## Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat Tahun 2020

## Muhammad Rizky Harahap
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),Universitas Indonesia
mrizkyworks@gmail.com

## Abstract
The hard-line Islamic Defenders Front (FPI) faced pressures from the government and public since the celebrated return of Rizieq Shihab, its so-called grand mufti, from exile in Saudi Arabia in November 2020. FPI elites had narrated the return of Shihab to lead the so-called “morale revolution,” which arguably alerted security officials due to its seemingly radical choice of words. This article will examine how the issues surrounding FPI after its leader’s return were handled as security problems,  which  enabled  measures  outside  normal  political  procedures.  Drawing  on  the  theory  of  securitization,  this writing argues that the government presented FPI as threats to ideology, public order, and health before moving to ban FPI as a mass organization.  The method of causal process tracing (CPT) is employed to trace events leading up to FPI's dissolution as a causal process.
Keywords: isla mic defenders fro nt; mo ra le revo lutio n; securitiza tio n, ra dica l

## Abstrak
Semenjak kepulangan Imam Besar-nya Rizieq Shihab dari pengasingan di Arab Saudi, organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) mengalami serangkaian peristiwa yang berujung pada pembubaran ormas tersebut pada  awal  Desember  2020.  Kepulangan  Rizieq  yang  didengungkan  untuk  memimpin  “revolusi  akhlak” tampak ditanggapi secara  serius oleh pemerintah sebagai masalah yang mengancam negara. Artikel ini akan membahas bagaimana pemerintah menangani isu FPI pasca-kepulangan Shihab dengan pendekatan keamanan sehingga  menggunakan  tindakan-tindakan  di    luar  prosedur  politik.  Metode  yang  digunakan  adalah  causal process tracing (CPT) dengan sumber data sekunder. Menggunakan teori sekuritisasi, tulisan ini berargumen bahwa  pemerintah  menghadirkan  masalah  terkait  FPI  sebagai  ancaman  terhadap  ideologi,  keamanan,  dan kesehatan sebelum mengambil keputusan untuk membubarkan ormas islam tersebut.
Kata kunci: front pembela islam, revolusi akhlak, sekuritisasi, radikal
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
How  to  Cite : Rizky,  M.  (2022).  Proses  Pelarangan  Kegiatan  Front  Pembela  Islam  sebagai  Organisasi  Masyarakat  Tahun 2020 . POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1): 27-46. Doi: https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.27-46
Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020

## I.  PENDAHULUAN
Pada  30  Desember  2020,  pemerintah memutuskan untuk membubarkan organisasi  kemasyarakatan  (ormas)  Front Pembela  Islam  (FPI).  Keputusan  tersebut didasarkan  oleh  Surat  Keputusan  Bersama yang  ditandatangani  enam  menteri.  SKB tersebut menimbang bahwa anggaran dasar FPI  bertentangan  dengan  Undang-Undang Nomor  17  tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan.  Pasal  59  UU  tersebut, yang  telah  diubah  dalam  peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) di tahun 2017, menyatakan bahwa ormas dilarang menganut dan menyebarkan  ajaran  yang  bertentangan dengan
Pancasila. SKB tersebut ditandatangani  oleh  Menteri  Dalam  Negeri Tito  Karnavian,  Menteri  Hukum  dan  HAM Yasonna  Laoly,  Menteri  Komunikasi  dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Polri, dan Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Menurut  SK  enam  menteri,  FPI  telah dianggap bubar secara de jure karena tidak memperpanjang  Surat  Keterangan  Daftar Ormas  yang  habis  pada  Juni  2019  di Kementerian  Dalam  Negeri.  Selain  itu,  FPI dianggap  melanggar  Pasal  2  UU  Ormas yang  melarang  asas  ormas  agar  tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia. SKB tersebut juga menganggap FPI
melanggar  beberapa  pasal  lain  dalam  UU terkait toleransi, persatuan bangsa, ketertiban  umum,  dan  ideologi  anti- Pancasila. Surat keputusan ini juga
menyatakan  bahwa  35  anggota    FPI  terkait dengan  terorisme  dan  206  orang  lainnya tersangkut kasus pidana, dengan di masing- masing  kasus  29  telah  dipidana  dan  100 berstatus  terpidana.  FPI  juga  dianggap melakukan razia di tengah-tengah masyarakat  yang  sebenarnya  merupakan tugas  dan  wewenang  aparat  penegak hukum.
Pembubaran FPI mengingatkan penulis  dengan  langkah  serupa  yang diambil  pemerintah  untuk  membubarkan Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  pada  tahun 2017. Dalam konferensi pers sebelum resmi membubarkan HTI, Menteri Politik, Hukum dan Keamanan saat itu, Wiranto, menyatakan  bahwa  terdapat  tiga  alasan mengapa pemerintah mengambil keputusan untuk  membubarkan  HTI.  HTI  dianggap tidak  melaksanakan  "peran  positif  untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional". Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan  HTI  terindikasi  kuat  telah bertentangan  dengan  tujuan,  azas,  dan  ciri yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Ormas. Aktivitas yang dilakukan HTI juga dianggap  telah  menimbulkan  benturan  di masyarakat yang dapat mengancam keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  serta membahayakan keutuhan NKRI.
Keluarnya SKB yang melarang kegiatan  FPI  pada  Desember  2020  tidak dapat  dipisahkan  dari  serangkaian  insiden sebelum  dan  sesudah  kepulangan  Imam
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020
Besar  FPI,  Muhammad  Rizieq  Shihab,  dari Arab  Saudi  pada  akhir  Oktober  2020. Kepergian Rizieq semenjak 2017 dipicu oleh rentetan  kasus  hukum  yang  menjeratnya setelah  keterlibatannya  serta  FPI  dalam gerakan Aksi Bela Islam tahun 2016, dimana ia merupakan salah satu figur sentral dalam mobilisasi massa terbesar semenjak jatuhnya Orde Baru tahun 1998.
Sebelum  keterlibatannya  di  Aksi  Bela Islam,  FPI  lebih  dikenal  dengan  aksi-aksi jalanannya  dan  razia  di  tempat  yang dianggap sebagai sarang maksiat. Selain itu, organisasi FPI juga beberapa kali terlibat di aksi-aksi  intoleran,  seperti  penutupan masjid  Syiah  dan  Ahmadiyah  sampai pembangunan gereja. (Fealy, 2004) mengidentifikasi FPI sebagai ormas radikal. Namun,  analisis  Fealy  menekankan  pada peran  FPI  sebagai  ormas  vigilante  yang memiliki agenda untuk menegakkan hukum  syariah  dengan  melarang  aktivitas immoral seperti judi, prostitusi, dan minum -minuman.  FPI  juga  dianggap  tidak mendukung  berdirinya  negara  Islam  atau sistem  khalifah,  dan  dapat  dikatakan  lebih mendukung sistem demokrasi.
(Jahroni,  2004) menyebut  FPI  sebagai ormas  Islam  radikal  karena  setidaknya  dua alasan.  Alasan  pertama  adalah  dakwahnya tentang  Amar  Ma’ruf  Nahy  Munkar,  atau menegakkan yang benar dan melarang yang salah.  Frasa  ini  digunakan  oleh  FPI  sebagai pembenaran  untuk  melakukan  razia  di tempat  yang  dianggap  maksiat,  seperti tempat judi, diskotek, dan prostitusi. Selain digunakan  sebagai  pembenaran  untuk melakukan razia, frasa tersebut juga disebut
oleh Jahroni menjadi pemikat bagi simpatisan  FPI,  yang  rata-rata  dari  kelas menengah  ke  bawah,  untuk  bergabung melawan  kemungkaran.  Penekanan  FPI pada  penegakan  hukum  Islamlah,  menurut Jahroni,  yang  membedakkan  FPI  dengan kelompok  Islam  radikal  lainnya  yang  ingin mendirikan  negara  Islam,  seperti  HTI.  FPI dianggap  sebagai  gerakan  radikal  yang tumbuh  untuk  merespon  kondisi  sosial yang  ada  di  masyarakat  dan  kegagalan pemerintah  dalam  memperbaiki  kondisi kehidupan  mereka  (2004:244).  Selain  itu, (Zada,  2002) menyatakan  bahwa  FPI merupakan  gerakan  Islam  radikal  karena memperjuangkan  Islam  secara  totalistik; mendasarkan  praktik  keagamaannya  pada orientasi  masa  lalu  (salafi);  anti-Barat;  dan melawan  gerakan  liberalisme  Islam  di kalangan Muslim Indonesia.
Keterlibatan  FPI  dalam  mobilisasi massa Islam juga telah banyak dikaji dalam studi terdahulu. Facal (2020) meneliti peran FPI dalam aliansi kelompok Islam di bawah Gerakan  Nasional  Pengawal  Fatwa  Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). GNPF-MUI, dengan  FPI  sebagai  motor  penggeraknya dan  Rizieq  sebagai  ikonnya,  berperan signifikan  dalam  mobilisasi  massa  anti- Ahok dengan mengkoordinasi masa dengan dalih  mengawal  fatwa  yang  dikeluarkan MUI.  FPI  disebut  mempunyai  pengaruh besar  sebagai  pihak  yang  mendorong keluarnya fatwa yang mengutuk pernyataan Ahok terkait Al Maidah ayat 51. Pengaruh  tersebut  merefleksikan  peran  FPI sebagai jembatan yang menghubungkan elit politik  seperti  MUI  dengan  suara  akar rumput.  Keterlibatan  FPI  dalam  aksi-aksi
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020
bela  Islam  setelah  2016,  termasuk  demo untuk menolak pembubaran HTI pada 2017, menempatkan  ormas  tersebut  dalam  pusat panggung politik.
