## R I H L A H Jurnal Sejarah dan Kebudayaan

## Manajemen Krisis Ramadah Umar bin Khattab Perspektif Sejarah Ekonomi Islam
Ardhina Nur Aflaha
Peran Ayatullah Khomeini dalam Revolusi Islam di Iran 1979 Budi Sujati
Relasi dan Legitimasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Pemerintahan Islam di Bone Rahmawati

## Menelusuri Potensi Obyek Wisata Sejarah Kota Makassar

## Muhammad Arif
Islam dan Pengaruhnya dalam Ritual Pa’Dinging-Dinging di Desa Adat Tenro Selayar (Perspektif Sejarah Lisan) Misbahuddin

## Diterbitkan oleh:
Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar
Jurnal Sejarah dan
Volume 7 No. 1 Juni  2019     Halaman 01-68 P-ISSN: 2339-0921 Kebudayaan Islam E-ISSN: 2580-5762

## RIHLAH

## Jurnal Sejarah dan Kebudayaan
Editor in Chief
: Dr. Rahmat, M.Pd.
Managing Editor : Mastanning, S.Hum, M.Hum. Editorial Board : Nur Ahsan Syukur, S.Ag, M.Si. : Muh. Iqbal S.Hum, M.Hum. : Chaerul Munzir, S.Hum, M.Hum. : Lydia Megawati, S.Hum, M.Hum. : Muhammad Husni, S.Hum, M.Hum. : Zaenal Abidin, S.S., M.H.I. : Chusnul Chatimah Asmad, S.IP, M.M. : Muhammad Arif, S.Hum, M.Hum. Desain Grafis : Nur Arifin, S.IP. Secretariat : Safaruddin, S.Hum. Reviewers : Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M.A. : Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.Ag. : Dr. Hj Syamzan Syukur, M.Ag. : Dr. Nasruddin Ibrahim. : Dr. Abd. Rahman Hamid. : St. Junaeda, M.Hum. : Dr. Syamhari, M.Pd. : Dr. A. Sukri Samsuri, M.Pd.
Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan  Humaniora  UIN  Alauddin  Makassar,  Jln.  Sultan  Alauddin  No.  36  Samata  Gowa Tlp. 0411-841879 Fax. 0411-822140 (Kampus II) E.Mail. rihlah@uin-alauddin.ac.id
Jurnal Rihlah terbit dua kali dalam setahun, bulan Juni dan bulan Desember berisi kajian tentang  Sejarah  dan  Kebudayaan,  baik  dari  hasil  penelitian  maupun  tulisan  ilmiah lainnya.
Penyunting  menerima  tulisan  yang  belum  pernah  diterbitkan  oleh  media  cetak  lain. Naskah    diketik  spasi  1.5  cm  pada  kertas  berukuran  A4  dengan  tulisan  berkisar  12-23 halaman.  Naskah  yang  masuk  dievaluasi  oleh  Dewan  Penyunting.  Penyunting  dapat melakukan  perubahan  pada  tulisan  yang  dimuat  untuk  keseraganan  format,  tanpa mengubah maksud dan konten tulisan.

## Daftar Isi
Ardhina Nur Aflaha ............................................................................ 1-12 Manajemen  Krisis  Ramadah  Umar  bin  Khattab  Perspektif    Sejarah Ekonomi Islam
Budi Sujati ................................................................................... 13-29
Peran Ayatullah Khomeini dalam Revolusi Islam di Iran 1979
Rahmawati ........................................................................................... 30-42
Relasi dan Legitimasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Pemerintahan Islam di Bone
Muhammad Arif  ................................................................................ 43-52
Menelusuri Potensi Obyek Wisata Sejarah Kota Makassar
Misbahuddin  ....................................................................................... 53-68
Islam dan Pengaruhnya dalam Ritual Pa’dinging-Dinging di Desa Adat Tenro Selayar  (Perspektif Sejarah Lisan)
Relasi dan Legitimasi Raja dengan Ulama dalam Sistem
Pemerintahan Islam di Bone

## RELASI DAN LEGITIMASI RAJA DENGAN ULAMA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DI BONE

## Rahmawati
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar email: rahmawati.harisa@yahoo.com
Abstract
This article discusses the relationship and legitimacy of the king as the highest  authority  of  the  kingdom  with  the ulama in  the  Islamic government  system  in  the kingdom  of bone.  For  clarity in this study, the  author  uses  historical  and  anthropological  studies  as  "scalpels"  to find  the  desired  information.  The  results  of  the  study  showed  that between  the  king  and  the ulama indeed  built  a  harmonious relationship,  the  king  as  the  ruler  of  the  region  and  the ulama as religious  authorities.  This  was  seen  at  least  in  two  respects,  namely: first  the ulama as  an  advisor  to  the  king  in  the  government,  second kinship ties through marriage. In addition, although the election of the king  was  built  on  the  line  of "mangkau" or  original  blood, "to manurung" the  king  as  the  holder  of  the  highest  legitimacy  still coordinated  with  the ulama as  an  advisor  for  the  election  of  a  new king.
Keyword :  Relations,  Legitimacy,  Ulama,  Government  and  Kingdom of Bone

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  relasi  dan  legitimasi  Raja  sebagai pemegang  kekuasaan  tertinggi  kerajaan  dengan  klien  (ulama)  dalam sistem pemerintahan  Islam  pada kerajaan  Bone. Untuk mencapai  titik terang  dalam  kajian  ini,  penulis  menggunakan  telaah  historis  dan antropologi  sebagai  pisau  bedah  dalam  mencari  informasi  yang diinginkan. Hasil penelitian ini terungkap bahwa antara raja dan ulama memang  terbangun  relasi  dan  harmonis  antara  raja  sebagai  penguasa wilayah  dengan  ulama  sebagai  otoritas  keagamaan.  Hal  ini  dapat dilihat  sekurang-kurangnya  dalam  dua  hal.  Pertama,  posisi  ulama sebagai  penasehat  raja  dalam  pemerintahan.  Kedua,  hubungan kekerabatan  melalui  pernikahan.  Selain  itu,  meskipun  pemilihan  raja dibangun  atas  garis  keturunan mangkau atau  berdarah  asli  dari to Manurung raja  sebagai  pemegang  legitimasi  tertinggi  tetap berkoordinasi  dengan  ulama  sebagai  penasehat  dalam  hal  pemilihan raja baru.
