VOLUME 5 NOMOR 2  2021   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id
Korespondensi:
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir H. Juanda No.95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412 dwi.putranto18@mhs.uinjkt.ac.id

## PENYALAHGUNAAN HAK DAN WEWENANG ORGANISASI MASYARAKAT DI KELURAHAN KEDAUNG, TANGERANG
SELATAN, BANTEN
Dwi Putranto Priyono 1 ,Wati Nilamsari 2
Universitas Islam  Negeri Syarif Hidayatullah  Jakarta
dwi.putranto18@mhs.uinjkt.ac.id
Received : 9 June 2021 | Reviewed: 17 July 2021 | Accepted: 5 September 2021

## ABSTRAK
Organisasi Masyarakat pada awalnya terbentuk guna menampung aspirasi dari setiap masyarakat di setiap daerah di Indonesia. Organisasi Masyarakat atau biasa disebut Ormas, merupakan salah satu wadah utama dalam proses kemerdekaan. Organisasi Masyarakat adalah kumpulan dari individu yang membentuk suatu kelompok yang diakuisisi oleh negara, baik formal mauoun informal. Namun di satu sisi, seiring dengan perkembangannya, fungsi Ormas sebagai wadah pergerakan bagi masyarakat beralih  fungsi  menjadi  bentuk  gerakan  yang  condong  negatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  beberapa permasalahan  sosial  yang  diakibatkan  oleh  adanya  penyalahgunaan hak wewenag Ormas di kelurahan Kedaung. Adapun latar belakang permasalahan yang sudah dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan, antara lain apa yang melatar belakangi terjadinya bentrokan antar Organisasi Masyarakat bisa terjadi, Apa kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk menyikapi permasalahan ini serta apa pengaruh bagi warga yang tidak terlibat dengan konflik  antar Ormas. Pengamatan  ini  merujuk pada analisis paradigma mobilisasi sumber  untuk menjawab rumusan masalah terkait  konflik  antar Ormas  yang terjadi  di  kelurahan Kedaung bisa  terjadi  sehingga perebutan sumber daya berupa lahan bisa menyebabkan permasalaha n sosial yang mengganggu warga sekitar  Kedaung. Penelitian  pada jurnal  ini  menerapkan metode  kualitatif  berupa wawancara, observasi dan beberapa studi literatur. Penelitian ini menilai bahwa Ormas yang ada di kelurahan kedaung saling memperebutkan sumber daya yang berupa lahan. Lahan yang disebut adalah lahan
parkir yang ada di  beberapa minimarket dimana mereka melakukan pungli kepada pengunjung minimarket.
Kata Kunci: Ormas, Konflik, Pemerintah

## ABSTRACT
Community Organizations were originally formed to accommodate the aspirations of every community in every region in Indonesia. Community Organizations or so-called Ormas, is one of the main forums in the independence process. Community Organization is a collection of individuals who form a group that is acquired by the state, both formal and informal. But on the one hand, along with its development, the function of CSOs as a forum for movement for the community has shifted its function into a form of movement that tends to be negative. This study aims to find out some of the social problems caused by the abuse of the rights of civil society organizations in the Kedaung village. The background of the problem that has been formulated into several questions, including what is the background of clashes between Community Organizations can occur, what policies have been set by the government to address this problem and what are the effects on residents who are not involved with conflicts between CSOs This  observation refers to  the  analysis of  the  paradigm of  resource mobilization to  answer the formulation of problems related to conflicts between CSOs that occur in the Kedaung village so that the struggle for resources in the form of land can cause social problems that disturb residents around Kedaung. Research in this journal applies qualitative methods in the form of interviews, observations and several literature studies. This study assesses that the existing CSOs in the Kedaung sub-district fight over resources in the form of land. The so -called land is a parking lot in several minimarkets where they make extortion to minimarket visitors.

## Keywords: CSOs, Conflict, Goverment

## PENDAHULUAN
Organisasi  Masyarakat  atau  biasa disebut Ormas   sudah eksis  dan bermunculan  sejak zaman  kolonial.  Ormas  berfungsi guna menampung  aspirasi  dari rakyat dimana rakyat disini bertugas  guna  menjaga  kestabilan  demokrasi  negara.  Namun  seiring  dengan perkembangan zaman, Ormas yang dirasa memiliki  hak dan wewenang atas suatu wilayah tertentu menyalah gunakan hak dan wewenangnya guna kepentingan internal,  salah satunya adalah konflik antar Ormas  di  kelurahan  Kedaung  ini.  Seringkali  beberapa  Ormas  saling  bentrok  untuk memperebutkan  wilayahnya dan membuktikan  bahwa merekalah  yang berkuasa  atas wilayah tersebut, bahkan tak jarang dari konflik tersebut menyumbangkan korban, dari anggota Ormas itu sendiri maupun warga sekitar yang kebetulan sedang melintasi di area konflik tersebut yang dianggap musuh oleh Ormas tersebut di tengah-tengah konlfik yang memanas.  Jumlah Ormas sendiri  yang ada di kota Tangerang  Selatan berjumlah  273 Ormas  dan terdaftar di situ  resmi pemerintah  kota  Tangerang  Selatan.  Namun  Ormas  yang  seringkali  terlibat  bentrok  di
kelurahan  Ciputat ini antara lain  PP (Pemuda Pancasila)  dan FORKABI (Forum Komunikasi Anak Betawi), alasannya pun hanya karena hal sepele, yaitu membuktikan eksistensi.
Kini, hubungan antara beberapa Organisasi masyarakat dan partai politik, hubungannya bagaikan  simbiosis  parasitisme  dimana  yang  satu  diuntungkan  dan  satunya  lagi  dirugikan (Putra  et al., 2013).  Bagi  beberapa  partai  politik,  Ormas  merupakan  salah  satu potensi  yang dapat dikonversikan  menjadi  kekuatan suara  politik.  Tak  jarang  lagi-lagi  menjelang  pemilu, Ormas  di kelurahan  Kedaung ini  saling  bentrok karena  hal  sepele  seperti  anggota Ormas  A yang menyusup ke wilayah Ormas  B untuk mengkampanyekan  calon  dari partai politik  yang menggandeng partai  A. Organisasi  Kemsayarakatan  harus  bisa  menempatkan  kedudukannya sebagai  suatu  independent  agar  terlepas  dari  semua  kekuatan  politik.  Sehingga,  Ormas diharapkan  mempunyai  kualitas  dan  kekuatan,  serta  potensi  yang  tinggi  terhadap  suatu kekuatan politik. Dan pada akhirnya, Partai  politik tersebut ikut dan memperjuangkan  tujuan visi misi  Ormas tersebut untuk bisa diperjuangkan di kancah legislatif dan eksekutif.
Akar  dari  rumusan  masalah  pada  observasi  kali  ini  adalah  bagaimana  pemerintah membuat kebijakan  dalam menanggapi  konflik antar Ormas  yang teribat gesekan di sekitaran kelurahan Kedaung. Rumusan masalah  yang akan dibahas dan dianalisis  dalam penelitian kali ini yaitu : 1. Apa saja manfaat, fungsi, tujuan Ormas, serta apa hak dan wewenangnya di negara Indonesia?,  2.  Bagaimana  kronologis  konflik  antar  Ormas  di  kelurahan  Kedaung serta  apa faktor penyebabnya?, 3. Apa respon pemerintah daerah dalam menaggapi  konflik antar Ormas di  keluarah  Kedaung?. Didasarkan  kepada uraian  tersebut,  maka  jurnal  ini  ditujukan  untuk membahas  secara  lebih  mendalam  mengenai  fungsi,  hak  dan  wewenang  Ormas  serta menganalisis  lebih dalam mengapa konlfik tersebut bisa terjadi.