Selain  itu,  peran  FPI  dalam  mobilisasi massa Islam juga diteliti oleh (Mietzner dan Muhtadi, 2018). Mereka berargumen bahwa terdapat perubahan dalam demografi masyarakat  Muslim  intoleran,  dari  kelas bawah  yang  kurang  pendidikan  ke  kelas menengah  yang  terdidik.  Perubahan  ini terlihat  dari  jumlah  masyarakat  kelas menengah  yang  mendukung  FPI  dan agenda  Islamisnya  dibandingkan  dengan kelas  bawah.  Dari  temuan  ini,  mereka berargumen bahwa terdapat korelasi antara mobilisasi  massa  Islam  tahun  2016  dengan sistem  partai  yang  berubah-ubah  semenjak Reformasi.  Mobilisasi  massa  Islam  yang dimaksud  dalam  penelitian  tersebut  adalah Aksi  Bela  Islam  yang  diadakan  oleh  ormas Islam pada 14 Oktober (jilid I), 4 November, (jilid  II)  dan  2  Desember  2016  (jilid  III). Perubahan  ini  menyebabkan  suara-suara Islam  konservatif  sulit  diakomodasi  oleh partai  Islam  yang  makin  moderat  karena bergabung  dengan  pemerintah,  sehingga identifikasi  partai  menurun  dan  dukungan teralihkan  ke  ormas  garis  keras  seperti  FPI. Suara yang turun ke jalan pada 2016 seperti FPI,  Mietzner  dan  Muhtadi,  merupakan bagian dari kelompok yang tidak diakomodasi lagi setelah
masa pemerintahan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono berakhir di 2014.
Contoh  lain  mengenai  peran  penting FPI  dalam  mobilisasi  massa  Islam  juga terlihat dalam analisis (Anwar dan
Perdana ,2019) mengenai strategi FPI untuk memenangkan  kandidat  Muslim  di  Pilgub Jakarta  2017.  FPI  menggunakan  setidaknya tiga strategi umum untuk menolak kandidat non-Muslim,  yaitu  demonstrasi  dengan tema  Aksi  Bela  Islam,  penggunaan  isu politik  identitas  untuk  mempengaruhi pilihan  politik  warga  Muslim  Jakarta,  dan pemanfaatan  mimbar  keagamaan  dan kegiatan lainnya untuk kampanye kandidat Muslim.  Mobilisasi  oleh  FPI  paling  terlihat dalam Aksi Bela Islam yang dihelat sampai empat jilid. Penggunaan isu politik identitas terlihat dari peran FPI untuk mengorganisir konvensi  calon  gubernur  Muslim  untuk Jakarta.  Sedangkan,  pemanfaatan  kegiatan agama untuk kepentingan kampanye terlihat  di  Gerakan  Subuh  Keliling  dan Tamasya Al Maidah. Dua kegiatan tersebut juga  dapat  dikatakan  sebagai  mobilisasi massa  Muslim  yang  bertujuan  untuk memenangkan calon gubernur Muslim.
Namun, peran FPI dalam memobilisasi massa  Islam  dapat  dikatakan  menurun setelah  Pilgub  2017.  Hal  tersebut  terlihat setelah pemimpinnya, Rizieq Shihab, mengasingkan  diri  di  Arab  Saudi  karena beberapa kasus hukum (IPAC, 2018).  Peran untuk  memobilisasi  suara  Islam  dapat dikatakan diambil alih oleh GNPF-Ulama  – pencitraan  ulang  merek  GNPF-MUI—dan Alumni 212. Beberapa usaha untuk mengulang kesuksesan untuk
memenangkan calon kepala daerah Islam di pilgub  Jakarta  tidak  berhasil  pada  pilkada 2018 (IPAC, 2019). Pada Pemilihan Presiden 2019, mobilisasi massa Islam dapat dikatakan  tidak  semasif  pada  2016  karena konteks  politiknya  jauh  berbeda.  Walau
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020
ormas  yang  terafiliasi  dengan  gerakan  212 berpihak kepada pasangan Prabowo Subianto  dan  Sandiaga  Uno  pada  Pilpres 2019,  pengaruhnya  tidak  signifikan  karena taktik  kandidat  petahana  Presiden  Joko Widodo yang pro-Islam, seperti melibatkan Nahdlatul  Ulama  (NU)  dalam  kampanye- nya dan memilih Kyai Ma’ruf Amin sebagai calon  Wakil  Presiden-nya.  Pada  akhirnya, sorotan  terhadap  ormas  seperti  FPI  pun menurun dan persatuannya terpecah karena patron politiknya, Prabowo Subianto, bergabung  dengan  kabinet  periode  kedua Joko Widodo (IPAC, 2020). Kekuatan utama gerakan  ini,  yaitu  mobilisasi  massa,  juga terbelenggu karena pandemi Covid-19.
Keraguan  akan  kemampuan  Rizieq dalam  memobilisasi  massa  Islam  pun  sirna ketika dia disambut oleh ribuan orang yang memadati  Bandara  Internasional  Soekarno- Hatta  pada  10  November  2020.  Padahal, pada  saat  itu,  pemerintah  sedang  getol- getolnya mengatasi pandemi Covid-19 yang cenderung  melonjak.  Pengerahan  massa pun juga terlihat dalam beberapa cara yang dihadiri  pentolan  FPI,  seperti  acara  Maulid Nabi  di  markas  FPI  di  Petamburan,  Jakarta Pusat  pada  14  November  dan  peresmian Markaz  Syariah  di  Megamendung,  Bogor pada  13  November.  Pada  saat  itu,  banyak kritik berdatangan karena kurangnya tindakan  yang  tegas  terhadap  kerumunan FPI  yang  berpotensi  menjadi  klaster penularan virus corona.
Pemerintah
dapat dikatakan cenderung  tidak  tegas  dalam  merespon kedatangan  Rizieq  ke  Indonesia.  Sebelum kedatangan Rizieq, Menteri Politik, Hukum,
dan HAM Mahfud MD dalam sebuah video tanggal  9  November  2020  membolehkan massa pendukung untuk menjemput Rizieq asalkan tertib, rukun dan damai (Detiknews,  2020). Mahfud  pun  meminta aparat  agar  tidak  represif  dalam  mengawal pulangnya  Rizieq (Mudassir,  2020) .  Pada saat kerumunan di Petamburan pun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang  bertanggung  jawab  atas  koordinasi penanganan pandemi saat itu, membagikan masker  dan  hand  sanitizer  peserta  yang berkerumun.  Baru  setelah  kritikan  publik yang deras meluncur, Kepala BNPB saat itu, Dani  Monardo,  meminta  maaf.  Selain  itu, Rizieq juga dikenakan denda Rp50 juta atas kerumunan  Petamburan (CNN  Indonesia, 2020).
Setelah kasus kerumunan di Petamburan,  dapat  diamati  bahwa  terjadi eskalasi  yang  signifikan  dalam  menangani isu  FPI.  Tidak  berselang  lama,  Rizieq  dan beberapa  pimpinan  FPI  ditetapkan  sebagai tersangka karena kerumunan di Petamburan  dan  Megamendung.  Tidak hanya  itu,  baliho  yang  mengandung  foto Rizieq  juga  dicopot  oleh  “aparat  berbaju loreng” yang belakangan diketahui merupakan  prajurit  dari  Komando  Daerah Militer  Jayakarta  (Kodam  Jaya)  yang diperintah  oleh  panglimanya  saat  itu, Mayjen  Dudung  Abdurachman.  Kejadian paling  signifikan  dalam  eskalasi  ini  adalah pembunuhan  enam  laskar  FPI  dalam bentrokan  dengan  polisi  yang  disebut sebagai  “Insiden  KM  50”  di  rest  area  Tol Jakarta-Cikampek  pada  7  Desember,  2020. Tidak  berselang  setelah  insiden  ini,  Rizieq dan  beberapa  pemimpin  FPI  menyerahkan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020
diri  ke  polisi  tanggal  12  Desember  dan ditahan  sampai  mereka  divonis  atas  kasus- kasus  yang  berbeda.  Dan  pada  akhirnya, pada  tanggal  30  Desember,  pemerintah mengeluarkan  SKB  yang  pada  intinya melarang kegiatan FPI sebagai ormas.
Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan terdapat berubahnya sikap pemerintah dalam menangani isu FPI dalam waktu  yang  singkat.  Apabila  ditinjau  dari kedatangan  Shihab,  pemerintah  hanya membutuhkan  waktu  sekitar  dua  bulan untuk  memutuskan  melarang  kegiatan  FPI. Hal  ini  berbeda  dengan  proses  yang ditempuh oleh pemerintah ketika membubarkan  HTI,  dimana  pemerintah tampak  mengambil  beberapa  langkah, mulai  dari  kriminalisasi  penggerak  Aksi Bela  Islam  dan  tokoh  oposisi  sampai keluarnya  Perppu  Ormas  tahun  2017 (Mietzner,  2018:273-279),  yang  kiranya memakan  waktu  kurang  lebih  setahun. Wacana  pembubaran  FPI  sesungguhnya juga  telah  dibahas  beberapa  kali,  namun tidak  terealisasikan  sebelum  keputusan pemerintah tanggal 30 Desember 2020.
Belum terdapat penelitian terkini yang menganalisis  proses  pembubaran  FPI  dari kacamata sekuritisasi. IPAC (2021) menyebut  bahwa  tindakan  tegas  terhadap FPI  memiliki  resiko  terhadap  kebebasan sipil  walau  mendapat  dukungan  publik yang  luas.  Laporan  tersebut  menyebutkan penangkapan dan pengintaian (surveillance)  terhadap  pemimpin  gerakan Islam garis keras sebagai salah satu strategi pemerintah Jokowi untuk mengatasi radikalisme  Islam  di  masyarakat  pasca
kalahnya  Ahok  di  Pilgub  Jakarta  2017.  Dua strategi lainnya yaitu indoktrinasi Pancasila untuk  mengatasi  radikalisme  yang  berakar dari kurangnya nasionalisme, serta merangkul  organisasi  Islam  yang  lebih moderat  seperti  Nahdlatul  Ulama  (NU) dalam  perumusan  kebijakan  keagamaan. Artikel ini mengatakan bahwa FPI dikaitkan dengan  terorisme  setelah  resmi  dibubarkan untuk  menjustifikasikan  tindakan  aparat polisi  kepada  laskar  FPI  pada  Insiden  KM 50.
Penelitian  oleh  Kyrchanoff  (2021) mengidentifikasi setidaknya beberapa alasan  FPI  dibubarkan  pemerintah.  Alasan pertama  adalah  hubungan  pemimpin  FPI yang "konfrontasional" terhadap pemerintah.    Persepsi  masyarakat  tentang radikalisme  juga  mempengaruhi  image  FPI di khalayak ramai. Terakhir, pernyataannya dan  tindakan  Rizieq  yang  provokatif  juga disebut  makin  memarjinalisasikan  gerakan Islam garis keras.
Selain  kedua  tulisan  di  atas  kajian mengenai  pembubaran FPI  lebih  menyoroti keberpihakan  media  dalam  pemberitaan sebelum  ormas  ini  dibubarkan.  Mayoritas pembahasan  menggunakan  metode  analisis wacana,  baik  yang  biasa  maupun  yang kritis. Fitri,  Fitri  dan  Fabriar  (2021) melihat pemberitaan  di  media  online  detikcom  dan Tribunnews setuju dengan pembubaran FPI dengan  mengaitkan  ormas  tersebut  dengan reputasi  buruknya,  seperti  razia,  di  masa lalu. Suryawati  dan  Jamalullail  (2021) menilai  keberpihakan  kompas.com  dalam menempatkan  FPI  sebagai  "pihak  yang salah"  dengan  mengikuti  sebagian  arus
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020
suara publik. Posisi media online ini disebut diambil karena
pembubaran FPI
menimbulkan  pro  dan  kontra.  Sedangkan Sidni dan Mubarok (2021) melihat komodifikasi pemberitaan
oleh Sindonews.com  dalam  pemberitaan  Rizieq dari  berbagai  sudut  pemberitaan  sehingga menaikkan jumlah kunjungan media tersebut. Penelitian tentang framing pemberitaan  penembakan  enam  laskar  FPI di  CNN  Indonesia  oleh  Nurfadillah  dan Ardi  (2021) memperlihatkan  bahwa  media online ini cenderung netral dan membiarkan  pembaca  untuk  melakukan pembentukan    pandangan  sendiri  terhadap peristiwa yang di  informasikannya. Tulisan Sovianti (2021) menyebutkan bahwa pembubaran  FPI  merupakan  kebijakan pemerintah  dalam  mencegah  radikalisme berbasis kekerasan yang mengancam demokrasi.
Berdasarkan  tinjauan  di  atas,  belum ada  tulisan  yang  membahas  pembubaran FPI  dengan  teori  sekuritisasi.  Oleh  karena itu,  tulisan  ini  akan  berusaha  menjelaskan bagaimana  proses  pembubaran  FPI  terkait dengan kebijakan pemerintah yang seketika berubah arah dari yang bersifat akomodatif menjadi agresif terhadap FPI. Penjelasan ini akan  menggunakan  teori  sekuritisasi,  yang secara  sederhana  dapat  diartikan  sebagai menempatkan  isu  publik  sebagai  isu keamanan.
Menurut Buzan,  Wæver,  dan  Wilde (1998), sekuritisasi  dapat  diartikan  sebagai upaya  untuk  menjadikan  suatu  isu  sebagai ancaman yang nyata, membutuhkan tindakan yang luar biasa, dan
membenarkan  tindakan-tindakan  di  luar batas prosedur politik yang ada. Sekuritisasi oleh  Buzan  et  al.  dianggap  sebagai  bentuk ekstrem  dari  politisasi.  Politisasi,  menurut Buzan  et  al.  berarti  membuat  suatu  isu publik menjadi tampak terbuka, merupakan masalah  pilihan  (matter  of  choice),  sesuatu yang harus mengambil keputusan dan oleh karena  itu  memerlukan  tanggung  jawab. Politisasi  menyebabkan  suatu  isu  menjadi perhatian publik dan karenanya diperlukan kebijakan  pemerintah  untuk  menanganinya (1998:24).
Terdapat  setidaknya  empat  konsep dasar  dalam  proses  sekuritisasi,  yaitu adanya  aktor  yang  melakukan  sekuritisasi (securitizing  actor),  hal  yang  dianggap terancam  (referent  subject),  hal  yang dianggap  mengancam  (referent  object),  dan pihak  yang  harus  diyakinkan  bahwa ancaman  tersebut  ada  (audience),  serta tindakan untuk mengatasi ancaman tersebut  (exceptional  measure).  Dukungan dari  audience  dianggap  krusial  oleh pengambil  kebijakan  untuk  melakukan tindakan luar biasa karena menjustifikasikan kebijakan tersebut. Sebuah  isu  publik  dapat  dikatakan disekuritisasi ketika isu tersebut ditempatkan  ke  dalam  ranah  dimana  isu tersebut  dipresentasikan  sebagai  sesuatu yang  mengancam  keberadaan  referent object—biasanya negara—membutuhkan tindakan  luar  biasa,  dan  membolehkan tindakan-tindakan luar biasa yang biasanya berada  di  luar  prosedur  politik  yang  ada. Buzan et al. menganggap bahwa mengambil suatu  tindakan  yang  luar  biasa  dapat
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020
dibenarkan  karena  terdapat  ancaman  nyata terhadap keberadaan suatu negara (existential  threat).  Sebagai  keberadaan mengancam,  tindakan  luar  biasa  di  luar prosedur politik, seperti pengerahan militer atau  deklarasi  perang,  dibenarkan  dengan asumsi  bahwa  ancaman  suatu  isu  publik mengancam  keberadaan  suatu  negara. Sebaliknya, apabila suatu ancaman ditangani dalam prosedur politik, kebijakan publik biasa akan digunakan seperti politik akomodasi atau diplomasi.
Dalam  teori  sekuritisasi,  terdapat  dua pandangan  dalam  melihat  apakah  sebuah ancaman  nyata  atau  tidak.  Ancaman  yang sungguhan  dikatakan  sebagai  ancaman objektif,  sedangkan  ancaman  subjektif  bisa dimengerti sebagai konstruksi sosial. Ancaman sebagai konstruksi sosial mengimplikasikan  bahwa  makna  ancaman tergantung  pada  konteks  dimana  kejadian yang  mengancam  tersebut  terjadi.  Dengan kata lain, sesuatu mungkin saja dipersepsikan  sebagai  ancaman  walaupun pada  nyatanya  tidak  dianggap  sebagai ancaman  oleh  pihak  lain.  Artinya,  sesuatu dikatakan  sebagai  masalah  keamanan  dan ancaman  tergantung  dari  siapa  yang menyatakan hal tersebut dan dalam kondisi apa  sebuah  masalah  dikonstruksi  sebuah ancaman.
Namun,  dalam  perkembangannya, terdapat beberapa modifikasi yang ditawarkan untuk memperbaiki teori sekuritisasi.  Salah  satu  modifikasi  teori sekuritisasi ditawarkan oleh Balzacq. Dalam beberapa  tulisannya,  Balzacq  menyatakan bahwa teori sekuritisasi yang
dikembangkan  oleh  Buzan  et  al.,  memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah penekannya  terhadap  “keajaiban”  tindak tutur  dalam  memanifestasikan  suatu  isu menjadi masalah keamanan (Balzacq, 2010).
Balzacq menawarkan pendekatan pragmatik (pragmatic act) dan menggunakan  terminologi  sosiologi  dalam melihat  bagaimana  proses  sekuritisasi terjadi.  Keunggulan  dari  pendekatan  ini, menurutnya, memperbaiki beberapa kekurangan dalam pendekatan tindak tutur dalam  proses  mengkonstruksikan  sesuatu sebagai sebuah ancaman.
Terdapat  tiga  perbedaan  apabila membedakan  pendekatan  tindak  tutur  dan pendekatan pragmatik dalam teori sekuritisasi.  Perbedaan  pertama  adalah penekanannya  pada  praktek  dalam  proses sekuritisasi. Perbedaan kedua adalah mobilisasi konteks dalam proses
sekuritisasi.  Dan  ketiga  adalah  peran audiens yang lebih aktif dalam menggambarkan sesuatu hal sebagai ancaman.
Dalam  tulisan  ini,  teori  sekuritisasi Balzacq  akan  digunakan  untuk  melihat bagaimana pemerintah sebagai aktor berupaya  untuk  mensekuritisasi  isu  FPI, sehingga
memungkinkan beberapa tindakan  luar  biasa  di  luar  prosedur,  yang pada  akhirnya  bermuara  pada  dilarangnya kegiatan  FPI  sebagai  ormas.  Konteks pandemi  Covid-19  serta  kecemasan  akan radikalisme  di  Indonesia  juga  digunakan dalam mengkonstruksi FPI sebagai ancaman.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## II.METODE
Metode  yang  akan  digunakan  untuk membahas  pembubaran  FPI  dalam  tulisan ini  adalah  adalah  causal  process-tracing (CPT).  Blatter  dan  Haverland  (2014) menyebutkan  bahwa  CPT  merupakan metode  analisis  yang  berfokus  pada  suatu kasus ( w ithin-case method ) yang berfokus pada proses dan/atau mekanisme yang menghubungkan  sebab-sebab  dan  akibat- akibat  dalam  kasus  yang  spesifik  (hal.  60). Sebaliknya,  metode  yang  serupa  seperti studi  komparasi  menganalisis  pola-pola variasi dalam puluhan variabel independen yang  tersebar  di  beberapa  kasus.  CPT  yang dikembangkan  Blatter  dan  Haverland berangkat  dari  konsep pro cess tracing yang digagas  oleh  George  dan  Bennet  (2005). Menurut  George  dan  Bennet, pro cess tracing merupakna  prosedur  operasional  yang berusaha untuk mengidentifikasi dan memverifikasi implikasi yang dapat diobservasi  dari  mekanisme  sebab-akibat ( causal  mechanism ).  Mekanisme  sebab-akibat didefinisikan  sebagai  proses  fisik,  sosial, dan psikologis yang tidak dapat diobservasi dimana aktor-aktor dengan kapasitas sebab- akibat beroperasi namun hanya pada dalam konteks  dan  kondisi  yang  spesifik  untuk mentransfer energy, informasi, atau hal lain kepada entitas lain.
Pendekatan  CPT  didasarkan  oleh  apa yang disebut Ragin (2008) sebagai pemikiran konfigurasi ( co nfiguratio nal thinking ).
Pemikiran konfigurasi mengimplikasikan  bahwa  analisis  dimulai dengan  tiga  asusmi  awal:  (i)  akibat  sosial merupakan hasil kombinasi beberapa faktor
sebab-akibat,  (ii)  terdapat  jalan  yang berbeda  yang  menghasilkan  akibat  yang serupa ( equifinality ), (iii) dan efek-efek dari faktor  sebab-akibat  bisa  berbeda  dalam konteks  dan  kombinasi  yang  berbeda ( causal heterogeneity ).  Sebagai  konsekuensi  dari pemikiran konfigurasi, CPT melihat kondisi sebab-akibat  dan  bukan  variabel  seperti dalam pendekatan kovarians. Selain pemikiran  konfigurasi,  konsep  temporalitas ( temporality )  menjadi  dasar  metode  CPT. Temporalitas  dianggap  penting  karena kedekatan  spasial  ( sp atial co ntinguity )  dan suksesi  temporal  ( tempo ral  successio n ) merupakan  hal  yang  penting  secara epistemologi  dalam  mengambil  sebuah kesimpulan sebab-akibat ( causal inference ).
Model  observasi  proses  sebab-akibat yang ditawarkan oleh Ballter dan Haverland dalam metode CPT memiliki tiga bentuk observasi. Bentuk observasi pertama adalah  analisis  yang  secara  komprehensif berbentuk  narasi.  Bentuk  observasi  kedua menekankan  pada sm o k ing  gun yang menandakan momen-momen penting dimana  proses  sebab-akibat  terjadi.  Bentuk observasi terakhir
adalah ‘pengakuan’  ( confessions )  yang  digunakan untuk  mengkonfirmasi  temuan  dalam observasi smo k ing gun .
Dalam  tulisan  ini,  model  observasi CPT  akan  digunakan  untuk  menganalisis proses-proses yang berujung pada pelarangan  kegiatan  FPI  sebagai  ormas. Sebagai  akibatnya,  bagian  penjelasan  akan bersifat kronologis untuk melihat kemungkinan sebab-akibat yang mempengaruhi keputusan pemerintah
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020
untuk  melarang  kegiatan  FPI.  Teori sekuritiasi  digunakan  untuk  menganalisis peran aktor dan konteks dalam menempatkan  isu  FPI  yang  seharusnya politis menjadi isu kemanan.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Rizieq  dan  Revolusi  Akhlak  (Oktober- November 2020)
Kepulangan Rizieq sebelum November 2020 sudah diwacanakan beberapa kali semenjak sang pemimpin FPI tersebut  memutuskan  untuk  tidak  kembali ke  Indonesia  setelah  pergi  ke  Arab  Saudi dengan  alasan  umrah  pada  April  2017. Menurut  pemberitaan  BBC  (2018),  Rizieq setidaknya  sudah  membatalkan  rencana kepulangannya setidaknya lima kali sebelum  Februari  2018.  Kala  itu,  sebuah panitia penyambutan dibentuk oleh simpatisan sang Imam Besar FPI dan massa dikerahkan  ke  Bandara  Soekarno-Hatta. Namun,  Rizieq  tak  jadi  pulang  karena belum mendapat “isyarah” (petunjuk) yang bagus (Wildansyah, 2018).
Batalnya  rencana  kepulangan  Rizieq beberapa kali  pun  memunculkan spekulasi. Di  satu  sisi,  pihak  FPI  mengklaim  bahwa Rizieq  “dicekal”  atas  permintaan  Indonesia oleh  pemerintah  Arab  Saudi  walau  telah beberapa  kali  mencoba  untuk  pulang.  Di sisi lain, pihak pemerintah menyebut bahwa Rizieq  bisa  pulang  kapan  saja  asalkan membayar  denda o verstay yang  dikenakan oleh  otoritas  Arab  Saudi.  Hal  tersebut diutarakan oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, yang
menyatakan  bahwa  Rizieq  dan  anggota keluarganya  harus  membayar  Rp110  juta per  orang (Detiknews,  2019). Menteri Hukum  dan  HAM  Yasonna  Laoly  juga membantah  istilah  ‘cekal’  (cegah  dan tangkal)  yang  digunakan  oleh  pendukung Rizieq  sebagai  alasan  tidak  pulangnya Rizieq,  dan  menyebut  Rizieq  bisa  pulang kapanpun (Puspa Sari, 2020).
Perkembangan kepulangan Rizieq sebelum  November  2020  memperlihatkan bahwa  isu  FPI  dan  pemimpinnya  masih dalam  ranah  diskursus  politik  yang melibatkan  pengerahan  massa,  pendukung Rizieq, dan institusi negara seperti kedutaan besar dan imigrasi. Pengasingannya di Arab Saudi  juga  dapat  dikatakan  bersifat  politis karena  muncul  disaat  Rizieq  sedang menghadapi  kasus  hukum  di  Indonesia, setelah  perannya  dalam  Aksi  Bela  Islam pada  2016,  yang  berujung  pada  tidak terpilihanya Basuki Tjahaja Purnama, gubernur  pertama  Jakarta  yang  beragam Kristen  dan  beretnis  Tionghoa.  Belum terdapat  indikasi  resmi  oleh  pejabat  pada saat  itu  bahwa  kepulangan  Rizieq  dapat berimplikasi pada keamanan negara.
Perkembangan signifikan tentang kepulangan  Rizieq  muncul  ketika  Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis, mengumumkan  rencana  kepulangan  Rizieq dalam  aksi  menolak  Omnibus  Law  pada pertengahan  Oktober  2020.  Ahmad  Sobri Lubis mengatakan bahwa sang Imam Besar FPI tersebut akan memimpin ‘revolusi’ (Detiknews,  2020). Pada  saat  itu belum  jelas  revolusi  apa  yang  dimaksud oleh  ketua  umum  FPI  tersebut.  Ahmad
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020
Sobri  kala  itu  hanya  menyebut  bahwa halangan  Rizieq  untuk  pulang  beruapa denda  dan  pencekalan  sudah  dihapus  dan umat Muslim di Indonesia siap menyambut kepulangan  Rizieq.  Kegamangan  tentang kabar  kepulangan  Rizieq  untuk  memimpin revolusi  menimbulkan  spekulasi  bahwa kepulangannya akan serupa dengan kembalinya  pemimpin  Syiah  Rohullah Khomeini  ke  Iran  pada  1979  untuk memimpin  revolusi  yang  menjatuhkan pemimpin  Iran  pada  saat  itu,  Shah Muhammad  Reza  Pahlevi (Rakhmatulloh, 2020) . Walaupun begitu, terdapat pengamat yang  menyebut  bahwa  Rizieq  tidak  bisa dibandingkan  dengan  Khomeini  karena pengaruhnya  yang  mengendur  setelah kepergiannya  ke  Arab  Saudi,  dan  oleh karenannya  kembalinya  Rizieq  tidak  akan menimbulkan  revolusi  seperti  di  Iran (Albanna, 2020).
Penjelasan ‘revolusi’ yang akan dipimpin Rizieq pertama kali diberikan oleh sekretaris  FPI  Munarman.  Menurutnya, revolusi  yang  akan  dipimpin  Rizieq merupakan  ‘revolusi  akhlak’,  yang  akan menuntun  transisi  dari  akhlak jahiliyah kepada akhlak berdasarkan Alquran dan as- sunnah yang dipraktikan Nabi Muhammad. Pemimpin Persaudaraan Alumni 212, Slamet  Ma’arif,  membandingkan  revolusi akhlak  Rizieq  dengan  revolusi  mental  yang digagas  Presiden  Jokowi.  Menurutnya, revolusi  akhlak  memiliki  sandaran  yang jelas, yaitu Alquran dan as-sunnah, sedangkan  revolusi  mental  Jokowi  tidak memiliki  sandaran  (CNN  Indonesia,  2020). Munarman  juga  membantah  opini  bahwa revolusi akhlak merupakan tindakan makar
dan  menyebut  terdapat  ketakutan  dengan revolusi akhlak karena pihak yang berkuasa takut  dengan  posisi  kuasanya  digeser (Detiknews, 2020).
Terjadi perdebatan di kalangan publik mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan revolusi akhlak. Sebelum kepulangan Rizieq,  Damai  Hari  Lubis,  yang  pada  saat itu  merupakan  anggota  Persaudaraan Alumni  212,  menyebut  bahwa  revolusi akhlak serupa dengan revolusi mental yang digaungkan oleh pemerintahan Joko Widodo.  Donny  Gahral  Adian,  yang  pada saat  itu  merupakan  tenaga  ahli  utama Kantor  Staf  Presiden  (KSP),  mengartikan revolusi  yang  digaungkan  oleh  Rizieq berniat  untuk  mengambil  kekuasaan  secara paksa (Taher, 2020).
Dalam  orasi  pertamanya  semenjak kedatangan  dari  Arab  Saudi,  Rizieq menjelaskan  bahwa  revolusi  akhlak  yang dia maksud bertujuan untuk menyelamatkan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI). Revolusi akhlak menurutnya  dimulai  dengan  hijrah  dari perbuatan  buruk  ke  perbuatan  baik, melawan  kezaliman  dan  segala  korupsi. Menurut Sekretaris FPI Munarman, revolusi akhlak  berbeda  dengan  revolusi  mental Jokowi  yang  gagal.  Sedangkan,  menurut Ketua  Persaudaraan  Alumni  212  (PA  212) Slamet Ma’arif, revolusi akhlak bersandarkan  pada  Al  Quran  dan  sunnah Nabi Muhammad (CNN Indonesia, 2020).
Pada reuni 212 yang diadakan daring, Rizieq  juga  membantah  pihak  yang mengaitkan  revolusi  akhlak  dengan  upaya
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020
makar.  Rizieq  mengkritisi  penggambaran revolusi  akhlak  sebagai  pemberontakan, berdarah-darah
dan bersenjata.
Menurutnya, revolusi akhlak harus diartikan  sebagai  perubahan  cepat  terkait berbagai sikap yang tidak baik ke yang baik. (Romadhoni, 2020).

## FPI  dan  Pelanggaran  Protokol  Kesehatan
(10 November-4 Desember 2020)
Rizieq  kembali  ke  Indonesia  pada  10 November  2020,  mengakhiri  spekulasi hampir  3.5  tahun  mengenai  kapan  sang pemimpin  FPI  pulang.  Pemberitaan  di media  menunjukkan  ribuan  simpatisan yang  menyambut  kedatangan  Rizieq  dan memadati  Bandara  Internasional  Soekarno- Hatta.  Kerumunan  simpatisan  ini  terjadi  di tengah merebaknya virus korona yang telah mengklaim  14,761  orang  sampai  tanggal  10
November 2020 (Yahya, 2020).
Penyambutan  kepulangan  Rizieq  hampir melumpuhkan aktivitas bandara dan sekitarnya, menyebabkan ratusan penerbangan  dibatalkan  dan  rusaknya beberapa  fasilitas  umum  di  terminal kedatangan internasional (Velarosdela, 2020).
Empat hari setelah kepulangan Rizieq, pada  tanggal  14  November  2020  diadakan acara  Maulid  Nabi  yang  diadakan  di Petamburan,  yang  merupakan  markas  FPI. Acara  tersebut  dilaporkan  dihadiri  oleh ribuan  jemaah.  Walau  telah  diimbau  untuk patuh protokol kesehatan, terpantau jamaah yang tidak menjalankan protokol kesehatan, seperti  tidak  menjaga  jarak  dan  memakai masker.  Sehari  sebelumnya,  ketika  Rizieq
menghadiri peresmian pesantren di
Megamendung, Bogor, kerumunan pendukung juga terpantau tidak menggunakan  masker (Dharmastuti,  2020). Padahal,  di  masa  pembatasan  sosial  skala besar  (PSBB),  menjaga  jarak  dan  memakai masker sifatnya wajib.
Setelah kecaman dari publik mengenai tidak  konsistennya  pemerintah  terkait pelanggaran  protokol  kesehatan,  pihak kepolisian  mulai  menyelidiki  dua  kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung  atas  dugaan  pelanggaran UU  Kekarantinaan.  Padahal,  pada  awalnya pemerintah cenderung memfasilitasi kegiatan  Rizieq  selepas  kepulangannya tanggal  10  November.  Menkopolhukam Mahfud  MD  menyebut  bahwa  pemerintah menayangkan  kerumunan  yang  terjadi  di Petamburan  yang  semestinya  bisa  dicegah oleh  pemerintah  provinsi (Maliana,  2020). Menjadi tegasnya sikap pemerintah terhadap FPI juga tercermin dari dicopotnya Kapolda  Jakarta  dan  Jawa  Barat  saat  itu, Irjen Nana Sujana dan Irjen Rudi Sufahriadi, serta  Kapolres  Jakarta  Pusat  dan  Bogor, karena penanganan kerumunan di Petamburan dan Megamendung.
Dikenakannya  Rizieq  dan  pemimpin FPI  dengan  tuduhan  pelanggaran  protokol kesehatan  dapat  dilihat  sebagai  salah  satu langkah  awal  pemerintah  menangani  isu FPI  sebagai  isu  keamanan.  Aktor  yang melakukan upaya ini merupakan kepolisian. Setelah penetapan Rizieq sebagai  tersangka  dalam  kasus  kerumunan Petamburan, Kapolri saat itu, Jenderal Polisi Idham  Azis,  menyatakan  bahwa  polisi
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020
menegakkan asas keamanan rakyat merupakan  hukum  tertinggi,  atau salus populi suprema lex exto ( Batubara,  2020). Hal ini  dilontarkan  Kapolri  Idham  merespon dihadangnya  personel  Polda  Metro  Jaya ketika  mengantarkan  surat  pemanggilan untuk  Rizieq  atas  kasus  kerumunan  di Petamburan.  Jargon salus  po puli  suprema lex  exto ini  pun  kemudia  digaungkan  dalam penanganan polisi terhadap FPI. Dalam hal ini,  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat  upaya oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  kepolisian, untuk  menempatkan  isu  FPI  sebagai  isu keamanan dengan menganggap FPI sebagai ancaman bagi ‘keamanan rakyat’.
Pelibatan  TNI  dalam  Sekuritisasi  Isu  FPI (14-20 November, 2020)
Dalam konferensi pers yang diselenggarakan  malam  hari  di  Mabes  TNI tanggal  14  November  2020,  Panglima  TNI Hadi  Tjahjanto  menyatakan  bahwa  “siapa saja  yang  mengganggu  persatuan  dan kesatuan  bangsa  akan  berhadapan  dengan TNI” (Pattisina, 2020). Diapit oleh komandan-komandan  pasukan  elit  seperti Pangkostrad,
Dankoopsus, Danjen Kopassus, Dankormar, dan Dankorpaskhas, Hadi  menyatakan  bahwa  seluruh  prajurit TNI  adalah  alat  utama  pertahanan  negara untuk  melindungi  segenap  bangsa  dan seluruh tumpah darah Indonesia. Konferensi  pers  tersebut  digelar  pada  hari yang  sama  setelah  acara  Maulid  Nabi  yang dihadiri  oleh  Rizieq  di  Petamburan.  Pada saat  itu,  tidak  disebutkan  oleh  Hadi  pihak mana  yang  menggangu  persatuan  dan kesatuan  bangsa  yang  dimaksud.  Namun, apabila  dikaitkan  dengan  narasi  revolusi
akhlak  yang  digaungkan  oleh  Rizieq  dan pendukungnya, dapat ditemukan keterkaitan  dengan  respon  panglima  TNI tersebut. Setelah konferensi pers yang tidak lazim  tanggal  14  November  2020,  rentetan unjuk  kekuatan  ( sho w  o f fo rce) ditunjukkan oleh  TNI,  seperti  sidak  panglima  TNI  ke markas  Kopassus,  Marinir,  dan  Paskhas pada tanggal 19 November 2020, pencopotan  baliho  FPI,  sampai  patroli anggota militer di markas FPI.
Di  tengah  menghangatnya  isu  FPI, Panglima  Kodam  Jaya  saat  itu,  Mayjen Dudung Abdurachman, mengusulkan untuk  membubarkan  FPI.  Menurutnya,  FPI sering  kali  merasa  paling  benar  sehingga menyalahi  aturan  hukum.  Sehari  sebelum pernyataannya  yang  kontroversial  tersebut, Pangdam  Jaya  mengerahkan  prajurit  untuk mencopot  baliho  yang  menampilkan  sosok Rizieq.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan alasan bahwa banyak baliho yang dipasang FPI menyalahi aturan, dan walaupun sudah dicopot oleh Satpol PP, baliho tersebut tetap dipasang  kembali.  Statemen  ini  Dudung utarakan pada tanggal 20 November, sehari setelah  sidak  panglima  TNI  ke  markasa Kopassus,  Marinir,  dan  Paskhas.  Walau bukan  merupakan  perintah  langsung  dari Mabes  TNI,  tindakan  Pangdam  Jaya  dalam menurunkan  baliho  FPI  di  tengah  polemik yang  menerpa  ormas  tersebut  merupakan respon  dari  ancaman  panglima  TNI  bagi pihak  yang  berani  menggangu  persatuan dan kesatuan bangsa.
TNI  dapat  dikatakan  terlibat  dalam upaya  sekuritisasi  isu  FPI.  Hal  tersebut dapat dilihat dari bagaimana FPI
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020
dikonstruksikan  sebagai  ancaman  bagi persatuan  bangsa  oleh  Hadi.  Selain  itu, pengerahan prajurit oleh Kodam Jaya untuk mencopot  baliho  juga  menggambarkan bagaimana  FPI  dilihat  sebagai  ancaman terhadap  negara  sehingga  pengerahan prajurit  TNI  dibenarkan,  walau  menurut undang-undang TNI merupakan alat pertahanan  negara.  Apabila  dicermati, tindakan  tegas  oleh  TNI  terhadap  FPI mengawali  rentetan  tindakan  tegas  oleh aparat  keamanan,  dalam  hal  ini  polisi  dan militer, dalam menangani isu terkait FPI.

## FPI  sebagai  Ancaman  Keamanan  dalam
Insiden KM 50 (6-7 Desember 2020)
Puncak  dari  eskalasi  polemik  FPI terlihat  dari  pembunuhan  enam  anggota Laskar FPI pada tanggal 7 Desember 2020 di rest  area  KM  50  Toll  Jakarta-Cikampek. Menurut  polisi,  anggota  FPI  ditembak karena  mengancam  keselamatan  petugas yang  sedang  mengikuti  rombongan  mobil Rizieq  terkait  penyelidikan  pelanggaran protokol  kesehatan.  Sedangkan,  menurut Sekretaris  FPI  Munarman,  rombongan Rizieq dihadang oleh oknum tak berseragam sebelum terjadi bentrokan yang menewaskan  anggota  FPI (iNews,  2020). Dalam investigasinya, Komnas HAM
menyebut  bahwa  dua  anggota  FPI  tewas dalam baku tembak dengan polisi, sedangkan  empat  lainnya  tewas  dalam penahanan  polisi  dan  disebut  sebagai pembunuhan  di  luar  proses  hukum (extrajudicial killing) (Noroyono, 2021).
Penggunaan  kekerasan  oleh  anggota Polri dalam Insiden KM 50 dapat dikatakan
menggambarkan  bagaiamana  isu  mengenai FPI telah ditempatkan sebagai isu keamanan. Dakwaan terhadap dua anggota Polda  Metro  Jaya  yang  terlibat  dalam pembunuhan  empat  anggota  laskar  FPI menyebut  bahwa  pada  awalnya  anggota polisi  melakukan  pengawasan  terhadap Rizieq berdasarkan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum  Polda  pada  tanggal  5 Desember  2020.  Terbitnya  surat  perintah tersebut dilatarbelakangi oleh indikasi akan adanya rencana penggerudukan oleh simpatisan Rizieq pada tanggal 7 Desember saat  polisi  menjadwalkan  pemeriksaan Rizieq  untuk  ketiga  kalinya.  Menurut  surat dakwaan  yang  sama,  dua  anggota  Laskar FPI  tewas  setelah  tertembak  oleh  polisi dalam  pengejaran  terhadap  mobil  yang ditumpangi laskar yang menghalangi pembuntutan terhadap mobil Rizieq. Empat anggota  FPI  lainnya,  dikatakan  tewas ditembak oleh dua terdakwa anggota polisi karena berusaha melawan ketika ditahan di dalam mobil yang dikendarai polisi. Walau polisi  yang  ditugaskan  untuk  membuntuti Rizieq  terkait  dengan  kasus  protokol kesehatan,  fakta  bahwa  anggota  polisi membawa  senjata  menunjukkan  bahwa kasus terkait FPI dianggap sebagai masalah keamanan  yang  membutuhkan  prosedur  di luar biasa dan di luar kewajaran.
Pada  konferensi  pers  tanggal  7 Desember,  Kapolda  Metro  Jaya  Irjen  Fadil Imran memperlihatkan barang bukti berupa dua  revolver,  sebilah  katana,  dan  benda menyerupai  golok.  Barang  tersebut  diklaim sebagai  bukti  bahwa  laskar  FPI  berusaha untuk menyerang aparat kepolisian.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020
Pangdam Jaya Mayjen Dudung
Abdurachman,  yang  sesungguhnya  bukan aparat  penegak  hukum,  turut  hadir  dalam konferensi  pers  tersebut.  Kehadirannya  itu disebut sebagai bentuk dukungan Pangdam Jaya kepada Polda Metro Jaya (Firmansyah, 2020). Pada  kesempatan  itu  pula,  Fadli memberi  ‘ultimatum’  terhadap  Rizieq  serta pengikutnya  untuk  tidak  menghalang- halangi  proses  penyidikan  dalam  kasus pelanggaran  protokol  kesehatan (Rezkisari, 2020). Konferensi  pers  ini  menunjukkan bahwa penanganan terhadap telah mencapai  titik  di  mana  FPI  dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan masyarakat, dan maka dari itu penembakan terhadap
anggota FPI berusaha dijustifikasikan oleh aparat.

## FPI  sebagai  Ancaman  terhadap  Ideologi
Negara (30 Desember 2020)
Setelah  Insiden  KM  50,  pada  10 Desember  2020,  Polda  Metro  Jaya  pada akhirnya  menetapkan  Rizieq  dan  lima pimpinan  FPI,  termasuk  Ketua  Umum  FPI Achmad  Sobri  dan  panglima  Laskar  FPI Maman Suryadi, sebagai tersangka di kasus kerumunan Petamburan.
Setelah diultimatum akan ditangkap, Rizieq
akhirnya memenuhi panggilan polisi sebagai  tersangka  pada  12  Desember  dan secara resmi ditahan terhitung hari tersebut. Sedangkan,  lima  tersangka  lainnya  dalam kasus  yang  sama  baru  ditahan  pada Februari 2021.
Pemerintah  nampaknya  mengambil momen  setelah  penangkapan  Rizieq  untuk mengumumkan keputusan terkait
pembubaran FPI. Pada tanggal 30 Desember,  diadakan  konferensi  pers  di kantor  Menko  Polhukam  yang  dihadiri perwakilan dari enam badan pemerintahan. Dalam  konferensi  pers  tersebut,  Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan tentang  terbitnya  SKB  enam  menteri  yang pada intinya melarang kegiatan FPI sebagai ormas  serta  penggunaan  atributnya.  Surat ini, seperti yang telah disinggung di bagian awal,  secara  eksplisit  menyebutkan  bahwa isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pasal  2  UU  Ormas.  Di  pasal  sebelumnya, UU  Ormas  yang  telah  direvisi  bertujuan untuk “menjaga eksistensi ideologi Pancasila, keutuhan NKRI, Bhineka Tunggal  Ika,  dan  UUD  1945  sebagai konsensus  dasar  bernegara.  Walau  tidak secara gamblang dijelaskan bagian apa dari isi  anggaran  dasar  FPI  yang  dianggap bertentangan  dengan  konsensus  dasar bernegara,  perdebatan  tentang FPI  sebelum Rizieq  kembali  ke  Tanah  Air  menunjukkan bahwa FPI dianggap mendukung berdirinya  khilafah  atau  sistem  negara berdasarkan  Islam  (Wibowo,  2020).  Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa pemerintah menganggap FPI yang dianggap  mendukung  khilafah  sebagai ancaman terhadap Pancasila, NKRI, Bhineka  Tunggal  Ika,  dan  UUD  1945  yang merupakan dasar negara Republik
Indonesia.
Apabila  ditarik  ke  konteks  yang  lebih besar,  kekhawatiran  pemerintah  tentang ancaman khilafah terhadap ideologi Pancasila  tidak  dapat  dipisahkan  dari pengalaman pemerintah menangani kelompok  dengan  ideologi  serupa,  yaitu
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
HTI.  Pada  saat  pengumuman  pembubaran HTI  di  tahun  2017,  Menko  Polhukam  saat itu,  Wiranto,  menyatakan  bahwa  HTI bertentangan  dengan  UU  Ormas  versi Perppu yang dikeluarkan pemerintah, yang membolehkan
pemerintah untuk
membubarkan
HTI tanpa proses pengadilan.  Ancaman  khilafah  juga  masih terkait  dengan  ancaman  keamanan  global terorisme  yang  dianggap  amat  nyata  di Indonesia  karena  banyak  kejadian  teror yang  mengatasnamakan  kelompok  ekstrem pendukung khilafah, seperti Islamic State of Iraq  and  Syria  (ISIS).  Dengan  kata  lain, dapat  dikatakan  bahwa  upaya  pemerintah dalam  menempatkan  isu  FPI  sebagai ancaman ideologi dengan melarang kegiatannya merupakan upaya lanjutan dari program  anti-radikalisme  pemerintah  yang dikembangkan di tengah gejolak keamanan global,  seperti  ancaman  ISIS,  dan  gejolak politik dalam negeri, seperti Aksi Bela Islam yang  memobilisasi  massa  Islam  tahun  2016 lalu.

## IV.KESIMPULAN
Bagian pembahasan telah menunjukkan terdapat usaha yang melibatkan  pemerintah  untuk  menjadikan masalah mengenai FPI yang sifatnya politis menjadi  isu  keamanan.  Rentetan  kejadian ini tidak terlepas dari kepulangan pemimpin FPI
Rizieq Shihab dari pengasingannya  selama  kurang  lebih  3.5 tahun  untuk  menghindari  proses  hukum terkait  kasus  kriminal  yang  menjeratnya selepas  memimpin  gerakan  aksi  massa Islam  terbesar  semenjak  Orde  Baru  jatuh pada 1998. Pembubaran FPI dapat
dikatakan  sebagai  kulminasi  dari  proses kurang  lebih  dua  bulan  semenjak  Rizieq kembali  dari  Arab  Saudi  pada  tanggal  10 November  2020.  Dalam  mengatasi  isu  FPI sebagai  masalah  keamanan,  dapat  dilihat bahwa  secara  garis  besar  FPI  ditempatkan sebagai ancaman terhadap keamanan masyarakat yang
membutuhkan penanganan  yang  di  luar  prosedur  politik biasa.
Tulisan ini juga telah mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam upaya sekuritisasi isu  FPI  sebelum  pelarangan  resmi  ormas tersebut.  Dua  aktor  yang  dominan  terlibat adalah pihak polisi dan militer. Pihak polisi menangani isu FPI dengan dalih menegakkan  hukum.  Hal  tersebut  terlihat dari  penanganan  dugaan  pelanggaran protokol  kesehatan  yang  berujung  pada penahanan Rizieq sebagai tersangka kerumunan di
Petamburan. Dalam prosesnya,  polisi  menggunakan  kekerasan yang  dikategorikan  oleh  Komnas  HAM sebagai  pembunuhan  di  luar  prosedur hukum  (extrajudicial  killing)  terhadap empat  dari  enam  anggota  Laskar  FPI  yang dianggap  sebagai  ancaman.  Aktor  militer, dalam  hal  ini  TNI  dan  Pangdam  Jaya,  juga menempatkan  FPI  sebagai  ancaman  dalam artian  bahwa  FPI  dianggap  mengganggu keutuhan  bangsa.  Tindakan  militer  juga tidak  dapat  dilepaskan  dari  komentar Rizieq  mengenai  revolusi  akhlak,  yang nampaknya dianggap sebagai ancaman oleh TNI sebagai alat pertahanan negara.
Penggunaan  UU  Ormas  sebagai  dasar pelarangan kegiatan FPI juga menempatkan ormas  tersebut  sebagai  ancaman  terhadap
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020
ideologi negara. Walau tidak disebut dalam SKB pelarangan kegiatan FPI, FPI dianggap mendukung gagasan khalifah yang dianggap  pemerintah  mengancam  ideologi Pancasila.  Pelarangan  kegiatan  FPI,  apabila dikaitkan  dengan  konteks  yang  lebih  luas, dapat dimengerti sebagai bagian dari upaya pemerintah  untuk  mencegah  radikalisme oleh ormas Islam yang berpotensi merongrong keberadaan Republik Indonesia. Pembubaran FPI, dan proses menjelang perubahannya, nampaknya perlu dilihat sebagai implikasi terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian
terdahulu mengenai pembubaran HTI telah menunjukkan bahwa terdapat nilai demokrasi  seperti  kebebasan  berkumpul yang  dicederai  dengan  terbitnya  Perppu Ormas.  IPAC  (2021)  juga  melihat  bahwa proses pembubaran FPI mengekang kebebasan  sipil  dan  berpotensi  menyulut kemarahan pendukung Rizieq dan berpotensi  memperparah  radikalisme  di kalangan  penduku  Rizieq  dan  FPI  pada umumnya.
Implikasi  lain  dari  kebijakan  anti- radikalisme  pemerintah  adalah  pergeseran makna seperti ‘radikalisme’ yang diasosiasikan  dengan  kekerasan.  Padahal, pada  dasarnya,  radikal  bertujuan  untuk melakukan perubahan yang, walau sifatnya cepat,  adakalanya  kompatibel  dengan  asas demokrasi.  Pengasosiasian  kata  peyoratif seperti  radikalisme  atau  jihad,  yang  arti sebenarnya  adalah  perjuangan,  berpotensi digunakan untuk memarginalisasi aktivisme politik Islam yang dicap  ‘radikal’
oleh  pemerintah.  Sebagai  akibatnya,  suara- suara  yang  tidak  tertampung  dalam aktivisme  politik  Islam  dapat  semakin radikal dan tidak memungkinkan menghalakan  jalan  kekerasan,  seperti  oleh kelompok  teroris  yang  mengatasnamakan agama  dan  telah  melakukan  aksi  teror  di Indonesia.
Selain  pelibatan  TNI,  respon  aparat keamanan  yang  tidak  proporsional  juga terlihat dalam bentrokan antara anggota FPI dan  kepolisian  di  KM  50  Toll  Jakarta- Cikampek. Seperti yang telah disinggung di Latar  Belakang  Masalah,  kematian  empat dari  enam  anggota  FPI  dikategorikan  oleh Komnas  HAM  sebagai  extrajudicial  killing. Tindakan  kepolisian  semacam  ini  dapat dikatakan  sebagai  respon  yang  luar  biasa karena  telah  membenarkan  penggunaan kewenangan  untuk  menghilangkan  nyawa. Dapat  dikatakan  pula  bahwa  polisi  dalam tindakan  ini  telah  menempatkan  anggota FPI  sebagai  ancaman  keamanan,  sehingga penggunaan  kewenangan  semacam  itu dibenarkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya,  Dicky.  (7  Desember,  2020). 19  Peluru Terlontar  Menghujami  Tubuh  6  Laskar  FPI,  JPU: Tanpa  Rasa  Belas  Kasihan,  Merampas  Nyawa Orang Lain .  Galamedia.  https://galamedia.pikiran- rakyat.com/galacrime/pr-352827069/19-peluru- terlontar-menghujami-tubuh-6-laskar-fpi-jpu- tanpa-rasa-belas-kasihan-merampas-nyawa- orang-lain
Albanna, Morteza Syariati. (18 Oktober 2020). Jangan Samakan  Rizieq  Shihab  dengan  Imam  Ayatollah Khomeini .  Tagar.id.  https://www.tagar.id/jangan- samakan-rizieq-shihab-dengan-imam- ayatollah-khomeini
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020
Anwar,  S.,  &  Perdana,  A.  (2019).  Islamic
Organization  Movement  Strategies  in  the Victory of a Muslim Governor Candidate Pair in the 2017 Governor Election (A Case Study of Islamic  Defenders  Front).  Dalam Third
International
Conference on Sustainable Innovation  2019–Humanity, Education and Social
Sciences  (IcoSIHESS  2019) (hal  323-328).
Atlantis Press.
Batubara, Herianto. (4 Desember, 2020). Kala Kapolri Hardik  FPI  Gegara  Penyidik  Dihalang-halangi . Detiknews. https://news.detik.com/berita/d- 5280948/kala-kapolri-hardik-fpi-gegara- penyidik-dihalang-halangi
BBC  Indonesia.  (21  Februari,  2018). Rizieq (lagi-lagi) 'batal' pulang, Amien Rais: 'Jokowi jangan macam -macam' .  BBC  Indonesia.  https://www.bbc.com/ indonesia/indonesia-43128849
Blatter,  J., &  Haverland,  M.  (2014).  Case  studies  and (causal-)  process  tracing.  In Co mp arative policy studies (pp.  59-83).  Palgrave  Macmillan, London.
CNN  Indonesia.  (19  Oktober  2020). FPI Band ingk an Revolusi  Akhlak  dengan  Revolusi  Mental  Jokowi . https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20201019120228-32-560007/fpi- bandingkan-revolusi-akhlak-dengan-revolusi- mental-jokowi
Detiknews.  (13  Oktober,  2020). Ketum  FPI:  Habib Rizieq  Segera  Pulang  untuk  Pimpin  Revolusi . https://news.detik.com/berita/d-5212074/ ketum-fpi-habib-rizieq-segera-pulang-untuk- pimpin-revolusi
Detiknews. (18 Oktober 2020). Munarm an FPI: Habib
Rizieq Akan Memimpin Revolusi Akhlak .
Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-
5218289/munarman-fpi-habib-rizieq-akan- memimpin-revolusi-akhlak?single=1
Detiknews. (16 Desember, 2020). Pernyataan Mahfud Md  'Silakan  Jemput  HRS'  yang  Dipermasalahkan Ridwan  Kamil .  https://news.detik.com/berita/d- 5297158/pernyataan-mahfud-md-silakan- jemput-hrs-yang-dipermasalahkan-ridwan-
kamil
Dharmastuti,  Hestiana.  (26  Desember,  2020). Habib Rizieq Sendirian Tersandung di Kasus Kerumunan Megamendung . Detiknews. https://news.detik.com/ berita/d-5310601/habib-rizieq-sendirian- tersandung-di-kasus-kerumunan- megamendung
Facal,  G.  (2020).  Islamic  Defenders  Front  Militia (Front  Pembela  Islam)  and  its  impact  on growing  religious  intolerance  in  Indonesia. TRaNS:  Trans-Regional  and-National  Studies  of Southeast Asia , 8 (1), 7-20.
Fealy, G. (2004). Islamic radicalism in Indonesia: The faltering  revival?. So utheast  Asian  Aff airs , 2004 (1), 104-121.
Fitri,  F.,  Fitri,  A.  N.,  &  Fabriar,  S.  R.  (2021).  Analisis Wacana  Kritis  Pemberitaan  Pembubaran  FPI  di Media  Online. IQTIDA:  Journal  of  Da'wah  and Communication , 1 (1), 97-108.
Firmansyah, M Julnis. (7 Desember, 2020). Hadir Saat Rilis  Penembakan  6  Anggota  FPI,  Pangdam  Jaya
Sebut Dukung Polisi . Tempo.co. https:// metro.tempo.co/read/1412323/hadir-saat-rilis- penembakan-6-anggota-fpi-pangdam-jaya- sebut-dukung-polisi/full&view=ok
iNews. (Desember 7, 2020) Ini Kro no lo gi
Penembakan  6  Pria  di  Tol  Cikampek  Versi  Polisi dan  FPI .  iNews.  https://jabar.inews.id/berita/ini- kronologi-penembakan-6-pria-di-tol-cikampek -versi-polisi-dan-fpi/4
Institute  for  Policy  Analysis  and  Conflict (IPAC).  (2021)  The  Crackdown  on Islamist  ‘Radicals’  in  Indonesia. http://cdn.understandingconflict.org/ file/2021/08/Report_71.pdf
Institute  for  Policy  Analysis  and  Conflict  (IPAC).
(2018)  After  Ahok:  The  Islamist  Agenda  In Indonesia. http://
file.understandingconflict.org/file/2018/04/
Report_44_ok.pdf
I nstitute  for  Policy  Analysis  and  Conflict  (IPAC).
(2019).  Anti-Ahok  to  Anti-Jokowi:  Islamist
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020
Influence  on  Indonesia’s  2019  Election Campaign.
http://
file.understandingconflict.org/file/2019/03/ Report_55.pdf
Institute  for  Policy  Analysis  and  Conflict  (IPAC). 2020.  Indonesian  Islamists:  Activists  in  Search of An Issue. http:// file.understandingconflict.org/file/2020/08/
Report_65.pdf
Jahroni,  J.  (2004).  Defending  the  majesty  of  Islam: Indonesia's  front  pembela  Islam  (FPI)  1998- 2003. Studia Islamika, 11(2).
Kyrchanoff,  M.  (2021).  Indonesian  Islamism  as  a margInal case of the polItIcal Islam development  in  a  muslim  country. The Wo rld of the Orient , (3), 107.
Mietzner,  M.,  &  Muhtadi,  B.  (2018).  Explaining  the 2016  Islamist  mobilisation  in  Indonesia: Religious  intolerance,  militant  groups  and  the politics  of  accommodation.  Asian  Studies Review, 42(3), 479-497.
Mietzner,  M.  (2018).  Fighting  illiberalism  with illiberalism: Islamist populism and democratic deconsolidation  in  Indonesia. Pacific  Aff airs ,
91 (2), 261-282.
Maliana,  Inza.  (16  November,  2020). Polemik Kerumunan  di  Acara  Rizieq  Shihab:  Pemerintah Sesalkan  hingga  Anies  Dinilai  Tak  Profesional . Tribunnews.  https://m.tribunnews.com/amp/ nasional/2020/11/16/polemik-kerumunan-di- acara-rizieq-shihab-pemerintah-sesalkan- hingga-anies-dinilai-tak-profesional?page=all
Nafian,  Muhammad  Ilman.  (20  November,  2020).
Pangdam  Jaya:  Kalau  Perlu,  FPI  Bubarkan  Saja! .
Detiknews. https://news.detik.com/berita/d- 5262640/pangdam-jaya-kalau-perlu-fpi- bubarkan-saja
Noroyono,  Bambang.  (Januari  8,  2021). Penembak an FPI, Polisi Diduga Lakukan Extra Judicial Killing . Republika.co.id.  https://www.republika.co.id/ berita/qmm56i354/penembakan-fpi-polisi- diduga-lakukan-extra-judicial-killing
Pattisina,  Edna  C.  (15  November,  2020). Panglima TNI: Ganggu Persatuan Akan Berhadapan dengan TNI . Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/
polhuk/2020/11/15/panglima-tni-ganggu- persatuan-akan-berhadapan-dengan-tni
Puspa Sari, Haryanti. (25 February, 2020). Menkumham Sebut Rizieq Shihab Bebas Pulang ke Indonesia . Kompas.com. https:// nasional.kompas.com/ read/2020/02/25/18350581/menkumham-sebut-
rizieq-shihab-bebas-pulang-ke-indonesia
Prodjo, Wahyu Adityo. (18 Oktober, 2021). Kro no lo gi Tewasnya  6  Laskar  FPI  Versi  Jaksa .  Kompas.com. https://megapolitan.kompas.com/ read/2021/10/18/16405641/kronologi-tewasnya- 6-laskar-fpi-versi-jaksa?page=all
Ra khmatulloh.  (16  Oktober  2020). Habib Rizieq Mau Pulang,  Pengamat:  Khomeini  Pimpin  Revolusi Iran dari Prancis . Sindonews. https://
nasional.sindonews.com/read/197952/12/habib
-rizieq-mau-pulang-pengamat-khomeini- pimpin-revolusi-iran-dari-prancis-1602807059
Rezkisari,  Indira.  (7  Desember,  2020). Kapo ld a Paparkan  Kronologi  Insiden  Petugas  dengan  FPI . Republika.co.id.  https://www.republika.co.id/ berita/qkyjvn328/kapolda-paparkan-kronologi -insiden-petugas-dengan-fpi
Taher,  Andrian  Pratama  (15  Oktober,  2020). FPI Sebut  Isi  'Revolusi'  Rizieq  Shihab  Mirip  Revolusi Mental  Jokowi .  Tirto.id.  https://tirto.id/fpi-sebut- isi-revolusi-rizieq-shihab-mirip-revolusi- mental-jokowi-f5YV
Velarosdela,  Rindi  Nuris.  (10  November,  2020).
Ketika  Bandara  Soekarno-Hatta  Lumpuh  5  Jam Imbas  Kepulangan  Rizieq  Shihab .  Kompas.com. https://megapolitan.kompas.com/ read/2020/11/10/13151411/ketika-bandara- soekarno-hatta-lumpuh-5-jam-imbas- kepulangan-rizieq-shihab?page=all
Wildansyah,  Samsdhuha.  (21  Februari,  2018). Lew at Telepon,  Habib  Rizieq  Sampaikan  Batal  Pulang .
Detiknews. https://news.detik.com/berita/d- 3877299/lewat-telepon-habib-rizieq-sampaikan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Proses Pelarangan Kegiatan Front Pembela Islam sebagai Organisasi Masyarakat tahun 2020
-batal-pulang
Yahya,  Achmad  Nasruddin.  (10  November,  2020). UPDATE  10  November:  Tambah  72,  Pasien
Meninggal akibat Covid-19 Kini 14.761 .
Kompas.com. https://nasional.kompas.com/ read/2020/11/10/16000651/update-10- november-tambah-72-pasien-meninggal-akibat -covid-19-kini-14761
Zada,  K.  (2002). Islam  Rad ik al:  Pergulatan  Orm as- ormas Islam Garis Keras di Indonesia . Teraju.
Wibowo,  P.  (2020).  Sekuritisasi  Wacana  Khilafah  di Indonesia. Jisiera:  The  Jo urnal  o f  Islamic
Studies and International Relations , 5 (1), 25-49.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2022, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan