## Pengaruh    Islamic    Corporate  Governance  dan  Islamic
Social    Reporting  terhadap  Kinerja  Keuangan  Bank Syariah  di  Indonesia (The  Effect  of  Islamic  Corporate Governance  and  Islamic  Social  Reporting  on  the  Financial Performance of Islamic Banks in Indonesia)
Ibnu Trilaksono 1* , Agrianti Komalasari 2 , Chara P. T. Tubarad 3 , Yuliansyah Yuliansyah 4
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung 1,2,3,4 ibnutrilaksono.it@gmail.com 1* , agriantiksa@gmail.com 2 , charatidespania@yahoo.com 3 yuliansyah@feb.unila.ac.id 4

## Riwayat Artikel
Diterima pada 07 April 2021 Revisi 1 pada 13 April 2021 Revisi 2 pada 15 April 2021 Revisi 3 pada 15 April 2021 Revisi 4 pada 27 Mei 2021 Revisi 5 pada 07 Juni 2021
Disetujui pada 09 Juni 2021

## Abstract
Purpose: This  study  examined  the  effect  of  Islamic  Corporate Governance  and  Islamic  Social  Reporting  on  the  Financial Performance of Islamic Banks in Indonesia at Sharia  Commercial Bank Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange.
Research  methodology: This  study  used  multiple  regression  as the  method  to  analyze  the  result  of  the  research.  By  using  14 shariah banking data, this research will analyze the performance of the Indonesian general bank.
Result: This  study  indicates  that  the  variables  that  affect  Islamic bank performance in this research are not implemented effectively.
Limitations: The  sample  of  this  study  was  only  14  Islamic commercial  banks  and  only  used  the  Islamic  banking  sector  in Indonesia, which is listed on the Indonesia stock exchange.
Contribution: This research is helpful for further research. One of the guidelines in choosing which variabels to use and which one to use in the study should be understood in selecting Islamic financial performance.
Keywords: Financial  Performance,  Islamic  Social  Reporting, OCOI Index
How  to  cite: Trilaksono,  I.  (2021). Pengaruh Islamic   Corporate Governance dan Islamic  Social    Reporting  terhadap  Kin erja Keuangan  Bank  Syariah  di  Indonesia  (Studi  Kasus  Bank  Umum Syariah  yng  terlisting  di  Bursa  Efek  Indonesia  2014 -2018). Bukhori: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam , 1(1), 11-20.

## 1. Pendahuluan
Industri  Perbankan  Indonesia  terus  menjadi  perbincangan  yang  hangat  dimasyarakat.    Baik  Bank Konvensional  maupun  Syariah  terus  berlomba  untuk  menarik  hati  para  nasabah  dan  mempertahankan tingkat kepuasan mereka. Salah  satu  kinerja  yang  semakin  baik  dapat  dilihat  dari  perkembangan peningkatan aset perbankan Syariah yang dapat dilihat dari grafik di bawah ini:
Gambar 1. Keseluruhan Total Asset Perbankan Syariah Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Perbankan Syariah 2014-2018 (ojk.go.id 2018) .
Tingkat  pengungkapan Islamic  Coporate  Governance (ICG)  digunakan  sebagai  basis  atau  dasar dalam pelaporan Islamic   Social   Reporting (ISR). Chariri (2012) menemukan bahwa ICG secara positif  mempengaruhi  pelaporan  ISR.  Karenanya  penerapan  prinsip-prinsip  tata  Kelola  dalam perbankan  syariah  sangat  diperlukan  bagi  lembaga  perbankan  syariah  dengan  tujuan  agar  bank memiliki  tanggung  jawab  terhadap  publik  terkait  dengan  kegiatan  usaha  bank  syariah,  yang diharapkan dapat sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah.
Perkembangan  Bank  Syariah  di  Indonesia  didasari  beragam  faktor,  namun  faktor  utama  yang mendorong  pesatnya  perbankan  Syariah  di  Indonesia  didasari  oleh  mayoritas  penduduk  yang beragama  muslim,  yaitu  sebanyak  87,18%  dari  keseluruhan  jumlah  penduduk.    Berdasarkan  faktor itu, maka diperlukan adanya  bank  syariah  (sistem   bagi   hasil)   berbasis syariah  dan  menjauhkan hal -hal  dari  riba. Namun pemahaman masyarakat sendiri masih kabur, dimana mereka masih menilai bank  syariah  sama  dengan  bank  konvensional  padahal  dengan kenyataannya bank syariah dan bank konvensional  memiliki  perbedaan  yang  sangat  mencolok  yaitu  tidak  adanya  bunga/riba  pada  bank Syariah.
Layaknya  perusahaan  atau  bank  konvensional,  setiap  performa  dari  bank  Syariah  akan  memiliki dampak terhadap seluruh lini pemangku kepentingannya. Dampak  yang timbul sendiri tidak selalu negatif dan tidak selalu positif  pula, karenanya perusahaan dituntut untuk tidak hanya berfokus pada profit namun juga tetap bertanggung   jawab, baik kepada stakeholders (aspek   sosial) maupun kepada lingkungan. Tanggung jawab ini diharpkan mampu menjaga dampak yang  timbul  selama ini  selama perusahaan  beroperasi  ( going  concern )  sehingga  dengan  adanya  keberadaan  perusahaan  dapat diterima Satria, (2013) .
Untuk  mendukung  konsep going  concern ,  bank  Syariah  menerapkan  pemberlakuan Islamic corporate governance , Hasan, (2012) . ICG berfokus pada pengelolaan bank dengan standar Syariah Islam.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengontrol  tata  kelola  perusahaan  agar  tetap  sejalan  dengan  agama Islam.  Penerapan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  seluruh stakeholders .  Dalam maksimalisasi  performanya,  Bank  perlu  untuk  menerapkan  kegiatan  usahanya  dengan  berpedoman pada  prinsip  ICG.  Selain  itu  penerapan  ICG  diharap  mampu  melindungi  kepentingan  s takeholders baik internal maupun eksternal, dan membantu bisnis perbankan mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku serta prinsip-prinsip etika yang diakui secara umum.. (Trisasmita, 2018) .
Penelitian Chariri  (2012) menyatakan  bahwa Islamic  Coorporate  Governance (ICG)  dapat berpengaruh dalam pelaporan pengungkapan sosial. Sementara itu, tingkat pengungkapan sendiri bisa dilihat  dari  bagaimana  cara  kita  mengelola  dan  dapat  mengungkapkan  pada  pelaporan  ISR  yang direalisasikan  oleh  perusahaan. ISR berlandaskan  syariah  dan  juga  mengembangkan  dasar  standat laporan Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial  Institusions (AAOFI)  yang kemudian  dikembangkan  oleh  masing-masing  peneliti  berikutnya. Haniffa,  (2002) ,  dalam Othman (2009) .

