Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ISSN 1412-7083 (Print), 2579-9266 (Online) https://doi.org/10.52434/jp.v17i02.293

## Peran Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Dalam Upaya Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Timur
Tsabitah Mariyah Dwiyanti 1 , Indira Arundinasari 2
1,2 Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
1 21041010092@student.upnjatim.ac.id
2 Indira.arun.adneg@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Penelitian  tentang  kemiskinan  telah  banyak  dilakukan,  namun  penelitian  yang mengangkat isu kemiskinan esktrem masih terbatas. Khususnya, menjelaskan peran sub subtansi sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah kasus kemiskinan tertinggi di Indonesia  yang  mengacu  pada  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2022  tentang  percepatan  penghapusan  kemiskinan  ekstrem,  Pemerintah Provinai Jawa Timur berkomitmen untuk mencapai kemiskinan ekstrem zero persen pada tahun 2024. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Biro Kesejahteraan  Rakyat  Prov.  Jawa  Timur  pada  sub  subtansi  sosial  dalam  upaya percepatan  penanganan  kemiskinan  ekstrem  di  Jawa  Timur.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Data  dikumpulkan  melalui wawancara,  observasi, forum  group  discussion ,  dan  studi  kepustakaan.  Hasil menunjukkan  bahwa  Biro  Kesra  Provinsi  Jawa  Timur  sub  subtansi  sosial menjalankan  strategi  menurunkan  beban  pengeluaran,  yang  diwujudkan  melalui bantuan sosial kepada eks pengungsi konflik Sampang Jemundo. Selain itu, juga ikut memfasilitasi    pelaksanaan  tugas  bidang  sosial,  melalui forum  group  discussion dengan  fokus  pada  strategi  penurunan  beban  pengeluaran  yang  mendukung  pada kolaborasi  antar  sektor  pemerintah  dan  non  pemerintah.  Untuk  keberlanjutan penelitian  ini,  maka  dapat  mempertimbangkan  peran  sektor  lain  sebagai  upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.
Kata Kunci: Kebijakan, Kemiskinan, Peran, Percepatan, Strategi.

## Abstract
Much  research  has  been  conducted  on  poverty,  however,  there  is  still  limited research that addresses the issue of extreme  poverty, in particular, explaining the role of social substance in the People's Welfare Bureau of East Java Province. As one of the East Java Provincial Governments,  with the highest number of poverty cases in Indonesia. Referring to the Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 4 of 2022 concerning the elimination of extreme poverty, the East Java Provincial Government is committed to achieving zero percent extreme poverty by 2024. Therefore, this research aims to analyze the role of the Provincial People's Welfare  Bureau.  East  Java  on  social  substance  in  an  effort  to  accelerate  the resolution  of  extreme  poverty  in  East  Java.  This  research  uses  a  descriptive
qualitative  approach.  Data  was  collected  through  interviews,  observation,  group discussion forums, and literature study. The results show that the East Java Province Social  Welfare  Bureau  is  implementing  a  strategy  to  reduce  the  burden  of expenditure,  which  is  realized  through  social  assistance  to  perpetrators  of  the Sampang Jemundo conflict. Apart from that, it also facilitates the implementation of social sector tasks, through group discussion forums with a focus on strategies for reducing expenditure burdens that support collaboration between government and non-government sectors. If you want this research, you can consider the role of other sectors as an effort to accelerate the resolution of extreme poverty in East Java.
Keywords: Acceleration, Policy, Poverty, Role, Strategy.

