https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/ Volume 4 Nomor 1 Mei 2022 : 25-40 Doi : http://dx.doi.org/10.25105/teraslrev.v4i1.15055 p-Issn : 2715-8950 | e-Issn : 2716-2060

## PERBANDINGAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK ATAS RANSUM MAKANAN

## ( COMPARATION BETWEEN HUMANTARIAN LAW AND ISLAMIC LAW CONCERNING THE RIGHT OF FOOD RANSOM)
M. Farrel Abinoza Jun Justinar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Thareq.nabilaziz@gmail.com , jun.justinar@trisakti.ac.id

## Abstrak
Konflik  bersenjata  non-international  adalah  sebuah  konflik  bersejata  yang  berkepanjangan diantara pemerintahan dan satu atau lebih kelompok bersenjata tetapi juga memegang prinsip yang sama dengan konflik bersenjata internasional. Arab Spring atau dikenal juga kebangkitan dunia Arab dan turunnya Mu’ammar Al-Qadhdhāfī dari kepresidenan Libya telah membuat Libya menjadi lebih buruk yang memercik perang saudara besar-besaran dengan kelompok bersenjata lokal  yang  bertahan  sampai  satu  dekade  lebih.  Konflik  bersenajata  yang  terjadi  Libya menyebabkan  banyak  korban  sipil,  berdasarkan  Pasal  3  Konvensi  Genewa  12  Agustus  1949 menyatakan  dalam  hal  suatu  sengketa  bersenjata  yang  bersifat  tidak  internasional  yang terlaksana dalam suatu wilayah salah satu dari pihak yang menyetejui perjanjian setiap pihak dalam  sengketa  itu  akan  diwajibkan  untuk  melaksanakan  sekurang-kurangnya  ketentuan- ketentuan  berikut  orang-orang  yang  tidak  turut  serta  aktif  dalam  sengketa  bersenjata  itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah menaruh senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi mengikuti karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun. Penulisan jurnal  ini  bertujuan  untuk  menilai  pengimplementasian  dari  hukum  humaniter  international terutama perlindungan terhadap masyarakat sipil, turut campur dari aktor internasional dalam proses perdamaian Libya, dan halangan dalam pengimplentasian hukum hunaniter internasional dalam  konteks  perlindungan  masyarakat  sipil.  Perang  saudara  yang  tiada  henti  antara pemerintahan  Libya  dan  kelompok  bersenjata  harus  berhenti  apabila  masyarakat  Libya menginginkan  perdamaian,  mereka  harus  mengesampingkan  perbedaannya  dan membicarakannya.
Kata kunci: HUkum Humaniter; Konflik Bersenjata Non-Internasional; Konflik Bersenjata

## Abstract
Non-international armed conflict is a protracted armed conflict involving the government and one or more armed group but also more less holds the same principle as the international armed conflict, such as the protection of civilians. The arab spring and the fall of Mu’ammar Al-Qadhdhāfī from the Libyan Presidency has caused Libya into a downward spiral sparking massive civil war with many local armed parties that lasted for more than a decade. The armed conflict in Libya
26   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
caused many civilian casualties, according to Article 3 Geneva Conventions of 12 August 1949 states that in an armed conflict not of an international character the contracting parties must give protection to the persons taking no part in the hostilities, members of the armed forces who laid  down  their  arms  to  be  treated  humanely  under  no  circumstances, without  any  adverse distinction founded on race, color, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria . This journal aims to assess the implementation of international humanitarian law in the Libyan non-international armed conflict especially the protection of the civilians, the interfering of international actors in the peace process of Libya, along with explaining the challenges in implementing  international  humanitarian  law  in  the  context  of  protection  of  the  civilian.  The nonstop civil war between the Libyan government and the armed group must stop if the Libyan wants peace, they must set aside their difference and talk it out.
Keywords: Humanitarian Law; Non-International Armed Conflict; Armed Conflict

## Pendahuluan
Hukum Humaniter Internasional (HHI) mengklasifikasikan konflik bersenjata kedalam 2 kategori  yaitu  konflik  bersenjata  internasional  (KBI)  atau  konflik  bersenjata  non-internasional (KBNI).  konsep  dari  konflik  bersenjata  non-internasional  selalu  berkembang  semenjak diperkenalkan pertama kali pada 12 Agustus 1949 dalam Art 3 Geneva Conventions of 12 August 1949 1 . Konflik bersenjata non-internasional seringkali menyebabkan korban yang banyak baik dari  masyarakat  sipil  sampai  kombatan,  peran  hukum  humaniter  internasional  dalam  konflik tersebut adalah memberikan batasan, aturan, etika dalam berperang yang dilandasi oleh tiga prinsip  utama  yaitu military  necessity,  humanity,  dan  chivalry.  Dalam  menghadapi  konflik bersenjata non-internasional, aspek non-intervention yang diatur dalam Geneva Protocol II Art. 3  mempersulit  memberikan  bantuan  humaniter,  dikarenakan  negara  dapat  menolak  bantuan tersebut.
Perkembangan  hukum  humaniter  di  Libya  bukanlah  sesuatu  yang  mudah  dilakukan, dikarenakan  Libya  dipenuhi  oleh  konflik  bersenjata  non-internasional  semenjak  dari kemerdekaannya.  Konflik  bersenjata  non-internasional  yang  belakangan  ini  terjadi  di  Libya merupakan konflik bersenjata non-internasional yang memakan banyak korban dan banyaknya terjadi pelanggaran hukum humaniter internasional salah satunya merupakan pembunuhan yang dilakukan terhadap penduduk-penduduk sipil 2 .
Dilihat dari konflik yang terjadi belakangan ini penulis akan membahas sejarah konflik tersebut, bagaimana implementasi hukum humaniter internasional dari war crimes yang dilakukan oleh pemerintahan Libya, aktor internasional yang campur tangan dalam konflik tersebut dan terakhir penulis akan menjelaskan penyelesaian dari konflik tersebut.

## Sejarah Konflik
Terjadinya  gelombang  protes-protes  terhadap  pemerintahan,  pemberontakan,  dan pemberontakan  bersenjata  di  negara  arab-arab  secara  mendadak  di  awal  tahun  2010  dipicu pertama  kali  oleh  Tunisia  disebut Arab  Spring.  Mengikuti  dari  adanya  Arab  Spring  pada pertengahan  Februari  2010  masyarakat  Libya  melakukan  protes  secara  berkala  meminta turunnya Kolonel Mu’ammar al-Mu’ammar Al-Qadhdhāfī sebagai pemimpin Libya. Pada akhirnya
1 Anthony Cullen, The Concept of Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law, Cambridge Studies in International and Comparative Law , (Cambridge: Cambridge University Press, 201), 25.
2 Amnesty International, THE BATTLE FOR LIBYA KILLINGS, DISAPPEARANCES AND TORTURE , (London: Amnesty International, 2011), 7
pasukan  oposisi  berhasil  menyerbu  ibu  kota  dimana  Mu’ammar  Al-Qadhdhāfī  berkediaman sebelum  akhirnya  Mu’ammar  Al-Qadhdhāfī  mencoba  kabur  namun  tertangkap  dan  dibunuh dengan brutal secara umum oleh pasukan milisi.
Bersamaan  dengan  kaburnya  Mu’ammar  Al-Qadhdhāfī,  pemerintahan  Libya  yang berusaha  mempertahankan  kekuatannya  melakukan  penangkapan  terhadap  aktivis-aktivis, penangkapan tersebut memantik kemarahan masyarakat Libya dan memulai proses demonstrasi secara  berkala 3 .  Demonstrasi  ini  disambut  oleh  pasukan  keamanan  Libya  dengan  kekerasaan berlebih  dan  senjata  api  yang  menyebabkan  kematian  dari  masyarakat  sipil.  Kematian  para demonstran  menjadi  martir  dari  perjuangan  ini,  masyarakat  Libya  semakin  gencar  untuk menurunkan  Mu’ammar  Al-Qadhdhāfī  dan  membubarkan  pemerintahannya.  Tingkat  dari demonstrasi ini pun meningkat sampai di titik public emergency which threatened the life of the nation 4 .  Pasukan  dari  Mu’ammar  Al-Qadhdhāfī  dengan  sengaja  membunuh  dan  melukai masyarakat  sipil,  melakukan  penyiksaan,  penculikan  dan  hal-hal  kejam  lainnya.  Hal  ini  tidak hanya terjadi kepada masyarakat Libya, warga negara asing juga terkena dampaknya terutama dari bagian Afrika Sub-Sahara hal ini disebabkan dari rasisme dan xenophobia yang berasal dari oposisi dan koalisi pemerintahan Libya.
