peraturan  Gubernur  Tugas,  Fungsi,  Uraian  Tugas  Dan  Tata  Kerja Dinas/  Badan/  Unit  Kerja  yang  telah  tersusun  tahun  2017,  2018  dan  2019  di  distribusikan  ke seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara.  Fungsi,  Uraian  Tugas  dan  Tata Kerja Dinas/ Badan dan Sekretariat Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Telah dilaksanakan  Evaluasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten/Kota  Se  Sumatera  Utara,  Memfasilitasi Pembentukan UPTD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara, Memfasilitasi Pengukuran Kelembagaan  UKPBJ  Pemerintah  Kabupaten/Kota-Se  Sumatera  Utara,  Memfasilitasi  Kegiatan Sekretariat Konwil Forum Sekda Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Sumatera Utara.
Inspektorat adalah unsur pengawasan internal LAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LAN.
Dalam melaksanakan, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat.
Inspektorat terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
a. Tingkat Penyebaran Kuesioner
Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui, menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi  dan  independensi  terhadap  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  dengan Pengalaman  Kerja  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  di  Inspektorat  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Utara.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menyebar  kuesioner  langsung  kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di  Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dari jumlah sampel sebanyak 84 kuesioner dapat  kembali.  Dengan demikian sebanyak  84 kuesioner saja  yang  dapat  digunakan  untuk  membuktikan  hipotesis  penelitian.  Berikut  adalah  perincian mengenai pendistribusian dan pengembalian kuesioner.

## b. Demografi Responden
Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner yang diterima dapat diketahui karakteistik responden yang  akan  dibahas  dibawah  ini  meliputi:  jenis  kelamin,  usia,  kepemilikan  sertifikat  JFA, pendidikan terakhir dan lamanya bertugas.
c. Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table. 2.
Tabel 2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin  Jumlah Responden   Persentase Laki-laki 63 75% Perempuan 21 25% Total 84 100% Sumber: Data Primer Diolah 2022
Tabel 2 menunjukkan bahwa jenis kelamin yang menjadi responden lebih didominasi oleh laki-laki sebanyak 63 orang atau 65%, sedangkan perempuan sebanyak 37 orang atau 35%.
d. Data Responden Berdasarkan Usia
Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel IV.2
Tabel. 3 Data Responden Berdasarkan Usia Usia Jumlah Responden  Persentase 25-30  0 0 31-35  33 39% > 40 51 61% Total   84 100% Sumber: Data Primer Diolah 2022
Tabel 3 menunjukan bahwa responden yang usia 31-35 tahun sebanyak 33 orang sebesar 39%, usia > 40 tahun sebanyak 51 orang sebesar 61%.

## e. Data Responden Berdasarkan Jabatan Fungsional Auditor
Karakteristik responden berdasarkan jabatan fungsional auditor dapat dilihat pada table 4.

## Tabel 4. Data Responden Berdasarkan Jabatan Fungsional Auditor
Sertifikat  Jumlah APIP yang mempunyai Sertifikat JFA   Persentase JFA 58 69% Non JFA 26 31% Total 84 100% Sumber: Data Primer Diolah 2022
Tabel  IV.3  menunjukan  bahwa  responden  yang  mempunyai  sertifikat  JFA  sebanyak  58 orang sebesar 69% sedangkan responden yang tidak mempunyai sertifikat JFA sebanyak 26 orang sebesar 31%.
f. Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Karakteristik responden berdasarkan jabatan fungsional auditor dapat dilihat pada tabel 5.

## Tabel.5 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Pendidikan Terakhir  Jumlah Responden  Persentase SMA 0 0 S1 61 73% S2 23 27% Total 84 100% Sumber: Data Primer Diolah 2022
Tabel 6 menunjukan bahwa responden yang mempunyai pendidikan terakhir S1 sebanyak 61 orang sebesar 73%, yang mempunyai pendidikan terakhir S2 sebanyak 23 orang sebesar 27%.
g. Data Responden Berdasarkan Lamanya Bertugas
Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 7
Tabel. 7 Data Responden Berdasarkan Lamanya Bertugas Lamanya Bertugas  Jumlah Responden  Persentase 5-10 Tahun 25 30% 10-15 Tahun 33 39%
15-20 Tahun 26 31% Total 84 100%
Sumber: Data Primer Diolah 2022
Tabel  IV.5  menunjukan  bahwa  responden  yang  bertugas  selama  5-10  tahun  sebanyak  25 orang sebesar 30%, responden yang bertugas selama 10-15 tahun sebanyak 33 orang sebesar 39%, responden yang bertugas selama 15-20 tahun sebanyak 26 orang sebesar 31%.

## 2. Deskripsi Data Penelitian
Data yang didapatkan dari hasil tanggapan responden digunakan untuk menginterpretasikan pembahasan sehingga dapat diketahui kondisi dari setiap indikator variabel yang diteliti. Dalam menginterpretasikan  variabel  yang  sedang  diteliti,  maka  dilakukan  kategorisasi  terhadap tanggapan  responden  berdasarkan  rata-rata  skor  tanggapan  responden.  Prinsip  kategorisasi dilakukan menurut (Sugiyono, 2009) yaitu berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimun dibagi jumlah kategori yang diinginkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Rentang Skor Kategori = 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
Tabel. 8 Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Tanggapan Responden
Interval Kuesioner Kategori 1,00 – 1,80 Tidak Baik 1,81 – 2,60 Kurang Baik 2,61 – 3,40 Cukup Baik 3,41 – 4,20 Baik 4,21 – 5,00 Sangat Baik
Setelah  diperoleh  kategorisasi  rata-rata  skor  atas  tanggapan  responden,  maka  dapat dijelaskan  interpretasi  atas  tanggapan  responden  tersebut  pada  setiap  variabel  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.
a. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y)
Dalam  penelitian  ini,  variabel  efektivitas  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  diukur dengan  5  indikator  antara  lain:  Lingkungan  Pengendalian,  Penilaian  Resiko,  Kegiatan Pengendalian,  Informasi  dan  Komunikasi,  Pemantauan  Pengendalian  Internal.    Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu 1 (Tidak Baik), 2 (Kurang Baik), 3 (Cukup Baik),  4  (Baik)  dan  5  (Sangat  Baik).  Berikut  ini  merupakan  deskripsi  frekuensi  dari  variabel efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah yang dirangkum pada tabel berikut:

