Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF
Oleh:
Zaid Alfauza Marpaung 1 email: zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id, , M. Iqbal Irham 2 email : muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id , Achyar Zein 3 email: achyarzein@uinsu.ac.id Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

## Abstract
The purpose of this article is to discuss the impact of polygamous marriages without the consent of the wife from the perspective of positive and Islamic law. Polygamy that is carried out secretly without the wife's permission or knowledge causes many disputes that disrupt household harmony and even lead to divorce. This is because the wife does not accept it, feels betrayed, and hurt. Indonesian marriage law basically adheres to the principle of monogamy. However, there are exceptions for men who can have more  than  one  wife,  with  the  condition  of  the  wife's  permission.  The  method  used  is  normative  legal research  through  a  conceptual  approach  and  legislation,  whose  data  comes  from  primary,  secondary and tertiary legal  materials. The data is then collected and analyzed qualitatively. The results showed that  polygamous  marriages  secretly  without the  knowledge  and  consent of the  wife are  unlawful.  The legal consequences of such violations can be prosecuted criminally as stipulated in Article 279 of the Criminal Code and can be requested for annulment to the court. From the point of view of Islamic law, polygamous marriages are allowed in emergency situations that prioritize justice and the goal of benefit. If these conditions cannot  be met  and the marriage is detrimental to the household, then polygamy is haram.

## Keywords: Marriage, Polygamy, Wife's Permission, Islamic Law, Positive Law

## Abstrak
Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas dampak perkawinan poligami tanpa persetujuan istri dari perspektif  hukum  positif  dan  Islam.  Poligami  yang  dilakukan  secara  diam-diam  tanpa  izin  atau sepengetahuan istri menyebabkan banyak perselisihan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga dan bahkan berujung pada perceraian. Hal ini dikarenakan istri tidak terima, merasa dikhianati, dan sakit hati.  Hukum  perkawinan  Indonesia  pada  dasarnya  menganut  asas  monogami.  Namun,  ada pengecualian bagi laki-laki yang dapat beristri lebih dari satu, dengan syarat izin istri. Metode digunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan konsep dan peraturan perundang-undang, yang datanya berasal dari bahan hukum  primer, sekunder, dan tersier. Data tersebut selanjutnya dikumpulkan serta dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  perkawinan  poligami  secara  sembunyi- sembunyi tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri merupakan perbuatan melanggar hukum. Akibat hukum  dari  pelanggaran  tersebut  dapat  di  tuntut  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  279  KUHP serta dapat dimohonkan pembatalannya ke pengadilan. Dari sudut pandang hukum Islam, perkawinan poligami diperbolehkan dalam situasi darurat yang mengedepankan keadilan dan tujuan kemaslahatan. Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi dan perkawinan justru merugikan rumah tangga, maka poligami adalah haram.
Kata Kunci: Perkawinan , Poligami, Izin Isteri, Hukum Islam, Hukum Positif

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  ikatan  rohani dan  jasmani  antara  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  yang  disebut  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga yang  bahagia  dan  berkelanjutan  berdasarkan iman  mereka  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa (UU Perkawinan: 1974).  Perkawinan dianggap sebagai  perjanjian  yang  kuat  atau mitzsaqan ghalidzan dalam hukum
Islam, dan memenuhinya adalah ibadah. (Kompilasi Hukum Islam:1990). Dengan kata lain, makna perkawinan bukan sekedar akad biasa, melainkan ikatan yang kuat dan penuh tanggung jawab berupa kewajiban sebagai suami dan istri dalam  membangun  kehidupan  bersama  (M. Zein: 2005). Dalam perkawinan, seorang wanita berharap  menjadi  istri  pertama  dan  terakhir suaminya,  membangun  mahligai  rumah  tangga yang  harmonis,  damai,  dan  penuh  cinta  tanpa campur  tangan  atau  kehadiran  wanita  lain (Shihab:2008). Namun harapan  tersebut belum bisa  terwujud  sepenuhnya,  karena  seiring berjalannya  waktu  seorang  istri  banyak  yang harus  menerima  kenyataan  bahwa  suaminya selingkuh dan menikah dengan wanita lain, atau disebut  poligami  (Nasrullah,  Zenrif  &  Yasin: 2021). Jika seorang pria menikah dengan lebih dari  satu  wanita  sekaligus,  itu  disebut  poligami atau ta’addud  az-zaujat dalam  istilah  arab  (Al- Munawir: 1985).
Pada  prinsipnya  di  Indonesia,  hukum perkawinan  menganut  asas  monogami,  artinya seorang  laki-laki  hanya  boleh  mempunyai  satu isteri,  dan  seorang  perempuan  hanya  boleh mempunyai satu suami. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan seorang laki-
laki  menikahi  lebih  dari  satu  perempuan  dalam situasi  tertentu,  dan  memenuhi  persyaratan persetujuan  istri  serta  mengajukan  permohonan perkawinan poligaminya ke pengadilan.