Berangkat  dari  konflik  yang  sudah  diluar  kendali  dan  terjadinya  pelanggaran  hukum humaniter  internasional  yang  dilakukan  oleh  Mu’ammar  Al-Qadhdhāfī  dan  pemerintahannya, pada 25 Februari 2011 United Nations Human Rights Special Session melakukan sidang untuk membahas situasi di Libya, Navy Pillay selaku Komisari Tinggi memberikan pernyataan terhadap pemimpin Libya dan pemerintahannya yaitu berupa kecaman untuk menghentikan kekerasan- kekerasan  yang  dilakukan  dan  mengingatkan  bahwa  Libya  merupakan  bagian  dari Humans Rights Council, pada tanggal 26 Februari United Nation Security Council  mengeluarkan resolusi, Resolutin 1970 (2011) yang mengundang Human Rights Council untuk melakukan investigasi terhadap  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  mengecam  kekejaman  yang  dilakukan  oleh pemerintahan Libya, memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Libya berupa embargo dan membekukan  aset-aset  dari  Mu’ammar  Al-Qadhdhāfī,  memberlakukan travel  ban  untuk Mu’ammar  Al-Qadhdhāfī 5 .  Pada  tanggal  17  Maret  2011 United  Nation  Security  Council mengesahkan  penggunaan  kekerasan  untuk  mengendalikan  konflik  di  Libya  dengan melaksanakan no-fly  zone  di  daerah  Libya,  dan  menurunkan  pasukan  bersenjata  untuk melindungi masyarakat sipil dan daerah yang penuh dengan masyarakat sipil dan sedang dalam penyerangan.
Kekosongan kepimimpinan membuat para oposisi dan koalisi di Libya berebut kekuasaan yang  diisi  oleh  pemerintahan  transisi,  revolusioner,  partai  politik  dan non-governmental organizations (NGO) yang mempunyai visi-misi yang bertolak belakang antara satu sama lain dan  tidak  pernah  mencoba  untuk  bekerja  sama 6 ,  transisi  pemerintahan  Libya  penuh  dengan tantangan dimulai dari National Transitional Council  (NTC) pada tahun 2011 yang tidak bertahan lama namun sudah mulai untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional, pada Agustus 2012 National Transitional  Council    (NTC)  melaksanakan  pemilihan  umum  yang  diserahkan  kepada  General National Congress (GNC), General National Congress memutuskan untuk menjadi oposisi dari pemerintahan sebelumya dan merubah nama Libya menjadi State of Libya, anggota parlemen
3 Amnesty International, THE BATTLE FOR LIBYA KILLINGS, DISAPPEARANCES AND TORTURE , (London: Amnesty International, 2011), 8
4 John Cerone, “International Enforcement in Non-International Armed Conflict: Searching for Synergy among Legal Regimes in the Case of Libya”, International Law Studies , vol. 88, (August 2018): 376, "International Enforcement in Non-International Armed Conflict: Searchi" by John Cerone (usnwc.edu)
5 Stefan Hasler, “Explaining Humanitarian Intervention In Libya And Non-Intervention In Syria”, (Master diss., Naval Postgraduate School, California, 2018): 91, Explaining Humanitarian Intervention in Libya and Non-Intervention in Syria (nps.edu)
6 Ibrahim Fraihat, Unfinished Revolutions:Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring , (Yale: Yale University Press, 2016), 23

## 28   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
General National Congress mengeluarkan produk hukum terbaru namun hukum tersebut tidak pernah dilaksanakan hanyalah tinta diatas kertas 7 .
Dikarenakan  kegagalan  terus-menerus  dari  pemerintahan  transisi  dan  benturan  dari  kedua pemerintahan,  pemimpin  dari General  National  Congress  (GNC),  Nuri  Ali  Abu  Sahmain memutuskan  untuk  melakukan  mediasi  perdamaian  yang  dipimpin  oleh United Nations  untuk menyatukan  pemerintahan  mediasi  tersebut  menghasilkan  perjanjian  perdamaian  Libya  yang terdiri dari 8 Bab mengatur tentang persatuan dan transisi pemerintahan yang baru. Perjanjian Skhriat  pun  disetujui  oleh  hampir  semua  pihak  kecuali  GNC  yang  berkedudukan  di  Skhriat, Morocco. Perjanjian tersebut menyatukan 2 pemerintahan dari General National Congress dan House of Representative menjadi satu kesatuan Government of National Accord (GNA). Namun penyatuan pemerintahan tidak membawa banyak keuntungan, terjadinya perpecahan dari GNA dengan HoR dimana HoR mendapatkan dukungan oleh Libyan National Army  dan banyak dari kelompok milisi kecil dan partai poitik dengan agenda anti-Islam 8 .
Perpecahan ini terus berlanjut yang menyebabkan beberapa peperangan saudara yang disebut dengan perang saudara Libya kedua (second Libyan civil war), dimulai pada Mei 16 2014 yang  diumumkan  oleh  Khalifa  Haftar  sebagai  pemimpin  dari Libyan  National  Army    dan pendukung setia dari Mu'ammar Al-Qadhdhāfī menjalankan operation karama (dignity)  dengan tujuan  membersihkan  Libya  dari  dari  terorisme  dan  ekstremis 9 .  Tidak  terima  dengan  adanya operation dignity dan ditambah kalahnya pemilihan parlemen yang dimenangkan oleh kelompok dari House  of  Representative  yang  berorientasi  nasionalis  dan  mendukung  Mu'ammar  Al- Qadhdhāfī, kelompok milisi islamis menjalankan operasi serangan balik dinamakan operation fajr (dawn) dengan tujuan untuk mengambil alih ibu kota Tripoli. Semakin bertambahnya momentum dari operation fajr dan operation dignity perpecahan politik di Libya semakin mendalam.
Pada pertengahan Januari 2019, Haftar menurunkan pasukannya ke barat Libya daerah Fezzan,  pengambil  alihan  daerah  tersebut  membuat  destabilisasi  dari  daerah  tersebut  yang dimana selama 2 tahun ini terjaga 10 , dengan tambahan milisi dari sudan. Pasukan militer Haftar di  turunkan  ke  Selatan  dari  Libya  dengan  tujuan  menghapus  kelompok  teroris  mereka mendapatkan  banyak  persetujuan.  Haftar  bersekutu  dengan  kelompok  bersenjata  dari Awled Sulaiman,  dengan  aliansi  tersebut  dan  ditambah  dengan  janji-janji  dari  Haftar,  dia  berhasil mengambil  alih  salah  satu  ladang  minyak  terbesar  di  Libya  dengan  sedikit  perlawanan.  Pada akhir  Februari  Haftar  mengklaim  bahwa  ia  telah  mengambil  alih  seluruh  selatan  Libya, keberhasilan  dari  pengambil  alihan  seluruh  selatan  Libya  dengan  usaha  patriotiknya mendapatkan  beragam  pujian  bahkan  dari  musuh  politik  Haftar.  Dalam  tingkat  internasional, operasi  Haftar  membuahkan  perubahan  yang  signifikan,  diplomat-diplomat  dari  negara  barat juga terkesan dengan kontrol Haftar terhadap seluruh produksi minyak Libya. Representasi dari United Nation menilai situasi baru ini merupakan peluang untuk akhirnya melakukan negosiasi politik.
Pada April 2019, penyerangan terhadap Tripoli oleh Haftar secara tiba-tiba memecah lanskap politik menjadi dua lagi. Penyerangan ini membuat penolakan dan perlawanan secara keseluruhan di Libya. Pejabat Tripoli yang sudah berkoalisi dengan Haftar, setelah penyerangan tersebut  para  pejabat  Tripoli  berkoalisi  dengan  anti-qadhafi  dan  pro  revolusi.  Perpecahan  ini makin terlihat jelas antara timur dan barat. Perpecahan sudah menjadi aspek yang menentukan
7 Ibrahim Fraihat, Unfinished Revolutions: Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring , (Yale: Yale University Press, 2016), 24
8 Mikael Eriksson and Elias Bohman, The Second Libyan Civil War: Security Developments During 2016-207 , 13
9 Jamestown Foundation, Operation Dignity: General Haftar's Latest Battle May Decide Libya's Future , 30 May 2014, Terrorism Monitor Volume: 12 Issue: 11, available at: https://www.refworld.org/docid/538f12444.html (diakses pada tanggal 22 Oktober 2021)
10 Wolfram Lacher, Libya’s Fragmentation: Structure and Process in Violent Conflict (London: Bloomsbury Publishing 2020), 52-55
Libya semenjak revolusi dimulai, persatuan dari pasukan revolusi mencegah dari munculnya dari sebuah kepemimpinan yang efektif. Usaha dalam membuat pasukan nasional yang kohesi gagal berkali  kali,  dimulai  pada  akhir  2011  dan  2012  untuk  membuat  dewan  forum  untuk  menjadi representasi. Eksperimen partai politik yang menunjukan kepengurusan yang buruk dari partai politik tersebut.