Kata  kunci: Relasi,  Legitimasi,  Patron  Klien,  Ulama,  Pemerintaha dan Kerajaan Bone
Relasi dan Legitimiasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Pemerintahan Islam di Bone
Rahmawati
Jurnal Rihlah No. 7 Vol. 1/2019

## A. Pendahuluan
Keberadaan  seorang  raja  dalam  sebuah  wilayah  adalah  bagian  dari  ciri kehidupan sosial. Wilayah dan pemimpin (Raja) dua hal yang saling terkait, sehingga wilayah  dan  pemimpin  (raja)  dijadikan  sebagai central untuk  berkumpul  dan menghimpun  kelompok,  baik  formal  maupun  informal.  Melalui  posisi  ini,  Raja memperoleh wewenang untuk mengatur kehidupan sosial masyarakatnya.
Masalah  utama  dari  persoalan  kepemimpinan,  relasi  dan  legitimasi  terletak pada bagaimana cara seorang pemimpin memperoleh legitimasi atas kepemimpinannya  serta  bagaimana  relasi  antara  Raja  dengan  masyarakatnya.  Kuat ataupun lemah suatu legitimasi, tentu akan berpengaruh terhadap kelangsungan suatu kepemimpinan yang di jalankannya. Lemahnya legitimasi suatu kepemimpinan tentu akan  berimplikasi  buruk.  Tanpa  legitimasi  yang  kuat,  posisi  raja  akan  rapuh  dan mudah untuk dijatuhkan. Untuk menjamin bertahannya sebuah legitimasi raja, adanya relasi yang baik antara ulama dan pemimpin dapat menghasilkan pemerintahan, serta struktur sosial yang baik. Untuk itu, ada peran klien dalam hal ini masyarakat. Namun lebih dari itu, klien yang dimaksud disini tidak hanya masyarakat, tetapi juga ulama guna mengatur tatanan hidup  sosial  dalam berbagai  aspek meliputi  hukum kerajaan, ekonomi, sosial, dan agama.
Dalam  struktur  kerajaan,  Raja  Bone  berperan  sebagai Petta  Mangkaue  ri Bone ”  yang  berarti  “Tuanku  yang  berdaulat  dan  duduk  di  atas  takhta”  Kerajaan  di Bone. Mangkau dalam  Kerajaan  Bone  menduduki  puncak  piramid  dalam  struktur sosial kerajaan sehingga dapat dikatakan menempati posisi sentral dalam penyebaran Islam pada domain sosio politik kerajaan Bone. Pertautan geneologis ulama dan raja ini, dapat disebut sebagai relasi dan legitimasi.
B. Legitimasi dan Wewenang Raja dalam Kepemimpinan
Posisi  Raja  dalam  struktur  sosial  berfungsi  mengatur,  dan  menguasai rakyatnya  dalam  arti  yang  baik.  Artinya  untuk  mendukung  aspek  tersebut  Raja memiliki  peran  sentral  dalam  struktur  sosial,  atau  dengan  kata  lain  Raja  harus memiliki  bekal  yang  disebut  dengan  legitimasi.  Legitimasi  adalah  pengakuan  atau persetujuan  masyarakat  dalam  suatu  wilayah  atas  posisi  pemimpin.  Oleh  karena  itu, sangat penting bagi seorang pemimpin untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat. Legitimasi  adalah  tahap  yang  harus  dan  miliki  oleh  setiap  pemimpin,  karena legitimasi tersebut akan mengantarkannya kepada wewenang penuh atas warga yang diperintahnya. 1 Pemberian wewenang dalam suatu kepemimpinan baik yang bercorak profan  atau  religius,  politik  dan  nonpolitik  pada  umumnya  diperoleh  karena  adanya legitimasi. Dengan legitimasi tersebut posisi pemimpin telah memiliki hak penuh atas masayarakatnya.
Perkembangan  Islam  di  Bone  tidak  terlepas  dari  adanya  legitimasi  raja  yang memiliki  relasi  dengan  klien  dalam  hal  ini  ulama  pada  awal  penerimaan  lslam  di
1 Selo Soemardjan dan Sulaiman Sumadi, Setangkai Bunga Sosiologi . (Yogyakarta: UI Press, 1964), h. 343.
Relasi dan Legitimasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Rahmawati Pemerintahan Islam di Bone
Kerajaan  Bone.  Kedudukan  raja  yang  merupakan  tokoh  pusat  dalam  kehidupan sosial.  Dalam  masyarakat  yang  mengenal  pelapisan  sosial  yang  tertutup,  status seseorang  menjadi  sangat  penting.  Raja  atau  Mangkau  dalam  kerajaan  Bone, menduduki  puncak  piramid  dalam  struktur  sosial.  Persyaratan  utama  untuk  dilantik sebagai  raja  atau  Mangkau  adalah  yang  harus  berasal  dari  keturunan  bangsawan murni, yaitu keturunan langsung dari Tomanurung.
Seperti  telah  dikemukakan,  Manurunge  ri  Matajang  adalah  seorang  yang berasal  dari  kayangan  (tempat  dewata)  yang  turun  ke  bumi  untuk  memerintah  di tanah kerajaan Bone. Kehadiran Tomanurunge dimaksudkan untuk bertindak sebagai penyelamat,  menciptakan  ketertiban,  kedamaian  dan  kesejahteraan  umat  manusia. Tomanurunge dipercayai berasal dari Tuhan oleh sebab itu perintah dan larangannya tidak boleh dilanggar. Pelanggaran berarti akan menimbulkan kekacauan.
Oleh karena itu, kemurnian darah bangsawan bagi masyarakat  Bone menjadi sesuatu yang sangat primer, karena Mangkau yang ideal adalah mereka yang berdarah bangsawan  sejati.  Untuk  itu,  pergantian  Mangkau  dilakukan  berdasarkan  keturunan. Begitulah  seterusnya  tahta  Kerajaan  Bone  sejak Manurunge secara  turun  temurun diwarisi  sehingga  Raja  Bone  yang  terakhir  yaitu  raja  Bone  yang  ke-34  bernama Mappanyukki Sultan lbrahim Matinroe.
