## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 6 Nomor 1, Juli-Desember 2022 e-ISSN : 2597-5234

## THE INFLUENCE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM TO TAX AGGRESIVENESS IN PUBLIC OWN STATE THAT LISTED IN IDX FROM
2016-2020 PERIOD
PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DI BUMN YANG TERDAFTAR PADA BEI PERIODE
2016-2020
Shelvi 1 , Irvan Liunardi Senjaya 2 , Theresia Gunawan 3 , Dian Sadeli 4 Business Administration Department, Parahyangan Catholic University 1,3,4 School of Business & Management, Bandung Institute of Technology 2 shelvi@unpar.ac.id 1 , irvan-liunardi@sbm-itb.ac.id 2 , theresia@unpar.ac.id 3 diansadeli@unpar.ac.id 4

## ABSTRACT
The  aim  of  this  study  was  to  assess  and  analyze  the  level  of  tax  aggressiveness  that implemented Good Corporate Governance (GCG) mechanism by state-owned companies in Indonesia. Tax aggressiveness was measured by Effective Tax Rate (ETR) and GCG mechanism  was  measured  by  independent  commissioners,  audit  committee,  board  of directors, and institutional ownership. The population that being used was state-owned companies  that  listed  in  Indonesia  Stock  Exchange  (IDX)  that  had  shown  financial statement  from  2016-2020.  Data  process  using  regression  analysis  were  used  to  test interaction  between  dependent  and  independent  variables.  Result  showed  that  GCG mechanism had influenced simultaneously to tax aggressiveness. If they were partially tested, only audit committee and board of director proxies that were influenced to tax aggressiveness  because  they  had  been  considered  to  have  carried  out  its  function properly so that it was able to suppress actions that are not in accordance with GCG principles.
Keywords : Good Corporate Governance, Tax Aggressiveness, Effective Tax Rate

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tingkat agresivitas pajak yang menerapkan  mekanisme  Good  Corporate  Governance  (GCG)  oleh  perusahaan- perusahaan  BUMN  di  Indonesia.  Agresivitas  pajak  diukur  dengan  Effective  Tax  Rate (ETR)  dan  mekanisme  GCG  diukur  oleh  komisaris  independen,  komite  audit,  dewan direksi,  dan  kepemilikan  institusional.  Populasi  yang  digunakan  adalah  perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah menampilkan laporan keuangan periode 2016-2020. Pengolahan data menggunakan analisis regresi digunakan untuk  menguji  interaksi  antara  variabel  terikat  dan  variabel  bebas.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa mekanisme GCG berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak. Jika diuji secara parsial, hanya komite audit dan kuasa direksi saja yang terkena dampak  agresivitas  pajak  karena  dianggap  telah  menjalankan  fungsinya  dengan  baik sehingga mampu menekan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip GCG.
Kata kunci : Good Corporate Governance, Agresivitas Pajak, Tarif Pajak Efektif

