417

## EKS TAPOL PKI  DAN KONTROL PEMERINTAH: Studi pada Komunitas Tapol PKI Moncongloe Sulawesi Selatan (1979-2003)

## THE EX-POLITICAL PRISONERS OF INDONESIAN COMMUNIST PARTY (PKI)
AND THE GOVERNMENT CONTROL:
Study on Community of Political Prisoner of PKI in South Sulawesi Moncongloe 1979 -2003

## Taufik Ahmad
Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar e-mail: taufik_mukarrama@yahoo.com
Naskah Diterima: 18 Juni 2013 Naskah Direvisi:  19 Juli 2013 Naskah Disetujui: 1 Agustus 2013

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  kontrol  pemerintah  dan  politik  resistensi  tahanan politik  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  pasca  pembebasan  dengan  mengambil  kasus  pada komunitas  tahanan  politik  Moncongloe  di  Sulawesi  Selatan.  Metode  yang  dipergunakan  adalah metode  sejarah,  dengan  tahap;  pengumpulan  sumber  (heuristik),  kritik  sumber  mencakup  kritik eksteren yang menyangkut otentisitas atau keabsahan sumber dan kritik interen yang menyangkut kredibilitas  atau  bisa  tidaknya  sumber  dipercaya,  interpretasi  atau  penafsiran  atas  data,  dan  yang terakhir  adalah  penyajian  kisah  sejarah  atau  historiografi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pasca  pembebasan,  persoalan  komunitas  tahanan  politik  Moncongloe  tidak  berakhir.  Mereka dihadapkan pada kontrol pemerintah melalui perangkat konstitusi dan penjurusan negatif pada diri tahanan politik sebagai orang “tidak bersih lingkungan”. Akibatnya, melahirkan sebuah komunitas yang terpinggirkan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. Setelah reformasi, ruang perjuangan eks  tahanan  politik  mulai  terbuka  lebar  dengan  berdirinya  berbagai  organisasi-organisasi  yang memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini diabaikan oleh pemerintah.
Kata Kunci : tahanan politik, kontrol pemerintah, Moncongloe, Sulawesi Selatan.

## Abstract
This  study  aims  to  explain  the  control  of  the  government  and  political  resistance performed by post-released prisoners of Partai Komunis Indonesia  (PKI). This is a case study of the Moncongloe community of political prisoners in South Sulawesi. The author conducted history method,  covering  heuristics  (collecting  sources),  source  criticism  (including  external  criticism concerning  the  authenticity  or  validity  of  sources  as  well  as  internal  criticism  regarding  the credibility of the sources, and interpretation of the data), and historiography (the presentation the story). The results showed that the issue of Moncongloe political prisoners has not come to an end even  though  they  have  already  been  released.  The  post-released  prisoners  are  facing  the government  control  through  the  constitution  and  negative  image  on  political  prisoners  as  not having  "clean  environment".  As  a  result,  they  are  socially,  politically  and  economically marginalized. After the reform, they had a wide opportunity to struggle because there were many organizations established to fight for the rights of those who have been ignored by the government.
Keywords : political prisoners, government control, Moncongloe, South Sulawesi.
418

## A. PENDAHULUAN
Seorang  ditangkap,  ditahan,  diadili kemudian  dihukum  adalah  hal  yang  wajar terjadi  dalam  suatu  negeri  yang  menganut prinsip-prinsip rule  of  law .  Akan  tetapi persoalan  menjadi  lain  ketika  seorang ditangkap,  dipenjara,  lalu  dipisahkan  dari lingkungan sosialnya, hanya karena perbedaan  berpikir  dan  gagasan.  Kondisi inilah  yang  dialami  oleh  tapol  PKI  di Sulawesi  Selatan.  Mereka  ditangkap  dan diasingkan  di  Moncongloe  tanpa  pernah melalui proses pengadilan. 1
Secara bertahap  kemudian  mereka  dibebaskan, lalu dinyatakan tidak bersalah.
Masa  pengasingan  mereka  berakhir tahun  1979,  tidak  berarti  persoalan  hidup mereka  selesai,  tidak  pula  berarti  bahwa kembali  ke  masyarakat  dan  seluruh  hak sosial-politik  mereka  dikembalikan  seperti semula.  Mereka  tetap  memikul  berbagai “hukuman  kolektif”.  Justru  kehidupan mereka lebih berat.Kalau dikucilkan dalam kamp  pengasingan  itu  menjadi  hal  lazim dalam  penjara-penjara  di  negeri  manapun di  dunia,  tetapi  dikucilkan  ditengah kehidupan sosial masyarakat akan mengarah  pada  depresi  dan  kehilangan kepercayaan  diri.  Kehidupan  eks  tapol pada periode ini ibarat hidup dalam penjara sosial (Ahmad, 2009: 205). Komunitas tapol Moncongloe merupakan produk dari kebijakan pemerintaha  Orde  Baru  di  Sulawesi Selatan. Sejak Oktober 1965 sampai Maret 1966,  jumlah  tahanan  politik  meningkat dengan  cepat  mencapai  9.765  orang  untuk wilayah  Sulawesi  Selatan  (Ahmad,  2012: 156).  Akibatnya  penjara-penjara  dipenuhi tapol  sehingga  memerlukan  biaya  yang cukup  besar,  sementara  anggaran  negara tidak  mengalokasikan  untuk  tapol.  Oleh karena itu, Kodam XIV Hasanuddin dalam hal  ini  Team  Pemeriksa  Daerah  (Teperda)
1 Terdapat 911 orang Tapol yang diasingkan di Moncongloe, Sulawesi Selatan. Mereka umumnya  aktivis  berasal  dari  organisasi  BTI, Lekra,  CGMI  dan  Gerwani.  Pada  tahun  1979 mereka  dibebaskan,  namun  tetap  mendapat kontrol dari Negara.
Sulawesi  Selatan  dan  Tenggara  membuka kamp pengasingan di Moncongloe. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban anggaran negara dengan memberi  kesempatan  kepada  tapol  untuk bercocok tanam. Pada tahun 1979, keseluruhan tapol di bebaskan dan dikembalikan  ke  masyarakat.  Setelah pembebasan  justru  mereka  mendapat perlakukan buruk dengan dilabelkan sebagai  orang  tidak  bersih  lingkungan sehingga  mereka  tidak  mendapatkan  akses ekonomi dan politik.
Tiga  pokok  persoalan  yang  akan dijawab  dalam  artikel  ini,  yaitu pertama, bagaimana  proses  pembebasan  komunitas tapol  PKI  Moncongloe  Sulawesi  Selatan? Kedua, bagaimana  strategi  bertahan  eks tapol  di  tengah  stigma  buruk  yang dilabelkan  kepada  mereka  sebagai  orang bersih lingkungan? Dan ketiga, bagaimana perjuangan  komunitas  tapol  Moncongloe menuntut  rehabilitasi  di  era  reformasi? Oleh  karena  itu,  artikel  ini  dimaksudkan untuk menjelaskan kehidupan tapol setelah mereka  dibebaakan  dan  dikembalikan  ke masyarakat,  yang  meliputi,  menjelaskan proses  penyelesaian  komunitas  tapol, menjelaskan  strategi  bertahan  komunitas tapol  setelah  dibebaskan,  dan  menjelaskan perjuangan  tapol  menuntut  rehabilitasi  di era reformasi.
Komunitas tapol Moncongloe adalah suatu  komunitas  yang  diciptakan  oleh pemerintah  Orde  Baru.  Komunitas  ini merupakan  produk  dari  sebuah  kebijakan pemerintah  Orde  Baru  dengan  ciri  khas periodenya  adalah  kontrol  yang  berlapis dan  instrumen  kekerasan  secara  struktural. Oleh  karena  itu  pendekatan  teoritis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  teori hegemoni negara yang diperkernalkan oleh Antonio Gramsci. Konsep hegemoni Gramsci dapat dilihat melalui penjelasannya tentang basis dari supremasi kelas  yang  menunjukkan  bahwa  suatu kelompok  dan  anggotanya  menjalankan kekuasaan  terhadap  kelompok-kelompok sosial  di  bawahnya  dengan  dua  cara,  yaitu kekerasan dan persuasi (Simon, 2004: 19).