## 1. Pendahuluan
Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari pemerintah Jawa Timur yang dimana memiliki tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur.  Biro  Kesejahteraan  (Biro  Kesra)  Jawa  Timur membantu  pemerintah  dan  kesejahteraan  rakyat  dalam  koordinasi  kebijakan,  koordinasi pelaksanaan  tugas  perangkat  daerah,  dan  pemantauan  serta  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat pelayanan  dasar.  Dalam  bidang  kesejahteraan  rakyat  pelayanan  dasar  terbagi  menjadi  tiga  sub subtansi  yaitu  sosial,  kesehatan,  dan  pendidikan.  Sub  subtansi  sosial  berperan  dalam  upaya percepatan  penanganan  kemiskinan  ekstrem  di  Jawa  Timur,  dengan  mengadopsi  strategi  dari Bappeda  Jawa  Timur  sebagai  leading  sektor  dan  ketua  tim  percepatan  kemiskinan  yaitu penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan yang diwujudkan melalui bantuan sosial.  Satu-satunya  bantuan  sosial  yang  diwujudkan  oleh  sub  subtansi  sosial  Biro  Kesra  Jawa Timur yaitu bantuan sosial eks pengungsi konflik Sampang di Jemundo.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda)  Provinsi  Jawa  Timur  selaku  penunjang pemerintah  dalam  bidang  perencanaan  pembangunan  daerah  melakukan  pemetaan  rencana program  yang  diharapkan  membantu  stakeholder  lainnya  untuk  melaksanakan  program penanggulangan  kemiskinan  secara  efektif  dan  tepat  sasaran  (Zulkifli  &  Mega  Putri,  2023). Strategi  tersebut  yakni  menurunkan  beban  pengeluaran.  Meningkatkan  pendapatan,  dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Menurut BPS yang telah diolah, persentase penduduk miskin ekstrem 38 kab/kota di Jawa Timur tahun 2022 sebesar 1,80% dengan jumlah penduduk miskin  ekstrem  sebanyak  724.330  jiwa.  Hal  tersebut  distribusi  rumah  tangga  miskin  ekstrem nyaris separuh dari total rumah tangga miskin di Jawa Timur (Fatikhurrizqi & Kurniawan, 2022). Provinsi Jawa  Timur termasuk dalam 35 kabupaten prioritas  kemiskinan ekstrem yang dimana Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil analisis CHAID bahwasannya rasio ketergantungan rumah tangga yang cukup tinggi  yakni berkisar antara 0,5-10 dengan ke rumah tangga yang berstatus tidak bekerja atau bekerja di sektor pertanian (Taufiq, 2022). Kondisi di sektor pertanian relatif tidak stabil di bandingkan dengan aktivitas di sektor industri dan jasa di perkotaan. Faktor-faktor seperti gagal pan dan penurunan harga produk pertanian, para petani dapat dengan  mudah jatuh ke  dalam  kemiskinan.  Maka  dari  itu  pekerjaan  kepala  rumah  tangga  di  sektor  pertanian mempunyai pengaruh positif terhadap status kemiskinan ekstrem.
Menurut  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2022  tentang  percepatan penghapusan  kemiskinan  ekstrem  yang  ditujukan  salah  satunya  kepada  para  gubernur  untuk
Vol. 17; No. 02; 2023; 164-174
mengambil  langkah  yang  diperlukan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  upaya percepatan  penghapusan  kemiskinan  ekstrem.  Sebagaimana  peran  pemerintah  daerah  sebagai koordinator  untuk  mengambil  dan  menetapkan  kebijakan  ataupun  strategi-strategi  untuk daerahnya  (Fathurohman  et  al.,  2021).  Pada  penelitian  terdahulu  oleh  Ade  Taufan  (2022) mengungkapkan bahwa kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan melalui peran pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial secara rsponsif. Dalam hal ini, Ade Taufan (2022) juga meyebutkan bahwa  bantuan  langsung  tunai  (BLT)  berdampak  positif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat, karena  dengan  BLT  dapat  meringankan  beban  hidup  keluarga  miskin  (Taufan,  2022).  Sejalan dengan hal itu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andre Agasi (2023) memaparkan bahwa peran  pemerintah  dalam  berinovasi  untuk  menekan  kemiskinan  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Agasi, 2023). Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah  dengan  kemiskinan  ekstrem  tertinggi  di  Indonesia  berperan  untuk  mengambil  langkah dalam penghapusan kemiskinan ektrem di Jawa Timur. Secara global garis kemiskinan ekstrem menurut Bank Dunia ialah masyarakat yang memiliki pengeluaran perkapita perhari dibawah US $  1,9  PPP  (Purchasing  Power  Parity).  September  2022 worl  bank memperbarui  bahwasannya garis  kemiskinan  ektrem  baru  ditetapkan  sebesar  US  $2.15  berdasarkan  pada  nilai  harga  pada tahun 2017 (the world bank, 2022).
Fenomena  Jumlah  Kemiskinan  Provinsi  Jawa  Timur,  berada  pada  peringkat  pertama  sebanyak 4.188.810  jiwa  berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  &  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Provinsi  Jawa  Timur.  namun,  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Timur  mengalami  penurunan, persentase  penduduk  miskin  Jawa  Timur  September  2022  -  Maret  2023  turun  sebesar  0,14%, bahkan dalam kurun 2 tahun terakhir Maret 2021- Maret 2023 Jawa Timur berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin tertinggi sebanyak 383.920 jiwa. Meskipun kemiskinan di Provinsi Jawa Timur  mengalami  penurunan,  pemerintah  tetap  berupaya  untuk  menurunkan  kemiskinan  lebih progresif  lagi  karena  masih  terdapat  permasalahan  dan  isu  strategis  dalam  penanggulangan kemiskinan. Permasalahan tersebut seperti jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih menjadi yang  tertinggi  di  Indonesia,  tingginya  kemiskinan  di  pedesaan  Jawa  Timur,  program penanggulangan  kemiskinan  belum  terkoordinasi  secara  optimal,  minimnya  keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan, kebijakan yang mendukung penanggulangan kemiskinan belum tersinkronisasi, dan permasalahan lainnya.