## PENDAHULUAN
Pendapatan  utama  penerimaan negara  bersumber  dari  pajak.  Oleh karenanya, pemerintah kerap menggenjot  penerimaan  pajak  melalui berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan negara Salah satu kebijakan yang saat ini tengah  berlangsung  adalah  reformasi pajak yang rencananya ditargetkan akan selesai  tahun  2024  . Tax  ratio yang rendah  menjadi  satu  dari  lima  alasan utama  dilakukannya  reformasi  pajak sehingga diharapkan dari perubahan ini dapat memberikan kemudahan bagi para pembayar  pajak  untuk  melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan  sistem  pemungutan pajak  yang  berlaku  di  Indonesia, Self- Assessment  System ,  Wajib  Pajak  lah yang  berperan  aktif  dalam  hal menghitung, membayar, dan
melaporkan  besar  pajaknya,  sehingga semakin  tinggi  kesadaran  Wajib  Pajak untuk  menjalankan  kewajibannya  maka semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhan pajak.  Hingga  kini,  pemerintah  telah berinovasi untuk mempermudah pelaksanaan  kewajiban  pajak  dengan memadukan  sistem  administrasi  yang ada dengan teknologi seperti e-filling, e- billing,  e-bupot ,  dst.  Namun  semudah apapun  administrasi  perpajakan  yang diupayakan pemerintah, bagi
perusahaan,  pajak  tetap  merupakan beban yang harus diminimalisasi.
Laba perusahaan yang besar akan berdampak pada beban pajak yang besar dikarenakan  perhitungan  pajak  yang berlaku  adalah  22%  dari  penghasilan neto.  Hal  ini  tentu  menjadi  salah  satu pertimbangan  bagi  perusahaan  untuk melakukan tax planning dan memanfaatkan  celah  dalam  regulasi untuk  mengurangi  pembayaran  pajak tanpa menyalahi aturan. Terlebih,  dengan  penerapan sistem pemungutan pajak Self- Assessment  system,  memungkinkan wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Upaya memanfaatkan kelemahan dalam peraturan  sehingga  pajak  yang  dibayar semakin  kecil  dengan  tidak  melanggar hukum  adalah  konsep  dari  Agresivitas Pajak.
Meskipun  demikian,  agresivitas pajak  perusahaan  dapat  ditekan  jika perusahaan mengimplementasikan Good Corporate  Governance (GCG)  dengan baik.
Prinsip  utama  GCG  adalah mengedepankantransparansi, akuntabilitas, responsibility , independensi,  dan fairness yang  dapat menciptakan  sistem  dengan  praktek yang jujur serta proses bisnis yang kuat sehingga  menjaga  keberlangsungan perusahaan  dalam  jangka  panjang. Artinya,  jika  suatu  perusahaan  telah menerapkan  GCG  dengan  benar,  maka seyogyanya perilaku menyimpang ataupun  tindakan  non-etis  akan  sulit dilakukan perusahaan. Akan  tetapi,  berdasarkan  hasil penelitian indikasi pelaksanaan agresivitas pajak pada perusahaan yang memiliki  hubungan  politik  ditemukan lebih  agresif  dibandingkan  dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.
Terlebih,  hingga  saat  ini  masih saja terdapat kasus-kasus yang
sehubungan  dengan  penerapan  GCG  di lingkungan BUMN. Hal ini terlihat dari tingkat  kepatuhan  pajak  dikalangan perusahaan BUMN serta jajaran petinggi BUMN yang dinilai masih rendah karena tidak  mengoptimalkan  kebijakan tax amnesty di  tahun  2016,  serta  upaya penghindaran pajak dengan menyelundupkan  barang  mewah  milik petinggi  di  perusahaan  penerbangan BUMN.
Dari kasus tersebut dan keterkaitan antara penerapan GCG yang seharusnya  mampu  meminimalisasi tindak kecurangan maupun penghindaran  pajak  secara  agresif menjadi  hal  yang  dipertanyakan  oleh pengamat  dan  akademisi.  Sehingga, topik ini sering diangkat menjadi bahan kajian  dalam  penelitian-penelitan  yang hendak  membuktikan  peranan  GCG terhadap agresivitas pajak.
Dari  hasil  yang  didapatkan melalui berbagai penelitian sebelumnya, tidak  ada  hasil  yang  konsisten.  Hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  dan menunjukan  bahwa  GCG  berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, namun hasil  yang  berbeda  didapatkan  oleh dimana  GCG  dinilai  tidak  memiliki hubungan  dengan  agresivitas  pajak namun jika diuji secara parsial, terdapat hubungan  signifikan  antara  komisaris independent dengan tindakan agresivitas pajak.  Kemudian,  penelitian  yang dilakukan oleh  menguji pengaruh GCG menggunakan proksi kepemilikan institusional, dewan komisaris independent,  komite  audit,  dan  kualitas audit  terhadap  agresivitas  pajak  dan menunjukan  hasil  yang  berbeda  untuk setiap  proxy.  Hanya  proksi  komisaris independent  dan  komite  audit  yang ditemukan berpengaruh sementara proksi yang lainnya tidak. Oleh karena itu, melalui penelitian  ini  akan  diteliti  bagaimana peran GCG terhadap agresivitas pajak di BUMN  yang  terdaftar  pada  BEI  untuk periode 2016-2020. Selain dari fenomena  yang  sudah  tersirat  dalam pembahasan  sebelumnya,  pemilihan
BUMN  sebagai  objek  penelitian dilandaskan  pada  pemikiran  bahwa perusahaan negara harus menjadi contoh bagi  perusahaan  swasta.  Terlebih, selama ini pemerintah kerap mendorong perusahaan  swasta  untuk  menerapkan
tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dan benar.
Teori Agensi Perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas) memisahkan peran pemilik  perusahaan  ( principal )  dengan pengelola perusahaan ( agent ). Pemisahan ini memunculkan ketidakpercayaan  diantara  hubungan principal dengan agent dimana principal merasa  bahwa  pihak  manajemen  akan mengutamakan  kepentingannya  pribadi dibandingkan dengan kepentingan publik atau shareholder . Konflik ini dapat diminimalisasi apabila perusahaan menerapkan
corporate governance.
Good Corporate Governance (GCG) Definisi  dari Good  Corporate Governance sangat beragam. Penelitian ini mendefinisikan GCG sebagai prinsip yang  mendasari  suatu  proses  dalam mengelola  perusahaan  yang  sesuai dengan aturan dan etika berusaha.
Konsep Corporate  Governance berkaitan erat dengan aspek pengawasan dan  akuntabilitas  sehingga  penerapan GCG  menuntut stakeholder di  dalam perusahaan untuk berperan dan menjalankan  fungsi  sesuai  dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
GCG  mengutamakan  prinsip transparan,  akuntabilitas, responsibility, independent , dan fairness sehingga dari prinsip-prinsip tersebut diharapkan perusahaan yang telah mengimplementasikan GCG dapat berjalan  sebagaimana  mestinya  tanpa ada tindak kecurangan, fraud , informasi yang  ditutup-tutupi  demi  keuntungan beberapa pihak, dan korups.
Faktanya,  perusahaan  BUMN yang ada di Indonesia sudah menerapkan GCG  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri BUMN nomor PER-/01/MBU/2011.
Aturan  tersebut  mewajibkan perusahaan  BUMN  untuk  menerapkan GCG dalam praktik bisnisnya. Penerapan  GCG  dapat  meningkatkan performa perusahaan melalui terciptanya proses  pengambilan  keputusan  yang lebih  baik,  meningkatkan  efisiensi perusahaan  serta  minat  investor  untuk membeli saham BUMN.

## Kepemilikan institusional
Maksud dari kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh  pihak  diluar  perusahaan  seperti institusi  berbadan  hukum,  perusahaan asing,  dana  perwalian,  dan  sejenisnya yang  memiliki  andil  dalam  memonitor manajemen  mengelola  perusahaan. Pengukuran besar kepemilikan institusional  dilihat  dari  persentase jumlah  saham  yang  dimiliki  oleh  pihak institusi  dibandingkan  dengan  seluruh jumlah saham perusahaan. Kepemilikan saham  pada  perusahaan  BUMN  sedikit berbeda  dengan  kepemilikan  saham  di perusahaan swasta. Jumlah kepemilikan saham pada BUMN yang telah go public dimiliki  oleh  negara  hingga  51%  dan sisanya diperjualbelikan kepada masyarakat umum.

