How to cite:
Muhsinin & Akhmad Faozan (2022) Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar dalam Penghimpunan Dana berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (7)11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.10597 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## AKAD  WAKALAH  BI  AL-ISTITSMAR  DALAM  PENGHIMPUNAN  DANA BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
Muhsinin, Akhmad Faozan Program Studi Ekonomi Syari‟ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia Email: muchsin4elhamid@gmail.com, afa.ozan123@gamil.com

## Abstrak
Wakalah  adalah  suatu  jenis  akad  yang  bertujuan  untuk  memberikan  kuasa  dari muwakkil  (  pemilik  dana)  kepada  perwakilan  (lembaga  keuangan  syariah)  untuk mengelola  dana  sebagai  langkah  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Filosofi  dasar lembaga keuangan syariah tentunya sangat diarahkan untuk mencapai keridhaan Allah untuk  memperoleh segala kebaikan dunia dan akhirat.  Penerapan akad wakalah bi  al- istitsmar tentunya membutuhkan aturan yang jelas agar pelaksanaannya sesuai dengan dhawabith (ketentuan) dan hudud (batasan) aset yang didasarkan pada konsep syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan metode yang digunakan  sebagai  langkah  pengukuran  yang  sesuai  dengan  kondisi  objek  dan  objek penelitian.  Setiap  kegiatan  lembaga  keuangan  Islam  sangat  memperhatikan  akad. Hukumnya  juga  sangat  jelas  mengenai  penggunaan  akad  syariah.  Selanjutnya penelitian  ini  diselesaikan  secara  deskriptif.  Riset  dilakukan  untuk  memberikan informasi  tentang  produk  lembaga  keuangan  syariah.  Itu  juga  dilakukan  untuk memberikan informasi tentang bagaimana menggunakan produk ini di masa depan.
Kata Kunci : Wakalah, Penghimpunan Dana, Dewan Syariah.

## Abstract
Wakalah  is  a type of  contract  that aims to  give power of  attorney from the muwakkil (fund  owner)  to  representatives  (Islamic  financial  institutions)  to  manage  funds  as  a step  to  gain  profit.  The  basic  philosophy  of  Islamic  financial  institutions  is  of  course highly directed to achieve the pleasure of Allah to obtain all the goodness of the world and  the  hereafter.  The  application  of  the  wakalah  bi  al-istitsmar  contract  certainly requires  clear  rules  so  that  its  implementation  is  in  accordance  with  the  dhawabith (provisions) and hudud  (limits) of  assets based on sharia concepts.  This  study uses a qualitative descriptive method which is a method used as a measurement step that is in accordance with the conditions of the object and research object. Every activity of an Islamic financial institution pays close attention  to  the contract.  The law is  also  very clear regarding the use of sharia contracts. Furthermore, this research was completed descriptively.  Research  was  conducted  to  provide  information  about  products  of
Islamic financial institutions. It is also done to provide information on how to use this product in the future.
Keywords : Wakalah, fundraising, Sharia Council.

## Pendahuluan
Kegiatan  ekonomi  dalam  Islam  yang  dianjurkan  dan  sesuai  adalah  kegiatan ekonomi  yang  bebasis  bisnis  dan  investasi.  Hal  tersebut  telah  dijelaskan  dalam  beberapa ayat  al-Qur‟an  dan  hadis  Rasulullah  SAW.  Islam  mengembangkan  sistem  ekonomi  untuk meningkatkan  ekonomi  dan  kesejahteraan  umat  dalam  jangka  panjang.  Sistem  keuangan Islam tidak terlepas dari Bank dan lembaga keuangan merupakan dua hal yang tidak lepas dari  sistem  ekonomi  yang  memiliki  tanggungjawab  untuk  mengemban  amanat  sesuai dengan tujuan konsep sistem ekonomi Islam itu sendiri.
