## MIZAN: Journal of Islamic Law
FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Vol. 4 No. 1 (2020), pp: 59-72 ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252 ---------------------------------------------------

## Kontribusi Zakat untuk Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Lebak Banten *
Muhammad Helmi Fahrozi, 1 Suprima, 2 Rostania Nur Asiyah 3
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.598

## Abstract
Regional development efforts with the application of zakat is very possible to become a new instrument for maximum regional development. The development of zakat management in the  regions  is  a  potential  to  revive  the  economy  of  the  local  community.  One  of  the government's  claims about  the  area  is  the  nomenclature  which  is  classified as  the  farthest, outermost, to disadvantaged areas. Lebak Regency is one of the area of Banten Province which is claimed by the central government to be a backward area. This study aims to give examples to other regions that there are many opportunities and potential contributions of zakat as an instrument  when  managed  with  a  variety  of  strong  programs  and  regulations.  By  using  a qualitative  method  and  through  a  doctrinal  approach  conducted  by  interviewing  relevant parties, and exploring the regulatory authority of zakat management in a juridical normative manner, this study shows that Lebak Regency as a disadvantaged region can change its status by  no  longer  being  a  disadvantaged  area.  The  contribution  of  zakat  which  is  managed maximally by mustahiq in synergy with the local government.
Keywords: Management of Zakat, Development of Disadvantaged Areas, Regency of Lebak.

## Abstrak
Upaya pembangunan daerah dengan penerapan zakat sangat memungkinkan untuk menjadi instrumen  baru  guna  pembangunan  daerah  secara  maksimal.  Pengembangan  pengelolaan zakat di daerah adalah potensi untuk membangkitkan perekonomian masyarakat setempat. Salah  satu  klaim  pemerintah  tentang  daerah  adalah  nomenklatur  penamaan  yang diklasifikasikan menjadi daerah terjauh, daerah terluar, hingga daerah tertinggal. Kabupaten Lebak  menjadi  salah  satu  daerah  dari  Provinsi  Banten  yang  diklaim  pemerintah  pusat menjadi daerah tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan contoh kepada daerah lain bahwa banyak peluang dan potensi kontribusi zakat sebagai salah satu instrumen ketika dikelola  dengan  berbagai  macam  program  dan  regulasi  yang  kuat.  Dengan  menggunakan metode  kualitatif  dan  melalui  pendekatan  doktrinal  yang  dilakukan  dengan  teknik wawancara  kepada  pihak  yang  terkait,  serta  menggali  regulasi  kewenangan  pengelolaan zakat secara yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan Kabupaten Lebak sebagai daerah tertinggal  dapat  merubah  statusnya  dengan  tidak  lagi  menjadi  daerah  tertinggal.  Dari kontribusi  zakat  yang  dikelola  dengan  maksimal  oleh  mustahik  yang  bersinergi  dengan pemerintah daerah.
Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kabupaten Lebak.
* Naskah diterima tanggal: 17 Januari 2020, direvisi: 21 Februari 2020, disetujui untuk terbit: 2 Maret 2020.
1 Muhammad  Helmi  Fahrozi adalah  Dosen  bidang  ilmu  Hukum  pada  Fakultas  Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. E-mail: helmifakhrazi@upnvj.ac.id
2 Suprima adalah  Dosen bidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3 Rostania  Nur  Asiyah adalah  Dosen  bidang  ilmu  Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

## A. PENDAHULUAN
Potensi  zakat  dapat  dijadikan  solusi  permasalahan  sosial  yang  ada  di  tengah masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat dimanfaatkan dengan maksimal. 4 Konsep zakat sangat erat kaitannya dengan aspek ekonomi, karena objek materi zakat  adalah material yang sedikit banyaknya terkait dengan finansial. Aspek finansial yang dapat dimaksimalkan tersebut menjadi satu nafas dengan konsep dasar yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
Sebagai  salah  satu  kewajiban  utama  yang  harus  dilakukan  oleh  umat  Muslim adalah membayar zakat. Orang kaya wajib menyisihkan sebagian harta atau bendanya untuk diberikan kepada orang lain. 5 Dalam ajaran umat Islam terdapat larangan bagi seseorang menimbun harta pribadinya, oleh karena itu sangat dianjurkan bahwa sesama umat Muslim harus saling tolong menolong. 6
Merujuk  kepada  data  BPS  (Badan Pusat  Statistik)  di  Indonesia, bahwa  jumlah penduduk miskin, baik di kota maupun pedesaan pada bulan Maret 2018 mengalami penurunan  dibandingkan  jumlah  penduduk  miskin  pada  bulan  September  2017. Menurut  BPS  (2018)  selama  periode  September  2017–Maret  2018,  jumlah  penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September  2017  menjadi  10,14  juta  orang  pada  Maret  2018),  sementara  di  daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018).
