## SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM KASUS CERAI GUGAT
( Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna) Hanik Harianti Universitas Iskandar muda Banda Aceh hariantihanik@gmail.com
Rizkal Universitas Iskandar Muda Banda Aceh Mansari Universitas Iskandarmuda Banda Aceh

## Abstarct
Presence of Yurisprudensi Republic Indonesia Number. 137/K/AG/2007 gives a new color to the rights of the wife after the divorce issued. That is, the wife has the right to receive iddah and mut'ah income from her ex-husband. However, empirical facts prove that this rule has not  been  realized  in  the  Decision  of  the  Mahkamah  Syar'iyah  Banda  Aceh  Number 157/Pdt.G/2020/MS.Bna. So that the wife gets the right as it should. The existence of these rules is a form of  protection of the rights of  the wife after  the divorce. The purpose of  this study was to determine the sensitivity of the judge to the wife's rights in the case of divorce and to find out the reason the judge did not provide the living. the research used in this study is  juridical-empirical.  With  primary,  secondary  and  tertiary  data  sorts  with  data  collection techniques through interviews and literature documentaries studies. The results of this study indicate that judges at the Mahkamah Syar'iyah have tried to have a sensitivity value to the protection of women after divorce. This sensitivity is assessed using the first two indicators of  the  judge's  efforts  in  fulfilling  the  mut'ah  and  iddah  expenses  of  the  wife  in  the  case  of divorce.  secondly,  the  realization  of  the  wife's  rights  after  the  decision  of  the  Mahkamah Syar'iyah. Factors that cause the judge not to determine a living in the decision include: The judge still uses the KHI basis, the wife does not know her rights and only asks for a divorce certificate.

## Keywords: Sensitivity, Rights, Wife

## Abstrak
Pasca lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.137/K/AG/2007 memberikan  warna  baru  terhadap  hak  isteri  pasca  cerai  gugat.Yakni  isteri  berhak mendapatkan  nafkah iddah dan mut’ah dari  bekas  suami.Namun  fakta  empiris membuktikanaturan  tersebut  belum  terwujud  dalam  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh Nomor. 157/Pdt.G/2020/MS.Bna.Oleh karena itu dibutuhkan sensitivitas dan kepekaan seorang  hakim  terhadap  perlindungan  hak-hak  isteri  pasca  perceraian.Adanya  aturan tersebut  merupaan  bentuk  perlindungan  terhadap  hak-hak  isteri  pasca  percerain.Tujuan dilakukanya  penelitian  ini  untuk  mengetahui  sensitivitas  hakim  terhadap  hak  isteri  dalam kasus  cerai  gugat  serta  mengetahui  alasan  hakim  tidak  memberikan  nafkah  tersebut.Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis-empiris  dengan  jenis  data primer dan data sekunder.Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder  dan  tersier  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  studi dokumentasi  kepustakaan.Data  tersebut  dianalisis  menggunakan  metode  deskriptif analisis.Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwahakim  di  Mahkamah  Syar’iyahtelah berupaya  memiliki  nilai  sensitivitas  terhadap  perlindungan  perempuan  pasca perceraian.Sensitivitas  tersebut  dinilai  menggunaka  dua  indikator pertama upaya  hakim dalam  pemenuhan  nafkah mut’ah dan iddah terhadap  isteri  dalam  kasus  cerai  gugat .kedua
perealisasian terhadap hak-hak isteri pasca penetapan putusan Mah kamah Syar’iyah. Faktor yang  menyebabkan  hakim  tidak  menetapkan  nafkah  dalam  putusan  tersebut  diantaranya: Hakim masih menggunakan dasar KHI, isteri tidak mengetahui haknya serta hanya meminta akta cerai.
Kata Kunci: Sensitivitas, Hak, Isteri

## A. Pendahuluan
Idealnya  sebuah  pernikahan  dilangsungkan  untuk  selama-lamanya.Namun kenyataan  yang  terjadi  di  masyarakat  mudah  sekali  pasangan  suami  isteri memutuskan  ikatan  perkawinan  (bercerai)  karena  tidak  ada  kesepakatan  bersama dalam penyelesaikan masalah yang dihadapi. 1 Konflik atau perselisihan dalam rumah tangga  yang  berakhir  dengan  perceraian  selalu  menempatkan  isteri  sebagai  pihak yang  dirugikan.Terutama  berkaitan  dengan  nafkah.Perceraian  merupakan  perkara yang  paling  banyak  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  (Mahkamah Syar’iyah)  di Indonesia.  Adanya  perceraian  tersebut  maka  akan  muncul  hak  dan  kewajiban  yang harus  dipenuhi.  Menurut  Pasal  41  huruf  c  Undang-Undang  Nomor.1  Tahun  1974 sebagaimana telah dilakukakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  Pengadilan  dapat  mewajiban  kepada bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau  menetapkan  sesuatu kewajiban bagi bekas suami. 2
Kewajiban memberikan nafkah kepada isteri disebabkan karena adanya ikatan perkawinan  antara  pasangan  suami  isteri.Dengan  adanya  hubungan  perkawinan nafkah tersebut terus berlangsung sampai perkawinan berakhir.Apabila nafkah tidak diberikan  pada  saat  masih  terikat  dalam  ikatan  perkawinan  yang  disebabkan keberadaannya  tidak  diketahui  lagi,  maka  isteri  berhak  menuntut  kembali haknya. 3 Perceraian  yang  diajukan  oleh  suami  (cerai  talak)  mengakibatkan  suami wajib  menanggung  nafkah  isteri  pasca  perceraian.Sedangkan  jika  perceraian  yang diajukan  oleh  isteri  (cerai  gugat)  maka  tidak  ada  kewajiban  bagi  suami  untuk memberikan  hak  nafkah iddah dan mut’ah kecuali madhiyah (nafkah  masa  lalu)
1 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga  Islam Kontemporer , (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. Ke-3, hlm. 96.
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra  Umbara 2012), hlm. 110.