## KAJIAN TEORI
Ada beberapa  asumsi  teoritis  mengenai  teori  mobilisasi  sumber  daya, yang  pertama, gerakan  sosial  harus  dianalisis  sebagai  suatu  model  konflik aksi  yang  sifatnya kolektif atau menyeluruh.  Kedua, a ksi  institusional  dan noninstitusional  tida terdapat perbedaan  diantara keduanya,  aksi  yang  bersifat  institusional  maupun  noninstitusional  berisikan  konflik  yang didasari  atas  suatu  kepentingan  yang  terorganisis.  Dan  yang  ketiga,  gerakan  sosial  pada umumnya menyertakan tujuan yang rasional dari berbagai kepentingan melalui kelompok yang saling  berkonflik  atau berkompetisi  (Zainuddin, 2016). Antony Giddens memaparkan  bahwa gerakan  sosial  merupakan suatu upaya kolektif guna mencapai  kepentingan suatu kelompok, dimanan  kelompok  masyarakat  tersebut  melakukan  gerakan  tersebut guna  mencapai  tujuan bersama melalui  yang disebut gerakan kolektif ( collective  action ) (Nadia, 2019).
Di  Indonesia,  studi  mengenai  gerakan  sosial  pada  awalnya  berfokus  pada  gerakan perlawanan antara rakyat marginal dengan kekuasaan  otoriter yang dirancang oleh pemerintah. Gerakan  hegemoni  bisa  terjadi akibat  bertambahnya  kekuasaan  pemerintah  negara  sehingga menimbulkan gesekan atau melemahnya hubungan antara negara dan rakyat. Melalui peristiwa itulah, maka gerakan rakyat yang dilakukan secara  kolektif disebut gerakan sosial atau social movement . Gerakan sosial pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan perubahan sosial suatu negara ke arah yang lebih baik sesuai keinginan dan kebutuhan rakyat. Teori mobilisasi  sumber daya berfokus pada kata “mobilisasi”,  dimana kata tersebut memiliki  arti pembentukan suatu
kumpulan masyarakat (kerumunan),  asosiasi, dan organisasi  dalam menggapai tujuan bersama (Subaktiar, 2020). Organisasi  gerakan sosial  bisa  didefinisikan sebagai  suatu organisasi  yang memiliki  identitas,  pada  umumnya  bersifat  formal  dan  kompleks,  dengan  visi  dan  misi memajukan  organisasi  serta mencapai  tujuan organisasi  secara kolektif melalui  gerakan sosial yang mereka lakukan (Sukmana, 2016).
Dari  pandangan  teori  diatas  kita  dapat  memahami  bahwa  sumber  daya  untuk dimanfaatkan oleh  suatu gerakan  sosial  dimana mereka  berlomba-lomba  untuk mendapatkan sumber  daya  yang  sebanyak-banyaknya  untuk  menghasilkan  keuntungan.  Charles  Tilly mengatakan  bahwa  salah  satu  mengapa  gerakan  sosial  bisa  terjadi  adalah  karena  ada figur/tokoh yang memimpin  dan memprakarsai  adanya mobilisasi  sumber daya tersebut (Sari, 2017).  Tindakan  tersebut  dapat berupa  tindakan  rasional  ataupun  irasional  dan  merupakan tindakan instrumental  untuk  mencapai  kepentingan  dan  tujuan  politik  tertentu (Sari,  2017) . Dapat  direfleksikan  bahwa  adanya  ketidakpuasan  sosial  yang  muncul  ditengah masyarakat terjadi akibat adanya kesadaran akan ketidakadilan yang terjadi karena tekanan dan intervensi kebijakan  oleh  negara. Rasa  ketidakadilan dan  diskriminasi  dapat timbul  karena  terjadinya kesenjangan  antara  keinginan  masyarakat  dan  kemampuan  negara  untuk  merealisasikan sejumlah  harapan masyarakat.(Sari,  2017)
McCarthy  and  Zald  (1977),  mengemukakan  beberapa  hal  penting  dalam  melakukan mobilisasi  sumber  daya berupa support yang kuat, strategi dan hubungan dengan masyarakat. Gerakan  sosial  yang  dimaksud  bukanlah  suatu  gerakan  yang  dilakukan  secara  sembunyi- sembunyi atau tertutup, melainkan secara terbuka dan cenderung memiliki hubungan yang erat antar organisasi  lainnya (Sari, 2017). Pendekatan teori mobilisasi  sumber daya mengemukakan bahwa keanekaragaman sumber daya harus didistribusikan dan dimobilisasikan  dalam gerakan sosial  secara  adil dan menyeluruh  untuk menghindari  adanya konflik perebutan sumber  daya antar kekuatan. Hal ini memaksa  pemerintah untuk menyusun strategi guna mengontrol suatu gerakan sosial yang terjadi.
Dari beberapa  paradigma diatas bisa  disimpulkan  bahwa Ormas  yang ada di kelurahan Kedaung yang tengah terlibat konflik memiliki  motif tersendiri mengapa mereka terlibat dalam bentrokan antar Ormas tersebut, antara lain adalah sumber daya atau berupa lahan penghasilan yang  ilegal  berupa  pungli  (pungutan  liar).  Hal  ini  disebabkan  pemimpin  atau  pemangku kekuasaan di Ormas tersebut yang menginginkan adanya perebutan sumber daya.

## METODE PENELITIAN
Observasi  kali  ini  menganalisis  fenomena yang terjadi menggunakan metode kualitatif dimana  sang  peneliti  adalah  instrument  penelitian  itu  sendiri.  Adapun  teknsik  untuk mendapatkan  beberapa  data  penelitian  yang  akurat  berupa  wawancara  kepada  beberapa narasumber,  pengamatan  secara  langsung  ke  tempat  kejadian  dan  studi literatur.  Penelitian pada  pembahasan  kali  ini  bertujuan  guna  menyajikan  gambaran  serta  menganalisisnya mengapa fenomena kekerasan yang disebabkan oleh Organisasi  Kemasyarakatan di kelurahan Kedaung bisa terjadi. Penelitian  ini disajikan secara naratif dengan menjabarkan hasil  temuan berupa hasil wawancara, observasi, studi literatur, dan temuan lainnya.