## Tabel. 9 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Efektivitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No Indikator / Butir Pernyataan Distribusi Tanggapan Rata-Rata Jawaban Kategori TB KB  CB  B SB

## Lingkungan Pengendalian
1. Sebagai APIP pada Inspektorat Pemerintah Sumatera Utara saya  ditempatkan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki. F 18 36 21 7 2
3.73 Cukup Baik % 21 43 25 8 2 2. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera Utara saya sangat memahami Struktur organisasi dan job deskripsi dengan jelas. F 34 32 10 8 0
4.10 Baik % 40 38 12 10 0
Penilaian Resiko 3. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera  Utara  saya  mengetahui  proses penilaian risiko yang dilakukan pimpinan. F 17 35 24 8 0 3.73
Baik % 20 42 29 10 0 4. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera Utara saya mengetahui prosedur yang mengatur  secara  jelas  mengenai  penggunaan formulir-formulir atau dokumen-dokumen akuntansi.
F 12 37 27 7 1 3.62
Baik % 14 44 32 8 1
Kegiatan Pengendalian 5. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera  Utara  saya  sangat mengetahui  sistem otorisasi antara transaksi penerimaan kas di bank tempat  saya  bekerja  sesuai  dengan  yang diterapkan pemerintah.
F 17 39 20 7 1 3.76
Baik % 20 46 24 8 1
Informasi dan Komunikasi 6. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera  Utara  saya  melaksanaan  verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan  melaksanakan  prosedur  otorisasi,  sesuai dengan ketentuan intern.
F 26 34 20 2 2 3.95
Baik % 31 40 24 2 2
7.
Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera  Utara  saya  melakukan  pengendalian umum  seperti  mainframe,  server,  dan  users, workstation, serta jaringan internal - eksternal.
F 24 35 16 7 2 3,86
Baik % 29 42 19 8 2
Pemantauan Pengendalian Internal 8. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera  Utara  saya  melakukan  pemeriksaan atas transaksi dan diadakan pencocokan dengan catatan  yang  ada  oleh  bagian  pemeriksaan Intern.
F 32 39 9 2 2 4.15 Baik % 38 46 11 2 2 Total Skor Konsistensi dalam pelaksanaan program / kegiatan 3,51 Baik Sumber: Data diolah (2022)
Berdasarkan hasil jawaban diatas dapat disimpulkan responden cenderung memilih jawaban baik yaitu 49% namun pada pernyataan pertama, yaitu Sebagai APIP pada Inspektorat Pemerintah Sumatera Utara saya  ditempatkan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki, responden cenderung memiliki jawaban cukup baik yaitu sebesar 21%.
Gambar 3. Diagram Pie Efektivitas SPI
Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa rata-rata responden menjawab Baik, hal ini menunjukkan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah berjalan dengan baik.

## b. Kompetensi (X1)
Dalam  penelitian  ini,  variabel  kompetensi  diukur  dengan  5  indikator  antara  lain: Pengetahuan,  Pemahaman,  nilai , Sikap (Attitude) ,  kemampuan.  Masing-masing  pernyataan  dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu 1 (Tidak Baik), 2 (Kurang Baik), 3 (Cukup Baik), 4 (Baik) dan  5  (Sangat  Baik).  Berikut  ini merupakan  deskripsi  frekuensi  dari  variabel  Kompetensi  yang dirangkum pada tabel berikut:
Tabel. 11 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Kompetensi
No Indikator / Butir Pernyataan Distribusi Tanggapan Rata- Rata Jawaban Kategori TB  KB  CB  B SB Pengetahuan (Knowledge) 1. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat Pemerintah  Sumatera  Utara  saya mempunyai  kompetensi  yang sangat baik dalam menyelesaikan pekerjaaan. F 0 29 46 8 1
3.23 Cukup Baik %
0 35 55  10 1 2. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat Pemerintah  Sumatera  Utara  saya mempunyai  kompetensi  yang sangat  baik  sesuai  sertifikasi dalam  pekerjaaan  yang  saya miliki. F 0 31 49 4 0 3.32
Cukup Baik % 0 37 58 5 0
Pemahaman (Understanding) 3. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat Pemerintah  Sumatera  Utara  saya sangat  baik  dan  sangat  akurat dalam  menafsirkan  pekerjaan yang diperiksa F  27 32 16 8 1 3.90 Baik %
32 38 19  10 1 4. F  30 31 15 7 1 3.98 Baik 21% 49% 21% 7% 2% SISTEM PENGENDALIAN INTERN SB B CB KB

## Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Efektivitas Spip Dengan Pengalaman Kerja Apip Sebagai Variabel Intervening Pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Sebagai  APIP  pada  Inspektorat Pemerintah  Sumatera  Utara  saya mempunyai  pemahaman  sangat baik dan cermat dalam menyimpulkan  pekerjaan  sesuai target. %
36 37 18 8 1 Nilai (Value) 5. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat Pemerintah  Sumatera  Utara  saya sangat  jujur  dalam  memeriksa pekerjaan. F  26 36 14 3 5
3.89 Baik % 31 43 17 4 6 6. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat Pemerintah  Sumatera  Utara  saya sangat disiplin dalam menyelesikan  pekerjaan. F  28 39 9 7 1 4.02 Baik %
33 46 11 8 1 Keterampilan (Skill) 7. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat Pemerintah  Sumatera  Utara  saya mengikuti petunjuk teknis dengan baik sesuai dengan pekerjaaan.
F  21 23 31 6 3 3.63
Baik % 25 27 37 7 4 8. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat Pemerintah  Sumatera  Utara  saya memiliki  ketelitian  yang  sangat baik dalam menyelesaikan pekerjaaan. F  22 40 17 3 2 3.92
Baik % 26 48 20 4 2 Sikap (Attitude) 9. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat Pemerintah  Sumatera  Utara  saya sangat peduli dalam menyelesaikan pekerjaan. F  29 27 24 4 0 3.96
Baik % 35 32 29 5 0 10. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat Pemerintah  Sumatera  Utara  saya sangat  santun  dalam  memeriksa pekerjaan.
F  24 30 17 8 5 3.71
Baik % 29 36 20  10 6 Total Skor Konsistensi dalam pelaksanaan program / kegiatan 3,6 Baik Sumber: Data diolah (2022)
Berdasarkan hasil jawaban diatas dapat disimpulkan responden cenderung memilih jawaban baik yaitu 49% namun pada pernyataan pertama, yaitu Sebagai APIP pada Inspektorat Pemerintah Sumatera Utara saya mempunyai kompetensi yang sangat baik dalam menyelesaikan pekerjaaan, responden cenderung memiliki jawaban cukup baik yaitu sebesar 21%.

## Gambar 4 Diagram Pie Kompetensi
Berdasarkan hasil jawaban responden di atas menunjukkan nilai indikator tertinggi terdapat pada indikator mempunyai kompetensi yang sangat baik dalam menyelesaikan pekerjaaan, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan APIP di Inspektorat Provsu sudah memiliki kompetensi untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan.

## h. Independensi (X2)
Dalam penelitian ini, variabel  Independensi  diukur dengan 3 indikator antara lain:  Program audit, verifikasi dan pelaporan.  Masing-masing  pernyataan dari indikator  dinilai melalui 5 skor yaitu 1 (Tidak Baik), 2 (Kurang Baik), 3 (Cukup Baik), 4 (Baik) dan 5 (Sangat Baik). Berikut ini merupakan deskripsi frekuensi dari variabel Independensi yang dirangkum pada tabel berikut :
Tabel. 12 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Independensi
No Indikator / Butir Pernyataan Distribusi Tanggapan Rata-rata Jawaban Kategori TB  KB  CB  B  SB Independensi Dalam Program Audit 1. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera Utara saya  sangat bebas dari pengaruh pihak  manapun  dalam  penentuan  sasaran  dan ruang lingkup  audit  yang digunakan.
F 24 30 17 8 5 3.71
Baik % 29 36 20 10 6
2.
Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera  Utara  saya  sangat  bebas  dari  kendali pihak manapun dalam penentuan prosedur audit, serta teknik audit yang digunakan.
F 17 40 18 8 1 3.76
Baik % 20 48 21 10 1
Independensi dalam Verifikasi 3. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera Utara saya sangat bebas dari pengaruh pihak  manapun  dalam  melakukan  aktivitas pembuktian, akses sumber data.
F 20 30 19 13 2 3.63
Baik %
24 36 23 15 2
4.
Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera Utara saya sangat bebas dari pengaruh pihak  manapun  dalam  melakukan  dukungan teknis pengujian fisik.
F 33 30 11 9 1 4.01
Baik % 39 36 13 11 1

## Independensi dalam Pelaporan
5. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera Utara saya sangat bebas dari pengaruh F 23 28 27 3 3 3.77 Baik %  27 33 32 4 4 21% 49% 21% 7%2% KOMPETENSI SB B CB KB TB
pihak  manapun  dalam  mengemukakan  fakta hasil  pengujian  dan  kesimpulan  dalam  suatu laporan.
6. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah
Sumatera  Utara  saya  sangat  percaya  diri  dalam menyelesaikan pekerjaan. F 24 28 25 6 1 3.81
Baik % 29 33 30 7 1 7. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera  Utara  saya  sangat  independen  dalam menyampaikan keterbatasan suatu audit laporan keuangan. F 29 27 24 4 0
3.96 Baik %
35 32 29 5 0 8. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera Utara saya sangat bebas dari pengaruh pihak manapun dalam mengemukakan opini dan rekomendasi hasil audit. F 25 30 23 5 1 3.87
Baik % 30 36 27 6 1 Total Skor Konsistensi dalam pelaksanaan program / kegiatan 3,51 Baik Sumber: Data diolah (2022)
Berdasarkan hasil jawaban diatas dapat disimpulkan responden cenderung memilih jawaban baik yaitu 49% namun pada pernyataan pertama, yaitu Sebagai APIP pada Inspektorat Pemerintah Sumatera Utara saya  sangat bebas dari pengaruh pihak  manapun dalam  penentuan sasaran dan ruang lingkup  audit  yang digunakan., responden cenderung memiliki jawaban cukup baik yaitu sebesar 21%.