## Dewan Komisaris Independen
Dewan  komisaris  adalah  organ perusahaan  yang  memiliki  kewenangan dan  tanggung  jawab  untuk  melakukan pengawasan  atas  kebijakan  perusahaan dan  memberikan  wejangan  kepada
Direksi. Lebih lanjut, Komisaris Independen  adalah  bagian  dari  Dewan Komisaris  yang  tidak  mempunyai hubungan keuangan, kepemilikan saham,  kepengurusan  atau  hubungan keluarga  dengan  Direksi,  Dewan Komisaris  lain  atau  pemegang  saham pengendali  yang  dapat  mempengaruhi untuk  bertindak  independen.  Dewan komisaris  tidak  boleh  turut  serta  dalam
mengambil keputusan operasional. Masa jabatan  komisaris  independen  BUMN sedikit  berbeda  dengan  di  perusahaan pada  umumnya.  Dalam  anggaran  dasar BUMN,  komisaris  independent  telah ditetapkan  hanya  dapat  menjabat maksimal selama 10 tahun.

## Dewan Direksi
Dewan  direksi  adalah  organ perusahaan  yang  bertanggung  jawab dalam mengurus perusahaan untuk mencapai  tujuan  perusahaan,  serta mewakili  perusahaan  di  dalam  maupun di luar pengadilan. Dewan direksi dipilih sebagai  perwakilan  untuk  memenuhi kepentingan  para  pemegang  saham dalam  mengelola  perusahaan.  Tugas dewan direksi yakni mengelola perusahaan  dalam  hal  menentukan kebijakan  dan  merumuskan  strategi perusahaan  baik  untuk  jangka  pendek maupun jangka panjang.
Peran  dan  tanggung  jawab tersebut  harus  diemban  dan  dibekali sejak  pertama  kali  anggota  direksi diangkat  melalui  program  pengenalan mengenai  BUMN  yang  bersangkutan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011.

## Komite Audit
Komite  Audit  adalah  komite yang  sengaja  dibentuk  oleh  dewan komisaris independen untuk mengawasi sistem pengendalian internal dan auditor perusahaan  sehingga  kualitas  laporan dapat terjaga.
Komite  Audit  juga  berperan meninjau  kembali  dan  memberikan pendapat atas laporan yang disampaikan Direksi  kepada  Dewan  Komisaris sehingga  mereka  dapat  mengakses  data dan  informasi  yang  terkait  dengan tanggung  jawabnya.  Komite  audit memastikan perusahaan berjalan sebagaimana  mestinya  dan  dalam perusahaan  BUMN,  komite  audit
diketuai oleh anggota komisaris independen.    Dalam  pemilihan  anggota komite  audit  BUMN,  perlu  dipastikan bahwa  anggotanya  tidak  mempunyai hubungan  keluarga  sedarah  maupun garis  ke  samping  dengan  anggota komisaris/dewan pengawas/anggota direksi lainnya.
Agresivitas Pajak Agresivitas  pajak  merupakan suatu upaya perusahaan untuk
mengecilkan  laba  kena  pajak  dengan tidak  melanggar  ketentuan  dalam peraturan  perpajakan  karena  dilakukan dengan cara memanfaatkan celah hukum atau  kelemahan  (grey  area)  dalam peraturan  pajak.  Agresivitas  pajak menjadi  salah  satu  topik  yang  sering dicari  hubungannya  dengan  variabel lain, apa saja yang dapat meningkatkan dan  mengurangi  tindakan  penghindaran pajak ini. Seperti contoh, penelitian yang dilakukan  oleh  yang  melihat  hubungan antara  koneksi  politik,  corporate governance  dengan  perilaku  agresivitas pajak, yang mengukur tindakan penghindaran pajak dengan CSR, ROA, dan size perusahaan, serta yang melihat keterkaitan  tindakan  agresivitas  pajak dengan harga saham.
Jika dilihat dari besar kontribusi pajak BUMN terhadap APBN, memang sumbangsih  yang  diberikan  tidak  kecil. Menteri BUMN, Erick Tohir, menyatakan  bahwa  BUMN  telah memberikan kontribusi mencapai
Rp3.282  T  dari  pajak  BUMN  dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam waktu 10 tahun terakhir.
Dari besarnya kontribusi ini tentu perlu  dilihat  apakah  pembayaran pajaknya  sudah  sesuai  dengan  aturan yang  berlaku  atau  terdapat  tindakan agresivitas pajak diantaranya.
Cara untuk mengukur agresivitas pajak suatu perusahaan dapat dinilai dari besar Effective Tax Rate (ETR)
Pengukuran  menggunakan  ETR telah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya seperti studi empiris pada perusahaan manufaktur yang melihat pengaruh GCG terhadap  tindakan  penghindaran  pajak dan studi yang melihat pengaruh GCG, CSR, website perusahaan  terhadap perilaku agresivitas pajak. Effective tax rate  mampu  menilai  kemampuan perusahaan  mengelola  pajaknya  karena konsep dari ETR adalah membandingkan antara kewajiban pajak yang dibayar perusahaan dari penghasilan  kena  pajaknya  terhadap seluruh  laba  dalam  tahun  berjalan  dan dapat  merefleksikan  perbedaan  laba buku dan laba fiscal.
Dilihat  dari  peranan  GCG  yang akan menekan dan memaksa perusahaan untuk  berjalan  sesuai  dengan  kaidah- kaidah  yang  berlaku  serta  kewajiban untuk  menjalankan  prinsip  GCG,  maka seharusnya  tidak  terjadi  pelanggaran pajak maupun upaya menghindarkan diri dari  pajak  secara  agresif.  Hal  ini didukung dengan hasil penelitian tentang penerapan GCG yang terbukti memiliki korelasi  positif  terhadap  perilaku perusahaan terkait pelaksanaan kewajiban  dan  perencanaan  pajak  [17]. Oleh  karena  itu,  timbul  dugaan  bahwa mekanisme  GCG  berpengaruh  terhadap tingkat agresivitas perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini kemudian dirumuskan menjadi:
H 0 : Mekanisme GCG tidak berpengaruh terhadap  Agresivitas  Pajak  pada perusahaan BUMN H 1 :  Mekanisme  GCG  berpengaruh terhadap  Agresivitas  Pajak  pada perusahaan BUMN

