Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA
Arrum Normasari, Niniek Wahyuni Suhud, Yok Sunaryo, Paulus Bing Adiputro
arrum_normasari@unik-kediri.ac.id niniekwahyuni@unik-kediri.ac.id suhud@unik-kediri.ac.id yoksunaryo@unik-kediri.ac.id paulusbingadiputra@unik.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAKSI
Penipuan  berbasis  teknologi  semakin  meningkat  di  Indonesia,  mempengaruhi banyak konsumen yang sering kali tidak paham akan risikonya. Karya ilmiah ini menganalisis  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen  dalam menghadapi penipuan berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif  untuk  mengeksplorasi  kerangka  hukum  yang  ada,  termasuk  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  regulasi  terkait.  Melalui  tinjauan  ini, diharapkan  dapat  diidentifikasi  kelemahan  dalam  perlindungan  hukum  yang  ada serta  memberikan  rekomendasi  untuk  perbaikan  kebijakan  guna  melindungi konsumen lebih efektif dari ancaman penipuan berbasis teknologi di masa depan.
Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Penipuan, Teknologi

## PENDAHULUAN:
Penipuan  berbasis  teknologi  telah  menjadi  ancaman  yang  semakin meresahkan  di  Indonesia,  terutama  dengan  munculnya  modus  penipuan  melalui media  sosial  dan  situs  web  palsu.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat  bahwa penipuan online telah menjadi salah satu kejahatan yang paling sering dilaporkan oleh  masyarakat,  menunjukkan  eskalasi  masalah  ini  dalam  era  digital.  Dalam

## Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
konteks ini, perlindungan konsumen menjadi krusial untuk memitigasi risiko yang dihadapi  konsumen  dalam  bertransaksi  secara  online.  Perlindungan  konsumen dalam  hukum  Indonesia  telah  diatur  oleh  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  berbagai  peraturan  turunannya.  Kerangka hukum  ini  menetapkan  hak-hak  dasar  konsumen,  seperti  hak  untuk  memperoleh informasi yang akurat dan jelas seputar produk atau layanan yang ditawarkan, hak atas keamanan dalam menggunakan produk atau layanan tersebut, serta hak untuk diberitahukan  tentang  segala  risiko  yang  mungkin  timbul  dari  penggunaannya. Namun, dalam konteks penipuan berbasis teknologi, implementasi dari kerangka hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kerangka hukum yang ada yang mengatur perlindungan konsumen terhadap penipuan berbasis teknologi di  Indonesia.  Hal  ini  meliputi  analisis  terhadap  efektivitas  peraturan  yang  ada, kendala-kendala dalam penegakan hukum, serta relevansi dan kemungkinan adopsi regulasi  baru  yang  lebih  adaptif  terhadap  dinamika  teknologi  informasi  dan komunikasi yang cepat berubah. Dengan memperkuat kerangka hukum yang ada, diharapkan bahwa konsumen dapat lebih terlindungi dari berbagai bentuk penipuan online  yang  semakin  canggih  dan  menyesatkan.  Evaluasi  mendalam  terhadap perlindungan  konsumen  dalam  konteks  ini  tidak  hanya  mendukung  keamanan transaksi online, tetapi juga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih aman dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Melalui  pendekatan  normatif  yang  mencakup  analisis  terhadap  regulasi yang  ada,  kajian  literatur,  dan  studi  perbandingan  dengan  praktik  terbaik  dari negara-negara  lain,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang signifikan  dalam  upaya  memperbaiki  dan  memperkuat  perlindungan  hukum terhadap  konsumen  di  Indonesia  dalam  menghadapi  tantangan  dari  penipuan berbasis teknologi.

## RUMUSAN MASALAH
Bagaimana  kerangka  hukum  yang  ada  di  Indonesia  mengatur  perlindungan konsumen terhadap penipuan berbasis teknologi?

## LANDASAN TEORI
Dalam  era  digital  yang  terus  berkembang  pesat,  upaya  perlindungan konsumen dari penipuan berbasis teknologi menjadi semakin mendesak. Kerangka hukum yang ada di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menjadi landasan penting dalam melindungi hak- hak  konsumen.  Namun  demikian,  dinamika  teknologi  informasi  dan  komunikasi yang  cepat  menuntut  adaptasi  yang  lebih  baik  dari  kerangka  hukum  tersebut. Menurut Achmad Sugiarto (2019), perlindungan konsumen dalam era digital harus mampu  beradaptasi  dengan  perkembangan  teknologi  agar  dapat  memberikan perlindungan yang maksimal. Hal ini tidak hanya mencakup aspek regulasi yang eksisting, tetapi juga kebutuhan akan fleksibilitas dalam menghadapi ancaman baru dari penipuan berbasis teknologi, seperti yang disoroti oleh Adi Setijanto (2020). Diperlukan  regulasi  yang  tidak  hanya  progresif,  tetapi  juga  responsif  terhadap perubahan dan inovasi dalam dunia digital.
Meskipun telah ada upaya dalam mengatur perlindungan konsumen melalui Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  evaluasi  terhadap  implementasi  dan efektivitasnya  masih  sangat  diperlukan,  khususnya  dalam  konteks  teknologi modern  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Zainal Arifin  (2018).  Kesesuaian  antara regulasi  yang  ada  dengan  realitas  teknologi  harus  diperkuat  untuk  memastikan bahwa perlindungan konsumen dapat merata dan efektif di seluruh sektor ekonomi digital.  Secara  keseluruhan,  perlu  adanya  langkah-langkah  konkret  untuk memperkuat  kerangka  hukum  yang  ada,  termasuk  peninjauan  ulang  terhadap kebijakan  dan  praktik  perlindungan  konsumen  yang  sesuai  dengan  tantangan zaman. Evaluasi  secara  berkala  serta  konsultasi  dengan  para ahli  dan  pemangku kepentingan  di  bidang  hukum  dan  teknologi  akan  menjadi  kunci  dalam
menyesuaikan  regulasi  agar  dapat  memberikan  perlindungan  yang  efektif  dan relevan bagi konsumen di era digital ini.

## PEMBAHASAN
Pembahasan  akan  mengeksplorasi  implementasi  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  (UU  PK)  dalam  menghadapi  tantangan  dari  penipuan berbasis teknologi di Indonesia. UU PK, yang diawali dengan Undang-Undang No. 8  Tahun  1999,  telah  menjadi  landasan  utama  dalam  melindungi  konsumen  di Indonesia,  termasuk  dalam  konteks  transaksi  online  yang  semakin  dominan. Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi UU PK terkait dengan penipuan  berbasis  teknologi  adalah  kompleksitas  dan  dinamika  dari  metode penipuan  yang  terus  berkembang.  Penipuan  online  sering  kali  melibatkan penggunaan  teknologi  canggih,  seperti  phishing,  malware,  dan  sosialisasi  palsu, yang sulit untuk dideteksi dan diproses secara hukum.
Kesulitan  dalam  mendeteksi  penipuan  online  yang  semakin  canggih menjadi  salah  satu  fokus  utama  dalam  analisis  ini.  Menurut  studi  dan  laporan terbaru, penipuan online seringkali menyesatkan konsumen dengan menggunakan taktik  yang  rumit  dan  sulit  terdeteksi  oleh  sistem  keamanan  yang  ada.  Hal  ini menimbulkan kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur teknologi dan kerjasama lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penipuan online. Selain itu, perbandingan dengan kerangka hukum perlindungan konsumen di negara lain yang  lebih  maju  dalam  menghadapi  tantangan  serupa  menjadi  penting.  Negara- negara  seperti  Amerika  Serikat,  Uni  Eropa,  dan  beberapa  negara  Asia  telah mengembangkan  regulasi  yang  lebih  adaptif  terhadap  kemajuan  teknologi  dan perubahan perilaku konsumen dalam ekosistem digital. Mereka mungkin memiliki pendekatan  yang  lebih  komprehensif  dalam  memasukkan  aspek  perlindungan konsumen dalam transaksi online, termasuk regulasi terhadap platform digital dan kewajiban  bagi  penyedia  layanan  untuk  melindungi  konsumen  dari  praktik penipuan.

## Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Analisis  ini  tidak  hanya  mencakup  aspek  hukum,  tetapi  juga  menyoroti pentingnya kerjasama antarinstansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam  meningkatkan  perlindungan  konsumen.  Diperlukan  keterlibatan  aktif  dari semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi konsumen  di  era  digital  yang  semakin  kompleks  ini.  Secara  keseluruhan, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi  UU  PK  dalam  menghadapi  penipuan  berbasis  teknologi,  serta menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki dan memperkuat kerangka hukum yang  ada  agar  dapat  mengatasi  tantangan  yang  semakin  kompleks  dalam perlindungan konsumen di era digital.

## KESIMPULAN
Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum  terhadap  konsumen  dalam  menghadapi  penipuan  berbasis  teknologi  di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun kerangka hukum telah ada,  implementasinya  perlu  diperkuat  dan  disesuaikan  dengan  perkembangan teknologi  terkini.  Rekomendasi  untuk  meningkatkan  kesadaran  konsumen, meningkatkan kapasitas penegak hukum, dan memperkuat kerjasama internasional dalam penanggulangan penipuan berbasis teknologi perlu segera diimplementasikan.

## DAFTAR PUSTAKA:
• Sugiarto, A.  (2019).  Perlindungan  Konsumen  dalam  Era  Digital.  Jakarta: Penerbit Hukum.
• Setijanto, A. (2020). Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Teknologi. Jakarta: Pustaka Utama.
• Arifin, Z. (2018). Tantangan Implementasi Perlindungan Konsumen di Era Digital. Bandung: Refika Aditama.