## UPAYA PEMBERANTASAN ISLAM RADIKALISME DAN PENDANAAN  TERORISME DI INDONESIA
Tryantoro Cipto, Iskandar Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: Tryantorocipto@gmail.com, Iskandar200398@gmail.com

## ABSTRACT
Terrorism  is  an organized transnational crime. This crime occurs  because it is  based on radical thinking. Criminal  acts of  terrorism  can  disrupt the stability and security of  the state, therefore acts of terrorism must be eradicated. The success of terrorism in carrying out  its mission  because it  is  influenced by  sufficient funding from  various  sources  is  a concern that must be immediately prevented. This study aims to analyze the causes of the development of radical Islam and terrorism in Indonesia and its prevention efforts. This study also aims to analyze the sources of funding for terrorism in Indonesia and efforts to eradicate them. The research method used is descriptive analysis with normative juridical research. This study uses a conceptual, analytical and case approach, which was obtained from  primary, secondary and tertiary sources. The results of the study found that radical Islam developed because of the shallowness of religious knowledge by its followers so that they interpreted the Qur'an and as-Sunnah based on textual. and their disappointment with the government's actions against Islam in political, economic, social and cultural aspects. Radical Islam can be prevented by applying the concept of wasthiyah Islam in the scope of education  and  issuing  laws  on  terrorism  prevention.  Sources  of  funding  come  from legitimate  and  illegitimate  sources,  legitimate sources  are  doing  business  and  from charitable savings, while illegitimate sources are human trafficking, narcotics trafficking, robbing and cheating.
Keywords: Islam, Funding, Radicalism, Terrorism.

## ABSTRAK
Terorisme  merupakan kejahatan transnasional yang  terorganisir.  Kejahatan ini  terjadi karena  didasari  oleh  pemikiran  radikal.  Tindak  pidana  terorisme  dapat  mengganggu stabilitas dan  keamanan negara  oleh  karena  itu  tindakan terorisme  harus  diberantas. Keberhasilan terorisme dalam menjalankan misiya karena dipengaruhi oleh pendanaan yang cukup dari berbagai sumber hal ini menjadi kekhawatiran yang harus segera di cegah. Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis penyebab perkembangan islam radikal dan terorisme  di  Indonesia dan  upaya pencegahanya.. Penelitian ini juga  bertujuan untuk menganalisis sumber pendanaan terorisme  di  Indonesia dan  upaya pemberantasanya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis normatif.  Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, analisis dan kasus, yang diperoleh dari  sumber primer,  skunder  dan  tersier. Hasil  penelitian ditemukan, islam radikal  berkembang  karena  kedangkalan  ilmu  agama  oleh  pengikutnya  sehingga menafsirkan al-quran dan as-sunnah berdasarkan tekstual. dan rasa kecewa mereka atas tindakan pemeritah terhadap islam dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Islam radikal  dapat  dicegah  dengan  menerapkan  konsep  islam  wasthiyah  dalam  lingkup pendidikan  dan  menerbitan  UU  tentang  pencegahan  terorisme.  Sumber  pendanaan berasal dari  sumber sah  dan  tidak sah,    sumber sah  yaitu melakukan bisnis  dan  dari tabungan amal, sedangkan sumber tidak sah yaitu dengan melakukan Perdagangan orang, perdagangan narkotika, merampok dan menipu.
Kata Kunci: Islam, Pendanaan, Radikalisme, Terorisme.

## PENDAHULUAN
Terorisme sebagai kejahatan terhadap  kemanusiaan dan salah  satu ancaman  serius  bagi  kedaulatan  suatu  negara.  Selain  itu,  dapat dikategorikan sebagai perbuatan biadab yang dampaknya menjadi sorotan masyarakat dunia, khususnya di bidang hukum. Terorisme yang terjadi di beberapa  negara  menunjukan  perlunya  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  terorisme.  Latar  belakang  lahirnya  terorisme  adalah beberapa  hal  seperti  faktor politik  dan  masalah kepercayaan  atau trust , yang  pada  dasarnya  juga  bersumber  dari  rasa  ketidakadilan.  Namun perwujudan atau pemulihan tersebut ditempuh melalui cara yang salah dan bahkan  sangat  berbahaya  bagi  kemaslahatan  umat.  Selain  itu  juga dipengaruhi oleh tindakan menyimpang yang melahirkan tindakan teror. Dari segi politik dapat dilihat ketika seseorang atau sekelompok orang ingin memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingan  politiknya,  maka  akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk tindakan  teror  kepada  masyarakat  dalam  rangka  mengalahkan  dan menghancurkan lawan politiknya.
Aksi terorisme yang lahir dari sebuah keyakinan (agama) misalnya dapat  dilihat dari  penyimpangan  konsep jihad dalam  islam. Jadi,  setiap penyimpangan sebenarnya dari konsep jihad yang salah diartikan, dimana istilah jihad diartikan untuk memerangi orang-orang kafir atau hal-hal lain yang bertentangan dengan Al- Qur’an dan As -Sunnah. Itu juga didasarkan pada  sikap mereka yang berlebihan dan ekstrim dalam pemahaman jihad terlepas  dari  aturan  atau  prinsip aqidah atau  pemahaman  yang  benar tentang  Al- Qur’an. (Lina  Sinaulan,  2016)  Beberapa  ayat  Al-Quran menyerukan umatnya untuk ber jihad , antara lain:
ٌ مْي ِح َّرٌٌ ر ْوُفَغٌٌُ هاللّٰ َو  ٌٌِۗهاللٌٌَّٰتَمْح َرٌٌَن ْوُج ْرَيٌٌَكِٕى ٰۤ لوُاٌٌ ٌٌٌِۗهاللٌٌِّٰلْيِبَسٌٌْيِفٌاْوُدَهاَجَوٌاْوُرَجاَهٌٌَنْيِذَّلاَوٌاْوُنَم اٌٌَنْيِذَّلاٌٌَّنِا
“Sesungguhnya orang -orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al -Baqarah: 218)
ٌُ هاللٌٌَّٰلَّضَفٌ ٌ ْمِهِسُفْنَاَوٌٌْمِهِلاَوْمَاِبٌٌٌِهاللٌٌِّٰلْيِبَسٌٌْيِفٌٌَن ْوُدِه  جُمْلاَوٌٌِر َرَّضلاٌىِلوُاٌٌُرْيَغٌٌَنْيِنِمْؤُمْلاٌٌَنِمٌٌَن ْوُدِع قْلاٌىِوَتْسَيٌٌَل ٌَنْيِدِه  جُمْلاٌُ هاللٌٌٌَّٰلَّضَفَوٌٌ ى نْسُحْلاٌُ هاللٌَّٰدَعَّوًٌٌلُّكَوٌٌٌ ٌٌۗ ةَج َرَدٌٌَنْيِدِع قْلاٌىَلَعٌٌْمِهِسُفْنَاَوٌٌْمِهِلاَوْمَاِبٌٌَنْيِدِه  جُمْلا
“Tidaklah sama  antara mukmin yang duduk (yang tidak  ikut berperang) yang  tidak  mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang  berjihad di  jalan Allah dengan  harta  mereka dan  jiwanya.  Allah  melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar” (Q.S An -Nisa ’:95)
Menurut Tafsir Al-Maraghi, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Ka’ab ibnu malik dari Bani Salamah, Mirarah Ibnu Al - Rabi’ dari Bani Amr Ibnu Auf, Al- Rabi,’ dan Hilal Ibnu Umayyah dari Bani Umayyah dari Bani Waqif,  ketika tidak  mengikuti perang  Badar  bersama Rasulullah. Dalam tafsiran Al-Maraghi, orang-orang yang tidak ikut berperang di jalan Allah SWT dengan harta mereka lantaran bakhil, kikir, dan rakus terhadap harta dan dengan jiwa, lantaran mendahulukan kesenangan daripada menantang rasa lelah dan bahaya, tidaklah sama derajatnya dengan orang-orang yang berjihad dengan mengorbankan harta bendanya untuk menyiapkan senjata kuda-kuda perang  di  jalan Allah SWT  dan  menolak serangan kelompok thaghut.