## EksTapol PKI dan Kontrol Pemerintah… (Taufik Ahmad)
419
Cara  kekerasan  (represif)  yang  dilakukan kelas  atas  terhadap  kelas  bawah  disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasinya  disebut  dengan  hegemoni. Perantara  tindak  dominasi  ini  dilakukan oleh  para  aparatur  negara  seperti  polisi, tentara,  dan  hakim,  sedangkan  hegemoni dilakukan  dalam  bentuk  menanamkan ideologi  untuk  menguasai  kelas  atau lapisan  masyarakat  di  bawahnya.  Dalam konteks  ini,  sejarah  komunitas  tapol Moncongloe  dapat  dilihat  dari  pendekatan Gramsci. Pemerintah Orde Baru menciptakan  label  kepada  tapol  sebagai orang  tidak  bersih  lingkungan  untuk mengontrol dan memperkuat hegemoni.

## B. METODE PENELITIAN
Beranjak  dari  pemikiran  teoritis  di atas, metode sejarah kritis yang digunakan dalam  penelitian  ini  melalui  tahapan heuristik,  kritis  sumber,  interpretasi  dan historiografi.  Sumber-sumber  primer  yang digunakan  meliputi,  arsip  dan  dokumen pemerintah  dan  pribadi  serta  wawancara mendalam.
Selain sumber primer, informasi  tentang  tapol  juga  diperoleh melalui  melacak  karya-karya  terdahulu, berupa  buku,  artikel,  majalah  atau  bulletin dan  lain  sebagainya.  Sumber-sumber sejarah  tersebut,  setelah  melalui  proses kritik selanjutnya dinarasikan dalam bentuk eksplanasi sejarah.

## C. HASIL DAN BAHASAN

## 1. Penyelesaian Tapol Moncongloe
Sejak  1  Desember  1975  pemerintah Indonesia  melaksanakan  janji  pembebasan tapol untuk Golongan B dan dikembalikan masyarakat  sebanyak  1.309  orang  terdiri atas  1.003  sipil  dan  306  bekas  anggota ABRI  dengan  pangkat  Bintara.  Satu  tahun berikutnya  dibebaskan  lagi  sekitar  2.500 orang  di  seluruh  Indonesia  (Fealy,  1995: 29).  Di  Moncongloe,  pembebasan  tapol untuk  Golongan  B  dilakukan  mulai  tahun 1975-1977.  Jumlah  tapol  yang  dibebaskan di Moncongloe untuk golongan B mencapai  466  orang,  dan  untuk  golongan C  403  orang,  kemudian  terdapat  42  orang
dikirim ke Nanga-nangan pada tahun 1978 (Anwar Abbas, wawancara 20 Juli 2008). Prioritas  pertama  yang  dibebaskan adalah  tapol  yang  sudah  berusia  60  tahun, tapol  yang  menderita  sakit  kronis,  cacat mental  dan  fisik.  Mereka  yang  akan dibebaskan melakukan persiapan- persiapan,  mengemasi  barang-barang  dan melakukan  kunjungan-kunjungan  ke  barak lain.  Kebiasaan  ini  dilakukan  untuk memberi  kesempatan  kepada  tapol  yang masih  ditahan  apabila  ingin  menitip  surat kepada  keluarganya.  Kesibukan  berjalan tidak  seperti  biasanya  saat  pengumuman tapol  yang  akan  dibebaskan.  Beban  kerja sedikit  dikurangi,  dan  aturan-aturan  mulai melunak. Tapol diberi kesempatan mengikuti olah raga pada hari Rabu, sepak bola, badminton, dan tenis meja.
Pembebasan  tapol  khusus  di  Kamp Inrehab  Moncongloe  sampai  juga  kepada masyarakat  setempat  sekitar  Moncongloe. Ada  sejumlah  rombongan  kecil  sekitar puluhan  orang  penduduk  mendatangai kamp.  Inrehab,  mereka  langsung  menuju ke  barak,  karena  penjagaan  pos  sudah dilonggarkan.  Penduduk  memberi  ucapan selamat  kepada  tapol  yang  tidak  lama  lagi akan  dibebaskan.  Suasana  haru  terjadi diantara  penduduk  dengan  tapol,  beberapa di  antaranya  memberikan  bantuan  berupa makanan  sebagai  bekal.  Penduduk  yang tidak  sempat  masuk  dalam  Kamp  Inrehab, hanya  berdiri  di  pinggir  jalan  menunggu tapol  lewat  dan  kemudian  mengucapkan salam  perpisahan  dengan  melambaikan tangan. Rasa haru bercampur sedih dialami tapol  dan  penduduk  mengisi  ruang  hati mereka masing-masing.
Penduduk setempat  merasa  kehilangan  teman  yang sering  membantu  bekerja  di  kebun. Hubungan tapol dengan penduduk setempat  memang  berjalan  dengan  baik, walau pada awalnya ada semacam ketakutan  terhadap  tapol  sebagai  akibat image yang  dibentuk  oleh  petugas  bahwa PKI  itu  kejam.  Hubungan  yang  baik  itu terlihat  ketika  beberapa  tapol  tidak bersedia meninggalkan Moncongloe,
bahkan  ada  beberapa  tapol  menikah
420 dengan penduduk setempat setelah pembebasan.  Di  antara  mereka  yang menikah  adalah  Ir.  Rasjidi  Amra  (tapol dari  Mandar)  menikah  dengan  Sumiati (putri  seorang  petugas),  Sumiran  (tapol dari Instansi Polisi Perhubungan Makassar) menikah dengan seorang guru di Moncongloe. Pemerintah  mempunyai  sejumlah persyaratan  dalam  hal  pembebasan  tapol golongan  B,  di  antaranya  kadar  ideologi, kedudukan  dalam  organisasi,  kelakuan selama  di  tempat  pengasingan,  serta kondisi  fisik  dan  umur  bersangkutan. Kadar  ideologi  merupakan  suatu  hal  yang sulit untuk diukur, sehingga menurut tapol kadang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.  Oleh  petugas  Inrehab,  tapol yang  dianggap  masih  membahayakan negara dibawah ke Nanga-nangan Kendari. Ini  digambarkan  oleh  Brigjen  TNI  H. Sukma E Panglima Kodam XIV Hasanuddin  kepada  Muh.  Tahir  tapol  dari Selayar. Sebenarnya Muh. Tahir dimasukkan  daftar  untuk  dibawah  ke Nanga-nangan,  tetapi  ia  meminta  kepada panglima  Kodam  XIV  Hasanuddin  untuk mempertimbangkannya  permohonan  untuk kembali ke Selayar. Brigjen H. Sukama E, mengabulkan permohonan tersebut dengan satu  syarat  tidak  melakukan  perkumpulan di  Selayar,  tidak  bertemu  dengan  teman- temannya sesama tapol, tidak menyebarkan  ajaran  komunis.  (Muh.
Tahir, waancara, 25 Agustus 2008) Pada  18  Desember  1977  tim  dari POMDAM/Teperda  Sulawesi  Selatan  dan Tenggara  mengunjungi  Moncongloe  untuk mendata  tahanan  yang  akan  dibebaskan.
Data  yang  mereka  butuhkan  seperti  asal daerah  dan  tempat  tujuan  tapol  saat dibebaskan, melakukan memotretan terhadap  tapol,  melengkapi  riwayat  hidup tapol serta berbagai kelengkapan administrasi  yang  dibutuhkan.    Pendataan ini  dilakukan  sebelum  tapol  dibebaskan. Pada  malam  hari  tanggal  19  Desember 1977 tapol diberangkatkan ke Kodim 1408 Makassar  untuk  bermalam.  Pada  keesokan harinya tapol diberangkatkan secara
berkelompok  ke  Kantor  Corps  Polisi Militer  Kodam  XIV  Hasanuddin  untuk diadakan  upacara  pembebasan,  dengan berjalan  kaki  dengan  kode  jalan  yang dilalui  Jln.  Jend.  A.  Yani,  Jln.  Jend. Sudirman,  Jln.  Irian.  Khusus  tapol  yang berdomisili  di  Makassar,  selesai  upacara kembali  ke  Kodim  1408  Makassar  untuk menerima  uang  ongkos  ke  tempat  rumah masing-masing.  (Ahmad,  2009:  232) Kemudian  tapol  di  daerah,  keesokan harinya  kembali  ke  daerah  asal  masing- masing.  Tidak  semua  tapol  mendapat ongkos pulang, karena ada beberapa kasus hanya  mendapat  ongkos  setelah  menjual kebun dan singkongnya kepada petugas.
Upacara  resmi  pembebasan  tapol Golongan  B  berlangsung  di  POMDAM XIV Hasanuddin pada tanggal 20
Desember  1977.  Upacara  pembebasan  itu dihadiri  sekitar  466  tapol  Golongan  yang berasal  dari  berbagai  tempat  di  Sulawesi Selatan  dan  Tenggara.  Secara  yuridis, pembebasan  dilakuan  dengan  berdasarkan dua  surat  keputusan,  yakni pertama ,  Surat Keputusan  Komando  Operasi  Pemulihan Keamanan  dan  Ketertiban  Nomor:  SKEP- 25/KOPKAM/XII/1977 tentang pengembalian  10.000  orang  tahanan  G  30 S/PKI  Gol.  B  ke  masyarakat.  Upacara pembebasan  dipimpin  oleh  Big.  Jen.  TNI Kusnadi mewakili Pangdam XIV Hasanuddin  atas  nama  Laksamana  TNI Sudomo selaku Komando Operasi
Pemulihan dan Keamanan.
Sementara  tapol  Moncongloe  yang tidak  dipulangkan  karena  faktor  “kadar ideologi”  dikirim  ke  Nanga-nangan Sulawesi  Tenggara.  Jumlah  tapol  dibawah ke  Nanga-nangan  sebanyak  42  orang (Ahmad, 2009: 229). Biaya pemberangkan ke  Nanga-nangan  ditanggung  sepenuhnya oleh  Teperda.  Mereka  juga  dibekali  alat- alat  pertanian  seperti  cangkul,  parang, mesin  diesel  untuk  penerangan.  Setiba  di Nanga-nangan,  para  tapol  ditempatkan  di rumah-rumah yang telah disiapkan. Beberapa rumah telah terisi oleh tapol dari daerah  Sulawesi  Tenggara.  Kondisinya hampir  sama  dengan  Kam.  Inrehab

## EksTapol PKI dan Kontrol Pemerintah… (Taufik Ahmad)
421
Moncongloe.  Tapol  dari  Moncongloe langsung  ditempatkan  pada  rumah-rumah yang telah disiapkan.
Akhir  tahun  1977,  tahanan  politik militer  yang  selama  ini  ditahan  di  RTM dibawah  ke  Moncongloe.  Tapol  militer  ini berjumlah  30  kk.  Mereka  menempati rumah-rumah  yang  telah  disediakan.  Saat kedatangan tapol dari militer, di
Moncongloe  sudah  tidak  ada  tapol  yang berasal  dari  sipil,  namun  barak,  gereja, masjid,  aula  dan  pos  jaga  masih  ada  saat itu.    Kemudian  seluruh  fasilitas  kamp Inrehab  sudah  lapuk  sebagian juga diruntuhkan  oleh  tentara.  Kecuali  masjid dan  gereja  yang  masih  berdiri  dan dipergunakan sampai sekarang. Tahun  1978,  adalah  tahun  pertama Kamp. Inrehab Moncongloe dalam keadaan  sunyi.  Barak-barak  telah  kosong, di  dapur  hanya  ada  beberapa  kucing  liar yang  pernah  dipelihara  tapol,  atau  kucing yang  lolos  dari  makanan  tapol.  Pos  jaga yang berada di tempat agak tinggi  itu  juga kosong. Tidak ada lagi suara hentakan dan tembakan yang kadang-kadang diperdengarkan  petugas  kepada  tapol. Sekarang  lokasi  kamp.  Inrehab  telah menjadi  areal  perkebunan.  Demikian  pula kebun-kebun yang telah dibuka oleh tapol, sebagian  tidak  terawat  dan  ada  pula digarap  oleh  pekerja  kebun  milik  tentara. Khusus  lokasi  kamp.  Inrehab  sekarang dikuasi dan dimiliki oleh seorang purnawirawan militer. Namun pengelolaannya dilakukan oleh seorang eks tapol dari tahanan politik militer.

