## Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Muhammad Ilham Purnama 1 , Septiayu Restu Wulandari 2 1,2 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa E-mail: muhammadilhampurnama05@gmail.com
Article History: Received: 04 Juni 2024 Revised: 16 Juni 2024 Accepted: 18 Juni 2024
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk meluruskan persoalan perkawinan beda agama di Indonesia serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila pasangan yang berbeda agama ingin melangsungkan perkawinannya dengan sah dan dicatatkan oleh negara, karena adanya kekosongan hukum pada regulasi perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan metode yuridis normatif yang mendeskripsikan pandangan yuridis dalam perspektif Hak Asasi Manusia terhadap praktik pernikahan beda agama di Indonesia. Penelitian ini juga berjenis penelitian Pustaka (library research) dengan sumber data primer aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia dan aturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 hakim MK dalam pertimbangannya memandang hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia harus sejalan dengan falsafah ideologi sedangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. UU HAM menjamin kebebasan serta melindungi hak-hak tiap individu untuk melakukan perkawinan beda agama. Adapun upaya yang dapat dilakukan sehingga perkawinan beda agama dan kewarganegaraan di Indonesia dapat terjadi setelah putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 ada yaitu dengan cara meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing masing agama dan melakukan penundukan sementara pada salah satu hukum agama pada pihak yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama.
Keywords: Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia.
PENDAHULUAN Manusia merupakan mahluk sosial yang saling membutukan antara satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul saling peduli, saling mencintai dan berlanjut pada keinginan hidup yang lebih bahagia serta memperbanyak keturunan dalam sebuah ikatan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Setiap orang memiliki beberapa tujuan hidup, salah satu tujuannya adalah memiliki pasangan dan membina rumah tangga dalam perkawinan sah. Dengan terjadinya perkawinan maka akan menimbulkan ikatan lahir dan batin diantara kedua pasangan suami istri. Ritual perkawinan dan aturan yang berlaku di Indonesia begitu plural dalam segala aspeknya, hal terserbut tidak terlepas dari pengaruh adat budaya dan agama yang berkembang di Indonesia. Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu ragamnya aturan perkawinan di Indonesia, namun agama adalah faktor yang paling dominan untuk mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia.
Setiap manusia memiliki hak untuk hidup berkeluarga dengan cara melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Keabsahan perkawinan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi dilematis, apabila dilakukan oleh calon mempelai yang berbeda agama, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas perihal perkawinan beda agama, hal ini sekaligus menunjukkan kurangnya aspek perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.
Di Indonesia terdapat aturan yang mengatur tentang perkawinan yaitu pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal ini, telah diatur mengenai keabsahan suatu perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jika undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah mengatur bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya maka dengan pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan dengan agama yang berbeda dan bagaimana akibat hukumnya apabila melangsungkan perkawinan beda agama.
Perkawinan sebagai bagian dari hak asasi manusia khususnya hak untuk berkeluarga yang berkaitan dengan aspek keagamaan, kebudayaan, serta kebijakan hukum negara. Indonesia sebagai negara hukum memberikan pengaturan perkawinan secara tegas dalam UU Perkawinan. Meski begitu, terdapat fenomena di masyarakat terkait adanya perkawinan beda agama khususnya antara penganut Agama Islam dengan Agama Katolik maupun Kristen dan Katolik. Namun Beragam agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama antar agama da aliran kepercayaan akan terjadi.
Dapat jelas terlihat disini bahwa ada perbedaan antara konsepsi mengenai perkawinan berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan pengaturan mengenai perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Di satu sisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia hanya mensyaratkan faktor kehendak bebas calon suami atau calon istri, sementara di sisi lain Undang-Undang Perkawinan menetapkan persyaratan yang tidak hanya sekedar kehendak bebas calon suami atau calon istri yakni kehendak hukum agama.
Perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki keyakinan berbeda sudah seharusnya diakui oleh negara sebagai salah satu hak dari setiap warga negara. Hal tersebut sudah tertuang pada pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ Perkawinan harus didasarkan atas Persetujuan kedua calon mempelai” maka jika kedua calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama setuju untuk melangsungkan perkawinan beda agama, maka seharusnya Negara memberikan persetujuan terhadap kedua calon mempelai tersebut. Secara yuridis, Undang-Undang perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama. Bahkan Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung memberikan ruang bagi terjadinya perkawinan beda agama, yaitu dengan memanfaatkan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan.