## PEMBAHASAN Sejarah Singkat Berdirinya Ormas di Indonesia
ORMAS atau Organisasi Masyarakat merupakan bukti bahwa suatu negara menjalankan asas demokrasi dan HAM, dikarenakan dalam suatu organisasi masyarakat, mereka memahami adanya  hak  akan  kebebasan  berserikat,  berkumpul  serta  menyampaikan  pendapat,  dimana ketiga poin tersebut mereperesentasikan  kebebasan (Subaktiar, 2020). Mereka memiliki  peran yang  cukup  besar  dalam  menjalankan  pembangunan  sosial  yang  efektif  melalui  proses industrialisasi,  urbanisasi  dan edukasi. Hal tersebut membantu memicu  kesadaran masyarakat proletar  untuk  merancang  beberapa  organisasi  sosial  modern  pada  abad  ke-20,  peristiwa tersebutlah  yang  menjadi  alasan  terbentuknya beberapa  Ormas  di negara  Indonesia.  Sampai saat  ini,  banyak  beberapa  Ormas  yang  tersebar  di seluruh  daerah  di negara  Indonesia yang diakui  secara  konstitusi  secara  formal  ataupun  informal.  Dimana  Organisasi  Masyarakat tersebut  turut  serta  dalam  mengawasi  jalannya  kepemeritahan  agar  berjalan  sesuai  asas demokrasi.
Dalam  sejarah  Indonesia, kemunculan  beberapa  Organisasi  Masyarakat  membuktikan, bahwa mereka ikut serta dalam mengusir  penjajah  di Nusantara, contohnya adalah Organisasi Boedi  Utomo.  Boedi  Utomo  merupakan  Organisasi  dalam  bidang  pendidikan,  sekaligus menjadi  organisasi  tertua  di Indonesia yang  didirikan  oleh  pribumi.  Organisasi  ini  terbetuk pada  tanggal  20  Mei  tahun  1908  dan  disebut  sebagai  pelopor  kebangkitan  nasional  (W.  I. Pramono & Munandar, 2020). Artinya, peran Ormas dalam berpartisipasi  membangun negara Indonesia merupakan  aksi  nyata, Organisasi  Masyarakat  memang  dirancang  sebagai  wadah penyalur aspirasi bagi masyarakat guna mengawasi kegiatan demokrasi yang ada di Indonesia. Keberadaan  Ormas  sangatlah  penting  hingga  saat  ini,  dikarenakan  semua  persoalan  yang menyangkut pautkan rakyat seperti  ekonomi,  sosial  dan budaya tidak semua  dapat dipegang oleh  pemerintah.  Oleh karena  itu, Ormas  harus  bisa  berpartisipasi  dan mendukung jalannya kepemerintahan guna menciptakan bangsa yang maju dan sejahtera.
Pasca kemerdekaan Indonesia, pekembangan  Ormas mengalami  kemajuan  yang begitu pesat. Pada saat itu, Organisasi  masyarakat dapat tumbuh dan berkembang  dengan merancang struktur organisasi  serta AD/ARTnya sendiri yang di support oleh beberapa masyarakat yang baru  merasakan  kemerdekaan  Indonesia.  Diluar  hal  itu,  beberapa  kelompok  elit  berusaha mengintervensi  sistem  tatanan  negara  untuk  nantinya  dijadikan  negara  dengan  demokrasi parlementer.  Hal  itu  menyebabkan  Ormas  yang  mulai  berkembang  dan  maju  mengalami kemunduran  terecara  signifikan.  Bahkan  akibat  terjadinya  krisis  politik  dan ekonomi  pada masa itu, terjadi gesekan dalam masyarakat , hal inilah  yang menghambat laju perkembangan dan kemajuan Organisasi  Masyarakat di Indonesia.
Nasib Organisasi Kemasyarakatan kemudian mencapai titik terendahnya pada saat masa kepemerintahan  presiden  Ir. Soekarno. Hal  ini  terjadi  akibat  beberapa  upaya  elit  kekuasaan untuk  memperkuat  negara.  Pada  periode  kepemimpinan  demokrasi  terpimpin,  suara masyarakat  dimanfaatkan  untuk dijadikan  instrument  legitimasi  pada  ranah  politik.  Hal  ini berdampak pada masyarakat yang ingin mengutarakan kebebasan berpendapatnya, karena akan dianggap  sebagai  pembangkang  negara  dan  dituduh sebagai  masyarakat  yang  mendukung
adanya  revolusi.  Sama  halnya  dengan  politik,  kekuatan  dari  pengaruh  ideologisasi menyebabkan kedudukan politik mengancam kesejahteraan sosial.
Pada masa  kepemerintahan  presiden Soeharto atau Order Baru, menimbulkan  dampak yang  signifikan  dalam  perkembangan  Organisasi  Kemasyarakatan  di  Indonesia. Pada aspek sosial  dan ekonomi,  kemajuan industrialisasi  telah menghasilkan  pertumbuhan ekonomi yang pesat.  Mereka  juga  telah  menjadi  pencetus  terjdinya  fenomena  perubahan  pranata  sosial damalm  masyarakat  Indonesia  dengan  disingkirkannya  pola  kehiudpan  masyarakat  yang condong ke masyarakat agraris.  Pada level politik,  Pemerintah Orde Baru melanjutkan upaya yang sebelumnya  dirancang guna memperkuat posisi  negara di segala  macam  bidang. Hal ini mengakibatkan  merosotnya  integritas  antar  masyarakat,  intervensi  yang  kuat  dari menimbulkan  penyempitan  ruang-ruang berpendapat dan beraspirasi  yang dulu pernah ada di masa kolonial.

## Fungsi, Hak dan Wewenang Organisasi  Masyarakat
Asas dari Organisasi  Kemasyarakat  sejalan  dengan ideologi Pancasila  dan UUD 1945, meskipun ada juga Ormas yang dapat mendeklarasikan dirinya sesuai meskipun Ormas tersebut tidak  memiliki  persamaan  persepsi  dengan  ideologi  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Tahun  1945.  Kebijakan  ini  memiliki  perbedaan  dengan kebijakan  masa  lampau  perihal  asas Ormas yang harus  disamaratakan yaitu berasaskan Pancasila.  Ormas juga dibedakan dari segi kegiatannya, Ormas harus dibedakan denga beberapa organisasi  lainnya yang memiliki  tujuan yang berbeda, contohnya guna mencari  keuntungan seperti PT, CV, dll. Dalam melaksanakan dan mewujudkan cita-citanya, Ormas bersifat sukarela, sosial, independen dan demokratis serta tidak mencari  keuntungan atau nirlaba.
Di Indonesia sendiri, kedudukan Ormas elah diatur dalam konstitusi yang sah dan diakui oleh negara. Dalam UUD 1945, pasal 28, terdapat jaminan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk  berkumpul,  berserikat  dan  berorganisasi  untuk  menyalurkan  aspirasi  dengan  lisan maupun tulisan. Semua bagian dari masyarakat memiliki  hak dan wewenang yang sama guna mensejahterakan  dan  memperjuangkan  setiap  hak  guna  mendukung  pembangunan  negara. Definisi dari kebebasan menurut Undag-Undang Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan mendirikan  koperasi  sebagai  lembaga  yang  dapat mensejahterakan  para  anggotanya  untuk meningkatkan kesejahteraan dalam aspek ekonomi, yayasan atau lembaga, partai politik, badan usaha  serta  Organisasi  Kemasyarakatan.  Akan  tetapi,  semua  kebebasan  tersebut  harus bertumpu pada asas  negara Indonesia yang pada hakikatnya adalah negara konstitusi. Semua bentuk lembaga,  institusi,  badan dan organisasi  yang ada di  negara  Indonesia harus  tunduk pada konstitusi dan undang-undang yang berjalan  di Indonesia.
Dalam  UU  Pasal  5  Nomor  17  Tahun  2013  yang  membahas  perihal  Organisasi Kemasyarakatan, disitu dijelaskan mengenai tujuan Ormas yaitu :
1. Meningkatkan dan menumbuhkan partisipasi  dari seluruh  bagian dari masyarakat;
2. Memberi  bantuan yang layak serta melayani  kebutuhan seluruh masyarakat;
3. Memegang  erat  nilai  kepercayaan  yang  sejalan  dengan Pancasila,  sila  pertama  yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Menjaga nilai, norma dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat;
5. Ikut serta dalam menjaga, melestarikan,  dan memanfaatkan dengan bijak  sumber daya alam di lingkungan sekitar;
6. Membantu meningkatkan gerakan sosial, gotong royong, saling tolong menolong antar sesama;
7. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Adapun dibahas dalam UU Pasal 6 Nomor 17 Tahun 2013 mengenai fungsi dan manfaat Organisasi Kemasyarakatan antara lain sebagai wadah :
1. Penyalur kegiatan sesuai tujuan dan visi  misi organisasi  kemasyarakatan;
2. Pemberdayaan, pendampingan kepada seluruh  anggota organisasi  untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari organisasi kemasyarakatan;
3. Penyalur suara dan aspirasi  seluruh masyarakat;
4. Pemenuhan pelayanan sosial;
5. Pemelihara  nilai norma, budaya dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
6. Partisipasi  masyarakat  guna  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  banga  (Herdiansah, 2016).
Dari point-point tujuan dan fungsi Ormas diatas bisa kita simpulkan bahwa Ormas adalah sebuah  wadah dari masyarakat  dan untuk masyarakat.  Dimana  aspirasi  itulah yang  nantinya akan menjadi suara rakyat guna mempertahankan demokrasi di Indonesia. Ormas bukan hanya sebagai organisasi saja, namun sebagai sebuah lembaga yang memiliki  tujuan guna melakukan pemberdayaan kepada masyarakat,  adapapun salah satu tujuannya dalam pemberdayaan yaitu meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Organisasi  masyarakat  di Indonesia khususnya, memiliki  beberapa  hak dan wewenang yang diakui secara konstitusi di negara Indonesia, antara lain :
1. Mengatur dan menjalankan  struktur keorganisasi  secara independen dan transparan;
2. Mendapatkan kekuasaan  atas  hak  kekayaan  intelektual  untuk penggunaan  nama  dan simbol  Organisasi  kemasyarakatan  sesuai  dengan  yang  tercantum  ketentuan konstitusional;
3. Mewujudkan tujuan Organisasi  Kemasmarakatan;
4. Melaksanakan  kegiatan  dan  program  organisasi  guna  mencapai  tujuannya  yang diharapkan;
5. Mendapatkan perlindungan hukum oelh negara atas perlindungan dalam berorganisasi;
6. Bekerja sama dengan Pemerintah, pihak swasta, dan Organisasi lain, serta pihak lainnya dalam rangka pengembangan dan kemajuan organisasi.
Sejatinya,  Ormas di Indonesia memiliki  dan bahkan  diberikan hak dan wewenang dan sudah tercantum dalam undang-undang, disana sudah diatur agar  Ormas  memiliki  pegangan hukum yang legal dan diakui negara. Ormas diberikan hak untuk mengatur anggaran dasar dan anggaran rumah  tangganya sendiri  guna keberlangsungan  Ormas tersebut, yang didasari oleh tujuan  dan  cita-cita  Ormas  tersebut.  Namun  dalam  hal  tersebut,  Organisasi  juga  memiliki kewajiban  untuk  menjaga  kesatuan  dan  persatuan  Indonesia.  Ormas  berkewajiban  untuk memelihara  dan  menjaga  nilai  budaya,  moral,  norma,  etika  dan  agama  serta  menyebarkan manfaatnya untuk mayarakat serta memelihara  ketertiban demi tercapainya kedamaian dalam
masyarakat. Dapat disimpulkan  bahwa hak dan wewenang Ormas sudah di cantumkan dalam UU Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana Ormas memiliki  hak untuk mengatur sendiri roda  organisasinya  dan  mengatur  AD/RT  guna  kemajuan  Ormas  itu  sendiri.  Ormas  juga memiliki  kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan banga Indonesia.