## 2.Tapol dalam Arus Stigma
Setelah  tapol  dibebaskan,  tidak berarti  kondisi  fisik  dan  psikologis  tapol kembali seperti semula. Eks tapol
umumnya  lanjut  usia  ketika  dibebaskan dari  tempat  pengasingan  Moncongloe. Mereka  nyaris  tidak  memiliki  harta  benda lagi.  Walaupun  tidak  terlibat  dalam kegiatan  PKI,  mereka  tetap  dipecat  dari tempat  kerjanya  tanpa  ada  uang  pesangon. Belum  lagi  keluarga  mereka  yang  tercerai berai,  siksaan,  penyakit  malaria,  asma,
lever,  bronchitis,  mata  rabun,  tuli,  cacat fisik  dan  gila  adalah  yang  mereka  terima sebagai  kenyataan  hidup  (Ahmad,  2009: 230).  Diperparah  lagi  dengan  trauma berkepanjangan,  ketidakpercayaan diri dan susah  mempercayai  orang  lain  atau  penuh rasa  curiga.  Diperlukan  waktu  yang  cukup lama  untuk  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya.  Itu  bukan  perkara  mudah, apalagi  dengan  status  sebagai  eks  tapol yang  harus  menerima  stigmatisasi  orang tidak  “bersih  lingkungan”  yang  dilakukan secara  intensif  oleh  pemerintah  Orde  Baru .  Eks  tapol  yang  dikembalikan  ke masyarakat diwajibkan melaporkan kepada lurah/kepala  desa  satu  kali  dalam  satu minggu.  Kewajiban  yang  dibebankan kepada  tapol  ini  dimaksudkan  sebagai pengawasan  kepada  tapol.  Berdasarkan sifatnya,  pengawasan  dilakukan  dengan berbagai  cara;  yaitu  secara  menyeluruh kepada  warga  masyarakat,  dalam  hal  ini diadakan  pendekatan  tertentu  di  bidang pengadministrasian  penduduk.  Kemudian, secara  khusus  kepada  tapol  bersangkutan, baik  secara  aktif  maupun  pasif.  Unsur- unsur  yang  melaksanakan  pengawasan yaitu pemerintah daerah termasuk
RW/RK/RT, POLRI dan LAKSUS.
Kegiatan  pengawasan  ini  dilakukan  untuk memperkecil  ruang  gerak  eks  tapol  di dalam  masyarakat  sehingga  fungsi  dan perannya  dapat  diminimalkan  sampai adanya jaminan masyarakat tidak tercemar dengan pikiran-pikiran komunis. Tampaknya,  sampai  tapol  dibebaskan, masih  tertanam  dalam  pemikiran  aparat pemerintah  bahwa  eks  tapol  itu  “tidak bersih lingkungan” sehingga segala gerak- geriknya  harus  diawasi  demi  keamanan dan  ketertiban.  (Arsip  Muhammad  Saleh Lahade Reg. 41)
Dalam memperkuat hegemoni, pemerintah  Orde  Baru  mewajibkan  eks tapol  untuk  mengikuti  “bimbingan”  atau penataran  khusus  yang  dilaksanakan  oleh Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Sulawesi Selatan. (Arsip Kotamadya Ujung Pandang Reg.  935).  Penataran  ini  dimaksudkan untuk menghapus pengaruh ideologi
422 komunis  yang  dianggap  sebagai  bahaya laten.  Gelombang  pertama  penataran dilaksanakan pada tanggal 27-31 Desember  1979  terdiri  atas  90  orang  eks tapol, kemudian Gelombang kedua dilaksanakan  tanggal  15-19  Januari  1980 terdiri  atas  80  orang  eks  tapol,  menyusul gelombang-gelombang berikutnya,
sehingga  semua  eks  tapol  golongan  B mengikuti  penataran  tersebut.  Penataran dilaksanakan  di  Hotel  Raya  Makassar. Materi penataran meliputi pemahaman dan pengalaman Pancasila serta UUD 1945.
Orde  Baru  juga  membuat  berbagai ketentuan  yang  membatasi  ruang  gerak bagi mereka yang ditapolkan. Setiap warga negara  Indonesia  yang  hendak  melamar pekerjaan, mengurus sekolah, naik pangkat atau  jabatan,  diharuskan  memiliki  “surat keterangan  tidak  terlibat  G  30  S/PKI”. Surat keterangan yang diperlakukan Kopkamtib  sejak  akhir  tahun  1960-an  itu adalah  yang  bersangkutan  tidak  terlibat dalam  percobaan  kudeta  1965  maupun pernah menjadi anggota PKI atau organisasi-organisasi yang memiliki hubungan  dengan  PKI.  Pemakaian  “surat keterangan bebas G 30 S/PKI” itu menurut pemerintah  disempurnakan  berlandaskan pertimbagan-pertimbagan sistem pengawasan  untuk  mencegah  “bahaya Komunis” di Indonesia. Untuk membendung pemikiran-pemikiran komunis  maka  dilakukan    kontrol  kepada orang-orang  yang  pernah  menjadi  anggota PKI dengan tidak memberi dia peran sosial politik  dalam  masyarakat.    Sehingga seakan  terjadi  pembunuhan  karakter  setiap tapol yang telah dibebaskan.
Pemerintah Orde Baru juga mengeluarkan aturan diskriminatif terhadap tapol menyangkut izin bepergian. Tidak  seperti  warga  lain,  bekas  tapol diwajibkan  membawa  surat  izin  bepergian bila  hendak  melakukan  perjalanan  dari kota  tempat  kediaman  ke  kota  lain.  Surat tersebut  merinci  aturan-aturan  yang  tidak boleh dilanggar oleh bekas tapol bersangkutan.  Pemegang  surat  hanya diperbolehkan
meninggalkan kota
kediamannya  selama  15  hari  saja.  Ketika sampai  di  tempat  tujuan,  eks  tapol  harus melapor terlebih dahulu ke kantor pemerintah  setempat.  Kemudian  ketika kembali  ke  kota  asal  harus  melapor  lagi kepada  kantor  yang  mengeluarkan  izin perjalanan.  Dalam  jangka  tiga  bulan  surat tersebut  tidak  dipergunakan  maka  tidak berlaku lagi (Krisnadi, 2000: 195)
Perlakuan  diskriminatif  Orde  Baru terhadap eks Tapol bukan saja pengingkaran  terhadap  HAM,  tapi  sudah merupakan  bentuk  penghukuman  tanpa batas (Krisnadi, 2000: 196). Dengan alasan pengawasan,  pemerintah  memberlakukan pencantuman  kode  tertentu  pada  Kartu Tanda  Peduduk  (KTP)  mantan  tapol. Tindakan  Orde  Baru  ini,  sadar  atau  tidak sadar telah membuat diskriminasi terhadap warga  negaranya.  Mantan  tapol  memang diharuskan  memiliki  KTP  yang  berbeda dengan  warga  negara  Indonesia  lainnya karena  ditambah  kode  ET  (Eks  Tahanan Politik). Hal ini merupakan suatu mekanisme  yang  tepat  dalam  pengontrol eks tapol. Segala kegiatan kemasyarakatan, mulai  dari  pindah  rumah,  pernikahan, surat-surat  izin  lainnya  biasanya  dimulai dengan  menunjukkan  KTP.  Dengan  KTP yang  dimiliki  mantan  tapol  yang  ditelah diberi  kode  ET,  setiap  mantan  tapol  harus mendapatkan  “Surat  Keterangan  Tidak Terlibat  dalam  G  30  S/PKI”,  kalau  yang bersangkutan hendak melamar suatu pekerjaan. Mustahil mendapat surat tersebut,  karena  stigma  tambahan  telah dicantumkan dalam KTP-nya dengan  kode ET.  Bukan  hanya  bekas  tapol  yang menerima  perlakuan  diskriminatif,  tetapi juga anak sampai cucu mereka.
Pemberlakukan  kode  ET  pada  KTP eks  tapol  bermula  dari  instruksi  yang dikeluarkan oleh menteri dalam negeri No. 32  Tahun  1981  yang  ditujukan  kepada gubernur  dan  kepala  daerah  di  seluruh Indonesia,  dilengkapi  dengan  pedoman pelaksanan  No.  188.52-36009  tanggal  22 Agustus  1981  tentang  pembinaan  dan pengawasan  bekas  tahanan  G  30  S/PKI. Instruksi tersebut menyatakan bahwa bekas

