## KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN

## Nanang Widarmanto
Balai Riset Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya Ikan Jl. Cilalawi No. 1. Jatiluhur Purwakarta Email: widarmanto.n80@gmail.com

## Abstract
Indonesia  has  large  potential  fishery  resources,  both  marine  fisheries  and  inland  public waters.  The  potential  of  existing  fishing  is  expected  to  have  an  impact  on  the  people’s beneficiaries.  However  its  resources  are  open  access  and  common  property  without  the accompaniment  surveillance  which  tends  to  encourage  people  at  maximum  utilization  patterns and unsustainable. One approach to resource management effort, which is quite effective is the power of local construction. This paper aims to find out the various models of local construction in the management of fishery resources, especially in public waters. The writing method uses the desk  or  literature  study.  The  study  shows  that  the  implementation  of  community-based management  model  is  proven  to  deliver  results  quite  effective  and  efficient.  Management efficiency, which reduces conflict of fishermen and the sustainability of the resource is obtained from  the  management  model  based  on  local  wisdom,  which  puts  public  participation  as  a  key indicator in the implementation of resource management .
Key words: Local wisdom, resources, fishery management.

## 1. Pendahuluan
Pengelolaan  perairan  Indonesia  dan negara-negara  berkembang  lainnya,  baik perairan  darat  atau  tawar,  maupun  perairan laut  dan  pesisir  mengalami  kendala-kendala dan sangat erat kaitannya dengan pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  sekitar, sehingga  dengan  alasan  kebutuhan  ekonomi dan  kemiskinan  serta  sangat  sedikitnya lapangan pekerjaan,
menyebabkan masyarakat sekitar pantai mencari penghasilan dari alam sekitar dan merupakan  tempat  pemenuhan  kebutuhan ekonomi  yang  sangat  mudah;  ditambah kurangnya pengawasan dan pembinaan, laju kerusakan  alam  semakin  besar  dan  semakin meningkat.
Banyak masyarakat melakukan praktek  ilegal  di  dalam  memanfaatkan sumberdaya  yang  ada,  seperti  penangkapan ikan  dengan  menggunakan  bom,  potasium dan  penangkapan  yang  tak  terkendali termasuk  nutfah  yang  ada  di  wilayah tersebut dan tanpa memikirkan keberlanjutannya.  Berbagai  tata  aturan dalam pemanfaatan sumberdaya, sebenarnya telah  dilakukan,  baik  melalui  undang-
undang  maupun  peraturan  di  tingkat  desa; namun  sifatnya  yang  terbuka  ( open  access ) dan menjadi milik umum ( common property ), didukung dengan tuntutan kebutuhan yang cenderung terus meningkat, mendorong beberapa pihak untuk berperilaku kurang arif dalam memanfaatkannya.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  bahwa telah  banyak  sumberdaya  perairan  yang rusak terutama di daerah perairan darat atau tawar, maka perlu ada upaya yang dilakukan untuk mencegah meluasnya kegiatan pengrusakan  sumberdaya  perairan  tersebut. Adapun  upaya-upaya  yang  harus  dilakukan adalah  dengan  cara  memadukan  keinginan yang  ada  dalam  masyarakat  sekitar  dengan tujuan-tujuan  yang  akan  dicapai  oleh pemerintah  dalam  rangka  menjaga  dan menyelamatkan  sumberdaya  perairan  dari kerusakan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah  dengan  mencari  dan  memfungsikan kembali adat kebiasaan masyarakat setempat di  dalam  mengelola  sumberdaya  mereka yang  secara  turun-temurun  telah  ada  dan efektif dilakukan pada wilayah tersebut yang biasa  disebut  dengan  kearifan  lokal,  ikut
berperan  dalam  pengelolaan  sumberdaya alam  dan  lingkungannya.  Namun  demikian kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti bertambahnya terus jumlah penduduk,  teknologi  modern  dan  budaya, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan. Adapun prospek kearifan lokal di  masa  depan  sangat  dipengaruhi  oleh pengetahuan  masyarakat,  inovasi  teknologi, permintaan pasar, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungannya  serta  berbagai  kebijakan pemerintah  yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan  serta  peran  masyarakat  lokal (Suhartini, 2009).
