## Strategi Anti Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa
Agri Christy Poima 1 * , Aprina Nugraheshty Hapsari 2
1,2 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

## A B S T R A K
Peningkatan  jumlah  kucuran  dana  desa  yang  dilakukan pemerintah  ternyata  tidak  sejalan  dengan  pengelolaan  yang  baik. Terbukti  dengan  ditemukannya  beberapa  kasus fraud dalam pengelolaan  dana  desa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui potensi fraud dan  strategi  anti fraud dalam  pengelolaan  dana  desa  di Desa  Karangtengah,  Kecamatan  Tuntang,  Kabupaten  Semarang. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif.    Sumber  data dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  data  primer  melalui  wawancara mendalam  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  yang  digunakan  yaitu reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Jenis fraud yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah fraud dalam  pelaporan keuangan.  Hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tidak ditemukannya  potensi  fraud  dalam  pengelolaan  dana  desa  karena adanya  penerapan  strategi  anti fraud yang  dilakukan  di  Desa Karangtengah.

## A B S T R A C T
The increase in the amount of village funds disbursed by the government is apparently not in line with good management. Evidenced by the discovery of several cases of fraud in the management of  village  funds.  This  study  aims  to  determine  the  potential  for  fraud  and  anti-fraud  strategies  in managing village funds in Karangtengah Village, Tuntang District, Semarang Regency. This research is  a  qualitative  descriptive  study.  Sources  of  data  in  this  study  were  obtained  from  primary  data through  in-depth  interviews  and  documentation.  The  analysis  techniques  used  were  data  reduction, data  presentation  and  drawing  conclusions.  The  type  of  fraud  investigated  in  this  study  is  fraud  in financial  reporting.  The  result  of  this  research  indicates  that no  potential  fraud  was  found  in  the management  of  village  funds  due  to  the  implementation  of  an  anti-fraud  strategy  carried  out  in Karangtengah Village.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author. E-mail addresses: 232015242@student.uksw,edu (Agri Christy Poima)

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 01 December 2019 Received in revised form 31 December 2019 Accepted 15  January 2020 Available online 26 February 2020
Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Fraud , Strategi Anti Fraud Keywords: Village Fund Management, Fraud, Anti-Fraud Strategy

## 1. Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Pemerintah Republik  Indonesia, 2014) telah memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus keseluruhan sumber pendapatan desa sebagai tanggung jawab desa dalam memenuhi kebutuhan dan prioritas desa. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa. Alokasi APBN untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun (Tangkararo, Ilat dan Wokas, 2017). Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah di tahun 2015 sebesar Rp20,76 triliun, di tahun 2016 sebesar Rp49,98 triliun, di tahun 2017 sebesar Rp60 triliun dan di tahun 2018  sebesar  Rp60  triliun.  Jumlah  anggaran  dana  desa  yang  cukup  besar  tersebut  diharapkan  dapat memajukan desa melalui peningkatan pelayanan publik, meningkatnya sumber daya desa dan desa tidak sekedar menjadi objek pembangunan tetapi juga menjadi subjek pembangunan.
Fenomena  peningkatan  jumlah  kucuran  dana  desa  yang  dilakukan  pemerintah  ternyata  tidak sejalan  dengan  pengelolaan  yang  baik.  Terbukti  dengan  ditemukannya  beberapa  kasus fraud yaitu seorang kepala desa di Labuhan Tangga, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rohil dituntut lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Pekan Baru pada hari Selasa 28 November 2017 karena kasus korupsi dana desa sebesar  Rp399  juta  dalam  APBD  ditahun  2015  (Tanjung,  2017)  dan  kepala  desa  Dasuk  kecamatan Pandemanu, Pamekasan, di Jawa Timur yang dituntut 2 tahun 6 bulan penjara karena memberikan uang suap sebesar Rp250 juta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan untuk menghentikan penyelidikan mengenai  penyelewengan  Alokasi  Dana  Desa  untuk  pemasangan  paving  dan  pembuatan  pagar  kantor desa  (Susanto,  2017).  Kasus  lainnya  yaitu  kepala  desa  Banjarsari,  Kecamatan  Jetis,  di  Mojokerto  Jawa Timur  yang  ditetapkan  sebagai  tersangka  kasus  korupsi  penyaluran  Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa sebesar  Rp487  juta  pada  tahun  anggaran  2015  dengan  modus  pembangunan  fiktif  pavingiasi  dan pembangunan gapura kantor desa (Widayat, 2018).
