## PENGUKURAN PRODUKTIVITAS RELATIF DAN ANALISIS TINGKAT UPAH TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI DI JAWA BARAT
Dewi Shofi Mulyati, Iyan Bachtiar, dan Yanti Sri Rezeki *

## Abstrak
Pentingnya  arti  produktivitas  dalam  meningkatkan  kesejateraan nasional  telah  disadari  secara  universal.  Peningkatan  produktivitas organisasi  harus  didahului  dengan  peningkatan  kinerja  sumber  daya manusia. Untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia itu, gaji, upah, dan  imbalan  harus  dikaitkan  dengan  prestasi  dan  tingkat  produktivitas. Untuk  mengenali  tingkat  produktivitas  di  masing-masing  wilayah,  dan bagaimana  tingkat  upah  yang  berlaku  mempengaruhi  produktivitas, terutama  di  sektor  industri,  maka  diperlukan  metode  evaluasi  yang  sesuai dengan  keperluan  pengambil  keputusan,  baik  untuk  pemerintah  daerah maupun  investor.  Metode  evaluasi  yang  akan  dikembangkan  ini  bertujuan untuk  mengukur  tingkat  produktivitas  relatif  daerah  (kabupaten  dan  kota) dan  menganalisis  pengaruh  tingkat  upah  terhadap  produktivitas  tenaga kerja  sektor  industri  di  Jawa  Barat.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  didapat bahwa Kabupaten Tasikmalaya, merupakan kabupaten/kota yang mempunyai indeks produktivitas tertinggi setiap tahunnya. Sedangkan Kota Cirebon  memiliki  indeks  produktivitas  terendah.  Selain  itu  perbandingan antara  tingkat  produktivitas  dan  tingkat  upah  yang  diterima  di  setiap kabupaten/kota di Jawa Barat banyak mengalami kesenjangan.
Kata kunci: Produktivitas, dan Tingkat Upah

