## HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SALAH SATU JENIS HUKUM YANG PENTING ADANYA DALAM SUATU SISTEM HUKUM

## Made Krishna Dwipayana Aryawan, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, M. Jodi Setianto
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail: krishna.dwipayana@undiksha.ac.id

## Info Artikel

## Abstract
This  study  aimed  to  determine:  (1)  The  definition  of international law, (2) The history of international law, (3) The role of international law in resolving conflicts between  countries.  The  data  processing  and  analysis techniques in this article used a qualitative method with a  literature  review  design.  The  results  of  the  study indicated that International Law is one type of law that is important in its existence in a legal system. Therefore, we as students majoring in law, need to know the basics of this international law such as knowing the meaning, history  and  sources  of  law.  In  addition,  international law  is  also  useful  for  every  country  in  the  world, especially for countries that are  experiencing conflict. This  international  law  can  be  used  to  solve  these problems  so  that  peace  between  countries  can  be created.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  :  (1) Pengertian  Hukum  Internasional,  (2)  Sejarah  Hukum Internasional,  (3)  Peran  Hukum  Internasional  Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negara. Teknik pengolahan dan analisis data dalam artikel ini menggunakan cara kualitatif dengan desain penelitian studi pustaka. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Hukum  Internasional merupakan  salah  satu  jenis  hukum  yang  penting keberadaannya  di  dalam  suatu  sistem  hukum.  Oleh karena  itu,  kita  sebagai  mahasiswa  yang  mengambil jurusan  hukum,  perlu  untuk  mengetahui  dasar-dasar

## GANESHA LAW REVIEW Volume 4 Issue 2, November 2022
P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Masuk: 1 September 2022 Diterima: 1 Oktober 2022 Terbit: 1 November 2022
Keywords: International Law, Legal System, Conflict
Kata kunci: Hukum Internasional, Sistem Hukum, Konflik
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022 dari  hukum  internasional  ini  seperti  mengetahui pengertian, sejarah dan sumber hukumnya. Selain itu, Hukum Internasional juga berguna bagi setiap negara yang ada di dunia, khususnya bagi negara-negara yang sedang  mengalami  konflik.  Hukum  Internasional  ini dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  masalah- masalah  tersebut  sehingga  kedamaian  antar  negara dapat tercipta.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Hukum merupakan suatu peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur  tingkah  laku  manusia,  menjaga  ketertiban,  keadilan,  dan  mencegah terjadinya kekacauan di dalam masyarakat. Hukum sendiri bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam maupun bagi setiap masyarakat. Nah berdasarkan hal tersebut, dalam suatu sistem hukum banyak dijumpai jenis-jenis dari suatu hukum, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hingga hukum internasional. Dalam  bagian  ini,  saya  fokus  menjelaskan  pada  bagian  hukum  internasional.  Hal  itu dikarenakan saat ini hukum internasional sudah menjadi salah satu bagian hukum yang penting  keberadaannya  di  dalam  suatu  sistem  hukum.  Hukum  internasional  penting adanya untuk mengatur dan menjaga kedamaian antar negara, terutama bagi negara- negara yang sering terlibat perselisihan atau konflik dengan negara lain.
Hukum  internasional  merupakan  salah  satu  bagian  hukum  yang  mengatur tentang aktivitas entitas berskala internasional. Hukum internasional sendiri mengatur tentang  hubungan  antar  negara,  memberi  hak  dan  kewajiban  kepada  setiap  negara, serta membuat ketentuan bagi situasi yang tengah terjadi konflik maupun perang. Hal tersebut juga berlaku bagi setiap organisasi internasional dan badan politik yang ada. Pada  awalnya,  pengertian  hukum  internasional  ini  hanya  diartikan  sebagai  sebuah sistem hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara saja. Namun, pada saat  ini  pengertian  hukum  internasional  sudah  menjadi  sangat  penting  dan  meluas hingga  membahas  tentang  hubungan  suatu  negara  dengan  organisasi  internasional, hubungan  antar  organisasi  internasional,  serta  hubungan  negara  dengan  individu  di dalam konteks tertentu. Dalam arti yang luas, hukum internasional ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum internasional  publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional  publik  merupakan  seluruh  kaidah  dan  asas  hukum  yang  mengatur hubungan  internasional  (melintasi  batas  negara)  yang  sifatnya  tidak  perdata. Sedangkan  hukum  perdata  internasional  merupakan  kaidah  dan  asas  hukum  yang mengatur  hubungan  perdata  yang  melintasi  suatu  batas  negara.  Dengan  kata  lain, hukum ini mengatur hubungan perdata antara para pelaku hukum yang tunduk pada hukum perdata negaranya masing-masing yang saling berlainan.
