Sugara, R. (2021). Upaya dan Kontribusi Indonesia dalam Proses Perdamaian di Afghanistan Melalui Bina-Damai. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial . 5 (1), 27-38. CORRESPONDANCE AUTHOR: robi.sugara@uinjkt.ac.id | DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3414
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## UPAYA DAN KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PROSES PERDAMAIAN DI AFGHANISTAN MELALUI BINA-DAMAI

## Robi Sugara
Prodi Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

## Abstract

## Abstrak
This  paper  aims  to  explain  the  efforts  and  contributions made  by  the  Government  of  Indonesia  in  assisting  the peace  process  in  Afghanistan.  This  study  focuses  on peacebuilding  efforts  undertaken  by  the  Government  of Indonesia for  Afghanistan.  This  qualitative  research  with literature  studies  explains  that  the  peace  process  in Afghanistan  has  been  going  on  for  a  long  time,  as  the conflict has occurred and has involved many parties. The peace process in Afghanistan involves the United Nations (UN),  Afghanistan's  neighboring  countries,  major countries, and other international communities including Indonesia. Indonesia's role in the Afghan peace process is not  only  by  garnering  support  from  the  international community to continue to help peace in Afghanistan, but also  primarily  through  peace-building  through cooperation in the development and capacity building of the government and the people of Afghanistan. Indonesia's efforts  to  promote  peace  in  Afghanistan  also  have  the support  of  the  international  and  domestic  Afghan community.  Peace-building  efforts  through  various capacity building programs in several fields carried out by Indonesia are one of the important steps as a strategy to prevent  conflict  from  returning  and  which  are  oriented towards sustainable and long-term peace building in post- conflict  Afghanistan.  This  is  Indonesia's  contribution  to helping  create  Afghanistan  as  a  safe,  democratic  and prosperous country as well as for world peace.
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan upaya dan kontribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam membantu proses  perdamaian  di  Afghanistan.  Kajian  ini  berfokus  pada upaya  bina-damai  ( peace-building )  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Indonesia  untuk  Afghanistan.  Penelitian  kualitatif dengan studi pustaka ini menjelaskan bahwa proses perdamaian di Afghanistan sudah berlangsung lama seiring terjadinya konflik yang silih berganti yang telah melibatkan banyak pihak. Proses perdamaian  di  Afghanistan  melibatkan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB),  negara-negara  tetangga  Afghanistan,  negara- negara  besar,  dan  komunitas  internasional  lainnya  termasuk Indonesia.  Peran  Indonesia  dalam  proses  perdamaian Afghanistan selain dengan menggalang dukungan komunitas internasional untuk terus membantu perdamaian di Afghanistan, juga  utamanya  melalui  jalan  bina-damai  dengan  bentuk kerjasama  pengembangan  dan  pembangunan  kapasitas ( capacity-building )  pemerintah  dan  masyarakat  Afghanistan. Upaya  Indonesia  mendorong  perdamaian  di  Afghanistan  ini juga  mendapat  dukungan  komunitas  internasional  dan domestik  Afghanistan.  Upaya  bina-damai  melalui  berbagai program capacity building di beberapa bidang yang dilakukan Indonesia  merupakan  salah  satu  langkah  penting  sebagai strategi untuk mencegah konflik kembali dan yang berorientasi pada  pembangunan  perdamaian  berkelanjutan  dan  jangka panjang  di  Afghanistan  pasca  konflik.  Hal  ini  merupakan kontribusi  Indonesia  untuk  membantu  menciptakan Afghanistan  sebagai  negara  yang  aman,  demokrasi,  dan sejahtera dan juga untuk perdamaian dunia.
Keywords: Afghanistan; peace-building; capacity building;

## Indonesia.
Kata  Kunci:  Afghanistan;  bina-damai;  capacity-building;
Indonesia.

## PENDAHULUAN
Konflik  berkepanjangan  di  Afghanistan  telah  melibatkan  berbagai  pihak  komunitas  internasional, tidak  hanya  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tetapi  juga  berbagai  negara  termasuk  Indonesia. Pemerintah Indonesia telah lama terlibat dan berkontribusi dalam proses perdamaian dunia sebagai bagian dari komunitas internasional, salah satunya pada proses perdamaian di Afghanistan. Menteri
Luar  Negeri  Retno  Marsudi  pada  tahun  2019  mengatakan  bahwa  kontribusi  Indonesia  pada  upaya perwujudan perdamaian di Afghanistan yaitu dalam hal menggalang dukungan internasional untuk proses perdamaian di Afghanistan, membangun rasa saling percaya ( trustbuilding ) dan pembangunan perdamaian atau disebut juga bina-damai ( peacebuilding ) melalui capacity building untuk aparatur negara  ataupun  kelompok  masyarakat  sipil (“Indonesia  Siap  Berkontribusi  Proses  Perdamaian  Di Afghanistan,” 20 19).
Laporan tentang proses perdamaian di  Afghanistan dari National Security Research Division RAND  Coorporation pada  2011  memetakan  beberapa  aktor  penting  dalam  penyelesaian  konflik  di Afghanistan. Aktor-aktor tersebut dibagi menjadi aktor utama yakni Taliban dan pemerintah Kabul, kemudian aktor “ring dalam” yakni Pakistan dan Amerika Serikat. Selanjutnya aktor pertama yakni India, Iran, dan Rusia. Terakhir adalah aktor kedua yakni Turki, Saudi Arabia, China, dan Eropa. Dari banyak aktor yang terlibat dalam proses perdamaian di Afghanistan, banyak yang bergantung dengan sikap Amerika Serikat tentang apakah perdamaian di Afghanistan akan dinegosiasikan dengan pihak Taliban atau tidak (Shinn & Dobbins, 2011). Freshta Qarqeen dalam penelitiannya pada tahun  2015 menyebutkan  bahwa  telah  banyak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Afghanistan  dalam  proses perdamaian di Afghanistan bahkan juga membuka pembicaraan dengan aktor pemberontak paling penting yakni Taliban (Qarqeen, 2015).
Meskipun  Indonesia  tidak  masuk  sebagai  aktor  dalam  pemetaan  aktor  utama,  aktor  ring dalam, dan aktor pertama serta kedua dalam penyelesaian konflik di Afghanistan yang dilakukan oleh RAND  pada  tahun  2011,  Indonesia  berkontribusi  pada  proses  perdamaian  di  Afghanistan  dalam beberapa  hal.  Upaya  Indonesia  dalam  membantu  proses  perdamaian  di  Afghanistan  bisa  terlihat dalam setiap kebijakan luar negerinya terhadap Afghanistan. Dalam banyak konferensi internasional terkait  dengan  Afghanistan,  Indonesia  menyatakan  komitmennya  untuk  mendukung  upaya  proses perdamaian,  rekonstruksi,  dan  rekonsiliasi  di  Afghanistan,  khususnya  melalui  bantuan capacity building , seperti yang disampaikan dalam International Afghanistan Conference (5 Desember 2011)  di Bonn Jerman, Kabul Conference (Juli 2010), dan London Conference (Januari 2010) (Kemenlu, 2011). Upaya Indonesia dalam berkontribusi pada proses perdamaian di Afghanistan juga terus dilakukan, salah satunya pada 2019 di mana Indonesia juga berhasil memperjuangkan dukungan internasional untuk  perdamaian  di  Afghanistan  salah  satunya  melalui  perpanjangan  misi  bantuan  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Afghanistan yang disebut United Nations Mission in Afghanistan (UNAMA) (“Diplomasi Indonesia Loloskan Resolusi DK PBB Tentang Afghanistan,” 2019) .
