## EVALUASI ATAS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PENUNGGU PASIEN DI PEMERINTAH KOTA TEGAL
Geniska Khiara Syndhi Politeknik Keuangan Negara STAN geniskasyndhi@gmail.com
Rido Parulian Panjaitan Politeknik Keuangan Negara STAN panjaitan.rido@gmail.com
INFORMASI ARTIKEL ABSTRACT Diterima Pertama 23 Oktober 2020 Dinyatakan Diterima 18 Desember 2020
This  research  is  conducted  to  investigate  the  social  assistance  provided  for patients’ assistants in Tegal . This type of social assistance is a new policy in Tegal local  government.  This  study  is  conducted  by  mainly  collecting  data  from interviews  dan  documents.  B ased  on  the  recipient’s  accuracy,  appropriate measures,  accessible  requirements,  communication,  and  other  related  issues. This  study  focuses  its  analysis  on  several  aspects  as  follows: the  recipient’s accuracy, appropriate measures, accessible requirements, communication, and other  related  issues.  In  addition,  this  study  also  finds  main  challenges      of implementing this policy through fish-bone analysis. In general, this study finds that  the  citizens  value  the  assistance  which  is  provided  with  appropriate measures  and  help  and  take  them  as  something  that  could  fulfill  the  daily necessities well. The requirements are relatively simple to be fulfilled. Information related to the help for assistants are given from the government and other parties outside  the  government  itself.  For  policy  improvement,  it  is  suggested  that  it should be done by giving an emphasis on communications so that it could be well- understood by the community and the citizens themselves.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan bantuan sosial penunggu pasien di Kota Tegal. Jenis bantuan sosial tersebut merupakan sebuah kebijakan baru di lingkungan pemerintah setempat. Pengumpulan informasi pada studi ini dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Studi ini secara khusus menggali dari sisi ketepatan penerima, kelayakan besaran, kemudahan persyaratan, dan pemberian  sosialisasi.  Selain  itu,  peneliti  juga  menemukan  permasalahan- permasalahan utama yang dialami yang menjadi tantangan dalam menjalankan kebijakan publik ini yang  dipetakan dalam diagram tulang ikan. Secara umum, studi menemukan bahwa masyarakat menilai pihak yang memang berhak atas bantuan  dan  besaran  yang  diberikan  dapat  untuk  membantu  pemenuhan kebutuhan.  Persyaratan  yang  perlu  dipenuhi  pun  relatif  mudah.  Pemberian informasi  terkait  adanya  bantuan  bagi  penunggu  telah  datang  dari  pihak pemerintah  dan  pihak  luar  lainnya.  Untuk  perbaikan  kebijakan,  peneliti menitikberatkan akan pentingnya komunikasi dan sosialisasi hal teknis tentang kebijakan ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.
Kata Kunci: Keuangan Daerah, APBD, Bantuan Sosial
Klasifikasi JEL H72, H75

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat  sebagai  bagian  dari  definisi  urusan pemerintahan.  Urusan  pemerintahan  didefinisikan sebagai  kekuasaan  pemerintahaan  yang  menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh  kementerian  negara  dan  penyelenggara pemerintahan  daerah  untuk  melindungi,  melayani, memberdayakan,  dan  memberikan  kesejahteraan masyarakat.  Berdasarkan  pasal  17  ayat  1  dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  melalui ketentuan  Pasal  23  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2019  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah dinyatakan  bahwa  dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintahan daerah disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan  dan  kemampuan  pendapatan  daerah. APBD  tersebut  menjadi  dasar  pengelolaan  keuangan daerah selama satu tahun anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.  Satu  kesatuan  APBD  meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah mencakup semua pengeluaran pemerintah  daerah  pada  suatu  periode  anggaran (Halim:  2002).  Diantara  klasifikasi  belanja  daerah, tulisan ini akan membahas mengenai salah satu jenis belanja daerah, yakni belanja bantuan sosial.
Pemberian hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial  yang  bersumber  dari  APBD.  Dalam  pasal  22 peraturan  tersebut  disebutkan  bahwa  pemerintah daerah  dapat  memberikan  bantuan  sosial  kepada anggota/  kelompok  masyarakat  sesuai  kemampuan keuangan  daerah  dengan  memperhatikan  asas keadilan,  kepatutan,  rasionalitas  dan  manfaat  untuk masyarakat.  Adapun  bentuk  pemberiannya  dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima.
Terkait dengan bantuan sosial, Pemerintah Kota Tegal  telah  meluncurkan  program  bantuan  sosial penunggu  pasien  rawat  inap  di  RSUD  Kardinah. Bantuan sosial tersebut dilandasi oleh Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan  Sosial  Bagi  Penungu  Pasien.  Hal  ini merupakan  wujud  dari  program  unggulan  Walikota dan  Wakil  Walikota  Tegal  dibidang  kesehatan,  yakni meningkatkan  akses  dan  pemerataan  pelayanan
kesehatan  berkualitas,  dimana  salah  satu  bentuknya ialah dengan memberikan bantuan kepada penunggu pasien dari keluarga tidak mampu.
Sebagai  kilas  informasi,  Kota  Tegal  merupakan salah  satu  wilayah  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Wilayah Kota Tegal yang berluas 39,68 km² berbatasan dengan Kabupaten  Brebes  di  sebelah  barat,  Laut  Jawa  di sebelah  utara,  serta  Kabupaten  Tegal  di  sebelah selatan dan timur. Persentase penduduk miskin di kota yang  khas  dengan  bahasa “ngapak” ini  memiliki persentase penduduk miskin 7, 81 persen (BPS, 2018). Berikut gambar terkait peta wilayah Kota Tegal.

## Gambar 1. Peta Wilayah Kota Tegal

## Sumber: (Pemerintah Kota Tegal)
Penulis ingin meneliti pelaksanaan bantuan sosial penunggu pasien di Kota Tegal karena ini merupakan sebuah  kebijakan  baru  di  lingkungan  pemerintah setempat yang didukung dengan adanya ketersediaan data.  Penulis  ingin  mengetahui  mengenai  ketepatan penerima, kelayakan besaran, kemudahan persyaratan, pemberian sosialisasi dan permasalahan terkait  proses  pelaksanaan.  Perlu  digarisbawahi bahwa  penelitian  ini  hanya  menggambarkan  kondisi pelaksanaan  di  suatu  daerah  saja,  yakni  Kota  Tegal. Hasil  dari  penelitian  akan  dituangkan  dalam  tulisan yang  berjudul  “ EVALUASI  ATAS  PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PENUNGGU PASIEN DI PEMERINTAH
KOTA TEGAL”.

## 1.2 Tujuan Penulisan
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  ketepatan penerima,  kelayakan  besaran,  dan  kemudahan persyaratan  dalam  pemberian  bantuan  sosial penunggu  pasien  di  Kota  Tegal.  Selain  itu, pengambilan  data  juga  untuk  mengetahui  sejauh mana  pemberian  sosialisasi  terkait  bantuan  sosial penunggu  pasien  kepada  masyarakat  sekaligus melihat  potensi  sumber  penyaluran  informasi.  Dan yang  terakhir,  penulis  juga  mencoba  menguraikan permasalahan-permasalahan  yang  timbul  dalam pelaksanaan  bantuan  sosial  penunggu  pasien  yang berlangsung di Kota Tegal.

## 2. KERANGKA TEORI

## 2.1 Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
Proses  penyusunan  dan  pelaksanaan  anggaran daerah  hendaknya  difokuskan  pada  upaya  untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi  prioritas  dan  preferensi  daerah  yang bersangkutan (Mardiasmo:2002). Pengelolaan keuangan  daerah  diwujudkan  dalam  APBD  yang merupakan  instrumen  kebijakan  yang  utama  bagi pemerintah  daerah  (Kaho:  2001).  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara menyatakan  yang  dimaksud  APBD  ialah  rencana keuangan  tahunan  daerah  yang  disetujui  oleh  DPRD. APBD  mempunyai  fungsi  otorisasi,  perencanaan, pengawasan,  alokasi,  distribusi,  dan  stabilisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah,  struktur  APBD  terdiri  atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Dari ketiga struktur APBD tersebut, penulisan ini membahas  mengenai  salah  satu  jenis  belanja  yang terdapat  dalam  belanja  daerah.  Klasifikasi  belanja daerah  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2019  ialah  belanja  operasi,  belanja  modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sementara menurut  Permendagri  No.  21  Tahun  2011  belanja daerah  meliputi  belanja  langsung  dan  belanja  tidak langsung.  Perbedaan  keduanya  turut  mempengaruhi posisi  belanja  bantuan  sosial  dalam  struktur  APBD. Belanja  bantuan  sosial  ditempatkan  dalam  kategori belanja  operasi  jika  menurut  PP  No.  12  Tahun  2019, sementara  apabila  masih  menggunakan  aturan Permendagri  No.  21  Tahun  2011  belanja  sosial dimasukkan ke dalam kategori belanja tidak langsung.
Pemerintah  daerah  dapat  memberikan  bantuan sosial  kepada  anggota  atau  kelompok  masyarakat sesuai  kemampuan  keuangan  daerah.  Pemberian bantuan  sosial  dilakukan  setelah  memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan  manfaat  untuk  masyarakat.  Tujuan  dari keberadaan  belanja  bantuan  sosial  adalah  untuk memenuhi  fungsi  APBD  sebagai  instrumen  keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan  kesejahteraan  masyarakat  apabila  daerah  sudah dapat  memenuhi  kebutuhan  belanja  urusan  wajib guna  terpenuhinya  pelayanan  minimum  yang  telah ditetapkan  pemerintah.  Hal  tersebut  di  atas  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2018  tentang  perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Belanja  bantuan  sosial  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  37  huruf  e  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  digunakan  untuk  menganggarkan  pemberian bantuan  yang  bersifat  sosial  kemasyarakatan  dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota  masyarakat.  Kriteria  yang  harus dipenuhi dalam pemberian bantuan sosial antara lain selektif,  memenuhi  persyaratan  penerima  bantuan, bersifat  sementara  dan  tidak  terus  menerus  kecuali dalam  keadaan  tertentu  dapat  berkelanjutan,  dan sesuai tujuan penggunaan.
Selektif  diartikan  sebagai  bantuan  sosial  hanya diberikan  kepada  calon  penerima  yang  ditujukan untuk  melindungi  dari  kemungkinan  risiko  sosial. Persyaratan  penerima  bantuan  yakni  memiliki identitas  yang  jelas  dan  berdomisili  dalam  wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan. Makna sementara  dan  tidak  terus  menerus  ialah  pemberian bantuan  sosial  tidak  wajib  dan  tidak  harus  diberikan setiap tahun anggaran.
Menurut  Pasal  25  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  32  Tahun  2011  sebagaimana  telah diubah  melalui  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2018  tentang Pedoman  Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah,  tujuan  pemberian  bantuan  sosial  adalah sebagai berikut:
- Rehabilitasi  sosial  untuk  memulihkan  dan mengembangkan  kemampuan  seseorang  yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- Perlindungan  sosial  untuk  mencegah  dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial  seseorang,  keluarga,  kelompok  masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- Pemberdayaan sosial untuk menjadikan seseorang atau  kelompok  masyarakat  yang  mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk  menjamin  penerima  bantuan  agar  dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan,  program,  dan  kegiatan  yang  dilakukan terhadap  orang,  keluarga,  kelompok  masyarakat yang  tidak  mempunyai  atau  mempunyai  sumber mata  pencaharian  dan  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol. 4, No. 2, (2020), Hal. 41-51
Bantuan  sosial  dapat  berupa  uang  atau  barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan  sosial  berupa  uang  adalah  uang  yang diberikan  secara  langsung  kepada  penerima  seperti beasiswa  bagi  anak  miskin,  yayasan  pengelola  yatim piatu,  nelayan  miskin,  masyarakat  lanjut  usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri  pahlawan  yang  tidak  mampu.  Bantuan  sosial berupa  barang  ialah  barang  yang  diberikan  secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional  untuk  sekolah  luar  biasa  swasta  dan masyarakat  tidak  mampu,  bantuan  perahu  untuk nelayan  miskin,  bantuan  makanan/  pakaian  kepada yatim  piatu/  tuna  sosial,  ternak  bagi  kelompok masyarakat kurang mampu.
Bantuan sosial berupa uang kepada individu atau keluarga terdiri atas bantuan sosial yang direncanakan dan  yang  tidak  dapat  direncanakan  sebelumnya. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu  dan/  atau  keluarga  yang  sudah  jelas  nama, alamat  penerima  dan  besarannya  pada  saat penyusunan  APBD.  Bantuan  sosial  yang  tidak  dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan  akibat  risiko  sosial  yang  tidak  dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda  penanganannya  akan  menimbulkan  risiko sosial yang lebih besar bagi individu atau keluarga yang bersangkutan.  Penyaluran  bantuan  sosial  kepada individu  dan/  atau  keluarga  yang  tidak  dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan  tertulis  dari  individu  dan/  atau  keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang  berwenang  serta  mendapat  persetujuan  kepala daerah setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

## 2.2 Bantuan Sosial Penunggu Pasien di Kota Tegal
Bantuan  Sosial  Penunggu  Pasien  menjadi  salah satu kebijakan di bidang sosial yang diberlakukan oleh pemerintah  Kota  Tegal.  Kebijakan  sosial  merupakan tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia melalui  pemberian  beragam  tunjangan  pendapatan, pelayanan  kemasyarakatan,  dan  program  tunjangan sosial  lainnya  (Bessant:2006).  Kebijakan  sosial  dapat bertujuan untuk mencegah masalah sosial, mengatasi masalah  sosial,  dan  mewujudkan  kesejahteraan (Suharto:2005).
Bantuan  Sosial  Penunggu  Pasien  sendiri merupakan  bantuan  yang  ditetapkan  oleh  Wali  Kota Tegal pada 1 November 2019 melalui Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien. Bantuan sosial berupa  pemberian  uang  oleh  pemerintah  daerah kepada  penunggu  pasien yang diberikan tidak secara terus  menerus  dan  bersifat  selektif.  Tujuan  bantuan yang  disalurkan  ialah  untuk  melindungi  warga  Kota Tegal  dari  kemungkinan  terjadinya  risiko  sosial  yang
tidak  dapat  diperkirakan  khususnya  bagi  pasien  dari keluarga  tidak  mampu  yang  apabila  ditunda penanganannya akan menimbulkan  risiko sosial yang lebih besar.
Sasaran  penerima  bantuan  sosial  ialah  warga Kota  Tegal  yang  menjadi  penunggu  pasien  yang mempunyai  keluarga  atau  pihak  lain  yang  sedang mendapatkan  perawatan  pada  kelas  III  di  RSUD Kardinah  dan  tercatat  sebagai  peserta  jaminan kesehatan  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI).  Penerima harus  memenuhi  syarat  dan  prosedur  sebagaimana tercantum dalam peraturan, yakni:
- Warga Kota Tegal
- Penunggu mengajukan surat permohonan
- Fotocopy  KTP  elektronik  pasien  dan  penunggu pasien.
- Fotocopy Kartu Keluarga Penunggu Pasien.
- Surat  Eligibilitas  Peserta  (SEP)/  Surat  Jaminan Pelayanan  (SJP)  dan/  bukti  layanan  pasien  rawat inap dari RSUD Kardinah.
- Surat  Kuasa  dari  pasien  apabila  penunggu  pasien tidak ada hubungan keluarga dengan pasien (tidak tercantum dalam KK)
- Penerima  dana  penunggu  pasien  sesuai  dengan yang menandatangani surat permohonan.
Adapun  prosedur  penerimaan  bantuan  sosial penunggu pasien meliputi:
1.  Pemohon dalam hal ini pasien PBI dirawat di RSUD Kardinah Kelas III mengajukan berkas permohonan disampaikan  kepada  petugas  yang  ditunjuk Direktur RSUD Kardinah.
2.  Petugas memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kesesuaian berkas sebagaimana tercantum dalam persyaratan.
3.  Dalam  hal  berkas  belum  lengkap,  petugas mengembalikan berkas permohonan dan memberitahukan hal-hal yang perlu dilengkapi.
4.  Dalam  hal  berkas  permohonan  dinyatakan  telah lengkap,  petugas  meneruskannya  kepada  pejabat penatausahaan keuangan dari Dinas Sosial selaku verifikator yang ditunjuk. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara
5.  Penerima akan dihubungi oleh petugas dari Dinas Sosial  ketika  dana  sudah  cair  dan  dapat mengambilnya di RSUD Kardinah dengan menemui petugas dari Dinas Sosial.
Pihak-pihak  yang  berwenang  dalam  pemberian Bantuan  Sosial  Penunggu  Pasien  terdiri  atas  PPKD selaku  pemberi  uang  bantuan  sosial  yang  telah dianggarkan  dalam  APBD,  Dinas  Sosial  selaku  SKPD yang  ditunjuk  untuk  mengelola  bantuan  sosial tersebut, dan RSUD Kardinah selaku rumah sakit yang dijadikan  sebagai  tempat  pengajuan  persyaratan.
Dinas Sosial memiliki peran cukup dominan antara lain mengajukan  dana  kepada  PPKD  dengan  mekanisme Tambah Uang (TU), melakukan verifikasi berkas tahap II  dengan  diwakili  oleh  petugas  yang  ditunjuk  dari Dinas Sosial, menghubungi penerima serta menyerahkan  bantuan  bertempat  di  RSUD  Kardinah, serta menyiapkan SPJ atas bantuan yang disalurkan.
Perihal  pemilihan  RSUD  Kardinah  sebagai  salah satu  pihak  yang  terlibat  dalam  penyaluran  bantuan sosial  dilatarbelakangi  karena  rumah  sakit  tersebut merupakan  satu-satunya  rumah  sakit  milik  daerah. Rumah  sakit  yang  bersangkutan  merupakan  rumah sakit dengan akreditasi paripurna berdasarkan Standar Nasional  Akreditasi  Rumah  Sakit  Edisi  1  Tahun  2018 dengan  jumlah  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  1.012 orang.  Dengan  pertimbangan  untuk  mempermudah pelaksanaan  kebijakan,  terutama  pada  masa-masa awal  pemberlakuan  pemberian  bantuan  sosial penunggu  pasien,  maka  dipilihlah  rumah  sakit  milik daerah  setempat,  yakni  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Kardinah. Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD  Kardinah  periode  2019-2024,  bantuan  sosial penunggu  pasien  menjadi  salah  satu  bagian  isu strategis sebagai telaah program wali kota dan wakil wali kota Tegal.
Peran  masing-masing  pihak  dapat  diilustrasikan dalam gambar berikut ini:

## Gambar 2. Peran Pihak yang Terlibat

## (Sumber: Diolah dari Peraturan Wali Kota Tegal No. 39 Tahun 2019)
Penyaluran  bantuan  sosial  penunggu  pasien berdasarkan  atas  permintaan  tertulis  oleh  pemohon yang bersangkutan dan diberikan secara tunai dengan bukti  penerimaan  berupa  kwitansi.  Penerima diberikan  bantuan  sebesar  Rp50.000,00  per  hari dengan  perhitungan  paling  banyak  empat  hari perawatan.  Bantuan  diberikan  maksimal  dua  kali dalam  satu  tahun.  Untuk  itu  terdapat  formulir  yang memuat pernyataan bahwa  yang bersangkutan telah menjalani  rawat  inap  ke-1  atau  ke-2  dalam  tahun anggaran  berjalan.  Perhitungan  tersebut  didasarkan pada jumlah rata-rata pasien rawat inap warga kelas III
RSUD  Kadinah  selama  dua  tahun  terakhir  sebelum tahun anggaran pengusulan berjalan.
Tabel  berikut  menggambarkan  besaran  tiap bulan bantuan sosial yang diberikan (bersumber dari laporan  SPJ  bulanan  Dinas  Sosial)  mulai  dari  awal diberlakukan  kebijakan,  yakni  bulan  November  2019 hingga bulan April 2020.

## Tabel 1. Data Besaran Total Bantuan Sosial
Penunggu Pasien Bulan Total Bantuan November 2019 Rp5.000.000 Desember 2019 Rp5.750.000 Januari 2020 Rp4.950.000 Februari 2020 Rp7.000.000 Maret 2020 Rp4.400.000 April 2020 Rp1.000.000

## Sumber: (Dinas Sosial Kota Tegal, 2020)
Tabel selanjutnya menunjukkan jumlah penerima bantuan  sosial  penunggu  pasien  tiap  bulan berdasarkan besaran yang diterima. Besaran dihitung dengan  mengalikan  jumlah  hari  pasien  di  rawat (maksimal empat hari) dengan Rp50.000,00.

## Tabel 2. Data Jumlah Penerima Bantuan Sosial
Penunggu Pasien Besaran Bantuan Jumlah per bulan Nov’ 19 Des’ 19 Jan’ 20 Feb’ 20 Mar’ 20 Apr’ 20 Rp50.000 0 0 0 0 0 0 Rp100.000  7 0 1 0 0 0 Rp150.000  2 1 3 4 0 0 Rp200.000  20 28 22 32 22 5

## Sumber: (Dinas Sosial Kota Tegal, 2020)
Menurut  Pasal  12  Peraturan  Wali  Kota  Tegal Nomor  39  Tahun  2019  tentang  Pemberian  Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien, pengajuan bantuan sosial penunggu  pasien  dilakukan  melalui  mekanisme Tambah  Uang  (TU).  Kepala  Dinas  Sosial  mengajukan permohonan pencairan bantuan kepada PPKD dengan dilengkapi  persyaratan  yang  terdiri  atas  surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan pengajuan  bantuan  sosial,  surat  rekomendasi pengajuan  Tambah  Uang  (TU),  dan  surat  keterangan penggunaan  Tambah  Uang  (TU).  Pemberian  bantuan dicatat  sebagai  realisasi  jenis  belanja  bantuan  sosial pada  PPKD  dalam  tahun  anggaran  yang  berkenaan. Rekapitulasi  pemberian  bantuan  memuat  nama penerima,  alamat,  dan  besaran  bantuan  sosial penunggu pasien.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Tulisan  ini  disusun  dengan  menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif.  Metodologi  studi pustaka diperlukan dalam penelitian ini untuk mencari teori dan data yang berkaitan tentang bantuan sosial penunggu pasien di Kota Tegal. Penulis memanfaatkan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Wali  Kota  Tegal  nomor  39  tahun  2019  tentang Pemberian  Bantuan  Sosial  Bagi  Penunggu  Pasien. Sumber  penulisan  juga  meliputi  dokumen  yang memuat besaran anggaran, standar operasional, alur pelaksanaan,  dan  data  penerima  bantuan  sosial. Untuk  mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan penulis  melakukan  wawancara  secara  langsung kepada  pihak-pihak  yang  dinilai  dapat  memberikan informasi terkait bantuan sosial penunggu pasien yang diterapkan  di  Kota  Tegal.  Adapun  informan  yang dilibatkan  meliputi  perwakilan  dari  Dinas  Sosial  Kota Tegal  untuk  mengetahui  latar  belakang  munculnya kebijakan tersebut dan perwakilan dari RSUD Kardinah selaku  rumah  sakit  yang  ditunjuk  untuk  mengetahui peran, hambatan, serta praktik pelaksanaan penyaluran  dana.  Wawancara  juga  dilakukan  kepada penunggu  pasien  untuk  mengetahui  persepsi pelaksanaan bantuan sosial yang mereka dapatkan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Ketepatan Penerima, Kelayakan Besaran, dan

## Kemudahan Persyaratan
Dengan  menggunakan  informasi  dari  hasil wawancara  kepada  penerima  bantuan  sosial penunggu  pasien,  dapat  dipetik  jawaban  atas ketepatan  penerima,  kelayakan  besaran,  dan kemudahan  persyaratan.  Informasi  yang  didapat diolah  menggunakan  skala  likert.  Penggunaan  skala Likert menurut Sugiyono (2013:132) digunakan untuk mengukur  sikap,  pendapat  dan  persepsi  seseorang atau  sekelompok  orang  tentang  fenomena  sosial. Adapun  jumlah  narasumber  yang  berpartisipasi  ialah delapan orang dari berbagai kalangan.
Tanggapan  penerima  bantuan  sosial  penunggu pasien  tercantum dalam  beberapa  diagram lingkaran berikut.

## Gambar 3. Ketepatan Penerima Bantuan Sosial
Penunggu Pasien
Untuk  ketepatan  penerima,  75%  responden menyatakan  bahwa  penerima  yag  berhak  atas bantuan  ialah  tepat,  25%  responden  menyatakan sangat tepat, 0% cukup tepat, 0% tidak tepat, dan 0% sangat tidak tepat.
Hasil  di  atas  dilengkapi  dengan  alasan  yang disampaikan oleh para penerima dan perwakilan dari Pihak  Dinas  Sosial.  Alasan  bahwa  penerima  yang ditetapkan  berhak  atas  bantuan  sosial  penunggu pasien  ialah  dengan  mempertimbangkan  kedudukan penerima  yang  dibantu  yangmerupakan  masyarakat tidak mampu, hal ini  dibuktikan dengan terdaftarnya pasien  sebagai  pesert  BPJS  Penerima  Bantuan  Iuran (PBI)  dari  pemerintah.  Dengan  adanya  bantuan tersebut  penunggu  juga  menjadi  diperhatikan kondisinya.
Selanjutnya,  untuk  kelayakan  besaran  bantuan sosial  penunggu  pasien,  responden  menjawab sebagaimana  hasil  yang  tercermin  dalam  gambar  di bawah ini.

## Gambar 2. Kelayakan Besaran Bantuan Sosial Penunggu Pasien
Besaran  yang  diberikan  berupa  uang  tunai sejumlah  Rp50.000,00  per  hari  dengan  maksimal penghitungan  4  hari  masa  rawat  inap,  direspon  75% responden  sebagai  besaran  yang  layak,  25% responden  menyatakan  sangat  layak,  sementara untuk kurang layak, tidak layak, dan sangat tidak layak masing-masing adalah 0%.
Terkait besaran yang ditetapkan, yakni Rp50.000 per  hari  dengan batas  maksimal  empat  hari,  dari sisi penerima menyatakan bahwa besaran yang diberikan tidak  jauh  berbeda  dengan  upah  harian  yang  biasa diterima, sebab selama menjadi penunggu membuatnya  tidak  memungkinkan  untuk  bekerja. Besaran  tersebut  juga  dapat  membantu  membiayai kebutuhan pasca menunggu. Umumnya, sepulang dari rumah  sakit  pasien  tetap  memerlukan  perawatan pemulihan di rumah yang masih merepotkan keluarga bersangkutan sehingga masih terhalang untuk bekerja. Bantuan  yang  diberikan  tersebut  dapat  menjadi penolong  pada  saat  kondisi  demikian.  Dari  sisi perwakilan Dinas Sosial mengungkapkan bahwa dana
yang  diberikan  harapannnya  dapat  membantu keluarga  pasien,  meskipun  mungkin  beberapa diantara penerima merasa besaran yang diterima tidak sama dengan upah jika tetap bekerja.
Gambar berikutnya menunjukkan bahwa persyaratan  yang  diajukan  direspon  75%  responden dengan menyatakan persyaratan pengajuan tergolong mudah,  12%  menyatakan  sangat  mudah,  13% menyatakan cukup mudah, sementara untuk kategori tidak mudah dan sangat tidak  mudah masing-masing 0%  atau  tidak  ada  yang  menyatakan  dengan menggunakan dua kategori tersebut.

## Gambar 3. Kemudahan Persyaratan Bantuan Sosial Penunggu Pasien
Seperti  yang  telah  tercantum  di  bagian sebelumnya,  untuk  mendapatkan  bantuan  penerima harus  mengisi  formulir  pengajuan  dan  melengkapi persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan.  Mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, penerima  yang diwawancara mengungkapkan bahwa persyaratan yang dibutuhkan dirasa tidak menyulitkan.  Alasannya  adalah  ketika  mengurus berkas pengajuan, calon penerima tidak harus sampai bolak-balik  untuk  melengkapinya.  Keterangan  yang didapatkan  dari  Dinas  Sosial  ialah  syarat-syarat  yang disertakan  dalam  formulir  pengajuan  sebenarnya sama dengan syarat ketika mendaftarkan pasien untuk di  rawat  di  rumah  sakit.  Perbedaan  muncul  ketika penunggu  tidak  termasuk  dalam  satu  Kartu  Keluarga sehingga  perlu  menyertakan  surat  kuasa  sebagai persyaratan tambahan.

## 4.2 Sosialisasi Bantuan Sosial Penunggu Pasien di Kota Tegal
Berdasarkan  hasil  kuisioner  yang  dijawab  oleh penerima bantuan, tiga dari delapan sampel penerima menyatakan  telah  mengetahui  bantuan  tersebut sebelum menjadi penunggu pasien, sementara sisanya baru  mengetahui  ketika  menunggu  pasien  di  rumah sakit.
Adapun  sumber  pemberian  informasi  berasal dari  berbagai  pihak.  Total  terdapat  empat  penerima yang  mengetahui  dari  petugas  rumah  sakit  bahwa penunggu pasien BPJS-PBI kini mendapatkan bantuan. Untuk  empat  penerima  lainnya,  mereka  mengaku
mengetahui informasi bantuan tersebut dari tetangga (dua  orang),  ibu-ibu  PKK  (satu  orang),  dan  teman sekamar (satu orang).
Berikut  diagram  yang  menggambarkan  kapan dan  darimana  narasumber  memperoleh  informasi terkait keberadaan bantuan sosial penunggu pasien.

## Gambar 4. Sosialisasi Bantuan Sosial Penunggu Pasien
Dari  data  di  atas  dapat  dinyatakan  bahwa pemberian informasi terkait bantuan sosial penunggu pasien tidak hanya terbatas melalui pihak-pihak yang berwenang  seperti  Dinas  Sosial  maupun  RSUD Kardinah.  Adanya  separuh  sampel  yang  mengetahui informasi  dari  pihak  lain  menerangkan  bahwa lingkungan tetangga termasuk perkumpulan PKK serta interaksi sesama penunggu  saat  di ruang perawatan, ternyata memberikan peran yang cukup setara dengan pemberian informasi melalui petugas dari rumah sakit.
Hal  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh  pemangku kepentingan  untuk  memperbesar  ruang  lingkup sosialisasi  dengan  turut  mengajak  pihak  lain  seperti contoh  yang  berperan  di  atas.  Sementara  sejauh  ini berdasarkan  informasi  yang  didapatkan,  upaya sosialisasi  terkait  bantuan  sosial  penunggu  pasien telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan RSUD Kardinah dengan menempatkan stand banner di ruang kelas tiga dan loket pendaftaran pengobatan.
4.3 Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial
Penunggu Pasien di Kota Tegal Permasalahan yang timbul terdiri atas permasalahan  terkait  data  penerima,  komunikasi,

## Sumber Informasi
SDM, pencairan uang,  dan ketentuan bantuan sosial. Permasalahan tercantum dalam gambar di bawah ini:

## a. Permasalahan Data Penerima
Permasalahan  terkait  data  penerima  bantuan sosial ialah adanya kesalahan penunggu pasien selaku penerima  dalam  mengisi  formulir  pengajuan.  Hal  ini mengakibatkan proses entry data ke dalam komputer menjadi  rancu.  Ketika  terdapat  kesalahan  pengisian formulir,  petugas  akan  menginformasikan  kepada penerima.  Namun,  tak  jarang  beberapa  diantara mereka tidak mengikuti arahan yang disampaikan oleh petugas.
Selain itu, permasalahan dapat muncul saat data penerima  yang  berulang  tidak  diperhatikan  secara hati-hati. Data yang berulang tersebut mengindikasikan  bahwa  seorang  penerima  telah tercatat  mendapatkan  bantuan  sebanyak  dua  kali dalam  tahun  yang  berkenaan.  Hal  ini  perlu diperhatikan karena aturan pemberian bantuan ialah maksimal  hanya  dua  kali  dalam  setahun.  Untuk  itu, jangan sampai  terjadi pemberian bantuan yang ke-3, ke-4, dan seterusnya.
b. Permasalahan Komunikasi
Komunikasi menjadi salah satu hal yang berperan penting  dalam  penyaluran  bantuan  sosial  penunggu pasien.  Ketika  bantuan  telah  cair  dari  pihak  Dinas Sosial akan menghubungi penerima dan memintanya untuk  mengambil  bantuan  sesuai  dengan  besaran yang berhak diterima. Uang tersebut nantinya diambil dengan  menemui  pegawai  dari  Dinas  Sosial  di  RSUD Kardinah.
Hasil  wawancara  menunjukkan  baik  dari penerima bantuan maupun pihak Dinas Sosial memiliki keluhan masing-masing dalam berkomunikasi. Masalah terkait komunikasi yang dialami Dinas Sosial ialah  sulitnya  menghubungi  penunggu  pasien.
Beberapa  diantara  penerima  bantuan  tidak  langsung mengambil  uang  yang  sudah  dicairkan  dengan menemui  pegawai  dinas  sosial  di  RSUD  Kardinah. Namun,  selang  beberapa  waktu  penerima  tersebut justru menanyakan haknya dengan mendatangi Dinas Sosial.  Komunikasi yang kurang lancar dirasakan oleh penerima. Seusai melengkapi berkas, penerima hanya bisa  menunggu  kabar  dari  Dinas  Sosial  untuk mengetahui kapan waktu pencairan bantuan. Selama masa penantian tersebut, penerima merasa digantungkan.  Beberapa  dari  mereka  beinisiatif menanyakan  waktu  pengambilan  bantuan,  namun sebagian mengaku hanya bisa menunggu.
Menurut keterangan dari Dinas Sosial, sebenarnya pemberian  bantuan  kepada  masyarakat  diupayakan agar cepat diterima. Timbulnya waktu yang membuat penerima harus menunggu disebabkan karena berkas yang ada masih terdapat  kesalahan. Bukan hanya  itu saja, persyaratan yang belum lengkap juga membuat waktu  pencairan  harus  disesuaikan  hingga  semua syarat sudah terpenuhi.
Di sisi lain penulis melihat bahwa adanya rentang waktu  pemberian  bantuan  kepada  penerima  juga disebabkan  karena  rangkaian  prosedur  yang  harus dilakukan  untuk  mewujudkan  tertib  administrasi. Mengacu  pada  Peraturan  Wali  Kota  Tegal  Nomor  39 Tahun  2019  tentang  Pemberian  Bantuan  Sosial  Bagi Penungu  Pasien,  berkas  yang  telah  diserahkan  oleh penerima  kepada  petugas  di  RSUD  Kardinah  harus dilakukan  verifikasi  I  yakni  berkas  tersebut  diperiksa
Gambar 5. Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Penunggu Pasien
dan diteliti baik kelengkapan maupun kesesuaiannya. Setelah  lengkap  maka  berkas  tersebut  diteruskan kepada  verifikator  dari  Dinas  Sosial  dan  hasilnya dituangkan  dalam  Berita  Acara.  Rangkaian  ini  untuk memastikan bahwa penerima yang mengajukan tidak boleh  salah  sasaran.  Prosedur  yang  demikian  perlu dikomunikasikan  pula  dengan  masyarakat  agar memahami  bahwa  ada  hal-hal  yang  harus  petugas kerjakan  setelah  mereka  mengajukan  berkas  dan proses tersebut tentu memerlukan waktu.
c. Permasalahan Sumber Daya Manusia
Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu  alasan  penyelenggaraan  bantuan  sosial  baru diselenggarakan  di  salah  satu  rumah  sakit  saja.  Hal yang  melatarbelakangi  ialah  sulitnya  perekrutan pegawai non PNS. Selain itu, didorong dengan adaynya pembatasan Sumber Daya Manusia atau pegawai.
Perlu  diketahui,  untuk  mempermudah  hubungan antara  pihak-pihak  yang  terlibat  yakni  antara  Dinas Sosial  dengan  rumah  sakit  dan  penerima,  terdapat seorang  pegawai  dari  Dinas  Sosial  yang  ditempatkan untuk  berjaga  di  rumah  sakit.  Pegawai  tersebut berkewajiban  untuk  mengecek  kelengkapan  dan kebenaran  berkas  penerima  sekaligus  membawa berkas tersebut ke kantor Dinas Sosial sebagai bahan SPJ. Tugas yang lain ialah pegawai yang bersangkutan diminta untuk memberikan secara langsung uang yang sudah  cair  kepada  penerima.  Dalam  praktiknya, pegawai yang ditugaskan harus bolak-balik dari kantor Dinas  Sosial  menuju  ke  rumah  sakit  untuk  berjaga dalam beberapa  jam saja, hingga setelah itu kembali lagi ke kantor Dinas Sosial.
d. Permasalahan pencairan uang
Kendala  yang  terjadi  pada  proses  pencairan  uang antara lain adanya selang waktu untuk pengajuan dari bakeuda  ke  Dinas  Sosial  pada  saat  pergantian bulan. Selang waktu tersebut dapat terjadi satu minggu atau lebih. Selain itu, sempat terjadi kurang bayar kepada penerima bantuan pada saat awal-awal pelaksanaan, yakni sekitar November 2019. Kekurangan pembayaran  dialami  oleh  salah  satu  penerima  yang telah  diwawancarai.  Ketika  meminta  sisa  uang  yang belum  dibayarkan,  penerima  tersebut  diminta  untuk mengulang persyaratan dari awal. Akhirnya, penerima mendapatkan  seluruh  haknya  setelah  syarat  yang diperlukan terpenuhi.
e. Permasalahan pemahaman ketentuan bantuan sosial
Pihak  yang  berhak  menerima  bantuan  sosial penunggu  pasien  ialah  mereka  yang  memenuhi persyaratan  sebagai  penerima  sesuai  dengan Peraturan  Wali  Kota  Tegal  Nomor  39  Tahun  2019 tentang  Pemberian  Bantuan  Sosial  Bagi  Penungu Pasien.  Perlu  digarisbawahi  bahwa  bantuan  ini ditujukan hanya untuk warga  dengan KTP Kota  Tegal dan  berstatus  sebagai  peserta  BPJS  Kelas  III  PBI. Namun,  banyak  masyarakat  yang  belum  memahami syarat-syarat  tersebut.  Beberapa  masyarakat  yang
berasal dari luar daerah Kota Tegal turut menanyakan hak mereka atas bantuan tersebut. Perilaku yang sama dilakukan  pula  oleh  pasien  yang  berstatus  kelas  III namun non PBI.
Kurangnya pemahaman terkait ketentuan bantuan sosial penunggu pasien juga dialami dari sisi penerima. Ketentuan  yang  belum  dipahami  ialah  terkait perhitungan  besaran  bantuan  yang  berhak  diterima. Berdasarkan dari hasil wawancara, terdapat penerima yang  baru  mengetahui  jumlah  bantuan  ketika  sudah diberikan  oleh  Dinas  Sosial.  Penerima  tersebut  tidak mengetahui  bahwa  besaran  yang  didapatkan berasal dari  hasil  perhitungan  rentang  waktu  rawat  inap dengan batas empat hari, kemudian dikalikan dengan besaran Rp50.000,00 per harinya.
f. Permasalahan  yang  muncul  akibat  dampak dari pandemic covid-19
Terjadinya  pandemi covid-19 yang  melanda  di beberapa  daerah  termasuk  wilayah  Kota  Tegal  turut menimbulkan pengaruh terhadap pelaksanaan pemberian  bantuan  sosial  bagi  penunggu  pasien. Adanya aturan mengenai pembatasan kunjungan oleh rumah  sakit  berdampak  pada  perubahan  prosedur pencairan bantuan. Semula, bantuan diambil dengan bertempat  di  rumah  sakit.  Akibat covid-19 penerima beralih mengambil bantuan di kantor Dinas Sosial Kota Tegal.
Dampak  lain  ialah  penurunan  pengajuan  yang dapat dilihat dari Tabel 1 besaran total bantuan sosial penunggu  pasien  dan  Tabel  2  data  jumlah  penerima bantuan  sosial  penunggu  pasien,  terlihat  bahwa  ada penurunan  jumlah  bantuan  yang  dicairkan  selama bulan pandemi mulai berlangsung, yakni bulan Maret dan  April  tahun  2020.  Pencairan  bulan  Maret  turun dari sebesar Rp7.000.000 pada bulan Februari menjadi Rp4.400.000. Sementara, pencairan bulan April hanya sebesar  Rp1.000.000.  Hal  ini  disebabkan  oleh menurunnya  jumlah  permohonan  pengajuan  dari masyarakat.  Pada  bulan  Februari  penerima  yang tercatat  ada  36  orang.  Jumlah  pengajuan  mulai menurun  pada  bulan  Maret,  yakni  tercatat  ada  22 penerima. Jumlah pengajuan semakin menurun Pada bulan April, yakni hanya ada 5 penerima.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Melalui penulisan ini kesimpulan yang diperoleh diantaranya  untuk  ketepatan  penerima,  75% responden  menyatakan  bahwa  penerima  yag  berhak atas  bantuan  ialah  tepat,  sementara  25%  responden menyatakan sangat tepat. Alasan mengenai ketepatan penerima  diantaranya  adalah  penerima  yang  berhak mendapatkan bantuan merupakan keluarga penunggu pasien BPJS PBI yang memang berasal dari masyarakat kurang mampu dan keberadaan penunggu juga dirasa perlu  diperhatikan.  Untuk  besaran  yang  ditetapkan direspon 75% responden sebagai besaran yang layak,
25%  responden  menyatakan  sangat  layak.  Untuk kelayakan besaran, penerima menilai bahwa besaran yang  diberikan  cukup  untuk  membantu  memenuhi kebutuhan mengingat terjadi ketidakstabilan ekonomi ketika menunggu pasien selama dirawat. Menyambung  pernyataan  tersebut,  Dinas  Sosial menyampaikan  bahwa  besaran  bantuan  memang diharapkan dapat menutup penghasilan selama tidak bekerja  secara  maksimal  ketika  menunggu  pasien, meskipun  mungkin  beberapa  merasa  jika  bekerja secara penuh upah yang didapat bisa lebih dari itu.
Terkait  persyaratan  yang  harus  terpenuhi,  75% responden dengan menyatakan persyaratan pengajuan tergolong mudah, 12% menyatakan sangat mudah,  13%  menyatakan  cukup  mudah.  Persyaratan pengajuan dinilai mudah karena mayoritas responden mengatakan  mereka  tidak  perlu  bolak-balik  dalam memenuhi  persyaratan,  selain  itu  perwakilan  Dinas Sosial  mengutarakan  bahwa  sebenarnya  syarat  yang perlu  diajukan  oleh  penerima  hampir  sama  dengan syarat  ketika  pasien  masuk  untuk  dirawat  di  rumah sakit,  kecuali  bila  kondisi  penerima  mengharuskan untuk menyertakan surat kuasa.
Melalui  penggalian  informasi  dengan  penerima bantuan  terungkapkan  bahwa  pemberian  informasi bantuan sosial didapat melalui berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pihak lain di luar RSUD Kardinah maupun  Dinas  Sosial  memiliki  potensi  yang  cukup dalam menyerukan sosialisasi bantuan.
Adapun  permasalahan  mengenai  penyaluran bantuan  sosial  penunggu  pasien  antara  lain  terkait data penerima, komunikasi, SDM, pencairan uang, dan pemahaman  akan  ketentuan  bantuan  sosial,  dan adanya pandemi covid-19.

## 5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan terkait implementasi pemberian  bantuan  sosial  penunggu  pasien  di  Kota Tegal tercantum dalam poin-poin di bawah ini. Saran tersebut didapatkan berdasarkan masukan dari pihak- pihak yang diwawancara maupun berasal dari penulis sendiri.
- Memberikan kepastian yang lebih akurat terkait waktu  pencairan  dana  dengan  meningkatkan komunikasi  antara  Dinas  Sosial  dan  Penerima Bantuan  atau  dengan  menetapkan  patokan waktu selama beberapa hari setelah pengumpulan  persyaratan  hingga  penerima sudah dapat melakukan pengambilan uang.
- Meningkatkan upaya sosialisasi terkait ketentuan kebijakan  bantuan  sosial  penunggu  pasien  agar lebih  dipahami  oleh  masyarakat  dengan  tidak hanya  melibatkan  Dinas  Sosial  dan  RSUD Kardinah,  namun  juga  pihak  lain  di  lingkungan masyarakat  yang  berdasarkan  hasil  wawancara ternyata  memiliki  potensi  yang  baik  untuk dijadikan  perantara  dalam  sosialisasi.  Hal-hal yang  perlu  disosialisasikan  dapat  meliputi
persyaratan  yang  diperlukan  untuk  menjadi penerima,  perhitungan  besaran  yang  berhak diterima,  serta  panduan  pengisian  formulir pengajuan.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Penulis  menyadari  bahwa  tulisan  ini  masih terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Selain itu, adanya  pandemi covid-19 membuat  keterbatasan dalam  mencari  data  yang  lebih  dari  apa  yang  sudah dituangkan,  termasuk  pengujian  sampel  kepada penerima. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan masih  sedikit  (8  orang  penerima),  mengingat  adanya kebijakan PSBB di daerah penelitian, yakni Kota Tegal. Tentu akan lebih akurat kedepannya jika menggunakan sampel yang lebih banyak lagi sehingga informasi yang didapatkan pun lebih bervariasi lagi.

## 7. PENGHARGAAN ( ACKNOWLEDGEMENT )
Penulis  menyampaikan  ucapan  terima  kasih kepada  semua  pihak  yang  telah  memberikan kontribusi  berupa  sumbang  saran  dan  kontribusi lainnya,  khususnya  kepada  dosen  pembimbing  dan para  narasumber  yang  sudah  berkenan  memberikan tanggapan.

## DAFTAR PUSTAKA ( REFERENCES )
Bessant,  Judith,  Rob  Watts,  Tony  Dalton  dan  Paul Smith. 2006. Talking Policy: How Social Policy in Made Crows Nest . Allen and Unwin.
Bratakusumah,  Deddy  Supriady  dan  Dadang  Solihin. 2001. Otonomi Penyelenggaraaan Pemerintahan  Daerah.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Budiaji,  Weksi.  2013.  Skala  Pengukuran  dan  Jumlah Respon Skala Likert. Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan Desember 2013.2(2):127-133.
Gemiharto,  Ilham  dan  Evi  Rosfiantika.  2017.  Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  Tata  Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Bandung Provinsi Jawa  Barat).  Jurnal  Ilmu  Politik  dan Komunikasi Volume VII No. 1 / Juni 2017.
Haris, Syamsuddin. 2005. Desentralisasi dan otonomi daerah:  desentralisasi,  demokratisasi  & akuntabilitas pemerintahan daerah.  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Iqbal,  Hasbi.  2008.  Implementasi  Kebijakan  Program Bantuan  Langsung  Tunai  Tahun  2008  Di Kabupaten  Kudus.  Tesis.  Magister  Ilmu
Administrasi.
Program
Pascasarjana. Universitas Diponegoro Semarang.
Kaho,  Josef  Riwu.  2001.  Prospek  Otonomi  Daerah  di Negara  Republik  Indonesia . Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Kuncoro, Mudjarat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Surabaya: Erlangga.
Mardiasmo.  2002.  Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: PT Andi. Pemerintah  Republik  Indonesia.  1945.  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia. Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara. Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pemerintah  Republik  Indonesia.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2015 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun 2018 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun
2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2011 tentang Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan  Wali  kota  Tegal  Nomor  18  Tahun  2016 tentang  Susunan  Organisasi,  Kedudukan, Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah Kota Tegal.
Peraturan  Wali  Kota  Tegal  Nomor  39  Tahun  2019 tentang  Pemberian  Bantuan  Sosial  Bagi Penungu Pasien.
Prof. Sukardi. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Putra,  Agung  Aldino.  2018.  Efektivitas  Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota  Palu  (Studi  Tentang  Kelompok  Usaha Bersama).  Katalogis,  Volume  6  Nomor  8 Agustus 2018 hlm 1 – 8 ISSN: 2302 -2019.
Rochmatullah,  Mahameru  Rosy  dan  Agung  Nur Probohudono. 2014. Praktik Belanja Bantuan Sosial  Pemerintah  Daerah  Di  Indonesia. Simposium  Nasional  Akuntansi  XV  II Universitas  Mataram  Lombok  Indonesia Volume: XVII. Sianturi, Holmes. 2017. Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial  Berdasarkan  Perspektif  Keuangan Negara.  Universitas  Katolik  Parahyangan Bandung. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 1/No. 1/Maret 2017.
Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis  Mengkaji  Masalah  dan  Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
Suyitno.  2018.  Metode  Penelitian  Kualitatif:  Konsep,
Prinsip  Dan  Operasionalnya.  Tulungagung: Akademia Pustaka.