Sebagaimana  dalam  struktur  pemerintahan  Bone  yang  pertama  memeluk lslam adalah La Tenriruwa bergelar Sultan Adam. Kendati pun, raja ini tidak terlalu berpengaruh karena baginda hanya menduduki tahta Kerajaan Bone selama tiga bulan yakni  pada  tahun  1611.  Namun,  jasa  beliau  tidak  bisa  dilupakan  begitu  saja,  oleh karena atas sumbangsihnya berhasil membangun pondasi awal agama Islam ke dalam kerajaan  dan  juga  terhadap  masyarakatnya  sehingga  Islam  semakin  tersebar  di kalangan  masyarakat  Bone  hingga  saat  ini.  Teori  ini  sesuai  dengan  doktrin  “ an-nas ‘ala  din  al-Malik ”. 2 Doktrin  seperti  inilah  yang  mewarnai  penyebaran  Islam  di kerajaan Bone. Dalam konsep politik ketatanegaraan Kerajaan Bone, raja mempunyai kedudukan  yang  amat  tinggi,  bahkan  dipersonifikasikan  dengan  Dewa,  yang  sesuai dengan  konsep tomanurung masyarakat  Bone.  Oleh  kerana  itu,  jika  dihubungkan dengan  teori  Azyumardi  Azra  mengenai  penguasa  dan  rakyat,  sekiranya  berlaku pengkhianatan  atau  kedurhakaan  kepada  raja,  ia  akan  dipandang  sebagai  salah  satu dosa besar. 3
Raja  Bone  ke  13  La  Maddaremmeng  dengan  gelar  Sultan  Muhammad  Saleh yang  memerintah  antara  1625-1640.  Pada  masa  pemerintahannya  dibentuk  suatu jawatan  yang  dikenali  sebagai  “ Sara” yang  termasuk  aspek  “ panggadereng”. Pada zaman  pemerintahan  La  Maddaremmeng  diangkat  pula  jawatan-jawatan Sara
2 Abdul  Rahman, et.  all , Peristiwa  Tahun-tahun  Bersejarah  Daerah  Sulawesi  Selatan  dari Abad  ke  XIV  s/d  XIX, (Edisi    I.  Ujungpandang:  Balai  Kajian  Sejarah  dan  Nilai  Tradisional  Sulawesi Selatan, 1992), h. 24.
3 Azyumardi  Azra, Renaisans  Islam  di  Asia  Tenggara,  Sejarah  Wacana  dan  Kekuasaan . (Bandung: Risda, 1999), h. 81-82
Relasi dan Legitimiasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Pemerintahan Islam di Bone
Jurnal Rihlah No. 7 Vol. 1/2019
( parewa sara ) yang terdiri dari orang-orang bangsawan yang mendapat gelar “ Petta” seperti  Petta  Kalie,  Petta  Imam,  parewa  syara  ini  terdiri  atas  seorang  qadhi  untuk seluruh  kerajaan,  beberapa  Imam,  beberapa  bilal,  beberapa  Mukim  dan  Amil  sesuai dengan jumlah masjid yang ada di kerajaan. Para parewa syara ini mengatur urusan- urusan atau upacara-upacara keagamaan seperti maulid, isra‟ mi‟raj, Id di Istana raja. 4
La  Maddaremmeng  sebagai  Arungpone  terkenal  sebagai  raja  ketika  itu, mengharapkan  agar  sikapnya  itu  diteladani  pula  oleh  negeri-negeri  tetangganya, seperti Soppeng, Wajo dan Aja‟tappareng. Walaupun sikap yang dimaksudkan ole La Madderemmeng adalah perubahan sikap dan kepercayaan. Karena La Madderemmeng  adalah  raja  yang  paling  menyetujui  penerapan  syariat  Islam  yang kaffa, maka legitimasi yang ia lakukan dengan mengeluarkan perintah semua hamba sahaya  “ ata” yang  tidak  tergolong  turun-temurun  harus  dimerdekakan  atau  dilayan sebagai  pekerja  yang  memperoleh  upah  yang  pantas.  Perkara  ini  diceritakan  dalam Lontara sebagai berikut:
Ia  memerintahkan  kepada  orang  Bone  supaya  ia  memerdekakan  seluruh hamba  (orang)  yang  dianggap  selama  dalam  perang,  begitu  pula  hamba sahaya yang dibeli, namun yang hanya bisa diperhamba kecuali hamba yang dipelihara  dalam  rumah  saja.  Sebagaimana  yang  dianggap  keluarga  yang taat pada pemerintah dan menjauhi yang dilarang. 5
Penjelasan  di  atas  telah  memberikan  gambaran  bahwa  La  Madderemmeng melakukan  perubahan  yang  besar  di  kerajaannya  tanpa  mengharap  imbalan  dari siapun,  karena  usaha  yang  lakukan  murni  karena  Agama  Islam.  Namun,  sangat disayangkan legitimasi yang ia buat mendapat respon buruk dari dalam kerajaan yang berujung  pada  peperangan.  Yang  paling  menentang  La  Madderemmeng  adalah ibunya We Tenrisoloreng Makkalarue yang juga memerintah sebagai Datu di Pattiro. Apa  yang  akan  disebutkan  disini  selain  dari  keteguhan  La  Madaremmeng yang  menyebabkan  tidak  ragu  menyebarkan  dan  melaksananakan  ajaran  Islam  di dalam  wilayah  kerajaannya, yang  menyebabkan  dia  bersedia  membela kebijaksanaannya  menghapuskan  perbudakan  dengan  rela  melakukan  peperangan dengan  ibunya  sendiri.    Meskipun  dalam  peperangan  sengit  dan  panjang  tersebut beliau  berhasil  ditumbangkan.  Rahman  Rahim  menuturkan,  setelah  kekalahan tersebut,  La  Maderemmeng  ditangkap  lalu  di  tawan  dan  diasingkan  di    Gowa
4 Abdul  Rahman, et.  all , Peristiwa  Tahun-tahun  Bersejarah  Daerah  Sulawesi  Selatan  dari Abad ke XIV s/d XIX, h. 246.
