Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4 (1), 2022: 15-34 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.5457
email correspondence: fajar@trunojoyo.ac.id Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 Copyright (c) 2022 by al-huquq

## Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan
Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal di Kabupaten Sampang dan Bangkalan
Fajar, Achmad Badarus Syamsi, Adiyono Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

## Abstrak:
Pelaku  usaha  mempunyai  kewajiban  untuk  mendaftarkan sertifikasi  halal  produknya.  Termasuk  pelaku  usaha  jamu tradisional  yang  ada  di  Madura.  Sebagai  upaya  untuk melaksanakan  hal  tersebut,  terdapat  badan  usaha  milik  desa, yang mempunyai peran untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat. Sinergi antara UMKM jamu dan badan  usaha  milik  desa  menjadi  kajian  yang  menarik  untuk diteliti,  apalagi  jika  dikaitkan  dengan  sertifikasi  halal. Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  research) dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  masih  belum  ada  sinergi  antara pemilik  UMKM  jamu  dan  badan  usaha  milik  desa  setempat, dikarenakan kebanyakan badan usaha milik desa masih fokus untuk  mengelola  wisata  dan  unit  jasa  layanan.  Sinergi  yang dimaksud  adalah  kedua  belah  pihak  akan  saling  membantu dan  memberikan  keuntungan.  Sinergi  dapat  dilihat  dari terwujudnya lembaga yang kooperatif, partisipatif, emansipatif,  transparan  dan  akuntabel.  Dalam  konteks  ini membantu  meningkatkan  usaha  UMKM  jamu,  mulai  dari perizinan  sampai  pemasaran.  Salah  satu  hal  yang  urgen  dari perizinan  adalah  kebutuhan  sertifikasi  halal  yang  diwajibakn oleh  pemerintah.  Dari  semua  UMKM  jamu  di  Bangkalan  dan Sampang  hanya  ada  satu  badan  usaha  milik  desa  yang mengelola  usaha  jamu,  yaitu  badan  usaha  milik  desa  Sokat Dajah,  kecamatan  Tragah  kabupaten  Bangkalan,  sementara UMKM  jamu  yang  sudah  memperoleh  sertifikat  halal  adalah UMKM  Al-Manshurien  di  Bangkalan.  ( Entrepreneurs  have  an obligation  to  register  halal  certification  of  their  products.  This  has not been done much because of the lack of information and assistance on the registration mechanism. Including traditional herbal medicine business actors  in Madura. As an effort to implement this, there are

## Fajar, et al
village-owned enterprises, which have a role to help and prosper the community. The synergy between herbal medicine SMEs and village- owned enterprises is an interesting study to study, especially if it is associated  with  halal  certification.  This  research  is  a  field  research using  an  empirical  juridical  approach.  The  results  of  this  study indicate  that  there  is  still  no  synergy  between  the  owners  of  herbal medicine  SMEs  and  local  village-owned  enterprises,  because  most village-owned enterprises are still focused on managing tourism and service  units.  The  synergy  in  question  is  that  both  parties  will  help each  other  and  provide  benefits.  Synergy  can  be  seen  from  the establishment of cooperative, participatory, emancipatory, transparent and accountable institutions. In this context, it helps to increase  the  business  of  herbal  medicine  SMEs,  from  licensing  to marketing.  One  of  the  things  that  are  urgent  about  licensing  is  the need  for halal  certification  which  is  required  by  the  government.  Of all  the  herbal  medicine  SMEs  in  Bangkalan  and  Sampang,  there  is only  one  village-owned  business  entity  that  manages  the  herbal medicine business, namely a business entity owned by the village of Sokat Dajah, Tragah sub-district, Bangkalan district, while the herbal medicine  SMEs  that  has  obtained  a  halal  certificate  is  the  Al- Manshurien SMEs in Bangkalan . )
Kata Kunci :
BUMDes, UMKM, Jamu, Sertifikasi Halal

## Pendahuluan
Istilah  “jamu”  berasal  dari  bahasa  Jawa  Kuno  “jampi”  atau “usodo”  yang  berarti  penyembuhan  yang  menggunakan  ramuan obat-obatan maupun doa-doa dan ajian-ajian. Pada abad pertengahan (15-16  M),  istilah  usodo  jarang  digunakan,  sedangkan  istilah  jampi semakin  populer  diantara  kalangan  keraton.  Kemudian  sebutan “jamu”  mulai  diperkenalkan  pada  publik  oleh  “dukun”  atau  tabib pengobatan  tradisional.  Jamu  yang  pada  mulanya  hanya  diketahui secara  terbatas  oleh  orang-orang  di  lingkungan  kerajaan,  akhirnya dapat  diakses  oleh  orang  diluar  lingkungan  kerajaan  walaupun penggunaannya tetap tidak secara massif dan massal. Namun, setelah para pakar yang ahli di bidang tanam-tanaman mengeluarkan artikel tentang  beragam  manfaat  tanaman  untuk  pengobatan,  baru  setelah itu  masyarakat  luas  dapat  menikmati  pengobatan  yang  berasal  dari alam. Setelah itu, salah satunya karena terpengaruh oleh era industry,
Kabupaten Sampang dan Bangkalan
jamu  diproduksi  secara  massal,  baik  oleh  pengusaha  kecil  rumahan maupun oleh pengusaha besar yang mempunyai hasil produksi yang banyak. 1
Bahan baku obat alami ini, bisa diambil dari sumber daya alam biotik  dan  abiotik.  Sumber  daya  biotik  berasal  dari  jasad  renik, tumbuh-tumbuhan  dan  binatang  serta  hewan-hewan  yang  ada  di laut, sedangkan sumber daya abiotik berasal dari sumber daya yang ada  di  darat,  dalam  air  angkasa  dan  meliputi  sumber  daya-sumber daya  yang  terdapat  di  dalamnya.  Pada  tahun  1900  sudah  banyak bermunculan  industri  jamu  di  Indonesia.  Mereka  meracik  jamu dengan  bahan-bahan  yang  berkualitas  dan  higienis  yang  dapat mengatasi  berbagai  macam  penyakit  dengan  menggunakan  lima tanaman  unggul,  seperti  pegagan  (Centella  asiatica),  temulawak (Curcuma xanthorrizha roxb), sambiloto (Andrographis paniculataburms.  f-ness),  kencur  (Kaempferia  galangal,  Linn.)  dan jahai (Zingiber afficinale roxb). 2
Jamu  yang  beredar  di  pasar  dapat  diklasifikasikan  menjadi  6 (enam)  kelompok  besar,  yaitu  jamu  kuat,  jamu  untuk  kewanitaan, jamu perawatan tubuh atau kecantikan, jamu tolak angin, jamu pegel linu,  dan  jamu  lainnya.  Adapun  fungsi  dari  berbagai  jamu-jamu  itu sebagai  berikut:  (1)  Jamu  kuat  dan  sehat  lelaki  adalah  jamu  yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan vitalitas pria,  (2)  Jamu  untuk  kewanitaan  adalah  jamu  yang  penggunaannya ditujukan untuk daerah kewanitaan, meliputi jamu haid, jamu untuk keputihan,  dan  jamu  rapet  wangi.  Dalam  kelompok  ini  termasuk didalamnya  jamu  habis  bersalin,  (3)  Jamu  perawatan  tubuh  atau kecantikan  adalah  jamu  yang  berfungsi  untuk  menjaga  tubuh  agar tetap  sehat  dan  segar,  juga  merawat  dan  menjaga  kulit  wajah  agar tetap sehat, halus, bersih, lembut dan segar. Dalam kelompok ini juga termasuk jamu yang berguna untuk melangsingkan tubuh dan jamu untuk menghilangkan jerawat, (4) Jamu tolak angin adalah jamu yang berfungsi  untuk  menyembuhkan  gejala  masuk  angin  seperti  perut kembung, mual, pusing, lesu, dan badan panas dingin, (5) Jamu pegel linu  adalah  jamu  yang  berfungsi  untuk  menghilangkan  gejala  sakit-
1 S  Djojoseputro, Pedoman  Pelaksanaan  Uji  Klinik  Obat  Tradisional (Jakarta:  Departemen Kesehatan RI , 2000).
2 A. Jonosewoyo, Pemanfaatan Tanaman Obat Di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. (Surabaya: Fakar Farmasi. PPOT Unika Widya Mandala dan Hwato Tradisional Farma., 2005).

## Fajar, et al
sakit  pada badan,  rasa sakit  pada  persendian,  dan (6) Jamu  lainnya, dalam  kelompok  ini  adalah  berbagai  jenis  jamu  yang  tidak  masuk dalam kelompok di atas, misal jamu untuk pengobatan (batuk, asma, kencing batu, maag, rematik, darah tinggi) dan jamu non pengobatan (tambah darah, memperlancar asi, jamu untuk anakanak, penenang). 3 Kabupaten  Bangkalan  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang penduduknya  juga  membuat  ramuan  jamu  Madura.  Menurut  data dari  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Bangkalan tahun  2013,  diantaranya  perusahaan  jamu  Asli  Keraton  Bangkalan Madura “Payung Emas Siti Fatma” mulai membuat sej ak tahun 1908. Ramuan  asli  Keraton  Bangkalan  Madura  “Payung  Emas  Siti  Fatma” merupakan  ramuan  turun  temurun  dengan  menggunakan  bahan ramuan  alami  yang  terkandung  di  bumi  pertiwi  dengan  proses pembuatannya secara tradisional  tanpa  bahan  pengawet. Jamu  yang terdapat  di  Bangkalan  merupakan  sejarah  dari  nenek  moyang  dan warisan budaya pengobatan tradisional yang dikenal sejak dulu dan dilestarikan  secara  turun  temurun.  Jamu  adalah  produk  ramuan bahan  alam  asli  yang  digunakan  untuk  pemeliharaan  kesehatan, pencegahan  penyakit,  pengobatan  penyakit,  pemulihan  kesehatan, kebugaran,  dan  kecantikan.  Jamu  dibuat  dari  bahan-bahan  alami, berupa  bagian  dari  tumbuhan  seperti  rimpang  (akar-akaran),  daun- daunan, kulit batang, dan buah. Ada juga menggunakan bahan dari tubuh hewan, seperti empedu kambing atau tangkur buaya. 4
Pengusaha  jamu  tradisional  yang  berada  di  Kabupaten Sampang cukup banyak. Mereka berada di  Jl. Pahlawan yang diberi nama  kelompok  Jamu  Putri  Pahlawan  dengan  anggota  sebanyak  20 orang, dan di Jl. Mutiara dengan nama kelompok Jamu Putri Mutiara dengan  anggota  sebanyak  9  orang.  Namun  untuk  pengusaha  yang sudah memiliki izin dari BPOM, baru ada 2 yakni “ Madura Sari” dan Madura  Ayu. Di  wilayah  Kabupaten  Pamekasan  dijumpai  beberapa perusahaan jamu tradisional Madura. Perusahaan tersebut tersebar di beberapa  wilayah,  di  antaranya  di  Kampung  Arab,  Begandan, Kauman,  Pademawu.  Perusahaan  jamu  tradisional  Madura merupakan  khas  Madura  dengan  resep  turunan  dari  leluhur  dan
3 H.  Wijayakusuma, Tumbuhan  Berkhasiat  Obat  Indonesia,  Rempah,  Rimpang,  Dan  Umbi,
Manfaat Dan Penggunaannya (Jakarta: Millenia Populer, 2002).
4 R.  Adawiyah, Jenis-Jenis  Tumbuhan  Berkayu  Dan  Pemanfaatannya  Oleh  Suku  Madura  Di Pulau Gili Ketapang Probolingga (Jember: Universitas Jember., 2013).
Kabupaten Sampang dan Bangkalan
sangat  terkenal  mempunyai  kasiat  yang  paten  dan  mujarab. Perusahaan  jamu  tradisional  Madura  merupakan  industri  rumah tangga  yang  memproduksi  berbagai  macam  produk  jamu  Madura yang diolah dari bahan-bahan alami serta diproses secara higienis. Di wilayah  Kabupaten  Sumenep  terdapat  berbagai  daerah  yang merupakan penghasil jamu. Bahkan di wilayah Kelurahan Bangselok Kecamatan  Kota  Sumenep  terdapat  hunian  para  pedagang  jamu. Ketersohoran  atau  terkenalnya  ramuan  jamu  Madura  memiliki  latar budaya  yang  kental,  terutama  karena  dari  semula  tujuan penggunaannya adalah untuk pembinaan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, tempat suami dan istri beserta anak- anak keturunannya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 5
Keberadaan  pembuat  atau  peracik  jamu  Madura  di  atas sebagian  besar  tidak  memiliki  badan  usaha.  Kewajiban  bagi  semua pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, khususnya mamin (makan  dan  minuman)  yang  termasuk  di  dalamnya  adalah  produk jamu, 6 merupakan  sesuatu  yang  menguntungkan  di  satu  sisi  akan tetapi di sisi lain banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan.
Permasalahan pelaku usaha yang kesulitan untuk mendaftarkan sertifikasi  halal  produknya  sebenarnya  dapat  memanfaatkan keberadaan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah  lembaga  “ badan  hukum  yang  didirikan  oleh  desa  dan/atau bersama  desa-desa  guna  mengelola  usaha,  memanfaatkan  aset, mengembangkan  investasi  dan  produktivitas,  menyediakan  jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa.” 7 Jasa  layanan  dalam konteks  kajian  ini  adalah  memberikan  layanan  berupa  membantu melakukan pendaftaran sertifikasi halal produk jamu UMKM.
Adapun  penelitian  terdahulu  yang  pernah  dilakukan  dan relevan  dengan  kajian  peneliti  sebagai  berikut:  penelitian  yang membahas  respon  umkm  produk  makanan  terhadap  implementasi Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk
5 dkk.,  Mudjiono, Kearifan  Lokal  Orang  Madura  Tentang  Jamu  Untuk  Kesehatan  Ibu  Dan Anak (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya Kemendikbud, 2014).
6 Undang- Undang  Republik  Indonesia,  “Undang -Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja,” Pub. L. No. 11 (2020).
7 “Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  Tentang  Badan  Usaha  MIlik  Desa” (n.d.).
Fajar, et al
Halal  di  Kabupaten  Pamekasan. 8 Penelitian  yang  membahas sinergitas  adalah  penerapan  pola  sinergitas  antara  BUMDes  dan UMKM  dalam  menggerakkan  potensi  desa. 9 Selain  itu  ada  yang membahas  strategi  pengembangan  UKM  jamu  tradisional  Madura Ayu  yang  mempunyai  5  prioritas  strategi  yang  bisa  diterapkan.  5 strategi  tersebut  mulai  dari  pengemasan  sampai  pemberian  bonus kepada pelanggan. 10
Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji sinergi  antara  pelaku  UMKM  di  bidang  jamu  dan  BUMDes  untuk mengelola  pendaftaran sertifikasi  halal  produk jamu  pelaku UMKM di  kabupaten  Bangkalan  dan  Sampang.  Pemilihan  kedua  kabupaten tersebut terkait dengan wilayah geografis dan kultur masyarakat serta usaha  jamu.  Diharapkan  kedua  belah  pihak  dapat  saling mendapatkan manfaat dari adanya sinergi ini.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research ). Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini  termasuk penelitian  hukum  empiris  atau  disebut  juga  penelitian  hukum sosiologis  ( socio  legal  research )  yang  menitikberatkan  terhadap kerjanya  hukum  di  masyarakat. 11 Penelitian  ini  mengkaji  tentang kedudukan  peraturan  desa  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  dan secara sosiologis bagaimana respons masyarakat terkait hal tersebut.
Penelitian ini dilakukan di kabupaten Bangkalan dan Sampang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari subyek  penelitian,  dalam  hal  ini  adalah  pihak-pihak  yang  terkait dengan  desa  wisata  halal,  yaitu:  Pelaku  UMKM  Jamu,  Pengelola
8 Mukarom  Slamet  Riyadi  and  Achmad  Badarus  Syamsi,  “Implementasi  Undang -
Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pamekasan,” Kaffa: Journal Sharia Economic and Islamic Law Vol. 2
No. (2021), http://journal.citradharma.org/index.php/kaffa/article/view/231.
9 Muh.  Rudi  Nugroho,  “PENERAPAN  POLA  SINERGITAS  ANTARA  BUMDES DAN
UMKM  DALAM  MENGGERAKKAN  POTENSI  DESA  DI  KECAMATAN  SAPTOSARI,”
Prosiding Sembadha 1 (2018): 28 – 37, https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/343. 10 Farida et al., “STRATEGI PENGEMBANGAN UKM JAMU TRADISIONAL MADURA AYU,” AGRISCIENCE 1, no. 1 (August 27, 2020): 88 – 102, https://doi.org/10.21107/AGRISCIENCE.V1I1.7682.
11 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 43.
Kabupaten Sampang dan Bangkalan
BUMDes, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM
Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dalam  wujud  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  maupun  bahan  hukum tersier. Bahan penelitian tersebut meliputi: bahan hukum primer yang terdiri dari , UUD 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-Undang No. 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal,  Undang-Undang  No.  06  Tahun  2014  tentang  Desa, Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha mIlik Desa dan Fatwa DSN MUI.
Selain  itu,  terdapat  pula  bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri dari  Buku-buku  yang  berkaitan  dengan  sertifikasi  halal,  buku-buku yang membahas tentang UMKM, buku-buku yang membahas tentang BUMDes,  disertasi  atau  tesis  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini, literatur,  artikel  dan  makalah  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini. Bahan  hukum  tersier  yang  teridir  dari    hukum  yang  memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder  yang  meliputi  kamus  hukum  dan  kamus  umum  bahasa Indonesia juga digunakan dalam penelitian ini.
Pada  penelitian  ini,  data  primer  diperoleh  melalui  pengisian kuisioner  oleh  responden  secara  langsung  serta  melalui  hasil wawancara  dengan  responden  untuk  menunjang  keakuratan  data kuisioner. Adapun data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh peneliti dari buku/literatur.
Setelah  data  dikumpulkan  kemudian  diolah  dan  dianalisa dengan  analisa  kualitatif  dengan  logika  induktif.  Pola  berpikir induktif ini untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik  kepada  yang  umum,  yaitu  identifikasi  pelaku  usaha  jamu  di kabupaten  Bangkalan  dan  Sampang  dan  respon  pengelola  BUMDes serta  dinas  terkait  tentang  sertifikasi  halal.  Kemudian  dari  hasil analisa  data  yang  diperoleh  dideskripsikan  secara  urut  dan  teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

## Fajar, et al
Ketentuan  Sertifikasi Halal, UMKM  dan Badan Usaha Milik Desa serta Penjelasan Mengenai Jamu
Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban sertifikasi halal adalah  pasal  4  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal  menyatakan  bahwa  “ Produk  yang  masuk, beredar,  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat halal” . Kewajiban untuk mendaftarkan sertifikasi produk halal berlaku lima tahun sejak Undang-undang ini disahkan, 12 berarti pada tahun 2019 semua produk harus sudah tersertifikasi halal.
Adapun Usaha Mikro Kecil dan Menengah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah  menjelaskan  yang  dimaksud  dengan  Usaha Mikro  adalah  :  “usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi Usaha Mikro, sebagaimana diatur  dalam  Undang- Undang  ini.”  Selanjutnya  Pasal  1  ayat  (2) menyatakan  bahwa  Usaha  Kecil  adalah:  “usaha  ekonomi  produktif yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha besar  yang  memenuhi  kriteria  usaha  kecil  sebagaimana  dimaksud dalam  undang- undang  ini.”  Sed angkan  apabila  dilihat  dari kekayannya kriteria UMKM menurut Undang-undang adalah sebagai berikut:
1. Kriteria Usaha Mikro a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah)tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2. Kriteria Usaha Kecil Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp.  50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah)  sampai  dengan  Rp.  500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat  usaha;  atau  memiliki hasil    penjualan  tahunan  lebih dari  Rp.  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  sampai
12 “Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (n.d.).
Kabupaten Sampang dan Bangkalan
23
dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah berikut: a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp. 10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar  rupiah)  tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Memiliki  hasil    penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp. 2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima  ratus  juta  rupiah)  sampai dengan  paling  banyak  Rp.  50.000.000.000,00  (lima  puluh milyar  rupiah).” ( Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  20  Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah , n.d.) Sedangkan  Badan  Usaha  Milik  Desa  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  yang  menyatakan  bahwa  Badan Usaha  Milik  Desa  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  desa dan/atau  bersama  desa-desa  guna  mengelolausaha,  memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Sedangkan  menurut Undang-undang Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 13
Definisi  kelembagaan  dapat  dilihat  dari  dua  klasifikasi.  Jika dilihat  dari  prosesnya,  kelembagaan  merupakan  upaya  merancang pola interaksi antara pelaku ekonomi agar dapat melakukan kegiatan transaksi.  Kelembagaan  sendiri  mempunyai  tujuan  untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan politik dan sosial antara pelaku  dan  struktur  kekuasaan  ekonomi.  BUMDes  sebagai  institusi baru di tingkat desa, tentunya membutuhkan tata kelola manajemen BUMDes  yang  tersusun  dan  mampu  bersaing  serta  membantu masyarakat  dalam  meningkatkan  perekonomian  mereka,  sehingga untuk  menjadi  institusi  yang  baik,  BUMDes  harus  memiliki  prinsip atau  aturan  yang  mendukung  jalannya  organisasi  dan  terdapat
13 “Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (n.d.).

## Fajar, et al
24
bidang  pekerjaan  yang  tercakup  yang  digambarkan  dengan  adanya struktur organisasi. 14
Adapun prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes, antara lain yaitu:  (1)  kooperatif,  terdapat  respons,  dukungan  dan  kerja  sama yang  baik  yang  dilakukan  oleh  semua  unsur  dalam  pengelolaan badan  usaha  milik  desa;  (2)  partisipatif,  maksudnya  adalah keterlibatan  dan  keikusertaan  serta  kontribusi  yang  diharapkan timbul  dari  para  pihak  terkait  untuk  mengelola  badan  usaha  milik desa secara ikhlas sehingga nantinya dapat meningkatkan usaha dan pendapatan  BUMDes;  (3)emansipatif,  yaitu  perlakuan  secara seimbang dan sejajar dalam mengelola badan usaha milik desa, tanpa melihat perbedaan suku, agama ras dan status social di  masyarakat; (4) Transparan, adanya keterbukaan informasi mengenai agenda yang diselenggarakan  oleh  badan  usaha  milik  desa,  sehingga  seluruh masyarakat  desa  dapat  mengetahui  semua  agenda  tersebut;  (5) akuntabel,  pengelolaan  badan  usaha  milik  desa  harus  dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan hal  itu dapat dilihat baik secara administrative  maupun  teknis;  (6)  sustainable,  pengelolaan  badan usaha milik desa tidak hanya bersifat sementara dan musiman, akan tetapi juga harus diupayakan mempunyai usaha yang berkelanjutan.
15
Pembentukan  dan  pendirian  badan  usaha  milik  desa  pada dasarnya  mempunyai  tujuan  untuk  memajukan  dan  menaikkan kemakmuran  warga  desa.  Selain  itu  keberadaan  badan  usaha  milik desa juga mempunyai peran dalam pengelolaan potensi yang ada di desa  tersebut,  baik  itu  potensi  alam  maupun  sumber  daya manusianya.  Badan usaha milik desa harus mampu menjadi sebuah perusahaan yang dapat menimbulkan multiplier effect di desa tersebut, yaitu  dengan  menciptakan  lowongan  dan  peluang  usaha  dengan melakukan perjanjian kerja sama. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang selama ini sulit diakses bisa diringankan oleh badan usaha milik desa.  Misalnya  terkait  dengan  fasilitas  jasa  pembayaran  pajak  yang
14 M.  Alkadafi,  “Penguatan  Ekonomi  Masyarakat  Mela lui  Pengelolaan  Kelembagaan Badan  Usaha  Milik  Desa  Menuju  Asean Economic  Community  2015,” Jurnal  ElRiyasah 5,  no. 1 (2014). 15 Zulkarnain Ridlwan, “URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DES A,” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 3 (August 14,
2014), https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V8NO3.314.
Kabupaten Sampang dan Bangkalan
harus ditunaikan di kota yang jaraknya jauh atau pemasaran produk- produk hasil usaha warga desa setempat. 16
Istilah  “jamu”  dalam  bahasa  Jawa  berarti  “jampi”  yang bermakna  penyembuhan  yang  menggunakan  ramuan  obat-obatan. Kemudian  sebutan  “jamu”  mulai  diperkenalkan  pada  publik  oleh “dukun” atau tabib pengobatan tradisional. Jamu yang pada mulanya hanya  diketahui  secara  terbatas  oleh  orang-orang  di  lingkungan kerajaan,  akhirnya  dapat  diakses  oleh  orang  diluar  lingkungan kerajaan  walaupun  penggunaannya  tetap  tidak  secara  massif  dan massal.  Namun,  setelah  para  pakar  yang  ahli  di  bidang  tanam- tanaman  mengeluarkan  artikel  tentang  beragam  manfaat  tanaman untuk pengobatan, baru setelah itu masyarakat luas dapat menikmati pengobatan yang berasal dari alam. Setelah itu, salah satunya karena terpengaruh  oleh  era  industry,  jamu  diproduksi  secara  massal,  baik oleh  pengusaha  kecil  rumahan  maupun  oleh  pengusaha  besar  yang mempunyai hasil produksi yang banyak. 17
Bahan baku obat alami ini, dapat berasal dari sumber daya alam biotik maupun abiotik. Sumber daya biotik meliputi jasad renik, flora dan  fauna  serta  biota  laut,  sedangkan  sumber  daya  abiotik  meliputi sumber  daya  daratan,  perairan  dan  angkasa  dan  mencakup kekayaan/ potensi yang ada di dalamnya. 18 Pada tahun 1900 sudah banyak  bermunculan  industri  jamu  di  Indonesia.  Mereka  meracik jamu dengan bahan-bahan yang berkualitas dan higienis yang dapat mengatasi  berbagai  macam  penyakit  dengan  menggunakan  lima tanaman  unggul,  seperti  pegagan  (Centella  asiatica),  temulawak (Curcuma xanthorrizha roxb), sambiloto (Andrographis paniculataburms.  f-ness),  kencur  (Kaempferia  galangal,  Linn.)  dan jahai (Zingiber afficinale roxb). 19
Jamu  yang  beredar  di  pasar  dapat  diklasifikasikan  menjadi  6 (enam)  kelompok  besar,  yaitu  jamu  kuat,  jamu  untuk  kewanitaan, jamu perawatan tubuh atau kecantikan, jamu tolak angin, jamu pegel linu,  dan  jamu  lainnya.  Adapun  fungsi  dari  berbagai  jamu-jamu  itu
16 Edy  Yusuf  Agunggunanto  et  al.,  “PENGEMBANGAN  DESA  MANDIRI  MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes),” Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis 13, no. 1 (March 19, 2016), https://doi.org/10.34001/JDEB.V13I1.395.
17 Djojoseputro, Pedoman Pelaksanaan Uji Klinik Obat Tradisional .
18 Nur dan M. Iskandar Ajijah, Resep Dan Khasiat Jamu Tradisional Nusantara (Surabaya: Penerbit Liris, 2012). 19 Jonosewoyo, Pemanfaatan Tanaman Obat Di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. .

## Fajar, et al
sebagai  berikut:  (1)  Jamu  kuat  dan  sehat  lelaki  adalah  jamu  yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan vitalitas pria,  (2)  Jamu  untuk  kewanitaan  adalah  jamu  yang  penggunaannya ditujukan untuk daerah kewanitaan, meliputi jamu haid, jamu untuk keputihan,  dan  jamu  rapet  wangi.  Dalam  kelompok  ini  termasuk didalamnya  jamu  habis  bersalin,  (3)  Jamu  perawatan  tubuh  atau kecantikan  adalah  jamu  yang  berfungsi  untuk  menjaga  tubuh  agar tetap  sehat  dan  segar,  juga  merawat  dan  menjaga  kulit  wajah  agar tetap sehat, halus, bersih, lembut dan segar. Dalam kelompok ini juga termasuk jamu yang berguna untuk melangsingkan tubuh dan jamu untuk menghilangkan jerawat, (4) Jamu tolak angin adalah jamu yang berfungsi  untuk  menyembuhkan  gejala  masuk  angin  seperti  perut kembung, mual, pusing, lesu, dan badan panas dingin, (5) Jamu pegel linu  adalah  jamu  yang  berfungsi  untuk  menghilangkan  gejala  sakit- sakit  pada badan,  rasa sakit  pada  persendian,  dan (6) Jamu  lainnya, dalam  kelompok  ini  adalah  berbagai  jenis  jamu  yang  tidak  masuk dalam kelompok di atas, misal jamu untuk pengobatan (batuk, asma, kencing batu, maag, rematik, darah tinggi) dan jamu non pengobatan (tambah darah, memperlancar asi, jamu untuk anakanak, penenang).
20

## Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu di Bangkalan dan Sampang
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  dari  pihak terkait,  antara  lain  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  di kabupaten  Sampang  dan  Bangkalan  dan  pemilik  UMKM  Jamu,  ada beberapa hasil atau temuan penelitian sebagai berikut:
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sampang
Pemerintah desa, dalam hal ini adalah kepala desa, sangat berperan  dalam  pembentukan  dan  pengelolaan  badan  usaha milik  desa.  Dana  yang  dikelola  oleh  badan  usaha  milik  desa merupakan dana yang diperoleh dari desa. Untuk memperkuat hal  tersebut  desa  mengeluarkan  peraturan  desa  terkait pendirian  badan  usaha  milik  desa  dan  pengelolaan  keuangan desa.  Di  sisi  lain  peran  dinas  pemberdayaan  masyarakat  desa (DPMD),  adalah  sebagai  berikut:  membina  kelembagaan,
20 Wijayakusuma, Tumbuhan  Berkhasiat  Obat  Indonesia,  Rempah,  Rimpang,  Dan  Umbi, Manfaat Dan Penggunaannya .
Kabupaten Sampang dan Bangkalan
27
pengelolaan  dana  serta  memberikan  arahan  dan  motivasi kepada pengelola BUMDes.
Data  yang  ada  di  DPMD  menunjukkan  bahwa  90%  desa yang  ada  di  kabupaten  Sampang  sudah  membentuk  badan usaha  milik  desa  (BUMDes).  Ada  satu  inovasi  yang  sangat membantu  BUMDes  yang  diciptakan  oleh  DPMD  Sampang, yaitu aplikasi “pusaka BUMDes” (pusat asistensi dan konsultasi berbasis  aplikasi).  Aplikasi  ini  dapat  mempermudah  pengurus badan  usaha  milik  desa  khususnya  dalam  hal  pengelolaan. Kemudahan  ini  diciptakan  salah  satunya  adalah  karena menghadapi era industry 4.0 yang semuanya berbasis IT. Semua daerah di Sampang sudah memiliki jaringan internet, sehingga adanya  aplikasi  ini  tidak  mengharuskan  pengurus  BUMDes untuk  datang  ke  kota,  mengingat  jarak  dari  desa  ke  kota  juga tidak dekat. 21
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bangkalan
Peran  DPMD  Bangkalan  terkait  BUMDes  secara  umum adalah membina, mendampingi dan mengevaluasi pengelolaan
BUMDes. 22 Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Desa, memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  desa  untuk mengelola  secara  mandiri  potensi-potensi  yang  ada  di  desa tersebut.  Pengelolaan  desa  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dilakukan  melalui  Lembaga-lembaga  yang  ada  di tingkat  desa.  Lembaga  yang  dimaksud  adalah  badan  usaha milik  desa.  Ketentuan  perundang-undangan,  sebagaimana termaktub  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  Desa,  menyatakan  bahwa  sebuah  desa dapat  mendirikan  badan  usaha  milik  desa.  Pendirian  tersebut tentunya  didasarkan  pada  kebutuhan  masyarakat  untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. (PKDSP, 2007).
Badan usaha milik desa mengelola modal yang diberikan oleh  desa  dan  masyarakat.  Pendirian  badan  usaha  milik  desa memiliki  tujuan untuk menerima  dan  mengembangkan usaha- usaha  yang  sudah  dilakukan  oleh  masyarakat  desa,  sehingga dengan  keberadaan  badan  usaha  milik  desa  usaha  tersebut
21 “Wawancara  Dengan  Moh.  Wasaton  Hadi,  Sekretaris  DPMD  Sampang,  Pada  4 Oktober 2021,” n.d.
22 “Wawancara Dengan Ani, DPMD Bangkalan, Pada 11 Oktober 2021,” n.d.

## Fajar, et al
dapat  maju  dan  berkembang.  Ketika  usaha  masyarakat  desa berkembang  secara  otomatis  terjadi  kenaikan  pendapatan masyarakat desa dan akhirnya menuju kesejahteraan.
Peningkatan kemampuan pengelolaan badan usaha milik desa  sangat  diperlukan  agar  peran  dan  fungsi  badan  usaha milik  desa  dapat  tercapai,  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa.  Pengelolaan  secara  terarah  dan  professional, sebagaimana  mengelola  sebuah  perseroan  terbatas,  dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul  di  masyarakat,  baik  masalah  sosial  maupun  ekonomi. Potensi-potensi desa, baik alam maupun sumber daya manusia, dapat  digali  dan  dikembangkan  oleh  badan  usaha  milik  desa melalui unit-unit usahanya. keberadaan badan usaha milik desa pun dapat memaksa para penduduk desa untuk berpikir kreatif dan  inovatif  menggali  potensi-potensi  yang  ada  di  desa  yang dapat  menghasilkan  pendapatan.  Kesenjangan  sosial  yang diakibatkan  oleh  pengangguran  dapat  terselesaikan  karena banyaknya  lowongan  yang  dibutuhkan  oleh  unit  usaha  yang dikelola oleh badan usaha milik desa. 23
Data yang ada di Bangkalan semua desa sudah memiliki badan  usaha  milik  desa.  Focus  pengembangan  badan  usaha milik  desa  yang  ada  di  Bangkalan  adalah  pengembangan potensi  wisata.  Sehingga  banyak  badan usaha milik  desa  yang mengelola  obyek  wisata  sebagai  bentuk  usahanya.  Sementara desa yang tidak mempunyai potensi wisata, mempunyai usaha jasa,  seperti  penyewaan  terob  atau  tenda  untuk  kegiatan,  jasa pembayaran  pajak  kendaraan  dan  jasa  pengiriman  pos  dan paket.  Adapun  untuk  usaha  jamu  masih  belum  menjadi prioritas,  walaupun  ada  badan  usaha  milik  desa  yang  akan mengarah  untuk  mengelola  usaha  jamu,  namun  masih  belum berjalan baru pada tahap proses produksi. 24
Pengembangan  usaha  badan  usaha  milik  desa  baik  di kabupaten Sampang dan Bangkalan lebih fokus kepada potensi berupa  wisata.  Sementara  usaha  yang  lain  berupa  jasa,  seperti
23 “Wawancara Dengan Ani, DPMD Bangkalan, Pada 11 Oktober 2021.” 24 “Wawancara  Dengan  Muhammad  Wasi,  DPMD  Bangkalan,  Pada  11  Oktober  2021,” n.d.
Kabupaten Sampang dan Bangkalan
29
jasa membayar pajak kendaraan bermotor, jasa pengiriman pos dan paket serta jasa lainnya seperti penyewaan tenda kegiatan. 3. UMKM Jamu di Bangkalan
Berdasarkan  penelusuran  data.  Berikut  adalah  UMKM yang bergerak di bidang pengolahan jamu di Bangkalan, yaitu: Al-Manshurien,  Tresna,  Payung  Emas  Siti  Fatma,  Ribkah Maryam  Jokotole,  Barokah  Jaya.  Dari  beberapa  UKM  tersebut terdapat  2  UMKM  di  bidang  jamu  yang  sudah  beroperasi selama  puluhan  tahun,  yaitu  UMKM  Payung  emas  Siti  Fatma dan  Ribkah  Maryam  Jokotole.  Jadi  keberadaan  kedua  UMKM ini sudah beroperasi jauh sebelum badan usaha milik desa ada. Sementara  UMKM  Al-Manshurien,  yang  mempunyai  produk bernama  ‘Naturna’,  baru  berdiri  beberapa  tahun.  Pengusaha jamu  merk  Tresna  yang  terletak  d  kota  Bangkalan  pun  belum lama  berdiri.  Produk  jamu  UMKM  Al-Manshurien  dan  Tresna tidak  jauh  berbeda,  yaitu  berasal  dari empon-empon seperti kunyit  putih,  temulawak,  sirih  pinang,  jahe,  kencur  dan  lain- lain. UMKM terakhir adalah Barokah Jaya yang terletak di desa Soket  Dajah.  UMKM  Barokah  Jaya  berbeda  dengan  UMKM yang  lain  karena  pendiriannya  diinisiasi  oleh  orang  yang mengelola badan usaha milik desa, yaitu ibu Siti Rosidah.
4. UMKM Jamu di Sampang
Di kabupaten Sampang terdapat beberapa pengusaha jamu antara  lain  adalah:  kelompok  Jamu  Putri  Pahlawan,  Kelompok Jamu  putri  Mutiara,  Madura  Sari,  Madura  Ayu.  Dari  keempat usaha  tersebut  yang  sudah  dikelola  dengan  baik  sampai mendapatkan surat izin dari BPOM adalah UMKM Madura Sari dan  Madura  Ayu.  Sedangkan  kelompok  Putri  Pahlawan  dan Kelompok  Jamu  Putri  Mutiara  masih  belum.  Dua  kelompok pengusaha  jamu  merupakan  kumpulan  penjual  jamu  yang menjajakan  jamunya  di  sepanjang  jalan  Pahlawan  dan  jalan Mutiara. Kelompok Jamu Putri Pahlawan terdiri dari 20 anggota dan kelompok Jamu Putri Mutiara mempunyai 9 anggota.

## Fajar, et al
Pengelolaan  Sertifikasi  Halal  oleh  BUMDes  dan  UMKM  Jamu  di Sampang dan Bangkalan
Pengusaha  jamu  di  Bangkalan  Sebagian  ada  yang  sudah memperoleh  izin  dari  BPOM,  sementara  Sebagian  yang  lain  masih belum.  UMKM  yang  sudah  mendapatkan  izin  dari  BPOM  adalah UMKM  Payung  Emas  Siti  Fatma  dan  Ribkah  Maryam  Jokotole. Adapun  untuk  izin  Produk  Industri  Rumah  Tangga  semua  UMKM tersebut  sudah  memilikinya.  Di  kabupaten  Sampang  terdapat  dua UMKM  yang  sudah  mendapatkan  izin  dari  BPOM,  yaitu  UMKM Madura  Sari  dan  Madura  Ayu,  sementara  Kelompok  Jamu  Putri Pahlawan  dan  Kelompok  Jamu  Putri  Mutiara  hanya  mempunyai  izin Produk Industri Rumah Tangga.
Semua UMKM yang bergerak di bidang jamu baik yang ada di kabupaten  Bangkalan  maupun  Sampang  sudah  mengetahui  tentang sertifikasi  halal.  Namun  Sebagian  ada  yang  masih  belum  begitu paham  bagaimana  proses  memperolehnya,  jadi  hanya  sebatas mengetahui saja. Hal itu disampaikan oleh kelompok jamu yang ada di Sampang dan Sebagian UMKM di Bangkalan.
Di  kabupaten  Bangkalan  terdapat  UMKM  yang  sudah mendapatkan  sertifikat  halal,  yaitu  UMKM  Al-Manshurien  yang terletak  di  kecamatan  Kamal.  Ketika  diwawancarai  pemilik  UMKM Al-Manshurien  mengatakan  bahwa  urgensi  dari  mendapatkan sertifikat  halal  adalah  pertama,  karena  sudah  diwajibkan  oleh peraturan  perundang-undangan.  Kedua,  untuk  perlindungan konsumen, sebuah produk yang ada sertifikat halalnya menunjukkan bahwa produknya sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh agama Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia.
Secara umum aspek yang dibutuhkan oleh para pemilik UMKM adalah  sebagai  berikut: 25 Pertama ,  aspek  lingkungan  usaha  terkait dengan  modal  dan  pengembangan  usaha. Kedua ,  terkait  dengan kemudahan  memperoleh  bahan  baku.  Ketersediaan  bahan  baku menjadi  sangat  penting  mengingat  hal  ini  akan  berimbas  pada kelancaran produktifitas usaha dan pendapatan yang akan diperoleh.
25 Nugroho,  “PENERAPAN  POLA  SINERGITAS  ANTARA  BUMDES  DAN  UMKM DALAM MENGGERAKKAN POTENSI DESA DI KECAMATAN SAPTOSARI.”
Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal di Kabupaten Sampang dan Bangkalan
Ketiga ,  aspek  proses  produksi,  hal  ini  terkait  dengan  prinsip  efisiensi usaha,  diferensiasi  produk,  manajemen  produksi  yang  tujuannya adalah  naiknya  nilai  tambah  hasil  produksi. Keempat ,  aspek penerimaan pasar. Aspek ini merupakan hal yang urgen dan menjadi ujung tombak sebuah usaha selain produksi dan bahan baku.
Mayoritas  unit  usaha  yang  dijalankan  oleh  Badan  Usaha  Milik Desa di Sampang dan Bangkalan adalah berkaitan dengan pengelolaan objek wisata dan jasa yang tidak terkait dengan usaha jamu yang ada di  desa  tersebut.  Namun  ada  satu  Badan  Usaha  Milik  Desa  di Kabupaten Bangkalan yang baru memulai usaha di bidang jamu, yaitu BUMDes  yang  terdapat  di  desa  Soket  Dajah  kecamatan  Tragah kabupaten Bangkalan.
Padahal  UMKM  jamu  baik  yang  ada  di  Bangkalan  maupun Sampang  ada  yang  sudah  memperoleh  sertifikat  halal.  Hal  tersebut bisa  dianggap  sebagai  bentuk  keseriusan  UMKM  dalam  mengelola usahanya  di  bidang  jamu.  Para  pelaku  usaha  jamu  tersebut  sangat membutuhkan  bantuan  untuk  memasarkan  produk-produknya.  Pada tahap  inilah  seharusnya  pihak  badan  usaha  milik  desa  membantu mereka. Sehingga apabila hal tersebut terjadi akan timbul sinergi antara pihak BUMDes dan pemilik UMKM di bidang jamu. Sinergi itu berarti kedua  belah  pihak  akan  saling  membantu  dan  memberikan keuntungan. Di satu sisi UMKM jamu akan merasa terbantu dari sisi pemasaran.  Pada  sisi  yang  lain  pihak  BUMDes  mempunyai  produk untuk dijual.
Paling  tidak  sebuah  badan  usaha  milik  desa  harus  menerapkan prinsip-prinsip di bawah ini agar ada sinergi dengan UMKM; Pertama , kooperatif,  adanya  peran  serta  dan  kerja  sama  seluruh  pihak  yang terkait  dengan  badan  usaha  milik  desa,  dalam  hal  ini  adalah pengelola  BUMDes  dan  pemilik  UMKM.  Di  kabupaten  Bangkalan dan  Sampang  baru  ada  satu  BUMDes  yang  ada  kerja  sama  dengan pemilik  UMKM  jamu,  yaitu  BUMDes  Barokah  desa  Soket  Dajah kecamatan  Tragah  kabupaten  Bangkalan.  Terlepas  bahwa  pemilik UMKM  jamu  adalah  pengelola  BUMDes,  setidaknya  ada  upaya  dan ketertarikan  dari  pihak  BUMDes  untuk  mengembangkan  usaha  di bidang jamu. Sementara BUMDes lainnya masih belum tertarik untuk mengembangkan usaha jamu.
Fajar, et al
Kedua , partisipatif, mayoritas usaha yang dikelola oleh BUMDes adalah  terkait  dengan  jasa  dan  wisata,  misalnya  jasa  pembayaran pajak,  listrik,  penyewaan  tenda  kegiatan,  dan  lain  sebagainya  serta wisata mulai  dari  wisata alam sampai  dengan wisata kuliner. Selain kedua  hal  itu  pihak  BUMDes  masih  belum  mengembangkan  unit usahanya. Disisi lain pihak UMKM, seperti pemilik usaha jamu, juga tidak  menyampaikan  hal  tersebut  ke  pihak  BUMDes.  Dengan demikian  disini  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  partisipasi  dari  kedua belah pihak masih belum ada.
Ketiga ,  emansipatif,  keseimbangan  perlakuan  tidak  hanya dilihat  dari  suku,  agama  dan  ras,  melainkan  juga  seharusnya  dari bentuk usaha yang dimiliki atau dilakukan oleh warga desa tersebut. Keempat ,  transparan,  keterbukaan  informasi  mengenai  pengelolaan BUMDes  masih  belum  bisa  diakses  oleh  seluruh  warga.  Hal  ini dikarenakan  beberapa  hal,  antara  lain  adalah  kebijakan  pengelola BUMDes  dan  apparat  desa  serta  stakeholder  yang  ada  di  desa tersebut.  Mayoritas  kebijakan  desa  masih  terkait  pengembangan wisata  dan  fasilitas  jasa. Kelima ,  akuntabel,  selama  ini pertanggungjawaban  pengelola  BUMDes  baik  teknis  maupun administratif  masih  sebatas  tersampaikan  kepada  kepala  desa setempat,  sehingga  warga  tidak  begitu  paham  terkait  usaha  dan pengelolaaan  oleh  badan  usaha  milik  desa.  Keenam,  sustainable, karena  mayoritas  badan  usaha  milik  desa  masih  focus  dan mengembangkan usaha jasa dan wisata, sehingga kedepannya masih memperkuat kedua hal tersebut.

## Penutup
Keberadaan  badan  usaha  milik  desa  diharapkan  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi-potensi  yang  ada  di  desa  seperti  potensi  alam  dan  sumber daya manusianya. Salah satu potensi sumber daya manusia yang ada di  wilayah  Bangkalan  dan  Sampang  serta  merupakan  ciri  khas Madura  adalah  pengusaha  atau  pemilik  UMKM  jamu.  Berdasarkan penelitian  menunjukkan  bahwa  masih  belum  ada  sinergi  antara pemilik  UMKM  jamu  dan  badan  usaha  milik  desa  setempat.  Hal tersebut  dikarenakan  kebanyakan  badan  usaha  milik  desa  masih fokus  untuk  mengelola  wisata  dan  unit  jasa  layanan.  Sinergi  yang dimaksud  adalah  kedua  belah  pihak  akan  saling  membantu  dan
Kabupaten Sampang dan Bangkalan
memberikan keuntungan. Hal tersebut dapat dilihat dari terwujudnya lembaga  yang  kooperatif,  partisipatif,  emansipatif,  transaran  dan kuntabel.  Khususnya  dalam  konteks  ini  membantu  meningkatkan usaha  UMKM  jamu,  mulai  dari  perizinan  sampai  pemasaran.  Salah satu  hal  yang  urgen  dari  perizinan  administratitf  adalah  kebutuhan sertifikasi  halal,  karena  hal  tersebut  sudah  diwajibkan  oleh pemerintah.  Dari  semua  UMKM  jamu  di  Bangkalan  dan  Sampang hanya ada satu badan usaha milik desa yang mengelola usaha jamu, yaitu  badan  usaha  milik  desa  Sokat  Dajah,  kecamatan  Tragah kabupaten  Bangkalan,  sementara  UMKM  jamu  yang  sudah memperoleh sertifikat halal adalah UMKM Al-Manshurien yang ada di Bangkalan.

## Daftar Pustaka
Adawiyah,  R. Jenis-Jenis  Tumbuhan  Berkayu  Dan  Pemanfaatannya  Oleh Suku  Madura  Di  Pulau  Gili  Ketapang  Probolingga .  Jember: Universitas Jember., 2013.
Agunggunanto,  Edy  Yusuf,  Fitrie  Arianti,  Edi  Wibowo  Kushartono, Darwanto  Pengembangan,  Desa  Mandiri,  Melalui  Pengelolaan, Badan  Usaha,  et  al.  “PENGEMBANGAN  DESA  MANDIRI MELALUI  PENGELOLAAN  BADAN  USAHA  MILIK  DESA (BUMDes).” Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis 13, no. 1 (March 19, 2016). https://doi.org/10.34001/JDEB.V13I1.395.
Ajijah,  Nur  dan  M.  Iskandar. Resep  Dan  Khasiat  Jamu  Tradisional Nusantara . Surabaya: Penerbit Liris, 2012.
Alkadafi,  M.  “Penguatan  Ekonomi  Masyarakat  Melalui  Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015.” Jurnal ElRiyasah 5, no. 1 (2014).
Djojoseputro,  S. Pedoman  Pelaksanaan  Uji  Klinik  Obat  Tradisional . Jakarta: Departemen Kesehatan RI , 2000.
Farida,  Dan  Elys,  Fauziyah  Program,  and  Studi  Agribisnis.
“STRATEGI  PENGEMBANGAN  UKM  JAMU  TRADISIONAL MADURA AYU.” AGRISCIENCE 1, no. 1 (August 27, 2020): 88 – 102. https://doi.org/10.21107/AGRISCIENCE.V1I1.7682. Jonosewoyo, A. Pemanfaatan Tanaman Obat Di Rumah Sakit Umum Dr.
Sutomo Surabaya. . Surabaya: Fakar Farmasi. PPOT Unika Widya
Mandala dan Hwato Tradisional Farma., 2005.
Mudjiono,  dkk.,. Kearifan  Lokal  Orang  Madura  Tentang  Jamu  Untuk
Fajar, et al
Kesehatan  Ibu  Dan  Anak .  Yogyakarta:  Balai  Pelestarian  Nilai Budaya Kemendikbud, 2014.
Nugroho, Muh. Rudi. “PENERAPAN POLA SINERGITAS ANTARA BUMDES DAN UMKM DALAM MENGGERAKKAN POTENSI
DESA  DI  KECAMATAN  SAPTOSARI.” Prosiding  Sembadha 1 (2018): 28 – 37. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view
/343.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha mIlik Desa (n.d.).
Ridlwan,  Zulkarnain.  “URGENSI  BADAN  USAHA  MILIK  DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA.” Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum 8,  no.  3  (August  14,  2014). https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V8NO3.314. Riyadi,  Mukarom  Slamet,  and  Achmad  Badarus  Syamsi. “Implementasi Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pamekasan.” Kaffa: Journal Sharia  Economic  and  Islamic  Law Vol.  2  No.  (2021). http://journal.citradharma.org/index.php/kaffa/article/view/
231.
Sunggono,  Bambang. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada, 1998.
Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal (n.d.).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (n.d.). Undang-Undang  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pub. L. No. 11 (2020).
“Wawancara Dengan Ani, DPMD Bangkalan, Pada 11 Oktober 2021,”
n.d.
“Wawancara  Dengan  Moh.  Wasaton  Hadi,  Sekretaris  DPMD Sampang, Pada 4 Oktober 2021,” n.d.
“Wawancara  Dengan  Muhammad  Wasi,  DPMD  Bangkalan,  Pada  11 Oktober 2021,” n.d.
Wijayakusuma,  H. Tumbuhan  Berkhasiat  Obat  Indonesia,  Rempah, Rimpang,  Dan  Umbi,  Manfaat  Dan  Penggunaannya .  Jakarta: Millenia Populer, 2002.