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian  kuantitatif  deskriptif  yang menggunakan  pendekatan  analisis  data sekunder.  Data  sekunder  yang  dipakai
sebagai  acuan  data  pada  penelitian  ini adalah  laporan  keuangan  yang  telah diaudit dan dipublikasikan oleh perusahaan  BUMN  dari  tahun  2016-
2020.  Penelitian  ini  menggunakan  data populasi  karena  dari  19  perusahaan BUMN yang terdaftar pada BEI, seluruh data  dipakai  untuk  diolah.  Dari  19 perusahaan  dan  rentang  waktu  5  tahun, maka  data  yang  kami  pakai  untuk diproses lebih lanjut berjumlah 95 data. Dari berbagai laporan keuangan tersebut kemudian  data  ditelusuri  dan  dipilih sesuai  dengan  topik  penelitian  ini. Pengambilan  data  yang  diperlukan  dari masing-masing  proksi  diambil  dengan cara:
a. Komite  audit,  diukur  dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam perusahaan pada kurun waktu tertentu.
b. Dewan  komisaris  independent, diukur  dari  persentase  komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris  independent  dihitung dengan cara: !"#$%& ()#*+%,*+ *-./0/-./- !"#$%& +/$","& ()#*+%,*+ x 100% c. Rasio  kepemilikan  institusional, diukur  dari  persentase  kepemilikan saham oleh institusi, perhitungannya adalah: !"#$%& +%&%# 1%-2 .*#*$*(* *-+3*3"+* !"#$%& +%&%# 𝑦𝑎𝑛𝑔 8/,/.%, x
100%
d. Dewan  direksi,  diukur  dengan menghitung jumlah anggota direksi dalam suatu perusahaan.
e. Proksi dari agresivitas pajak adalah Effective  Tax  Rates (ETR)  yang merupakan  proksi  negatif.  Artinya, semakin tinggi nilai dari ETR maka semakin rendah agresivitas
pajaknya  dan  jika  nilai  ETRnya semakin  rendah,  maka  agresivitas pajaknya semakin tinggi. Perusahaan yang tidak menghasilkan  keuntungan  di  tahun yang bersangkutan, nilai ETR akan minus,  sementara  perusahaan  yang mendapatkan  keuntungan  akan menghasilkan  nilai  ETR  dalam skala  0-1.  Nilai  ETR  dapat  dicari dengan rumus:

## 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
Setelah  semua  data  terkumpul dan  dikelompokan  berdasarkan  jenis datanya,  maka  langkah  selanjutnya adalah  mengolah  data  tersebut  sesuai dengan rumus perhitungannya sehingga dapat digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.  Adapun  analisis  data  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  melakukan  uji  Validitas, Reliabilitas,
Normalitas, Multikolonieritas,  Heteroskedastisitas, Uji  Asumsi  klasik,  dan  mencari  nilai
Koefisien determinasi. Hasil dari seluruh uji  tersebut  akan  menunjukan  hasil hipotesis  yang  akan  dijabarkan  secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari 95 data yang diperoleh dan diolah,  hanya  71  data  yang  dapat diproses  lebih  lanjut  karena  24  data lainnya  bersifat  anomali  sehingga  tidak dapat  diolah  bersamaaan  dengan  data lainnya.  Hasil  pengujian  71  data tersebut,  menunjukan  hasil  sebagai berikut

## Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

## Kolmogorov-Smirnov
Menurut suatu data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai sig > 0,05.
Tabel  1  menunjukan  nilai  sig  sebesar 0,200,  memenuhi  syarat  >  0,05.  Oleh karena  itu,  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dinyatakan  berdistribusi normal. Dari hasil pengujian multikolinieritas  juga  terlihat  bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas.
Pada  tabel  2  tersaji  nilai  VIF  masing- masing sebesar 1,473, 1,335, 2,141, dan 2,570 serta nilai tolerance sebesar 0,679, 0,749, 0467, dan 0,389 memenuhi syarat nilai VIF <10 dan nilai tolerance >0,01. Pengujian  ini  membuktikan  bahwa  di dalam  sebuah  model  regresi  terdapat interkorelasi  atau  kolinearitas  antar variabel bebas.
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas
Lebih lanjut, hasil dari pengolahan  data  dalam  SPSS  26 menunjukan bahwa tidak ada pola yang terbentuk  dari  scatterplot  seperti  yang tersaji pada Gambar 1.

## Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas
Titik-titik  yang  berada  pada  grafik tersebar  secara  acak  dan  tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.
Uji  terakhir  sebelum  melakukan uji  regresi  yaitu  uji  autokorelasi.  Uji autokorelasi ini perlu dilakukan mengingat  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan data time series dalam  kurun  waktu  5  tahun  dari  2016 hingga 2020. Melalui uji ini akan dilihat apakah ada korelasi variabel dari waktu ke  waktu.  Hasil  pengujian  autokorelasi dapat  dilihat  pada  tabel  4  yang menunjukan nilai durbin-watson sebesar 2,187.
Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi
Syarat suatu model dinilai tidak terdapat autokorelasi adalah jika dL < DW > dU dan dL < (4 - DW) >dU. Besar nilai dL dan dU pada tabel durbin-watson untuk k=5  dan  n=71  adalah  masing-masing 1,4685 dan 1,7685. Oleh karena itu, jika dihitung, maka hasil penilaiannya adalah sebagai  berikut:  1,4685  <  2,187  > 1,7685,  sesuai  dengan  syarat  yang diminta untuk menentukan bahwa tidak terdapat  autokorelasi  positif.  Lalu, perhitungan  untuk  membuktikan  tidak ada autokorelasi negative adalah dengan mencari nilai 4 – 2,187 = 1,813, dan jika
dilihat nilainya, 1,4685 < 1,813 > 1,7685 juga  telah  memenuhi  syarat  sehingga disimpulkan tidak ada autokorelasi pada model penelitian ini.
Setelah  data  sudah  dipastikan dapat  dianalisis  lebih  lanjut,  dilakukan uji  regresi  untuk  melihat  korelasi  antar variabel. Hasil pengujian secara simultan  dimana  seluruh  proksi  GCG yaitu kepemilikan institusi, komite audit, dewan direksi, dan kepemilikan manajerial  menunjukan  bahwa  terdapat pengaruh  terhadap  Agresivitas  Pajak. Hasil ini diperoleh berdasarkan nilai sig. yang muncul pada tabel 4 sebesar 0,001, memenuhi  syarat  yang  cukup  untuk menolak  H 0 pada  penelitian  ini.  Syarat H 0 dapat  ditolak  adalah  jika  besar  nilai sig < 0,05 [8].
Tabel 4. Hasil Uji F
Lebih  lanjut,  pada  tabel  5  dapat terlihat bahwa besar nilai R square (R 2 ) adalah sebesar 0,238. Hal ini menandakan bahwa variabel mekanisme
GCG  dapat  menjelaskan  variabel agresivitas  pajak  sebesar  23,8%  dan sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel  lain diluar penelitian ini.
Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Hasil  yang  menarik  ditemukan dari pengujian secara parsial. Pada tabel 6, tersaji hasil yang menunjukan bahwa
hanya 2 dari 4 proksi yang berpengaruh terhadap  agresivitas  pajak  yaitu  komite audit  dan  dewan  direksi.  Kedua  proksi tersebut  memiliki  nilai  sig.  masing- masing  0,000  dan  0,048  dimana keduanya bernilai <0,05 sehingga dapat disimpulkan memiliki pengaruh terhadap  variabel  dependen.  Berbeda dengan  hasil  pengujian  pada  proksi kepemilikan institusional dan komisaris independen yang dinilai tidak berpengaruh  karena  nilai  sig.  nya masing-masing sebesar 0,228 dan 0,146,
melebihi batasan nilai sig sebesar 0,05.
Tabel 6. Hasil Pengujian Secara Simultan
Bentuk  persamaan  yang  timbul dari uji ini adalah:
Y = -1,377 + 2,354 X 1 – 1,365 X 2 Keterangan: Y : ETR X 1 : Komite Audit X 2 : Dewan Direksi
Pada persamaan regresi ini dapat terlihat  jika  proksi  komite  audit meningkat  maka  diprediksikan  dapat meningkatkan nilai ETR. Sementara jika nilai  proksi  dewan  direksi  meningkat, maka akan menurunkan nilai ETR.