Permasalahan kemiskinan bersifat multidimensional, muncul akibat  tidak berfungsinya sumber daya manusia dengan baik, termasuk akibat dari rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan (Adawiyah,  2020). Ketidakmampuan  individu  atau  keluarga  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar hidup dapat berdampak serius terhadap kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk sehari-hari akan berdampak pada kelaparan  dan  kekurangan  gizi  yang  berujung  pada  tingginya  angka  stunting  pada  anak  yang mengakibatkan penurunan kognitif dan lebih  rentan terhadap penyakit. Mengingat bahwa letak Wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur sangat luas yang terdiri dari 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, 8.494 desa/kelurahan, dengan total jumlah penduduk sebanyak 40,67 juta jiwa (BPS Provinsi Jawa  Timur, 2023). Maka perlunya  optimalisasi upaya pemerintah dalam penanganan kemiskinan yang terjadi di Jawa Timur.
Selain  itu,  faktor  rendahnya  tingkat  pendidikan  juga  berpengaruh  dengan  tingkat  kemiskinan. Apabila pendidikan mengalami kenaikan maka jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan,  karena  tingginya  kualitas  pendidikan  akan  berdampak  pada  hasil  atau output yang optimal  sehingga  memperoleh  pendapatan  atau income yang  maksimal  juga,  begitupun sebaliknya. Selain itu, kesehatan merupakan motor penggerak dalam meningkatkan produktivitas, apabila  produktivitas  meningkat  maka  individu  akan  memperoleh  pendapatan  atau income dan
tidak  terjebak  dalam  jurang  kemiskinan  (Nila  Isroviyah,  2020).  Apabila  kondisi  tersebut  tidak terjadi  maka  akan  menghambat  pertumbuhan  kualitas  sumber  daya  manusia  sehingga  untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satunya yaitu melalui pengentasan kemiskinan yang melibatkan serangkaian upaya dan kebijakan. Hasil kajian TNP2K (2021) dalam penelitian La Ode & Neli Agustina (2023) menyatakan bahwa pendidikan yang rendah, tidak memiliki akses pekerjaan  yang  layak,  rendahnya  kualitas  kesehatan  merupakan  karakteristik  penduduk  miskin ekstrem. Dalam hal ini, La Ode & Neli Agustina (2023) menyatakan bahwa untuk pengentasan kemiskinan  ekstrem  harus  berorientasi  pada  peningkatan  kualitas  sarana  dan  prasarana  yang menndukung  pada  pengembangan  wilayah  (Fauzan  &  Agustina,  2023).  Sejalan  dengan  World Bank (2019), bahwa serangkaian upaya untuk berinvestasi kepada manusia dengan memberikan nutrisi,  kesehatan,  dan  kualitas  pendidikan  akan  membantu  untuk  membangun  sumber  daya manusia merupakan kunci penting untuk pengentasan kemiskinan (the world bank, 2019).
Berdasarkan  penelitian  terdahulu,  dapat  disimpulkan  bahwa  inovasi  pemerintah  dalam  upaya menekan  kemiskinan  yang  berorientasi  dalam  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan sarana  prasana  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Penelitian  tentang  kemiskinan telah  banyak  dilakukan  namun,  masih  terbatasnya  penelitian  yang  mengangkat  isu  kemiskinan esktrem khususnya menjelaskan peran sub subtansi sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa  Timur.  Peneliti  menunjukkan  fenomerna  permasalahan  dengan  dua  poin  utama,  pertama strategi dan kebijakan dalam upaya menangani kemiskinan. Kedua, mengkaji peran sus subtansi sosial di Biro Kesjahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur dalam menangangi kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. urgensi dari pemilihan topik kemiskinan ekstrem ini ialah tercapainya kemiskinan ekstrem zero persen pada tahun 2024, hal ini mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pengetahuan dalam strategi penanganan  kemiskinan  serta  memberikan  informasi  kepada  praktisi  sebagai  landasan  untuk mengambil  keputusan  terkait  dengan  penanganan  kemiskinan  ekstrem  di  Provinsi  Jawa  Timur yang berkelanjutan.