Gambar 1. Tren Kemiskinan di Indonesia
4 Salah  satu  gejala  sosial  paling  fundamental  yang  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  adalah problematika  kemiskinan  yang  tidak  turun  secara  signifikan  dari  waktu  ke  waktu,  zakat  hadir  untuk menjadi salah satu solusi mengentaskan kemiskinan, lihat, Keumala Hayati, Zakat Potential as a Means to Overcome Poverty (A Study in Lampung) , Journal of Indonesian Economy and Business, Volume 26, Number 2,  h. 187 – 200, 2011,
5 Zafar Iqbal, 2000. “ Economic Rationale For The State Collection of Zakah ”. International Journal of Islamic Financial Services. Vol.2, no.1, April-June.
6 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah , (Jakarta; Alfabet, 2002) h. 3
Kemiskinan sudah cenderung menurun di tingkat nasional, namun dari data BPS tersebut  dijelaskan  penduduk  miskin  desa  masih  tetap  lebih  tinggi  dari  miskin  kota, artinya kemiskinan yang ada di tingkat yang lebih spesifik dalam hal ini di pedesaan (daerah) masih tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu daerah dinyatakan sebagai daerah tertinggal.
Sedikitnya  presentasi  yang  muncul  dalam  statistik  sekitar  47%,  angka  ini  masih sangat  tinggi  dan  perlu  perhatian  khusus  pemerintah  pusat  maupun  daerah  yang terkait,  dari  penyebaran  data  survei  yang  dilakukan  pemerintah,  199  kabupaten  di Indonesia  terdapat  33  ribu  desa  tertinggal  yang  tersebar  di  berbagai  wilayah. Berdasarkan data Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri bahwasannya ada  44  kabupaten  tertinggal  justru  muncul  dari  provinsi  yang  kondisi  demografinya cukup mapan.
Provinsi  Banten  adalah  daerah  yang  letaknya  persis  bersandingan  dengan provinsi  dimana  letak  ibukota  berada  saat  ini.  Beberapa  desa  yang  seharusnya  tidak perlu  mengalami  ketertinggalan  dari  berbagai  aspek  di  Provinsi  Banten,  baik  dari finansial  maupun  infrastruktur.  Namun,  realitanya  hingga  2019,  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Kemendes  PDTT)  masih menegaskan bahwa 364 desa di dalam Provinsi Banten masih pada status sebagai daerah tertiggal. 7
Melalui  skoring  Indeks  Desa  Membangun  (IDM)  salah  satu  kabupaten  yang tertinggal  adalah  Kabupaten  Lebak. Perhitungan  Kemendes PDTT  melalui  Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Indeks Ketahanan Sosial (IKS),  Indeks  Ketahanan  Ekonomi  (IKE),  Indeks  Ketahanan  Lingkungan  (IKL)  masih dibawah rata-rata  skor untuk  dinyatakan  Kabupaten  Lebak  dianggap  sebagai  daerah maju atau daerah berkembang.
Gambar 2. Indeks Desa Membangun Kemendes PDTT
7 Kemendes Rilis 364 Desa Tertinggal, Lebak Dan Pandeglang Terbanyak
http://www.rmolbanten.com/read/2019/11/04/12724/Kemendes-Rilis-364-Desa-Tertinggal,-Lebak-Dan- Pandeglang-Terbanyak-

## B. METODE PENELITIAN
Makalah ini menggunakan pendekatan analisis hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan menganalisis bahan pustaka atau bukti sekunder sebagai tugas utama. Analisis  hukum  normatif  adalah  metode  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  fakta berdasarkan penalaran ilmiah hukum dari sudut pandang normatif (Soekanto, 2015: 13- 14).  Dengan  demikian  kajian  ini  berangkat  dari  perspektif  asas  hukum  positif  yang berkaitan dengan kerangka hukum nasional perundang-undangan (Marzuki, 2016: 59). Metode yang digunakan adalah pendekatan etis dan pendekatan kasus. Bukti sekunder utamanya  diambil  dari  peraturan  perundang-undangan  tentang  pemberantasan perbuatan  salah  dan  putusan  pengadilan  sebagai  muatan  hukum  utama.  Data  yang terkumpul kemudian dievaluasi secara kualitatif.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Kontribusi Hukum Pengelolaan Zakat untuk Pembangunan Daerah
Zakat  sebagai  salah  satu  dari  filantropi  Islam  mengalami  pertumbuhan  yang sangat  pesat.  Keberadaan  zakat  dipandang  sebagai  sarana  komunikasi  utama  antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, artinya zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam menyusun kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan di dalam sebuah  negara. 8 Karena  zakat  cukup  menjadi  peranan  penting  sebagai  objek  yang meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  maka  dalam  pengelolaannya  harus memperhatikan  asas  dan  tujuan  pengelolaan  zakat  dengan  berdasarkan  pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. 9
Selain itu, pengelolaan zakat ini harus bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan  efisiensi  pelayanan  dalam  pengelolaan  zakat  dan  meningkatkan  manfaat  zakat untuk  penanggulangan  kemiskinan. 10 Zakat  memberikan  hikmah  dan  manfaat  yang besar dan mulia baik bagi orang yang berzakat, penerima zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya,  maupun  bagi  masyarakat  keseluruhan. 11 Hal  itu  merupakan  salah  satu instrumen  pemerataan  pendapatan.  Pengelolaan  zakat  yang  baik  maka  dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. 12
Salah satu strategi mengelola pendapatan instrumen ekonomi yang berasal dari zakat, caranya adalah mendesain kontruksi hukum untuk menjadi dasar bergeraknya pengelolaan  zakat  baik  secara  nasional  maupun  secara  lokal  disetiap  daerah.  Tidak hanya  untuk  memaksimalkan  apa  yang  didapat  dan  dikelola  oleh  pengelola  zakat
8 Zuziana Elly Triantini, “ Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia ”, Al-Ahwal , vol.3, no.1 (2010): 91.
9 Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
10 Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
11 Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 82.
12 Ahmad Muflih Saefuddin, Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi (Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG, 1986), 99.
( amil ), 13 namun untuk kepastian hukum penyaluran zakat kepada pihak-pihak penerima zakat  ( mustahik ),  dan  pada  akhirnya  bentuk  pemerataan  pendapatan  kepada  mereka tidak disalahgunakan sehingga menjadi preseden yang baik demi mewujudkan sistem yang berkelanjutan.
Amanat  konstitusi  tegas  bahwa  memang  kesejahteraan  masyarakat  adalah tanggung  jawab  pemerintah  pusat.  Sebagai  perwujudan  cita-cita  yang  luhur,  maka Indonesia yang memiliki karakteristik bangsanya menjadi negara hukum dibentuklah regulasi  yang  melaksanakan  salah  satu  instrumen  ekonomi  yakni  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada penjelasan ini dijelaskan bahwa zakat  sebagai  tradisi  keagamaan  yang  dikodifikasikan  dalam  ‘baju  hukum’  undang- undang, untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Lebih dari itu undang- undang pengelolaan zakat diberikan amanah untuk menciptakan adanya suatu lembaga atau institusi zakat demi mengentaskan kemiskinan di beberapa daerah, sehingga dapat meningkatkan daya guna dan daya hasil guna sesuai syariat Islam. 14
Pemerintah pusat dalam mengelola zakat diberikan kepada suatu badan otonom khusus dengan menggunakan nomenklatur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik untuk ditingkat pusat maupun untuk di tingkat daerah, artinya di daerah saat ini juga merujuk pada satu regulasi yang menyatu atapkan pengelolaan zakat pada satu badan, sehingga di daerah telah terbentuk pula lembaga BAZNAS yang sifatnya desentralisasi agar  menciptakan  sistem  pengelolaan  zakat  yang  efektif  dan  efisien  melalui  sistem hirarki kelembagaan badan pengelola zakat di Indonesia. 15
Rangkaian  sejarah  terbentuknya  regulasi  zakat  hingga  saat  ini,  prinsipnya tidaklah  singkat,  karena  selain  kebutuhan  hukum  pengelolaan  zakat  didaerah  yang belum terakomodir pada pembentukan undang-undang pengelolaan zakat pertama kali yang  dituangkan  pada  nomor  38  tahun  1999.  Pemerintah  Pusat  bersama  DPR  juga bersepakat  untuk  merevisi  undang-undang  lama  menjadi  undang-undang  baru  yang mengakomodir seluruh pengelolaan zakat tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah, namun  pengelolaan  zakat  yang  dimiliki  oleh  badan  usaha  milik  negara  maupun perusahaan swasta juga diatur pada satu atap regulasi.
Hingga akhirnya terbentuk satu regulasi pengelolaan zakat yang baru dan juga belum  diterima  oleh  para  pelaku  pengelola  zakat  di  tanah  air.  Kebijakan ini  juga mengalami  pengujian  undang-undang  ( judicial  review )  dari  kekeliruan  perumusan sampai  terindikasi  adanya  celah  hukum  yang  terbuka  yang  membuat  makna  dan definisi  pada  undang-undang  nomor  23  tahun  2011  terlalu  luas  kemudian  diajukan banding oleh Lembaga Amil Zakat  (LAZ) dan masyarakat yang tidak sejalan dengan terbitnya  undang-undang  tersebut.  Melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) Nomor  86/PUU-X/2012  perihal  pengujian  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011
13 Suprima, Holilur Rahman, Regulasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia , Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 1, Juni 2019 : 132 - 146
14 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
15 Mufida, Sistem  Hirarki  Kelembagaan  Badan  Pengelola  Zakat  di  Indonesia  (Tinjauan  Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011), Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.2(2016), pp.323-344,
tentang Pengelolaan Zakat. 16 Seluruh pemangku kepentingan pengelolaan zakat harus mentaati dan melaksanakan amanat putusan tersebut, termasuk seluruh pengelola zakat di daerah baik pemerintah maupun swasta.
Pengelola zakat yang dimiliki pemerintah daerah bersumber dari kewenangan atribusi  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  pembentukan BAZNAS  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Dari  semua  fungsi  dan  tugas  yang  di amanahkan kepada BAZNAS ditingkat pusat, maka dilaksanakan pula oleh BAZNAS di tingkat daerah. undang-undang pengelolaan zakat memerintahkan, bahwa BAZNAS bertugas  dan  memiliki  fungsi  untuk; pertama ,  merencanakan  pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat; kedua ,  melaksanakan  pengumpulan pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat; ketiga, mengendalikan  pengumpulan pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat,  hingga keempat, pelaporan  dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

## 2. Pengelolaan Zakat untuk Pembangunan Daerah Tertinggal
Sebagai  negara  berkembang,  masalah  mengenai  kemiskinan  masih  terjadi  di Indonesia.  Belum  meratanya  perekonomian  dan  pembangunan  menjadi  salah  satu pekerjaan rumah bagi Indonesia. Disisi lain, zakat selama ini masih dianggap sebelah mata, padahal Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim memiliki potensi zakat yang  sangat  besar  jumlahnya.  Potensi  zakat  yang  besar  ini  dapat  digunakan  sebagai instrumen  keagamaan  untuk  menunjang  pembangunan  daerah  tertinggal  apabila dikelola dengan optimal. Pada tahun 2018, jumlah desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa dimana berdasarkan Perpres No. 131 Tahun 2015. 17 Target pemerintah adalah 5000  desa, 18 artinya  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  hal  ini  berhasil  melampaui target, dan hal tersebut bisa digunakan untuk pembangunan daerah tertinggal.
Untuk lebih terperinci, selama ini praktik pendistribusian zakat lebih didominasi kepada zakat konsumtif. Sehingga zakat yang disalurkan ke masyarakat hanya dapat digunakan  dalam  kurun  waktu  singkat.  Tujuan  zakat  sebenarnya  tidak  sekedar menyantuni  orang  miskin  secara  konsumtif,  tetapi  mempunyai  tujuan  yang  lebih permanen  yaitu  mengentaskan  kemiskinan. 19 Penting  kiranya  menjaga  stabilitas ekonomi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  salah  satu  tujuannya  adalah  menurunkan indeks kemiskinan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, program zakat saat ini lebih difokuskan pada zakat produktif. Zakat produkif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta
16 Mustolih Siradj, Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat , Jurnal Bimas Islam Vol.7. No.III 2014, h. 409-448.
17 Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015- 2019
18 Murti Ali Lingga, BPS: Jumlah Desa Tertinggal Berkurang 6.518 Desa , https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/133742026/bps-jumlah-desa-tertinggal-berkurang-6518-desa (diakses pada tanggal 17 Februari 2020).
19 Siti Aminah Chaniago, Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, (47-56)
zakat yang telah diterimanya. 20 Beberapa program zakat yang digunakan untuk kegiatan produktif seperti untuk hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberian modal usaha, dan lain sebagainya.
Salah satu cara BAZNAS melalui lembaga pusat kajian strategisnya memberikan tolak ukur dengan menggunakan  Indeks Desa Zakat (IDZ), Prinsip Indeks ini adalah alat untuk menguji apakah dalam suatu daerah (termasuk wilayah perkampungan di desa)  dapat  diberikan  bantuan  oleh  lembaga  pengelola  zakat  atau  tidak.  Baik  untuk program zakat produktif atau program kegiatan yang lainnya. Sebagai asessment awal indeks  desa  zakat  adalah  data  yang  perlu  dipersiapkan  untuk  prioritas  dalam  suatu wilayah. Pemerintah daerah dalam hal ini melalui ‘tangan’ BAZNAS daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat menggunakan indeks tersebut melalui beberapa komponen indeks yang telah ditentukan. 21
Sesuai  urgensitas  perannya,  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengkoordinasian  dalam  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat adalah potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan oleh lembaga pengelola zakat. Secara signifikan zakat sebagai bagian dari kebijakan fiskal dianggap sebagai sendi ekonomi diberbagai negara, sehingga dalam penerapannya memunculkan berbagai macam cara pengelolaan untuk memberikan dampak ekonomi yang maksimal. 22

## 3.  Kontribusi  Zakat  Kabupaten  Lebak  Provinsi  Banten  untuk  Pembangunan Tertinggal
Peluang  penggunaan  zakat,  acap  kali  menjadi  diskursus  tersendiri,  dalam literatur  hukum  Islam,  Peluang  zakat  menjadi  bagian  yang  diatur  berdasarkan nash (sumber  utama)  umat  Muslim  dalam  bermuamalah,  yakni  Al-Qur'an  dan  Hadits, sedangkan di Indonesia peluang zakat dimanfaatkan secara maksimal perwujudannya melalui dituangkannya rujukan umat Muslim tersebut kepada hukum positif (undang- undang), oleh karena itu implementasi zakat diberlakukan tidak lagi hanya berdasarkan keyakinan dalam aspek keagamaan iman dan takwa, namun pemberlakuannya didasari oleh kekuatan regulasi dan hierarki peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga regulasi di tingkat daerah. 23
Regulasi  di  tingkat  daerah  sangat  penting  di  terapkan  untuk  meningkatkan potensi  zakat,  khusunya  daerah  yang  diklaim  pemerintah  sebagai  daerah  tertinggal. Kabupaten  Lebak,  Provinsi  Banten,  adalah  salah  satunya.  Regulasi  yang  dibutuhkan dalam  memaksimalkan  potensi  zakat  di  Kabupaten  Lebak  Banten  prinsipnya  belum
20 Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008).
21 Aspek komponennya adalah ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Kemanusiaan, serta komponen terakhir yaitu Dakwah, Tim Riset Dan Kajian Puskas Baznas (2017) Indeks Desa Zakat, Dari Desa Untuk Zakat Yang Terukur Dan Berkemajuan, Puskas Baznas, Jakarta. Hal. 8
22 Amiruddin K, Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim, AHKAM, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015: 139-166
23 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia , 2002, Jakarta : Raja Grafindo Persada. h. 5-6
memadai.  Sehingga  dibutuhkan  reformulasi  baru  dalam  regulasi  untuk  pengelolaan zakat.
Kurang kuatnya regulasi dalam pengelolaan zakat pada Kabupaten Lebak dapat dilihat  dari  perkembangan  sumber  daya  zakat  yang  setiap  tahunnya  mengalami penurunan.
Rp0 Rp2,000,000,000 Rp4,000,000,000 Rp6,000,000,000 Rp8,000,000,000 Rp0 Rp500,000,000 Rp1,000,000,000 Rp1,500,000,000 Rp2,000,000,000 Rp2,500,000,000 Rp3,000,000,000 2014 2015 2016 2017 2018 JU M LA H ( M IL IA R R U P IA H )
R p (M IL IA R ) Axis Title REKAPITULASI PENERIMAAN DANA ZAKAT,  INFAK, DAN SEDEKAH  BAZNAS
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014 S/D 2018
ZAKAT FITRAH
ZAKAT MAL ZAKAT PROFESI INFAQ & SHODAKOH FIDYAH /DSKL BAGI HASIL BANK JUMLAH
Gambar 3. Penerimaan Zakat Kabupaten Lebak Provinsi Banten . 24
Rangkaian  penerimaan  dana  zakat  yang  di  kelola  dari  berbagai  sumber pendanaan, telah dilakukan oleh semua pemangku kepentingan ( stakeholders ) pengelola zakat, hal ini di buktikan dengan berjalannya berbagai macam kegiatan dan target-target yang  telah  di  tentukan  setiap  tahunnya,  dari  perencanaan,  pengelolaan,  hingga pendistribusian zakat di Kabupaten Lebak, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah  Kabupaten  Lebak.  Di  sisi  lain  pengelola  zakat  masih  terus  berusaha  untuk memaksimalkan potensi yang ada, jika dilihat dari grafik, hingga catatan tahun terakhir dana yang didapat tidak lebih dari 5 milyar yang telah ditentukan di awal target yang ingin  dicapai,  kenyatannya  justru  mengalami  penurunan  menjadi  3,5  milyar  sejak dimulainya  dari  tahun  2014.  Akar  masalah  ini  terjadi  berawal  dari  kekuatan  seorang penguasa, perkembangan pengelolaan dana zakat apabila ingin mengalami kenaikan itu bisa menjadi besar secara signifikan dilihat dari kekuatan penguasa ( power of leadership ). Hal  Ini  sangat  mempengaruhi  pengelolaan  zakat,  dan  prinsipnya  sangat  bergantung kepada bagaimana penguasa terhadap political will dari pemerintah setempat besar atau kecil.
Hasil  dari  pengelolaan  dana  zakat  Kabupaten  Lebak  menurut  peneliti  sudah dapat banyak membantu untuk pembangunan daerah. Sepak terjang BAZNAS Lebak dapat  dilihat  hasilnya  pada  setiap  wilayah  kecamatan  dan  desa  yang  ada.  Secara demografi Kabupaten Lebak memiliki 1.302.608 ( satu juta tiga ratus dua ribu enam ratus
24 Data Diterima dari Kantor Bagian Administrasi Umum Badan Amil Zakat kabupaten Lebak
delapan )  jiwa  penduduk,  dari  pembagian  jenis  kelamin  terdapat  666.802  (enam  ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua) untuk laki-laki dan 635.806 (enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam) untuk perempuan. 25 Seluruh penduduk Kabupaten Lebak,  menurut  pengurus  BAZNAS  Lebak  sudah  mencapai  70%  mendapatkan distribusi  dari  bantuan  pengelolaan  dana  zakat,  baik  yang  bersifat  materiil  maupun kegiatan BAZNAS Lebak yang tidak bersifat immaterii, 26 seperti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan namun pengelolaannya bersumber dari dana BAZNAS Lebak.
Hasil laporan tersebut kemudian dilapokan setiap 6 bulan sekali, pada bulan Juni dan akhir Desember. Laporan ini diberikan kepada setiap kantor kecamatan dan kantor desa  yang  termasuk  dalam  wilayah  di  Kabupaten  Lebak.  Untuk  meningkatkan  taraf pertanggung jawaban pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Lebak. Secara mandiri  lembaga  BAZNAS  Lebak  dibantu  oleh  akuntan  publik  swasta  untuk memonitoring  dan  evaluasi  finansial  keuangan  BAZNAS  Lebak.  Hasil  dari  akuntan publik  kemudian  dikonversi  kepada  bagian  dari  bentuk  laporan  kepada  masyarakat yang telah membayar zakat.
Beberapa  kegiatan  yang  awalnya  pernah  dilakukan  oleh  Badan  Amil  Zakat Daerah  (BAZDA)  Lebak  hari  ini  pasca  pergantian  pengurus  dari  komisioner  hingga pegawai,  dilakukan  kembali  dengan  nominal  pemungutan  dana  zakat  sedikit  lebih besar,  contohnya  kegiatan  infak  sedekah  yang  diambil  langsung  dari  gaji  pegawai pemerintah baik yang PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun Non PNS. Infak dan sedekah yang dahulu dipungut sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah) saat ini menjadi Rp5000 (lima ribu rupiah) setiap bulannya. Namun regulasi pungutan dana ini masih dalam bentuk surat edaran  sehingga tidak cukup kuat untuk kemudian dilaksanakan oleh aparatur sipil negara di Kabupaten Lebak, atas dasar tersebut regulasi pengelolaan zakat daerah prinsipnya sangat dibutuhkan oleh BAZNAS Lebak sebagai salah satu garda terdepan dalam  berkontribusi  pembangunan  daerah.  Perubahan  status  Kabupaten  Lebak  dari daerah  tertinggal  menjadi  daerah  yang  lebih  maju  tentunya  tidak  terlepas  dari pemerataan pembangunan di daerah setempat dan juga peran instrumen zakat.
Pengelolaan  zakat  di  Kabupaten  Lebak  Banten  terus  dikembangkan  salah satunya, ketua BAZNAS Kabupaten Lebak menargetkan untuk mendapatkan potensi zakat sebesar 600 juta. 27 Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan pengelolaan zakat yang tepat. Mengenai pengelolaan zakat di Kabupaten Lebak diatur dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat. Dana zakat yang  terkumpul  nantinya  akan  disalurkan  ke  masyarakat  dan  dipastikan  untuk
25 Lihat,  Penduduk  Menurut  Jenis  Kelamin  dan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten,  2005-2019 https://banten.bps.go.id/dynamictable/2015/09/07/51/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten- kota-di-provinsi-banten-2005-2019.html
26 Lebih detail kegiatan imateriil yang dimaksud oleh narasumber adalah kegiatan yang bersifat umum pada waktu hari raya besar Islam. Artinya semua kegiatan dilakukan namun tidak langsung secara meteriil, namun kegiatan tersebut di isi oleh seluruh anggota baznas dari rangkaian acara hingga konsumsi dan sebagainya seluruh kebutuhan kegiatan acara tersebut
27 Baznas Lebak targetkan penerimaan zakat Rp600 Juta https://banten.antaranews.com/berita/44936/baznas-lebak-targetkan-penerimaan-zakat-rp600-juta diakses pada tanggal 29 juli 2019
kesejahteraan  umat. 28 Sementara  itu,  sasaran  utama  dari  BAZNAS  Kabupaten  Lebak untuk sementara ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana nantinya dana zakat yang  terkumpul  akan  dilaporkan  terlebih  dahulu  ke  BAZNAS  dan  kemudian  dana tersebut akan dibagikan ke masyarakat miskin disetiap desa. Misalnya, dana zakat yang tertampung  sebesar  Rp630.000.000  maka  dana  tersebut  akan  dibagikan  ke  100  orang miskin disetiap desa masing-masing Rp40.000 per orang. Akan tetapi pada tahun 2019, orang  yang  berhak  menerima  dana  zakat  tersebut  hanya  diberi  Rp30.000  per  orang. Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2018 yang mana setiap orang diberi  Rp40.000.  Hal  ini  dikarenakan  penyaluran  dana  zakat  disesuaikan  dengan besarnya zakat yang terkumpul.
Di  Kabupaten  Lebak,  zakat  juga  turut  memberikan  kontribusinya  untuk pembangunan Kabupaten Lebak yang lebih difokuskan untuk pendidikan, kesehatan, kemanusiaan,  ekonomi,  dan  dakwah  advokasi.  Melalui  BAZNAS  Kabupaten  Lebak, dana zakat yang terhimpun tersebut disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.
Gambar 4. Data pendistribusian dana zakat di Kabupaten Lebak.
Zakat  telah  menjadi  salah  satu  upaya  yang  digunakan  pemerintah  untuk pemerataan  pembangunan  dan  pendapatan  masyarakat,  dalam  hal  ini  turut memberikan  kontribusinya  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  Kabupaten  Lebak melalui program-program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lebak.
28 Baznas Lebak berkomitmen sejahterakan umat
https://banten.antaranews.com/berita/36489/baznas-lebak-berkomitmen-sejahterakan-umat

## D. KESIMPULAN
Pengelolaan  zakat  pada  daerah  tertinggal  seperti  Kabupaten  Lebak  sangat dibutuhkan kontribusinya, sebagai salah satu instrumen yang kuat dibidang finansial dan  keuangan,  potensi  zakat  sangat  siginifikan  membantu  perkembangan pembangunan  suatu  daerah,  terlebih  lagi  dari  berbagai  macam  kegiatan  yang  di implementasikan  untuk  mencapai  target-target  yang  ditentukan.  Pengelolaan  zakat akan semakin berkembang apabila memiliki regulasi yang kuat dalam suatu daerah, hal ini  menunjukan  bahwa  sinergitas  antara  pengelola  zakat  dengan  pemerintah  daerah yang sedang aktif perlu ditingkatkan dengan berbagai macam pola program kerja yang bervariasi.
BAZNAS Lebak Banten telah melakukan berbagai macam inovasi kegiatan yang terdiri  dari  Lebak  Pintar,  Lebak  Sehat  dan  Lebak  Sejahtera.  Kegiatan  tersebut  adalah kegiatan  positif  yang  perlu  didukung  oleh  pendanaan  zakat.  Sehingga  dana  yang dikelola menjadi efektif dan efisien. Jika pendanaan tersebut telah di salurkan kepada berbagai  macam  kegiatan  pemerintah  daerah,  sebagai  pertanggung  jawabannya kontribusi  zakat  bisa  dilakukan  dalam  bentuk  laporan  yang  disampaikan  kepada perwakilan masyarakat yang ada di setiap desa atau kecamatan dalam hal ini kantor desa  dan  kantor  kecamatan.  Kemudian  masyarakat  dapat  mempercayai  lembaga BAZNAS Lebak  yang  menjadi  dasar  peningkatan  jumlah  dana  zakat  pada  masa  yang akan datang.

## REFERENSI:

## BUKU / JURNAL
Ahmad  Ziauddin, Islam,  poverty  and  income  distribution  :  a  discussion  of  the  distinctive Islamic approach to eradication of poverty and achievement of an equitable distribution of  income  and  wealth ,  Islamic  economics  series  ;  15.  S  (Leicester,  UK,:  Islamic Foundation, 1991.
Ali,  Mohammad  Daud, Hukum  Islam  Pengantar  Hukum  Islam  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia , Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002
Aminah Siti Chaniago, Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015
Arifin Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah , Jakarta; Alfabet, 2002.
Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam , Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2008
Chusainul  Adib, Peran  Negara  Dalam  Pengelolaan  Zakat  Umat  Islam  di  Indonesia ,  Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol 1, No 1 2017
Firmansyah,  “Zakat  Sebagai  Instrumen  Pengentasan  Kemiskinan  dan  Kesenjangan Pendapatan”, Jurnal Ekonomi Pembangunan , Vol. 21, No. 2 (Desember 2013), 182.
Hayati Keumala, Zakat Potential As A Means To Overcome Poverty ( A Study In Lampung ), Journal of Indonesian Economy and Business, Volume 26, Number 2, 2011.
Holilur Rahman, Suprima, Regulasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia , Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 1, Juni 2019
Iqbal Zafar,. “ Economic Rationale For The State Collection of Zakah ”. International Journal of Islamic Financial Services. Vol.2, no.1, April-June 2010.
Jamil  Alfan, Implementasi  Indeks  Desa  Zakat  Pada Desa  Sungai Dua  Kecamatan  Rambutan (Untuk Desa yang Terukur dan Berkemajuan), KHOZANA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam, Vol. 1, No. 2, Juli 2018,
K Amiruddin, Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim, AHKAM, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015
Kemeterian  Desa  dan  Transmigrasi,  Status  Indeks  Desa  Membangun  Provinsi Kabupaten  Kecamatan  Tahun  2019.  Direktorat  Jenderal  Pembangunan  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
Mubarok, Abdullah dan Baihaqi Fanani, “ Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi,
Realisasi, dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)”, PERMANA , Vol. V, No.2, Februari 2014.
Mufida, Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011), Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.2, 2016.
Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The  Structure  of  State  Life,  STAATSRECHT:  Indonesian  Constitutional  Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017).
Qadir,  Abdurrahman, Zakat  dalam  Dimensi  Mahdhah  dan  Sosial ,  (Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada, 1998
Rezki,  Annissa;  Anggraeni,  RR.  Dewi;  Yunus,  Nur  Rohim.  "Application  of  Civil  Law Theory  In  the  Termination  of  Custody  of  Adopted  Children  in  Indonesia," Journal of Legal Research, Volume 1, No. 6 (2019).
Saefuddin, Ahmad Muflih, Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi (Bontang : Badan Dakwah Islamiyyah, LNG, 1986
Siradj Mustolih, Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang- Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat , Jurnal Bimas Islam Vol.7. No.III 2014,
Tim  Riset  Dan  Kajian  Puskas  Baznas Indeks  Desa  Zakat,  Dari  Desa  Untuk  Zakat  Yang Terukur Dan Berkemajuan, Puskas Baznas, Jakarta, 2017.
Triantini  Zuziana  Elly,  “ Perkembangan  Pengelolaan  Zakat  di  Indonesia ”, Al-Ahwal ,  vol.3,
No.1, 2010.

## WAWANCARA
Hasil  Wawancara  dengan  Komisioner  Baznas  Bpk  Adibul  Wathon  Wakil  Ketua Komisioner Badan Amil Zakat Nasioal Kabupaten Lebak. 19 September 2019 di kantor Baznas Lebak

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
Surat Keputusan Direktorat Jenderal dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun  2019  tentang  perubahan  kedua  atas  keputusan  Direktur  Jenderal Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Nomor  30  Tahun  2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

## INTERNET (DARING ONLINE)
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2005-2019 https://banten.bps.go.id/dynamictable/2015/09/07/51/penduduk-menurut-jenis- kelamin-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-banten-2005-2019.html
Baznas Lebak targetkan penerimaan zakat Rp600 Juta https://banten.antaranews.com/berita/44936/baznas-lebak-targetkan- penerimaan-zakat-rp600-juta, Baznas Lebak Banten Bagikan 27.850 Penerima Zakat https://www.industry.co.id/read/36129/baznas-lebak-banten-bagikan-27850- penerima-zakat Baznas Lebak berkomitmen sejahterakan umat https://banten.antaranews.com/berita/36489/baznas-lebak-berkomitmen- sejahterakan-umat Penduduk Desa Masih Lebih Miskin Daripada Penduduk Kota
https://spi.or.id/penduduk-desa-masih-lebih-miskin-daripada-penduduk-kota/ diakses pada 19 Januari 2019
Kemendes  Rilis  364  Desa  Tertinggal,  Lebak  Dan  Pandeglang  Terbanyak http://www.rmolbanten.com/read/2019/11/04/12724/Kemendes-Rilis-364-Desa- Tertinggal,-Lebak-Dan-Pandeglang-Terbanyak-
Penduduk  miskin  menurun  pada  angka  2.  2,59  juta  jiwa  dibanding  posisi  September 2014,  lihat  ,  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/17/5-tahun- pertama-kepemimpinan-jokowi-angka-kemiskinan-turun-155-bps di akses pada tanggal 1 April 2019.
Murti  Ali Lingga, BPS: Jumlah  Desa  Tertinggal Berkurang  6.518  Desa , https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/133742026/bps-jumlah-desa- tertinggal-berkurang-6518-desa diakses pada tanggal 17 Februari 2020
Khairunnajah, Peran Baznas dalam Pembangunan Wilayah Tertinggal , https://sharianews.com/posts/peran-baznas-dalam-pembangunan-wilayah- tertinggal (diakses pada tanggal 17 Februari 2020).