## Analisis dan Pembahasan
Topik  mengenai  GCG  dan agresivitas  pajak  menjadi  salah  satu bahan kajian yang banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian  ini  menjadi  menarik  karena melihat adanya hasil yang beragam dan variasi  proksi  yang  berbeda  untuk mengukur  penerapan  GCG.  Seperti contoh,  penelitian  yang  dilakukan  oleh [20] meneliti GCG menggunakan proksi
komisaris  independent,  komite  audit, kepemilikan  institusi  dan  kualitas  audit untuk  melihat  hubungannya  terhadap agresivitas pajak di perusahaan manufaktur. Juga  melakukan  penelitan  yang sama  pada  perusahaan  manufaktur  dan menggunakan proksi kepemilikan institusional, kualitas audit, komite audit serta komisaris independen. Scope yang beragam juga menjadi salah satu faktor pembeda antar peneliti mulai dari objek di  industri  keuangan,  ritel,  manufaktur, pertambangan,  makanan  dan  minuman, dan  lain-lain.  Penelitian  ini  mengukur GCG menggunakan proksi kepemilikan institusional,  komisaris  independen, komite  audit,  dan  dewan  direksi  dan dilihat pengaruhnya terhadap agresivitas pajak untuk seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI 2016-2020.
Dari  hasil  penelitian,  diketahui bahwa  mekanisme  GCG  terbukti berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak secara  simultan.  Hal  ini  menandakan bahwa semakin baik penerapan GCG di perusahaan  BUMN,  semakin  rendah tingkat  agresivitas  pajaknya.  Sesuai dengan konsep penerapan GCG melalui UU  BUMN  yang  dirancang  untuk mengelola  dan  mengawasi  kinerja perusahaan  BUMN,  tindakan-tindakan perusahaan yang menyimpang dari asas tata kelola yang baik dapat diminimalisasi. Ketika perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG, pihak pengelola  perusahaan  BUMN  tentu harus
mempertanggungjawabkan keputusannya  secara  transparan  dan setiap  gerak-geriknya  diawasi  dan dievaluasi  oleh  komite  audit  sehingga potensi  tindakan  yang  dapat  merugikan perusahaan baik secara finansial maupun tindakan  yang  menyalahi  aturan  seperti penghindaran pajak dapat ditekan.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian terdahulu  yang  membahas  tentang pengaruh  GCG  terhadap  agresivitas
pajak  di  perusahaan  retail  dan  terdaftar di BEI periode 2014-2017 [27]. [25] juga menemukan hasil serupa dalam penelitiannya yang menggunakan teknik pengambilan  data purposive  sampling method dari 390 perusahaan manufaktur yang terdaftar di IDX.
Kemudian,  jika  diuji  secara parsial,  hanya  komite  audit  dan  dewan direksi  yang  berpengaruh  terhadap agresivitas pajak sementara kepemilikian  institusi  dan  komisaris independen  tidak  berpengaruh.  Komite audit  terbukti  berpengaruh  terhadap agresivitas  pajak  dilihat  dari  hasil pengujian regresi yang menunjukan nilai ETR  yang  semakin  besar.  ETR merupakan proksi negative dari agresivitas  pajak,  sehingga  semakin besar  nilai  ETR  mengindikasikan tindakan agresivitas pajak yang semakin kecil. Dari hasil ini, dapat diketahui jika semakin  besar  ukuran  komite  audit terbukti  mampu  menekan  tindakan agresivitas pajak perusahaan. Hasil yang sejalan dengan penelitian yang
dilakukan  pada  perusahaan  manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2017 [20].  Dalam  penelitiannya,  semakin banyak  jumlah  komite  audit,  maka tingkat pengawasan yang diberikan akan semakin  besar  sehingga  memperkecil celah  bagi  pihak  manajemen  di perusahaan  untuk  melakukan  tindakan yang melanggar Undang-Undang termasuk  di  bidang  perpajakan.  Peran dari  komite  audit  yang  bertugas memastikan  perusahaan  berjalan  sesuai dengan peraturan yang berlaku memaksa mereka untuk bertindak secara independen  dan  tegas  sehingga  pihak manajemen  perusahaan  akan  merasa diawasi dan mengikuti aturan. Sedikit  berbeda  dengan  hasil pengujian dari proksi dewan direksi yang terbukti berpengaruh namun pengaruhnya  secara  negatif.  Hasil negatif mengindikasikan bahwa semakin
besar ukuran dewan direksi, maka nilai ETR  akan  semakin  kecil.  Nilai  ETR yang  semakin  kecil  menunjukan tindakan agresivitas pajak yang semakin besar. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  yang  meninjau pengaruh  GCG  terhadap  agresivitas pajak  pada  perusahaan  properti  dan mengkaitkannya  dengan  profitabilitas perusahaan.
Pentingnya  peran  dewan  direksi dalam  menjalankan  perusahaan  BUMN sangat tercermin dari sikap yang diambil oleh  Menteri  BUMN,  Erick  Tohir. Keputusan  menetapkan  10%  direksi BUMN  diisi  oleh  generasi  milenial hingga sering dilakukannya perombakan jajaran  direksi  menjadi  upaya-upaya yang  dilakukan  untuk  meningkatkan performa  BUMN.  Keputusan  tersebut juga  mendukung  profesionalisme  dan idealisme  sehingga  pihak  manajemen perusahaan  akan  bekerja  sebagaimana mestinya.
