Pengembangan  Aplikasi  Kalkulator  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan (Kapabungan) Berbasis Smartphone Bagi Wajib Pajak Di Kota Malang
Amelia Ika Pratiwi *1
1 Program Studi Keuangan & Perbankan Program Pendidikan Vokasi, Universitas Brawijaya.
* Coresponding author : amelia.pratiwi@ub.ac.id

## PENGANTAR
Salah satu sumber utama Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan  adalah  pajak.  Pajak  merupakan iuran  rakyat  kepada  negara  berdasarkan Undang-undang  (dapat  dipaksakan)  dengan tiada  mendapat  kontraprestasi,  yang  langsung dapat  ditunjuk  dan  yang  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran  umum  [2].  Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui  sistem  undang-undang  yang  telah ditetapkan.
Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan  pembangunan  nasional  melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya  untuk  kepentingan  bersama. Peran  serta  yang  tinggi  dari  masyarakat
Indonesia  dalam  membayar  pajak  sangat diharapkan  dalam  membayar  pajak  untuk meningkatkan  semua  sektor  pembangunan. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat  kepada  negara  akan  dikembalikan lagi  ke  masyarakat  dalam  bentuk  sarana  dan prasarana  lain  yang  menunjang  kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur.
Ada  berbagai  jenis  pajak  yang  dikelola  oleh pemerintah  pusat  khusus  yang  dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain: Pajak Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN),  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun,  dari  beberapa  diantaranya  Pajak  Bumi dan Bangunan yang merupakan jenis-jenis pajak yang  sangat  potensial  dan  strategis  sebagai

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para wajib pajak di Kota Malang dalam Menghitung dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui rancangan  dan  sekaligus  mengimplementasikan  sebuah  aplikasi  Kalkulator  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (KaPaBuNgan)  guna  membantu  wajib  pajak  dalam  menghitung  PBB  terutangnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif Eksploratif. Data penelitian diperoleh melalui reduksi data,  penyajian  data  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  data.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  rancangan  aplikasi  KaPaBuNgan  yang  diimplementasikan  sangat  membantu  wajib  pajak dalam  menghitung  besaran  tarif  PBB  terutang.  Yang  hal  ini  seringkali  menjadi  pertanyaan  wajib pajak pada saat melakukan pembayaran PBB ke kantor kecamatan maupun bank. Dengan adanya KaPaBuNgan ini wajib pajak sudah bisa menghitung dan menaksir berapa yang harus wajib pajak bayarkan. Wajib pajak bisa mengakses aplikasi ini melalui smartphone yang bisa di download dalam playstore sehingga sangat mudah untuk diterapkan oleh masyaraka di Kota Malang.