5 Ia‟na  mapparentangngi  ri  tau  Bone  pamaradekai  sininna  ata  Rialae  ri  musue,  kuaetopa  ata ridoirie  ia  muata  manue  mennennungeng  wedding  mui  Ri  Puata  anae  ri  agi  lese  Bolae.  Padatosa  si ajingnge  iamani  turusiwi  parentana  ritu  maserroi  manggelli.  Lihat  Mattulada, Latoa:  Suatu  Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis . (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), h. 372
Relasi dan Legitimasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Rahmawati Pemerintahan Islam di Bone
tepatnya  di  Desa  Sanrangang. 6 Adapun  waktunya  pada  hari  Sabtu  tanggal  23  Juli 1644. 7
Kedudukan  dan  posisi  La  Madaremmeng  dalam  elit  kerajaan  Bone  A. Rahman Rahim  mengemukakan bahawa:
La  Madaremmeng  sebagai  Raja  Bone  ke-13  yang  berusaha  menghapuskan perbudakan  sebagai  salah  satu  pelaksanaan  ajaran  Islam  yang  dipeluknya dengan  taat,  harus  diperangi  oleh  Gowa  di  bawah  Sultan  Malikussaid  yang melanjutkan  pimpinan  Kerajaan  Gowa,  Sultan  Alauddin,  ayahnya  yang  telah menyampaikan  Islam  ke  Bone.  Pastilah  bahawa  tindakan  Gowa  itu  bukan kerana  hendak  menumpas  usaha  pelaksanaan  ajaran  Islam.  Gowa  adalah pelopor pengislaman di negeri-negeri Bugis. Rupanya politik yang ikut main, yaitu usaha untuk menaklukkan Bone di bawah Gowa. Kalau ini yang menjadi sebabnya,  maka  kepeloporan  tadi  telah  dikalahkan  oleh  kepentingan  politik. La Madaremmeng telah melakukan suatu usaha yang utama... 8
Melihat dari kegiatan raja-raja setelah menerima lslam di Kerajaan Bone tidak terlepas  dari  usaha  usaha  mereka  selaku  penguasa  dalam  kepemimpinanya.  Namun dalam  pelapisan  sosial  tetap  membawa  implikasi  yang  lebih  jauh  antara  hak  dan kewajiban  dalam  kehidupan  masyarakat.  Raja  tetap  mempunyai  hak  prerogatif.  Hak prerogatif  yang  dimiliki  raja  semakin  menambah  akumulasi  kekuasaannya  yang sekaligus berdampak pada kedudukannya sebagai penguasa tertinggi
Kekuasaan raja tersebut diatas juga boleh dilihat pada pemilikan sumber daya alam,  seperti  tanah  dan  sawah,  bahwa  masyarakat  lapisan  bawah  hanya  boleh memiliki  sawah  atau  tanah  yang  tidak  subur,  sebagaiman  juga  dikemukakan  oleh Bakkers di bawah ini:
Tanah,  setidaknya  sawah-sawah,  sebahagian  besar  menjadi  milik  raja. Kerabatnya, hadat ,  para  pangerang  serta  orang-orang  penting,  sawah-sawah yang dimiliki orang-orang kecil pada umumnya adalah yang paling jelek dan paling tidak produktif. 9
Posisi  raja  yang  menguasai  sumber  daya  alam  tersebut  juga  turut  menopang dan  memperkuat  kedudukannya  sebagai  pemimpin  yang  kharismatik.  Raja  atau Mangkau  yang  diyakini  berasal  dari  keturunan  Tomanurunge,  dipandang  oleh masyarakat selaku wakil Tuhan di bumi posisi yang demikian tinggi membuat orang selalu  memberikan  penghormatan  dan  ketaatan  tertentu  kepada  rajanya.  Hal  ini
6 Rahman  Rahim, Nilai-Nilai  Utama  Kebudayaan  Bugis .  (Makassar:  Lembaga  Penerbitan UNHAS, 2011), h. 135.
7 Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis , h. 70.
8 Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis , h. 165.
9 Putra, Musu’ Selleng ri Tana Ugi dan Awal Keberadaan Agama Islam di Tanah Wajo , dalam Bingkisan  Bunga  Rampai  Budaya  No.  1 .  Ujung  Pandang:  YKSS/Yayasan  Kebudayaan  Sulawesi Selatan, 1988), h. 131.
Relasi dan Legitimiasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Pemerintahan Islam di Bone
Jurnal Rihlah No. 7 Vol. 1/2019
adalah lumrah pada masa yang di dalamnya belaku. Sebagaimana  Th, Muller Kruger dan Noorduyn “ Coius region eius religio ” artinya,“siapa yang mempunyai negeri, dia punya agama”. 10 Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa rakyat tunduk dan mengikuti agama  yang  dianut  oleh  rajanya. 11 Setelah  lslam  mengalami  perkembangan  di wilayah kerajaan Bone maka sedikit demi sedikit terjadi pergeseran bahwa sekarang ini  yang  dianggap  penguasa  tertinggi  bukan  lagi  dari  keturunan  raja  melainkan kekuasaan yang bersifat politik.
C. Relasi Ulama ( Qadhi ) dengan Raja dalam Pemerintahan lslam pada Kerajaan Bone
Usaha  untuk  mengungkap  nama  tokoh-tokoh  atau  ulama  Islam  mulai  dari masa yang paling awal sejarah keberadaan Islam di Kerajaan Bone bukanlah hal yang mudah.  Pada  umumnya,  nama-nama  ulama  di  Sulawesi  Selatan  yang  paling  awal yang  bisa  disebut  adalah  Syekh  Yusuf  al-Makassari  (abad  ke-17),  „Abd  al-Wahhab al-Bugisi (abad ke-18) dan „Abd al-Hafidz Bugis (abad ke-19[?]).
Kemungkinan  ketiadaan  sumber-sumber  sejarah  yang  dapat  dijadikan  acuan dalam  menelusuri  proses  transmisi  pemikiran  Islam  di  kalangan  ulama  Bugis- Makassar  merupakan  faktor  utama  munculnya  kesulitan  untuk  mengungkap  secara jelas  proses  transmisi  tersebut.  Selain  itu  kondisi  sosio-politik  daerah  Bugis- Makassar,  seperti  halnya  juga  berbagai  daerah  di  Indonesia  yang  sedang  bergolak menyebabkan  proses  transmisi  pemikiran  Islam  di  kalangan  ulama-ulama  Bugis- Makassar ketika itu tidak berlangsung secara wajar. Akhir masa penjajahan Belanda yang  dilanjutkan  dengan  penjajahan  Jepang  menyebabkan  terjadinya  kondisi  sosial politik  yang  tidak  mendukung  usaha-usaha  pembinaan  kader-kader  ulama.  Hal  itu disebabkan  kerana  seluruh  potensi  umat  Islam  lebih  difokuskan  pada  usaha  untuk melepaskan  diri  dari  kungkungan  penjajahan  bangsa-bangsa  asing.  Kerana  itu,  jika terdapat  usaha  untuk  mendidik  kader-kader  ulama,  hal  itu  hanya  dilakukan  secara sembunyi-sembunyi.  Kenyataan  ini  tidak  mendukung  upaya  pembinaan  calon-calon ulama secara maksimal.
Islam  sebagai  agama  yang  diterima  sebagai  agama  resmi  kerajaan  dibawah pemerintahan  La  Maddaremmeng.  Adapun  langkah  awal  yang  dilakukan  adalah mengangkat  seorang  hakim  agama  kerajaan  yang  disebut Qadhi yang  bertanggung jawab  mengembangkan  kehidupan  beragama  dalam  masyarakat  sekaligus  sebagai penasihat raja. Selanjutnya, untuk lebih mengukuhkan pranata keIslaman, qadhi telah dimasukkan ke dalam lembaga atau kabinet pemerintahan. Namun sistem aturan baru tersebut tidak merombak secara total aturan yang berlaku sejak lama mereka bangun seperti Pangngadereng (sistem  kebudayaan  masyarakat),  tetapi  melengkapinya dengan  memasukkan  unsur-unsur  Islami.  Dengan  demikian,  pada  zaman
10 Th. Muller Kruger, Sejarah Gereja di Indonesia. (Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1959), h. 20.
11 Noorduyn, Sedjarah Agama Islam di Sulawesi Selatan , dalam W.B. Sidjabat Noorduyn,  J. (ed), Panggilam Kita di Indonesia Dewasa Ini . (Jakarta: Badan Penerbit Kriten, 1964), h. 87.
Relasi dan Legitimasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Rahmawati Pemerintahan Islam di Bone
Jurnal Rihlah No. 7 Vol. 1/2019
pemerintahan  Raja  La  Maddaremmeng  mengambil  bentuk  revolusi monarki konstitusi yang  mendapat  pengaruh  Islam.  La  Madderemmeng  disebut  sebagai pemimpin zaman revolusi ketiga sepanjang sejarah pemerintahan kerajaan di Bone. 12
Dalam  struktur  pemerintahan  tidak  dilakukan  perombakan,  melainkan dilengkapi  dengan  memasukkan  pranata  atau  lembaga  Islam  ke  dalam  struktur pemerintahan,  seperti  tugas  Qadhi  yang  menangani  urusan  pengembangan  dan pemantapan  syariat  lslam.  Tugas  Qadhi  adalah  memperdalam  pengetahuanya  dalam bidang syariat lslam dan syarat-syarat pengangkatan Qadhi pada masa itu didasarkan atas “ abhatireng ”, sama dengan keturunan, keilmuan atau keahlian di bidang hukum syariat.  Sedang  bissu  tetap  berada  dalam  lingkungan  istana  dengan  tugas  khusus menangani dan merawat  benda-benda arajang di  samping melaksanakan pengobatan tradisional.  Disamping  itu  raja-raja  mempergunakan  nama-nama  Islam  dengan meletakkan  gelaran  Sultan  didepan  namanya.  Setiap  solat  Jumaat  dalam  khutbah didoakan keselamatan raja dan kerajaan oleh khatib. 13
Adapun  posisi Qadhi dalam  sistem  pemerintahan  pada  Kerajaan  Bone menempati  posisi  ketiga  setelah Jenneang atau  pengawas  kerajaan. Qadhi bertugas sebagai  penghulu  syara  dalam  bidang  keagamaan  (Islam).  Perangkatnya  terdiri  dari imam, khatib, dan bilal.
Sepanjang  penelusuran  penulis,  tidak  banyak  informasi  yang  diterima mengenai  ulama-ulama  penyebar  agama  Islam  sampai  tahun  1900  M,  mungkin ketiadaan  sumber-sumber  sejarah  yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam  menelusuri proses  transmisi  pemikiran  Islam  di  kalangan  ulama  Bugis-Makassar  merupakan faktor  utama  munculnya  kesulitan  untuk  mengungkap  secara  jelas  proses  transmisi tersebut.  Namun  satu  hal  yang  dapat  dipastikan  bahawa  yang  berperan  secara dominan  di  dalam  perkembangan  agama  Islam  tersebut  adalah  adanya  “Pendidikan Islam” dalam wujud dakwah islamiyah ataupun pendidikan nonformal Islam lainnya.
12 H. Sitanggang membagi perkembangan monarki ke dalam tiga sistem; 1) Monarki absolute , yaitu  sistem  kerajaan  yang  seluruh  kekuasaan  pemerintahan  berada  di  tangan  raja.  Pengaturan  yang dilakukan  oleh  raja  dengan  sistem  ini  lebih  bersifar  keinginan  sendiri  dari  pada  menjalankan pemerintahan.  Tidak  ada  aturan  atau  kekuasaan  yang  dapat  membatasi  kekuasaannya.    2) Monarki parlementer ialah  bentuk  pemerintahan  kerajaan  yang  pelaksanaan  kekuasaan  tidak  dipertanggung jawabkan kepada raja, tetapi kepada menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen. Dalam sistem monarki parlemen, raja hanya bersifat simbol pemersatu atau simbol kebanggaan bersama atas nilai-nilai  sejarah  bangsa  yang  antara  lain  dikenal  dengan  istilah  “raja  tidak  dapat  berbuat  salah.”  3)
Monarki  konstitusi ,  merupakan  bentuk  kelanjutan  dari monarki  parlementer .  Dengan  sistem  ini, kekuasaan raja telah punya batas; segala sesuatu harus mengikuti ketentuan hukum. Raja hanya boleh berbuat apa  yang diperbolehkan oleh hukum.  Lihat H.  Sitanggang, Filsafat dan Etika Pemerintahan , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), h. 133-136.
13 Mattulada, Latoa: Satu  Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis . (Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995), h. 385.
Relasi dan Legitimiasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Pemerintahan Islam di Bone
Jurnal Rihlah No. 7 Vol. 1/2019
Peranan  raja-raja  Islam  dalam  mengembangkan  syiar  agama  dan  pendidikan Islam  sangat  besar  khususnya  di  Kerajaan  Bone.  Ketika  Kerajaan  Bone  diperintah oleh  Raja  ke-32  antara  tahun  1905-1946  Andi  Mappanyukki  yang  bergelar  Sultan Ibrahim  Matinroe  ri  Gowa,  beliau  melakukan  berbagai  usaha  dalam  pendidikan  dan agama,  diantaranyapada  tahun  1929  di  Watampone  (kini  ibu  kota  Kabupaten  Bone) oleh pemuka masyarakat dan ulama Bone didirikan sebuah lembaga pendidikan Islam diberi nama Madrasah Amir al-Islamiyah. Istilah “amir” yang digunakan itu atas usul Syeikh Abdul Azis sebagai nama lembaga pendidikan tersebut dimaksudkan sebagai penghormatan  atau  penghargaan  terhadap  Raja  Bone  ( Amir )  yang  pada  masa  itu dijabat  oleh  Andi  Mappayukki  yang  atas  restu  beliaulah  yang    turut  memprakarsai pendirian madrasah tersebut. 14
Dalam  kaitannya  dengan  madrasah  Amiriyah  Islamiyah  Bone,  ada  baiknya dikemukakan juga pernyataan Haji Mahyuddin Syarif, beliau seorang mantan kepala sekolah di  Bone. Dalam pernyataannya beliau mengemukakan bahawa:
Sekolah  Amir  Islam  didirikan  atas  anjuran  Raja  Bone  Andi  Mappayukki, dimana  sekolah  tersebut,  pada  mulanya  terletak  di  sebelah  barat  masjid  tua Watampone,  dengan  kata  lain  Sekolah  Amir  Islam  ini  didirikan  dalam lingkungan  tanah  Masjid  Tua  Watampone.  Kini,  sekolah  Amir  Islam  sudah menempati  tempat  di  jalan  utama  dan  jalan  menuju  ke  Kecamatan Awangpone. Sedang bentuk penamaannya sesuai dengan pemerintahan Islam yang disebut dengan perkataan Amiir, juga bisa digunakan kata Sultan, seperti halnya  Andi  Mappanyukki  mempunyai  gelaran  Islam,  yakni  Sultan  Ibrahim. Dengan  demikian,  untuk  memajukan  agama,  maka  raja  Bone  Andi Mappanyukki sudah berfikir jauh ke depan dengan jalan mendirikan lembaga pendidikan terutama pendidikan agama. 15
Komitmen terhadap ajaran Islam diwujudkan dengan kepedulian menerapkan nilai-nilai  keagamaan  bagi  masyarakat  Bugis  Bone.  Selain  itu  juga  diiringi  dengan sikap  keteladanan  yang  ditunjukkan,  beliau  dikenal  sangat  taat  dalam  menjalankan syariat  Islam.  Sumbangsih  Andi  Mappayukki  terhadap  pelaksanaan  pengembangan Islam  ditandai  dengan  inisiatifnya  untuk  mengadakan  “Pertemuan  Ulama  Celebes Selatan”  pada  tahun  1934  di  Watampone,  ibu  Kota  Kerajaan  Bone,  musyawar  itu diikuti oleh puluhan ulama terkemuka dari seluruh Sulawesi Sealatan, termasuk hadir didalammhya Haji M. As‟ad  yang isinya untuk membicarakan cara-cara pengelolaan pendidikan Islam bagi masyarakat umum. 16
Berkenaan  dengan  pendidikan  agama  tersebut  memang  telah  disadari  Raja Bone  Andi  Mappanyukki  dengan  beranggapan  bahawa  pendidikan  adalah  usaha utama dalam mengantar dan mewujudkan anak didik ke arah kedewasaan lahir batin.
14 Abd.  Rahman  Getteng, Pendidikan  Islam  di  Sulawesi  Selatan:  Tinjauan  Historis  dari Tradisional Hingga Modern . (Yogyakarta: Graha Guru, 2005), h. 131
15 H. Mahyuddin Syarif, Wawancara pada tanggal 25 september 2015 di Watampone.
16 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran . (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 18.
Relasi dan Legitimasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Rahmawati Pemerintahan Islam di Bone
Ditambahkannya  lagi  bahawa  kelangsungan  hidup  pendidikan  dalam  masyarakat, ditumbuhkan  melalui  dasar-dasar  pendidikan  budi  pekerti  dan  mempertinggi  rasa kemanusiaan.  Konsep  ini  yang  dipahami  dan  dirasakan  oleh  Raja  Bone  Andi Mappanyukki  dalam  kehidupannya  sehari-hari.  Oleh  kerana  itu,  pengembangan dalam pendidikan tidak cukup hanya pembinaan  dalam lingkup keluarga saja, tetapi diperlukan  sebuah  pendidikan  formal  dalam  rangka  peningkatan  wawasan pengetahuan bagi anak didik.
Konsepsi  pendidikan  Andi  Mappanyukki  memang  memiliki  pandangan  jauh ke depan, kerana pemahaman beliau tentang pendidikan juga diungkapkan oleh pakar pendidikan modern dengan konteks  yang sama. Salah satu diantaranya Sidi Gazalba yang  menurutnya  bahawa  asasnya  pendidikan  dipandang  dari  sudut  kebudayaan, terbagi    atas  tiga  bahagian:  (1)  pendidikan  keluarga  atau  rumah  tangga  sebagai lingkaran  pendidikan  yang  utama,  (2)  pendidikan  lembaga-lembaga  formil  sebagai lingkaran pendidikan kedua, (3) pendidikan masyarakat sebagai lingkaran pendidikan umum. 17
Perpaduan  yang  harmonis  antara  ulama  dan  umara  pada  masa  Andi Mappayukki  membawa  angin  segar  bagi  penegakan  perkembangan  syariat  Islam  di Bone,  pemerintah  memberikan  kemenangan  pada  ulama,  dalam  bidang  keagamaan, sehingga  keduanya  mampu  berjalan  beriringan  dengan  semboyan, Riappaketenningi Ade’e pattupui ri sara’e artinya adat tempat berpegang dan sara’ tempat saudaranya. Sejak  masa  itu  peran  ulama  tidak  hanya  tergabung  dalam  organisasi  qadhi,  tetapi banyak  di  antara  mereka  melakukan  aktivitas  keagamaan  di  luar  dari  kordinasi organisasi  formal.  Para  ulama  lebih  banyak  memberikan  pengajaran  agama  di masyarakat, termasuk yang dilakukan di tempat-tempat ibadah.
Para  pengasuh  Madrasah  Amiriyah,  selain  dari  ustaz  yang  berasal  dari  Bone sendiri,  terdapat  pula  tenaga  pengajar  yang  didatangkan  dari  luar,  seperti  „Abd  al- Aziz  al-Hasyimi  al-Murabi  dari  Makkah  dan  „Abd  al-Hamid  dari  Mesir.  Menurut Mahmud Yunus, pada mulanya madrasah yang juga dikenal dengan nama Amir Islam School  ini  dipimpin  oleh  Ustadz  „Abd  al-„Aziz  al-Syimi  al-Misri  kemudian digantikan oleh Syaykh Mahmud „Abd al-Jawwad al-Madani yang menjalankan tugas kepemimpinan madrasah yang dibebankan kepadanya sejak tahun 1935 sampai tahun 1948.  Mata  pelajaran  yang  diajarkan  di  sini  tidak  hanya  terbatas  pada  ilmu-ilmu keislaman saja, tetapi juga ilmu-ilmu yang digolongkan pengetahuan umum. 18
Pada  perkembangan  berikutnya  yakni  pada  tahun  1939,  madrasah  ini mendapat  dukungan  tenaga  pengajar  yang  sengaja  didatangkan  dari  Sumatra  iaitu Ustadz Zainuddin Haji (alumni Normal Islam Padang), M. Arifin Jabbar (alumni HIK Jawa)  dan  Haji  Darwis  Amini  yang  tetap  mengajar  di  madrasah  ini  hingga  masa
17 Sidi Gazalba, Pendidikan Islam dalam Masyarakat. (Jakarta: Pustaka Antara, 1962), h. 89.
18 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Idonesia . (Jakarta: Mutiara,1995), h. 327.
Relasi dan Legitimiasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Pemerintahan Islam di Bone
Rahmawati
pendudukan  Jepun. 19 Di  samping  itu,  masjid-masjid  menjadi  tempat  pengajian  dan pendidikan  agama  yang  rasmi  dan  ramai  dikunjungi  oleh  penduduk  untuk mendapatkan bimbingan keagamaan.