Sebab,  orang  yang  berjihad  adalah  mereka  yang  menjaga  dan memelihara umat dan negara. Sementara, orang yang tidak ikut berperang tidak mengambil risiko dan tidak menyiapkan apa-apa untuk membela diri dan  menantang risiko untuk menghadang musuh yang akan  memerangi mereka.(Panitia Penyusun Tafsir Juz V, 2013)
اَهُّيَآٰ ي ٌ ٌَنْيِذَّلا ٌ ا ْوُنَم ا ٌ ٌْنَم ٌ َّدَت ْرَّي ٌ ٌْمُكْنِم ٌ ٌْنَع ٌ ٌ هِنْيِد ٌ ٌَف ْوَسَف ٌ ىِتْأَي ٌ ُ هاللّٰ ٌ ٌ م ْوَقِب ٌ ٌْمُهُّب ِحُّي ٌ ٌٰٓ هَن ْوُّب ِحُي َو ٌ ةَّلِذَا  ۗ ٌ ىَلَع ٌ ٌَنْيِنِمْؤُمْلا ٌ ة َّزِعَا ٌ ىَلَع ٌ ٌ َنْي ِرِف كْلا ٌ ٌَن ْوُدِهاَجُي ٌ ٌْيِف ٌ ٌِلْيِبَس ٌ ٌِهاللّٰ ٌ ٌَل َو ٌ ٌَن ْوُفاَخَي ٌ ٌَةَم ْوَل ٌ ٌ مِٕىٰۤ َل ٌ ٌَكِل ذ  ۗ ٌ ٌُلْضَف ٌ ٌِهاللّٰ ٌٌ ِهْيِت ْؤُي ٌ ٌْنَم ٌ ٌ ُءٰۤاَشَّي ٌ ُ هاللّٰ َو ٌٌ ٌ عِساَو ٌ ٌ مْيِلَع ٌ ٌ “Hai orang -orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang  mendekatkan  diri  kepada-Nya,  dan  berjihadlah  pada  jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al -Maidah:54)
ٌٌٌ
ٌ
ٌَنْيِقَّتُمْلاٌٌَعَمٌٌَهاللٌٌَّّٰنَاٌا ْٰٓوُمَلْعاَوٌٌ  ةَظْلِغٌٌْمُكْيِفٌا ْوُدِجَيْلَوٌٌِراَّفُكْلاٌٌَنِ مٌٌْمُكَن ْوُلَيٌٌَنْيِذَّلاٌاوُلِتاَقٌا ْوُنَم اٌٌَنْيِذَّلاٌٌاَهُّيَآٰ ي “Hai  orang -orang  yang  beriman,  perangilah  orang-orang  kafir  yang  di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan  ketahuilah, bahwasanya Allah  bersama orang- orang yang  bertaqwa’ (Q.S At-Taubah: 123)
Kelompok islam yang berpikir radikal menjadikan ayat-ayat diatas sebagai  landasan untuk melakukan aksi teroris. Kelompok yang  berpikir radikal tersebut beranggapan bahwa dengan memerangi orang kafir akan mendapatkan rahmat dari Allah dan kalaupun mati akan dalam keadaan yang syahid. Sedangkan mereka tidak memahami bahwa islam merupakan agama  yang rahmatan  lil  alamin ,  agama  yang  membawa  rahmat  bagi seluruh  alam  yang  mencintai  kedamaian.  Kelompok  islam  radikal mengartikan untuk mencapai jihad tersebut harus berperang secara fisik.
Dengan berkembangnya teknologi informasi, aksi kelompok teroris semakin menjadi-jadi dimana kelompok ini sering menyebarkan informasi yang  bermuatan  propaganda  di  media  sosial.  Sebagaimana yang  terjadi pada  tahun 2014,  ISIS  menyebarkan propaganda  di  twitter dan  selalu memberikan informasi terbaru. Informasi ini  seperti  pengeboman,  misi bunuh diri, dan pembunuhan, pos pemeriksaan di kota-kota yang mereka kuasai, foto-foto penangkapan,  pengangkutan dan pembantaian tahanan.
Informasi  yang  mereka  bagikan  akhirnya  menyebar  dengan  cepat  di Internet karena disebarluaskan oleh pro-ISIS, meski belum bisa dipastikan apakah  akun  tersebut murni dibuat  ISIS  atau  bukan,  namun tindakan tersebut membuat warga dunia resah.(Lindi Chandrika et al., 2018)
Aksi terorisme  hampir terjadi dibelahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Aksi terorisme yang pernah terjadi di indonesia yaitu pada tahun 1981 dalam Garuda penerbangan 2016  aksi tersebut dilakukan oleh lima orang anggota teroris yang mengaku sebagai anggota jihad, tahun 1985 Bom candi borobudur yaitu aksi teroris yang juga bermotifkan jihad, tahun 2000 bom malam natal, yaitu aksi teroris terjadi pada  malam natal dibeberapa kota indonesia yang  mengakibatkan meninggalnya 16  jiwa dan  37  mobil
rusak, tahun 2002 yaitu bom tahun baru 1 Januari 2001 terjadi Jakarta dan pengeboman gereja di Palu Sulawesi Tengah, 12 Oktober 2002 yang masih terngiang dipikiran masyarakat indonesia yaitu Bom bali yang menewaskan 300 jiwa yang mayoritas adalah WNA asal Australia, dan masih banyak lagi catatan  kasus  aksi  teroris  yang  hampir  selalu  terjadi  setiap tahunya.(Wikipedia, n.d.)
