Analisis Peranan Indonesia dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Terhadap Etnis Rohingya Pada Era Jokowi
Nadia Tia Pramita & M. Syaprin Zahidi Universitas Muhammadiyah Malang Email : nadiatiapramita@webmail.umm.ac.id

## ABSTRAK
Etnis  Rohingya  merupakan  salah  satu  etnis  paling  sensitif  di  dunia  diakibatkan  oleh  kekerasan  yang didapatkan oleh etnis tersebut di wilayahnya sendiri, bahkan pada akhirnya orang-orang dari etnis ini menjadi stateless akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Myanmmmar. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi serta mengangkat nilai Hak Asasi Manusia sekaligus menjadi pemimpin di Asia  Tenggara,  di  bawah  kepemimpinan  Jokowi,  Indonesia  berusaha  untuk  menunjukan  keikutsertaanya dalam  upaya  penyelesaian  konflik  yang  telah  berlangsung  lama  ini  dengan  berbagai  upaya  yang mengedepankan  kemanusiaan  dan  perdamaian  seperti  dengan  cara  mengeluarkan  kebijakan  luar  negeri dengan diplomasi, serta alokasi bantuan luar negeri dengan fokus kemusiaan yang banyak diberikan kepada orang-orang dari etnis tersebut. Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan tentang bagaimana peranan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia di era Jokowi dengan melalui banyaknya bantuan kemusiaan yang diberikan  oleh  Indonesia  kepada  etnis  tersebut.  Metode  deskriptif  kualitatif  dipilih  untuk  menjelaskan penelitian ini dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka serta menggunakan pendekatan pada konsep  kebijakan  dan  bantuan  luar  negeri  serta  teori  alokasi  bantuan.  Hasil  dari  penelitian  ini  sendiri menunjukan  adanya  significant  contribution  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  dalam  menanggapi  konflik tersebut.
Kata kunci: Rohingya, Bantuan Luar Negeri, Bebas-Aktif, Kemanusian, Genosida

## ABSTRACT
The Rohingya ethnicity is one of the most sensitive ethnic  groups in the world due to the violence that this ethnic group received in their own territory, and in the end, people from this ethnic group became stateless as a result of policies issued by the Myanmar government. Indonesia as one of the countries that upholds and elevates the value of Human Rights as well as being a leader in Southeast Asia, under Jokowi's leadership, Indonesia is trying to show its participation in efforts to resolve this long-standing conflict with various efforts that  prioritize  humanity  and  peace  such  as  by  how  to  issue  foreign  policy  with  diplomacy,  as  well  as  the allocation of foreign aid with a focus on kindness that is mostly given to people of that ethnicity. This then raises the question of how the role given by the Indonesian government in the Jokowi era through the many humanitarians assistance provided by Indonesia to these ethnic groups. A qualitative descriptive method was chosen  to  explain  this  research  using  data  collection  techniques  through  literature  review  and  using  an approach to the concept of foreign policy and aid as well as the theory of aid allocation. The results of this study itself show that there was a significant contribution made by Indonesia in responding to the conflict.
Keyword: Rohingya, Foreign Aid, Bebas-Aktif, Humanitarian, Genocide

## PENDAHULUAN
Indonesia  ialah  salah  satu  negara  bekas  kolonial  yang  sangat  mengedepankan  akan perdamaian  dunia,  di  mana  hal  tersebut  termuat  dalam  UUD  1945  dengan  landasan  dari poltik  luar  negerinya  adalah  bebas-aktif  yang  bersumber  dari  UUD  1945  yang  secara terperincinya terdapat pada alinea keempat yang secara singkat berbunyi “ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Hal tersebut  sudahlah  terlaksana  sejak  dahulu  yang  dinyatakan  oleh  tokoh-tokoh  Indonesia seperti  Soekarno,  Hatta,  Sjahrir,  dll.  yang  kemudian  menjelaskannya  di  forum-forum internasional seperti PBB mengenai arah politik Indonesia yang tanpa memihak blok kanan maupun blok kiri dan aktif dalam menjalankan perdamaian dunia yang salah satunya ialah mengenai isu kemusiaan. Setelah Perang Dingin berakhir banyak muncul beragam bentuk serta  aktor  yang  menimbulkan  permasalahan/konflik  yang  bahkan  konflik  tersebut  jika dilihat lebih berbahaya serta menghawatirkan. Hal tersebut salah satunya seperti negara yang tidak  lagi  berkonflik  dengan  negara  lain,  melainkan  negara  ada  pada  kondisi  dimana membunuh,  menyiksa,  meyakiti,  bahkan  mengenosida  masyarakatnya  sendiri,  yang  mana secara sah merupakan warga negaranya sendiri.
Konflik  internal  semacam  itu  ternyata  terjadi  pada  etnis  Rohingya  dengan pemerintah  Myanmmar,  yang  bahkan  PBB  (Perserikatan  Bangsa-Bangsa)  menyebutkan bahwasanya di dunia ini etnis Rohingya merupakan etnis yang paling tertindas (Sundari et al.,  2021;  178).  Banyak  yang  menjadi  korban  atas  konflik  ini,  di  mana  kemerdekaan Myanmmar  tahun  1948  menjadi  titik  awal  dari  penderitaan  tersebut  dan  mencapai puncaknya pada 2017 dengan korban jiwa pada tahu tersebut mencapai sekitar 6.700, juga termasuk anak-anak yang berjumlah 730 jiwa yang tewas dari Agustus sampai September 2017 serta PBB menyebutkan bahwasanya terdapat sekitar setidaknya 200 pemukiman dari etnis Rohingya yang telah dihancurkan dari tahun 2017 hingga  2019  (Oktarianisa, 2020). Dalam  menaggapi  konflik  yang  terjadi  pada  etnis  Rohingya,  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh pemerintah indonesia sebagai Local Great Power di Asia Tenggara menjadi penting, terkhusus  yang  menyangkut  dengan  kepentingan  dari  Indonesia  untuk  tetap  menjaga stabilitas  keamanan  wilayah  perbatasan  negaranya  setelah  adanya  gelombang  pengungsi etnis tersebut yang datang ke Indonesia.
Kepentingan  akan  kebijakan  luar  negeri  yang  diberikan  Indonesia  dengan  cara diplomasi  dan  juga  bantuan  luar  negeri  yang  berorientasi  pada  aspek  kemanusiaan  bagi peneliti sendiri tidak dapat lepas daripada hal seperti penduduk muslim berbesar di dunia, Indonesia  berupaya  untuk  membantu  menolong  komunitas  ataupun  etnis  Rohingya  atas penindasan serta tindakan represif oleh pemerintah maupun kelompok lainnya di Myanmmar serta adanya nilai-nilai HAM yang dijunjung tinggi oleh Indonesia. Kemudian kepentingan lainnya  bagi  Indoensia  adalah  untuk  tetap  menjalin  naik  hubungan  bilateral  yang  sudah
terjalin antara pemerintah Indonesia dengan Myanmmar, serta kepentingan lainnya seperti proteksi  pada  negara,  intervensi  oleh  ASEAN  yang  dirasa  kurang/lemah  sehingga mengaharuskan  Indonesia  menggunakan  diplomasinya  sebagai  salah  satu  negara  yag berpengaruh di Asia Tenggara, adanya tekanan dari dunia internasioanal pada negara-negara ASEAN pada konflik di Myanmmar tersebut, serta faktor dari pengambilan keputusan oleh Presiden Jokowi (Djumati et al., 2020; 4)
Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia mengambil kebijakan dalam merespon konflik  pada  etnis  Rohingya  ini,  yang  kemudian  hal  tersebut  merepresentasikan  daripada politik  bebas-aktif  yang  dijalankan  oleh  Indonesia.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwasanya Indonesia tidak tergantung pada kepentingan daripada negara-negara the big power di dalam konflik  Myanmmar  serta  upaya  dan  juga  sikap  dari  Indonesia  juga  dilakukan  dengan sepenuh hati dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya dengan jalan  komisi tinggi  serta  stabil  dalam  memperjuangkan  penyelesaian  konflik  etnis  Rohingya  di Myanmmar (Zainullah, 2019). Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sendiri, Indonesia telah  mengeluarkan  beberapa  langkah  dalam  pengupayaan  perdamaian  konflik  di Myanmmar  atas  etnis  Rohingya.  Salah  satu  kebijakan  luar  negerinya  yaitu  dengan  jalan diplomasi  kemanusiaan,  di  mana  di  dalamnya  menawarkan  proposal  Formula  4+1 (Mazrieva, 2017).
Sehingga, penulisan ini akan berupaya untuk menjabarkan peranan yang diberikan oleh  Indonesia  melalui  kebijakan  yang  dikeluarkannya  berupa  bantuan  kemusiaan  seperti dengan cara diplomasi maupun pemberian bantuun luar negeri kepada etnis Rohingya pada era  Jokowi,  yang  mana  Indonesia  juga  sebagai  negara  yang  mengedepankan  nilai-nilai perdamaian  dunia.  Penelitian  ini  diharapkan  mampu  untuk  membuat  para  pembaca  lebih mengetahui mengenai permasalahan akan krisis kemanusiaan dan juga hal-hal yang terjadi di dalamnya akibat dari ketidakpekaan pemerintah terhadap warga negaranya seperti yang terjadi di Myanmmar serta diharapkan mampu memberikan manfaat serta kontribusi dalan ilmu pengetahuan terutama disiplin hubungan internasioanl sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam proses pembelajaran.

## KERANGKA ANALISIS Konsep Kebijakan Luar Negeri
Kebijakan  luar  negeri  secara  singkat  ialah  sebuah  alat  dari  kebijakan  yang  mana  dimiliki oleh pemerintahan di suatu negara berdaulat untuk dapat merangkai hubungan dengan aktor lain dalam dunia politik untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Alamari, 2022). Rosenau
sendiri  kemudian  menjelaskan  bahwasanya  kebijakan  luar  negeri  ialah  sebagai  salah  satu upaya dari pemerintahan suatu negara untuk dapat melindungi segala dimensi penting dalam negaranya  daripada  hal-hal  yang  tidak  terduga  atau  tidak  diinginkan  dalam  berhubungan dengan  aktor  lain,  serta  memiliki  fungsi  sebagai  petujuk  untuk  negara  disaat  melakukan interaksi dengan negara lainnya (AS, 2018). Seperti yang diketahui bahwasanya kebijakan luar  negeri  berakitan  erat  dengan  politik  luar  negeri,  menurut  pandangan  dari  Mariam Budiharjo  mengenai  hal  tersebut  bahwasanya  politik  luar  negeri  mempunyai  peran  untuk menjadi kebijakan (policy) yang selanjutnya sebagai sebuah gabungan daripada upaya untuk meraih suatu tujuan, di mana pada akhirnya kebijakan tersebut bisa menampilkan kakuasaan untuk melakukannya (Sadewa, 2019).
Dalam  menginterpetasikan  politik  luar  negeri  yang  selalu  memiliki  kaitan  dengan dua aspek, yaitu aspek eksternal dan internal dari suatu negara yang kemudian menciptakan kebijakan dari satu negara agar bisa mengorganisir hubungan dengan yang lainnya dalam lingkup dunia internasional. Dapat dikatakan bahwasanya politik luar negeri dari satu negara dengan  negara  lainnya  berbeda,  tergantung  pada  tujuan  atau  kepentingan  nasional  yang hendak  dicapai  (Sadewa,  2019;  92).  H.J  Holsti  membagikan  tiga  kriteria  di  dalam mengelompokkan tujuan dari politik luar negeri suatu negara, diantaranya:
1) Nilai (value) yang dijadikan tujuan oleh para pembuat keputusan
2) Jangka  waktu  yang  diperlukan  untuk  dapat  meraih  sebuah  tujuan  yang  sudah ditentukan, meliputi tujuan jangka panjang ataupun pendek
3) Tipe tuntutan yang diberikan suatu negara pada negara lain.
Dalam sebuah kebijakan luar negeri juga terdapat bagian dari aktivitas pada suatu hak yang mana dilaksanakan oleh pemerintahan pada suatu negara terhadap pemerintah di negara lain untuk dapat menciptakan orientasi, mencapai peran serta mempertahankan tujuan tertentu. Bagi  Holsti  pada  dasarnya  kebijakan  luar  negeri  ini  sebagai  sebuah  instrumen  yang dilakukan oleh pemerintahan suatu negara dengan negara lain atau bahkan aktor lain dalam politik  di  dunia  internasional  untuk  dapat  memenuhi  tujuan  nasionalnya  (Holsti  dalam Djumati et al., 2020; 5).

## Konsep Bantuan Luar Negeri
Salah satu kebijakan yang sering dipergunakan dalam hubungan internasional ialah konsep bantuan luar negeri. Definisi umum dari bantuan luar negeri sendiri adalah disaat terdapat
transfer atau pengalihan sumber daya sari suatu pemerintahan ke pemerintahan lainnya yang dapat berupa barang maupun jasa (Agung Bayu & Yanyan Mochammad Yani dalam Iqbal, 2020;  18).  Sedangkan  menurut  John  Degnbol-Martinussen  dan  Pol  Engberg-Pedersen, bantuan luar negeri ialah dimana terjadinya proses keeterlibatan dari aktor pendonor dalam melakukan  kerjasama  pembangunan  yang  dilatarbeakangi  oleh  kepentingan  dan  motif tertentu,  dari  kepentingan  dan  juga  motif  tersebut,  pada  akhirnya  aktor  pendonor  akan menyusun  pencapaian  serta  strategi  pembangunan  yang  dapat  mewujudkan  apa  yang menjadi tujuannya dalam pemberian bantuan tersebut. Asumsi yang digunakan oleh , John Degnbol  dan  Paul  Pedersen  dalam  menentukan  siapa  yang  menjadi  aktor  pendonor  dan penerima sendiri dapat dilihat jika aktor yang menetukan sebagian besar dari rencana dan persyaratan  daripada  kerjasama  pembangunan  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  aktor donor/pendonor. Baik aktor donor maupun aktor penerima, bentuknya bisa berupa negara, organisasi internasional, NGO, dan juga terdapat tambahan bagi aktor penerima yaitu seperti kelompok  sasaran,  dan  lain-lain.  (John  Degnbol-Martinussen  &  Poul  Engberg-Pedersen dalam Chalidah, 2019; 16)
Selain itu juga, John Degnbol dan Paul Pedersen turut memetakan empat motif yang dilakukan  oleh  aktor  pendonor  di  dalam  memberikan  bantuan  luar  negeri  terhadap  aktor penerima, keempat motif tersebut diantaranya adalah: . (John Degnbol-Martinussen & Poul Engberg-Pedersen dalam Chalidah, 2019; 17-18)
1) Motif Moral dan Kemanusiaan; dimana pada motif ini didasarkan pada pemahaman bahwasanya  negara  yang  memiliki  kondisi  yang  baik  atau  kaya,  mempunyai kewajiban dalam memberikan bantuan kepada negara lain yang berada dalam kondisi kekurangan atau miskin.
2) Motif  Keamanan  Politik  atau  Nasional;  aktor  pendonor  memberikan  bantuan  luar negeri  dengan  motif  ini  ialah  sebagai  sebuah  instrumen  untuk  dapat  menawarkan akan kepentingan strategis politik dan juga keamanannya di negara-negara penerima bantuan.
3) Motif  Ekonomi;  dalam  motif  ini  sendiri  bantuan  luar  negeri  dapat  juga  menjadi sebuah  sarana  untuk  dapat  menaikan  keuntungan  perdagangannya  dengan  negera penerima.
4) Motif Lingkungan; dalam permasalahan pengungsi, dimana dapat terjadi penjualan narkotika,  tindakan  terorisme  serta  ancaman  transnasional  lainny  yang  muncul menjadi  sebuah  permasalahan  yang  sangat  penting  di  dalam  lingkungan  global.
Ketimpangan  sosial  atau  kemiskinan  juga  dapat  menyebabkan  ancaman-ancaman tersebut.
Kemudian  menurut  Holtsi  sendiri  terdapat  empat  jenis  dalam  segi  bantuan  luar  negeri, dimana  diantaranya  yaitu;  bantuan  militer,  bantuan  teknik,  hibah,  dan  juga  pinjaman infrastruktur (Iqbal, 2020; 18).

## Teori Alokasi Bantuan (Theories of Aid Allocation)
Teori alokasi bantuan secara sederhana menjelaskan mengenai motif-motif daripada alokasi bantuan  luar  negeri  yang  pada  umumnya  terjadi  di  kancah  internasional,  di  mana  faktor- faktor  seperti  strategi,  ekonomi,  serta  ideologi  digunakan  di  dalamnya  (Maria  Andersson dalam Nugroho, 2017; 28). Berkaitan dengan motif dari bantuan luar negeri itu snediri, bagi David Sogge dalam tulisannya Give and Take: What’s The Metter with Foreign Aid bahwa setidaknya terdapat tiga motif utama yang menjadi latar belakang pemberian bantuan luar negeri tersebut, ketiganya juga mempunyai dampak, baik jangka panjang maupun pendek. Sehinnga  kemudian  motif  tersebut  dapat  dipergunakan  untuk  melakukan  sebuah  analisa mengenai alasan apakah yang menjadikan aktor atau negara pendonor memberikan bantuan luar negeri terhadap aktor atau negara penerima. Ketiganya yaitu: motif sosio-politik, motif ekonomi/perdagangan, serta motif etis & kemanusiaan. Selain itu Sogge juga memaparkan setidaknya terdapat dua motif alokasi bantuan yang baginya diabaikan. Yaitu yang pertama, mengenai  pemberian  bantuan  sebagai  bentuk  kompensasi,  dan  yang  kedua  yakni  maotif kepentingan bersama (Nugroho, 2017; 29).
Sedangkan  menurut  penjelasan  dari  Maria  Andersson  sendiri  menyatakan bahwasanya terdapat enam motif alokasi bantuan luar negeri yaitu (Maria Andersson dalam Nugroho, 2017; 29-31):
1) Humanitarian  Motives ;  dimana  saat  negara  pendonor  menyatakan  bantuan  luar negerinya atas dasar kepeduliaan akan korban perang, bencana, kemiskinan, dan lain- lain di negara penerima bantuan.