## Dinamika Konlik Antar Ormas di Kelurahan Kedaung
Konflik  sosial  merupakan  pergesekan  atau  benturan  yang  terjadi  secara  fisik  berupa kekerasan  antar  kelompok,  berlangsung  dalam  suatu  waktu  dan  cenderung  menghasilkan dampak  yang  buruk  bagi  kehidupan  disekitarnya.  Suatu  Konflik  sosial  mengakibatkan disintegrasi  sosial  yang  berpotensi  mengganggu  kestabilitasan  negara  serta  menghambat terjadinya  pembangunan  sosial  secara  keseluruhan.  Adapun solusi  atau pemecahan  masalah dari konflik sosial  adalah melalui  penanganan  konflik. Penanganan konflik  merupakan  suatu uapaya yang dirancang secara sistematis dalam suatu peristiwa, baikpada saat, sebelum ataupun sesudah  terjadinya  suatu  konflik  yang  berupa  pencegahan  atau  preventif,  penghentian  atau intervensi  dan  rehabilitasi  sesudah  terjadinya  suatu  konflik  yang  terjadi.  Gareth  Jones mengartikan  suatu  konflik  pada  level  organisasi  sebagai  “ benturan  yang  terjadi  disaat tercapainya tujuan tertentu dari di pelaku dan ditunjukan ke suatu kelompok dengan dirintangi atau  digagalkan  oleh  tujuan  kelompok  lainnya ”(Zainuddin,  2016)  .  Dari  definisi  konflik tersebut dapat kita ketahui bahwa konflik  yang terjadi antara kelompok Ormas terjadi karena adanya  disintegrasi  antara  kelompok  dalam  kurun  waktu  tertentu  sehingga  menyebabkan distabilitas  dan  menghambat  laju  pembangunan  nasional.  Adapun  penyebab  memicunya konflik sosial  yang dikategorikan menjadi 3 point utama yaitu :
1. Perbedaan karakter antar indivudu yang berkonflik;
2. Situasi dan keadaan tertentu;
3. Kondisi internal keorganisasian  (Susanto et al., 2020).
M.  Zulfan Tadjoeddin memaparkan,  bahwa  keadaan sosial,  ekonomi  dan politik  yang cenderung lemah  merupakan  potensi  dimana akan  trjadi ledakan  kekerasan  dan kriminalitas yang tinggi (G. E. Pramono, 2015). Jerome Tadie menegaskan,  terdapat beberapa sekelompok orang yang memberikan  pengaruhnya dalam hal penataan suatu kota. Mereka biasanya bersifat ekslusif.  Sifat keeksklusivan  tersebut ada berdasarkan  persamaan  agama,  suku,  ras  ataupun persamaan  identitas tertentu yang menjadi salah  satu syarat utama agar kelak  menjadi bagian dari anggota suatu organisasi tersebut. Ada beberapa kelompok yang identik dengan kekerasan seperti  penjaga  lahan,  keamanan  lokasi  hiburan  malam,  perkantoran,  dept  collector, pengelolaan parkir,  dan lainnya.
Sesuai dengan pernyataan para ahli diatas, bahwa konlfik antar Ormas ini terjadi akibat kondisi sosial,  ekonomi  dan politik suatu negara yang cenderung lemah dan rapuh.  Sehingga sekelompok  masyarakat  ini  membentuk  suatu  perkumpulan  yang  disatukan  atas  kesamaan tertentu  seperti  suku,  agama  budaya  dan  kesamaan  identitas  lainnya.  Hal  ini  menunjukan bahwa  konflik  antar  Ormas  terjadi  akibat  ketidakstabilan  suatu  kebijakan  pemerintah  yang mengakibatkan adanya lonjakan perlawanan berupa kekerasan. Mereka berlomba-lomba  untuk
menyampaikan  aspirasi  dan bahkan berkompetisi  untuk memperkuat  diri. Salah  satu caranya adalah  memperebutkan  wilayah  kekuasaan  dan  memperoleh  eksistensi  yang  salah  satunya terjadi di keluarah kedaung ini.
Konflik antar Ormas yang terjadi di keluarah kedaung memberikan  dampak yang cukup buruk bagi keamanan daerah sekitar, banyak warga yang resah akan kejadian yang memilukan ini.  Menurut  beberapa  sumber  yang  diwawancarai  pada penelitian  kali  ini,  Ormas  tersebut seringkali  terlibat  konflik  dikarenakan  memperebutkan  suatu  wilayah  tertentu,  dimana eksistensi adalah nomor satu. Salah satu contohnya adalah Ormas PP (Pemuda Pancasila) yang terlibat konflik dengan FORKABI (Form Komunikasi  Anak Betawi) yang terjadi di jalan aria putra,  mereka  saling  bentrok  untuk  memperebutkan  daerah  kekuasaan  yang  berupa  lahan penghasilan, dimana penghasilan tersebut adalah ilegal atau bisa dibilang pungli atau pungutan liar.  Adapun yang coba diperebutkan antara lain  lahan parkir  minimarket,  halte, ruko ruko di sekitar dll. Cara mereka mendapatkan penghasilan dari lahan tersebut adalah meminta bayaran atau jatah yang berkedok “duit keamanan”.
Adapun dampak dari penguasaan lahan ini yang betul-betul dirasakan oleh warga dimana kini oknum Ormas tersebut sudah menguasai  beberapa fasilitas umum milik  pemerintah yang harusnya dikelola oleh pihak pemerintah seperti yang terjadi di salah satu hutan kota dan taman yang  berada  di  daerah  ini.  Oknum  Ormas  yang  berhasil  menempati  lahan  tersebut  dengan semena-mena  menetapkan tarif masuk atau uang parkir  yang harganya  sangat tinggi, adapun tarif untuk motor sebesar 5000 rupiah dan untuk mobil bisa lebih dari 10.000 rupiah. Menurut salah satu informan yang bekerja sebagai tukang sapu di taman tersebut, ada sekumpulan anak muda yang ingin  membuat video tugas di taman  kota tersebut. Saat sekumpulan  anak  muda tersebut  mengeluarkan  kamera,  mereka  langsung  dihampiri  oleh  oknum  Ormas  tersebut. Oknum Ormas langsung  menuduh anak muda tersebut adalah Youtuber yang ingin membuat konten di taman kota tersebut dan mereka  meminta  uang sebesar  500.000 rupiah  ke pemuda ini. Padahal seharusnya biaya retribusi dan pengelolaan fasilitas umum seperti taman dan hutan kota dikelola langsung oleh pemerintah daerah setempat, namun karena kebijakan yang kurang mereka,  oknum Ormas  ini mendapatkan celah untuk bisa menjadikan tempat tersebut sebagai lahan penghasilan uang yang ilegal.
Beberapa  contoh  lainnya  yang  bukan  termasuk  konlfik  namun  sangat  menggangu keharmonisan kehidupan masyarakat setempat. Beberapa Ormas yang dirasa memiliki  hak dan kekuasaan pada daerah tersebut seringkali  membuat suatu acara atau biasa disebut “sekatenan’, istilah  lain  dari  pasar  malam.  Mereka  membuat  acara  tersebut  alih-alih  membantu  para pedagang yang  menginginkan  lapak  yang  ramai,  namun  hal  tersebut  sampai  memblok  atau memotong  jalan  raya  dimana  langsung  terjadi  kemacetan.  Salah  satu  contohnya  adalah kegiatan  pasar  malam  yang  diadakan setiap  hari  selasa  malam  di depan  perumahan  Taman Kedaung. Pasar malam tersebut amat sangat mengganggu warga yang sedang melintas di jalan raya aria putra dimana mereka harus terganggu dengan jalan yang dipotong untuk lahan parkir pengunjung pasar malam  dan tak jarang hal tersebut menyebabkan kecelakaan.
Berhubungan  dengan  teori  mobilisasi  sumber  daya,  maka  baik  itu  merupakan  aksi institusional  maupun tidak yang berisi  serangkaian  konflik guna mencapai  suatu kepentingan yang dibangun dalam kekuasaan yang terorganisir, gerakan sosial yang terjadi pasti melibatkan
tujuan  yang  rasional  dengan  berbagai  kepentingan  melalui  suatu  kelompok  yang  saling berlomba  untuk  memperoleh  sumber  daya. Artinya,  beberapa  Ormas  yang  terlibat  konflik, mereka  memiliki  kepentingan dan tujuan masing-masing.  Cara untuk mendapatkannya, salah satunya adalah dengan telibat konflik atau intervensi, dimana mereka memaksa untuk merebut daerah  wilayah  kekuasaan  dengan  cara  kekerasan.  Dengan  harapan  bahwa  ketika  mereka menang, mereka akan menguasai  daerah tersebut dan menjadikan  beberapa sumber daya yang berada di kawasan tersebut menjadi  lahan  penghasilan.  Seharusnya,  mobilisasi  sumber  daya tidak dilakukan dengan cara  kekerasan,  sumber  daya bisa  didistribusikan  secara  menyeluruh jika suatu gerakan sosial tersebut saling berkaitan erat dan damai agar terciptanya perdamaian.

## Hasil  Penemuan di Lapangan
Hasil  temuan  yang  didapatkan dalam penelitian  kali  ini  berasal  dari  beberapa  sumber data diantaranya  melalalui  observasi  secara  langsung,  studi  literatur  dan wawancara  secara mendalam.  Wawancara dilakukan kepada 2 sudut pandang yang berbeda, yait u oleh anggota non  Ormas  dan  Anggota  Ormas  itu  sendiri,  hal  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  2  sudut pandang yang berbeda. Wawancara pertama dilakukan ke beberapa narasumber, salah satunya adalah  Pak  Tri  selaku  warga  perumahan  Taman  Kedaung,  beliau  mengatakan  seringkali melihat beberapa kelompok Ormas yang terlibat tawuran, “ Biasanya pas bulan ramadhan, jam 2-3 pagi mereka suka tawuran di dekat Pom Bensin sebelah RS Soeroso ”. Narasumber  kedua adalah saudara Nita yang juga merupakan salah satu narasumber, ia mengatakan selain konflik, ada  beberapa  kegiatan  yang  seringkali  dilakukan  oleh  Ormas  yang  kerap  mengganggu kenyamanan warga saat berkendara, “ Saya biasanya pulang sekitar jam 7 malam, setiap malam rabu,  biasanya  di  depan  perumahan  Taman  Kedaung  suka  diadakan  pasar  malam  atau sekatenan,  seringkali  mereka ambil  seperempat  ruas jalan  untuk  parkir  motor,  kita  sebagai pengguna jalan harus rada tersendat, dan pernah sekali waktu ada yang kecelakaan, seorang pengguna  sepeda motor  menabrak  motor yang  sedang terparkir  di  area pasar  karena  tidak adanya  pembatas ”.  Dari  catatan  diatas  dapat  dibuktikan  bahwa  masyarakat  yang  tidak tergabung dalam Ormas merasakan akan eksistensi  Ormas di kelurahan Kedaung.
Observasi  dalam  penelitian  kali  ini  dilakukan  secara  langsung  guna  mencari  tahu beberapa  bukti  mengenai  eksistensi  Ormas  yang  ada di  kelurahan  Kedaung. Ada beberapa temuan yang menunjukan bahwa Ormas tersebut menjadi penguasa atau pemegang kekuasaan atas daerah atau fasilitas  tersebut. Seperti  contoh, ada beberapa  pos  Pemuda Pancasila  yang didirikan di beberapa wilayah dengan di cat loreng dominan oranye dan hitam. Ada poster atau baliho  yang tentunya ilegal  dipasang oleh  beberapa Ormas  untuk menunjukan  eksistensinya. Dalam studi literatur dapat diperoleh data-data terkait guna membantu pelaksanaan  observasi. Salah satu hasil  studi literatur  saya membuktikan  bahwa Ormas yang berada di kota Tangsel berjumlah  273 Ormas yang terdaftar di website resmi  satpol pp kota Tangerang  Selatan. Maka tak jarang “jika” ada beberapa Ormas yang memperebutkan wilayah kekuasaan untuk dijadikan lahan penghasilan.
Salah satu narasumber  yang menjadi kunci dalam pencarian jawaban mengapa Ormas di wilayah  Kedaung  ini  seringkali  terlibat  konflik,  adalah  melalui  satpam  Perumahan  Taman Kedaung yang  bernama  Taufan.  Ketika Saya  bertanya mengapa  seringkali  terjadi bentrokan
antar  Ormas  di  sekita  kelurahan  Kedaung,  dan  siapa  sajakah  Ormas  yang  terlibat  dalam bentrokan tersebut. Pak Taufan menjelaskan  bahwa yang seringkali  terlibat konflik bukanlah Ormas  melainkan  Oknum  yang  mengatas  namakan  dirinya  Ormas.  Pak  Taufan  juga mengatakan bahwa mengapa mayarakat mempersepsikan  sekelompok yang berkonlfik tersebut adalah anggota Ormas, karena pada saat mereka terlibat konlfik, ada simbol-simbol  atau atribut yang dikenakan. Hal ini tentu ada alasannya mengapa mereka menggunakan atribut dan simnol tersebut, antara lain guna memperkuat nama mereka. Banyak sekali oknum yang menggunakan atribut Ormas untuk beberapa yang melanggar hukum dan norma, mereka menaggap, jika suatu Ormas  menguasai  lahan  atau wilayah  tersebut,  maka  mereka  akan  tunduk dan ditakuti jika mereka mengatasnamakan diri mereka “Ormas’.
Dari  perbedaan jawaban  antara  anggota Ormas  dan yang bukan  anggota Ormas  dapat disimpulkan,  bahwa  ada  perbedaan  jawaban  diantara  mereka.  Itulah  mengapa  dalam penelitiany  kali  ini,  dibutuhkan  jawaban  dari  2  sudut  pandang  yang  berbeda  untuk mendapatkan jawaban  yang  akurat,  sebab  jika  hanya  mewawancara  masyarakat  non Ormas saja, maka Saya hanya akan membahas kejelekan Ormas saja yang belum tentu benar. Melalui jawaban diatas Saya bisa menyimpulkan,  bahwa ada proses labeling  atau pemberian  cap dari masyarakat  non ormas  kepada Oknum yang mengaku  Ormas.  Kedua sudut pandang tersebut menjelaskan  bahwa  persepsi  masyarakat  sudah berubah,  yang  tadinya fungsi  Ormas  adalah menjadi penyalur aspirasi bagi masyarakat, kini menjadi musuh masyarakat.
Adapun penyebab  dari  kerusuhan  yang  terjadi  merupakan  bukan  d ari  anggota Ormas namun  merupakan  “Oknum”  Ormas  yang  memakai  nama  suatu  Ormas  guna  memperkuat namanya  dikala  sedang terjadinya  bentrokan.  Dirasa  memiliki  pengaruh  yang  kuat ditengah masyarakat, Oknum ini  sengaja menggunakan atau bahkan menyalahgunakan fungsi, hak dan wewenang dari suatu Ormas untuk bisa mencapai  keinginannya. Namun masalah  kini muncul pertanyaan, mengapa Oknum tersebut  melakukan hal  tersebut?. Pak Taufan selaku  satpam di Perumahan  Taman  Kedaung yang berada di   kelurahan  Ciputat, beliau  memaparkan,  bahwa salah  satu  faktor  adalah  ekonomi,  adapun  beberapa  kegiatan  atau  upaya  oknum  ormas  ini melakukan  hal  tersebut  guna  mendapatkan  keuntungan  dengan  menyalahgunakan  hak  dan wewenang  Ormas.  Faktor  ekonomi  menyebabkan  beberapa  masyarakat  yang  memili ki kesulitan dalam ekonomi memaksa  mereka untuk mendapatkan uang dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah perebutan lahan atau wilayah kekuasaan.
Beberapa  contoh  lahan  yang  biasanya  diperebutkan  seperti  minimarket,  halte,  taman kota,  lahan  parkir  dan  beberapa  fasilitas  umum  lainnya.  Dengan  mereka  menguasai  lahan tersebut,  mereka  mendapatkan  sejumlah  uang  dimana  akan  mereka  setorkan  kepada  si “pemimpin”dan  nanti  akan  dibagikan  kepada  anggotanya.  Adapun beberapa  upaya  oknum Ormas yang mereka lakukan guna mendapatkan keuntungan :

## 1. Lahan Parkir
Seringkali  kita  ketahui  bahwa  beberapa  minimarket  memiliki  penjaga  parkir  atau “tukang parkir”.  Namun sebenarnya, pihak minimarket  tidak pernah menyuruh atau merekrut orang  untuk  dijadikan  sebagai  penjaga  parkir.  Kebanyakan  mereka  adalah  oknum  Ormas, diaras  penghasilan  dari  menjaga  parkir  cukup untuk memenuhi  kebutuhan sehari-hari,  maka
tidak bisa dipungkiri bahwa lahan parkir adalah salah satu lahan yang sering diperebutkan oleh beberapa oknum Ormas.

## 2. Uang Keamanan
Dipasar  seringkali  kita  mendengar  istilah  “Uang  Keamanan”,  dimana  oknum  yang menguasai  wilayah  tersebut  meminta  kepada  pedagang  pasar  untuk  menyetorkan  uang keamanan  kepada mereka.  Padahal peraturan  dari pemerintah  yang mengelola  pasar tersebut hanya mengharuskan si  pemiliki  kios untuk hanya membayarkan  pajak retribusi  saja. Banyak para pedagang yang merasa dirugikan, jika  mereka tidak mau membayar  maka akan diancam toko atau kiosnya akan dihancurkan.

## 3. THR
Biasanya hal ini terjadi disaat mendekati hari raya Idul Fitri, dimana oknum ini meminta sejumlah  uang  kepada beberapa  masyarakat  secara  memaksa,  dan oknum  tersebut biasanya paling  sering  meminta  THR  kepada  beberapa  pelaku  usaha  yang  dirasa  berada  di wilayah mereka.

## 4. Pungli
Pungli disini terjadi dibeberapa fasilitas umum, seperti taman kota dan halte. Di beberapa halte,  seringkali  ada  beberapa  oknum  yang  menjadikan  halte  tersebut  sebagai  pos  atau basecamp  mereka, padahal halte tersebut adalah fasilitas  umum. Seperti contoh ada beberapa halte yang berada di kota Tangsel, dimana saat itu ada beberapa karyawan perusahaan penyedia layanan internet rumahan atau WiFi,  sedang ingin memasang  kabel yang letaknya pas berada diatas  halte  tersebut.  Namun  ketika  karyawan  tersebut  ingin  melakuka  pekerjaannya,  ada beberapa oknum yang meminta  jatah kepadanya karena dirasa halte tersebut adalah miliknya. Alasannyapun  sangat klasik,  yaitu untuk membeli  rokok  dan kopi. Contoh lain  ada di taman kota menteng yang berada di kawasan Bintaro dan Jombang, Tangerang Selatan. Ada beberapa oknum yang meminta  sejumlah  uang kepada beberapa pemuda yang ingin mengerjakan  tugas berupa pembuatan video di taman tersebut. Tarifnya pun bisa sampai 500.000, oknum tersebut awalnya  menuduh  bahwa pemuda  yang  ingin  mengerjakan  tugas tersebut  adalah  Youtuber, karena mereka rasa, Youtuber memiliki  banyak uang.

## 5. Aksi Kekerasan (Memalak)
Hal ini sudah lumrah  dan seringkali  terjadi di kelurahan Kedaung, dimana ada beberapa Ormas  yang  melakukan  aksi  kekerasan  terhadap  masyarakat,  mau  itu  yang  dirasa  mereka musuh  dari  mereka  ataupun  masyarakat  biasa.  Eksistensi  adalah  segalanya  bagi  sejumlah oknum yang mengatas namakan mereka  Ormas, karena dengan memperebutkan eksistensilah mereka  akan mendapatkan sejumlah  lahan  penghasilan  yang luas. Aksi kekerasan  ini  kadang terjadi saat ada beberapa orang  yang dirasa musuh mereka  lewat di area  mereka,  melalui  hal sepele  seperti  ini  maka  akan muncul  konflik terusan dimana  memunculkan  dendam diantara kelompok oknum tersebut, dan karena itulah seringkali terjadi tawuran antara kelompok oknum yang mengaku dirinya Ormas di sekitar kelurahan Kedaung.
Dari beberapa  point diatas dapat kita simpulkan,  bahwa oknum  tersebut menggunakan nama  Ormas  untuk  menambah  kekuata  dalam  menjalankan  aksinya.  Padahal,  menurut narasumber  pak  Taufan,  anggota Ormas  yang  sesungguhnya  tidaklah melakukan  hal  seperti itu,  justru  mereka  akan  saling  tolong  menolong  kepada  sesama  untuk  sama-sama mensejahterakan masyarakat. Anggota Ormas yang baik adalah yang ikut berpartisipasi  dalam pembangnan  dan keamanan  bangsa,  bukan  malah  saling  bernkonflik  untuk memperebutkan suatu hal yang tidak perlu.  Ormas  merupakan  wadah penyalur  aspirasi  bagi masyarakat,  jika keberadaan  Ormas  dinilai  buruk  oleh  warga,  maka  akan  dipasktikan  fungsi  Ormas  sebagai penjaga persatuan dan kesatuan bangsa tidaklah berjalan  dengan semestinya.
Setelah melakukan observasi  dan pengamatan secara  menyeluruh,  didapatkan beberapa kesimpulan  erkait,  mengapa  konflik  ini  bisa  terjadi  dan  mengapa  masyarakat  menganggap bahwa  Ormas  lah  penyebab  dari  segala  macam  kerusuhan  dan  kekerasan  yang  terjad i  di kelurahan  Kedaung. Menurut informan yang dimana ia adalah seorang  satpam di perumahan Taman  Kedaung, yang dimana ia adalah anggota dari Ormas Pemuda Pancasila  itu sendiri, ia mengatakan bahwa semua  kerusuhan dan kekerasan  yang terjadi di kelurahan  ked aung untuk memperebutkan wilayah kekuasaan memang betul terjadi, namun pelakunya bukanlah anggota aktif Ormas yang bersangkutan melainkan  oknum yang mengatasnamakan diri mereka Ormas. Narasumber  menjelaskan  bahwa  anggota  Ormas  yang  sesungguhnya  tidak  akan  membuat kericuhan,  melainkan  justru  merekalah  yang  merangkul  masyarakat  agar  bersatu,  menjadi wadah aspirasi  serta  menjaga  kestabilan  demokrasi  di Indonesia. Ormas  yang sesungguhnya adalah suatu kelompok  yang berserikat  membentuk suatu struktur dan sejalan  dengan sistem perundang-undangan  yang  sudah  ditetapkan  mengenai  asas  organisasi  kemasyarakatan. Bukannya  membuat  kericuhan,  justru  Ormas  harusnya  bisa  jadi  tempat  berlindung  bagi masyarakat untuk bersatu yang ditentukan melalui persamaan  persepsi.
Meskipun  kejadian  tersebut  dilakukan  oleh  sejumlah  Oknum  yang  mengaku  Ormas, lantas  mengapa  persepsi  masyarakat  yang  tidak  terlibat  dalam  Ormas  menganggap  bahwa semua  kericuhan  dan perilaku  menyimpang  tersebut disebabkan  oleh  Ormas?.  Hal  tersebut terjadi  karena  terjadinya  labeling.  Menurut  Lemert,  labeling  merupakan  salah  satu penyimpangan  yang  disebabkan  karena  pemberian  label  atau  cap  dari  kelompok  mayoritas kepada kelompok yang dinilai minoritas dan berpeluang untuk melanjutkan dan merealisasikan penyimbangan  tersebut (Erianjoni,  2015). Label  yang diberikan  kepada pelaku  menyimpang biasanya  dapat dilihat dari ciri  fisik  yang  menonjol,  karakter ataupun  kelompok  sosial  yang memiliki  simbol-simbol  tertentu  (Henslin,  2006).  Pemberian  cap  atau  labeling  tersebut biasanya  didapat  setelah  tejadinya  interaksi  sosial.  Teori  labeling  sendiri  dilahirkan berdasarkan  paradigma  interaksionisme  simbolik  yang  kini  sudah  berkembang  kedalam berbagai aspek seperti dalam bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Labeling sendiri adalah pemberian  identitas oleh suatu kelompok  kepada suatu individu karena suatu ciri-ciri  tertenu yang  tidak sejalan  atau  sesuai  dengan  kelompok  tersebut  (Erianjoni,  2015).  Labeling  pada dasarnya diberikan  kepada suatu individu yang dianggap berperilaku  menyimpang  dan tidak sesuai  dengan norma  yang  dianut oleh  masyarakat  (Dirjosisworo,  1994).  Namun,  label  bisa jadi karena  hanya sebatas pengelihatan  semata (subjektif),  akan tetapi merupakan  pemberian
dari  suatu  kelompok  yang  mengetahui,  menyaksikan  sendiri  tindakan  mereka,  baik  yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (Atwar, 2013).
Dalam upaya menyelesaikan masalah  sosial, perspektif ini membahas  suatu proses yang dinamakan proses  re-definisi  dari suatu tindakan yang dianggap sebagai  penyimpangan  pada masalah  sosial  tersebut.  Dengan  dilaksanakannya  proses  re-definisi  atau  penginterpretasian ulang , diharapkan mengubah persepsi masyarakat atau kelompok akan seseorang yang tadinya melakukan  tindakan  dan  akan  menghentikan  tindakannya  (Soetomo,  2008).  Namun  pada kenyataannya dalam proses  re-definisi tersebut tetap akan muncul  berbagai  pandangan entah dari aktor yang dilabeli  bermasalah  maupun masyarakat  yang menilai  situasi tersebut sebagai masalah atau bukan.
1. Pertama, diperlukannya proses intervensi diluar pelaku menyimpang untuk memotivasi pelaku  untuk  mengubah  perspektif  interpretasinya.  Dengan  cara  memberikan  input yang diharapkan mengubah interpretasi seseorang akan dirinya;
2. Kedua, membiarkan  semua  hal  itu  terjadi  secara  alami  atau  nonintervention.  Dalam proses ini, pelaku menyimpang dibebaskan untuk memilih  jalannya sendiri untuk dapat memilih  lingkungan sosialnya;
3. Ketiga,  proses  paling  ekstrim  dari  pendekatan  ini  adalah  melalui  radical nonintervention,  dimana  pendekatan  ini  diperkenalkan  oleh  Edwin  Schur  melalui perkataanya  yang  mengatakan  bahwa  “leave  the  deviant alone  whenever  possible”; (Soetomo, 2008).
Menurut  paradigma  ini,  re-definisi  juga  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  terutama melalui  institusi  control  formal  maupun  infomal.  Sebagaimana  diketahui,  berdasarkan  pola pikir  perspektif  ini,  suatu  kondisi  atau  perilaku  dianggap  devian  atau  bermasalah  apabila mendapat label sebagai masalah sosial  oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, proses re-definisi ini haruslah diimplementasikan guna mengedukasi masyarakat yang tidak menjadi bagian dari Ormas bahwa sesungguhnya Ormas yang baik itu tidak akan membuat kegaduhan hanya karena lahan  parkir  dan adu kekuatan saja.  Ormas yang benar  adalah yang didalamnya terjadi suatu keterikatan  antar  anggota  dimana  mereka  memiliki  tujuan  dan  misi  yang  sama  untuk memajukan  dan  memberdayakan  anggotanya,  bahkan  tak  jarang  banyak  Ormas  yang melakukan  aksi  sosial  untuk masyarakat  luas.  Re-definisi dapat dilakukan oleh  pihak Ormas itu  sendiri  maupun  masyarakat  yang  dinilai  sudah paham  mengapa  hal  ini  bisa  terjadi.  Re- definisi bagaikan memberikan  edukasi secara menyeluruh  agar nantinya masyarakat tidak lagi mengait-kaitkan seluruh kekerasan yang terjadi karena ulah Ormas.
Lantas jika faktor ekonomi adalah penyebab dari permasalahan ini, maka salah satu yang harus dibenahi adalah pembangunan sosial. Menurut Midgley, pembangunan sosial merupakan proses perubahan sosial  yang dirancang sedemikian rupa dengan memperhatikan  aspek-aspek kehidupan  masyarakat  guna  mensejahterakan  masyarakat  secara  adil  dan  menyeluruh (Digdowiseiso, n.d.). Midgley juga menjelaskan  secara rinci,  bahwa ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam merancang dan mendesain pembangunan sosial:
1. Pembangunan sosial sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, sebab guna mensejahterakan  masyarakatnya,  maka  salah  satu  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi
adalah  perekonomian  yang  tecukupi.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  ekonomi  yang pesat juga harus disinergikan dengan pembangunan sosial  yang menyeluruh.
2. Dalam pembangunan sosial,  harus ada campur tangan beberapa aspek keilmuan  selain sosial, yaitu ekonomi dan politik. Hal ini berdampak pada pengambilan kebijakan yang diambil  guna  merancang  program-program yang  akan  dilaksanakan  guna mensejahterakan  rakyat yang sifatnya memaksa  dan cenderung mengintervensi.
3. Proses  pembangunan  sosial  harus  bersifat intervensi,  sebab pembangunan  tidak akan berjalan  lancar  jika  dibiarkan  secara  natural,  hal  tersebut  akan  menghambat dikarenakan  lamanya  proses  perubahan  sosial.  Harus  ada  campur  tangan  pelaku kebijakan dalam pembangunan sosial  yang mengintervensinya.
4. Pembangunan sosial wajib hukumnya dilaksanakan secara menyeluruh.  Dalam hal ini, pembangunan sosial harus dijangkau ke berbagai kelas dan golongan masyarakat guna menciptakan pembangunan yang merata.
5. Pembangunan  sosial  harus  mengangkat  kesejahteraan  masyarakat  secara  permanen, artinya  pembangunan  sosial  diharapkan  menciptakan  masyarakat  yang  mandiri  dan produktif,  bukan  hanya  sekedar  memberikan  bantuan  berupa  dana  yang  habis dikarenakan  pengelolaan  dan  manajemen  keuangan  yang  buruk  dari  masyarakat  itu sendiri.
Hal  ini  membuktikan  bahwa pembangunan  sosial  yang  berada  di kelurahan  Kedaung belum  merata,  dibuktikan  dengan  adanya  angka  kriminalitas  yang  terjadi  akibat  masalah ekonomi.  Dalam  hal  ini,  Ormas  yang  sesungguhnya  amat  sangat  berperan  penting  guna menjadikan  masyarakat  lebih  sejahtera,  sesuai  dengan fungsinya,  Ormas  berfungsi  sebagai wadah guna  memberdayakan  masyarakat  agar  menjadi  masyarakat  yang  produktif. Dengan adanya masyarakat yang produktif maka bisa dipastikan bahwa angka kejahatan akan menurun jika  fungsi dan tujuan Ormas dijalankan  dengan baik dan benar. Sinergi  antara pembangunan sosial  dan  ekonomi  sangatlah  dibutuhkan,  karena  jika  keduanya  dilaksanakan  secara berdampingan, maka masyarakatnya pun akan sejahtera.

## KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bedasarkan penelitian  diatas bahwa penyalahgunaan fungsi, hak dan wewenang  Organisasi  Kemasyarakatan  di  keluarahan  Kedaung  dilakukan  oleh  sejumlah oknum  yang  mengatas  namakan  mereka  sebagai  Ormas.  Mereka  membawa  nama  Ormas tersebut untuk memperkuat mereka  seakan-akan  nama mereka  sudah besar  dibawah naungan nama  Ormas  yang  mereka  gunakan,  padahal mereka  hanyalah  sekelompok  orang  saja  yang ingin mencari  kekuasaan atas daerah tersebut. Terbukti  jika para oknum ini menyalahgunakan fungsi, hak dan wewenang yang sebenarnya, mereka menggunakan nama Ormas tersebut guna memperkuat  eksisitensinya  di wilayah  kelurahan  Kedaung. Pembangunan  sosial  yang  tidak merata  juga  menyebabkan  hal  ini  bisa  terjadi,  sebab  mereka  yang  memiliki  masalah  di perekonomiannya  rela  melakukan  berbagai  cara  guna  mendapatkan  uang  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah  harus berupaya memecahkan  masalah  ini  secepatnya, sebab jika pembangunan ekonomi yang pesat tanpa didampingi pembangunan sosial yang pesat pula, angka kriminalitas  akan terus bertambah.

## DAFTAR PUSTAKA
Atwar. (2013). Bagaimana Individu Menjadi Deviant .
Digdowiseiso, K. (n.d.). Teori Pembangunan Sosial . https://www.academia.edu/11498713/Teori_Pembangunan_Sosial
Dirjosisworo.  (1994). Sinopsis  Kriminologi Indonesia . Bandar Maju.
Erianjoni,  E. (2015). Pelabelan Orang Minangkabau Pada Pelaku Penyimpangan  Sosial: Studi Kasus Pada Dua Nagari Di Sumatera Barat. Humanus , 14 (1), 31. https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5399
Henslin. (2006). Sosiologi  Dengan Pendekatan Membumi . Penerbit Airlangga.
Herdiansah,  A.  G.  (2016).  Peran  Organisasi  Masyarakat  (Ormas)  Dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (Lsm)  Dalam  Menopang  Pembangunan  Di Indonesia. Sosioglobal :  Jurnal Pemikiran Dan Penelitian  Sosiologi , 1 (1), 49. https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185
Nadia,  N.  (2019).  Mobilisasi  Sumberdaya  dalam  Aksi  Kamisan. Repository.Uinjkt.Ac.Id . http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49192
Pramono, G. E. (2015). Transformasi  Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi Kelompok Kekerasan (Studi kekerasan Ormas  di Jakarta). Jurnal Keamanan Nasional , 1 (2), 1167– 1180. https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.25
Pramono,  W.  I.,  &  Munandar,  A.  I.  (2020).  Peran  Undang-Undang  Ormas  Terhadap Penyelesaian  Konflik  Antar  Ormas. Jurnal  Ilmiah  Living  Law , 12 (1),  52. https://doi.org/10.30997/jill.v12i1.2296
Putra, W., Sukma, W., Dewa, D., Sanjaya, B., Si, M., Suastika, N., Pd, S., Pd, M., & Ppkn, J. (2013).  Eksistensi  Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas)  Dalam  Partai  Politik  di Kecamatan  Sukawati. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan  Undiksha , 1 (1). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/372
Sari,  D.  K.  (2017).  Strategi  Mobilisasi  Gerakan  Masyarakat  Dalam  Penutupan  Industri Pengelolaan  Limbah  B3  Di  Desa  Lakardowo  Kabupaten  Mojokerto. Jurnal  Politik Indonesia , 2 , 127–134.
Soetomo. (2008). Pemecahannya, Masalah Sosial  Dan Upaya . Pustaka Belajar.
Subaktiar,  M.  I.  (2020).  Gerakan  Mahasiswa  dalam  Novel  Lelaki  Di  Tengah  Hujan  Karya Wenri  Wanhar  (  Kajian  Mobilisasi  Sumber  Daya  ). Jurnalmahasiswa.Unesa , 7 (4),  10. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/35016
Sukmana, O. (2016). Konsep Dan
Teori Gerakan Sosial . https://eprints.umm.ac.id/63490/19/Sukmana  - Konsep dan Teori  Gerakan Sosial.pdf
Susanto, E., Maftuh, B., Malihah, E., & Budimansyah, D. (2020). Analisis penanganan konflik antar  organisasi  kemasyarakatan  di  Kabupaten  Karawang. Jurnal  Ilmiah  Mimbar Demokrasi , 20 (1), 92–96. https://doi.org/10.21009/jimd.v20i1.15666
Zainuddin,  D.  (2016).  Analisis  Penanganan  Konflik  Antar  Organisasi  Kemasyarakatan  Di Sumatera  Utara  (Medan)  Dan  Jawa  Tengah  (Surakarta). Jurnal  HAM , 7 (1),  10. https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.67