## PERBUATAN NOTARIS YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

## Gerralda Chintyarizma Putriaksa
chintyagerralda@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Tax is an obligation that the collection system has been regulated by law. This obligation is applied to all communities, except for matters that have been regulated such as the obligation to pay taxes if there is an attempt to sell assets. A large tax collection makes other parties use it. Notaries as public officials have the authority to represent the parties who use their services to pay taxes in the form of taxes to the State. The problem arises when the notary uses his authority and makes a criminal act that harms the party who gives power and the State that does not get the tax that should be submitted. Keywords: Tax; Notary Public; Authority; Criminal.

## Abstrak
Pajak merupakan kewajiban yang secara system pemungutannya sudah diatur oleh Undang-undang. Kewajiban ini diberlakukan untuk semua masyarakat tidak terkecuali hal-hal yang sudah diatur sperti kewajiban membayar pajak jika ada upaya jual beli aset. Pemungutan yang besar untuk pajak membuat pihak lain memanfaatkannya. Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk mewakili para pihak yang menggunakan jasanya membayarkan pungutan berupa pajak kepada Negara. Permasalahan timbul ketika notaris menyalagunakan kewenangannya dan membuat tindakan pidana yang merugikan parapihak yang memberikan kuasa serta Negara yang tidak mendapatkan pajak yang seharusnya diserahkan.
Kata Kunci: Pajak; Notaris; Kewenangan; Pidana.

## Pendahuluan
Sebelum amandemen UUD 1945, pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang. Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran Negara) tanpa ada jasa timbal ( tagen prestasi ) yang langsung ditunjuk. Jadi pajak disini adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada Negara. 1 Sistem hukum di bidang perpajakan yang dibuat sesuai dengan ketentuan formal dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun
1 Bohari, Pengantar Hukum Pajak (Rajawali Pers 2010).[31-32].
Gerralda Chintyarizma: Perbuatan Notaris yang 121

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 1, September 2018
Article history: Submitted 2 August 2018; Accepted 15 August 2018; Available online 3 September 2018
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
peraturan perundang-undangan lainnya yang dipergunakan sebagai dasar hukum pengaturan bidang perpajakan dan dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia. Setelah Amandemen, dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
Dalam konteks hukum pajak, tindak pidana pajak diartikan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang, yang tindakannya tersebut dapat di pertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah di nyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum. Adanya tindak pidana perpajakan ini dapat dilihat dalam Ketentuan Pidana UU No. 28 Tahun 2007 (Pasal 36A sampai dengan Pasal 44B) Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor  6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut UU KUP.
Pajak memiliki peranan penting dalam keberlangsungan suatu pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD RI 1945) yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah.
Pajak menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pemungutan pajak hanya dapat dilakukan melalui peraturan perundang- undangan dan pajak akan digunakan untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pungutan pajak yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah terjadi karena sebagian besar wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal tersebut terjadi karena masih banyak yang beranggapan membayar pajak dianggap mengurangi kekayaannya. Selain beranggapan pajak mengurangi kekayaannya, sebagian wajib pajak
beranggapan pajak merupakan beban dan kurangnya kesadaran akan fungsi pajak dalam pemerintahan dan pembangunan nasional.
Berbagai upaya dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar kepada negara. Upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dilakukan dengan cara-cara yang dapat dibenarkan secara hukum maupun cara-cara yang melanggar hukum, bahkan pelanggaran tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana. UU KUP mengatur sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban perpajakannya. Implementasi sanksi pidana di bidang perpajakan dalam beberapa waktu belakangan mendapatkan perhatian dari wajib pajak, khususnya berkaitan dengan penggunaan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut UU PTPK.
Hal tersebut dimungkinkan mengingat Pasal 36 A ayat (4) dan Pasal 43A  ayat (3) UU KUP yang pada pokoknya menentukan bahwa ketentuan pidana dalam UU PTPK hanya dapat diterapkan terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian ketentuan diatas dalam prakteknya acap kali juga dikenakan pada yang bukan pegawai pajak. Seperti dalam skripsi ini akan dianalisa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 156/Pid.Sus- TPK/2015/PN.Smg Tanggal 24 Februari 2016, yang dalam amar putusannya memutuskan Notaris Damar Susilowati terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi di bidang Perpajakan. Bagaimana potensi notaris terhadap pelanggaran hukum pajak yang berimplikasi tindak pidana korupsi jika dilihat dari profesi seroang notaris yang juga dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

## Jabatan Notaris
Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga
Gerralda Chintyarizma: Perbuatan Notaris yang

## 124
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi notaris tersebut. Pada hakekatnya Kode Etik Notaris adalah merupakan penjabaran lebih lanjut apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, mengingat Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus tunduk dan mentaati segala ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur jabatannya.
UUJN mengatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Praktiknya, ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan  notaris,  tetapi  kemudian  dikualifikasikan  sebagai  suatu  tindak  pidana.
Pengkualifikasian tersebut dengan aspek-aspek seperti:
a.  Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap;
b.  Pihak yang menghadap notaris;
c.  Tanda tangan yang menghadap;
d.  Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
e.  Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
f.  Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.
Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian lahiriah, formil dan materil. Memperhatikan ketiga aspek nilai pembuktian tersebut, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan di pengadilan bahwa ada salah satu aspek yang tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Memidanakan Notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan dari notaris merupakan tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## Tindakan Notaris yang melanggar ketentuan UU KUP
Aspek-aspek akta notaris tersebut di atas dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan notaris, sepanjang aspek-aspek tersebut terbukti secara sengaja bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris untuk dijadikan
suatu alat untuk melakukan tindak pidana, pembuatan akta pihak atau akta relaas oleh notaris dilakukan secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan melanggar hukum. Apabila hal ini dilakukan di samping merugikan notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas sebagai notaris, diberi sebutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum.
Aspek lainnya yang perlu untuk dijadikan batasan yang dilanggar oleh notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tapi menurut pihak penyidik perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.
Pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:
a.  Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahir, formal dan materil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
b.  Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai menurut instansi yang berwenang; dan
c.  Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang. Untuk menilai tindakan notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris. Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana disebutkan di atas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, Kode Etik Notaris juga memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Bilamana tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana tetapi ternyata berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris bukan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Notaris.

## 126
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
Notaris dipidana tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pemanggilan notaris yang terdapat dalam Pasal 66 UUJN dan hanya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saja, merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan dianggap menyepelekan Pasal 66 UUJN. Menurut Maijers, diperlukan kesalahan besar (hard schuldrecht) untuk perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan ( wettenshappelijke arbeiders ) sepertin notaris. 2 Bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang akan memeriksa notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan notaris secara intelektuil, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan untuk memeriksa notaris, bukan logika kekuatan (berarti kekuasaan) yang diperlukan dalam memeriksa notaris.
Notaris tidak berarti steril (bersih) dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak sengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain-lain. Perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta notaris, pihak penyidik, penuntut umum dan hakim akan memasukkan notaris telah melakukan tindakan hukum:
a.  Membuat surat palsu atau memalsukan (disebut kejahatan pemalsuan surat), memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP);
b.  Perbuatan pemalsuan atau menggunakan surat-surat yang dipalsukan (Pasal 264 KUHP);
c.  Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP);
d.  Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1), (2), Pasal 264, Pasal 266 KUHP);
e.  Membantu melakukan suatu perbuatan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 263 ayat (1), (2), Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP).
Menurut teori dan praktik ada beberapa bentuk kepalsuan yang dapat ditujukan terhadap akta otentik. Tujuan mengajukan tuntutan kepalsuan terhadap akta
2 Herlien budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (PT Citra Aditya Bakti 2008).[37].
otentik, guna untuk melumpuhkan kekuatan pembuktian yang melekat padanya. Bentuk tuntutan kepalsuan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: Kepalsuan intelektual. Tuduhan kepalsuan ini ditujukan terhadap isi keterangan yang tercantum di dalamnya, berlawanan dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenernya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pemalsuan intelektual dapat terdiri atas: Pernyataan atau pemberitahuan yang diletakkan dalam suatu tulisan atau surat, yang mana sejak semula adalah tidak benar dengan perkataan lain orang yang memberikan pernyataan atau pemberitahuan itu mengetahui atau memahami, bahwa hal itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran, hingga tulisan atau surat itu mempunyai isi yang tidak benar. 3
a. Kepalsuan materiil
Kepalsuan materiil pada dasarnya hampir sama dengan kepalsuan intelektual. Hanya dalam kepalsuan materiil, tidak hanya ditujukan pada kepalsuan isi, tetapi juga kebenaran tanda tangan. Seseorang dapat mengingkari kebenaran tanda tangan yang tercantum dalam akta otentik.
Kepalsuan materiil dapat meliputi:
1) Kepalsuan tanda tangan
2) Kepalsuan dalam bentuk dan isi atas alasan:
a)  Terdapat penghapusan isi;
b)  Mengandung penukaran;
c)  Terdapat penambalan;
d)  Penyalahgunaan tanda tangan di bawah blanko.
Hal lain yang dapat dituntut untuk melumpuhkan kebenaran akta otentik adalah penyalahgunaan tanda tangan blanko atau abus de blanc seingn . Pengadilan sering menerima pengajuan keberatan atau bantahan terhadap peristiwa blanc seingn ini baik dalam jual beli atau utang piutang Pembeli dan penjual disuruh menandatangani itu, terkait akta jual beli atau akta pengakuan utang. Peranan Notaris/PPAT dalam transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan adalah diikutsertakan untuk melakukan pengawasan atas pembayaran pajak-pajak yang terutang pada pengalihan hak atas
3 H.A.K. Moch. Anwar (Dading), Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I (Alumni 1982).[158].

## Gerralda Chintyarizma: Perbuatan Notaris yang

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
tanah dan bangunan dengan cara hanya boleh menandatangani akta pengalihan hak atas tanah dan bangunan jika pajaknya sudah dibayar.
Dalam pelayanan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) oleh Notaris/PPAT dalam proses pembuatan akta peralihan ha katas tanah, berdasarkan uraian tersebut merupakan suatu perbuatan zaakwarneming , karenanya pelayanan pembayaran pajak tersebut merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh undang-undang.
Sanksi pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas Jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur hal tersebut, dalam hal ini UUJN. Sanksi pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu KUHP. Oleh karena UUJN tidak mengatur mengenai sanksi pidana. Dengan adanya lebih dari satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris, berkaitan dengan kumulasi sanksi terhadap Notaris. Dalam kaidah peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi, sering tidak hanya memuat satu macam sanksi, tetapi terdapat beberapa sanksi yang diberlakukan secara kumulasi, adakalanya suatu ketentuan peraturan perundang- undangan tidak hanya mengancam pelanggarnya dengan sanksi pidana, tapi pada saat yang sama mengancamnya dengan sanksi administrasi.
Pemberian sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan, yaitu jika:
1.  Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal (kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap) akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2.  Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3.  Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini MPN.
Upaya pencegahan terhadap kejahatan di lingkungan profesional, salah satunya profesi Notaris, dapat dilakukan melalui upaya penal, yaitu dengan cara Klausula penundukan pada undang-undang. Bahwa setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi pidana yang dapat diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian menjadi pertimbangan bagi para profesional, tidak ada jalan lain kecuali taat. Jika terjadi tindak pidana berarti yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya. Ketegasan sanksi pidana ini lalu dicantumkan dalam rumusan undang- undang profesi yang memberlakukan sanksi kepada setiap anggotanya. 4
Dengan demikian, penggunaan sarana penal (sanksi pidana) harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spiritual berdasarkan Pancasila, maka (penggunaan) kebijakan penal bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penganggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat.
Dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 7 Tahun 2016 mengatur penegak hukum tidak bisa serta merta melakukan pemanggilan kepada notaris yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1  PERMENKUM  HAM  Nomor  7  Tahun  2016  yang  mendefinisikan  Majelis Kehormatan Notaris (untuk selanjutnya disebut MKN) sebagai “suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan foto copy minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
berada dalam penyimpanan notaris.”Oleh karena itu Majelis Kehormatan Wilayah yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.
Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan MKN wilayah memberikan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.Secara teknis, Permohonan dilakukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia yang tembusannya disampaikan kepada notaris yang bersangkutan yang minimal memuat nama notaris, alamat kantor notaris, nomor akta atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris, dan pokok perkara yang disangkakan. Paling lama 30 hari, ketua MKN Wilayah wajib memberikan jawaban terhadap permohonan tersebut. Sebab, jika telah lewat waktu maka MKN Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan permohonan tersebut.
Jika notaris melanggar ketentuan pidana dalam UU KUP maka setelah diputus oleh Majelis Pengawas Notaris maka penyidik Pajak (PNS) baru dapat melakukan penegakan hukum Pajak pada Notaris tersebut. Ketentuan  yang mengatur sanksi pidana dalam UU KUP yang berpotensi dapat dilanggar oleh Notaris diatur dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 38,Pasal 39 Ayat (1) huruf i, dan Pasal 43 Ayat (1). Dalam Ketentuan Pasal 38 UU KUP “ Setiap orang yang karena kealpaannya:
a.  Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b.  Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
Terkait ketentuan Pasal 38 UU KUP diatas potensi notaris melakukan tindak pidana yaitu pemalsuan.
Pasal 39 Ayat (1) huruf i UU KUP:
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Terkait ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf i UU KUP diatas adalah potensi notaris melakukan tindak pidana yaitu penggelapan.
Pasal 43 Ayat (1) UU KUP:
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dan Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Terkait pada ketentua Pasal 43 Ayat (1) UU KUP notaris potensi notaris apabila notaris melakukan penyertaan perbuatan pidana. Dalam beberapa pasal diatas adalah pasal-pasal yang berpotensi dilanggar oleh notaris yang melakukan pelanggaran penal dalam bidang perpajakan.

## Tindakan Notaris Terhadap Pelanggaran Hukum Pajak
Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani adalah iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatprestasi secara langsung. Dengan demikian pajak merupakan kewajiban warga negara yang harus dibayarkan kepada negara. Negara mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat dan untuk memerluka biaya. Biaya ini diperoleh dari  masyarakat melalui pemungutan pajak, artinya pajak merupakan kewajiban warga negara untuk membiayai rumah tangga negara. 5 Tindak pidana ialah perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Perlu dipahami bahwa ketentuan pidana tidak semata-mata terdapat dalam KUHP saja, melainkan dapat juga dijumpai dalam undang-undang lain seperti
5 Sri Harini, Pengantar Hukum Indonesia (Ghalia Indonesia 2006).[63].

## 132
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
Undang-undang Pajak, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalan ketentuan undang-undang. 6
Kejahatan dibidang perpajakan sangat terkait dengan penerapan hukum pajak untuk mengarahkan pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak, atau pihak lain agar mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini didasarkan bahwa huku pajak tidak dapat memberikan suatu kegunaan bila pihak-pihak dalam kedudukan sebagai stakeholder tidak memiliki rasa keadilan dalam menunaikan atau melaksanakan tugas maupun kewajiban hukum masing-masing. 7
Pengaturan tindak pidana perpajakan diatur dalam Pasal 38 UU KUP  bahwa setiap orang yang karena kealpaanya:
a.  Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;atau
b.  Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan pebuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan  yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
Diatur juga dalam Pasal 36A ayat (4) bahwa: Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
6 T.N. Syamsah, Tindak Pidana Perpajakan (PT. Alumni 2011).[1].
7 Muhammad Djafar Saidi, Kejahatan dibidang perpajakan (PT.  RajaGrafindo  Persada 2012).[1].
Adapun jenis-jenis perbuatan yang terdapat di dalam tindak pidana perpajakan melihat dari pasal 39 ayat (1) Undang-undang KUP yakni: “setiap orang yang dengan sengaja”:
a.  Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
b.  Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau c.  Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
d.  Menolak untuk melakukan pemeriksaan
e.  Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar
f.  Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
g.  Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara,dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Secara yuridis, kejahatan dibidang perpajakan menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan substansi hukum pajak karena terlanggarnya kaidah hukum pajak. Kejahatan dibidang perpajakan dapat berupa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada hakikatnya, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikategorikan sebagai kaidah hukum pajak yang menjadi koridor untuk berbuat atau tidak berbuat. Dengan demikian, melakukan perbuatan atau tidak melakukan dibidang perpajakan tergolong sebagai kejahatan dibidang perpajakan karena memenuhi rumusan kaidah hukum pajak. 8 Tindak pidana lazimnya dikelompokkan dalam:
a)  Pelanggaran
Pelanggaran adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (culpoos) artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan tidak dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf (Pasal

## 134
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
38 KUP, dan Pasal 24 UU PBB, UU No.12 Tahun 1994).
b) Kejahatan
Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (doleus) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan oranglain atau masyarakat.
Suatu perbuatan itu termasuk “pelanggaran” atau kejahatan ditentukan oleh undang-undang. Dalam pasal 38 dan 39 UU No.28 Tahun 2007. Sanksi tindak pidana “Kejahatan” adalah lebih dari sanksi “pelanggaran”. Sanksi pidana untuk tindak pidana dibidang perpajakan dalam Undang-undang Perpajakan tidak ada yang berupa hukuman mati atau hukuman seumur hidup, tetapi hanya hukuman penjara yang tidak lebih dari 6 (enam) tahun. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan hukum pidana umum yang tercantum dalam pasal 1 sampai dengan 85 berlaku juga untuk fakta tindak pidana yang diatur dalam UU lain (seperti UU Pajak, Bea dan Cukai dan Imigrasi).
Dengan demikian, ketentuan (perumusan dan sanksi) tentang percobaan (poging Pasal 53-54 KUHP) turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum
( medeplichtig, deelneming , Pasal 55-62 KUHP), tentang gabungan perbuatan yang dapat dihukum ( samenloop starfbare feiten Pasal 63 KUHP dan seterusnya.), berlaku juga untuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang perpajakan. 9
Penerapan UU KUP yang bermuara kepada tindak pidana, tidak hanya tertuju pada tindak pidana pajak melainkan dapa juga tertuju pada tindak pidana korupsi. Ketika dilaksanakan UU KUP dan menimbulkan tindak pidana korupsi maka tindak pidana itu disebut sebagai tindak pidana korupsi di bidang perpajakan.
Modus operandi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dapat berupa kerugian keuangan negara, perekonomian negara, suap, penggelapan, pemerasan dan pemberian. Sementara itu, subjek hukum yang mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perpajakan meliputi pegawai pajak, pejabat pajak, wajib pajak.
9 T.N. Syamsah, Op.Cit .[27-30].
Ketiga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan yang berbeda dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan. Hal ini didasarkan pada perlakuan terhadap UU KUP sehingga tidak melakukan perbuatan hukum atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum pajak. Putusan, berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib pajak (Notaris) sebagai Pejabat Umum, adalah sebagai berikut:
1. Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.Dps. Notaris Agus Satoto yang melakukan tindak pidana Penggelapan uang pajak, dalam UU KUP diatur mengenai penggelapan ( Tax Evasion ) diatur pada Pasal  39 huruf i yaitu: setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. Notaris Damar Susilowati yang melakukan Tindak Pidana Korupsi uang pajak yang akan dijadikan studi kasus oleh penulis.

## Notaris Sebagai Penyerta dalam Pelanggaran Pajak
R Wirjono Prodjodikoro merumuskan pengertian dari perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dalam masyarakat. Dan kegoncangan itu tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat juga dilanggar langsung, yang harus dicegah sekeras seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum.
Perbuatan melanggar hukum salah satunya melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dalam melakukannya selalu secara bersama-sama. Oleh karena itu tindak pidana korupsi selalu melibatkan seseorang atau lebih yang dalam perspektif hukum pidana merupakan penyertaan atau turut serta melakukan tindak pidana.

## Teori Penyertaan
Suatu tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dilakukan baik sendiri maupun bersama-sama dalam pelaksanaan tindak pidana yang sering disebut penyertaan. Kata penyertaan ( deelneming ) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. 10 Mengenai penyertaan telah diatur dalam KUHP, hal tersebut diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar yaitu pembuat dan pembantu.
1. Pembuat/ Dader (pada Pasal 55) terdiri atas:
a. Melakukan
Orang yang melakukan ( plegen ) atau pelaku ( pleger ) merupakan orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertangungjawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. 11 Pelaku ( pleger ) diklasifikasikan sebagai peserta karena dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta lainnya.
b. Menyuruh melakukan ( doen plegen )
Didalam KUHP tidak dijelasakan secara terperinci yang dimaksud sebagai doen plegen . Menyuruh melakukan dalam hal ini adalah orang yang melakukan perbuatan dengan bantuan atau perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat untuk membantu dalam memenuhi keinginan doen plegen. Dalam MvT WvS Belanda menyatakan bahwa:
“Yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perentaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat
10 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Refika Aditama 2011).[117].
11 Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana (Mitra Wacana Media
2015).[131].
136 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.”
c. Turut serta melakukan ( medeplegen )
Medeplegen ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama turut melakukan dalam pelaksaan perbuatan pidana yang sesuai dengan apa yang telah disepakati. 12 Terdapat tiga ciri-ciri di dalam turut serta melakukan yaitu: 13
1. Pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih
2. Semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksaan perbuatan pidana yang terjadi
3. Terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan tetapi memang telah direncanakan dan disepakati sebelumnya
d. Menganjurkan melakukan/penganjur ( uitlokken )
Hal ini disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP. Dalam klasifikasi  ini  terdapat  dua  orang  atau  lebih  yang  masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan ( actor intelectualis ) dan orang yang dianjurkan ( actor materialis ). Penganjur murupakan orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh oleh upaya yang dilancarkan pengajur sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
Ciri-ciri penting  atau unsur yang memenuhi klasifikasi penganjur yaitu: 14
a. Melibatkan dua orang yaitu satu sebagai orang yang menganjurkan ( actor intelectualis ) dan yang satu sebagai orang yang dianjurkan ( actor materialis ).
b. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk membujuk yaitu:
12 Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Op.Cit .[133-13].
13 Ibid.
14 Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Op.Cit .,.[135-136].
-  Memberi sesuatu atau menjanjikan akan memberi sesuatu -  Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat yang dimiliki
-  Memakai kekerasan atau paksaan -  Memakai ancaman yang menyesatkan orang yang dianjurkan ( actor materialis ) -  Memberi kesempatan, sarana atau informasi kepada actor materialis
c. Terjadinya tindak pidana yang dilakukan actor materialis dan perbuatan tersebut akibat dari pengaruh atau bujuk rayu actor intetelectualis.
d. Secara yuridis actor materialis merupakan orang yang dipertangungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukan.
Dalam kaitannya pelaku tindak pidana merupakan seorang yang berperan sebagai dader atau pembuat delik, baik kapasitasnya sebagai pleger , doenpleger , medepleger , maupun uitlokker , maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar karena terkait atas tindak pidananya pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban penuh.
2. Pembantu kejahatan ( medeplichtige )
Pembantu kejahatan disini merupakan orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yangmelakukan tindak pidana. 15 Dalam pengertian tersebut, maka pembantu melakukan kejahatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:
a. Membantu pada waktu kejahatan dilakukan
Cara bagaimana pembantuan tidak disebutkan dalam KUHP. Sehingga menimbulkan kemiripan dengan turut serta ( medeplegen ), namun dapat dibedakan pada: 16
-  Pembantu perbuatan hanya bersifat membantu atau sebagai penunjang, sedangkan turut serta merupakan perbuatan kesalahan
-  Pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan
15 Ibid .[133-134].
Gerralda Chintyarizma: Perbuatan Notaris yang
dalam turut serta sengaja melakukan tindak pidana dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri
-  Pembantuan dalam pelanggaran tindak pidana (pada Pasal 60 KUHP), sedangkan dala  turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana
-  Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama
b. Membantu sebelum kejahatan dilakukan
Hal yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Dalam hal ini memiliku kemiripan dengan penganjuran ( uitlokking ). Perbedaannya terletak pada niat / kehendak / inisiatif.
Pada pembantu kehendak jahat materiel sudah ada sejak awal atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.
Menurut Wirjono Prodjodikoro, “ia adalah pembujuk apabila ‘inisiatif’ ke arah tindak pidana datang dari si pembujuk, sedang ia adalah ‘pembantu’, apabila inisiatif itu datang dari si pelaku utama”.
Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, tetapi pemabntu dipidana lebih ringan daripada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat 1 KUHP). 17
Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggungjawab terhadap Akta yang dibuat dan perbuatan yang dilakukan. Ketentuan dalam hukum pajak yang mengatur tentang orang yang membantu melakukan tindak perbuatan diatur dalam Pasal 43 UU KUP. Ketentuan ini menunjuk pula pada Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41A, dan Pasal 41B UU KUP. Penunjuk tersebut merupakan penegasan terhadap kata “setiap orang”yang terdapat pada Pasal 39, 39A, 41A, dan 41B UU KUP. Hal ini dapat disimak substansi pasal 43 UU KUP yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh
17 Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Timalili, Hukum Pidana (Citra Wacana Media 2015).[138].
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 12 huruf H Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa Pasal tersebut menunjukkan bahwa potensi notaris dapat dikenakan pasal tersebut apabila notaris sebagai penyerta dalam pasal yang disebut diatas. Dalam hal upaya pencegahan perbuatan notaris tersebut agar tidak berpotensi sebagai pelaku tindak pidana korupsi baik sendiri maupun secara bersama-sama (Penyertaan) adalah dengan bekerja secara professional sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan Kode Etik Notaris.
Sedangkan ada 4 potensi penyebab Notaris terjerat pidana :
1.  Dari proses pembuatan Akta;
2.  Dari penggunaan Akta;
3.  Murni kurang cermat membuat Akta;
4.  Turut serta/Perbantuan dalam terjadinya tindak pidana.
Peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana perpajakan dan tindak pidana korupsi.
1.  UU No.28 Th. 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP)
2.  Pasal 368 KUHP (Vide Pasal 36A ayat 3 KUP)
3.  Pasal 12 UU No.31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya (UU No.20 Th.2001) vide Pasal 36A ayat 4 KUP).
Unsur-unsur tindak pidana dibidang perpajajakan:
1.  Dilakukan seseorang atau badan yang diwakili orang tertentu (pengurus);
2.  Memenuhi rumusan undang-undang;
3.  Melawan hukum;
4.  Dilakukan di bidang perpajakan;
5.  Menimbulkan kerugian bagi pendapatan Negara;
6.  Diancam sanksi pidana.
Pelaku tindak pidana perpajakan :
1.  Wajib Pajak;
2.  Petugas pajak;
3.  Pihak-Pihak Lain.
Notaris termasuk dalam pihak-pihak lain yang melakukan tindak pidana, dari ketiga golongan yang mewakili Wajib Pajak, seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 43 itu, nampaknya yang masih mendapat kelonggaran sebagai ikut bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan sepenuhnya tindakan Wajib Pajak ialah yang disebut sebagai wakil Wajib Pajak Ditetapkan dalam Pasal 32 ayat 2 UU KUP wakil Wajib Pajak dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pribadi atau tanggung renteng atas pembayaran pajak apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa dalam kedudukannya sebagai wakil, benar-benar tidak dapat dibebani tanggung jawab atas pajak yang harus dibayar. Dalam penjelasan Pasal 32 ayat 2 disebutkan bahwa wakil tersebut merupakan pengecualian dalam hal bertanggung jawab, apabila menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atau secara renteng. Lain halnya yang disebutkan sebagai kuasa khusus yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Kuasa khusus ini, tidak termasuk orang yang dapat menghindar dari tanggungjawab Wajib Pajak. Memang kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak. Ia dapat merupakan orang yang memahami masalah perpajakan, sehingga peranannya diimbangi pertanggungjawaban. Mengenai pegawai Wajib Pajak. Memang kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak. Ia dapat merupakan orang yang memahami masalah perpajakan, sehingga peranannya diimbangi pertanggungjawaban. Mengenai pegawai Wajib Pajak belum tentu mengetahui seluk beluk perpajakan majikan yang diwakilinya. Hal-hal diatas itu mengingatkan kita pada ajaran penyertaan dalam KUHP.

## Kesimpulan
Pelanggaran hukum pajak yang yang berpotensi dilakukan notaris yaitu adalah pelanggaran non penal dan pelanggaran penal. Penanggulangan pelanggaran melalui jalur non penal yaitu sanksi administrasi dan penanggulangan melalui jalur penal yaitu sanksi pidana. Ketentuan UU KUP yang berpotensi dilakukan notaris
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
dalam pelanggaran non penal (administrasi) yaitu terdapat pada Pasal 7 Ayat (1), Pasal 13A, dan Pasal 44B ayat 2 UU KUP. Ketentuan UU KUP yang berpotensi dilakukan notaris dalam pelanggaran penal (pidana) yaitu terdapat pada Pasal 38,Pasal 39 Ayat (1) huruf i, dan Pasal 43 Ayat (1) UU KUP.
Dalam penegakan hukum notaris tidak dapat dikenakan UU PTPK karena notaris tidak berwenang terkait dengan keuangan negara maka notaris tidak mungkin melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Dan sudah dinormakan dalam Pasal 36A ayat 4 UU KUP bahwa yang dapat dikenakan dalam Pasal 36A ayat 4 hanyalah Pegawai Pajak. Dengan demikian notaris tidak bisa dipidana sebagai pelaku utama, notaris hanya sebagai penyerta ( deeneme r) karena dalam hukum pidana diatur mengenai penyertaan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Bohari, Pengantar Hukum Pajak (Rajawali Pers 2010).
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (PT Citra Aditya Bakti 2008).
H.A.K. Moch. Anwar (Dading), Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I (Alumni 1982).
Muhammad Abdul Kadir. Etika Profesi Hukum(Citra Aditya Bakti 1997).
Muhammad  Djafar  Saidi,  Kejahatan  dibidang  perpajakan  (PT.  Raja  Grafindo Persada 2012).
Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana (Mitra Wacana Media 2015).
Sri Harini, Pengantar Hukum Indonesia (Ghalia Indonesia 2006).
T.N. Syamsah, Tindak Pidana Perpajakan (PT. Alumni 2011).
Wirjono  Prodjodikoro,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  (Refika  Aditama 2011).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Indonesia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.03/2011 Tentang Pelaksanaan Penanganan Pengenaan Sanksi Sesuai Ketentuan Pasal 36A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

## Putusan
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Tanggal 24 Februari 2016.
HOW TO CITE : Gerralda Chintyarizma Putriaksa, ‘Perbuatan Notaris Yang Berimplikasi Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan’ (2018) Vol. 1 No. 1 Jurist-Diction.