## Aktor
Baik  konflik  internasional  atau  non-internasional  tidak  jauh  dari  campur  tangan kelompok/negara/organisasi dengan kepentingannya masing-masing demi kepentingan bersama maupun kepentingan sendiri. Dalam second Libyan civil war banyak sekali pihak campur tangan, dari dalam maupun luar negeri diantaranya, House of Representative yang didukung oleh Libyan National Army, Mesir, Uni Emirat Arab, Sudan, dll. Government of National Accord yang didukung oleh Libyan Ground Forces, Libya Shield Force, The Derna Protection Force, Turki. Dan adanya ISIS melihat kesempatan untuk mengambil alih Libya 11 . Libyan National Army salah satu aktor penting dalam second Libyan civil war, muncul pada tahun 2014 kelompok militer yang dipimpin oleh Khalifa Haftar yang berisikan mantan anggota militer tantara Libya. Haftar ditunjuk oleh House  of  Representatives  untuk  memimpin  Libyan  National  Army  dilihat  dari  pengalamannya dibawah  Mu'ammar  Al-Qadhdhāfī,  LNA  sendiri  menjalankan operation  dignity  dibawah kepemimpinan dari Haftar, LNA memiliki konflik yang berkelanjutan sampai dewasa ini dengan National  Salvation  Government  yang  sebelumnya  merupakan  Libya  Dawn  Coalition  yang menjalankan operation  dawn.  Konflik  ini  merupakan  perang  ideologi  dimana  LNA  dan pemimpinnya  Haftar  percaya  dirinya  akan  memenangkan  peperangan  ini  dengan menggambarkan operation  dignity  sebagai  benteng  dari  para  jihadis  dan  islamis 12 , penggambaran ini menarik beberapa kelompok dan/atau negara seperti Mesir, Rusia, dan koalisi- koalisi dalam negeri. Serangan balik demi serangan balik pun terjadi antara dua kelompok ini memakan banyak korban, United Nation Support Mission In Libya melaporkan pada tahun 2020 sendiri korban masyarakat sipil mencapai 64 jiwa 13 . The Derna Protection Force (DPF), salah satu kelompok milisi anti Qadhadfi yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok islamis lainnya memberikan peran dalam perlawanannya terhadap LNA dalam operation volcano.
Konflik ini menarik perhatian dunia yang terbagi dalam beberapa kelompok-kelompok dengan  tujuannya  masing-masing  untuk  membantuk  dalam  penyelesaian  konflik,  dari  awal pemberontakan  di  Libya  dimulai  banyak  aktor  berkontribusi  dalam  proses  revolusi  Libya, kelompok pertama terdiri dari Mesir, Uni Arab Emirates dan Russia, para aktor ini memberikan dukungan kepada House of Representative (HOR) dalam bentuk menyediakan senjata, alutsista kendaraan tempur udara, dan kendaraan lapis baja, kelompok kedua terdiri dari negara Turki, Qatar  dan  Sudan,  parak  aktor  ini  memberikan  dukungan  kepada Libya  Dawn  Coalition dikarenakan kelompok mereka yang berideologi Islam, dan kelompok ketiga terdiri dari Amerika Serikat dan Itali, Itali berusaha untuk memiliki hubungan yang baik dengan Libya dengan menjadi mediator  dan  memberikan  bantuannya  dalam  militer  dikarenakan  banyaknya  imigran  yang
11 Alexandros Konstantinos Athanasopoulos Antyras, “Non-International Conflicts: The Case of Libya”, (June 2015): 11, 10.6084/m9.figshare.12505436.v1
12 Daveed Gartenstein-Ross dan Nathaniel Barr, “Dignity and Dawn: Libya’s Escalating Civil War”, The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague 6, no. 1 (2015): 15, http://dx.doi.org/10.19165/2015.1.01
13 United Nations Support Mission In Libya “CIVILIAN CASUALTIES REPORT 1 JANUARY- 31 MARCH 2020” UNSMIL ,
(April 30); 2020, Civilian Casualties Report 1 January- 31 March 2020 | UNSMIL (unmissions.org)
berangkat  ke  Itali  melewati  pesisir  Libya,  untuk  Amerika  Serikat  membantu  dalam counter- terrorism melawan ISIS 14 .
Dalam  usaha  untuk  melancarkan  pemerintahan  Libya  setelah  revolusi United  Nation  sebagai organisasi intergovernmental  meluncurkan sebuah inisiatif untuk menjadi mediator dalam krisis di Libya ini, dibuatkanlah United Nations Support Mission In Libya atau UNSMIL pada September 2011 oleh United Nation  melewati resolusi United Nation Security Counsil 2009, UNSMIL memilik peran penting dalam menyelesaikan krisis politik dan struktur pemerintahan yang tidak jelas pada tahun  2014 15 .  Setelah  terjadinya  perpecahan  parlemen  Libya  menjadi  dua  sisi  yaitu General National Congress (GNC) dan House of Representative (HoR), UNSMIL mengadakan peace talks pertama  kalinya  pada  September  2014,  dalam peace  talks  ini  UNSMIL  menargetkan  untuk mencapai  sebuah  consensus  dari  kedua  belah  pihak  tentang  transisi  negara  mereka  untuk menjadi negara yang satu dan berdemokrasi. Peace talks kedua diselenggarakan pada Januari 2015 dengan tujuan untuk membahas penyelesaian dari konflik. Dalam konflik ini dan dari tahun 2014-sekarang United Nation dan UNSMIL mencoba terus untuk menyelesaikan konflik namun konflik ini akan terus terjadi dikarenakan kurangnya konsensus baik dari dalam Libya maupun aktor lainnya tentang pemerintahan pusat dan pemerintahan transisi.
Ketertarikan  Mesir  dalam  Libya  berdasarkan  kekhawatiran  ekonomi  dan  keamanan, namun  dikarenakan  ketergantungan  Mesir  terhadap  minyak  dari  Libya  dikarenakan  adanya embargo terhadap Iraq mengikut terjadinya gulf war, dimana pemberontakan yang meningkat menjadi  sebuah  konflik  bersenjata  mempengaruhi  suplai  minyak  dari  Libya.  Dukungan  Mesir terhadap  Haftar  dimulai  dari  bantuan  Mesir  dalam  pembangunan  ulang  instansi  intelejen, membantu pengamanan perbatasan, melakukan pencegahan penyeludupan senjata oleh anti- qadhafi, dan memberikan bantuan alutsista. Dukungan-dukungan ini membuat Haftar enggan untuk menyudahi perang saudara. Namun pada tahun 2019 Mesir merasa Libya lebih memilih dukungan dari Prancis dan Rusia yang membuat Mesir memilih untuk memberikan dukungan terhadap  GNA  untuk  melindung  kepentingaan  Mesir  sendiri,  seperti  membantu  para pemberontak. 16
Bantuan dari EU tidak terlihat dari mulai penggulingan Qadhafi sampai konflik besar pada tahun 2014, namun mulai terlihat bantuannya setelah itu. Walaupun sudah memberikan program bantuan  dan  mengadakan  forum  nasional  namun  bantuan  yang  bersifat  signifikan  dalam pembuatan  pemerintahan  dan  institusi  yang  tidak  langsung  mengalamangi  kegagalan  masih kurang 17 , namun mengikuti pembunuhan dari duta besar Amerika Serikat pada tahun 2012 dan evakuasi dari hampir seluruh duta besar negara Eropa EU menjadi lebih terlibat dalam politik Libya,  dengan  menunjuk  seorang  diplomat  dari  Spanyol  pada  tahun  2014  untuk  menjadi Sekretaris Jenderal untuk membantu Libya dalam proses pembangunan ulang, pada tahun 2015 Leon membantu dalam pembuatan dan penanda tanganan perjanjian skhirat. EU memberikan tekanan  kepada  seluruh  kelompok  di  Libya  untuk  mencapai  sebuah  kesepakatan  yang menghasilkan perjanjian politik Libya bernamakan Libyan Political Agreement (LPA).
Dua faktor utama yang membuat adanya ketertarikan Rusia terhadap Libya dan konfliknya yaitu secara ekonomi dan politik, faktor tambahan berupa ketakutan Rusia terhadap pengaruh Amerika Serikat dalam Libya. Hampir seluruh anggota militer senior di militer Libya melewati pelatihannya
14 Karim Mezran and Arturo Varvelli, Libyan Crisis: International Actors at Play, Foreign Actors in Libya’s Crisis , ed. Karim Mezran and Arturo Varvelli (Italy: Ledizioni LediPublishing, 2017), 20
15 Ramazan Erdağ, Libya in the Arab Spring: From Revolution to Insecurity , (New York: Springer Nature, 2017), 54-55
16 Tarek Megerisi, “Libya’s Global Civil War”, European Council On Foreign Relations , (June 26): 2019, Libya’s global civil war – European Council on Foreign Relations (ecfr.eu)
17 Ibrahim Fraihat, Unfinished Revolutions:Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring , (Yale: Yale University Press, 2016), 94
di Soviet yang membuat militer dari Haftar bergantung kepada pelatihan dan senjata dari Rusia 18 , Hal  ini  juga  memberikan  pengaruh  atas  Libya  dan  Haftar.  Perusahaan  gas  dan  minyak  yang dimiliki pemerintahan rusia, Gazprom memiliki kontrak dengan dengan Libya yang bernilai 10 bilyun USD namun dengan jatuhnya Qadhafi kontrak tersebut tidak dapat dilanjutkan. Dalam aspek politik Rusia tidak terlalu mengambil pusing dan bersifat adil terhadap seluruh kelompok dalam  politik  Libya.  Dalam  sekala  lokal  alasan  Russia  dalam  memilih  mendukung  Haftar dikarenakan kekhawatiran Rusia terhadap milisi Islam dimana Rusia sendiri mengalami serangan teroris yang mengatasnamakan Islam dimana berkali-kali Haftar menyatakan bahwa dirinya akan menghapus ekstrimis Islam dari Libya yang mendasari adanya operation dignity.
Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik ini tidak jauh dari minyak dan ketidakstabilan di  dalam  Libya  menjadi  sebuah  rintagan  dalam  operasi  militer  Amerika  Serikat  di  Irak  dan Afghanistan. Keterlibatan Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik ini terlihat seperti enggan- enggan ditambah dengan adanya tragedi di Benghazi yang membunuh perdana menteri Amerika Serikat  semakin  mempengaruhi  keinginan  Amerika  Serikat  dalam  ikut  campur  konflik  ini. Keengganan Amerika Serikat dalam konflik ini memperlemah usaha-usaha United Nation dalam melaksanakan usaha perdamaian dan memberikan Rusia kendali lebih besar dalam konflik ini yang  menguntungkan  Haftar  dan  koalisinya 19 ,  yang  berakibatkan  kurangnya  instrumen  untuk menahan perang saudara yang dimulai oleh Haftar dengan adanya operation dignity. Keterlibatan ISIS di Libya menjadi rintangan tambahan untuk Amerika Serikat yang membuat Amerika Serikat harus mengambil alih operasi militer dan menjalankan operation odyssey lightning dengan tujuan untuk  melakukan  serangan  udara  untuk  membantu  anggota  GNA  dalam  mengambil  alih beberapa kota yang diambil alih oleh ISIS.
Tunisia  tidak  mempunyai  andil  yang  banyak  dari  Libya,  namun  jatuhnya  qadhafhi membuat  kerentanan  perbatasan  diantara  kedua  negara  yang  dapat  berkembangnya penyeludupan,  ketidakstabilan  dalam  Libya  membuat  runtuhnya  perbatasan  di  Tunisia  yang membuat  tumbuhnya  kelompok  teroris Al  Qaeda  in  the  Islamic  Maghreb  (AQIM)  yang mentargetkan tempat pelatihan militer di Tunisia 20 , selain itu kejatuhan Qadhafi membuat kota perbatasan antara Libya dan Tunisia Bernama Ras Jedir diambil alih oleh kelompok milisi lokal, dimana  biasanya  kota  tersebut  menjadi  tempat  perdagangan  antara  Libya  dan  Tunisia  dan membuat para pedagang yang akan melakukan penyebrangan diperas oleh kelompok milisi lokal Libya yang apabila tidak dibayar maka dagangan atau bahkan nyawa dari pedagang dapat hilang hal  ini  membuat  keengganan  untuk  melanjutkan  perdagangan  ke  Libya.  Perebutan  produksi minyak  oleh  milisi  Libya  menganggu  bahkan  sampai  memberhentikan  jalur  ekspor  minya  ke Tunisia di perbatasan, hal ini membuat Libya tidak mendapatkan keuntungan dan mengalami krisis  moneter  yang  menyebabkan  inflasi  di  Libya  yang  lebih  jauh  menyebabkan  sulitnya melakukan perdagangan diantara Libya dan Tunisia. Perbatasan Ras Jedir berubah menjadi zona perang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat yang hidup disekitaran perbatasan tersbut, untuk  mengurangi  bertambahnya  korban-korban  Pihak  berwajib  Tunisia  memperketat penyebrangan di perbatasan namun pada akhirnya memilih untuk menutup perbatasan tersebut pada tahun 2016 dikarenakan situasi yang makin buruk di Libya mengikuti diserangnya kota- kota  didekat  perbatasan  oleh  Amerika  Serikat.  Tunisia  kurang  memiliki  pengaruh  untuk melakukan perubahan yang signifikan di Libya, namun pendekatan Tunisia terhadap Libya secara
18 Andrea Beccaro, “Russia: Looking for a Warm Sea”, Foreign Actors in Libya’s Crisis , ed. Karim Mezran and Arturo Varvelli (Italy: Ledizioni LediPublishing, 2017), 76
19 Ben Fishman, “United States: Reluctant Engagement”, Foreign Actors in Libya’s Crisis , ed. Karim Mezran and Arturo Varvelli (Italy: Ledizioni LediPublishing, 2017), 93-94
20 Hamza Meddeb, The Volatile Tunisia-Libya Border: Between Tunisia’s Security Policy and Libya’s Militia Factions, (September 2020): 7, The Volatile Tunisia-Libya Border: Between Tunisia’s Security Policy and Libya’s Militia Factions - Carnegie Middle East Center - Carnegie Endowment for International Peace (carnegie-mec.org)
32   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
diplomatis untuk meyakinkan Libya bahwa kestabilan ekonomi dan politk jangak panjang Tunisia bergantung sangat besar terhadap kestabilan Libya.
Kebijakan  luar  negeri  yang  ditunjukkan  oleh  Algeria  seperti  non-intervensi  dan  menghormati kedaulatan dari Libya sudah ditunjukkan secara jelas sejak mulainya revolusi, Algeria bahkan menentang  intervensi  yang  dilakukan  oleh  NATIO  pada  2011,  yang  disebut  sebagai  tidak menghormati  kedaulatan  dari  Libya.  Kekhawatiran  dari  pemerintahan  Algeria  terhadap kurangnya  kendali  atas  negaranya  sendiri  yang  dapat  mendistablisasi  Algeria  sendiri,  hal  ini membuat  Algeria  membantu  dalam  proses  stabilisasi  Libya  dengan  mendorong  agar  segera menghentikan perang saudara. Setelah terjadinya revolusi terjadinya peningkatan penyeludupan senjata. Dengan keberadaanya AQIM makin mempersulit dimana makin besarnya kelompok ini menjadi sebuah ancaman serang teroris lainnya untuk Algeria.
Peran Turki dalam konflik ini kecil namun tumbuh secara berkala, dorongan Turki untuk turut  sertakan  negaraya  dalam  konflik  ini  dimulai  dengan  adanya  kontrak  perusahaan  yang dimiliki Turki bernilai 20 bilyun USD yang berisikan kontrak perusahaan konstruksi, pembangunan sipil, dan energi 21 . Selain alasan ekonomi, alasan lainnya dikarenakan adanya persamaan ideologi yang dipegang antara Turki dan pemerintahan Libya GNA dimana sama-sama berpegang teguh kepada Islam mengikuti adanya persamaan ideologi Turki membantu Libya dalam melakukan perlawanan  terhadap  Haftar  melewati  pemberian drone  yang  digunakan  untuk  melakukan penyerangan  pangkalan  udara  dimiliki  oleh  Haftar,  bantuan  lain  yang  diberikan  merupakan pelatihan militer, pengiriman senjata, dan sistem pertahanan udara. Bantuan yang diberikan oleh Turki menyebabkan kemenangan atas koalisi militer milik Haftar di tripoli 22
Walaupun  dinilai  “sukses”,  namun  intervensi  kemanusiaan  NATO  dalam  konflik  Libya penuh  dengan  kritik  dan  ketidakterbukaan  berubahnya  misi  yang  dibawa  menjadi  pergantian regim dan bukan lagi intervensi kemanusiaan 23 . Internvensi NATO kepada Libya tidak bermula dengan mulus banyaknya halangan yang dihadapi NATO dikarenakan perhatian banyak perhatian yang diberikan kepada Afghanistan baik dari segi perhatian maupun sumber daya, selain faktor tersebut ada faktor ekonomi dan politik yang memeliki perang sama pentingnya dalam halangan NATO.  Meningkatnya  beban  operasi  dari  Afghanistan  membuat  anggota  NATO  enggan  untuk mengeluarkan  pengeluaran  militer  lagi.  Dengan  dikeluarkannya  resolusi  DK  PBB  Nomor  1973 NATO turun tangan untuk memberikan intervensi kemanusiaan di Libya, misi ini hanya terbatas untuk kontrol dan tidak adanya keberpihakan pada salah satu kelompok di Libya, namun tidak dapat  ditentukannya  consensus  tentang  dasar  dari  misi  intervensi  kemanusiaan  ini  membuat anggota NATO bersitegang antara satu dan lainnya 24 . Kegagalan NATO dalam mencapai sebuah terobosan yang besar dalam intervensi di Libya membuat beberapa anggota NATO memilih untuk mendekati Libya secara pribadi dan politik. Intervensi NATO dengan tujuan intervensi humaniter memberikam  kewajiban  R2P  ( Responsibilty  to  Protect)  yang  dimana  NATO  seharusnya memberikan  perlindungan  kepada  seluruh  populasi  yang  ada  Libya  namun  selama  program intervensi kemanusiaan NATO gagal dalam melakukan perlindungan ini, terutama untuk para kulit hitam keturunan Afrika 25 . Keputusan-keputusan yang diambil oleh NATO saat menjalankan
21 Jalel Harchaoui, Why Turkey Intervened in Libya, The East Mediterranean and Regional Security: A Transatlantic Trialogue,
(December 2020): 2, Why Turkey Intervened in Libya - Foreign Policy Research Institute (fpri.org)
22 Jalel Harchaoui, Why Turkey Intervened in Libya, The East Mediterranean and Regional Security: A Transatlantic Trialogue, (December 2020): 5, Why Turkey Intervened in Libya - Foreign Policy Research Institute (fpri.org)
23 Jeffrey H. Michaels, “Able But Not Willing: A Critical Assessment of NATO’s Libya intervention”, The NATO Intervention in Libya , ed. Kjell Engelbrekt, Marcus Mohlin and Charlotte Wagnsson, (New York: Routledge, 2014): 17- 18 24 Jeffrey H. Michaels, “Able But Not Willing: A Critical Assessment of NATO’s Libya intervention”, The NATO Intervention in Libya , ed. Kjell Engelbrekt, Marcus Mohlin and Charlotte Wagnsson, (New York: Routledge, 2014): 27- 18 25 Matthew Green, To What Extent Was the NATO Intervention in Libya a Humanitarian Intervention, (February 2019):
2, To What Extent Was the NATO Intervention in Libya a Humanitarian Intervention? (e-ir.info)
misinya di Libya mendapatkan banyak pertanyaan, seperti melakukan serangan udara kepada kampung dari Qadhafi yang dinilai tidak dapat dibenarkan dikarenakan serangan ini bertujuan bukan untuk memberikan kesehjateraan untuk masyarakat Libya namun merupakan cara untuk menjatuhkan militer dari Qadhafi.
Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mencoba mengambil keuntungan dari semua kekacauan yang  terjadi di  Libya,  dengan  tujuan memiliki  kuasa  terhadap  beberapa  daerah  di  Libya  ISIS dengan pertama kali mengambil alih daerah Sirte dan Derna pada tahun 2014 melihat adanya kuranganya  kehadiran  militer  dan  polisi.  ISIS  tergabung  dalam  konflik-konflik  peperangan sebagai  pihak  ketiga  atau  melakukan  penyerangan  dengan  sendirinya.  Kedua  pihak  yang berlawanan dari Libya setuju untuk mengkesampingkan konfliknya sementara ini untuk melawan ISIS, dikarenakan banyaknya tekanan militer yang diberikan oleh negara lainnya seperti Amerika Serikat  melalui  dan United  Kingdom  di  Irak  dan  Syria  ISIS  memilih  untuk  menarik  diri  dan mengambil kendali di Libya 26 . Pendudukan ISIS di Libya tidak bertahan lama dengan bantuan Amerika Serikat lewat United States Africa Command (AFRICOM) dan Mesir melakukan serangan udara  terhadap  tempat  berlindung  ISIS  di  Sirte  melambangkan akhirnya  pendudukan  ISIS  di Libya  walaupun  berdasarkan  laporan  United  Nation  masih  ada  anggota-anggota  ISIS  yang tersebar di sekitar Libya.

## Pembunuhan Masyarakat Sipil
Konflik bersenjata non-internasional termasuk kedalam lingkup hukum humaniter internasional, dimana dalam hukum humaniter memiliki tujuan tertentu sebagai berikut:
1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu atau berlebih ( unnecessary suffering);
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamenta bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan mush harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang;
3. Mencegah  dilakukannya  perang  secara  kejam  tapa  mengenal  batas.  Di  sini,  yang terpenting adalah asas perikemanusiaan 27 .
Sama  seperti  dengan  konflik  bersenjata  internasional,  konflik  bersenjata  non-internasional memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi agar memenuhi tujuan diatas.
Dalam  sebuah  konflik  bersenjata  baik  internasional  dan  non-internasional  berdasarkan  Arlina Permanasai  dibaginya  penduduk  dari  suatu  negara  menjadi  2  golongan,  yaitu  kombatan ( combatant) dan penduduk sipil (civilian) disebut dengan asas pembedaan (distinction principile). Dalam suatu konflik bersenjata penduduk dari suatu negara yang termasuk kedalam golongan penduduk sipil harus dijamin perlindungannya, jaminan perlindungan ini terhadap penduduk sipil sudah diatur dengan jelas dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan lebih tepatnya dalam  Pasal 3  Konvensi  Jenewa  1949 yang  berisikan  bahwa  pihak-pihak  yang  bertikai  dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak turut secara aktif dalam  pertikaian,  termasuk  anggota  angkatan  bersenjata/kombatan  yang  telah  meletakkan senjatanya  tidak  lagi  turut  serta  karena  sakit,  luka-luka,  di  tahan,  dan  sebab  lainnya,  untuk diperlakukan secara manusiawi atau mereka dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa dan raga atau menghukum tanpa diadili secara sah 28 . Pasal 13 Protokol Tambahan 2 juga
26 Mikael Eriksson and Elias Bohman, The Second Libyan Civil War: Security Developments During 2016-207 , 15-16
27 Arlina Permanasari et al., Pengantar Hukum Humaniter , (International Committee of The Red Cross: Jakarta, 1999):
12
28 Yessenia M. Honandar, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional”
( Non-International Armed Conflict ), Lex Privatum Vol. 5 , No, 2, (March 2017): 93 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15278
34   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
mengatur  hal-hal  tentang  perlindungan  dari  masyarakat  sipil  dimana  berisikan  populasi masyarakat sipil dan masyarakat sipil secara individu dijamin perlindungannya dari bahaya yang muncul akibat operasi miliiter, masyarakat sipil tidak boleh menjadi objek penyerangan, segala bentuk  ancaman  kekerasan  dengan  tujuan  utama  untuk  memberikan  rasa  takut  kepada masyarakat  sipil  juga  dilarang,  namun  dalam  pasal  ini  juga  diberikan  pengecualian  apabila seorang  masyarakat  sipil  memilh  untuk  mengikutsertakan  dirinya  dalam  konflik  maka keamanannya sudah tidak lagi dijamin.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  dalam  konflik  bersenjata  non-internasional seharusnya  jumlah  korban  dari  masyarakat  sipil  harusnya  tidak  ada,  namun  berdasarkan beberapa  laporan  dari  organisasi  internasional  seperti Amnesty  Internasional,  UNSMIL,  dan OHCHR  banyaknya  terjadi unlawful  kiliing , dalam  laporan Amnesty  International    beberapa demonstran menjadi korban pembunuhan dari Libyan National Army, seperti di al-bayda seorang demonstran dan masyarakat sipil terbunuh pada tanggal 16 februari 2011 karena tembakan di muka 29 ,  pada  tanggal  17  februari  militer  Libya  menembaki  demonstran  dan  membunuh  anak perempuan 12 tahun Bernama Roqaya Fawzi Mabrouk, pada 18 Februari di pemakaman dari korban pembunuhan sebelumnya terjadi lagi pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan beberapa hari kedepannya pembunuhan diluar hukum (unlawful killing)  tetap terjadi kepada demonstran, demonstran yang terbunuh mencapai 30 jiwa 30 . Hal ini tidak hanya terjadi terhadap warga sipil Libya namun para imigran juga terkena dampak dari konflik ini, berdasarkan laporan OHCHR  terjadi  15  kematian  imigran  oleh  pihak  Libya 31 .  Pembunuhan  diluar  hukum (unlawful killing)  yang  terjadi  juga  tidak  hanya  dilakukan  oleh  kelompok  militer  pro-Qadhdhāfī  namun dilakukan juga oleh kelompok oposisi seperti di Benghazi pada tahun 2015 berdasarkan laporan UNSMIL  dan  OHCHR  terdapat  lebih  dari  90  korban  jiwa.    Pelanggaran-pelanggaran  yang dilakukan  oleh  Libya,  mengakibatkan International  Criminal  Court    (ICC)  mengeluarkan  surat penangkapan untuk 5 petinggi Libya Mu'ammar Al-Qadhdhāfī dengan 2 tuduhan atas kejahatan atas manusia namun kasus ini sudah ditutup mengikuti kematiannya pada tahun 2011 , Abdallah al-Senussi  dengan  2  tuduhan  kejahatan  atas  manusia,  Saif  al-Islam  Al-Qadhdhāfī  dengan tuduhan  kejahatan  atas  manusia  pembunuhan  terhadap  masyarakat  sipil,  Mahmoud  Mustafa Busayf Al-Werfalli dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap 33 (tigapuluh tiga) orang pada 2016 dan pada 2018 pembunuhan terhadap 10 (sepuluh) masyarakat sipil yang dilakukan depan masjid di Benghazi, dan terakhir Al-Tuhamy Mohamed Khaled dengan tuduhan 4 (empat) kejahatan  atas  manusia  dan  3  (tiga)  kejahatan  perang.  ICC  sudah  mengeluarkan  surat penangkapan dari keempat tersangka dan sampai sekarang masih menunggu dari kedatangan atau penangkapan keempat tersangka untuk selanjutnya melaksanakan proses persidangan di Hague 32 .
Pentingnya peran dari seluruh pihak baik dari dalam Libya maupun luar baik state actors atau non-state actors dalam membantu investigasi dan penangkapan para teroris agar dapat jalannya proses hukum agar membantu melancarkan proses perdamaian untuk Libya.

## Tantangan HHI di Libya
29 Amnesty International, THE BATTLE FOR LIBYA KILLINGS, DISAPPEARANCES AND TORTURE , (London: Amnesty International, 2011), 16 30 Amnesty International, THE BATTLE FOR LIBYA KILLINGS, DISAPPEARANCES AND TORTURE , (London: Amnesty International, 2011), 37
31 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Report on the Human Rights Situation in Libya - 16 November 2015”, November 16, 2015, Report on the Human Rights Situation in Libya - 16 November 2015 - Libya | ReliefWeb
32 International Criminal Court, “ Libya: Situation in Libya ”, March, 2011 Situation in Libya (icc-cpi.int)
Belakangan ini perubahan lanskap geopolitik didorong dari berkembangnya kelompok bersenjata  non  negara 33 ,  dalam  konflik  Libya  kelompok  bersenjata  ini  mencapai  ratusan banyaknya yang saat ini kemungkinan sudah mencapai angka ribuan. Ukuran dan kemampuan dari kelompok-kelompok bersenjata beragam, beberapa kelompok memiliki struktur yang tertata rapih,  jelas,  dan  kaku  dan  beberapa  kelompok  terdesentralisasi.  Berkembangnya  kelompok bersenjata ini, sifat kelompok yang beragam, dan cara beroperasi setiap kelompok yang berbeda (disebut  juga  perang  asimetris)  membuat  kesulitan  dalam  melaksanakan  prinsip  pembedaan dalam hukum humaniter internasional.
Semakin asimetrisnya sebuah perang maka semakin sulit dalam melakukan implementasi HUKUM  humaniter  internasional,  dimana  kedua  kelompok  melanggar  hukum  humaniter internasional untuk kepentingannya masing-masing. Dalam sebuah kelompok bersenjata non- negara  yang  tidak  memiliki  struktur  yang  jelas,  pelanggara  hukum  humaniter  internasional dianggap  penting  untuk  kemenangan  dalam sebuah  perang  melawan  musuh yang  lebih  kuat dikarenakan  kurangnya  kemampuan  atau  insentif  untuk  melakukan  perlawan  berdasarkan hukum  humaniter  internasional 34 ,  seperti  dalam  kasus  Libya  dimana  LNA  yang  dipimpin  oleh Haftar mendapatkan dukungan alutsista dari negara seperti Mesir dan Qatar yang memberikan persenjataan untuk LNA bertambah seperti drone dan kendaraan lapisan baja. Hal ini membuat lawan kelompoknya Libya Dawn melakukan apapun yang perlu dilakukan untuk memenangkan peperangan saat mempertahankan Tripoli.
Dalam  kasus  Libya,  banyaknya  kelompok  bersenjata  yang  terbentuk  dan  kebanyakan  dari kelompok  bersenjata  tersebut  tidak  mematuhi  dari  HUKUM  HUMANITER  INTERNASIONAL, tantangan lainnya berupa kelompok bersenjata non-negara tidak termasuk kedalam perjanjian- perjanjian  dan  konvensi  yang  memberikan  ikatan  hukum  kepada  mereka,  melainkan  negara melakukan ratifikasi dari perjanjian-perjanjian dan konvensi tersebut, maka pentingnya peran negara dalam menegakkan HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL yang telah diratifikasi karena gegalan  tersebut  mengakibatkan  ketidakpatuhan  dari  kelompok-kelompok  bersenjata  seperti dalam kasus Libya, ditambah dengan pemerintahan yang terpecah belah dan tidak kompenten menjadi sebuah awal dari bencana.
Selain  banyaknya  kelompok-kelompok  bersenjata,  peperangan  yang  kebanyakan dilakukan  di  daerah  urban  memberikan  tantangan  lainnya  baik  untuk  militer  dan  kelompok bersenjata dalam menghindari korban sipil dan korban objek sipil. Seperti yang telah diatur dalam beberapa perjanjian seperti Article 51 (5)(b) 1977 Additional Protocol 1 “an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage  anticipated”.  HUKUM  HUMANITER  INTERNASIONAL  juga  mengatur  dalam  sebuah konflik  untuk  adanya  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  yang  sedang  dalam  konflik untuk melindungi masyarakat sipil dan objeknya.  Adanya perbedaan dalam perlindungan yang diberikan oleh hukum humaniter internasional dalam KBI (konflik bersenjata internasional) dan KBNI  (konflik  bersenjata  non-internasional)  memberikan  kesulitan  dalam  ruang  gerak  untuk negara  dalam  melakukan  penyerangan  terhadap  objek-objek  yang  digunakan  oleh  kelompok bersenjata 35 .  Namun di Libya hal ini prinsip proposional ini diacuhkan oleh pemerintahannya dan
33 International Committee of the Red Cross, “International Humanitarian Law and The Challenges Of Contemporary Armed Conflicts”, (October 2015): 50, International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts | International Committee of the Red Cross (icrc.org)
34 Morgan Kelley, “Challenges to Compliance with International Humanitarian Law in the Context of Contemporary Warfare”, Independent Study Project (ISP) Collection , (Spring 2013): 20, "Challenges to Compliance with International Humanitarian Law in the Co" by Morgan Kelley (sit.edu)
35 Noam Zamir, “Distinction Matters: Rethinking the Protection of Civilian Objects in Non-International Armed Conflicts”, Israel Law Review , Vol 48 (January 2015): 120, https://doi.org/10.1017/S0021223714000247
36   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
melakukan serangan terhadap objek sipil yang mengakibatkan korban-korban dari masyarakat sipil.

## Perdamaian
Konflik ini melibatkan banyak pihak dan juga merugikan banyak pihak, maka dari itu perdamaian haruslah dicapai secepatnya tanpa perlu memakan korban lagi, dari dalam Libya belum ada dialog nasional yang diadakan oleh pemerintahan Libya, kekosongan dari forum ini memperlambat proses transisi pemerintahan dan membuat tumbuhnya rasa ketidakpercayaan dari masyarakat Libya tentang adanya perdaiamian dan kestabilan di Libya, tahun 2013 mantan perdana Menteri Ali Zeidan memberikan saran untuk menjalankan forum secara nasional untuk memperlancar  proses  perdamaian  namun  inisiatif  tersebut  gagal  dikarenakan  Zeidan meninggalkan  jabatannya 36 .  Kegagalan  Libya  dalam  mengadakan  forum  nasional  dan meningkatnya konflik perang saudara mendorong pihak luar untuk memberikan bantuan dalam mengadakan perdamaian. Untuk mengadakan kestabilan dan perdamaian para pemimpin Libya harus  mengadakan  dan  memilih  pemipin  yang  dipercayai  oleh  hampir  seluruh  Libya,  dapat memimpin  dengan  baik,  dan  memulai  proses  reformasi  ekonomi  dan  keamanan,  walaupun kelihatan mudah namun rencana ini harus melewati beberapa rintangan seperti pemilihan yang sudah dijalankan kemungkinan akan di tolak hasilnya oleh pemimpin Libya lainnya, agar sebuah pemilihan umum dari Libya mempunyai sebuah ketetapan hukum maka masyarakat Libya harus menyetujui satu struktur pemerintahan dan untuk menjamin keamanan di masa depan, Libya memperlukan sebuah institusi militer dan polisi yang berkompeten dan bersifat inklusif kepada semua masyarakat Libya.