Dalam perkembangannya, hukum internasional sudah melewati tiga masa yang berbeda  yaitu  masa  hukum  internasional  klasik,  masa  hukum  internasional  abad pertengahan, dan masa hukum internasional modern. Pada masa hukum internasional klasik  dimulai  dari  masa  India  kuno  yang  kemudian  berlanjut  hingga  masa  Romawi kuno. Sedangkan dalam masa abad pertengahan, perkembangan hukum internasional dimulai pada abad 15 hingga abad ke 16. Selanjutnya yaitu pada masa modern, pada masa ini perkembangan hukum internasional dimulai dari abad ke-17 hingga abad ke-
Made Krishna Dwipayana Aryawan
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
20  (saat  ini).  Dengan  melewatinya  tiga  masa  diatas,  ini  berarti  hukum  internasional sudah ada sejak dahulu, namun penerapan hukum internasional pada masa itu belum seperti masa yang sekarang ini. Yang mana pada saat ini hukum internasional sudah mengatur hubungan antar negara sedangkan dimasa itu (kuno) hukum internasional masih  digunakan  untuk  mengatur  hubungan  antar  kerajaan  saja.  Selain  memiliki sejarahnya sendiri, hukum internasional juga berperan dalam menyelesaikan konflik dan sengketa antarnegara di dunia akibat dari adanya perbedaan kepentingan setiap negara.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Hukum Internasional
Dalam  dunia  hukum,  banyak  sekali  terdapat  jenis-jenis  hukum,  mulai  dari hukum  pidana,  hukum  perdata,  hukum  adat,  hingga  hukum  internasional.  Dalam pembahasan  ini,  saya  fokuskan  pada  salah  satu  jenis  hukum  tersebut,  yaitu  hukum internasional.  Hukum  internasional  memiliki  pengertian  sebagai  salah  satu  bagian hukum  yang  mengatur  tentang  aktivitas  entitas  berskala  internasional.  Hukum internasional  sendiri  mengatur  tentang  hubungan  antar  negara,  memberi  hak  dan kewajiban  kepada  setiap  negara,  serta  membuat  ketentuan  bagi  situasi  yang  tengah terjadi  konflik  maupun  perang.  Hal  tersebut  juga  berlaku  bagi  setiap  organisasi internasional  dan  badan  politik  yang  ada.  Selain  itu  dalam  arti  yang  luas,  hukum internasional ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum internasional  publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik merupakan seluruh kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan internasional (melintasi batas negara) yang sifatnya tidak  perdata.  Sedangkan  hukum  perdata  internasional  merupakan  kaidah  dan  asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi suatu batas negara. Dengan kata  lain,  hukum  ini  mengatur  hubungan  perdata  antara  para  pelaku  hukum  yang tunduk pada hukum perdata negaranya masing-masing yang saling berlainan. Menurut Dewa  Gede  Sudika  Mangku 1 ,  hukum  internasional  merupakan  kumpulan  ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Beberapa ahli juga  mengeluarkan  pendapatnya  mengenai  pengertian  dari  hukum  internasional  ini, yaitu sebagai berikut 2 :
a. Rebecca M. Wallace
Menurut Wallace, hukum internasional merupakan peraturan-peraturan dan norma-norma  yang  mengatur  tindakan  negara-negara  dan  kesatuan  lain yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional.  Seperti misalnya  organisasi  internasional  dan  individu,  dalam  hal  hubungan  satu dengan lainnya.
b. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja.S,H. Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  hukum  internasional  merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi  batas  negara,  antara  negara  dengan  negara,  dan  negara  dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.
c. J. G. Starke
Starke  berpendapat  bahwa  hukum  internasional  merupakan  seperangkat hukum (badan hukum) yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan
1 Mangku, Pengantar Hukum Internasional .
2 Kurniawan, “Pengertian Hukum Internasional – Perbedaan, Bentuk, Istilah, Asas, Sumber, Sejarah, Para Ahli.”
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
aturan perilaku dan perasaan negara terikat untuk mematuhi membangun hubungan dengan satu sama lain.
d. Grotius (Hugo de Groot)
Grotius  menyatakan  bahwa  hukum  internasional  merupakan  keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya yang bukan negara atau subjek hukum bukan  negara  satu  sama  lain.  Hubungan  internasional  didasarkan  pada kemauan  bebas  atau  hukum  alam  dan  persetujuan  beberapa  atau  semua negara.  Hal  ini  ditujukan  demi  kepentingan  bersama  dari  mereka  yang menyatakan diri di dalamnya.
Pada  awalnya,  pengertian  hukum  internasional  ini  hanya  diartikan  sebagai sebuah sistem hukum yang mengatur perilaku dan hubungan antar negara saja. Namun, pada saat ini pengertian hukum internasional sudah menjadi sangat penting dan meluas hingga  membahas  tentang  hubungan  suatu  negara  dengan  organisasi  internasional, hubungan  antar  organisasi  internasional,  serta  hubungan  negara  dengan  individu  di dalam konteks tertentu.

## Sejarah Hukum Internasional
Dalam  perkembangannya,  hukum  internasional  tentu  memiliki  sejarahnya sendiri.  Menurut  Arsensius 3 ,  hukum  internasional  sudah  melewati  tiga  masa  yang berbeda  yaitu  masa  hukum  internasional  klasik,  masa  hukum  internasional  abad pertengahan, dan masa hukum internasional modern. Pada masa hukum internasional klasik  dimulai  dari  masa  India  kuno  yang  kemudian  berlanjut  hingga  masa  Romawi kuno. Sedangkan dalam masa abad pertengahan, perkembangan hukum internasional dimulai pada abad 15 hingga abad ke 16. Selanjutnya yaitu pada masa modern, pada masa ini perkembangan hukum internasional dimulai dari abad ke-17 hingga abad ke- 20 (saat ini).

## a. Hukum Internasional Klasik
1. India Kuno
Pada  masa  India  kuno  terdapat  kaidah  dan  lembaga  hukum  yang mengatur  hubungan  antar  kasta,  suku  bangsa,  dan  antar  raja.  Adat yang  mengatur  hubungan  antar  raja  disebut  sebagai  desa  dharma, sedangkan  yang  memuat  tentang  hukum  kerajaan  adalah  gautama sutra  dan  undang-undang  manu.  Hukum  yang  mengatur  hubungan antar  raja  pada  saat  itu  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  hukum internasional. Hal itu dikarenakan saat itu belum adanya pemisahan antara  agama,  soal-soal  kemasyarakatan,  dan  negara.  Tetapi,  pada saat  itu  sudah  terdapat  tulisan-tulisan  yang  menunjukkan  adanya berbagai  ketentuan  yang  mengatur  hubungan  antar  raja  atau kerajaan.
2. Cina Kuno
Pada  masa  ini,  Cina  memperkenalkan nilai-nilai  etika  dalam  proses pembelajaran  bagi  kelompok-kelompok  tertentu  (berkuasa).  Tidak banyak perkembangan yang terjadi dimasa ini. Namun, pembentukan sistem kekuasaan Cina pada masa itu bersifat regional tributary state yaitu sistem hubungan luar negeri yang digunakan oleh kekaisaran Cina  dengan  tujuan  utamanya  adalah  mencapai  kekuasaan  dan ekonomi 4 .
3 Arsensius, “Sejarah Perkembangan Hukum Internasional Dari Masa Klasik Hingga Masa Moderen.”
4 Ghoyatuna, “Definisi Tributary System.”
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022

## 3. Yunani Kuno
Pada  masa  ini,  sudah  terdapat  hukum  intermunicipal  yaitu  kaidah- kaidah  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  hubungan  antar  negara  kota (mengenai  utusan),  pernyataan  perang,  dan  perbudakan  tawanan perang.  Kaidah  intermunicipal  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  agama, sehingga  pada  masa  ini  tidak  ada  pemisahan  yang  tegas  antara hukum,  moral,  keadilan,  dan  juga  agama.  Selain  itu,  pada  masa  ini telah  dikenal  adanya  ketentuan  perwasitan  dan  wakil  dagang (konsul). Di masa ini, konsep hukum alam menjadi sumbangan yang penting  bagi  hukum  internasional  dan  konsep  ini  kemudian dikembangkan lagi oleh orang-orang Romawi.
4. Romawi Kuno
Pada  masa  Romawi  kuno,  terdapat  perbedaan  antara  Ius  Naturale (hukum  alam)  dan  Ius  Gentium  (hukum  masyarakat).  Ius  Gentium merupakan hukum yang berasal dari sub Ius Naturale. Pengertian Ius Gentium hanya bisa dikaitkan dengan dunia manusia sedangkan Ius Naturale    meliputi  seluruh  fenomena  alam.  Pada  masa  kekuasaan Romawi  ini,  hukum  internasional  tidak  mengalami  perkembangan yang  berarti.  Hal  itu  dikarenakan  adanya  Imperium  Romawi  Suci, yang  mana  hal  itu  menyebabkan  suatu  bangsa  yang  merdeka  tidak dapat  berdiri  sendiri.  Selain  itu,  dikarenakan  adanya  struktur masyarakat eropa barat yang sifatnya feodal yang mana telah melekat pada  hierarki otoritas yang menghambat munculnya negara-negara merdeka.  Oleh  karena  itu,  tidak  diperlukan  adanya  hukum  yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa.
b. Hukum Internasional Abad Pertengahan
Pada abad ke-15 dan 16
Pada  masa  abad  pertengahan  atau  yang  biasa  disebut  dengan masa kegelapan, hukum alam telah mengalami kemajuan kembali melalui transformasi gereja. Sistem masyarakat eropa pada saat itu terdiri dari beberapa negara berdaulat yang bersifat feodal dan tahta suci. Dimasa ini, hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hal itu  dikarenakan  adanya  pengaruh  besar  dari  ajaran  gereja.  Namun, negara-negara  yang  berada  diluar  jangkauan  gereja,  seperti  Perancis, Inggris,  Portugal,  dan  lain  sebagainya  memunculkan  benih-benih  dari perkembangan  hukum  internasional.  Traktat-traktat  yang  dibuat  oleh negara-negara  tersebut  bersifat  mengatur  peperangan,  perdamaian, gencatan  senjata,  serta  persekutuan.  Pada  akhir  abad  pertengahan, hukum  internasional  akhirnya  digunakan  di  dalam  isu-isu  politik, pertahanan,  dan  militer.  Selanjutnya,  di  abad  ke-15  dan  16  terjadi penemuan baru yaitu adanya masa pencerahan dan reformasi yang mana hal  tersebut  merupakan  revolusi  keagamaan  yang  telah  mengakhiri belenggu politik dan rohani di eropa serta menggoyahkan fundamental umat kristen pada abad  pertengahan.  Dengan adanya hal itu, para ahli hukum  di  abad  tersebut  mulai  memperhitungkan  evolusi  masyarakat negara-negara  merdeka  dan  memikirkan  tentang  berbagai  persoalan hukum bangsa-bangsa.
c. Hukum Internasional Modern
1. Pada abad ke-17 dan 18
Pada  abad  ini,  hukum  bangsa-bangsa  memiliki  sebutan  baru  yakni hukum  internasional.  Hal  ini  pun  berpengaruh  pada  isi  hukum
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
internasional  itu  sendiri  yaitu  adanya  pemisahan  antara  persoalan domestik  dengan  internasional.  Pembedaan  ini  merupakan  akibat dari  munculnya  konsep  kedaulatan  yang  terdapat  dalam  perjanjian The  Peace  of  Westphalia  yang  mana  perjanjian  ini  ditujukan  untuk mengakhiri  perang  antar  kelompok  agama  yang  telah  berlangsung selama tiga puluh tahun di eropa. Bentuk-bentuk negara sudah tidak lagi berdasarkan kerajaan namun sudah didasari atas negara-negara nasional. Selain itu, pada masa ini sudah ada pemisahan antara gereja dengan urusan pemerintahan.
2. Pada abad ke-19
Di abad ini, hukum internasional mengalami perkembangan yang jauh lebih  pesat.  Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  hal  tersebut yakni karena adanya kebangkitan negara-negara baru, baik di dalam maupun di luar eopa, modernisasi sarana angkutan dunia, dan adanya penemuan-penemuan baru di bidang  persenjataan  militer. Semua hal itu  tentu  saja  menyebabkan  kebutuhan  terhadap  adanya  sistem hukum internasional yang sifatnya tegas untuk mengatur hubungan internasional  tersebut.  Selain  itu,  pada  abad  ini  juga  mengalami perkembangan  kaidah-kaidah  tentang  perang  dan  netralitas  serta meningkatnya  penyelesaian  berbagai  perkara  internasional  melalui lembaga arbitrase internasional.
3. Pada abad ke-20 (saat ini)
Hukum  internasional  terus  mengalami  perkembangan  yang  pesat dimasa ini. Dimana pada masa ini sudah dibentuk lembaga Permanent of  Court  Arbitration  pada  Konferensi  Hague  tahun  1899  dan  1907. Selain  itu,  dibentuk  juga  Permanent  Court  of  International  Justice yang digunakan sebagai pengadilan yudicial internasional  pada tahun 1921. Namun, pengadilan ini kemudian digantikan oleh International Court of Justice pada tahun 1948 yang masih berlaku hingga saat ini. Organisasi  internasional  juga  mulai  terbentuk  dimasa  ini  yang memiliki  fungsi  sebagai  pemerintahan  dunia  dengan  tujuan perdamaian  dan  kesejahteraan  umat  manusia.  Organisasi  yang dimaksud  adalah  Liga  Bangsa-Bangsa  yang  kemudian  berubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada masa ini, para ahli hukum  internasional  memusatkan  perhatiannya  pada  praktek  dan putusan dari pengadilan. Dengan adanya perkembangan masyarakat modern saat ini, hukum internasional dituntut agar dapat mengatur permasalahan  mengenai  energi  nuklir,  perdagangan  internasional, pengawasan  lingkungan  hidup,  terorisme  internasional,  serta permasalahan lain yang berhubungan dengan dunia internasional.
Peran Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negara Pada  dasarnya,  hukum  internasional  dibentuk  karena  adanya  kesadaran masyarakat internasional akan perlunya interaksi dan hubungan dengan masyarakat internasional  di  negara  lain 5 .  Adanya  hubungan  internasional  ini  bisa  disebabkan karena  adanya  beberapa  faktor,  yaitu  faktor  pendidikan,  ekonomi,  politik,  sosial- budaya,  dan  lain  sebagainya  yang  didasari  oleh  kepentingan  masing-masing  negara. Berdasarkan  faktor-faktor  tersebut,  maka  hukum  internasional  berperan  atau digunakan  sebagai  fasilitator  dari  adanya  hubungan-hubungan  tersebut.  Tetapi, kepentingan  dari  masing-masing  negara  tersebut  tidak  selamanya  berjalan  lancar
5 Rahmat, “Peran Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara.”
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
karena pasti ada saja kepentingan yang bertabrakan dengan kepentingan dari negara lain,  yang  mana  hal  tersebut  bisa  saja  menciptakan  konflik  yang  berujung  pada pelanggaran  terhadap  kewajiban  internasional.  Jika  misalnya  konflik  kepentingan tersebut terus berlanjut, maka tentu saja akan menimbulkan sengketa diantara negara yang  sedang  bertikai.  Oleh  karena  itu,  hukum  internasional  memiliki  peran  dalam menyelesaikan  sengketa  antarnegara  melalui  pengadilan  internasional.  Namun sebelum  lanjut  mengenai  pengadilan  internasional,  perlu  diketahui  bahwa  hukum internasional memiliki sumber-sumber hukumnya sendiri. Menurut Dewa Gede Sudika Mangku 6 ,  hukum  internasional  memiliki  dua  sumber  hukum  yaitu  sumber  hukum formal dan sumber hukum material.
a. Sumber hukum formal
Perjanjian  internasional  (treaty)  dan  kebiasaan  internasional  (international custom) merupakan sumber hukum formal bagi hukum internasional. Dalam perjanjian internasional,  terdapat  dua  jenis,  yaitu  law  making  treaty  dan  treaty  contract.  Law making treaty merupakan perjanjian internasional yang digunakan untuk menetapkan ketentuan  hukum  internasional  yang  bersifat  umum,  contohnya  seperti  konvensi hukum  laut  jenewa  tahun  1958.  Sedangkan  treaty  contract  merupakan  perjanjian internasional yang digunakan untuk menetapkan ketentuan hukum internasional yang sifatnya  tidak  berlaku  umum  (hanya  berlaku  bagi  dua  negara  atau  lebih  bagi  yang membuatnya).  Selain  itu,  dalam  sumber  hukum  formal  terdapat  juga  kebiasaan internasional.  Kebiasaan  internasional  digunakan  untuk  menetapkan  ketentuan- ketentuan  hukum  kebiasaan  internasional  (international  customary  rules).  Jika dibandingkan dengan perjanjian internasional, kebiasaan internasional disebut sebagai proses yang membuat suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum yang berlaku bagi umum.