## EksTapol PKI dan Kontrol Pemerintah… (Taufik Ahmad)
423
tapol  dilarang  menjadi  anggora  partai politik  atau  Golkar,  organisasi  masyarakat atau  organisasi  keagamaan,  guru,  dan dosen,  pendeta  atau  khatib,  dalang,  lurah pengacara,  dan  wartawan.  Kedudukan dalam  profesi  tersebut  dikhawatirkan pemerintah  dapat  dimanfaatkan  oleh  eks untuk  mempengaruhi  masyarakat  atau mengembangkan  ideologi  komunis.  Untuk memudahkan  pengawasan  terhadap  tapol, berdasarkan  intruksi  tersebut  maka  KTP tapok diberi kode ET. Dalam pelaksanaannya,  tidak  hanya  KTP  eks tapol yang diberi kode ET, tetapi terkadang keluarga,  atau  anak  saudara  juga  terkena (Krisnadi, 2000: 187).
Pelarangan  terhadap  tapol  tidak hanya  pada  kegiatan-kegiatan  politik, mendirikan  organisasi,  atau  bergabung dengan  organisasi  tertentu  tetapi  juga menyangkut  aktivitas  pribadi  mereka diluar  ikatan-ikatan  dengan  organiasi tertentu.  Misalnya,  larangan  kepada  eks tapol  untuk  membuat  tulisan-tulisan  di surat  kabar  harian  atau  majalah-majalah. (Arsip  Kotamadya  Ujung  Pandang,  Reg. 942)  Demikian  pula  setiap  tapol  tidak diperbolehkan  menjadi  guru  atau  ada larangan mengajar bagi eks tapol, temasuk golongan C-2 dam C-3. (Arsip Kotamadya
Ujung  Pandang,  Reg.  944)    Pengawasan pemerintah Orde Baru ternyata tidak hanya pada aktivitas eks tapol dalam berorganisasi, tetapi juga menyangkut pada kehidupan pribadi eks tapol secara khusus.
Tapol  tidak  mempunyai  hak  pilih atau  dipilih  dalam  pemilu.  Ketentuan  itu diatur  dalam  pasal  2  Undang-Undang  No. 15  Tahun  1969,  tentang  pencabutan  hak pilih  dan  hak  memilih  bagi  eks  tapol organisasi  terlarang  dalam  pemilihan umum.(Lembaran Negara Republik Indonesia,  1969,  No.  61)  Menjelang pemilu  tahun  1977,  aturan  tersebut  mulai agak  sedikit  “diperlonggar”.  (Krisnadi, 2000: 199) Pemerintah menetapkan bahwa eks  tapol  Golongan  C,  mereka  yang  tidak terlibat  atau  diduga  tidak  terlibat  secara langsung  dalam  “G  30  S”  (Golongan  C-1, C-2, C-3), dapat menggunakan serta diberi
hak  untuk  memilih.  Sedangkan  pegawai negeri  yang  terlibat  dalam  G  30  S  dan dipertimbangkan  penggunaan  hak  pilihnya adalah  pegawai  negeri  sipil  Golonga  C-1 yang saat diselenggarakannya daftar pemilihan  umum  bekerja  pada  instansi pemerintah. Akan tetapi lembaga pemilihan  umum  menyatakan  bahwa penggunaan  hak  pilih  bagi  eks  tapol, kendatipun  telah  mendapat  mengesahan, dapat  saja  dibatalkan  atas  pertimbangan keamanan.  Seluruh  eks  tapol  Golongan  B tidak  boleh  memilih  dan  dipilih.  Sampai tahun  1977,  seluruh  eks  tapol  golongan  B dan  C  tidak  diberi  hak  untuk  dipilih sebagai anggota legislatif.
Pada  hakikatnya,  bukan  hanya  eks tapol  yang  merasakan  diskriminasi  dari pemerintah  Orde  Baru,  tetapi  telah menyentuh  sampai  pada  keluarganya. “Istilah bersih diri” dan “bersih lingkungan”  yang  tersebar  pada  tahun 1980-an  merupakan  tafsiran  masyarakat atas petunjuk pelaksanaan “skrining mental ideologis”  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri Dalam  Negeri    pada  tahun  1982.  Selain keterlibatan seorang dengan “G 30 S/PKI” skrining  juga  dilakukan  pada  lingkungan keluarganya,  persaudaran,  pergaulan  yang dominan  atau  sangat  berpengaruh  pada sikap,  perilaku  dan  mental  ideologi seseorang.  Yang  dikategorikan  lingkungan dominan  adalah  orang  tua  terhadap  anak- anaknya,  mertua  terhadap  menantu,  nenek terhadap  cucu  yang  diasuh,  atau  paman, kakak,  orang  lain  yang  pernah  membiayai kehidupan  anak  atau  seseorang,  pernah menanam  budi,  menolong  dalam  waktu relatif  lama,  dan  sebagainya.  Bisa  juga suami  terhadap  istri  atau  sebaliknya, bahkan lingkungan pergaulan.
Data  hasil skrining dimasukkan dalam  berkas  yang  disebut  “sampul  D’. Data  dikumpulkan  dari  bebagai  komando militer  setempat,  para  pejabat  pemerintah dan  polisi  tanpa  sepengetahuan  yang bersangkutan.  Catatan  “tidak  bersih” dalam  sampul  D  membuat  seseorang  tidak mungkin  lagi  masuk  menjadi  anggota ABRI  atau  mendapat  pekerjaan  dalam
424
instansi  pemerintah  atau  Badan  Usaha Milik  Negara.  Skrining  diperlakukan  juga bagi  guru,  anggota  parpol  dan  Golkar, pers,  dalang,  lurah,  petugas  lembaga bantuan  hukum,  dan  ulama.  Skrining sangat  efektif  tidak  saja  memergoki  bekas tapol  dan  keluarganya  yang  berupaya menjual tenaga untuk mendapatkan pekerjaan di bidang-bidang yang dinyatakan  tertutup  bagi  mereka,  tetapi juga membuka kesempatan kepada perusahaan-perusahaan  yang  tidak  “vital” untuk  membeli  tenaga  mereka  di  bawah upah  minimum.  Eks  tapol  pun  menerima peruntungannya,  dengan  dasar  daripada tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali.
Ketidakberdayaan tapol setelah dibebaskan  karena  tidak  adanya  aset ekonomi  yang  bisa  dikelola.  Sementara lapangan  kerja  untuk  seorang  tapol  sangat susah,  baik  bagi  tapol  itu  sendiri  maupun keluarganya.  Anak-anak  mereka  tidak dapat  melanjutkan  pendidikan  secara maksimal  karena  selalu  dikaitkan  dengan PKI. Suatu kasus misalnya, sebagian besar anak-anak  dari  Desa  Tabaringan  Takalar tidak  dapat  menempuh  pendidikan  tinggi, karena  baginya  kuliah  hanya  membuang waktu dan uang  karena  selepas kuliah pun juga  tidak  bisa  bekerja.  Hampir  seluruh penduduk  Desa  Tabaringan  dinyatakan terlibat dengan G 30 S, sehingga berimbas kepada anak-anak mereka. Karena tekanan dari pemerintah dalam bidang ini sehingga sebagian  besar  tapol  memilih  bekerja sebagai buruh bangunan, berpindah-pindah dari  satu  tempat  ke  tempat  lain.  Pekerjaan sebagai  buruh  ternyata  memiliki  hikmah buat  mereka.  Terkadang,  ketika  ada proyek_pembangunan  yang  membutuhkan tenaga  kerja  dengan  jumlah  cukup  besar, mereka saling memanggil dan terjadi reuni di  tempat  pekerjaan  tersebut.  Akhirnya terjalin  ikatan  solidaritas  diantara  mereka. Mereka bersama-sama di penjara, kemudian di bawah ke Inrehab Moncongloe, sekarang dipertemukan dengan  suasana  masih  dalam  tekanan pemerintah Orde Baru.
Tekanan  dan  perlakuan  diskrimatif yang  dialami  oleh  eks  tapol  menimbulkan rasa  frustasi.  Mereka  sedikit  melakukan aksi sebagai resistensi inheren dari kondisi diskriminatif itu dengan melakukan tindakan-tindakan  manipulatif  terhadap identitasnya.  Anwar  Abbas  misalnya,  saat dibebaskan,  karena  jenuh  dengan  kegiatan melapor  kepada  pemerintah  setempat memilih  kabur  ke  tempat-tempat  tidak terjangkau.  Misalnya  menjadi  tahun-tahun awal pembebasannya lebih memilih menjadi  tukan  kebun,  dimana  dia  dapat terhindar dari wajib lapor, dan tidak terlalu dipusingkan  stigma  yang  membuatnya terkucil dari masyarakat. Ir. Rasyidi Amra, dengan keahliannya dalam bidang arsitektur  melakukan  kegiatan  sebagai konsultan pada proyek-proyek pemerintah.
Berkat bantuan sahabat dekatnya dia dapat menutupi  identitas  sebagai  eks  tapol.  (Ir. Rasjidi  Amra, wawancara ,  23  Agustus 2009).
Eks  tapol  yang  tidak  sanggup bertahan  memilih  meninggalkan  daerah Sulawesi  Selatan.  Mereka  merantau  untuk melepaskan  beban  dan  stigma  yang melekat  pada  dirinya  sebagai  orang  yang “tidak  bersih  lingkungan”.  Cak  Gun  salah seorang  tapol,  pada  saat  pembebasan langsung  meninggalkan  Makassar  tanpa ada  tujuan  yang  jelas.  Selama  bertahun- tahun  Cak  Gun  hanya  pindah  dari  satu tempat  ke  tempat  yang  lain,  sampai kenyataan  hidupnya  sebagai  eks  dapat diterima  dengan  lapang.  Upaya  lain  yang dilakukan  oleh  tapol  dengan  menutup  diri mereka,  menyembunyikan  identitasnya agar  orang-orang sekelilingnya  tidak mengetahui latar historisnya. Ada beberapa tapol dari daerah memilih menetap di Kota Makassar  daripada  kembali  ke  daerah asalnya  untuk  mengais  rejeki,  mereka hidup  di  rumah-rumah  kontrakan,  kolom rumah, tanpa ada jaminan hari tua. Padahal sebelum  peristiwa  G  30  S,  mereka termasuk orang-orang sukses,  terhormat di lingkungannya  dan  berdedikasi  terhadap profesinya.
425 Hampir semua aktivitas yang berhubungan  dengan  administrasi  selalu disertakan syarat tidak terkait dengan G 30 S/PKI.  Mulai  dari  Surat  lamaran  kerja,
menjadi  pegawai  negeri  sipil,  ABRI, POLRI,  pindah  domisili,  sampai  pada persoalan  pernikahan  terkadang  mendapat tekanan dari pemerintah. Kekerasan struktural berupa peraturan yang diskriminatif itu tidak hanya tertuju kepada mantan  tapol  korban  Tragedi  65/66  tetapi juga  terhadap  anak  dan  cucu  mereka  atau keturunan mereka.  Salah seorang eks tapol bernama  Kasman  Suparlan,  ketika  bebas bermaksud untuk menikah kembali, karena pada  saat  di  Inrehab.  Moncongloe  istrinya minta  diceraikan.  Akan  tetapi  karena statusnya  sebagai  eks  tapol  PKI  maka menghadapi  berbagai  macam  kendala, mulai dari pengurusan administrasi sampai pada  persoalan  penghulu  yang  akan menikahkan  sangat  sulit  didapat.  Ini merupakan  salah  satu  contoh  dari  ribuan kasus yang dialami oleh eks tapol.
Perlakuan  terhadap  eks  tapol,  mulai memberi  kode  ET  pada  KTP,  pembatasan terhadap  akses  pemberoleh  pekerjaan, ketentuan wajib lapor, sampai pada urusan pernikahan pun mendapat tekanan. Perlakuan yang demikian telah mengabaikan  martabat  sebagai  manusia dan  melanggar  HAM.  Hak-hak  sipil  dan politik  mereka  telah  dirampas  oleh pemerintah.  Tidak  hanya  itu  stigma  yang terbentuk  di  dalam  masyarakat  sebagai orang  sesat  menyingkirkan  mereka  dari lingkungan  sosialnya.  Memang  stabilitas sebagai syarat mutlak kelangsungan pembangunan,  tetapi  tidak  harus  ditukar dengan merampas hak-hak sipil dan politik warga tertentu.
Diskriminasi  yang  ditujukan  kepada tapol  mengakibatkan  komunitas  tapol Moncongloe  termarjinalkan  di  semua lapangan  kehidupan.  Salah  satu  persoalan utama  dihadapi  tapol  Moncongloe  pasca pembebasan adalah sulitnya  mencari lapangan kerja. Sebagian besar dari mereka bekerja  sebagai  buruh  bangunan.  Mereka
umumnya  bermukin  di  pinggir  Kota Makassar.