2) Economical  Motives ;  merupakan  motif  disaat  negara  pendonor  mendiskusikan mengenai perdagangan serta mempromosikan bisnis termasuk ekspor impor anatar negaranya dengan negara penerim bantuan.
3) Strategic  Motives ;  ketika  negara  pendonor  membuka  institusi  atau  lembaga kenegaraan  (kedutaan)  baru  di  sebuah  negara  penerima  yang  dirasa  mempunyai potensi ancaman terorisme global.
4) Ideology  Motives ;  ketika  negara  pendonor  akan  memberi  satu  bantuan  luar  negeri pada negara penerima, namun negara pendonor tersebut menyatakan bahwa mereka memerlukan otoritas negara yang demokratis sehingga dibutuhkan kolaborasi secara ideologi,  hal  tersebut  secara  tidak  langsung  dapat  menyebarkan values negara pendonor kepada negara penerima.
5) Identity  Motives ;  pada  motif  ini,  negara  pendonor  menempatkan  identitas  mereka pada negara penerima yang mana sebagai negara yang perlu dan penting di dalam membangun sebuah hubungan kerjasama.
6) Environmental  Motives ;  motif  ini  sendiri  bertujuan  supaya  negata  penerima mendapatkan  kebijakan  lingkungan  yang  berkesinambungan  serta  untuk  dapat menjaga  untuk  menjaga  kondisi  lingkungan  pada  wilayah  negara  penerima,  juga kemudian sebagai pencegah terjadinya bencana.

## METODE PENELITIAN
Dalam  menjelaskan  penelitian  ini,  metode  yang  dipergunakan  ialah  deskriptif  kualitatif dengan  teknik  pengumpulan  data  yang  diguanakn  ilalah  studi  literatur,  yaitu  dengan mengumpulkan berbagai data sekunder untuk dapat dipergunakan dalam penelitian ini, yang mana  bertujuan  untuk  menjelaskan,  mendeskripsika,  menganalisis,  mencatat,  serta menginterpretasikan kejadian ataupun fenomena sosial yang kemudian akan diolah dengan hubungan  antar  kejadian  satu  dengan  yang  lain.  Kemudian  unit  analisa  ataua  variabel dependen pada penulisan ini adalah sikap Indonesia, sedangkan unit eksplanasi atau variabel independennya  ialah  kebijakan  luar  negeri  pada  etnis  Rohingya  dengan  level  analisanya yaitu reduksionis dimana unit eksplansinya lebih rendah daripada unit analisanya. Teknik analisis yang digunakan penulis ialah dengan menggunakan teknik reduksi data yang berasal dari berbagai jurnal ilimah, website berita, serta laman organisasi internasional pemerintah ataupun non-pemerintah yang kemudian diolah kembali oleh penulis.

## PEMBAHASAN

## Awal Mula Konflik Etnis Rohingya dengan Myanmmar
Kemerdekaan  Myanmmar  pada  tahun  1948  sudah  menjadi  titik  awal  daripada  terjadinya penganiayaan dengan skala besar dengan jalan pebersihan etnis melalui genosida terhadap
kelompok  Rohingya  tersebut  dan  juga  dilakukannya  pemisaha  etnsi  antara  Buddha  dan Muslim  Rohingya  dengan  di  bawah  pemerintahan  militer  yang  menduduki  Burma- Myanmmar,  yang  kemudian  pada  tahu    1982  keluar  sebuah  kebijakan  yang  dinamakan dengan  Burma  Citizenship  Law  (BCL)  yang  mana  hal  tersebut  berisikan  bahwasanya warga/etnis  Rohingya  tudak  memperoleh  kewarganegaraan  Myanmmar,  hak  atas  tanah, serta  pendidikan  da  n  juga  pekerjaan  yang  sepantasnya  dan  cukup.  Bahkan  tidak  hanya mendapatkan  pembedaan  atau  diskriminasi  dan  penganiayaan  yang  didapatkan  atas kebijakan pemerintah setempat, namun  juga dari etnis maupun kelompok lainnya  (Mitzy, 2014; 154). Kesengsaraan yang dialami oleh etnsi Rohignya ini ternyata berpengaruh pada stabilitas  kemanan  wilayah  Asia  Tenggara  yang  termasuk  di  dalamnya  adalah  Indoneisa. Ekspedisi  berbahaya  yang  dilakukan  oleh  etnis  tersebut  untuk  dapat  keluar  dari  pada Myanmmar  menuju  pada  negara-negara  disekitarnya  seperti  Bangladesh,  Thailand, Malaysia, serta Indonesia memnciptakan sebuah masalah baru bagi negara-negara tersebut (Bilveer Singh dalam Sundari et al., 2021; 179).
Hal  demikian  kemudian  menciptakan  sebuah  dilema  bagi  negara-negara  tersebut karena  hal  tersebut  menyangkut  rasa  kemanusian,  namun  dilain  sisi  hal  tersebut  akan menyebabkan  masalah  internal  baru  untuk  negaranya  sendiri.  Kemudian  ASEAN (Association  of  Southeast  Asian  Nations) yang  menjadi  organisasi  bagi  negara-negara  di kawasan Asia Tenggara juga belumlah bisa bertindak banyak karena terikat oleh prinsip non- interference atau saling menghormati urusan internal masing-masing negara. Terkait dengan adanya  aliran  pengungsi  yang  terus  berdatangan  membuat  pemerintah  Indonesia  melalui Menteri  Luar  Negeri,  Retno  Marsudi  mendorong  untuk  terbentuknya  sebuah  MoU  antara pemerintah  Myanmmar  dan  juga  Bangladesh  yang  berhubungan  dengan  usaha  untuk repatripasi para pengungsi etnis Rohingya.
Arakan  atau  yang  saat  ini  dikenal  dengan  Rakhine  merupakan  sebuah  daerah  di wilayah  Myanmmar  yang  ditempati  oleh  etnis  Rohingya,  etnis  ini  sendiri  memiliki permasalahan  akan  kewarganegaraan  yaitu  tidak  memiliki  kewarganegaraan  sejak diberlakukannya  akta  negara  asing  1864,  akta  kewarganegaraan  Myanmmar (Union Citizenship Act) 1948 yang mana dibuat oleh pemerintah Inggris yang selanjutnya puncak dari hal tersebut terjadi saat diberlakukannya UU kewarganegaraan Myanmmar 1982. hal tersebut menyebabkan etnis ini menjadi stateless karena adanya pencabutan terhadap status kewarganegaraannya  sehingga  etnis  ini  tidak  berada  pada  sebuah  perlindungan  yang
diperoleh dari pemerintah Myanmmar. Pemerinta negara ini juga berargumen bahwasanya etnis Rohingya ini merupakan imigran ilegal yang berasal daripada Bagladesh dikarenakan terdapat kesamaan pada ciri fisik yang dimiliki antara etnis Rohingya dengan etnis Bengali. Tekanan    pada  etnis  Rohingya  ini  semakin  mencuat  sejak  adanya  proses  reformasi  yang dikemukakan  oleh  presiden  Thein  Sein  pada  tahun  2011,  yang  kemudian  pada  Juni  dan Oktober  2012  muncul  konflik  pada  wilyah  Rakhine  oleh  etnis  Buddha  Rakhine  yang menjadikan  etnis  Rohingya  sebagai  sasaran  kekerasan  yang  mengakibatkan  kematian, kehilangan tempat tinggal, serta 75 ribu orang etnis Rohingya harus mengungsi (Ludfiani et al., 2017).
Kericuhan yang terjadi di wilayah tersebut timbul akibat tewasnya Thida Htwe yang diduga akibat tindakan pelecehan dan kekerasan yang dilakukan oleh tiga orang muslim di daerah Ramri dan kemudian hal tersebut dibalaskan denagn dilakukannya pembunuhan pada sepuluh orang muslim dari peziarah di dalam sebuah bus di Taunggup (Ariefyanto, 2012). Hal tersebut kemudian tidak dapat terlepas dari adanya persoalan diskriminatif, yang pada 1970-an terjadi berbagai operasi militer untuk membatasi pergerakan serta pertumbuhan dari kelompok  ini  yang  kemudian  dilanjut  dengan  adanya  UU  kewarganegaraan  pada  1982 (Burma Citizen Law) yang tidak menganggap etnis ini tidak masuk ke dalam 135 etnis resmi dari  negaranya.  Status  daripada  etnis  ini  kemudian  diturunkan  hanya  menjadi temporary resident yang  menyandang temporary  registration  cards pada  1990  yang  hal  tersebut dihasilkan  pada  masa  junta  militer  masih  berkuasa,  namun  pada  2015  pemerintah Myanmmar menarik hal tersebut (Budaya, 2017).
Presiden  Myanmmar  kala  itu  yaitu  Thein  Sein  sendiri  memberikan  pernyataanya mengenai  keinginannya  pada  etnis  Rohingya  untuk  dapat  berada  di  dalam  pengelolaan pengungsi yang dikelola oleh PBB (UNHCR) ataupun dapat ditampung oleh negara ketiga (Budaya, 2017; 113). Padahal pada masa sebelumnya yaitu ketika Perdana Menteri U Nu berkuasa  Rohingya  sempat  diakui  keberadaanya  oleh  pemerintah  Myanmmar  dengan  hal tersebut dibuktikan oleh adanya perwakilan mereka di dalam parlemen Myanmmar. Setelah berakhirnya  kepemimpinan  U  Nu  yang  digantikan  oleh  rezim  Junta  Militer  Myanmmarr membuat  etnis  tersebut  tidak  mendapatkan  pengakuan  di  dalam  konstitusi  Myanmmar, dalam  rezim  ini  sendiri  dilakukan  berbagai  operasi  militer  terhadap  etnis  Rohingya  yang merupakan kelompok minoritas di Myanmmar. Terdapat sembilan belas operasi militer yang telah dilakukan oleh pemerintah Myanmmar terhadap etnis ini, dua diantara operasi militer tersebut dirasa sangat menyiksa kehidupan bagi orang-orang di etnis ini yaitu operasi militer
nasional  Naga  Min  atau  Dragon  King  yang  dilakukan  pada  1977  serta  operasi  militer Nasaka. namun, sebelum itu pada 1938 terdapat sebanyak 30.000 muslim Rohingya yang dibunuh oleh penduduk Myanmmar penganut Buddha (Putra et al., 2018; 71). Operasi Naga Min  sendiri  mengakibatkan  banyaknya  aksi  pembunuhan,  kekerasan  seksual,  dan  juga berbagai  kegiatan  yang  offensif  lainnya,  yang  mana  hal  tersebut  menyebabkan  sebanyak 200.000 orang memilih melarikan diri ke Bangladesh. Adapun operasi Nasaka yang mana digunakan  untuk  mengawasi  pergerakan  daripada  pengungsi  dari  Arakan  Utara  untuk menyeberangi sungai Naf menuju Bangladesh ataupun sebaliknya, bahkan mereka dipaksa untuk bekerja konstruksi dengan upah rendah (Hanifahturahmi, 2016; 2).
Kemudian  etnis  Rohingya  sendiri  yang  hanya  diberikan  kesempatan  untuk mendaftarkan  diri  sebagai  warga  negara  asing  dan  kartu  tersebut  membuat  orang-orang tersebut  kesulitan  dalam  memperoleh  kesempatan  kerja  maupun  pendidik  atau  dapat dikatakan sebagai stateless person , mereka tidak mempunyai hak hukum atas tanah dimana untuk  tinggal  serta  bekerja.  Kebijakan  pemerintahan  Myanmmar  yang  tidak  mengakui kependudukan dari etnis Rohingya ini sendiri dikarenakan mereka tidak mau sustainability of  power dari  negaranya  di  masa  mendatang  terganggu.  Selanjutnya  alasan  agama  juga menjadi  alasan  deri  terdiskriminasinya  etnis  Rohingya  di  Myanmmar  setelah  akibat  dari Junta  Militer  mulai  berkurang  pada  pemerintaha  Myanmmar  yang  secara  historis  sendiri membenci  akan  kehadiran  etnis  Rohingya  yang  dianggap  oleh  negara  tersebut  sebagai pemeluk Islam yang berasal dari negara lain (BBC, 2017).
Sehingga,  permasalahn  akan  kewarganegaraan  ini  kemudian  yang  mengakibatkan terjadinya berbagai konflik serta kekerasan yang dialamai oleh etnis Rohingya, oleh karena itu  Muslim  Rohingya  sering  dijadika  sebagai  objek  diskriminasi.  Kelompok  Rohingya sendiri juga melakukan beberapa perlawanan kepada kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh  pemerintah  Myanmmar  seperti  dengan  melalui  pemberontakan,  migrasi,  sampai melakukan  penolakan  atas  identitas  yang  disebut  sebagai  etnis  Bengali.  Adapun  pada periode  yang  pertama  dimana  pada  masa  pro  demokrasi  yang  dapat  kita  lihat  dengan cenderung lebij politis, bersifat fisik serta langsung seperti pemberontakan yang disini dapat dikatakan  bahwasanya  pemberontakan  yang  dilakukan  bersifat  kolektif  karena pengangkatan senjata juga dilakukan oleh beberapa etnis minoritas lain seperti Kachin, Shan, dan Karen. Kemudian juga terdapat perlawanan yang berkaiatan dengan migrasi. Sedangkan pada periode kedua yang mana pada masa transisi demokrasi, perlawanan yang dilakukan
oleh  etnis  Rohingya  lebih  bersifat  tidak  langsung  seperti  deangan  pertahanan  identitas (Mitzy,  2014).  Keberhasilan  daripada  rezim  militer  yang  memerintah  Myanmmar  sejak merebut  kekuasaan  sipil  U  Nu  pada  1962  sampai  dengan  tahun  2000,  dengan  hal-hal diskriminasi serta kekerasan yang telah dijabarkan sebelumnya seperti salah satunya yang menjadi  point  utama  yaitu  penolakan  akan  kewarganegaraan  etnis  Rohingya  karena dianggap sebagai  pendatang asing  atau imigran ilegal  dibawah pemerintahan Jenderal  Ne Win  sebagai  ketua  rezim.  Sehingga,  akar  dari  konflik  ini  muncul  ketika  terdapat kecemburuan sosial pada etnis Rohingya yang notabennya ialah etnis minoritas tetapi etnis ini membuktikan akan keterlibatnnya dalam aspek pemerintahan Myanmmar pada masa U Nu,  yang  selanjutnya  hal  tersebut  mengakibatkan  kecembuan  serta  kecurigaan  oleh  etnis mayoritas Rakhine (Qomari’ah, M. Angela Merici Siba, 2018; 373-374).
Keberadaan  dari  etnis  Rohingya  ini  bisa  dianggap  sebagai  sebuah  hal  yang menganggu,  juga  dapat  mengurangi  hak  lahan  serta  ekonomi  yang  khususnya  di  wilayah Rakhine atau Arakan, yang mana menjadi pusat daru kehiudan kelompok Muslim di sana. Yang  kemudian  setelahnya  pemerintah  Myanmmar  menciptakan  sebuah  kebijakan  yakni Burmanisasi atau pada 1982 disebut dengan Burma Citizenship Law (BCL) kepada wargaa negara  Myanmmar  yang  secara  jelas  memberikan  bukti  bahwa  terdapat  adanya  sebuah tindakan diskriminasi, dimana dalam kebijakan tersebut hanya mengakui akan adanya agama Buddha  di  Myanmmar,  sehingga  etnis  yang  bukan  merupakan  dari  agama  Buddha  akan dihilangkan dari Myanmmar yang mana salah satunya ialah etnis Rohingya yang notabennya ialah  kelompok  Muslim.  Tindakan  pembunuhan,  pemerkosaan,  pembantaian,  bahkan pemusnahan yang telah dijelaskan sebelumnya ini terus mengalami peningkatan sejak 2012, hal  tersebut  tentu  termasuk  ke  dalam  sebuah  tindakan  genosida  yang  telah  direncanakan dengan  sistematis  yang  mana  dibuktikan  dengan  adanya  kebijakan burmanisasi yang mengakibatkan etnis Rohingya menjadi stateless (Qomari’ah, M. Angela Merici Siba, 2018; 380-383). Bahkan pada 2017 setidaknya terdapat 730.000 orang dari kelompok Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh dengan 600.000 orang masih berada di bawah kekejaman dari  pemerintah  Myanmmar  saat  itu  (Human  Rights  Watch,  2022).  Adanya  diskriminasi serta kebijakan yang keras terus menerus diterima oleh etnis Rohingya bahkan jauh sebelum UU tersebut tercipta yang mana mengarah pada pelanggaran HAM yang berat. Sehingga, isu kemanusiaan  yang  dialami  itulah  yang  kemudian  membuat  etnis  tersebut  bertekad  untuk meninggalkan Myanmmar dan melarikan diri ke negara lain seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, bahkan Indonesia.

## Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Myanmmar
Etnis  adalah  sekelompok  orang  yang  mana  mempunyai  ciri  tersendiri  dalam  hal  suku ataupun  agama.  Akan  tetapi,  keberadaan  dari  suatu  etnis  sendiri  ternyata  juga  dapat menimbulkan  adanya  konflik.  Setiap  etnis  tentu  perlu  mendapat  adanya  pengakuan  dari pihak  lain,  sehingga  jika  kelompok  dari  orang-orang  tersebut  tidak  diakui,  maka  akan muncul sebuah rasa takut, tidak nyaman, bahkan terancam. Dalam suatu etnis, salah satu hal yang sangat menonjol untuk mendorong terciptanya sebuah konflik adalah agama, seperti konflik  agama  di  Myanmmar  yang  manan  terjadi  antara  Islam  dengan  Buddha  (etnis Rohingya  dan  Rakhine).  Konflik  yang  terus  berlanjut  tersebut  hingga  pihak  Myanmmar tidak mengakui etnis tersebut dalam negaranya, yang mana tentu hal tersebut menciptakan kondisi tidak nyaman dari etnis Rohingya dan juga termasuk dalam pelnggaran Hak Asasi Manusia  (HAM)  (Qomari’ah,  M.  Angela  Merici  Siba,  2018;  369).  Sifat  dari  HAM  yang seharusnya universal yang mana hak tersebut tidak dibedakan oleh agama, ras, suku, bangsa, hingga  jenis  kelamin  tersebut  ternyata  tidak  di  dapatkan  oleh  etnis  Rohingya.  Hak  Asasi Manusia  tersebut  yang  seharusnya  di  dapatkan  oleh  orang-orang  Rohingya  ini  nyatanya malah  mendapatkan  ketidakadilan  dari  pemerintah  Myanmmar  yang  mengekang  hak-hak dari mereka, termasuk hak untuk hidup.
Jika  diliahat  dalam Article  15 Declaration  Universal  of  Human  Rights  1948 yang menggarisbawahi bahwasanya (United Nations, 1948):
1) Everyone has the right to a nationality
2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality
Dengan adanya hal tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya masyarakat global mengakui  bahwasanya dimanapun setiap individu  berada di  dunia ini, maka sudah seharusnya memiliki jalinan suatu kewarganegaraan dengan negara. Atau dengan kata lain, dalam  hukum  internasional  menyatakan  secara  jelas  akan  keadaan  dimana  individu  tanpa kewarganegaraan seharusnya tidak ada atau dihindari. Kemudian  pelanggaran HAM yang diderita  oleh  etnis  Rohingya  dengan  dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah  genosida  ini menurut Konvensi Genosida sendiri (Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide 1948) kewajiban untuk menguhukum para pelaku genosida dinyatakan di dalam Pasal IV dan VI (Dewi, 2018; 9). Dalam pasal 6 Statuta Roma 1998 genosida ialah sebuah  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  tersususn  yang  mana  mempunyai  tujuan  untuk dapat  menghancurkan  semua  atau  sebagian  dari  pada  etnis,  ras,  suku,  dan  juga  agama dengan:
1) Membunuh suatu kelompok
2) Mengakibatkan luka parah ataupun merusak mental dari suatu kelompok
3) Dengan  sengaja  mengancam  jiwa  dari  suatu  kelompok  yang  mengakibatkan  luka fisik baik itu sebagian ataupun keseluruhan
4) Melakukan tindakan yang ditujukan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok
5) Memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lainnya.
Sehingga dapat dikatakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmmar adalah merupakan sebuah  tindakan  genosida  yang  mana  seperti  pembunuhan  masal  yang  dilakukan  secara sistematis, diskriminasi terhadap suatu agama dengan tujuan untuk menghabisi sutau etnis maupun golongan tertentu yang merupkan minoritas, merupakan unsur dari syarat sebuah tindakan dikatakan sebagai kejahatan genosida. Pelanggaran HAM sekaligus genosida yang terjadi  dengan  cukup  berat  tersebut  kemudian  menimbulkan  dua  reaksi  umum  pada masyarakat etnis Rohingya, yaitu tetap bertahan untuk tinggal di Myanmmar atau memilih untuk menjadi pengungsi di negara lain (Putra et al., 2018; 69-72).

## Peranan Indonesia dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan kepada Etnis Rohingya
Sebagai organisasi di wilayah Asia Tenggara, ASEAN tidak dapat menjalankan banyak hal di  dalam  konflik  ini  dikarenakan  prinsip non-interference yang  dianutnya.  Sehingga mengakibatkan mau tidak mau salah satu negara anggota harus berusaha mengambil bagian yang  khusus  dalam  isu  kemanusiaan  ini.  Indonesia  yang  merupakan  negara  dengan mayoritas  muslim  kemudian  turut  prihatin  akan  kondisi  tersebut  yang  mana  keprihatinan tersebut dapat dilihat dari peranan aktif Indonesia di dalam memantau dan juga merespon isu tersebut seperti dengan gencarnya memberikan bantuan luar negeri kepada etnis tersebut. Kepercayaan  dunia  internasional  terhadap  Indonesia  yang  mampu  untuk  meyelesaikan permasalahan  kemanusiaan  baik  di  dalam  negerinya  ataupun  di  negara  lain,  membuatnya terpilih  sebagai  anggota  Dewan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  PBB  periode  2011-2014, kesuksesan Indonesia di dalam melakukan diplomasi yang berkaitan dengan kemanusiaan ialah salah satu yang menjadikannya berhasil terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB,
dengan melihat latar belakang Indonesia tersebut sehingga menjadikannya termasuk sebagai salah  satu  penengah  dalam  konflik  tersebut.  Dalam  konteks  penanganan  konflik  di  suatu negara sendiri, agaknya terdapat tiga peluang dalam politik luar negeri yang dilakukan oleh negara,  yaitu:  1)  Membela  kepada  negara  induk (host  country) ,  2)  Membela  kepada pemberontak (rebels/belligerents), 3) Atau memilih netral atau ambivalen. Kemudian pada pngimplementasiaanya  dalam  melakukan  penanganan  konflik  di  suatu  negara,  pasti Indonesia akan ada pada salah satu posisi tersebut (Zahidi, 2015; 77-80).
Oleh  karena  itu,  Indonesia  memberikan  perhatian  yang  cukup  serius  dengan pemberian bantuan kemanusiaan seperti dengan penyaluran bantuan luar negeri pada konflik krisis  kemanusiaa  etnis  Muslim  Rohingya  tersebut.  Indonesia  sendiri  juga  memiliki kepentingan  di  dalamnya, selain sebagai  representasi dari UUD 1945 yaitu turut menjaga perdamaian  dunia,  isu  ini  juga  terdapat  di  kawasan  Asia  Tenggara  yang  mana  jika  tidak segera  untuk  ditindak  lanjuti  maka  akan  berdampak  pada  keamanan  regional.  Sehingga dalam motif dari alokasi bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia pada dasarnya ialah  lebih  condong  pada Humanitarian  Motives sebagai  kepeduliaannya  akan  krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.
Selain  bantuan  luar  negeri,  Indonesia  juga  gencar  melakukan  diplomasi  sebagai bentuk  kemanusiaan  pula,  dimana  setidaknya  terdapat  tiga  strategi  diplomasi  yang  sudah dijalankan  sejauh  dengan  kenyataan  yang  ada  bagi  Indonesia  sebagai  upaya  dalam  ikut menyelesaikan konflik. Yang pertama, pemerintah sebagai aktor yang menciptakan adanya perdamaian  dengan  diplomasi. Relative  power atau  politik  dari  Indonesia  harus  dapat mengontrol,  mengintervensi,  atau  bahkan  mempengaruhi  negara  lain  merupakan  asumsi dasar  daripada  diplomasi  pada  skala  internasional.  Dalam  hal  ini  pula,  diplomasi  yang dilakukan oleh Indonesia dalam membantu menengahi konflik di Myanmmar yang berkaitan dengan etnis Muslim Rohingya ialah (Sundari et al., 2021; 183):
1) Secara  personal  Indonesia  melakukan  pendekatan  pada  pemerintah  Myanmmar dengan pola diplomasi yaitu Government to Government dengan ajuan bahwasanya agar  Pemerintah  Myanmmar  segera  untuk  dapat  menyelesaikan  konflik  terhadap etnis tersebut tanpa diskiriminasi.
2) Dorongan  dari  Indonesia  untuk  keterlibatan  ASEAN  yang  sebagai  wadah  dari masyarkat di Asia Tenggara untuk dapat mendorong Pemerintah Myanmmar dalam usaha untuk penyelesaian konflik.
3) Membangun  kamp-kamp  untuk  para  pengungsi  tersebut  dan  juga  memberi  hibah sejumlah 7,5 miliar sebagai bentuk bantuan repartiasi Refugee’s Rohingya dari Cox Bazar, Bangladesh.
4) Pemenuhan kebutuhan dasar daripada para pengungsi Rohingya dari bantuan teknis serta psikis.
5) Di  tengah-tengah  KTT  (Konferensi  Tingkat  Tinggi)  pada  April  2017.  Presiden Jokowi-pun menyampaikan bahwasanya Indonesia akan memberi bantuan di dalam sebuah program kerjasama inklusif yang selanjutnya dilanjutkan dengan rehabilitas bersama.
Kedua,  aktor  dari  diplomasi  bukanlah  hanya  negara  melainkan  aktor  non-negara  atau organisasi yang mana juga dapat menjadi sebuah pencipta perdamaian serta resolusi konflik melalui  diplomasi,  yang  kemudian  Indonesia  juga  menggandeng  aktor-aktor  tersebut misalnya  OKI  (Organisasi  Kerjasama  Islam)  untuk  dapat  ikut  serta  dalam  penyelesaia konflik ini. Ketiga, penggerakan kepada publik untuk dapat memusatkan atensi yang lebih pada krisis Rohingya dengan lewat pola yang inisiatif dan juga interaktif melaui pemberitaan antar media. Hal-hal yang telah dijabarkan di atas dapat dikategorikan sebagai sebuah upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia pada era Jokowi, dimana krisis dari etnis ini berhasil memuncak ke kancah dunia internasional.
Hubungan bilateral antara Myanmmar dan juga Indonesia yang bisa dikatakan tanpa kendala sepanjang terjalinnya secara resmi hubungan tersebut, namun hubungan keduanya juga  bersifat  dinamis  diakibatkan  oleh  masalah  internal,  yang  salah  satunya  merupakan konflik dari etnis Rohingya ini. Pada era Jokowi Indonesia merupaya untuk merundingkan terkait  para  pengungsi  Rohingya  ini  dengn  beberapa  negara  seperti  Malaysia  dan  juga Thailand  pada  tahun  2015,  dimana  masing-masing  pihak  menyetujui  bahwasanya  para pengungsi tersebut akan dibiarkan menetap selama satu tahun tiap-tiap wilayah yang telah ditetapkan  selama  setahun  (Irawati  Jati  dalam  Achmad,  2019;  59).  Indonesia  juga  telah membuat suatu lembaga yang terkait dengan bantuan kemanusiaan dengan fokus pada isu Rohingya yang dikenal dengan AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmmar) yang  diresmika  oleh  Menteri  Luar  Negeri  Retno  Marsudi  pada  31  Agustus  2017  dengan gabungan  dari  11  LSM  yang  mana  difokuskan  untuk  memberikan  bantuan  pada  bidang pendidikan, kesehatan,  ekonomi, serta bantuan dasar  (Maulana, n.d.). Pada periode 2015- 2017,  Myanmmar  sendiri  telah  menerima  diplomasi  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  yang lebih mempergunakan non-megaphone diplomacy berbeda dengan pihak-pihak lainnya yang
lebih memilih menggunakan megaphone diplomacynya untuk Myanmmar. Serta diplomasi publik  oleh  Indonesia  sendiri  sebagai  bentuk  daripada  diplomasi  yang  positif  dan  juga inklusif  yang  kemudian  hal  tersebut  membuat  pihak  Myanmmar  lebih  banyak  menerima diplomasi daripada Indonesia.
Menlu  Retno  Marsudi  yang  mewakili  Indonesia  kala  itu  pada  21  Mei  2015 meyampaikan  hasil  dari  pertemuan  yang  dilakukan  oleh  Indonesia,  Malaysia,  dan  juga Thailand  sebelumnya  mengenai  ketersediaan  untuk  menampung  pengungsi  Rohingya selama satu tahun (Achmad, 2019; 72). Kemudian pada pertemuan selanjutnya pada 2017 melalui Menlu  Indonesia kembali  untuk  bertemu  dengan Aung Suu Kyi yang merupakan pemimpin de facto Myanmmar membahas mengenai formula 4+1 untuk Myanmmar, dimana empat  dari  elemen  tersebut  ialah:  mengembalikan  stabilitas  serta  keamanan,  secara maksimal menahan diri dan tidak mempergunakan kekerasan, perlindungan untuk seluruh orang-orang yang ada pada wilayah Rakhine State tanpa melihat suku maupun agama, serta pentingnya untuk sesegera mungkin dibuka akses terhadap bantuan kemanusiaan. Kemudian satu elemen lainnya yaitu mengenai pentingnya agar rekomendasi Lapora Komisi Penasehat untuk  Rakhine  State  yang  dipimpin  mantan  Sekjen  PBB  Koffi  Annan  dapat  segera diaplikasikan.  Namun,  pada  2018  bantuan  serta  diplomasi  tersebut  semakin  renggang diakibatkan konflik tersebut sedikit menurun atensinya dipermukaan (Alam, 2021; 95).
Sebagai  negara  dengan  populasi  mayorita  Muslim  yang  kemudian  menjadikan sebagian besar dari masyarakat Indonesia memberikan simpatinya terhadap penderitaan oleh etnis  Muslim  Rohingya  tersebut  atau  dapat  dikatakan  sebagai  rasa  solidaritas  sesama muslim,  yang  kemudian  hal  tersebut  menjadi  faktor  internal  dalam  aktivitas  politik  luar negeri  Indonesia  di  era  Jokowi (national  interest), selain  dari  pengimplementasian  UUD 1945 . Selanjutnya  selain  dari  faktor  national  interest,  Indonesia  yang  merupakan  anggota ASEAN merasa perlu untuk sesegera mungkin menangani konflik ini karena ASEAN yang dipandang oleh dunia internasional tidak sepenuhnya dapat melakukan upaya-upaya untuk bisa  menyelesaikan  krisis  kemusiaan  pada  etnis  Rohingya  ini.  Secara  kolektif  sendiri, beberapa  langkah  bantuan  luar  negeri  yang  kemudian  dilakukan  oleh  Kementerian  Luar Negeri Indonesia berasama dengan Malaysia dan Thailand terthadap konflik Rohingya ini adalah (Djumati et al., 2020; 12):
1) Operasi Search and Rescue and Rescue (SAR) dilakukan terhadap para pengungsi etnis tersebut yang masih terapung di lautan
2) Melakukan  patroli  laut  yang  terkoordinir  serta  menyediakan  penyelematan  atau evakuasi di lauatan pada saat kapal-kapal yang berisi imigran tersebut ditemukan
3) Memberikan  bantuan  kemanusiaan  seperti  shelter,  obat-obat,  makanan,  serta kebutuhan  lainnya  yang  diperlukan  oleh  para  imigran  yang  terdampar  di  ketiga wilayah negara tersebut
4) Peningkatan  kerjasama  serta  koordinasi  dengan  UNHCR (United  Nations  High Commisioner for Refugees) dan IOM (International Organization for Migration) di dalam melakukan identifikasi serta verifikasi imigran, termasuk di dalamnya untuk dapat mencari negara ketiga untuk proses resettlement.
5) Mengaktifkan  sumber  daya  dari ASEAN  Coordinating  Centre  for  Humanitarian Assistance  on  Disaster  Management (AHA  Centre)  untuk  dapat  menemukan penyelesaian dari konflik ini.
Selain itu di bawah kemepimpinan Jokowi, Indonesia juga banyak melalukan upaya-upaya lainnya  untuk  dapat  menyelesaikan  dan  membantu  permasalahan  etnis  di  Myanmmar tersebut  dengan  memberikan  beberapa  bantuannya,  diantaranya  yaitu  pada  25  Juni  2020 setidaknya terdapat 99 penungsi dari Rohingya yang tibda di Kota Lhokseumawe, Punteut, Provinsi  Aceh  yang  sebelumnya  para  pengungsi  tersebut  terombang-ambing  di  lautan selama tiga hari untuk menunggu perundimgan antara pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah  daerah  setempat.  Sepanjang  tahun  2020  sendiri  Indonesia  setidaknya  sudah menerima sebanyak 396 orang dari etnis Rohingya tersebut serta menjadikan satu-satunya negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  yang  masih  dapat  mau  menerima  penungsi  dari  etnis tersebut  di  wilayahnya  kala  itu  pada  saat  pandemi  COVID-19  setelah  Malaysia  dan  juga Thailand melakukan penolakan terhadap pengungsi  yang akan memasuki wilayahnya dan berakhir  pemerintah  Bangladesh  menerima  sejumlah  382  pengungsi  tersebut  dan  pada akhirnya setelah itu pihak Bangladesh menolak untuk adanya penungsi yang masuk ke dalam negaranua lagi dengan alasan untuk menangulanggi pandemi COVID-19 dan juga dilain sisi dapat  dikatakan  bahwa  jumlah  pengugsi  yang  menempati  negara  tersebut  sudah  sangat menumpuk  dan  menjadikan  perlambatan  dalam  upaya  negara  untuk  dapat  melakukan pemenuhan kebutuhan pangan warga lokalnya sedangkan orang-orang Bangladesh sendiri, sekitar 1,2 juta jiwa diperkirakan juga memerlukan bantuan pangan (Listiarani, 2021; 20).
Namun,  sebelum  itu Bangladesh telah  banyak  membantu etnis Rohingya ini sejak tahun 1992, salah satunya seperti menyediakan kamp-kamp di wilayah tertentu untuk orang- orang dari etnis tersebut. Indonesia yang dikatakan memiliki permasalahan yang sama untuk
menangani isu etnis Rohingya ini pada akhirnya membuat kedua negara, yaitu Indonesia- Bangladesh menjalin hubungan serta kerjasama dalam kebijakan luar negerinya menyangkut konflik tersebut. Meskipun dapat dikatakan bahwa Indonesia lebuh bisa mengatasi beberapa hal  terkait  pengungsi  yang  masuk  ke  wilayahnya  dibandingkan  dengan  Bangladesh  yang cukup memprihatinkan di dalam penanganannya karena negara ini dikenal sebagai negara yang  miskin.  Sehingga,  melalui  kebijakan  luar  negerinya  pada  era  Jokowi,  Indonesia kemudian juga menyalurkan bantuan luar negerinya pada pemerintah Bangladesh untuk para etnis Muslim Rohingya tersebut dengan orientasi asas kemanusiaan (Sadewa, 2019; 97-98).
Kebijakan  luar  negeri  sebagai  komitmen  dan  aksi (foreign  policy  as  a  set  of commitments to and plans for action) yang dilakukan oleh Indonesia pada kelompok etnis tersebut  seperti  dengan  membantu  para  pengungsi  Rohingya  di  Bangladesh  dengan menugaskan Kementerian Luar Negeri RI yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi ke Dhaka, Bangladesh supaya dapat menyiapkan berbagai bantuan kemanusiaan kepada etnis ini, dan juga  Indonesia  mengirimkan  beragam  bantuan  kemanusiaan  lain  untuk  etnis  Rohingya  di Bangladesh. Kemudian juga melalui dukungan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Indonesia telah memebrikan bantuan kepada hampir 50.000 pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh seperti dengan  penyaluran  kebutuhan  pangan  dan  juga  alat-alat  kesehatan.  Hingga  data  yang ditemukan  pada  2018  sendiri,  setidaknya  Indonesia  telah  mengirimkan  sebanyak  54  ton bantuan kemanusiaan yang terdiri dari 30 ton beras, 14.000 selimut, 2.004 paket makanan siap saji, 20 unit tenda beesar, 900 paket pakaian, 10 unit tanki air fleksibel, serta 10 ton gula pasir (Bonasir, 2017). Selanjutnya berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai perilaku (foreign policy as a form of behaviour), yaitu dengan melalukan interaksi dan aksi yang mengimplikasikan dengan kalangan masyarakat, organisasi imternasional serta yang lainnya untuk dapat berkontribusi memberikan bantuan mereka kepada para pengungsi yang berada  di  wilayah  Bangladesh  tersebut.  Bantuan  yang  diberikan  oleh  Indonesia  tersebut dapat  meringankan  beban  dari  pada  pihak  Bangladesh  serta  memperkecil  korban  dari pengungsi di Bangladesh (Sadewa, 2019; 101).
Pada tahun sebelumnya sendiri yakni 2015 Indonesia memang pernah menolak para pengungsi Rohingya dari Bangladesh ini untuk masuk ke wilayahnya dan mengakibatkan hampir 600 pengungsi terdampar di Lhoksukon dalam kondisi kritis karena kelaparan dan juga dehidrasi setelah kapal yang ditumpaangi rusak dan tak bermesin. Namun setelahnya Indonesia  yang  berdialog  dengan  Malaysia  dan  juga  Thailand  dalam joint  statement:
Ministerial meeting on irregular movement of people in Southeast Asia untuk memberikan bantuannya kepada 7000 imigran gelap untuk dapat menetap di wilayahnya masing-masing selama  satu  tahun  dan  setelah  itu  Thailand  dan  Malaysia  berhenti  menerima  penungsi Rohinya sehingga mengakibatkan Indonesia sebagai satu-satunya negara di ASEAN yang menerima  para  pengungsi  tersebut.  Setidaknya  menurut  Kementerian  Luar  Negeri  RI terdapat  total  1.346  orang  dari  pengungsi  Rohingya  baik  itu  dari  Myanmmar  maupun Bangladesh  yang berada di  Indonesia pada tahun tersebut  yang menempati dua tempat  di Aceh, dana yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah untuk para pengungsi ini juga tidak sedikit, setidaknya sekitar 2,3 miliar dari APBN pada 2015 (Moy & Kusuma, 2016; 62).
Penolakan  yang  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  sendiri  ialah  sebagai bentuk  keamanan  terhadap  wilayahnya.  Akan  tetapi,  Indonesia  sendiri  mempunyai kebijakan  luar  negeri  yang  terbuka  terhadap  para  pengungsi  ini  dikarenakan  pendekatan yang dipergunakan di dalam proses perancangannya ialah Human Security bukan National Security sehingga Indonesia kemudian memandang kebijakan luar negerinya berpusat pada manusia dalam hal ini ialah pengungsi Rohingya. Menerima etnis tersebut ialah sebuah hal yang penting karena etnis tersebut menerima banyak ancaman dari dalam negaranya sendiri (Listiarani, 2021; 26). Hal tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari adanya kesamaan identitas dari  masyarakat  Indonesia  sebagai  negara  yang  mengedepankan  nolai-nilai  serta  norma HAM.
Pemerintah Indonesia sendiri dalam konflik ini memposisikan dirinya sebagai pihak ketiga, dimana untuk dapat menjadi penengah dalam proses resolusi konflik, baik itu dari sisi  pendektan  pemerintaha  ataupun  dari  kelompok  masyarakat  sipil.  Oleh  karena  itu, Indonesia butuh terus melakukan politik yang bisa merangkul Myanmmar  (Rosyid, 2019; 630). Bagi Indonesia sendiri, menolong para pengungi tersebut merupakan sebuah dilema karena Indonesia sendiri bukan merulakan tujuan akhir daripada para pengungsi, melainkan hanya sebagai lintasan saja (Muhamad, 2015). Di lain sisi sebenarnya Indonesia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi kesepakatan 1951 dan juga aturan 1967 tentang status  pengungsi.  Akan  tetapi,  kemudian  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Presiden No.125  Tahun  2016  mengenai  penindakan  bagi  pengungsi  agar  pemerintah  nantinya memiliki referensi di dalam mengambil tindakan pada para pengungsi, misalnya seperti para pengungsi dari etnis Rohingya ini (Purwanti et al., 2022).
Namun,  hal  tersebut  tidak  membuat  Indonesia  melupakan  akan  nilai-nilai kemanusiaan, hal tersebut dapat dibuktikan seperti penjelasan sebelumnya dan juga terdapat
upaya  diplomasi  kemanusiaan  lainnya  seperti  membentuk  program Humanitarian Assistance  for  Sustainabke  Community (HASCO)  yang  merupakan  agenda  Aliansi Kemanusiaan  Indonesia  untuk  Myanmmar  (AKIM)  yang  berorientasi  untuk  dapat membantu Myanmmar, khusunya Rakhine State yang mana bantuannya berupa peningkatan kapasitas,  pengiriman  tenaga  ahli,  livelihood,  serta  pemulihan  (Mumtazinur,  2020;  23). Diplomasi  kemanusiaan  yang  lebih  dikedepankan  oleh  Indonesia  ini  sendiri  merupakan bentuk dari politik luar negerinya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Indonesia, yaitu sebagai negara sudah sewajarnya harus menjunjung perdamaian dunia. Indonesia kemudian memprakarsai  untuk  dapat  terciptanya  penguatan  kemajuan  kepemimpinan  diplomasi kemanusiaan-nya ditingkat kawasan maupun global.

## Prinsip  Bebas  Aktif  Indonesia  Dalam  Pemberian  Bantuan  Kemanusiaan  Terhadap Etnis Rohingya
Indonesia yang terkenal denga politik bebas aktifnya dan juga dipandang sebagai pemimpin ASEAN  membuatnya  menjadi  aktor  yang  tepat  dalam  mengahadapi  konflik  kawasan  ini (Muhamad  Fathun,  2018;  318).  Indonesia  yang  selalu  memegang  prinsip  kebijakan  luar negerinya tersebut dari sejak awal kemerdekaan membuatnya menunjukkan sebuah tindakan yang dilakukannya di dalam upaya untuk membantu penyelesaian konflik dan juga memberi bantuan  di  dalamnya  terkait  konflik  tersebut.  Prinsip  bebas  aktif  ini  juga  memungkinkan bagi  Indonesia  untuk  dapat  mengupayakan  kepentingan  nasionalnya  yaitu  tercapainya perdamaian dunia tanpa berpihak pada kubu tertentu (Sundari et al., 2021; 184). Hal tersebut dibuktikan  dengan  Indonesia  tetap  bisa  menjalankan  hubungan  bilateralnya  dengan  baik bersama Myanmmar sekaligus juga turut memberi perhatiannya kepada etnis Rohingya yang tidak  diakui  kewarganegaraannya  oleh  pemerintah  Myanmmar.  Dengan  melalui  politik bebas aktifnya, Indonesia melakukan berbagai langkah dalam pemberian bantuan luar negeri dan juga diplomasi sebagai bentuk kemanusiaan terhadap para etnis Rohingya tersebut, yang mana hal tersebut dilakukan agar perdamaian dunia serta keadilan sosial bagi Myanmmar pada umumnya, dan etnis Rohingya pada khususnya bisa tercapai (Alam, 2021; 96).
Bantuan  lain  juga  banyak  digelontorkan  oleh  Indonesia  bukan  hanya  melalui diplomasinya kepada pemerintah Myanmmar, seperti pembangunan sekolah pada 2014 dan 2017,  kemudian  juga  inisiasi  pada  bidang  kesehatan,  serta  bantuan  kemanusiaan  yang lainnya.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwasanya  Indonesia  mengalokasikan  bantuan  luar negerinya atas Humanitarian Motive dibandingkan dengan motif yang lebih ekonom agar
Indonesia mendapatkan keuntungan di dalamnya yaitu Economic Motives (Nugroho, 2017) .
Hal  tersebut  kemudian  bisa  digunakan  Indonesia  sebagaai  upaya  untuk  membangun  citra yang baik dimata dunia internasional, seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi yang mana arah dari politik luar negeri Indonesia ialah untuk dapat membangun kepercayaan dari masyarakat global/internasional (Zainullah, 2019; 72).

## KESIMPULAN
Indonesia yang dapat dikatakan sebagai pemimpin di Asia Tenggara berupaya untuk dapat ikut ambil bagian di dalam konflik yang terjadi anatara etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmmar yang banyak dilakukan dengan jalan diplomasi dan pembuatan kebijakan tanpa melakukan  intervensi  terhadap  negara  tersebut  karena  nilai-nilai  akan  perdamaian  dunia yang  selalu  dijunjung  tinggi  oleh  Indonesia.  Di  bawah  kepemimpinan  Jokowi,  Indonesia sendiri  telah  banyak  memberikan  kontrinbusinya  terhadap  konflik  akan  isu  kemanusiaan tersebut  dengan  prinsip  dari  politik  luar  negerinya  yaitu  bebas  aktif  seperti  dengan menyalurkan  bantuan    luar  negerinya  dengan  motif humanitarian kepada  pengungsi  dari etnis  tersebut  baik  di  dalam  negerinya  sendiri  maupun  di  luar  negeri  seperti  membantu meringankan  beban  pemerintah  Bangladesh  akibat  melonjaknya  pengungsi  dari  etnis Rohingya  yang  melarikan  diri  ke  negara  tersebut.  Indonesia  juga  dalam  implemtasinya dalam penanganan konflik ini bebas di dalam menjalin hubungan baik dengan aktor negara maupun  non  negara  lainnya  sebagai  inisiator  agar  penyelesaian  konflik  ini  dapat  segera tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  Z.  (2019). Alasan  Myanmar  Menerima  Diplomasi  Indonesia  Terkait  Konflik Rohingya Periode 2015-2017 .
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49439
Alam,  I.  F.  (2021).  Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia  Era  Presiden  Jokowi  Dalam Penyelesaian  Krisis  Kemanusiaan  Di  Rohingya  Tahun  2014-2019  besar. Kajian Hubungan  Internasional , 1 .  https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use- case-a7e576e1b6bf
Alamari,  M.  F.  (2022).  Upaya  Manuver  Israel  di  Amerika  Latin. Review  of  International Relations 2021 , 4 (1), 31–54. Ariefyanto,  M.  I.  (2012). Momentum  Intervensi  Kemanusiaan  di  Myanmar .  Republika. https://www.republika.co.id/berita/m9exmb/momentum-intervensi-kemanusiaan-di- myanmar
AS, B. (2018). The Study of Foreign Policy in International Relations. Journal of Political Sciences & Public Affairs , 06 (04). https://doi.org/10.4172/2332-0761.1000337 BBC. (2017). Siapa sebenarnya etnis Rohingya dan enam hal lain yang harus Anda ketahui . BBC Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41149698
Bonasir,  R.  (2017). Bangladesh  hadapi  tantangan  besar  tangani  Rohingya,  bantuan Indonesia  sudah  sampai .  BBC  Indonesia.  https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 41226417
Budaya,  B.  (2017).  Dampak  Kewarganegaraan  Etnis  Rohingya  Di  Myanmar  Terhadap Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Negara  Sekitar. Jurnal  Ilmiah  Hukum , 11 (1), 106–120. https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/44 Chalidah, F. N. (2019). Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Kyrgyzstan Pasca Pembatalan The 1993 Bilateral Agreement Pada Tahun 2015. In
Repository.Uinjkt.Ac.Id . http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49252 Dewi,  N.  N.  S.  dan  P.  T.  C.  L.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Warga  Rohingya  Terkait Dengan Konflik di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional. Hukum Internasional , 1–14. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/40642/24647 Djumati,  N.  Y.,  Lengkong,  J.  P.,  &  Tulung,  T.  E.  (2020).  Kebijakan  Politik  Luar  Negeri Indonesia  Pada  Pemerintahan  Jokowi  Dalam  Upaya  Penyelesaian  Konflik  Di Myanmar. Jurnal Politico , 8 (4), 1–21. Hanifahturahmi.  (2016).  Kebijakan  Diskriminatif  Terhadap  Kelompok. Jurnal  Kebijakan Publik , 7 , 1–98.
Human  Rights  Watch.  (2022). Myanmar:  Tidak  Ada  Keadilan  dan  Kebebasan  bagi
Rohingya Setelah 5 Tahun Berlalu . Hw.Org.
https://www.hrw.org/id/news/2022/08/24/myanmar-no-justice-no-freedom-rohingya- 5-years
Iqbal,  M.  (2020). Alasan  Jepang  Memberikan  Bantuan  Luar  Negeri  ke  Indonesia  dalam Proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta . Universitas Muhammadiyah Malang. Listiarani, T. (2021). Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi Rohingya  di  Indonesia. Jurnal  PIR :  Power  in  International  Relations , 5 (1),  19. https://doi.org/10.22303/pir.5.1.2020.19-32
Ludfiani, A., Hara, A. E., & Sunarko, B. S. (2017). Krisis Kemanusiaan dan Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya. E-Sospol , 4 (2), 82–88. Maulana,  V.  (n.d.). Menlu  Retno  Luncurkan  Aliansi  Kemanusiaan  Indonesia  untuk Myanmar .  2017.  https://international.sindonews.com/berita/1235597/40/menlu-retno- luncurkan-aliansi-kemanusiaan-indonesia-untuk-myanmar Mazrieva, E. (2017). Bantu Atasi Krisis Rohingya, Menlu RI Sampaikan Usul ‘4+1.’ Voa Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/bantu-atasi-krisis-rohingya-menlu-ri- sampaikan-usul-4-1/4014956.html
Mitzy, G. I. (2014). Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar. Indonesian Journal of International Studies , 1 (2), 153– 164.
Moy,  L.  Y.,  &  Kusuma,  A.  J.  (2016).  Latar  Belakang  Indonesia  Menerima  Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis). Global Insight Journal , 1 (1), 60– 75. https://doi.org/10.52447/gij.v1i1.755
Muhamad Fathun, L. (2018). Geo Strategis Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi Dalam  Perspektif  Kontrukstivisme. Journal  of  Islamic  World  and  Politics , 2 (2). https://doi.org/10.18196/jiwp.2219
Muhamad, S. V. (2015). Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, dan ASEAN. Info Singkat Hubungan Internasional , 7 (10/P3DI), 13.
Mumtazinur, M. (2020). Pengaruh Bantuan Kemanusiaan Aceh bagi Pengungsi Rohingnya Terhadap  Upaya  Diplomasi  Kemanusiaan. Al-Ijtima`i:  International  Journal  of
Government and Social Science , 5 (2), 131–147. https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.547 Nugroho, W. A. (2017). Analisis Motif Bantuan Luar Negeri Australia ke Indonesia Pasca Penurunan Nilai Bantuan Luar Negeri di Tahun 2014 . Universitas Brawijaya. Oktarianisa,  S.  (2020). Pembantaian  Rohingya,  Myanmar  Bunuh  Semua  Anak  &  Orang Dewasa . CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200910132248-4- 185828/pembantaian-rohingya-myanmar-bunuh-semua-anak-orang-dewasa
Purwanti,  W.  R.,  Zahidi,  M.  S.,  &  Aufiya,  M.  A.  (2022). Pengawasan  Keimigrasian Terhadap  Pengungsi  Luar  Negeri  di  Indonesia  dalam  Implementasi  Peraturan Presiden  No  Immigration  Supervision  of  Overseas  Refugees  in  Indonesia  in  the Implementation of Presidential Regulation No . 125 of 2016 . 3 (125), 119–129.
Putra, K. A., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2018). Analisis Tindak Kejahatan Genosida  Oleh  Myanmar  Kepada  Etnis  Rohingya  Dityinjau  Dari  Perspektif  Hukum Pidana Internasional. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha , 1 (1), 66–76. Qomari’ah, M. Angela Merici Siba, A. N. (2018). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Rights Violations on Rohingya Conflict . 2 (2).
Rosyid,  M.  (2019).  Peran  Indonesia  Dalam  Menangani  Etnis  Muslim  Rohingya  di Myanmmar.
Jurnal Hukum
& Pembangunan , 49 (3), 613. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190
Sadewa,  D.  P.  (2019).  Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia  dalam  Memberikan  Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 15 (2), 89– 103. https://doi.org/10.26593/jihi.v15i2.3108.89-103
Saiman,  Pradana,  H.  A.,  Kurniawati,  D.  E.,  Sulistyowati,  T.,  Yumitro,  G.,  Rijal,  N.  K., Zahidi,  M.  S.,  Kusumaningrum,  D.  N.,  Hayat,  M.,  Hardyanti,  W.,  Sukmana,  O., Nurudin, Susilo, R. K. D., & Amiruddin, Z. (2016). Mozaik Kebijakan Sosial Politik Menuju  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN.  In Pusat  Kajian  Sosial  Politik,  FISIP Universitas Muhammadiyah Malang .
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0034408630580209
Sundari, R., Prayuda, R., & Venita Sary, D. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam  Mediasi  Konflik  Kemanusiaan  Di  Myanmar. Jurnal  Niara , 14 (1),  177–187. https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6011
United Nations. (1948). Universal
Declaration of Human Rights . https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human- rights#:~:text=Article 15,right to change his nationality.
Zahidi, M. S. (2015). Double Standard Indonesia Dalam Diplomasi Kemanusiaan. Insignia Journal of International Relations , 2 (01), 77.
https://doi.org/10.20884/1.ins.2015.2.01.451
Zainullah,  H.  (2019).  Politik  Luar  Negeri  Indonesia  “Bebas  Aktif”  Dalam  Upaya Penyelesaian  Konflik  Rohingya.  In digilib.uinsby.ac.id .  Universitas  Islam  Negeri Sunan Ampel Surabaya.