## Gambar 5 Diagram Pie Independensi
Berdasarkan hasil jawaban responden di atas menunjukkan nilai indikator tertinggi terdapat pada  indikator  sangat  bebas  dari  pengaruh  pihak  manapun  dalam  penentuan  sasaran  dan  ruang lingkup  audit  yang  digunakan,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  APIP  di  inspektorat  Provsu  sudah memiliki independensi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## i. Pengalaman Kerja APIP (Z)
Dalam penelitian ini, variabel pengalaman kerja APIP diukur dengan 3 indikator antara lain: Lamanya  Waktu  Bekerja,  Peningkatan  Potensi  Kerja,  Banyaknya  Tugas.    Masing-masing pernyataan dari indikator dinilai melalui 5 skor yaitu 1 (Tidak Baik), 2 (Kurang Baik), 3 (Cukup Baik),  4  (Baik)  dan  5  (Sangat  Baik).  Berikut  ini  merupakan  deskripsi  frekuensi  dari  variabel pengalaman kerja APIP yang dirangkum pada tabel berikut:
21% 49% 21% 7%2% INDEPENDENSI SB B CB KB TB

## Tabel 13 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden Variabel Pengalaman
Kerja APIP No Indikator / Butir Pernyataan Distribusi Tanggapan Rata-rata Jawaban Kategori TB  KB  CB  B  SB Lamanya Waktu Bekerja 1. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera  Utara  saya  telah  memiliki  banyak pengalaman  dalam  bidang  audit  dengan berbagai  macam  klien  sehingga  audit  yang saya lakukan menjadi lebih baik. F 31 39 12 2 0
3,32 Cukup Baik % 37 46 14 2 0 2. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera Utara saya mengetahui kemampuan seorang  aparat  pengawasan  intern  ditentukan oleh pengalaman kerjanya. F 40 31 9 4 0 3,48
Baik % 48 37 11 5 0
Peningkatan Potensi Kerja 3. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera  Utara  semakin  lama  saya  menjadi aparat  pengawasan  intern,  semakin  dapat mendeteksi kesalahan yang dilakukan objek.
36 33 10 5 0 3,42
Baik % 43 39 12 6 0 4. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera Utara saya sudah pernah mengaudit pada  organisasi  kepemerintahan,  sehingga saya  dapat  mengaudit  laporan  keuangan pemerintah daerah lebih baik.
F 34 37 10 3 0 3,86 Baik % 40 44 12 4 0
Banyaknya Tugas 5. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera  Utara  melaksanakan  kegiatan  audit selalu  mempertimbangkan  berbagai  tenaga yang diperlakukan untuk melaksanakan audit meliputi: jumlah dan tingkat pengalaman staf aparat  pengawasan  intern,  pertimbangan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu.
F 38 35 8 2 1 3,48 Baik % 45 42 10 2 1 6. Sebagai  APIP  pada  Inspektorat  Pemerintah Sumatera Utara hasil pengawasan intern yang saya lakukan selalu lebih baik.
F 44 30 9 0 1 3,44 Baik
% 52 36 11 0 1 Total Skor Konsistensi dalam pelaksanaan program / kegiatan 3,51 Baik Sumber: Data diolah (2022)
Berdasarkan  hasil  jawaban  diatas  dapat  disimpulkan  responden  cenderung  memilih jawaban baik yaitu 49% namun pada pernyataan pertama, yaitu  Sebagai  APIP pada Inspektorat Pemerintah Sumatera Utara saya telah memiliki banyak pengalaman dalam bidang audit dengan berbagai macam klien sehingga audit yang saya lakukan menjadi lebih baik, responden cenderung memiliki jawaban cukup baik yaitu sebesar 21%.

## Gambar 6 Diagram Pie Pengalaman Kerja APIP
Berdasarkan hasil jawaban responden di atas menunjukkan nilai indikator tertinggi terdapat pada  indikator  telah  memiliki  banyak  pengalaman  dalam  bidang  audit  dengan  berbagai  macam klien sehingga audit yang saya lakukan menjadi lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa APIP di inspektorat Provsu sudah dapat melakukan audit lebih baik.

## 3. Hasil Pengujian SEM PLS
Sebelum melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap  kualitas  data  yang  digunakan.  Pengujian  ini  digunakan  untuk  menjamin  terpenuhinya asumsi yang diperlukan untuk melakukan pengujian terhadap penelitian ini.

## Analisis Outer Model
Teknik  pengolahan  data  dengan  menggunakan  metode  SEM  berbasis  PLS  memerlukan  2 tahap untuk menilai fit model dari sebuah model penelitian (Ghozali, 2019). Salah satunya adalah analisis outer model . Analisis outer model digunakan untuk menguji pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran yang valid. Ada beberapa indikator dalam analisis outer model , diantaranya convergent validity , discriminant validity , dan composite reliability .