Tindakan  terorisme yang  hampir  selalu terjadi  di  setiap  tahunya karena  adanya  pendanaan  dari  berbagai  macam  sumber terhadap  aksi terorisme tersebut. Jennifer Lynn Bell menyoroti secara langsung dan tidak langsung  pemerolehan  dari  NPO,  yang  mencakup  badan  yang disalahgunakan  oleh  kelompok  teroris.  Penyalahgunaan  langsung melibatkan keterlibatan aktif suatu organisasi dalam melakukan kegiatan penggalangan  dana  dengan  tujuan  untuk  mendanai  kegiatan teroris.(Windya Laksmi, 2019)
Dengan berbagai sumber pendanaan yang diperoleh tentunya dapat memperkuat  organisasi  teroris  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  aparat penegak hukum harus lebih serius dalam melakukan pemberantasan aksi terorisme di indonesia karena terorisme merupakan kejahatan terorganisir dan transnasional sehingga kejahatan ini tidak dapat  disamakan   dengan kejahatan konvensional yang diatur dalam KUHP. Selain itu aparat penegak hukum  juga  harus  mengupayakan  agar  masyarakat  tidak  mudah terpengaruh terhadap paham atau ajara-ajaran yang bersifat radikal.
Adapun  yang  menjadi  pokok  bahasan  dalam  penelitian ini  yaitu tentang  penyebab  berkembangnya  islam  radikalisme  dan  teroris  di Indonesia dan  upaya  pencegahanya,  serta  Sumber pendanaan  terorisme dan  upaya  pemberantasanya  dalam  hukum  positif  pidana  Indonesia. Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  penyebab  berkembangnya paham  islam  radikal  di  Indonesia  dan  upaya  yang  dilakukan  agar perkembangan  paham  islam  radikal  di  Indonesia  dapat  diminimalisir. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  menganalisis  sumber pendanaan terorisme di Indonesia dan upaya pemberantasanya.
Dari  hasil  penelusuran ditemukan beberapa  artikel yang  meneliti pemberantasan terorisme di Indonesia, penelitian tersebut antara lain:
Ahmad  Jazuli, Strategi  Pencegahan  Radikalisme  Dalam  Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme . Penelitian ini mengkaji tentang pencegahan  radikalisme  yang  berujung  kepada  terorisme.  Radikalisme wajib  untuk diberantas  karena  dapat  merugikan negara  seperti  konflik secara  vertikal  maupun  horizontal.  Adapun  yang  menjadi  perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, bahwa dalam penelitian ini tidak mengkaji  pendanaan  terhadap  terorisme,  tentunya  hal  ini  menjadi perbedaan  yang  sangat  mendasar  dalam  penelitian  yang  akan diteliti.(Jazuli, 2016)
Syamsul Fatoni, Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme  Dan  Fundamentalisme. Pada  penelitian  ini  lebih  banyak mengkaji dari sudut pembaruan peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan yang  telah  dibentuk oleh  pemerintahan saat  ini  dianggap  belum  mampu  menyelesaikan  permasalahan  aksi terorisme yang  ada  di  Indonesia.  Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian  yang  akan  diteliti,  yaitu  sama-sama  mengkaji  tentang perkembangan  paham  radikalisme  namun,  dalam  hal  pokok  bahasan memiliki perbedaan yang mendasar. Pokok pembahasan dalam penelitian ini tentang kondisi eksisting regulasi terorisme dalam hukum positif dan pembaruan  hukum  pidana  dalam  menghadapi  fundaentalisme  dan radikalisme. Sedangkan penelitian yang  akan diteliti pokok  pembahasan tentang  perkembangan  islam  radikalisme  di  indonesia  dan  upaya pemberantasan aksi dan pendanaan terorisme.(Fatoni, 2018)
Max  Fredrik  Leatemia, Kerja  Sama  Pemberantasan  Pendanaan Terorisme Di Asia Tenggara. Penelitian mengkaji tentang kerjasama antar semua unit di  Asia Tenggara dalam memberantas pendanaan untuk aksi teroris. Penelitian ini tidak mengkaji secara khusus pendanaan terorisme dalam negara tertentu, tetapi lebih mengkaji pendanaan terorisme secara umum yaitu dalam lingkup Asia Tenggara, sehingga penelitian ini menjadi
berbeda dengan penelitian yang akan diteliti.(Fredrik Leatemia, 2019)

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis  dengan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan  konseptual,  analitis  dan  kasus.  Sumber  data diperoleh  dari  sumber primer,  sekunder dan  tersier.  Metode  dianggap dapat  menjawab  segala  permasalah  yang  terdapat  dalam  penelitian ini.(Muhaimin, 2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyebab  Berkembangnya  Islam  Radikalisme  dan  terorisme  Di  Indonesia,  dan Upaya Pencegahanya
Istilah Radikalisme berasal dari kata radix yang berarti root, secara menyeluruh, habis-habisan dan menuntut perubahan. Secara terminologis, radikalisme berarti aliran pemikiran atau ideologi radikal terhadap tatanan politik yang menginginkan perubahan terhadap sosial dan politik di suatu negara. Secara semantik, radikalisme merupakan ideologi yang menuntut secara drastis reformasi sosial atau politik dengan mengakui kekerasan. Peneliti ingin menunjukan sebuah pernyataan dalam tafsir  klasik,
Hasyiah al- Shawi ‘ala Tafsir al -jalalain yang ditulis oleh Al-Syech Ahmad Al-Shawi Al Maliki, yang menafsirkan potongan Q.S Al-Fatir ayat 6:
ٌَّنِا ٌ ٌَن طْيَّشلا ٌ ٌْمُكَل ٌ ٌ وُدَع ٌ ٌُه ْوُذِخَّتاَف ٌ ٌ اًوُدَع ٌ اَمَّنِا ٌ ا ْوُعْدَي ٌ ٌ هَب ْز ِح ٌ ا ْوُن ْوُكَيِل ٌ ٌْنِم ٌ ٌِب  حْصَا ٌ ٌ ِرْيِعَّسلا ٌ ٌ
“Sesungguhnya syaitan -syaitan itu  hanya  mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala- nyala”
Dalam tafsir  tersebut dijelaskan bahwa ayat  ini diturunkan untuk orang-orang khawarij yaitu salah satu kelompok yang menganut konsep pandangan  radikal. Biasanya kelompok ini sering menafsirkan Al- Qur’an dan  As-Sunnah secara  salah, dan  melegitimasi pembunuhan umat islam lainya. Logika kelompok radikalisme ini biasaya muncul dalam situasi yang berbeda dari perspektif arus utama, dan bahkan sejarah telah secara kuat menunjukan bahwa akar radikalisme dan terorisme menjadi bagian integral
dari sejarah itu sendiri. Dengan mengingat hal ini, patut dipertimbangkan untuk melihat apa yang pernah dikatakan Ulil Abshar Abdalla.
Pada  zaman dulu, kelompok khawarij sangat radikal dan langsung menuduh musuh-musuh mereka dan memancing propaganda.  Di  zaman modern ini ada  sebagain kelompok yang  mengikuti pemikiran kelompok khawarij di zaman dulu, memiliki pemikiran yang sama tetapi fase  yang berbeda.  Pemikiran  untuk teror pertama kali dipicu  oleh pemikiran dari kelompok radikal yang salah dalam menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga timbul pemikiran radikal teror dengan mengatasnamakan jihad. Pemikiran radikal mereka untuk melakukan teror semakin menjadi ketika mereka  menganggap  ada  beberapa  anggota  masyarakat kelompok  yang mengancam mereka dan tidak  sependapat  mereka, sehingga akibat yang terjadi  kelompok  islam  radikalisme  ini  melindungi  diri  dan  berinvasi. Kondisi ini dikenal dengan istilah mentalitas pengepungan, karena mereka merasa kalau klan atau kelompok mereka sedang dikelilingi dan mendapat ancaman dari setiap lini kehidupan.
Mentalitas pengepungan ini diwujudkan dalam kekerasan menjadi simbol  ideologi  kelompok  radikal.  Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Sa’duddin  Ibrahim  yang  menyatakan  bahwa  ada  indika si  yang  sangat mengkhawatirkan  bahwa  beberapa  kelompok  muslim  arab  melakukan kekerasan dan teror terhadap beberapa negara di dunia. Lebih penting lagi, dimana sejarah perkembangan modern gerakan transnasional islam telah mengeksplorasi fakta  ini  dalam  satu  bingkai  antara  islam,  ideologi  dan terorisme. Salah  satu  poin  terpenting  yang  perlu  dicatat  adalah  bahwa gerakan  islam  radikal  semakin  berkembang  ketika  muncul  tokoh terkemuka  dan  seorang  mufasir  yang  bernama  Sayyid  Quthb  dengan gerakan  ideologisnya  yang  dikenal  dengan Al-Ikhwan  Al-Muslimin, di Mesir.  Kelahiran kelompok ini  menghasilkan  penafsiran terkini tentang jihad,  yang  beranggapan  jihad  merupakan perang  suci,  yang  mengarah pada pandangan sesat tentang jihad sebagai oensiv daripada defensif. Tafsir digunakan  dan  didukung  oleh  kelompok-kelompok islam  yang  berpikir
radikal dan fanatik terhadap islam.(Harn Zuhdi, 2019)
Beberapa  kelompok islam  yang  berpikir  radikal  meyakini bahwa mereka adalah kelompok pejuang islam, dan  berideologi siap  melakukan segala  tindakan  apapun  termasuk  meneror  apabila  orang  lain  tidak sependapat  dengan pemikiran mereka. Ideologi ini pernah menjadi sebab terjadi kasus pengeboman di  Pesantren Umar bin Khatab  di  Bima Nusa Tenggara Barat, Pesantren tersebut diduga menganut ideologi yang radikal ini.  Beberapa  serangan-serangan teror yang  terjadi di  Indonesia adalah cikal bakal  dari pemikiran kelompok islam radikal di  Indonesia. Sebagai umat beragama, pemikiran kolektif masyarakat seringkali terguncang oleh isu  atau  peristiwa  yang  melandasi  rasisme,  fundamentalisme  dan radikalisme.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus radikalisme dan terorisme tertinggi di Asia Tenggara. Kasus radikalisme dan terorisme selalu dikaitkan dengan agama, hal ini terus berlanjut dari sejak tahun 1950 a  hingga  sekarang.  Pasalnya,  Indonesia  dengan  penduduk  255.000.000 (dua ratus lima puluh lima) jiwa di dominasi oleh umat islam, sekitar 87% adalah  berkeyakinan islam.  Indonesia  adalah  salah  satu  negara  dengan penduduk  muslim  terbanyak  di  dunia,  sehingga  ekstrimis  islam  yang memperjuangkan Islam politik memiliki kepentingan besar di  Indonesia.
Selain  itu,  Indonesia  memiliki  pengalaman  panjang  dalam  lingkaran ekstremisme  islam  sesaat  setelah  masa  kemerdekaan  1945  ketika munculnya gerakan Darul Islam di  Jawa  Barat, Aceh, dan Sulawesi pada tahun 1949-1962.  Hal  tersebut menjadi salah satu stimulan kepentingan dari berbagai gerakan radikal dan teror yang menjadikan Indonesia sebagai sasaran. Berbagai kelompok teroris seperti Jemaah  Islamiyah, Al-Qaeda dan ISIS terlibat dalam  serangkaian kasus  teror bom,  terutama setelah transisi  demokrasi dari Orde Baru.
Secara historis, sejak reformasi 1998, ketika Indonesia berada dalam masa transisi demokrasi pasca runtuhnya pemerintahan diktator Soeharto, banyak tokoh gerakan radikal seperti Darul Islam (DI) dan alumni perang
afghanistan yang merespon untuk mendapatkan peluang baru di Indonesia. Berbagai kerusuhan agama antara Islam dan Kristen di Ambon dan Poso sejak 1999 menyebabkan meningkatnya seruan jihad dan islam radikalisme di  Indonesia.  Faktor-faktor  tersebut  mendorong  mereka  (kelompok organisasi teroris) untuk kemudian beradaptasi  dan  menjalin hubungan dengan gerakan-gerakan militan seperti jaringan jemaah islamiyah (JI), al- qaeda dan ISIS untuk melakuka aksi terorisme di Indonesia.(Fuad, 2020)
Munculnya  islam  radikalisme  dan  terorisme  di  Indonesia disebabkan  oleh  beberapa  faktor  multi  faceted.  Salah  satu  sebab berkembangnya  paham  islam  radikal  adalah  karena  kesalahan  dalam menafsirkan  AL-Quran  dan  sunnah  khususnya  ayat  berkaitan  tentang jihad.  Al-Quran atau As-sunnah yang  ditafsirkan oleh sekelompok islam radikal bisa dikatakan tidak mempuni sehingga menafsirkan hanya bersifat tekstual  dan  maknawi,  sedangkan  secara  kontekstual  kelompok  islam radikalisme tidak paham. Kelompok ini memahami secara kaku dan sangat disayangkan lagi bahwa ayat yang ditafsirkan tersebut diakui kebenaranya secara  mutlak  dan  fanatik.  Misalnya  penafsiran  tentang  jihad,  mereka meyakini bahwa untuk menjaga kemurnian ajaran islam harus diperlukan pengorbanan yang ekstra termasuk mengorbankan jiwa dan harta secara keseluruhan.
Selain itu, islam radikalisme dan terorisme tidak muncul begitu saja, melainkan islam radikal dan terorisme ini lahir di saat-saat situasi politik, ekonomi,  sosial  dan  budaya  yang  menurut  pemahaman  mereka mendiskreditkan atau mendiskriminasikan islam.
Penyebab  lahirnya  islam  radikal  Secara  politik.  Dalam  versi pendukung islam radikal, umat islam tidak hanya dirugikan oleh sistem, tetapi juga tidak diperlakukan secara tidak adil. Mereka merasa aspirasi dan suara  yang  mereka  sampaikan  tidak  ditampung  dan  direspon  oleh pemerintah,  pemerintah  lebih  memberikan  simpatisan  kepada  kaum nasionalis sekuler daripada  ke kaum umat islam sendiri, sehingga karena ketidak adilan tersebut terjadi pemberontakan dan aksi teroris.
Menurut Abdurrahmad Wahid, lahirnya kelompok islam radikal dan teroris adalah karena dipengaruhi oleh dua  faktor yaitu: pertama,  faktor kekecewaan. Kelompok islam radikal merasa kecewa dan terasingkan atas sikap  dari  pemeritah  terhadap  islam.  Untuk  menghilangkan  rasa kekecewaan mereka, kelompok islam radikal melakukan kekerasan untuk menghilangkan rasa  kekecewaanya  tersebut. Kedua,  lahirnya kelompok islam  radikal  adalah  karena  kedangkalan  ilmu  agama  islam  dan pemahaman terhadap islam. Khususnya pada generasi muda, tidak sedikit para  anak  muda  yang  salah  memahami  agama,  sehingga  terkadang menafsirkan  dan  memahami  Al-Quran  dan  As-Sunnah  hanya  besifat otodidak  tanpa  ada  guru,  yang  hanya  belajar  dalam  media  elektronik, generasi  muda  yang  seperti  ini  akan  sangat  rentan  menjadi  pengikut kelompok islam radikal bahkan pendukung teroris.
Berkembangnya pemahaman islam radikal dan aksi terorisme harus dicegah dan diobati sejak dini, agar pemahaman dan ideologi tersebut tidak berlanjut dan berkembang, tentunya korban dari paham islam radikal ini dapat  diminimalisir khususnya bagi  para  generasi muda. Melihat faktor lahir dan  berkembangnya islam radikalisme dan  terorisme sebagaimana disebutkan  diatas,  maka  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Musyawarah Nasional ke  9  yang  digelar  di  surabaya tahun 2015.  Dalam musyawarah tersebut MUI sepakat bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah berkembangnya paham islam radikalisme dan terorisme adalah dengan  menerapakan  konsep Islam  Wasathiyah (pemahaman  agama moderat).
Menurut Fakhrudin Al-Razi, menyebutkan ada beberapa makna yang satu sama lain saling melengkapi. Oleh karena itu, konsep ini diharapkan mampu menghasilkan persepsi yang sama bagi umat islam, antara lain:
Wasath bermakna  pilihan. Al-Razi memilih  pengertian  ini dibandingkan dengan arti yang lain, karena beberapa  alasan antara lain: kata tersebut merupakan bahasa yang paling dekat dengan arti wasath dan paling sesuai dengan ayat yang menyampaikan hal yang sama kepadanya
yaitu Q.S Ali Imran:110.
ٌٌُلْهَاٌٌَنَم اٌٌْوَلَوٌٌ ٌٌٌِۗهللّاِبٌٌَن ْوُنِمْؤُت َوٌٌِرَكْنُمْلاٌٌِنَعٌٌَن ْوَهْنَت َوٌٌِف ْو ُرْعَمْلاِبٌٌَن ْو ُرُمْأَتٌٌِساَّنلِلٌٌْتَج ِرْخُاٌ ةَّمُاٌٌَرْيَخٌٌْمُتْنُك ٌَن ْوُقِس فْلاٌٌُمُهُرَثْكَاَوٌٌَن ْوُنِمْؤُمْلاٌٌُمُهْنِمٌٌٌ ٌٌْۗمُهَّلٌا رْيَخٌٌَناَكَلٌٌِب تِكْلا
“kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan un tuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang- orang yang fasik”. ( Q.S Ali Imran:110)
Umat  islam adalah  adalah  umat yang  memiliki agama  yang  paling sempurna, perilaku yang baik, dan amal ibadah yang paling utama. Maha Suci  Allah  yang  telah  memberikan ilmu, kelembutan dan  budi  pekerti, berkeadilan serta kebaikan yang  tidak diberikan kepada  orang lain. Oleh karena itu, mereka menjadi ummatan wasathan yaitu umat yang sempurna dan adil sehingga mereka menjadi saksi bagi semua manusia.(Syaikh Abd al-Rahman ibn Nashir As- Sa’di, n.d.)
Berbagai upaya telah dilakukan MUI untuk mencegah paham islam radikal  dan  terorisme salah  satunya menetapkan  Fatwa  MUI  Nomor  3 Tahun  2004  tentang  terorisme  yang  pada  intinya  menegaskan  bahwa terorisme  dengan  jihad  itu  berbeda.  Dalam  fatwa  tersebut  dijelaskan tentang hukum terorisme dan jihad. Hukum terorisme adalah haram baik dilakukan oleh individu maupun kelompok atau bangsa. Sedangkan hukum berjihad  adala  wajib.  Saat  ini  tidak  sedikit  aksi  teroris  di  Indonesia melakukan  kekerasan  dengan melakukan  bom  bunuh diri, dalam hal  ini MUI  mencoba memberikan penjelasan  tentang hukum bom bunuh diri. Orang yang  bunuh diri digolongkan kedalam dua  bagian, pertama  orang bunuh  diri  untuk  kepentingan  dirinya  sendiri  karena  psimis  maka hukumnya adalah haram mutlak. Kedua,  orang  bunuh diri karena ingin mendapatkan  rahmat  Allah  dan  ingin  syahid  ( ‘amaliyah  al -istisyhad) , bunuh diri seperti ini dibolehkan karena merupakan bagian daripada jihad binnafsi yang hanya dilakukan di saat situasi perang atau sedang berada di wilayah perang ( dar  al-harb) . Bunuh diri semacam ini dibolehkan karena
sedang  berada  di  situasi  perang  dan  bertujuan  agar  menakuti  atau menimbulan rasa takut kepada musuh-musuh islam.