## 1 Pendahuluan
Sumber  utama  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  mulai  mengalami perubahan  dari  sektor  pertanian  ke  sektor  industri.  Demikian  juga  dengan pertumbuhan  ekonomi  di  Jawa  Barat.  Kondisi  ini,  antara  lain,  ditandai dengan  adanya  penurunan  lapangan  kerja  di  sektor  pertanian  dan
* Dewi Shofi Mulyati, Iyan Bachtiar dan Yanti Sri Rezeki adalah Dosen Tetap Fakultas Teknik Program Studi TMI
Volume XXII No. 2 April – Juni 2006 : 185 - 204
peningkatan  lapangan  kerja  di  sektor  industri.  Hal  ini  terlihat  dalam  kurun waktu 20 tahun terakhir, ada pergeseran struktur ekonomi yang signifikan.
Pada  tahun  1993  peranan  sektor  pertanian  tercatat  sebesar  20,51 persen  turun  menjadi  15,58  persen  tahun  2002  terhadap  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB).  Sebaliknya,  peranan  sektor  industri  mengalami perkembangan  yang  cukup  pesat  dari  22,81  persen,  tahun  1993,  menjadi 37,29  persen  tahun  2002 . Perkembangan  sektor  industri  juga  diikuti  oleh semakin  berkembangnya  sektor  tersier,  khususnya  di  bidang  perdagangan dan  jasa-jasa,  yaitu  masing-masing  mempunyai  kontribusi  sebesar  14,40 persen  dan  8,78  persen  (BPS  Propinsi  Jawa  Barat,  2002  :  1).  Besarnya kontribusi  sektor  industri  terhadap  PDRB  ini  diharapkan  dapat  menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat.
Salah satu faktor produksi yang berkaitan langsung dengan terjadinya perubahan  tersebut  adalah  sumber  daya  manusia.  Jumlah  sumber  daya manusia  Indonesia  sangat  besar,  berasal  dari  kurang  lebih  213  juta penduduk.  Potensi  yang  besar  tersebut  pada  hakikatnya  merupakan  salah satu modal dasar pembangunan nasional.
Pentingnya  arti  produktivitas  dalam  meningkatkan  kesejahteraan nasional  telah  disadari  secara  universal.  Tidak  ada  jenis  kegiatan  manusia yang  tidak  mendapatkan  keuntungan  dari  produktivitas  yang  ditingkatkan sebagai  kekuatan  untuk  menghasilkan  lebih  banyak  barang-barang  maupun jasa-jasa.  Pendapatan  nasional  atau  GDP  banyak  diperoleh  dengan meningkatkan  keefektifan  dan  mutu  tenaga  kerja  dibandingkan  dengan melalui formasi modal dan penambahan kerja. Dengan kata lain, pendapatan nasional  atau  GDP  melaju  lebih  cepat  melalui  faktor  masukan  (Sinungan, 2003, 9).
Para pimpinan perusahaan besar di  dunia sepakat bahwa satu-satunya jalan untuk paling sedikit survive dalam persaingan adalah dengan berusaha meningkatkan  produktivitas  dan  efisiensi  organisasi.  Mereka  juga  sepakat bahwa  peningkatan  produktivitas  organisasi  harus  didahului  dengan peningkatan  kinerja  sumber  daya  manusia.  Untuk  meningkatkan  kinerja sumber  daya  manusia  itu,  gaji,  upah,  dan  imbalan  harus  dikaitkan  dengan prestasi dan tingkat produktivitas (Ruky, 2002 : 1).
Untuk  mengenali  tingkat  produktivitas  atau  efisiensi  relatif,  di masing-masing  wilayah,  dan  bagaimana  tingkat  upah  yang  berlaku mempengaruhi  produktivitas  terutama  di  sektor  industri,  maka  diperlukan
metode  evaluasi  yang  sesuai  dengan  keperluan  pengambil  keputusan,  baik untuk  pemerintah  daerah  maupun  investor.  Metode  evaluasi  yang  akan dikembangkan  ini  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  produktivitas  relatif daerah  (kabupaten  dan  kota)  dan  menganalisis  pengaruh  tingkat  upah terhadap produktivitas tenaga kerja sektor industri di Jawa Barat.
Salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan yang diterima pekerja  adalah  tingkat  upah  yang  diterimanya.  Upah  adalah  hak  yang diperoleh  akibat  dijalankannya  kewajiban  karyawan  dalam  suatu  hubungan kerja.
Pada  sisi  lain,  produktivitas  pekerja  pada  sektor  industri  di  setiap daerah kabupaten/ kota, terutama di Jawa Barat, belum terukur. Begitu juga dengan  tingkat  upah  yang  diterimanya.  Selama  ini,  yang  bisa  ditemukan adalah  nilai  tambah  setiap  sektor  dan  sub  sektornya  setiap  tahun.  Untuk  itu diperlukan  suatu  evaluasi  terhadap  besarnya  upah  yang  dikaitkan  dengan tingkat  produktivitas  di  setiap  daerah  kabupaten/kota  di  Jawa  Barat  (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, 2004).
Berdasarkan  latar  belakang  dan  perumusan  di  atas,  maka  yang menjadi permasalahan adalah:
(1) Belum  tersedianya  data  produktivitas  tenaga  kerja  sektor  industri  di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat.
(2) Belum  tersedianya  data  yang  menunjukkan  kabupaten/kota  mana  yang memerlukan perbaikan tingkat kesejahteraan tenaga kerja yang dikaitkan dengan tingkat produktivitasnya, terutama di sektor industri.
Untuk  itu  dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  pengukuran produktivitas  relatif  dan  analisis  pengaruh  tingkat  upah  terhadap produktivitas  tenaga  kerja  sektor  industri  di  Jawa  Barat.  Awalnya,  akan dilakukan  pengukuran  tingkat  produktivitas  relatif  tenaga  kerja  setiap kabupaten/kota,  sehingga  akan  diketahui  kabupaten  atau  kota  mana  yang memiliki  tingkat  produktivitas  tertinggi  dan  terendah  setiap  tahunnya. Selanjutnya,  akan  dianalisis  tingkat  upah  yang  diterima  dan  tingkat produktivitas  yang  disumbangkan  setiap  tahun  untuk  masing-masing kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Sesuai  dengan  uraian  yang  sudah  dipaparkan  dalam  latar  belakang penelitian dan perumusan masalah , maka tujuan penelitian adalah:
Volume XXII No. 2 April – Juni 2006 : 185 - 204
(1) Mengukur  tingkat  produktivitas  relatif  tenaga  kerja  sektor  industri  di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat dari tahun 1993 sampai 2003.
(2) Menganalisis trend /kecenderungan tingkat upah dan tingkat produktivitas tenaga kerja sektor industri setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Manfaat  yang  dapat  diperoleh  dari  penelitian  ini,  antara  lain,  dapat menjadi  bahan  masukan  bagi  para  pengambil  keputusan,  khususnya pemerintah  daerah  maupun  pemerintah    pusat,  bahkan  untuk  pihak  swasta. Manfaat tersebut, antara lain:
(1) Manfaat  bagi  Pemerintah  Daerah,  terutama  kabupaten/kota  akan mengenali  posisi  hasil  kerjanya  relatif  terhadap  daerah  lain,  terutama pada  sektor  industri.  Selanjutnya,  informasi  tersebut  dapat  dijadikan masukan dalam menyusun kebijakan untuk periode yang akan datang.
(2) Bagi  Pemerintah  Pusat,  akan  mengetahui  daerah  mana  yang  memiliki produktivitas  rendah  atau  tinggi.  Selanjutnya  informasi  tersebut  dapat dijadikan  bahan  masukan  dalam  mengalokasikan  dana  bantuan  untuk pembangunan daerah.
(3) Bagi  pihak  swasta,  akan  mengetahui  daerah  mana  yang  memiliki produktivitas  rendah  atau  tinggi  dengan  produk  unggulan  yang  dimiliki masing-masing  kabupaten/kota.  Selanjutnya,  informasi  tersebut  dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menginvestasikan modalnya.

## 2 Pengertian Produktivitas
Dewasa ini, produktivitas  mendapat banyak perhatian  apakah itu  dari kalangan  pengusaha  maupun  pemerintah,  karena  peranan  peningkatan produktivitas  dalam  rangka  pembangunan  suatu  negara  sangatlah  penting, sebab  banyak  negara  mengakui  bahwa  produktivitas  adalah  kunci  menuju kemakmuran, karena makin tinggi produktivitas maka makin banyak barang- barang  dan  jasa-jasa  dapat  dihasilkan.  Mendukung  pernyataan  ini  Stoner (1986 : 30)  mengatakan bahwa sarana utama yang  dapat dipergunakan  oleh manusia  untuk  keluar  dari  kemiskinan  pada  suatu  tingkat  kehidupan  yang lebih  baik  adalah  dengan  meningkatkan  produktivitas  yang  pada  akhirnya akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Masukan  ( input )  yang  digunakan  dalam  suatu  proses  produksi  terdiri
dari  tanah,  modal,  tenaga  kerja,  keahlian  dan  teknologi.  Dari  berbagai macam input (faktor  produksi)  ini,  maka  perhitungan  produktivitas  dapat dilakukan  secara  bersama-sama,  yang  disebut  dengan  produktivitas  total, maupun  perhitungan  untuk  masing-masing  faktor  produksi  yang  disebut dengan  produktivitas  parsial.  Selain  pembedaan  antara  produktivitas  total maupun  parsial,  maka,  menurut  Manulang,  produktivitas  dapat  juga dibedakan berdasarkan tingkatan atau strata dan faktoral (Manulang, 1989 : 40). Jelasnya, pembagian produktivitas tersebut terdiri atas:
1. Secara tingkatan/strata.
(a) Produktivitas Makro (Nasional).
Produktivitas  ini  menunjukkan  produktivitas  nasional.  Sebagai ukurannya  dipakai  PDB  output  dan  yang  menjadi  input  adalah  tenaga kerja.
(b) Produktivitas Sektoral.
Produktivitas  ini  menunjukkan  produktivitas  untuk  setiap  sektor  dalam perekonomian.  Ukuran  yang  digunakan  adalah  PDB  sektoral  sebagai output dan  sebagai input adalah  jumlah  tenaga  kerja  yang  digunakan untuk tiap sektor tersebut.
(c) Produktivitas Mikro.
Produktivitas  ini  menunjukkan  produktivitas  pada  tingkat  perusahaan. Ukuran  yang  digunakan  adalah  nilai  tambah  ( Value  Added )  sebagai output dan jumlah tenaga kerja sebagai input .
(d) Produktivitas Individu.
Produktivitas  ini  menunjukkan  besarnya  produktivitas  untuk  setiap individu, antara lain, tenaga kerja. Ukuran yang digunakan adalah jumlah barang yang dihasilkan sebagai output dan input adalah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut.
2. Secara Faktoral, terdiri atas:
(a) Produktivitas total ( Total Factor Productivity ).
Volume XXII No. 2 April – Juni 2006 : 185 - 204
Produktivitas  ini  menunjukkan  besarnya  produktivitas  dari  seluruh faktor  yang  digunakan  untuk  menghasilkan output .  Faktor-faktor tersebut, antara lain, tenaga kerja, bahan mentah, peralatan produksi dan energi.
(b) Produktivitas multifaktor ( Multifactor Productivity ).
Produktivitas  ini  menunjukkan  produktivitas  dari  beberapa  faktor  yang digunakan  untuk  menghasilkan output antara  lain  adalah  modal  dan tenaga kerja.
(c) Produktivitas parsial ( Partial Productivity ).
Produktivitas  ini  menunjukkan  produktivitas  dari  faktor  tertentu  yang digunakan  untuk  menghasilkan  keluaran,  faktor  tersebut  hanya  berupa tenaga kerja atau bahan baku atau energi.

## 2.1 Model  Pengukuran  Produktivitas  Berdasarkan  Pendekatan  Rasio Output/ Input
Pengukuran  produktivitas  berdasarkan  pendekatan  rasio output/input ini  akan  mampu  menghasilkan  tiga  jenis  ukuran  produktivitas,  yaitu  :  (1) Produktivitas  parsial,  (2)  Faktor  produktivitas  total,  dan  (3)  Produktivitas total.

## 2.1.1 Produktivitas Parsial
Produktivitas  parsial,  sering  disebut  juga  sebagai  produktivitas  faktor tunggal ( single – factor productivity), merupakan rasio output terhadap salah satu  jenis input .  Sebagai  contoh,  produktivitas  tenaga  kerja  merupakan ukuran produktivitas parsial bagi input tenaga kerja yang diukur berdasarkan rasio output terhadap input tenaga  kerja,  produktivitas  modal  merupakan ukuran produktivitas parsial bagi input modal yang diukur berdasarkan rasio output terhadap input modal,  dan  sebagainya.  Adapun  persamaan  yang digunakan  dalam  menentukan  nilai  produktivitas  parsial  ini  adalah  sebagai berikut (Gasperz, 1998: 34):
191 lain Input Output lain Input tas Produktivi 5. Energi Input Output Energi tas Produktivi 4. Modal Input Output Modal tas Produktivi 3. Material Input Output Material tas Produktivi 2. Kerja Tenaga Input Output Kerja Tenaga tas Produktivi      . 1 ( II.1) Di mana : Output =  Nilai produksi.
Input =  Nilai yang digunakan oleh perusahaan dalam satuan tertentu.

## 2.1.2 Faktor Produktivitas Total
Produktivitas faktor total merupakan rasio dari output bersih terhadap banyaknya input modal dan tenaga kerja yang digunakan. Output bersih ( net output) adalah output total dikurangi dengan barang – barang dan jasa antara ( input antara)  yang  digunakan  dalam  proses  produksi.  Berdasarkan  definisi diatas,  jenis input yang  dipergunakan  dalam  pengukuran  produktivitas faktor-total  hanya  faktor  tenaga  kerja  dan  modal.  Adapun  persamaan  yang digunakan  dalam  menentukan  nilai  produktivitas  total  ini  adalah (Gasperz, 1998:.34):
                         Modal Kerja Tenaga Input digunakan yang Jasa dan Material Total Output Modal kerja Tenaga Input bersih Output Total Faktor s Produkvita ( II.2) Di mana : Output total
=
Nilai produksi total.
Volume XXII No. 2 April – Juni 2006 : 185 - 204

