## Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas

## Ayu Safitri, Nandang Ihwanudin*, Intan Manggala Wijayanti
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

## A R T I C L E   I N F O
Article history : Received  : 20/9/2023 Revised : 15/12/2023 Published  : 22/12/2023
Creative Commons Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Volume : 3 No. : 2 Halaman  : 127 - 134 Terbitan  : Desember 2023

## A B S T R A K
Dalam  muamalah  manusia  membutuhkan  orang  lain  untuk  menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Kerjasama dalam muamalah termasuk didalamnya  ada  aspek  kerjasama  bagi  hasil,  dan  salah  satu  bentuk kerjasama  dalam  fikih  muamalah  adalah  mudharabah.  Mudharabah adalah akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak  menyediakan  dana  usaha  dan  pihak  lainnya  menyediakan  tenaga keahlian.  Tujuan  dari  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data wawancara, observasi, dan dokumentasi pada praktik bagi hasil budidaya tambak  ikan  mas  di  desa  Pringkasap.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa jika  ditinjau  dari  fikih  muamalah  praktik  bagi  hasil  termasuk  ke  dalam akad  mudharabah,  hanya  saja  masih  ada  beberapa  syarat  yang  belum terpenuhi pada praktik bagi hasil budidaya tambak ikan mas.
Kata Kunci : Bagi Hasil; Fikih Muamalah; Akad Mudharabah.

## A B S T R A C T
In muamalah, humans need other people to cover the shortcomings that exist in themselves.  Cooperation  in  muamalah  includes  aspects  of  profit-sharing cooperation,  and  one  form  of  cooperation  in  muamalah  fiqh  is  mudharabah. Mudharabah is a contract or agreement between two or more people, where one party provides business funds and the other party provides expertise. The purpose of  this  study,  the  authors  used  qualitative  research  methods  by  using  data collection  techniques  of  interviews,  observation,  and  documentation  on  the practice  of  profit  sharing  of  carp  pond  cultivation  in  Pringkasap  village.  This study found that when viewed from muamalah fiqh, the practice of profit sharing is included in the mudharabah contract, it's just that there are still some conditions that have not been met in the practice of profit sharing of goldfish pond cultivation
Keywords : Propit Sharing; Muamalah Jurisprudence; Mudharabah Agreement.
@ 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan
Kegiatan  ekonomi  merupakan  suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh  manusia  dalam  berbagai  bidang kehidupan untuk memenuhi kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup  (Athoilllah & Ihwanudin, 2012). Namun  pada  praktikanya  kebanyakan  masyarakat  tidak  semua  orang  dengan  kegiatan  ekonominya  dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya  (Umam, 2019). Oleh karena itu Islam mengatur seluruh tata cara kehidupan manusia  termasuk  dalam  bermuamalah  yang  didalamnya  menyinggung  bayak  persoalan  interaksi  manusia dengan manusia lainnya.
Dalam fikih muamalah seorang Muslim melakuan transaksi bukan hanya ajaran tentang yang mengikat pihak-pihak yang bekerjasama tetapi harus diyakini juga bahwa Allah Swt mengawasi perjanjian yang telah diikrarkan tersebut dan akan diminta pertanggung jawaban di akhirat nanti. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yaitu dari Abi Hurairah, ia merafakannya kepada Nabi, beliau bersabda:
اَّنِا الله ُلؤُقَي : اَنَأ ُثِلاَث ِنيَكْي ِرَّشلا مَلاَم نُخَي ُدَحأ َمُه ُهَناَخاَذاَف،ُهَب ِحاَص تْج َرَخ ن ِم اَمِهِنيَب . رخأ هج وادوبأ Sesungguhnya Allah berfirman, “ Aku orang ketiga dari orang yang berserikat selama salah satu dari mereka tidak menghianati rekannya, apabila dia menghianatinya, aku keluar dari mereka berdua .” (HR. Abu daud Sulainman bin Al-Asyats as-Sajstani) (Hidayat, 2020).
Hadis di atas berkaitan dengan masalah syirkah atau kerjasama manusia sebagai ajaran syariah dalam bermuamalah dengan ajaran akidah dan akhlak, Dalam bermuamalah manusia memerlukan orang lain untuk membantu dan menutupi kekurangan yang ada pada dirinya termasuk juga dalam hal kerjasama bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu proses pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal ( shahibul maal ) dan pengelola ( mudharib ) (Muhammad, 2017).
Salah satu jenis akad dalam bagi hasil adalah akad mudharabah, mudharabah merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak lainnya sebagai penyedia  tenaga/pengelola.  Dengan  kata  lain  dalam  mudharabah  ada  unsur  kerjasama,  hanaya  saja  bukan kerjasama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga melinkan kerjasama antara harta dengan tenaga (Utama, 2017). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an:
ْناف َن ِمَا ْمُكُدعَب ىِذلاِ دَعُيلَفاًضعَب َن ِمُتؤا اَمَا ُهَتَن ِقَّتَيل َو الله هَب َر َل َو اوُمُتْكَت ةَداَهَّشلا ْنَم َو ُهَّنِاَفاَهْمُتْكَّي مِثا ُهُبْلَق الله َو َنوُلَمعَتاَمِب
هْيَلَع “ …  Dan  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebgaian  yang  lain,  maka  hendakalah  yang  dipercayai  itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada-Allah tuhannya, dan janganlah kamu (para  saksi)  menyembunyikan  kesaksian.  Dan  barangsiapa  menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia adalah  orang  yang  berdosa  hatinya,  Allah  mengetahui  apa  yang  kamu  kerjakan ” (QS.al-Baqarah [3]:283) (Wardi Muslich, 2017)( QUR’AN KEMENAG QS. al-Baqarah [3]:283 , 2022).
Masyarakat  desa  Pringkasap  umumnya  bekerja  dari  hasil  alam  salah  satunya  tambak  ikan  mas, masyarakat mengungkapkan cara pengelolaan ikan air tawar tidak terlalu sulit,jangka panennya cepat yakni dalam  waktu  satu  tahun  pengusaha  tambak  dapat  panen  3  kali  dengan  usia  ikan  45  hari,  kemudian  sistem perairannya  juga  terbantu  dari  sumber  irigasi  Tarum  Timur  yang  mengalir  di  sepanjang  desa  pringkasap. Masyarakat yang bekerja di sector budidaya ikan sering melakukan kerjasma bagi hasil dan biasanya kerjasama yang dilakukan antara pihak pengusaha dengan pengelola masih secara tradisional kekeluargaan saling percaya menggunakan lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis.
Adapun  pelaksanaan  bagi  hasil  budidaya  tambak  ikan  mas  yang  diterapkan  kebanyakan  masyarakat biasanya  pengelola  hanya  bertugas  sebagai  yang  merawat  tambak,  sedangkan  benih,  pakan,  vitamin  dan kebutuhan lainnya berasal dari pengusaha tambak berpa barang. Pengusaha tambak memodali seluruh proses perkembangan ikan dari muali benih sampai ikan tumbuh sekiranya seukuran 3 jari biasanya dengn jarak panen 45 hari. Sedangkan pengelola bertanggung jawab untuk pertumbuhan benih-benih ikan, pakan ikan tiga kali sehari, dan pengelolaan yang di perlukan selama proses budidaya sampai panen dilakukan.
Untuk sistem bagi hasil biasanya pengusaha tambak menggunakan persentase, namun terkadang bisa berubah  tergantung  kondisi  selama  proses  budidaya  tambak  ikan  dikarnakan  modal  yang  diberikan  berupa barang yaitu pakan, benih, obat yang diberikan secara berangsur. Pengusaha tambak memberikan pakan dan benih ikan dalam bentuk barang selama proses budidaya, sedangkan harga pakan ikan bisa berubah sewaktu- waktu mengikuti harga pasar, kondisi ini mengakibatkan harga modal yang harus dibayar oleh pengelola ke pengusaha tambak terkadang menjadi tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Dari pemaparan diatas apakah
dari  pihak  pengusaha  tambak  maupun  pengelola  apakah  sudah  memahami  akad  kerjasama  yang  dilakukan telah sesui dengan syariat Islam atau belum.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut: bagimana praktik kerjasama bagi hasil antara pengelola tambak dengan pengusaha tambak ikan mas di desa Pringkasap?, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap bagi hasil antara pengelola tambak dengan pengusaha tambak ikan mas di desa Pringkasap?. Selanjutnya tujuan penelitian yaitu sebagai berikut. (1)  Untuk mengetahui praktik bagi hasil tambak ikan mas yang dilakukan masyarakat desa Pringkasap. (2) Untuk mengetahui secara jelas  ketentuan hukum Islam berdasarkan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik bagi hasil tambak ikan mas di desa Pringkasap.

## B. Metode Penelitian
Peneliti menggunakan metode kualilatif dengan pendekatan deskriptip kualitatif. Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan kepada pendektan suatu masalah dengancara pandang yang menyeluruh dan dapat menjelaskan secara detail tentang kegiatan apasaja yang sedang berlangsung di masyarakat khususnya dalam kegiatan yang berkaitan dengan tinjauan fikih muamalah terhadap bagi budidaya tambak ikan mas di desa Pringkasap.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang di peroleh secara langsung dari hasil wawancara dengan masyarakat yang terlibat yaitu para pengelola tambak dan pengusaha tambak ikan mas pada praktik bagi hasil di desa Pringkasap, diantaranya penulis mengambil informan sebanyak 6 orang yang telah ditentukan oleh peneliti. Diantaranya 2 orang dari pihak pengusaha tambak dan 4 orang dari pihak pengelola tambak ikan mas di desa Pringkasap.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Adapun  teknik  analisis  menggunakan  analisis  data  deskriptif,  tujuan  menggunakan  teknis analisis ini adalah untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana praktik bagi hasil di lingkungan budidaya tambak ikan mas di desa Pringkasap.

## C. Hasil dan Pembahasan
Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pengelola Tambak dengan Pengusaha Tambak Ikan Mas di Desa Pringkasap
Dari hasil wawancara kepada masyarakat pengusaha dan pengelola tambak ikan mas di desa Pringkasap faktor- faktor terjadinya bagi hasil yaitu: pertama, kebanyakan masyarakat desa bekerja dari hasil alam salah satu nya tambak  ikan  mas.  Kedua,  adanya  pemilik  tambak  yang  tidak  memungkinkan  untuk  mengelola  tambaknya sendiri,  ketiga,  banyak  pengelola  budidaya  tambak  ikan  yang  mengerti  cara  pengelolaan  tetapi  tidak mempunyai  lahan  atau  modal  untuk  di  garap,  dan  yang  terakhir  ada  beberapa  pengelola  tambak  yang mempunyai lahan tetapi modal tidak cukup untuk membiayai kebutuhan budidaya.
Pelaksanaan perjanjian bagi  hasil budidaya tambak ikan mas di desa Pringkasap yaitu menggunakan akad yang sudah ada yang menjadi kebiasaan di desa yakni secara kekeluargaan, perjanjian bagi hasil menggunakan lisan tanpa adanya bukti tertulis berupa dokumen. Adapun pembagian bagi hasil tambak ikan mas yaitu
(1) Keuntungan, bagi hasil untuk pengusaha tambak ikan mas yaitu sebesar 70%. Keuntungan tersebut didapatkan pada mas panen, pengusaha tambak mendapatkan bagian tersebut karena pengusaha tambak yang menyediakan  modal  saat  panen  berupa  barang  yakni  benih,  pakan  dan  semua  kebutuhan  yang  di  perlukan dalam budidaya tambak ikan mas tersebut. Kemudian untuk pihak pengelola mendapatkan 30%, yang artinya di  akhir  panen  nanti  keuntungan  yang  akan  didapatkan  oleh  pengelola  sebesar  30%,  bagian  ini  ditentukan karena  pengelola  selama  proses  budidaya  tambak  ikan  mas  yaitu  bertugas  sebagai  yang  mengelola  dan merawat tambak ikan mas yang sudah dipercayakan kepada pengelola oleh pemilik tambak tersebut ( Hasil Wawancara Dengan Bapak E.N Pada Praktik Kerjasama Tambak Ikan Mas Di Desa Pringkasap , 2023). (2) Kerugian, dari hasil wawancara kerugian pada budadaya  tambak ikan mas di desa pringkasap ini menurut  pengusaha  tambak  ikan  diputuskan  pada  saat  terjadi.  Jika  kerugian  disebabkan  oleh  keteledoran pengelola  maka  akan  ditanggung  oleh  pengelola  namun  jika  terjadi  bukan  atas  keteledoran  dan ketidaksengajaan maka akan ditanggung bersama.

## Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Bagi Hasil Antara Pengelola Tambak dengan Pengusaha Tambak Ikan Mas di Desa Pringkasap
Bagi  hasil menurut  terminology  asing ( Inggris )  dikenal  dengan profit  sharing , profit  sharing  dalam  kamus ekonomi diartikan sebagai laba.(Arifin, 2021) bagi untung ( profit sharing ) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan  setelah  dikurangi  biaya  pengelolaan  dana.  Pola  ini  digunakan  untuk  keperluan  distribusi  hasil usaha, secara sederhana bahwa yang dibagi hasilkan ( Konsep Bagi Hasil , 2023) adalah laba dari sebuah usaha atau proyek. Contoh: sebuah usaha  atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp. 3000.000,00 dan bisaya- biaya usaha Rp. 1000.000,00 maka yang dibagi hasilkan adalah sebesar Rp. 2000.000,00 (Iko, 2008).
Dimana ini dapat diartikan pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Jika mendapat keuntungan maka akan dibagi kedua pihak sesuai kesepakatan diawal begitujuga dengan kerugian akan ditanggung sesuai porsi masing masing. Kerugian bagi pemodal adalah tidak mendapatkan modal investasinya secara utuh dan bagi pengelola adalah tidak mendapatkan upah atas apa yang telah diusahakan (Af’ida, 2017). praktik bagi hasil yang dilakukan antara pengusaha dengan pengelola tambak ikan  mas  di  desa  Pringkasap  yaitu  menggunakan  persentase  70:30  dimana  pihak  pengusaha  tambak mendapatkan 70% dan pihak pengelola mendapatkan 30% dari keuntungan.
Dalam praktik bagi hasil budidaya tambak ikan masi di desa Pringkasap ditinjau dari fikih muamalah termasuk kedalam akad mudharabah. Yang dimaksud dengn akad mudharabah adalah suatu akad antara dua pihak  dimana  salah  satu  pihak  memberi  modal  kepada  pihak  lain  untu  dikelola  dengan  ketentuan  bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan bersama (Nurhasanah, 2015).
Gambar 1: Konsep Bagi Hasil ( Konsep Bagi Hasil , 2023)
Praktik  bagi  hasil  budidaya  tambak  ikan  mas  di  desa  Pringkasap  seperti  di  paparkan  diatas  dimana pengusaha tambak sebagai pemilik dana ( shahibul maal ) yang berkewajiban menyediakan seluruh asset atau modal operasional, sedangkan pengelola ( mudharib ) sebagai pihak yang bertugas mengelola tambak ikan dari proses awal pembenihan hingga masa panen tiba guna mendapatkan hasil keuntungan bersama (Arifin, 2021). Allah SWT berfirman dalam al-Quran:
ىِف َنوُب ِرْضَي َنو ُرَخ اَء َو...
...ِالله ِلْضَف  ْنِم َنوُغَتْبَي  ِض ْرَ ْلْا
“ …Dan  orang-orang  yang  berjalan  dimuka  bumi  mencari  sebagian  karunia  Allah ”  (QS.  Al-Muzammil [29]:20) ( QUR’AN KEMENAG (QS. Al-Muzamil [29]: 20) , 2022). Dalam hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuain yang menyebutkan:
)هجام نبا( عيبلل ل تيبللريعشلابربلا طلخو لجا ىلا عيبلاو ةضراقملا :ُةَك َرَبْلا َّنيِهِف َةَثَلاَث “ tiga  macam  bentuk  usaha  yang  didalamnya  terdapat  barokah:  muqorobah/mudharabah,  jual  beli  secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual ”(HR. Ibnu Majah). Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  terhadap  beberapa  pengusaha  tambak  dengan  pengelola, maka  dapat dilihat pada tabel keabsahan dibawah ini:
Pengusaha tambak ikan (shahibul maal) Pengelola tambak ikan (Mudharib) Akad Mudharabah Konsep Bagi Hasil Yaitu: 70% (Untuk Pengusaha
Tambak) dan 30% (Untuk Pengelola)
Tabel 1: hasil wawancara terhadap pengusaha tambak ikan mas
No Indikator Ada Tidak Keterangan 1. Rukun: a. Pelaku Akad √ Pengusaha tambak ikan  dengan  pengelola tambak b. Ojek Akad √ Adanya  modal  usaha ikan mas c.Ijab qabul (Shigat) √ Perjanjian budidaya tambak ikan mas menggunakan lisan tanpa  adanya  bukti yang kuat dalam bentuk dokumen. 2. Syarat- Syarat Pihak-pihak yang berakad √ Pihak-pihak  yang  ber akad  yaitu  pengusaha tambak  ikan  dengan pengelola tambak ikan. Sudah  cukup  umur  di kisaran  rata-rata  umur 30 tahun. Rasio Pembagian Laba √ Dari  hasil  keuntungan dibagi 70% untuk pengusaha tambak dan 30%  untuk  pengelola tambak ikan mas. Modal √ Semua  modal  selama proses budidaya tambak ikan mas berasal dari pihak pengusaha tambak. 3. Prinsip Prinsip Syara √ Pelaksanaan bagi hasil tambak  ikan  mas  di desa Pringkasap berjalan sesuai dengan kebiasaan  dan  adat istiadat masyarakat setempat.  Berdasarkan hasil  wawancara  sarat yang  telah  tercapai yaitu: pelaku akad (yang  bekerja  sama) telah  mencapai  usia yang  telah  dibebanu hukum  taklif,  modal usaha  yang  berbentuk barang  yakni  benih,
pakan ikan dan kebutuhan lainnya. Modal usaha di tanggung  sepenuhnya oleh  pihak  pengusaha tambak.  Namun  ada beberapa hal yang tidak memenuhi syarat yaitu:  modal  yang  di angsur perminggu menimbulkan harga modal  menjadi  tidak sama  dengan  harga modal  perjanjian  di awal,  perjanjian  akad masih menggunakan lisan  sehingga  tidak terlalu kuat. Pernyataan Modal √ Modal  usaha  tambak ikan ditanggung seluruhnya oleh penguasaha tambak ikan. Sedangkan pihak pengelola yang bertanggung jawab mengurusi/merawat tambak ikan mas, 4. Akad √ Dari  hasil  wawancara penulis dilapangan seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa  praktik  bagi hasil  yang  dilakukan oleh pengusaha tambak  ikan  dengan pengelola  ditinjau  dari fikih muamalah termasuk kedalam akad mudharabah. Yang dimaksud dengan mudharabah disini  adalah  suatu akad  antara  dua  pihak dimana salah satu pihak memberikan modal      kepada  pihak lain  untuk  dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka
berdua  sesuai  dengan kesepakatan bersama. Bagi Hasil 5. a.Keuntungan √ Keuntungan  diperoleh dari pengusaha tambak mendapatkan 70% dan pengelola mendapatkan keuntungan 30%. b.Kerugian √ Dari  hasil  wawancara kerugian  di  tanggung berdasarkan  apa  yang terjadi  di  lapangan, jika  dari  keteledoran pengelola  maka  yang menaggung  rugi  pihak pengelola.  Sedangkan bukan dari keteledoran maka akan di tanggung bersama.
Beberapa  poin  penting  yang  dijalankan  pada  praktik  bagi  hasil  tambak  ikan  mas  di  desa  Pringkasap berdasarkan temuan dilapangan adalah sebagai berikut. (1) Pengusaha tambak melakukan perjanjian dengan pengelola tambak diawal sebelum dimulainya budidaya menggunakan perjanjian lisan sesuai kebiasaan yang berlaku  di  desa  tanpa  adanya  perjanjian  dalam  bentuk  tertulis.  (2)  Pengusaha  tambak  ikan  menyediakan kebutuhan  (modal)  berupa  barang  kepada  pengelola  yang  dikirim  berangsur  ke  tambak  ikan  mas.  (3) Pengusaha  tambak  dengan  pengelola  melakukan  perjanjian  bagi  hasil,  kemudian  pengusaha  tambak mengajukan keuntungan bagi hasil kepada pengelola sebesar 70% untuk pihak pengusaha tambak dan 30% untuk  pihak  pengelola.  (4)  Pengelola  tambak  bertugas  sebagai  pengelola  tambak  dengan  memberi  makan, merawat dan menjaga seperti yang sudah disepakati, dan pengusaha tambak bertugas memantau jalan kerjanya pengelola dalam mengelola tambak ikan mas. (5) Kerugian jika terjadi keteledoran dari pengelola maka akan di tanggung oleh pengelola, dan jika kerugian terjadi karna sebab yang lain maka akan di tanggung bersama. (6) Pengusaha tambak dengan pengelola tambak ikan mas memanen hasil kerjasama usaha tambak ikan mas danmembagi keutungan di akhir atau masa panen.
Apabila  dilihat  dari  bagi  hasil  diatas,  yang  terjadi  tidaklah  salah  hanya saja terdapat  beberapa syarat yang  tidak  terpenuhi  yaitu:  pertama,  akad  perjanjian  bagi  hasil  tersebut  tidak  dituangkan  dalam  bentuk tertulis/dokumen tetapi akad tersebut dituangkan secara lisan, sehingga akad perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dari segi kekuatan hukum. Kedua, terkadang keuntungan tidak sesuai perjanjian di awal dikarnakan pemberian modal yang di angsur menggunakn barang mengakibatkan harga modal menjadi tidak sama seperti perjanjian  diwal.  Ketiga,  jika  terjadi  kerugian  yang  bukan  disebabkan  keteledoran  pengelola,  kerugian ditanggung bersama yang seharusnya ditanggung oleh pengusaha tambak saja.
Dari  pemaparan  diatas  bahwa  syarat  bagi  hasil  ditinjau  dari  fikih  muamalah  pada  praktik  kerjasama tambak ikan mas di desa Pringkasap masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi, dalam akad mudharabah jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa, syarat umum dan khusus haruslah terpenuhi seluruhnya.
Praktik  bagi  hasil  tambak  ikan  mas  di  esa  Pringkasap  telah  banyak  membantu  masyarakat  dalam menaikan perekonomian, bekerja dengan pemanfaatan lahan alam untuk dijadikan sumberdaya telah sangat membantu  perekonomian  masyarakat  desa,  namun  disamping  itu  untuk  mencapai  keberkahan  dalam membangun perekonomian juga harus sesuai dengn syariat Islam agar membawa keberkahan.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pada  hasil  pembahsan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menyimpulkan  beberapa  hasil penelitian sebagai berikut.  Praktik bagi hasil tambak ikan mas di desa Pringkasap yaitu, perjanjian bagi hasil yang dilakukan pengusaha dan pengelola tambak ikan mas di desa Pringkasap mengikuti kebiasaan didaerah setempat yakni secara lisan tanpa adanya bentuk tertulis. Dalam praktik bagi hasil antara pengusaha tambak ikan  dengan  pengelola  yaitu  menggunakan  persentase  70:30  di  awal  perjanjian.  Yakni  pengusaha  tambak mendapatkan keuntungan sebesar 70%. Keuntungan tersebut didapatkan pada mas panen, pengusaha tambak mendapatkan bagian tersebut karena pengusaha tambak yang menyediakan modal saat panen berupa barang yakni  benih,  pakan  dan  semua  kebutuhan  yang  di  perlukan  dalam  budidaya  tambak  ikan  mas  tersebut. Kemudian untuk pihak pengelola mendapatkan 30%, yang artinya di akhir panen nanti keuntungan yang akan didapatkan  oleh  pengelola  sebesar  30%,  bagian  ini  ditentukan  karena  pengelola  selama  proses  budidaya tambak  ikan  mas  yaitu  bertugas  sebagai  yang  mengelola  dan  merawat  tambak  ikan  mas  yang  sudah dipercayakan kepada pengelola oleh pemilik tambak tersebut.
Praktik bagi hasil tambak ikan mas di desa Pringkasap ditinjau dari fikih muamalah bahwa kerjasama yang  dilakukan  termasuk  kedalam  akad  mudharabah,  yakni  bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  dan pengelola tambak desa Pringkasap semua modalnya ditanggung oleh pengusaha tambak, sedangkan pengelola sebagai  pihak  yang  mempunyai  keahlian  bertugas  sebagai  pengelola  tambak  ikan  mas.  Menurut  dari  hasil pembahasan peneliti bagi hasil yang terjadi di desa Pringkasap sudah benar hanya saja terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi yaitu: pertama, akad perjanjanjian bagi hasil tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis/dokumen tetapi akad tersebut dituangkan secara lisan sehingga akad tersebut mempunyai kelemahan dari  sisi  hukum.  Kedua, terkadang  keuntungan tidak sesuai  perjanjian  diawal  dikarnakan  pemberian  modal yang diberikan secara berangsur dalam bentuk barang selama proses budidaya mengakibatkan terkadang harga modal tidak  sesuai  perjanjian  diawal.  Ketiga jika terjadi  kerugian  yang  bukan  disebabkan  oleh  keteledoran maka akan ditanggung bersama.

## Daftar Pustaka
Af’ida, S. N. (2017). Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka. Convention Center Di Kota Tegal , 7–17. Arifin, Z. (2021). AKAD MUDHARABAH (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil) . PENERBIT ADAB. Athoilllah, M. A., & Ihwanudin, N. (2012). EKONOMI HIJAU DALAM ISLAM (Ija Suntana, Ed.; 1st ed.). SAHIFA. Aurellya, A., Rojak, A., Manggala, I., Hukum, P., & Syariah, E. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah . https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak
Hasil Wawancara Dengan Bapak E.N Pada Praktik Kerjasama Tambak Ikan Mas di Desa Pringkasap . (2023). Hidayat, R. (2020). Buku Ajar Pengantar Fiqih Muamalah . 22–24.
Iko, H. (2008). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Bulakumba Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Tesis , 1–188.
Konsep Bagi Hasil . (2023). Muhammad. (2017). Sistem bagi hasil dan pricing bank syariah / penulis, Muhammad (1y ed.). UII Press. Nurhasanah, N. (2015). MUDHARABAH dalam Teori dan Praktik (Anna, Ed.). PT Refika Aditama. QUR’AN KEMENAG QS. al-Baqarah [3]:283 . (2022). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Gedung Bayt Al-Qur`an & Museum Istiqlal. https://quran.kemenag.go.id/
QUR’AN KEMENAG (QS. Al-Muzamil [29]: 20) . (2022). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Gedung Bayt Al-Qur`an & Museum Istiqlal. https://quran.kemenag.go.id/
Umam, A. S. (2019). Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah ( Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan ) . 79. Utama, aditia edy. (2017). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak . 1–14. Wardi Muslich, A. (2017). FIQH MUAMALAT (Lihhiati, Ed.; 1st ed.). AMZAH.