## KEYWORDS
Perpajakan, PBB, KaPaBuNgan
Article Number : 308-1084-1-SM Received : 2020-11-25 Accepted : 2021-10-25 Published : Volume : 07 Issue : 02 Mounth, Year December 2021 pp.1236-1242
sumber  penghasilan  negara  dalam  rangka membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  dan pembangunan.  Keberadaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan  bagi  negara  yang  cukup  potensial. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan
bangunan  yang  berada  dalam  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pajak  bumi  dan  bangunan  yang  merupakan pajak  pusat  namun,  hasil  penerimaan  Pajak bumi  dan  bangunan  seluruhnya  dialokasikan kepada  pemerintah  daerah  melaiui  mekanisme hasil  pajak  dan  digunakan  untuk  berbagai keperluan  pemerintah  daerah  terutama  untuk pembangunan  di  daerah.  Menurut  Undang- undang  nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 tanggal  9  November  1994,  Pajak  Bumi  dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan.
Mengingat pentingnya peran pajak bumi dan bangunan  bagi  kelangsungan  dan  kelancaran pembangunan,  maka  perlu  penanganan  dan pengelolaan  yang  lebih  intensif.  Penanganan dan  pengelolaan  tersebut  diharapkan  mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pembiayaan  pembangunan.  Untuk  menaikkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempumaan aparatur pajak dengan memberlakukan  komputerisasi,  peningkatan mutu para pegawainya dan penggunaan system pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Setiap  orang  atau  badan  yang  memiliki, menguasai  atau  memperoleh  manfaat  atas tanah dan bangunan wajib mendaftarkan obyek pajaknya tersebut ke Kantor Pelayanan PBB (KP PBB) yang wilayah kerjanya meliputi letak/lokasi obyek pajak dengan mengisi SPOP. Dalam Hal ini,  peran  dari  subjek  pajak  lebih  dominan daripada aparat pajak (fiskus). Objek dari pajak bumi  dan  bangunan  adalah  bumi  dan/atau bangunan  [2].  Sedangkan,  subjek  dari  pajak
bumi  dan  bangunan  adalah  orang  pribadi  atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas  bumi,  dan/atau  memperoleh  manfaat  atas bumi,  dan/atau  memiliki,  menguasai,  dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Dasar  yang  digunakan  untuk  mengenakan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  Nilai  Jual Objek  Pajak  (NJOP).  NJOP  merupakan  harga rata-rata  yang  diperoleh  dari  trasaksi  jual  beli yang  terjadi  secara  wajar,  dan  bilamana  tidak terdapat  transaksi  jual  beli,  NJOP  ditentukan melalui  perbandingan  harga  dengan  objek  lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti [3]. NJOP ditetapkan setiap  tiga  tahun  tahun  sekali  oleh  Menteri Keuangan,  kecuali  untuk  daerah  tertentu ditetapkan  setiap  tahun  sesuai  perkembangan daerahnya,  terutama  apabila  daerah  tersebut mengalami  kemajuan  nilai  ekonomis  tanah  dan bangunan.  Pada  prinsipnya  sistem  perpajakan nasional  menganut  system  self  assessment, dalam  sistem  ini  wajib  pajak  diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.
Namun  mengingat  besarnya  jumlah  objek pajak  dan  beragamnya  tingkat  pendidikan  dan pengetahuan wajib pajak, terutama dipedesaan maka  belum  sepenuhnya  wajib  pajak  dapat melaksanakan  kewajiban  untuk  mendaftarkan dan  melaporkan  objek  pajaknya  dengan  baik. Oleh  sebab  itu,  untuk  memberikan  pelayanan yang  lebih  baik,  dilakukan  pendataan  terhadap objek  dan  subjek  pajak  bumi  dan  bangunan. Salah  satu  produk  yang  keberadaannya sekarang perlu mendapat perhatian khusus yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP digunakan sebagai dasar perhitungan besamya pajak yang terhutang. Penetapan terhadap objek pajak yang dinilai cukup banyak biasanya penilaian dilaksanakan secara massal, hal ini mengakibatkan  hasil  penilaian  sering  tidak akurat karena tidak menggambarkan nilai objek pajak tersebut untuk keadaan saat ini. Keadaan ini  mengharuskan  adanya  penilaian  ulang terhadap  objek-objek  pajak  tersebut  secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan nilai pasar.
Nilai  Jual  Objek  Pajak  dapat  diperoleh dengan  menggunakan  2  (dua)  cara  yaitu penilaian  secara  massal  dan  penilaian  secara individual.  Untuk  mendapatkan  NJOP  yang dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya baik secara formal maupun material, memenuhi tuntutan  kuantitas  dan  kualitas,  maka  proses mendapatkan NJOP harus diiaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan  yang  berlaku.  Menurut  Yustinus (2009) Wajib pajak yang mengajukan keberatan berarti bahwa wajib pajak membantah atau tidak sependapat  atas  isi  SPPT  atau  SKP  yang diterbitkan karena tidak sesuai dengan keadaan sebenamya, terutama berkenaan dengan hal-hal berikut:
(1)  Wajib  pajak  menganggap  luas  objek  bumi dan/atau  bangunan,  klasifikasi  dan/atau NJOP  bumi  atau  bangunan  yang  tercantum dalam  SPPT  atau  SKP  tidak  sesuai  dengan keadaan yang sebenarnya.
(2)  Terdapat  perbedaan  penafsiran  Undang-
undang  dan  peraturan  perundangundangan antara wajib pajak dengan fiskus.
Kepala  Badan  Pelayanan  Pajak  Daerah
(BP2D) Kota Malang Ade Herawanto mengatakan,  penerimaan  PBB  hampir  78 persen  itu  9,1  persen  dari  total  target penerimaan pajak daerah 2019 sebesar Rp 501 miliar.  Angka  77,7  persen  pun  merupakan  tren positif  karena  selama  ini  penerimaan  PBB cenderung stagnan dan rendah (Tempo, 2019). Permasalahan yang terjadi adalah ketidaktahuan dan belum adanya kesadaran dari Wajib  Pajak  PBB  dalam  perhitungan  SPPT (Surat  Pemberitahuan  Pajak  Tahunan)  PBB yang  diterima.  Sehingga  para  Wajib  Pajak merasa  keberatan  dengan  dengan  pajak terutang yang harus mereka setorkan. Berdasarkan uraian di atas, kami ingin membuat trobosan agar Wajib Pajak mengetahui perhitungan  PBB  yang  menjadi  kewajibannya dan membuat kalkulator perhitungan pajak bumi dan bangunan (KAPABUNGAN) untuk mengedukasi  para  Wajib  Pajak  PBB  dalam mengetahui  mekanisme  perhitungan  pajak terutang.  KAPABUNGAN  merupakan  sebuah
aplikasi di gadget sehingga dengan modernisasi sekarang ini masyarakat mampu mengoperasikannya  secara mandiri untuk mengetahui dan menghitung PBB.