Konsep Wasathiyah yang  diterapkan  dalam  konteks  pendidikan dengan  maksud mencari titik keseimbangan tidak hanya  sebagai  proses penyampaian  informasi,  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dangkal tetapi juga merupakan proses transformasi diri dan sistem. Ilmu yang benar dan bermanfaat jika disebarluaskan dan ditafsirkan sesuai dengan konsep wasathiyah pada  akhirnya akan menghasilkan orang-orang yang memiliki keyakinan agama yang kokoh dan perilaku yang beradab. Hal ini menjadi sangat  relevan  dalam  perubahan  zaman  karena  memiliki  kualitas keseimbangan  yang  baik.  Pendidikan  berwawasan wasthiyah adalah pendidikan yang  mengintegrasika ilmu pengetahuan jasmani dan  rohani serta  ilmu  agama  yang  berkaitan  dengan  diri  dan  masyarakat.  Aspek penerapan  konsep wasathiyah dalam pendidikan harus dikonsolidasikan karena  dalam  sistem  ujian umum saat  ini  mata  pelajaran  agama  islam adalah mata pelajaran yang tidak diakui sebagai mata pelajaran wajib yang harus  lulus.  Apalagi  jika  hal  ini  terus  berlanjut,  maka  upaya  untuk menyeimbangkan aspek kekuatan mental dan kekuatan spiritual akan sulit dilakukan.
Sedangkan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  Indonesia dalam menanggulangi dan mencegah berkembangnya paham islam radikal dan  aksi  terorisme  yaitu  dengan  mengeluarkan  atau  membentukan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana terorisme. Undang- Undang  ini  sebagai  komitmen  pemerintahan  Indonesia  untuk  selalu mencegah dan memberantas terorisme di Indonesia. Sebagai bukti bahwa Indonesia  kontra  terorisme  adalah  Indonesia  berperan  aktif  dalam bekerjasama dengan United  Nations Counter  Terrorism  Implementation Task  Force (CTITF), Terrorism Preventin Branch-  United Nations Office for  Drugs  and  Crime (TPB-UNODC), United Nations  Counter-Terrorism Executive Directors ( UNCTED).  Selanjutnya Indonesia melakukan upaya untuk mengimplementasikan empat pilar United Nations Global Counter-
Terrorism Strategy ( UNGCTS). Peran penting Indonesia dalam memerangi terorisme internasional telah diakui oleh PBB dengan terpilihnya kembali Indonesia  sebagai  anggota  Dewan  Penasehat  Pusat  Penanggulangan Terorisme PBB periode 2015-2018.
Selain itu, Indonesia berkontribusi aktif dalam penguatan kapasitas aparat  penegak  huum  yang  menangani  isu  terorisme  dan  kejahatan transnasional. Dalam kaitan ini Pemerintahan Indonesia melakukan kerja sama  dengan  Australia  untuk  membentuk Jakarta  Centre  for  Law Enforcement Cooperation (Pusat) yang didirikan pada tahun 2004. Upaya lain  yang  telah  dilakukan  pemerintahan  Indonesia  dalam  memerangi terorisme  baik  di  Indonesia  maupun  internasional  adalah  memerangi pendanaan terorisme. Dalam hal ini, Indonesia berpartisipasi aktif sebagai anggota Asia Pacific Group on Money Laundering (APG-ML), serta anggota Steering Group yang mewakili negara Asia Tenggara.(Tambunan, 2019)

## Sumber  Pendanaan  Terorisme  Dan  Upaya  Pemberantasanya Dalam Hukum Positif Pidana Indonesia
Majelis  Umum PBB,  melalui resolusinya No.  3034  (XXVII)  yang dikeluarkan pada tanggal Desember 1972, menyatakan keprihatinanya yang mendalam atas tindakan terorisme internasional yang semakin terjadi. Dari sini dapat  disimpulkan bahwa,  saat  ini,  terorisme tidak  hanya  dianggap sebagai ancaman bagi institusi atau ketertiban umum suatu negara, tetapi juga  dianggap  sebagai  ancaman  bagi  komunitas  internasional  secara keseluruhan. Banyak negara menanggapi  hal ini, yang  dapat  dilihat dari banyaknya  aturan-aturan  kerangkan  hukum  dibentuk  tentang  anti terorisme.(Santoso, 2017)
Di  Indonesia,  seiring  berkembangnya  zaman,  tindak  pidana terorisme  awalnya hanya  diatur  dalam  Peraturan  Pemeritah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2002  tentang Pembentukan UU  No.  1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana teologi pada peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 jo UU No. 16 Tahun 2002 tentang
penetapan peraturan pemerinah pengganti UU No. 2 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada bom bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi UU. Tindak Pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi  unsur-unsur tindak  pidana  sesuai  dengan  ketentuan dalam peraturan  pemerintah  pengganti  Undang-Undang.  Tindak  pidana terorisme  dapat  berupa:  orang  yang  melakukan  teror  orang  yang menggunakan bahan peledak, orang yang membantu teroris dan seseorang yang  merencanakan  dan  berkonsultasi  dengan  kejahatan  sehubungan dengan    terorisme  serta  seseorang  yang  melakukan  kerjasama  untuk melakukan tindak pidana terorisme.
Di  dunia  barat  setelah  berakhirnya  perang  dingin,  mereka berpandangan  bahwa  islam  merupakan  agama  yang  mengajarkan  dan melahirkan pelaku kejahatan terorisme. Barat memberikan stigma negatif terhadap  islam.  Islam  terkesan  agama  yang  melegal  dan  mendukung kejahatan terorisme, karena islam mengatur tentang jihad.  Namun bagi masyarakat  indonesia,  anggapan  ini  tidak  didukung  oleh  masyarakat Indonesia, karena mayoritas keyakinan masyarakat Indonesia adalah islam, jadi  sudah  barang  pasti  tidak  sepakat  akan  stigma tersebut. Sebaliknya, masyarakat  islam  indonesia  sangat  mendukung  pemberantasan  tindak pidana  terorisme baik  di  Indonesia maupun di  berbagai  belahan  dunia. Pemberantasan ini bukan berarti ditujukan kepada islam nya,  melainkan kepada pelakunya.(Andrikasmi, 2019)
Sejalan dengan hampir 10 tahun berlakunya ketentuan UU tentang pemberantasan  terorisme  dalam  hukum  Indonesia,  ternyata  tidak menghambat  praktik  kejahatan  ini.  Suburnya  tindak  pidana  terorisme disinyalir  dengan  sangat  mudahnya  proses  pendanaan  yang  bisa didapatkan  oleh pelaku  tindak  pidana  terorisme baik  dari  dalam  negeri maupun dari luar negeri. Alhasil setiap pihak yang mendukung perilaku ini bisa tenang dan tanpa adanya rasa takut adanya penegakan hukum untuk membantu tindak pidana terorisme, meski dengan jarak yang cukup jauh. Tidak  dapat  dipungkiri bahwa penegakan  hukum  terorisme di Indonesia
saat  ini  dilakukan secara  konvensional, yaitu hanya  menghukum pelaku tindak pidana  terorisme atau mengikuti tersangkanya. Namun selain itu ada  juga  hal  yang  lebih penting  untuk memberantas perilaku  terorisme yaitu dengan melacak dana atau mengikuti peredaran uang yang di  duga ditujukan  untuk  kejahatan  terorisme.  Karena  mengingat  terorisme didukung oleh berbagai peralatan canggih yang tidak mungkin jika tidak diikuti dengan pendanaan yang cukup pula.
Sumber pendanaan kelompok teroris ini dapat  berasal dari sumber yang sah seperti bisnis yang sah yang mengenakan pajak, dari sumbangan swasta asing, dan bahkan kelompok organisasi teroris yang sudah memiliki nama  besar  seperti  ISIS,  kelompok ini  bahkan  mendapat  sponsor  dari negara  asing.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  laporan  tahunan  negara Departemen Luar Negeri  AS  tentang terorisme. Dalam  laporan  tersebut mengidentifikasika bahwa iran adalah salah satu negara yang mensponsori aksi-aksi kelompok teroris di  dunia.  Selain sumber yang  sah,  kelompok teroris ini juga mendapat pendanaan dari sumber yang tidak sah seperti, melakukan  kegiatan  ilegal  yang  bersifat  transnasional.  Misalnya penyeludupan perdagangan  narkoban, perdagangan  manusia, perburuan satwa  liar,  kontribusi  paksaan,  penipuan  kredit,  barang  palsu  dan penggelapan dana amal. Organisas teroris yang mengeluarkan biaya tinggi sangat rentan karena ketergantungan mereka yang kuat pada pembiayaan.
Pada  bulan  Oktober  2001,  Organisasi  Kerjasama  Ekonomi  dan Pembangunan Financial Action Task Force (FATF), yang bertujuan untuk memerangi  pencucian  uang  oleh  kejahatan  terorganisir,  mengadopsi delapan  rekomendasi khusus untuk mendeteksi, mencegah dan menekan pendanaan terorisme dan tindakan terorisme.  Satu rekomendasi tambahan yang diadopsi  pada  tahun 2003 menandai sembilan rekomendasi khusus yang ditambahkan ke empat puluh rekomendasi.(Rose, 2018) Rekomendasi yang  asli  untuk pencegahan  pencucian  uang  diadopsi  pada  tahun 1989. Rekomendasi tersebut menjadi empat puluh rekomendasi plus sembilan, yang kemudian diintegrasikan bersama, direvisi dan diberi nomor kembali
pada  tahun 2012.  Dari  empat  puluh  sembilan rekomendasi tersebut, 8 diantaranya menyangkut tentang pendanaan  terorisme oleh badan  amal dan  organisasi nirlaba. Ini mengharuskan negara-negara FATF meninjau kecukupan UU  dan peraturan masing-masing yang terkait dengan entitas nirlaba yang dapat disalahgunakan untuk membiayai terorisme.
Zakat  atau  pemberian  amal  islam,  sangat  rentan  terhadap penyalahgunaan  pendanaan  terorisme.  Kesejahteraan  sosial  dan  dana untuk  perlawanan  jihad  bergabung  dengan  beberapa  organisasi penerimaan dana amal yang lain, yang sangat sulit untu dibedakan. Contoh dana amal di seluruh dunia yang disumbangkan untuk mendanai terorisme di negara lain termasuk yayasan tanah suci di AS, ISNA-Layanan Islam di Kanada  dan INTERPAL  di Inggris. Selain itu, beberapa  badan  amal yang berbasis di Timur Tengah, seperti IHH  Humaniter Relief   Foundation di Turki  dan  Union  for  Good  di  Arab  Saudi,  telah  terdaftar  di  beberapa yurisdiksi  lain,  termasuk  Jerman,  Israel  dan  AS  sebagai  Organisasi pendanaan teroris.
Indonesia  menghadapi  resiko  tertinggi  dan  kesulitan  untuk memberantas pendanaan  teroris karena di  Indonesia terdapat  tiga  ratus tiga puluh tujuh ribu badan amal yang diketahui, namun dari badan amal sebanyak itu tidak dapat diketahui secara pasti badan amal yang mana saja memberikan pendanaan kepada organisasi teroris. Metode yang digunakan oleh  organisasi  terorisme  untuk  penggalangan  dana  dari  amal  adalah dengan  menggunakan  media  sosial  dan  pendanaan  kerumunan  serta menyedot dana yang dikumpulkan dengan cara yang sah.(Rose, 2018)
Akhir-akhir ini, unsur pendanaan menjadi salah satu faktor utama dalam  setiap  tindakan  terorisme  sehingga  harus  ada  upaya pemberantasanya,  salah  satunya  dengan  mengkriminalisasi  tindakan pendanaan  atau  peredaran  uang,  dengan  harapan  dapat  menghentikan praktik tindak pidana terorisme, khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia internasional. Upaya Indonesia untuk mengkriminalisasi pendanaan terorisme di dasarkan pada interpretasi Konvensi Internasiona 1999 untuk
pemberantasan pendanaan  terorisme yang telah diratifikasi menjadi UU No.  6  Tahun  2006  tentang  pengesahan  Konvensi  Internasional untuk pemberantasan pendanaan terorisme 1999.
Disahkanya  UU  No.  9  Tahun  2013  tentang  pencegahan  dan pemeberantasan tindak pidana terorisme, merupakan langkah awal dalam mendukung  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme terutama dalam pendanaannya yang dinilai cukup besar jumlahnya. Selain itu,  kejahatan  terorisme  merupakan  kejahatan  internasional  yang membahayakan  keamanan  dan  perdamaian  dunia  serta  merupakan pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  khususnya  hak  untuk  hidup. Kriminalisasi pendanaan tindak pidana  terorisme, sesuai dengan amanat UU  No.  9  Tahun  2013  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak pidana  pendanaan  terorisme. Hal ini menjadi harapan bagi  semua pihak untuk dapat menghentikan setiap tindakan atau kegiatan yang mendukung tindak pidana terorisme.
Pasal 1  angka  1  UU  tentang pencegahan dan  pemberantasan dana tindak pidana terorisme menjelaskan: pembiayaan terorisme adalah setiap perbuatan  dalam  rangka  pemberian,  penghimpuna,  pemberian,  atau peminjaman dana,  baik  langsung maupun tida  langsung dengan  tujuan untuk digunakan dan/atau dipahami digunakan untuk melakukan kegiatan teroris, organisasi teroris atau teroris. Beberapa bentuk pidana pendanaan terorisme antara lain sebagai berikut:
a. Tindakan  yang  dengan  sengaja  memberikan,  mengumpulkan, memberi, atau meminjamkan dana  baik  secara  langsung maupun tidak  langsung  yang  mana  dana  tersebut  ditujukan  atau diperuntukan untuk membantu kejahatan terorisme. Siapapun yang melakukan tindakan sebagaimana yang  dimaksud diatas,  diancam dengan penjara paling  lama lima belas tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah. Hal ini diatur dalam Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana  pendanaan terorisme.
b. Pasal  5  Melakukan  perjanjian  yang  tidak  baik  atau  membantu melakukan pendanaan  terorisme, ancaman hukuman bagi  pelaku yang melakukan tindakan tersebut yaitu sama dengan yang diatur dalam Pasal 4.
c. Melakukan  perencanaan  atau  menggerakan  orang  lain  untuk melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  dirumuskan dalam Pasal  4.  Ancaman  hukuman  bagi  seseorang  melakukan  tindak pidana ini yaitu diancaman hukuman seumur hidup atau hukuman penjara maksimal dua puluh tahun.
d. Tindakan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dibayar dengan denda melainkan diganti dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
Saat  ini,  pemberantasan  terorisme dengan  menggunakan  sistem pemenjaraan  yang  maksimal  atau  menjatuhkan  hukuman  mati  dirasa kurang  efektiv  dan  tidak  menyebabkan  terjadinya  minimalisir  kasus terorisme  di Indonesia.  Upaya  lain  selain  menjatuhka hukuman pidana penjara atau hukuman mati adalah dengan melakukan pendekatan follow the money denga melibatkan PPATK, Penyedia Jasa Keuangan dan Aparat Penegak  hukum,  dengan  tujuan  untuk  melacak  penyebaran  sumber pendanaan  untuk kegiatan organisasi teroris. Karena proses  penyaluran tentunya ada  pihak  utama  yang  mengontrol arus  keuangan  pendanaan organisasi  teroris  tersebut.(Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2012)

## SIMPULAN
Penyebab  berkembangnya  islam  radikalisme  dan  terorisme  di Indonesia  adalah  karena  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  antara  lain; Pertama. Kedangkalan  ilmu  agama  oleh  kelompok  pendukung  dan pengikut  islam  radikal  yang  menafsirkan ayat  al-quran  dan  as-sunnah hanya secara  tekstual khususnya ayat berkaitan dengan  jihad, kelompok islam  tidak  memahami  secara  kontekstual  dan  hasil  interpretasi  nya tersebut  diyakini  secara  dogmatik. Kedua, rasa  kecewa  kelompok  islam
radikal  terhadap  pemerintah  baik  secara  politik,  ekonomi,  sosial  dan budaya karena telah berpihak kepada penganut nasionalis dan sekuler, dan mendiskriminasikan  kelompok  islam.  Upaya  untuk  mencegah  islam radikalisme dan terorisme di Indonesia dilakukan denga dua pendekatan yaitu: Pertama. dengan  menerapkan  konsep islam  wasathiyah dalam bidang  pendidikan. Kedua, menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang  pencegahan  terorisme.  Adapun  sumber  pendanaan  terorisme berasal dari: Pertama, sumber halal yaitu dengan melakukan bisnis yang secara sah diakui oleh negara, dan dari sumbangan amal. Kedua, sumber tidak  sah  ( ilegal) ,  yaitu  dengan  melakukan  perdagangan  narkotika, perdagangan  orang,  penipuan,  penggelapan  amal dan  merampok. Untuk mencegah  peredaran  dana  tersebut  dilakukan  mengkriminalisasi pendanaan teroris yang dituangkan dalam UU No.  9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Bagi penyalur  dana  atau  membantu  memberikan  untuk  kegiatan  terorisme diberikan hukuman yaitu pidana  penjara,  baik  dengan adanya  ketetapan waktu tertentu atau penjara seumur hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrikasmi, S. (2019). Criminalization of Funding in Criminal Terrorism In Indonesia. Atlantis Press , 442 , 147.
Badan  Pembinaan Hukum Nasional  Kementrian Hukum dan  HAM  RI.
(2012). Naskah  Akademik  RUU  Pemberantasan  Pendanaan Terorisme (p. 2).
Fatoni,  S.  (2018).  Pembaruan  Regulasi  Terorisme  Dalam  Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme. AL-Tahrir , 18 (1), 220.
Fredrik  Leatemia,  M.  (2019).  Kerja  Sama  Pemberantasan  Pendanaan Terorisme Di  Asia  Tenggara. POLISTAAT,  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Ilmu Politik , 2 (1), 12.
Fuad,  M.  (2020).  Publikasi  Internasional  Tentang  Radikalisme  dan Terorisme di  Indonesia:  Sebuah  Penilaian Bibliometrik. Wawasan,
Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya , 5 (1), 97.
Harn  Zuhdi,  M.  (2019).  Potensi  Radikalisme  dan  Terorisme  Islam  di Provinsi Nusa Tenggara Barat. AHKAM,  Jurnal  Ilmu  Syariah , 19 (1),
147.
Jazuli,  A.  (2016).  Strategi  Pencegahan  Radikalisme  Dalam  Rangka Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  (Prevention  Strategy  of Radicalism in Order to Wipe Out The Terrorism Crime). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 10 (2), 197.
Lina Sinaulan, R. (2016). Hukum Islam dan Terorisme di Indonesia. Jurnal Nusantara Islam , 4 (1), 13.
Lindi  Chandrika,  K.,  Perdana  Adiperkasa,  R.,  &  Ningtyas,  Y.  (2018). Terorisme  Dunia  Maya  di  Indonesia. Buletin  Teori  Dan  Aplikasi Informatika Sosial , 2 (2), 68.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram Press.
Panitia Penyusun Tafsir Juz V. (2013). Tafsir Al- Qur’an Juz V Universitas Islam Bandung . Lembaga Studi Islam Universitas Islam Bandung (LSI Unisba).
Rose,  G.  (2018).  Terrorism Financing in Foreign Conflict Zones. JSTOR, International  Centre for  Political Violence and  Terrorism  Research , 10 (2), 12.
Santoso,  T.  (2017).  Kerangka  Hukum  Anti  Terorisme  di  Indonesia Perkembangan dan Tantanganya. Mimbar Hukum , 25 (1), 89.
Syaikh  Abd  al-Rahman ibn  Nashir  As- Sa’di.  (n.d.). Tafsir  Al-Qarim  Al- Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan Vol.1 .
Tambunan, A.  (2019).  Islam  Wasathiyah Untuk Membangun Indonesia Yang Bermartabat ( Upaya Mencegah Radikal- Terorisme). Jurnal ADI Tentang Inovasi Terbaru , 1 (1), 58 – 59.
Wikipedia. (n.d.). Teorisme di Indonesia .  Wikipedia. Retrieved December 11, 2021, from https://id.m.wikipedia.org/wiki/Terorisme_di_Indonesia
Windya  Laksmi,  S.  (2019).  Nexus  Between  Charities  and  Terrorist
Financing In Indonesia. Counter Terrorist Trends and Analyses , 11 (7),
6.