Study of Safety Facilities for Potential Disaster Risks Reduction in The Public Elementary School Buildings in Girimulyo District, Kulon Progo Regency, Yogyakarta

## Gregorius Agung Setyonugroho, Sinta Dewi
Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta agung.setyonugroho@uajy.ac.id
Article History
accepted 02/10/2022 approved 21/10/2022 published 25/11/2022

## Abstract
Public  elementary  school  buildings  in  Girimulyo  District,  Kulon  Progo  Regency,  Yogyakarta Special  Province  were  mainly  old  buildings  built  over  ten  years.  Those  buildings  have undergone  several  changes,  maintenance,  and  services  according  to  the  situation  and condition. Regarding the potential for disaster risks in Yogyakarta Special Province, the author identified  and  studied  the  availability  of  safety  facilities  for  the  public  elementary  schools  in Girimulyo  Districts  in  collaboration  with  the  NGO  Mitra  Anak  Sejati,  Child  Fund  Indonesia  and Faculty of Engineering Universitas Atma Jaya Yogyakarta. This study was conducted to identify the  potential  disaster  risks and  the  implementation  of  disaster  management safety  facilities  for the public elementary school buildings in Girimulyo District. The result of this study is expected to contribute to the local government and policymakers related to the education  infrastructures to realize disaster-safe educational facilities/school  buildings. The method used  in this study is by  conducting  surveys  and  observations  in  the  field  and  also  conducting  interviews  with  the schools’  staff.  The  results  will  be  described  and  qualitatively  analyzed  to  identify  the  critical factors  in  implementing  safety  facilities  related  to  disaster  risk  management  in  general elementary school buildings.
Keywords: Disaster Risk, Safety Facilities, Disaster-Safe School

## Abstrak
Bangunan  sekolah  dasar  negeri  yang  terbangun  di  Kecamatan  Girimulyo,  Kabupaten  Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar merupakan bangunan lama yang dibangun di  atas  kurun  waktu  sepuluh  tahun.  Bangunan-bangunan  SD  negeri  tersebut  telah  mengalami beberapa  kali  perubahan  dan  perbaikan  yang  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisinya. Dengan  adanya  potensi  resiko  bencana  yang  ada  di  kawasan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, identifikasi  dan  kajian  terhadap  ketersediaan  fasilitas  penunjang  keamanan  bangunan- bangunan SD negeri di Kecamatan Girimulyo dilakukan oleh penulis melalui kerja sama antara LSM  Mitra  Anak  Sejati,  Child  Fund  Indonesia  dan  Fakultas  Teknik  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.  Kajian  ini  dilakukan  dengan  bertujuan  untuk  dapat mengidentifikasi  potensi  resiko bencana  dan  implementasi  fasilitas  penanggulangan  bencana  pada  bangunan-bangunan  SD negeri  di  Kecamatan  Girimulyo.  Hasil  dari  kajian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi kepada pemerintah daerah dan pembuat kebijakan terkait infrastruktur pendidikan untuk dapat mewujudkan  fasilitas  bangunan  pendidikan/sekolah  yang  siap  dan  aman  terhadap  bencana. Metode  yang dilakukan adalah dengan melakukan survey dan observasi di lapangan dan juga melakukan  interview  dengan  pihak  sekolah.  Hasil  yang  didapatkan  dianalisis  secara  kualitatif deskriptif  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  kunci  yang  penting  dalam  implementasi  fasilitas keselamatan  yang  terkait  dengan  penanggulangan  potensi  resiko  bencana  pada  bangunan sekolah dasar secara umum.
Kata kunci: Resiko Bencana, Fasilitas Keselamatan, Sekolah Aman Bencana
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes
p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292
SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 314– 324