Ketentuan  terkait  perkawinan  poligami  diatur dalam  Pasal  3-5  UU  Perkawinan.  Meski  diatur dalam  UU  Perkawinan,  nyatanya  perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami mengabaikan  persyaratan  sebagaimana  diatur dalam  undang-undang.  Praktiknya  poligami tersebut  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan atau izin pihak istri, bahkan ironisnya  sampai  memalsukan  identitas.  Hal  ini dikarenakan  begitu  ketatnya  persyaratan  yang wajib  dipenuhi  untuk  memperoleh  izin  poligami dari pengadilan.
Praktik  perkawinan  poligami  tanpa  izin isteri  cukup  banyak  terjadi  di  tengah  kehidupan masyarakat.  Dampak  perkawinan  tersebut  baik secara de  facto maupun de  jure nyatanya menimbulkan  berbagai  permasalahan  serius dalam rumah  tangga dan keluarga. Diantaranya sebagai  faktor  pemicu  keretakan  rumah  tangga yang  berujung  perceraian  (Husein:  2007). Seorang  wanita  tidak  akan  rela  dan  menerima kenyataan  apabila  mengetahui  suaminya  diam- diam telah menikah kembali tanpa sepengetahuan  maupun  izinnya,  apalagi  dari hasil  perkawinan  poligami  tersebut,  seorang suami  telah  dikarunia  keturunan.  Stigma  negatif yang  melekat  pada  poligami  bermula  dari perempuan yang merasa terhina karena selingkuh  dan  sulit  berperilaku  adil.  Nasaruddin Omar  mengungkapkan  beberapa  faktor  pemicu perceraian antara  lain  perselingkuhan,  poligami, pemenuhan kebutuhan finansial, pernikahan dini dan  permasalahan  lainnya  (Umar:  2020).
Persoalan  lain  yang  muncul  adalah  terkait dengan keabsahan perkawinan poligami, sehingga  menimbulkan  perselisihan  mengenai pembagian  harta  bersama,  hak  waris  setelah kematian  pasangan,  gugatan  pembatalan,  dan tuntutan pidana (Djamil: 2007). Hal ini tentu saja bertentangan  dengan  hakikat  dan  tujuan pernikahan.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan,  diperoleh  informasi  dari  Putusan Mahkamah  Agung  RI,  khususnya  wilayah hukum  Pengadilan  Medan  yang  menangani perkara suami digugat oleh istri atau keluarganya  karena  melakukan  perkawinan poligami tanpa izin isterinya. Terdapat 6 perkara yang  diputus  oleh  pengadilan  diantaranya  3 perkara  pidana  yaitu  putusan  PT  Nomor 64/Pid/2014/PT-MDN, PT Nomor 667/Pid/2012/PT-MDN, PT Nomor 637/Pid/2021/PT-MDN  dan  3  perkara  perdata yang  diselesaikan  oleh  Pengadilan  Agama Medan dengan
nomor registrasi:
1121/Pdt.G/2023/PA-MDN, register:1784/Pdt.G/2023/PA-MDN,
register:
3109/Pdt.G/2023 / PT-MDN. Data ini menunjukkan  bahwa  isteri  merasa kecewa dan keberatan  atas  tindakan  suami  melakukan poligami  tanpa  izinnya.  Artikel  ini  mencoba mengungkap permasalahan poligami, khususnya  akibat  hukum  perkawinan  poligami tanpa  seizin  istri  dari  sudut  pandang  hukum positif dan Islam.

## METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  adalah  upaya untuk  mempelajari  dan  menyelidiki  suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah
yang  cermat  dan  teliti  untuk  mengumpulkan, mengolah,  dan  menganalisis  data,  dan  secara sistematis  dan  objektif  mengambil  kesimpulan untuk  memecahkan  masalah  atau  menguji hipotesis  untuk  memperoleh  pengetahuan  yang bermanfaat  bagi  kehidupan  manusia  (Bakar: 2021).  Peter  Mahmud  Marzuki  menjelaskan bahwa  penelitian  hukum  adalah  proses  untuk menemukan  prinsip,  aturan,  dan  teori  hukum untuk menjawab masalah hukum (Marzuki:2014).