Menurut  Francis  Wahono  (2005), kearifan  lokal  tidak  hanya  berhenti  pada etika,  tetapi  sampai  pada  norma  dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal  dapat  menjadi  seperti  religi  yang memedomani  manusia  dalam  bersikap  dan bertindak,  baik  dalam  konteks  kehidupan sehari-hari  maupun  menentukan  peradaban manusia  yang  lebih  jauh.  Kearifan  Lokal merupakan solusi dalam menjaga kelestarian perairan,  beberapa  peraturan  adat  seringkali lebih dipatuhi dibanding peraturan pemerintah,  karena  kalau  melanggar  adat, maka  bisa  dikucilkan  oleh  masyarakat. Peraturan  adat  biasanya  mengatur  kapan warga  boleh  mencari  ikan,  cara-cara  yang sesuai,  serta  aturan  lain  yang  bertujuan untuk  kelestarian  ikan  dan  hasil-hasil perairan,  sehingga  dapat  dipertahankan sampai anak cucunya kelak.
Sejauh  mana  peran  kearifan  lokal tersebut  dalam  mewujudkan  sumberdaya ikan  yang  lestari,  kita  harus  mengenal pemahaman  tersebut,  serta  berbagai  praktek keberhasilannya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui berbagai model konstruksi lokal dalam  pengelolaan  sumberdaya  perikanan khususnya di perairan umum.

## 2. Pengertian Kearifan Lokal
Dalam sejumlah kepustakaan, kearifan lokal  sering  diidentikkan  dengan local wisdom, atau  yang  lebih  tepat local knowledge .  Kearifan  lokal  idealnya  lebih pas  disebut  penemuan  tradisi  ( invention  of
tradition ). Terence Ranger & Eric Hobsbawm (1983) mengemukakan
" invented  tradition "  sebagai  seperangkat praktik,  yang  biasanya  ditentukan  oleh aturan-aturan yang diterima secara jelas atau samar-samar  maupun  suatu  ritual  atau  sifat simbolik, yang ingin menanamkan nilai-nilai dan  norma-norma  perilaku  tertentu  melalui pengulangan, yang secara otomatis mengimplikasikan  adanya  kesinambungan dengan  masa  lalu.  Pengertian  tersebut mengandung  arti  bahwa  kearifan  lokal memiliki  ciri  bermatra  tiga  waktu  (masa lalu,  sekarang,  dan  yang  akan  datang), sehingga dimungkinkan ada upaya sambung-menyambung dan seiring
kehidupan  manusia  dalam setting dan konteks yang berubah-ubah sesuai zamannya. Di sini yang dipentingkan adalah bagaimana kearifan lokal dapat memberikan kebermafaatan  yang  berkelanjutan  bagi masyarakat  seluas-luasnya  yang  menjadi pendukung kebudayaan setempat.
Kearifan local atau tradisional sesungguhnya  merupakan  bagian  dari  etika dan  morolitas  yang  membantu  manusia untuk menjawab pertanyaan moral apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bertindak khususnya di bidang pengelolaan lingkungan  dan  sumberdaya  alam.  Hal tersebut  menyiratkan  bahwa  kearifan  lokal memainkan  peran  dalam  mengembangkan perilaku,  baik  secara  individu  maupun secara  kelompok  dalam  kaitan  dengan lingkungan dan upaya pengelolaan sumberdaya  alam.  Selain  itu,  kearifan  local membantu  kita  untuk  mengembangkan sistem  sosial  politik  yang  ramah  terhadap lingkungan  serta  mengambil  keputusan  dan kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan  atau  sumberdaya  alam  termasuk sumberdaya  alam  pesisir  dan  laut.  Etika yang  berarti  adat  istiadat  atau  kebiasaan, dalam  arti  kebiasaan  hidup  yang  baik,  tata cara  hidup  yang  baik,  baik  pada  diri seseorang  atau  pada  kelompok  masyarakat. Kebiasaan  hidup  yang  baik  ini  dianut  dan diwariskan  dari  satu  generasi  ke  generasi yang  lain  (Keraf,  2002).  Kebiasaan  hidup yang  baik  ini  kemudian  dibakukan  dalam bentuk kaidah, aturan, norma yang
disebarluaskan,  dikenal, dipahami  dan diajarkan dalam masyarakat. Oleh karena itu etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan aturan  tentang  bagaimana  manusia  harus hidup  baik  sebagai  manusia  dan  juga  etika dipahami  sebagai  ajaran  yang  berisikan perintah dan larangan tentang baik-buruknya perilaku  manusia  yaitu  perintah  yang  harus dipatuhi  dan  larangan  yang  harus  dihindari. Pengertian keraifan lokal (tradisional) menurut  Keraf  (2002)  adalah  semua  bentuk pengetahuan,  keyakinan,  pemahaman  atau wawasan  serta  adat  kebiasaan  atau  etika yang  menuntun  perilaku  manusia  dalam kehidupan  di  dalam  komunitas  ekologis. Dijelaskan  pula  bahwa  kearifan  local  atau tradisional bukan hanya menyangkut pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat tentang  manusia  dan  bagaimana  relasi  yang baik  di  antara  manusia,  melainkan  juga menyangkut  pengetahuan,  pemahaman  dan adat  kebiasaan  tentang  manusia,  alam  dan bagaimana  relasi  di  antara  penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun.
Beberapa pengertian di atas, kemudian dirumuskan ke arah yang lebih konkrit pada beberapa  model  pelaksanaan  kearifan  lokal pada  masing-masing  daerah  dan  budaya bahkan  lengkap  dengan  pranata  hukumnya. Adrianto  (2005)  mengemukakan  beberapa bentuk  kearifan  lokal,  seperti  di  Jambi misalnya, lubuk  larangan ( river  protected area ) dirumuskan  sebagai  sebuah  lubuk  di sungai-sungai  yang  dibiarkan  selama  6 bulan hingga 2 tahun tidak dipanen ikannya, sehingga  ikan  punya  cukup  waktu  untuk berkembang  biak.  Penutupan  sebuah  lubuk dilakukan  dengan  membacakan  surah Yasin 40  kali.  Bagi  siapa  yang  mengambil  ikan selama penutupan lubuk akan dikenai sanksi adat.  Setelah  dibuka,  ikan  dipanen  dengan cara  dilelang.  Hasilnya  digunakan  untuk kepentingan kelompok. Di Maluku, kearifan lokal  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah Sasi dapat  diartikan  sebagai  larangan  untuk mengambil  hasil  sumberdaya  alam  tertentu sebagai  upaya  pelestarian  demi  menjaga mutu  dan  populasi  sumberdaya  hayati (hewani  maupun  nabati)  alam  tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan  larangan  ini  juga  menyangkut
pengaturan  hubungan  manusia  dengan  alam dan  antar  manusia  dalam  wilayah  yang dikenakan  larangan  tersebut,  maka sasi , pada  hakekatnya,  juga  merupakan  suatu upaya  untuk  memelihara  tata-krama  hidup bermasyarakat,  termasuk  upaya  ke  arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil  sumberdaya  alam  sekitar  kepada seluruh  warga  setempat. Di  negeri  Haruku, dikenal empat jenis sasi , yaitu 1) Sasi Laut; 2) Sasi Kali;  3) Sasi Hutan;  4) Sasi dalam Negeri.

## 2.  1.  Perkembangan  Kearifan  Lokal Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan  di Indonesia
Pengelolaan  sumberdaya  alam  dan lingkungan  yang  berbasis  kearifan  lokal dapat  ditemui  di  sebagian  besar  wilayah  dii Indonesia.  Upaya  pengelolaan  berbasis kearifan lokal berlaku mulai dari pengelolaan  sumberdaya  air,  hutan,  ikan baik  di  perairan  darat  maupun  pesisir  laut, bahkan  dalam  sistem  usaha.  Kearifan  lokal dalam  pelestarian  sumberdaya  alam  sudah ada di masing-masing daerah, misalnya Sasi di  Saparua;  lahan  Lebak  di  Kalimantan Timur;  Pengelolaan  Perairan  Pesisir  Desa Tanjung  Barari  di  Biak; Sistem  Rumpon Way  Muli di  Lampung; Manajemen  Danau Sentarum di Kalimantan Barat; Pengelolaan Terumbu  Karang di  Jemluk  Bali; Panglima Laot dan  pengelolaan  Rawa  Singkil  di
Nangroe Aceh Darussalam; Lubuk Larangan di  Jambi; lubuk  larangan , penataan ruang banua/huta , tempat keramat 'naborgo-borgo' atau 'harangan  rarangan' (hutan  larangan)  di  Mandailing  Sumatera Utara;  dan  lain-lainnya.  Hal-hal  tersebut adalah  pola-pola  pelestarian  oleh  lembaga- lembaga adat dan masyarakat setempat.