Sebagai  maklum  balas  tuntutan  perkembangan  kehidupan  masyarakat, pengelolaan madrasah ini ditingkatkan sesuai dengan kemajuan, di antaranya dengan mengganti  nama  menjadi  Madrasah  al-Amiriyah  al-Islamiyah.  Untuk  mendukung penyelenggaraan pendidikannya, madrasah ini mendapat dukungan tenaga baru iaitu Syekh  Mahmud  al-Jawwad.  Di  tangan  beliau,  sistem  pendidikan  di  masdrasah  ini diarahkan ke sistim klasikal seperti yang sudah dilaksanakan di MAI Wajo, di mana beliau pernah menghabiskan waktu selama beberapa tahun mengajar sebelum pindah ke  Watampone.  Hanya  saja,  lembaga  pendidikan  yang  semula  digagas  oleh  Raja Bone Andi Mappanyukki ini tidak berkembang seperti halnya dengan kemajuan yang dicapai  oleh  perguruan  As‟adiyah  maupun  DDI.  Kerana  itu  popularitas  Madrasah Amir  al  Islamiyah  ini  jauh  berada  di  bawah  popularitas  perguruan  kedua  lembaga pendidikan di atas. Meskipun demikian, haruslah diakui bahawa madrasah ini sebagai salah  satu  lembaga  pengkaderan  calon  ulama  yang  telah  berperan  melahirkan beberapa orang ulama di kabupaten Bone sepert Abd. Aziz Palaguna.
Selain  Madrasah  Amir  Islam,  di  Kota  Watampone  terdapat  pula  sebuah pesantren  yang didirikan oleh K.H. Junaid Sulaiman bernama Ma„had Hadis (Arab: Ma„had  al-Hadits).  Pendiri  lembaga  pendidikan  ini  pernah  menghabiskan  waktu selama  bertahun-tahun  di  Makkah  dan  Madinah  untuk  mendalami  ilmu-ilmu keislaman.  Berebeda  dengan  umumnya  ulama-ulama  Bugis-Makassar  yang merupakan  murid-murid  K.  H.  Muhammad  As‟ad,  K.  H.  Junaid  Sulaiman  bukanlah murid  langsung  K.  H.  Muhammad  As‟ad.  Dalam  mengelolah  lembaga pendidikannya, K. H. Junaid Sulaiman memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah Bone  maupun  dari  Golongan  Karya  (Golkar)  Bone.  Para  santri  pesantren  ini,  selain mendapatkan  pelajaran  agama  Islam,  juga  mendapatkan  pelajaran  umum.  Sedang arah  pembinaan  yang  ditekankan  di  sini  adalah  kemampuan  untuk  menghafal  al- Quran. Hanya saja dalam perkembangannya kemudian, lembaga pendidikan Islam ini juga  mengalami  nasib  yang  tidak  menggembirakan  lantaran  kurang  memperoleh simpati masyarakat disebabkan oleh dukungan lembaga ini terhadap Golkar. 20
Meskipun  lembaga  pendidikan  Islam  ini  masih  berjalan  sampai  sekarang, nasib  pesantren  ini  masih  tidak  menentu.  Sejumlah  pesantren  di  Sulawesi  Selatan yang mengalami nasib  yang sama adalah pesantren-pesantren  yang pernah bernaung di  bawah  “bendera”  Gabungan  Usaha  Perbaikan  Pendidikan  Islam  (GUPPI),  satu organisasi pendidikan Islam di bawah Golkar. Kenyataan ini menjadi bukti kuat yang mendukung  kebenaran  pandangan  umum  yang  berkembang  di  masyarakat  yang
19 Abd.  Rahman  Getteng, Pendidikan  Islam  di  Sulawesi  Selatan:  Tinjauan  Historis  dari Tradisional Hingga Modern , h. 79.
20 Mattulada, Islam di Sulawesi Selatan, dalam Taufik Abdullah (ed.), Agama dan Perubahan Sosial (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1983), h. 228.
Relasi dan Legitimasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Rahmawati Pemerintahan Islam di Bone
mengatakan  bahawa  lembaga-lembaga  pendidikan  maupun  sosial  kemasyarakatan yang  dikelolah  atas  dasar  kepentingan  politik  semasa  akan  mengalami  nasib  yang kurang menggembirakan jika tidak bubar dengan sendirinya.
Selain  nama-nama  ulama  Bugis-Makassar  yang  telah  dikemukakan  di  atas, masih  terdapat  sejumlah  nama  ulama  Bugis-Makassar  yang  berperan  melahirkan ulama atau kader ulama Bugis-Makassar, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup.  Mereka  yang  masih  hidup  terus  berkarya  baik  sebagai  pendidik  maupun sebagai mubaligh. Nama-nama ulama Bone yang sudah wafat namun tetap dikenang sebagai ulama Bugis yang berpengaruh adalah: Haji Husein bin Umar. 21
Apabila  nama-nama  ulama  yang  dikemukakan  di  atas  yang  umumnya digolongkan  sebagai  ulama-ulama  yang  cenderung  bersikap  akomodatif  terhadap pemahaman  dan  pengamalan  Islam  yang  sudah  mengakar  dan  melembaga  secara turun-temurun  di  masyarakat  Bone,  maka  perlu  pula  dikemukakan  di  sini  barisan ulama  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  kelompok  ulama  “pembaharu”  dalam pengertian  memiliki  kecenderungan  untuk  melakukan  usaha  pemurnian  pemahaman serta  pengamalan  ajaran  Islam  yang  mereka  yakini  telah  tercemar  oleh  unsur-unsur non-Islam  yang  berbentuk tahyul,  khurafat dan bid‘ah .  Di  antara  ulama  yang  bisa dikategorikan  ke  dalam  kelompok  ini  adalah  Haji  Abdullah,  seorang  penggagas berdirinya  kelompok  al-Sirat  al-Mustaqim  di  Makassar  pada  tahun  1923  yang kemudian menjadi pencetus kepada kelahiran Muhammadiyah di kota tersebut.
Haji Abdullah adalah ulama Sulawesi Selatan yang pertama-tama menyatakan secara  terbuka,  bahawa  kalau  solat  Jumat  tidak  ada  solat  Zuhur,  pernyataannya  itu menggemparkan  kota  Makassar,  sehingga  Kadhi  Makassar,  Maknun  Daeng Marangka  mengadukannya  ke  Pengadilan.  Dalam  pengadilan,  hakim  memutuskan Haji  Abdullah  bebas  dari  segala  tuduhan.  Maka  semakin  masyhurlah  nama  beliau keseluruh pelosok Sulawesi selatan termasuk di Bone.