Jenis  penelitian  dalam  artikel  ini penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan metode konsep dan peraturan hukum. Data yang dipergunakan berasal dari bahan hukum primer, yaitu  peraturan  perundang-undangan  yang relevan,  bahan  hukum  sekunder  seperti  buku- buku,  jurnal  dan  lain  sebagainya  yang  relevan dengan  isu  yang  di  bahas.  Selanjutnya  Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan  dokumen  hukum  tersebut  untuk diidentifikasi,  dan  di  telaah.  Analisis  data dilakukan  dengan  cara  mendeskripsikan  secara kualitatif untuk dapat diuraikan secara sistematis dan di tarik kesimpulannya (Mukti Fajar:2007).

## PEMBAHASAN

## 1.  Prosedural Poligami
Ketentuan perkawinan poligami secara rinci diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
1974  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
Sedangkan  bagi  suami  yang  berstatus sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat 2 (dua) UU  No  1  Tahun  1974  menjelaskan pengadilan  memperbolehkan  seorang  laki- laki  memiliki  isteri  lebih  dari  satu  jika  para pihak  menghendakinya.  Selanjutnya  di jelaskan  apabila  seorang  suami  ingin menikah kembali dan memiliki istri lebih dari satu,  yang  bersangkutan  wajib  mengajukan permohonan  poligaminya  ke  pengadilan dimana tempat ia tinggal.
Aturan  teknis  proses  perkawinan poligami  kemudian  diatur  lebih  rinci  dalam ketentuan  Pasal  40  hingga  44  PP  Nomor  9 Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-
Undang
Perkawinan. Ketentuan ini menjelaskan  persyaratan-persyaratan  yang wajib  dipenuhi  oleh  pemohon.  Oleh  karena itu,  pengadilan  akan  memeriksa  alasan pasangan  suami  istri  untuk  dapat  menikah lagi.  Alasan  dan  persyaratan  yang  wajib dilengkapi tersebut diantaranya yakni adanya bukti yang menunjukkan isteri tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya, mempunyai  cacat  fisik, penyakit  sulit disembuhkan, serta mandul atau melahirkan anak.  Disamping  itu,  pengadilan  juga memeriksa  bukti-bukti  lain  apakah  ada persetujuan atau izin, apakah suami
berdasarkan penghasilannya
mampu menafkahi  istri-istrinya  serta  anaknya,  serta jaminan bahwa suami akan memperlakukan istri-istrinya
serta anaknya secara proporsional. Selain itu, terdapat persyaratan poligami  dalam  Kompilasi  hukum  Islam sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal 55 hingga 59 Bab IX. Pasal 55 yang berbunyi.
1)  Beristeri  lebih  satu  terbatas hanya  sampai  empat  isteri dalam waktu bersamaan.
2)  Suami harus berlaku adil terhadap  isteri-isteri dan anak- anaknya sebagai syarat utamanya. 3)  Apabila persyaratan sebagaimana  disebut  pada ayat (2) tidak mungkin dilaksanakan, dilarang memiliki isteri dari seorang.
Selain itu, ketentuan Pasal 56 menjelaskan  bahwa  suami  yang  ingin menikah  lebih  dari  seorang  istri  harus memperoleh  penetapan  izin  dari  Pengadilan Agama.  Permohonan  izin  diajukan  menurut tata cara sebagaimana yang ditetapkan dalam Bab  VIII  PP  Nomor  9  Tahun  1975.  Lebih lanjut,  apabila  dilakukan  tanpa  adanya penetapan izin pengadilan agama, perkawinan  polgimai  tersebut  tidak  memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat,  sehingga perkawinan tersebut cacat dan dapat dimohonkan pembatalannya ke pengadilan.
Berbagai regulasi yang telah mengatur tentang  perkawinan  di  Indonesia,  satu  sama lainnya  memiliki  keharmonisan.  Berdasarkan pernormaan  tersebut,  sistem  hukum  dalam perkawinan  pada  hakikatnya  menganut  asas monogami.  Namun,  dalam  keadaan  tertentu dan mendesak, seorang suami diperbolehkan memiliki lebih dari seorang istri. Ketentuan ini esensinya mengikat dan memiliki konsekwensi hukum bagi pihak yang melakukan poligami maupun petugas pencatatan  perkawinan.  Bilamana  pihak-
pihak tersebut melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi pidana (Joni: 2020).