Sebelumnya  telah  banyak  dilakukan  penelitian  terkait  pengelolaan  dana  desa,  khususnya dikaitkan dengan fenomena kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Atmadja, Adi dan Saputra (2015)  menyatakan  bahwa  kompetensi  aparatur  dan  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Wibisono  dan  Purnomo  (2017)  menunjukkan  bahwa  lemahnya  unsur  pembinaan  dan  pengawasan  dari camat,  Tim  Pengawalan  Pengamanan  Pemerintahan  dan  Pembangunan  (TP4),  Badan  Permusyawaratan Desa,  dan  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam  pengelolaan  dana  desa  dan  kepala  desa merupakan  penyebab  adanya  kecenderungan  penyalahgunaan  dana  desa.  Seputro,  Wahyuningsih  dan Sunrowiyati (2017) juga melakukan penelitian mengenai potensi fraud dalam pengelolaan keuangan desa yang melihat potensi fraud dari sisi regulasi, tata kelola dan pengawasan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat potensi fraud dan strategi anti fraud dalam pengelolaan dana  desa  di  desa  Karangtengah,  Kecamatan  Tuntang,  Kabupaten  Semarang.  Alasan  pemilihan  objek penelitian ini karena berdasarkan hasil wawancara awal dengan aparat desa Karang Tengah menyatakan bahwa  adanya  kenaikan  dan  penurunan  harga-harga  dalam  perencanaan  pengelolaan  dana  desa  serta adanya  staf  aparat  desa  yang  merangkap  tugas  karena  masih  kurangnya  pemahaman  dari  aparat  desa yang lain sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya dimungkinkan terjadi penyelewengan dari pihak- pihak pengelola. Selain itu di tahun 2018 Kabupaten Semarang mengalami penurunan dalam penerimaan dana desa (Rizqyana, 2018), sehingga fenomena ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan pengelolaan dana desa dan potensi kecurangannya.
Manfaat  dari  penelitian  ini  bagi  desa  Karangtengah  adalah  untuk  memberikan  evaluasi  atau masukan  terkait  potensi fraud dan  strategi  anti fraud dalam  pengelolaan  dana  desa.  Penelitian  ini  juga bermanfaat  bagi  pemerintah  dan  akademisi.  Manfaat  penelitian  ini  bagi  pemerintah  adalah  sebagai evaluasi  yang  akan  menjadi  masukan  informasi  kepada  pemerintah  terkait  strategi  anti fraud yang digunakan di desa Karangtengah untuk mengantisipasi adanya potensi fraud . Manfaat penelitian ini bagi akademisi adalah untuk menambah literatur tentang potensi fraud dalam pengelolaan dana desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Menurut Institute  of  Internal  Auditor (IIA), fraud merupakan  kecurangan  yang  disengaja  atas tindakan yang tidak diijinkan dan melanggar hukum (Simbolon, 2010). Association  of  Certified  Fraud Examiners (ACFE)  mengklasifikasikan  tindakan fraud menjadi  tiga  jenis  yaitu fraud terhadap penyalahgunaan aset, fraud dalam laporan keuangan dan korupsi (Suryana dan Sadeli, 2015). Jenis fraud yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait dengan penyalahgunaan dalam laporan keuangan.