United Nations sudah tergabung dalam banyak usaha untuk memberikan perdamaian untuk Libya dari pembentukan UNSMIL sampai mengadakan peace talks, peace talks pertama kali diadakan untuk dua kubu yang sedang berperang yaitu HoR dan General National Congress (GNC) namun setalah beberapa tahun progress dari peace talk tersebut insignifikan. Rintangan yang dihadapi United Nation untuk mengadakan perdamaian, General National Congress  (GNC) pada  awalnya  menolak  untuk  ikut  dalam  negosiasi  karena  melihat  United  Nation  sebagai organisasi  yang  bias  dikarenakan  United  Nation  mengakui  House  of  Representative  sebagai pemerintahan yang diakui secara internasional namun pada akhirnya General National Congress (GNC)  bergabung  pada  negosiasi  namun  menolak  secara  keras  lamaran  yang  diberikan  oleh United Nation, selain itu General National Congress  (GNC) menolak untuk bergabung kedalam negosiasi-negosiai selanjutnya dengan alasan bahwa United Nation bertujuan unutuk memecah General National Congress  (GNC) dan pemimpinnya, stantangan lainnya dari usaha perdamaian United  Nation  ini  merupakan  keengganan  untuk  mencari  solusi,  berkompromi  untuk menyelesaikan masalah-masalah Libya dari Libya sendiri, dan terakhir campur tangan dari aktor luar mempersulit proses perdamaian. Kedua kubu menikmati dukungan dari kubu masing-masing yang menyebabkan kedua kubu enggan untuk menyelesaikan perperangan ini. Operation Dignity menerima sumbangan yang tak terhitung dari Mesir dan Uni Arab Emirat, jet tempur mesir dan UAE sudah kurangnya 2 (dua) kali melakukan intervensi untuk mendukung operation dignity. Disisi lainnya Libya Dawn menerima dukungan dari Turki dan Qatar. Campur tangan dari aktor luar  ini  memberikan  insentif  untuk  melanjutkan  perperangan  daripada  menyelesaikan perdamaian  ini  dengan  kompromi.Dilihat  dari  sulitnya  dan  macamnya  tantangan  dalam membantu dalam proses perdamaian Libya, ada cara lain yang United Nation bisa lakukan untuk
36 Ibrahim Fraihat, Unfinished Revolutions: Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring , (Yale: Yale University Press, 2016), 89-90
mengurangi halangan ini seperti memberlakukannya embargo senjata untuk Libya, namun tidak banyak yang bisa United Nation lakukan dikarenakan memang Libya sendiri senang memboikot usaha baik dari luar atau dari dalam untuk proses perdamaian.
Seberapa insignifikan peace talks yang diadakan oleh United Nation namun masih dilihat penting  untuk  mengurangi  perang  saudara  yang  selalu  terjadi,  dan  pentingnya peace  talks memberikan harapan untuk masyarakat Libya untuk adanya perdamaian, belakangan ini United Nation  memberikan  perjanjian  perdamaian  yang  berdasarkan  dari Libya  Political  Agreement (LPA)  yang  bertujuan  untuk  melakukan  reformasi  konstitusi  dan  terakhir  United  Nation memperpanjan  bantuan  UNSMIL  melalui  Resolusi  2599  (2021)  sampai  31  Januari  2022,  dan memberikan blueprint  untuk  militer  Libya  dikarenakan  kedua  belah  pihak  bersikeras  untuk mempunyai  instansi  militernya  maisng-masing, blueprint  ini  menentukan bagaimana  nantinya militer dan polisi Libya dapat diorganisir dan berada dalam satu instrument dan juga bersifat transparan  terhadap  masyarakat  Libya    namun  sampai  saat  ini  United  Nation  belum  berhasil membantu memberikan perdamaian ke Libya.
Selain United Nation, anggota EU memberikan bantuan melewati European Union Border Assistance  Mission  (EUBAM),  hal  ini  dikarenakan  krisis  pengungsi  yang  dialami  oleh  EU  yang membuat  EU  memberikan  bantuan  untuk  membantu  menstabilisasi  Libya,  bantuan  dari  EU berupa usaha rekonsiliasi, persiapan untuk pemilihan umum, perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, keamanan dan keadlian, dan menjaga perbatasan. Pada tahun 2016 EUBAM  memberikan  dukungan  kepada Government  of  National  Accord    (GNA)  dengan  cara membuat  pasukan  pengamanan  presiden  bernama Presidential  Guard  untuk  menjadi  tentara nasional Libya. 37
Usaha  yang  keliatan  paling  mudah  namun  sangat  sulit  untuk  dilakukan  adalah  usaha perdamaian  yang  berasal  dari  masyarakatnya  sendiri,  sudah  satu  dekade  lebih  Libya  berada dalam konflik yang dipenuhi oleh campur tangan aktor luar yang membuat seluruh kelompok di Libya menjadi pion dan membuat Libya tidak memiliki andil dalam masa depannya. Banyaknya kelompok etnis di Libya dengan beragam latar belakang politik menjadi pengaruh besar dalam mempersatukan  Libya,  salah  satu  usaha  yang  sudah  terlihat  adalah  diadakannya  konferensi nasional yang sudah diadakan pada tahun 2019 yang dikemukakannya 10 faktor penting yang harus dikerjakan oleh Libya:
1. Kesatuan Libya dan kedaulatan nasional harus dilestarikan, dengan tetap mengakui perbedaan  lokal  dan  budaya  dalam  kerangka  desentralisasi.  Ini  memerlukan penolakan total terhadap campur tangan asing yang negatif;
2. Diperlukan  tata  kelola  pemerintahan  yang  demokratis  dan  rasional.  Ini  harus didasarkan pada kriteria dan kompetensi yang jelas dan objektif daripada afiliasi suku, politik atau regional. Hal ini membutuhkan transparansi yang lebih besar dalam urusan publik dan penunjukan, dan pengawasan yudisial yang kuat bebas dari segala paksaan dan tekanan;
3. Keamanan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dengan lembaga keamanan dan militer yang kuat dan mandiri berdasarkan nilai-nilai nasional, patuh pada aturan hukum dan tunduk pada pengawasan sipil dan peradilan;
4. Kesatuan kedaulatan dan institusi militer harus dilindungi dari campur tangan politik, partisan  dan  regional.  Lembaga-lembaga  ini  harus  beroperasi  untuk  kepentingan semua orang Libya;
37 Mattia Toaldo, “Europe: Carving Out a New Role”, Foreign Actors in Libya’s Crisis , ed. Karim Mezran and Arturo Varvelli (Italy: Ledizioni LediPublishing, 2017), 90-91
38   The Limitation Of Cyber Warfare Under Humanitarian Law___________________
5. Sumber  daya  nasional  Libya  harus  dilindungi.  Reformasi  ekonomi  diperlukan untuk memastikan diakhirinya korupsi dan pemborosan sumber daya negara. Pengawasan yang kuat harus dilakukan atas pengeluaran publik dan lembaga keuangan;
6. Sumber daya Libya harus didistribusikan secara adil. Hal ini memerlukan alokasi yang lebih besar untuk kotamadya dan anggaran untuk pembangunan besar, rekonstruksi dan  infrastruktur.  Dana  khusus  harus  dibuat  untuk  menginvestasikan  kembali sebagian  kekayaan  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan  penghasil  dan  pengekspor minyak dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah tempat mereka beroperasi;
7. Fungsi  negara  harus  dibangun  di  atas  pemerintahan  lokal  yang  kuat.  Hal  ini membutuhkan peningkatan kapasitas dan revisi kerangka kerja legislatif dan sistem pemerintah  kota  lokal  saat  ini.  Sangat  penting  bahwa  kotamadya  terus  beroperasi sebagai badan apolitis dan demi kepentingan warga negara;
8. Fase transisi harus diakhiri secara definitif dan jelas dengan ditetapkannya konstitusi berdasarkan konsensus yang dapat mempersatukan negara;
9. Pemilihan yang aman, terjamin dan transparan harus diadakan ketika kondisi minimal terpenuhi, tanpa hambatan untuk partisipasi penuh dari semua warga Libya; dan
10. Rekonsiliasi  nasional  harus  dicapai  secepatnya,  berdasarkan  praktik  dan  nilai-nilai tradisional Libya dan dengan menghormati tuntutan keadilan. Proses rekonsiliasi harus bebas dari campur tangan asing. 38 .
Pada  intinya  yang  masyarakat  Libya  inginkan  berupa,  Libya  yang  dapat  melindungi perbatan dan kedaulatannya, institutsi militer yang berada dalam satu payung dan bebas dari kepentingan  politik,  distribusi  sumber  daya  alam  yang  adil,  pemerintahan  yang  memiliki kompeten, dan polisi yang professional.
Pada 15 Juli 2021 berdasarkan laporan OHCR “ Libya has made progress toward peace this year. In March, a Government of National Unity (GNU) was formed to unify the warring Western- based  Government  of  National  Accord  and  the  Eastern-based  authorities  supported  by  Gen. Khalifa Haftar, who commands forces known as the Libyan Arab Armed Forces (or Libyan National Army).” 39 Hal  ini  menandakan  bahwa  perdamaian  untuk  Libya  semakin  dekat  walaupun banyaknya  tantangan  yang  muncul  seperti  keabsahan  dari  pemerintahan  yang  baru  dan penyebaran dari kelompok-kelompok bersenjata yang menganggap kelompok tersebut memiliki kedudukannya yang sah. Apabila seluruh kelompok dapat mengesampingkan ideologinya masing- masing dan berembuk untuk membahas perdamaian yang sudah sangat pantas didapatkan oleh Libya. 40

## Kesimpulan
Konflik bersenjata non-internasional di Libya merupakan salah satu konflik yang bersifat kompleks dikarenakan banyaknya latar belakang politik dan budaya dari setiap kelompok di Libya, keresahan yang sudah dipendam selama ini, dan ketidakstabilan dalam skala nasional. Dalam konflik bersenjata ialah tugas dari negara dan kelompok yang sedang berkonflik untuk menjamin keamanan  dari  individu  yang  tidak  mengikuti  konflik  tersebut  demi  meringankan  penderitaan yang  sudah diatur  dalam Pasal  3  Konvensi  Jenewa  1949  dan  Pasal  13  Protokol  Tambahan  2,
38 United Nation Support Mission In Libya, “The Libyan National Conference Process Final Report”, (November 2018): 9-10, The Libyan National Conference Process - Final Report | UNSMIL (unmissions.org)
39 Relief, “On the Road to Peace, Libya Makes Progress but Hits Pitfalls”, Reliefweb , July 15 2021, On the Road to Peace, Libya Makes Progress but Hits Pitfalls - Libya | ReliefWeb
dalam kasus ini secara keseluruhan Libya seluruh kelompok gagal dalam mengiplementasikan Hukum  Humaniter  Internasional  dalam  konflik  bersenjatanya  yang  menyebabkan  kegagalan dalam  memberikan  keamanan  untuk  masyarakat  sipil  dalam  sebuah  konflik  bersenjata  yang harusnya  diberikan  dan  menjamin  hak  dasar  kemanusiaannya,  kegagalan  implementasi  dari hukum  humaniter  internasional  ini  menyebabkan  banyaknya  korban  yang  berjatuhan  yang seharus bisa dihindarkan sampai saat ini belum ada yang bisa mempertanggungjawabkan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Libya.
Banyaknya  rintangan-rintangan  yang  muncul  disebabkan  oleh  pihak seluruh pihak  baik Libya maupun kelompok bersenjata non-negara dalam proses implementasi Hukum Humaniter Internasional seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan dan asas-asas yang sudah mengatur konflik  yang  menyebabkan  banyaknya  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan mengatasnamakan kemerdekaan tanpa melihat korban- korban yang telah berjatuhan.
Dalam proses perdamaian walaupun sudah banyaknya bantuan-bantuan yang diberikan dari pihak luar namun perpecahan yang sangat berakar mempersulit proses negosiasi yang selalu dilakukan baik oleh UN atau aktor lainnya. Untuk mengurangi korban-korban maka diperlukannya perdamaian yang secepatnya harus dilakukan oleh Libya, seberapa sulitnya nanti untuk mencapai perdamaian, seluruh Libya tidak punya piliihan lain selain melakukan negosiasi dengan terbuka dan bersifat inklusif, menyetujui pemerintahannya. Cepat atau lambat seluruh pihak harus duduk dengan satu sama lain karena jika selalu beralih ke peperangan dan kekerasan maka tidak akan ada masa depan dimana Libya mendapatkan kedamaiannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amnesty International. THE BATTLE FOR LIBYA KILLINGS, DISAPPEARANCES AND TORTURE. London: Amnesty International, 2011. Beccaro, Andrea. “Russia: Looking for a Warm Sea”. Foreign Actors in Libya’s Crisis, ed. Karim Mezran and Arturo Varvelli 73-89. Milano: Ledizioni LediPublishing, 2017.
Cullen, Anthony. The Concept of Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law:  Cambridge  Studies  in  International  and  Comparative  Law,  Cambridge:  Cambridge University Press, 2010.
Erdağ, Ramazan. Libya in the Arab Spring: From Revolution to Insecurity. New York: Springer Nature, 2017.
Eriksson, Mikael and Elias Bohman, The Second Libyan Civil War: Security Developments During 2016-207. Sweden, 2016.
Fishman, Ben. “United States: Reluctant Engagement”. Foreign Actors in Libya’s Crisis, ed. Karim Mezran and Arturo Varvelli 91-109. Milano: Ledizioni LediPublishing, 2017. Fraihat, Ibrahim. Unfinished Revolutions: Yemen. Libya, and Tunisia after the Arab Spring, Yale: Yale University Press, 2016.
H. Michaels, Jeffrey. “Able But Not Willing: A Critical Assessment of NATO’s Libya intervention”. The NATO Intervention in Libya, Edited by Kjell Engelbrekt, Marcus Mohlin and Charlotte Wagnsson, 17-41. New York: Routledge, 2014.
International Committee of the Red Cross, “International Humanitarian Law and The Challenges Of Contemporary Armed Conflicts”. (October 2015). International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts | International Committee of the Red Cross (icrc.org)
Lacher,  Wolfram. Libya’s  Fragmentation:  Structure  and  Process  in  Violent  Conflict.  London:
Bloomsbury Publishing, 2020.
Mezran, Karim and Arturo Varvelli. “Libyan Crisis: International Actors at Play”. Foreign Actors in Libya’s Crisis, ed. Karim Mezran and Arturo Varvelli 13-22. Italy: Ledizioni Ledi Publishing, 2017.
Permanasari, Arlina et al., Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: International Committee of The
Red Cross, 1999.
Toaldo,  Mattia  “Europe:  Carving  Out  a  New  Role”, Foreign  Actors  in  Libya’s  Crisis,  ed.  Karim Mezran and Arturo Varvelli 57-70. Italy: Ledizioni LediPublishing, 2017.
Konstantinos  Athanasopoulos  Antyras,  Alexandros.  “Non-International  Conflicts:  The  Case  of Libya”, (June 2015): 1-18, 10.6084/m9.figshare.12505436.v1 .
Cerone,  John.  “International  Enforcement  in  Non-International  Armed  Conflict:  Searching  for Synergy among Legal Regimes in the Case of Libya”. International Law Studies. vol. 88.
(August 2018): 369-395. "International Enforcement in Non-International Armed Conflict: Searchi" by John Cerone (usnwc.edu) .
Gartenstein-Ross,  Daveed  dan  Nathaniel  Barr.  “Dignity  and  Dawn:  Libya’s  Escalating  Civil War”, The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague 6. no. 1 (2015): 1-56. http://dx.doi.org/10.19165/2015.1.01 .
Green,  Matthew.  “To  What  Extent  Was  the  NATO  Intervention  in  Libya  a  Humanitarian Intervention”. (February 2019): 1-9. To What Extent Was the NATO Intervention in Libya a Humanitarian Intervention? (e-ir.info)
Harchaoui,  Jalel  “Why  Turkey  Intervened  in  Libya”. The  East  Mediterranean  and  Regional Security:  A  Transatlantic  Trialogue.  (December  2020):  1-16. Why  Turkey  Intervened  in Libya - Foreign Policy Research Institute (fpri.org) .
Hasler, Stefan “Explaining Humanitarian Intervention In Libya And Non-Intervention In Syria”.
Master  diss.,  Naval  Postgraduate  School.  California,  2018. Explaining  Humanitarian Intervention in Libya and Non-Intervention in Syria (nps.edu) .
Jamestown  Foundation.  “Operation  Dignity:  General  Haftar's  Latest  Battle  May  Decide  Libya's Future ”.  Terrorism  Monitor  Volume:  12  Issue:  11  (May  2014):  1-11. https://www.refworld.org/docid/538f12444.html (diakses pada tanggal 22 Oktober 2021). M. Honandar, Yessenia. “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional” ( Non-International Armed Conflict). Lex Privatum Vol. 5, No. 2, (March 2017): 93-100 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15278
Kelley, Morgan “Challenges to Compliance with International Humanitarian Law in the Context of Contemporary Warfare”, Independent Study Project (ISP) Collection, (Spring 2013): 1-38 , "Challenges to Compliance with International Humanitarian Law in the Co" by Morgan Kelley (sit.edu)
Zamir,  Noam  “Distinction  Matters:  Rethinking  the  Protection  of  Civilian  Objects  in  Non- International  Armed  Conflicts”, Israel  Law  Review,  Vol  48  (January  2015):  111-132. https://doi.org/10.1017/S0021223714000247
Meddeb, Hamza. “The Volatile Tunisia-Libya Border: Between Tunisia’s Security Policy and Libya’s Militia Factions”. Carnegie Middle East Center. September, 2020: The Volatile Tunisia-Libya Border: Between Tunisia’s Security Policy and Libya’s Militia Factions - Carnegie Middle East Center - Carnegie Endowment for International Peace (carnegie-mec.org) Megerisi, Tarek. “Libya’s Global Civil War”. European Council On Foreign Relations. June 26, 2019. Libya’s global civil war – European Council on Foreign Relations (ecfr.eu)
International Criminal Court, “ Libya: Situation in Libya”, March, 2011 Situation in Libya (icc-cpi.int) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Report on the Human Rights Situation in Libya - 16 November 2015”. November 16, 2015. Report on the Human Rights Situation in Libya - 16 November 2015 - Libya | ReliefWeb
Relief. “On the Road to Peace, Libya Makes Progress but Hits Pitfalls”. Reliefweb, July 15 2021, On the Road to Peace, Libya Makes Progress but Hits Pitfalls - Libya | ReliefWeb United Nations Support Mission In Libya. “CIVILIAN CASUALTIES REPORT 1 JANUARY- 31 MARCH
2020” UNSMIL.  April  30,  2020. Civilian  Casualties  Report  1  January-  31  March  2020  | UNSMIL (unmissions.org)
United Nation Support Mission In Libya, “The Libyan National Conference Process Final Report”, (November 2018): 1-72, The Libyan National Conference Process - Final Report | UNSMIL (unmissions.org)