## Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba
Jusri Adi 1  , Fitriani Sari Handayani Razak 2 , Hendri Kurniawan 3
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia 3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  and  describe  public  perceptions  of  women  in  the  local  political sphere  of  Bulukumba  Regency.  This  study  uses  a  descriptive  type  of  qualitative  research. Research informants from Bulukumba Regency KPUD Members, female DPRD members from Bulukumba Regency, community leaders, beginner voters. Data were collected from the results of interviews, observations and documentation, then data analysis through data reduction, data presentation  and  conclusion  drawing.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  public perception  of  women  who  are  involved  in  local  politics  in  Bulukumba  Regency,  some  people provide support for women to be involved in politics, but on the other hand there are also those who  still  doubt  the  ability  of  women  to  be  involved  in  the  political  sphere  because  of  the patriarchal culture that is still inherent in society.

## Keywords: local politics, public perception, women

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisa dan mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap perempuan  di  ranah  politik  lokal  Kabupaten  Bulukumba.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif  tipe  deskriptif.  Informan  penelitian  dari  Anggota  KPUD  Kabupaten Bulukumba, Anggota DPRD perempuan Kabupaten Bulukumba, tokoh masyarakat, masyarakat pemilih pemula. Data dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  persepsi  masyarakat  terhadap  perempuan  yang  terlibat  di  ranah  politik lokal Kabupaten  Bulukumba  sebagian  masyarakat  memberikan  dukungan  terhadap  perempuan untuk  terlibat  dalam  politik  namun  disisi  lain  ada  juga  yang  masih  meragukan  kemampuan perempuan  untuk  terlibat  dalam  ranah  politik  karna  budaya  patriarki  yang  masih  melekat  di masyarakat.
Kata kunci: perempuan, persepsi masyarakat, politik lokal
 jusriadi@unismuh.ac.id
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Demokrasi  yang saat di Indonesia memberikan  ruang  kepada  perempuan agar  memiliki  kesempatan  yang  sama dengan laki-laki untuk berpolitik, menduduki  jabatan-jabatan  politik  yang
strategis dan berperan dalam mengambil kebijakan secara
demokratis.
Perempuan diberikan ruang agar mampu  bergabung  dikancah  politik melalui  berbagai  macam  kebijakan, salah satu diantaranya adalah penetapan kuota  30%  dalam  pemilihan  umum (Pemilu) yang ditujukan untuk menghindari  dominasi  laki-laki  di lembaga-lembaga politik dalam merumuskan kebijakan publik.
UU  No  2  Tahun  2011  tentang Partai  Politik  pada  pasal  29  ayat  1a mengatakan  “Rekrutmen  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b dilaksanakan  melalui  seleksi  kaderisasi secara  demokratis  sesuai  dengan  AD dan  ART  dengan  mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus)  keterwakilan  perempuan” dan  UU  No  7  tahun  2017  tentang PEMILU  Anggota  DPR,  DPD,  DPRD pada  pasal  56  ayat  2  mengatakan  “Di dalam    daftar  bakal  calon  sebagaimana di  maksud pada ayat  (1), setiap 3 (tiga) orang  bakal  calon  terdapat  sekurang- kurangnya  1  (satu)  orang  perempuan
bakal calon”. Regulasi ini menjadi dasar dalam  pelaksanaan affirmative  action dengan  mekanismenya  dapat  dilakukan melalui  metode zipper atau zig-zag method .  (Astrid  Anugrah:  9)  Kebijakan ini sebagai syarat partai untuk berkompetisi pada pemilihan legislatif.
Dominasi  laki-laki  masih  terjadi di setiap bidang, seperti dalam keluarga masih  dikuasai  oleh  laki-laki  begitupun di  tempat  kerja  masih  dipimpin  oleh laki-laki.  Sehingga  perempuan  yang turut berpartisipasi dalam setiap pekerjaan masih saja dipandang sebelah mata.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada waktu pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2014. Telah banyak
perempuan  yang  turut  berpartisipasi dalam  pemilu  legislatif,  salah  satunya yaitu  dengan  mencalonkan  diri  sebagai anggota legislatif. Perempuan- perempuan  berfikir  bahwa  partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan  sangatlah  penting  karena perempuan dapat terlibat dalam perumusan  dan  pengambilan  kebijakan dalam  pembangunan  daerah.  Namun dari keikutsertaan mereka belum membuahkan hasil yang baik, masyarakat  masih  memandang  sebelah mata.
Pada pemilihan legislatif di Kabupaten  Bulukumba  tahun  2014, jumlah  perempuan  yang  terpilih  7
orang.  Pada  DAPIL  1  yaitu  Kec. Gantaran  dan  Kec.  Kindang  jumlah perempuan  yang  terpilih  2  orang. DAPIL  2  yaitu  Kec.Bulukumba  dan Kec. Rilau Ale jumlah perempuan yang terpilih  1  orang.  DAPIL  3  yaitu Kec.Kajang, Kec. Herlang, Kec. Bontotiro  jumlah  perempuan  yang terpilih  3  orang.  DAPIL  4  yaitu  Kec. Ujung  Bulu,  Kec.Ujung  Loe  dan Bontobahari  jumlah  perempuan  yang terpilih 1 orang. Namun pada pemilihan legislatif  tahun  2019  di  Kabupaten Bulukumba  mengalami  peningkatan perempuan  yang  terpilih  menjadi  8 orang.
Anggota legislatif perempuan sangat  penting  untuk  mewakili  aspirasi perempuan  yang  masih  termarjinal, seperti  halnya  pada  pemilihan  anggota legislatif  tahun  2019  di  Kabupaten Bulukumba terdapat kuota khusus untuk perempuan. Pada pemilihan legislatif di Kabupaten  Bulukumba  ada  empat daerah pemilihan, setiap daerah pemilihan masing-masing terpenuhi kuota  30%  perempuan  hal  ini  dapat  di lihat bahwa tingkat kesadaran perempuan  terhadap  politik  meningkat dan perempuan juga mampu bersaing di dunia  politik  (DPRD).  Dari  empat DAPIL perempuan yang terpilih masing-masing  terdapat  dua  orang perempuan.
Dari DAPIL 1 ada dua perempuan yang terpilih  yakni: A.  Narni Nur  Intan dan  Hj  Sitti  Aminah  Syam,  DAPIL  2 yang  terpilih  yakni:  A.  Soraya  Widya Sari  dan  Hj.  Nuraidah,  DAPIL  3  yang terpilih  yakni: A. Erlina Halmin dan Hj Sitti  Amina  dan  DAPIL  4  yang  terpilih yakni:  A.  Rantinah  Amin  dan  Hj. A.Murniaty.  Dengan  jumlah  12  orang kandidat  perempuan  yang  bersaing untuk  merebut  kursi  legislatif,  namun yang  terpilih  hanya  8  orang  perempuan menjadi  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bulukumba. Hal ini menunjukan bahwa elektabilitas perempuan sangat
meningkat  dalam  hasil  pemilihan  calon anggota  legislatif  tahun  2019  di Kabupaten Bulukumba. Perempuan dalam  pemilihan  memiliki  kapabilitas untuk  terlibat  di  ranah  politik,  namun banyak  pandangan-pandangan  terhadap perempuan  bahwa  perempuan  hanya mengurus  rumah  tangga,  pandangan seperti  harusnya  dihilangkan  di  tengah- tengah  masyarakat  sehingga  kapasitas perempuan  yang terjun  ke ranah politik meningkat.
Hasil  pemilihan  legislatif  tahun 2019 anggota legislatif perempuan yang terpilih  terdapat  8  orang  di  Kabupaten Bulukumba,  namun  peneliti  hanya memilih  1  DAPIL  sebagai  objek penelitian tepatnya di DAPIL
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Bulukumba  1  dengan  3  kecamatan yakni  Kecamatan  Ujung  bulu,  Ujung loe  dan  Bontobahari.  Dari  DAPIL  1 perempuan  yang  terpilih  ada  2  orang yakni  Andi  Narni  Nur  Intan  dan  Dra. Hj.  Sitti  Aminah  Syam,  M.  Kes. Perempuan  yang  terpilih  sama-sama diusung  oleh  partai  NASDEM  namun memiliki  latarbelakang  yang  berbeda Andi Narni memiliki pengalaman organisasi  di  partai  seperti  ketua  DPC partai pemuda
Indonesia
Kab.Bulukumba  tahun  2008-2014  dan wakil  bendahara  DPC  partai  NASDEM Kab.  Bulukumba  sedangkan  Hj.  Sitti Aminah  merupakan  tenaga  medis. Partisipasi  perempuan  di  dunia  politik mengalami  peningkatan  di  Kabupaten Bulukumba.
Partisipasi  perempuan  diranah politik  memiliki  pro  dan  kontra  dengan melihat berbagai pandangan masyarakat bahwa  perempuan  hanya  mengurus rumah  tangga  dan  perempuan  masih menyukai lingkungan keluarga dibandingkan lingkungan publik.
Budaya patriarki di Kabupaten Bulukumba  masih  melekat  terhadap perempuan bahwa posisi mereka sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah. Di pedesaan perempuan masih dianggap tidak sepantasnya menjadi seorang pemimpin dikarenakan  budaya  patriarki  yang
masih  mengakar,  namun  di  perkotaan yang  pola  pikir  masyarakatnya  mulai terbuka telah memberi kepercayaan dan membolehkan perempuan menjadi pemimpin,  tetap  mempertahankan  nilai agama  dan  budaya  dengan  memegang komitmen bahwa bagaimanapun perempuan diranah pablik harus mampu membagi  tugasnya  diranah  domestik atau keluarga, karena tujuan yang ingan dicapai  bukan  hanya  keadilan  bagi perempuan  melainkan  bagi  kehidupan social.
Sugihartono, dkk (2007: 8)
mengemukakan  bahwa  persepsi  adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan  stimulus  yang  masuk ke  dalam  alat  indera  manusia.  Persepsi manusia  terdapat  perbedaan  sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan  sesuatu  itu  baik  atau persepsi  yang  positif  maupun  persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan  manusia  yang  tampak  atau nyata.
Bimo Walgito (2004: 70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses
pengorganisasian, penginterpretasian terhadap  stimulus  yang  diterima  oleh organisme atau individu sehingga menjadi  sesuatu  yang  berarti,  dan merupakan  aktivitas  yang  integrated
dalam  diri  individu.  Respon  sebagai akibat  dari  persepsi  dapat  diambil  oleh individu dengan berbagai macam bentuk.  Stimulus  mana  yang  akan mendapatkan  respon  dari  individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman  yang  dimiliki individu  tidak  sama,  maka  dalam mempersepsi  sesuatu  stimulus,  hasil persepsi  mungkin  akan  berbeda  antar individu  satu  dengan  individu  lain. Setiap orang mempunyai kecenderungan  dalam  melihat  benda yang  sama  dengan  cara  yang  berbeda- beda.
Menurut  (Koentjaraningrat  2009) mendefinisikan  mengenai  masyarakat secara  khusus  yaitu  kesatuan  hidup manusia  yang  berinteraksi  menurut suatu  sistem  adat  istiadat  tertentu  yang bersifat  kontinyu,  dan  yang  terikat  oleh suatu rasa identitas bersama.
Ciri-ciri masyarakat tersebut nampak selaras dengan definisi masyarakat  sebagaimana  dikemukakan oleh (J.L.Gillin dan J.P. Gillin (Abdulsyani  2002)  bahwa  masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan  mempunyai  kebiasaan,  tradisi, sikap,  dan  perasaan  persatuan  yang sama. Masyarakat itu meliputi
pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil.
Gender sebagai  konsep  analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan  sesuatu.  Dalam  Inpres Presiden  no  9  tahun  2000  tentang  PUG menjelaskan  analisa Gender adalah proses  yang  dibangun  secara  sistematik untuk  mengidentifikasi  dan  memahami pembagian kerja laki-laki dan perempuan,  akses,  kontrol  dan  manfaat terhadap sumber-sumber daya pembangunan,  partisipasi  dalam  proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.
Gender merujuk pada peranan dan tanggung jawab laki-laki dan
perempuan
diciptakan dalam keluarga, masyarakat dan budaya yang berkaitan pada kategori-kategori sifat laki-laki dan sifat perempuan. Cara lain untuk mengkonseptualisasikan  gender  adalah memikirkannya  sebagai  suatu  skala sebutan yang bergerak dari maskulinitas ke feminitas. Gender juga mengekspresikan  dampak-dampak  dari hubungan  antara  perempuan  dan  laki- laki.
Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan  dalam  melakukan  analisis untuk  memahami  persoalan-persoalan ketidakadilan  sosial  yang  menimpa
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
kaum  perempuan.  Hal  ini  disebabkan karena  adanya  kaitan  erat  antara perbedaan  gender (gender  differences ) dan ketidakadilan gender ( gender inequalities )dengan struktur ketidakadilan  masyarakat  secara  lebih luas (Fakih 2008). Perkembangan terkini tentangkebijakan affirmasi dalam
ketentuan kuota perempuan yang diputuskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi yang masih bertentangan dengan kesetaraan politik warga negara memunculkan  watak  dilematis  seperti kouta  perwakilan  politik  perempuan. (Ishiyama  2013)  Kuota  merujuk  pada kepada sejumlah kursi di parlemen yang sudah ditemukan lebih dahulu
berdasarkan  daftar  partai  politik  atau kepemimpinan politik
yang dialokasikan  bagi  perempuan  dalam partai politik. Kuota dapat dimandatkan secara  informal  melalui  praktik  atau tradisi  partai  atau  lebih  formal  melalui aturan-aturan  legislatif,  amandemen konstitusi dan semacamnya.
Kebijakan affirmative action adalah  tindakan  khusus  sementara dalam  bentuk  kebijakan,  peraturan  atau program  khusus  dimaksudkan  untuk mempercepat  persamaan  posisi  dan kondisi  yang  adil  bagi  kelompok- kelompok  yang  termarjinalkan  dan lemah  secara  social-politik,  seperti
kelompok miskin, penyandan disabilitas, buruh, petani, nelayan termasuk kelompok perempuan (Hemas, GKR 2013).
Afirmative action merupakan langkah  dan  upaya  pemerintah  bukan hanya  untuk  distribusi  pendapatan  dan pekerjaan  yang  seimbang  dan  merata namun  merupakan  symbol  komitmen nasional  untuk  menghapuskan  segala bentuk  diskriminasi  terhadap  kelompok minoritas dan perempuan agar pemerintah  lebih  r esponsive terhadap kebutuhan  mereka.(Humaidah  2011). Dalam  kaitannya  dengan  lembaga legislatif  PEMILU  2014  merupakan tonggak peningkatan keterwakilan perempuan dilembaga legislatif. Peningkatan  tersebut  memang  sangat kecil  dibandingkan  dengan  perjuangan para  aktivis  perempuan  sejak  proses Rancangan  Undang-Undang  sampai Undang-Undang  PEMILU  2004  yang mencantumkan  kuota  perempuan  30%, tetapi  patut  disyukuri  karena  memang mengubah  paradigma  berpikir  yang patriarkis menjadi cara berpikir kesetaraan  gender  membutuhkan  yang relatif lama.
Konsep affirmatifve  action yang di  kemukakan  (Hemas,  GKR  2013), dkk.  Bahwa  kebijakan affirmative action merupakan tindakan atau program  khusus  yang  di  berikan
terhadap kelompok-kelompok termarjinalkan  yang  dituangkan  dalam regulasi  partai  politik  dan  PEMILU untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30%  keterwakilan  perempuan  sebagai syarat  partai  politik  untuk  berkompetisi pada pemillihan legislatif dengan metode zipper yaitu  dalam  3  calon anggota  legislatif  minimal  ada  1 perempuan.
Menurut  (Romli,  Lili  2016)). Keterwakilan CALEG perempuan
sebesar  30%  di  tiap  DAPIL  diakui bukan  hal  yang  mudah  bagi  partai politik.
Sehingga
partai politik memasang  CALEG  perempuan  “asal perempuan”.  Peraturan  KPU  ditambah dengan  system  PEMILU  yang  liberal mengakibatkan  partai  politik  “panik” dan merekrut perempuan yang dianggap memiliki  tingkat  keterpilihan  tinggi sekaligus modal finansial yang memadai.  Akibatnya  perempuan  yang dekat dengan kekuasaan yang kemudian direkrut  untuk  memenuhi  keterwakilan perempuan  30%  dit  tiap  DAPIL. Padahal, jika partai politik
melaksanakan kaderisasi secara sungguh-sungguh  semestinya  peraturan KPU  tersebut  tidak  menjadi  persoalan sebab  partai  politik  memiliki  rentang waktu  di  antara  dua  PEMILU  yang lebih  cukup  untuk  mempersiapkkan kader perempuan sebaiknya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif  tipe  deskriptif. Sumber  data:  data  primer  dan  data sekunder.  Informan  yaitu  masyarakat yang  di  wawancara,  dimintai  infomasi oleh peneliti. Teknik penelitian: observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data adalah pengumpulan data, reduksi,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan. Validitas data sangat mendukung  hasil  akhir  penelitian, menggunakan  triangulasi  (Sugiyono 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan  umum  sebagai  sarana demokrasi  telah  digunakan  sebagian besar negara didunia termasuk Indonesia,  yang  cenderung  memiliki masyarakat  yang  heterogen.  Melalui pemilu  memungkinkan  semua  pihak biasa terakomodasi apa yang diinginkan dan  cita-citakan  sehingga  terwujud kehidupan  yang  lebih  baik.  Pemilihan umum tahun 2019 merupakan pemilihan  anggota  legislatif  yang  ke empat yang memberikan ruang terhadap perempuan  untuk  terlibat  dalam  ranah politik.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2022, Volume 8, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## Objek
Masyarakat  menurut  Agusyanto (2007) “struktur sosial adalah
sekumpulan  “aturan”  yang  membuat suatu  masyarakat  menjadi  “teratur”. Aturan-aturan  ini  berisi  pola-pola  dan kewajiban  para  pelaku  dalam  suatu interaksi  yang  terwujud  dari  rangkaian hubungan-hubungan  sosial  yang  relatif stabil  dalam  suatu  jangka  waktu tertentu.  Pengartian  hak  dan  kewajiban para  pelaku  dikaitkan  dengan  masing- masing  status  dan  peran  para  pelaku yang bersangkutan sesuai dengan situasi-situasi  sosial  dimana  interaksi sosial itu terwujud”.
Dalam  konteks  ini  masyarakat mulai terbuka terhadap perempuan yang terlibat  dalam  politik  serta  memberikan ruang terhadap perempuan untuk terlibat  dalam  pemilihan  legislatif  di Kabupaten Bulukumba.
Perempuan  dan  laki-laki  sama- sama  berkesempatan  untuk  terlibat  di ranah  politik  dan  harus  mampu  untuk bersaing dengan laki-laki serta memberikan inovasi
yang meningkatkan  emansipasi  perempuan, saat ini perempuan yang terlibat diranah politik  masih  sangat  rendah  untuk  itu harus  ada  dukungan  dari  keluarga maupun masyarakat sehingga partisipasi
perempuan dalam ranah politik semakin meningkat.
Masyarakat di Kabupaten Bulukumba  masih  melekat  adanya budaya patriarki yang masih menempatkan  posisi  laki-laki  yang dominan,  sedangkan  perempuan  berada posisi kedua namum, saat ini perempuan sudah diberikan ruang untuk berpartisipasi  dalam  ranah  publik  tetapi masih banyak yang lebih senang dengan lingkungan  keluarga.  Budaya  patriarki yang  sudah  melekat  dari  zaman  dahulu harus dirubah sehingga dapat memberikan  ruang  terhadap  perempuan untuk  berkreasi.  Perempuan  harusnya berani  keluar  dari  zona  keluarga  dan mampu membuat Gerakan-gerakan yang membangkitkan aspirasi perempuan  dalam  politik.  Persepsi  ini harus didukung oleh masyarakat.
Perempuan  bisa  menjadi  actor dalam  segi  pembangunan  baik  berskala di  desa-desa  maupun  berskala  nasional yang dapat mengubah kehidupan bermasyarakat. Begitupun dengan keterlibatan  perempuan  pada  bidang- bidang lain termasuk politik. Keterlibatan  perempuan  dalam  politik di  Kabupaten  Bulukumba  sudah  mulai meningkat  walaupun  masih  banyak persepsi-persepsi  perempuan  bahwa perempuan  hanya  mengurus  rumah tangga  persepsi  masyarakat  terhadap
perempuan  yang  terlibat  dalam  ranah politik  masih  sangat  kurang  karna beberapa  faktor  misalnya,  perempuan tidak  percaya  diri  bahwa  mereka mampu  untuk  bersaing  dengan  lali-laki dan  selalu  menganggap  lelaki  berada posisi yang diatas, pemikiran seperti ini yang harus dihilangkan ditengah-tengah masyarakat  sehingga  masyarakat  dan perempuan saling mendukung.
Sesuai pendapat Heywood
Pemaknaan  kesetaraan  gender  dalam pengertian  yang  umum  tersebut  berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin  dalam  ukuran  yang  setara. Orang  harus  mengakui  bahwa  laki-laki dan  perempuan  mempunyai  hak-hak yang  setara  dalam  bidang  sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
Keduanya  memiliki  hak  yang  setara dalam  tanggung  jawab  sebagaimana dalam hal kebebasan. Kesetaraan gender  merupakan  penilaian  yang  sama yang diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan  dan  laki-laki,  dan  atas berbagai peran yang keduanya lakukan.
Dari  hasil  wawancara  dengan anggota KPU Bulukumba bahwa rendahnya  perempuan  yang  terlibat dalam  ranah  politik  karena  mereka belum  berani  keluar  dari  lingkungan keluarga,  perempuan  selalu  berpikir bahwa  dunia  politik  adalah  dunia  laki-
laki,  hal  ini  sangat  bertentang  dengan teori keserataangender yang dikemukakan oleh (Fakih, 2008) gender bertujuan  pada  peranan  dan  tanggung jawab  laki-laki  dan  perempuan  yang diciptakan  dalam  keluarga,  masyarakat dan budaya yang berkaitan pada khusus sifat laki-laki dan sifat perempuan. Cara lain untuk mengkonseptualisasikan gender  adalah  memikirkannya  sebagai suatu makna sebutan yang bergerak dari maskulinitas  ke  feminitas.  Gender  juga mengekspresikan  faktor  dari  hubungan antara perempuan dan laki-laki.
Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah dibutuhkan  dalam  melakukan  analisis untuk  memahami  persoalan-persoalan ketidakadilan  sosial  yang  terjadi  pada perempuan.  Hal  ini  disebabkan  karena adanya  kaitan  erat  antara  perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan susunan
ketidakadilan  masyarakat  secara  lebih bebas.

## Alat Indera
Ada lima alat indera yang dimiliki manusia  serta  memiliki  fungsi  masing- masing.  Untuk  mengetahui  informasi terkait keterlibatan perempuan di Kabupaten  Bulukumba  dalam  politik alat  indera  sangat  di  butuhkan  untuk
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
melihat  dan  mendengar  keinginan perempuan  unntuk  berpartisipasi  dalam ranah politik, setiap masyarakat memiliki persepsi masing-masing sesuai apa yang mereka lihat maupun didengar sesuai  yang  dikatakan  Sugihartono, mengemukakan  bahwa  persepsi  adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan  stimulus  yang  masuk ke  dalam  alat  indera  manusia.  Persepsi manusia  terdapat  perbedaan  sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan  sesuatu  itu  baik  atau persepsi  yang  positif  maupun  persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan  manusia  yang  tampak  atau nyata.
Mendengar secara langsung keinginan  perempuan  untuk  terlibat  dalam ranah  politik  belum  pernah  hanya  saja melalui  media  televisi  maupun  media sosial.  Untuk  itu  dibutuhkan  sosialisai politik  di  tengah-tengah  masyarakat  bahwa politik  perempuan  sangat  penting  untuk meningkatkan  suara-suara  perempuan  di parlemen  serta  meningkatkan  aspirasi perempuan dan menghilangkan sudut pandang  perempuan  yang  termarjinalkan dalam lingkungan politik.
Sesuai  yang  dikatakan  Suharman menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir  informasi  yang  diperoleh melalui  system  alat  indera  manusia”.
Menurutnya  ada  tiga  aspek  di  dalam persepsi  yang  dianggap  relevan  dengan kognisi  manusia,  yaitu  pencatatan indera,  pengenalan  pola,  dan  perhatian. Dari  penjelasan  di  atas  dapat  ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi  merupakan  suatu  proses  yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk  tanggapan  yang  terjadi  dalam diri  individu  sehingga  individu  sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya  melalui  indera-indera yang dimilikinya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  tokoh  pemuda  bahwa  hanya mendengar  dan  melihat  di  media televisi  dan  media  sosial  belum  ada yang mengatakan langsung keinginannya menjadi anggota
legislatif. Sebagian calon anggota legislatif  Kabupaten  Bulukumba  ada yang  di  dukung  oleh  keluarga  karna orang  tuanya  pernah  menjadi  anggota legislative.Sesuai yang dikatakan
(Suharman, 2005) berpendapat:
“persepsi  merupakan  suatu  proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui system alat indera manusia”.
Menurutnya  ada  tiga  unsur  di  dalam berpendapat yang dianggap sama dengan kondisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.  Dari  penjelasan  di  atas  dapat
disimpulkan  suatu  persamaan  pendapat bahwa  pendapat  merupakan  suatu  cara yang  diawali  dari  penglihatan  hingga membentuk tanggapan yang terjadi pada diri  individu  sehingga  individu  sadar dari segala sesuatu dalam lingkungannya  melalui  indera-indera yang dimilikinya.

## Perhatian
Objek  yang  dimaksud  adalah perempuan  yang  terlibat  dalam  ranah politik di Kabupaten Bulukumba, dalam hal  ini  persepsi  masyarakat  terhadap perempuan  dalam  ranah  politik,  masa sekarang masih banyak yang menganggap  hal  tabuh  bagi  perempuan untuk keluar dalam   lingkugan keluarga
termasuk di desa-desa yang masyarakatnya masih berpikiran primitif  terhadap  perempuan  bahwa meraka  hanya  mengurus  rumah  tangga, yang  terlibat  dalam  politik  itu  hanya laki-laki.
Dalam  masyarakat  Bulukumba sebagian sudah menerima bahwa perempuan  juga  harus  telibat  dalam politik,  jika  dilihat  dari  empat  DAPIL sudah  memenuhi  kuota  perempuan namun yang terpilih 8 orang perempuan artinya perempuan di Bulukumba dalam berpartisipasi dalam politik sudah mulai berani keluar dari lingkungan domestic.
Pada  PEMILU  2019  perempuan sudah  terlibat  dalam  politik  hanya  saja belum maksimal, sebagian yang menjadi  calon  karna  hanya  untuk memenuhi  kuota,  bahkan  ada  juga didaftarkan  menjadi  calon  legislatif karna  orang  tuanya  anggota  partai  jadi bekal  untuk  berpolitik  sangat  minim. Sebagian  calon  anggota  legislative belum  mengerti  tentang  politik  hal  ini yang menjadi kendalanya untuk melakukan sosialisasi politik di masyarakat  akhirnya  calon  tersebut tidak  diketahui  oleh  masyarakat  bahwa mereka menjadi calon anggota legislative.
Perempuan  yang  terlibat  dalam ranah  politik  menjadi  pusat  perhatian mengingat  jumlah  yang  terlibat  maasih sangat  sedikit,  untuk  mendapatkan dukungan  dari  masyarakat  perempuan mampu untuk bersosialisai dan membangun cirta yang baik di masyarakat.
Dari  hasil  wawancara  dengan pemilih pemula bahwa persepsi masyarakat yang masih primitif mengakibatkan  kurang  dukungan  untuk perempuan  berpartisipasi,  namun  sisi lain  sebagian  masyarakat  mendukung perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam ranah  politik,  sesuai  yang  pendapat (Koentjaraningrat  2009)  berpendapat terkait  masyarakat  secara  khusus  yaitu
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2022, Volume 8, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu struktur adat istiadat  tertentu  yang  bersifat  kontinyu, dan  yang  terikat  oleh  suatu  rasa  ciri khas bersama.
Dalam  masyarakat  Bulukumba sebagian sudah menerima bahwa perempuan  juga  harus  telibat  dalam politik,  jika  dilihat  dari  empat  DAPIL sudah  memenuhi  kuota  perempuan namun yang terpilih 8 orang perempuan artinya perempuan di Bulukumba dalam berpartisipasi dalam politik sudah mulai berani keluar dari lingkungan domestic.
Perempuan  Yang  Terlibat  di  Ranah Politik (DPRD)
Kebijakan yang menyertakan sekurang-kurangnya 30% kuota sebagai upaya  dalam  kesetaraan  gender.  Dalam merekrut  perempuan  harusnya  dibekali pengetahuan  tentang  politik  sehingga perempuan  juga  mampu  melakukan sosialisasi  di  masyarakat  sama  seperti halnya di Kabupaten Bulukumba.
Partai  politik  memiliki  peranan penting dalam meningkatkan partisipasi perempuan  dalam  partai  politik,  seperti melakukan sosialisasi politik di pelosok-pelosok  yang  masih  primitif masyarakatnya yang masih menganggap perempuan  hanya  mengurus  rumah tangga.
Sesuai  pendapat  Romli  Tindakan tegas  KPU  merupakan  langkah  nyata para  penyelenggara  PEMILU  demi menegakkan peraturan yang telah dibuat mengenai  keterwakilan  perempuan  atas dessakan  aktivis  perempuan.  hal  ini sekaligus memberikan pelajaran kepada partai  politik  peserta  PEMILU,  baik partai  lama  maupun  partai  baru  untuk serius mengakomodir keterwakilan perempuan dalam daftar CALEG. Partai politik  mesti  mempersiapkan  kader perempuan  dengan  sungguh-sungguh untuk  ditempatkan  pada  system zipper, bukan  hanya  sekedar  memenuhi  kuota 30% CALEG perempuan karna disyaratkan dalam undang-undang.
Kurang minatnya perempuan untuk  terlibat  dalam  politik  berdampak pada  calon  anggota  legislatif  yang terpilih,  perempuan  yang  aktif  dalam ranah  politik  memiliki kapabilitas maupun  popularitas  di  masyarakat. Selain  keinginan  untuk  terlibat  dalam politik  ada  tanggujawab  yang  harus  di jalani sebagai ibu rumah tangga.
Anggota DPRD perempuan Kabupaten  Bulukuma  bahwa  awalnya AN  tidak  mau  lagi  mencalonkan  diri setelah  vakum  satu  periode  pemilihan akhirnya  mencalonkan  diri  lagi  pada tahun  2019  dengan  dorongan  keluarga dan  masyarakat  setempat  yang  merasa aspirasinya  terwakilkan  ketika  menjadi
anggota  DPRD  tahun  2009,  kemudian didukung  dengan  popularitas  orang  tua yang  memang  sebelumnya  merupakan anggota  DPRD  Kabupaten  Bulukumba, hal  tersebut  merupakan  salah  satu  yang meningkatkan popularitas AN di DAPILnya.
Sesuai  konsep  yang  dikemukakan Soejtipto  Perempuan  yang  berdaya dalam  politik  memiliki  kapasitas  untuk memperjuangkan  kepentinganya  dalam kebijakan  publik.  Dalam  konteks  ini persoalan kaderisasi tidak dilihat semata-mata  sebagai  persoalan  partai namun juga melihat faktor-faktor penting  lainya  yang  mempengaruhi seperti  kapasitas  suara  perempuan  di mata pemilih, dinamika kekuatan politik yang  ada  di  partai,  pengaruh  peran gender dan tugas domestik dan koneksitas  kader  perempuan  dalam politik dengan gerakan perempuan.
Kinerja  anggota  legislatif  yang terlaksana  dalam  masyarakat  sehingga memberikan  peluang  dukungan  dari masyarakat,  maka  dari  itu  perempuan diharapkan  membawa  harapan  bagi masyarakat  yang  termarjinalkan  untuk memberikan kebebasan beraspirasi.
Anggota  legislative  dari  DAPIL  1  dua kali  terpilih  pada  pemilihan  legislative tahun  2009  dan  tahun  2019,  karna kinerjanya  yang baik pada saat menjadi anggota legislative tahun 2009 sehingga
para  pendukungnya  memintanya  untuk mencalonkan diri pada pemilihan legislatif tahun 2019. Seperti
memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan kepada para nelayan masih kurang  alat  untuk  menangkap  ikat  di laut  serta  mensejahterakan  kehidupan para  nelayan  di  DAPILnya.  Serta program  kerja  yakni:  mensejahterakan kehidupan nelaya, mesejahterkan kehidupan petani, melakukan pelatihan- pelatihan  terhadap  perempuan  untuk lebih mandiri, seperti menjahit,
pelatihan pengelolaan hasil laut sehingga memiliki nilai jual tinggi,
Sesuai  konsep  yang  dikemukakan (Soetjipto,  2011)  Perempuan  yang memiliki kekuatan dalam politik memiliki kemampuan untuk memperjuangkan  kepentinganya  dalam kebijakan  publik.  Dalam  konteks  ini persoalan  kaderisasi  tidak  dilihat  hanya sebagai  masalah  partai  namun  juga melihat  faktor-faktor  penting  lainya yang mempengaruhi seperti kemampuan  suara  perempuan  di  mata pemilih,  perubahan  kekuatan  politik yang  ada  di  partai,  pengaruh  peran gender  dan  tugas  linkungan  privat  dan jaringan kader perempuan dalam politik dengan kekuatan perempuan.
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2022, Volume 8, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## Kesetaraan Gender
Kesadaraan akan kesetaraan
Gender  sangat  penting  di  masyarakat agar merubah pandangan mereka terhadap perempuan yang hanya mengurus  rumah  tangga  khsusunya  di Kabupaten Bulukumba, perempuan sekarang  harus  berani  keluar  dari lingkungan  keluarga  serta  mampu bersaing di lingkungan publik khususnya di politik. Kebijakan affirmatif  action  merupakan  dukungan terhadap  perempuan  untuk  terlibat dalam ranah politik dengan memberikan ruang  minimal  30%  kuota  perempuan, baik  dalam  pengurusan  partai  maupun dalam pencalonan anggota lesgislatif.
Patut  diberikan  apresiasi  terhadap perempuan  yang  sudah  terpilih  menjadi anggota legislatif, mereka sudah mampu untuk  terlibat  dalam  ranah  politik. Kebangkitan  perempuan  dalam  ranah politik  akan  memberikan  motivasi untuk  melakukan  inovasi  pembangunan dan perjuangan atas nama perempuan.
Perempuan harus melakukan sosialisasi politik di masyarakat maupun mengadakan pertemuan- pertemuan  dengan  tema  politik  agar mereka  mengetahui  bahwa  politik bukan  hanya  untuk  laki-laki  tetapi perempuan  juga  bisa  ke  ranah  politik. Pemahaman  masyarakat  tentang  politik
masih  sangat  minim,  lebih  dominan dikaitkan  dengan  dunia  politik  untuk laki-laki.  Pada  era  zaman  sekarang kebijakan  tentang  kesetaraan  gender sudah di implemntasikan.
Dalam Inpres Presiden no 9 tahun 2000  tentang  PUG  menjelaskan  analisa gende r  adalah  proses  yang  dibangun secara sistematik untuk mengidentifikasi dan memahami
pembagian kerja laki-laki dan
perempuan,  akses,  kontrol  dan  manfaat terhadap sumber-sumber
daya pembangunan,  partisipasi  dalam  proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  masyarakat  bahwa  perempuan harus  melakukan  sosialisasi  politik  di masyarakat maupun mengadakan pertemuan-pertemuan dengan tema politik  agar  mereka  mengetahui  bahwa ranah politik tidak hanya untuk laki-laki tetapi  perempuan  juga  bisa  ke  ranah politik. Pemahaman masyarakat tentang politik  masih  sangat  minim,  lebih dominan dikaitkan dengan dunia politik untuk laki-laki.  Pada  era  zaman sekarang  kebijakan  tentang  kesetaraan gender sudah di implemntasikan, sesuai pendapat  (Fakih,  2008) gender sebagai konsep  yang  dapat  digunakan  untuk memperjelas  sesuatu.  Dalam  Inpres Presiden  no  9  tahun  2000  tentang  PUG
menjelaskan analisis gende r adalah cara yang  dibangun  secara  tersusun  untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja laki-laki dan perempuan,  akses,  kontrol  dan  manfaat terhadap sumber-sumber daya pembangunan,  partisipasi  dalam  proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di lapangan  dan  pembahasan  pada  bagian sebelumnya, maka penulis dapat menarik  bahwa  persepsi  masyarakat bulukumba terhadap perempuan diranah politik lokal, belum sepenuhnya mendukung  perempuan  untuk  terlibat dalam  ranah  politik,  hal  tersebut  dapat diketahui  dari  beberapa  penjelasan sebagai  berikut:  1.  Budaya  patriarki yang  masih  melekat  di  masyarakat sehingga  persepsi  masyarakat  terrhadap perempuan  hanya  mengurus  rumah tangga.  2.  Hanya  sebagian  perempuan yang sudah berani keluar dari lingkungan  domestic  ke  lingkungan publik,  mereka  sudah  sadar  bahwa adanya kesetaraangender.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih peneliti
kepada seluruh pihak yang
berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Kepada  Anggota  KPUD  Kabupaten Bulukumba, Anggota DPRD perempuan Kabupaten Bulukumba, tokoh  masyarakat,  masyarakat  pemilih pemula  sebagai  lokus  utama  peneliti yang  bersedia  menerima  peneliti  untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap perempuan  di  ranah  politik  lokal Kabupaten Bulukumba.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdilah S. Ubet. 2002. Politik Identitas Etnis . Magelang: Indonesia Tera. Abdulsyani.  2002. Sosiologi Skematika,
Teori Dan Terapan . Jakarta:Bumi Aksara.
Agusyanto,  Rudy.  2007. Jaringan Sosial Dalam Organisasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Budiardjo,  Miriam.  2010.  Dasar-Dasar
Ilmu Politik. Jakarta: PT Garmedia Pustaka Utama Bimo Walgito. 2004. Pengantar psikologi Umum . Jakarta: Penerbit Andi
Fakih, Mansour. 2008. Runtuhnya Teori Pembangunan  Dan  Globalisasi . Yogyakarta: INSIST PRE.
Hemas,  GKR,  Dkk.  2013. Perempuan Parlemen Dalam Cakrawala Politik  Indonesia .  Jakarta:  Dian Rakyat.
Heywood,  Andrew.  2014. Politik .
Pustaka  Pe.  Yogyakarta:  Pustaka pelajar.
Humaidah, Lisa Noor. 2011. “Affirmative  Action  Dampak Keterlibatan Perempuan: Perempuan Pejabat Publik.” Yayasan Jurnal Perempuan 7.
IDEA, International. 2002. Memperkuat Partisipasi  Politik  Perempuan  Di Indonesia . Jakarta: IDEA
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2022, Volume 8, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Ishiyama,  Jonh  T  &  Breuning  Marjike.
2013. Ilmu  Politik  Paradigma Abad  Kedua  Puluh  Satu .  Jakarta: Kencana.
Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi . Jakarta: Rineka Cip. Miftah Toha. (2003). Perilaku
Organisasi  Konsep  Dasar  dan Aplikasinya .
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Romli,  Lili,  Dkk.  2016. Evaluasi Pemilu  Legislatif  2014:  Analisis Proses Dan Hasil . Jakarta:
Pustaka Pelajar. Soekanto,  Soerjono.  2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Soetjipto,  Ani  Widyani.  2011. Politik Harapan . Tangerang, Marjin Kir.
Suacana,  I  wayan  gede,  Dkk.  2011.
Model  Kaderisasi  Perempuan  Di Partai Politik . Jakarta: Kemitraan. Suharman.  2005. Psikologi  Kognitif.
Surabaya: Srikandi.
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D . Bandung: Alfabeta.
Sugihartono,  dkk.  2007.  Psikologi Pendidikan.  Yogyakarta:  UNY Press.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang  Partai  Politik.  2011. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Partai Politik.” Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah.  2017.  “Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah  Dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah.” Vermonte,  Philips  J.  2011.  “Rekayasa Politik  Untuk  Perempuan  Dalam Tata Kelola Pemerintahan:
Perempuan Dalam Kabinet.” Yayasan Jurnal Perempuan 7. Walgito, B. (2010). Pengantar
Psikologi  Umum. Yogyakarta:
ANDI.