Penghimpunan dana dalam  Islam berkembang hanya sebatas zakat, infaq, sedekah, wakaf dan lain sebagainya yang terjadi sejak zaman nabi berada di pusat peradaman Islam saat  itu  yaitu  kota  Madinah.  Penghimpunan  dana  pada  zaman  nabi  dilakukan  terpusat  di masjid  yang  menjadi  cikal  bakal  terbentuknya  Baitul  maal.  Pengelolaan  baitul  maal berlanjut  pada  zaman  Khalifah  Abu  Bakar  dan  pada  masa  kepemimpinan  Khalifah  Umar bin  Khattab  mengalami  perkembangan  sebagai  tempat  mengelola  keuangan  pemerintah untuk memenuhi kepentingan masyarakat (Hamid, 2018).
Seiring  berjalannya  waktu,  tempat  penghimpunan  dana  terus  berkembang  hingga saat ini tidak hanya terpusat pada baitul maal akan tetapi dalam konsep perbankan. Selain konsep  perbankan,  ada  juga  konsep  koperasi  akan  tetapi  tidak  mampu  mengungguli perkembangan  perbankan  yang  sangat  pesat.  Koperasi  dan  perbankan  memiliki  kesamaan dalam  penghimpunan  dana  yaitu  mengelola  dan  mengatur  simpanan  (tabungan)  dan investasi.  Akan  tetapi,  simpanan  (tabungan)  dan  investasi  mempunyai  karakteristik  dan kriteria yang tidak sama walaupun keduanya merupakan bagian dari penghimpunan dana di lembaga keuangan (Janwari & Muliawati, 2016).
Lembaga  keuangan  berdasarkan  SK  Menkeu  RI  No.  792  Tahun  1990  merupakan setiap badan yang memiliki kegiatan dalam bidang keuangan, melaksanakan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat untuk melakukan pembiyaan investasi perusahaan. Walaupun  dalam  peraturan  tersebut  fungsi  utama  lembaga  keuangan  untuk  melakukan pembiyaan  investasi  perusahaan,  akan  tetapi  tidak  membatasi  kegiatan  lembaga  keuangan karena  pada  kenyataannya  dapat  diperuntukan  untuk  pembiayaan  lain  seperti  kegiatan konsumsi, distribusi dan jasa (Mensari, 2017).
Lembaga  keuangan  dalam  pandangan  konvensional  merupakan  badan  usaha  yang memiliki aset utama berupa aset keuangan, kredit, penanaman dana dengan surat berharga, jasa keuangan asuransi, pembiayaan, simpanan, investasi dan lain-lain. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga atau institusi yang memiliki kekayaan dalam wujud financial assets
(aset keuangan) maupun aset riil  yang berasaskan pada konsep syariah (Ahmad & Hamid, 2008).
Tidak  ada  penjelasan  yang  sempurna  tentang  pengertian  lembaga  keuangan perspektif  syariah.  Namun  ada  beberapa  karakteristik  lembaga  keuangan  yang  memiliki konsep  dasar  syariah,  diantaranya:  lembaga  keuangan  yang  merupakan  milik  umat  Islam, merupakan  bagian  dari  organisasi  Internasional  Assosciation  of  Islamic  Bank  (IAIB), memberikan pelayanan kepada umat Islam, memiliki dewan syariah dan sebagainya.
Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan organisasi umat Islam yang merintis terbentuknya  lembaga  keuangan  syariah  pada  bulan  Maret  tahun  1973  di  Libya.  Islamic Development  Bank  (IDB)  merupakan  lembaga  pertama  yang  dibentuk  organisasi  Islam tersebut dengan memiliki dana awal sebesar 2 Milyar dinar (Antonio, 2001). Terbentuknya IDB  memberikan  dorongan  bagi  Negara  lain  untuk  membangun  lembaga  keuangan  Islam seperti  Dubai,  Mesir,  Arab  Saudi  dan  banyak  lagi  termasuk  Indonesia.  Bank  Syariah pertama  di  Indonesia  yaitu  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  yang  mengawali bermunculannya lembaga keuangan lain yang berprinsip syariah Islam.
