## KOMPETENSI ABSOLUT  DAN  RELATIF   PERADILAN TATA USAHA NEGARA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  5  TAHUN 1986  Jo.
UNDANG-UNDANG  NOMOR 9 TAHUN 2004.
Budi Aspani Fakultas Hukum Universitas Palembang e-mail; budiaspani@yahoo.com

## ABSTRACT
Indonesia  is  constitutionally  constitutional  state  and  requires  the  government  through  its apparatus in the field of State Administration to play a positive active role in all aspects of people's lives  to  achieve  the  prosperity  of  their  people.  Within  this  framework,  it  is  not  uncommon  for  a dispute to be caused by actions from the government in the form of irregularities, thus violating the human rights of its citizens. Strictly speaking, these deviations constitute government actions that are detrimental to those affected by the decision, in this case the people. The foregoing raises problems namely; whether any decision of the State Administration or Agency that causes harm to a person or legal  entity  can  be  submitted  and  sued  as  a  dispute  to  the  State  Administrative  Court  and administrative efforts in which the decision can be sued again through the State Administrative Court. In this study the authors use the  method of normative law research (normative law research) and by using primary, secondary and tertiary legal materials. Normative legal research examines laws that are conceptualized  as  the  norms  or  principles  that  apply  in  society,  and  become  a  reference  for  each person's  behavior.  Management  and  analysis  of  data  is  done  in  a  qualitative  way  that  is  analyzing library data to produce descriptive data. After conducting discussions on the existing problems, it can be concluded, Each decision of the State Administration Agency or officials that causes harm to civil legal persons or entities can be submitted and sued as a dispute to the State Administrative Court. Its relative competency is related to the place of residence or jurisdiction of the court itself, as well as the parties  to  the  dispute.  Whereas  the  absolute  competence  can  be  seen  from  the  point  of  view  of  the basis of disputes, which is due to the issuance of written provisions by the State Administrative Court or  Agency.  Administrative  efforts  in  resolving  state  administrative  disputes  are  known  as administrative  channels  or  efforts,  whether  in  the  form  of  administrative  appeals  or  objections.  In accordance  with  the  basis  of  our  country's  philosophy  of  Pancasila,  then  the  state  administrative disputes  should  be  resolved  as  far  as  possible  through  administrative  efforts,  which  are  more deliberative in reaching consensus. But if all available administrative efforts have been used, it turns out that the disputing parties remain unsatisfied, then the matter is raised and sued through the State Administrative Court.
Keywords: Competence; State Administrative Court; State law

## ABSTRAK
Secara  konstitusional    negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum    dan  mewajibkan pemerintah  melalui  aparaturnya  di  bidang  Tata  Usaha  Negara  berperan  positif  aktif  dalam  segala aspek  kehidupan  masyarakat  untuk  mencapai  kemakmuran  rakyatnya.  Di  dalam  rangka  itulah, tidak jarang  terjadi  suatu  sengketa  yang  diakibatkan  oleh  tindakan-tindakan  dari  pemerintah  yang  berupa penyimpangan-penyimpangan, sehingga melanggar hak-hak asasi warganya. Tegasnya penyimpangan-penyimpangan itu merupakan tindakan pemerintah yang merugikan bagi yang terkena keputusan, dalam hal ini rakyat. Hal tersebut di atas menimbulkan permasalahan yakni; apakah setiap keputusan  dari  Badan  atau  Pejabat Tata  Usaha  Negara  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  orang  atau badan  hukum  perdata  dapat  diajukan  dan  digugat  sebagai  suatu  sengketa  ke  Peradilan  Tata  Usaha Negara  serta  upaya-upaya  administratif  yang  mana  keputusannya  dapat  digugat  kembali  melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Di  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  peneitian hukum normatif (normative law research) dan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan  tersier.  Penelitian  hukum  normatif  mengkaji  hukum  yang  dikonsepsikan  sebagai  norma  atau kaedah  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  dan  menjadi  acuan  prilaku  setiap  orang.  Pengelolaan  dan analisis  data  dilakukan  dengan  cara  kualitatif  yaitu  menganalisis  data  kepustakaan  untuk menghasilkan data deskriptif.Setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, maka
Budi  Aspani,  Kompetensi  Absolut    Dan    Relatif      Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Menurut  Undang- Undang Nomor  5  Tahun 1986  Jo. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2004 Halaman 344-352
dapat  disimpulkan,    Tiap-tiap  keputusan  dari  Badan  atau  pejabat  Tata  Usaha  Negara    yang menimbulkan  kerugian  bagi  orang  atau  badan  hukum  perdata  dapat  diajukan  dan  digugat  sebagai suatu  sengketa  ke  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Kompetensi  relatifnya  dikaitkan  dengan  tempat kedudukan  atau  wilayah  hukum  pengadilan  itu  sendiri,  serta  pihak-pihak  yang  bersengketa. Sedangkan kompetensi absolutnya dapat dilihat dari sudut adanya pangkal sengketa, yaitu berhubung dikeluarkannya ketetapan tertulis oleh Badan atau Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya administratif dalam  menyelesaikan sengketa tata usaha negara dikenal adanya jalur atau upaya administratif , baik berupa banding administratif ataupun keberatan. Sesuai dengan dasar falsafah negara kita Pancasila, maka  hendaknya  sengketa  tata  usaha  negara  sedapat  mungkin  diselesaikan  melalui  upaya administratif, yang lebih bersifat musyawarah untuk mencapai mufakat. Tetapi bila keseluruhan upaya administratif  yang  tersedia  telah  digunakan,  ternyata  pihak  yang  bersengketa  tetap  belum  merasa puas, maka barulah masalah itu diajukan dan digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Kompetensi; Peradilan Tata Usaha Negara; Negara Hukum

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Di dalam pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan  bahwa  negara  Indonesia adalah negara hukum. Kemudian di dalam alinea  ke-IV  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  1945  dirumuskan  tujuan  negara Indonesia  yang  hendak  dicapai  yakni melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa secara konstitusionil negara Indonesia merupakan negara yang berlandasarkan kemakmuran dan berlandaskan Pancasila, yang dalam upaya untuk  mencapai  tujuan  tersebut  sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang- Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah  melalui  aparaturnya  di  bidang Tata  Usaha  Negara,  turut  serta  berperan positif aktif dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
Dalam  melaksanakan  tugasnya  secara aktif, pemerintah melakukan suatu perbuatan penetapan ( Beschikking
Handeling )  yang  menghasilkan  suatu ketetapan  ( Beschikking ).  Didalam  rangka itulah,  tidak  jarang  terjadi  suatu  sengketa yang  diakibatkan  oleh  tindakan-tindakan dari pemerintah yang berupa penyimpangan-penyimpangan, sehingga
melanggar  hak-hak  dan  kewajiban  asasi manusia. Serta mengganggu keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Tegasnya penyimpangan-penyimpangan itu merupakan  tindakan  pemerintah  yang merugikan  bagi  terkena  keputusan,  dalam hal ini rakyat.
Untuk keperluan itu pencari keadilan mendapatkan tempatnya di Pengadilan  Administrasi  atau  Pengadilan Tata  Usaha  Negara.  “…  yang  dapat menampung  dan  menyelesaikan  perkara- perkara yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan oleh  Pejabat  atau  aparat  negara,  maupun memberikan  kepastian  hukum  bagi  setiap pegawai negeri ...” 1
Pemerintah berwenang untuk melakukan  perbuatan  tata  usaha  negara yang  dapat  dikelompokkan  dalam  tiga macam perbuatan, yaitu: 2
Mengeluarkan Keputusan (beschikking); Mengeluarkan Peraturan (regeling); Melakukan  Perbuatan  Materiil  (material daad).
Dari  ketiga  macam  perbuatan  tata usaha  negara  itu  yang  masuk  dalam kompetensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara dalam  arti  tindakan  atau  perbuatan  badan eksekutif yang dapat dinilai oleh Peradilan
1 Departemen  Penerangan  RI, Pidato Kenegaraan  Presiden …,  Terkutip:  Sjachran Basah, HAPLA, Rajawali Pers, 1987, hal. 33.
2 Padmo  Wahyono, Undang-undang Nomor  5  Tahun  1986  serta  penjelasannya ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 13.
Budi  Aspani,  Kompetensi  Absolut    Dan    Relatif      Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Menurut  Undang- Undang Nomor  5  Tahun 1986  Jo. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2004 Halaman 344-352
Tata  Usaha  Negara  adalah  perbuatan mengeluarkan keputusan. Kendati demikian  tidak  berarti  bahwa  perbuatan tata  usaha  negara  yang  kedua  ataupun yang  ketiga  itu  tidak  dapat  dinilai  oleh pengadilan.  Jadi  ini  berarti  bahwa  pada dasarnya semua perbuatan dari pemerintah itu dapat dinilai oleh pengadilan, walaupun yang  menilai  tidak  termasuk  dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan  apa  yang  telah  penulis uraikan  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk menuangkan  permasalahan  yang  ada dalam  bentuk  karya  ilmiah    dengan  judul: “  KOMPETENSI  ABSOLUT  DAN RELATIF   PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR  5  TAHUN 1986  Jo. UU NOMOR 9 TAHUN 2004”.

## B. PERMASALAHAN
Bertitik  tolak  dari  apa  yang  telah penulis uraikan di atas, penulis menuangkan permasalahan sebagai berikut :
Apakah  setiap  keputusan  dari  Badan  atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan  kerugian  bagi  orang  atau badan  hukum  perdata  dapat  diajukan  dan digugat sebagai suatu sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara? Upaya-upaya  administratif  yang  mana keputusannya  dapat  digugat  kembali melalui Peradilan Tata Usaha Negara?
C. Ruang Lingkup Pembahasan
Dalam  pembahasan  nanti  penulis hanya akan membahas mengenai apa yang menjadi  ruang  lingkup  dalam  kompetensi absolut  dan  relatif  dalam  lingkungan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  menurut Undang  –  Ungan  nomor  5  Tahun  1986 Jo.Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2004, dalam kaitannya untuk memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan.
D. Metode Penelitian
1. Pendekatan masalah
Untuk dapat memberikan penjelasan  terhadap  masalah  yang  jadi pokok  pembahasan  dalam  penulisan  ini maka  pendekatan  masalah  yang  dilakukan dengan  cara  pendekatan  yuridis,  yaitu dengan  menginventarisasi  permasalahan hukumnya.  Sedangkan  metode  penulisan digunakan  metode  analisis  desktriptif, maksud  dari  data  yang  ada  dianalisa  serta dijelaskan guna lebih mempertajam masalah yang dihadapi. 2. Sumber data
Data yang digunakan dalam menyusun  penulisan    ini  diperoleh  dari kepustakaan  berupa  buku-buku,  literatur dan perundang-undangan serta yurisprudensi  yang  ada  hubungannya dengan permasalahan.
3. Prosedur pengumpulan dan
pengolahan data Data-data  yang telah terkumpul itu diolah dengan memisahkannya dalam bab- bab dan sub-sub bab, sehingga memudahkan penulisan
ini serta mencegah  terjadinya  kekacauan  dalam penulisannya.
4. Analisis data
Data  yang  ada  itu  dianalisa  sesuai dengan permasalahan, kemudian diuraikan dan  disusun,  dijelaskan  secara  sistematis dengan menggunakan metode deskriptif.

## PEMBAHASAN
A. Pengertian  dan  Macam-macam Kompetensi
Istilah  kompetensi  berasal  dari bahasa  latin  di  abad  menengah,  yaitu “Competia”  yang  berarti hetgeen  an iemand  toekomt yang  diartikan  “apa  yang menjadi wewenang seseorang”. 3
Yang  lebih  lanjut  oleh  Sjachran  Basah istilah  itu  diterjemahkan,  kompetensi adalah  sebagai  kewenangan,  kekuasaan atau  hak  yang  dikaitkan  dengan  badan
3 Sjachran  Basah, Eksistensi  dan  Tolak Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia , Alumni, Bandung, 1985, hal. 65
Budi  Aspani,  Kompetensi  Absolut    Dan    Relatif      Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Menurut  Undang- Undang Nomor  5  Tahun 1986  Jo. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2004 Halaman 344-352
yang  menjalankan  kekuasaan  kehakiman, sehingga badan itu menjadi wewenang.
Jadi kompetensi merupakan pemberian  kekuasaan,  kewenangan  atau hak  kepada  badan  dan  atau  pengadilan yang melakukan peradilan. Hal ini penting agar suatu permohonan atau gugatan, yang disampaikan kepada badan atau pengadilan  dapat  diperiksa  dan  diputus oleh  badan  yang  berwenang.  Untuk  itu terutama harus diperhatikan kompeten atau tidaknya  pengadilan  tersebut  memeriksa suatu  perkara.  Mengenai  kekuasaan  atau kewenangan  (kompetensi)  suatu  badan peradilan  untuk  mengadili  dalam  ilmu hukum dikenal 2 (dua) macam kekuasaan, yaitu:
Kekuasaan  berdasarkan  peraturan hukum  mengenai  pemberian  kekuasan mengadili (atribusi) kepada suatu pengadilan, bukan kepada pengadilan lain;
Kekuasaan  berdasarkan  peraturan  hukum mengenai  pemberian kekuasaan mengadili (distribusi) di antara masing-masing pengadilan.
Yang  disebut  pertama  adalah  kompetensi absolut. Dikatakan demikian karena
kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk  mengadili  suatu  perkara  menurut materi  (obyek)  perkaranya.  Sedangkan yang  kedua  adalah  kompetensi  relatif.
Dikatakan  demikian  karena  berhubungan dengan  kewenangan  pengadilan  untuk mengadili suatu perkara sesuai wilayahnya atau  ditentukan  oleh  batas  daerah  hukum yang  menjadi  kewenangannya.  Demikian pula  menurut  Prof.  Wirjono  Prodjodikoro, di  dalam  kewenangan  atau  kekuasaan pengadilan  itu  tercakup  dua  masalah, yaitu: 4
1. Attribute (pemberian): apakah pengadilan negeri perdata umumnya (dan) bukan lain macam pengadilan  atau  badan  kekuasaan lain  (yang)  berkuasa  memeriksa perkara semacam, yang
4 Ibid, hal. 65.
dimaksudkan  dalam  permohonan gugat?
2. Distributie (pembagian):  apakah pengadilan  negeri  yang  disebut dalam  permohonan  gugat  (dan) bukan pengadilan negeri lain (yang) berkuasa memeriksa perkara itu,  yang  dimaksudkan  dalam permohonan gugat?
Untuk lebih jelasnya mengenai batasan kewenangan  pengadilan  itu,  di  bawah  ini penulis  akan  uraikan  secara  singkat mengenai  kompetensi  absolut  dan  relatif tersebut sebagai berikut:
a. Kompetensi Absolut
Kompetensi  absolut  adalah kewenangan suatu badan pengadilan  untuk  mengadili  suatu perkara menurut materi (obyek)nya.  Dikatakan  demikian karena hanya dimiliki oleh pengadilan  tertentu  dan  tidak kepada  pengadilan  yang  lain.  Hal ini  sesuai  dengan  obyek  yang dipersengketakan oleh para pihaknya.
b. Kompetensi Relatif Kompetensi  relatif  suatu badan  pengadilan  itu  ditentukan oleh  batas  daerah  hukum  yang menjadi  kewenangannya.  Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang  untuk  memeriksa  suatu sengketa apabila salah satu pihaknya yang bersengketa itu baik sebagai  penggugat  atau  tergugat berkediaman  di  salah  satu  daerah hukum  yang  menjadi  wilayah hukum pengadilan tersebut.
B. Sengketa Tata Usaha Negara Pangkal Sengketa Tata Usaha Negara
Sebagai  tolak  ukur  dari  pangkal  sengketa tata usaha negara yakni sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil penetapan administrasi  negara.  Hal  ini  dapat  ditemui pada  rumusan  pasal  1  ayat  4  Undang-
Budi  Aspani,  Kompetensi  Absolut    Dan    Relatif      Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Menurut  Undang- Undang Nomor  5  Tahun 1986  Jo. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2004 Halaman 344-352
undang  Nomor  5  Tahun  1986  yakni: “Sengketa  Tata  Usaha  Negara  adalah sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  tata usaha  negara  antara  orang  atau  badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik  di  pusat maupun di  daerah  sebagai  akibat  dikeluarkannya keputusan  tata  usaha  negara,  termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Dari  rumusan  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  sengketa  tata  usaha  negara  terdiri dari:
Subyek  yang  bersengketa,  adalah  orang atau  badan  hukum  perdata  di  satu  pihak dan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara.
Obyek  sengketa,  adalah  keputusan  yang dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha Negara.
Menurut  pendapat  MH.  Muhjad, dalam  bukunya  “Beberapa  Masalah Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di Indonesia” menyebutkan bahwa: Sengketa yang  terjadi  itu  haruslah  sengketa  tata usaha  negara  yang  dapat  mencakup tindakan  atau  sikap  diamnya  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  yang  berupa tindakan  tidak  tepat,  melanggar  undang- undang, tidak efisien (tidak bijaksana) dan melanggar hukum, seperti: melampaui  batas  kekuasaannya  ( exces  de pouvoir ) penyimpangan  kekuasaan  ( detournament de pouvoir ) penyalahgunaan kekuasaan ( abus de pouvoir ) penyalahgunaan hak ( abus de droit ) Sedangkan menurut Benjamin Mangkoedilaga,  yang  dapat  digugat  atau menjadi  sengketa  di  depan  Peradilan  Tata Usaha  Negara  adalah  suatu  ketetapan tertulis  yang  berdasarkan  suatu  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang  atau  badan  hukum  perdata.
Kemudian  hal-hal  yang  diajukan  sebagai sengketa  itu  haruslah  berada  dalam lapangan  hukum  publik,  bukan  terletak dalam lapangan hukum privat.
Dengan  singkat  dapat  dikatakan  atau disimpulkan  bahwa  yang  menjadi  sebab timbulnya  sengketa  tata  usaha  negara adalah  adanya  ketetapan-ketetapan  atau peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan  tugas  servis  publik,  yaitu suatu  tindakan  yang  bersifat  unilateral terhadap masyarakat. 5

## C. Para Pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara
Salah  satu  isi  dari  unsur-unsur  peradilan pada umumnya mensyaratkan adanya para pihak  di  dalam  suatu  sengketa.  Dalam  hal ini  yang  dimaksudkan  dengan  para  pihak yaitu subyek-subyek yang saling berselisih.
Demikian  pula  halnya  dalam  peradilan administrasi  murni,  dicantumkan  unsur- unsur dari peradilan administrasi sekurang-kurangnya salah satu pihak yang berselisih harus administrasi negara. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan  bahwa  para  pihak  itu kesemuanya  adalah  administrasi  negara. Dalam  perkara  administrasi,  akan  terdapat subyek  selaku  pihak  yang  bersengketa, yang  dapat  dibedakan  secara  intern  dan secara  ekstern  dan  salah  satunya  haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dikatakan  secara  intern  karena  sengketa itu  terjadi  antara  dua  pihak  yang  sama- sama  termasuk  administrasi  negara  yang pada  umumnya  merupakan  persoalan kompetensi.  Sedangkan  secara  ekstern sengketa  itu  terjadi  antara  administrasi negara  dengan  rakyat  yang  disebabkan oleh  ketetapan.  Misalnya,  di  bidang- bidang  pertanahan,  perizinan,  perpajakan,
5 Benjamin  Mangkodilaga, Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara , Angkasa, Bandung, 1986, hal. 25.
Budi  Aspani,  Kompetensi  Absolut    Dan    Relatif      Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Menurut  Undang- Undang Nomor  5  Tahun 1986  Jo. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2004 Halaman 344-352
bea cukai dan kepegawaian yang menimbulkan kerugian kepada rakyat.
D. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Menurut  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1986, sengketa di bidang tata usaha negara yang  timbul  antara  orang  perorangan dengan  Badan  atau  Peradilan  Tata  Usaha Negara dapat diselesaikan menurut 2 (dua) jalur,  yaitu  jalur  upaya  administratif  dan jalur pengajuan  gugatan  ke Peradilan Tata Usaha Negara atau upaya peradilan. Berikut  penulis  akan  menguraikan  kedua jalur  penyelesaian  sengketa  di  bidang  tata usaha negara itu sebagai berikut:

## E. Upaya Administratif
Upaya  administratif  adalah  suatu upaya yang disediakan bagi seseorang atau badan  hukum  perdata  untuk  mengajukan keberatan  atau  suatu  permohonan  kepada Badan  atau  Peradilan  Tata  Usaha  Negara supaya membatalkan atau mengubah suatu keputusan  yang  telah  dikeluarkan  oleh Badan  atau  Peradilan  Tata  Usaha  Negara tersebut  dengan  alasan  bahwa  keputusan itu  tidaklah  sah  atau  tidak  berdasarkan hukum.
Mengenai  upaya  administratif  ini  diatur perumusannya  dalam  pasal  48  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986.  Pasal  48 ayat  1  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1986 menyatakan bahwa:
“Dalam  hal  suatu  Badan  atau Peradilan  Tata  Usaha  Negara  diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara  administratif  sengketa  Tata  Usaha Negara  tertentu,  maka  sengketa  tata  usaha negara  tersebut  haruslah  diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”.
Jadi  upaya  administratif  adalah suatu  pengawasan  yang  dilakukan  oleh organ  di  lingkungan  pemerintah  sendiri. Dengan  demikian  wewenang  eksekutiflah yang  nanti  akan  melaksanakannya,  bukan wewenang dari badan yudikatif.
Adapun  menurut  penjelasan  pasal  48  ayat 1  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986, upaya  administratif  itu  pada  dasarnya dapat  dibedakan  ke  dalam  2  (dua) golongan, yaitu:
Banding Administratif
Keberatan Adapun  yang  dimaksud  dengan banding administratif itu adalah penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara yang  dilakukan  oleh  instansi  atasan  atau instansi lain yang mengeluarkan keputusan yang  bersangkutan.  Sedangkan yang dimaksud  dengan  keberatan  adalah  suatu penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara yang  dilakukan  sendiri  oleh  Badan  atau Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang mengeluarkan keputusan tersebut.
Berbeda  dengan  prosedur  yang  ditempuh melalui  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, maka dalam prosedur banding administratif  atau  keberatan  itu  dilakukan penilaian  yang  lengkap  dan  oleh  instansi yang memutuskan sengketa, baik dari segi penerapan  hukum  maupun  dari  segi kebijaksanaan.  Sedangkan  dalam  atau melalui Peradilan Tata Usaha Negara yang dinilai  semata-mata  hanya  dari  segi penerapan hukumnya saja.
Dalam  penyelesaian  sengketa  tata  usaha negara,  upaya  administratif  lebih  bersifat musyawarah untuk mencapai mufakat dari pada  secara  langsung  menggugat  Badan atau  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang terlalu  bersifat  konfrontatif  antara  rakyat dengan  Badan  atau  Peradilan  Tata  Usaha Negara,  yang  sedapat  mungkin  harus dihindari  sesuai  dengan  dasar  falsafah negara kita, Pancasila.
Setelah  seluruh  upaya  administratif  yang tersedia  digunakan,  tetapi  pihak  yang bersangkutan  masih  tetap  merasa  belum puas,  barulah  masalah  tersebut  diajukan dan  digugat  melalui  Peradilan  Tata  Usaha Negara.
F. Upaya Peradilan
Budi  Aspani,  Kompetensi  Absolut    Dan    Relatif      Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Menurut  Undang- Undang Nomor  5  Tahun 1986  Jo. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2004 Halaman 344-352
Berdasarkan  prinsip  “keserasian hubungan  atas  dasar  asas  kerukunan”, tidak  berarti  bahwa  antara  pemerintah dengan  rakyatnya  tidak  mungkin  terjadi sengketa.  Oleh  karena  itu  yang  terbaik jalannya adalah mencegah adanya sengketa. Namun,  betapapun segala upaya untuk mencegah timbuhnya sengketa telah dilakukan,  namun  tetap  juga  terjadi sengketa,  maka  jalan  penyelesaiannya yang  terbaik  dan  utama  adalah  melalui jalan damai atau musyawarah.
Penyelesaian  secara  damai  adalah  yang paling  ideal  sesuai  dengan  dasar  falsafah negara, yaitu Pancasila.
Penyelesaian  secara  damai  tidak berari  meninggalkan  prinsip-prinsip  dan aturan  hukum  yang  berlaku,  tetapi  pihak yang bersengketa secara aktif mencari dan akhirnya  menyadari  prinsip  dan  ketentuan hukum  yang  sebenarnya  mengenai  hal yang  dipersengketakan.  Dengan  cara  yang demikian  tidak  ada  istilah  menang  kalah, tetapi saling pengertian dan saling menyadari  hakekat  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Penyelesaian  sengketa  tata  usaha  negara melalui  Peradilan  Tata  Usaha  Negara hendaknya  merupakan  sarana  terakhir, artinya tempuhlah pertama-tama penyelesaian secara damai terlebih dahulu, setelah usaha perdamaian tersebut ternyata tidak  berhasil,  barulah  ditempuh  jalan yang  terakhir  yaitu  penyelesaian  sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini  dapat  ditemui  dalam  rumusan  pasal  48 ayat  2  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1986.  Adapun  isi  pasal  itu  adalah: “Pengadilan  baru  berwenang  memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha  negara  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1),  jika  seluruh  upaya administratif  yang  bersangkutan  telah digunakan”.
Sesuai  dengan  fungsi  Peradilan Tata  Usaha  Negara,  yaitu  memberikan perlindungan kepada rakyat, maka
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986 mencantumkan  berbagai  ketentuan  yang memberikan  kemudahan-kemudahan  bagi rakyat  pencari  keadilan.  Kemudahan- kemudahannya itu antara lain:
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara berkedudukan  di  tiap  Kotamadya  dan Kabupaten. Dengan
demikian kedudukannya lebih mudah dijangkau oleh rakyat pencari keadilan (pasal 6 ayat 1) Bagi  yang  tidak  pandai  baca-tulis dalam  membuat  gugatannya  dibantu  oleh Panitera  Pengadilan  (penjelasan  pasal  53 ayat 1)
Penggugat  dapat  mengajukan  gugatannya ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang terdekat  dengan  tempat  kediaman  untuk kemudian  diteruskan  ke  pengadilan  yang berwenang mengadilinya (pasal 54 ayat 3)
Dalam hal tertentu gugatan dimungkinkan untuk diadili oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi  tempat  kediaman  penggugat (pasal 54 ayat 4)
Bagi yang tidak mampu, diberi kesempatan  untuk  berperkara  dengan cuma-cuma (pasal 60 ayat 1)
Jika  terdapat  kepentingan  yang mendesak, Ketua Pengadilan dapat menentukan  untuk  dilakukan  pemeriksaan dengan cara cepat (pasal 98 ayat 1).
Keberadaan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara diharapkan  dapat  menyelesaikan  sengketa tata  usaha  negara  yang  ada  di  Indonesia secara  tuntas,  sehingga  tercipta  aparatuh pemerintah yang diidam-idamkan bersama,  yaitu  aparatur  pemerintah  yang profesional, bersih dan berwibawa.
G. Kompetensi Peradilan Tata

## Usaha Negara
Dalam ilmu hukum dikenal adanya kompetensi  atau  kewenangan  dari  suatu badan  pengadilan  untuk  mengadili  suatu perkara, yang dapat dibedakan atas:
1. Kompetensi absolut
2. Kompetensi relatif
Budi  Aspani,  Kompetensi  Absolut    Dan    Relatif      Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Menurut  Undang- Undang Nomor  5  Tahun 1986  Jo. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2004 Halaman 344-352
Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili  suatu  perkara  menurut  materi (obyek)
perkaranya. Sedangkan kompetensi  relatif  adalah  kewenangan suatu  badan  pengadilan  untuk  mengadili suatu  perkara  sesuai  dengan  wilayah hukumnya.
Sama  halnya  dengan  pengadilan- pengadilan lainnya, Pengadilan Tata Usaha Negara  pun  mempunyai  kedua  macam kompetensi  tersebut.  Dimana  pengaturan kedua kompetensi tersebut telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara.  Untuk  selanjutnya  di bawah  ini  penulis  akan  uraikan  secara singkat  mengenai  kompetensi  absolut  dan kompetensi  relatif  dalam  Peradilan  Tata Usaha Negara tersebut.

## Kompetensi Relatif.
Dalam  pembahasan  kompetensi relatif  ini,  kita  dapat  kaitkan  dengan tempat  kedudukan  pengadilannya  itu sendiri atau dengan para pihak-pihak yang bersengketa.  Kompetensi  relatif  Peradilan Tata Usaha Negara  yang dikaitkan dengan pengadilan itu sendiri diatur dalam pasal 6 Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986 yang  selengkapnya  menyatakan  sebagai berikut:
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara berkedudukan  di  tiap  Kotamadya  atau ibukota  Kabupaten,  dan  daerah  hukumnya meliputi Kotamadya atau Kabupaten. Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara berkedudukan  di  ibukota  Propinsi,  dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
Sedangkan kompetensi relatif yang berkaitan dengan para pihak yang bersengketa,  dapat  dilihat  pengaturannya yang  terdapat  di  dalam  pasal  54  ayat  1 sampai  dengan  6,  yang  menyatakan sebagai berikut:
Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang
berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
Apabila  tergugat  lebih  dari  satu  Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dan berkedudukan  tidak  dalam  satu  daerah hukum  pengadilan,  gugatan  diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi  tempat  kedudukan  salah  satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam  hal  tempat  kedudukan  tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan  tempat  kediaman  penggugat maka gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman  penggugat  untuk  selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan.
Dalam  hal-hal  tertentu  sesuai dengan  sifat  sengketa  tata  usaha  negara yang  bersangkutan  yang  diatur  dengan peraturan  pemerintah,  gugatan  dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan  atau  berada  di  luar  negeri, gugatan  diajukan  kepada  pengadilan  di Jakarta.
Apabila  tergugat  berkedudukan  di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan  diajukan  kepada  pengadilan  di tempat kedudukan tergugat.
Selanjutnya  di  dalam  pasal  55 ditegaskan  bahwa  gugatan  sengketa  tata usaha  negara  diajukan  kepada  pengadilan yang  berwenang  yang  daerah  hukumnya meliputi  tempat  kedudukan  tergugat  dapat diajukan  hanya  dalam  tenggang  waktu sembilan  puluh  (90)  hari  terhitung  sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan  tata  usaha  negara.  Akan  tetapi dalam  hal  tergugat  tidak  berkedudukan dalam  daerah  hukum  pengadilan  tempat penggugat,  maka  menurut  pasal  54  ayat  3 Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
Budi  Aspani,  Kompetensi  Absolut    Dan    Relatif      Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Menurut  Undang- Undang Nomor  5  Tahun 1986  Jo. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2004 Halaman 344-352
kediaman  penggugat  untuk  diteruskan kepada  pengadilan  yang  bersangkutan. Bahkan  dalam  hal-hal  tertentu  yang  akan diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang  berwenang  yang  daerah  hukumnya meliputi tempat penggugat.
Prosedur  ini  merupakan  salah  satu kekhususan  dari  beracara  di  muka  Hakim Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Tata  Usaha  Negara.  Di  samping  untuk memberikan  kemudahan  bagi  penggugat, tetapi  juga  untuk  menjaga  ahar  tenggang waktu  90  hari  bagi  pengajuan  gugatan tidak dilampaui.
Kompetensi Absolut Mengenai kompetensi absolut untuk Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilihat dari sudut adanya pangkal sengketa, yaitu berhubung dikeluarkannya ketetapan tertulis  oleh  Badan  atau  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  seperti  yang  diatur  dalam pasal  1  butir  3  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1986  yang  berbunyi:  “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku”.
Seperti  diketahui,  dalam  melaksanakan tugas-tugasnya sebagai servis publik, maka tindakan  pemerintah  itu  dapat  dinilai  oleh pengadilan, artinya setiap tindakan pemerintah  dapat  digugat  di  depan pengadilan.  Akan  tetapi  tidak  semua tindakan  pemerintah  dapat  diadili  oleh Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Lalu timbul  permasalahan  tindakan  pemerintah yang  manakah  yang  menjadi  kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara?
Menurut  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1986  kompetensi  absolut  Peradilan Tata  Usaha  Negara  adalah  sengketa  tata usaha  negara  (sesuai  dengan  objeknya). Sedangkan  yang  dimaksudkan  dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa
yang  timbul  dalam  bidang  tata  usaha negara  antara  orang  atau  badan  hukum perdata dengan  Badan atau Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya  keputusan  tata  usaha negara.
Disamping adanya ketetapan tertulis  yang  menjadi  pangkal  sengketa, ternyata  menurut  Undang-undang  Nomor 5  Tahun  1986  masih  terdapat  suatu perbuatan  yang  dianggap  merupakan ketetapan  tertulis,  seperti  yang  tercantum dalam  pasal  3  ayat  1  yang  menyatakan “Apabila Badan atau Peradilan Tata Usaha Negara  tidak  mengeluarkan  keputusan yang  dimohonkan  kepadanya,  sedang  hal itu  menjadi  kewajibannya,  maka  hal tersebut  disamakan  dengan  keputusan  tata usaha  negara”.  Disamping  itu  di  dalam pasal  1  butir  3  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1986  disinggung  tentang  syrat keputusan tersebut,  yaitu: “Keputusan tata usaha  negara  tersebut  harus  mempunyai sifat kongkrit, individu dan final”.
Mengenai  batasan  ketiga  sifat tersebut,  dapat  kita  lihat  seperti  yang tercantum  di  dalam  penjelasan  pasal  1 angkat 3 yang menyatakan bahwa, Bersifat kongkrit,  artinya  objek  yang  diputuskan dalam  keputusan  tata  usaha  negara  itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat  ditentukan.  Bersifat  individuil, artinya  keputusan  tata  usaha  negara  itu tidak  ditujukan  untuk  umum,  tetapi tertentu  baik  alamat  maupun  hal  yang dituju”.  Bersifat  final,  artinya  sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum”.
Adanya persyaratan penetapan tertulis  memang  kita  akui  banyak  segi kelemahannya, terutama menyangkut masalah  waktu  yang  dibutuhkan  cukup panjang,  atau  mingkin  hal  ini  disebabkan karena  melalui  proses  dan  liku-liku  yang rumit sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan  kelambahanan  administrasi atau makin derasnya keputusan tak tertulis.
Budi  Aspani,  Kompetensi  Absolut    Dan    Relatif      Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Menurut  Undang- Undang Nomor  5  Tahun 1986  Jo. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2004 Halaman 344-352
Yan  lebih  khawatir  lagi  adalah  adanya keputusan  tertulis  atas  desakan  keputusan tak  tertulis.  Timbul  pertanyaan  mengapa Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986 membatas  kompetensinya  hanya  pada keputusan  tata  usaha  negara  tertulis  saja  ? Artinya keputusan tata usaha negara secara lisan  tidak  termasuk  objek  sengketa  tata usaha  negara.  Alasannya  adalah  hal  ini disebabkan  keputusan  tata  usaha  negara tidak  tertulis  itu  sukar  untuk  dijadikan pegangan,  dan  sulit  untuk  dibuktikan,  lagi pula  mudah  untuk  disangkal  oleh  salah satu  pihak  jika  timbul  sengketa  antara mereka.
Persyaratan tertulis terutama menunjuk  pada  isi  bukan  pada  bentuknya keputusan  tersebut  yang dikeluarkan oleh Badan  atau  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Oleh  karena  itu  sebuah  memo  atau  nota dapat  memenuhi  syarat  tertulis  tersebut dan  akan  merupakan  suatu  keputusan Badan  atau  Peradilan  Tata  Usaha  Negara menurut undang-undang ini sudah jelas : Badan  atau  Peradilan  Tata  Usaha  Negara mana yang mengeluarkannya;
Maksud  serta  mengenai  hal  apa  isi  tulisan itu;
Kepada  siapa  tulisan  itu  ditujukan, dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Persyaratan  tertulis  itu  diharuskan  hanya untuk memudahkan saja. Seperti apa  yang tercantum  dalam  penjelasan  pasal  butir  3 yang  menyatakan  “Persyaratan  tertulis  itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian”.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  kompetensi  absolut  Peradilan Tata Usaha Negara itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
Yang  bersengketa,  adalah  orang  atau badan  hukum  perdata  dengan  Badan  atau Peradilan Tata Usaha Negara;
Obyek  sengketa,  adalah  keputusan  tata usaha  negara  tertulis  yang  dikeluarkan oleh  Badan  atau  Peradilan  Tata  Usaha Negara;
Keputusan  yang  dijadikan  obyek  sengketa itu  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha negara;
Keputusan  yang  dijadikan  obyek  sengketa itu  bersifat  kongkrit,  individuil  dan  final yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi seseorang atau badan hukum perdata.

## PENUTUP
Berdasarkan
dari keseluruhan  uraian-uraian  yang  telah dikemukakan,    di  atas,  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
Tiap-tiap  keputusan  dari  Badan  atau pejabat  Tata  Usaha  Negara    yang menimbulkan  kerugian  bagi  orang  atau badan  hukum  perdata  dapat  diajukan  dan digugat sebagai suatu sengketa ke Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah dengan dibentuknya Undang-undang
Nomor  5  Tahun  1986, merupakan  sebagai tonggak  pelengkap  untuk  mewujudkan makna  negara  hukum  yang  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945.
Adapun  yang  menjadi  kompetensi absolut  dan  relatif  Peradilan  Tata  Usaha Negara yakni: dalam kompetensi relatifnya dikaitkan  dengan  tempat  kedudukan  atau wilayah  hukum  pengadilan  itu  sendiri, serta pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan  kompetensi  absolutnya  dapat dilihat dari sudut adanya pangkal sengketa, yaitu berhubung dikeluarkannya ketetapan tertulis  oleh  Badan  atau  Peradilan  Tata Usaha Negara.
Upaya administratif yang mana keputusannya dapat digugat melalui peradilan Tata Usaha Negara adalah dalam menyelesaikan  sengketa  tata  usaha  negara dikenal adanya jalur atau upaya administratif, baik berupa banding administratif  ataupun  keberatan.  Sesuai dengan dasar falsafah negara kita Pancasila,  maka  hendaknya  sengketa  tata usaha negara sedapat mungkin diselesaikan  melalui  upaya  administratif, yang  lebih  bersifat  musyawarah  untuk
Budi  Aspani,  Kompetensi  Absolut    Dan    Relatif      Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Menurut  Undang- Undang Nomor  5  Tahun 1986  Jo. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2004 Halaman 344-352
mencapai mufakat. Tetapi bila keseluruhan upaya  administratif  yang  tersedia  telah digunakan, ternyata pihak yang bersengketa  tetap  belum  merasa  puas, maka  barulah  masalah  itu  diajukan  dan digugat  melalui  Peradilan  Tata  Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTA K A
Amrah  Muslimin, Beberapa  Azas-azas dan Pengertian-pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi ,  Alumni,  Bandung,
1982.
Benyamin Mangkudilaga, Lembaga Peradilan  Tata  Usaha  Negara , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Djoko  Prakoso, Peradilan  Tata  Usaha
Negara , Liberty, Yogyakarta,
1988.
Marbun,  SF.,  Moh.  Mahfud  MD., Pokok- pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987.
Marbun,  SF., Peradilan  Tata  Usaha Negara , Liberty, Yogyakarta,
1982.
Muchsan, Pengantar  Hukum  Administrasi Negara Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1982. Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim,
Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia , PT. Pangeran Djayakarta, Offset, Jakarta, 1986.
Notonegoro, Pancasila  Dasar  Palsafah Negara ,  Bina  Aksara,  Jakarta,
1984. Padmo  Wahjono, Undang-undang  Nomor 5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan
Tata Usaha Negara Serta Penjelasannya ,  Ghalia  Indonesia,
Jakarta, 1987. Sjachran  Basah, Hukum  Acara  Peradilan Dalam  Lingkungan  Peradilan
Administrasi (HAPLA), Rajawali Press, Jakarta, 1987.
-----------------------------, Eksistensi  dan Tolak  Ukur  Badan  Peradilan Administrasi di Indonesia , Alumni, Bandung, 1985.
Tresna,  R., Peradilan  di  Indonesia  dari Abad ke Abad , Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.