Terdapat  pula  bentuk  kearifan  lokal dalam  pengelolaan  sumberdaya  alam,  yakni kearifan  lokal  pada  masyarakat  Kuala Singkil,  Aceh,  tidak  jauh  berbeda  dengan apa  yang  sudah  pernah  terjadi  di  beberapa tempat; misalnya, bisa dilihat pada tumbuhan  bakong  dibiarkan  hidup  bebas, karena  mereka  meyakini,  jika  tumbuhan bakong  itu  hilang,  maka  kampung  mereka akan  tergenang  air  dari  sungai  Singkil  dan
beberapa  anak  sungai  lainnya. Bahkan  jika mereka  akan  mengambil  madu  di  dalam hutan,  acap  kali  harus  dikawal  oleh Panglima Uten (orang dari pemukiman yang bertanggung  jawab  atas  Sungai  dan  Hutan), melakukan  ritual  yang  diyakini  agar  lebah- lebah tersebut tidak hilang atau berubah jadi jahat. Jika  hal  itu  dilanggar,  maka  warga akan  dikenakan  sangsi  dengan  bekerja (gotong  royong)  di  Masjid  selama  3  hari. Sedangkan  kearifan  berupa lubuk  larangan , awig-awig dan sasi di  Maluku  merupakan beberapa bentuk kearifan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.
2. 2. Bentuk-bentuk  Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya
Perikanan Perairan Umum 2. 2. 1. Lubuk Larangan di Jambi
Dalam upaya pengelolaan sumberdaya ikan, pemerintah kota Jambi telah mengembangkan kawasan perlindungan berbasis  kearifan  lokal,  yakni  Suaka  Mina dan Lubuk  Larangan .    Perbedaannnya,  jika Suaka  Mina  merupakan  satu  kawasan  yang sama  sekali  ikannya  tidak  boleh  ditangkap, ikan  di Lubuk  Larangan boleh  dipanen namun  diatur  sesuai  adat  setempat.  Hukum adat setempat sekaligus merupakan manifestasi  dari  kearifan  lokal  berisi  aturan yaitu  dengan  membiarkan  sebuah  lubuk sungai  selama  6  bulan  hingga  2  tahun  tidak dipanen,  ikan  punya  cukup  waktu  untuk berkembang  biak.  Penutupan  sebuah  lubuk dilakukan  dengan  membacakan  surah Yasin 40  kali.  Bagi  siapa  yang  mengambil  ikan selama penutupan lubuk akan dikenai sanksi adat.  Setelah  dibuka,  ikan  dipanen  dengan cara  dilelang.  Hasilnya  digunakan  untuk kepentingan  kelompok.    Pada  saat  ini, pemerintah propinsi Jambi telah menetapkan 6  kawasan  suaka  perikanan  perairan  tawar, dan  35  buah lubuk  larangan .  Beberapa  di antaranya  adalah lubuk  larangan Danau Arang-Arang  dan  Danau  Mahligai  di Kabupaten Muara Jambi.
Danau  Arang-Arang  tepatnya  terletak di Desa Arang-Arang, di
mana
terdapat minimal 4 (empat) anggota masyarakat  nelayan  yang  dipercaya  Ketua
Danau untuk  mengawasi  penangkapan ikan. Jika  ada  kejadian  tentang  pencurian  ikan  di suaka  perikanan  atau  seseorang  mencuri ikan milik nelayan lainnya maka orang yang dipercaya  tersebut  melapor  kepada  Ketua Danau untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Hal ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  bahwa sistem  pengawasan  suaka  perikanan  yang diterapkan  di  desa  Arang-Arang  adalah sistem  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat  secara  bersama.  Kemudian dalam  pelaksanaannya  di  lapangan  dibantu oleh  15  orang  yang  dipercaya  oleh  Ketua Keamanan dan Ketua Danau yang berfungsi sebagai  pengawas  lapangan  yang  utama untuk  pengamanan  suaka  perikanan.  Danau ini  telah  diatur  berdasarkan  SK  Bupati Muara  Jambi  Nomor  271  Tahun  2003. Tidak  jauh  berbeda  dengan  dengan  Danau Arang-Arang,  Danau  Mahligai  telah  diatur berdasarkan  SK  Bupati  daerah  TK.  II Batanghari Nomor 362 Tahun 1996.
2. 2. 2. Lubuk Larangan di Sumatera Utara
Di  Sumatera  Utara lubuk  larangan merupakan  bentangan  sungai  yang  jernih penuh dengan ikan, sangat  menggoda untuk diambil  baik  secara  memancing,  menjala atau  menembak.  Sungguh  sangat  luar  biasa ikan  yang  jumlahnya  begitu  banyak  dan kelihatan dengan jelas, tidak ada yang berani mengambilnya,  baik  secara  terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Kearifan  lokal  berupa lubuk  larangan telah berkembang hampir di seluruh wilayah yang bertopografi paparan sungai-sungai,
meliputi wilayah Kabupaten Mandailing dan Padang Sidempuan. Di Sungai Batang Gadis (Mandailin),  mulai  dari  hulu  di  kawasan Pekantan, Kecamatan Muara Sipongi hingga ke hilir di  Kecamatan Kotanopan hingga ke Penyabungan banyak didapati lubuk larangan ,  demikiam  juga  di  Sungai  Batang Natal.  Pranata  hukum  yang  secara  sosial dikembangkan  dalam  masyarakat  adalah sebagai berikut.
