Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 106-111| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
Made Dwi Kurnia Dananjaya, A.A Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Indonesia  pada  era  globalisasi  ini  dijadikan  sebagai  sebuah  negara  yang  dapat  memasukan  warga  asing melakukan  aktivitas  dalam  bentuk  industri,  perwisataan  serta  perniagaan  di  Indonesia.  Semakin berkembangnya  ilmu  teknologi,  memungkinkan  masyarakat  untuk  lebih  konsumtif  dalam  menggunakannya. Dilihat  berdasarkan  perspektif  psikologi,  kerap  ditemukan  para  wisatawan  asing  memiliki  perilaku menyimpang  dari  norma  hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Salah  satunya  dari  perbuatan  menyimpang  yaitu perlakuan  pidana  penganiayaan  seorang  warga  asing  kepada  warga  Indonesia  yang  berada  di  NKRI.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pertanggungjawaban  pidana  dan  sanksi  pidana  yang  diberikan kepada  warga  negara  asing yang  melakukan  tindak pidana  penganiayaan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode normatif dikarenakan masih terdapat norma yang kabur, dengan bersumber pada pendapat para sarjana hukum dan  Undang-Undang.  Salah  satu  orang  bisa  mempunyai  kepribadian  dalam  pertanggungjawaban  pidana  jika beberapa  hal  atau  tindakan  yang  dibuat  oleh  seseorang dalam  melawan  hukum  positif,  jikalau  seorang  bisa menghilangkan  rasa  bertanggungjawab  dalam  diri  sesorang  yang  ditemukan  sebuah  unsur  hilangnya kemampuan tanggung jawab seseorang.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Sanksi Pidana; WNA; Tindak Penganiayaan

## Abstract
Indonesia  in  this  era  of  globalization  was  made  as  a  country  that  can  include  foreigners  in  carrying  out activities  in  the  form  of  industry,  tourism  and  commerce  in  Indonesia.  The  development  of  technological science, allows people to be more consumptive in using it. Viewed from a psychological perspective, it is often found that foreign tourists have deviant behavior from legal norms that exist in Indonesia. One of the deviant acts is the criminal treatment of persecution of a foreign citizen to Indonesian citizens who are in the Republic of Indonesia. There is also a problem statement. The purpose of this study is to determine criminal liability and criminal  sanctions  given  to  foreign  citizens  who  commit  criminal  acts  of  persecution.  This  study  uses  a normative  method  because  there  are  still  vague  norms,  based  on  the  opinions  of  legal  scholars  and  the  Law. One person can have a personality in criminal liability if some things or actions made by someone in violating positive  law,  if  one  can  eliminate  the  sense  of  responsibility  in  someone  who  found  an  element  of  a  person's ability to lose responsibility.
Keywords: Liability; Criminal Sanctions; Foreign Citizens; Abuse

## I. PENDAHULUAN
Globalisasi  di  dalam  Indonesia  yang  di  jadikan  sebuah  negara  yang  dapat  memasukan  warga  asing melakukan  aktivitas  dalam  bentuk  industri,  perwisataan  serta  perniagaan  di  Indonesia.  Pada  dewasa ini di dalam lingkungan masyarakat, banyak terdapat para wisatawan asing diberbagai belahan dunia yang  menghabiskan  waktu  berliburnya  ke  Indonesia.  Dikarenakan  Indonesia  tidak  hanya  kaya  akan sumber  daya  alamnya  yang  terdiri  dari  hutan,  laut,  dan  sungai  memiliki  potensi  perwisataan  yang sangat  luar  biasa.  Beberapa  jengkal  tanah  negeri  ini  memiliki  perwisataan  yang  memukau.  Alam pegunungan  dan  segala  sesuatu  yang  menjadi  habitat  pegunungan  bisa  menjadi  objek  wisata  yang sangat  diminati.  Apalagi  bagi  orang  kota  yang  mendambakan  kesejukan  udara  pegunungan  objek wisata pegunungan menjadi sarana wisata bagi seluruh keluarga. Demikian juga pesona alam lainnya seperti  danau  atau sumber–sumber  mata  air  panas  yang  sangat  bermanfaat  bagi kesehatan  ( Soetopo, 2011 ).
Jika  dilihat  berdasarkan  perspektif  psikologi,  kerap  ditemukan  para  wisatawan  asing  yang memiliki  perilaku  menyimpang  dari  norma  hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Salah  satunya  dari
perbuatan  menyimpang  yaitu  kelakuan  pidana  penganiayaan  yang  dibuat  oleh  seorang  warga  asing kepada  warga  Indonesia  di  wilayah  NKRI.  Warga  negara  asing  atau  WNA  dalam  hal  ini  ialah seseorang  yang  berdiam  di  suatu  negara  lain  tetapi  bukan  termasuk  warga  negara  itu.  Di  Indonesia, warga asing adalah seseorang yang berasal dari luar negara Indonesia dikarenakan adanya kebutuhan tertentu. Dimana yang disebut dengan Penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang  atau  kelompok  yang  mengakibatkan  luka  memar,  luka  parah  dan  tidak  menyebabkan kematian  terhadap  korban.  Secara  umum  tindak  pidana  terhadap  tubuh  pada  KUHP  disebut  sebagai Penganiayaan.  Penganiayaan  memang  sering  terjadi  di  masyarakat.  Mulai  penganiayaan  ringan sampai  penganiayaan  yang  menyebabkan  kematian.  Hal  tersebut  dikarenakan  adanya  faktor perekonomian,  dan  keseharian  dalam  kehidupan  sudah  sering  terjadi  perlakuan  penganiayaan  yang sering  dilakukan  oleh  pria  dan  wanita.  Dalam  kehidupan  manusia  sering  kali  ditemukan  adanya bentuk  kekerasan  terhadap  sesama.  Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah ( Chazawi, 2008 ). Apabila  seorang  warga  negara  asing  yang  melakukan  suatu  perbuatan  menyimpang  dan  atau perbuatan  melawan  hukum,  dimana  hal  tersebut  dilakukan  diwilayah  negara  kesatuan  republik Indonesia,  maka  wajibnya  tunduk  pada  peraturan  hukum  yang  berlaku  diwilayah  negara  tersebut. Hukum  dapat  didefinisikan  secara  luas  sebagai  suatu  standar  sistem  dan  aturan  yang  ada  dalam masyarakat ( Grolier, 1992 ) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat ( Arrasjid, 2004 ).
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  istilah  asing  disebut  dengan  teorekenbaardheid  atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana ( Efendi, Widodo,  &  Lutfianingsih,  2016 ).  ( Moeljatno  &  Dkk,  2009 )  berpendapat,  bahwa  kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan. Terdapat  suatu konsep terkait  pertanggungjawaban  pidana  di  dalam  hukum  pidana,  yakni  Strict  Liability  adalah pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan  (liability  without  fault)  dan  Vicarious  Liability  adalah  dimana orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain ( Hatrik, 1996 ).
Hak  Asasi  Manusia  yang  dimiliki  seseorang  haruslah  dihormati  berdasarkan  silsilah  serta kehidupan seseorang yang di karuniai oleh Tuhan yang disebut sebagai ciptaannya. Segala perbuatan diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  belum  dapat  dikatakan  efektif,  dikarenakan masih banyak terdapat sebuah tindakan yang menyimpang dari hukum positif, dimana perbuatan ini dibuat oleh warga negara asing. Pernyataan tersebut merupakan suatu kendala yang akan dialami oleh warga  negara  Indonesia  selaku  penduduk  asli  diwilayah  tersebut,  ketentuan  sanksi  pidana  yang memikat  dapat  dikatakan  masih  kurang  cukup  untuk  diterapkan  bagi  warga  negara  asing  yang melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, sanksi yang berlaku bagi warga negara asing bersifat ringan dari pada sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.
Dalam  hal  ini  warga  negara  asing  ialah  penyebab  naik  turunnya  kualitas  perwisataan  di Indonesia  ( Pramana  &  Hanief,  2018 ).  Maka  dari  itu,  keberadaan  warga  negara  asing  untuk menambahkan kualitas dari nilai kepariwisataan mempengaruhi keadaan psikologi, kesejahteraannya, dan  lain  sebagainya.  Dalam  perspektif  psikologi,  jiwa  manusia  bersama  raganya  merupakan  satu kesatuan  (entitas)  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Apa  yang  terjadi  di  dalam  jiwa  itu  akan  tampak  di dalam  raganya,  selain  itu  kecepatan  reaksi  jiwa  manusia  dapat  diukur  pada  kecepatan  reaksi  dalam gerak-gerik badannya.
Penelitian serupa pernah diteliti, diantaranya tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksibisionisme dalam hukun pidana Indonesia, mengungkapkan bahwa istilah eksibisionisme belum  ditemukan  dalam  hukum  positif  Indonesia  namun  untuk  menjeratnya  dapat  digunakan  pasal dalam KUHP maupun UU Pornografi ( Anggreni, Setiabudhi, & Purwani, 2016 ). Penelitian lain juga tentang  tanggung  jawab  pidana  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  mengakibatkan  kematian  yang melakukan  pembelaan  diri  terhadap  harta  benda  mengungkapkan  bahwa  pelaku  tindak  pidana penganiayaan  mengakibatkan  mati  tidaklah  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  dan hakim  harus  memperhatikan  dasar-dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  agar  tidak terjadinya putusan yang tidak adil dan merugikan terdakwa ( Sari, 2019 ).
Pada  latar  belakang  didapat  suatu  rumusan  masalah,  antara  lain:  Bagaimanakah pertanggungjawaban  pidana  bagi  warga  negara  asing  yang  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan?
Bagaimanakah  sanksi  pidana  yang  diberikan  terhadap  WNA  sebagai  seseorang  yang  berbuat sewenang - wenang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan  sanksi  pidana  yang  diberikan  kepada  warga  negara  asing  yang  melakukan  tindak  pidana penganiayaan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka  ( Soekanto,  2007 ). Pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  (Statue approach) ( Ibrahim, 2007 ). Jenis bahan hukum dalam penelitian ini dibagi atas bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Adapun  yang  menjadi  bahan  hukum  primer  dari penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada Pasal 351 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011  tentang  Keimigrasian,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1990  tentang Kepariwisataan,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia. Sedangkan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks yang terkait dengan tindak  pidana  penganiayaan.  Dan  bahan  hukum  tersier  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), Kamus Hukum, media massa, dan lain- lain sebagai penunjang. Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua,  yaitu  studi  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan.  Metode  yang  digunakan  dalam  pengolahan maupun  dalam  analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  yaitu suatu metode analisis  data deskriptif  yang mengacu  pada  suatu  permasalahan  tertentu  dan  dikaitkan dengan  pendapat  para  pakar  hukum  maupun  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  Warga  Negara  Asing  yang  Melakukan  Tindak  Pidana Penganiayaan  Pertanggungjawaban  pidana  tidak  mempersoalkan  tentang  hukum  saja  melainkan mengkaitkan  dengan  nilai–nilai  moral/kesusilaan  umum  yang  dikandung  oleh  masyarakat,  ini diperlukan sehingga pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi rasa keadilan. Pertanggungjawaban pidana ialah bagaimana seseorang itu dapat dikenakan atau tidak pada suatu perbuatan pidana.
Penekanan  pada  beban  pidana  pertanggungjawaban  dibedakan  dari  pelaku pelanggaran  tindak pidana berkaitan pada dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Apabila dikatakan akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan oleh si terduga itu nyata melawan  hukum,  jikakalau  dikatakan  lenyapnya  sifat  bertanggungjawabnya  jika  tidak  adanya  suatu unsur pidana sehingga hilangnya kemampuan bertanggungjawab pidananya.
Tindak pidana ialah asas legalitas dimana seorang dapat dikenakan pidana jikakalau telah ada perbuatan hukum yang dilanggarnya. Pertanggungjawaban pidana sebagaimana suatu reaksi balik dari telah  terjadinya  suatu  pelanggaran  terhadap  perbuatan  pidana  itu  sendiri  ( Huda,  2006 ).  Unsur kesalahan adalah faktor utama penting pada pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pemahaman dari perbuatan  tindak  pidana  bukanlah  bagian  dari  pertanggungjawaban  pidana,  perbuatan  pidana  hanya sebagai bentuk pembuktian seseorang telah  benar melakukan suatu pemenuhan dari unsur kesalahan itu sendiri.
Pertanggungjawaban  pidana  pada  common  law  system  jika  dikaitkan  dengan  mens  rea  dan penghukuman  (punishment)  sehingga  kegunaan  dari  pertanggungjawaban  pidana  terkait  dengan seberapa  besarnya  penjatuhan  pidananya  terhadap  pelanggaran  atas  perbuatan  pidana  yang  telah dilakukan oleh seseorang itu sendiri. Inilah nyata sebagai fungsi kontrol dari perbuatan pidana.
Seorang  yang  secara  nyata  melakukan  suatu  kejahatan  baru  bisa  dikenakan  sanksi  pidananya, jadi pertanggungjawaban terikat pada kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan  dengan  tegas  bahwa  tidak  dipidana  tanpa  ada  kesalahan,  jadi  disini  seorang  akan dihukum  jika  memang  telah  terbukti  melakukan  suatu  kejahatan.  Pada  teorinya,  tindak  pidana berhubungan  pada  kesalahan  dimana  suatu  pelanggaran  terhadap  perbuatan  pidana  itu  telah  nyata terbukti atau telah terpenuhinya segala unsur kesalahan sebagaimana pada KUHP maka seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
Pertanggungjawaban  pidana  menjurus  kepada  pemidanaan  pelaku,  apabila  telah  melakukan perbuatan  pidana  dan  telah  memenuhi  segala  unsur  kesalahan  yang  ditentukan  oleh  KUHP.  Dikaji dari  adanya  pelanggaran  itu,  ia  dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya,  namun  jika  dikaji  dari persepsi kemampuan tanggungjawab dikatakan hanya yang mampu bertanggungjawab saja yang bisa dimintakan  pertanggungjawabannya.  Istilah  asingnya  juga  disebut  teorekenboardheid  atau  criminal responbility  dimana  pemidanaan  si  pelaku  dimaksudkan  agar  dapat  menentukan  si  pelaku  itu  dapat dikenakan  sanksi  pidana  atas  perbuatan  yang  dilakukan  sehingga  dari  sini  dapat  dikatan pertanggungjawaban pidana itu terkait dengan fungsi pencegahan dari hukum pidana.
Pemenuhan  pertanggungjawaban  dari  perbuatan  pidana.  Kemampuan  tanggungjawab  setiap orang  itu  berbeda  satu  sama  lain  dimana  perbedaaan  terjadi  dari  tingkatan  terhadap  berat  atau tidaknya  pelanggaran  terhadap  perbuatan  pidana  itu  sendiri.  Pidana  ialah  suatu  bentuk  akibat  dari perbuatan  yang  dibebankan  kepada  seseorang  yang  nyatanya  telah melanggar  atau  melakukan  suatu kejahatan  jadi  dapat  dikatakan  Pidana  itu  sebagai  reaksi  atas  delik  yang  dijatuhkan  dan  harus berdasarkan  pada  vonis  hakim  melalui  sidang  peradilan  atas  terbuktinya  perbuatan  pidana  yang dilakukan  ( Moeljalento,  2008 ).  Pemidanaan  memiliki  tujuan  sebagai  pencegahan  kejahatan  demi tegaknya  terhadap  norma  hukum  pada  pengayoman  masyarakat.  Selain  itu,  mengembalikan  seorang terpidana  ke  lingkungan  masyarakat  sebagai  pembinaan  menjadikan  orang  yang  baik  dan  berguna. Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan  keseimbangan  dan mendatangkan  rasa  damai  dalam  masyarakat  dan  membebaskan  rasa  bersalah  pada  terpidana. Pemidanaan  tidak  dimaksud  untuk  menderitakan  dan  tidak  diperkenankan  merendahkan  martabat manusia.
Sanksi  Pidana  terhadap  Warga  Negara  Asing  yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Penganiayaan Pidana adalah tindakan akibat yang sengaja dibebankan undang-undang kepada seorang yang hendak melanggar  larangan.  Pidana  sebagai  akibat  dari  delik  yang  dijatuhkan  dan  harus  didasarkan  vonis hakim  melalui  sidang  peradilan  atas  terbuktinya  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  dalam  hal  ini terdapat  perbedaan  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan  antara  lain  pidana  tambahan  dapat ditambahkan  pada  pidana  pokok  dengan  perkecualian  perampasan  barang-barang  tertentu  dapat dilakukan  terhadap  anak  yang  diserahkan  pemerintah  tetapi  hanya  mengenai  barang-barang  yang disita. Sehingga pidana tambahan itu ditambahkan pada tindakan, bukan pada pidana pokok. Pidana tambahan  bersifat  fakultatif,  artinya  jika  hakim  yakin  mengenai  tindak  pidana  dan  kesalahan terdakwa, hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan ( Waluyo, 2004 ).
Makna  pidana  dapat  diartikan  sebagai  suatu  hukuman.  Pidana  didefiniskan  menjadi  suatu penderitaan  dengan  sengaja  dilimpahkan  terhadap  negara  kepada  seorang  sebagai  suatu  sanksi  yang berlaku  akibat  dari  melaggar  hukum.  Larangan  berdasarkan  hukum  pidana  dapat  dikatakan  tindak pidana.  Pidana  dimaksud  penjatuhan  pidana  melainkan  pemidanaan  merupakan  suatu  penerimaan hukuman.  Pidana  pada  teori  hukum  pidana  ialah  suatu  sarana  dalam  memberikan  suatu  penderitan sebagai  akibat  dari  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  atau  rasa  tidak  enak  bagi  yang  bersangkutan dikatakan dengan terpidana.
Sanksi  pidana  ialah  sanksi  yang  berat,  pengenaannya  tidak  hanya  pada  harta  benda  tapi  juga pada penyiksaan badan pelaku bahkan nyawa pelaku itu sendiri. Sanksi pidana dikatakan sanksi yang mengandung  tragis,  sehingga  dikatakan  melukai  dirinya  sendiri  atau  sebagai  “belati  mata  dua”. Maknanya,  hukum  pidana  dapat  melindungi  benda  hukum  dan  atau  juga  mengadakan  perlakuan terhadap  pelaku.  Dari  beberapa  pendapat  sarjana  hukum  pidana  yang  dijabarkan  sebelumnya, dirumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia sehingga dapat dipertanggungjawabkannya, pelanggaran itulah yang akan dikenakan sanksi pidana.
Pidana  bertujuan  sebagai  suatu  larangan,  dan  juga  memiliki  tujuan  untuk  menjamin  suatu kepastian  hukum  sebagai  bentuk  aturan  yang  membatasi  kekuasaan  pemerintah  dan  juga  dengan tujuan  adanya  suatu  perbuatan  melawan  hukum.  Alasan  penjatuhan  pidana  berdasarkan  golongan terdapat 3 macam bentuk golongan pokok, antara lain sebagai teori pembalasan, golongan teori tujuan serta teori gabungan adapun teori yaitu absolut. “Flat Justitia ruat coelom” mengartikan pemberlaukan pidana berlaku bagi setiap insan satu golongan.
Perbuatan  seseorang  yang  melakukan  suatu  bentuk  perbuatan  kejahatan,  dengan  penjatuhan pidana sebagai salah satu bentuk kerugian yang diterima serta kesengsaraan yang diakibatkan pelaku kejahatan. Adanya kesengajaan atau kealpaan menjadi keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan.  Haruslah  dipahami  bahwa  kesalahan  berkaitan  dengan  perbuatan  –  perbuatan  yang  tidak
patut  dan  tercela,  artinya  melakukan  sesuatu  perbuatan  yang  seharusnya  tidak  dilakukan  atau  tidak melakukan  sesuatu  yang  seharusnya  dilakukan.  Kesalahan  berarti  mengetahui  yang  mengehendaki. Pengertian kesalahan disini adalah syarat utama untuk dapat dipidananya suatu perbuatan disamping adanya  sifat  melawan  hukum,  jadi  kesalahan  disini  sebagai  sifat  yang  dapat  dicela  (can  be  blamed) dan tidak patut. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiyaan.
Pelaku tindak pidana yakni barang siapa yang melaksanakan semua unsur – unsur tindak pidana sebagaimana unsur – unsur tersebut dirumuskan didalam undang – undang. Dalam rangka melindungi serta kesejahteraan masyarakat, hukum pidana mempunyai posisi sentral untuk menyelesaikan suatu konflik  atau  kejahatan  yang  terjadi  ( Santoso,  2002 ).  Salah  satu  perbuatan  pidana  yang  sering ditemukan serta mengundang perdebatan ditengah lingkungan masyarakat pada saat ini yaitu kelakuan pidana  penganiayaan.  Pada  ketentuan  KUHP  pidana  penganiyaan  dibagi  menjadi  beberapa  bagian yakni  tindak  pidana  penganiayaan  biasa,  tindak  pidana  penganiayaan  ringan,  tindak  pidana penganiayaan  berencana,  tindak  pidana  penganiayaan  berat,  tidnak  pidana  penganiayaan  berat berencana.

## III. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pada  uraian-uraian  di  atas,  simpulan  untuk  menjawab  masalah  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini adalah dalam pertanggungjawaban maka beban pidana pertanggungjawaban dibedakan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki  sifat pertanggungjawaban  pidana apabila  suatu  hal atau  perbuatan yang  dilakukan  olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya  ditemukan  suatu  unsur  yang  menyebabkan  hilangnya  kemampuan  bertanggungjawab seseorang. Undang-undang tersebut sengaja dipilih khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHPP dan KUHAP yang bersifat umum, terutama mengenai subjek delik dan pertanggungjawaban pidana, serta  proses  beracara  di  pengadilan.  Dari  undang–undang  tersebut  dapat  dianalisis  kecendrungan legislatif  dalam  menetapkan  sistem  pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan  perkembangan  sosial ekonomi  masyarakat  yang  berdampak  pada  perkembangan  kejahatan.  Baik  negara–negara  civil  law maupun common law, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif.
Undang-undang  tidak  memberikan  maksud  “penganiayaan”.  Dengan  sengaja  mengganggu kesehatan orang disamakan dngan penganiayaan. Apabila penganiayaan itu membawa akibat matinya orang  maka  hukumannya  diperberat.  Percobaan  melakukan  penganiyaan,  tidak  dikenakan  hukuman. Hal ini dapat dimengerti sebab jika tidak demikian maka baru saja mengacungkan tangan sudah dapat dianggap melakukan percobaan melakukan penganiyaan. Menurut Satochid kartanegara dan Hermien Hadiati  Koeswadji  pengaturan  pertanggungjawaban  dimana  nyawa  manusia,  bagi  yang  melanggar kepentingan hukum ini yaitu menghilangkan nyawa orang lain akan diancam dngan antara lain pasal 338 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 351 KUHP maka terdapat empat jenis penganiayaan biasa antara  lain  Penganiayaan  biasa  yang  tidak  dapat  menimbulkan  luka  berat  maupun  kematian  dan dihukum  dngan  hukuman  penjara  paling  selama  –  selamanya  dua  tahun  delapan  bulan  atau  denda sebanyak – banyaknya tiga ratus rupiah.

## 2. Saran
Simpulan terpapar diatas, dapat dikemukakan saran kepada seseorang terkait, sebagai berikut:
1. Bagi  pemerintah  dalam  hal  ini  sebagai  pejabat  berwenang,  maka  wajib  untuk mengkaji  ulang dari adanya  KUHP  terkait  ketentuan  sanksi  pidana,  agar  segala  sesuatu  bentuk  tindakan  yang menyimpang tidak terjadi lagi;
2. Bagi warga negara asing sebagai wisatawan tetap mentaati tata tertib yang berlaku dalam suatu negara tempat berkunjung salah satunya Indonesia;
3. Bagi masyarakat hendaknya berperilaku sopan terhadap warga negara asing yang berkunjung, selain  itu  segera  melaporkan  kepada  pihak  yang  berwajib  apabila  terjadi  lagi  suatu  tindakan menyimpang yang dilakukan oleh warga negara asing.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggreni,  M.  S.,  Setiabudhi,  I.  K.  R.,  &  Purwani,  S.  P.  M.  .  (2016).  Pertanggungjawaban  Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia. Kertha Wicara , 5 (1).
Arrasjid, C. (2004). Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Cetakan Tiga). Jakarta: Sinar Grafika. Chazawi, A. (2008). Pelajaran Hukum Pidana (Cetakan Pertama). Jakarta: Raja Grafindo Persada. Efendi, Widodo, & Lutfianingsih. (2016). Kamus Istilah Hukum Populer (Cetakan Pertama). Jakarta: Prenadamedia Group. Grolier. (1992). New Webster’s Dictionar (Vol. 1). Danbury, Connecticut: Grolier Incorporated. Hatrik,  H.  (1996). Asas  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  (Strict Liability dan Vicarious Liability) (Cetakan Pertama). Jakarta: Raja Grafindo Persada. Huda,  C.  (2006). Dari  Tindak  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggung  jawab Pidana Tanpa Kesalahan (Cetakan Kedua). Jakarta: Kencana.
Ibrahim,  J.  (2007). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum (Cetakan  Tiga).  Malang:  Bayu  Media Publishing.
Moeljalento. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi revisi). Jakarta: Renika Cipta. Moeljatno, V. H., & Dkk. (2009). Kemampuan Bertanggung Jawab . Jakarta: PT. Grafindo Jaya. Pramana,  &  Hanief.  (2018). Pengembangan  Bisnis  Pariwisata  Dengan  Media  Sistem  Informasi (Cetakan Pe). Yogyakarta: Andi.
Santoso, M. A. (2002). Paradigma Baru Hukum Pidana (Cetakan Pertama). Malang: Averroes Press. Sari,  G.  P.  (2019). Tanggung  Jawab  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Mengakibatkan Kematian Yang Melakukan Pembelaan Diri Terhadap Harta Benda (Universitas Sriwijaya). Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia. Soetopo,  A.  (2011). Mengenal  Lebih  Dekat:  Wisata  Alam  Indonesia (Cetakan  Pe).  Jakarta:  Pacu Minat Baca.
Waluyo, B. (2004). Pidana dan Pemidanaan (Cetakan Pe). Jakarta: Sinar Grafika.