## 2. Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data primer penelitian  ini  yaitu  dengan  observasi,  wawancara,  dan  forum.  Observasi  dilakukan  di  Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur selama 4 bulan. Wawancara dilakukan dengan salah satu  staf  di  sub  subtansi  sosial  di  Biro  Kesejahteraan  Rakyat  Provinsi  Jawa  Timur.  Forum diadakan oleh Sub Subtansi Sosial Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai fasilitator atas rencana aksi penanganan kemiskinan di Jawa Timur yang dihadiri oleh narasumber dari perwakilan Bappeda dan  akademisi  serta  audiens  yang  hadir  ialah  para  stakeholder  pemangku  kepentingan  se-Jawa Timur seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dan lain sebagainya. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi literature yang relevan terkait dengan penanganan kemiskinan. Lokus penelitian ini yaitu di Biro Kesra Provinsi Jawa Timur pada bagian pelayanan dasar sub bagian sosial. Fokus penelitian ini adalah peran Biro Kesra Provinsi Jawa Timur pada sub subtansi sosial dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur. Penentuan informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan pendekatan purposive, informan yang dipilih ialah yang memenuhi  kriteria dan pernah berperan dalam proses penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur oleh Biro Kesra Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dianalisis dengan model Miles dan Huberman secara bertahap dengan mengacu pada  Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun  2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 0%.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## a. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur
Suatu permasalahan dapat dipecahkan dengan menerapkan strategi yang terarah dan terukur untuk mencapai tujuan tertenu. Sinergi antara perencanaan strategi dan kebijakan yang bijaksana akan menciptakan landasan yang kokoh untuk mengentaskan kemiskinan  secara menyeluruh. Selain itu, akan menghasilkan dampak yang lebih besar dalam mengatasi akar penyebab kemiskinan dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Pembentukan  kebijakan  dan  strategi  dengan mengadopsi  pendekatan  berbasis  data  dapat  menciptakan  kebijakan  dan  strategi  yang  lebih kontesktual dan tepat sasaran.
Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kemiskinan tertinggi pada maret 2023. Kondisi tersebut menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Sebagaimana dengan visi provinsi jawa timur 2019-2024 yakni terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul  dan  berakhlak  dengan  tata  kelola  pemerintahan  yang  partipatoris  inklusif  melalui  kerja bersama dan semangat gotong royong. Dengan itu, pemerintah melakukan upaya-upaya strategis untuk mencapai kemiskinan ekstrem zero persen pada tahun 2024.
Adapula salah satu program dari tujuh program prioritas Provinsi Jawa Timur yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan. Dengan hal tersebut bahwasanya pengentasan kemiskinan menjadi fokus Pemerintah Provinsi  Jawa  Timur  untuk  bertindak.  Tentunya  untuk  menjalankan  program  atau  kebijakan sebelumnya  terdapat  rencana  tindakan  yang  dirancang  untuk  mencapai  tujuan.  Berdasarkan RPJMD  Provinsi  Jatim  2019-2024,  bahwasannya  terdapat  beberapa  strategi  penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, antara lain sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat  dan  daerah,  antar  sektor,  serta  lokasi  dan  sasaran  tertentu.  Berikutnya,  mengoptimalkan peran UMKM dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama,  di  wilayah  tertinggal,  terluar,  terdalam  atau  3T.  kemudian,  mengembangkan  dan meningkatkan  kualitas  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE).  Selain  itu,  mengembangkan  dan memperkuat  kapasitas  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  sebagai  bagian  dari upaya  penanganan  PMKS.  Kemudian,  meningkatkan  pembangunan,  pemberdayaan  dan pembinaan masyarakat desa. Selanjutnya, mendukung sistem jaminan sosial melalui PKH Plus dan program jaminan sosial lainnya.
Selain itu, program Nawa Bhati satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdapat 9 bhakti dan salah satu  diantaranya  terkait  dengan  pengentasan  kemiskinan  menuju  keadilan  dan  kesejahteraan sosial  yaitu bhakti 1 Jatim  Sejahtera. Untuk  menangani kemiskinan  ekstrem juga perlu adanya strategi. Berikut tiga strategi untuk menangani kemiskinan ekstrem di Jawa Timur, yang pertama yaitu  menurunkan  beban  pengeluaran.  Menurunkan  beban  pengeluaran  dapat  dengan  tiga program  seperti  perlindungan  sosial,  bantuan  sosial  dan  jaminan  sosial.  Yang  kedua  yaitu meningkatkan  pendapatan,  hal  ini  dapat  melalui  program-program  pemberdayaan  ekonomi masyarakat.  Yang  ketiga  yaitu  penurunan  jumlah  kantong-kantong  kemiskinan,  hal  ini  dapat melalui dengan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan sosial) dan peningkatan konektivitas antar wilayah.