## 2. Metode
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  dilakukan  di  desa  Karangtengah, Kecamatan  Tuntang,  Kabupaten  Semarang.  Narasumber  dalam  penelitian  ini  adalah  aparat  desa  dan masyarakat  desa  Karang  Tengah.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  data  primer  yang diperoleh  secara  langsung  melalui  wawancara  mendalam  dengan  aparat  desa  dan  masyarakat  desa Karang  Tengah.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara  mendalam  dengan narasumber  dan  dokumentasi.  Wawancara  mendalam  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  terkait potensi fraud dan  strategi  anti fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa  Karang  Tengah.  Sedangkan dokumentasi diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung terkait pengelolaan dana desa.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan.  Dalam  melakukan  reduksi  data,  penyajian  data  maupun  penarikan  kesimpulan perlu  diimbangi  dengan  teknik  triangulasi.  Triangulasi  merupakan  pengecekan  yang  dilakukan  untuk mengetahui  keabsahan  data  yang  diperoleh  dari  wawancara  maupun  dokumentasi  sehingga  proses triangulasi perlu  dilakukan dalam tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama  yang  akan  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengumpulkan  data  primer  yang  diperoleh dengan  melakukan  wawancara  dengan  narasumber  dan  melakukan  dokumentasi  terkait  dokumen- dokumen  yang  digunakan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  seperti  bukti  transaksi,  laporan  keuangan dan dokumen  pendukung lainnya. Hasil wawancara dari pertanyaan dan rekaman  akan ditulis  kembali, digolongkan  dan  menghapus  data  yang  tidak  perlu.  Data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  maupun dokumentasi  akan  disusun  kembali  dan  dianalisis  sehingga  memiliki  makna  tertentu  untuk  mencapai tujuan  penelitian.  Setelah  penyajian  data  akan  dilakukan  penarikan  kesimpulan  dari  data  yang  telah diperoleh.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## A. Pengelolaan Dana Desa Karangtengah
Tahapan  perencanaan  pengelolaan  dana  desa  Karangtengah  diawali  dengan  melakukan musyawarah  dusun  yang  bertujuan  untuk  menentukan  kebutuhan-kebutuhan  di  masing-masing  dusun yang melibatkan perwakilan RT, RW, BPD dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat di dusun tersebut. Tahap selanjutnya adalah melakukan musrenbangdes yang akan membahas mengenai skala prioritas di masing-masing dusun dan Rencana RPJMDes yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala desa yang telah disusun sebelumnya. Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa narasumber sebagai aparat desa Karangtengah :
“Untuk  musrenbangdes  itu  memang  kita  melibatkan  semua  masyarakat  akan  tetapi kadang-kadang setiap wilayah mewakilkan yang ditunjuk sesuai dengan keputusan musyawarah dusun.  Kita  sebelum  masuk  ke  musrenbangdes  kita  musyawarah  dusun  dulu.”(Bapak  P  selaku Kepala Desa, wawancara pada tanggal 4 April2019).
“Kan di desa dibentuk tim sebelas, tim sebelas itu mencari informasi dari dusun, didusun disana dikumpulkan masyarakat yang mau diusulkan ditahun ini apa aja yang prioritas apa jadi skala prioritas ditiap-tiap dusun apa gitu terus  yang itu tugas tim sebelas masuk ke dusun-dusun mencari masukan informasi rencana pembangunan yang mau dilaksanakan setelah itu tim sebelas desa  mengadakan  musrenbangdes  yang  diikuti  lembaga  desa,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, trus  hasil  musdus  tadi  dimasukan  dirembuk  didalam  musrenbangdes.”(bapak  I  selaku  Sekretaris Desa, wawancara pada tanggal 23 April 2019).
“iya kan dari pertama kan RPJMdes itu penjabaran dari visi misi pak kepala desa.”(Admin Desa, wawancara pada tanggal 5 Juli 2019).
Musrenbangdes  dilakukan  dengan  melibatkan  BPD,  tokoh-tokoh  masyarakat  dan  aparat  desa yang  akan  menghasilkan  Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa  yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam penyusunan APBDesa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak M selaku kaur keuangan :
“Semua  yang  ada  diAPBDes  harus  ada  diRKP  tidak  boleh  lepas  dari  itu  harus  ada  dua- duanya.” (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2019).
Pelaksanaan pencairan dana desa dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap pertama 20%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga sebesar 40% dengan persyaratan harus menyelesaikan terlebih dahulu surat pertanggungjawaban ditahap sebelumnya untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan jangka waktu
kurang lebih empat bulan untuk setiap tahap. Jumlah dana desa yang diterima Desa Karangtengah untuk setiap tahunnya mengalami kenaikan yang digunakan untuk infrastruktur, gaji, operasional dan lembaga lainnya  seperti  karang  taruna  dan  PKK.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Bapak  P  selaku kepala desa :
“Pencairan 3 kali tahap, tahap pertama 20% tahap kedua 40% yang terakhir 40%. Itu ada persyaratan  yang  pertama  itu  harus  menyelesaikan  dulu  SPJ  (Surat  Pertanggungjawaban)  yang pertama tahap pertama, lepas itu baru mencairkan tahap kedua. Kalo belum ada SPJ itu tidak bisa dicairkan tahap-tahap berikutnya.” (Wawancara pada tanggal 4 April 2019).
Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa yang pencairan dananya  ditandatangani  oleh  kepala  desa  dan  bendahara  desa  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh Bapak M selaku kaur keuangan desa :
“jadi gini kami bendahara memang selaku pengelola keuangan yang jelas semua sumber keuangan desa yang melalui dana transfer kan melalui kami jadi dibuku bank itu tercatatnya kan tidak  mungkin  hanya  satu  orang,  jadi  pemerintah  desa  atas  nama  kepala  desa  dan  bendahara desa.”(Wawancara pada tanggal 24 Mei 2019).
Tahapan  penatausahaan  keuangan  desa  dilakukan  oleh  bendahara  desa  dengan  mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam penerimaan maupun pengeluaran kas desa. Bendahara desa  akan  membuat  buku  kas  umum,  buku  kas  pembantu  pajak  dan  buku  bank.  Pengelolaan  keuangan desa  dilakukan  dengan  membuat  SPP  (Surat  Permohonan  Permintaan)  akan  kebutuhan  dari  pelaksana kegiatan  dan  dana  akan  dicairkan  berdasarkan  SPP  yang  telah  dibuat  melalui  rekening  desa  yang selanjutkan  akan  didistribusikan  ke  masing-masing  pelaksana  kegiatan  dibidang  pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak M selaku kaur keuangan desa :
“Pengelolaan  kami  setiap  akan  dicairkan  membuat  dokumen,  membuat  SPP  dari pelaksana kegiatan masing-masing kasi kaur yang dikantor desa inikan buat, trus akhirnya saya mencairkan  melalui  bank  BPD  Jawa  Tengah.  Trus  akhirnya  setelah  saya  cairkan  yah  saya keluarkan sesuai SPP yang diberikan.” (Wawancara pada tanggal 24 Mei 2019).
Dalam  tahapan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa,  pemerintah  desa  wajib memberikan  laporan  terkait  penggunaan  dana  desa  ke  camat,  bupati/walikota  serta  menyampaikan penggunaan dana desa yang telah  digunakan kepada masyarakat. Laporan realisasi APBDes dibuat oleh sekretaris  desa  dan  setiap  tiga  bulan  sekali  bendahara  desa  akan  membuat  laporan  keuangan  yang dilaporkan  kepada  kepala  desa.  Bentuk  pelaporan  juga  dilakukan  dengan  memberikan  informasi penggunaan dana  kepada masyarakat, BPD, perangkat desa dan lembaga lainnya seperti karang taruna dan  PKK  dalam  bentuk  transparansi  keuangan  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Bapak  P  selaku kepala desa Karangtengah:
“ Bentuk  transparansinya  kita  menginformasikan  langsung  dana-dana  yang  masuk  dan untuk kegiatan apa disampaikan ke masyarakat, kita informasikan melalui pertama BPD, melalui perangkat maupun lembaga yang lainnya mungkin karangtaruna atau PKK dan kita juga pasang papan  nama  dana.  Betul-betul  dana  satu  koma  sekian  itu  untuk  apa  aja  keliatan.  Itu  bentuk transparansi kita. ” (Wawancara pada tanggal 4 April 2019).
B. Potensi Fraud dan Strategi Anti Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa Potensi fraud yang  diteliti di Desa Karangtengah  adalah fraud terhadap laporan keuangan yang bisa  terjadi  karena  adanya  manipulasi,  pemalsuan  maupun  pengubahan  dalam  penyusunan  laporan keuangan. Hasil wawancara yang telah dilakukan menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Karangtengah telah dilakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa telah berusaha menjalankan dana desa sesuai dengan tujuan utamanya sehingga tidak ditemukan adanya potensi fraud dalam laporan keuangan. Selain itu, hal yang mendukung tidak ditemukannya potensi fraud dalam pengelolaan keuangan desa karena adanya penerapan strategi dalam mengurangi potensi fraud di Desa Karangtengah melalui pengawasan, penggunaan siskeudes, serta adanya kesadaran dari aparat desa dan masyarakat. Strategi yang pertama adalah  adanya pengawasan keuangan  desa yang dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang seperti yang disampaikan oleh Bapak M selaku kaur keuangan desa:
“Yang  mengawasi  pengelolaan  keuangan  itu  kan  ada  termasuk  BPD  mitra  kerja, inspektorat,  BPK,  dispermades,  dari  kecamatan  juga  ikut  membantu,  ada  TP4D  (Tim  Pengawal Pengamanan  Pemerintah  dan  Pembangunan  Daerah)  dari  kepolisian  ada  dari  kerjaksaan  ada kerjasama semua, saling membantulah,  untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan semua terlibat.” (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2019).