Vinay  Kaura  mengatakan  bahwa  konflik  Afghanistan  multi-dimensi,  melibatkan  aktor Afghanistan, regional, dan global. Karena kompleksitas yang melekat, tidak ada pelaku tunggal yang memegang kunci penyelesaian krisis sehingga proses perdamaian di Afghanistan berlangsung lama dan  sulit  serta  diliputi  skeptisisme  (Kaura,  2018).  Hojatullah  Fazly  mengukur  keberhasilan perdamaian di Afghanistan dengan teori kontrak sosial di mana kontrak sosial di antara aktor-aktor yang  bertikai  dianggap  tidak  berjalan  dengan  baik.  Kegagalan  proses  perdamaian  di  Afghanistan dikarenakan  pendekatan  yang  dilakukan  lebih  mementingkan  pada state  building daripada membangun  sebuah  kebijakan  untuk  membangun  perdamaian  yang  lebih luas  dengan  melibatkan masyarakat Afghanistan untuk merancang dan melaksanakannya (Fazly, 2016). Qarqeen (2015) juga menjelaskan bahwa meski sudah banyak mendapat dukungan komunitas internasional, segala upaya yang sudah dilakukan untuk proses perdamaian di Afghanistan masih belum terlihat efektif karena lemahnya  politik  pemerintah  Afghanistan  dan  proses  negosiasi  lebih  mengedepankan  pendekatan struktural.
Perluasan  dalam  negosiasi  mendapatkan  titik  terang  setelah  terjadi  tandatangan  perjanjian damai  antara  Amerika  dan  Taliban  di  Doha,  Qatar  pada  29  Februari  2020.  Pemerintah  Indonesia melalui  Menteri  Luar  Negeri  RI  ikut  menyaksikan  dalam  penandatangan  bersejarah  yang  dinamai Perjanjian Komprehensif untuk Perdamaian Afghanistan atau Comprehensive Peace Agreement (CPA)
(“Dorong Perdamaian Di Afghanistan, Menlu RI Saksikan Penandatanganan Perjanjian AS - Taliban,” 2020).
Upaya bina-damai untuk proses perdamaian di Afghanistan pasca konflik merupakan proses yang panjang dan kompleks. Barnett R. Rubin (2006) menggambarkan upaya bina-damai yang selama ini  dilakukan  justru  terhambat  oleh  perpecahan,  persaingan,  dan  fragmentasi  otoritas  komunitas internasional.  Sedangkan  Jonathan  Goodhand  mengatakan  bahwa  bina-damai  di  Afghanistan merupakan tawar-menawar antara penguasa, aktor swasta, dan lembaga ekstraksi. Lembaga ekstraksi amat bergantung pada bisnis narkoba, dimana kondisi konflik dan korupsi di elite Afghanistan dapat melanggengkan lembaga ekstraksi ini (Goodhand, 2008).
Sedangkan upaya bina-damai yang dilakukan oleh Indonesia selama ini juga perlu dilihat dari dua aspek yaitu tantangan dari aktor-aktor internasional yang terlibat dalam proses perdamaian di Afghanistan,  dan  tantangan  domestik  seperti  pengelolaan  pemerintahan  yang  baik  dan  komitmen kelompok-kelompok  masyarakat  yang  berkonflik  terkait proses  bina-damai ini.  Di  level  komunitas internasional,  Indonesia  sudah  melakukan  dukungan  dan  diplomasi  yang  intens  terkait  proses perdamaian  di  Afghanistan  dan  sudah  menghasilkan  beberapa  hasil  positif.  Sementara  di  level domestik,  sejauh  ini  pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  berbagai  kegiatan  dan  program kerjasama dengan pemerintah Afghanistan dan beberapa kelompok masyarakat untuk perdamaian. Karena  itu  perlu  dilihat  lebih  lanjut  upaya  dan  kontribusi  Indonesia  dalam  bina-damai  dan pembangunan kapasitas tentang hidup damai di Afghanistan.
Dalam kajian perdamaian di Afghanistan, sudah banyak penelitian dan kajian yang membahas proses perdamaian dan juga keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian di dunia, namun belum ada  yang  secara  spesifik  penelitian  yang  membahas  tentang  upaya  pemerintah  Indonesia  dalam membantu proses perdamaian khususnya melalui upaya bina-damai. Keterlibatan Indonesia dalam perdamaian  di  dunia  dapat  dilihat  melalui  penelitian  tentang  keterlibatan  Indonesia  dalam  misi perdamaian  PBB  (Hutabarat,  2016)  dan  keterlibatan  Indonesia  dalam  proses  perdamaian  dalam konflik antara Israel dan Palestina (Sumertha, Ismadi, & Wibowo, 2017). Keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaian di negara lain atau di dunia internasional didasarkan karena dorongan politik luar Indonesia yang menganut bebas aktif dan selain itu juga karena Indonesia menolak keras terhadap segala bentuk penjajahan. Pengalaman Indonesia dalam keterlibatan membantu proses perdamaian di  dunia  internasional  salah  satunya  yaitu  pada  tahun  1990.  Indonesia  sebagai  mediator  proses perdamaian  di  Kamboja  (Runtukahu,  2009).  Secara  singkat  dapat  dikatakan  Indonesia  telah  lama terlibat dan berpengalaman dalam proses perdamaian komunitas internasional.
Beberapa  laporan  dan  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  membantu menjelaskan  konteks  proses  perdamaian  di  Afghanistan  dan  aktor-aktor  dalam  konteks  tersebut termasuk posisi Indonesia. Laporan dari National Security Research Division RAND Coorporation pada 2011 tentang proses perdamaian Afghanistan memetakan beberapa aktor penting dalam penyelesaian konflik di Afghanistan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya (Shinn & Dobbins, 2011). Beberapa penelitian  sebelumnya  (Qarqeen,  2015;  Fazly,  2016;  Kaura,  2018)  juga  menjelaskan  bahwa  proses perdamaian  di  Afghanistan  masih  belum  efektif  karena  kompleksitas  pendekatan  struktural  dan aktor-aktor yang terlibat meskipun sudah mendapat banyak dukungan dari komunitas internasional. Namun  demikian,  di  luar  dari  aktor-aktor  tersebut  dan  sejalan  bertambahnya  waktu,  ada  banyak pihak  atau  aktor-aktor  lainnya  dari  komunitas  internasional  yang  selama  ini  juga  terlibat  dan berkontribusi pada proses perwujudan dan pembangunan perdamaian di Afghanistan, seperti salah satunya Indonesia.
Dari  perjalanan  panjang  proses  perdamaian  di  Afghanistan,  pada  7  Desember  2018  Dewan Keamanan  PBB  mengeluarkan  laporan  resmi  tentang  situasi  Afghanistan  dan  implikasinya  untuk perdamaian dan keamanan internasional. Dalam laporan tersebut proses perdamaian di Afghanistan
dikatakan masih suram karena tingkat kekerasan di Afghanistan masih sangat tinggi yang dilakukan oleh Taliban dan pemberontak lainnya di Afghanistan (General Assembly Security Council UN, 2020).
Laporan terbaru yaitu dari Congressional Research Service pada 25 Juni 2020 yang terkait degan kebijakan  Pemerintah  Amerika  terhadap  Afghanistan.  Laporan  tersebut  menyebutkan  bahwa Amerika  masih  menaruh  perhatian  besar  dalam  kebijakan  luar  negerinya  terkait  perdamaian  di Afghanistan. Perjanjian AS-Taliban pada 29 Februari 2020 menjadi momen penting bagi Afghanistan dan kebijakan AS. Namun demikian, pandemi Covid-19 dapat berdampak pada dinamika keamanan dan  politik  di  Afghanistan,  serta  hubungannya  dengan  Amerika  Serikat  dan  mitra  internasional lainnya (Thomas, 2020).
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  terkait  proses  perdamaian  di  Afghanistan menunjukkan bahwa penelitian dan kajian tersebut berkontribusi banyak pada studi perdamaian dan hubungan internasional khususnya dalam memahami proses perdamaian di Afghanistan dan aktor- aktor  yang  terlibat  serta  perkembangannya.  Namun  beberapa  penelitian  tersebut  tidak  membahas secara spesifik upaya atau kontribusi pemerintah Indonesia pada proses perdamaian di Afghanistan khususnya melalui upaya bina-damai ( peacebuilding ). Faktanya sejauh ini pemerintah Indonesia telah terlibat lama dalam proses bina-damai di Afghanistan. Karena itu penting untuk menjelaskan upaya dan  kontribusi  Indonesia  dalam  proses  perdamaian  di  Afghanistan  sebagai  bagian  dari  komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  kajian  perdamaian  dalam  konteks  studi  hubungan internasional ini berusaha menjelaskan: bagaimana upaya dan kontribusi dari pemerintah Indonesia untuk proses perdamaian di Afghanistan khususnya melalui bina-damai ( peacebuilding ) dan apakah memiliki kendala baik di level internasional ataupun domestik Afghanistan, dan bentuk bina-damai seperti apa yang dilakukan oleh Indonesia dan apakah cukup signifikan untuk berkontribusi dalam proses  perdamaian  di  Afghanistan.  Dengan  demikian  pembahasan  pada  tulisan  ini  berusaha menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai kontribusi untuk proses perdamaian di Afghanistan dan kendala-kendalanya di level internasional dan domestik Afghanistan, serta  bentuk  bina-damai  yang  telah  dilakukan  oleh  Indonesia  dalam  proses  perdamaian  di Afghanistan.

## METODE
Fokus penelitian ini yaitu upaya dan kontribusi pemerintah Indonesia dalam proses perdamaian di Afghanistan.  Penelitian  kualitatif  dengan  sumber  pustaka  ( library  research )  ini  menggunakan sumber-sumber penelitian yang dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, sumber dari laporan-laporan pemerintah Indonesia seperti laporan Kinerja Tahunan Tetap Republik Indonesia (PTRI) tahun 2020 dari  Kementerian  Luar  Negeri  RI. Kedua ,  sumber  dari  hasil  penelitian  terdahulu  tentang  proses perdamaian di Afghanistan dan perkembangannya khususnya yang membahas tentang upaya bina- damai  di  Afghanistan. Ketiga ,  sumber  dari  media  online  yang  berkaitan  dengan  segala  upaya    dan kontribusi  yang  sudah  dilakukan  pemerintah  Indonesia  tentang  upaya  bina-damai  untuk  proses perdamaian di Afghanistan. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan perspektif hubungan internasional dengan konsep ‘ peacebuilding’ atau dengan istilah lain disebut ‘bina - damai.’ K ata bina- damai sendiri merujuk pada istilah Rizal Panggabean dan Ihsan Ali Fauzi (Abu-Nimer, 2010).
Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang  terkait  dengan  fokus  permasalahan  pembahasan  ini.  Dengan  analisis  menggunakan  pespektif hubungan internasional, data deskriptif ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam dan komprehensif pada permasalahan yang dibahas. Analisis dalam penelitian kualitatif ini berusaha menjelaskan keterkaitan data diantaranya mensintesis berbagai aspek menjadi formulasi pada makna yang baru (Saldana & Omasta, 2016, p. 30).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Bina-Damai sebagai Upaya Proses Perdamaian
Perdamaian  berasal  dari  kata  damai  yang  bisa  diartikan  sebagai  ketiadaan  perang  yang dipandang secara berbeda dari dua teori dominan dalam Ilmu Hubungan Internasional yakni realisme dan liberalisme. Realisme berpandangan bahwa perdamaian adalah sesuatu yang negatif dan utopis yang ditandai dengan ketiadaan perang. Menurut Realisme, hubungan antara kekuasaan, keamanan, dan  konflik  sangatlah  erat  sehingga  perdamaian  akan  tercapai  ketika  sudah  mendapatkan perimbangan kekuasaan ( balance of power ). Realis sulit mempercayai pihak lain dan selalu dipenuhi rasa  curiga,  sehingga  mereka  harus  melindungi  negara  mereka  sendiri  karena  mereka  tidak  dapat bergantung pada pertolongan negara lain (Stefans & Pettiford, 2009, pp. 69-70).
Sedangkan Liberalisme adalah paradigma yang sangat kontras dari paham realisme. Berlainan dengan kepesimisan dari kaum realis, kaum liberalis percaya bahwa manusia dapat bekerja sama dan mewujudkan  perdamaian  melalui  jalan  non  kekerasan  dan  perang.  Liberalisme,  yang  juga  dikenal sebagai idealisme, berawal dengan asumsi yang berbeda tentang dunia daripada realisme dan percaya dalam mengejar kebijakan yang dapat disebut sebagai kebaikan bersama, bukan apa yang baik untuk negara  individu.  Liberalisme  berpandangan  bahwa  perdamaian  bisa  terjadi  jika  sumber-sumber konflik  bisa  diselesaikan.  Liberalisme  juga  berpandangan  perdamaian  akan  tercapai  jika  sebuah negara menganut sistem demokrasi liberal, tidak tirani (Stefans & Pettiford, 2009).