Bahwa esensi Perkawinan sebagai hak asasi manusia telah diatur dalam Pasal 10 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia -selanjutnya disebut UU HAM-, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 10 (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan ayat (2) bahwa: “Yang dimaksud dengan "kehendak bebas" adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU HAM tersebut secara jelas menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan adanya kehendak bebas (tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak manapun) dari calon pasangan, oleh karena itu, sejatinya perkawinan (beda agama) merupakan bagian dari hak kodrati yang melekat pada diri seseorang yang tidak dapat dipaksakan oleh negara melalui perangkat hukum yang dibentuknya dan terhadap Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu seharusnya dimaknai sebagai pilihan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama untuk menentukan secara bebas akan tunduk pada hukum agama dan kepercayaannya tertentu dalam melangsungkan perkawinannya.
Praktik perkawinan beda agama yang terjadi dalam belakangan ini menjadi perdebatan mengenai hukumnya. Seperti yang tertuang dalam uji materil pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, yang diajukan oleh E. Ramos Petege yang beragama katolik, alasan dari pemohon yaitu beliau yang hendak ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama islam. Pemohom E. Ramos sudah menjalani hubungan selama 3 tahun dan ingin melangsungkan perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut terpaksa dibatalkan karena kedua belah pihak memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. pada akhirnya permohonan uji materil tersebut ditolak mentak mentah mahkamah konstitusi, namun tidak seluruhnya hakim mahkamah konstitusi menolak, ada salah satu hakim Daniel Yusmic P. Foekh yang berbeda pendapat (Consuring Opinion) , beliau berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah persoalan sensitif yang banyak melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, maka beliau mendorong DPR dan presiden/pemerintah segera menata ulang pengaturan pasal pasal yang lebih humanis, mengakomodir berbagai kepentingan dan bisa memberikan perlindungan kepada semua warga negara Indonesia, sehingga Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 8 huruf f UU perkawinan sagar menjadi open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sejatinya telah ‘memaksa’ setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan, dengan cara menggantungkan keabsahan perkawinan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. dalam tata peraturan di Indonesia tentunya pantang untuk mengandung muatan pengaturan yang saling bertentangan atau memberikan limitasi dan penafsiran yang berbeda dengan peraturan lainnya baik yang sifatnya vertical ataupun horizontal. Pemahaman mengenai perkawinan yang merupakan suatu hak dasar manusia dan telah dijamin perlindungannya melalui konstitusi dan pengaturan lebih lanjut tertuang dalam pengaturan UU Perkawinan yang disahkan di tahun 1974, dan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU HAM). ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU HAM, sahnya suatu perkawinan hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan. Kehendak bebas dalam UU HAM berikutnya dijelaskan adalah kehendak yang lahir dari niat suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri. Sehingga yang membatasi sahnya suatu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
perkawinan inti utamanya terletak pada keinginan dan niat suci para mempelai untuk melangsungkan pertalian jiwa melalui perkawinan.
Berdasarkan uraian diatas terdapat aturan yang masih belum jelas tentang nasib bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama dan Tidak adanya kepastian hukum terhadap masyarakat yang menjalani praktik perkawinan beda agama di Indonesia, namun tentu masih banyak upaya yang dapat dilakukan bagi pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat isu tentang bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pasangan perkawinan beda agama setelah adanya putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022?.

## LANDASAN TEORI
1. Perkawinan
Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Tentang Perkawinan, pada pasal 1, yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Adapun pengertian perkawinan menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH mengatakan perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. (Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, 1960)
Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu Zawwaja dan Nakaha. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Quran dalam menyebutkan perkawinan muslim. Nakaha artinya menghimpun dan Zawwaja artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing- masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (Zauj dan Zaujah). Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga. (Hazairin, 1982) Aristoteles mengatakan bahwa manusia selalu ingin hidup bersama antara orang yang satu dengan yang lainnya. Hidup bersama dalam hal ini, dapat berarti hidup bersama dalam bentuk keluarga, masyarakat dan negara. Untuk hidup bersama dalam bentuk keluarga harus ditempuh melalui perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Dr. Hazairin adalah :
“ Perkawinan itu adalah hubungan seksual, tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual, dan bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri maka tidak perlu adanya masa iddah (menunggu) untuk menikah lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.” (Hazairin, 1982)
Dari pengertian di atas, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang laki- laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dalam membentuk sebuah kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana dengan adanya perkawinan ini diharapkan memperoleh anak sebagai keturunan penerus di kemudian hari.
Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah sah berdasarkan kepercayaan masing-masing. Maka dapat ditafsirkan bahwa sah atau tidaknya perkawinan
hanyalah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Apabila dikaji menggunakan Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan maka perkawinan yang sah menurut agama harus sah pula menurut hukum yang berlaku di negara tersebut.
2. Perkawinan Beda agama Berkaitan dengan agama atau kepercayaan, agama yang diakui di Indonesia pun tidak memperbolehkan adanya perkawinan beda agama. Adapun jika ada pembolehan, maka terdapat syarat-syarat di dalamnya.
Perkawinan beda agama masih merupakan persoalan yang kompleks di Indonesia. Hal itu karena ia tidak hanya melibatkan masalah hukum melainkan masalah lain seperti tafsir, psikis, budaya, ekonomi, termasuk hak asasi manusia dan sebagainya. (Sulhid M Daud, 2022)
Seorang pakar di bidang perbandingan mazhab dan hukum syariat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga di Yogyakarta, Sri Wahyuni, mengatakan bahwa UU Perkawinan tidak secara spesifik melarang pernikahan beda agama. Pelaksanaannya menjadi rumit lebih karena interpretasi yang multitafsir, kentalnya bias ideologi keagamaan, dan prosedur teknis di kalangan para pencatat perkawinan (Convertion, 2022).
Pasal 2 dalam UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari pasal inilah lahir interpretasi bahwa perkawinan yang dilaksanakan secara tidak sesuai atau menyalahi hukum agama, dianggap tidak sah.
Namun kenyataannya, kemajemukan masyarakat di Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan agama yang beragam akan sangat berpengaruh dalam pergaulan sehari-hari di kehidupan masyarakat, sehingga memungkinkan perkawinan beda agama akan terjadi.

## 3. Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun Tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia, 1999).

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”. (Sibuea, 2007) Data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Mahkamah Agung atau
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1626
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Perpustakaan Universitas Pelita Bangsa. Bahan-bahan hukum dapat dibagai atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:
a. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU- XII/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 155/Pdt.p/2023/PN, dan laim-lain.
b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum, serta skripsi-skrip terdahulu yang membahas topik perkawinan beda agama.
c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain- lain. (Soerjono Soekanto, 2006)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya hukum yang di lakukan sehingga perkawinan beda agama dapat terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-XX/2022?
Perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan adalah sah menurut agamanya namun jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga negara maka perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak diakui. Begitu juga sebaliknya, jika perkawinan tersebut sah dan dicatatkan secara hukum tapi tidak sah berdasarkan agama maka agama tidak mengakui dan tidak mengesahkan perkawinan tersebut. Sahnya perkawinan adalah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu sah berdasarkan agama dan dicatatkan secara hukum (Wulandari, 2021).
Ada beberapa faktor mengapa paradigma menikah seagama menjadi suatu norma di masyarakat. Faktor pertama di luar agama, seperti pragmatisme. Yaitu soal “kemudahan” melakukan praktik keagamaan bersama, kesamaan adat/budaya yang terkait agama, dan perayaan hari besar dalam keluarganya nanti. Juga kemudahan dalam memberi pendidikan agama pada anak. Termasuk faktor “tekanan keluarga”, di mana seringkali orang tua tidak memberi restu jika anaknya menjalin hubungan dengan orang yang tidak seiman. Ini alasan yang tidak perlu diperhitungkan. Seperti memilih jodoh yang sehobi atau sekampung. Sikap pragmatis seperti ini juga ada pada mereka yang cenderung memilih pasangan satu suku atau satu ras.
Faktor kedua lebih ideologis, yaitu faktor ajaran agama. Pada faktanya beberapa agama memang mengharamkan pernikahan beda agama, walau ada juga yang memperbolehkannya dengan syarat tertentu. Gereja Katolik misalnya, cenderung sulit menikahkan jemaatnya dengan seseorang yang berada di luar Gereja Katolik. Sedangkan dalam Islam, ada dalil yang mengatakan lelaki Muslim boleh menikah dengan wanita non-Muslim, namun haram bagi wanita Muslim untuk menikah dengan pria non-Muslim.
Dua faktor di atas adalah penghambat populer pernikahan berbeda agama, selain faktor Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia yang melarang pernikahan berbeda agama (Pasal 2). Dalam hal ini, ajaran agama memiliki peran amat penting dan merupakan faktor fundamental mengapa masyarakat cenderung enggan untuk menikah beda agama. Pragmatisme masyarakat dan Undang-Undang tersebut sedikit banyak
didasari/dipengaruhi oleh larangan ajaran agama.