Perbankan  syariah  di  Indonesia  di  atur  oleh  Undang-Undang  No.  21  tahun  2008 tentang  perbankan  syariah  dan  diatur  pula  dengan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  tahun 2003 tentang haramnya bunga. PP RI No. 72 mendasari perbankan berprinsip bagi hasil dan Fatwa  Dewan  Sayariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  No.  152/DSN-MUI/VI/2022 mendasari lembaga keuangan syariah tentang penghimpunan dana dengan akad wakalah bi al-istitsmar.
Wakalah  merupakan  jenis  akad  yang  bertujuan  untuk  memberikan  kuasa  dari muwakkil  (pemilik  dana)  kepada  wakil  (lembaga  keuangan  syariah)  untuk  melakukan pengelolaan dana sebagai langkah untuk mendapatkan keuntungan. Akad wakalah memiliki bagian akad berupa wakalah bi al-istitsmar yang merupakan akad wakalah yang bertujuan untuk  menginvestasikan  dan  melakukan  pengembangan  modal  muwakkil  baik  berupa Wakalah bi al-Ujrah (wakalah dengan imbalan) atau Wakalah bi ghoiri al-Ujrah (wakalah tanpa imbalan).
Dalam  praktik  penghimpunan  dana  lembaga  keuangan  syariah  sangat  perlu melakukan  pengembangan  produk  penghimpunan  dana  yang  menerapkan  prinsip  akad wakalah bi al-istitsmar untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan umat. Penerapan akad wakalah bi al-istitsmar tentunya sangat diperlukannya tata aturan yang jelas sehingga diterapkan sesuai dengan dhawabith (ketentuan) dan hudud (batasan).

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan sebuah metode kualitatif dengan kajian pustaka (library research)  yang  menggunakan  literature  buku,  jurnal,  laporan  penelitian  dan  catatan pendukung  lainnya  yang  relevan  (Agung,  2012).  Selanjutnya  penelitian  ini  dijelaskan dengan  deskriptif.  Metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  menjadi  metode  yang
dimanfaatkan  sebagai  langkah  penggamaran  sesuai  dengan  kondisi  objek  maupun  objek penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
A. Konsep Wakalah Bi al-Istitsmar
Wakalah  merupakan  kata  yang  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  bermakna penyerahan  atau  pemeliharaan.  Sedangkan  dalam  pandangan  ahli  fiqih,  wakalah diartikan  sebagai  tindakan  melimpahkan  tanggungjawab  kepada  orang  lain  untuk mengelola  dan  mengatur  suatu  hal  yang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  syariat Islam. Penjelasan yang lebih mudah terkait wakalah yaitu mewakilkan suatu wewenang untuk melakukan sesuatu atau untuk memelihara suatu barang (Rizal, 2015). Wakalah bi al-Istitsmar merupakan suatu akad wakalah untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal muwakkil baik dengan imbalan atau tanpa imbalan.
Wakalah  dalam  praktik  muamalah  memiliki  dasar  hukum  dalam  al-Qur‟an,  al- Sunnah dan al-Ijma. Salah satu firman Allah SWT yang menjadi dasar hukum wakalah yaitu surat al-Kahfi ayat 19:
“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang  perakmu  ini  dan  hendaklah  dia  lihat  manakah  makanan  yang  lebih  baik, maka hendaklah dia membawa makanan dari yang lebih baik itu untukmu” (QS. Al-Kahfi : 19)
Potongan ayat  al-Kahfi  ayat  19 “fab‟atsu  ahadakum  biwariqikum hadzihi”  yang bermakna “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu  ini” memiliki istimbat hukum  yang berhubungan dengan  wakalah.  Ibnu al-„Arabi  berpendapat  bahwa  ayat  ini  menjadi  dasar  hukum  wakalah  yang  paling  kuat. Selain surat al-Kahfi ayat 19, hukum wakalah juga didasari dengan surat al-Baqarah ayat 283:
“…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (QS. Al-Baqarah: 283)
Ayat-ayat  tersebut  menjadi  dasar  hukum  praktik  wakalah  dalam  bermacam permasalahan  termasuk  praktik  penghimpunan  dana  di  lembaga  keuangan  syariah. Selain  ayat  al-Qur‟an,  hukum  dasar  wakalah  juga  didasari  oleh  al-Sunnah  diantaranya yaitu  hadis  Nabi  yang  diriwayatkan  oleh  al-Khamsah  illa  al-Nasa‟i  (diriwayatkan  oelh Imam Hadis yang lima selain Imam al-Nasa‟i) :
“Bahwa Nabi Shallallaahu „alaihi wa Sallam pernah memberinya („urwah) satu dinar  agar  dibelikan  untuk  beliau  seekor  kambing.  Maka  ia  membeli  untuk beliau  (dengan  uang  tersebuat)  dua  ekor  kambing  lalu  menjual  salah  satunya dengan harga satu dinar. Dan ia datang kepada beliau denngan satu dinar dan seekor  kambing.  Maka  beliau  mendoakan  keberkahan  dalam  jual  belinya, sehingga kalau membeli debu pun, ia akan memperoleh keuntungan.”