3 Mansari  dan  Moriyanti,  “Sensitivitas  Hakim  Terhadap  Perlindungan  Nafkah  Isteri  Pasca Perceraian ”,Gender Equality: International Journal Child and Gender Studies , Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 44.
kepada isteri. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan suami terhadap isteri yaitu:
1. Memberi mut’ah yang  pantas  berupa  uang  atau  barang.  Kecuali  bekas  isteri tersebut qobla al dukhul.
2. Memberi  nafkah  hidup,  pakaian  dan  tempat  kediaman  selama  bekas  isteri dalam  masa iddah .  Kecuali  isteri  telah  di  jatuhi  talaq  ba’in  atau nuzyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi  mas  kawin  perjanjian  ta’lik  talak  dan  perjanjian  lain  ketika perkawinan berlangsung dahulunya. Dan separoh apabila qobla al dukhul . 4
Ketentuan ini merupakan aturan hukum lama sebelum adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.137/K/AG/2007, Peraturan Mahkamah Agung  Nomor.3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan  Dengan  Hukum.Ketentuan  mengenai  nafkah  isteri  pasca  perceraian mengalami  perubahan  sebagaimana  dalam  Pasal  3  yang  menyatakan  bahwa  dalam mengadil  perkara  perempuan  berhadapan  dengan  hukum  bertujuan  agar  hakim menjamin  hak  perempuan  terhadap  akses  yang  setara  dalam  memperoleh keadilan.Ketentuan ini merupakan bentuk Perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. 5
Regulasi  lainya  yang  mengatur  tentang  perlindungan  terhadap  perempuan pasca  perceraian  diatur  dalam  Poin  A  angka  3  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA)  Nomor  3  Tahun  2018  yang  berisi  tentang  mengharuskan  suami  untuk membayar  hak  nafkah  isteri  pasca  perceraian    berupa  nafkah mut’ah dan iddah meskipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian (cerai guggat) sepanjang isteri tidak  terbukti nusyuz . 6 Maka  hal  ini  dapat  memberikan  warna  baru  terhadap pembaharuan  hukum  keluarga  di  Indonesia  yang  lebih  progresif  dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan gender, menjamin adanya kepastian hukum bagi hak-hak isteri serta memberi manfaat signifikan bagi isteri selaku pihak yang sering menjadi korban karena dianggap nusyuz (membangkang).
4 Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: Citra Umbara 2012), hlm. 368.
5 Diakses  pada  tanggal  20  April  2021  melalui: http://pn-takengon.go.id/pnbaru/hakim- progresif/text=Terakhir%20hakim%20progresif%20adalah%20hakim,pihak20berperkara%20tanpa %20membeda%2Dbedakannya .
6 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  tahun  2018  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi Pengadilan, hlm. 14.
Aturan  tersebut  belum  terwujud  dalam Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh  Nomor  157/Pdt.G/2020/Ms.  Bna  yang  mana  dalam  hal  ini  hakim  tidak memberikan  nafkah  kepada  isteri  dalam  memutuskan  perkara  cerai  gugat  yang diajukan  isteri  ke  Mahkamah  Syar’iyah. 7 Dalam  putusan  ini  disebutkan  bahwasanya dasar gugatan cerai diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh di karenakan Pada tahun  2016  Tergugat  (suami)  kedapatan  selingkuh  dengan  wanita  lain,  dan  sejak tahun 2016 Tergugat (suami) tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada  Penggugat  dan  saat  ini  Tergugat  (suami)  telah  menikah  dengan  wanita  lain dan  telah  memiliki  anak  dari  isteri  ke  dua  hasil  dari  perkawinan  poligami  tersebut. Hal  ini  juga  dibenarkan  oleh  saksi  yang  dihadirkan  dalam  persidangan.Akibat  dari perbuatan tersebut isteri mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar’iyah melalui perkara  perceraian.  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  di  persidangan  tersebut  hakim memutuskan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek .
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
Kasus yang serupa juga terdapat dalam putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/Ms.Bna  di  mana  dalam  kasus  ini  hakim  juga  tidak  memberikan nafkah  terhadap  isteri  yang  mengajukan  perkara  gugat  cerai. 8 Adapun  posita  dalam gugatan  tersebut  adalah  bahwa  sejak  tahun  2015  rumah  tangga  Penggugat  dan Tergugat mulai mengalami perselisihan (pertengkaran) yang di karenakan Tergugat tidak  pernah  memberikan  nafkah  lahir  dan  bathin  kepada  Penggugat  dan  anak- anaknya  sejak  tahun  2015.  Tergugat  sejak  tahun  2015  sudah  meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya dan saat ini Tergugat telah menikah kembali dengan wanita  lain  di  Bireun.  Atas  dasar  inilah  isteri  mengajukan  gugatan  perceraian  ke Mahkamah  Syari’ah.Hal  tersebut  juga  dibenarkan  oleh  saksi  yang  dihadirka  dalam persidangan.  Berdasarkan  dalil  gugatan  yang  diajukan  oleh  Penggugat  dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim maka hakim memutuskan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek .
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat  terhadap Penggugat.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara.
7 Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Banda  Aceh  Nomor  157/Pdt.G/2020/MS -Bna,  tanggal  9 Juni 2020.
8 Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 289/Pdt.G/2020/MS -Bna, tanggal 12 Oktober 2020.
Padahal  jika  melihat  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  dan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  memberikan  kewenangan  kepada  hakim  untuk membebani  suami  agar  membayar  nafkah  kepada  isteri  sekalipun  isteri  yang mengajukan  gugatan  perceraian.Hal  ini  bertolak  belakang  dengan  aturan Yurisprudensi  dan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  perihal  dengan  hak  isteri  yang tidak diberikan oleh hakim yaitu berupa nafkah iddah dan muth’ah . 9
Berdasarkan  uraian  di  atas  sensitivitas  hakim  masih  sangat  lemah  terhadap perlindungan hak-hak isteri di persidangan.Oleh karena itu sikap sensitivitas hakim sangat dibutuhkan dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya agar keadilan tersebut dapat terwujud. Namun sebaliknya jika tidak ada sensitivitas hakim kemungkinan besar keadilan tidak akan terealisasikan dengan baik. Beberapa aturan tersebut merupakan pembaharuan dari hukum Perdata yang mana sebelumnya isteri yang  mengajukan  gugatan  perceraian  ke  Pengadilan  Agama  (Mahkamah  Syar’iyah) tidak  mendapatkan  hak-haknya  berupa  nafkah iddah dan muth’ah .  Akan  tetapi sensitivitas  hakim  terhadap  hak-hak  isteri  pasca  perceraian  masih  sangan  lemah sehingga  mengakibatkan  para  isteri  mengalami  kerugian  atas  haknya  yang seharusnya ia dapatkan. Oleh karena itu hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti guna  menganalisis  secara  komprehensif  sensitivitas  hakim  terhadap  perlindungan bagi perempuan pasca perceraian sehingga putusan yang ditetapkan dapat mencapai tujuan hukum.

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  yaitu cara  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  sehingga metode  penelitian  ini  sering  di  sebut  sebagai  metode  naturalistik  yang  mana  dapat mendeskripsikan  data  secara  komprehenship  dan  sistematis  terkait  dengan  topik penelitian  yang  akan  dikaji. 10 Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  jenis  penelitian  yuridis-empiris.Penelitian  ini  juga  merupakan  penelitian lapangan  ( field  research )  yaitu  memaparkan  dan  menggambarkan  keadaan  serta
9 R ahmat Abdul Azis, “Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat  Pasca  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  137/k/AG/2007”, Skripsi Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim, (Malang: 2018) hlm 6.