## 2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis
2.1. Landasan Teori.
2.1.1. Teori Agensi. Teori  agency ( agency theory) menunjukkan  bahwa  apabila pengelolaan perusahaan dipisahkan dari kepemilikan  maka  akan  timbul  masalah  keagenan,  yang  dalam  hal  ini  yaitu  konflik  kepentingan antara manajemen dan pemilik saham.  Oleh karena itu dewan pengawas sebagai agen perusahaan berhak  untuk mengelola  perusahaan dan  mengambil putusan dengan mengatasnamakan kepentingan pemilik.  Dengan  kekuasaan  yang  dimiliki,  manajer  mempunyai  kuasa  untuk  menentukan keputusan  yang  terbaik  untuk  kepentingan  pemilik  sebagai  jalan  untuk  menghindari  konflik kepentingan (confict of interest ) Riyanto, (2003) .
Teori  agensi  juga  menjelaskan  lebih  lanjut  tentang  bentrokan  kepentingan  antara  pemilik perusahaan  dengan  pihak  manajemen.  Kebebasan  pihak  manajemen  dalam  mengelola  dan melaksanakan  pekerjaannya  berdasarkan  kepentingan  pribadi  dapat  meningkatkan  kecurigaan terjadinya  manipulasi  atau  kecurangan  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  merugikan  bagi perusahaan.  Di  sini Corporate  Governance berfungsi  sebagai  alat  yang  menjamin  bahwa kepentingan dari pihak yang tidak termasuk para pihak manajemen dapat tetap terpenuhi, Herawati,( 2008) .

## 2.1.2.  Perbankan Syariah.
Perbankan  syariah  adalah  sistem  perbankan  yang  berjalan  atas  asas  hukum  Islam.  Kata  kuncinya adalah  pelarangan  penggunaan  bunga  (pinjaman  riba)  dalam  transaksi  pinjaman.  Lebih  lanjut  lagi, dalam  bank  Syariah  juga  dilarang  melakukan  investasi  yang  berbunga  “Riba”.  Perkembangan  bank Syariah  dimulai  pada  tahun  1992  saat  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  didirikan.  Secara  praktis, Bank  Syariah  memberikan  pelayanan  perbankan  yang  bersumber  atau  berdasar  pada  hukum  dan syariat  Islam.  Lebih  luas  lagi,  selain  larangan  terhadap  riba ,  terdapat  etika  bisnis  yang mengharuskan  setiap  kegiatannya  harus  selalu  menjunjung  asas  halal  sesuai  dalam  hukum Islam.  Secara  umum  banyak  produk  yang  ditawarkan  oleh  bank  Syariah  antara  lain; qard-al  hasan (dana kebijakan), implementasi penerimaan dan penyaluran   dana Zakat,  Infak, Sedekah (ZIS)  serta prioritas  pembiayaan  bagi  hasil  ( Profit  and  Loss  Sharing /  PLS)  dalam  bentuk  produk mudharabah dan musyarakah

