Identifikasi Berbagai Masalah Yuridis dalam Formulasi Perundang-Undangan Pidana
Sri Kartini 1* , Fadjrin Wira Perdana 2 , Irwan 3 , Doharmam Lumban Tungkup 4 , Miran 5 Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia 1, 2, 3, 4, 5
Email: crie_llasdp171@yahoo.com 1* , fadjrinwira@gmail.com 2 , irwanpasang07@gmail.com 3 , doharman29021980@gmail.com 4 , mrnbp2ip@yahoo.com 5

## Artikel info

## Artikel history
Diterima : 07-06-2022 Direvisi : 16-06-2022 Disetujui : 25-06-2022
Kata Kunci: hukum pidana; delik; kejahatan; pelanggaran; formulasi
Keywords: criminal law; offense; crime; violation; formulation

## Abstrak
Hukum Pidana memuat sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan  yang  ditentukan  oleh  negara  dan  apabila  hal  ini  dilanggar  maka disertai  ancaman  pidana.  Perbuatan  melawan  hukum  dalam  hukum  pidana diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  sedangkan Undang-undang pidana di luar KUHP disebut sebagai tindak pidana khusus. Namun beberapa kebijakan formulasi ketentuan pidana mengandung masalah yuridis.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  melakukan  identifikasi berbagai  masalah  yuridis  dalam  formulasi  perundang-undangan  pidana. Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian  menunjukkan  identifikasi  berbagai  masalah  yuridis  dalam formulasi  perundang-undangan  diantaranya  1)  Masalah  Formulasi  Yuridis dalam  Ketentuan  5  UU  Khusus  diluar  KUHP;  2)  Masalah  Tidak  Adanya Penentuan Formulasi Delik Sebagai “Kejahatan atau Pelanggaran”; 3) Akibat/ Implikasi Yuridis Yang Timbul Dalam Menetapkan Formulasi Delik. Hal ini berdampak  secara  yuridis  berupa  tidak  dapat  diterapkannya  aturan  umum dalam Buku I (Bab I-VIII) KUHP terhadap tindak pidana yang diatur dalam 5 UU khusus.

## Abstract
Criminal  law  contains  several  regulations  containing  prohibitions  and requirements  determined  by  the  state  and  if  these  are  violated,  they  are accompanied  by  criminal  threats.  Acts  against  the  law  in  criminal  law  are regulated  in  the  Criminal  Code  (KUHP),  while  criminal  laws  outside  the Criminal Code are referred to  as special crimes. However, several  policies on  the  formulation  of  criminal  provisions  contain  juridical  problems.  The purpose  of  this  research  is  to  identify  various  juridical  problems  in  the formulation of criminal legislation. The research method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The results of  the study indicate that  the  identification  of  various  juridical  problems  in  the  formulation  of legislation  includes  1)  Juridical  Formulation  Problems  in  Provisions  of  5 Special Laws outside the Criminal Code; 2) The problem of not determining the  formulation  of  the  offense  as  a  "crime  or  violation";  3)  Juridical Consequences/ Implications That Arise in Determining the Formulation of the Offense. This has a juridical impact in the form of not being able to apply the general  rules  in  Book  I  (Chapters  I-VIII)  of  the  Criminal  Code  against criminal acts regulated in five special laws outside the Criminal Code.
Koresponden author: Sri Kartini Email: crie_llasdp171@yahoo.com Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Hukum  pidana  menurut  ( Takdir ,  2013)  adalah  hukum  pidana  memuat  sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara dan apabila hal ini dilanggar maka disertai ancaman pidana. Berdasarkan materi dalam hukum pidana dapat digolongkan  menjadi  hukum  pidana  materiil  (substantif)  dan  hukum  pidana  formil ( procedural ). Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan jenis pelanggaran, syarat, alasan rasional atas ditetapkannya hukuman bagi pelanggar pidana. Hukum Pidana  Formil  adalah  kumpulan  aturan  hukum  yang  mengatur  perwujudan  hukum  pidana materil dan mengatur cara hakim melakukan putusan ( Iqbal et al ., 2019).
Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ( I. Sari , 2021). Undang-undang khusus adalah Undang-undang pidana yang  dirumuskan  di  luar  KUHP.  Adapun  tujuan  ditetapkannya  tindak  pidana  khusus  adalah untuk  mengisi  kekurangan  hukum  yang  belum  tercakup  dalam  KUHP  ( Sulistyanta ,  2013). Tindak  pidana  dalam  KUHP  dibagi  menjadi  dalam  kualifikasi  kejahatan  dan  pelanggaran. Kualifikasi  untuk  tindak  pidana  dalam  undang-undang  di  luar  KUHP,  perlu  dilakukan pembedaan, dengan terlebih dahulu mengamati apakah undang-undang tersebut dikategorikan sebagai undang-undang hukum pidana (tindak pidana khusus atau serious crime ) atau undang- undang yang mengatur hukum administrasi, keperdataan, atau undangundang arahan/pedoman. Ukuran-ukuran kualifikasi tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHP dapat dipolakan berdasarkan  kualifikasi  tindak  pidana  yang  disebut  di  atas  dengan  membandingkan  atau menyamakan unsur-unsur tindak pidana. Dengan pembandingan atau penyamaan kualifikasi di atas  dapat  ditentukan  apakah  perbuatan  tersebut  diancamkan  pidana  tunggal,  pidana  dengan alternatif, atau pidana dengan pemberatan ( Suhariyono , 2018).
Tindak  pidana  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  sering mempergunakan  istilah  delict  yang  berati  perbuatan  yang  dilarang  oleh  aturan  hukum  dan pelanggar  dikenakan  sanksi  pidana.  Salah  satu  jenis  delik  adalah  delik  kejahatan  dan pelanggaran  ( I.  D.  M.  Sari  et  al .,  2019).  Sistem  KUHP  membagi  tindak  pidana  menjadi kejahatan dan pelanggaran ( Wiharma , 2019).
Penetapan  tindak  pidana  tersebut  dalam  undang-undang  pidana  khusus  memiliki implikasi yuridis materiil dan yuridis formal yang diperlukan untuk menjembatani berlakunya aturan  umum  KUHP  dan  KUHAP  ( Supriyadi ,  2016).  Menurut  ( Arief ,  2012)  dilihat  dari keseluruhan  sistem  penegakan  hukum  pidana  substantif,  UU  Khusus  di  luar  KUHP  hanya merupakan  “sub-sistem”  karena  pada  umumnya  hanya  merumuskan  tindak  pidana/delik khusus.  UU  Khusus  tidak  mengatur  keseluruhan  bangunan/konstruksi  konsepsional  sistem hukum  pidana  yang  bersifat  umum  (biasa  disebut  “ajaran-ajaran  umum”  atau “algemeneleerstukken”/algemeine  lehren”)  ( Arief ,  2012).  Namun  sayangnya,  beberapa kebijakan  formulasi  ketentuan  pidana  mengandung  masalah  yuridis.  Tidak  ditetapkannya kualifikasi yuridis berupa kejahatan atau pelanggaran dalam delik yang diatur dalam berbagai undang-undang  tersebut  menyebabkan  aturan  umum  dalam  Buku  I  KUHP  tidak  dapat diterapkan terhadap tindak pidana di luar KUHP. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  melakukan  identifikasi  berbagai  masalah  yuridis  dalam formulasi perundang-undangan pidana.

## Metode Penelitian
Deskriptif  pendekatan  kualitatif  adalah  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Undang-Undang khusus di luar KUHP dilakukan telaah secara yuridis dan ditemukan masalah yuridis.  Masalah  tersebut  dikaji  dengan  merujuk  pada  penelitian  terdahulu  melalui  studi literatur. Data dari studi literatur digunakan untuk menganalisis masalah yang terjadi lalu dapat ditarik kesimpulan seperti yang terlihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Alur Penelitian

## Hasil dan Pembahasan
Hukum pidana Soedarto dalam ( Iqbal et al ., 2019) adalah hukum yang berisikan aturan dengan  sifat  mengikatkan  kepada  setiap  perbuatan  yang  memenuhi  syarat  tertentu  dan  dari perbuatan  tersebut  memberikan  akibat  yakni  berupa  pidana.  Simons  dalam  ( Mukhlis ,  2012) mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan pelanggar harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Sanksi pidana mendukung norma administratif dengan cara digunakan secara  maksimal.  Inilah  yang  dinamakan administrative  penal  law  (verwaltungsstrafrecht) yang masuk dalam lingkup “ public welfare offences ” ( Sanjaya et al ., 2020).
Hukum pidana merupakan salah satu sarana perlindungan hukum bagi individu maupun masyarakat di Indonesia. Hal ini yang kemudian mendorong dalam pembentukan perundang- undangan menetapkan ketentuan pidana yang diformulasikan dalam rumusan pasal perundang- undangan tersebut. Adapun identifikasi berbagai masalah yuridis dalam formulasi perundang- undangan pidana menurut antara lain:
1. Masalah Formulasi Yuridis dalam Ketentuan UU Khusus diluar KUHP
Masalah  yuridis  dalam  kebijakan  formulasi  perundang-undangan  adalah  suatu masalah perumusan dilihat dari sudut kebijakan formulasi menurut sistem hukum pidana/ sistem  pemidanaan  yang  sedang  berlaku.  Beberapa  perundang-undangan  yang  memuat
ketentuan pidana yang diformulasikan dalam rumusan pasal, diantaranya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Undang-Undang yang di Formulasikan dalam Pasal No. Undang-Undang Ketentuan Pidana Materiil dan Formil 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 67- Pasal 77 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 112-Pasal 120 3 Undang-Undang  No.  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal Pasal 56- Pasal 57 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian  Pasal 120-Pasal 121 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 104-Pasal 116

## 2. Masalah  Tidak  Adanya  Penentuan  Formulasi  Pembeda  Delik  Sebagai  “Kejahatan atau Pelanggaran”
Dengan  demikian,  selain  telah  ada  KUHP,  diundangkan  UU  diluar  KUHP  yang memuat  ketentuan  pidana  dalam  rumusan  pasalnya.  Namun  berdasarkan  identifikasi terhadap ke-5 UU tersebut diatas, seluruh ketentuan pidana yang ditetapkan oleh ke-5 UU tersebut  tidak  ada  penetapan  kualifikasi  yuridis  berupa  kejahatan  atau  pelanggaran terhadap berbagai delik-delik yang diatur. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah yuridis. Secara konseptual antara KUHP dan UU diluar KUHP terikat dalam satu kesatuan sistem pemidanaan. Menurut ( Adhari , 2017), keterikatan tersebut nampak darikarakteristik aturan umum sistem pemidanaan yang berlaku saat ini, yaitu:
a. Ketentuan  pidana  dalam  UU  Khusus  diluar  KUHP  merupakan  sub-sistem  dari keseluruhan sistem hukum pidana.
b. Sebagai  sub-sistem,  UU  Khusus  terikat  pada  ketentuan/aturan  umum  yang  ada  di dalam Bab I s/d VIII (Pasal 1-85) Buku I KUHP, sepanjang UU Khusus tidak membuat ketentuan  lain  yang  menyimpang  (Lihat Pasal  103  KUHP).  Keterikatan  UU  khusus dengan aturan umumseperti KUHP bersifat tidak mutlak.
c. Ketentuan/aturan umum dalam Bab IX Buku I KUHP (Pasal 86 s/d 102) hanya berlaku untuk KUHP, tidak untuk UU khusus diluar KUHP (Pasal 103 KUHP).
Keterikatan  antara  KUHP  dengan  UU  Khusus  diluar  KUHP  seperti  diuraikan  di atas, sayangnya sering tidak dipahami atau diabaikan oleh pembentuk undang-undang. Hal ini yang menyebabkan banyaknya UU Khusus di luar KUHP yang mengandung masalah yuridis salah satunya adalah tidak ditetapkannya kualifikasi pembeda antara kejahatan dan pelanggaran pada delik kasus UU khusus di luar KUHP ( Supriyadi , 2016). Aturan umum dalam  KUHP  agar  dapat  diberlakukan  terhadap  delik-delik  dalam  UU  Khusus  di  luar KUHP maka penetapan kualifikasi yuridis menjadi sebuah keharusan.

## Gambar 2. Kerangka Identifikasi Masalah Yuridis Formulasi Undang-Undang Khusus
Kajian  oleh  ( Dilaovita ,  2016) menyinggung  hubungan  kualitatif  dan  kuantitatif antara tindak pidana yang termuat dalam KUHP dan di luar KUHP. Hubungan kualitatif dengan  KUHP  terkait  dengan  kodifikasi  yakni  pengumpulan  semua  ketentuan  hukum pidana dalam satu kitab undang-undang. Jadi, jika tercipta suatu tindak pidana baru, maka pada  prinsipnya  harus  dimasukkan  dalam  KUHP.  Mengenai  kuantitas,  ternyata  tindak pidana di luar KUHP ini berjumlah banyak sehingga mengaburkan makna atau prinsip kodifikasi hukum pidana itu sendiri. Dalam praktik, ternyata, tindak pidana yang diproses di pengadilan kebanyakan berupa tindak pidana yang termuat dalam KUHP.
Ketentuan pidana  dalam kelima UU  khusus di luar KUHP terikat dalam sistem pemidanaan  sehingga  seharusnya  dalam  penyusunan  harus  memperhatikan  sistem pemidanaan  yang  berlaku.  Buku  I  KUHP  Bab  I-VIII  (Pasal  1-85  KUHP)  menjelaskan sepanjang tidak diatur secara khusus ada ikatan antara aturan umum dengan UU khusus di luar KUHP. Terdapat perbedaan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam aturan umum  Buku  I  KUHP.  Namun  demikian  hubungan  antara  keduanya  (KUHP  dan  UU khusus)  harus  selaras,  sesuai,  serasi,  cocok,  seimbang  diantara  norma  hukum  yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan dan harus menjadi satu kesatuan dalam kerangka sistem hukum nasional ( Simanjuntak , 2021).
Penamaan  delik  sebagai  kejahatan  atau  pelanggaran  disebut  sebagai  kualifikasi yuridis selain karena pembentuk UU yang menetapkan, juga karena mengandung akibat- akibat  yuridis  terhadap  masing-masing  delik  berkenaan  dengan  aturan  umum pemidanaannya.  ( Cahyono  &  Sudaryono ,  2018)  mengemukakan  bahwa  masalah  asas nasional aktif, percobaan tindak pidana, pembantuan tindak pidana, perbarengan tindak pidana,  daluwarsa  penuntutan  dan  pelaksanaan  pidana  merupakan  implikasi  yuridis materiil dari penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-
undang  pidana  khusus.  ( Adhari  et  al .,  2021)  menunjukkan  adanya  perbedaan  aturan umum pemidanaan bagi kejahatan dan pelanggaran berikut disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Perbedaan Aturan Umum Pemidanaan Bagi Kejahatan dan Pelanggaran
Aturan Umum Pemidanaan Kejahatan Pelanggaran Percobaan Mencoba melakukan kejahatan dipidana Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana Pembantuan Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana Daluwarsa Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: Ke-2: mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
Ke-3: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas
tahun; Ke-4: Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: Ke-1: mengenai
semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah
satu tahun;
3. Akibat/ Implikasi Yuridis Yang Timbul Dalam Menetapkan Formulasi Delik
Dampak  dalam  penerapan  penegakannya  (tahap  kebijakan  aplikatif/  judicial)  antara lain:
1) Akibat  yuridis  dari  tidak  adanya  kualifikasi  delik  berupa  “Kejahatan”  dan “Pelanggaran”, dalam menentukan unsur-unsur (batas) percobaan, pembantuan, dan permufakatan  jahat  yang  dapat  dipidana,  menjadi  masalah  apakah  asal  53  ayat  (1), Pasal 56 dan Pasal 88 KUHP dapat berlaku.
2) Daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana menurut aturan umum KUHP Dengan  tidak  adanya  kualifikasi  delik  dalam  berbagai  UU  Khusus,  menjadi masalah  bagaimana  menghitung  waktu tenggang  waktu  daluwarsanya.  Dengan  kata lain,  menjadi  masalah  secara  yuridis,  apakah  Pasal  78  KUHP  untuk  Kejahatan  dan pasal 84 KUHP untuk Pelanggaran yang dapat berlaku untuk UU Khusus itu.
Pemberlakuan aturan umum dalam Buku I KUHP terhadap berbagai seluruh UU Khusus di  luar  KUHP  termasuk  5  (lima)  undang-undang  yang  disebutkan  di  atas,  dapat  dilakukan apabila  ketentuan  pidananya  telah  menetapkan  kualifikasi  yuridis  berupa  kejahatan  atau pelanggaran  terhadap  delik-delik  yang  diatur  dalam  ketentuan  pidana  tersebut.  Agar  dapat memberlakukan aturan umum KUHP terhadap UU Khusus di luar KUHP, maka pemerintah
harus  menetapkan  kualifikasi  yuridis  pembeda  kualifikasi  kejahatan  dan  pelanggaran  dalam delik.  ( Suhariyono , 2018) mengemukakan bahwa pola yang ajeg untuk penentuan pidana dalam undang-undang  di  luar  KUHP  harus  diperhatikan  adanya  delik  bergantung  yakni  ketentuan pidana  yang  tidak  boleh  berdiri  sendiri  jika  tidak  disebutkan  terlebih  dahulu  dalam  pasal sebelumnya yang mewajibkan atau melarang perbuatan tertentu. Jika terdapat ketentuan yang mandiri  atau  delik  yang  tidak  bergantung,  maka  ketentuan  pidana  secara  kualitatif  adalah bagian dari atau termasuk substansi KUHP.

## Kesimpulan
Identifikasi yang dilakukan terhadap lima undang-undang khusus diluar KUHP yaitu: UU No. 21 Th 2014 tentang Panas Bumi (Pasal 67-77); UU No. 28 Th 2014 tentang Hak Cipta (Pasal 112-120); UU No. 33 Th 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Pasal 56-57); UU No. 3 Th 2014 tentang Perindustrian (Pasal 120-121); UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Pasal 104-116) yang memuat ketentuan pidana ditemukan adanya masalah yuridis sehingga perlu dikaji kembali. Hasil identifikasi berbagai masalah yuridis dalam formulasi perundang- undangan  diantaranya  1)  masalah  formulasi  yuridis  dalam  ketentuan  uu  khusus;  2)  masalah tidak  adanya  penentuan  formulasi  delik  sebagai  “kejahatan  atau  pelanggaran”;  3)  akibat/ implikasi  yuridis  yang  timbul  dalam  menetapkan  formulasi  delik.  Hal  ini  berdampak  secara yuridis  berupa  tidak  dapat  diterapkannya  aturan  umum  dalam  Buku  I  (Bab  I-VIII)  KUHP terhadap tindak pidana yang diatur dalam lima undang-undang khusus diluar KUHP tersebut.

## Bibliografi
Adhari,  A.  (2017).  Kebijakan  Formulasi Kualifikasi  Yuridis  terhadap  Delik  dalam  Undang- Undang  yang  Lahir  dalam  Kurun  Waktu  2014-2015. Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial, Humaniora, Dan Seni , 1 (1), 20–29. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.331
Adhari, A., Widyawati, A., Aryani, F. D., & Musmuliadin, M. (2021). Masalah Yuridis Tidak Ditetapkannya Kualifikasi Delik dalam Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang yang Disahkan dalam Kurun Waktu 2015-2019. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni , 5 (1), 269–276. https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i1.11167.2021
Arief,  B.  N.  (2012).  Kebijakan  formulasi  ketentuan  pidana  dalam  peraturan  perundang- undangan. Semarang: Pustaka Magister .
Cahyono,  D.,  &  Sudaryono,  S.  H.  (2018). Analisis  Implikasi  Yuridis  Tidak  Ditetapkanya Tindak  Pidana  Kejahatan  dan  Pelanggaran  pada  UU  No.  18  Tahun  2013  Tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan .  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Dilaovita, D. (2016). Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dalam Jejaring Sosial . Untag Surabaya.
Iqbal, M., Suhendar, S., & Imron, A. (2019). Hukum Pidana .
Mukhlis,  R.  (2012).  Tindak  Pidana  Di  Bidang  Pertanahan  Di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ilmu Hukum , 4 (1), 203–204.
Sanjaya,  B.,  Muladi,  M.,  &  Sari,  R.  K.  (2020).  Inkonsistensi  pertanggungjawaban  pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Pandecta Research Law Journal , 15 (2), 218–227. https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23013
Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11 (1). https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651
Sari,  I.  D.  M.,  Gita,  H.,  &  Lumbanraja,  A.  D.  (2019).  Analisis  Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap  Delik  Perbuatan  Tidak  Menyenangkan. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 1 (2), 171–181.
Simanjuntak,  E.  (2021). Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara:  Transformasi  & Refleksi . Sinar Grafika.
Suhariyono,  A.  R.  (2018).  Penentuan  sanksi  pidana  dalam  suatu  undang-undang. Jurnal Legislasi Indonesia , 6 (4), 615–666.
Sulistyanta,  S.  (2013).  Implikasi  Tindak  Pidanadi  Luar  Kuhp  dalam  Hukum  Acara  Pidana (Studi  Kasus  Taraf  Sinkronisasi). Jurnal  Dinamika  Hukum , 13 (2),  179–196. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.202
Supriyadi,  S.  (2016).  Penetapan  Tindak  Pidana  Sebagai  Kejahatan  Dan  Pelanggaran  Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada , 27 (3), 389–403. https://doi.org/10.22146/jmh.15878
Takdir, T. (2013). Mengenal Hukum Pidana . Laskar Perubahan.
Wiharma, C. (2019). Perspektif Penegakan Hukum  Terhadap Barang-Barang Ilegal di Pasar Bebas.
Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 2 (1), 759–773. https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i1.568