## BAHAN DAN METODE
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian  deskriptif  Eksploratif. “Penelitian Deskriptif  adalah  penelitian  yang  dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain  yang  sudah  disebutkan,  yang  hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian [1]. Peneliti  tidak  mengubah,  menambah,  atau mengadakan  manipulasi  terhadap  objek  atau wilayah penelitian. Peneliti hanya memotret apa yang  terjadi  pada  diri  objek  atau  wilayah  yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam  bentuk  laporan  penelitian  secara  lugas, seperti apa adanya.”
Adapun  data  yang  dikumpulkan  dalam menyusun  penelitian  ini,  diperoleh  melalui beberapa metode yaitu:
1.   Reduksi  data (data  reduction) ,  dalam tahap  ini  peneliti  melakukan  pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
2.  Penyajian  data (data  display). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan. Display  data  atau  penyajian  data  yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
3.  Penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi (conclusion  drawing  and  verification). Peneliti  berusaha  menarik  kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari  makna  setiap  gejala  yang diperolehnya  dari  lapangan,  mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin  ada,  alur  kausalitas  dari fenomena, dan proposisi
Kerangka Konseptual
Adapun  tahapan  dalam  penelitian  ini  dapat ditunjukkan sebagaimana Gambar di bawah ini:
Gambar 1. Kerangka Konseptual

## HASIL DAN DISKUSI

## Perancangan aplikasi KaPaBuNgan
Berikut  rancangan  Kalkulator  Pajak  Bumi dan Bangunan yang dirancang untuk memudahkan para wajib pajak untuk menghitung PBB terutangnya.
1.  Aplikasi KaPaBuNgan
Gambar 2. Logo KaPaBuNgan
Aplikasi KaPaBuNgan adalah aplikasi penghitung  pajak  bumi  bangunan  (PBB)  yang dikemas dalam sebuah aplikasi mobile Android . Wajib  pajak/  Pengguna  dapat  menggunakan aplikasi  KaPaBuNgan  ini  untuk  memudahkan dalam menghitung berapa besar tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang terutang, sehingga wajib pajak  mengetahui  asal  mula  angka  yang  wajib pajak harus bayarkan.
2.  Splash screen

## Gambar 3. Tampilan splash screen
Splash  screen  akan  menampilkan  logo beserta  animasi  sederhana  sebagai  penanda bahwa  aplikasi  berhasil  dijalankan  dan  sedang
tahap loading untuk  mempersiapkan  tampilan selanjutnya.
3.  Site map KaPaBuNgan

## Gambar 4. Sitemap KaPaBuNgan
Pada  Gambar  diatas  merupakan  Sitemap pada  aplikasi  KaPaBuNgan,  hal  ini  untuk menentukan  arah  dan  pemetaan  dari  aplikasi, sehingga  pada  proses  perancangan  mampu lebih jelas dan mudah dipahami.
4.  Dashboard
Gambar 5. Tampilan dashboard
Dashboard adalah  halaman  utama  dari sebuah aplikasi. Dashboard akan menampilkan daftar  menu  yang  terdapat  dalam  aplikasi KaPaBuNgan ini. Daftar menu yang ditampilkan adalah  dasar  pengenaan  PBB.  Sebelum  kita menghitung  PBB  perlu  mengetahui  dasar pengenaannya.  Besarnya  nilai  PBB  didasarkan pada  dari  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  tanah atau  bangunan  terkait.  NJOP  adalah  nilai yang ditentukan  oleh  Kementerian  Keuangan, dimana  nilai  NJOP  di  setiap  daerah  berbeda- beda  karena  tergantung  faktor-faktor  yang
mempengaruhi,  sebagaimana  nilai  tanah  dan bangunan pada umumnya.
Faktor  yang  mempengaruhi  besarnya  nilai NJOP  bumi  dan  bangunan  adalah  sebagai berikut:
1.  Faktor  yang  mempengaruhi  NJOP  Bumi adalah lokasi, peruntukan, pemanfaatan serta kondisi lingkungan di sekitarnya,
2.  Faktor yang mempengaruhi NJOP Bangunan antara lain bahan baku atau bahan bangunan yang  digunakan,  lokasi  bangunan,  rekayasa serta kondisi lingkungan di sekitar bangunan. Pada  menu  ini  yang  harus  wajib  pajak sediakan adalah data terkait :
1.  Luas tanah (m 2 ) 2.  Luas bangunan (m 2 ) 3.  Estimasi harga jual tanah (per m 2 ) 4.  Estimasi harga jual bangunan (per m 2 )

## 5.  Perhitungan
Gambar 6. Tampilan hasil perhitungan PBB
Menampilkan hasil perhitungan PBB
berdasarkan nilai tanah dan nilai bangunan yang
diinputkan oleh wajib pajak sehingga didapatkan nilai PBB terutang.
6.  Exit

## Gambar 7. Tampilan
Merupakan  tampilan  ketika  akan  keluar aplikasi. Tampilan ini akan memberikan pilihan apakah  pengguna  benar  akan keluar dari aplikasi .
7.  Icon Aplikasi
Gambar 8. Icon Aplikasi KaPaBuNgan
Gambar 9. Implementasi icon pada smartphone android
Gambar 10. Implementasi tampilan aplikasi ketika berhasil dijalankan

## KESIMPULAN dan SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dideskripsikan  di  dalam  pembahasan  tentang pengembangan  aplikasi  kalkulator  pajak  bumi dan  bangunan  (KaPaBuNgan)  ini  memberikan manfaat  praktis  bagi  para  wajib  pajak  di  Kota Malang.  Aplikasi  berbasis  smartphone  ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengetahui  asal  mula  pengenaan  tarif  PBB terutang,  sehingga  wajib  pajak  membayarkan PBB terutang tidak bertanya-tanya kembali atas pengenaan pajaknya sejumlah tersebut.
Proses  implementasi  dilakukan  di  sejumlah wajib  pajak  di  Kota  Malang  yang  meliputi beberapa  aspek,  yaitu:  1)  Komunikasi  antara praktisi  dan  wajib  pajak di  Kota  Malang  dalam pengaplikasian KaPaBuNgan. 2) Wajib pajak di Kota  Malang  sangat  terbantu  dengan  adanya aplikasi  KaPaBuNgan  berbasis  smartphone tersebut.  Aplikasi  ini  sangat  membantu  pawa wajib pajak sehingga mereka mengetahui asal mula pengenaan tarif PBB terutangnya sebelum membayarkan PBB ke bank yang di tunjuk.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  Terima  Kasih,  pertama  peneliti tujukan  kepada  Universitas  Brawijaya,  sebagai lembaga tempat dimana peneliti dapat mengabdi untuk  melaksanakan  Tridarma.  Kedua,  kepada Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah  memberikan  pendaanaan  penelitian  ini melalui  skema  program  P3TV.  Serta  dukungan
dari  para  mitra  dudi  yang  telah  berkenan  dan mengijinkan tempatnya untuk dijadikan sebagai situs dalam penelitian ini. .

## REFERENSI
[1] Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. [2] Darwin.  2010.  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.  Jakarta:  Mitra  Wacana Media.
[3] Primandita,  dkk.  2016.  Kupas  Tuntas  PPh Pemotongan dan Pemungutan. Jakarta: Salemba Empat
[4] Hadari Nawawi. 1993. Metodologi Penelitian Bidang  Sosial.  Yogyakarta  :  Gajah Mada University Press
[5] Kamaruddin,  Kartasaputra  &  Rience G.Kartasapoetra,1989.  Pajak  Bumi dan  Bangunan,  Prosedur  Dan Pelaksanaannya. Bina Aksara. Jakarta.
[6] Marlinda.2017.  Potensi  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Sektor  Pedesaan  dan Perkotaan  Kota  Yogyakarta  dan
Kontribusinya Terhadap Kemandirian Daerah.
[7] Moleong,  Lexy  J.  2014.  Metode  Penelitian Kualitatif.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
[8] Resmi,  Siti.  2019.  Perpajakan  Teori  dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
[9] Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2015 Tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan Kota Malang.
[10] Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
[11] Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15
Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan.
[12] Salim,  Agus.  2006.  Teori  dan  Paradigma Penelitian  Sosial.  Yogyakarta:  Tiara
Wacana
[13] Sugiyono.2017.Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif kualitatif  dan  R&D  Bandung  : ALFABETA
[14] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
[15] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
[16] Yustinus, Prastowo.2010. Panduan
Lengkap  Pajak.Jakarta:  Raih  Asa
Sukses