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, CV, 2020), Cet. ke- 3, hlm. 9.
fenomena  yang  lebih  jelas  mengenai  situasi  yang  terjadi. 11 Jenis  data  digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan  dengan  melakukan  wawancara  pada  3  orang  hakim  Mahkamah  Sya r’iyah Banda  Aceh  yang  menangani  dan  memutuskan  kasus  perkara  gugat  cerai.Sumber data  yang  digunakan  meliputi  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  dengan metode analisis deskriptif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Kasus Cerai Gugat
Akibat  dari  putusnya  perkawinan  menimbulkan  konsekuensi  yang  harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait. Isteri berkewajiban melaksanakan masa iddah nya sebelum menikah kembali dengan laki-laki lain, memelihara dan mendidik anak  hingga  dewasa  apabila  hak  asuh  diberikan  kepadanya,  menjaga  diri  dan  tidak menerima  pinangan  dari  laki-laki  lain  serta  konsekuensi  lainnya  yang  telah  diatur dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 12 Sebaliknya  dengan  suami berkewajiban  melaksanakan  kewajiban  yang  menjadi  tanggungjawabnya  seperti memberikan  nafkah iddah , mut’ah , maskan, dan kiswah kepada  isterinya  dan memberikan  biaya  pendidikan  anak.Kewajiban  suami  memberikan  nafkah  kepada isterinya  dalam kasus  cerai  talak  dapat  dilihat  pada  ketentuan  Pasal  149  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI).Selain  itu,  isteri  juga  berhak  mendapatkan  nafkah iddah dari suaminya  pada  saat  menjalani  masa iddah sebagaimana  dalam  Pasal  152  KHI  yang menyatakan  bekas  isteri  berhak  mendapatkan  nafkah iddah dari  bekas  suaminya dengan tidak terbukti bahwa nusyuz . 13 Kemudian dalam perkara cerai gugat isteri juga bisa  mendapatkan  nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan  tetentuan Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 yang telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor.3 Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor.50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama, Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor  137/K/AG/2007  serta  Surat  Edaran
11 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.
12 M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Peempuan Dalam Proses Gugat Cerai ( Khulu’ ) d i Pengadilan Agama Palembang”, Jurnal Dinamika Hukum vol, 12 no. 2, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2012, hlm 249.
13 Sabaruddin,  “Nafkah  Bagi  Isteri  Dalam  Masa Iddah Talak  Raj’i  (Studi  Pemahaman Masyarakat  Kuala  Baru,  Kuala  Simpang), Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam vol  1  no.  2  Tahun  2019, hlm 256.
Mahkamah Agung Nomor.3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor.2 Tahun  2019  yang  mana  suami  dapat  dibebani  untuk  memberikan  nafkah  berupa iddah dan mut’ah .
Konsekuensi  yang  harus  ditanggung  suami  akibat  cerai  gugat  adalah  dengan memberikan  biaya  penghidupan  saat  proses  perceraian  dilangsungkan  dan membebankan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah pasca perceraian . Hal ini dapat di lihat dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang  telah  dilakukan  perubahan  dengan  Undang-Undang  Nomor.  50  Tahun  2009 tentang Peradilan Agama serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.137/K/AG/2007. 14 Selanjutnya  berdasarkan  aturan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  menetapkan  bahwa  untuk  cerai  talak  sudah  diatur  tentang  kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila terjadi perceraian baik itu terkait dengan nafkah iddah dan mut’ah . 15
Aturan  lain  mengenai  pemenuhan  hak-hak  isteri  pasca  cerai  gugat  juga ditegaskan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor.3 Tahun 2018 yang berisi tentang  mewajibkan  seorang  suami  untuk  memberikan  nafkah  atau  biaya penghidupan  terhadap  isteri  yang  sedang  menjalani  masa iddah . 16 Untuk  menjamin pemenuhan  nafkah iddah dan mut’ah dalam  perkara  cerai  gugat.Hasil  rapat  Pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di tuangkan dalam SEMA Nomor. 2 Tahun 2019 telah mengatur agar amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca  perceraian  dalam  perkara  cerai  gugat  di  lengkapi  dengan  “yang  di  bayar sebelum  tergugat  mengambil  akta  cerai”  dengan  ketentuan  amar  tersebut  di narasikan  dalam  posita  dan  petitum  gugatan. 17 Dengan  cara  demikian  diharapkan dapat  menjamin  suami  akan  memenuhi  kewajibanya  pasca  perceraian  sebelum mengambil akta cerai.
14 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  (Bandung:  Citra  Umbara 2012), hlm. 13.
15 Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: Citra Umbara 2012), hlm. 368.
16 Rendra Wiyakso, “ Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat ”, (Semarang: 2019), hlm. 6.
17 Muhamma Isna W, Meretas Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian ,  Diakses pada tanggal 25 Juli 2021 melalui:
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt60dd43af69624/meretas-kebuntuan-pemenuhan-hak- perempuan-dan-anak-pasca-perceraian/?page=3.
Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua hak-hak tersebut diperoleh  dengan  baik  oleh  isteri  sehingga  mengakibatkan  terabaikannya  hak-hak yang  seharusnya  didapatkan.Hakim  dalam  melaksanakan  tugasnya  di  Pengadilan Agama  (Mahkamah  Syar’iyah)  berdampak  langsung  terhadap  terwujudnya  hak -hak isteri  pasca  perceraian.Hak-hak  yang  yang  seharusnya  diperoleh  isteri  dari  suami pasca  perceraian  di  antaranya  adalah  nafkah iddah , mut’ah ,  harta  bersama,  nafkah madhiah ,  kiswah  dan  lain-lain. 18 Beberapa  hak  tersebut  akan  terwujud  dengan  baik bagi isteri apabila adanya sikap hakim yang memiliki rasa sensitivitas atau kepekaan yang  tinggi  terhadap  perlindungan  hak-hak  perempuan.  Sensitivitas  merupakan kemampuan untuk memahami, merasakan, dan berpikir tentang adanya kesenjangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. 19
Adanya  sikap  sensitivitas  dalam  diri  seorang  hakim  akan  semakin  besar kemungkinan  hakim  memberikan  hak-hak  yang  seharusnya  didapatkan  oleh  para isteri pasca perceraian khususnya dalam kasus cerai gugat. Sebaliknya apabila hakim tidak  memiliki  rasa  sensitivitas  yang  memadai  akan  semakin  besar  kemungkinan keadilan sulit untuk dapat terealisasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua indikator untuk menilai sensitivitas seorang hakim dalam merealisasikan nafkah isteri pasca cerai gugat di antaranya:
1. Upaya  hakim  dalam  pemenuhan  nafkah iddah dan mut’ah terhadap  isteri  pasca perceraian dalam kasus cerai gugat .
2. Putusan  yang  ditetapkan  oleh  hakim  sebagai  bentuk  perealisasian  nafkah  pasca perceraian.
Berdasarkan  informasi  dari  lapangan  yang  peneliti  peroleh  indikator  kedua sudah  sangat  baik  dilaksanakan  oleh  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh.Menurut Yusri 20 upaya hakim dalam pemberian nafkah iddah dan mut’ah dapat dimungkinkan  dengan hak ex officio yang  dimiliki  oleh seorang  hakim.Hak ex officio merupakan hak kewenangan karena jabatan yang dimiliki oleh seorang hakim dalam hal  mewujudkan  keadilan  dan  kemanfaatan  terhadap  putusan  yang
18 Mansari  dan  Moriyanti,  “ Sensitivitas  Hakim  Terhadap  Perlindungan  Nafkah  Isteri  Pasca Perceraian”, hlm. 46. 19 Siti Musdah Mulia ed, Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam ), Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2001,hlm. 127,  hlm. 127
20 Wawancara denganBapakYusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 24 Juni 2021.
ditetapkanya. 21 Hak ex  officio ini  digunakan  oleh  hakim  dalam  konteks  pemberian nafkah terhadap isteri dalam kasus cerai talak bilamana isteri tidak mengetahui hak- haknya.Namun dalam hal cerai gugat hakim hanya bisa memberi nasehat atau arahan terhadap  hak-haknya  bilamana  iya  menginginkan  haknya  tersebut.Hak kewenangan karena jabatan ( ex officio) diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan  sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Berdasarkan kewenangan atas jabatan yang dimiliki oleh seorang hakim.Maka dapat memutuskan perkara tanpa diminta oleh para pihak dengan menggunakan hak ex officio tersebut.Hakim menggunakan  hak  ini  hanya  dalam pemberian  nafkah  saja baik itu berupa mut’ah maupun iddah .Namun dalam hal nafkah madhiyah hakim tidak pernah menggunakan hak ex officio tersebut di karenakan tidak adanya aturan yang mengikat untuk hakim menetapkan nafkah tersebut.Serta hakim berpendapat apabila nafkah madhiyah tersebut dipenuhi maka tidak ada isteri yang mengajukan gugatan perceraian  ke  Mahkamah  Syar’iyah  dengan  alasan  suami  melalaikan  tanggung jawabnya  dalam  memberikan  nafkah  terhadap  isteri  dan  anaknya. 22 Namun  tidak semua  isteri  mengajukan  perkara  cerai  gugat  dengan  alasan  suami  melalaikan tanggung jawabnya dalam pemberian nafkah terhadap ia dan anak-anaknya.
Indikator  kedua  yang  peneliti  gunakan  untuk  menilai  sensitivitas  hakim terhadap  perlindungan  nafkah  bagi  isteri  pasca  perceraian  adalah  berkitan  dengan perealisasian  terhadap  hak-hak  isteri  pasca  penetapan  putusan  Mahkamah Syar’iyah.Umumnya  hal  ini  sudah  dilakukan  oleh  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota Banda  Aceh  untuk  menunda  ikrar  talak  dalam  kasus  cerai  talak.Dalam  ketentuan Pasal  131  ayat  (4)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Jangka  waktu  yang  diberikan kepada suami untuk mengucapkan ikrar talaknya selama enam bulan.Apabila dalam jangka  waktu  tersebut  tidak  diucapkan  maka  perceraian  dianggap  tidak  pernah terjadi. 23 Namun  dalam  kasus  cerai  gugat  hakim  menunda  pengambilan  akta  cerai hingga suami bisa menunaikan kewajibanya yaitu dengan membayar apa yang telah
21 Sudarsono, “ Kamus Hukum ”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 121.
22 Wawancara  denganBapakA.  Karim,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Banda  Aceh,  pad a tanggal 30 Juni 2021.
23 Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: Citra Umbara 2012), hlm. 360.
ditetapkan  dalam  putusan. 24 Hal  inilah  yang  dijadikan  oleh  hakim  sebagai  upaya perlindungan  terhadap  perempuan  dalam  memberikan    nafkah  bagi  isteri  pasca perceraian agar para isteri mendapatkan keadilan atas hak-haknya.
Bentuk  kepedulian  hakim  dalam  melindungi  hak  perempuan  yaitu  dengan memberikan  gambaran  tentang  hak-hak  perempuan.Peranan  hakim  yang  sering dilakukan  dalam  rangka  memenuhi  segala  hak  perempuan  yaitu  dengan mengarahkan penggugat supaya memasukkan segala sesuatu yang menjadi miliknya dalam gugatan. Langkah ini dilakukan hakim dengan pertimbangan adanya tindakan suami  yang  merugikan  isteri  seperti  berpoligami  tanpa  sepengatahuan  isteri, melalaikan  tanggungjawabnya  dalam  pemberian  nafkah  terhadap  anak  dan  isteri ketika  masih  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  dan  hal  lain  yang  dianggap merugikan  perempuan.Sensitivitas  atau  kepekaan  seorang  hakim  sangat  penting terhadap perlindungan bagi perempuan yang mana perempuan selalu dirugikan dan dianggap nusyuz ketik a  pengajuan  gugatan  perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyah terlebih  mengenai  soal  nafkah  baik  itu  nafkah iddah,  mut’ah maupun  nafkah madhiyah .Dengan  hak ex  officio inilah  hakim  memiliki  rasa  yang  memadai  dalam terpenuhinya hak-hak perempuan. 25
Berdasarkan  kedua  indikator  di  atas  menunjukkan  bahwa  beberapa  hakim yang  melaksanakan  tugas  dan  perananya  di  Mahkamah  Syar’iyah  telah  memiliki kepekaan  dan  sensitivitas  gender  terhadap  perlindunga  perempuan.Yusri berpendapat  bahwa  pada  dasarnya  hakim  sangat  peka  terhadap  perlindungan perempuan.Kepekaan tersebut dilakukan dengan memberikan arahan terhadap hak- hanyak  yang  bisa  didapatkanya  melalui  pengajuan  hak  nafkah  dalam  petitum gugatanya. 26 Namun  apabila  isteri  tidak  menuntut  hal  tersebut  dalam  petitum gugatanya di karenakan isteri tidak mengetahui haknya hakim akan menanyakan hal tersebut  apakah  ia  hanya  meminta  akta  cerai  saja  atau  tidak.  Jika  dalam  hal  isteri meminta  nafkah  maka  akan  ada  pertimbangan  bagi  hakim  untuk  menetapkan  hal tersebut.  Oleh  karena  itu  sikap  sensitivitas  hakim  ini  sangat  penting  guna  untuk
24 Wawancara denganBapakAlmihan, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada tanggal 9 Maret 2021.
25 A.  Mukti  Arto, Penemuan  Hukum  Islam  dalam  Mewujudkan  Keadilan  Membangun  Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 58.
26 Wawancara denganBapakYusri, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 24 Juni 2021.
memberikan  perlindungan  terhadap  perempuan  atas  sesuatu  yang  menjadi haknya.Terutama  bagi  seorang  hakim  yang  bertugas  dan  memimpin  jalanya persidangan  di  Mahkamah  Syar’iyah  yang  memiliki  hubungan  erat  dengan perlindungan  perempuan  terutama  hak  yang  diperoleh  pasca  perceraian  dari suaminya.
D. Alasan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Banda  Aceh    Tidak  Menetapkan
Nafkah Isteri dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/MS. Bna
Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia baik Yurisprudensi, PERMA  maupun  SEMA  memberikan  semangat  baru  dalam pemberian  keadilan  bagi perempuan.Hal ini dibentuk atas dasar pertimbangan bahwa perlindungan terhadap warga  negara  dari  segala  tindakan  diskriminasi  merupakan  implementasi  dari  hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama bagi perempuan. 27 Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan  seorang  hakim  merupakan  salah  satu  penegak  hukum  yang berwenang  menerima,  mengadili  dan  memutuskan  suatu  perkara  yang  diajukan kepadanya.Termasuk mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang berkaitan  dengan  nafkah  isteri  pasca  perceraian  yang  diajukanya  ke  Mahkamah Syar’iyah. Namun dalam kasus perceraian nafkah isteri sering kali terabaikan hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya:
a. Hakim Menggunakan Dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Umumnya  seorang  hakim  dalam  mengadili  perkara  perdata  tidak  boleh memihak ( parsial ).Namun sebaliknya hakim dalam mengadili perkara perdata harus bersifat imparsial (tidak  memihak).Hal  ini  berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Namun ada beberapa kondisi tertentu keadilan dan kemanfaatan harus di utamakan, oleh karena itu hakim diperkenankan untuk menyeimbangkan kondisi tersebut.Ketentuan ini dapat dilihat pada  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman.Pasal  4  Ayat  (1) mengharuskan  hakim  tidak  boleh  memihak  ayat  (2)  karena  alasan  tertentu  hakim dapat memutuskan untuk menyeimbangkan kondisi yang timpang antara pihak yang
27 Musthofa, Hak  Ex  Officio  Hakim  Dalam  Melindungi  Hak-Hak  Perempuan  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum  (Sebagai  Pihak)  Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum , (tt: tp, tth), hlm. 1.
satu  dengan  pihak  yang  lain.  Menyeimbangkan  kondisi  tidaklah  sama  dengan memihak namun sebagai perwujudan dari sikap adil seorang hakim. 28
Berdasarkan  beberapa  putusan  hakim  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh tidak  berani  menentukan  nafkah  bagi  isteri  pasca  percerain  dalam  hal  isteri  tidak memintanya  dalam  petitum  gugatan.  Hal  ini  di  karena  akan  menerobos  asas ultra petita partium seperti perkara putusan Nomor. 157/Pdt.G/Ms.Bna yang mana dalam putusan  tersebut  hakim  tidak  menetapkan  nafkah  bagi  isteri  dan  anak  pasca perceraian.Padahal jika melihat aturan Yurisprudensi Nomor. 137/K/AG Tahun 2007, PERMA  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Point A ngka 3 tentang Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  RI  Tahun  2018  Sebagai  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan,  majelis  hakim  dapat  membebankan  kepada bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  terhadap  isterinya  baik  itu berupa nafkah iddah dan mut’ah . Hal ini guna mencapai keadilan dan gender.
Sayangnya  beberapa  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  masih  berpendapat  bahwa isteri yang mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar’iyah tidak dapat dibebankan bagi  suami  untuk  membayar  nafkah  tersebut.  Hal  ini  di  sebabkan    karena  hakim menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 yang mana suami dapat dibebankan membayar nafkah mut’ah tersebut apabila suami yang menjatuhkan talak terhadap  isterinya  meskipun  isteri  tidak  menuntut  dan  tidak  hadir  dalam persidangan.Namun  apabila  perceraian  yang  diajukan  oleh  isteri  atau  cerai  gugat hakim akan langsung menanyakan hal tersebut. Jika dalam hal isteri meminta nafkah maka  itu  akan  ada  pertimbangan  majelis  hakim  berapa  selayaknya  nafkah  tersebut diberikan.  Sebaliknya  jika  isteri  tidak  memintanya  meskipun  hakim  telah memberikan  gambaran  terkait  dengan  hak-haknya  pasca  perceraian  maka  hakim berasumsi  bahwa  isteri  tidak  memperdulikan  atau  mengabaikan  hak-haknya sehingga  hakim  tidak  membebani  suami  untuk  membayar  kewajiban- kewajibanya.Namun  hakim  ada  yang  menggunakan  hak ex  officio tersebut  untuk membebankan kepada suami terkait pemberian iddah dan mut’ah . Hal ini tidak serta- merta  begitu  saja  melainkan  dengan  adanya  tuntutan  dalam  petitum  gugatan  serta
28 Musthofa, Hak  Ex  Officio  Hakim  Dalam  Melindungi  Hak-Hak  Perempuan  yang  Berhadapan dengan  Hukum  (Sebagai  Pihak)  Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ,  hlm 7.
alasan-alasan dalam persidangan seperti, suami menceraikan isteri di bawah tangan, suami  melalaikan  kewajibanya  ketika  masih  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah, suami  berpoligami  tanpa  sepengetahuan  isteri  dan  isteri  yang  diceraikan  di  bawah tangan diabaikan begitu saja tanpa perduli terhadap hak-haknya sebagai isteri yang diceraikanya.
Mengenai  persoalan  seperti  ini  bagi  ada  alasan  bagi  hakim  mewajibkan  atau membebani  suami  untuk  membayar  nafkah iddah dan mut’ah dalam  perkara  cerai gugat meskipun isteri tidak memintanya dalam petitum gugatan. Tetapi hal ini tidak dapat  diterapkan  pada  semua  perkara  cerai  gugat  di  karenakan  ketika  isteri  ingin lepas  dari  suaminya  sangat  tidak  adil  jika  suami  dibebankan  untuk  membayar kewajiban  tersebut  apalagi  jika  ingin  lepas  dari  suaminya  karena  isteri  sudah memiliki janji dengan laki-laki lain sehingga isteri mengajukan gugatan dengan alasan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang pada intinya isteri ingin berganti pasangan.  Hal  ini  sangat  tidak  adil  bagi  suami  jika  ia  dibebankan  untuk  membayar nafka iddah dan mut’ah sedangkan suami keberatan untuk berpisah. 29 Oleh karena itu dalam  hal  seperti  ini  hakim  tidak  dapat  mewajibkan  suami  untuk  membayar kewajiban  tersebut.  Dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  hakim  adalah  Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 yang mana akibat dari perceraian yang bukan diajukan oleh  suami  tidak  ada  kewajiban  bagi  suami  untuk  membayar  nafkah iddah dan mut’ah .  Dengan  demikian  aturan  Undang-Undang  Nomor.7  Tahun  1989  yang  telah dilakukan  perubahan  dengan  Undang-Undang  Nomor.  50  Tahun  2009  tentang Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG Tahun 2007 belum  dapat  terlaksana  sesuai  dengan  tujuan  hukum  tersebut  serta  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  tersebut  hanya  dapat  diterapkan  dalam  kasus-kasus tertentu.
Demikian mengenai hal pemberian nafkah terhadap isteri dalam perkara gugat cerai baik berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah digunakan oleh hakim Mahka mah  Syar’iyah  sebagai  dasar  penetapan  nafkah iddah , mut’ah dan madhiyah (nafkah  lampau)  dalam  perkara  gugat  cerai  mekipun  hal  tersebut  diajukan  dalam petitum  gugatan  maupun  melalui  gugatan  rekovensi.  Penetapan  nafkah  tersebut
29 Wawancara  dengan    Bapak  A.  Karim,  Hakim  Mahkamah  S yar’iyah  Kota  Banda  Aceh,  pada tanggal  30 Juni 2021.
dapat  dilihat  dalam  putusan  Ma hkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor 339/Pdt.G/2020/Ms.Bna  serta  putusan  Nomor  112/Pdt.G/2021/Ms.Bna  yang  mana dalam hal ini hakim tidak mengabulkan semua yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat  melainkan  mengabulkan  petitum  gugatan  berdasarkan  pertimbangan majelis  hakim  berapa  selayaknya  nafkah  tersebut  diberikan.  Hal  ini  di  karenakan bentuk  perlindungan  terhadap  perempuan  pasca  gugat  cerai  sehingga  isteri  yang mengajukkan  gugatan  perceraian  mendapatkan  hak-haknya.  Namun  sensitivitas hakim  belum  terwujud  dalam  gugatan  perceraian  yang  diajukan  oleh  isteri  ke Mahkamah  Syar’iyah  bilamana  isteri  tidak  menuntutnya  dalam  petitum  gugatan  di karenakan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  masih  berprinsip  bahwa  perceraian  yang bukan diajukan oleh isteri tidak ada kewajiban bagi suami untuk dibebani membayar nafkah  serta  dalam  perkara  perdata  hakim  berprinsip  bahwa  tidak  boleh  melebihi dari  petitum  gugatan  yang  diajukan  oleh  penggugat.  Hal  ini  sangat  disayangkan apabila  tidak  adanya  sensitivitas  dalam  diri  seorang  hakim  terhadap  perlindungan bagi perempuan pasca perceraian sehingga keadilan hukum sulit untuk tercapai.
b. Kurangnya Pemahaman Isteri Terhadap Hak-Haknya
Hak  pada  umumnya  adalah  sesuatu  yang  harus  didapatkan  oleh seseorang.Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya, hak merupakan sesuatu yang  melekat  padanya  baik  pada  aspek  fisik  maupun  eksistensialnya,  bukan  hanya pada  hukum  perdata  saja  tetapi  pada  semua  hukum  karena  hukum  dibuat  untuk melindungi  kepentingan-kepentingan  tertentu. 30 Oleh  sebab  itu  setiap  manusia berhak  mendapatkan  keadilan  yang  seadil-adilnya  dan  mendapat  perlakuan  atau kedudukan yang sama dihadapan hukum ( equality before the law ).
Salah  satu  hak  yang  harus  didapatkan  oleh  setiap  manusia  adalah  terkait dengan persoalan perceraian.Yang mana konsekuensi dari perceraian adalah berhak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian yakni berupa pemberian nafkah kepada isteri  dari  bekas  suami.Aturan  mengenai  nafkah  isteri  pasca  perceraian  sudah  di tetapkan  dalam  ketentuan  Perundang-Undangan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  serta aturan-aturan  lainya  yang  berkenaan  dengan  nafkah  bagi  isteri  pasca  perceraian. Namun  ketentuan  ini  belum  dipahami  oleh  para  isteri  yang  mengajukan  gugatan
30 Peter  Mahmud  Marzuki , Pengantar Ilmu Hukum ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2008), hlm172.
perceraian  ke  Mahkamah  Syar’iyah  hal  ini  karena  kurangnya  akses  informasi sehingga  banyak  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  (PBH)  tidak  mengetahui apa  hak-hak  hukum  mereka  atau  bagaimana  mereka  dapat  mempertahankan  hak- haknya. 31 Hal ini yang menjadi problem dasar dalam masalah kasus perceraian.Akibat ketidak  pahaman  seorang  isteri  terhadap  hak-haknya  mengakibatkan  banyak kerugian bagi dirinya. Aturan mengenai nafkah isteri pasca percerain baik cerai talak ataupun cerai gugat majelishakim diberi kewenang untuk  mewajibkan bekas suami membayar kewajibanya  berupa nafkah iddah dan mut’ah meskipun dalam hal  isteri tidak meminta  ataupun  tidak mengetahui  hak-haknya  tersebut.  Hal  ini  berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.Akan tetapi hal ini tidak terlepas  dari  bukti-bukti  pemeriksaan  di  persidangan  sesuai  dengan  alasan-alasan tertentu  sehingga  hakim  dapat  membebankan  kewajiban  membayar  nafkah  pada bekas suami.
Kurangnya pengetahuan isteri terhadap hak keperdataanya mengakibatkan ia tidak  mencantumkan  tuntutan  atas  hak-hak  yang  seharusnya  ia  peroleh  pasca perceraian  dalam  petitum  gugatan.  Sehingga  mengakibatkan  isteri  harus menanggung  beban  atas  kerugian  yang  tidak  ia  peroleh  pasca  perceraian.  Kerugian pertama yang dirasakan oleh isteri bilaman isteri harus menanggung biaya hidup dan pendidikan anak.Yang mana pada dasarnya apabila terjadinya perceraian kewajiban memberi nafkah dan biaya pendidikan anak adalah menjadi tanggungjawab seorang ayah meskipun  hak  asuh jatuh  pada  ibunya.  Jika  isteri  tidak menuntut  hal  ini  maka akan  sangat  merugikan  dirinya  karena  tidak  semua  ayah  sadar  akan  ketentuan  hal pemberian  nafkah  bagi  anak  ( hadhanah) . 32 Ketentuan  ini  dapat  dilihat  dalam  Pasal 105  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  mana  apabila  terjadinya  perceraian  Ayah  tetap berkewajiban menanggung biaya penghidupan dan pendidikan anak.
Ketentuan  tersebut  menjadi  acuan  bagi  hakim  dalam  membebankan  biaya pemeliharaan  anak  sebagai  akibat  dari  perceraian  orang  tuanya.Meskipun  dalam perkara  perdata  hakim  bersifat  pasif  namun  hakim  memiliki  kewenangan  untuk menetapkan  nafkah  bagi  anak  bila  mana  kedua  orang  tuanya  berpisah  sesuai  batas
31 Hasanatul  Jannah,  “Kompetensi  Hukum  Pemenuhan  Nafkah  Isteri  Pasca  Perceraian”, De Jure:jurnal syariah dan hukum Vol 2 No 1 , (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010), hlm. 72. 32 Alfin Hidayat, “Hak Keperdataan Anak Isteri Yang Tidak di Berikan Pasca Perceraian di Desa Kudisari Keudu Temanggung”, Syariati: Jurnal Al- Qur’an dan Hukum Vol VI No 2, (Jawa Tengah: Sekolah Tinggi Ilmu Nahdlatul Ulama, 2020) hlm 152.
kemampuan  seorang  Ayah.  Kewajiban  memberikan  nafkah  dan  biaya  pendidikan akan terus berlangsung hingga anak tersebut dewasa menurut Undang-Undang. Hal ini  bertujuan  supaya  tidak  memberatkan  isteri  untuk  menafkahi  dan  memberikan biaya  pendidikan  anak  pasca  perceraian.  Apabila  hakim  tidak  menetapkan  nafkah tersebut akan berakibat merugikan bagi isteri dalam memberikan nafkah dan biaya penghidupan anaknya.Demikian fakta yang terdapat dalam Putusan 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  tidak membebankan  seorang  suami  untuk  membayar  atau  menanggung  nafkah  terhadap anak.Hal ini mengakibatkan kerugian bagi isteri yang mana isteri harus menanggung biaya  pindidikan  anak dan  kebutuhan  lainya. Oleh  karena  itu seharusnya  dalam hal seperti  ini  hakim  memiliki  sensitivitas  dan  kepekaan  terhadap  hak  anak  meskipun isteri tidak memintanya dalam surat gugatan.
Kurangnya  rasa  sensitivitas  ataupun  kepekaan  terhadap  diri  seorang  hakim banyak  mengakibatkan  kerugian  terhadap  para  isteri  yang  mengajukan  gugatan perceraian ke Mahkamah Syar’iyah terutama bagi para isteri yang kurang memahami atas hak-haknya pasca gugat cerai.Oleh karena itu sangat dibutuhkan sensitivitas dan kepekaan  hakim  dalam  setiap  perkara  cerai  gugat  sehingga  isteri  yang  mengajukan gugatan  perceraian  mendapatkan  keadilan  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam ketentuan Yurisprudensi, PERMA maupun SEMA agar mereka  mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.Walaupun isteri tidak menuntut haknya dalam gugatan bukan berarti  perlindungan  hak-hak  isteri  pasca  perceraian  berakhir  setelah  putusan ditetapkan. Akan tetapi masih ada peluang bagi isteri bisa mendapatkan hak tersebut dengan  cara  memasukkan  gugatan  baru  ke  Mahkamah  Syar’iyah  sehingga perlindungan atas hak-haknya masih dapat ia peroleh. Kerugian kedua yang dialami oleh isteri berdampak langsung pada dirinya yaitu ia tidak mendapatkan hak-haknya seperti  nafkah iddah,  mut’ah dan madhiyah .  Hal  ini  di  karenakan  kurangnya pemahaman  isteri  terkait  haknya  yang  dapat  diperoleh  pasca  perceraian  sehingga mengakibatkan ia harus menanggungnya sendiri.
c. Hanya Meminta Akta Cerai
Berdasarkan  ketentuan  peraturan  Perundang-Undangan,  Kompilasi  Hukum Islam (KHI), PERMA RI, SEMA RI serta aturan-aturan lainya merupakan angin segar terhadap  perlindungan  perempuan  pasca  perceraian.  Dimana  dalam  aturan  lama
isteri  yang  mengajukankan  gugatan  perceraian  tidak  mendapatkan  haknya  baik nafkah iddah dan mut’ah . 33 Namun  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  dibentuknya  tujuan hukum  tersebut.Yang  mana  ketika  di  persidangan  sebagian  isteri  tidak memperdulikan  hak-haknya.Hal  ini  sangat  disayangkan  jika  isteri  yang  sudah diberikan  kesempatan  untuk  memperoleh  haknya  berdasarkan  aturan  hukum  yang ada  tetapi  malah  enggan  menggunakanya.Dikarenakan  sebagian  isteri  yang mengajukan  gugatan  ke  Mahkamah  Syar’iyah  masih  merasakan  sakit  hati yang mendalam  kepada  suaminya  sehingga  isteri  ingin  segera  lepas  dari  suaminya  dan mengabaikan  haknya  begitu  saja.Umumnya  perempuan  yang  mengajukan  gugatan perceraian  ke  Mahkamah  Syar’iyah  hanya  menginginkan  akta  cerai  dari suaminya.Alasan  ini  sering  dikemukakan  oleh  para  isteri  yang  merasa  tidak adanya keharmonisan lagi dalam hubungan rumah tangga mereka. Apalagi jika isteri sudah mempunya rencana ingin menikah dengan laki-laki lain ia tidak memperdulikan lagi haknya  yang  seharusnya  dapat  ia  peroleh  seperti  nafkah madhiyah yang kemungkinan  besar  dapat  ditetapkan  oleh  majelis  hakim.  Akan  tetapi  isteri  malah enggan mempersoalkan hal tersebut dan bahkan ada sebagian isteri yang ingin segera persoalan  tersebut  berakhir  sehingga  ia  bisa  cepat  mendapatkan  akta  cerai tersebut. 34 Apalagi  jika  sebagian  isteri  yang  mengajukan  gugatan  ke  Mahkamah Syar’iyah masih sangat merasakan sakit  hati  yang mendalam kepada suaminya atas perlakuan yang diterimanya saat masih dalam ikatan perkawinan.Hal ini juga sering menjadi alasan seorang isteri tidak mau menuntut haknya sebagai isteri.
Terlebih  mengenai  perkara hadhanah yang  mana  hal  ini  masih  merupakan kewajiban  suami  untuk  memberikan  hak  tersebut  sesuai  kemampuan  ekonomi seorang ayah yang ditetapkan oleh majelis hakim. Tetapi karena ia masih merasakan sakit  hati  kepada  suaminya  sehingga  hal  tersebut  juga  tidak  ia  minta  serta  isteri merasa  berkecukupan  atas  harta  yang  ia  miliki  yang  mengakibatkan  ia  hanya meminta selembar akta cerai saja. Alasan lain yang diungkapkan oleh isteri dalam hal tidak  menuntut  haknya  pasca  perceraian  adalah  di  karena  isteri  tau  suami  tidak mampu  untuk  membayar  kewajibanya  seperti  nafkah iddah dan mut’ah pasca
33 Fatimah, Rabiatul Adawiah dan M. Rifqi, “Pemenuhan Hak Isteri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan  Karena  Perceraian”, Jurnal  Pendidikan  Kewarga  Negaraan Vol  4  No  7  (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2014), hlm. 559.
34 Wawancara  dengan  Bapak  Yusri,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Banda  Aceh,    pada tanggal 24 Juni 2021.
perceraian  sehingga  isteri  merasa  akan  percuma  jika  ia  menuntut  hal  tersebut  dan hanya  membuang-buang  waktu  serta  memperlambat  porses  penyelesaian  dalam persidangan. 35 Itu  sebabnya  isteri  tidak  menuntut  hak-haknya  pasca  perceraian. Beberapa  deskripsi  di  atas  adalah  merupakan  alasan-alasan  seorang  isteri  yang diceraikan  ataupun  yang    mengajukan  gugatan  p erceraian  ke  Mahkamah  Syar’iyah enggan menuntut hak-haknya pasca perceraian.

## D. KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  penelitian  dan  analisis  terkait  sensitivitas  hakim  terhadap perlindungan hak isteri dalam kasus cerai gugat serta alasan hakim tidak menetapkan nafkah  tersebut  pada  isteri  pasca  perceraian  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Indikator yang digunakan untuk mengukur sensitivitas hakim dalam pemenuhan hak-hak  isteri  pasca  perceraian  yaitu Pertama ,  upaya  hakim  dalam  pemenuhan nafkah iddah dan mut’ah terhadap  isteri  pasca  perceraian  dalam  kasus  cerai gugat . Namun sayangnya sensitivitas hakim belum terwujud bilamana isteri tidak memuntutnya  dalam  petitum  gugatan  seperti  dalam  putusan  Mahkamah Syar’iyah  Nomor.  157/Pdt.G/2020/Ms.B na,  akan  tetapi  dalam  hal  isteri memintanya dalam petitum gugatan maka hakim akan memberikan hak tersebut sesuai pertimbangan hakim berapa selayaknya hak tersebut diberikan. Indikator Kedua yaitu,  perealisasian  terhadap  hak-hak  isteri  pasca  penetapan  putusan Mahkamah Syar’iyah. Umumnya hal ini dilakukan dengan menggunakan ex officio (hak kewenangan karna jabatan). Hak isteri tersebut dapat diperoleh atas inisiatif seorang hakim meskipun isteri tidak memintanya dalam Petitum gugatan.
2. Alasan  hakim  tidak  menetapkan  atau  tidak  memberikan  nafkah  terhadap  isteri pasca  gugat  cerai  bukan  tidak  memperdulikan  hak-hak  isteri  sebagai  bentuk perlindungan perempuan pasca perceraian. Hal ini didasari  oleh beberapa faktor yang  mengakibatkan  sorang  hakim  tidak  menetapkan  hak-hak  isteri  seperti dalam  putusan  Nomor.  157/Pdt.G/2020/Ms.Bna.  Karena  pada  dasarnya  dalam perkara perdata hakim tidak boleh melebihi dari petitum gugatan. Faktor-faktor tersebut  di  antaranya:  Beberapa  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  berprinsip  bahwa
35 Wawancara  dengan  Bapak  Yusri  Hakim,    Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Banda  Aceh,    pada tanggal 24 Juni 2021.
tidak  ada  kewajiban  yang  harus  dibebankan  kepada  seorang  suami  untuk membayar  nafkah  berupa iddah dan mut’ah apabila  perceraian  atas  kehendak isteri  sebagaimana  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Faktor  lain  hakim  tidak menetapkan nafkah tersebut karena kurangnya pemahaman isteri terhadap hak keperdataanya  sehingga  tidak  mengetahui  hak-haknya  yang  dapat  diperoleh pasca  perceraian  serta  isteri  hanya  menginginkan  surat  cerai  saja  dan  tidak menuntut hal lain .

## E. DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
A.  Mukti  Arto, Penemuan  Hukum  Islam  dalam  Mewujudkan  Keadilan  Membangun Sistem  Peradilan  Berbasis  Perlindungan  Hukum  dan  Keadilan ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). Peter  Mahmud  Marzuki ,  Pengantar  Ilmu  Hukum ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2008).
Rendra Wiyakso, “ Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat ”, (Semarang: 2019). Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika Hukum Keluarga  Islam Kontemporer ,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, CV), Cet. ke- 3, 2020. Sudarsono, “ Kamus Hukum ”, (J akarta: Rineka Cipta, 2009).

## 2. Jurnal yang di Publikasi
Alfin Hidayat, “Hak Keperdataan Anak Isteri Yang Tidak di Berikan Pasca Perceraian di  Desa  Kudisari  Keudu  Temanggung”, Syariati:  Jurnal  Al- Qur’an  dan  Hukum Vol VI No 2, (Jawa Tengah: Sekolah Tinggi Ilmu Nahdlatul Ulama, 2020).
Fatimah,  Rabiatul  Adawiah  dan M.  Rifqi,  “Pemenuhan  Hak  Isteri  dan  Anak  Akibat Putusnya  Perkawinan  Karena  Perceraian”, Jurnal  Pendidikan  Kewarga Negaraan Vol 4 No 7 (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2014).
Hasanatul Jannah, “Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian”,
De Jure:jurnal syariah dan hukum Vol 2 No 1 , (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010).
Mansari  dan  Moriyanti,  “Sensitivitas  Hakim  Terhadap  Perlindungan  Nafkah  Isteri Pasca  Perceraian ”,Gender  Equality:  International  Journal  Child  and  Gender Studies , Vol. 5, No. 1, 2019.
M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Peempuan Dalam Proses Gugat Cerai ( Khulu’ ) di Pengadilan Agama Palembang”, Jurnal Dinamika Hukum Vol, 12 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2012.
Sabaruddin,  “Nafkah  Bagi  Isteri  Dalam  Masa Iddah Talak  Raj’i  (Studi  Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Kuala Simpang), Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam vol 1 no. 2 Tahun 2019.

## E. Karya Ilmiah yang tidak di Publikasi
Musthofa, Hak  Ex  Officio  Hakim  Dalam  Melindungi  Hak-Hak  Perempuan  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum  (Sebagai  Pihak)  Berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum , (tt: tp, tth).
Rahmat  Abdul  Azis,  “Pandangan  Hakim  Terhadap  Pe mberian  Nafkah Iddah bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/k/AG/2007”, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (Malang: 2018).
Siti  Musdah  Mulia  ed, Keadilan  dan  Kesetaraan  Jender  (Perspektif  Islam ),  Tim Pemberdayaan  Perempuan  Bidang  Agama  Departemen  Agama  Republik Indonesia, Jakarta, 2001.

## F. Peraturan Perundang-Undangan
Herzin Indonesia Reglement (HIR).
Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: Citra Umbara 2012).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara 2012).
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  (Bandung:  Citra Umbara 2012).
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137/K/AG/2007.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  (SEMA)  Nomor  3  Tahun  2018  tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2019  Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

## G. Internet
Muhamma  Isna  W, Meretas Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian ,
Diakses pada tanggal 25 Juli 2021 melalui: https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt60dd43af69624/meretas- kebuntuan-pemenuhan-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian/?page=3 .
Diakses pada tanggal 20 April
2021 melalui: http://pn- takengon.go.id/pnbaru/hakim-
progresif/text=Terakhir%20hakim%20progresif%20adalah%20hakim,pihak2 0berperkara%20tanpa%20membeda%2Dbedakannya .