## Convergent Validity
Convergent  validity  merupakan  pengukuran  model  pada  indikator  yang  bersifat  reflektif. Dimana dilihat dari skor butir pertanyaan dengan skor kontruknya atau melalui loading factor pada masing-masing indikator konstruk. Adapun parameter dalam menetapkan bahwa nilai convergent validity layak/terpenuhi, dapat dilakukan dengan melihat nilai rule of thumb, dimana nilai loading factor lebih besar dari 0,60 - 0,70, namun dapat juga diterima rentang loading factor lebih besar dari 0,50  - 0,60 (Ghozali dan Latan, 2012:74). Berdasarkan hasil analisis data pada convergent validity . Berikut adalah nilai validity item yang dapat dilihat pada kolom standardized loading:
21% 49% 21% 7%2% PENGALAMAN SB B CB KB TB

## Gambar 7 Hasil Analisis SEM-PLS Hasil Uji Hipotesis
Berdasarkan  olah  data  yang  telah  dilakukan,  hasilnya  dapat  digunakan  untuk  menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat t- statistic dan  nilai  p- value .  Variabel  independen  dinyatakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen  apabila  t- statistic >  1,98  dan  P- Value <  0,05.  Berikut  ini  adalah  hasil  pengolahan  data dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS versi 3.0:

## Tabel. 14 T-Statistics dan P-Values
T Statistics (|O/STDEV|) P Values Kompetensi -> Efektivitas Sistem Pengendalian Internal 4,414 0.000 Independensi -> Efektivitas Sistem Pengendalian Internal 5,811 0.000 Pengalaman Kerja -> Efektivitas Sistem Pengendalian Internal 3,210 0.000 Kompetensi -> Pengalaman Kerja APIP 4,697 0.000 Independensi -> Pengalaman Kerja APIP 5,421 0.000 Kompetensi -> Efektivitas Sistem Pengendalian Internal melalui -> Pengalaman Kerja APIP 3,240 0.000 Independensi  ->  Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Internal  melalui  -> Pengalaman Kerja APIP 4,065 0.000 Sumber: Data diolah penulis, 2022
1. Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai t- statistic sebesar 4,414 dan P- value 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, maka hipotesis pertama “diterima”.
2. Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai t- statistic sebesar 5,811 dan P- value 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa Independensi berpengaruh terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, maka hipotesis kedua “diterima”.
3. Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai t- statistic sebesar 3.210 dan P- value 0,000  <  0,05  menunjukkan  bahwa  pengalaman  kerja  APIP  berpengaruh  terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, maka hipotesis ketiga “diterima”.
4. Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai t- statistic sebesar 4,697 dan P- value 0,000 < 0,05 menunjukkan Kompetensi berpengaruh terhadap Pengalaman Kerja APIP, maka hipotesis keempat “diterima”.
5. Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai t- statistic sebesar 5,421 dan P- value 0,000  <  0,05  menunjukkan  bahwa  Independensi  berpengaruh  terhadap  Pengalaman Kerja APIP, maka hipotesis kelima “diterima”.
6. Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai t- statistic sebesar 3,240 dan P- value 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  melalui  pengalaman  kerja  APIP,  maka  hipotesis  keenam “diterima”.
7. Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai t- statistic sebesar 4,065 dan P- value 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa Independensi berpengaruh terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  melalui  pengalaman  kerja  APIP  maka  hipotesis  ketujuh “diterima”.

## PEMBAHASAN PENELITIAN
Setelah  dilakukan  pengujian  pada  hasil  penelitian,  kemudian  akan  dilanjutkan  dengan pembahasan dari hasil penelitian sebagai berikut:

## 1. Pengaruh  Kompetensi  (X1)  Terhadap  Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (Y)
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  didapatkan  nilai coefficient pengaruh  kompetensi  sumber daya manusia terhadap Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,397 dengan Nilai t- statistic sebesar 4,414 > 1,98 dan P- value 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dengan arah yang positif, maka hipotesis pertama “diterima”.
Berdasarkan hasil jawaban responden di atas menunjukkan nilai indikator tertinggi terdapat pada  indikator  kemampuan  dengan  pernyataan    dalam    penyusunan    perencanaan    anggaran instansi saya    menggunakan    instrumen seperti    capaian kinerja,  indikator  kinerja,  analisis standar  belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal dengan total skor jawaban sebesar 51 responden (49%), hal ini menunjukkan bahwa kemampuan APIP di Inspektorat Provsu sudah memiliki kompetensi untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan.
Berdasarkan  pada  tabel  IV.15  cross  loading  nilai  variabel  kompetensi  dengan  indikator tertinggi terdapat pada indikator sangat akurat dalam menafsirkan pekerjaan yang diperiksa, hal ini menunjukkan bahwa  kompetensi  yang dimiliki  oleh individu  yang melaksanakan tugas  atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya sudah berjalan efektif dan efisien.
Berdasarkan  hasil  analisis  cross  loading  maka  terdapat  nilai  terendah  dari  nilai  indikator Kompetensi yaitu sebesar 0.588 dengan item pernyataan mempunyai kompetensi yang baik sesuai sertifikasi  dalam  pekerjaan,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  pengetahuan  APIP  dalam mengelola anggaran tercermin dari banyaknya pengalaman atau lamanya menjabat, mungkin saja APIP  memiliki  pengetahuan  dalam  menyusun  anggaran  diperoleh  dari  APIP  yang  sering
mengikuti  seminar-seminar  dan  membaca  literature  atau  peraturan  pemerintah  tentang Pengalaman Kerja belanja dan pendapatan daerah Pronvinsi Sumatera Utara.
2. Pengaruh Independensi Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nilai  t- statistic sebesar  5,811  >  1,98  dan  P- value 0,000  <  0,05  menunjukkan  bahwa Independensi  berpengaruh  signifikan  terhadap  Sistem  Pengendalian  Internal  dengan  arah  yang positif, maka hipotesis kedua “diterima”. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Independensi yang dimiliki setiap APIP di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara maka penyerapan dari anggaran yang  sudah  disusun  dapat  berjalan  dengan  baik  untuk  program-program  yang  akan  dijalankan. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas menunjukkan nilai indikator tertinggi terdapat pada indikator keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi dengan Kepedulian pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi   meningkatkan   pelayanan   publik dengan total skor jawaban sebesar  49  responden  (47%),  hal  ini  menunjukkan  bahwa  APIP  di  Inspektorat  Provsu  sudah memiliki Independensi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan pada tabel cross loading nilai variabel Independensi dengan indikator tertinggi terdapat  pada  indikator  Keinginan  yang  kuat  untuk  tetap  menjadi  anggota  organisasi  dengan pernyataan Kepedulian pegawai terhadap tugas pokok dan   fungsi   meningkatkan   pelayanan publik,  seseorang  yang  berkomitmen  tidak  menyukai  untuk  berhenti  dari  pekerjaannya  dan menerima  pekerjaan  lainnya.  Ketika  seorang  pegawai  berkomitmen  maka  tidak  akan  terjadi pergantian pegawai yang tinggi. Independensi mempengaruhi apakah seorang pegawai akan tetap bertahan sebagai anggota organisasi atau meninggalkan organisasi untuk mencari pekerjaan lain. Keluarnya  seorang  karyawan  dari  suatu  organisasi  dapat  dilakukan  secara  sukarela  atau dikeluarkan secara paksa oleh organisasi. Seorang pegawai yang memiliki komitmen yang kuat maka  dia  akan  bertahan  untuk  anggota  organisasi.  Karyawan  yang  tidak  memilki  komitmen terhadap organisasi maka dia akan mudah untuk menarik diri atau keluar dari suatu organisasi.
Sedangkan  berdasarkan  hasil  analisis  cross  loading  nilai  terendah  ada  pada  indicator Kemauan yang besar untuk berusaha bagi organisasi yaitu sebesar 0.728 dengan item pernyataan kecintaaan  terhadap  organisasi  diwujudkan  melalui  keputusan  untuk  teatp  bekerja  didalam organisasi,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  APIP  mencintai  pekerjaannya  karena pekerjaan  yang  dilakukannya  tidak  berdampak  pada  diri  dan  karirnya  kedepan  dan  ini mengakibatkan APIP tersebut untuk berniat berhenti dari pekerjaannya dan menerima pekerjaan lain (mutasi) ke Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

## 3. Pengaruh  Pengalaman  Kerja  APIP  Terhadap  Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah
Berdasarkan dari Tabel 4.21 Nilai t- statistic sebesar 3.210 >1,98 dan P- value 0,000 < 0,05 menunjukkan  bahwa  Pengalaman  Kerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  Sistem  Pengendalian Internal dengan arah yang positif, maka hipotesis ketiga “diterima”. Berdasarkan hasil jawaban responden di atas menunjukkan nilai indikator tertinggi terdapat pada indikator Keterlibatan dalam Pengalaman  Kerja  dengan  pernyataan  apabila  terdapat  hal-hal  yang  janggal  dalam  Pengalaman
Kerja  saya  akan  bertanya  dengan  total  skor  jawaban  sebesar  54  responden  (52%),  hal  ini menunjukkan bahwa APIP di Inspektorat Provsu sudah dapat menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing Inspektorat dan dapat terealisasikan dengan baik.
Berdasarkan  pada  tabel  cross  loading  nilai  variabel  Pengalaman  Kerja  dengan  indikator tertinggi  terdapat  pada  indikator  Pengaruh  dalam  Pengalaman  Kerja  dengan  pernyataan  Saya berpartisipasi  aktif  dan  memberikan  usulan    dalam  penyusunan  anggaran,  proses  Pengalaman Kerja diawali dengan penetapan tujuan, target, dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat  krusial bagi  kesuksesan anggaran. Di tahap ini proses distribusi  sumber daya mulai  dilakukan.  Pencapaian  konsensus  alokasi  sumber  daya  menjadi  pintu  pembuka  bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang tampaknya secara praktis sering terjadi.

## 4. Pengaruh Kompetensi Terhadap Pengalaman Kerja APIP
Nilai  t- statistic sebesar  4,697  >  1,98  dan  P- value 0,000  <  0,05  menunjukkan  bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Pengalaman Kerja APIP dengan arah yang positif, maka  hipotesis  keempat  “diterima”.  Ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  cukup  yaitu tersedianya  sarana  dan  prasarana  peningkatan  kualitas  implementasi  anggaran  berbasis  kinera. Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dapat  dilakukan  dengan  pelatihan-pelatihan  yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sehingga sumber daya manusia yang tersedia mampu menjalankan tugas pokok dalam meningkatkan pelayanan organisasi terhadap kebutuhan publik (Lastanti, 2018). Terbinanya sumber daya manusia yang kompeten mampu memberikan keputusan terbaik dalam proses penyusunan Pengalaman Kerja APIP.
Hal ini sejalan dengan penelitian Hariyadi (2015), Asikin (2018), dan Fajar dan Arfan (2019) yang menyatakan bahwa proses kompentensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap proses Pengalaman Kerja APIP.

## 5. Pengaruh Independensi Terhadap Pengalaman Kerja APIP
Nilai  t- statistic sebesar  5,421  >1,98  dan  P- value 0,000  <  0,05  menunjukkan  bahwa Independensi  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pengalaman  Kerja  APIP,  maka  hipotesis  kelima “diterima”.  Menurut  Hariyadi  (2015)  Independensi  merupakan  tingkat  sejauh  mana  seorang karyawan  memihak  pada  suatu  organisasi  dan  tujuan-tujuannya,  serta  bernia  untuk mempertahankan  keanggotaannya  dalam  organisasi.  Independensi  menunjukkan  keyakinan  dan dukungan  serta  loyalitas  seseorang  terhadap  nilai  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai  organisasi (Mowday  dan  Sutton,  1993).  Independensi  yang  kuat  akan  menyebabkan  individu  berusaha mencapai  tujuan  organisasi,  berpikir  positif  dan  berusaha  untuk  berbuat  yang  terbaik  bagi organisasinya. Hal ini sejalan dengan penelitian Hariyadi (2015), Asikin (2018), dan Harahap, dkk (2020)  yang  menyatakan  bahwa  Independensi  berpengaruh  terhadap  proses  Pengalaman  Kerja APIP.

## 6. Pengaruh  Kompetensi  Terhadap  Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah Melalui Pengalaman Kerja APIP
Nilai  t- statistic sebesar  3,240  >  1,98  dan  P- value 0,000  <  0,05  menunjukkan  bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Pengalaman Kerja dengan arah yang positif, maka hipotesis keenam “diterima”.
Ketersedianya  sumber  daya  manusia  yang  cukup  yaitu  tersedianya  sarana  dan  prasarana peningkatan kualitas implementasi  anggaran berbasis kinera. Peningkatan  kualitas sumber daya manusia  dapat  dilakukan  dengan  pelatihan-pelatihan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  yang diperlukan, sehingga sumber daya manusia yang tersedia mampu menjalankan tugas pokok dalam meningkatkan  pelayanan  organisasi  terhadap  kebutuhan  publik  (Lastanti,  2018).  Terbinanya sumber  daya  manusia  yang  kompeten  mampu  memberikan  keputusan  terbaik  dalam  proses penyusunan Pengalaman Kerja.  Hal ini sejalan dengan penelitian Hariyadi (2015), Asikin (2018), dan Fajar dan Arfan (2019) yang menyatakan bahwa proses kompentensi berpengaruh terhadap proses Pengalaman Kerja..
7. Pengaruh  Independensi  Terhadap  Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah Melalui Pengalaman Kerja
Nilai  t- statistic sebesar  4,065  >1,98  dan  P- value 0,000  <  0,05  menunjukkan  bahwa Independensi  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pengalaman  Kerja,  maka  hipotesis  ketujuh “diterima”.  Menurut  Hariyadi  (2015)  Independensi  merupakan  tingkat  sejauh  mana  seorang karyawan  memihak  pada  suatu  organisasi  dan  tujuan-tujuannya,  serta  bernia  untuk mempertahankan  keanggotaannya  dalam  organisasi.  Independensi  menunjukkan  keyakinan  dan dukungan  serta  loyalitas  seseorang  terhadap  nilai  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai  organisasi (Mowday  dan  Sutton,  1993).  Independensi  yang  kuat  akan  menyebabkan  individu  berusaha mencapai  tujuan  organisasi,  berpikir  positif  dan  berusaha  untuk  berbuat  yang  terbaik  bagi organisasinya. Hal ini sejalan dengan penelitian Hariyadi (2015), Asikin (2018), dan Harahap, dkk (2020) yang menyatakan bahwa Independensi berpengaruh terhadap proses Pengalaman Kerja.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  PLS  menggunakan  SmartPLS  3.0  pada  hasil  dan  pembahasan penelitian  yang  dibahas  pada  bab  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  dari  hasil penelitian berpengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis adalah: Pertama, Kompetensi berpengaruh terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah.  Semakin  baik  kompetensi  para  APIP  maka  semakin meningkatkan  Sistem  Pengendalian  Internal.  Kedua,  Independensi  berpengaruh  terhadap Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah.  Semakin  tinggi  tingkat  komitmen  terhadap organisasi  maka  semakin  tinggi  tingkat  Sistem  Pengendalian  Internalnya.  Ketiga,  Pengalaman Kerja APIP berpengaruh terhadap  Efektivitas  Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah.  Semakin tinggi proses Pengalaman Kerja terhadap semakin tinggi tingkat Sistem Pengendalian Internalnya.
Keempat, Kompetensi berpengaruh terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui  Pengalaman  Kerja  APIP.  Semakin  baik  kompetensi,  maka  semakin  meningkatkan Pengalaman Kerja dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga terlaksana dengan baik.  Kelima,  Independensi  berpengaruh  terhadap  Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  melalui  Pengalaman  Kerja  APIP.  Semakin  baik  kompetensi,  maka  semakin meningkatkan proses Pengalaman Kerja dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda, Gusti Ayu, Indraswarawati, Sang Ayu, dkk. 2021. “Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja  Dan  Profesionalisme  Badan  Pengawas  Terhadap  Efektivitas  Sistem  Pengendalian Internal Pada LPD Kecamatan Gianyar.” Hita Akuntansi dan Keuangan: 297–309. Arafat, Zulfikar Ali, Aniek Wijayanti, and Dewi Darmastuti. 2021. “Analisis Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah Pada Bantuan Sosial  Covid-19 Provinsi DKI Jakarta.” Korelasi 2(60): 82–96.
Ariesty, Ria Nelly Sari, dkk. 2021. “Analisis Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Kota Pekan Baru.” Kajian Akuntansi dan Bisinis Terkini 2(1): 143–65. Astuty, Widia. 2016. " Behavioral Accounting Issues In South East Asia" . Proceeding ICAF UMY. Atos, Antonius. 2014. “Time Management : Menggunakan Waktu Secara Efektif Dan Efisien.” Humaniora 5(2): 777–85.
Azis, N A. 2021. "Model Interaksi Independensi Auditor." Penerbit NEM.
Bachri, Syamsul. 2020. “Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Efektivitas Kinerja Auditor Di Kabupaten Bulukumba.” STIE Nobel Indonesia.
Bukit, Dr.Ir Benjamin, Dr.Tasman Malusa, dkk. 2017. "Pengembangan Sumber Daya Manusia." COSO.  2013. “2013  COSO  Framework.”  the  committee  of  Sponsoring  Organizatins  of  the Treadway Commission.