## 2.1.3. Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia.
Kinerja keuangan yang baik menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan pada perusahaan. Secara umum,  pengukuran  kinerja  ini  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  analisis  terhadap  rasio  keuangan perusahaan.  Secara  kompleks,  kinerja  keuangan  dapat  diukur  dengan  berbagai  cara  namun  yang paling  sering  dipakai  adalah  dengan  melakukan  pengukuran  terhadap  rasio  profitabilitasnya Wahasusmiah,  (2015) .  Lebih  jauh  dari  pada  itu,  performa  kinerja  keuangan  perbankan  Syariah  di Indonesia  juga  dapat  diukur  dengan value kinerja.  Melalui value kinerja  dapat  diketahui  kelemahan dan  kekuatan  yang  ada  pada  perusahaan,    hal    tersebut    kemudian    dapat  dipahami    agar    bisa dicontoh    dan      perusahaan      bisa      mengambil      langkah      dalam      memperbaiki  kekurangan  yang terjadi Kusuno, (2008) dalam Meliani  ,(2015) .  Sebagai katalisator, Perbankan syariah  turut  bertindak sebagai  penunjang  dalam  melakukan  pembangunan  ekonomi  pada  bangsa  Indonesia  melalui  upaya dalam peningkatan peran pengusaha muslim dalam perekonomian nasional.
Dalam mengukur kinerja, dapat dilakukan dengan menguji rasio dari performa keuangan perusahaan. Umumnya, rasio yang digunakan untuk melakukan pengukuran ini adalah rasio profitabilitas, dimana rasio ini mampu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profit) (Hanafi dan Halim, 2012) . Analisis rasio dalam profitabilitas yang dilakukan untuk mengukur suatu tingkat dalam efisiensi  profitabilitas dan  usaha yang baik,  dapat dicapai oleh  kerja  keras pada perusahaan dan  profitabilitas  ini  merupakan  perhitungan  yang  ada  untuk  menilai  tingkat  kemampuan  dalam menghasilkan keuntungan.

## 2.1.4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).
BOPO  digunakan  untuk  membandingkan  rasio  biaya  operasional  dimana  indikator  pengukurannya diukur  untuk  mendeteksi  efisiensi.  Artinya,  semakin  kecil  rasionya,  maka  tingkat  efisiensi  semakin tinggi  dan  kinerja  manajemen  dikatakan  menjadi  semakin  baik  dalam  menggunakan  sumber  daya (Riyadi,2006) .  Untuk  melakukan  pengukuran  biaya  operasional  dan  biaya  pendapatan  salah  satu caranya  adalah  dengan  melakukan  perbandingan  antara  biaya  operasional  pada  pendapatan operasional yang sudah dikeluarkan. Pengukuran ini juga dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi. Oleh  karena  itu  rasio  BOPO  merupakan  salah  satu  hal  yang  penting  sebelum  investor  yakin  dan menyetujui atau melakukan investasi pada perusahaan. (Fries & Taci, 2005) .

## 2.1.5 Islamic Corporate Governance.
Berdasarkan  kebijakan  dalam  komite  nasional  pada corporate  governance, pelaksanaan corporate governance yang  baik  dan  sesuai  dengan  pedoman  yang  ada  merupakan  salah  satu  indikator  yang dapat membantu suatu perusahaan untuk mendapatkan nilai tambah yang berkesinambungan, dimana hal ini mempengaruhi performa  jangka  panjang  perusahaan. Berdasarkan  peraturan  dan  norma  yang berlaku dengan demikian muncullah sebuah konsep pemikiran  bagaimana Islam dapat mengelola dan melaksanakan    sebuah    proses    bisnis,  dalam    konsep  Islam    lebih    ditekankan    pada    pengelolaan bisnis  yang  sehat  dan berdasarkan prinsip – prinsip syariah yang sudah ditentukan.
Tata  kelola  perusahaan  yang  baik  berkapasitas  untuk  melindungi  kepentingan  pemangku  kepentingan dan menghindari konflik kepentingan. Pemangku kepentingan utama dalam bisnis Islam adalah Dewan Syariah, yang berfungsi sebagai dewan penasihat dan pengawas kepatuhan syariah, dan bertugas dengan tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  manajemen  perusahaan  mematuhi  prinsip-prinsip  syariah. Abdullah  (2014) .  Inilah  perbedaan  antara corporate  governance syariah  dan  konvensional,  dimana corporate governance perbankan syariah mengutamakan untuk menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan terpeliharanya kebutuhan manusia. sesuai maqasid   al-syariah Abdullah, (2014) .
Secara  global Islamic  corporate  governance termasuk  kedalam  kategori Good  corporate yang mengatur  dan  mengandalkan perusahaan dalam  menjalankan  bisnisnya  dalam  rangka  meningkatkan keberhasilan dan akuntanbilitas   berdasarkan  peraturan   perundang–undangan  dan   nilai-nilai etika ( Sutedi,  2011) . Sebenarnya,  ICG  dan  Corporate  Governance  konvensional  mengejar  tujuan  yang sama,  yang menjadi pembeda hanyalah kode  moral  berbasis agama Islam,
Dengan  demikian,  muncul  teori  agensi  yang  mengatur  tentang  hubungan  antara  pemilik  perusahaan dengan manajemen perusahaan yang selanjutnya dikenal dengan istilah good corporate governance , dalam teori agensi sendiri terdapat 5 prinsip yaitu::
1. Akuntanbilitas
Dalam  perbankan  syariah  praktik  operasional  harus  benar  dan  sesuai  dilakukan  sejalan  dengan prinsip  syariah.  Untuk  mendukung  hal  ini  maka  peran  pada  Dewan  Pengawas  Syariah  sendiri harus  benar-benar  diawasi  dalam  operasionalnya  agar  sesuai  dan  berjalan  dengan  norma-norma syariah  yang  berlaku  dan  disepakati  bersama.  Dengan  begitu  diharapkan  perusahaan  mampu menunjukkan performa yang lebih efisien dan dapat menghasilkan perluasan jaringan serta dapat lebih bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya.
2. Keterbukaan
Pada  prinsip  keterbukaan  fokusnya  adalah  bagaimana  penerapan  ICG  mampu  mengemukakan fakta yang relevan dan materiil dalam produk bank syariah. Keberadaan ICG di perbankan sendiri seharusnya  mampu  menjadi  pendorong  dalam  mengemukakan  fakta,  sehingga  perusahaan  akan lebih  terbuka  dalam  setiap  proses  dan  perkembangan  yang  sedang  dijalankan.  Dilain  sisi,  unsur keterbukaan  ini  juga  harusnya  dapat  menjadi  kompas  bagi  perusahaan  dalam  mengambil keputusan yang bijak dalam mengelola perbankan syariah yang jujur dan transparan. Oleh karena itu,  dalam mengelola perbankan syariah pihak perbankan harus tetap meletakkan sifat yang jujur dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan oleh nasabahnya.
3. Tanggung jawab
Dalam prinsip tanggung jawab, unsur yang lebih ditekankan adalah kesesuaian dalam mengelola bank  dengan  peraturan  dan  hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  dilakukan  agar  terciptanya  sistem pengelolaan yang baik dan sehat. Prinsip ini juga bermakna agar pengelola tetap memperhatikan kepentingan stakeholders dengan  bertujuan  untuk  meningkatkan  pada  nilai  tambah  dari  produk dan jasa kepada pemegang saham.
4. Professional
Konsep  ini  menekankan  pada  proses  pengelolaan  perbankan  syariah  dimana  pengelolaan  harus dilaksanakan secara profesional. Artinya dalam prosesnya tidak boleh  ada  tekanan  atau  pengaruh dari  pihak  lain.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari conflict  of  interest ,  dengan  begitu pengelolaan  bank  dapat  bebas  dan  terhindar  dari  kepentingan  sepihak,  terutama  yang  berpotensi
merugikan stakeholders. 5. Kewajaran
Kewajaran  pada  prinsip  ini  berfokus  pada  adanya  unsur  kesetaraan  dan  keadilan.  Dalam  hal  ini, pengelola  harus  selalu  memberikan  akses  kepada  para stakeholders terhadap  informasi  sesuai dengan prinsip keterbukaan selama masih berkaitan dengan kepentingan bank ataupun kepentingan bersama.
Khoirudin  (2013) dan Gestari  (2014) yang  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara  Dewan  Komisaris  terhadap  kinerja  keuangan,  dimana  hal  ini  dikaitkan  dengan  fungsi akuntabilitas  dewan  komisaris  sebagai  pengawas  manajemen  agar    pengelolaan  perusahaan  dapat berjalan  dengan  baik. Gestari  (2014) yang  menyatakan  bahwa  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara DPS  terhadap  kinerja  keuangan.  Lebih  lanjut  dia  membahas  bahwa  rapat  DPS  dilakukan  secara bermusyawarah  dalam  mencapai  mufakat  dengan  frekuensi  yang  wajar. Gestari  (2014) mengungkapkan  bahwa  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  frekuensi  rapat  komite  audit  terhadap kinerja keuangan . Karenanya setiap rapat harus dilakukan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut maka komite audit juga dituntut untuk memperhatikan suatu persoalan yang dituangkan pada sebuah rapat yang dilakukannya. Dalam Islamic Corporate Governance penelitian ini menggunakan proksi dalam mengukur ICG sebagai berikut :
1. Dewan Komisaris
2. Dewan Pengawas Syariah
3. Komite Audit
2.1.6. Islamic Social Reporting. Islamic  Social  Reporting atau  index  ISR  yaitu  standar  pengungkapan  sosial  yang  menggunakan pedoman  Syariah  dalam  basis  pelaporannya,  variabel  ICSR  pada  penelitian  ini  menggunakan indeks Islamic  Social  Reporting (ISR)  yang  dikembangkan  oleh Haniffa,(2002) yang mengungkapkan Islamic Social Reporting pertama kali.  Indeks  ini  mengacu  pada  standar AAOIFI. Dimana  terdiri  dari  6  tema  yang  dibagi  lagi  menjadi  46  item  indikator.  Metode  pengukuran mencakup sistem penilaian yang akan memberikan skor untuk setiap indeks yang disediakan dalam laporan tahunan bank syariah. Jika item diungkapkan, menerima skor "1," dan jika tidak, menerima skor "0."