## 3. Perjuangan Rehabilitasi
Era  reformasi  ditandai  dengan  terus dilakukannya  pembenahan  di  bidang hukum  serta  dijalankannya  pemberantasan KKN  dirasa  masih  belum  maksimal dengan  belum  dijalankannya  salah  satu agenda  penting,  yakni  penyelesaian  secara menyeluruh  berbagai  kasus  pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  masa  lalu, utamanya    peristiwa  1965    hingga  kini masih belum menentukan titik terang, atau bahkan  ditelantarkan  ( Kompas ,  2  Mei 2005). Padahal,  penyelesaian  secara  tuntas masalah pelanggaran HAM masa lalu amat penting untuk segera dilakukan, mengingat cakupan  peristiwa  baik  luas  dan  jumlah korban serta melibatkan segmen masyarakat yang sangat besar.
Penyelesaian  kasus  ini  akan  membawa pada  usaha  rekonsiliasi  yang  memang sangat  dibutuhkan  mengingat  adanya kecenderung  disintegrasi  bangsa  kian mengkhawatirkan.
Setelah  keruntuhan  rezim  Orde Baru,  harapan  akan  terwujudnya  keadilan bagi  para  korban  pelanggaran  HAM  masa lalu  seolah  menemukan  titik  terang  kearah penyelesaian. Karena selama lebih dari tiga dekade  Orde  Baru,  situasi  politik  yang represif-autoritarian  tidak  memungkinkan para korban untuk memperjuankan  apalagi memperoleh  keadilan  yang  dicitakan. Dunia  peradilan  di  era  Orde  Baru  begitu terkooptasi oleh kekuasaan.
Pers terbelenggu  dan  terbatasi  oleh  berbagai produk  hukum  yang  bukannya  fasilitatif, namun  justeru  mengekang,  sementara parlemen hanya merupakan kepanjangtanganan kekuasaan. Kini, dengan adanya keterbukaan dan
demokratisasi, pengungkapan berbagai kasus  pelanggaran  HAM  masa  lalu  yang menjadi aspirasi masyarakat terkhusus para korban  peristiwa  1965  seolah  menemukan momen  tepat    untuk  segera  dilaksanakan. Penyelesaian  masalah  pelanggaran  HAM masa lalu adalah mendesak untuk
426 dilaksanakan jika Indonesia masih berkomitmen  sebagai  negara  demokrasi (Arinanto, 2003: 280). Penyelesaian kasus pelanggaran HAM  peristiwa  1965  mendesak  untuk segera  dilaksanakan,  dengan  beberapa alasan Pertama ,  dapat  dikatakan  bahwa Indonesia  kini  masih  berada  pada  masa peralihan/transisi  dari  periode  otoriter  ke rezim  yang  (lebih)  demokratik.  Masa peralihan  adalah  masa  yang  strategis, momen  paling  tepat  untuk  menyelesaikan kasus  pelanggaran  HAM.  Penyelesaian kasus  masa  lalu  mempunyai  misi  penting untuk  mencegah  impunitas  atau  kekebalan dari    para  pelanggar  HAM.  Kesan  bahwa para pelanggar HAM bisa bebas meninggalkan korbannya tanpa pertanggungjawaban  tentu  saja  merupakan sesuatu  yang  sangat  kontras  dengan  nilai- nilai  keadilan  dan  cita-cita  negara  hukum.
Penetapan  kesalahan  terhadap  pelaku penting  agar  doktrin equality  before  the law dalam  negara  hukum  yang  juga merupakan  norma  internasional  dalam Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR)  tidak  hanya  menjadi  sekedar mitos.  Demikian  pula  penuntasan  kasus pelanggaran  HAM  masa  lalu  dengan memberikan  keadilan  dan  pemulihan  hak bagi  para  korban    adalah  hak  setiap  orang yang  dilanggar  hak  dasarnya,  pemberian keadilan  bagi  para  korban  juga  syarat mutlak tercapainya rekonsiliasi nasional.
Rekonsiliasi  atau  perdamaian  atau persahabatan baru akan mungkin terwujud, jika  pelaku  telah  ditetapkan  sebagai  pihak yang  bersalah  dan  menjalani  hukuman (atau  kewajiban  lain menurut hukum), dan pihak  korban  mendapatkan  kompensasi, restitusi,  rehabilitasi,  dan  pemulihan  nama baik.  Tanpa  adanya  pengungkapan  dan penetapan siapa yang salah dan bertanggung  jawab  dan  kewajiban  bagi pelaku  (apakah  untuk  menjalani  hukuman, meminta  maaf  dan  atau  memberi  ganti rugi)  akan  sangat  sukar  dapat  tercipta perdamaian  dan  persahabatan  (Adam, 2005).  Pada  tingkat  lebih  sederhana, permintaan  maaf  yang  pernah  dilontarkan
KH.  Abddurrahman  Wahid  sebagai  tokoh NU,  walau  tidak  memberi  dampak psikologis  yang  signifikan  tetapi  telah memulai  sesuatu  yang  segar  bagi  para korban peristiwa 1965.
Pernyataan K.H. Abdurrahman
Wahid  tersebut  ditanggapi  secara  positif bagi  mereka  yang  termasuk  korban peritiwa  1965.  Pada  tanggal  10  Januari 2001,  Samaun  Utomo  mendirikan  suatu organisasi  yang  diberi  nama  Lembaga Perjuangan  Rehabilitasi  Pegawai  Negeri
Korban Rezim Orba. Lembaga ini bertujuan untuk memperjuangkan rehabilitasi  bagi  para  pegawai  negeri  sipil yang diberhentikan karena dianggap terlibat dalam G 30 S. Meskipun kemudian tidak  terbukti  atas  keterlibatannya,  tetapi mereka  tidak  mendapatkan  hak-haknya sebagai  pegawai  negeri  sipil.  Pada  tanggal 20  Oktober  2002,  lembaga  ini  mengalami perubahan nama yakni Lembaga Perjuangan  Rehabilitasi  Korban  Rezim Orde Baru (LPR-KROB). Dengan perubahan  ini,  maka  cakupan  peruangan lembaga ini tidak hanya ditujukan pegawai negeri sipil tetapi seluruh korban peristiwa 1965.
Pada tahun itu juga, dibentuk cabang dari  LPR-KROB  di  Sulawesi  Selatan dengan susunan pengurus; Ir. Rasjidi Amra (ketua), M.S. Baharuddin (Wakil Ketua  I), Sunar  I.S,  (Wakil  Ketua  II),  Parinsen Sommen  (Sekretaris),  Muhammad  Jufri Buape  (wakil  sekretaris    I),  Sarmanto Sarmo  (wakil  Sekretaris  II),  Samet  S. (Bendara I) Sri Soetyowati (Bendahara II), Sunar  I.S,  Munis,  dan  Lamaeda  (Biro Organisasi), Achmad Gazali, Samun Gaddong,  Muhammad  Jufri  Buape  (Biro Penerangan), Anwar Abbas, M.S. Baharuddin  (Biro  Data  dan  Dokumentasi), Mawardi  Y.S,  Rahma,  U.S,  Rahmat  (Biro Sosial Ekonomi).
Pada dasarnya, sebelum lembaga ini didirikan telah terjalin ikatan-ikatan emosional  yang  cukup  solid  diantara sesama eks tapol dalam bentuk kekerabatan  dan  kekeluargaan.  Kontak- kontak  dengan  mereka  tetap  terjalin