## b. Peran  Biro  Kesejahteraan  Rakyat  Dalam  Percepatan  Penanganan  Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Timur
Berdasarkan  uraian  diatas,  dari  tiga  strategi  penanggulangan  kemiskinan  ekstrem  yang  telah dijelaskan  bahwasannya  Biro  Kesra  Provinsi  Jawa  Timur  di  sub  substansi  sosial  ikut  berperan dalam strategi yang pertama yaitu menurunkan beban pengeluaran. Dalam rangka menurunkan beban pengeluaran terdapat tiga bentuk seperti perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial.
Bentuk-bentuk  bantuan  yang  akan  diberikan  guna  mengurangi  beban  pengeluaran  masyarakat maka  dari  itu,  dibentuklah  program-program  untuk  menyalurkan  bantuan-bantuan  tersebut. Berikut akan dijelaskan program-program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dalam  rangka  penanggulangan  kemiskinan  ektrem  di  Jawa  Timur  pada  strategi  menurunkan beban pengeluaran.
Program pertama yaitu PKH+ atau Program Keluarga Harapan Plus, program ini bertujuan untuk meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  bagi  KPM  atau  lanjut  usia  melalui  pemanfaatan bantuan sosial berupa uang yang disalurkan secara non tunai. Program ini memiliki peta sasaran penerima  manfaat  pada  25  kabupaten  dengan  sasaran  pada  tahun  2019-2022  sebanyak  50.000 KPM  pertahun  dan  pada  tahun  2023  sebanyak  55.000  KPM.  Berdasarkan  sasaran  penerima program  PKH+  di  tahun  2022  terdapat  23.492  Jiwa  atau  sebesar  48,89%  yang  masuk  di  data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Besar bantuan yang diberikan yaitu sebesar  Rp  2.000.000  per  tahun  dengan  pencairan  dalam  4  tahap  sebesar  Rp  500.000/KPM. (Suryahadi,  2019)  menemukan  bahwa  PKH  telah  berkontribusi  dalam  mengurangi  kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Program  kedua  yaitu  bantuan  Sosial  Untuk  Penyandang  Disabilitas  (ASPD),  program  ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang berusia 6 bulan sampai dengan kurang dari 60 tahun. Besar bantuan yang diberikan yaitu Rp 3.600.000 per tahun yang disalurkan  setiap  3  bulan  sekali  sebesar  Rp  900.000.  Berdasarkan  sasaran  penerima  program ASPD di tahun 2022 terdapat 1.437 jiwa atau 39,59% yang masuk di data P3KE. Pada tahun 2023 program ini memiliki sasaran 55.000 .KPM.
Program  ketiga  yaitu  Biaya  Penunjang  Operasional  Penyelenggaraan  Pendidikan  (BPOPP), program  ini  bertujuan  untuk  mensubsidi  pendidikan  sebagai  pengganti  SPP  bagi  siswa SMA/SMK  dan  PK-PLK  Negeri  dan  Swasta.  Pada  tahun  2023  program  ini  memiliki  sasaran 1.285.508  Siswa.  Program  Keempat  yaitu  Kontribusi  PBI  JKN,  program  ini  bertujuan  untuk memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu. Program ini memfasilitasi kepesertaan  BPJK  Kesehatan  dan  masuk  kategori  peserta  BPJS  Kesehatan  penerima  bantuan iuran jaminan kesehatan.
Program  kelima  yaitu  BIAKES  MASKIN,  program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  akses terhadap  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  miskin  yang  belum  mempunyai  jaminan kesehatan  apapun  diluar  layanan  BPJS  Kesehatan.  Pada  tahun  2023  program  ini  menargetkan kepada  masyarakat  miskin  yang  tidak  memiliki  PBI  JKN  sebanyak  3.698  jiwa.  Program  yang terakhir  yaitu  Rumah  sakit  Terapung  Bahari  Husada,  program  ini  bertujuan  untuk  memenuhi redistribusi fasilitas kesehatan. Pada tahun 2023 program ini memiliki sasaran untuk pemenuhan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah 3T (terpencil, tertinggal, terdepan), perbatasan dan kepulauan.
Vol. 17; No. 02; 2023; 164-174
Dari program-program yang ada di atas, Biro Kesra Provinsi Jawa Timur dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur berperan sebagai fasilitator. Biro Kesra Provinsi Jawa  Timur  yang  sebagai  fasilitator,  menyediakan  atau  memfasilitasi  berupa  bantuan  sosial. Bentuk bantuan sosial yang diberikan sebagai upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di  Jawa  Timur  salah  satunya  yaki  bantuan  sosial  pasca  konflik  Sampang.  Singkatnya  konflik sampang  yaitu  konflik  yang  terjadi  karena  perbedaaan  pandangan  yang  dianggap  menyesatkan dan  meresahkan  masyarakat  sampang  sehingga  berujung  pada  terusirnya  beberapa  warga sampang dari wilayahnya. Warga yang terusir tersebut ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga dipindahkan di Rusunawa Jemundo Kab. Sidoarjo.
Dari hasil wawancara dengan salah satu narasumber dari Sub Subtansi Sosial Biro Kesejahteraan Rakyat  Provinsi.  Jawa  Timur,  bahwasannya  pengungsi  konflik  Sampang  yang  ada  di Jemundo termasuk  dalam  kategori  kemiskinan  ekstrem  karena  akibat  dari  konflik  tersebut  mereka kehilangan  mata  pencaharian  dan  tempat  tinggal.  Selain  itu,  pengungsi  konflik  sampang  di Jemundo  merupakan  pendatang  baru  yang  diusir  akibat  konflik  yang  terjadi  sehingga  mereka dianggap sebagai minoritas dan kurang mendapatkan hak sosial dalam masyarakat. Hal tersebut berakibat pada pendapatan yang dialami oleh pengungsi konflik Sampang di Jemundo menurun bahkan tidak mendapatkan pendapatan sama sekali sementara pengeluaran yang dikeluarkan tetap terjadi  sehingga  mereka  para  pengungsi  akibat  konflik  Sampang  termasuk  dalam  kemiskinan ekstrem.
Gambar 1. Pemberian Bantuan Sosial Konflik Sampang
Sumber: Dokumentasi Peneliti
Dengan kondisi tersebut dan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 44 Tahun 2021 maka Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur berperan memberi bantuan sosial berupa jaminan  hidup dalam bentuk  uang tunai. Bantuan tersebut diberikan per kepala  atas pengungsi konflik Sampang di Jemundo, total pengungsi akibat konflik Sampang di Jemundo sebanyak 274 jiwa dengan 81 Kartu Keluarga (KK).

## c. Kolaborasi  dan  Sinergitas  Dalam Percepatan Penanganan Kemiskinan  Ekstrem  Di Jawa Timur
Untuk  meningkatkan  kapasitas  ekonomi  maka  diperlukan  adanya  kolaborasi  antar  organisasi perangkat  daerah  (OPD)  atau  stakeholder  terkait  pelaksanaan  program-program  yang  akan
dilaksanakan  (Santoso  et  al.,  2023).  Program-program  yang  dilaksanakan  secara  terintegritas antar  stakeholder  cenderung  lebih  termotivasi  untuk  memberikan  dukungan  dan  sumber  daya yang  diperlukan.  Dukungan-dukungan  tersebut  dapat  saling  berintegritas  dalam  mengatasi hambatan yang muncul ketika menangani permasalahan.
Dalam  memperkuat  upaya  menangani  kemiskinan  ekstrem  zero  persen  pada  tahun  2024 maka dari itu, diperlukannya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Rangkaian kebijakan dalam penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kebijakan peningkatan pendapatan, penyediaan fasilitas  berupa  sarana  dan  prasarana  atau  bahkan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia harus  ditajamkan  lagi  untuk  mencapai  ketepatan  sasaran  dari  program-program  yang  di berlakukan (Taufiq, 2022). Perlunya kolaborasi dan sinergitas antara pihak pemerintah maupun non pemerintah, pihak-pihak pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota, serta pemerintah desa. Sedangkan pihak non pemerintah yaitu CSR atau corporate sosial responsibility,  lembaga  zakat,  serta  masyarakat  dan  lembaga  sosial  lainnya  atau  filantropi (Murdiyana & Mulyana, 2017).
Dengan  adanya  kolaborasi  dalam  menangani  kemiskinan  dapat  mengoptimalkan  koordinasi pelaksanaan  program  penanggulangan  kemiskinan  /  kemiskinan  ekstrem  dengan  lembaga  non pemerintah  atau  masyarakat  lainnya.  Hal  ini  dapat  mendapatkan  atau  memanfaatkan  data kemiskinan  atau  P3KE  yang  dimiliki  oleh  sekretariat  TKPK  Prov.  Jatim  sebagai  data  sasaran program, data tersebut yang telah dibantu dapat dibagikan untuk sinergitas program. Selain itu, adanya  kolaborasi  dapat  memperluas coverage program  penanggulangan  kemiskinan  dan menghindari adanya tumpang tindih bantuan yang diberikan untuk keluarga penerima manfaat. Kolaborasi ini juga bermanfaat untuk saling berbagi tentang program yang dilaksanakan selama ini  atau  sebagai  bahan  evaluasi  termasuk  kelebihan  dan  kekurangan  dari  program  yang  telah dilaksanakan.  Adanya  kolaborasi  penanggulangan  kemiskinan  ini  juga  dapat  membantu tercapainya target persentase penduduk miskin ekstrem Jawa Timur 0% pada tahun 2024.
Gambar 2. Forum Group Discussion Penanganan Kemiskinan Di Jawa Timur Sumber: Dokumentasi Peneliti
Maka  dari  itu,  Biro  Kesejahteraan  Rakyat  Provinsi  Jawa  Timur  sebagai  bagian  dari  lembaga pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  juga  ikut  berperan  dalam  upaya  percepatan  penanganan kemiskinan  ekstrem  0%  pada  tahun  2024.  Peran  dari  biro  kesejahteraan  rakyat  Provinsi  Jawa Timur  ialah  sebagai  fasilitator  untuk  menyediakan  tempat  serta  menghubungi  narasumber  dan audiens untuk dapat menyalurkan informasi secara efektif. Pada tanggal 10 Oktober 2023 Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur mengadakan sebuah Forum Grup Discussion (FGD)
Vol. 17; No. 02; 2023; 164-174
yang mendatangkan narasumber akademisi dari Universitas Airlangga dan Kabid PPM Bappeda Provinsi  Jawa  Timur  yang  dihadiri  oleh  38  kabupaten  /  kota  se  Jawa  Timur.  FGD  tersebut membahas tentang rencana aksi penanganan kemiskinan di Jawa Timur.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  pegawai  Pelayanan  Dasar  Sub  Bagian  Sosial, Biro  Kesejahteraan  Rakyat  Provinsi  Jawa  Timur,  bahwasannya  pada  tahun  2024  ada  program yang saling kolaborasi antar sektor salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) Plus. Program  tersebut  terdapat  beberapa  OPD  yang  saling  kolaborasi  seperti  Dinas  Sosial  memberi bantuan sosial kepada keluarga rentan. Setelah pemberian bantuan sosial langkah berikutnya ke titik kedua yaitu peningkatan pemberdayaan masyarakat yang dimana hal itu terdapat OPD lain yang ikut berperan didalamnya seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Bentuk  kolaborasi  untuk  penanggulangan  kemiskinan  ekstrem  di  Jawa  Timur  juga  dapat berbentuk  workshop,  workshop  dilaksanakan  dengan  melibatkan  pihak  swasta  dengan  tujuan untuk memastikan keterlibatan pihak swasta dalam berkolaborasi intervensi program pengentasan kemiskinan,  menyepakati  mekanisme  koordinasi  kolaboratif  dalam  pelaksanaan  program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan pemberian akses pemanfaatan P3KE oleh sektor swasta dan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur.  Selain  itu,  dalam  workshop  ini  juga  di  sosialisasikan penggunaan  Aplikasi  Sintagelis  dan  pemberian  akses  aplikasi  kepada  Lembaga  Masyarakat Filantropi.  Penggunaan  Aplikasi  Sintagelis  atau  Sistem  Informasi  Terpadu  Penanggulangan Kemiskinan dapat mempermudah perangkat daerah dalam menentukan calon penerima manfaat serta  dapat  meminimalisir  kesalahan  inklusi  dan  eksklusi  penerima  manfaat.  Hal  ini  sejalan dengan penelitian terdahulu bahwasanya dengan  adanya teknologi digital dapat mempermudah dalam  pencatatan  dan  tersistem  dengan  baik  sehingga  penggabungan  inovasi  digital  teknologi dengan program-program penghapusan kemiskinan dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan sustainable (Okuputra & Nasikh, 2022).

## 4. Kesimpulan
Pada penelitian ini, peran Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur sub substansi sosial terhadap bantuan sosial kepada eks pengungsi konflik Sampang di Jemundo, menunjukkan bahwa bantuan  sosial  mampu  menurunkan  beban  pengeluaran.  Bantuan  sosial  yang  diberikan  berupa uang  tunai  untuk  pemenuhan  kebutuhan  makan,  minum  dan  kebutuhan  lainnya  seperti  susu, peralatan  mandi,  kebutuhan  wanita,  dll.  Namun,  bantuan  sosial  kepada  eks  pengungsi  konflik sampan di Jemundo ini terakhir diberikan pada bulan Oktober 2023. Selain itu, peran Biro Kesra Provinsi  Jawa  Timur  sub  subtansi  sosial  memfasilitasi  dalam  upaya  percepatan  kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yaitu dengan dilaksanakan Forum Group Discussion yang berfokus pada staretgi  penurunan  beban  pengeluaran.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  inovasi terhadap penanganan kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi multi sektor yaitu Pogram Keluarga Harapan  Plus.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  Biro  Kesra  Provinsi  Jawa  Timur  Sub Subtansi Sosial dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur  hanya pada satu fokus strategi saja.
