DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 21 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 16 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Bujul Suku Alas di Aceh Tenggara
Adha Renaldi Selian 1 , Rizka Syafriana 2
1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, adharenaldi90@gmail.com 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, rizkasyafriana@umsu.ac.id
Corresponding Author: adharenaldi90@gmail.com 1
Abstract: Marriage  is  a  woman  as  husband  and  wife  with  the  aim  of  forming  a  happy  and eternal family (household) based on God Almighty according to Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (hereinafter abbreviated as Marriage Law). This definition shows that there is a sacred and religious bond in a marriage, not just a civil bond or an ordinary agreement.The type of research used is normative-empirical legal research. This research is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements.  The  normative-empirical  research  method  concerns  the  implementation  of normative  legal  provisions  (laws)  in  action  on  each  specific  legal  event  that  occurs  in  a society.There  are  written  and  oral  prohibitions  on  the  practice  of  bujul  marriage  in  local customary  law.  Sanctions  will  be  given  to  couples  who  perform  bujul  marriages,  both customary sanctions  and social  sanctions. The process  of  implementing a bujul marriage is usually  carried  out  secretly  and  without  the  knowledge  of  the  wider  community,  then  the requirements for performing a bujul marriage are very limited or even non-existent, because this practice is considered to violate customary law. Bujul marriage is prohibited because it is not in accordance with customary law, religion, and applicable laws and regulations. This practice is not allowed because it can lead to legal problems, such as the status of children, inheritance rights, and the validity of marriage. The applicable sanctions can be in the form of  customary  fines,  social  ostracism,  or  even  legal  sanctions  for  the  perpetrators  of  bujul marriages. The purpose of the research itself is for the Alas community of Southeast Aceh, to provide  understanding  and  enlightenment  regarding  the  legal  consequences  of  bujul marriage  so  that  they  pay  more  attention  to  the  formal  legal  aspects  of  marriage,  for  the local  government,  to  be  taken  into  consideration  for  making  policies  regarding  the regulation,  recording  and  supervision  of  customary  marriage  practices  and  for  the Customary  Institution,  to  provide  input  to  foster  the  community  to  maintain  customs  but harmonize them with national law.
Keyword: Marriage, Tradition, Alas Tribe.
Abstrak: Perkawinan  adalah  seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  sesuai  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan
(selanjutnya  disingkat  UU  Perkawinan).  Pengertian  ini  menunjukkan  adanya  ikatan  yang sakral dan religius dalam sebuah perkawinan, bukan hanya ikatan keperdataan atau perjanjian biasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini  pada  dasarnya  merupakan  penggabungan  antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan adanya  penambahan  berbagai  unsur  empiris.  Metode  penelitian  normatif-empiris  mengenai implementasi  ketentuan  hukum  normatif  (undang-undang)  dalam  aksinya  pada  setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.Terdapat larangan tertulis dan lisan mengenai praktik perkawinan bujul dalam hukum adat setempat. Sanksi akan diberikan kepada pasangan  yang melakukan perkawinan bujul, baik sanksi adat maupun sanksi sosial. Proses  pelaksanaan  perkawinan  bujul  biasanya  dilakukan  secara  diam-diam  dan  tanpa sepengetahuan  masyarakat  luas,  kemudian  Persyaratan  untuk  melakukan  perkawinan  bujul sangat  terbatas  atau  bahkan  tidak  ada,  karena  praktik  ini  dianggap  melanggar  hukum  adat. Perkawinan  bujul  dilarang  karena  tidak  sesuai  dengan  hukum  adat,  agama,  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Praktik  ini  tidak  diperbolehkan  karena  dapat menimbulkan  permasalahan  hukum,  seperti  status  anak,  hak  waris,  dan  keabsahan perkawinan.  Sanksi  yang  berlaku  dapat  berupa  denda  adat,  pengucilan  sosial,  atau  bahkan sanksi  hukum  bagi  pelaku  perkawinan  bujul.  Tujuan  penelitiannya  sendiri  Bagi  masyarakat suku  Alas  Aceh  Tenggara,  memberi  pemahaman  dan  pencerahan  mengenai  akibat  hukum perkawinan  bujul  sehingga  lebih  memperhatikan  aspek  hukum  formal  dalam  perkawinan, Bagi pemerintah daerah, menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan sehubungan dengan pengaturan, pencatatan dan pengawasan praktek perkawinan adat dan Bagi Lembaga Adat,  memberi  masukan  agar  membina  masyarakat  untuk  tetap  menjaga  adat  namun menyelaraskannya dengan hukum nasional.
Kata Kunci: Perkawinan, Adat, Suku Alas.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  salah  satu  peristiwa  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan manusia.  Keberadaan  suatu  perkawinan  tidak  hanya  dipandang  sebagai  media  untuk menyatukan dua pribadi yang saling mencintai, yakni seorang laki-laki dan wanita pada suatu ikatan yang sah, namun juga merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan akibat- akibat hukum bagi para pihak yang terkait di dalamnya.
Perkawinan  didefinisikan  sebagai  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dengan seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sesuai  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disingkat  UU  Perkawinan). Pengertian  ini  menunjukkan  adanya  ikatan  yang  sakral  dan  religius  dalam  sebuah perkawinan, bukan hanya ikatan keperdataan atau perjanjian biasa.(Ridwan Nurdin, 2018)
Perkawinan  yang sah haruslah dilaksanakan sesuai  dengan syarat  dan prosedur  yang ditentukan  oleh  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan,  serta  dicatatkan  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UU Perkawinan menegaskan bahwa:
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari  sini  dapat  dipahami  bahwa  sebuah  perkawinan  yang  dilaksanakan  menurut  hukum agama  dan  kepercayaan  tanpa  dilakukan  pencatatan,  maka  perkawinan  tersebut  tidak mendapat  pengakuan  dan  perlindungan  hukum  dari  Negara.  Sebaliknya,  perkawinan  yang tidak dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan meski telah dicatatkan, perkawinan
tersebut  bukanlah  perkawinan  yang  sah.  Sah  secara  agama  dan  sah  secara  hukum  (legal formal) menjadi dua syarat kumulatif untuk dilakukannya sebuah perkawinan.
Sementara  itu  di  masyarakat  adat,  terdapat  bentuk-bentuk  perkawinan  yang pelaksanaannya mengacu pada hukum adat setempat yang diyakini dan diwarisi secara turun temurun. Hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan tidak tertulis yang  hidup  dan  secara  nyata  diatur,  dipertahankan  serta  ditaati  oleh  masyarakat  adat  secara turun temurun. Bentuk perkawinan adat tiap daerah berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang dimilikinya.
Salah  satu  bentuk  perkawinan  adat  yang  menarik  untuk  diteliti  adalah  perkawinan "bujul"  yang  dipraktekkan  oleh  masyarakat  suku  Alas  di  Aceh  Tenggara.  Perkawinan  bujul adalah  bentuk  perkawinan  dimana  seorang  pria  membawa  lari  (melarikan)  seorang  wanita yang  sudah  dipinang  (bertunangan)  dengan  pria  lain.  Jadi  sepasang  pria  dan  wanita  yang terikat  janji  untuk  menikah,  namun  kemudian  pria  lain  membawa  lari  wanita  tersebut  dan menikahinya. Praktek ini menjadi salah satu fenomena sosial di tengah masyarakat Alas.
Perkawinan bujul seolah menjadi  pilihan ketika seorang wanita hendak memutuskan pertunangan  dengan  pasangannya  namun  menghadapi  tentangan  dari  pihak  keluarga  dan masyarakat. Agar tetap dapat menikah dengan pria lain yang menjadi pilihannya, wanita itu harus  mau  dibawa  lari  dan  dinikahi  oleh  pria  tersebut.  Praktek  ini  memang  diakui  sebagai sebuah  adat  di  tengah  masyarakat  Alas,  namun  tentu  saja  menimbulkan  berbagai  persoalan baik secara sosial maupun hukum.
Secara sosial, perkawinan bujul mengakibatkan retaknya hubungan keluarga pria yang seharusnya menjadi tunangan atau calon suami sang wanita. Pihak keluarga tersebut merasa dipermalukan karena anaknya ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Biasanya pihak keluarga  yang  ditinggalkan  tersebut  akan  menuntut  sejumlah  uang  ganti  rugi  sebagai  syarat untuk  merelakan  pertunangan  anaknya  dibatalkan.  Jika  tidak  dipenuhi,  bisa  terjadi  konflik yang berkepanjangan antara dua keluarga tersebut.
Secara  hukum,  perkawinan  bujul  menghadapi  persoalan  mengenai  keabsahan  dari perkawinan  tersebut.  Mengingat  perkawinan  bujul  biasanya  dilakukan  secara  mendadak hanya  dihadapan  tetua  adat  setempat,  tanpa  melalui  proses  pencatatan  resmi  di  kantor pemerintahan  yang  berwenang  (KUA  atau  Kantor  Catatan  Sipil).  Padahal  sebagaimana ditegaskan  oleh  UU  Perkawinan,  suatu  perkawinan  baru  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan sesuai aturan yang berlaku.(Anshari & Aminah, 2022)
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  akan  menimbulkan  berbagai  akibat  hukum, terutama  bagi  pihak  istri  dan  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut.  Status hukum  mereka menjadi  tidak jelas  dan tidak memperoleh perlindungan  hukum  sebagai istri dan  anak  yang  sah.  Berbagai  hak  keperdataan  mereka  seperti  hak  waris,  hak  nafkah,  hak perwalian  dan  sebagainya  menjadi  sulit  diperjuangkan.  Segala  akibat  ini  tentu  sangat merugikan pihak istri dan anak.
Persoalannya, dalam praktek perkawinan bujul seringkali tetap saja dilakukan hanya mengikuti  adat  masyarakat  setempat,  tanpa  diikuti  proses  pencatatan  dan  pengurusan dokumen  resmi  seperti  akta  nikah.  Masyarakat  lebih  memprioritaskan  terlaksananya perkawinan, namun mengesampingkan pentingnya pencatatan demi menjamin status dan hak- hak keperdataan para pihak.
Praktek  perkawinan  bujul  yang  dilakukan  dengan  cara  demikian,  patut  diduga  tidak tunduk  dan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  perkawinan  nasional,  sehingga  dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak persoalan hukum di kemudian hari bagi para pihak. Oleh karena itu  perlu  dilakukan  sebuah  kajian  hukum  untuk  menguraikan  dan  menganalisa  lebih  jauh mengenai  akibat-akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  praktek  perkawinan  bujul  di masyarakat suku Alas Aceh Tenggara tersebut.
Tujuan  penelitiannya  sendiri  Bagi  masyarakat  suku  Alas  Aceh  Tenggara,  memberi pemahaman  dan  pencerahan  mengenai  akibat  hukum  perkawinan  bujul  sehingga  lebih memperhatikan  aspek  hukum  formal  dalam  perkawinan,  Bagi  pemerintah  daerah,  menjadi bahan  pertimbangan  untuk  membuat  kebijakan  sehubungan  dengan  pengaturan,  pencatatan dan  pengawasan  praktek  perkawinan  adat  dan  Bagi  Lembaga  Adat,  memberi  masukan  agar membina  masyarakat  untuk  tetap  menjaga  adat  namun  menyelaraskannya  dengan  hukum nasional.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif-empiris.  Penelitian  ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan  berbagai  unsur  empiris.  Metode  penelitian  normatif-empiris  mengenai implementasi  ketentuan  hukum  normatif  (undang-undang)  dalam  aksinya  pada  setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.
Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni:
a. Pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),  yakni  pendekatan  dengan menggunakan  legislasi  dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  dibahas, dalam hal ini hukum perkawinan.
b. Pendekatan  konseptual  (conceptual  approach),  yakni  pendekatan  yang  beranjak  dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum, khususnya hukum adat dan hukum perkawinan.
c. Pendekatan  sosio-legal  (socio-legal  approach),  yaitu  pendekatan  interdisipliner  yang menggabungkan  pendekatan  hukum  dengan  pendekatan  ilmu  sosial  dalam  mengkaji fenomena hukum yang terjadi di tengah masyarakat, yakni praktek perkawinan bujul.

## Sumber data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum pokok yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku.
b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  erat  kaitannya  dengan  bahan  hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.
d. Data  lapangan,  yakni  data  yang  diperoleh  langsung  dari  lokasi  penelitian  (masyarakat suku Alas Aceh Tenggara) melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

## Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:
a. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka  yang  relevan  dengan  penelitian,  seperti  peraturan  perundang-undangan,  buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain.
b. Penelitian lapangan (field research),  yaitu penelitian  yang dilakukan secara langsung di lokasi  penelitian  dengan  melakukan  wawancara  kepada  informan/narasumber, observasi/pengamatan, serta dokumentasi.

## Analisis data
Data  yang  terkumpul  dianalisa  secara  kualitatif,  yaitu  data  dikelompokkan  dan  dipilih, kemudian  diolah  dan  dianalisis  berdasarkan  kualitas  dan  kebenarannya  sesuai  dengan  topik penelitian.  Selanjutnya  hasil  analisa  tersebut  dipaparkan  secara  deskriptif,  yaitu  dengan menuturkan  dan  menggambarkan  apa  adanya  sesuai  permasalahan  dalam  penelitian.  Dari
hasil  analisa  dan  pemaparan  tersebut  kemudian  ditarik  kesimpulan  dan  diakhiri  dengan pemberian saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Perkawinan Bujul Dalam Hukum Adat Aceh Tenggara
Definisi  perkawinan  dalam  hukum  adat  menurut  Ter  Haar  adalah  "suatu  usaha  atau peristiwa  hukum  yang  menjadikan  terangnya  atau  sahnya  perhubungan  antara  seorang  laki- laki  dan  seorang  perempuan  sebagai  pasangan  suami  istri  beserta  anak  turunnya  dan menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka sesamanya maupun terhadap masyarakat adat dan  pihak-pihak  tertentu  lainnya".Dari  pengertian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  tujuan perkawinan  bagi  masyarakat  adat  adalah  untuk  memperoleh  pengakuan  sah,  meneruskan keturunan,  menambah  jumlah  anggota  keluarga  yang  berarti  juga  menambah  jumlah  tenaga kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga tersebut.
Hukum perkawinan adat mengenal beberapa asas sebagai berikut:
a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan abadi.
b. Perkawinan tidak hanya urusan pihak yang kawin, tapi juga urusan anggota keluarga dan masyarakat adat.
c. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua, keluarga, dan masyarakat.
d. Perkawinan juga menyangkut masalah kedudukan, harta kekayaan, dan warisan.
Gambaran  Umum  Suku  Alas,  Suku  Alas  adalah  suku  yang  mendiami  kawasan  di sepanjang  sungai  Alas  di  wilayah  Kabupaten  Aceh  Tenggara,  Provinsi  Aceh.  Suku  Alas merupakan  penduduk  asli  dari  Kabupaten  Aceh  Tenggara.  Selain  suku  Alas,  di  Aceh Tenggara  juga  terdapat  suku  lain  seperti  suku  Gayo,  Singkil,  Batak,  Karo,  Jawa,  dan Minangkabau yang merupakan pendatang.
Suku Alas mempunyai bahasa sendiri yaitu bahasa Alas yang termasuk dalam rumpun bahasa  Austronesia.  Mayoritas  suku  Alas  menganut  agama  Islam.  Mata  pencaharian tradisional suku Alas adalah bertani dan berkebun, dengan hasil utama padi, jagung, coklat, kemiri,  dan  pinang.  Selain  itu,  suku  Alas  juga  terkenal  dengan  kerajinan  tradisionalnya berupa anyaman tikar dan produk kriya lainnya.
Sistem kekerabatan masyarakat Alas menganut sistem patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak bapak (ayah). Namun pengaruh sistem kekerabatan matrilineal dari suku Minang dan bilateral dari suku Jawa juga ada, terutama dalam hal perkawinan dan warisan. Secara  adat,  pemerintahan  tradisional  di  kalangan  suku  Alas  dijalankan  oleh  beberapa pemimpin  adat  seperti  raja,  ketua,  dan  penghulu.  Masing-masing  mempunyai  yuridiksi  dan tanggung  jawab  tersendiri  dalam  memelihara  adat,  tradisi,  dan  hukum  adat  yang  berlaku  di masyarakat.(Mz, 2020)
Hukum perkawinan adat Alas mengenal beberapa bentuk perkawinan, antara lain:
a. Perkawinan Biasa (Perkawinan Muraik)
Perkawinan  ini  merupakan  bentuk  perkawinan  ideal  yang  banyak  dilakukan  oleh masyarakat Alas. Proses perkawinan diawali dengan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak  perempuan  disertai  dengan  membawa  berbagai  macam  bawaan  sebagai  tanda pengikat.  Apabila  lamaran  diterima,  dilanjutkan  dengan  musyawarah  menentukan  hari baik untuk pelaksanaan perkawinan. Pada hari yang telah ditentukan, dilakukanlah akad nikah dan resepsi (pesta) perkawinan.
b. Perkawinan Angkap
Perkawinan angkap merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dikawini  dengan  persetujuan  si  gadis.  Kawin  angkap  pada  suku  Alas  dapat  terjadi apabila:
a. Pihak keluarga perempuan tidak menyetujui laki-laki pilihan si gadis;
b. Pihak keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki;
c. Ada perbedaan status sosial antara laki-laki dan perempuan;
d. Laki-laki tidak sanggup memenuhi jujuran (mas kawin) yang diminta.
Setelah  laki-laki  berhasil  melarikan  gadis  tersebut,  pihak  laki-laki  memberitahukan kepada keluarganya bahwa ia telah melakukan perkawinan angkap dan meminta bantuan untuk melakukan musyawarah dengan pihak keluarga perempuan. Selanjutnya dilakukan musyawarah  dan  negosiasi  untuk  mencari  solusi  terbaik,  apakah  perkawinan  itu  akan diteruskan atau tidak.
c. Perkawinan Naik
Perkawinan  ini  hampir  sama  dengan  perkawinan  angkap,  namun  dilakukan  dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga. Si gadis dijemput secara diam-diam oleh pihak keluarga  laki-laki  ke  rumahnya  dan  selanjutnya  dibawa  ke  rumah  pihak  laki-laki. Kemudian  pihak  laki-laki  mengutus  beberapa  orang  kerabat  untuk  melakukan musyawarah  dengan  pihak  keluarga  perempuan  tentang  kelanjutan  hubungan  kedua calon mempelai.
d. Perkawinan Lari (Perkawinan Bisleten)
Perkawinan  lari  hampir  sama  dengan  kawin  angkap,  hanya  saja  pelarian  tersebut dilakukan  tanpa  sepengetahuan  siapapun,  baik  keluarga  laki-laki  maupun  keluarga perempuan. Keduanya lari menghindar sampai batas waktu tertentu. Setelah itu, barulah si  laki-laki  mengutus  kerabatnya  untuk  memberitahukan  keluarganya  dan  keluarga  si perempuan bahwa mereka telah melarikan diri untuk melakukan perkawinan.
e. Perkawinan Tukar Anak (Perkawinan Mberelet Berakang)
Perkawinan  ini  hampir  sama  dengan  perkawinan  biasa,  namun  terjadi  pertukaran anak.  Artinya  seorang  anak  laki-laki  dari  keluarga  A  menikah  dengan  anak  perempuan dari keluarga B, dan sebaliknya anak laki-laki dari keluarga B juga menikah dengan anak perempuan  dari  keluarga  A.  Dengan  demikian  terjadi  pertukaran  anak  antara  dua keluarga tersebut. Perkawinan semacam ini dimaksudkan untuk mendekatkan hubungan kekeluargaan.
f. Perkawinan Bujul
Perkawinan  bujul  merupakan  perkawinan  dimana  seorang  pria  membawa  lari (melarikan)  seorang  wanita  yang  sudah  dipinang  (bertunangan)  dengan  pria  lain. Perkawinan ini dianggap sah sepanjang si wanita bersedia ikut melarikan diri dengan pria tersebut.  Namun  perkawinan  ini  sering  menimbulkan  sengketa  dan  konflik  karena dianggap  sebagai  penghinaan  bagi  pihak  pria  (keluarga)  yang  sudah  meminang  wanita tersebut.(Deva et al., 2021)
Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat Alas

## a. Tahap Sebelum Perkawinan
Pada  masyarakat  Alas,  sebelum  memasuki  jenjang  perkawinan  biasanya  didahului oleh proses penjajakan atau perkenalan antara pria dan wanita. Apabila keduanya merasa cocok,  si  pria  memberitahu  kepada  orang  tuanya  tentang  gadis  pilihannya.  Orang  tua kemudian mencari informasi tentang latar belakang keluarga si gadis. Apabila tidak ada hal  yang  dianggap  sebagai  halangan,  maka  orang  tua  pria  akan  mengutus  beberapa kerabat untuk melakukan lamaran (meminang).
Utusan keluarga pria datang ke rumah keluarga si gadis sambil membawa berbagai macam bawaan (hadiah) sebagai tanda melamar. Terjadi musyawarah antara kedua belah pihak  keluarga  tentang  kemungkinan  perjodohan  kedua  calon  mempelai.  Apabila lamaran  diterima,  kedua  pihak  akan  menetapkan  hari  perkawinan  dan  besarnya  mas kawin (jujuran) yang harus dipenuhi oleh pihak pria.
b. Tahap Pelaksanaan Perkawinan
Pada  hari  yang  telah  ditentukan,  rombongan  keluarga  mempelai  pria  datang  ke tempat mempelai wanita dengan membawa mas kawin yang telah disepakati. Mas kawin
diserahkan kepada orang tua mempelai  wanita disaksikan oleh pemangku adat  dan tua- tua kampung.
Selanjutnya dilaksanakan akad nikah menurut hukum Islam, dengan wali nikah dari mempelai  wanita  dan  disaksikan  oleh  para  hadirin.  Setelah  akad  nikah  selesai, dilanjutkan dengan pesta perkawinan dengan berbagai acara adat seperti tarian, nyanyian, dan sebagainya. Pesta perkawinan bisa berlangsung selama berhari-hari.
c. Tahap Setelah Perkawinan
Setelah  perkawinan,  biasanya  pasangan  muda  itu  harus  tinggal  di  rumah  orang  tua istri  selama  beberapa  waktu.  Selama  masa  itu  suami  harus  membantu  pekerjaan mertuanya  seperti  menggarap  sawah,  ladang,  atau  melakukan  pekerjaan-pekerjaan lainnya sebagai bentuk pengabdian kepada keluarga istri.
Setelah dirasa cukup, pasangan suami istri tersebut diperbolehkan untuk membangun rumah  sendiri  dan  membentuk  keluarga  baru  yang  mandiri.  Namun  ikatan  dengan keluarga  besar  tetap  terpelihara  dan  harmonis.  Mereka  masih  harus  mengunjungi  dan memberikan bantuan kepada keluarga besar jika diperlukan.

## Kedudukan Perkawinan Bujul dalam Hukum Adat Alas
Perkawinan bujul pada masyarakat Alas merupakan salah satu jenis perkawinan yang dipraktekkan  secara  turun  temurun.  Perkawinan  bujul  adalah  perkawinan  yang  dilakukan dengan  cara  laki-laki  melarikan  seorang  perempuan  yang  telah  dipinang  (bertunangan) dengan laki-laki lain.
Berdasarkan  penelusuran  di  lapangan,  perkawinan  bujul  biasanya  terjadi  dengan beberapa alasan:
1) Faktor  Ketidaksetujuan  Orang  Tua  Perkawinan  bujul  seringkali  terjadi  karena  si perempuan  sudah  menjalin  hubungan  dengan  laki-laki  Pilihannya,  namun  orang  tua  si perempuan  menolak  dan  lebih  memilih  untuk  menjodohkannya  dengan  laki-laki  lain.  Si perempuan  pun  dijodohkan  dan  dipinang  oleh  laki-laki  pilihan  orang  tuanya tersebut.Dalam  kondisi  terjepit  seperti  itu,  perempuan  tersebut  meminta  kepada kekasihnya  untuk  membawanya  lari  agar  dapat  melangsungkan  perkawinan  tanpa  restu orang  tuanya.  Sang  kekasih  pun  membawa  lari  perempuan  itu  secara  diam-diam  dan dinikahi. Praktek seperti ini yang disebut sebagai perkawinan bujul.
2) Faktor  Penolakan  Pinangan  Perkawinan  bujul  juga  bisa  terjadi  karena  pihak  keluarga perempuan menolak pinangan dari pihak laki-laki. Padahal laki-laki dan perempuan sudah saling mencintai. Untuk mewujudkan niat mereka menikah, akhirnya si laki-laki terpaksa membawa  lari  si  perempuan  dari  keluarganya  dan  menikahinya.Penolakan  pinangan  ini bisa terjadi karena beberapa hal, seperti laki-laki tersebut dianggap tidak sederajat, belum mapan secara ekonomi, perbedaan status sosial, berbeda suku, dan sebagainya.
3) Faktor  Ketidakmampuan  Memenuhi  Mas  Kawin  Perkawinan  bujul  juga  bisa  disebabkan karena  laki-laki  tidak  mampu  memenuhi  permintaan  mas  kawin  (jujuran)  dari  pihak keluarga  perempuan.  Tingginya  nilai  mas  kawin  yang  dipatok  menjadi  halangan  bagi kelanjutan hubungan mereka.Jalan pintas  yang diambil untuk tetap dapat  melangsungkan perkawinan  adalah  dengan  cara  bujul,  yaitu  si  laki-laki  membawa  kabur  perempuan tersebut dan melaksanakan pernikahan tanpa persetujuan orang tua si perempuan.
4) Faktor  Balas  Dendam  Perkawinan  bujul  bisa  saja  dilakukan  dengan  motif  balas  dendam dari laki-laki yang pernah ditolak pinangannya oleh si perempuan. Karena sakit hati, laki- laki tersebut menculik dan melarikan perempuan yang telah bertunangan dengan laki-laki lain sebagai ajang balas dendam.Kasus seperti ini sebenarnya jarang terjadi di masyarakat Alas,  karena  biasanya  para  pelaku  perkawinan  bujul  memang  telah  menjalin  hubungan sebelumnya dan saling mencintai.
Praktek perkawinan bujul di masyarakat Alas biasanya dilakukan dengan cara laki- laki  dan  perempuan  yang  sudah  sepakat  kawin  lari  bertemu  di  suatu  tempat,  lalu  laki-laki
tersebut  membawa  perempuan  itu  ke  rumahnya.  Keduanya  bersembunyi  di  rumah  keluarga laki-laki  atau  kerabat  dekat  laki-laki  untuk  menghindari  kejaran  dari  keluarga  si perempuan.Selanjutnya,  pihak  keluarga  laki-laki  mengutus  tetua  adat  dan  pemuka  kampung untuk  menemui  keluarga  perempuan  memberitahu  bahwa  anak  gadis  mereka  telah  dibawa lari  dan  akan  segera  dinikahi.  Utusan  tersebut  menyampaikan  permohonan  maaf  dan memberikan  sejumlah  uang  atau  barang  berharga  sebagai  'penutup  malu'  keluarga perempuan.(Zain et al., 2021)
Musyawarah segera dilakukan antara pihak keluarga perempuan dengan pihak laki- laki untuk mencari solusi terbaik bagi masalah kawin lari tersebut. Jika keluarga perempuan menerima, maka perkawinan bujul bisa segera dilaksanakan di  rumah laki-laki. Akad nikah dilangsungkan  di  depan  tetua  adat  dan  tokoh  agama  dengan  memenuhi  syarat  dan  rukun nikah  secara  agama.Namun  bila  keluarga  perempuan  menolak  dengan  keras,  perkawinan bujul  tetap  dilaksanakan  tanpa  kehadiran  dari  pihak  keluarga  perempuan.  Halangan perkawinan dari keluarga perempuan tidak bisa membatalkan perkawinan yang telah terjadi. Penolakan  ini  biasanya  disertai  dengan  tuntutan  kepada  pihak  keluarga  laki-laki  untuk membayar  denda  adat  karena  telah  membuat  malu  keluarga.  Denda  itu  berfungsi  sebagai pengganti  mahar  atau  mas  kawin.  Besarnya  ditentukan  lewat  musyawarah  tokoh  adat  dari kedua pihak.
Menurut  hukum  adat  Alas,  perkawinan  bujul  yang  dilakukan  atas  dasar  suka  sama suka dianggap sah sepanjang memenuhi  syarat  dan rukun perkawinan agama  Islam.  Namun secara  adat,  pengantin  perempuan  dan  keluarganya  menganggap  perkawinan  itu  belum sempurna  karena  tidak  dilakukan  secara  baik-baik  dengan  proses  lamaran  resmi.Akibatnya, seringkali  keluarga  perempuan  tidak  bersedia  menghadiri  pesta  perkawinan  sebagai  bentuk penolakan  atas  perkawinan  bujul  tersebut.  Mereka  merasa  dipermalukan  dengan  kejadian tersebut.  Hubungan  kekeluargaan  antara  kedua  pihak  menjadi  tegang.  Perlu  waktu  lama untuk memulihkan keharmonisan hubungan tersebut.
Dalam  pandangan  hukum  adat  Alas,  perkawinan  bujul  dianggap  sah  apabila  si perempuan yang dibawa lari itu bersedia secara suka rela menikah dengan laki-laki tersebut. Sebaliknya  bila  terbukti  ada  unsur  paksaan  dan  kekerasan  dalam  pelariannya,  apalagi perempuan itu tidak bersedia menikah dengan laki-laki  itu, maka perkawinan bujul tersebut dianggap  tidak  sah.  Laki-laki  tersebut  dapat  dikategorikan  melakukan  tindakan  melarikan perempuan dan dihukum denda adat.(1(3), 2020)
Dalam perkawinan bujul, pihak keluarga laki-laki yang membawa lari perempuan itu biasanya  memberikan  sejumlah  uang  atau  barang  kepada  keluarga  perempuan  sebagai permintaan  maaf,  pengganti  kerugian,  atau  mas  kawin.  Apabila  hal  tersebut  dipenuhi  dan pihak keluarga perempuan menerima, maka perkawinan dengan cara bujul dianggap sah.
Namun  demikian,  praktek  perkawinan  bujul  seringkali  menimbulkan  sengketa  dan konflik  antara  pihak  keluarga  perempuan  dengan  pihak  laki-laki  yang  telah  meminang sebelumnya.  Pihak  laki-laki  tersebut  merasa  dipermalukan  dan  dirugikan  karena  pinangan dan  pertunangannya  tiba-tiba  dibatalkan  secara  sepihak.  Pihak  keluarga  perempuan  pun merasa malu dengan kejadian tersebut.
Biasanya untuk meredakan konflik, para pemuka adat akan menggelar musyawarah untuk  menyelesaikan  persoalan  perkawinan  bujul  tersebut.  Laki-laki  yang  melarikan perempuan  biasanya  harus  membayar  denda  yang  nilainya  disepakati,  sebagai  kompensasi dan  permintaan  maaf  kepada  pihak  laki-laki  yang  telah  meminang  sebelumnya.  Demikian pula keluarga perempuan mendapatkan uang permintaan maaf dari pihak keluarga laki-laki.
Dalam  Wawancara  dengan  Pasangan  yang  Melakukan  Perkawinan  Bujul  dengan Narasumber:  Andi  (27  tahun)  dan  Sari  (25  tahun),  pasangan  yang  melakukan  perkawinan bujul  di  Desa  Blang  Pidie.Andi  dan  Sari  memutuskan  melakukan  perkawinan  bujul  karena kendala  ekonomi  dan  terjadi  kehamilan  di  luar  nikah.  Mereka  belum  mampu  membiayai prosesi  pernikahan  secara  adat  dan  agama.kemudian  Proses  perkawinan  bujul  dilakukan
secara diam-diam dengan hanya mengundang keluarga terdekat. Pasangan tinggal bersama di rumah Andi tanpa akad nikah.Mereka mengakui telah mendapat teguran dari tokoh adat dan dikenakan  denda  adat  berupa  seekor  kambing.  Selain  itu,  mereka  juga  menghadapi  sanksi sosial berupa gunjingan dan pengucilan dari sebagian masyarakat. Selanjutnya Andi dan Sari menyadari  bahwa  perkawinan  bujul  tidak  sesuai  dengan  aturan  agama  dan  hukum  negara. Namun, mereka berharap dapat melangsungkan pernikahan secara resmi di kemudian hari.
Wawancara dengan Tokoh AdatPak Tgk. Syarifuddin (65 tahun), Tokoh Adat Suku Alas di Desa Blang Pidie. Dari hasil wawancara, Perkawinan bujul dianggap melanggar hukum adat Suku Alas dan tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan tata cara perkawinan yang berlaku.Sanksi adat yang berlaku bagi pelaku perkawinan bujul dapat berupa denda adat (seekor  kambing  atau  kerbau),  teguran,  atau  pengucilan  dari  kegiatan  adat.Lembaga  adat berupaya  memberikan  sosialisasi  dan  nasihat  kepada  masyarakat,  terutama  generasi  muda, tentang pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan aturan adat dan agama. Namun, masih  terdapat  kendala  ekonomi  dan  pemahaman  yang  menyebabkan  praktik  perkawinan bujul masih terjadi. Ujar pak Tgk syarifuddin.
Tujuan  dari  wawancara  tersebut  memberikan  informasi  mendalam  tentang  praktik perkawinan  bujul,  faktor  pendorong,  pandangan  masyarakat,  serta  sanksi  adat  yang  berlaku dalam  masyarakat  Suku  Alas  di  Aceh  Tenggara.Meskipun  perkawinan  bujul  diakui keabsahannya  secara  adat,  namun  praktek  ini  cenderung  menimbulkan  ketidakharmonisan hubungan antara para pihak terkait. Oleh karena itu, keluarga yang anaknya dibawa lari oleh pria  lain  seringkali  tidak  bersedia  menghadiri  upacara  perkawinan  anaknya  sebagai  bentuk protes dan rasa kecewa.

## Larangan Tertulis dan lisan Perkawinan Bujul
Ketika  berbicara  Larangan  Tertulis,  Sejauh  ini  belum  ditemukan  adanya  larangan tertulis secara khusus mengenai perkawinan bujul dalam hukum adat Aceh Tenggara. Hukum adat  yang  berlaku  umumnya  tidak  dikodifikasikan  secara  tertulis,  melainkan  hidup  dalam ingatan,  pemahaman,  dan  praktek  masyarakat  secara  turun  temurun.nNamun  demikian, beberapa  ketentuan  adat  yang  terkait  dengan  perkawinan  secara  umum  dapat  ditemukan dalam  naskah-naskah  kuno  seperti  Kitab  Simbur  Cahaya,  Kitab  Surat  Sumbaga,  dan  Kitab Perintah  Sultan.  Ketentuan  dalam  naskah-naskah  tersebut  memang  tidak  secara  spesifik menyebut  perkawinan  bujul,  tapi  mengandung  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  yang  harus dipatuhi dalam sebuah perkawinan menurut adat.
Selain  itu,  sejak  diberlakukannya  Syariat  Islam  di  Aceh  melalui  Qanun  Nomor  14 Tahun  2003,  berbagai  ketentuan  hukum  Islam  (fiqh)  mengenai  perkawinan  menjadi  hukum positif  yang  berlaku.  Larangan  terhadap  praktek  perkawinan  lari  atau  perkawinan  tanpa izinwali seperti kawin bujul pun bisa ditemukan dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i  yang banyak dianut oleh masyarakat Aceh.
Larangan Lisan Larangan terhadap praktek perkawinan bujul lebih banyak dijumpai dalam  bentuk  lisan  yang  disampaikan  oleh  para  tetua  adat,  tokoh  masyarakat,  dan  pemuka agama. Larangan ini umumnya bersifat himbauan dan nasehat agar masyarakat menghindari praktek  perkawinan  bujul  karena  dianggap  kurang  baik  dan  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai adat  dan  agama.Para  tetua  adat  biasanya  mengingatkan  agar  perkawinan  dilakukan  dengan cara yang baik-baik, yaitu melalui proses melamar (meminang) sesuai adat istiadat setempat. Perkawinan  tanpa  restu  orang  tua  dan  tanpa  sepengetahuan  keluarga  besar  dianggap  tidak pantas  dan  bisa  menimbulkan  masalah  di  kemudian  hari.Sedangkan  para  pemuka  agama menekankan bahwa perkawinan hendaknya mengikuti syariat Islam, dimana akad nikah harus dilakukan  oleh  wali  nikah  yang  sah  dengan  disaksikan  dua  orang  saksi.  Perkawinan  yang dilakukan tanpa wali atau tanpa seizin wali dipandang tidak sah dan berdosa.(Misran, 2020)

## Sanksi Melakukan Perkawinan Bujul
Jika  Dilakukan  Pasangan  yang  melakukan  perkawinan  bujul  biasanya  akan mendapatkan sanksi adat dari masyarakat setempat. Sanksi ini lebih bersifat sanksi sosial dan sanksi moral, bukan sanksi fisik. Bentuk-bentuk sanksi tersebut antara lain:
a. Dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat sekitar karena dianggap telah melanggar norma adat dan agama. Mereka akan sulit berinteraksi dan bersosialisasi dengan warga lainnya.
b. Tidak  diikutsertakan  dalam  kegiatan-kegiatan  adat  seperti  kenduri,  syukuran,  gotong royong, dan sebagainya. Kehadiran mereka dianggap bisa membawa pengaruh buruk.
c. Digunjingkan  dan  dijadikan  bahan  pergunjingan  di  masyarakat.  Nama  baik  keluarga besar menjadi tercemar akibat ulah mereka.
d. Tidak  mendapat  restu  dan  berkah  dari  orang  tua  dan  keluarga  besar.  Hubungan  dengan keluarga menjadi renggang.
e. Anak-anak hasil perkawinan bujul nantinya  akan  sulit  mendapat  pengakuan dan tempat di tengah masyarakat adat. Status dan hak-hak mereka menjadi tidak jelas.

## Proses Pelaksanaan Perkawinan Bujul
Meski  tidak  dibenarkan,  namun  jika  perkawinan  bujul  terlanjur  dilakukan  biasanya prosesnya adalah sebagai berikut:
a) Laki-laki dan perempuan  yang sudah sepakat  untuk kawin lari  bertemu  di suatu tempat yang sudah disepakati, biasanya di luar kampung.
b) Si  laki-laki  membawa  lari  (menculik)  si  perempuan  tersebut  ke  suatu  tempat,  biasa  ke rumah kerabatnya di kampung lain untuk bersembunyi sementara waktu.
c) Pihak  keluarga  laki-laki  mengutus  beberapa  tetua  adat  untuk  menemui  keluarga perempuan,  menyampaikan  niat  si  laki-laki  untuk  menikahi  anak  gadis  mereka  yang sudah dibawa lari.
d) Keluarga  perempuan  biasanya  menolak  dengan  marah  karena  merasa  dipermalukan. Mereka menuntut agar anak gadis mereka dikembalikan.
e) Terjadi  negosiasi  dan  tawar  menawar  antara  utusan  keluarga  laki-laki  dengan  keluarga perempuan perihal jumlah mas kawin (jeunamee) dan denda adat yang harus dibayarkan pihak laki-laki karena membawa kabur anak gadis mereka.
f) Setelah dicapai kesepakatan, akad perkawinan dilaksanakan secara sederhana oleh tetua kampung atau teungku imum (ulama), tanpa wali nikah dari pihak perempuan dan hanya disaksikan keluarga laki-laki saja.
g) Setelah itu pasangan tersebut pulang ke rumah keluarga laki-laki (suami). Biasanya pihak keluarga  perempuan  tidak  mau  menerima  mereka  untuk  sementara  waktu  sampai  ada proses saling memaafkan.
Persyaratan  Jika  Bisa  Dilakukan  Sebenarnya  menurut  adat  tidak  ada  persyaratan khusus  yang  membolehkan  dilakukannya  perkawinan  bujul.  Hukum  adat  pada  prinsipnya tidak membenarkan praktek ini dengan alasan apapun.Namun jika terlanjur dilakukan, maka syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku perkawinan bujul agar perkawinannya dapat diterima secara adat adalah:
a. Adanya  kesepakatan  dan  kerelaan  dari  laki-laki  dan  perempuan  yang  kawin  lari  untuk hidup sebagai suami istri. Tidak boleh ada unsur paksaan dan ancaman.
b. Pihak keluarga laki-laki harus mengirim utusan untuk menyampaikan permohonan maaf dan bertanggungjawab kepada keluarga perempuan, serta siap menyelesaikan secara adat dengan membayar denda dan mas kawin.
c. Harus  ada  proses  saling  memaafkan  antara  keluarga  kedua  belah  pihak  agar  hubungan kekeluargaan yang sempat retak dapat terjalin kembali.
d. Pelaku perkawinan bujul harus bersedia dinikahkan kembali secara  adat dan agama jika diminta oleh keluarga.
e. Pasangan  tersebut  harus  berjanji  untuk  menjaga  nama  baik  keluarga  dan  tidak mengulangi kesalahan serupa di masa mendatang.
f. Bersedia  menerima  sanksi  adat  apapun  yang  dijatuhkan  dan  melaksanakannya  dengan penuh rasa tanggungjawab demi menebus kesalahan.

## Keterkaitan  Perkawinan  Bujul  Jika  Dilihat  Dari  Perspektif  Hukum  Islam  dan  UU Perkawinan
Perspektif Hukum Islam tentang Perkawinan
1. Definisi dan tujuan perkawinan dalam Islam
Dalam  hukum  Islam  (fiqh),  perkawinan  atau  pernikahan  dikenal  dengan  istilah "nikah" atau "zawaj" yang secara etimologi berarti penyatuan atau penggabungan. Secara terminologi, nikah adalah akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki  dan  perempuan  yang  bukan  mahram,  dengan  lafal  nikah  atau  tazwij  atau terjemahan keduanya, sesuai ketentuan hukum Islam.
Perkawinan  dalam  Islam  bukan  hanya  sekedar  kontrak  keperdataan  biasa,  tapi memiliki nilai ibadah. Tujuan perkawinan dalam Islam antara lain: a. Untuk memenuhi tuntutan naluri/hajat manusia yang asasi (fitrah).
b. Untuk membentengi akhlak yang luhur.
c. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami.
d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah.
e. Untuk memperoleh keturunan yang shalih dan shalihah.
Dalam  Al-Quran  disebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  salah  satu  tanda-tanda kekuasaan  Allah:  "Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang..."  (QS  Ar-Rum  [30]: 21).
2. Rukun dan syarat sah perkawinan dalam Islam Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa rukun perkawinan ada lima, yaitu:
a. Calon  suami.  Syaratnya:  Islam,  laki-laki,  jelas  orangnya,  dapat  memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
b. Calon  istri.  Syaratnya:  Islam,  perempuan,  jelas  orangnya,  dapat  dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.
c. Wali  nikah.  Syaratnya:  laki-laki,  dewasa,  mempunyai  hak  perwalian,  tidak  terdapat halangan perwaliannya.
d. Saksi  nikah.  Syaratnya:  minimal  dua  orang  laki-laki,  hadir  dalam  ijab  qabul,  dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
e. Ijab qabul. Syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan  dari  calon  mempelai,  memakai  kata-kata  nikah/tazwij/sighah  yang  jelas, antara  ijab  dan  qabul  bersambungan,  antara  ijab  dan  qabul  jelas  maksudnya,  orang yang  terkait  dengan  ijab  dan  qabul  tidak  sedang  ihram  haji/umrah,  majelis  ijab  dan qabul  itu harus dihadiri  minimum  empat orang  (calon  mempelai/wakilnya, wali, dan dua orang saksi).(Dinata, 2021)
Selain rukun, syarat sahnya perkawinan dalam fiqh juga meliputi:
a. Syarat  calon  suami:  bukan  mahram  dari  calon  istri,  tidak  terpaksa  (atas  kemauan sendiri), jelas orangnya (bukan banci), tidak sedang ihram haji.
b. Syarat  calon  istri:  tidak  bersuami,  bukan  mahram,  tidak  dalam  keadaan  iddah, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, tidak sedang ihram haji.
c. Syarat  wali:  laki-laki,  baligh,  waras  akalnya,  tidak  dipaksa,  adil,  tidak  sedang  ihram haji.
d. Syarat  saksi:  laki-laki,  baligh,  waras  akalnya,  adil,  dapat  mendengar  dan  melihat, bebas  (tidak  dipaksa),  tidak  sedang  mengerjakan  ihram,  memahami  bahasa  yang digunakan untuk ijab qabul.

## 3. Anjuran dan larangan perkawinan dalam Islam
Islam  sangat  menganjurkan  umatnya  untuk  menikah,  terutama  bagi  mereka  yang sudah memiliki kemampuan. Banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun Hadis Nabi yang mendorong untuk segera menikah:"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka  miskin  Allah  akan memampukan  mereka  dengan  kurnia-Nya..."  (QS  An-Nur  [24]:  32)."Hai  sekalian pemuda,  barangsiapa  di  antara  kamu  yang  sudah  sanggup  kawin,  maka  hendaklah  ia kawin.  Karena  sesungguhnya  kawin  itu  lebih  menundukkan  mata  (menjauhkan pandangan  yang  liar)  dan  lebih  memelihara  farji  (alat  kelamin).  Dan  barangsiapa  yang belum  sanggup  kawin  hendaklah  ia  berpuasa  karena  puasa  itu  dapat  melemahkan syahwat." (HR Bukhari, Muslim).
Kendati sangat dianjurkan, ada juga beberapa jenis perkawinan yang justru dilarang dalam Islam. Larangan itu antara lain:
a. Nikah mut'ah, yaitu perkawinan sementara/kontrak yang dibatasi waktu tertentu.
b. Nikah  syighar,  yaitu  perkawinan  silang  dimana  seorang  wali  menikahkan anak/saudara perempuannya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan syarat laki-laki itu juga menikahkan anak/saudara perempuannya kepadanya tanpa mahar juga.
c. Nikah  muhallil,  yaitu  perkawinan  yang  dilakukan  untuk  menghalalkan  bekas  istri yang telah ditalak tiga kali agar bisa dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama.
d. Nikah  dengan  wanita  musyrik/kafir,  kecuali  wanita  Ahl  Kitab  (Yahudi/Nasrani) dengan syarat tertentu.
e. Poligami yang melebihi empat istri atau poligami tanpa mampu berlaku adil.

## Perspektif UU Perkawinan tentang Perkawinan
1. Definisi dan tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan
UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mendefinisikan  perkawinan  sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 1).
Dari definisi tersebut terlihat bahwa perkawinan dalam UU Perkawinan bukan hanya dilihat  dari  aspek  formal/keperdataannya  saja,  tetapi  juga  aspek  agama/spiritual.  Ini sejalan dengan falsafah negara Pancasila terutama Sila Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Perkawinan dianggap memiliki hubungan erat dengan agama, sehingga di samping memiliki  unsur  lahir/jasmani  juga  memiliki  unsur  batin/rohani.Sedangkan  tujuan perkawinan menurut UU ini adalah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan  kekal".  Jadi  perkawinan  tidak  cukup  hanya  melihat  dari  segi  lahirnya  saja,  tapi sekaligus  juga  ikatan  batin  antara  suami  dan  istri  yang  ditujukan  untuk  membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai kehendak Tuhan YME.(Shofi & Septiani, 2022)
2. Syarat sah dan pencatatan perkawinan
Keabsahan perkawinan dalam UU Perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2):"(1)  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  (2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku."
Pasal  ini  menunjukkan  bahwa  UU  Perkawinan  menganut  asas  keabsahan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan, sebagaimana yang tercermin dalam Penjelasan  Pasal  2.  Namun  setelah  itu,  suatu  perkawinan  harus  pula  dicatatkan  agar
terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat.  Pencatatan  ini  tidak  menentukan  sah tidaknya suatu perkawinan, tapi merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi.
Bagi  yang  beragama  Islam,  sahnya  perkawinan  adalah  apabila  dilakukan  menurut hukum  Islam,  sedangkan  pencatatan  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN) Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Sementara  bagi  yang  beragama  selain  Islam,  sahnya perkawinan  apabila  dilakukan  menurut  hukum  agamanya  itu,  sedangkan  pencatatan dilakukan  oleh  Pencatat  Perkawinan  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil setempat.(Habibi, 2021)
Syarat-syarat  perkawinan  dalam  UU  ini  meliputi  syarat  materiil  dan  formil.  Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing calon mempelai, sedangkan syarat  formil  mengatur  formalitas  yang  harus  dipenuhi  sebelum  perkawinan dilangsungkan.
Syarat materiil meliputi:
a. Persetujuan calon mempelai.
b. Izin orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
c. Batas umur minimal untuk kawin bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
d. Antara  calon  mempelai  pria  dan  wanita  tidak  ada  hubungan  darah/keluarga  yang dilarang kawin.
e. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
f. Bagi janda, harus sudah lewat masa iddah (tunggu). Sedangkan syarat formil meliputi:
a. Pemberitahuan kehendak perkawinan kepada PPN.
b. Pengumuman oleh PPN.
c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
d. Pencatatan perkawinan oleh PPN.
3. Larangan dan pembatalan perkawinan UU Perkawinan juga mengatur larangan-larangan perkawinan dalam Pasal 8, 9, dan 10,  seperti  larangan  kawin  antara  dua  orang  yang:  berhubungan  darah  dalam  garis keturunan  lurus  ke  bawah  ataupun  ke  atas,  berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan menyamping, berhubungan semenda, susuan, saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri (jika poligami),  yang mempunyai  hubungan  yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
Sedangkan  pembatalan  perkawinan  diatur  dalam  Pasal  22-28,  di  mana  disebutkan bahwa  perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila:  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat untuk  melangsungkan  perkawinan,  salah  satu  pihak  memalsukan  identitas  dirinya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, serta pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan  lurus  ke  atas  dari  suami  atau  isteri,  pejabat  yang  berwenang,  pejabat pengadilan karena jabatannya, serta orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.(Aflah & Andhany, 2022)

## Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan tentang Perkawinan Bujul
1. Perkawinan Bujul dalam Pandangan Hukum Islam
Perkawinan  bujul  yang  dipraktikkan  oleh  sebagian  masyarakat  adat  Alas  di  Aceh Tenggara, dilihat dari kacamata hukum Islam mengandung beberapa kelemahan:
a. Tidak terpenuhinya rukun wali nikah.
Dalam  fiqh  dinyatakan  bahwa  wali  nikah  merupakan  rukun  perkawinan  yang  paling penting.  Yang  berhak  menjadi  wali  nikah  adalah  orang  tua  kandung  atau  keluarga terdekat  calon  mempelai  perempuan.  Tanpa  wali  nikah,  maka  perkawinan  menjadi tidak sah.
Sementara  dalam  praktek  kawin  bujul,  perkawinan  dilakukan  tanpa  kehadiran  wali nikah  karena  memang  orangtua/keluarga  perempuan  tidak  mengetahui  perkawinan tersebut.  Tidak  jarang  perkawinan  dilangsungkan  oleh  penghulu/pemuka  agama setempat yang belum tentu memiliki kepastian sebagai wali yang sah menurut fiqh.
b. Kurangnya unsur kerelaan (al-taradli).
Perkawinan  dalam  Islam  harus  didasarkan  atas  kerelaan  masing-masing  mempelai tanpa  ada  paksaan  apapun.  Sementara  dalam  perkawinan  bujul,  unsur  kerelaan  ini patut  dipertanyakan,  khususnya  dari  pihak  perempuan.  Sebab  pada  umumnya  aksi kawin  lari  diprakarsai  dan  dipaksakan  oleh  pihak  laki-laki,  sementara  si  perempuan seolah tidak memiliki pilihan lain selain mengikutinya.
Kawin  bujul  yang  dilatarbelakangi  hamil  duluan  atau  karena  si  perempuan  telah bertunangan  dengan  laki-laki  lain  pilihannya  orangtua,  juga  berpotensi  menciderai unsur kerelaan perempuan. Persetujuan perempuan untuk dibawa kawin lari bisa jadi bukan lahir dari hati nuraninya secara merdeka, melainkan dalam situasi terpaksa dan tertekan.
c. Perkawinan yang tersembunyi (sirri). Perkawinan bujul sangat mungkin dikategorikan sebagai perkawinan sirri yang kurang sejalan  dengan  tuntunan  Islam.  Definisi  nikah  sirri  menurut  perspektif  fiqh  adalah pernikahan  yang  dilakukan  dengan  memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah,  namun  tidak dipublikasikan (dirahasiakan).
Terselubungnya  perkawinan  ini  bisa  menjadi  celah  terjadinya  pelanggaran  norma agama.  Misalnya  perkawinan  yang  dilakukan  tanpa  wali  yang  sah,  tanpa  saksi,  atau bahkan  menjadi  kedok  praktik  poligami  liar.  Hal  ini  tentu  saja  bertentangan  dengan syariat dan bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat terutama peremp uan dan anak.
d. Potensi perzinaan dan kerusakan moral. Melarikan  anak  gadis  orang  untuk  dinikahi  secara  diam-diam  seperti  dalam  praktek kawin bujul, bisa membuka pintu ke arah perzinaan. Hal ini karena si laki-laki dengan leluasa  bisa  membawa  lari  perempuan  tersebut  dan  melakukan  hubungan  layaknya suami  istri  sebelum  adanya  ikatan  perkawinan  yang  sah.  Apalagi  jika  proses "penculikan"  dan  "pelarian"  ini  berlangsung  berhari-hari  sebelum  akhirnya dinikahkan.
Perkawinan  bujul  juga  potensial  menjadi  pemantik  kerusakan  moral  dan  akhlak  di masyarakat.  Maraknya  fenomena  kawin  bujul  bisa  mendorong  terjadinya  seks  bebas di  kalangan  generasi  muda.  Mereka  merasa  tidak  perlu  lagi  menjaga  kesucian  dan kehormatan  diri  karena  yakin  pada  akhirnya  bisa  menikah  dengan  mudah  meski dengan jalan kawin lari.
Dalam  Islam,  perkawinan  haruslah  dilakukan  dengan  cara  yang  baik,  terpuji,  dan dibangun di atas pondasi moral dan akhlak yang kuat. Bukan malah membuka ruang bagi  terjadinya  kemaksiatan  dan  kerusakan  moral  seperti  dalam  perkawinan bujul.(Rois et al., 2023)
2. Perkawinan  Bujul  dalam  Pandangan  UU  Perkawinan  Berdasarkan  uraian  tentang ketentuan  UU  Perkawinan  sebelumnya,  maka  praktek  perkawinan  bujul  di  masyarakat adat Alas Aceh Tenggara juga bermasalah dari perspektif UU ini, dengan alasan:
a. Melanggar  ketentuan  batas  usia  perkawinan.  UU  Perkawinan  mensyaratkan  usia minimal  boleh  kawin  adalah  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  16  tahun  bagi  perempuan. Aturan  ini  untuk  mencegah  perkawinan  di  bawah  umur  yang  merugikan.  Sementara dalam  perkawinan  bujul  seringkali  mempelai,  terutama  perempuan,  masih  berusia sangat  belia  di  bawah  batas  yang  ditetapkan  UU.Dorongan  untuk  menikahkan  anak secepatnya agar segera lepas tanggung jawab atau menutupi aib, kerap menjadi alasan orangtua  tidak  mempermasalahkan  perkawinan  bujul  meski  usia  anak  belum  cukup.
Perkawinan  di  usia  dini  seperti  ini  merampas  hak  anak  untuk  tumbuh  berkembang secara wajar, melanjutkan pendidikan, dan mematangkan fisik serta psikisnya.
b. Tidak  adanya  pencatatan  perkawinan.  Perkawinan  bujul  umumnya  hanya dilaksanakan secara adat dan agama, tanpa mengikuti prosedur pencatatan di hadapan Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  berwenang  sebagaimana  diatur  UU  Perkawinan. Perkawinan  model  begini  tidak  akan  memperoleh  kutipan  Akta  Nikah  sebagai  bukti otentik  telah  terjadinya  perkawinan  yang  sah.Tanpa  adanya  pencatatan  yang melahirkan Akta Nikah tersebut, perkawinan bujul menjadi tidak berkekuatan hukum. Negara  tidak  mengakui  dan  melindungi  perkawinan  bujul.  Berbagai  konsekuensi hukum dari perkawinan seperti status istri, kedudukan anak, harta bersama, hak waris, dan lainnya menjadi sulit diperjuangkan.
c. Tidak  adanya  kepastian  izin  dari  orangtua/wali.  Pasal  6  ayat  (2)  UU  Perkawinan mengharuskan adanya izin orangtua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.  Izin  ini  penting  sebagai  bentuk  kontrol  dan  perlindungan  terhadap  anak  agar terhindar  dari  perkawinan  yang  merugikan.  Dalam  perkawinan  bujul,  izin  orangtua terutama dari pihak perempuan jelas tidak ada karena aksi kawin lari dilakukan diam- diam  tanpa  sepengetahuan  orangtua.  Akibatnya  perkawinan  model  bujul  ini  bisa digugat  pembatalannya  oleh  keluarga  yang  merasa  dirugikan.  Karena  tidak  adanya persetujuan  orangtua/keluarga,  maka  fondasi  perkawinan  bujul  pun  menjadi  sangat rapuh.  Kebahagiaan  dan  keharmonisan  rumah  tangga  menjadi  taruhan  karena ketiadaan restu dan dukungan dari keluarga besar.
d. Melanggengkan  praktik  kawin  paksa.  Perkawinan  bujul  yang  seringkali  diprakarsai secara sepihak oleh laki-laki dengan melarikan perempuan, bisa dikategorikan sebagai bentuk  kawin  paksa  terselubung.  Praktik  membawa  lari  perempuan  untuk  dinikahi seperti  ini  sesungguhnya  melanggar  ketentuan  UU  Perkawinan  tentang  keharusan adanya  persetujuan  bebas  dari  kedua  calon  mempelai  tanpa  ada  paksaan  apapun. Persetujuan  perempuan  yang  dibawa  lari  untuk  dinikahi  tidak  bisa  serta  merta dianggap  sebagai  bentuk  kerelaan,  sebab  bisa  jadi  yang  bersangkutan  mengiyakan dalam  keadaan  terpaksa,  tertekan,  atau  tidak  berdaya.  Apalagi  jika  si  perempuan masih  di  bawah  umur  yang  secara  psikologis  belum  memiliki  kematangan  berpikir dan mengambil keputusan.(Pradhani & Sari, 2022)
3. Faktor  Pendorong  Perkawinan  Bujul  Ada  beberapa  faktor  yang  lazim  melatarbelakangi mengapa sebagian masyarakat adat Alas masih mempraktikkan kawin bujul, antara lain:
a. Ketaatan pada tradisi. Perkawinan  bujul  sudah  dipraktikkan  sejak  lama  dan  diwariskan  dari  generasi  ke generasi di masyarakat Alas. Sebagian masyarakat menganggap bujul sebagai budaya atau  adat  istiadat  yang  patut  dilestarikan,  terlepas  dari  dampak  negatifnya.  Ketaatan pada tradisi ini membuat perkawinan bujul terus terjadi.
b. Pandangan yang keliru tentang jodoh. Sebagian masyarakat Alas masih meyakini konsep bahwa jodoh adalah takdir Tuhan yang  tidak  bisa  dihalang-halangi.  Jika  ada  dua  orang  saling  mencintai  maka  itu dianggap sebagai jodoh, sehingga tidak masalah jika keduanya melakukan kawin lari jika  ada  hambatan  dalam  perjodohan.  Pandangan  seperti  ini  mendorong  terjadinya perkawinan bujul.
c. Pengaruh hawa nafsu. Pergaulan  bebas  dan  pacaran  yang  melampaui  batas  seringkali  membuat  pasangan muda nekat melakukan apa saja demi memuaskan hawa nafsu, termasuk dengan cara kawin  lari.  Perkawinan  bujul  menjadi  pilihan  untuk  menutupi  aib  akibat  perzinaan yang terlanjur dilakukan.
d. Ketidaksetujuan orangtua.
Alasan klasik terjadinya kawin bujul adalah karena hubungan sepasang kekasih tidak direstui  orangtua.  Orangtua  memiliki  pilihan  dan  ketentuan  sendiri  tentang  kriteria menantu  idaman,  sehingga  menolak  pilihan  anaknya.  Akibatnya,  sang  anak  nekad membawa kabur kekasihnya untuk kawin lari demi melawan kehendak orangtua.
e. Lamaran yang ditolak. Pihak  keluarga  perempuan  terkadang  menolak  lamaran  pihak  laki-laki  dengan berbagai  alasan,  seperti  calon  menantu  dianggap  belum  mapan,  berasal  dari  kelas sosial  yang  lebih  rendah,  beda  etnis/suku,  dan  sebagainya.  Penolakan  ini  membuat pasangan kekasih frustrasi dan memilih kawin bujul sebagai solusi terakhir.
f. Mahalnya biaya pesta perkawinan. Pesta  perkawinan  adat  Alas  umumnya  dilangsungkan  secara  besar-besaran,  dengan mengundang  ratusan  tamu,  berlangsung  berhari-hari,  serta  melibatkan  beragam prosesi adat yang kompleks. Konsekuensinya, biaya yang harus dikeluarkan pun tidak sedikit. Besarnya biaya ini terkadang membuat pasangan memilih kawin bujul sebagai alternatif yang lebih hemat dan praktis.
g. Kekhawatiran tidak dapat jodoh. Di  sebagian  masyarakat  Alas,  terutama  di  pedesaan,  masih  ada  anggapan  bahwa perempuan  yang  belum  menikah  di  usia  tertentu  dikategorikan  sebagai  perawan  tua. Kekhawatiran  ini  membuat  orangtua  ingin  secepatnya  menikahkan  anak  gadisnya meski  dengan  cara  kawin  bujul,  agar  tidak  menjadi  beban  keluarga  sekaligus menghindari gunjingan masyarakat.
h. Rendahnya pemahaman agama dan hukum. Kurangnya  pemahaman  sebagian  masyarakat  Alas  terhadap  ketentuan  agama  dan hukum  tentang  perkawinan  yang  sah,  turut  menjadi  faktor  pendorong  perkawinan bujul. Masyarakat awam hanya tahu bahwa yang penting sah secara agama, sehingga mengabaikan keharusan mencatatkan perkawinan. Ditambah lagi budaya permisif dan sikap apatis sebagian tokoh masyarakat menanggapi kasus kawin bujul.
Faktor-faktor di atas saling terkait satu sama lain, dan tidak berdiri sendiri. Kombinasi dan  kompleksitas  dari  berbagai  faktor  tersebut  membuat  sebagian  masyarakat  Alas masih  terus  mempertahankan  dan  mempraktikkan  perkawinan  bujul.  Terlebih  lagi belum  ada  regulasi  adat  maupun  peraturan  daerah  yang  secara  tegas  melarang  dan menghukum pelaku kawin bujul.(Surya & Basri, 2020)
Untuk menekan angka perkawinan bujul, diperlukan kerja sama dari berbagai  pihak. Kesadaran  dan  partisipasi  aktif  dari  tokoh  agama  dan  tokoh  adat  sangat  diperlukan untuk  memberi  pencerahan  kepada  masyarakat  tentang  dampak  negatif  kawin  bujul serta pentingnya menikah sesuai dengan tuntunan agama dan hukum positif.
Pemerintah  daerah  juga  perlu  menerbitkan  regulasi  khusus  tentang  pemberantasan kawin bujul serta menerapkan sanksi yang tegas bagi para pelakunya. Selain itu, perlu terus digalakkan sosialisasi UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar masyarakat paham tentang prosedur dan tata cara perkawinan yang legal.
Terakhir dan yang terpenting, harus ada upaya memutus mata rantai faktor struktural dan  kultural  yang  melanggengkan  praktek  kawin  bujul.  Caranya  dengan  terus melakukan  penyadaran  dan  pemberdayaan  kepada  masyarakat,  terutama  kaum perempuan  dan  generasi  muda,  agar  mereka  menyadari  hak-hak  mereka  dan  berani menolak  perkawinan  yang  merugikan  termasuk  perkawinan  bujul.  Hanya  dengan demikian,  tradisi  perkawinan  terlarang  ini  bisa  dieliminir  secara  permanen  di  masa depan.

## Relevansi  Perkawinan  Bujul  Dalam  Masyarakat  Aceh  Dengan  Perkembangan Masyarakat Saat Ini
1. Warisan Budaya dan Adat Istiadat
a) Perkawinan  bujul  merupakan  tradisi  turun-temurun  yang  telah  menjadi  bagian  dari identitas budaya masyarakat Aceh.
b) Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal seperti toleransi, kebersamaan, dan solidaritas sosial dalam masyarakat Aceh.
c) Pelestarian  tradisi  ini  menjadi  penting  untuk  menjaga  keberagaman  dan  kekayaan budaya Indonesia.
2. Fleksibilitas dalam Menghadapi Tantangan Sosial-Ekonomi
a) Perkawinan  bujul  kerap  dipraktikkan  oleh  pasangan  yang  menghadapi  kendala finansial atau sosial dalam melangsungkan pernikahan secara resmi.
b) Ini  menjadi  solusi  sementara  bagi  pasangan  yang  ingin  hidup  bersama  sebelum memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan resmi.
c) Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  praktik  ini  harus  diatur  dengan  baik  agar  tidak disalahgunakan.
3. Penyesuaian dengan Perkembangan Hukum dan Agama
a) Meskipun  perkawinan  bujul  merupakan  tradisi  adat,  namun  harus  memperhatikan aturan hukum positif dan ajaran agama yang berlaku.
b) Perlu  ada  upaya  untuk  menyesuaikan  praktik  ini  dengan  aturan  perkawinan  sesuai Undang-Undang dan hukum Islam.
c) Lembaga adat dan pemerintah berperan penting dalam mengatur dan memberi arahan agar tidak terjadi penyimpangan.
4. Pendidikan dan Pengawasan
a) Diperlukan upaya pendidikan dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat tentang makna, tujuan, dan batasan-batasan dalam pelaksanaan perkawinan bujul.
b) Pendidikan  ini  bertujuan  agar  masyarakat  memahami  tradisi  secara  bijak  dan  sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
c) Pengawasan  oleh  tokoh  adat,  tokoh  agama,  dan  pemerintah  juga  penting  untuk mencegah penyimpangan.
5. Peran Lembaga Adat dan Pemerintah
a) Lembaga  adat  dan  pemerintah  daerah  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga kelangsungan tradisi sekaligus mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman.
b) Mereka  dapat  membuat  regulasi  dan  pedoman  pelaksanaan  perkawinan  bujul  yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum positif.
c) Pengawasan  dan  penerapan  sanksi  yang  tegas  juga  diperlukan  untuk  mencegah penyalahgunaan praktik ini.
6. Mencari Solusi Alternatif
a) Pemerintah dan lembaga terkait juga dapat mencari solusi alternatif yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, seperti memfasilitasi pernikahan massal bagi pasangan yang menghadapi kendala finansial.
b) Solusi  ini  dapat  menjadi  jalan  tengah  antara  melestarikan  tradisi  dan  menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku.
Dengan  demikian,  relevansi  perkawinan  bujul  dalam  masyarakat  Aceh  dengan perkembangan masyarakat saat ini terletak pada kemampuan untuk menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan penyesuaian dengan nilai-nilai dan norma modern yang berkembang, dengan tetap menjaga koridor agama dan hukum yang berlaku.(Lubis et al., 2023)

## KESIMPULAN
1. Pelaksanaan perkawinan bujul dalam hukum adat Aceh Tenggara
a) Terdapat  larangan  tertulis  dan  lisan  mengenai  praktik  perkawinan  bujul  dalam hukum adat setempat.
b) Sanksi  akan  diberikan  kepada  pasangan  yang  melakukan  perkawinan  bujul,  baik sanksi adat maupun sanksi sosial.
c) Proses  pelaksanaan  perkawinan  bujul  biasanya  dilakukan  secara  diam-diam  dan tanpa sepengetahuan masyarakat luas.
d) Persyaratan  untuk  melakukan  perkawinan  bujul  sangat  terbatas  atau  bahkan  tidak ada, karena praktik ini dianggap melanggar hukum adat.
2. Keterkaitan perkawinan bujul dengan perspektif hukum Islam dan UU Perkawinan
a) Dalam Islam, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan syariat, yaitu melalui akad nikah yang sah dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
b) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
c) Perkawinan  bujul  tidak  memenuhi  ketentuan  hukum  Islam  dan  UU  Perkawinan, karena tidak ada akad nikah dan pencatatan resmi.
d) Faktor-faktor  yang  mendorong  terjadinya  perkawinan  bujul  antara  lain  kendala ekonomi, hamil di luar nikah, dan persepsi tradisional tentang perkawinan.
3. Relevansi  perkawinan bujul dalam masyarakat  Aceh dengan perkembangan masyarakat saat ini
a) Perkawinan  bujul  dilarang  karena  tidak  sesuai  dengan  hukum  adat,  agama,  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) Praktik  ini  tidak  diperbolehkan  karena  dapat  menimbulkan  permasalahan  hukum, seperti status anak, hak waris, dan keabsahan perkawinan.
c) Sanksi yang berlaku dapat berupa denda adat, pengucilan sosial, atau bahkan sanksi hukum bagi pelaku perkawinan bujul.
Kesimpulannya,  perkawinan  bujul  di  Suku  Alas  di  Aceh  Tenggara  dilarang  dalam hukum  adat  setempat,  bertentangan dengan hukum  Islam  dan UU Perkawinan, serta kurang relevan  dengan  perkembangan  masyarakat  saat  ini.  Praktik  ini  dapat  menimbulkan  akibat hukum dan sanksi bagi pelakunya, baik secara adat, sosial, maupun hukum positif.

## REFERENSI
1(3),  Y.  J.  H.  (2020).  EKSISTENSI  MASYARAKAT  HUKUM  ADAT  DAN  LEMBAGA- LEMBAGA  ADAT  DI  ACEH  DALAM  PENYELENGGARAAN  KEISTIMEWAAN DAN OTONOMI KHUSUS DI ACEH. Yustisia Jurnal Hukum, http://wza(3).
Aditya,  Arif.  "Perkawinan  Bujul,  Tradisi  Pernikahan  Unik  Masyarakat  Adat  Alas."  IDN Times  Aceh.  27  Mei  2021.  https://aceh.idntimes.com/life/community/arif-aditya- 7/tradisi-pernikahan-bujul-pada-masyarakat-adat-alas
Aflah,  H.,  &  Andhany,  E.  (2022).  Etnomatematika  dalam  Budaya  Suku  Alas  di  Kabupaten Aceh  Tenggara.  Jurnal  Cendekia :  Jurnal  Pendidikan  Matematika,  6(3),  2376–2390. https://doi.org/10.31004/cendekia.v6i3.1466
Anshari, N., & Aminah, A. (2022). Kewenangan Peradilan Adat di Aceh Menurut Qanun No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2(2), 93–103. https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1356
BPS  Aceh  Tenggara.  "Kabupaten  Aceh  Tenggara  dalam  Angka  2021."  27  Februari  2021. https://acehtenggarakab.bps.go.id/publication/2021/02/26/3d0f7fd235e56c84b6d0d8aa/ kabupaten-aceh-tenggara-dalam-angka-2021.html
Deva, D. H., Arifin, A., & Chalid, I. (2021). Tangis Tukhunen Sebagai Medium Komunikasi Tradisional  Dalam  Prosesi  Adat  Pernikahan  Suku  Alas  Di  Aceh  Tenggara.  Aceh Anthropological Journal, 5(2), 161. https://doi.org/10.29103/aaj.v5i2.4781
Dinata,  M.  F.  (2021).  Implementasi  Walimatul  Ursy  Pernikahan  Menurut  Hukum  Adat  Di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Jurnal Mediasas :  Media  Ilmu  Syari’ah  Dan  Ahwal  Al-Syakhsiyyah,  4(2),  179. https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.316
Habibi,  M.  (2021).  Legalitas  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Peradilan  Indonesia.  Media Syari’ah :  Wahana  Kajian  Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial,  22(2),  128. https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990. Hazairin. Hukum Kekeluargaan Nasional. Jakarta: Tintamas, 1961. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Lubis, Y. S., Iskandar, N., & Yusra, H. (2023). Negosiasi Adat dan Administrasi Perkawinan dalam  Pengurusan  Pengantar  Nikah  di  Sungai  Penuh.  USRATY :  Journal  of  Islamic Family Law, 1(2), 161. https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7583
Misran, M. (2020). Eksistensi Hukum Adat Gayo Dalam Menyelesaikan Perkara Di Kutacane Aceh  Tenggara.  LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum,  9(1),  67. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7327
Muhammad,  Bushar.  Asas-asas  Hukum  Adat  Suatu  Pengantar.  Jakarta:  Pradnya  Paramita,
1983.
Mz,  M.  C.  (2020).  Tradisi  Pemamanen  ‘Paman’  Pada  Masyarakat  Alas  Di  Aceh  Tenggara : Kajian Antropolinguistik. MEDAN MAKNA: Jurnal Ilmu Kebahasaan Dan Kesastraan, 18(2), 161. https://doi.org/10.26499/mm.v18i2.2351
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pradhani, S. I., & Sari, A. C. F. (2022). Penerapan Pendekatan Positivistik Dalam Penelitian Hukum
Adat. Masalah-Masalah
Hukum,
51(3), 235–249.
https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.235-249 Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung, 1981. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Ridwan  Nurdin.  (2018).  Kedudukan  Qanun  Jinayat  Aceh  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana Nasional Indonesia. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, XLII(2), 356–378.
Rois, C., Muldani, A. R., Munir, S., & Masrury, F. (2023). Promlematika Hukum Perkawinan Aliran  Kepercayaan  di  Indonesia;  Antara  Politik  Hukum  dan  Politik  Agama. YUDISIA :  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum  Islam,  14(2),  291. https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i2.21773
Shofi, U., & Septiani, R. (2022). Umar Shofi 1 , Rina Septiani 2. Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH), 2(8), 660–669.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011. Soepomo. Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989. Sudiyat, Imam. Hukum Adat: Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty, 2007. Surya, A., & Basri, H. (2020). Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru Dalam Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah. Masalah-Masalah Hukum, 49(4), 359–368. https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.359-368
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Vollenhoven, Cornelis van. Het Adatrecht van Nederlandsch Indie. Leiden: Brill, 1931. Wignjodipoero,  Soerojo.  Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum  Adat.  Jakarta:  PT  Toko  Gunung Agung, 1968.
Zain,  A.,  Fauzi,  F., Muttaqin, R., & Maturidi, M. (2021). Pesan-Pesan Dakwah dalam Adat Melengkan  pada  Upacara  Pernikahan  Suku  Gayo  Kabupaten  Aceh  Tengah. Alhadharah:
Jurnal Ilmu Dakwah, 20(2), 1.
https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.5082