## EksTapol PKI dan Kontrol Pemerintah… (Taufik Ahmad)
427 dengan  baik  walaupun  mereka  tidak terpisah sejak dibebaskan dari Moncongloe.  Ada  semacam  kegelisahan yang  dialami  oleh  beberapa  eks  tapol dengan  memikirkan  nasib  teman-teman mereka  setelah  pembebasan.  Satu  persatu telah  tiada,  dan  usia  semakin  senja sehingga ada kekhawatiran sejarah mereka dihilangkan  tanpa  jejak.  Kondisi  ini disadari  oleh  Anwar  Abbas  sehingga melakukan inisiatif mempertemukan teman-teman  mereka  sesama  eks  tapol  di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Pertemuan-pertemuan  mereka  inilah  yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi perjuangan rehabilitasi  korban  1965  di  Sulawesi Selatan. Selain LPR-KROB terdapat organisasi  lain,  antara  lain  Lembaga Penelitian  Korban  Peristiwa  65  (LPKP) dan Paguyuba Korban Orde Baru (PAKORBA).  LPKP  bertujuan  untuk memperjuangkan rehabilitasi dan konpensasi  bagi  mereka  korban  tragedi 1965, sedangkan PAKORBA tidak terbatas pada  korban  tragedi  65  saja,  tetapi  semua peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM lainnya  selama  pemerintahan  Orde  Baru. Strategi  perjuangan  mereka  umumnya dilakukan  dengan  cara-cara  konstitusional, yaitu  melakukan  upaya-upaya  hukum, perjuangan  penghapus  produk  undang- udang  Orde  Baru  yang  diskriminatif, menerbitkan bulletin-bulletin, majalah, dan melakukan  kerjasama  dengan  berbagai lembaga-lembaga yang terkait didalamnya. LPR-KROB  sejauh  ini  telah  melakukan kerjasama  dengan  Lembaga  Bantuan Hukum  (LBH),  YLBHI,  KONRTRAS, KOMNAS  HAM,  Syarikat  Yogyakarta, Organisasi  anak  muda  NU  di  daerah- daerah,  LSM  serta  partai/orgnisasi  massa lainnya.  (Warta  LPR-KROB,  Mei,  Juni, Juli  2007)  Disamping  juga  menggalaang kerjasama dengan organisasi sesama korban peristiwa September 1965. Langkah  ini  sebagai  sikap  untuk  menjaga persatuan diantara korban peristiwa September 1965.
Sampai akhir tahun 2003 perjuangan korban  peristiwa  G  30  S  1965  belum mencapai  hasil  yang  diinginkan,  namun perjuangan  tersebut  telah  menunjukkan kemajuan,  misalnya  adanya  surat  dari Mahkamah  Konsitusi  kepada  Presiden, Surat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  kepada presiden,  surat  KOMNAS  HAM  kepada presiden.  Pada  pokoknya  semua  surat tersebut  memberikan  informasi  kepada presiden  bahwa  secara  hukum  korban belum  pernah  dinyatakan  bersalah,  oleh sebab itu diharapkan presiden memberikan keputusannya  atas  pemohonan  rehabilitasi korban.  (Poi  Kromo,  2008)  Menanggapi perjuangan  para  korban  tragegi  1965, pemerintah kemudian meluncurkan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiasi (RUU-KKR). Reaksi  pemerintah  terhadap  upaya merealisasikan  kasus  pelanggaran  HAM tahun 1965 cukup walaupun terkesan  agak terlambat  dan  hati-hati.  Presiden  Susilo Bambang  Yudoyono  mempunyai  kemauan politik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran  HAM  yang  terjadi  pada  masa lalu  dengan  meningkatkan  Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengenai implementasi Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rehabilitasi. Secara konkret  presiden  Yudoyono  berkeinginan untuk  merehabilitasi  dan  memberikan kompensasi  kepada  tahanan  politik  yang ditahan  di  pulau  Buru  ( Kompas ,  17  Maret 2005).  Keinginan  politik  presiden  itu ditanggapi oleh organisasi-organisasi perjuangan korban tragedi 1965 di Sulawesi  Selatan  dengan  mengeluarkan pernyataan-pernyataan  yang  pada  intinya bahwa  tahanan    politik  tidak  hanya  ada  di Pulau  Buru,  tetapi  kondisi  yang  kurang lebih  sama  yang  dialami  oleh  tahanan- tahanan  politik  lain  di  seluruh  Indonesia, termasuk  di  Kamp.  Inrehab  Moncongloe Sulawesi Selatan.
Berdasarkan kondisi demikian, maka  DPC  LPR-KROB  Sulawesi  Selatan bersurat ke Komnas HAM .untuk mempertanyakan  sekaligus  menjelaskan tentang Kamp. Inrehab Moncongloe
428
sebagai  salah  satu  tempat  pengasingan tahanan  politik  PKI.  Menyusul  kemudian lembaga  ini  mengirim  data  dan  penjelasan situasi Kamp. Inrehab secara detail disertai jumlah  tahanan  politik  yang  ditempatkan di sana. Dari perjuangan ini, maka masalah tapol  Moncongloe  telah  menjadi  agenda Komnas  HAM.  Perkembangan  berikutnya, untuk mencapai rekonsiliasi dan rehabilitas serta  pemberian  kompensasi    kepada korban  tragedi  1965  dibutuhkan  saksi, pelaku  dan  korban,  atau  harus  ada  bukti- bukti  otentik  sehingga  seseorang  dapat mendapatkan  rehabilitasi  dan  kompensasi dari pemerintah.
Persoalan yang mengemuka kemudian,  bagaimana  menghadirkan  saksi atau  korban  tanpa  ada  pelindungan  hukum yang jelas. Untuk mengantisipasi ketidakjelasan  saksi  atau  keengganan seseorang bersaksi karena alasan keamanan, dibentuk organisasi yang diberi nama  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
Korban,  yang  sebelumnya  telah  disahkan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban. UU  PSK  secara  tegas  menyatakan  bahwa LPSK  adalah  lembaga  yang  mandiri,  atau biasa disebut komisi independen. UU PSK ini  sebenarnya  memandatkan  untuk  dibuat 2  (dua)  buah  Peraturan  Pemerintah  (PP), yaitu  PP  tentang  Pemberian  Kompensasi dan  Restitusi  dan  PP  tentang  kelayakan, jangka  waktu  dan  besaran  biaya  bantuan kepada  korban  dan  saksi.  Namun  oleh Dephukham,  kedua  mandat  pembentukan tersebut  akhirnya  digabung  menjadi  satu PP, yaitu PP No. 44 tahun 2008. Tujuan PP ini adalah memberikan kompensasi, restitusi  dan  bantuan  kepada  saksi  dan korban.
Dalam  PP  tersebut  dijelaskan  pula syarat-syarat permohonan kompensasi,
yaitu  harus  melampirkan  indentitas  pelaku pelanggaran  HAM  yang  berat  dan  harus melampirkan putusan yang sudah berkekuatan  hukum  tetap.  Persyaratan sangat  sulit  dipenuhi  oleh  sebagian  besar tapol  PKI  yang  pernah  diasingkan  di Moncongloe. Kenyataannya, banyak
korban  yang  sudah  tidak  mengenal  pasti identitas  pelaku.  Situasi  pada  saat  tragedi 1965,  secara  psikologis  mereka  tertekan ditambah  sulitnya  mengidentifikasi  secara personal  pelaku,  karena  sebagian  besar dilakukan oleh organisasi massa. Kemudian mereka dibawah ke Moncongloe sebagai tahanan politik merupakan proyek insititusi negara.
Kemudian  sebagian  besar  putusan-putusan berkenaan  dengan  mereka,  seperti  surat pemberhentian  sebagai  pegawi  negeri  sipil karena  terindikasi  dengan  G  30  S  mereka musnahkan  setelah  pembebasan  untuk menghilangkan jejak mereka karena trauma  yang  berat.    Dengan  sulitnya persyaratan  yang  harus  ditempuh  korban untuk mengajukan permohonan kompensasi  dan  bantuan,  maka  semakin sulit pula korban mendapatkan hak-haknya dan  hal  itu  berarti  tanggung  jawab  negara pun menjadi hilang.
Semakin terbengkalainya peng- usutan  dan  pengungkapan  pelanggaran HAM  masa  lalu  tentu  akan  membawa dampak yang tidak baik jika tidak sesegera mungkin dilakukan langkah-langkah menuju  ke  arah  penyelesaian.  Impunitas, atau kekebalan akan menjadi terlembagakan. Sebagaimana hukum pidana  telah  mengingatkan,  sanksi  keras akan  menjadi  penjera  dan  pencela  bagi pelaku sekaligus peringatan bagi pihak lain untuk  tidak  melakukan  kejahatan  serupa. Tidak dilakukannya penuntutan dan pengungkapan  serta  pemberian  sanksi terhadap  kejahatan  HAM  masa  lalu  akan menjadi  inspirasi  mereka  yang  kuat  dan berkuasa untuk menggunakan cara apa saja termasuk  melanggar  HAM  demi  kekalnya kekuasaan yang dimilikinya.

## D. PENUTUP
Pembebasan  tapol  mengakibatkan politik  pengontrolan  negara  terhadap  tapol berubah  dari  kontrol  fisik  oleh  militer dalam  kamp  Inrehab  ke  kontrol  sosial terhadap  komunitas  tapol  di  tengah lingkungan
masyarakat.
Untuk memperkuat  hegemoninya,  pemerintah

## EksTapol PKI dan Kontrol Pemerintah… (Taufik Ahmad)
429 mengeluarkan  berbagai  ketentuan  yang membatasi  dan  mengontrol  secara  efektif ruang  gerak  eks  tapol.  Kontrol  sosial negara tersebut mengarah pada pembentukan  identitas  eks  tapol  sebagai komunitas  “tidak  bersih  lingkungan”,
sehingga ruang eks tapol untuk mengembangkan  dirinya  tertutup  di  setiap bidang  kehidupan.  Identitas  eks  tapol kemudian menjadi stigma yang dikonsumsi oleh  masyarakat  sebagai  sesuatu  yang benar  sehingga  melahirkan  kebencian  dan ketakutan  terhadap  eks  tapol.  Lebih  parah lagi,  stigma  terhadap  eks  tapol  tersebut menjalar  sampai  anak  dan  cucu  mereka sehingga melahirkan suatu bentuk pengasingan  baru  di  tengah  lingkungan masyarakat secara berganda. Sebuah pengasingan yang mengakibatkan hilangnya  hak-hak  sipil  dan  politik,  jauh lebih  menyiksa  daripada  pengasingan  di kamp pengasingan yang memang terisolasi.  Untuk  bertahan  di  tengah  arus stigma itu, eks tapol terkadang berkamuflase,  menyembunyikan  identitas dengan  merubah  nama,  dan  berpindah- pindah dari satu tempat ke tempat lain.
Pergantian  rezim  Orde  Baru  ke  era reformasi  membawa  perubahan  bagi  eks tapol  di  berbagai  tempat  di  Indonesia.  Era reformasi  yang  pengarah  pada  proses demokrasi nampaknya memberi perubahan terhadap  komunitas  eks  tapol  untuk membuka diri dengan mendirikan organisasi-organisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan  hak-hak  sipil  dan  politik mereka.  Organisasi  tersebut  antara  lain, Lembaga  Penelitian  Korban  Peristiwa  65 (LPKP 65) Lembaga Pejuangan Rehabilitasi  Korban  Rezim  Orde  Baru (LP-KROB),  dan  Paguyuban  Korban Rezim  Orde  Baru.  Organisasi-organisasi ini  secara  intensif  melakukan  perjuangan menuntut  rekonsiliasi,  rehabilitas  dan kompensasi.

## DAFTAR SUMBER

## 1. Arsip
Arsip Muhammad Saleh Lahade Reg. 41.
Arsip  Kotamadya  Ujung  PandangReg.  935,
942, 944.
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1969 No. 61.

## 2. Buku dan Artikel
Adam, Asvi Warman, 2004. “Gerakan 30 September 1965: Pengungkap Pelaku dan Korban” dalam Warta DPP LPR-KROB Th III Oktober- November-Desember, 2004
______. 2005. Reparasi Masa Lalu , Jawa Pos , 18 Juli. Ahmad, Taufik. 2009. Kamp. Pengasingan Moncongloe. Jakarta: Desantara. ______. 2012. “South  Sulawesi:  The  Military,  Prison Camps  and  Forced  Labour”  dalam Douglas Kammen dan Katherine McGregor  (Ed) The  Contours  of  Mass Violence in Indonesia 1965-68,
Singapore, NUS Press dan Nias Press.
Arinanto, Satya. 2003. “Hak  Asasi  Manusia  dalam  Transisi Politik Indonesia” Artikel tidak diterbitkan.
Fealy, Grek. 1995. “The  Release  of  Indonesia’s  Political Prisoners:  Domestic  Versus  Foreign Policy,  1975-1979”  Clayton:  Working Paper, Monash University.
Krisnadi. 2000. Tahanan Politik Pulau Buru 1969-1979. Jakarta: LP3ES.
Simon, Roger. 2004. Gagasan-gagasan Politik Gramsci. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
430 3. Koran
“Presiden  Ingin  Rehabilitasi  dan  Beri Kompensasi Tapol”, Kompas ,  17  Maret 2005.
Ketua Komnas HAM: Pelanggaran  Masa  Lalu  Diterlantarkan, Kompas , 2 Mei 2005

## 4. Wawancara
Anwar  Abbas, wawancara, 20  Juli  dan  19 September, 2008 di Makassar Sulawesi.
Ir.  Rasyidi  Amra, Wawancara ,  23  Agustus
2008 di MakassarSulawesi Selatan.
Muh.  Tahir, wawancara, 25  Agustus  2008  di Makassar Sulawesi Selatan.