b. Sumber hukum material
Dalam  hukum  internasional,  sumber  hukum  material  merupakan  segenap prinsip yang digunakan untuk menentukan isi dari ketentuan hukum internasional yang sudah berlaku. Dalam prinsip-prinsip tersebut, terdapat prinsip yang sifatnya memaksa (jus  cogens)  dan  harus  dipatuhi  (pacta  sunt  servanda).  Setiap  suatu  pelanggaran perjanjian yang terjadi tentu menimbulkan kewajiban untuk melakukan ganti rugi. Oleh karenanya, prinsip-prinsip ini tidak dapat disimpangi atau diganggu oleh berlakunya ketentuan  hukum  internasional  yang  sudah  berlaku  maupun  ketentuan  yang  akan diberlakukan.
Setelah  mengetahui  sumber-sumber  dari  hukum  internasional,  maka  dapat dilanjutkan  kembali  mengenai  peran  hukum  internasional  dalam  menyelesaikan konflik  melalui  pengadilan  internasional  (International  Court  of  Justice).  Pengadilan internasional bekerja untuk menangani kasus-kasus internasional yang terjadi diantara negara-negara  yang  bersangkutan.  Berdasarkan  statutanya,  pengadilan  internasional menangani  dua  hal,  yaitu  kasus  kontroversial  dan  advisory  opinion  terhadap  gejala internasional  yang  disampaikan  oleh  agensi  milik  PBB.  Biasanya  dalam  menangani kasus-kasus yang sifatnya kontroversial, hal yang perlu diperhatikan adalah pihak yang terlibat sengketa harus merupakan anggota PBB dan secara tidak langsung juga menjadi anggota  dari  piagam  PBB  serta  statuta  ICJ.  Jika  pihak  yang  bersengketa  bukan merupakan  anggota,  maka  pengadilan  akan  menetapkan  sejumlah  biaya  yang  wajib dibayar  oleh  negara  tersebut  kepada  pengadilan  sesuai  dengan  pasal  35  paragraf  3 statuta  ICJ.  Sedangkan  dalam  menangani  advisory  opinion,  dilakukan  melalui permohonan tertulis yang ditujukan kepada panitera, yang mana hal tersebut tertuang dalam  pasal  65  statuta  ICJ.  Dalam  advisory  opinion  ini,  hanya  bisa  dilakukan  oleh  5
6 Mangku, Pengantar Hukum Internasional.
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
organ utama dan 16 agen spesial dari PBB. Biasanya dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa,  setiap  negara  diwakili  oleh  agen  atau  consul  yang  telah  ditunjuk  oleh negaranya masing-masing, seperti duta besar dan advokat.
Contoh  dari  sengketa  antarnegara  yang  terjadi  adalah  konflik  antara  negara Jepang dan Korea Selatan mengenai perebutan Pulau Dokdo. Pulau Dokdo merupakan pulau  yang  terletak  di  tengah-tengah  antara  Jepang  dan  Korea  Selatan.  Konflik perebutan Pulau Dokdo terjadi karena pulau tersebut memiliki potensi sumber daya alam  yang  besar  seperti  banyaknya  jumlah  plankton  di  daerah  itu  yang  mana  akan menyebabkan banyak ikan berimigrasi ke daerah tersebut. Konflik mengenai pulau ini sudah terjadi sejak abad ke-6 dan berlangsung hingga saat ini. Kepemilikan pulau ini masih belum jelas yang mana Jepang dan Korea Selatan hanya bisa mengklaim pulau ini berdasarkan keyakinannya masing-masing. Jepang mengklaim pulau ini berdasarkan perjanjian San Francisco tahun 1951, sedangkan Korea Selatan mengklaim berdasarkan fakta sejarah yang dikutip dari dokumentasi pemerintah Korea Selatan. Sengketa Pulau Dokdo  ini  berimbas  pada  hubungan  bilateral  kedua  negara.  Oleh  karena  itu, berdasarkan  perspektif  hukum  internasional  terdapat  beberapa  cara  yang  bisa dilakukan  untuk  menyelesaikan  sengketa  pulau  ini  yaitu  seperti  melalui  mediasi, arbitrase,  membuat  Perjanjian  Pengembangan  Bersama  (Joint  Development Agreement), dan menggunakan prosedur wajib Konvensi Hukum Laut tahun 1982 7 . Selain  masalah  sengketa  Pulau  Dokdo  tersebut,  saat  ini  terdapat  juga  konflik internasional  yang  sedang  heboh  yaitu  perseteruan  atau  krisis  antara  Rusia  dan Ukraina.  Perseteruan  atau  krisis  antara  Rusia  dan  Ukraina  ini  dikarenakan  adanya keinginan  pemerintah  Ukraina  untuk  bergabung  dengan  NATO.  Rencana  Ukraina tersebut  dianggap  terlalu  berani  oleh  pihak  Rusia  karena  akan  membahayakan dominasi  militer  dan  hegemoni  politik  regional  Rusia.  Jika  nantinya  Ukraina  benar bergabung  dengan  NATO,  hal  tersebut  ditakutkan  akan  menghambat  ruang  gerak geopolitik  Rusia.  Karena  posisi  militer  NATO  nantinya  akan  berbatasan  langsung dengan  Rusia.  Maka  dari  itu,  pihak  militer  Rusia  menyerang  Ukraina  secara  habis- habisan agar tidak terjadi hal semacam itu. Namun, krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini telah menghadirkan instabilitas dan bencana ekonomi serta geopolitik di seluruh kawasan, terutama di Eropa. Dalam perspektif hukum internasional tindakan yang  dilakukan  Rusia  ini  tentu  merupakan  sebuah  pelanggaran  serius  karena  sudah melanggar  beberapa  aturan  hukum  internasional  seperti  hukum  humaniter internasional dan HAM internasional. Selain itu, apa yang dilakukan Rusia ini tentunya telah melanggar kedaulatan negara dan integritas teritorial Ukraina. Serangan Rusia ini telah  menyebabkan  banyak  warga  sipil  yang  tewas.  Serangan  itu  sudah  dianggap melanggar Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang melarang segala macam bentuk serangan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera  pada  warga  sipil,  dan  kerusakan  objek  sipil.  Oleh  karena  itu,  masyarakat internasional  mengharapkan  PBB  bisa  mencari  jalan  keluar  untuk  menyelesaikan masalah  antara  Rusia  dan  Ukraina  ini  agar  tidak  bertambah  panjang  dan  juga  tidak memakan  korban  jiwa  yang  lebih  banyak.  Selain  itu,  masyarakat  internasional  juga berharap agar Rusia menghentikan tindakan militer ini dan kembali pada prinsip dasar pengakuan terhadap kedaulatan suatu negara dan menempatkan kembali perdamaian dan ketertiban internasional sebagai prioritas yang utama.
Berdasarkan kedua contoh sengketa tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak sekali  masalah-masalah  atau  konflik  yang  terjadi  di  dunia  internasional  mulai  dari adanya perbedaan kepentingan politik hingga perebutan wilayah negara. Maka dari itu,
7 Setiawati, Mangku, and Yuliartini, “Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo Antara Jepang- Korea Selatan).”
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
dengan  adanya  hukum  internasional  ini  diharapkan  bisa  berperan  dalam menyelesaikan seluruh konflik antarnegara yang ada dunia dan dapat menempatkan perdamaian serta ketertiban internasional sebagai prioritas yang utama.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diatas, hukum internasional memiliki pengertian sebagai  salah  satu  bagian  hukum  yang  mengatur  tentang  aktivitas  entitas  berskala internasional. Hukum internasional sendiri mengatur tentang hubungan antar negara, memberi  hak  dan  kewajiban  kepada  setiap  negara,  serta  membuat  ketentuan  bagi situasi yang tengah terjadi konflik maupun perang. Hal tersebut juga berlaku bagi setiap organisasi  internasional  dan  badan  politik  yang  ada.  Selain  itu  dalam  arti  yang  luas, hukum internasional ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik merupakan seluruh kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan internasional (melintasi batas negara) yang sifatnya tidak perdata. Sedangkan hukum perdata internasional merupakan kaidah dan asas  hukum  yang  mengatur  hubungan  perdata  yang  melintasi  suatu  batas  negara. Dengan kata lain, hukum ini mengatur hubungan perdata antara para pelaku hukum yang tunduk pada hukum perdata negaranya masing-masing yang saling berlainan. Saat ini  hukum  internasional  sudah  menjadi  sangat  penting  dan  meluas  yang  membahas tentang  hubungan  suatu  negara  dengan  organisasi  internasional,  hubungan  antar organisasi  internasional,  serta  hubungan  negara  dengan  individu  di  dalam  konteks tertentu.
Selain  itu,  hukum  internasional  juga  memiliki  sejarah.  Menurut  Arsensius 8 , hukum  internasional  sudah  melewati  tiga  masa  yang  berbeda  yaitu  masa  hukum internasional  klasik,  masa  hukum  internasional  abad  pertengahan,  dan  masa  hukum internasional modern. Pada masa hukum internasional klasik dimulai dari masa India kuno yang kemudian berlanjut hingga masa Romawi kuno. Sedangkan dalam masa abad pertengahan, perkembangan hukum internasional dimulai pada abad 15 hingga abad ke 16.  Selanjutnya  yaitu  pada  masa  modern,  pada  masa  ini  perkembangan  hukum internasional  dimulai  dari  abad  ke-17  hingga  abad  ke-20  (saat  ini).  Adanya  hukum internasional ini tentu memiliki peran bagi dunia internasional, khususnya bagi negara- negara yang sedang mengalami sengketa, seperti contohnya negara Jepang dan Korea Selatan yang bersengketa karena memperebutkan Pulau Dokdo serta negara Rusia dan Ukraina yang berkonflik karena adanya kepentingan politik. Nah berdasarkan contoh tersebut,  maka  adanya  hukum  internasional  diharapkan  bisa  berperan  dalam menyelesaikan  seluruh  konflik  antarnegara  yang  ada  dunia  melalui  pengadilan internasional  dan  bisa  menempatkan  perdamaian  serta  ketertiban  internasional sebagai prioritas yang utama.

## SARAN
Dalam  tulisan  ini  memang  terdapat  sejumlah  kekurangan,  seperti  topik pembahasannya yang masih kurang mendalam di beberapa materi. Kekurangan dari penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  contoh  atau  ide  untuk  penelitian  selanjutnya. Penulis  mengharapkan  berbagai  macam  kritik  dan  saran  dari  para  pembaca  guna menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya dalam menyempurnakan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
8 Arsensius, “Sejarah Perkembangan Hukum Internasional Dari Masa Klasik Hingga Masa Moderen.”
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 2, November 2022
Arsensius. “Sejarah Perkembangan Hukum Internasional Dari Masa Klasik Hingga Masa Moderen,”  2009.  https://www.neliti.com/id/publications/211894/sejarah - perkembangan-hukum-internasional-dari-masa-klasik-hingga-masa-moderen .
George,  Mary.  W.;  The  Elements  of  Library  Research:  What  Every  Student  Needs  to Know. Princeton: Princeton University Press, 2008.
Ghoyatuna, Allahu. “Definisi Tributary System,” 2011.
https://gigihuzaman.wordpress.com/2011/07/23/definisi-tributary-system/.
Kurniawan, Aris. “Pengertian Hukum Internasional – Perbedaan, Bentuk, Istilah, Asas, Sumber, Sejarah, Para Ahli,” 2022.
https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-hukum-internasional/ .
Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  Pengantar  Hukum  Internasional.  Lakeisha,  2020. ebooks.google.com.
Rahmat,  Aziz.  “Peran  Hukum  Internasional  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Antar Negara,” 2018. https://psbhfhunila.org/2018/11/22/peran -hukum- internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-antarnegara/.
Setiawati, Novi, Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. “Penyelesaian Sengketa Kepulauan  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional  (Studi  Kasus  Sengketa Perebutan  Pulau  Dokdo  Antara  Jepang- Korea  Selatan).”  E -Journal  Komunitas Yustisia Universitas Pendididkan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum 2, no. 3 (2019): 170 – 78.