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  kecamatan  berlangsung  per  semester  dengan  melakukan pemeriksanaan  fisik  dan  memeriksa  kesesuaian  SPJ  dengan  pelaksanaannya.  Sementara  bentuk pengawasan  yang  dilakukan  oleh  inspektorat,  dispermades  maupun  TP4D  adalah  dalam  bentuk pembinaan  untuk  kelancaran  dalam  pelaporan  dengan  memeriksa  langsung  administrasi  desa,  SPJ  dan laporan  lainnya  secara  detail  yang  biasanya  dilakukan  secara  mendadak  tanpa  ada  pemberitahuan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh operator siskeudes:
“Pengawasan itukan ada timnya mba, kayak inspektorat atau tp4d kesini kan ada timnya, ada yang ngoreksi siskeudesnya, spjnya, hasil fisiknya, hasil fisiknya sepertikan bangun jalan, jadi ada yang ngoreksi dibagian pelaporannya ada yang ngoreksi dilapangannya, jadi kesini tuh nggak cuman  satu  dua  orang  tapi  rombongan  dan  kesininya  tuh  dadakan  tanpa pemberitahuan.”(Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019).
Selain pengawasan dari kecamatan maupun kabupaten, BPD juga melakukan pengawasan dengan memastikan    kesesuaian  belanja  dan  pengeluaran  dengan  RAB  perencanaan  serta  hasil  yang  sudah dilaksanakan  berdasarkan  perencanaan.  Selain  itu,  BPD  juga  memantau  dalam  pelaksanaan  kegiatan dilokasi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh beberapa perangkat desa:
“BPD  juga kan ngawasi kalo itu pengeluaran dan pembelanjaan harus sesuai dengan RAB perencanaan dengan belanja.”(Wawancara dengan kepala desa pada tanggal 4 April 2019).
“BPD  laporannya  cuman  penyampaian  hasil  yang  sudah  dilaksanakan,  sesuai diperencanaan itu yang sudah terlaksanakan.”(Wawancara dengan kaur keuangan pada tanggal 22 Juli 2019).
Hal yang disampaikan tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak AS selaku BPD desa Karangtengah :
“Kita juga memantau dari PK dan TPK itu, kita kira-kira dana segini terus biasanya gini mbak ada anggaran terus kita rencanakan contoh misalkan anggaran ini untuk  apa terus sekian juta misalkan  itu sudah seperti yang dianggarkan atau  belum, selama pengerjaan kita juga  ikut mengawasi.”(Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2019).
Strategi  kedua  yang  dilakukan  desa  Karangtengah  untuk  mengurangi  potensi fraud adalah melalui  penerapan  siskeudes.  Pencatatan  transaksi  keuangan  di  Desa  Karangtengah  dilakukan  secara manual  dan  terkomputerisasi.  Pada  pencatatan  transaksi  secara  manual  tidak  menutup  kemungkinan terjadi markup ataupun perubahan sehingga penerapan siskeudes dapat mengurangi resiko adanya fraud . Melalui  siskeudes,  kondisi  keuangan  desa  dapat  diketahui  dengan  adanya  transaksi-transaksi  keuangan yang  tercatat  disistem  keuangan  desa  secara  digital  hal  ini  sesuai  dengan  keinginan  pemerintah  untuk menjadikan  siskeudes  sebagai  sarana  pengawasan  yaitu  untuk  menghindari  terjadinya  manipulasi  data secara  manual.  Pencatatan  transaksi  melalui  siskeudes  dilakukan  secara real  time, sesuai  dengan  yang disampaikan operator siskeudes desa Karangtengah:
“Langsung  diisi,  kita  tanggalnya  antara  disiskeudes  sama  tanggal  pengambilan  dibuku bank harus sama.”(Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019).
Perhitungan  dalam  transaksi  di  siskeudes  sudah  dilakukan  secara  otomatis  sehingga  dapat mengurangi adanya kesalahan dalam perhitungan, sesuai dengan yang disampaikan operator siskeudes:
“kayak  belanja  pegawai  kita  anggarkan  segini  realisasinya  segini,  ini  udah otomatis.”(Wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019).
Meskipun  saat  ini  belum  berbasis web ,  tetapi  penerapan  siskeudes  membuat  desa  lebih  tertata dan  rapi  dalam  melakukan  pencatatan  transaksi  keuangan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan operator siskeudes:
“Lebih  tertata  pengSPJan  lebih  enak,  terus  apa  yah  uang  masuk  itu  langsung  tercover digunakan  untuk  apa  semuanya  sudah  tercatat  disana  kita  tinggal  masukan nominalnya”.(Wawancara pada tanggal 5 Juli 2019).
Selain itu, ketika muncul kesalahan saat mengupload bukti transaksi ke dalam sistem keuangan desa admin siskeudes harus melampirkan berita acara yang dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan seperti yang disampaikan oleh operator siskeudes:
“Kalo kita sudah posting gak bisa salah 100rupiah itu mau ada perubahan ada kesalahan yah  kita  untuk  bilang  kesana  harus  melampirkan  berita  acara  kesalahan.  Kalo  bisa  semaksimal mungkin kita harus sudah bener dulu, yakin bener gak ada kesalahan baru posting.” (Wawancara pada tanggal 5 Juli 2019).
Selain  pengawasan  dan  penerapan  siskeudes,  kesadaran  aparat  desa  dan  masyarakat  juga merupakan  salah  satu  strategi  yang  dilakukan  untuk  mengurangi  potensi fraud dalam  pengelolaan keuangan  desa.  Aparat  desa  selaku  pengelola  keuangan  desa  menginginkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan melalui dana desa dan memiliki kesadaran untuk mengelola dana desa sesuai dengan acuan ataupun peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak I selaku sekretaris desa:
“Dana  itu  sekarang  kan  sudah  dikasikan  ke  desa,    dari  pusat  dikasikan  ke  desa  untuk dikelola sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukkan terus itu memang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan, jadi yah kita sadar itu memang uang masyarakat jadi yah kita nggak berani macam-macam.”(Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2019).
Selain  itu,  aparat  desa  juga  memiliki  kesadaran  untuk  mengelola  dana  desa  dengan  sebaik- baiknya  dan  tidak  memiliki  keinginan  untuk  menyelewengkan  dana  desa.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang disampaikan oleh bapak I selaku sekretaris desa :
“Yah  karena  itu  memang  uang  masyarakat,  terus  saya  masih  ingat  betul  saya  menjadi perangkat desa juga disumpah disaksikan peserta disaksikan Tuhan yang maha esa juga apabila saya  menyelewengkan  uang  itu  untuk  kepentingan  pribadi  yah  saya  kan  otomatis  melanggar sumpah  saya,  itukan  mempertanggungjawabkan  dunia  akherat,  yah  saya  ndak  berani  karena betul-betul  itu  uang  masyarakat  terus  saya  sendiri  sudah  dikasi  honor  sama pemerintah.”(Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2019)
Masyarakat  juga  berperan  dalam  pengawasan  dengan  terlibat  secara  langsung  dalam pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  di  desa.  Selain  itu  masyarakat  juga  ikut  berpartisipasi  dalam musyawarah  dengan  BPD  ataupun  aparat  desa  serta  pelaksana  kegiatan  akan  menginformasikan anggaran yang digunakan dalam pembangunan desa. Masyarakat diperbolehkan mengetahui transparansi penggunaan  dana  desa  melalui banner APBDes  yang  disediakan  dikantor  desa,  papan  dana  untuk pembangunan yang disediakan disetiap dusun, maupun menanyakan secara langsung kepada aparat desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak A selaku ketua RW di desa Karangtengah:
“Yah  saya  sendiri  untuk  itu  kan  sering  ngecek  juga,  kira-kira  kita  dapat  bantuannya misalnya jalan itu yang dibutuhkan apa, kan kita juga dikasi RABnya jadikan kita bisa kontrol juga, oh  misalnya  sekian  juta  itu  untuk  ini,  misalnya  beli  semen  sekian  sak  itukan  kita  juga  bisa kontrol.”(Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2019).

## 4. Simpulan dan Saran
Secara  umum,  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Karangtengah,  Kecamatan  Tuntang,  Kabupaten Semarang  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Setiap  tahapan  dalam  pengelolaan  dana  desa  sudah dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113    tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa    dan  tidak  ditemukan  potensi fraud dalam  pengelolaan  dana  desa  karena
adanya  penerapan  strategi  yang  dilakukan  untuk  mengurangi  risiko  potensi fraud. Strategi  yang diterapkan di Desa Karangtengah untuk mengurangi risiko potensi fraud diantaranya adalah pengawasan yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  terkait,  penerapan  siskeudes  yang  membuat  pencatatan  transaksi keuangan lebih  tertata dan adanya kesadaran dari aparat desa untuk tidak menyelewengkan dana desa karena menganggap dana tersebut adalah milik masyarakat yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya serta  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Saran  untuk  penelitian  selanjutnya adalah menambah narasumber agar lebih mewakili semua komponen.

## Daftar Rujukan
Agusta,  I,"Teknik  Pengumpulan  dan  Analisis  Data  Kualitatif", Jurnal  Studi  Komunikasi  Dan  Media , 02 (1998), 1–11, 2014.
Arens, Elder. B," Auditing and assurance services ", Orbit An International Journal On Orbital Disorders And Facial Reconstructive Surgery . https://doi.org/10.1016/0005-1098(86)90018-X, 2014.
Atmadja, A. T., Adi, K., & Saputra. K,"Pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa" 1 , 7–16, 2015.
Larony  Tangkaroro,  K.,  Ilat,  V.,  Wokas,  H.,  Akuntansi,  J.,  Ekonomi  dan  Bisnis,  F.,  Sam  Ratulangi,  U.,  & Kampus  Bahu,  J.,  " Penerapan  Sistem  Dan  Prosedur  Akuntansi  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa Tincep Kecamatan Sonder  Kabupaten Minahasa ", Jurnal Riset Akuntansi Going Concern (Vol. 12),
2017.
Pemerintah Republik Indonesia, Permendagri nomor 113 tahun 2014, Respiration Physiology , 61 (2), 255– 264. https://doi.org/10.1016/0034-5687(85)90130-6, (2014).
Pemerintah  Republik,  &  Indonesia,  UU  No.6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  (1),  103.  Retrieved  from http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf, (2014).
Putri, A. (2012). Kajian : Fraud ( Kecurangan ) Laporan Keuangan.
Rizqyana Amanda, Dana Desa di Kabupaten Semarang untuk Tahun 2018 Mengalami Penurunan Artikel ini  telah  tayang  di  Tribunjateng.com  dengan  judul  Dana  Desa  di  Kabupaten  Semarang  untuk Tahun 2018 Mengalami Penurunan. TribunJateng.Com . Retrieved from http://jateng.tribunnews.com/2018/01/23/dana-desa-di-kabupaten-semarang-untuk-tahun- 2018-mengalami-penurunan, (2018).
Seputro,  H.  Y.,  Wahyuningsih,  S.  D.,  &  Sunrowiyati,  S,"Potensi  fraud  dan  strategi  anti  fraud  pengelolaan keuangan desa", Jurnal Penelitian Teori Dan Terapan Akuntansi , 2 (1), 79–93, 2017.
Simbolon, H. A. (2010). Mengupas seluk beluk fraud dan cara mengatasinya.
Susanto,  B.,  Kasus  penyelewengan  dan  desa,  kajari  Pamekasan  dituntut  5  tahun  bui. Https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Kasus-Penyelewengan-Dana-Desa-Kajari-Pamekasan- Dituntut-5-Tahun-Bui.Html , (2017).
Tanjung,  C.  A,  Kasus  korupsi  dana  desa,  kades  di  Riau  dituntut  5  tahun  penjara. Https://News.Detik.Com/Berita/d-3746758/Kasus-Korupsi-Dana-Desa-Kades-Di-Riau-Dituntut-5- Tahun-Penjara , (2017).
Trihargo,G,"Survei fraud indonesia", ACFE,13, 2016.
Wibisono,  N.,  &  Purnomo,  H.  (2017).  Mengungkap  Fenomena  Pengawas  Publik  Terhadap  Dana  Desa  di Kabupaten Madiun. Akuntansi Dan Sistem Informasi , 2 (1), 8–19.
Widayat,  B,  Korupsi  dana  desa,  kepala  desa  di  Mojokerto  dijebloskan  ke  penjara. Https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Korupsi-Dana-Desa-Kepala-Desa-Di-Mojokerto-Dijebloskan- Ke-Penjara.Html , (2018).