Ijma ulama memberikan pandangan bahwa wakalah diperbolehkan karena tidak setiap orang memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk mengelola/mengurus harta dan semua urusannya. Walakalah juga bisa menjadi jalan untuk saling tolong menolong yang tentunya diperintahkan dalam Islam untuk melakukannya.
Wakalah  bi  al-istitsmar  juga  dijelaskan  dalam  ketentuan  AAOIFI  dalam  al- Ma‟ayir al-Syar‟iyah (Shari‟ah Standards):
“Al-Wakalah  bi  al-istitsmar  hukumnya  boleh  dengan  syarat  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan syariah”
Fatwa-fatwa yang menjadi rujukan untuk Wakalah bi al-istitsmar, yaitu (Gayo & Taufik, 2012):
1. Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
2. Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
3. Fatwa  DSN-MUI  No.  40/DSN-MUI/X/2003  tentang  Pasar  Modal  dan  Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
4. Fatwa  DSN-MUI  No.  52/DSN-MUI/III/2006  tentang  Akad  wakalah  bi  Urah  pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
5. Fatwa  DSN-MUI  No.  80/DSN-MUI/III/211  tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek;
6. Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi Ujrah.
B. Konsep Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar Dalam Penghimpunan Dana
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  152/DSN-MUI/VI/2022  tentang Penghimpunan Dana Dengan Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar poin pertama memberikan ketentuan penghimpunan dana adalah penghimpunan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. SK Menkeu RI  nomor  792 tahun 1990 menjelaskan bahwa lembaga keuangan adalah semua lembaga yang melaksanakan kegiatan keuangan, penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 menjelaskan  bahwa  Bank  merupakan  suatu  lembaga  usaha  yang  melaksanakan penghimpunan dana dari masyarakat dalam wujud simpanan dan menyalurkannya dalam wujud  kredit  atau  wujud  lainnya  sebagai  usaha  agar  taraf  hidup  masyarakat  semakin
meningkat. Tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi dan  sistem  operasionalnya  saling  mendukung  sehingga  terhubung  erat  dengan  bank konvensional. UU No. 10 tahun 1998 secara tegas memberikan penjelasan bahwa dalam perbankan  di  Indonesia  ada  dua  sistem  (dual  system  banking)  yaitu  konvensional  dan syariah.
Secara garis besar pelaskanaan penghimpunan dana pada bank konvesional yaitu berupa  tabungan,  giro  dan  deposit.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  lembaga  keuangan syariah  juga  melakukan  penghimpunan  dan  tabungan,  giro  dan  deposit,  akan  tetapi pelaksanaan di lembaga keungan syariah disesuaikan dengan prinsip syariah. Ketentuan prinsip syariah yang dijalankan lembaga keuangan syariah yaitu tiddak mengenal bunga dan  menerapkan  sistem  wadiah  dan  mudharabah.  Salah  satu  perbedaan  yangbsangat jelass  antara  bank  konvensional  dengan  lembaga  keuangan  syariah  adalah  bank konvensional  menerapkan  bunga  pada  kegiatannya  seedangkan  lembaga  keuangan syariah  tidak  menerapkan  bunga.  Setiap  kegiatan  lembaga  keuangan  syariah  sangat memperhatikan akadnya.
Ketentuan  ketiga  dalam  fatwa  DSN-MUI  menjelaskan  bahwa  Wakalah  adalah akad  pemberian  kuasa  dari  pemilik  dana  (muwakkil)  kepada  wakil  yaitu  lembaga keuangan  syariah  untuk  melakukan  pengelolaan  dana  sebagai  usaha  menperoleh keuntungan.  Ketentuan  selanjutnya  menjelaskan  bahwa  wakalah  bi  al-istitsmar merupakan  akad  wakalah  yang  bertujuan  untuk  menginvestasikan  dan  melakukan pengembangan modal muwakkil baik  dengan  adanya ujrah/fee/imbalan (wakalah bi  al- ujrah)  maupun  tanpa  adanya  ujrah/fee/imbalan  (wakalah  bi  ghairi  al-ujrah).  Ujrah merupakan imbalan atau upah yang wajib dibayar oleh wakil atas suatu jasa yang telah dilakukan.  Modal  yang  diinvestasikan  dalam  praktik  wakalah  bi  al-istitsmar  disebut dengan ra‟s wakalah bi al-istitsmar.
Penerapan akad wakalah bi al-istitsmar dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 1) Akad wakalah  bi  al-istitsmar  yang  memiliki  batasan  jenis  investasi,  jangka  waktu,  tempat dan/atau  batasan  lainnya  yang  ditentukan  disebut  wakalah  bi  al-istitsmar  al-muqayyad; 2)  Akad  wakalah  bi  al-istitsmar  yang  tidak  memiliki  batasan  jenis  investasi,  jangka waktu,  tempat  dan/atau  batasan lainnya  yang ditentukan hanya dibatasi oleh kelaziman dan  urf  (kebiasaan)  atau  sesuatu  yang  memiliki  nilai  kemaslahatan  bagi  muwakkil. Ketentuan muwakkil merupakan pihak yang berkedudukan sebagai penerima kuasa, baik syakhsiyah thabi‟iyah/natuurelijke person (orang) atau yang dipersamakan dengan orang baik  yang  memiliki  badan  hukum  atau  tidak  memiliki  badan  hukum  (syakhsiyah I‟tibariah/  syakhsiyah  hukmiyah/rechtpersoon).  Dalam  undang-undang  juga  sudah sangat  jelas  terkait  penggunaan  akad  syariah  untuk  penggunaan  produk  lembaga keuangan  syariah.  Penggunaan  akad  tersebut  juga  sangat  berakaitan  dengan  fungsi lembaga  keuangan  syariah,  yaitu:  1)  Lembaga  keuangan  syariah  sebagai  menajemen investasi  berdasarkan  kontrak  mudharabah  atau  kontrak  perwakilan;  2)  Lembaga
keuangan  syariah  menawarkan  jasa  keuangan  berdasarkan  fee  based  dalam  sebuah kontra perwakilan atau penyewaan (Abdurohman et al., 2021).
Beberapa  ketentuan  lain  yang  perlu  diperhatikan  dalam  akad  wakalah  bi  al- istitsmar, yaitu: 1) Wakil, muwakkil, sighat akad, ras‟ al mal, Istitsmar, ujrah dan hasil istitsmar  ketentuannya  harus  sesuai  dan  mengikuti  subtansi  fatwa  nomor  126/DSN- MUI/VII/2019  tentang  akad  wakalah  bi  al-istitsmar;  2)  Akad  wakalah  bi  al-istitsmar yang  dilaksanakan  dengan  adanya  ujrah  (imbalan/fee)  maka  harus  memperhatikan ketentuan ujrah yang dijelaskan pada fatwa nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah  bi  al-ujrah;  3)  Wakil  tidak  diperkenankan  untuk  mewakilkan  tanggung jawabnya kembali kepada pihak lain (tawkil al-wakil) kecuali hal tersebut atas izin dari muwakkil  sebagaimana  dijelaskan  dalam  ketentuan  fatwa  nomor  113/DSN- MUI/IX/2017  tentang  akad  wakalah  bi  al-ujrah  dan  fatwa  nomor  126/DSN- MUI/VII/2019  tentang  akad  wakalah  bi  al-istitsmar;  4)  Sebagai  wakil  dalam  akad wakalah  bi  al-istitsmar,  pelaksanaan  usaha  yang  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan syariah harus menggunakan akad-akad yang telah ada dalam ketentuan fatwa DSN-MUI seperti mudharabah, murabahah, salam, musyarakah, istisna‟, dan ijarah.
Proses  praktiknya  dalam  penghimpunan  dana  pada  lembaga  keuangan  syariah tentu  tidak  akan  ada  jaminan  semuanya  akan  berjalan  lancar,  jika  terjadi  perselisihan, maka  penyelesaian  sengketa  wajib  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku: 1) melalui proses musyawarah mufakat; 2) melalui  lembaga  penyelesaian  sengketa,  antara  lain  melalui  Badan  Atribase  Syariah Nasional (BASYARNAS) dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka melalui Pengadilan Agama.

## Kesimpulan
Terdapat  pengaruh  yang  siginifikan  pada  variabel  kesadaran  wajib  pajak  terhadap Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulak  beberapa  hal  berikut,  yaitu:  Pertama, Lembaga  keuangan  syariah  merupakan  sebuah  badan/lembaga  usaha  keuangan  yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan tidak melakukan praktik riba, maisir, dan gharar.  Kedua,  praktik  penghimpunan  dana  dengan  menerapkan  akad  wakalah  bi  al- istitsmar  boleh  dilakukan  dengan  catatan  harus  mengikuti  ketentuan  (dhawabith)  dan batasan  (hudud)  seperti  yang  dijelaskan  dalam  fatwa  nomor  152/DSN-MUI/VI/2022 tentang  penghimpunan  dana  dengan  akad  wakalah  bi  al-istitsmar.  Ketiga,  penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BIBLIOGRAFI
Abdurohman,  D.,  Mukhlas,  O.  S.,  &  Abd  Hakim,  A.  (2021).  Perkembangan  Pemikiran Norma  Penghimpunan  Dana  dan  Perwujudannya  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS). Ecobankers: Journal of Economy and Banking , 2 (2), 115–130.
Agung, A. A. P. (2012). Metodologi Penelitian Bisnis . Malang: Universitas Brawijaya.
Ahmad, R., & Hamid, A. (2008). Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Zikrul Hakim.
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: dari teori ke praktik . Jakarta: Gema Insani.
Dewan Syariah Nasional.  Fatwa Dewan Syariah  Nasional-Majelis Ulama  Indonesia  No:  1 26/DSN-MUI/V1/2019 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar, 2019.
Dewan  Syariah  Nasional.  “Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  152/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Penghimpunan Dana Dengan Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar,” 2022.
Gayo,  A.  A.,  &  Taufik,  A.  I.  (2012).  Kedudukan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  Dalam  Mendorong  Perkembangan  Bisnis  Perbankan  Syariah (Perspektif  Hukum  Perbankan  Syariah). Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional , 1 (2), 257–275.
Hamid,  A.  M.  (2018).  Peran  Baitul  Mal  Dalam  Kebijakan  Keuangan  Publik. ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari‟ah , 1 (1), 96–116.
https://doi.org/10.52166/adilla.v1i1.735.
Janwari, Y., & Muliawati, N. N. (2016). Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mensari,  R.  D.  &Ahmad  D.  (2017).  Islam  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah. Journal  of Chemical Information and Modeling , 3 (1), 239–256.
Rizal,  R.  (2015).  Implementasi  Wakalah  pada  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah.
Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah , 3 (1), 125–139. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v3i1.1275.
Copyright holder:
Muhsinin, Akhmad Faozan (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: