Analysis Of Daily Government Budget Performance In The Gerbangkertosusila Region Before (2017-2019) And During Pandemi Covid 19 (2020-2021)
Analisis  Kinerja  APBD  Pemerintah  Daerah  Di  Wilayah  Gerbangkertosusila  Sebelum (Tahun 2017-2019) Dan Semasa Pandemi Covid 19 (Tahun 2020-2021)
Beauty Pujiningrum Suwito 1* , Muhammad Taufiq Hidayat 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 1,2 1221800097@surel.untag-sby.ac.id 1 , taufiqhidayat@untag-sby.ac.id 2
* Corresponding Author

## ABSTRACT
2020 was a bad history for the Indonesian economy. The Covid 19 pandemic has had an impact on the East Java Province APBD, which has decreased by approximately 5% from the initial target. This study uses a quantitative  descriptive  research  method.  This  research  is  based  on  secondary  data  on  the  Regional Government Budget Realization Report in the Gerbangkertosusila Region for 2017-2021. This study uses a scale  of  Regional  Financial  Dependence  Ratio,  Degree  of  Decentralization  Ratio,  Independence  Ratio, Effectiveness  Ratio,  and  Efficiency  Ratio. This  study  aims  to  determine  the  performance  of  local government  budgets  in  the  Gerbangkertosusila  region  with  a  financial  ratio  scale.  The  results  of  the average dependency ratio of Gerbangkertosusila before the pandemic for Surabaya City were the lowest at 35% while the highest dependency ratio for Bangkalan Regency was 84%. During the pandemic, the lowest was Surabaya City, 37%, while the highest was Bangkalan Regency, 83%. The results of the average ratio of the degree of decentralization of Gerbangkertosusila before the pandemic were the lowest for Bangkalan Regency, 12%, the highest for Surabaya City, 62%. Meanwhile, during the pandemic, the lowest was  Bangkalan  Regency,  11%,  the  highest  was  Surabaya  City,  57%.  The  results  of  the  average independence ratio of Gerbangkertosusila before the pandemic were the lowest for Bangkalan Regency, 14%, the highest for Surabaya City, 178%. Meanwhile, during the pandemic, the lowest was Lamongan Regency,  28%,  the  highest  was  Surabaya  City,  157%.  The  results  of  the  average  effectiveness  ratio  of Gerbangkertosusila before the pandemic were the lowest for Bangkalan Regency, 69%, the highest for Surabaya City, 145%. Meanwhile, during the pandemic, the lowest was Surabaya City, 87%, the highest was Bangkalan Regency, 122%. The results of the average efficiency of Gerbangkertosusila before the pandemic were the lowest for Bangkalan Regency, 25%, and the highest at 86%. Meanwhile, during the pandemic, the lowest was Bangkalan Regency, 27%, the highest was Surabaya City, 85%.
Keywords: Gerbangkertosusila APBD, Dependency Ratio, Degree of Decentralization Ratio, Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio

## ABSTRAK
Tahun 2020 menjadi sejarah buruk untuk perekonomian Indonesia. Pandemi covid 19 berdampak pada APBD Provinsi Jawa Timur menurun kurang lebih 5% dari target awal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, Penelitian ini dari data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah  di  Wilayah  Gerbangkertosusila  tahun  2017-2021.  Penelitian  ini  menggunakan  skala  Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja APBD pemerintah daerah di wilayah Gerbangkertosusila  dengan  skala  rasio  keuangan.  Hasil  dari  rata-rata  rasio  ketergantungan Gerbangkertosusila  sebelum  pandemi  Kota  Surabaya  paling  terendah  35%  sedangkan  ketergantungan paling tinggi Kabupaten Bangkalan 84%. Semasa pandemi paling terendah Kota Surabaya 37%, sedangkan paling  tinggi  Kabupaten  Bangkalan  83%.  Hasil  dari  rata-rata  rasio  derajat  desentralisasi Gerbangkertosusila  sebelum  pandemi  paling  rendah  Kabupaten  Bangkalan  12%,  paling  tinggi  Kota Surabaya 62%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 11%, paling tinggi Kota Surabaya 57%. Hasil dari rata-rata rasio kemandirian Gerbangkertosusila sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 14%, paling tinggi Kota Surabaya 178%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah kabupaten  Lamongan  28%,  paling  tinggi  Kota  Surabaya  157%.  Hasil  dari  rata-rata  rasio  efektivitas
Gerbangkertosusila  sebelum  pandemi  paling  rendah  Kabupaten  Bangkalan  69%,  paling  tinggi  Kota Surabaya 145%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah Kota Surabaya 87%, paling tinggi Kabupaten Bangkalan  122%.  Hasil  dari  rata-rata  efisiensi  Gerbangkertosusila  sebelum  pandemi  paling  rendah Kabupaten  Bangkalan  25%,  paling  tinggi  86%.  Sedangkan  semasa  pandemi  paling  rendah  Kabupaten Bangkalan 27%, paling tinggi Kota Surabaya 85%.
Kata  Kunci: APBD  Gerbangkertosusila,  Rasio  Ketergantunga n, Rasio  Deraja t Desentralisas i, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisien si

## 1. Pendahuluan
Tahun 2019 dunia mengalami virus corona jenis baru, yang dinamakan covid 19. Dimana virus ini menjadi sejarah terburuk untuk perekonomian dunia. Corona virus atau covid 19 masuk dan  menyebar  di  Negara  Indonesia  saat  awal  tahun  2020,  dimana  perekonomian  Indonesia menurun  dengan  adanya  virus  covid  19.  Selama  pandemi  ini,  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara  (APBN)  Indonesia  memiliki  efek  yang  nyata  terhadap  perekonomian,  baik  secara langsung maupun tidak langsung. APBN juga mempengaruhi sektor moneter untuk mencegah inflasi.
Pandemi ini juga berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejak adanya pandemi pada awal tahun, ini sangat berpengaruh terhadap APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2020. Dimana perubahan APBD tahun 2020 Jawa Timur mengalami penurunan kurang  lebih  hingga  5%  dari  target  awal,  dari  Rp.35,1  triliun  turun  menjadi  Rp.33,7  triliun. Pemerintah  Daerah  juga  mempunyai  kebijakan  dalam  penggunaan  APBD  dalam  upayah membantu pencegahan penyebaran pandemi dan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi (Newsroom).
Anggaran yang telah dialokasikan dari pemerintah pusat yang akan digunakan dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan wilayah daerah. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pemerintah daerah diwajibkan dalam mengekplorasikan sumber keuangan dengan baik,  terutama  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan  pemerintah  dan  pembangunan  di daerahnya, melalui PAD, (Rosidin, 2019: 223).
Pandemi Covid-19 menghasilkan dampak terhadap APBD pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Sidoarjo, dan  Kabupaten  Lamongan.  Akibat  implikasi  pandemi  Covid-19  ini  dapat  dilihat  dari  laporan prestasi anggaran di wilayah Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Berikut tabel prestasi APBD:
Tabel 1. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kab/ kota 2017 2018 2019 2020 2021 Kab Gresik 2.742.201.536.264 2.876.343.695.519 3.119.200.157.022 2.939.477.566.194 3.133.574.194.041 Kab Bangkalan 2.188.064.292.576 2.034.156.539.451 2.331.628.800.501 2.140.808.956.309 2.275.095.391.762 Kab Mojokerto 2.335.531.986.038 2.434.620.262.423 2.564.369.514.074 2.402.663.250.548 2.606.948.558.432 Kota Surabaya 8.033.573.163.669 8.175.219.120.669 8.765.153.020.782 7.545.416.994.175 8.326.878.076.226 Kab Sidoarjo 4.045.685.362.112 4.332.577.984.768 4.444.626.346.624 4.411.615.214.581 4.669.635.698.473 Kab Lamongan 2.716.042.671.044 2.811.062.543.333 2.864.496.711.416 2.838.272.211.782 2.975.019.936.520 Pendapatan Daerah Kab/ kota 2017 2018 2019 2020 2021 Kab Gresik 2.116.216.445.466 2.118.545.900.336 2.399.289.318.844 2.485.716.405.438 3.192.751.693.289 Kab Bangkalan 1.625.948.393.637 1.701.951.000.528 1.800.330.739.576 1.679.804.754.219 1.753.785.926.806 Kab Mojokerto 1.907.923.803.679 1.974.978.837.538 2.096.872.534.075 1.950.631.802.941 2.443.306.771.612 Kota Surabaya 7.912.409.152.257 8.176.929.496.298 9.162.655.939.831 8.032.680.988.065 7.819.077.321.545 Kab Sidoarjo 3.171.844.318.891 3.667.417.963.792 3.792.898.814.793 3.844.638.464.890 4.271.217.913.944 Kab Lamongan 2.727.998.787.835 2.812.188.903.958 2.302.768.392.919 2.217.800.561.599 2.258.116.423.634 Belanja  Daerah
Sumber: BPK Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021 (Data Diolah). Pengelolaan mutu anggaran daerah yang bagus dapat dilihat dari kinerja anggarannya, instrumen  yang  bisa  digunakan  dalam  mengukur  dan  menganalisis  prestasi  dari  pemerintah daerah  dalam  mengelola  anggarannya  adalah  dengan  menggunakan  analisis  perbandingan keuangan terhadap APBD yang sudah ditetapkan. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah,  rasio  tingkat  desentralisasi,  rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

## 2. Tinjauan Pustaka Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik berkaitan  erat dengan  penerapan dan perlakuan akuntansi pada ranah publik. Ranah publik  memiliki wilayah yang lebih luas dan kompelks diband i ngkan dengan  sektor  swasta.  Sek t or  pu b lik  dipengaruhi  banyak  faktor  tidak  cuman  faktor  eko n omi semata, namun fa k tor po li tik, so s ial, bud a ya, dan h is toris juga memiliki pengaruh yang sgnifikan, (Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2018) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Rasio Kinerja Keuangan
Rasio  keuangan  adalah  kegiatan  menganalisis  laporan  keuangan  dengan  cara membandingkan satu akun dalam laporan keuangan, perbandingannya bisa antara neraca dan akun laba rugi. (Sujawerni, 2020).

## 1. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  dihitung  dengan  membandingkan  jumlah pendapatan  transfer  yang  diterima  pendapatan  daerah  dengan  total  pendapatan  daerah. Semakin  tinggi  rasio  ini,  semakin  besar  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, (Mahmudi, 2019).

## 2. Rasio Derajat Desentralisasi
Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli  daerah  dengan  total  penerimaan  daerah.  rasio  ini  menunjukkan  drajat  kontribusi  PAD terhadap  total  penerimaan  daerah.  semakin  tinggi  kontribusi  PAD  maka  semakin  tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, (Mahmudi, 2019).

## 3. Rasio Kemandirian
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  dihitung  dengan  membandingkan  total pendapatan  asli  daerah  dibagi  dengan  total  pendapatan  transfer  dari  pemerintah  pusat  dan provinsi  serta  pinjaman  daerah.  Semakin  tinggi  rasio  ini,  semakin  tinggi  pula  kemandirian keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2019)

## 4. Rasio Efektivitas
Rasio ini dihitung dengan membandingkan penerimaan PAD aktual dengan penerimaan PAD target (dianggarkan). Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai target (Mahmudi, 2019)
Kab/ kota 2017 2018 2019 2020 2021 Kab Gresik 67.933.432.725 165.519.546.723 323.517.763.365 462.004.151.544 305.955.960.203 Kab Bangkalan 41.392.653.799 189.600.320.290 113.904.656.341 104.587.170.829 129.171.943.620 Kab Mojokerto 290.474.586.996 279.653.151.607 153.761.967.864 348.529.673.129 346.224.427.240 Kota Surabaya 1.068.144.127.992 1.201.995.194.680 1.200.317.972.688 803.876.572.132 316.623.750.966 Kab Sidoarjo 585.678.501.522 884.177.835.763 1.028.571.419.105 1.125.131.644.892 1.107.460.717.093 Kab Lamongan 63.842.975.480 46.144.463.889 41.187.753.267 36.290.160.938 51.075.446.606 Pembiayaan Daerah

## 5. Rasio Efisiensi
Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah  untuk  memperoleh  PAD  dengan  realisasi  penerimaan  PAD.  Untuk  menghitung  rasio efisiensi, diperlukan data tambahan yang tidak tersedia dalam laporan realisasi anggaran, yaitu data biaya pengumpulan pendapatan asli daerah (Mahmudi, 2019)

## Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Sesuai dengan undang-undang tentang keuangan negara, APBD berfungsi sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Selain itu, APBD dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  berkomunikasi  antara  pemerintah  daerah  dan masyarakatnya mengenai prioritas alokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

## Pendapatan Daerah
Menurut  (Mardiasmo,  Akuntansi  Sektor  Publik  Edisi  Terbaru,  2018),  penerimaan  Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

## Belanja Daerah
Menurut  Halim  (2018),  yang  dimaksud  belanja    menurut  basis  kas  adalah  semua pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  bendahara  umum  negara  atau  daerah  yang  mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan dibayar  kembali  oleh  pemerintah.  Sedangkan  belanja  berbasis  akrual,  belanja  merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih.

## Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Netto selisih pendapatan daerah setelah dikurangi belanja daerah dalam  periode  tahun  anggaran  tertentu.  Selisih  lebih/kurang  dari  penerimaan  pembiayaan setelah  dikurangi  beban  pembiayaan  pada  periode  laporan  dicatat  dalam  pos  pembiayaan bersih, (Halim, 2018).

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Gersik,  Kabupaten  Bangkalan,  Kabupaten Mojokerto,  Kota  Surabaya,  Kabupaten  Sidoarjo,  Kabupaten  Lamongan  selama  lima  tahun anggaran periode 2017-2021 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Teknik uji dalam penelitian ini menggunakan uji skala rasio keuangan, rasio ketergantungan,  rasio  derajat  desentralisasi,  rasio  kemandirian,  rasio  efektivitas,  dan  rasio efisiensi.

## 1. Rasio Ketergantungan
Mengukur rasio ketergantungan
Tabel 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

## Tabel 3. Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan

## Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam 2015)

## 2. Rasio Derajat Desentralisasi
Mengukur rasio derajat desentraisasi
Tabel 4 Rasio Desentralisasi

## Sumber: Mahmudi: 2019
Tabel 5. Kriteria Penilaian Rasio Derajat Desentralisasi

## Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam 2015)

## 3. Rasio Kemandirian
Mengukur rasio kemandirian T abel 6. Rasio kemandirian Keuangan Daerah
Sumber: Mahmudi: 2019

## Tabel 7. Karakteristik Rasio Kemandirian

## Sumber: Abdul Halim 2017

## 4. Rasio Efektivitas
Mengukur rasio efektivitas
Tabel 8. Rasio Efektivitas PAD
Sumber: Mahmudi (2019). No Presentase Kategori 1 0.00% Tidak Bergantung 2 10.01% - 20% Rendah Sekali 3 20.01% - 30% Rendah 4 30.01% - 40% Sedang 5 40.01% - 50% Tinggi 6 > 50.00% Sangat Tinggi No Presentase Kategori 1 0.00% Sangat Kurang 2 10.01% - 20% Kurang 3 20.01% - 30% Cukup 4 30.01% - 40% Sedang 5 40.01% - 50% Baik 6 > 50.00% Sangat Baik Ke mampuan Ke uangan Ke mandirian % Pola Hubungan Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif Rendah 25% - 50% Konsultatif Sedang 50% - 75% Partisipasif Tinggi 75% - 100% Delegatif

## Tabel 9 Kriteria Rasio Efektivitas

## Sumber: Mahmudi 2019

## 5. Rasio Efisiensi
Mengukur rasio efisiensi
Tabel 10. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Sumber: Mahmudi (2019)
Tabel 11. Kriteria Rasio Efisiensi

## Sumber: Mahmudi 2019

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Gerbangkertosusila Tabel 12. Hasil Rasio Ketergantungan
Sumber: data diolah 2023
Berdasarkan  dari  tabel  12  diatas  dapat  dilihat  bahwa  hasil  dari  Laporan  Realisasi Gerbangkertosusila tahun anggaran 2017-2021 sebelum dan semasa pandemi adalah dari rata- rata rasio ketergantungan Gerbangkertosusila sebelum pandemi Kota Surabaya paling terendah 35% sedangkan ketergantungan paling tinggi Kabupaten Bangkalan 84%. Semasa pandemi paing terendah Kota Surabaya 37%, sedangkan paling tinggi Kabupaten Bangkalan 83%.
Sangat Efektif : > 100% Efektif : 100% Cukup Efektif : 90% - 99% Kurang Efektif : 75% - 89% Tidak Efektif : < 75 Tahun Kab Gresik Kab Bangkalan Kab Mojokerto Kota Surabaya Kab Sidoarjo Kab Lamongan 2017 67.53% 83.82% 65.27% 35.12% 58.30% 64.77% 2018 66.66% 84.58% 66.13% 36.35% 57.39% 66.25% 2019 66.18% 84.05% 66.03% 34.38% 58.26% 64.92% Rata-rata 67% 84% 66% 35% 58% 65% sebelum pandemi 2020 65.15% 84.04% 64.26% 36.12% 55.23% 59.96% 2021 63.67% 81.74% 72.58% 38.65% 54.87% 75.61% Rata-rata 64% 83% 68%
37% 55%
68% semasa pandemi Hasil Rasio Ketergantungan

## Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Gerbangkertosusila Tabel 13. Hasil Rasio Derajat Desentralisasi
Sumber: data diolah 2023
Berdasarkan  dari  tabel  13  diatas  dapat  dilihat  bahwa  hasil  dari  Laporan  Realisasi Gerbangkertosusila tahun anggaran 2017-2021 sebelum dan semasa pandemi adalah dari rata- rata rasio derajat desentralisasi Gerbangkertosusilla sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 12%, paling tinggi Kota Surabaya 62%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 11%, paling tinggi Kota Surabaya 57%.

## Analisis Rasio Kemandirian Gerbangkertosusila
Tabel 14. Hasil Rasio Kemandirian
Sumber: data diolah 2023
Berdasarkan  dari  tabel  14  diatas  dapat  dilihat  bahwa  hasil  dari  Laporan  Realisasi Gerbangkertosusila tahun anggaran 2017-2021 sebelum dan semasa pandemi adalah dari rata- rata  rasio  kemandirian  Gerbangkertosusila  sebelum  pandemi  paling  rendah  Kabupaten Bangkalan 14%, paling tinggi Kota Surabaya 178%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah kabupaten Lamongan 28%, paing tinggi Kota Surabaya 157%.

## Analisis Rasio Efektivitas Gerbangkertosusila Tabel 15. Hasil Rasio Efektivitas
Sumber: data diolah 2023
Berdasarkan  dari  tabel  15  diatas  dapat  dilihat  bahwa  hasil  dari  Laporan  Realisasi Gerbangkertosusila tahun anggaran 2017-2021 sebelum dan semasa pandemi adalah dari rata- rata rasio efektivitas Gerbangkertosusila sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 69%,  paling  tinggi  Kota  Surabaya  145%.  Sedangkan  semasa  pandemi  paling  rendah  Kota Surabaya 87%, paling tinggi Kabupaten Bangkalan 122%.
Tahun Kab Gresik Kab Bangkalan Kab Mojokerto Kota Surabaya Kab Sidoarjo Kab Lamongan 2017 31.78% 14.87% 21.43% 64.25% 41.32% 19.72% 2018 33.28% 9.79% 22.43% 60.83% 38.90% 15.53% 2019 31.44% 11.24% 21.64% 61.40% 38.02% 16.47% Rata-rata 32% 12% 22% 62% 39% 17% sebelum pandemi 2020 31.45% 10.89% 22.36% 56.85% 40.56% 16.97% 2021 32.91% 11.94% 23.99% 56.77% 41.14% 29.32% Rata-rata 32% 11% 23% 57% 41% 23% semasa pandemi Rasio Derajat Desentralisasi Tahun
Kab Gresik Kab Bangkalan Kab Mojokerto Kota Surabaya Kab Sidoarjo Kab Lamongan 2017 47.06% 17.74% 32.82% 182.93% 70.86% 24.39% 2018 47.30% 11.58% 33.92% 178.12% 67.78% 23.44% 2019 12.09% 13.38% 28.41% 173.36% 65.32% 25.37% Rata-rata 35% 14% 32% 178% 68% 24% sebelum pandemi 2020 41.98% 53.42% 34.77% 167.38% 73.80% 28.30% 2021 56.71% 14.60% 33.05% 146.85% 112.05% 26.87% Rata-rata 49% 34% 34%
157% 93% 28% semasa pandemi Rasio Kemandirian Tahun
Kab Gre sik Kab Bangkalan Kab Mojoke rto Kota Surabaya Kab Sidoarjo Kab Lamongan 2017 95.71% 10.83% 112.02% 109.60% 107.32% 98.32% 2018 103.83% 88.46% 113.09% 113.11% 112.84% 88.04% 2019 107.40% 107.40% 92.17% 212.33% 98.92% 91.26% Rata-rata 102% 69% 106% 145% 106% 93% se be lum pande mi 2020 113.28% 110.37% 112.58% 85.20% 117.44% 99.62% 2021 89.40% 133.95% 115.79% 88.81% 112.05% 126.48% Rata-rata 101% 122% 114% 87% 115%
113% se masa pande mi Rasio Efe ktivitas

## Analisis Rasio Efisiensi Gerbangkertosusila
Tabel 17. Hasil Rasio Efisiensi
Sumber: data diolah 2023
Berdasarkan  dari  tabel  16  diatas  dapat  dilihat  bahwa  hasil  dari  Laporan  Realisasi Gerbangkertosusila tahun anggaran 2017-2021 sebelum dan semasa pandemi adalah dari rata- rata efisiensi Gerbangkertosusila sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 25%, paling tinggi 86%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 27%, paling tinggi Kota Surabaya 85%.

## 5. Penutup
Hasil  penelitian  analisis  kinerja  APBD  Gerbangkertosusila  menghasilkan  beberapa kesimpulan  Skala  rasio  ketergantungan,  rasio  derajat  desentralisasi,  rasio  kemandirian,  rasio efektivitas, dan rasio efisiensi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 dapat disimpulkan:
1. Hasil  dari  rata-rata  rasio  ketergantungan  Gerbangkertosusila  sebelum  pandemi  Kota Surabaya paling terendah 35% sedangkan ketergantungan paling tinggi Kabupaten Bangkalan 84%.  Semasa  pandemi  paing  terendah  Kota  Surabaya  37%,  sedangkan  paling  tinggi Kabupaten Bangkalan 83%.
2. Hasil dari rata-rata rasio derajat desentralisasi Gerbangkertosusilla sebelum pandemi paling rendah  Kabupaten  Bangkalan  12%,  paling  tinggi  Kota  Surabaya  62%.  Sedangkan  semasa pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 11%, paling tinggi Kota Surabaya 57%.
3. Hasil dari rata-rata rasio kemandirian Gerbangkertosusila sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan 14%, paling tinggi Kota Surabaya 178%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah kabupaten Lamongan 28%, paing tinggi Kota Surabaya 157%.
4. Hasil  dari  rata-rata  rasio  efektivitas  Gerbangkertosusila  sebelum  pandemi  paling  rendah Kabupaten Bangkalan 69%, paling tinggi Kota Surabaya 145%. Sedangkan semasa pandemi paling rendah Kota Surabaya 87%, paling tinggi Kabupaten Bangkalan 122%.
5. Hasil dari rata-rata efisiensi Gerbangkertosusila sebelum pandemi paling rendah Kabupaten Bangkalan  25%,  paling  tinggi  86%.  Sedangkan  semasa  pandemi  paling  rendah  Kabupaten Bangkalan 27%, paling tinggi Kota Surabaya 85%.
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, berikut saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya:
1. Bagi  peneliti  selanjutnya  bisa  menambahkan  variabel  seperti  akuntanbilitas  terhadap Pemerintah Daerah di wilayah Gerbangkertosusila maupun di Provinsi Jawa Timur.
2. Penelitian  tersebut  hanya  menggunakan  beberapa  sampel  di  Pemerintah  Daerah Gerbangkertosusila,  sehingga  peneliti  selanjutnya  bisa  memperluas  sampel  penelitian  di Provinsi Jawa Timur.

## Daftar Pustaka
Tahun Kab Gresik Kab Bangkalan Kab Mojokerto Kota Surabaya Kab Sidoarjo Kab Lamongan 2017 70.77% 17.93% 71.54% 83.07% 61.90% 66.90% 2018 63.22% 32.19% 70.21% 86.55% 64.64% 38.76% 2019 24.30% 25.72% 34.33% 87.02% 67.57% 39.64% Rata-rata 53% 25% 59% 86% 65% 48% sebelum Pandemi 2020 66.86% 30.22% 65.64% 84.54% 57.03% 33.46% 2021 90.27% 23.74% 61.60% 85.59% 58.51% 27.76% Rata-rata 79% 27% 64% 85% 58% 31% semasa pandemi Rasio Efisiensi
Halim, Abdul, (2017), Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat. Halim, Abdul, Muhammad Syam Kusufi. (2018). Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4 . Jakarta: Salemba Empat. Mahmudi,  (2019). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mahmudi.  (2016). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andy Yogyakarta. Rosidin. (2019). Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Kabupaten . Bandung: CV Pustaka Setia Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta, CV. Sujarweni, V Wiratna. (2017). Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Aginka, Mutia, Sugih Sutrisno Putra, Sudrajat. (2021). Analisis Kinerja Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Subang  Sebelum  Dan  Saat  Pandemi  Covid-19 . Politeknik Negeri Bandung.
Aryani, Habsyah Fitri. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 . Nahdlatul Ulama Indonesia. Fadhila,  Astri,  Ria  Haryatiningtyas.  (2022). Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota  Bandung  Pada Masa Sebelum Dan Pasca Pandemi Covid-19 . Universitas Islam Bandung. Karina, Nisfi Nofa, Puji Wibowo. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 . Politeknik Keuangan Negara STAN. Palupi, Dyah, Dassad, Riyanti, Budi Wahyudi. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2019- 2021 . Universitas Gunadarma. Puspita, Wulan Dri, Dyah Ani Pangastuti. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 . Universitas Merdeka Malang. Raisa,  Nadila  Amanda,  Ari  Nuru  Fatimah.  (2022). Analisis  Kinerja  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid 19 Di Pemerintah Kabupaten Dan Kota Magelang Untuk Periode 2019 – 2020 . Universitas Tidar Magelang. Vebiani, Demvi, Nugraha, Rd Dian Hardiana. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Bangkalan, P. K. (2019). Pemerintah Kabupaten Bangkalan .
https://www.bangkalankab.go.id/site/visimisi.
BPK,  S.  W.  (2020).  Retrieved  from  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137323/uu-no-2-tahun- 2020.
BPK,  S.  W.  (n.d.). Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan
Daerah .  Retrieved  from  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-
2019. Diskominfo. (2022). Transparansi Pengelolaan Anggaran . https://surabaya.go.id/id/berita/60032/transparansi-pengelolaan-anggar. Informatika, D. K. (2023 ). Pemerintah Kabupaten Gresik . Retrieved from https://www.gresikkab.go.id/info/visi-misi. Lamongan, K. (2022). Kabupaten Lamongan . https://lamongankab.go.id/beranda/portal/visi&misi.
Mojokerto,  D.  K.  (2023). Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Mojokerto . https://mojokertokab.go.id/visi-dan-misi . Newsroom, J. (n.d.). Dampak Pandemi, Pendapatan Daerah P â€“ APBD Jatim Tahun 2020 Mengalami Penurunan. https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/dampak-pandemi-pendapatan-daerah- p-apbd-jatim-tahun-2020-mengalami-penurunan-
Sidoarjo, K. (2018). Kabupaten Sidoarjo . https://kota.sidoarjokab.go.id/?page=visi-misi. Surabaya, B. I. (2021). Pemerintah Kota Surabaya . https://surabaya.go.id/id/berita/60539/visi-misi-kota- surabaya.