Setelah  Perang  Dingin  berakhir  dan  terus  menguatnya  institusi  internasional  seperti  PBB, konflik  banyak  terjadi  tidak  lagi  pada  antar  negara  tetapi  terjadi  antara  negara  dan  kelompok masyarakat. Menurut Uppsala Conflict Data Program (UCDP) terjadi penurunan konflik bersenjata sejak  berakhirnya  Perang  Dingin  tetapi  terjadi  peningkatan  konflik  yang  terjadi  dalam  lingkaran kelompok masyarakat sipil (non-state), khususnya sejak 2014 ketika berdirinya Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) (Dupuy & Rustad, 2018). Untuk mengakhirinya, perlu adanya pemahaman bina-damai ( peacebuilding )  oleh  negara  dan  kelompok  masyarakat.  Bina-damai  dibangun  dengan  rasa  saling percaya  ( trustbuilding), karena peacebuilding tidak  dapat  terwujud  jika  tidak  adanya trustbuilding . Menurut Francis Fukuyama, kata ‘ Trust’ diselaraskan  dengan  istilah  kepercayaan  sebagai  harapan- harapan  terhadap    keteraturan,    kejujuran,    dan    perilaku    kooperatif    yang    muncul    dari    dalam sebuah  komunitas    yang    didasarkan    pada    norma-norma    yang    dianut    bersama    oleh    anggota- anggota  komunitas  itu. Trust juga  menjadi  bagian  penting  dalam  modal  sosial. Trust bermanfaat untuk  individu  dan  komunitas  bekerja secara hemat  dan  efisien  karena  semua  anggota  sama- sama  menempatkan  kepentingan bersama   diatas   kepentingan   individu (Fukuyama, 2002).
Mohammed Abu-Nimer mensejajarkan istilah bina-damai, resolusi konflik, dan nirkekerasan. Ketiga konsep ini menurutnya membutuhkan pendekatan kolaboratif. Ketiganya memiliki kesamaan asumsi bahwa untuk menyelesaikan suatu konflik, para pihak harus berkomitmen pada pendekatan dan metode nirkekerasan. Bagi Nimer, nirkekerasan adalah inti semua program dan pendekatan bina- damai.  Kemudian  aksi  dari  bina-damai  mendorong  resolusi  konflik.  Oleh  karena  itu,  inti  dari  itu semua  adalah  mesti  mengandaikan  pemahaman  tentang  bagaimana  budaya  dan  agama  suatu masyarakat  bertalian  dengan  nirkekerasan.  Bagi  Nimer,  dalam  Islam  jelas  nilai  bina-damai  tertera dalam  ajaran  keadil an  (‘ adl ),  kebaikan  ( ihsan ), dan  kebijaksanaan.  Ketiga  ajaran  itu  jauh  dari  nilai kekerasan (Abu-Nimer, 2010).
Konsep bina-damai untuk perdamaian di Afghanistan, bukan semata-mata pada pencegahan konflik,  resolusi  konflik,  manajemen  konflik,  dan  transformasi  konflik,  akan  tetapi  sebagai  sebuah strategi.  Bina-damai  mendasarkan  pada  perubahan      yang      sangat  signifikan  dalam  penanganan konflik yaitu strategi  yang berorientasi   pada   upaya untuk   membangun     perdamaian.  Menurut Bertram  konsep ini   mulai   digunakan   secara luas oleh  masyarakat  dan pembuat kebijakan baru
pada    awal    dekade    1990an.  Istilah  ‘ peacebuilding ’  dipopulerkan  oleh  Johan  Galtung  pada  tahun 1970an. PBB  mulai secara serius menggunakan konsep ini sejak 1992 dan menjadikannya sebagai salah satu fokus penting PBB di untuk jalan damai sebuah negara yang berkonflik (Sugiono & Nazala, 2011).
Johan Galtung yang dikenal sebagai pendiri kajian perdamaian ( Peace Studies ) dari Norwegia menggagas  istilah  dan  konsep  tiga  pendekatan  perdamaian  yaitu Peacekeeping , Peacemaking ,  dan Peacebuilding (Galtung,  1976).  Secara  singkat,  perdamaian  menurut  Galtung  adalah  ketiadaan kekerasan. Pendekatan pemeliharaan perdamaian ( peacekeeping ) bertujuan untuk mempertahankan tidak adanya kekerasan langsung antar aktor dalam konflik dan membuat adanya jarak antar aktor konflik melalui bantuan pihak ketiga. Kemudian pendekatan penciptaan perdamaian ( peacemaking ) berlabuh dalam resolusi konflik yang betujuan untuk menghentikan konflik dengan berfokus pada cara-cara untuk mengatasi konflik antar pihak. Penciptaan perdamaian dan resolusi konflik dicapai setelah  kesepakatan  ditandatangani  dan  diratifikasi  oleh  pihak-pihak  yang  berkonflik  untuk membangun  perdamaian  yang  berkelanjutan.  Sedangkan  pendekatan  bina-damai  ( peacebuilding ) merupakan  pendekatan  asosiatif  terhadap  konflik  yang  dapat  mengatasi  penyebab  langsung, struktural,  dan  budaya  dari  kekerasan  dalam  arti  yang  paling  luas.  Penghapusan  akar  penyebab kekerasan fokus pada beberapa prinsip yaitu ‘keadilan’ sebagai lawan dari dominasi dan eksploitasi untuk  menuju  interaksi  horizontal  dan  ‘Entropi’  sebagai  lawan  dari  elitisme  untuk  menuju  inklusi (Galtung, 1976 dalam Cravo, 2017, pp. 5 – 7).
Sejalan  dengan  Galtung,  PBB  juga  menggunakan  istilah-istilah  dan  konsep  dasar  Galtung tersebut.  Menurut  PBB, peacemaking adalah  sebuah  upaya  diplomatis  yang  digunakan  untuk menyelesaikan  permasalahan  antara  pihak-pihak  yang  berkonflik  yang  berujung  pada  perjanjian damai.  Proses peacemaking ini  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah,  lembaga  pemerintah,  lembaga internasional seperti PBB, atau bisa juga lembaga non-pemerintah. Sedangkan peacebuilding adalah skema  kerja  pascakonflik  yang  bertujuan  untuk  menghindari  atau  meminimalisir  konflik  datang kembali.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  penguatan  kapasistas  nasional  di  semua  level  untuk manajemen  konflik  dan  bersandar  pada  perdamaian  dan  pembangunan.  Proses  kompleks  ini membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  mewujudkan  perdamaian  yang  berkelanjutan.  Penekanan proses  ini  yaitu  pada  isu-isu  yang  mempengaruhi  fungsi  masyarakat  dan  pemerintah  serta peningkatan  kapasitas  negara  dalam  menjalankan  fungsinya  (United  Nations  Peacekeeping,  n.d.). Selain  itu,  menurut  laporan  PBB  pada  2000  yang  dikenal  dengan  Brahimi  Report,  konsep peacebuilding merupakan  aktivitas  yang  lebih  mendalam  dan  berjangka  panjang  daripada peacekeeping dan peacemaking . Peacebuilding fokus pada kegiatan untuk menyusun kembali fondasi perdamaian dan menyediakan peralatan untuk membangun di atas fondasi tersebut yang tidak hanya mencegah adanya perang, kekerasan atau konflik kembali tetapi lebih dari itu  (Brahimi, 2000, p. 3 dalam Frère & Wilen, 2015). Peacebuilding juga mengacu pada kegiatan pencegahan atau penyelesaian konflik yang dilakukan oleh aktor eksternal seperti PBB atau organisasi internasional lainnya, atau aktor  lokal  di  tingkat  komunitas,  dengan  tujuan  bersama  untuk  membangun  perdamaian berkelanjutan (Frère & Wilen, 2015).
Pembahasan  upaya  dan  kontribusi  pemerintah  Indonesia  dalam  proses  perdamaian  di Afghanistan  dibagi  menjadi  dua  bagian.  Bagian  pertama  membahas  perjalanan  bina-damai  di Afghanistan  sebagai  konteks  konflik  dan  proses  perdamaian  di  Afghanistan  yang  selama  ini  sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Bagian kedua membahas upaya dan kontribusi bina-damai Indonesia untuk  Afghanistan  khususnya  terkait  bantuan  pembangunan  kapasitas  ( capacity  building )  yang dilakukan oleh Indonesia.

## Perjalanan Bina-Damai di Afghanistan
Sepanjang  negara  Afghanistan  berdiri,  masyarakatnya  selalu  diliputi  oleh  konflik  kekerasan yang  silih  berganti.  Pada  1979,  Uni Soviet mengintervensi  dengan  kekuatan  militer ke  Afghanistan melalui  tangan  kekuasaan  Hafidzullah  Amin  dari People  Democratic  Party  of  Afghanistan (PDPA) yang memiliki hubungan baik dengan Pakistan dan Arab Saudi. Soviet menjadikan PDPA sebagai alat kekuasaanya  di  Afghanistan.  Kekuatan  militer  yang  dilakukan  oleh  PDPA  atas  dukungan  Soviet memicu perlawanan bersenjata dari kelompok Mujahidin (Qarqeen, 2015).
Antara tahun 1985-1986,  kelompok Mujahidin akhirnya berhasil memukul mundur kekuatan militer Soviet (“Afghanistan 1979 - 1992,” n.d.) . Hingga akhirnya setelah Soviet mengikuti Geneva Peace Accords pada April 1988 yang difasilitasi oleh PBB, kemudian pada 15 Februari 1989, Soviet menarik pasukannya  di  Afghanistan  (Katzman,  2012).  Setelah  penarikan  mundur  pasukan  Soviet,  konflik bersenjata  di  Afghanistan  tidak  secara  otomatis  berakhir.  Babak  baru  konflik  terjadi  antara pemerintah  Afghanistan  di  bawah  Presiden  Najibullah  (yang  masih  di  bawah  kontrol  Uni  Soviet) berhadapan dengan kelompok Mujahidin yang membuat kelompok Mujahidin mengalami kekalahan di  Jalalabad  pada  tahun  1989.  Kemudian  pada  1991,  setelah  Soviet  runtuh,  kelompok  Mujahidin mendapatkan  kemenangannya.  Keruntuhan  Soviet  juga  menandakan  perang  dingin  telah  berakhir antara Blok Barat dan Blok Timur (Qarqeen, 2015).
Di  tengah  rumitnya  membangun  pemerintahan  baru  Afghanistan  pasca  keruntuhan  Soviet, pada  1994  muncullah  kelompok  baru  di  Afghanistan  dengan  sebutan  Taliban.  Taliban  berhasil merebut  kota  Kabul  pada September  1996  dan  menjadi  akhir  dari  pemerintahan  Afghanistan  yang dipimpin  Hekmatyar  dan  awal  dari  terbentuknya Emirat  Islam  Afghanistan di  bawah  kekuasaan kelompok  Taliban  (Fazly,  2016).  Taliban  kemudian  membawa  Afghanistan  dengan  model pemerintahan Islam yang sangat represif (Ali, 2014).
Taliban  berkuasa  di  Afghanistan  dari  1996-2001.  Pada  Nopember  2001,  Amerika  Serikat menggulingkan pemerintahan Taliban atas tuduhan melindungi pimpinan Al-Qaeda yaitu Osama bin Laden karena menjadi dalang serangan teroris pada Menara Kembar WTC di New York Amerika pada 11  September  2001.  Afghanistan  kembali  dinegosiasikan  setelah  kekuasaan  Taliban  dengan membentuk  pemerintah  transisi  Afghanistan  tanpa  Taliban  melalui  perjanjian  Bonn  pada  2001. Negosiasi berikutnya kemudian melibatkan Taliban setelah Taliban melakukan pemberontakan yang terus  mengganggu  jalannya  pemerintahan  di  Afghanistan.  Dari  tahun  2006  hingga  2009 pemberontakan meningkat secara signifikan sebesar 48,52 persen dan pada tahun 2010 Taliban telah menguasai hampir lebih dari separuh negara. Sedangkan untuk tahun 2015, mereka masih menguasai provinsi-provinsi  selatan  Afghanistan  (Qarqeen,  2015).    Sejak  terbentuknya  pemerintahan  transisi Afghanistan di bawah pengawasan Amerika dan PBB pada 2001 (“Timeline: The Fall of Kabul,” 2001) , pemberontakan,  teror,  kekerasan,  dan  konflik  yang  dilakukan  oleh  Taliban  terus  berlangsung  di Afghanistan. Pada 7 Desember 2018, PBB menyampaikan data bahwa tingkat kekerasan di Afghanistan masih tinggi dimana antara 1 Januari sampai 30 September 2018 masih terjadi kekerasan yakni 2.798 orang terbunuh dan 5.252 mengalami luka dalam aksi kekerasan di Afghanistan  (General Assembly Security Council UN, 2020).
Sirajuddin Haqqani, wakil pemimpin dari Taliban menulis artikel dalam The New York Times pada 20 Februari 2020, mengatakan bahwa peperangan yang dilakukannya dengan pihak asing yang dipimpin  Amerika  bukanlah  keinginannya tapi dipaksa  untuk  membela  diri.  Proses  negosiasi  yang dimulai oleh Taliban dengan Amerika sudah dimulai sejak 2018 dengan menyimpan ketidakpercayaan kepada  pihak  Amerika  yang  mau  menyelesaikan  konflik  di  Afghanistan.  Bagi  Taliban,  penarikan pasukan asing adalah yang utama dan terpenting dalam proses negosiasi itu (Haqqani, 2020).
Proses  perdamaian  di  Afghanistan  mengalami  perkembangan  lebih  maju  ketika  pada  29 Februari  2020,  perjanjian  perdamaian  antara  Amerika-Taliban  ditandatangani  di  Doha,  Qatar. Perjanjanjian  perdamaian  itu  bernama Comprehensive  Peace  Agreement (CPA)  untuk  Perdamaian Afghanistan. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri menjadi salah satu yang menyaksikan perjanjian bersejarah itu (“Dorong Perdamaian Di Afghanistan, Menlu RI Saksikan Penandatanganan Perjanjian AS- Taliban,” 2020) . Proses negosiasi tersebut kemudian membawa kedua pihak antara Amerika dan Taliban  menyetujui  empat  hal  penting  sebagai  perjanjian  yaitu:  melakukan  kontra-terorisme, Amerika menarik pasukannya dari Afghanistan dalam 14 bulan, perundingan intra-Afghanistan, dan gencatan  senjata.  Namun  Amerika  berjanji  akan  menarik  pasukannya  secara  bertahap  jika  Taliban dan sekutunya termasuk Al Qaeda tidak melakukan ancaman dan tindakan teror terhadap Amerika dan sekutu-sekutunya (Kemlu.go.id, 2020).

## Upaya dan Kontribusi Bina-Damai Indonesia untuk Afghanistan
Dalam  laporan  Kinerja  Tahunan  Perutusan  Tetap  Republik  Indonesia  (PTRI)  tahun  2020, terlihat  jelas  bagaimana  Indonesia  memasukan  Afghanistan  sebagai  upaya  mencari  dukungan internasional  guna  menjadi  isu  bersama  untuk  perdamaian  di  Afghanistan.  Indonesia  mencatat beberapa  capaian  yang  telah  dilakukan,  diantaranya  memfasilitasi travel  exemption bagi  beberapa orang Taliban yang masuk dalam daftar sanksi Komite Taliban 1988 dan bersama Jerman menginisiasi pertemuan Dewan keamanan (DK) PBB mengenai kunjungan ke Afghanistan dengan agenda Women, Peace,  and  Security .    Indonesia  juga  telah  melakukan  31  pertemuan  bilateral  tingkat  Menteri  Luar Negeri  yang  terdiri  dari  pertemuan  bilateral  dengan  Aljazair,  Armenia,  Australia,  dan  Timor  Leste (Trilateral),  Bangladesh,  Belanda,  Bahrain,  Ceko,  Estonia,  Ethiopia,  Equatorial  Guinea,  Guatemala, Hungaria,  Kamerun,  Kyrgyztan,  Luxembourg,  Maroko,  Pantai  Gading,  PNG,  Qatar,  Repulik Dominika,  Rumania,  Saudi  Arabia,  Sudan  Selatan,  Solomon  Islands,  Uni  Emirate  Arab,  Yordania, Yunani,  Presiden  SMU-74  PBB, Assistant  Secretary  for  Asia  Pacific  Affairs,  US  Special  Envoy  for Afghanistan , dan UN Special Envoy on Myanmar untuk menggalang dukungan internasional terkait proses  perdamaian  di  Afghanistan.  Pada  tahap  sebelumnya,  Indonesia  juga  menggandeng  Jerman yang berhasil menyusun 2 Resolusi DK PBB untuk memperpanjang mandat Misi PBB untuk bantuan di  Afghanistan  yang  bernama United  Nations  Assistance  Mission  in  Afghanistan (UNAMA)  yang disahkan secara konsensus pada Maret 2019 dan September 2019 (“Laporan Kinerja Tahunan 2019,” 2020).
Di  level  domestik  Afghanistan,  Indonesia  mendapat  dukungan  domestik  dalam  membantu proses  perdamaian  di  Afghanistan.  Indonesia  melalui  Menteri  Luar  Negeri,  dipercayai  sebagai Honorary Member Group of Friends of Women in Afghanistan bersama dengan First Lady Afghanistan, Rula  Ghani,  dan  Rt  Hon.  Baroness  Hodgson  of  Abinger,  CBE.  Selain  itu,  Indonesia  juga  berhasil memasukkan  rujukan  mengenai Trilateral Ulema Conference yang  diselenggarakan  di  Jakarta  pada Mei  2018  dalam  Resolusi  Sidang  Majelis  Umum  terkait  situasi  di  Afghanistan.  Kemudian  untuk pertama kalinya, Indonesia juga diundang menjadi anggota inti group untuk isu Afghanistan di Sidang Majelis Umum (“Laporan Kinerja Tahunan 2019,” 2020) .
Upaya Indonesia terlibat dalam membantu proses perdamaian di Afghanistan sudah sejak lama dilakukan. Indonesia berkomitmen untuk membantu perdamaian di Afghanistan dan menjadi negara yang aman, sejahtera, dan demokratis diantaranya melalui: bantuan kerja sama untuk Afghanistan secara  bilateral  maupun  melalui  pihak  ketiga  berupa  pelatihan-pelatihan  ( capacity  building )  di beberapa bidang seperti demokrasi, pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, pertanian, dan lainnya,  termasuk  program  beasiswa  untuk  pegawai  pemerintah  dan  masyarakat  Afghanistan. Apa yang telah dilakukan Indonesia ini sejalan dengan misi PBB dengan program UNAMA  sesuai resolusi DK PBB 1662 tahun 2006, 746 tahun 2007, dan 1868 tahun 2009 dimana Indonesia turut berkontribusi dalam proses perdamaian dan pembangunan di Afghanistan (Tabloid Diplomasi, 2017).
Bantuan dari Indonesia untuk Afghanistan tersebut dalam program Kerjasama Teknik Negara- Negara  Berkembang  (KTNB).  Indonesia  bekerjasama  dengan  pihak  donor  untuk  Afghanistan diantaranya yaitu melalui program: pendidikan tinggi di bidang Public Health, Neonatal and Child Health  Service,  Group  Training  on  Agribusiness  Technology,  Training  on  Maternal,  Training  on Community Medicine, dan Training on  Empowering Women through Social Economic and Culture ( reproductive health ) (Tabloid Diplomasi, 2010). Pada 2010 dan 2011, Indonesia kembali bekerjasama dengan  Jepang  untuk  melanjutkan  program  bantuan  untuk  masyarakat  Afghanistan  mengikuti beberapa pelatihan di Indonesia. Antara tahun 1981 - 2010, Indonesia telah melibatkan lebih dari 120 perwakilan  masyarakat  Afghanistan  dari  aparatur  negara  dan  masyarakat  sipil  untuk  program capacity building dalam  beberapa  bidang  tersebut  (Tabloid  Diplomasi,  2017).  Sedangkan  di  bidang pendidikan,  Indonesia  juga  membangun  kerjasama  antar  universitas  dua  negara  dan  program beasiswa untuk masyarakat Afghanistan. Pendidikan dalam hal ini juga termasuk capacity building untuk pemberdayaan wanita ( women empowerment ) dalam pembangunan ekonomi dan perdamaian (Masyrafina & Damhuri, 2017).
Di bidang ekonomi juga menunjukan kerjasama Indonesia dan Afghanistan yang berjalan baik. Salah  satunya  dapat  dilihat  melalui  meningkatnya  hubungan  antara  sektor  swasta  Indonesia  dan Afghanistan seperti partisipasi pengusaha Afghanistan pada Trade Expo Indonesia tahun 2017 sebesar 300 persen atau lebih dari 100 pengusaha Afghanistan. Kemudian pemerintah Indonesia juga berperan menjembatani  dan  memfasilitasi  BUMN  Indonesia  dalam  beberapa  proyek  kerjasama  ekonomi  di Afghanistan.  Selain  itu  juga  kerjasama  di  bidang  sosial  budaya,  seperti  pembangunan  Indonesia Islamic Center dan Masjid Assalam serta hibah pembangunan klinik kesehatan pada 2019 (Masyrafina & Damhuri, 2017).
Pada tahun 2019, Indonesia juga menyelenggarakan program untuk perempuan Indonesia dan Afghanistan  di  Jakarta.  Dalam  pertemuan  itu,  Presiden  Ghani  Afghanistan  sangat  mengapresiasi komitmen  Indonesia  khususnya  Presiden  Joko  Widodo  dalam  mendorong  perdamaian  di Afghanistan.  Dalam  pertemuan  tersebut  juga  dibahas  beberapa  langkah  lanjutan  kerjasama Indonesia-Afghanistan untuk mendorong perdamaian di Afghanistan, seperti program Intra Afghan Dialogue ,  keterlibatan  ulama,  dan  pemberdayaan  perempuan  di  Afghanistan.  Terkait  dengan pelibatan  ulama,  pada  2018  Indonesia  juga  pernah  mengadakan  Pertemuan  Trilateral  Ulama  dari Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia (Kemlu.go.id, 2020).
Selain  itu,  pemerintah  Indonesia  juga  memfasilitasi  hubungan  pemerintah  Afghanistan  dan kelompok  masyarakat  Afghanistan  dengan  kelompok  masyarakat  Indonesia  melalui  beberapa kunjungan  dan  forum  komunikasi  di  Indonesia.  Kunjungan  Pemerintah  Agfanistan  dan  kelompok masyarakat Afghanistan di Indonesia selain kepada Pemerintah Indonesia juga pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi Islam moderat di Indonesia yang di wakili oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan  Muhammadiyah  yang  telah  dilakukan  beberapa  tahun  khususnya  sejak  Presiden  Afghanistan Ashraf Ghani berkunjung ke Jakarta pada 5 April 2017.  Sejak itu berbagai pertemuan maupun kegiatan kerjasama diantara kelompok masyarakat Afghanistan dan Indonesia terjalin di Indonesia maupun di Afghanistan yag salah satunya untuk mendorong proses perdamaian di Afghanistan.
Bentuk  atau  model  bantuan  bina-damai melalui  berbagai  kegiatan  khususnya  penguatan kapasitas ( capacity building ) ini seperti yang dikatakan oleh Johan Galtung yaitu untuk menghindari konflik atau untuk mencegah terjadinya konflik kembali dan untuk membangun perdamaian pasca konflik.  Karena  itu  untuk  membangun  perdamaian  di  Afghanistan  ini  perlu  berbagai  upaya  untuk mengisinya  dengan  berbagai  kerjasama  internasional  dan  program  yang  melibatkan  komunitas internasional  dan  berbagai  elemen  domestik  Afghanistan.  Kontribusi  Indonesia  dapat  dilihat  dari hubungan  internasional  melalui  dukungan  di  komunitas  internasional  dengan  terus  menggalang dukungan  proses  perdamaian  untuk  Afghanistan,  dan  kerjasama  di  beberapa  bidang  dengan Afghanistan  seperti  pendidikan,  ekonomi,  pertanian,  kesehatan,  sosial  budaya,  pemberdayaan
perempuan, dan demokrasi. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kerjasama dan program Indonesia untuk Afghanistan  untuk  aparatur  pemerintah  dan  komunitas  masyarakatnya  sejak  tahun  1980an  sampai saat  ini  tahun  2020  dan  komitmen  dukungan  berkelanjutannya  untuk  perdamaian  Afghanistan kedepannya.
Dari perjalanan Indonesia terkait Afghanistan ini maka dapat juga dikatakan Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berlandasakan saling percaya ( trustbuilding) antara Indonesia, komunitas internasional,  serta  pemerintah  Afghanistan  serta  domestik  atau  masyarakat  Afghanistan.  Adanya sikap  saling  percaya  ini  seperti  yang  dikatakan  Fukuyama  sehingga  dapat  terjalin  kerjasama  bina- damai di berbagai bidang untuk kepentingan bersama hingga kini khususnya untuk perdamaian di Afghanistan. Alur upaya bina-damai yang dilakukan Indonesia untuk Afghanistan tergambar dalam bagan berikut ini:
Grafik 1. Alur proses bina-damai Indonesia untuk Afghanistan
Berdasarkan  hubungan  Indonesia  dengan  Afghanistan  tersebut,  Indonesia  dapat  dikatakan sebagai salah satu aktor dalam komunitas internasional yang berkontribusi dalam mendorong bina- damai ( peacebuilding ) di Afghanistan melalui kerjasama antar negara dan program-program lainnya khususnya  program capacity building .  Mesti  tidak  disebut  sebagai  aktor  utama  atau  aktor  penting dalam  peta  penyelesaian  konflik  di  Afghanistan,  upaya  Indonesia  untuk  proses  perdamaian  di Afghanistan  juga  memiliki  kontribusi  penting  untuk  perdamaian  di  Afghanistan  dan  komunitas internasional.

## SIMPULAN
Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk membantu proses perdamaian di Afghanistan cukup panjang.  Sampai  saat  ini  Indonesia  masih  terlibat  dalam  proses  tersebut  dan  tetap  berkomitmen dalam  perdamaian  Afghanistan  ke  depannya.  Di  level  internasional,  Indonesia  dapat  menggalang dukungan  internasional  untuk  terus  membantu  proses  perdamaian  di  Afghanistan.  Kontribusi Indonesia  sangat  signifikan  dalam  hal  penggalangan  dukungan  internasional  seperti  melalui perpanjangan  misi  bantuan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  di  Afganisan  untuk  perdamaian Afghanistan.  Di  level  domestik  Afghanistan,  Indonesia  juga  mendapat  dukungan  dari  domestik Afghanistan untuk membantu proses perdamaian di Afghanistan sehingga beberapa kerjasama terus berlangsung.  Indonesia  berkontribusi  dalam  proses  perdamaian  di  Afghanistan  utamanya  melalui bina-damai  ( peacebuilding ) melalui  kerjasama-kerjasama  yang  dilakukan  antara  pemerintah Indonesia  dan  pemerintah  Afghanistan  atau  melalui  pihak  ketiga  (donor).  Cara  bina-damai  ini utamanya  dilakukan  melalui  pembangunan  kapasitas  ( capacity  building )  untuk  Afghanistan  dari kalangan aparatur negara dan juga kelompok masyarakat sipilnya melalui berbagai program seperti pendidikan,  pelatihan,  workshop  dan  pertemuan  atau  kunjungan  kedua  belah  pihak.  Kontribusi
Bina-Damai (Peacebuilding) Trustbuilding Internasional Pemerintah Afghanistan Capacity Building Pemerintah Afghanistan Kelompok Masyarakat Afghanistan
Kelompok Masyarakat Afghanistan
Indonesia  dalam  hal capacity  building juga  cukup  signifikan  untuk  membantu  pemerintah  dan masyarakat  Afghanistan  dalam  meningkatkan  kualitas  dan  kapasitasnya  di  beberapa  bidang kerjasama  untuk  pembangunan  nasional  Afghanistan  berkelanjutan  dan  untuk  mengisi pembangunan perdamaian dalam upaya menciptakan negara yang aman, demokratis, dan sejahtera. Hubungan kerjasama Indonesia dan Afghanistan untuk bina-damai ini dapat terjalin karena sudah terbangun  rasa  saling  percaya ( trustbuilding) antar  kedua  belah  pihak  sehingga  dapat  bekerjasama dan  menempatkan  kepentingan  bersama.  Bina-damai  yang  dilakukan  ini  untuk  mencegah  dan menghindari terjadinya konflik kembali dan juga sebagai strategi membangun fondasi pasca konflik yang berorientasi pada pembangunan perdamaian jangka panjang di Afghanistan.

## REFERENSI
Abu-Nimer, M. (2010). Nir Kekerasan dan Bina-Damai dalam Islam: Teori dan Praktek . Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
Afghanistan 1979-1992. (n.d.). Retrieved from GlobalSecurity.org website: https://www.globalsecurity.org/intell/ops/afghanistan.htm.
Ali, A. S. (2014). Al Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi, dan Sepak Terjangnya . Jakarta: LP3ES. Brahimi, L. (2000). Report of the Panel on United Nations Peace Operations [A/55/305] . New York. Retrieved from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/a_55_305_e_brahimi_report.pdf.
Cravo, T. A. (2017). Peacebuilding: Assumptions, practices and critiques. Janus.Net e-Journal of International Relations , 8 (1), 4 – 20.
Diplomasi Indonesia Loloskan Resolusi DK PBB tentang Afghanistan. (2019, September). Retrieved from PTRI New York website: https://kemlu.go.id/newyork-un/en/news/2441/diplomasi-indonesia-loloskan- resolusi-dk-pbb-tentang-afghanistan.
Dorong Perdamaian di Afghanistan, Menlu RI Saksikan Penandatanganan Perjanjian AS-Taliban. (2020,
March 1). Retrieved February 7, 2021, from VOA Indonesia website:
https://www.voaindonesia.com/a/ikut-dorong-perdamaian-di-afghanistan-menlu-ri-saksikan- penandatanganan-perjanjian-as-taliban-/5310491.html.
Dupuy, K., & Rustad, S. A. (2018). Trends in Armed Conflict, 1946-2017, Conflict Trends (5) . Oslo. Retrieved from https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=11181.
Fazly, H. (2016). The Deadlock of Afghan Peace Process . International Institute of Social Studies. Frère, M.-S., & Wilen, N. (2015). INFOCORE Definitions: “Post - conflict.” Bruxelles. Retrieved from https://www.infocore.eu/wp-content/uploads/2016/02/def_post-conflict.pdf.
Fukuyama, F. R. (2002). Trust: Kebijakan, Sosial dan Penciptaan Kemakmuran (1st ed.). Yogyakarta: Qalam. Galtung, J. (1976). Peace, War and Defense . Copenhagen: Chr. Ejlers Forlag.
General Assembly Security Council UN. (2020). The Situation in Afghanistan and Its Implications for International Peace and Security . New York.
Goodhand, J. (2008). Corrupting or Consolidating the Peace? The Drugs Economy and Post-conflict Peacebuilding in Afghanistan. International Peacekeeping , 15 (3), 405 – 423. https://doi.org/10.1080/13533310802058984.
Haqqani, S. (2020). What We, the Taliban, Want. Retrieved from The New York Times website: https://www.nytimes.com/2020/02/20/opinion/taliban-afghanistan-war-haqqani.html.
Hutabarat, L. F. (2016). Diplomasi Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 6 (2), 75 – 96. https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i2.308.
Indonesia Siap Berkontribusi Proses Perdamaian di Afghanistan. (2019, March 15). Retrieved February 7, 2021, from ANTARA News website: https://www.antaranews.com/berita/810347/indonesia-siap- berkontribusi-proses-perdamaian-di-afghanistan.
Katzman, K. (2012). Afghanistan: Post-taliban governance, security and US policy. In The Middle East in Turmoil (pp. 1 – 122). Kaura, V. (2018). Understanding the Complexities of the Afghan Peace Process (No. 151). Kemenlu. (2011). Buku Diplomasi 2011 . Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
Kemlu.go.id. (2020, March). Kunjungi Kabul, Menlu Retno Dukung Proses Perdamaian di Afghanistan. Laporan Kinerja Tahunan 2019. (2020). In PTRI New York . New York. Retrieved from https://kemlu.go.id/newyork-un/en/pages/akip/1006/etc-menu.
Masyrafina, I., & Damhuri, E. (2017). Indonesia-Afghanistan Tingkatkan Kerja Sama Bilateral. Qarqeen, F. (2015). Afghan Peace Talks: Negotiating with the Taliban . American University of Central Asia. Rubin, B. R. (2006). Peace Building and State-Building in Afghanistan: Constructing Sovereignty for Whose Security? Third World Quarterly , 27 (1), 175 – 185. https://doi.org/10.1080/01436590500370038. Runtukahu, M. A. (2009). Peran Indonesia dalam Proses Penyelesaian Konflik Kamboja (Periode 1984-1991) . Universitas Indonesia. Saldana, J., & Omasta, M. (2016). Qualitative Research: Analyzing Life (1st ed.). California: SAGE Publications. Shinn, J., & Dobbins, J. (2011). Afghan Peace Talks: A Primer . Santa Monica: The RAND Corporation. Stefans, J., & Pettiford, L. (2009). Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiono, M., & Nazala, R. M. (2011). Peacebuilding dan Resolusi Konflik dalam Perspektif PBB . Retrieved from https://www.academia.edu/1144076/Peacebuilding_dan_Resolusi_Konflik_dalam_perspektif_PBB. Sumertha, I. G., Ismadi, A., & Wibowo, H. A. (2017). Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina. Jurnal Prodi Damai Dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan ,
3 (1), 1 – 28.
Tabloid Diplomasi. (2010). Indonesia Mendukung Upaya Perdamaian di Afghanistan. Tabloid Diplomasi. (2017). Diplomasi Indonesia di Kawasan Asia Tengah dan Selatan. Thomas, C. (2020). Afghanistan: Background and U.S. Policy: In Brief . Retrieved from https://fas.org/sgp/crs/row/R45122.pdf.
Timeline: the fall of Kabul. (2001, November 13). Retrieved February 7, 2021, from The Guardian website: https://www.theguardian.com/world/2001/nov/13/afghanistan.terrorism18.
United Nations Peacekeeping. (n.d.). Terminology. Retrieved from peacekeeping.un.org website: https://peacekeeping.un.org/en/terminology.
Copyright Holder ©Robi Sugara | Copyright Year 2021 | Licence URL https://creativecommons.org/licenses/by/4.0