Sehingga ada 4 upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasangan beda-agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan setelah putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 yaitu: Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan. Salah satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah perkawinan secara resmi dan sah serta dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Namun bagi pasangan beda agama yang ingin melangsungkan perkawinannya tersebut tentu sebelum dicatatkan harus mempunyai surat penetapan pengadilan negeri sekitar agar perkawinan beda agama yang telah dilaksanakan dapat diakui oleh negara dan di catatkan di catatan sipil. Setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, tentu hakim harus berpedoman pada isi dari ketentuan tersebut yang menyatakan pengadilan tidak mengabulkan permohoan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaannya. Namun tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama dapat dicatatkan seperti contoh pada pasangan beda agama yang bernama Joshua Evan Anthony beragama Kristen dan Stefany Wulandari beragama Islam pada putusan Nomor 155/Pdt.p/2023/PN.JKT.PST, isi pada amar putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan para pemohon agar dukcapil dapat mencatatkan perkawinan mereka.
Dalam isi duduk perkaranya kedua pasangan tersebut telah menjalin hubungan sekitar 10 (sepuluh) tahun dan mereka bersepakat untuk melaksanakan perkawinan dan saling menghargai kepercayaannya masing-masing dan bersedia untuk melaksanakan perkawinannya. Mereka melaksanakan perkawinan secara beda agama di hadapan pendeta Arnold Pasaribu pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 secara agama kristen yang dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak dan teman teman mereka. Perkawinan tersebut juga tentu mendapat persetujuan dari keluarga dan orng tua mereka.
Hakim berpendapat sangat tidak manusiawi bila mana permohonan kedua pasangan beda agama tersebut yang telah menunjukan itikad baik untuk melangsungkan perkawinan harus ditolak hanya karena tidak ada hukum atau undang-undang yang mengatur perkawinan beda agamanya. sehingga permohonan kedua pasangan tersebut dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di dukcapil Jakarta Pusat.
Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama. Dalam pasal 2 UU Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, norma ini menimbulkan berbagai macam penafsiran ada yang menganggap boleh masing-masing setiap pasangan menikah menurut agama yang meraka yakini, misalkan ada pasangan islam dan katolik, perkawinan dapat dilakukan menurut agama mereka masing masing artinya setelah perkawinan secara islam dilanjutkan dengan perkawinan secara katolik contoh ada pasangan yang baru baru ini viral karena menikah digereja tapi memakai jilbab dan staff khusus presiden yang berbeda agama tapi mengikuti perkawianan didua agama tersebut. Ada juga yang menafsirkan cukup dengan menikah dengan salah satu agama saja dengan konsukensi salah satu mempelai pindah agama. (Jati, 2022)
Menurut pendapat yang berpegang teguh pada Pasal 2 ayat (1) undangundang Perkawinan ini, sebenarnya bukan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, tetapi secara implisit ada diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yakni “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”
Karena itu tergantung kepada agama yang dianut oleh calon mempelai apakah agamanya memperkenankan atau tidak dilangsungkannya perkawinan beda agama, dengan memperhatikan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1628
Pasal 8 butir f Undang-undang Perkawinan tentang larangan perkawinan yakni “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Artinya diuraikan tentang perkawinan beda agama menurut masing-masing agama yang ada di Indonesia.
Penundukan sementara pada salah satu hukum agama Setiap agama tidak bisa mengesahkan perkawinan beda agama, karena semua agama menginginkan umatnya untuk menikah dengan yang seagama dan untuk menjaga kesucian agama tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama menurut UndangUndang Perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah, maka dilakukan penghindaran terhadap hukum yang seharusnya berlaku atau dapat dikatakan sebagai tindakan penyelundupan hukum, karena pelaku penyelundupan tersebut menghendaki untuk tidak berlakunya suatu sistem hukum karena akan menimbulkan akibat hukum yang tidak mereka inginkan. Berdasarkan beberapa contoh tindakan penyelundupan hukum perkawinan diatas, perlu adanya suatu ketegasan mengenai tindakan pemerintah dalam menangani kasus penyelundupan hukum ini. Dalam hukum perdata internasional dikenal konsep/teori vested right dimana suatu negara hendaklah mengakui atau menghormati hak-hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan kaidah hukum asing, namun penerapan konsep ini pun dimungkinkan bertabrakan dengan konsep ketertiban umum suatu negara.
Pada sistem Hukum Indonesia, perkawinan antar agama memang masih menimbulkan perdebatan, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak. Namun kemudian setelah perkawinan disahkan, mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di samping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia.
Jarwo Yunu mengatakan bahwa ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama yaitu : 1. Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyiasati secara hukum ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung, masing-masing pihak kembali memeluk agamnya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (Perempuan Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (Laki-laki Kristen). Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agam Islam tentang perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan pencatatan perkawinan tersebut. Dengan demikian, perkawinan berbeda agama mungkin saja dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Reg No 1400 K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan antara kedua mempelai yang berbeda agama Islam dan Kristen. Dengan demikian harus ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Dalam keadaan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya
instansi yang ber wenang melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami istri non-Muslim, wajib menerima pemohon.
Perkawinan dilakukan di luar negeri.
Rata-rata pasangan beda agama di indonesia yang ingin perkawinannya ingin disahkan yaitu dengan cara melangsungkan perkawinannya di luar negeri, Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut. Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan, bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini. Selanjutnya disebutkan bahwaa dalam waktu 1 tahun setelah suami dan isteri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.
Namun perkawinan yang demikian tetap saja tidak sah sepanjang belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh agama. Artinya, tetap perkawinan yang berlaku bagi warga negara Indonesia harus memperhatikan kedua aspek, yaitu aspek UndangUndang dan aspek hukum agama. Menurut Pasal 83 KUHPerdata, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia dan dengan warga negara lain adalah sah, jika perkawinan dilangsungkan menurut cara atau aturan negara tersebut dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata. Kemudian dalam waktu satu tahun setelah suami-isteri tersebut kembali di wilayah Indonesia, maka perkawinan harus dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan di tempat tinggal mereka (Pasal 84 KUHPerdata). (Simanjuntak, 1999)
Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri, yaitu antara lain karena negara Indonesia tidak memiliki aturan yang membolehkan adanya lembaga perkawinan beda agama. Pada Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan di luar negeri, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia di luar negeri atau salah satu pihaknya adalah warga negara Indonesia sedang yang lain adalah warga negara asing, adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar Undang-Undang ini.
Merujuk pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah sah apabila:
1) Perkawinan dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan;
2) Bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan”.
Terdapat beberapa masalah tentang penentuan sahnya perkawinan yang membawa implikasi pada pencatatannya, dalam tulisan ini hanya akan dibahas tentang kapan waktu sahnya perkawinan itu diakui. Apakah waktu perkawinan itu dilangsungkan secara sah menurut masing- masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu ataukah pada waktu pencatatan. Masalah ini tentunya tidak ada, apabila waktu pelangsungan perkawinan dan waktu pencatatan perkawinan dilakukan pada hari yang sama. Menjadi masalah apabila terdapat perbedaan waktu antara
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1630
pelangsungan perkawinan yang dilakukan dengan tata cara masing-masing hukum agamanya dan kepercataannya itu, dengan waktu pencatatan perkawinan. (Chandrawilla, 2024)

## KESIMPULAN
1. Sebagian kelompok yang mendukung praktik perkawinan beda agama seringkali dianggap telah mendiskriminasi hak seseorang dan aturan-aturan yang melarangnya juga di anggap bertentangan dengan HAM. Padahal jika dicermati Kembali, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. UU HAM menjamin kebebasan serta melindungi hak-hak tiap individu untuk melakukan perkawinan beda agama. Pada putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 hakim MK dalam pertimbangannya memandang hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia harus sejalan dengan falsafah ideologi. Walaupun DUHAM telah dideklarasikan sebagai bentuk kesepakatan bersama negara-negara di dunia, dalam penerapan hak asasi manusia di tiap- tiap negara disesuaikan pula dengan ideologi, agama, social, dan budaya rakyat di negara masing-masing, namun makna HAM dalam konteks Indonesia dibatasi dengan perundang- undangan yang berlaku didalamnya, oleh karena itu HAM di Indonesia tidak bersifat sekular namun terdapat unsur agama didalamnya.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan sehingga perkawinan beda agama dan kewarganegaraan di Indonesia dapat terjadi setelah putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 ada beberapa cara yaitu : 1) Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan 2) Perkawinan dilakukan menurut agamanya masing-masing
3) Perkawinan dilakukan dengan penundukan sementara pada salah satu hukum agama pada pihak yang ingin melangsukan perkawinan beda agama 4) Perkawinan dilakukan diluar negeri.
DAFTAR REFERENSI 24/PUU-XX/2022, P. M. (n.d.). Permohonan uji materil Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
68/PUU/XII/2014, P. M. (2014). Permohonan Yudisial Review Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi. ADMINDUK. (2006). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Agustin, F. (2018). Kedudukan Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 , 43. Alfian Yusuf, I. S. (2021). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Akrab Juara 6, No 1 , 68. Andi Syamsulbahri, A. M. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang- Undang No.1. Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum . Arifin, F. (2019). Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan. yogyakarta: Thafa Media.
Candra Refan Daus, I. M. (2023). Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Syariah dan Hukum Islam , 60. Chandrawilla, w. (2024, 05 2). Syarat sah dan Pencatatan Perkawinan . Retrieved from http://www.mailarchive.com/keluarga-sejahtera@yahoogroups.com/msg03822.html
Convertion, T. (2022, juli 19). Retrieved from https://theconversation.com/pakar-menjawab- seberapa-rumit-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-dan-perlukah-merevisi-aturan- hukumnya-180542 Darmabrata, W. (n.d.). Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung. Dianti, N. E. (2016). Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pencatatan. Universitas Gajah Mada.
Fajar, R. (2023). Keabsahan Perkawinan Warga Negara Indonesia yang Berbeda Agama. 1-20. Hak Asasi Manusia, U.-U. (1999). UU Hak Asasi Manusia No 39 tahun 1999. Negara Republik Indonesia.
Hazairin. (1982). Hukum kekeluargaan Nasional Indonesia. Jakarta. Hudiana, R. (2020). Tinjauan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Konstitusi yang Islami. Journal of Islamic Law Studies , 1-2. Hutapea, B. (2018). Dinamika Penyesuaian suami istri Dalam Perkawinan Berbeda Agama. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial , 111. Indonesia, M. K. (2023, 11). Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi . Retrieved from MKRI: https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2
Indonesia, N. R. (1975). Peraturan Pemerintah Nomo 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Indonesia. Jati, I. W. (2022). Pengaturan Perkawinan Beda Agama. Jurnal Hukum Keluarga Islam , 50-51. Karim, H. M. (2017). Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Cita. Jurnal Hukum , 188. Konstitusi, M. (2023). Retrieved from MKRI.com: https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2 Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta. Merah, K. I. (n.d.). International Humanitarial Law and International Human . Retrieved from Layanan Penasehat Hukum Humaniter Internasional, : https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl_and_ihrl.pdf Merah, K. I. (n.d.). International Humanitarial Law and International Human . Retrieved from Layanan Penasehat Hukum Humaniter Internasional: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ihl_and_ihrl.pdf Namawi, N. (n.d.). Perkawinan Campuran Problematika dan solusinya. Palembang: Balai iklat. PERPRES. (2015). Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementrian Dalam Negeri. Indonesia. Prodjodikoro, W. (1960). Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jakarta.
Prodjodikoro, W. (1960). Hukum Perkawinan Di Indonesia. Sumur Bandung, jakarta. Rhr, R. F. (2013). Keabsahan Perkawinan Warga Negara Indonesia Yang Berbeda Agama. 20. Saimin, S. (2006). Hukum Perkawinan Di indonesia. Setiabudi, L. (2016). Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait dengan Izin Perkawinan Beda Agama). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Setiarini, L. D. (2021). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Sibuea, H. P. (2007). Diktat Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Simanjuntak, P. (1999). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta.
Soerjono Soekanto, S. M. (2006). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persana. Sulhid M Daud, Y. M. (2022). Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektf Fiqih Indonesia. Undang Jurnal Hukum , 1.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Supramono, G. (2007). Hukum Perseroan Terbatas. jakarta.
Surotenojo, A. F. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditijau Dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. 192-202. Syahrani, R. (2013). Seluk-Beluk Hukum Perdata. 81. Wahyuni, S. (2017). Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama antara Warga Melayu Malaysia dan Dayak Kalimantan di Daerah Perbatasan Sambas Antara Living Law dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Hukum , 31-46. Wahyuni, S. (2017, Febuari). Perkawinan Beda Agama dan Hak Asasi Manusia . Retrieved from http://sriwahyuni-suka.blogspot.co.id/2012/10/artikel-jurnal_7.html
Walidaih, M. (2023). Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Perspektif Kepastian Hukun dan Hak Asasi Manusia. Jakarta. Widjaja, G. (Agustus 2008). Seri Pemahaman Perseroan Terbatas. Jakarta. Wulandari, S. R. (2021). Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Kewarganegaraan di Indonesia. Jurnal Hukum Pelita , 5. Yasin, T. M. (2021). Toleransi Beragama Perspektif Islam Dan Konghucu. Jurnal Studi Agama- Agama , 41.