## 2.1.3  Produktivitas Total
Produktivitas  total  merupakan  rasio  dari output total  dari input total (semua input yang  digunakan  dalam  proses  produksi).  Berdasarkan  definisi ini  tampak  bahwa  ukuran  produktivitas  total  merefleksikan  dampak penggunaan  semua input secara  bersama  dalam  memproduksi output (Gasperz, 1998, h.35):
total Input total Output Total tas Produktivi  ( II.3 )
Di mana : Output total =  Nilai produksi total. Input total =  Nilai  total  seluruh  faktor  yang  digunakan  oleh perusahaan dalam satuan tertentu.
Pengukuran  produktivitas  parsial,  produktivitas  faktor-total,  maupun produktivitas  total  dapat  menggunakan  satuan  fisik  dari output dan input (ukuran berat, panjang,  isi,  dan  lain - lain), atau satuan  moneter dari output dan input (dolar, rupiah, dan lain - lain).
Berdasarkan pembagian produktivitas ini, maka produktivitas manusia (tenaga  kerja)  merupakan  sasaran  yang  strategis  dan  menjadi  pokok  dalam penulisan,  karena  sumber  daya  manusia  yang  ada  pada  akhirnya  akan menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa.
Demikian  pentingnya  sumber  daya  manusia  ini  akan  mendorong usaha-usaha ke arah peningkatan produktivitas, sebab tanpa peningkatan ini maka perekonomian akan sulit berkembang. (Drucker, 1980 : 105).
Seorang tenaga kerja dinilai produktif apabila ia mampu menghasilkan output yang lebih besar dari tenaga kerja yang lain untuk satuan waktu yang sama,  atau  apabila  ia  mampu  menghasilkan  produk  yang  sesuai  dengan standar yang telah ditentukan dalam satuan waktu yang lebih singkat. Untuk menghasilkan  tenaga  kerja  yang  produktif,  maka  harus  pula  diperhatikan tingkat  kesejahteraan  dari  tenaga  kerja  yang  bersangkutan.  Tingkat kesejahteraan ini dapat dilihat pada bagaimana seseorang dapat memecahkan
masalah  kemiskinan  melalui  peningkatan  pendidikan,  perbaikan  gizi, peningkatan  pelayanan  kesehatan.  Semuanya  ini  dapat  terlaksana  apabila tingkat pendapatan yang diterima memadai.

## 3 Pengertian Upah
Bila peningkatan produktivitas kerja dimaksudkan untuk meningkatkan  kesejahteraan  semua  yang  terlibat  dalam  proses  produksi, maka  pemenuhan  kebutuhan  hidup  pekerja,  paling  kurang  secara  minimal, harus  dipenuhi.  Secara  sederhana,  kebutuhan  hidup  sehari-hari  adalah makanan,  minuman,  udara,  dan  air  bersih,  pakaian,  perumahan,  pelayanan kesehatan,  pendidikan,  hiburan,  dan  sebagainya.  Pemenuhan  kebutuhan tersebut  bagi  mereka  yang  terikat  atau  berada  dalam  hubungan  kerja dilakukan melalui penerimaan upah.
Oleh  sebab  itu,  penetapan  besarnya  upah  yang  akan  diterima  tenaga kerja  haruslah  hati-hati,  agar  dapat  mendorong  tenaga  kerja  untuk  bekerja lebih  baik  yang  ditandai  dengan  meningkatnya  produktivitas  tenaga  kerja tersebut, dan dengan sendirinya akan mendorong meningkatnya produksi. Di lain pihak, upah yang diterima (menggambarkan tingkat kesejahteraan) juga akan  menjadi  daya  beli  bagi  tenaga  kerja,  sehingga output yang  akan dihasilkan  oleh  perusahaan  dapat  terjual  dan  perekonomian  akan  dapat berjalan terus.
Pada  dasarnya,  upah  didefinisikan  sebagai  balas  jasa  yang  diterima oleh  tenaga  kerja  karena  ia  bekerja.  Atau  dengan  kata  lain,  upah  dapat diartikan sebagai imbalan yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja berupa uang atau barang, melalui suatu perjanjian kerja.
Selanjutnya,  Undang-Undang  RI  No.  25  tahun  1997,  merumuskan upah sebagai berikut: Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam  bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  kepada  pekerja  atas suatu  pekerjaan  atau  jasa  yang  telah  atau  akan  dilakukan,  ditetapkan,  dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.

## 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada  dasarnya,  perhitungan  produktivitas  merupakan  perbandingan output terhadap input , maka input dan output itu harus ditentukan. Tahap ini sangat  penting  dalam  perhitungan  produktivitas,  karena  faktor input dan
Volume XXII No. 2 April – Juni 2006 : 185 - 204
output yang jelas serta benar sangat menentukan  hasil  perhitungan, di  mana diharapkan dapat mencerminkan situasi sebenarnya.
Data input dalam penelitian ini dinyatakan dengan jumlah tenaga kerja yang  bekerja  di  sektor  industri.  Data  ini  diperoleh  dari  Survey  Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda), dan Jawa Barat Dalam Angka. Data ini diambil dari tahun 1993 sampai 2003
Data output dalam  penelitian  ini  dinyatakan  oleh  nilai  tambah  sektor industri.  Data  ini  diperoleh  dari  PDRB  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat Menurut  Lapangan  Usaha  yang  dipublikasikan  atas  kerjasama  Badan Perencanaan  Daerah  Propinsi  Jawa  Barat  dengan  Badan  Pusat  Statistik Propinsi Jawa Barat. Data ini diambil dari tahun 1993 sampai 2003.
Setelah dilakukan perhitungan, maka didapat nilai produktivitas setiap daerah setiap tahunnya. Hasil perhitungan tersebut diringkas pada Tabel IV.1
Tabel IV.1 Indeks Produktivitas Relatif Tenaga Kerja Sektor Industri di Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 1993
DAERAH TAHUN Rata- rata 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 KABUPATEN BOGOR 100 116 123 152 157 135 97 119
155 177 146 134 SUKABUMI 100 116 206 203 158 175 132 152
359 221 366 199 CIANJUR 100 94 166 171 210 116 94 108
135 92 106 127 BANDUNG 100 84 104 128 119 95 102 66 71 79 93 95 GARUT 100 91 121 95 108 121 124 112
158 98 147 116 TASIKMALAYA 100 155 152 136 111 146 111 115 55
53 106 113 CIAMIS 100 138 135 188 170 148 218 223
136 118 158 157 KUNINGAN 100 134 108 126 141 139 88 118
173 143 112 126 CIREBON 100 118 87 159 143 94 69 62
94 72 110 101 MAJALENGKA 100 126 115 148 165 117 98 104
156 104 121 123 SUMEDANG 100 115 121 167 142 151 181 119 79
87 111 125 INDRAMAYU 100 131 90 163 154 110 106 164 99
122 86 121 SUBANG 100 129 135 217 199 101 167 154
135 93 144 143 PURWAKARTA 100 153 144 188 150 148 158 619
410 505 532 282 KARAWANG 100 118 130 143 125 100 97 85
93 107 148 113 BEKASI 100 103 94 90 100 73 176 218
228 288 285 159 BOGOR 100 100 168 207 206 86 91 76
91 91 136 123 SUKABUMI 100 94 163 125 174 43 34 48
52 45 57 85 BANDUNG 100 111 120 152 145 113 102 153
158 153 182 135 CIREBON 100 70 91 103 167 110 140 113
126 164 158 122 BEKASI 100 91 77 107 81 91
Volume XXII No. 2 April – Juni 2006 : 185 - 204
Berdasarkan  data  yang  telah  diklasifikasikan  dan  kemudian  telah dihitung  menurut  rumusan  yang  dikemukakan,  maka  diperoleh  nilai-nilai produktivitas tenaga kerja sektor industri di Jawa Barat. Untuk lebih mudah menganalisis  dan  memahami  pola  perkembangan  tingkat  produktivitas tenaga kerja ini, maka perhitungan-perhitungan yang disajikan adalah dalam bentuk grafik.
Mengubah  angka  absolut  menjadi  angka  indeks  dilakukan  untuk keperluan  agar  dapat  menganalisis  sejauh  mana  kesenjangan  antara  kedua indikator  tersebut  telah  terjadi.  Apabila  tingkat  upah  yang  diterima  lebih besar  dari  tingkat  produktivitas,  maka  antara  kedua  indikator  tersebut  telah terjadi  ketidakseimbangan.  Artinya,  tingkat  produktivitas  yang  dihasilkan adalah rendah.
Perubahan  yang  dilakukan  dari  angka  absolut  menjadi  angka  indeks telah  dilakukan  perhitungan  dan  disajikan  pada  tabel  IV.2  dan  IV.3  berikut ini.

## Tabel IV.2 Indeks Tingkat Upah Tenaga Kerja Sektor Industri
DAERAH TAHUN Rata- rata 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 KABUPATEN BOGOR 108 110 108 110 111 111 109 124
131 143 126 117 SUKABUMI 96 93 95 93 94 94 95 83 83
70 70 88 CIANJUR 96 93 95 93 94 94 95 83 88
77 76 89 BANDUNG 108 110 108 110 111 111 109 124
117 117 117 113 GARUT 94 91 93 91 90 90 92 81 81
81 84 88 TASIKMALAYA 94 91 93 91 90 90 92 81 77
72 75 86 CIAMIS 94 91 93 91 90 90 92 81 81
70 74 86 KUNINGAN 94 91 93 91 90 90 92 81 81
70 71 86 CIREBON 96 93 95 93 94 94 95 83 83
92 107 93 MAJALENGKA 94 91 93 91 90 90 92 81 78
71 73 86 SUMEDANG 108 110 108 110 111 111 109 124
117 117 117 113 INDRAMAYU 96 93 95 93 94 94 95 83 86
82 92 91 SUBANG 94 91 93 91 90 90 92 81 81
87 88 89 PURWAKARTA 102 110 108 110 111 111 109 124
119 120 114 113 KARAWANG 102 110 108 110 111 111 109 124
123 132 128 115 BEKASI 108 110 108 110 111 111 109 124
131 143 138 118 BOGOR 108 110 108 110 111 111 109 124
131 143 126 117 SUKABUMI 96 93 95 93 94 94 95 83
83 77 86 90 BANDUNG 108 110 108 110 111 111 109 124
117 117 117 113 CIREBON 96 93 95 93 94 94 95 83
83 78 82 90 BEKASI 108 110 108 110 111 111 109 124 131 143 138 118
Volume XXII No. 2 April – Juni 2006 : 185 - 204

## Tabel IV.3 Indeks Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri
DAERAH TAHUN Rata- rata 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 KABUPATEN BOGOR 125 149 136 147 133 161 87 99 127
125 99 126 SUKABUMI 28 33 51 43 30 46 26 28 65 35 55 40 CIANJUR 27 26 39 35 38 30 18 19 24 14 15 26 BANDUNG 189 163 174 187 152 172 138 84 88 85 96 139 GARUT 39 36 42 29 28 45 35 29 40 22 31 34 TASIKMALAYA 19 29 25 19 14 26 15 14 7 6 11 17 CIAMIS 24 35 29 35 28 34 38 36 22 16 21 29 KUNINGAN 19 27 19 19 19 26 12 15 22
16 12 19 CIREBON 36 43 27 43 34 32 18 15 22
14 21 28 MAJALENGKA 31 40 32 35 35 35 22 22 32
18 20 29 SUMEDANG 55 65 59 71 53 80 72 44 29
27 33 53 INDRAMAYU 34 46 27 43 36 36 26 38 22
24 16 32 SUBANG 39 52 46 65 52 38 47 40 34
21 30 42 PURWAKARTA 64 101 82 92 65 91 72 265 172 183 185 125 KARAWANG 154 186 178 170 130 148 107 88 94
93 124 134 BEKASI 301 316 250 207 203 210 379 437 448 489 465 337 BOGOR 102 105 152 162 142 84 66 52
61 52 75 96 SUKABUMI 78 75 113 75 92 32 19 25
27 20 24 53 BANDUNG 102 116 108 119 100 110 75 104
105 88 101 103 CIREBON 634 458 511 503 717 666 634 479
522 589 544 569 BEKASI 195 166 137 165 121 71

## 4.1 Analisis Produktivitas dan Tingkat Upah terhadap Produktivitas
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,    diperoleh  suatu gambaran  kabupaten/kota  mana  yang  memiliki  tingkat  produktivitas  tinggi, menengah, dan rendah terlihat pada Gambar IV.1.
Gambar IV.1 Tingkat Produktivitas Relatif Rata-rata
PRO DUKTIVITAS RELATIF RATA-RATA TENAGA KERJA
SEKTO R INDUSTRI DI JAW A BARAT
0 50 100 150 200 250 300 KABUPATEN/KO TA BOGOR SUKABUMI CIANJUR BANDUNG
GARUT TASIKMALAYA CIAMIS KUNINGAN CIREBON MAJALENGKA SUMEDANG INDRAMAYU SUBANG PURWAKARTA KARAWANG BEKASI BOGOR SUKABUMI

## BANDUNG
Dari  gambar  dan  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  daerah  yang mempunyai  produktivitas  tinggi,  menengah,  atau  rendah,  tidak  dipengaruhi oleh  letak  geografis  ataupun  daerah  yang  membatasinya.  Misalnya,  dapat dilihat di Kabupaten Sukabumi. Daerah ini mempunyai tingkat produktivitas yang  tinggi,  tetapi  lain  halnya    dengan  Kota  Sukabumi  yang  mempunyai tingkat  produktivitas  yang  rendah.  Begitu  pula  Kabupaten  Bekasi  dengan Kota  Bekasi,  Kabupaten  Bekasi  mempunyai  tingkat  produktivitas  yang tinggi  tetapi  tidak  dengan  Kota  Bekasi  yang  mempunyai  tingkat produktivitas yang rendah. Selain itu, Kabupaten Ciamis mempunyai tingkat produktivitas  yang  tinggi  sedangkan  Kabupaten  Tasikmalaya  mempunyai tingkat  produktivitas  yang  rendah,  sama  halnya  Kota  Bandung  dengan Kabupaten Bandung.
Volume XXII No. 2 April – Juni 2006 : 185 - 204
Kabupaten Bekasi mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi, tetapi tidak  untuk  Kabupaten  Karawang  yang  mempunyai  tingkat  produktivitas yang  rendah,  padahal  dua  daerah  ini  mempunyai  jarak  yang  berbatasan. Hanya  Kabupaten  Purwakarta,    Kabupaten  Subang,  dan  Kota  Bandung, merupakan  contoh  lain  yang  sama-sama  mempunyai  tingkat  produktivitas yang  tinggi  dengan  lokasinya  yang  berdekatan.  Dari  uraian  di  atas  dapat dinyatakan  bahwa  letak  geografis  ataupun  posisi  daerah  yang  berbatasan dengan daerah yang mempunyai tinggi atau rendahnya tingkat produktivitas tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat produktivitas.
Apabila  kita  perhatikan  tingkat  produktivitas  dari  tahun  1993  sampai 2003  terlihat  bahwa  Kota  Sukabumi  merupakan  daerah  yang  mempunyai tingkat produktivitas yang paling rendah dan stagnan mulai dari tahun 1998 sampai  tahun  2003.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  adanya  kenaikan  jumlah tenaga  kerja  yang  tidak  diimbangi  dengan  kenaikan  nilai  tambah,  tetapi justru  adanya  pengurangan  nilai  tambah  tahun  1998  dan  1999.  tahun-tahun berikutnya  ada  penambahan  nilai  tambah  tetapi  tidak  besar.  Kiranya  hal  ini perlu  diperhatikan  oleh  pemerintah  kabupaten  yang  bersangkutan,  juga Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat,  perlu  diadakan  suatu  pembinaan  dan pelatihan untuk  meningkatkan produktivitas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja di sektor industri.
Kabupaten  Purwakarta  merupakan  daerah  yang  mempunyai  tingkat produktivitas yang tinggi  dan stagnan dari tahun 2000 sampai 2003. Hal ini disebabkan  karena  telah  dibukanya  kawasan  industri  Kota  Bukit  Indah  di Kecamatan Campaka. Nilai tambah sektor industri di Kabupaten Purwakarta ini  terus  meningkat  dan  pertambahan  nilai  tambah  ini  tidak  diikuti  dengan pertambahan  tenaga  kerja.  Hal  ini    menyebabkan  Kabupaten  Purwakarta memiliki  tingkat  produktivitas  yang  paling  tinggi  dibandingkan  dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat.
Sedangkan  untuk trend tingkat  upah  rata-rata  yang  diterima  dan tingkat produktivitas rata-rata yang dihasilkan di setiap kabupaten/kota dapat dilihat dalam bentuk gambar dan dapat dilihat pada Gambar IV.2. Kita dapat gambaran  tentang  daerah  mana  yang  mempunyai  kesenjangan  yang  lebar, sedang,  ataupun  kecil,  untuk  tingkat  upah  yang  diterima  dan  tingkat produktivitas yang disumbangkan oleh tenaga kerja di sektor industri ini.
Apabila  kita  bandingkan  tingkat  upah  rata-rata  dan  tingkat produktivitas  rata-rata  di  setiap  daerah,  maka  terlihat  perbandingan  antara satu  daerah  dengan  daerah  lainnya.  Titik
ekstrem terlihat di Kota Bekasi dan Kota Cirebon, tingkat produktivitas rata- rata yang disumbangkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat upah upah  rata-rata  yang  diterima.  Kiranya  hal  ini  menjadi  perhatian  bagi Pemerintah  Daerah  setempat  untuk  menaikkan  tingkat  upah  yang  diterima para  tenaga  kerja.  Lain  halnya  dengan  daerah  yang  mempunyai  tingkat produktivitas  rata-rata  yang  rendah,  agar  terus  meningkatkan  kinerja  para tenaga  kerjanya  misalnya  dengan  mengadakan  pelatihan-pelatihan  yang diperlukan.
Kabupaten  Bogor,  Kabupaten  Bandung,  Kabupaten  Purwakarta, Kabupaten  Karawang,  Kota  Bogor,  dan  Kota  Bandung,  merupakan  daerah yang  mempunyai  kesenjangan  yang  kecil antara tingkat upah rata-rata yang diterima dengan tingkat produktivitas rata-rata yang disumbangkan. Kiranya hal ini bisa terus dipertahankan.
Daerah yang mempunyai tingkat pruduktivitas yang tinggi dan tingkat upah  yang  rendah  itu  terlihat  di  Kabupaten  Sukabumi,  Kabupaten  Cianjur, Kabupaten  Garut,  Kabupaten  Tasikmalaya,  Kabupaten  Ciamis,  Kabupaten Kuningan,  Kabupaten  Cirebon,  Kabupaten  Majalengka,  Kabupaten Sumedang,  Kabupaten  Indramayu,  Kabupaten  Subang,  dan  daerah-daerah ini, merupakan daerah pertanian.
Kabupaten Bekasi dan Kota Cirebon merupakan daerah yang memiliki tingkat  upah  yang  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  tingkat produktivitasnya.  Artinya,  Pemerintah  Daerah  di  sana  kiranya  dapat mempertimbangkan  kembali  kebijakan  upah  minimum  Kota/Kabupaten, karena  adanya  ketidakseimbangan  antara  tingkat  produktivitas  yang disumbangkan  dengan  tingkat  upah yang mereka  terima.  Dan ketidakseimbangan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Bekasi  dan  Kota  Cirebon  ini terlalu tinggi.
Dari  gambar  IV.2  terlihat  juga  bahwa  kabupaten/kota  yang  memiliki tingkat  produktivitas  yang  rendah  sedangkan  tingkat  upahnya  tinggi  adalah daerah-daerah  yang  merupakan  daerah  yang  berbasis  pertanian  seperti Kabupaten  Cianjur,  Kabupaten  Garut,  Kabupaten  Tasikmalaya,  Kabupaten Ciamis,  Kabupaten  Kuningan,  Kabupaten  Cirebon,  Kabupaten  Majalengka, kabupaten Sumedang. Kabupaten Indramayu,  dan Kabupaten Subang.
Gambar IV. 2 Tingkat Upah dan Produktivitas
Volume XXII No. 2 April – Juni 2006 : 185 - 204
Tingkat Upah dan Tingkat Produktivitas
0 100 200 300 400 500 600 K .B O G O R K .C IA N JU R K. G A R U T K. C IA M IS K. C IR EB O N K. SU M E D AN G K. SU B AN G K. K A R A W A N G K T. B O G O R K T. B A N D U N G K T. B EK A S I Kabupaten/Kota In d e k s Upah Produktivitas

## 5 Kesimpulan dan Saran

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya, maka dapat disimpulkan:
(1) Tingkat  produktivitas  relatif  tenaga  kerja  sektor  industri  setiap kabupaten/kota  di  Jawa  Barat  setiap  tahunnya  berbeda-beda  tergantung dari  nilai output dan  dan input nya.  Dari  hasil  perhitungan,  diperoleh Kabupaten  Purwakarta,  Sukabumi,  Bekasi,  Ciamis,  Subang,  Bogor  dan Kota Bandung, mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. Kabupaten Cianjur,  Kuningan,  Sumedang,  Majalengka,  Indramayu,  Kota  Bogor,
dan  Kota  Cirebon  merupakan  daerah  yang  mempunyai  tingkat produktivitas menengah. Tingkat produktivitas rendah ada di Kabupaten Garut,  Tasikmalaya,  Karawang,  Cirebon,  Bandung,  Kota  Bekasi,  dan Kota Sukabumi.
(2) Kabupaten  Purwakarta  merupakan  daerah  yang  mempunyai  tingkat produktivitas yang tinggi dan stagnan dari tahun 2000 sampai 2003. Hal ini  disebabkan  karena  telah  dibukanya  kawasan  industri  Kota  Bukit Indah. Selain itu, adanya kenaikan nilai tambah yang tinggi tidak disertai dengan naiknya jumlah tenaga kerja, sehingga kabupaten ini mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi.
(3) Kota  Sukabumi  merupakan  daerah  yang  mempunyai  tingkat produktivitas  yang  rendah  dan  stagnan  dari  tahun  1998  sampai  2003. Kota  ini  mengalami  penurunan  nilai  tambah  yang  tidak  disertai  dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan tenaga kerjanya. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja bertambah tetapi nilai tambahnya berkurang.
(4) Dari tahun 1993 sampai 2003, menunjukkan bahwa perbandingan antara tingkat  produktivitas  dan  tingkat  upah  yang  diterima  di  setiap kabupaten/kota  di  Jawa  Barat  banyak  mengalami  kesenjangan.  Tingkat upah  yang  diterima  di  beberapa  daerah  berada  di  atas  tingkat produktivitas  yang  disumbangkan.  Dengan  kata  lain,  tingkat produktivitas tenaga kerja sektor industri di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat masih terlihat rendah.
(5) Kabupaten/kota  yang  mempunyai  tingkat  produktivitas  yang  tinggi  dan tingkat  upah  rendah  adalah  Kabupaten  Bekasi  dan  Kota  Cirebon. Artinya, tingkat produktivitas yang diberikan tidak sesuai dengan tingkat upah yang diterima oleh para tenaga kerja di daerah tersebut dan hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah setempat.
(6) Kota Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten  Karawang, Kota Bogor dan  Kota  Bandung,  merupakan  daerah  yang  mempunyai  kesenjangan yang  kecil  atau  hampir  seimbang  antara  tingkat  produktivitas  yang disumbangkan  dengan  tingkat  upah  yang  diterima.  Hal  inilah  yang merupakan kondisi yang ideal.
(7) Tinggi  rendahnya  tingkat  produktivitas  tidak  dipengaruhi  oleh  letak geografis,  ataupun  daerah  yang  membatasinya,  terlihat  dari  beberapa
Volume XXII No. 2 April – Juni 2006 : 185 - 204
daerah  yang  berbatasan  tidak  mempunyai  tingkat  produktivitas  yang sama.

## 5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan kabupaten/kota di Jawa Barat. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:
(1) Kabupaten/kota yang telah beroperasi secara produktif, hendaknya dapat mempertahankannya  dan  lebih  meningkatkan performance daerah tersebut.
(2) Daerah  yang  belum  beroperasi  secara  produktif,  hendaknya  meninjau kembali  penggunaan input yang  digunakan  dan  selalu  berusaha  untuk meningkatkan output .  Peningkatan output tersebut  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  dan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada, misalnya  dengan  terus  menerus  mengadakan  peningkatan  pelatihan  dan ketrampilan. Selain itu, perlu  disusun suatu strategi untuk  menarik para investor  agar  menanamkan  modalnya  pada  perusahaan  di  daerah tersebut. Hal ini akan menambah output yang dihasilkan.
(3) Daerah  yang  mengalami  kesenjangan  yang  tinggi  antara  tingkat  upah yang diterima dengan tingkat produktivitas yang disumbangkan, di mana tingkat upah lebih tinggi agar terus melakukan peningkatan sumber daya manusia yang bergerak di sektor industri ini.
(4) Daerah  yang  tingkat  produktivitasnya  tinggi  dan  tingkat  upah  yang diterimanya  rendah,  kepada  Pemerintah  Daerahnya  agar  meninjau kembali keputusan dalam hal penetapan tingkat upah yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik 2002. Tinjauan Ekonomi Propinsi Jawa Barat.
Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Daerah Propinsi Jawa Barat  1993 – 2003. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Badan Pusat Statistik. 2002. Survey Industri Jawa Barat . Badan Pusat Statistik. 2002. Statistik Upah.. Badan Pusat Statistik. 1993-2003. Jawa Barat Dalam Angka . Badan Pusat Statistik. 1993-2003. Kabupaten/Kota Dalam Angka .
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat. 1993 – 2003. Survey Angkatan Kerja Daerah (Sakerda).
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat. 1993 – 2003. Survey Ekonomi Sosial Nasional (Susenas).
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Propinsi  Jawa  Barat.  1993  –  2000.
Perkembangan Upah Minimum Regional Propinsi Jawa Barat . Drucker, Peter F. 1980. The Age of Productivity. London : Wiliam Heinemann. Gasperz,  V  1998. Manajemen  Produktivitas  Total. Jakarta  :  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Propinsi  Jawa  Barat.  2001-2003. Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat,    Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Propinsi Jawa Barat. Hidayat. 1987. Peningkatan Produktivitas Perusahaan berdasarkan Pendekatan Produktivitas Total. Jakarta :  Berita Pasar kerja, Departeman Tenaga Kerja.
Manullang. 1989. Peranan Perhitungan Produktivitas dan Kebijaksanaan yang Diambil . Jakarta : Berita Pasar Kerja Departemen Tenaga Kerja.
Puti  Renosori.  2003. Pengukuran  Produktivitas  Relatif  Daerah  TK.  II  di  Jawa Barat Tahun 1992 – 200. Bandung : LPPM Universitas Islam. Ruky,  Achmad.  2002. Manajemen  Penggajian  dan  Pengupahan  untuk Karyawan Perusahaan,. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Sinungan,  M.  2003.  Produktivitas, Apa  dan  Bagaimana Bandung    :  Penerbit Angkasa.
Sjaiful  1985. Upah  dan  Produktivitas,  dalam  Produktivitas  dan  Mutu Kehidupan. Jakarta.  Penerbit  Lembaga  Sarana  Informasi  Usaha  dan Produktivitas.