## PENDAHULUAN
Peristiwa  bencana  alam  tsunami  di  Aceh  pada  tahun  2004,  Nias  2005  dan gempa bumi yang berlangsung di Yogyakarta pada tahun 2006 telah merengut ribuan hingga  ratusan  ribu  jumlah  korban  jiwa  dan  kerugian  material  yang  sangat  besar. Melalui  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  sebagai  Undang-Undang  yang menjadi  pegangan  pokok  dalam  setiap  penanggulangan  bencana  di  Indonesia, Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana (BNPB)  bertugas  mengatur  segala  hal  yang  terkait  dengan  kebencanaan  melalui segala upaya yang tepat guna dan berdaya guna.
Sekolah/madrasah  aman  bencana  merupakan  salah  satu  upaya  yang  telah diinisiasi  oleh  BNPB  melalui  Peraturan  Kepala  BNPB  No.  4/2012  dan  juga  oleh Kementrian Pendidikan Nasional melalui Surat Edaran Mendiknas No.
70a/SE/MPN/2010  tentang  pengarusutamaan  Pengurangan  Resiko  Bencana  (PRB) yang kemudian diperbarui dengan Kepmendikbud No. 110/P/2017 tentang Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana.
Menurut  Pramajati  et  al.,  (2020)  di  dalam  dunia  pendidikan,  komunitas  sekolah merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh dalam hal kesiapsiagaan terhadap  bencana  alam.  Komunitas  sekolah  dapat  menjadi  sebuah  agen  perubahan yang  sangat  potensial  dalam  menyebarkan  wawasan  pengetahuan  terkait  kondisi fenomena  alam  di  lingkungan  sekitar  sehingga  dapat  memberikan  motivasi  kepada masyarakat  untuk  lebih  meningkatkan  kewaspadaan  dan  kesiapsiagaan  terhadap pengurangan resiko bencana. Pengurangan resiko bencana menjadi hal yang penting dan utama mengingat kondisi daerah di Indonesia sebagian besar merupakan daerah yang rawan bencana.
Dalam  implementasi  kebiijakan  terkait  pengurangan  resiko  bencana  di  daerah, instansi  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  adalah  pemerintah  daerah  setempat beserta  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  sedangkan  untuk  sektor pendidikan, instansi yang berwenang adalah Dinas Pendidikan daerah setempat.
Terkait  pengurangan  resiko  bencana  di  sekolah,  Roeswanto  (2022)  melalui studinya  di  SMPN  1  Cangkringan,  Sleman  yang  memiliki  faktor  resiko  bencana dominan  berupa  letusan  Gunung  Merapi,  menunjukkan  hasil  bahwa  tingkat kesiapsiagaan siswa dan guru SMPN 1 Cangkringan masih tergolong di level sedang dan  belum  siap  secara  keseluruhan.  Hal  ini  juga  diperkuat  oleh  Tyas  et  al.,  (2020) dalam hasil evaluasinya terkait manajemen program sekolah siaga bencana di SMPN 2  Cangkringan,  Kabupaten  Sleman  yang  menyatakan  bahwa  kurangnya  rasa kepedulian  banyak  pihak  terhadap  pentingnya  kesiapsiagaan  menghadapi  bencana merupakan  hambatan  terbesar.  Kondisi  aman  dan  kondusif  dapat  menjadi  bumerang karena bencana tidak dapat diprediksi kapan akan datang.
Selain  bencana  alam,  bencana  terjadinya  kebakaran  juga  merupakan  hal  yang juga  harus  diwaspadai  karena  bencana  kebakaran  merupakan  bencana  yang  sering muncul terlebih pada bangunan-bangunan seperti rumah tinggal, pusat pertokoan dan perbelanjaan,  pasar  dan  sekolah.  Lestari  et  al.,  (2011)  melalui  kajiannya  terhadap  5 bangunan  sekolah  dasar  negeri  di  Jakarta  menemukan  bahwa  kondisi  keselamatan kebakaran  pada  bangunan-bangunan  SDN  di  beberapa  wilayah  di  Jakarta  tergolong dalam  kategori  yang  buruk  karena  komponen-komponen  wajib  dalam  upaya keselamatan  terhadap  bahaya  kebakaran  belum  dapat  terpenuhi  oleh  pihak  sekolah. Hal  ini  menjadi  suatu  perhatian  yang  cukup  serius  mengingat  angka  bencana kebakaran di Kawasan DKI Jakarta juga tergolong tinggi.
Pada  kesempatan  ini  penulis  telah  melakukan  studi  di  sekolah-sekolah  dasar negeri  di  daerah  Kecamatan  Girimulyo,  Kabupaten  Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa Yogyakarta  yang  bangunannya  termasuk  ke  dalam  golongan  bangunan-bangunan lama  karena  sudah  terbangun  dalam  kurun  waktu  lebih  dari  10  hingga  20  tahun.
Seminar Nasional “Geoliterasi dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 dan Seminar Nasional Manajemen Bencana PSB (SMBPSB 2022) SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 314– 324
Karena bangunan-bangunan sekolah dasar negeri ini termasuk bangunan yang sudah berusia  lama  dan  berlokasi  di  Kecamatan  Girimulyo  yang  kondisi  kontur  tanahnya berupa  perbukitan  dengan  keadan  kontur  tanah  yang  tergolong  rawan  terhadap potensi  bencana  tanah  longsor.  Studi  ini  sangat  penting  dilakukan  melalui  suatu kegiatan  assessment  terhadap  kondisi  kelayakan  bangunan  dan  kaitannya  dengan potensi terhadap resiko bencana.

## Gambar 1. Peta lokasi letak Kecamatan Girimulyo Pada peta potensi bencana tanah longsor di Kabupaten Kulon Progo, DIY

## Sumber: BPBD Kabupaten Kulon Progo (2013)
Kecamatan  Girimulyo  di  Kabupaten  Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta merupakan daerah perbukitan dengan perbedaan kontur tanah yang cukup tinggi serta rawan  terhadap  bahaya  tanah  longsor  yang  diakibatkan  oleh  meningkatnya  kejadian bencana  cuaca  ekstrim  (hidrometrologi).  Menurut  data  dari  laporan  angka  kejadian bencana  dari  BPBD  Kabupaten  Kulon  Progo,  jumlah  angka  kejadian  bencana  tanah longsor pada tahun 2020 adalah 208 kejadian dan pada tahun 2021 menurun menjadi 155.  Sedangkan  untuk  angka  kejadian  bencana  cuaca  ekstrim/hidrometrologi  pada tahun  2020  adalah  285  dan  pada  tahun  2021  menurun  menjadi  240.  Meskipun terdapat  penurunan  jumlah  angka  kejadian,  kewaspadan  dan  kesiapsiagaan  dalam menghadapi  resiko  bencana  tetap  wajib  ditingkatkan.  Apabila  melihat  kondisi  alam  di Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan, beberapa bagian dari daerah ini berada pada lokasi patahan kerak bumi yang dapat mengakibatkan potensi munculnya suatu kejadian  bencana  alam.  Berdasarkan  sejarah  kebencanaan  yang  terangkum  dan tercatat dalam Data dan Sejarah Bencana Indonesia (DIBI), tanah longsor merupakan kejadian bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Kulon Progo (BNPB, 2014).
Studi  assessment  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kondisi  eksisting  fasilitas sekolah  yang  berupa  bangunan  dan  kelengkapannya  dari  segi  struktural,  arsitektural dan  mitigasi  kebencanaan  yang    dilakukan  pada  11  SDN  di  wilayah  Desa  Giripurwo dan Desa Jatimulyo, yang berlokasi di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Hasil  yang  didapatkan  diharapkan  untuk  dapat  dipakai
sebagai  acuan  dalam  memperbaiki  dan  meningkatkan  kapasitas  masing-masing sekolah  agar  dapat  lebih  mempersiapkan  diri  terhadap  potensi  resiko  bencana  yang ada di masa yang akan datang.

## METODE
Studi terkait fasilitas keselamatan bangunan gedung sekolah terhadap potensi bencana  pada  Sekolah  Dasar  Negeri  di  Kecamatan  Girimulyo,  Kabupaten  Kulon Progo,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  ini  dilakukan  menggunakan  metode  survey  dan observasi  secara  visual  yang  menekankan  elemen-elemen  struktural,  arsitektural  dan kebencanan dengan mengidentifikasi: 1) kondisi kontur tanah, bangunan eksisting dan potensi  kebencanaannya,  2)  identifikasi  kerusakan  pada  bangunan,  3)  aksesibilitas dan alur sirkulasi, 4) kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan kebakaran.
Kegiatan  studi  ini  dilaksanakan  pada  pertengahan-akhir  tahun  2019  sebelum pandemi melalui kerja sama antara LSM Mitra Anak Sejati, Child Fund Indonesia dan Fakultas  Teknik  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta  pada  11  bangunan  SD  Negeri  di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Kesebelas SD Negeri tersebut adalah: SDN  Niten,  SDN  1  Giripurwo,  SDN  2  Giripurwo,  SDN  Ngesong,  SDN  Wadas,SDN Kepundung,  SDN  1  Jonggrangan,  SDN  2  Jonggrangan,  SDN  1  Sokomoyo,  SDN  2 Sokomoyo, dan SDN Pringtali.
Hasil  pengamatan  dianalisis  secara  kualitatif-deskriptif  untuk  dapat  ditemukan benang  merah  dalam  rekomendasi  yang  terkait  faktor  keamanan,  keselamatan terhadap potensi bencana dan keberlanjutan dari bangunan-bangunan yang ada pada obyek studi tersebut di masa yang akan datang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Data  dari  kesebelas  bangunan  sekolah  dasar  negeri  di  Kecamatan  Girimulyo dapat  dilihat  pada  tabel  1.  Untuk  hasil  studi  terkait  identifikasi  permasalahan  elemen struktural-arsitektural  bangunan  dan  lingkungan  di  sekitarnya  dapat  dilihat  pada  tabel 2,  sedangkan  untuk  identifikasi  terkait  identifikasi  elemen  kebencanaan  dapat  dilihat pada tabel 3.  Sedangkan untuk foto terkait posisi kondisi beberapa bangunan sekolah yang berpotensi pada kebencanaan dapat dilihat pada gambar 2, untuk foto identifikasi beberapa  kerusakan  dan  kelengkapan  sarana-prasarana  yang  terkait  dengan keselamatan bencana kebakaran dapat dilihat pada gambar 3.

## Gambar 2. Kondisi bangunan beberapa sekolah dan potensi kebencanaannya
Sumber: Dokumentasi PPKT FT UAJY (2019 )
Gambar 3. Kondisi bangunan beberapa sekolah terkait kerusakan dan sarana kesiapan terhadap bencana kebakaran
Seminar Nasional “Geoliterasi dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 dan Seminar Nasional Manajemen Bencana PSB (SMBPSB 2022) SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 314– 324

## Sumber: Dokumentasi PPKT FT UAJY (2019)
Tabel 1. Data sekolah dasar negeri di Kecamatan Girimulyo
Tabel 2. Hasil studi terkait identifikasi permasalahan elemen struktural-arsitektural bangunan dan lingkungan sekitarnya
Seminar Nasional “Geoliterasi dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 dan Seminar Nasional Manajemen Bencana PSB (SMBPSB 2022)
SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 314– 324

## Tabel 3. Hasil studi terkait identifikasi permasalahan elemen kebencanaan

## Pembahasan
a.  Kondisi kontur tanah, bangunan eksisting dan potensi kebencanaannya Sebagian  besar  daerah  di  Kecamatan  Girimulyo  berada  pada  kontur  tanah perbukitan.  Sekolah-sekolah  dasar  negeri  yang  disurvey  semua  kondisinya  berada  di antara  lembah  dan  tebing.  Posisi  bangunan  sekolah  berada  pada  lahan  yang  relatif datar,  tetapi  ada  beberapa  masa  bangunan  yang  berlokasi  lebih  rendah  atau  lebih tinggi.  Hanya  saja  perbedaan  dengan  kondisi  elevasi  kontur  di  sekelilingnya  terdapat perbedaan yang cukup signifikan.
Perbedaan  elevasi  kontur  dengan  lingkungan  sekitarnya  ini  membuat  potensi terjadinya bencana tanah longsor cukup tinggi. Terdapat beberapa kondisi tebing yang cukup curam dan tinggi tetapi belum diberi konstruksi talud seperti yang berada pada SDN Ngesong dan SDN Kepundung, hal ini dapat menjadi perhatian yang cukup serius ke  depannya.  Sedangkan  pada  SDN  2  Sokomoyo  hanya  sisi  utara  pada  tebing  yang cukup  curam  saja  yang  sudah  ditalud.  Pada  sisi  bagian  tebing  barat-daya  belum dibangun  konstruksi  talud  karena  masih  terdapat  permasalahan  sosial  dengan tetangga.  Hanya  di  SDN  1  Sokomoyo  saja  yang  potensi  ancaman  longsornya  relatif lebih kecil dibandingkan dengan potensi bahaya longsor pada bangunan sekolah dasar yang lainnya. Namun di SDN 1 Sokomoyo ini pada bagian sisi barat bangunan sekolah terdapat  saluran  drainase  umum  yang  cukup  besar,  apabila  terdapat  curah  hujan dengan  debit  yang  cukup  tinggi  dapat  mengakibatkan  banjir  pada  lahan  sekolah karena  saluran tersebut  langsung mengarah ke  lahan  sekolah  tanpa  sarana  drainase yang  memadai.  Hal  ini  juga  perlu  mendapat  perhatian  dari  pihak-pihak  terkait  ke depannya.

## b.  Identifikasi kerusakan pada bangunan
Kerusakan yang teridentifikasi pada obyek studi disebabkan karena faktor usia dari material bangunan dan pemilihan jenisnya yang dipakai pada bangunan tersebut. Sebagian  besar  bangunan  merupakan  bangunan  berusia  lama  yang  terbangun  lebih
Seminar Nasional “Geoliterasi dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 dan Seminar Nasional Manajemen Bencana PSB (SMBPSB 2022) SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 314– 324
dari 10 hingga 20 tahun. Material bangunan yang rusak biasanya berupa material kayu pada  rangka  atap  bangunan,  rangka  plafon  maupun  kusen  pintu  atau  jendela. Kerusakan  ini  teridentifikasi  berupa  pelapukan  sehingga  menyebabkan  deformasi struktur  atau  perubahan  bentuk  aslinya  yang  mengakibatkan  ketidakstabilan, kerusakan dan akibat fatalnya berupa keruntuhan. Sedangkan kerusakan lainnya juga dijumpai  pada  beberapa  bagian  plesteran  dinding  yang  mengelupas  karena  material lamanya  masih  menggunakan  plester  kapur  dan  pasir  bata  merah  sehingga  mudah lepas dan lembap.
Peneliti juga menjumpai bangunan TK yang menjadi satu kesatuan bangunan di SDN  Kepundung  mengalami  kerusakan  yang  cukup  parah  pada  bagian  atap  dan dindingnya,  namun  menurut  penuturan  pengelola  walaupun  bangunan  sudah  dalam kondisi rusak parah, tetapi masih tetap digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Hal ini  sangat  disayangkan  dan  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  pihak  pengelola bahwa  hal  tersebut  masih  terus  dilakukan  tanpa  adanya  perbaikan  karena  masih belum terdapat kejelasan terkait kepemilikan bangunan tersebut. Selain bangunan TK, di SDN Kepundung  ini teridentifikasi kondisi WC siswa yang sangat tidak layak namun sudah ada rencana akan direnovasi karena posisi bukaan pintu dan ventilasi membuat adanya polusi bau di kelas sekitarnya. Selain itu, didapati juga di SDN Kepundung ini bahwa pagar pengamanan pada tebing sisi tenggara sudah sangat  tidak layak karena kondisi kontur tanah termasuk curam  dan rawan longsor, tetapi instalasi pagar  hanya sekadar seadanya saja.

## c.  Aksesibilitas dan alur sirkulasi
Perbedaan elevasi kontur yang cukup signifikan pada kondisi tapak bangunan sekolah juga berpengaruh pada sirkulasi pencapaian baik untuk pejalan kaki maupun kendaraan  roda  dua  dan  roda  empat.  Seperti  yang  terdapat  di  SDN  Niten,  SDN  1 Giripurwo, SDN 2 Giripurwo, SDN 1 Jonggrangan, dan SDN 2 Sokomoyo, untuk akses pada pintu masuknya sangat membahayakan karena ujung dari ramp turunan/tanjakannya langsung mepet kepada jalan utama yang cukup ramai pada jam- jam  tertentu.  Idealnya,  setelah  ramp  turunan/tanjakan  diberikan  ruang  yang  cukup berupa bordes untuk pejalan kaki maupun kendaraan roda empat untuk dapat berhenti memastikan  situasi  sekitar  aman  sebelum  dilalui.  Karena  pada  bangunan-bangunan tersebut,  selain  terdapat  perbedaan  kontur  tanah  yang  cukup  signifikan,  juga  lokasi pintu  gerbang  utama  sekolah  terletak  pada  bagian  tikungan  jalan  utama  yang  cukup membahayakan. Perlu ada penyesuaian desain lebih lanjut dalam hal ini supaya faktor keamanan terhadap pengguna jalan maupun pengguna bangunan dapat lebih terjamin.
Untuk  sirkulasi  di  sekitar  bangunan  sekolah,  banyak  dijumpai  pembuatan instalasi  anak  tangga  dan  ramp    yang  tidak  sesuai  dengan  standarnya.  Pada  anak tangga biasanya untuk sisi vertikal (optrede) dan sisi horizontal (antrede) banyak yang terlalu  jauh  jaraknya  sehingga  tidak  sesuai  peruntukannya  untuk  anak-anak  sekolah dasar. Sedangkan untuk instalasi ramp banyak yang dibuat hanya sekadar pelengkap saja tanpa memperhatikan kaidah standar kemiringan dan finishing yang tepat, aman dan  nyaman.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  kecelakaan  penggunanya,  terlebih  bagi pengguna yang berkebutuhan khusus/disable. Pembuatan jalur dan alur sirkulasi yang sesuai  untuk  selasar  dengan  lebar  yang  cukup  (minimal  1,5  meter  untuk  bangunan umum), instalasi ramp dan tangga yang sesuai standar akan mendukung dalam upaya kesiapsiagaan dan meminimalisir potensi resiko bencana yang ada.
Terkait  sirkulasi  untuk  kebencanaan,  di  SDN  Pringtali  akses  pada  bagian depan/masuk  ke  sekolah  perlu  mendapatkan  perhatian  khusus  untuk  dikaji  ulang karena  luasan  ruang  manuver  kendaraan  sangat  terbatas.  Hal  ini  akan  sangat menyulitkan  apabila  terdapat  kondisi  darurat  yang  akan  membutuhkan  adanya mobil/truk pemadam kebakaran/ambulan di lokasi.
SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 314– 324

## d.  Kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan kebakaran.
Hal  yang  cukup  menjadi  perhatian  serius  dalam  studi  yang  dilakukan  ini adalah  terkait  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  resiko  bencana  kebakaran  dan bencana  alam.  Dari  kesebelas  sekolah  dasar  negeri  yang  disurvey,  sebagian  besar (82%)  dari  sekolah-sekolah  negeri  tersebut  belum  memiliki  ketersediaan  perangkat APAR  (alat  pemadam  api  ringan)  yang  wajib  disiapkan  sebagai  antisipasi  apabila terjadi bahaya kebakaran dengan syarat yang idel, cukup dan memadai. Kondisi yang cukup unik ditemui di SDN Ngesong, APAR yang disiapkan berupa APAR yang dipakai untuk  kendaraan  (berbeda  peruntukan  dan  kegunaaannya).  Dan  itu  pun  posisinya disimpan di ruang guru karena kalau ditaruh di kelas sering dipakai untuk bermain oleh siswa. Untuk APAR yang terdapat di SDN 2 Jonggrangan hanya terdapat 1 dan itu pun disimpan dengan baik dan masih dalam kemasan plastik (belum dipersiapkan apabila sewaktu-waktu  dibutuhkan).  Jadi  dalam  hal  ini  keberadaan  perangkat  APAR  hanya sebagai  formalitas  saja,  belum  sebagai  sebuah  kebutuhan.  Bahkan  dari  cerita  salah satu  responden  pengajar  di  salah  satu  SDN,  mengatakan  apabila  ada  penilaian sekolah,  sekolah  yang  belum  memiliki  sarana  APAR,  biasanya  meminjam ke  sekolah yang sudah punya sarana APAR supaya dapat memenuhi persyaratan penilaian saja. Apabila  penilaian  sudah  selesai  dilaksanakan,  APAR  tersebut  dikembalikan  lagi  ke pemiliknya. Karena APAR belum menjadi prioritas utama, simulasi kebencanaan terkait bencana kebakaran pun belum pernah dilakukan di semua obyek studi.
Terkait  kesiapsiagaan  untuk  resiko  bencana  alam,  semua  sekolah  ternyata sudah  pernah  melakukan  kegiatan  simulasi  kebencanaan,  namun  frekwensinya berbeda-beda.  Ada  yang  baru  sekali,  ada  yang  sudah  dua  kali  atau  beberapa  kali. Sebaiknya pihak sekolah mulai menjadikan simulasi  kebencanaan ini menjadi agenda wajib pada waktu-waktu tertentu secara rutin sehingga seluruh warga sekolah ini sadar dan terbiasa bersiap terhadap segala resiko bencana.
Berdasarkan  Peraturan  Kepala  BNPB  No.  4  Tahun  2012,  mengenai  ruang lingkup pedoman penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana ini diarahkan pada aspek mendasar, yang berupa:
(1) Kerangka Kerja Struktural, yang terdiri dari:
- Lokasi aman
- Struktur bangunan aman - Desain dan penataan kelas aman
- Dukungan sarana dan prasara aman
(2) Kerangka Kerja Non-Struktural, yang terdiri dari:
- Peningkatan pengetahuan, sikap dan Tindakan
- Kebijakan sekolah/ madrasah aman
- Perencanaan kesiapsiagaan
- Mobilitas sumberdaya
Kemendikbud  &  UNICEF,  2015  melalui  Modul  Pilar  1-  Fasilitas  Sekolah  Aman menyatakan  bahwa  secara  umum  dalam  rangka  penerapan  Sekolah  Aman,  sekolah diharapkan mampu melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- Memilih lokasi sekolah yang aman dan melaksanakan perencanaan ketahanan terhadap  bencana  dan  konstruksi  nya  untuk  menjadikan  setiap  sekolah  baru menjadi sekolah yang aman.
- Melaksanakan  skema  prioritas  dan  retrofitting  dan  perubahan  lokasi  sekolah (termasuk merelokasi sekolah-sekolah yang kurang aman).
- Menimimalkan risiko struktural, non-struktural dan infrastruktur untuk membuat bangunan dan fasilitas untuk menyelamatkan diri dan evakuasi.
- Memasukan  akses  dan  keamanan  bagi  para  disabilitas  dalam  perencanaan dan konstruksi fasilitas sekolah
- Jika  sekolah  direncanakan  sebagai  hunian  sementara  komunitas,  maka perencanaannya diharapkan
- untuk  memasukkan  kebutuhan  untuk  kaum  disabilitas,  dan  menjamin  bahwa perencanaan  juga  memenuhi  kebutuhan  untuk  fasilitas  alternatif  untuk kelangsungan pendidikan.
- Menjamin  bahwa  akses  anak-anak  ke  sekolah  aman  dari  risiko  fisik  (seperti jalur pejalan kaki, jalur penyeberangan jalan dan penyeberangan sungai).
- Memasukan fasilitas air dan sanitasi ke dalam potensi risiko (seperti fasilitas air tadah hujan dan fasilitas toilet/ kamar kecil berjajar).
- Melaksanakan  intervensi  yang  memperhatikan  perubahan  cuaca  untuk ketahanan  terhadap  air,  energi  dan  makanan  (misalnya  penampungan  air hujan, panel surya, energi baru dan terbarukan, taman sekolah).
- Melakukan pemeliharaan fasilitas sekolah dan menjaga keamanan.
Fasilitas  sekolah  aman  menjadi  kondisi  yang  dapat  diandalkan  dalam  memberikan keamanan bagi warga sekolah pada saat terjadi bencana.
Dalam interview yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa responden dari obyek-obyek  sekolah  dasar  negeri  tersebut  menyatakan  bahwa  sebenarnya  mereka sadar  akan  pentingnya  kesiapsiagaan  terhadap  bencana  alam  dan  kebakaran,  tetapi terdapat  kendala-kendala  yang  membuat  mereka  tidak  dapat  secara  maksimal mempersiapkan  sekolah  dalam  mitigasi  bencana  maupun  keselamatan  bencana kebakaran.  Kendala  yang  terbesar  adalah kurangnya  ketersediaaan  dana  pendukung dan  dukungan  dari  instansi-instansi  pemerintah  maupun  pihak  masyarakat/swasta serta belum adanya komunikasi yang baik di antara pihak sekolah dengan pihak-pihak yang berwenang.
Hal  ini  sejalan  dengan  studi  yang  pernah  dilakukan  oleh  Hayudityas  (2020) yang  menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  sebuah  mitigasi  biasanya  terdapat beberapa  faktor  penghambat  seperti:  1)  kurangnya  pendampingan  dari  pihak  ahli,  2) kurangnya  anggaran  untuk  pelaksanaan  kegiatan  3)  tidak  semua  materi  dapat dipadukan  dengan  konsep  Sekolah  Siaga  Bencana,  dan  4)  kurang  terjalinnya komunikasi yang baik.

## SIMPULAN
1.  Bangunan-bangunan  sekolah  dasar  negeri  yang  disurvey  merupakan  bangunan lama  yang  sudah  terbangun  lebih  dari  10-20  tahun.  Kerusakan-kerusakan  yang muncul merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh faktor usia bangunan dan juga faktor  penyebab  lainnya  yang  berupa  daya  dukung  tanah  pada  bangunan  dan pengaruh  perubahan  iklim  hidrometrologi  (hujan  lebat,  angin  dan  badai)  yang mempengaruhi kondisi fisik pada bangunan beserta lingkungannya.
2.  Pada  waktu  pembangunan  sekolah  dasar-sekolah  dasar  negeri  tersebut,  faktor fungsional  sebagai  fungsi  sekolah  menjadi  sebuah  pertimbangan  utama  yang dipakai  dengan  tanpa  dilengkapi  pertimbangan  pada  faktor  pelengkap  lainnya seperti kajian arsitektural terkait keruangan, kondisi lingkungan eksisting, pengguna dan aktivitasnya serta keamanan bagi pengguna dan bangunannya tersebut.
3.  Sebagian  besar  dari  sekolah  dasar  negeri  yang  disurvey  belum  memperhatikan pentingnya  faktor  keselamatan  terhadap  bencana  kebakaran  dan  belum  pernah dilakukan simulasi bencana kebakaran.

## REKOMENDASI
1.  Dengan  adanya  dukungan  pemerintah  melalui  program  Sekretariat  Nasional Satuan  Pendidikan  Aman  Bencana  dari  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan
Seminar Nasional “Geoliterasi dan Pembangunan Berkelanjutan” 2022 dan Seminar Nasional Manajemen Bencana PSB (SMBPSB 2022) SHEs: Conference Series 5 (4) (2022) 314– 324
(Kepmendikbud  110/P/2017),  perlu  adanya  partisipasi  aktif  dari  pihak  pengelola sekolah  untuk  dapat  lebih  memperhatikan  kondisi  sekolahnya  secara  aktif melaporkan  dan  mengupayakan  supaya  instansi  yang  berwajib  (Dinas  P&K  dan BPBD  setempat)  dapat  segera  mengambil  tindakan  terkait  adanya  resiko  dan ancaman keselamatan bagi siswa, karyawan dan guru.
2.  Pemerintah  daerah  setempat (Dinas  P&K,  BPBD,  dan  instansi  pemerintah  terkait lainnya) dapat bekerja sama dengan LSM atau pihak swasta lain untuk dapat lebih memperhatikan faktor keselamatan sekolah dan para penggunanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansori, M.H., Santoso, M.B. (2020). Pentingnya Pembentukan Program Sekolah Siaga Bencana Bagi Kabupaten Bandung Barat. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6, No. 3, hal. 307-314, e-ISSN: 2581-1126. Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana. (2014).  Kawasan  Rawan  Bencana  (KRB)
Kabupaten Kulon Progo 2014-2018
Hayudityas, B. (2020). Pentingnya Penerapan Pendidikan Mitigasi Bencana Di Sekolah Untuk Mengetahui Kesiapsiagaan Peserta Didik. Jurna Edukasi Nonformal Vol. 1 No. 2, hal. 94-102, ISSN: 2715-2634 (online).
Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  UNICEF.  (2015).  Modul  1:  Pilar  1-Fasilitas Sekolah  Aman.  Biro  Perencanaan  dan  Kerjasama  Luar  Negeri,  Sekretariat Jenderal KEMENDIKBUD, Jakarta.
Kepmendikbud No, 110/P/2017. Lestari,  F.,  Fikawati,  S.,  Syafiq,  A.,  Sukmaningtyas,  A.  (2011).  Kajian  Keselamatan Kebakaran
pada Lima Sekolah Dasar di DKI Jakarta. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol.
6, No. 1.
Peraturan Kepala BNPB No.4 Tahun 2012. Pramajati,  H.,  Sukaesih,  N.S.,  Lindayani,  E.,  Purnama,  A.,  Nuryani,  R.,  Ridwan,  H.
(2020).
Peningkatan Kesiapan Sekolah Siaga Bencana Melalui Pelatihan Siswa Kader Sekolah Siaga Bencana di SMPN 1 Cimalaka. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat ISSN
2540-8747 (online) http://ppm.ejournal.id Vol. 5. No. 3, DOI:
10.30653/002.202053.355.
Roeswanto. (2022). Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana dalam Menghadapi Erupsi Merapi  (Studi  SMPN  1  Cangkringan  Sleman  Yogyakarta).  Jurnal  Bestari  ISSN 2745-7001 Vol. 2, No. 2, hal. 53-65.
Tyas,  R.A.,  Pujianto,  Suyanta.  (2020).    Evaluasi  Manajemen  Program  Sekolah  Siaga Bencana  (SSB).  Jurnal Akuntabilitas  Manajemen  Pendidikan,  Vol.  8,  No.  1,  hal. 10-23, ISSN 2461-0550 (online).
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. Widjdja,  B.W.  Jangan  Panik!  Beragam  Cerita  Praktik  Baik  Pendidikan  Kebencanaan. Badan
Nasional Penanggulangan Bencana, Direktorat Pengurangan Resiko Bencana.