Proksi  komisaris  independent tidak  memiliki  pengaruh  terhadap agresivitas pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan  penelitian  sebelumnya  yang diteliti oleh dimana dalam penelitiannya ditemukan bahwa komisaris independent terbukti  berpengaruh  secara  signifikan. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dikemukakan oleh yang menyatakan  bahwa  tidak  adanya pengaruh  dari  komisaris  independent disebabkan  oleh  tuntutan  kepada  pihak manajemen  yang  dirasa  memberatkan. Senada  dengan  penelitian  oleh  yang meninjau pengaruh komisaris independent  terhadap  agresivitas  pajak di  perusahaan  manufaktur  dengan  hasil tidak adanya pengaruh signifikan. Lebih lanjut,  menyatakan  bahwa  hasil  ini menunjukan kurangnya tindakan proaktif  yang  mendorong  manajemen untuk  tidak  melakukan  tindakan  yang berpotensi  menyalahi  aturan  dan menimbulkan  terjadinya  penghindaran
pajak. Komisaris independen yang tidak memberikan  pengaruh  signifikan  juga menunjukan  bahwa  kurang  atau  tidak terjadi fungsi pengawasan yang semestinya. Anggapan eksistensi komisaris  independent  hanya  untuk memenuhi  regulasi  dan  pelengkap struktur  organisasi  menjadi  salah  satu indikasi disfungsinya komisaris independent. Kegagalan  peranan  komisaris independen  juga  terlihat  dari  hasil penelitian  yang  mengkaji  penurunan tingkat  agresivitas  pajak  yang  ternyata tidak dipengaruhi oleh dewan komisaris independent.
Jika  dilihat  dari  penunjukan komisaris  independent  bagi  perusahaan BUMN yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, pengangkatan komisaris  independent  juga  tidak  lepas dari  isu  politik.  Komisaris  independent yang dipilih berada di lingkungan partai tertentu sehingga menuai pro dan kontra dari masyarakat dan pejabat pemerintah yang  mempertanyakan  kemampuannya menjalankan  peran  sebagai  komisaris independen.  Ditambah  lagi,  salah  satu komisari  independent  di  perusahaan BUMN  ada  yang  mengundurkan  diri karena  merasa  dirinya  tidak  didengar arahannya  sehingga  merasa  tidak  dapat berfungsi sebagaimana mestinya,
Hal  ini  juga  telah  diakui  oleh kementerian  BUMN  sendiri  yang menyatakan peran komisaris selama ini kurang berfungsi. Pengujian pada proksi kepemilikan  institusional  menunjukan bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  yang signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.  Hasil  ini  merupakan  hal  yang wajar  mengingat  besar  kepemilikan institusional untuk di perusahaan BUMN tidak mampu mendominasi pengambilan keputusan  apapun.  Masyarakat  hanya mendapat bagian saham maksimal 49% dan  sisanya  masih  dimiliki  oleh
pemerintah.  Oleh  karena  itu,  semua keputusan  dan  kepemilikan  masih didominasi  oleh  pemerintah.    Sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh dimana  tingginya  nilai  kepemilikan institusional  tidak  mempengaruhi  hasil agresivitas  pajak.  Pada  praktiknya, perencanaan  pajak  dapat  terjadi  salah satunya  karena  ada  tujuan  untuk  lebih menyejahterakan stakeholder dan memberi keuntungan bagi shareholder
Selama tindakan yang dilakukan tidak menyalahi aturan dan masih dalam koridor wajar, stakeholder terutama dari sisi  kepemilikan  intitusional  tidak  akan mencampuri  tindakan  manajemen  [20]. Pemilik saham hanya akan menghindari agresivitas  pajak  selama  tindakan tersebut  tidak  menguntungkan  bagi mereka.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 1. Mekanisme GCG terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Implementasi  GCG  yang  baik  yang tercermin  dari  semua  fungsi  GCG berjalan  sesuai  perannya  dapat mengontrol  perusahaan  untuk  tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari regulasi. 2. Secara  parsial,  proksi  komite  audit dan dewan direksi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap  agresivitas  pajak.  Komite audit dan dewan direksi dinilai telah menjalankan  perannya  dengan  baik sehingga  mampu  mengawasi  dan menekan  tindakan-tindakan  yang menyimpang  dari  regulasi  seperti halnya melakukan agresivitas pajak.
3. Proksi  komisaris  independent  dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh  terhadap  agresivitas pajak  secara  parsial.  Kemungkinan
komisaris  independent  yang  tidak berfungsi  sebagaimana  mestinya menjadi  alasan  utama  yang  telah dikonfirmasi sendiri oleh Kementerian  BUMN.  Kepemilikan institusional  yang  tidak  berpengaruh terhadap  tindakan  agresivitas  pajak dinilai  wajar  dikarenakan  minimnya dominasi  kepemilikan  saham  bagi pihak swasta.

## Saran
Dari  penjabaran  hasil  penelitian di  atas,  maka  sebaiknya  Kementerian BUMN melakukan:
1. Evaluasi  kembali  kinerja  komisaris independen  dan  membuat  sistem pemilihan  komisaris  independen yang  terbebas  dari  kepentingan politik.  Gunakan  indikator  berbasis kinerja  dan  pengalaman  sebagai salah  satu  syarat  untuk  menjadi komisaris independen.
2. Perbesar  kepemilikan  saham  pihak swasta  agar  kinerja  BUMN  dapat diawasi oleh banyak pihak.
3. Penetapan  minimal  jumlah  anggota komite  audit    agar  kualitas pengawasan dari komite audit dapat terjaga

## DAFTAR PUSATAKA
Armstrong,  C.  S.,  Blouin,  J.  L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015).  Corporate  governance incentives,  and  tax  avoidance. Journal  of  Accounting  and
Economics , 60(1), 1–17 Astuti,  T.  P.,  &  Aryani,  Y.  A.  (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia  Yang  Terdaftar  Di  Bei Tahun  2001-2014. Universitas Tarumanagara Journal of Accounting , 20 (3). Bramasta, D. B. (2019). Soal Penyelundupan Harley dan Brompton  di  Garuda,  Mengapa
Orang  Malas  Bayar  Pajak? Kompas.Com.
https://www.kompas.com/tren/rea d/2019/12/05/210224665/soal- penyelundupan-harley-dan- brompton-di-garuda-mengapa- orang-malas-bayar Cahyasari,  W.  F.  (2020). Empat  Belas Juli  ,  Awal  Sejarah  Reformasi Perpajakan .  Direktorat  Jenderal
Pajak. https://www.pajak.go.id/artikel/e mpat-belas-juli-awal-sejarah- reformasi-perpajakan Effendi,  M.  A.  (2020). The  Power  of Good  Corporate  Governance: Teori  dan  Implementasi  Edisi  2 (D.  A.  Halim  (ed.);  2nd  ed.). Salemba Empat. Fauzia, M. (2020). Kementerian BUMN Bakal  Perkuat  Peran  Komisaris . Kompas.Com.
https://money.kompas.com/read/2 020/12/02/175501826/kementeria n-bumn-bakal-perkuat-peran- komisaris
Feng,  H.,  Habib,  A.,  &  Tian,  G.  liang. (2019).  Aggressive  tax  planning and  stock  price  synchronicity: evidence from China. International Journal of Managerial  Finance , 15 (5),  829–
857.
https://doi.org/10.1108/IJMF-07- 2018-0194
Ghozali,  I.  (2018).  Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program IBM  SPSS  25,  Edisi  Kesembilan (9th ed.). Undip.
Gumelar,  G.  (2019).  Perlu  Kembalikan Peran  Komisaris  BUMN  ke  Jalan yang  Benar.  CNN  Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ek onomi/20190724095042-92-
415010/perlu-kembalikan-peran- komisaris-bumn-ke-jalan-yang-
benar
Helmi. (2019). Menyoal Dan Mempertegas Kepemilikan Saham BUMN  Sesuai  Pasal  33  UUD 1945. Bisnisnews.Id. https://bisnisnews.id/detail/berita/ menyoal-dan-mempertegas- kepemilikan-saham-bumn-sesuai- pasal-33-uud-1945 Kementerian BUMN. (2011). Peraturan Perundang-Undangan PER- 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara. Kementerian  Keuangan.  (2020).  Dirjen Pajak Jelaskan Reformasi Perpajakan. Kementerian Keuangan. https://www.kemenkeu.go.id/publ ikasi/berita/dirjen-pajak-jelaskan- reformasi-perpajakan/
Mahadianto,  M.  Y.,  &  Astuti,  A.  D.
(2017).  Previllage  Tax  Payer, Sosialisasi Pajak dan Kepercayaan Pada  Otoritas  Pajak  Terhadap Kepatuhan. Jurnal Kajian Akuntansi, 1(1), 77–86. http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jk a/article/view/525 Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016).
Pengaruh  corporate  governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi  empiris  pada  perusahaan tambang dan CPO. Jurnal Akuntansi  &  Auditing  Indonesia, 20(2), 147–159. https://doi.org/10.20885/jaai.vol2 0.iss2.art7 Noviarty,  H.,  Puspitasari,  A.,  &
Heniwati,  E.  (2021).  Do  Internal Auditor  and  Audit  Committee
Have Impact on Audit Report Lag for  Mining  Industry?  Jurnal Akuntansi  Dan  Keuangan,  23(1), 15–23. https://doi.org/10.9744/jak.23.1.1 5-23
Putra, D. A. (2021). Sumbangan BUMN Kepada  Negara  Capai  Rp3.282
Triliun dalam 10 Tahun Terakhir.
Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/uang/s umbangan-bumn-kepada-negara- capai-rp3282-triliun-dalam-10- tahun-terakhir.html
Salhi,  B.,  Riguen,  R.,  Kachouri,  M.,  & Jarboui, A. (2020). The mediating role of corporate social responsibility  on  the  relationship between  governance  and  tax avoidance:  UK  common  law versus  French  civil  law.  Social Responsibility  Journal,  16(8), 1149–1168. https://doi.org/10.1108/SRJ-04- 2019-0125
Sandy,  S.,  &  Lukviarman,  N.  (2015). Pengaruh  Corporate  Governance terhadap  Tax  Avoidance:  Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur.  Jurnal  Akuntansi  & Auditing Indonesia, 19(2), 85–98. https://doi.org/10.20885/jaai.vol1
9.iss2.art1
Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N.  (2015).  Pengaruh  Corporate Governance  ,  Profitabilitas  Dan
Karakter  Eksekutif  Terhadap  Tax
Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 19(1), 1– 12. Setyawan, S., Wahyuni, E. D., & Juanda, A.  (2019).  Kebijakan  Keuangan
Dan  Good  Corporate  Governance Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Reviu  Akuntansi  Dan  Keuangan, 9(3), 327–342. https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3. 9845
Sugeng,  S.,  Prasetyo,  E.,  &  Zaman,  B.
(2020).  Does  capital  intensity, inventory intensity, firm size, firm risk,  and  political  connections affect tax aggressiveness? JEMA:
Jurnal  Ilmiah  Bidang  Akuntansi Dan  Manajemen,  17(1),  78–87. http://www.riset.unisma.ac.id/inde x.php/jema/article/view/3609 Sugiyono, P. D. (2019). Statistika Untuk
Penelitian  (P.  D.  Sugiyono  (ed.);
30th ed.). Penerbit Alfabeta. Tiaras,  I.,  &  Wijaya,  H.  (2015). Pengaruh  Likuidias,  Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan  Terhadap  Agresivitas Pajak.  Jurnal  Akuntansi,  19(3), 380–197. https://doi.org/10.24912/ja.v19i3. 87
Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki,
M.  M.,  &  Sanusi,  Z.  M.  (2017). Political  connections,  corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. Asian Review  of  Accounting,  25(3), 424–451. https://doi.org/10.1108/ARA-05- 2016-0053 Widyastuti, R. D., Setiawan, A., Aisyah, Febriati, Wulandari, R., & Jatiningrum,  C.  (2020).  The Impact  of  Good  Corporate Governance,  Company’  Website and Corporate Social Responsibility on Tax Aggressiveness: Evidence Indonesia  Companies. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt /
Egyptology , 17 (6), 5840–5852.
Yasa,  I.  N.  P.,  &  Martadinata,  I.  P.  H. (2018).  Taxpayer  Compliance from  the  Perspective  of  Slippery Slope  Theory:  An  Experimental
Study. Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 20 (2), 53–61. https://doi.org/10.9744/jak.20.2.5 3-61 Yusuf, M., Utami, W., & Mulyani, S. D. (2019). Effect of Good Corporate Governance on Tax Aggressiveness. International
Journal  of  Business,  Economics and Law , 20 (5), 242–253.