## 3. Metode penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda  dan  regresi  logistik  sebagai  alat  uji analisisnya.  Kedua  uji  ini  dilakukan  untuk  mengukur  seberapa  besar  pengaruh  hubungan  dari  masing- masing variabel uji. Persamaan regresi berganda dirumuskan:
Y = a + b1X1 + b2X2 + e Dimana : Y = Kinerja Keuangan a = Konstanta b = Koefisien Regresi X1 = Dewan Komisaris X2 = Dewan Pengawas Syariah X3 = Komite Audit X4 = Islamic Social Reporting

## Tabel 1. Perhitungan Penelitian
Variabel Definisi Pengukuran Dewan Komisaris Unsur dalam perusahaan yang berperan sebagai pengawas serta sebagai pemberi nasihat terhadap direksi ∑ = rapat dewan komisaris Dewan Pengawas Syariah Unsur dalam perusahaan yang berperan sebagai penunjau dan pengawas agar perusahaan tetap berjalan sesuai standar syariah. ∑ = 𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡 dewan pengawas syariah Komite Audit Komite yang diisi oleh para dewan komisaris yang berfungsi melakukan audit terhadap fungsi dari jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan ∑ = rapat komite audit ISR Tanggung jawab social perusahaan yang dilakukan dengan asas islami ISR= Jumlah item yg digunakan Jumlah skormaksimal Kinerja Keuangan Gambaran perdorma keuangan  bank pada suatu periode tertentu BOPO=Bia ya operasional Pendapatan operasional
Penelitian ini menggunakan metode sampling yaitu non-probability sampling, dimana sample yang dipilih  adalah  bank  Syariah  yang  ada  di  Indonesia.  Secara  lebih  rinci,  terlampir  indikator  dalam pemilihan sampel pada penelitian ini
1. Bank  Umum Syariah terdaftar di  Bursa Efek  Indonesia selama periode  2014-2018.
2. Bank Umum Syariah mengungkapkan laporan ISR dalam laporan tahunannya.
3. Bank   Umum  Syariah   memiliki  data   yang   lengkap   terkait   dengan   variable- variabel  yang digunakan dalam penelitian.
Dari beberapa kriteria tersebut maka didapatkan data sebagai berikut : Tabel 2. Nama Bank
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  sebagai  data  kelolanya.  Dimana  sumber  data sekundernya  diperoleh  dari  laporan    tahunan    ( annual    report )    perbankan    syariah    di    Indonesia yang terdiri dari 14 perusahaan sampel.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Artikel  ini  dibuat  untuk  mengidentifikasi  kinerja  keuangan  perbankan  syariah  serta  memberikan informasi  dan  dan  menambah  kepercayaan  kepada  masyarakat  di  Indonesia  terhadap  Bank  Syariah. Perusahaan  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  yang terlisting  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  tahun  2014-2018,  sehingga  diperoleh  populasi  sebanyak  14 bank umum syariah. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 5 tahun, sehingga dalam jumlah keseluruhan  terdapat  70  sampel.  Sehingga  pemilihan  sampel  yang  dilakukan  dengan  menggunakan metode purposive sampling.
Statistik  deskriptif digunakan untuk  menggambarkan  variabel-variabel dalam  penelitian  yang  dilihat dari mean, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum menggambarkan persebaran data dari masing-masing variabel. Hasil deskriptif  untuk variabel  BOPO  dan  70  sampel  diperoleh  nilai  rata-rata  sebesar  0,974310  dengan  standar  deviasi sebesar    0,2821489,  BOPO  menunjukkan  nilai  minimum  atau  nilai  terendah  sebesar  0,6240  pada perusahaan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 2018 dan nilai maksimum atau nilai tertinggi sebesar 0,21740 pada perusahaan Bank Panin Syariah 2017.
a. Variabel  Dewan  komisaris  diukur  dengan  menghitung  jumlah  dari  rapat  dewan  komisaris selama  setahun.  Hasil  dari  statistik  deskriptif  menunjukan  nilai  dengan  rata-rata  DK  sebesar 11,5429. Dimana  nilai minimum pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia di tahun 2018  sebesar 2,00 dan nilai max  34,00  yang diperoleh pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah 2015. Menurut Peraturan  Bank  Indonesia  No.11/33/PBI/2009 tentang  Pelaksanaan Good Corporate  Governance bagi  bank  umum  syariah  pasal  14  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  rapat dewan  komisaris  wajib  diselenggarakan  paling  kurang  satu  kali  dalam  dua  bulan,  jadi  selama setahun  dewan  komisaris  wajib  melaksanakan  rapat  6  kali  sedangkan  yang  dilakukan  oleh perusahaan Bank Rakyat Indonesia di tahun 2018 sebesar  2 kali  dan nilai maksimum  sebesar 34 kali      yang  dimiliki oleh  Bank  Pembangunan  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat  Syariah  2015  ,  jadi
No.

## Nama Bank
1    Bank Aceh Syariah
2  Bank Central Asia Syariah
3  Bank Jabar Banten Syariah 4  Bank Mega Syariah 5  Bank Muamalat 6  Bank Negara Indonesia Syariah 7  Bank Panin Syariah 8 Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah 9  Bank Rakyat Indonesia Syariah 10  Bank Syariah Bukopin 11  Bank Syariah Mandiri 12 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 13  Bank Victoria Syariah 14  Maybank Syariah Indonesia
dapat disimpulkan dengan ini menandakan bahwa masih ada  perbankan yang belum menerapkan atas wajib jumlah rapat dewan komisaris dalam setahun yang sudah ditentukan oleh PBI .
b. Variable  Dewan  Pengawas  Syariah  diukur  dengan  menghitung  jumlah  rapat  dewan  pengawas syariah  selama  satu  tahun.  Hasil  statistik  deskriptif  yang  diperoleh  menunjukan  nilai  rata-rata sebesar  14,1429,  sementara  untuk  nilai  minimum  terdapat  pada  perusahaan  Bank  Pembangunan Daerah  Nusa  Tenggara  Barat  Syariah  2014  sebesar  4,00  dan  nilai  maksimum    sebesar  Bank Victoria  Syariah  2014  sebesar  30,00.  Berdasarkan Peraturan  Bank  Indonesia  No.11/33/PBI/2009 tentang  Pelaksanaan Good  Corporate  Governance bagi  bank  umum  syariah  pasal  49  ayat  (1) menyebutkan bahwa rapat dewan pengawas syariah wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam  satu  bulan  artinya  dewan  pengawas  syariah  wajib  melaksanakan  rapat  sebanyak  12  kali dalam  setahun,  nilai  minimum  rapat  DPS  adalah  4  kali,  jadi  dapat  disimpulkan  dengan  ini menandakan bahwa masih ada perbankan yang belum menerapkan batas wajib jumlah rapat dewan pengawas syariah dalam setahun yang sudah ditentukan oleh PBI.
c. Komite Audit  diukur dengan jumlah rapat komite audit selama satu tahun hasil statistik deskriptif diperoleh nilai rata-rata audit (X3) sebesar 12, X3 menunjukkan nilai minimum  pada perusahaan Bank  Tabungan  Pensiunan  Nasional  Syariah  2014  sebesar  3,00  &  Bank  Victoria  Syariah  2014 sebesar 3,00, dan nilai maksimum  sebesar pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah 2015 sebesar 37,00.
Islamic  Social  Reporting atau  Index  ISR  yaitu  standar  pengungkapan  sosial  yang  sejalan  dengan pedoman syariah, dalam penelitian ini  variabel  ICSR  menggunakan indeks Islamic  Social Reporting (ISR)  yang  dikembangkan  oleh Haniffa,(2002) yang  mengungkapkan Islamic  Social  Reporting pertama  kali.  Yang  acuannya pada  standar  AAOIFI.  ISR  terdiri  dari  6  tema  utama  yaitu  pendanaan dan  investasi  ( finance  and  investment ),  tata  kelola  perusahaan,  karyawan  ( employees ),  masyarakat ( society ),  lingkungan  ( environment ),  dan  produk  ( product )  tata  kelola  perusahaan, Islamic  social reporting terdiri dari 46  item indikator, dimana dilakukan  skoring    dengan   memberikan  nilai   pada setiap  indeks  yang  diungkapkan  pada  laporan  tahunan  ( annual  report )  bank  syariah.  Jika  terdapat item yang diungkapkan maka akan mendapat  skor “1”, dan jika tidak maka akan mendapat skor “0”. Berdasarkan    hasil  analisis  deskriptif,  nilai  rata-rata  ISR    0,10254  dan  untuk    menunjukkan  nilai minimum   pada  perusahaan  Bank  BNI  Syariah  2014  sebesar  0,13  dan  nilai  maksimum  pada    Bank Mandiri  Syariah  2014  sebesar  0,63.  Menurut Setiyowati  (2015) ,  semakin  banyak  item  yang diungkapkan  pada  ISR  maka  akan  semakin  baik  pada  kinerja  keuangan.  Hasil  penelitian  lain  yang menunjukkan  hasil  tidak  ada  pengaruh  antara  ISR  terhadap  kinerja  keuangan  bank  umum  syariah seperti penelitian Mosaid & Boutti (2012) .

## 5. Kesimpulan
Kebijakan perbankan syariah  diatur dan dibuat oleh PBI (Peraturan Bank Indonesia) yang tergabung bersama-sama  dengan  kebijakan-kebijakan  lainnya  yang  dibuat  oleh  PBI.  Segala  kebijakan  yang dibuat  oleh  pemerintah  adalah  tindakan-tindakan  atau  langkah  pemilihan  alternatif  oleh  pemerintah yang  berorientasi  pada  kepentingan  umum  atau  publik.  Diantara  berbagai  kebijakan  pemerintah  itu, dikenal  juga  istilah  kebijakan  publik.  Kebijakan  publik  bertujuan  untuk  membentuk  keseimbangan dalam  menjalin  kehidupan  bermasyarakat,  dalam  penyeimbang  maka  kebijakan  publik  harus memberikan  rasa  yang  adil  kepada  semua  lapisan  masyarakat.  Sebelum  kebijakan  publik  dapat diterapkan dilingkungan masyarakat, maka diperlukan langkah analisis kebijakan. Analisis kebijakan perlu  dilakukan  untuk  mengetahui  apa  saja  yang  diperlukan  masyarakat  untuk  membantu  dan mengatur masyarakat sehingga dapat menciptakan kebijakan yang baik. Langkah analisis sendiri perlu dilakukan  guna  menentukan  pengambilan  keputusan  yang  baik,  signifikan  dan  lebih  efisien  oleh penyalur kebijakan dan pembuat keputusan.
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik,  perlu  adanya  evaluasi  kebijakan  publik.  Evaluasi  dalam kebijakan  publik  dilakukan  untuk  memperlihatkan  apakah  kebijakan  publik  tersebut  berjalan  sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal ini perlu diperhatikan, karena dalam implementasi kebijakan publik sering  kali  terdapat  hambatan  sehingga  pelaksanaan  kebijakan  publik  itu  sendiri  tidak  bisa  menjadi jawaban untuk mengatasi masalah yang ada. Sehingga dapat diartikan, evaluasi kebijakan dibuat untuk melihat  apa  saja  sebab-sebab  kegagalan  dari  suatu  kebijakan  atau  untuk  dapat  mengetahui  apakah kebijakan publik tersebut yang telah dijalankan dapat memberikan dampak yang diinginkan.

## Limitasi dan studi lanjutan
Pada  penelitian  ini  yang  menjadi  limitasi  atau  kelemahan  adalah  kurangnya  data  yang  diperoleh sehingga  memiliki  keterbatasan    pada  saat  proses  penelitian.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian selanjutnya  diharapkan  dapat  lebih  luas  lagi  mendeskripsikan  terkait  kinerja  keuangan  perbankan syariah  sehingga  hasil  penelitian  dapat  digeneralisasi  dan  lebih  maksimal  dalam  menjelaskan fenomena. Untuk rencana ke depannya  penulis berharap perbankan Syariah dapat terus memperbaiki performa kinerja keuangannya dan terus mengawasi pelaksanaan ICG mereka.

## Ucapan terima kasih
Puja  dan  puji  syukur  ke  Hadirat  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  mana  telah  memberikan  kami  segala kemudahan  dalam  menyelesaikan  penelitian  ini  dalam  waktu  yang  sesingkat-sesingkatnya.  Tak  lupa ucapan  terima  kasih  kami  haturkan  dengan  tulus  kepada  Bapak  Prof.  Yuliansyah,  S.E., M.S.A.,Ph.D.,Akt, Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Sc. Akt.,. & Ibu Chara Pratami Tidespania T, S.E.M.Acc, Akt,,CIBP., CA selaku pembahas dan pembimbing tugas Ujian Akhir. Jika ada kata yang lebih agung dari Terimakasih, penulis mungkin akan menyuarakannya ribuan kali. Meskipun Artikel saya masih jauh dari kata sempurna, Semoga hasil yang didapatkan sebaik kerja keras yang telah saya berikan untuk pembuatan artikel ini. Sekian dan Terima kasih.

## Referensi
Abdullah, M. M. (2014). Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan .  in Perpustakaan Nasional RI. Chariri,      Charles.  (2012).      Analisis      Pengaruh      Islamic      Corporate      Governance  Terhadap Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility  (Studi  Kasus  pada  Bank  Syariah  di  Asia). Diponegoro Journal Of Accounting
Fries, S., & Taci, A. (2005). Cost Efficiency of Banks in Transition: Evidence from 289 Banks in 15 Post-Communist Countries. Journal of Banking & Finance, 29(1), 55-81.
Gestari, Intan. (2014). Pengaruh Goodcorporate Governance dan Profitabilitasterhadap Pengungkapan Islamic  Social  Reporting  pada  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia. Naskah  Publikasi . Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hanafi,  M.M.,  dan  Abdul  Halim.  (2012). Analisis  Laporan  Keuangan. Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Haniffa.  (2002). Social  Reporting  Disclousure  : An Islamic  Perspective  Indonesia  Management  & Accounting Research, 1(2),128-146.
Hasan. (2012). Desentralisasi dan Impilkasi terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam. Jurnal Ilmu Tarbiyah "At-Tajdid" , 1(2).. Herawati. (2008). Evaluasi Prosedur dan Persyaratan Pemberian Kredit dalam Meminimalisasi Kredit Bermasalah pada PT.Bank BNI 46 Cabang Majalaya .
Hidayah,  Erna.  (2008).  Pengaruh  Kualitas  Pengungkapan  Informasi  Terhadap  Hubungan  Antara Penerapan  CG  dengan  Kinerja  Perusahaan  di  Bursa  Efek  Jakarta. Jurnal  Akuntansi  dan Auditing Indonesia , 12 (1).
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx Indonesia, B. (2009). Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah . Peraturan Nomor, 11, 33. Khoiruddin,  Amirul.  (2013). Corporate  Governance  dan  Pengungkapan  Islamic  Social  Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia . Accounting Analysis Journal , 2(2).
Kusuno. (2008). Hubungan Penerapan Good Governance Busines Syariah Terhadap Islmic  Financial
Performance Index Bank Syariah di Indonesia. Meliani,S.E.  (2016)  Penerapan Good  Corporate  Governance  Bisnis  Syariah (GGBS) Voluntary Disclousure (Studi pada Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010-2014). Jurnal Eka CIDA,1(1),125-139 .
Mosaid, Fadma El. dan Boutti, Rachid. (2012). Relationship between Corporate Social Responsibility and  Financial  Performance  in  Islamic  Banking. Research  Journal  of  Finance  and Accounting. 3(10) .
Othman,  R.,  Thani,  A.M.,&  Gahni,E.K.  ( 2009).  Determinants  of  Islamic  Social  Reporting  Among Top Shariah – Approved Companies in Bursa Malaysia . Research Journal of International Studies , Vol 12 (12), 4-20. Riyadi,  Slamet.  (2006). Banking  Assets  and  Liability  Management .  Edisi  Ketiga.  Jakarta:  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Riyanto.  (2003).    Model  Kontijensi  Sistem  Pengendalian:  Integrasi  dan  Ekstensi  untuk  Future Research. KOMPAK:  Jurnal  Akuntansi,  Manajemen,  dan  Sistem  Informasi  FE  UTY Yogyakarta, 9, 330-342 . Satria.  (2013). Pengaruh Corporate  Social  Responbility terhadap  Profitabilitas  Perusahaan  (Studi Empiris  pada  Perusahaan  Sektor  Industri  Barang  Konsumsi  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia Tahun 2010-2013).
Setiyowati,  Herli  Setiawan.  (2015).  Faktor  Penentu  Pendapatan  Margin  Istishna  pada  Bank  Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonimi Bisnis Terapan, Politeknik Negeri Bandung, 13(1).
Sutedi. (2011). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Praktik Pengungkapan Modal Intelektual di Indonesia.
Trisasmita, R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Governance Perbankan Syariah di Indonesia.  AL-URBAN: Jurnal  Ekonomi  Syariah  dan  Filantropi  Islam,  2(1). http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urbanDOI:10.22236/alurban_vol2/is1pp81- 91 ,Hal 81-91.
Wahasusmiah.  (2015)  Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial  Secara  Syariah  terhadap  Kinerja Keuangan  dan  Kinerja  Lingkungan. Aparociding  Sriwija  Ya  Economic  and  Businnes Conference. Universitas Bina Darma.