Pada  perkumpulan  al-Sirat  al-Mustaqim,  Haji  Abdullah  menjadi  ketua, beberapa  orang  ulama  lainnya  menjadi  anggota  pengurus,  diantaranya  Haji  Abdul Razak, Muh. Said Daeng Massikki, Mansyur al Yamani, Haji Jakarah, Haji Nuhung, Haji  Haba  Tahir  yang  kemudian  menajdi  pelopor-pelopor  gerakan  Islam Muhammadiyah. Dalam bulan April 1926, atas inisiatif mansyur al-Yamani, seorang Arab  pedagang  batik  dari  Surabaya  bersama  Haji  Abdullah,  dimulailah  prakarsa pembentukan  organisasi  Muhammadiyah,  dan  sejak  saat  itulah  mulai  muncul sejumlah  ulama  yang  berusaha  mengembangkan  pemikiran  Islam  yang  bercorak puritanistik.
Dalam  Persyarikatan  Muhammadiyah,  Haji  Abduulah  dan  kawan-kawannya bekerja  keras  memberantas  kemusyrikan,  bidah,  khurafat  dan  tahyul.  Mereka mendirikan  tempat-tempat  ibadah,  sekolah-sekolah  agama  dan  rumah-rumah pemeliharaan anak yatim. Diselenggrakan juga berbagai tabligh dan kegiatan dakwah
21 Abu  Hamid, Syekh  Yusuf  Makassar:  Seorang  Ulama  Sufi  dan  Pejuang .  (Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia, 1994), h. 389.
Relasi dan Legitimiasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Pemerintahan Islam di Bone
Jurnal Rihlah No. 7 Vol. 1/2019
di  tempat-tempat  umum,  walaupun  diawasi  dengan  keras  oleh  PID  (Politik Inlictingen Dienst) dari Kepolisian Hindai Belanda.
Sejak  awal  gerakan  Islam  Muhammadiyah  itu  ditangani  oleh  haji  Abdullah, beliau  senantiasa  memperoleh  hamatan  dari  kaum  adat  dan  kaum  raja-raja. Pemerintah  Zelfbestuur  Bone  umpamnya,  dikenal  amat  keras  menentang Muhammadiyah.  Pemerintah  Zelfbestuur  Bone  umpamnya,  dikenal  amat  keras menentang Muhammadiyah.  Berbagai  aturan diadakan  yang menghambat  masuknya Muhammadiyah di  daerah Zelfbestuur Bone. Akan tetapi  ajaran  Muhammadiyah itu lambat laun diterima juga oleh orang-orang terkemuka di Bone.
Lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  dengan  cepatnya  memperoleh  tempat yang  sangat  mendorong  kesadaran  masyarakat  yang  lebih  luas  dan  menerima pandangan-pandangan  baru  tentang  Islam  seperti  yang  dilakukan  oleh  Nahdhatul Ulama.
D. Kesimpulan
Raja  Bone  yang  diangkat  menjadi mangkau atau  orang  yang  memiliki  dara tomanurung merupakan  sesuatu  yang  mesti  melekat  pada  setiap  calon  raja.  Dalam konsep politik ketatanegaraan pada Kerajaan Bone raja mempunyai kedudukan yang amat  tinggi  yang  dimodifikasikan  dengan  Dewa  sebagaimana  yang  tertanam  dalam konsep tomanurung .  Adapun  ulama  sebagai  klien  membentuk  jawatan-jawatan keberagaam  seperti  masjid,  pendidikan,  dan  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan kegiatan  keberagamaan.  Jawatan-jawatan  inilah  yang  berkembang  dan  bergerak menjadi  suatu  wadah  baru  dalam  sistem  pemerintahan  Islam  di  Bone.  Sistem pemerintahan  tersebut  melahirkan  lembaga-lembaga  pendidikan  yang  kental  dengan nuansa  agama  Islam  seperti  madrasah  Amir  Islam  School,  Ma‟had  Hadis,  lalu berkembang  menjadi  GUPPI  atau  gabungan  usaha  perbaikan  pendidikan  Islam. Dalam perkembangannya ulama mengembangan manuvernya ke dalam sistem politik yang melahirkan gerakan Islam seperti muhammadiyah dan NU.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, Azhar., Media Pembelajaran . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
Azra,  Azyumardi., Renaisans  Islam  di  Asia  Tenggara,  Sejarah  Wacana  dan Kekuasaan . Bandung: Risda, 1999.
Erringtong,  Joseph., Self  and  Self-Conduct  the  Javanese  Priyai  Elite .  American Ethnologist, Volume 11, 1977.
Gazalba, Sidi., Pendidikan Islam dalam Masyarakat. Jakarta: Pustaka Antara, 1962.
Getteng,  Abd.  Rahman., Pendidikan  Islam  di  Sulawesi  Selatan:  Tinjauan  Historis dari Tradisional Hingga Modern . Yogyakarta: Graha Guru, 2005.
Hamid,  Abu., Syekh  Yusuf  Makassar:  Seorang  Ulama  Sufi  dan  Pejuang .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
Relasi dan Legitimasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Rahmawati Pemerintahan Islam di Bone
Kruger, Th. Muller., Sejarah Gereja di Indonesia. Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1959.
Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis . Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985.
______ Islam  di  Sulawesi  Selatan, dalam  Taufik  Abdullah  (ed.), Agama  dan Perubahan Sosial. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1983.
______ Mattulada, Latoa: Satu  Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis . Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.
Noorduyn, Sedjarah  Agama  Islam  di  Sulawesi  Selatan ,  dalam  W.B.  Sidjabat Noorduyn,  J.  (ed), Panggilam  Kita  di  Indonesia  Dewasa  Ini .  Jakarta:  Badan Penerbit Kriten, 1964.
Putra., Musu’  Selleng  ri  Tana  Ugi  dan  Awal  Keberadaan  Agama  Islam  di  Tanah Wajo ,  dalam Bingkisan  Bunga  Rampai  Budaya  No.  1 .  Ujung  Pandang: YKSS/Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1988.
Rahim,  Rahman., Nilai-Nilai  Utama  Kebudayaan  Bugis .  Makassar:  Lembaga Penerbitan UNHAS, 2011), h. 135.
Rahman, Abdul, et. all , Peristiwa Tahun-tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan dari Abad ke XIV s/d XIX, Edisi  I. Ujungpandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan, 1992.
Soemardjan, Selo dan Sulaiman Sumadi., Setangkai Bunga Sosiologi . Yogyakarta: UI Press, 1964.
Yunus, Mahmud., Sejarah Pendidikan Islam di Idonesia . Jakarta: Mutiara,1995.