Dahlan, Ahmad. 2013. “Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Auditor Dan Kualitas Audit.” Tesis, Universitas Hasanuddin (13–23): Darmayanti, Ni Luh. 2021. “Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Keahlian Profesional Terhadap Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Internal  Dengan  Pengalaman  Kerja  Sebagai  Moderasi (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Negara Daerah Kota Denpasar).” Hita Akuntansi dan Keuangan (1): 93–119.
Gaol,  Lasando  L.  2017. Pengaruh  Independensi,  Kompetensi  dan  Motivasi  Auditor  Internal Terhadap  Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Internal  Dengan  Pengalaman  Kerja  Auditor Internal  Sebagai  Variabel  Moderating  Pada  Perusahaan  Consumer  Goods  Di  Sumatera Utara . Universitas Sumatera Utara. Ghozali, Imam Dan Latan, Hengky. (2015). "Partial Least Square Konsep Teknik Dan  Aplikasi Menggunakan  Program  Smartpls  3.0  (2nd  Edition)." Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro
Jasman,  Andi  Mattulada  Amir,  Dkk.  2016. “Pengaruh  Kompetensi  ,  Independensi  Dan  Etika Terhadap  Kinerja  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  Inspektorat  Daerah Kabupaten Parigi Moutong.” EJurnal Katalogis Volume 4: 14–24.
Kariyoto. 2017. “Implementasi Value For Money , Input Output Outcome Dan Best Value Sebagai Alat Pengukuran.” JIBEKA 11(1): 72–82. Lathifah, N. 2021. "Konsep dan Praktik Sistem Pengendalian Internal." Insan Cendekia. Limonu, Abdul Aziz, Lintje Kalangi, dkk. 2021. “Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Kota Gorontalo”. Riset Akuntansi 16(4): 375–86.
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 2021.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Pratiwi. Ericha Windhiyana, Riski Tri, dkk. 2019. “Kinerja Berbasis Kompetensi.” : 3. Putra, I Putu, N T Herawati, and dkk. 2017. “Pengaruh Independensi, Kompetensi, Dan Ruang Lingkup Pekerjaan Pengawas Internal Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bum Desa  Se-Kecamatan  Kubutambahan  Kabupaten  Buleleng.” e-jurnal  S1  Ak  Universitas Pendidikan Ganesha 8(1).
Rachmat, Alvita Aulia. 2020. “Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Dan  Kompetensi  Karyawan  Terhadap  Efektivitas  Pengendalian  Internal.” Jurnal  riset akuntansi dan perbankan 14(1): 301–11.
Sari, Eka nurmala dan Joppie Immanuel. 2021. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pada  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara" .  Jurnal  Kajian Akuntansi 22(2): 175-205.
Sari, Eka Nurmala. 2016. "Peranan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Di Sumatera Utara". Prosiding Seminar Nasional Ekonomi IV: 378-391. Sari, Eka Nurmala. 2020. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran  Terhadap  Efektivitas  Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Pada  Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara". Jurnal Akuntansi UIB 21(2):168-197. Sari,  Maya.  2015. "Peran  Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan  Pembangunan  Dalam Melaksanakan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  Pada  Pemerintah  Daerah Sumatera Utara." Proceeding SNEMA UNP:370. Segah,  Boby.  2018. “Pengaruh  Pengalaman  Kerja,  Independensi,  Objektivitas,  Dan  Motivasi Terhadap  Kualitas  Hasil  Pemeriksaan  Auditor  Inspektorat  Provinsi  Kalimantan  Tengah.” Anterior Jurnal 17(2): 86–99.
Singarimbun, M & Effendi,S.2011. Metode Penelitian Survei. Jakarta:L3PS. Sugiarto. 2011. “Raih WTP Dengan SPIP. Kenapa Tidak?” JAMSWAP 3(April): 79.
Sugiyono. 2012. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B." Bandung: Alfabeta.
Suharti,  Sri,  and  Entin  Tini  Rumsari.  2021. “Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Dan Kompetensi Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Desa.” Competitive 16:  95– 104.
Sumartono,  Muhammad  Yamin  Noch,  dkk.  2021. “Tekanan  Anggaran  Waktu,  Kompetensi, Independensi,  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pengaruhnya  Terhadap  Kualitas  Audit
Yang Di Moderasi Etika Profesi.” Accounting Journal Universitas Yapis Papua 2: 88–100. Theresia,  Paulina,  Rahayu  Jumri,  and  dkk.  2017. “Pengaruh  Kompetensi,  Pengalaman  Kerja, Etika,  Dan  Supervisi  Audi  Terhadap  Kualitas  Hasil  Audit  Inspektorat  Kabupaten/Kota  Di Provinsi Sulawesi Utara.” Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing: 1–11.
Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2018. Penilaian Dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. 2021. Laporan Kinerja BPKB.
Tim Penyusun IHPS I. 2021. “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I.” : 62. Trisnani, Emy Dwi. 2017. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan  Dengan  Mediasi  Penatausahaan  Aset  Tetap  Pemerintahan  Kabupaten Bondowoso.”
Usmar.  2021. “Analisis  Efektivitas  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintahan  (Survei  Pada Pemda DKI Jakarta).” 2: 50–61.
Zamzami, F, I A Faiz, U G M Press, and G M U Press. 2018. Audit Internal: Konsep Dan Praktik. UGM PRESS.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License