(1) Penetapan  daerah lubuk  larangan di mana  masyarakat  melepaskan  ikan  dan kemudian diambil pada waktu tertentu -
biasanya 6-12 bulan - secara bersamaan.
(2) Hasilnya akan digunakan untuk berbagai  keperluan  desa.  Tapi  bila  ada yang  mengambil  ikan  di  luar  jadwal yang  telah  ditentukan,  maka  ia  akan dikenai sanksi desa ataupun kampung. Sedangkan  pranata  hukum  pada lubuk larangan yang  terdapat  di  pedalaman Padang Sidimpuan tepatnya di Desa Pardomuan diwujudkan dalam bentuk kepatuhan masyarakat untuk tidak mengeksploitasi ikan sebelum ada pengumuman lubuk  larangan dinyatakan dibuka secara umum. Ada beberapa kemungkinan  mengapa  masyarakat  tidak berani mengambil ikan sebelum event lubuk larangan dibuka, sebagai berikut.
1. Takut  kena  denda  sebanyak  Rp. 1.000.000,-
2. Takut  kena  tuah  pawang lubuk larangan .
3. Kesadaran  masayarakat  yang  sudah tumbuh.
Jarak  dan  ruang  waktu  diatur  secara sederhana  oleh  pemangku  adat. Lubuk larangan dibuka  tiap  1  tahun  sekali  dan berjarak  3  km,  dengan  demikian  siklus perkembangbiakan  ikan  dapat  berjalan secara  alamiah  dan  lestari.  Adapun  cara penangkapan  ikan  di  saat  acara  pembukaan lubuk larangan hanya diperbolehkan dengan cara  memancing,  menembak,  menombak dan  menjaring.  Penggunaan  obat  atau  racun sangat  dilarang  dan  dikenakan  sanksi  adat. Sampel  lokasi lubuk  larangan dapat  dilihat pada Gambar  1 dan kegiatan  panen  raya pada Gambar 2 , sebagai berikut.
Gambar 1 . Dua Lokasi Lubuk Larangan di Sepanjang Sungai Batang Gadis
Gambar 2.  Kegiatan Panen Raya di Perairan Lubuk Larangan
2. 3. Bentuk-Bentuk  Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pesisir dan Laut 2. 3. 1. Awig-Awig di Bali Di Bali, awig-awig merupakan aturan- aturan yang dibuat oleh Krama Desa melalui Paruman  Desa  adat  dan  umumnya  banyak yang tidak disuratkan. Aturan-aturan tersebut mengatur keseluruhan tatanan sosial kemasyarakatan  termasuk  dalam  kaitannya dalam  pengelolaan  sumberdaya  perairan. Dalam  perkembangannya,  dewasa  ini  telah berhasil  disuratkan awig-awig tersebut sebagai  pedoman  bagi  pengurus  desa  adat dalam  melaksanakan  kewajibannya  maupun bagi warga, dan di dalam awig-awig tersebut kita  jumpai  sanksi-sanksi  bagi  warga  desa yang  melanggarnya.  Di  dalam awig-awig desa  ini  dapat  dilihat  perbuatan  atau tindakan yang  dilarang  serta  sanksi- sanksinya,  baik  sanksi  yang  dijatuhkan kepada  warga  atau  keluarganya  atau dibebankan  kepada  masyarakat  desa  sendiri (Wyadnyana, 1995).
2. 3. 2. Awig-awig di Nusa Tenggara
Selanjutnya  di  Nusa  Tenggara ,  awig- awig merupakan  produk  hukum  masyarakat adat  Pulau  Lombok,  yang  berisi  peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan mengatur  tata  tertib  kehidupan  komunitas yang  terikat  dalam  satu  wilayah  domisili (desa adat atau krama desa). Di dalam awig- awig termuat  peraturan  kehidupan  yang harmonis  antara  anggota  komunitas  dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam hubungan  masyarakat  lainnya,  menyangkut hak, kewajiban, dan sanksi atas pelanggaran (peringatan, denda, perampasan, dan pengusiran) termasuk sanksi spiritual. Awig-awig
merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan  sumberdaya  perikanan.  Di kawasan  Teluk  Ekas,  misalnya  telah tersusun 4 bentuk awig-awig yang berkaitan dengan  pengelolaan  lingkungan,  sebagai berikut.
(1) Awig-awig tentang pengelolaan
sumberdaya perikanan;
(2) awig-awig tentang  pengelolaan  suaka perikanan ( fish sanctuary );
(3) awig-awig tentang  pengelolaan sea ranching spat mutiara; dan
(4) awig-awig  krama/garap di  tingkat dusun, yang mengatur tentang keamanan  dusun  dan  sanksi  terhadap pelanggar  keamanan  dusun  khususnya di dusun Batunampar.
Di  dalam awig-awig pengelolaan sumberdaya  perikanan  diatur  mengenai berbagai  hal,  yaitu  (a)  ketentuan  mengenai penetapan  zona  penangkapan;  (b)  wilayah, alat  tangkap  dan  jenis  ikan  yang  boleh ditangkap; (c) pengaturan budidaya laut; (d) larangan  penangkapan  ikan  dengan  bom, bahan berbahaya dan beracun; (e) perlindungan hutan bakau, pasir pantai, batu karang  dan  biota  lainnya;  (f)  kelembagaan dan sumberdana pengelolaan; dan (g) sanksi dan prosedur pemberian sanksi.
A wig-awig tentang  pengelolaan  suaka perikanan  ( fish  sanctuary )  mengatur  secara khusus  tentang  suaka  perikanan  yang terletak  di  kawasan  terumbu  karang Sapak Kokok , Teluk Ekas. Dalam ketentuan umum pasal  1  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan suaka perikanan adalah kawasan laut yang dilindungi secara permanen dari segala kegiatan eksploitasi. Awig-awig ini mengatur tentang (a) cakupan wilayah suaka perikanan; (b) hak dan kewajiban masyarakat;
(c) kegiatan yang
diperbolehkan  dan  dilarang,  kelembagaan pengelolaan  dan  (d)  sanksi    dan  prosedur pemberian sanksi.
Awig-awig pengelolaan sea  ranching spat  mutiara  mengatur  ketentuan-ketentuan mengenai  (a)  cakupan  wilayah/lokasi sea ranching ;  (b)  pengelolaan;  (c)  pemanfaatan hasil;  (d)  kegiatan  yang  dilarang;  dan  (e) sanksi  dan  prosedur  pemberian  sanksi.
Selanjutnya awig-awig tentang krama/garap ,  berisi  ketentuan  pemberian sanksi  terhadap  para  pelanggar  tata  krama atau  keamanan  khususnya  pencurian,  yang khusus  berlaku  pada  masyarakat  di  dusun Batunampar. Dalam awig-awig ini
ditentukan  bahwa  setiap  terjadi  pencurian harus  diselesaikan  melalui krama/garap .
Pada hari pelaksanaan krama/garap , seluruh warga  berkumpul  di  suatu  tempat  di  luar dusun dan mengharuskan setiap warga untuk meminum  “air  suci.”  Warga  yang  tidak hadir  tanpa  alasan  yang  benar  dapat dicurigai  sebagai  pencuri  atau  dikenakan sanksi  membayar  denda  bahkan  senilai barang yang hilang.
Dalam praktiknya, kearifan lokal awig awig terbukti mampu meminimalkan berbagai  konflik  yang  sebelumnya  sering terjadi,  yaitu  pertama,  hilangnya  konflik internal antar masyarakat nelayan lokal yang disebabkan oleh pelanggaran zona tangkapan; dan kedua, berkurangnya konflik antara  nelayan  lokal  dan  nelayan  luar  yang menggunakan  alat  tangkap  yang  sifatnya merusak  seperti  dinamit,  potasium  sianida dan  bahan-bahan  beracun  lainnya.  Sejak disahkannya  aturan  lokal awig-awig pada tanggal  19  Maret  2000  hingga  Juli  2002, hanya terjadi pelanggaran (pengeboman dan pemotasan)  sebanyak  tujuh  kali  yang umumnya dilakukan oleh masyarakat nelayan  di  luar  Lombok  Barat,  seperti Lombok Timur, Jawa Timur, dan Bali.
Penguatan hak ulayat laut di Indonesia harus  menjadi  perhatian  utama  dalam membuat  rancangan  kebijakan  yang  akan ditetapkan.  Hal  ini  seperti  yang  dilakukan oleh  masyarakat  Lombok  Utara  dalam melakukan pengelolaan Sumber Daya
Kelautan  dan  Perikanan/SDKP.  Adapun proses  penguatan  nilai-nilai  lokal  (hak ulayat laut/HUL) menjadi
model pengelolaan SDKP kolaboratif (Co-
Management)  yang  dikenal awig-awig yang merupakan  rekonstruksi  dari  adat-istiadat atau kebudayaan yang berakar dari masyarakat  lokal  yaitu  upacara  adat sawen . Setelah  rekonstruksi  upacara  adat sawen , maka  tahapan  revitalisasi  terhadap  aturan yang  disepakati  bersama  dengan  cara memberikan  pengakuan,  pemberian  peran, penguatan dan formalisasi oleh kedua unsur, yaitu  (1)  masyarakat,  yang  diwakili  oleh LSM, tokoh masyarakat, nelayan dan satuan petugas  lingkungan  (Satgas);  dan  (2) pemerintah  yang  diwakili  oleh  kepala  desa, kecamatan,  Balai  Konservasi  Sumberdaya Alam, Kepolisian, dan TNI.
Dengan  demikian,  kegiatan  perikanan yang bertanggungjawab ( responsible fisheries )  dapat  diwujudkan  dengan  cara melakukan  rekonstruksi  dan  revitalisasi kearifan-kearifan lokal atau Hak Ulayat Laut yang  dikenal  dengan  model Community Based  Management /CBM  menjadi  model Co-Management  yang  lebih  kompleks  dan dengan  menggabungkan  model  kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah ( Centralized Government
Management /CGM).

## 2.  4.  Peran  Kearifan  Lokal  dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
Pada  beberapa  kasus,  kearifan  lokal, tidak  saja  terbukti  mampu  menyelamatkan sumberdaya, namun juga mampu mengubah perilaku  masyarakat  terhadap  sumberdaya tersebut. Sebagai contoh adalah implementasi  kearifan  lokal  dalam  bentuk lubuk  larangan .    Dari  sudut  pandang perspektif  teoritis  paling  tidak  ada  dua  hal istimewa  dari  fenomena  pengelolaan  sungai dengan  sistem lubuk  larangan tersebut, yakni sebagai berikut.
2.  4.  1.  Kemampuan  komunitas  setempat untuk  melakukan  perubahan  radikal dalam konsepsi penguasaan sumber daya alam (sungai), dari yang semula dipahami sebagai  sumber  daya  yang  bisa  diakses secara bebas oleh siapa pun ( open access ) menjadi  sumber  daya  yang  dimiliki secara  komunal  ( communally  owned resources ).
Dengan  perubahan  konsepsi  tersebut, maka  kecenderungan  eksploitasi  berlebihan terhadap  sumber  daya  alam  terkurangi, sehingga  gejala  ”tragedi  milik  bersama” ( tragedy of the common ) dalam pengelolaan sumber  daya  yang  bersifat  akses  terbuka tidak  terjadi,  terutama  dalam  konteks pengelolaan  sumber  daya  yang  ada  di sungai.
2.  4.  2.  Konsistensi  dalam  menegakkan
” rule-in-uses ” yang telah ditetapkan
Implementasi  kearifan  lokal  terbukti mampu  menggiring  masyarakat  pada  suatu sikap  yang  konsisten,  yakni    konsistensi
dalam  penegakan  aturan  main  yang  tidak pandang  bulu,  serta  pada  kemauan  mereka bersikap  transparan  dalam  semua  tahapan pengelolaan.  Keterbukaan  atau  transparansi dalam  pengelolaan  keuangan,  terutama dalam pengelolaan keuangan yang dihimpun dari  hasil lubuk  larangan ,  menjadi  pijakan kuat bagi terbangunnya sikap saling percaya di  antara  warga  komunitas.  Sikap  saling percaya itu menjadi semacam perekat untuk menyatukan sesuatu yang ideasional (institusi  pengelolaan)  dengan  yang  faktual (partisipasi warga komunitas) dalam konteks pengelolaan lubuk larangan .
Kemampuan  masyarakat  menanam dan mengembangkan modal sosial sesungguhnya  bukan  suatu  hal  yang  baru sama  sekali,  namun  selama  berpuluh-puluh tahun  di  bawah  pakem  pembangunan  Orde Baru  yang  bersifat  sentralistik,  hegemonik dan otoritarian, potensi-potensi modal sosial yang  tumbuh  dari  bawah  ( grass  roots ) sering diabaikan, bahkan dimatikan; meskipun  pada  beberapa  wilayah,  mereka mampu  bersiasat  dari  kondisi  tidak  sehat tersebut,  terlihat  dari  kukuhnya  pengelolaan sistem lubuk  larangan yang  relatif  bebas dari campur tangan penguasa.
Keberhasilan pengelolaan sistem lubuk  larangan dapat  dirasakan  khususnya ketika setiap tahun pemerintah menyalurkan dana Pembangunan Desa (Bangdes) ke desa- desa melalui jalur formal, hasilnya sebagian hanyalah  korupsi.  Akan  tetapi  pengelolaan lubuk  larangan yang  dibangun  dengan mengandalkan  modal  sosial  (bukan  modal material/finansial), ternyata mampu menghasilkan  banyak  hal  di  desa.  Misalnya di  Jambi,  dimanfatkan  untuk  pembangunan gedung madrasah (seperti di Desa
Hutarimbaru dan desa Singengu, Kecamatan Kotanopan),  masjid  (di  banyak  desa  di Kecamatan  Muara  Sipongi,  Kotanopan  dan Batang Natal), menggaji guru SD Negeri (di Batang  Natal),  menyantuni  anak  yatim  dan fakir  miskin  (di  banyak  desa  Kecamatan Batang Natal), membangun jalan titi/rambin desa  (di  desa  Koto  Baringin,  Kecamatan Muara Sipongi, desa Husor Tolang,
Kotanopan  ),  dan  banyak  lagi  contoh lainnya.
Dari  keberagaman  sistem-sistem  lokal ini  bisa  ditarik  prinsip-prinsip  kearifan tradisional yang dihormati dan dipraktekkan oleh  komunitas-komunitas  masyarakat  adat dalam  kaitannya  dengan  upaya  pengelolaan sumberdaya ikan di perairan umum, sebagai berikut.
(1) Ketergantungan manusia terhadap alam  yang  mensyaratkan  keselarasan hubungan di mana manusia merupakan  bagian  dari  alam  itu sendiri yang harus dijaga keseimbangannya. (2).  Penguasaan  atas  wilayah  adat  tertentu bersifat eksklusif sebagai hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas ( communal property resources ) atau kolektif yang dikenal  sebagai  wilayah  adat  seperti petuanan  di  Maluku,  dan  ulayat  dan tanah  marga  di  sebagian  besar Sumatera,  sehingga  mengikat  semua warga untuk menjaga dan mengelolanya  untuk  keadilan  dan kesejahteraan bersama serta
mengamankannya dari eksploitasi pihak luar. (3).  Sistem  pengetahuan  dan  struktur pengaturan (pemerintahan) adat
memberikan kemampuan untuk memecahkan  masalah-masalah  yang mereka  hadapi  dalam  pemanfaatan sumberdaya alam.
(4).  Sistem  alokasi  dan  penegakan  hukum adat  untuk  mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan,  baik  oleh  masyarakat sendiri  maupun  oleh  orang  luar komunitas.
(5). Mekanisme pemerataan distribusi hasil panen sumberdaya alam milik bersama yang  bisa  meredam  kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat.

## 3. Simpulan
Penerapan model pengelolaan berbasis masyarakat terbukti dapat memberikan hasil yang  cukup  efektif  dan  efisien  khususnya efisiensi  pengelolaan,  mereduksi  konflik antar  nelayan,  dan  keberlanjutan  sumber daya  laut  dan  pesisir.  Dapat  disimpulkan
bahwa,  indikator  sistem  sosial-budaya  yang paling  menentukan  dalam  keberhasilan pengelolaan  berbasis  masyarakat  tersebut adalah  tingkat  partisipasi,  kemampuan komunitas, dan konsistensi masyarakat.

## Daftar Pustaka
Adrianto,  L.  2011. Konstruksi  Lokal Pengelolaan  Sumberdaya  Perikanan di Indonesia .  Bogor: IPB Press. Keraf,  S.  A.  2002. Etika  Lingkungan .
Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Ranger, Terence and Eric Hobsbawm. 1983.
The  Invention  of  Tradition .  Sydney: Cambridge University Press.
Suhartini.  2009.  “Kajian  Kearifan  Lokal
Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan,” Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan  dan  Penerapan  MIPA. Yogyakarta: FMIPA Universitas
Negeri Yogyakarta.
Wahono,  Francis.  2005. Pangan,  Kearifan Lokal  dan  Keanekaragaman  Hayati .
Yogyakarta: Penerbit Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
Wyadnyana,  I  Made.  2005. Eksistensi
Tindak  Pidana  Adat  dan  Sanksi  Adat dalam Kitab Undang Undang Hukum
Pidana (Baru). Bunga Rampai
Pembangunan Hukum Indonesia.
Bandung: Eresco.