Melalui  simpulan  diatas,  pemberian  bantuan  sosial  oleh  Biro  Kesra  Provinsi  Jawa  Timur khususnya sub subtansi sosial sangat direkomendasikan. Namun, dalam konteks upaya percepatan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur perlu adanya dorongan dari berbagai sektor atau konvergensi antara  sektor  pemerintah  maupun  non  pemerintah.  Selain  itu,  penelitian  lebih  lanjut  mengkaji capaian  kinerja  penanggulangan  kemiskinan  dan  kemiskinan  ekstrem  juga  perlu  dilakukan. Penelitian tersebut akan dapat memberikan informasi mengenai penilaian sejauh mana program
penanggulangan  kemiskinan  mencapai  tujuan,  dengan  hal  itu  membantu  para  pihak berkepentingan  untuk  membuat  keputusan  dalam  perbaikan  program  atau  perencanaan  strategi yang lebih efektif.

## Daftar Pustaka
Adawiyah, E. (2020). Kemiskinan_Dan_Penyebabnya . 1 (April), 43–50.
Agasi,  A.  (2023).  Peran  Pemerintah  dalam  Pengetasan  Kemiskinan  di  Kota  Medan. Seminar Nasional Lppm Ummat , 2 (April), 247–252. BPS Provinsi Jawa Timur. (2023). WILAYAH ADMINISTRATIF - Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2018–2022 .
https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/04/13/2676/jumlah-kecamatan-menurut- kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2018-2022.html.
Fathurohman,  M.,  Dayat,  U.,  &  Ramdani,  R.  (2021).  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam Mengentaskan  Kemiskinan  Ekstrim  di  Kabupaten  Karawang. Jurnal  Ilmiah  Wahana Pendidikan Https://Jurnal.Unibrah.Ac.Id/Index.Php/JIWP , 8 (1), 1–7.
https://doi.org/10.5281/zenodo.5919623.
Fatikhurrizqi,  A.,  &  Kurniawan,  B.  D.  (2022).  Peran  Bantuan  Sosial  dalam  Pengentasan Kemiskinan  Ekstrem  di  Jawa  Timur  Tahun  2020  (The  Role  of  Social  Assistance  in Alleviating  Extreme  Poverty  in  East  Java  in  2020). Seminar  Nasional  Dan  Official Statistics , 2020 , 1027–1036.
Fauzan,  L.  O.,  &  Agustina,  N.  (2023).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Status Kemiskinan Ekstrem Rumah Tangga di Provinsi Maluku Tahun 2021. Seminar Nasional Official Statistics , 2021 , 343–352. https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/view/1639%0Ahttps://prosidin
g.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/download/1639/526.
Murdiyana,  &  Mulyana.  (2017).  Analisis  Kebijakan  Pengentasan  Kemiskinan  Di  Indonesia.
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja , 10 (1), 73–96.
https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384.
Nila Isroviyah. (2020). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2016-2020. Jurnal Penelitian , 1–23.
Okuputra, M. A., & Nasikh, N. (2022). Pengaruh inovasi daerah terhadap kemiskinan. Inovasi , 18 (1), 159–166. https://doi.org/10.30872/jinv.v18i1.10379. Santoso,  E.  B.,  Vely,  S.,  Siswanto,  K.,  &  Setyaningsih,  Y.  (2023).  Strategi  Penanggulangan Kemiskinan  di  Kabupaten  Tuban  Melalui  Integrasi  Program  Antar  OPD. SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 7 (1), 113–129.
Suryahadi, A. (2019). Dampak Program Bantuan Tunai terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan serta Respon Perilaku Penerima. The Smeru Research Institute .
Taufan,  A.  (2022). Peran  Bantuan  Langsung  Tunai  (Blt)  Dalam  Membantu  Perekonomian Masyarakat Desa Tanjung  Pauh Mudik Pada Masa Pandemi Tahun 2022 . 1 (10), 2575– 2584. https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/2587.
Taufiq,  N.  (2022).  Penciri  Kemiskinan  Ekstrem  di  35  Kabupaten  Prioritas  Penanganan Kemiskinan  Ekstrem. Seminar  Nasional  Official  Statistics , 2022 (1),  895–904. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1258.
the world bank. (2019). The Human Capital Project: Frequently Asked Questions . Website the World  Bank.  https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/the-human- capital-project-frequently-asked-questions.
the  world  bank.  (2022). Fact  Sheet:  An  Adjustment  to  Global  Poverty  Lines .  Worldbank.Org. https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2022/05/02/fact-sheet-an-adjustment-to-
Vol. 17; No. 02; 2023; 164-174
global-poverty-lines#3.
Zulkifli, & Mega Putri.  (2023). Peranan Bappeda Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Simeulue. Embiss , 3 (3), 287–291. https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/228.