## 2.  Sanksi  Pidana Perkawinan  Poligami Tanpa Izin Isteri
Prinsip  hukum  pidana  tidak  dapat dihukum  pidana  tanpa  adan  aturan  yang mengaturnya atau yang dikenal Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali merupakan asas legalitas sebagaimana tercantum  dalam  Buku  I  pada  Pasal  1  Ayat  1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Dalam  kaitan  ini,  perkawinan  poligami  tanpa persetujuan istri merupakan tindakan melanggar hukum  Undang-Undang  Perkawinan  serta peraturan pelaksanaannya. Pelanggaran tersebut  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana menurut  ketentuan  Pasal  45  (1)  butir  (a) peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan.  Aturan  tersebut  menegaskan; Kecuali  ditentukan  lain  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 10  (3)  dan  Pasal  40  Peraturan  Pemerintah  ini dihukum  dengan  denda  Rp.7500  (Tujuh  Ribu Lima  Ratus).  Selain  itu,  dalam  ayat  45  (2) disebutkan  bahwa  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  pada  45  (1)  dikualifikasikan  sebagai delik  pelanggaran.  Ketentuan  pidana  tersebut merupakan  ketentuan lex  specialis yang penormaannya  diatur  di  luar  KUHP,  sesuai dengan  maksud  Pasal  103  KUHP  ditegaskan ketentuan dalam Buku kedua KUHP pada Bab I sampai Bab VIII diberlakukan terhadap perbuatan diancam dengan aturan hukum lain.
Selain  ketentuan  pokok  tersebut,  KUHP
juga  mengatur  tentang  kriminalisasi  perkawinan poligami.  Poligami  masuk  dalam  Buku  Kedua KUHP tentang kejahatan ( Rechtdelicten ).
Kejahatan  tersebut  terkait  dengan status perkawinan,  yang  secara  khusus  diatur  tentang kejahatan Asal Usul dan Perkawinan. Ketentuan ini  diatur  Pasal  279    Kitab  Undang  undang Hukum Pidana yang menyatakan: harus dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun;  a.  yang  melangsungkan  perkawinan dengan  mengetahui  bahwa  perkawinan  atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menghalangi niat tersebut; b. yang melangsungkan perkawinan dengan mengetahui bahwa  perkawinan  atau  perkawinan  pihak  lain merupakan halangan baginya.
Dalam  KUHP  yang  diadopsi  dari  Belanda disebutkan  bahwa  tindak  pidana  ini  disebut huwalijke  ganda (perkawinan  ganda),  karena  di negara  Belanda  semua  warga  negaranya menganut  asas  monogami,  sehingga  tindak pidana  seperti  itu  selalu  mengakibatkan  dua perkawinan.  Sedangkan  di Indonesia, mayoritas masyarakatnya beragama Islam, seorang suami boleh mempunyai 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) istri.  Oleh  karena  itu,  di  antara  keduanya, seorang  suami  dapat  dianggap  telah  memenuhi delik  ini  atau  melanggar  ketentuan  Pasal  279 KUHP,  jika  ia  melangsungkan  poligami  yang kelima  (kelima)  setelah  4  (empat)  perkawinan yang sah. Namun apabila tidak terjadi perkawinan  poligami  menurut  undang-undang yang  sah  maka  ketentuan  ini  dapat  diterapkan. Sedangkan  bagi  perempuan  yang  kawin  lagi namun masih berstatus kawin, didakwa melakukan  pelanggaran  berdasarkan  ketentuan tersebut.
3.  Mekanisme Permohonan Batal Perkawinan Perkawinan dapat batal jika para pihak yang
melangsungkan tidak memenuhi persyaratan  kawin.  Hal  ini  sebagaimana ditegaskan  dalam  Pasal  22  UU  Perkawinan. Dengan  kata  lain,  apabila  persyaratan  yang ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan tidak  dilaksanakan,  maka  perkawinan  tersebut dapat  dimohonkan  pembatalannya.  Batalnya perkawinan tersebut apabila pengadilan agama telah memeriksa, dan menjatuhkan putusannya yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap ( inkracht ). Dengan demikian, perkawinan tersebut  dianggap  tidak  sah  dan  batal  demi hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 (1) UU perkawinan.  Alasan  untuk  dapat  dibatalkan perkawinan tertuang dalam ketentuan Pasal 26 serta Pasal 27 UU Perkawinan yang berbunyi;
1.  Perkawinan dilangsungkan oleh petugas pencatat yang tidak sah;
2.  Wali perkawinan tidak sah;
3.  Perwakinan dilangsungkan tanpa adanya saksi;
4.  Perkawinan  dilakukan  dengan  unsur ancaman atau kekerasan;
5.  Kesalahpahaman  tentang  suami  atau istri  timbul  ketika  perkawinan  telah berakhir.
Selain itu, merujuk pada Pasal 71 KHI, dinyatakan perkawinan batal apabila:
a.  Suami  melangsungkan  poligami  tanpa seizin dari pengadilan agama;
b.  Perempuan  yang  dinikahinya  ternyata istri laki-laki lain yang mafqud (menghilang);
c.  Wanita yang masih masa iddah dari pria lain;
d.  Perkawinan di bawah umur;
e.  Perkawinan  dibubarkan  tanpa  atau adanya wali yang tidak berwenang;
f. kawin paksa;
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,
adapun
pihak yang berhak meminta dibatalkannya  perkawinan  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  Pasal  23  sampai  Pasal  27  UU Perkawinan, adalah;
1)  Anggota  keluarga  sedarah  baik  dari pihak laki-laki maupun perempuan;
2)  Pihak laki-laki atau pihak wanita;
3)  Pejabat berwenang;
4)  Pejabat ditunjuk;
5)  Jaksa;
6)  Suami; 7)  Pihak yang memiliki kepentingan langsung.
Sedangkan  menurut  KHI,  yang  dapat meminta  pembatalan  perkawinan  berdasarkan ketentuan Pasal 73 KHI yakni:
a.  Keluarga dari pihak suami maupun pihak
isteri;
b.  Pejabat Perkawinan yang diberi wewenang;
c.  Pihak  yang  berkepentingan  karena mengetahui terdapat cacat hukum dalam pelaksanaan  perkawinan  sebagaimana dijelaskan dalam  KHI.
Alasan untuk dapat dibatalkan perkawinan  yang  diajukan  oleh  suami,  istri, keluarga baik dari pihak suami maupun istri serta jaksa menurut Pasal 26 (2) UU Perkawinan tidak dapat  diterima,  ketika  yang  bersangkutan menjalani  hidup  berumah  tangga  serta  dapat
menunjukkan buku nikah atau akta kawin  yang dibuat oleh petugas pencatat yang  berwenang. Namun,  suami  atau  istri  dapat  mengajukan pembatalan  perkawinan  berdasarkan  alasan nomor  4  dan  5  yang  disebutkan  di  atas  jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang  melanggar  hukum  atau  jika  terjadi kekeliruan  tentang  diri  mereka  sendiri  selama perkawinan.  Misalnya,  kekeliruan  terjadi  pada suami  atau  istri  yang  seharusnya  dikawini ternyata bukan mereka.
Menurut  Pasal  38  (2)  peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, mekanisme  permohonan  pembatalan  kawin proses pengajuannya dilakukan seperti prosedur  permohonan  cerai.  Selanjutnya  ayat (3) PP tersebut, menjelaskan tatacara berkaitan dengan  pemanggilan  para  pihak,  pemeriksaan serta putusan pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 20-36 PP tersebut. Untuk lebih jelasnya, mekanisme dibatalkannya perkawinan dapat dijelaskan:
1.  Tahap gugatan Pengajuan  pembatalan  kawin  dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atau melalui  kuasa  hukumnya  ke  pengadilan  yang mempunyai otoritas atas tempat dilangsungkannya  pernikahan,  atau  domisili suami maupun isteri.
2.  Tahap Panggilan
Pemanggilan para pihak atau wakilnya dilakukan selama persidangan akan dilangsungkan.  Undangan  tersebut  dikeluarkan oleh pejabat yang diperintahkan oleh Pengadilan  Agama.  Undangan  tersebut  wajib diserahkan  kepada  para  pihak,  akan  tetapi  jika para  pihak  tidak  berada  ditempat  atau  tidak
diketahui  keberadaannya,  maka  undangan tersebut  diserahkan  kepada  kepala  lingkungan. Surat  panggilan  pengadilan  harus  dibuat  dan telah  diterima  paling  lambat  3  (tiga)  hari  kerja sebelum  pemeriksaan  sidang  dilaksanakan. Selanjutnya  salinan  gugatan  dilampirkan  untuk tergugat.  Apabila  pihak  tergugat  tidak  diketahui keberadaan  dan  tempat  tinggalnya,  maka pemanggilan dilakukan dengan cara mengumumkan di surat kabar dan media massa minimal  2  kali  pengumuman  dalam  sebulan. Bilamana pihak yang tergugat ternyata berada di luar  negeri,  maka  pemanggilan  dapat  dilakukan dengan bantuan dari kedutaan atau perwakilan.
3.  Tahap sidang
Masa  pemeriksaan  pembatalan  kawin yang dilakukan oleh pengadilan paling lambat 30 hari  kerja,  setelah  masuknya  surat  gugatan  di kepaniteraan. Oleh karena itu, saat menentukan waktu persidangan, pengadilan harus mempertimbangkan  durasi  waktu  pemanggilan dan  surat  panggilan  yang  diterima  oleh  para pihak.  Sedangkan  pemeriksaan  permohonan pembatalan perkawinan bagi pihak tergugat yang berdomisili di luar negeri, untuk waktu pemeriksaan  paling  singkat  6    bulan  saat  surat gugatan  diterima  oleh  kepaniteraan.  Para  pihak dapat mengikuti sidang serta di dampingi kuasa hukumnya,  atau  apabila  para  pihak  ada  yang berhalangan  dapat  diwakilkan  sepenuhnya kepada  kuasa  hukumnya  dengan  membawa dokumen  dan  bukti-bukti  yang  di  tunjukkan  ke pengadilan.  Akan  tetapi,  apabila  pemanggilan yang  patut  telah  dilaksanakan,  namun  pihak tergugat  berhalangan  tidak  hadir,  sidang  tetap dilanjutkan dan di putus verstek .
4.  Perdamaian
Pada  sidang  pertama,  majelis hakim  akan  berupaya  untuk  mendamaikan para  pihak  berperkara.  Apabila  upaya perdamaian  terwujud,  permohonan  untuk dibatalkannya  perkawinan  tidak  dapat dimohonkan kembali ke pengadilan.
Kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan  ke  dalam  akta  tertulis  dan sifatnya  telah  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  yang  harus  ditaati.  Ketentuan terkait  hakim  wajib  mengupayakan  damai bagi pihak berperkara diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg .
5.  Putusan
Sekalipun  gugatan  pembatalan perkawinan  disidangkan  di  majelis,  namun putusannya harus diumumkan di pengadilan terbuka. Dapat
dikatakan batalnya
perkawinan setelah adanya putusan
pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan hukum  tetap  atau inkracht .  Demikian mekanisme  mengajukan  gugatan  batal perkawinan  menurut  peraturan  perundang- undangan.  Sebagaimana  ketentuan  Pasal 36  (1)  PP  No  9  Tahun  1975  menjelaskan pejabat menyampaikan putusan pengadilan yang inkracht harus disahkan di pengadilan negeri paling lambat 7 hari setelah putusan pengadilan. Ketika Undang-Undang Peradilan Agama mulai diberlakukan, maka kewenangan  pengadilan  negeri  terhadap putusan  pengadilan  agama  berdasarkan ketentuan UU Perkawinan  dinyatakan tidak berlaku.  Penjelasan  tersebut  terlihat  dari pertimbangan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1989 tentang  Peradilan Agama yang menjelaskan  peradilan  Agama  merupakan
salah  satu  dari  bagian  empat  lingkungan peradilan  yang  terjamin  independensinya serta pelaksanaan tugas dan kewenangannya  diatur  dalam  Undang- Undang  Dasar.  Kewenangan  pengadilan agama  tersebut  yaitu  berwenang  memutus perkara  dan  kelompok  masyarakat  yang beragama  Islam,  kedudukan  pengadilan agama sama hal dengan pengadilan lainnya. Maka sebab itu, hal yang melemahkan status pengadilan  agama,  seperti  pengukuhan putusan, dihilangkan dari undang-undang ini. Pengadilan  agama  pada  Pengadilan  Negeri mempengaruhi tugas resmi dan kesekretariatannya.  Oleh  karena  itu,  tidak semua putusan pengadilan agama, termasuk soal  pembatalan  perkawinan,  memerlukan persetujuan pengadilan negeri.

## 6.  Perspektif Hukum Islam
Sebelum  ajaran  Islam  masuk,  fenomena praktik perkawinan dengan jumlah istri yang tiada batasannya  telah  ada  (Suryadilaga:  2002). Namun  saat  ajaran  Islam  datang,  turun  dalil  Al- qur’an  yang  membatasi  poligami  dengan menikahi  isteri  maksimal  empat  orang  saja, dengan  syarat  yang  menekankan  pada  prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana firman allah  SWT  dalam  QS  4:3  (Sabiq:  1999). Berdasarkan  QS.  4:3,  para  ulama  klasik  dari kalangan  mufassir  dan  ahli  fikih  berpendapat bahwa  seorang  pria  muslim  dapat  menikahi empat  wanita.  (Zuhdi:  1997).  Kebanyakan  para ulama  setuju  dengan  tafsir  ini.  Oleh  karena  itu, poligami  tidak  dilarang  asalkan  tidak  melebihi empat  pasangan.  Meskipun  demikian,  para ulama  seperti  Syeikh  Muhammad  Abduh  Tafsir
(1849-1905) berpendapat
lain. Beliau berpendapat  praktik  poligami  pada  waktu  itu dikarenakan  keadaan  darurat  dan  memaksa dengan beberapa alasan diantaranya: Pertama , Pada waktu itu terjadi perang yang mengakibatkan banyak korban sehingga jumlah pria sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita. Karena kondisi tersebut sebagai wujud perlindungan  kepada  istri  dan  anak  korban perang, dilakukan poligami. Kedua , Kondisi saat itu, jumlah pemeluk Islam minoritas, dilakukannya poligami bertujuan untuk mempengaruhi  sanak  keluarga  dari  isterinya untuk  memeluk  Islam. Ketiga ,  melalui  poligami terjalin  interaksi  kekerabatan  antarsuku  yang dapat  mencegah  terjadinya  konflik.  Hal  ini berbeda  dengan  kondisi  sekarang,  justru poligami  berpotensi  menimbulkan  kebencian, dan  pertengkaran  antara  istri  dan  anaknya. Selanjutnya Syeikh Muhammad
Abduh menegaskan poligami haram hukumnya dikarenakan: Pertama ,  persyaratan  poligami yang  paling  utama  adalah  bertindak  adil. persyaratan  ini  tidak  akan  mungkin  dapat diwujudkan, sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam firmannya QS.4:129, suami tidak  akan  dapat  bertindak  adil. Kedua , perlakuan  suami  yang  berpoligami  terhadap para istrinya tidak seimbang dan pilih kasih, hal ini disebabkan suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya  untuk  memberi  nafkah  batin  dan zhahir kepada Isteri dan anak-anaknya. Ketiga , dampak  negatif  terhadap  psikologis  anak  dari perkawinan  poligami  mengakibatkan  mereka tumbuh  dalam  kebencian  dan  pertengkaran dalam rumah tangga keluarganya. Sebab terjadi pertengkaran  antara  ibu  baik  dengan  ayahnya
maupun  dengan  istri  lainnya.  Selain  itu,  Syeikh Muhammad  Abduh  mengatakan  bahwa  Nabi Muhammad  adalah  satu-satunya  orang  yang memiliki  kemampuan  untuk  bertindak  adil meskipun  orang  lain  tidak  melakukannya,  dan bahwa  perbuatan  ini  tidak  dapat  digunakan sebagai  dasar.  Akibatnya,  akhlak  Nabi  kepada istri-istrinya  unik.  Abduh  hanya  mengizinkan poligami jika istri tidak memiliki anak.
Ditinjau dari hadis yang berbicara tentang poligami,  secara  umum  hanya  menjelaskan tentang  jumlah  batasan  istri  yang  boleh dipoligami,  bukan  sebaliknya  perintah  atau anjuran  agar  melakukan  poligami  sebagaimana yang  diterangkan  dalam  Q.S.4:3.  Beberapa hadits  tersebut  di  antaranya  adalah  hadis  yang diriwayatkan  oleh  Aisyah  ra.  yang  menyatakan bahwa  Nabi  Muhammad  SAW  tidak  pernah menikah dengan wanita lain hingga meninggalnya  Siti  Khadijah  (Syam,  Syahrofi: 2019).  Selanjutnya,  hadis  yang  menyatakan Ghailan bin Salamah al-Thaqafi memiliki sepuluh istri, namun Nabi Muhammad SAW memintanya untuk memilih  empat dari sepuluh  istrinya  untuk masuk Islam. Hadis lain yang mengisahkan kisah yang  sama  mengatakan  bahwa  Wahb  al-Asady diminta untuk memilih empat dari delapan istrinya untuk masuk Islam. Hadis lain yang mengisahkan kisah  yang  sama,  yaitu  Wahb  al-Asady  diminta untuk memilih empat dari delapan orang istrinya ketika  dirinya  masuk  Islam.  Sebuah  hadis  lain menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah  memberikan  izin  kepada  Hisyam  bin  al- Mughirah  yang  ingin  menikahkan  putrinya dengan menantunya, Ali bin Abi Thalib. Ini hanya terjadi  jika  Ali  bin  Abi  Thalib  ingin  menceraikan istrinya,  Fatimah,  dan  menikahi  Hisyam  bin  al-
Mughirah (Abdillah, 1978). Hadis ini menunjukkan  bahwa  Nabi  Muhammad  SAW menolak  poligami  oleh  Ali  bin  Abi  Thalib, meskipun  diizinkan  dalam  al-Qur'an.  Menurut Alimatul  Qibtiyah,  Nabi  Muhammad  saw  pada dasarnya  enggan  untuk  berpoligami  dan  tidak senang dengan praktik poligami.
Apabila  poligami  dilakukan  hanya  untuk memenuhi nafsu seksual, atau jika mengabaikan  dua  prinsip  Islam  yaitu  keadilan dan  kemaslahatan,  poligami  tidak  akan  efektif karena  poligami  didasarkan  pada  keinginan pelakunya  untuk  menciptakan  kemaslahatan  di antara  keluarga  mereka.  Oleh  karena  itu,  tentu saja  poligami  tidak  dibenarkan  karena  dampak perkawinan  poligami  tersebut  menimbulkan kemudharatan  (Marzuki:  2005).  Perkawinan poligami tanpa izin istri menimbulkan kemudharatan  yang  membawa  kerusakan dalam hubungan rumah tangga (Musdah: 1999). Dalam  ajaran  Islam,  ada  kaidah  fikih  seperti
" Dar'ul  Mafasid  Muqaddamun  ‘Ala  Jalbil Masholih" ,  yang  berarti  menolak  keburukan lebih  diutamakan  daripada  meraih  suatu kebaikan.  Selanjutnnya "La  dharara  wala dhirara", yang berarti "tidak boleh membahayakan  diri  sendiri  atau  orang  lain." Kaidah  ini  sangat  jelas  menganjurkan  untuk menghindari  hal-hal  yang  berbahaya  itu  lebih baik  jika  hal-hal  itu  harus  dihilangkan,  seperti yang dikatakan Allah dalam firmannya QS.2: 11.

## KESIMPULAN
Meskipun  menganut  asas  monogami, Undang-Undang  Perkawinan  memungkinkan suami untuk  poligami  dengan  beberapa syarat, termasuk adanya izin istri. Perkawinan poligami yang  dilakukan  secara  diam-diam  tanpa
sepengetahuan  atau  izin  istri  merupakan perbuatan  melanggar  hukum.  Konsekwensi  dari perbuatan tersebut dapat dijerat dengan ketentuan  Pasal  279  Kitab  Undang  Undang Hukum Pidana yang ancaman sanksinya 5 tahun penjara.  Perkawinan  poligami  tersebut  dapat dimohonkan  pembatalannya  ke  pengadilan Agama.  Ditinjau  dari  sudut  pandang  hukum Islam,  poligami  diperbolehkan  persyaratan  dan dalam  situasi  darurat  yang  tetap  dengan mengedepankan nilai keadilan dan kemaslahatan  akan  tetapi  bilamana  perkawinan poligami tidak memenuhi persyaratan dan justru menimbulkan kemudharatan bagi rumah tangganya,
perkawinan tersebut haram hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam , Jakarta:PT. Baru Van Hoeve,t.t, 2006.
Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al- Bukhārī,
al- Jāmi‘  al-Ṣaḥīḥ ,  Cairo:  al-Salafiyah,
1978.
Abdurrahman  Husein, Hitam  Putih  Poligami ,
Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
Ahmad  Warson  Al-Munawir, Kamus  Al-Munawir Arab-Indonesia , Jakarta: Pustaka Progresif, 1985. Fathurrahman Djamil, Perkawinan Bawah
Tangan  dan  Konsekuennya  Terhadap Anak  dan  Harta ,  Jakarta:  Citra  Pustaka,
2007.
Jalaluddin  as- Suyuți, al-Asybah  wa  an-Na ẓāir,
Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiyyah, tt.
Masjfuk  Zuhdi, Masail  Fiqhiyah  Cet.  Ke-10,
Jakarta: Gunung Agung, 1997.
M. Alfatih Suryadilaga, Sejarah Poligami dalam Islam , Bandung: Citra Umbara, 2002.
M.  Quraish  Shihab, Perempuan ,  Jakarta: Lentera Hati, 2008.
Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum Keluarga  Islam  Kontemporer ,  Jakarta: Kencana, 2005.
Mulia,  Musdah  , Pandanagan  Islam  tentang Poligami ,  Jakarta:  The  asia  Foundation, 1999.
Sudarsono , Hukum Perkawinan Nasional
(Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), h. 298

## B.  Jurnal, Dokumen, Makalah, dan lain-lain
Joni, Sanksi  Hukum  Orang  yang  Menikahkan
Pelaku Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Ditinjau  Dari  Hukum  Islam ,  Artikel Pengadian  Agama  Tais  Kelas  II, Bengkulu 3 Juni 2020.
Marzuki, Poligami  Dalam  Hukum  Islam ,  Jurnal
Civics, Vol 2, Nomor 2 Juli 2005. Muhammad Nasrulloh, M. Fauzan Zenrif, dan R.
Cecep  Lukman  Yasin, Isbat  Nikah
Poligami Ditinjau Dari
Maslahah
Mursalah  Al-Shatiby:  Studi  SEMA Nomor  3  Tahun  2018 ,  Al- Qānūn:
Jurnal  Pemikiran  dan  Pembaharuan Hukum Islam 24, Nomor 1 Juni 2021. Masiyan M. Syam dan M. Syahrofi, Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode
Pemahaman  Hadis  Muhammad  al-
Ghazali) ,  Jurnal  Ilmu  Hadis,  Nomor  4
Vol. 1 September 2019
https://kemenag.go.id/nasional/nasarudin-umar- poligami-justru-jadi-penyebab-
perceraian-4j2ea1 . Diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

## C.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975
tentang  Pelaksanaan  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam