Email penulis: mabrurmuhammad1@gmail.com

## Penerapan Syariat Islam: Problematika dan Wacana Solusi

## Muhammad Mabrur

## Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari
In  this  paper  the  writer  discusses  the  background  of  the  demands for  the  application of Islamic law, opinions, and change of value as the results of the imposition of Islamic law in  the  lights  of  communication  science.  First  the  writer  sees  the  background  of  the emergence  of  the  demands.  Then  he  looks  at  the  response  of  some  organizations  in addressing  these  demands.  The  author  argues  that  some  people  have  different perceptions  in  response  to  the  application  of  Islamic  law.  Furthermore,  in  the  level  of applications in the field the author attemps to see the possibility of the occurrence of some of  the  obstacles  that  must  be  addressed  in  a  wise  way.  For  this  case  the  policy  holder needs  to  anticipate  and  pay  attention  to  the  steps  that  must  be  taken  in  realizing  the application of the Islamic Sharia, so that the implementation not counter-productive.
Keywords : Shariah, communication science, change.
Pada  makalah  ini  penulis  ingin  melihat  latar  belakang  tuntutan  pemberlakuan  Syariat Islam,  pendapat,  dan  perubahan  tatanan  nilai  dengan  diberlakukannya  Syariat  Islam dalam  bingkai  ilmu  komunikasi.  Pertama    penulis  akan  melihat  latar  belakang  dari munculnya  tuntutan.  Kemudian  melihat  respon  beberapa  organisasi  dalam  menyikapi tuntutan  tersebut.  Penulis  berpendapat  bahwa  masyarakat  memiliki  beberapa  persepsi yang berbeda dalam menyikapi pemberlakuan syariah Islam. Selanjutnya dalam tataran aplikasi di lapangan penulis mencoba melihat adanya kemungkinan terjadinya beberapa hambatan  yang  harus  disikapi  dengan  cara  yang  bijak.  Untuk  hal  ini  para  pemegang kebijakan perlu mengantisipasi dan memperhatikan langkah-langkah yang harus diambil dalam  rangka  realisi  dari  penerapan  Syariah  Islam  tersebut,  agar  dalam pelaksanaannya tidak malah berbuntut terhadap hal yang kontra produktif.
Kata kunci : syariat Islam, ilmu komunikasi, perubahan.
Akhir-akhir ini permasalahan penerapan Syariat Islam marak dibicarakan diberbagai forum.
Perdebatan  dalam  membahas  masalah ini  sebenarnya  sudah  lama  terjadi, semenjak  kemerdekaan  Indonesia  dari tangan  penjajah  Belanda.  Adapun belakangan  ini.,  diskursus  tentang penerapan syariat Islam kembali mencuat,  seiring  dengan  dibukanya keran demokrasi. Di dunia perpolitikan Indonesia.
Tak  pelak  kemudian  pertentangan akan isu tersebut, muncul kepermukaan.  Ada  yang  mendukung bahkan  menuntut  agar  dilaksanakan
secepatnya dan ada pula yang memberikan rambu-rambu dan wacana langkah  yang  harus  diambil.  Bahkan ada  pula  yang  secara  halus  menolak aspirasi ini, dengan berbagai argumentasi  yang  diungkapkan  oleh mereka. Terlepas dari berbagai perdebatan di atas,  Konfrensi  Ummat  Islam  yang dilaksanakan di jakarta telah mengumumkan deklarasi  jakarta.  Yang salah  satu  butirnya  menyebutkan bahwa  penerapan  syariah  merupakan alternatif penyelesaian permasalah bangsa.
Mabrur                                                                                                     Penerapan Syariat
Pada  makalah  ini  penulis  ingin melihat  tentang  apa  yang  melatar belakangi tuntutan pemberlakuan Syariat Islam ? Apa saja pendapat yang ada  seputar  penerapan  syariah  ?  dan bagaimana seharusnya perubahan tatanan  nilai  dengan  diberlakukannya Syariat  Islam  dilakukan  dalam  bingkai ilmu komunikasi ?
Dalam  usaha  menjawab  beberapa pertanyaan  di  atas,  pertama    penulis akan  melihat  latar  belakang  dari munculnya  tuntutan.  Karena  tuntutan ini  tidak  mungkin  muncul  begitu  saja. Dan kemudian melihat respon beberapa organisasi  dalam  menyikapi  tuntutan tersebut.  Di  sini  terlihat  betapa  bahwa recepient    atau  masyarkat  yang  diikat dalam kemajemukan, memiliki beberapa  persepsi  yang  berbeda  dalam mesikapi pemberlakuan syariah Islam.
Selanjutnya  dalam  tataran  aplikasi di  lapangan  penulis  mencoba,  melihat bahwa ada kemungkinan terjadi beberapa hambatan yang harus disikapi dengan  cara  yang  bijak.  Untuk  hal  ini para pemegang kebijakan perlu mengantisipasi  dan  memperhatikan langkah-langkah  yang  harus  di  ambil, dalam  rangka  realisi  dari  penerapan Syariah  Islam  tersebut.  Agar  dalam pelaksanaannya tidak malah berbuntut terhadap hal yang kontra produktif Di  antara  yang  harus  dilakukan dalam proses penerapan suatu undang- undang,  dan  yang    harus  dilakukan adalah,    sosialisasi  aturan  dan  itu harus  dilakukan  dengan  baik.  Karena apa yang  diinginkan  oleh  sender  suatu pesan, tidak selamanya dapat dioterima secara  bulat  oleh  si  penerima  pesan (Recipien).  Bisa  terjadi  inkulturisasi atau  mungkin  akulturisasi  nilai  yang ada.
Para  pemegang  kebijakan  (hukum, kepolisian  dan  tokoh  masyarakat  serta unsur  lainnya  yang  terkait)  Harus mengantisipasi  berbagai  kemungkinan di  lapangan  dengan  baik  hingga.  pada
saat  hal  itu  terjadi  mereka  sudah mengetahuinya  dan  memiliki  sikap yang  konstruktif  dan  memperlakukan segala respos dari penerima pesan.
Ummat  Islam  di  negara    Indonesia memiliki  populasi   yang sangat besar.
Mereka  berjumlah    sekitar  88  %  dari jumlah  populasi  yang  ada.  Dengan mencermati jumlah prosentasi penduduk  yang  besar  ini  dapat dimaklumi kalau  pada  beberapa  priode dalam  babakan  sejarah  masyarakat indonesia, muncul gagasan yang menuntut    pemberlakuan  hukum  – hukum  yang  bersumber  dari  ajaran agama  Islam.  Tuntutan  itu  muncul semenjak  zaman  penjajahan  hingga saat proklamasi kemerdekaan.
Hingga  pada  periode  ini,  tuntutan itu muncul dalam bentuk desakan agar pemerintah atau wakil rakyat yang ada, memasukkan  syariat  Islam  dalam bentuk  yang  formal  melalui  undang- undang  atau  setidaknya  Peraturan Daerah.
Wacana  tentang  penerapan  syariat
Islam menawarkan perdebatan menarik,  bak  tabir  misteri  yang  tak kunjung  usai  dibicarakan.  Apalagi kalau  dilihat  dalam  konteks  nation- building  negara  Indonesia.  Perdebatan yang  terjadi,  berkisar  pada  berbagai aspek  baik  dari  substansi  syariat  atau ajaran yang akan diterapkan, siapa dan bagaimana  cara  menerapkannya  dan langkah-langkah  apa  saja  yang  harus dilakukan dan lain sebagainya.
Penulis  melihat  bahwa  sebenarnya permasalahan  pemberlakuan    syariat Islam  tidak  hanya  berada  pada substansi syariah yang akan diterapkan atau  seputar  hal-hal  yang  sering didiskusikan  dan  diperdebatkan.  Akan tetapi  ia  memiliki  dimensi  yang  lebih luas. Karena ia terkait dengan masalah budaya,  prilaku,  nilai,    dsb  begitupula tentang  bagaimana  merubah  suatu tatanan masyarakat yang sudah mapan dengan  kondisi  yang  ada,  yang  oleh
karena  satu  dan  berbagai  hal,    mereka harus  merubah  tatanan  yang  ada, dengan suatu tatanan yang ideal.
Melalui  makalah  kecil  ini  penulis mencoba  mengurai  tentang  apa  yang melatar belakangi tuntutan pemberlakuan  Syariat  Islam?  Apa  saja pendapat  yang  ada  seputar  penerapan syariah?  dan  bagaimana  seharusnya perubahan tatanan nilai dengan diberlakukannya Syariat Islam dilakukan dalam bingkai ilmu komunikasi? Latar Belakang Historis Tuntutan untuk menerapkan hukum Islam sebenarnya telah muncul sejak  zaman  perjuangan  kemerdekaan Indonesia. dan mencuat dengan tekanan  yang  luar  biasa  pada  periode pembentukan konstitusi
negara Indonesia.  Hal  itu  berujung  pada perdebatan  panjang  yang  kemudian menghasilkan  apa  yang  dikenal  dalam sejarah  Indonesia  sebagai  ―Piagam Jakarta.‖ Pada akhir-akhir ini, tuntutan itu kembali muncul,  dalam perdebatan parlemen  dan  juga  diskusi  publik  yang dipelopori  ormas  Islam  pada  saat berlangsungnya    Konfrensi  Ummat Islam Indonesia ke IV yang diselenggarakan  di  Istiqlal  pada  bulan April 2005 yang lalu. Tuntutan untuk menegakkan syariah Islam, sebagaimana yang selalu dikumandangkan  ini,  tidak  hanya karena adanya kesadaran untuk melaksanakan syariat Islam dari kalangan  yang  menyadari  kewajiban itu,  tetapi  ia    muncul  karena  berbagai hal  yang  melatar  belakanginya,  Di antaranya adalah :
1. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk  agama  Islam.  Jumlah mereka  mencapai  sekitar  88  %  dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah  ini    mendudukan  Indonesia sebagai negara yang memiliki
jumlah  penduduk  muslim  terbesar di dunia
2. Dari  jumlah  penduduk  yang  besar ini, tidak semua masyarakat muslim Indonesia memahami dan mempraktekkan ajaran agama Islam 3. Adanya  permasalahan  ummat  yang sangat kompleks, yaitu permasalahan  internal yang  berupa tidak  terjalinaya  kesatuan  atau ukhuwah  yang  kuat,  perpecahan, kemunduran,  kemiskinan  tingkat melek huruf yang rendah, kemunduran dalam aspek POLEKSOSBUD  (Politik,  Ekonomi, Sosial dan Budaya) TEKSI (Tekhnologi dan science) yang dapat disimpulkan dalam kata ―keterpurukan‖ dalam berbagai aspek 4. Kekayaan  yang  berlimpah  sudah hampir habis dan mendekati kepunahan.  Sedang  hutang  luar negeri, sudah mencapai sekitar 1000 miliar dollar. Budaya korupsi, kolusi dan  nepotisme,  masih  mengakar  di dalam kehidupan masyarakat, kriminalitas  terjadi  dimana-mana, sedangkan  mayoritas  penduduknya masih  berada  di  bawah  garis kemiskinan dan kebodohan.
5. Ketidak pastian hukum yang menghasilkan    kekacauan  dalam berbagai aspek, sehingga memunculkan keputus asaan kolektif
6. Permasalahan  Eksternal ,  di  mana terjadi  persaingan  dan  pergesekan yang  sangat  tajam  antara  ummat Islam  yang  memiliki  budaya  dan nilai tersendiri dengan mereka yang tidak  beragama  Islam.  Sedang ummat  Islam  pada  saat  ini  berada dalam  suatu  tatanan  yang  mapan yang  telah  didominasi  oleh  non Muslim.
7. Ketidak  fahaman  ummat  tentang apa  yang  dimaksud  dengan  syariat islam.sehingga memunculkan
persepsi dan tanggapan yang beragam.  Di  antaranya  adalah mereka  yang  tidak  mendapatkan informasi  yang  lengkap  tentang Syariah  Islam.    Sehingga  syariah bagi  mereka,  dipandang  sebagai sesuatu  yang  menyeramkan  dan berhubungan  dengan  rajam,  Kisas dan  potong tangan, Tidak akan  ada kebebasan,    Dan  akan  terjadi pengekangan terhadap hak-hak wanita Mencermati  realitas  tersebut,  dan dalam  rangka  mencari  penyelesaian dari  permasalahan  yang  ada,  maka dipandang  perlu  ada  suatu  alternatif yang belum  pernah  dicoba  yaitu  Islam. Di  mana  Islam  dianggap  sebagai  solusi yang  terbaik  untuk  dapat  mengatasi segala macam persoalan yang terjadi di Indonesia.    Penegakan  syariat  Islam yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  yang sesuai  dengan  wahyu  Allah  SWT,  yang tidak membahayakan disintegrasi bangsa  dan  negara  Indonesia.  Karena secara  historis  yang  menyatukan bangsa  Indonesia  adalah  Islam  dan umat  islam  dengan  tidak  mengecilkan peranan pemeluk agama lainya.
Ada  beberapa  pandangan  yang muncul  pada  berbagai  forum  diskusi dan  perdebatan  seputar  pemberlakuan syariat  Islam.  Di  sini  penulis  ingin mengungkap  beberapa  pandangan  dari beberapa  organisasi  yang  ada,    yang telah  disampaikan  pada  beberapa kesempatan.  Penulis  tidak  mengutip pendapat  seluruh  Ormas  dan  Orpol Islam,  tetapi  hanya  mengutip  beberapa di  antara  mereka,  yang  dalam  hemat penulis memiliki perbedaan pandangan dan sikap yang beragam dalam masalah penerapan Syariat Islam:
Hizbut Tahrir.
Hizbut  Tahrir  adalah  organisasi kepartaian Internasional  yang berinduk di  Palestina  yang  didirikan  sebagai respon  terhadap  kondisi  keterpurukan
ummat Islam pasca runtuhnya Khilafah Islamiyah  (1924)    yang  dimotori  oleh Khilafah Ustmaniyah.
Dalam Buku Manhaj Hizbut Tahrir fi al-Taghyir  (h.  21),  disebutkan    bahwa problematika  utama  umat Islam  (al- qadhiatu  al-mashiriyah  li  al-lmuslimin ) sekarang adalah I’adatu  al-hukmi  bi  ma anzalallah  bi  thariqi  iqomatu  al-khilafah (mengembalikan  penerapan  seluruh hukum  yang  diturunkan  Allah,  yakni syariat Islam, melalui penegakan kembali daulah khilafah) Oleh  karena  itu,  bila  umat  Islam sungguh-sungguh  ingin  menyelesaikan berbagai  macam  persoalan  dan  segera terbebas dari penindasan atau kedzaliman  yang  dialaminya  saat  ini, maka  umat  harus  sungguh-sungguh pula  untuk  berjuang  menegakkan daulah  khilafah.  Hanya  di  bawah naungan  daulah khilafah sajalah penerapan  syariat  Islam  dalam  semua aspek  kehidupan  dan  persatuan  umat seluruh  dunia  dapat  diujudkan  secara nyata.
Hizbut  Tahrir  menetapkan  langkah operasional  dakwahnya  dalam  tiga tahap atau marahil:
Tahap Pertama, Marhalah Tastqif, yakni tahap pembinaan dan pengkaderan individu untuk melahirkan  kader  yang  bersyakhsiyyah islamiyyah (memiliki akliyah dan nafsiyah  Islam)  dan  meyakini  fikrah serta  thariqah  Hizbut  Tahrir  untuk pada  akhirnya  bersedia  bergabung  ke dalam  Hizb.  Marhalah  ini  dilakukan oleh  Rasulullah  di  Makkah  selama  tiga tahun,  hingga  datang  perintah  untuk berdakwah secara terang-terangan.
Tahap  Kedua, Marhalah  Tafa’ul ma’a al-Ummah , yakni tahap berinteraksi  dengan  ummat  untuk mendorongnya  berperan  serta  dalam dakwah  hingga  mewujudkan  Islam dalam realitas kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Caranya dengan  menggugah  kesadaran  umat dan  membentuk  pendapat  umum  di tengah  masyarakat,  hingga  ide-ide, pendapat  dan  hukum-hukum  yang telah  ditabanni  oleh  Hizb  menjadi pendapat umat.
Tahap  Ketiga ,  Marhalah  Istilamu al-Hukmi ,  yakni  tahap  pengambil alihan  kekuasaan  guna  penerapan syariat Islam secara utuh dan menyeluruh  dan  mengemban  risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Semua kegiatan dakwah Hizb dilakuan dengan prinsip dakwah fikriyah,  yakni  melalui  perubahan bahkan revolusi pemikiran (inqilabu al- fikriy)  dan  dakwah  politis.  Hizb menjauhi
penggunaan cara-cara kekerasan,
Dalam Hizb, sebagaimana diuraikan dalam kitab  Manhaj  Hizbut  Tahrir  fi  al- Taghyiri, perubahan  individu  yang bersifat  evolutif  dilakukan  melalui dialog  dalam  pendekatan  yang  bersifat individual  dan  secara  intensif  melalui halaqah-halaqah  murakkazah.  Inilah fase  pertama.  Kemudian  perubahan pemikiran  ditingkatkan  bukan  hanya pada  tingkat  individu,  tapi  juga masyarakat  melalui  kegiatan  tasqif jamaiy.  Perubahan  revolutif  terjadi ketika masyarakat menuntut perubahan  struktur  dan  pranata  sosial ke  arah  Islam,  hingga  terbentuk masyarakat  Islam.  Berpuncak  pada pengambilalihan kekuasaan guna penerapan syariat Islam. Dalam daulah Islam  di  mana  di  dalamnya  diterapkan syariah  Islam,  warga  negara  akan dibina  secara  intensif  melalui  berbagai bentuk  dan  pendekatan  agar  mereka secara  berangsur  mampu  mengikuti irama  perubahan  revolutif  yang  telah terjadi.  Inilah  dakwah  yang  dilakukan oleh negara bagi dimungkinkan terjadinya  perubahan  evolutif  seluruh
anggota  masyarakat  guna  mendukung tetap tegaknya sistem Islam.

## Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Menurut  Didin  Hafiduddin  (Mantan calon Presiden yang diusung oleh Partai Keadilan),  yang merupakan salah satu anggota  tim  perumus  hasil  KUII  yang dimuat dalam Deklarasi Jakarta (dalam wawancara koran Republika tanggal 21 April  2005),  penerapan  syariat  Islam memang  tidak  bisa  dipaksakan  dalam bentuk-bentuk  formal.  Namun,  syariat Islam  itu  sangat  mungkin  diterapkan dalam  kehidupan  pribadi-pribadi  umat Islam.  Jika  syariat  itu  sudah  tegak dalam  setiap  pribadi  Muslim  di Indonesia,  maka  tidak  perlu  lagi gembar-gembor  meminta  legal  formal penerapan  syariat  Islam  dalam  sistem negara.  Karena,  pada  saat  itu  terjadi, dengan  sendirinya  syariat  Islam  sudah menjadi  pegangan  (Republika,  21  April 2005).
Lebih tegas lagi apa yang dikemukakan  Dr.  M.  Hidayat  Nur Wahid (Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera)  pada  Mudzakarah  Nasional Ulama yang diselenggarakan di Medan, Sumatra  Utara  tanggal  10  s/d  12 November  2000,  beliau  memberikan penjelasan,  di  mana  Syariat  dalam pengertian  agama  mencakup  bukan hanya  masalah  hukum  Islam  seperti yang banyak dipahami orang, tidak juga otomatis  berkaitan  dengan  potong tangan,  pemaksaan  pemakaian  jilbab, atau  mengejar-ngejar  orang  untuk shalat  seperti  yang  dipahami  sebagian pihak.  Tetapi  Syareat  juga  berkaitan dengan  masalah  sosial  budaya  dan pendidikan,  yakni  ingin  mengangkat harkat  dan  martabat  kemanusiaan, melalui  hukum-hukum  Allah  (Harian Rakyat Merdeka15/8/2002).
Oleh  karena  itu  maka  sikap  partai keadilan  terlihat,  ketika  beberapa ormas dan partai lain ingin memperjuangkan, atau
Mabrur                                                                                                     Penerapan Syariat
dimasukkannya  Piagam  Jakarta  dalam Amandemen  UUD  45,  PK  justru  lebih sependapat  dengan  alternatif  ketiga yaitu “Negara  berdasar  atas  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  dengan  kewajiban melaksanakan  ajaran  agama  bagi masing-masing pemeluknya’
Dan  dalam  menyikapi  penerapan undang-undang  yang  diterapkan  di Nangroe Aceh Darussalam PK Melakukan kajian-kajian dan mempersiapkan penerapan syariat
Islam  secara  lebih  komprehensif  dan terencana  di  Aceh.  hal  itu  menurut beliau, telah dirancang sejak tiga bulan sebelum  ST  MPR.  Dan  ketika  ST  MPR sedang berjalan PK telah  mengirimkan tiga  orang  ahli  untuk  berdialog  dengan para  ulama  dan  tokoh  masyarakat  di Aceh. Hasilnya dijadikan sebagai kajian bagi persiapan penerapan syariat Islam di NAD.

## Jaringan Islam Liberal (JIL)
Pembahasan tentang Wacana syariat Islam  telah  sering  dilakukan  oleh  JIL hal ini,  bersifat pelik berkenaan dengan sifat hubungan Islam sebagai sebentuk keyakinan atau agama dengan formulasi  hukum  Islam  historis  yang selama  ini  disebut  syariat  (An-Na’im 2003). Pada saat syariat Islam dibicarakan  dalam  locus  dan  konteks historis dan profan, maka syariat Islam harus  siap  didudukkan  dalam  bingkai penilaian  yang  fair  tanpa  berharap  ada keistimewaan apapun karena anggapan akan sakralitas fungsi dan sumbernya Menuut  Saiful  Muzani,    para pengusung  syariat  Islam  juga  tidak serius  membenahi  —apa  yang  disebut sebagai— ―indeks kemaslahatan publik.‖ Jikalau sedari awal berdirinya, rezim syariat Islam selalu memaklumkan jalan pintas otoritarianisme,  maka  adalah  sulit,
untuk tidak menyebut mustahil, mengharapkan  indeks  kemaslahatan
publik  akan  lahir  dari  tangan-tangan mereka (An-Na’im 2003).
Oleh  karena  itu  dapat  difahami alasan mengapa partai Islam mengusung  isu  syariat.  Hal  itu  dapat dilihat dari anggapan beberapa kalangan  yang  menilai,  bahwa  upaya partai Islam itu tersebut  adalah dalam rangka politisasi agama demi keuntungan  politik  yang  sama  sekali tak  berhubungan  dengan  kepentingan agama.
Dari  ketiga  kelompok  ini,  terlihat keragaman pandangan beberapa organisasi  Islam  yang  ada  seputar penerapan syariat Islam. HTI menyatakan  bahwa    penerapan  syariat Islam  akan  sulit  direalisasikan  tanpa adanya institusi Khilafah Islam. Adapun PKS  memandang  bahwa  Syariat  Islam bisa diterapkan dengan memasukkannya  ke  dalam  konstitusi setelah  dikaji  dan  didukung  oleh masyarakat.  Berbeda  dengan  kedua organisasi  ini,  JIL    tampak  meragukan kemungkinan  diterapkannya  Syariah Islam  di  Era  modern  saat  ini.  Setiap organisasi tampaknya memiliki argumen  yang  kuat  seputar  apa  yang mereka perdebatkan. Terlepas  dari  berbagai  perdebatan yang ada, beberapa Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam se- Indosesia,  beberapa  waktu  yang  lalu, dalam Konfrensi ummat Islam Indonesia  (KUII) ke –IV yang digelar di Istiqlal, tepatnya pada bulan April 2005, telah menyampaikan kesepakatan mereka,  dalam  bentuk  rekomendasi nasional    yang  mereka  sebut    dengan ―Deklarasi  Jakarta‖.    Isinya  adalah sebagai berikut:
1. Menjadikan  syariat  Islam  sebagai solusi  dalam  mengatasi  berbagai macam  problematika  bangsa  dan mendesak  pemerintah  pusat  dan daerah untuk mempercepat pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam
2. Segera ditetapkan peraturan pemerintah tentang pendidikan agama dan realisasi alokasi anggaran pendidikan  sesuai  dengan amanat  UU  Sistem  Pendidikan Nasional 3. Agar MUI menjadi payung pemersatu umat Islam dan mengkoordinir  seluruh  potensi  dan lembaga dalam membangun ukhuwah  islamiyah  4.  Mendesak DPR  dan  pemerintah  agar  segera membahas  dan  mengesahkan  RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi 4. Mendesak pemerintah untuk memberlakukan dual economic system  konvensional  dan  syariah sebagai sistem ekonomi nasional 5. Mendesak pemerintah untuk merevisi KUHP dengan memasukkan pasal-pasal yang menyangkut perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam 6. Mendesak  pemerintah  menindak tegas  segala  bentuk  pelanggaran hukum,  seperti  korupsi,  eksploitasi sumber  daya  alam,  pengrusakan lingkungan, dan illegal logging
7. Mendesak  pemerintah  mendukung pembebasan  Masjidi  Aqsa  dari cengkraman kaum zionis dan mendukung perjuangan kemerdekaan  bangsa  dan  negara Palestina 8. Menolak stigmatisasi terorisme terhadap umat Islam yang dilakukan oleh konspirasi global
9. Mendesak  pemerintah  bersungguh- sungguh  memberikan  perlindungan tenaga  kerja  di  luar  negeri  dan membuka  lapangan  kerja  seluas- luasnya di dalam negeri
10. Mendorong  pemerintah  mengambil prakasa  aktif  dalam  memperkuat solidaritas Asia-Afrika dan memperjuangkan  tatanan  dunia yang lebih adil dan bermartabat 11. Mengamanatkan kepada MUI  untuk membentuk  Badan  Pekerja  Kongres
yang  bertugas  memantau  dan mengevaluasi  pelaksanaan  hasil- hasil keputusan KUII IV 12. Meminta kepada pemerintah menyelesaikan  masalah  Ambalat secara  damai  atas  dasar  ukhuwah islamiyah
13. Mengajak  seluruh  komponen  umat melakukan muhasabah (introspeksi) sehubungan  dengan  berbagai  krisis dan musibah yang menimpa bangsa Indonesia  dengan  mendekatkan  diri kepada  Allah  (Taqarrub  Ilallah)  dan kembali ke jalan yang diridhai Allah Dalam  Rekomendasi  ini  tampak jelas, bahwa tuntutan terhadap pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia  baik  pada  tingkat  regional dan  nasional,  semakin  menguat.    Pada makalah ini penulis tidak ingin terlibat lebih  jauh  pada  perdebatan  yang  lebih panjang  seputar  Syariah  Islam.    Akan tetapi penulis tertarik untuk membahas beberapa hal yang berhubungan dengan  masalah  pemberlakuan  Syariat Islam,  (manakala    ia    memang  sudah menjadi kebijakan politik baik ditingkat eksekutif  dan  yudikatif).  Yaitu  pada masalah bagaimana
menerapkan syariah Islam  tersebut dalam kerangka analisis  Ilmu Komunikasi Kajian ini penting dilakukan karena, ketika  -Syariah  Islam  sudah  harus diberlakukan-, maka ia akan dihadapkan  kepada  masalah    tekhnis cara    penerapan  syariat,  yang  harus dilaksanakan  oleh  suatu  masyarakat.
Karena selama ini, masyarakat
Indonesia berjalan dalam tata nilai dan budaya,  yang tidak diatur oleh Syariat Islam, secara formal..
Maka  tidak  mustahil  apabila,    pada saat pemberlakuan syariat itu, ia  akan mendapatkan hambatan dari masyarkat yang menolaknya atau bahkan ia tidak diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat Indonesia.  Dengan  demikian  ,  maka cita-cita  luhur  dalam  pemberlakuan syariat Islam akan menjadi sirna.
Penerapan  Syariat  dalam  Perspektif Ilmu Komunikasi
Budaya dalam terminologi agama, secara mudah difahami sebagai sesuatu  yang  usang  dan  diwariskan secara  turun  temurun.  Adapun  dalam terminologi  Ilmu  Komunikasi  maka dapat  ditemui  berbagai  definisi.  Secara umum  budaya    memiliki    beberapa unsur  yaitu (Rumondo et. al. 2001, 58) 1. Sistem nilai keyakinan dan sikap
2. Pandangan hidup mengenai dunia.
3. Organisasi sosial. Kalau dicermati, secara dalam maka dapat diketahui bahwa, penganut suatu ajaran  agama  memiliki  tiga  unsur  ini.
Dengan demikian kita bisa mengkatagorikan  bahwa    masyarakat muslim Indonesia telah memiliki budaya  tersendiri  yang  menjadikan mereka berbeda dengan kelompok yang lainHingga  saat  ini    Masyarakat indonesia  telah  melalui  beberapa babakan  sejarah,  dan  secara  alami mereka    memiliki  budaya  mereka sendiri,  yang  mereka  saat  ini  hidup  di dalamnya..
Walaupun  selama  ini,  mereka  telah diatur  oleh  suatu  aturan  formal  yang tidak  lahir  dari  rahim    ajaran  agama yang  dianut,  Akan  tetapi  dari  segi  tata nilai,  prilaku,  kebiasaan  yang  ada, sebenarnya semua itu telah mencerminkan budaya dari nilai agama yang mereka anut.
Seiring dengan tuntutan yang akhir- akhir  ini  dikemukakan,  terkait  dengan tuntutan  penerapan  syariah  Islam, maka  masyarakat  Indonesia  nantinya, akan  diharuskan  untuk  mengadakan suatu  perubahan  mendasar  dalam pembentukan nilai-nilai kehidupan mereka. Mereka .yang akan diatur oleh suatu aturan, melalui formalisiasi nilai- nilai  syariah  Islam  dalam  berbagai aturan perundang-undangan.
Sudah  dapat  dipeastikan,  apabila perubahan  yang  dilakukan  tersebut
akan  berdampak  kepada  terjadinya perubahan  dalam  berbagai  aspek kehidupan.  Menurut  Abdul  Syani (1994,
167-170) secara singkat perubahan  dalam  suatu  masyarakat bisa  terjadi  dalam  beberapa  bentuk perubahan, yaitu:
Perubahan Evolusi . Perubahan
Evolusi  adalah  perubahan  sosial  yang terjadi dalam proses yang lambat dalam waktu yang cukup lama  dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakt yang bersangkutan.
Perubahan Revolusi . Perubahan revolusi adalah perubahan yang berlangsung  secara  cepat,  biasanya diawali  dengan  terjadinya  ketegangan- ketegangan atau konflik. Perubahan yang direncanakan . Perubahan yang telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang mengadakan perubahan
Perubahan yang tidak direncanakan . Yaitu  perubahan  yang  terjadi  diluar kehendak  dan pengawasan masyarakat Dari  4  bentuk  perubahan  yang terjadi,  penerapan  syariah  seharusnya tidak mengambil model perubahan yang revolutif.  Karena  pada  perubahan  ini akan terjadi ketegangan dan dampaknya  justru  akan  memberikan dampak negatif terhadap pemberlakuan syariah Islam. Perubahan yang dilakukan  sebaiknya  mengambil  model perubahan yang
direncanakan. Sehingga.  segala  sesuatu  yang  terkait dengan  masalah  ajaran  apa  yang  akan diterapkan  terlebih  dahulu  dapat diagendakan  dengan  baik,  setelah melalui pengkajian yang mendalam dan dengan  memperhitungkan  dampak- dampak sosial yang akan muncul.
Setelah dikaji prioritas ajaran syariah  yang  akan  diterapkan,  masuk pada  tahap  sosialisasi  nilai,  atau ajaran.  Pada  saat  ini  yang  harus diperhatikan adalah persepsi masyarakat  terhadap  pemberlakukuan aturan  yang  ada.  Persepsi  masyarakat
ini  lahir  berdasarkan  referensi  bahasa yang  mereka  miliki,  ingatan  kolektif yang ada, nilai-nilai yang telah berlaku begitu  pula  perasaan  dalam  diri mereka.  dan  hal-hal  lain  (Samovar  et. al., t.th., 119-121).
Dalam  analisa  proses  persepsi  yang berlangsung  dalam  benak  kolektif masyarakat ini, harus dihindari persepsi negatif yang akan muncul yang mengarah  kepada  streotypes  negatif atau bahkan prejudice (Samovar et. al., t.th., 123) yang menjadikan masyarakat justru  merasa  terbebani  atau  bahkan menolak  aturan  yang  diberlakukan. Untuk  menghindari  hal  ini    maka sebelum masuk pada tahapan pemberlakuan  aturan  syariah    perlu diadakan
simulasi-simulasi yang bervariasi.  Hal  itu  dilakukan  untuk melihat  atau  memprediksi  sejauhmana daya aksepebilitas masyarakat terhadap aturan yang akan diterapkan.
Setelah  proses  sosialisasi,  hal  yang harus  diperhatikan  adalah  bagaimana respon  masyarakat,  terhadap  aturan yang  diberlakukan?  Pada  masalah  ini ada  kesalahan  umum  yang  sering muncul,  yaitu  adanya  asumsi  bahwa orang  lain  memiliki  asumsi  kognitif yang  sama  dengan  asumsi  yang  kita muliki  (Samovar  et.  al.,  t.th.,  61). Sehingga  muncul  keyakinan  bahwa dengan  mengeluarkan  aturan-aturan tertentu akan menghasilkan sikap atau prilaku tertentu dari masyarakat, sama persis  seperti  sikap    atau  prilaku  yang diinginkan.
Pada  kenyataannya  kadang  hal  ini tidak  selamanya  berlaku  sama  karena secara  umum  prilaku  atau  kebiasaan itu memiliki 3 komponen utama. Yaitu : Cognitif  yaitu  yang  berada  dalam keyakinan  kita  tentang  suatu  prilaku Kepercayaan  merupakan  kesimpulan yang  ada  dalam  diri  kita  baik  itu disadari atau tidak disadari 1. Afektif  adalah  yang  berada  dalam perasaan  atau  reaksi  evaluatif  dari
suatu prilaku baik itu berupa reaksi positif ataupun negatif.
2. Conatif    adalah  yang  meliputi kebiasaan  terhadap  suatu  prilaku (Gudyskunst,  1992, 119) Agar  perubahan  yang  dilakukan menghasilkan  suatu  prilaku  sesuai dengan  apa  yang  diinginkan,  maka harus ada usaha agar dapat meyakinkan  ketiga  aspek  diatas  baik kognitif afektif dan konatif masyarakat.
Pada  tahapan  selanjutnya  adalah proses  penerapan.  Pada  tahapan  ini mungkin tidak semua masyarakat akan menerima aturan atau budaya yang ada dengan  tangan  terbuka.  Mungkin  akan ada beberapa anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak menerima  aturan  yang  ada.  Pada tahapan  ini  menurut  Gudyskun  (1992, 338) terjadilah apa yang disebut dengan enculturisasi,  di  mana  2  budaya  yang ada  akan  bertahan  dengan  eksistensi nilai-nilai  budaya  yang  dimilikinya. Akan  tetapi  biasanya  pada  tahapan selanjutnya,manakala  ada  keinginan untuk  menjadi  anggota  masyarkat tersebut,  maka  akan  terjadi  beberapa penyesuaian  dari  budaya  yang  ada atau apa yang disebut dengan Dekulturisasi  atau  menerima  secara utuh  nilai  yang  baru  atau  akulturisasi terjadi penyesuaian budaya.
Selanjutnya  akan  terjadi  asimilasi budaya.

## Penutup
1. Dalam penerapan syariat Islam para pemegang kebijakan perlu memperhatikan  proses  penerapan syariah  khususnya  yang  terkait dengan  masalah  perubahan  nilai yang ada dalam  masyarakat. Untuk hal  iniperlu  keterlibatan  disiplin ilmu komunikasi .
2. Perlu diadakan kajian yang mendalam  pada  masalah  prioritas ajaran  yang  akan  disyariatkan, sehingga dapat diperhitungkan daya
terima  masyarakat  terhadap  aturan yang ada.
3. Dalam masa sosialisasi perlu dilakukan  simulasi-simuasi  dalam masyarakat  agar  diketeahui  apa yang  diinginkan  oleh  masyarakat dan  bagaimana  respon  mereka terhadap aturan yang baru diterapkan. Mungkin  akan  ada  segolongan  anggota masyarakat yang menolak diterapkannya  aturan  tersebut  yang kemudian akan terjadi
proses penyesuaian  dalam  masyarakat  pada aturan yang diterapkan.
Referensi Burhanuddin.,  Ed.  2003.  An-Na’im, dalam  Al  Asymawi,  et  al .  Syariat Islam,  Pandangan  Muslim  Liberal .
Jakarta:  Jaringan  Islam  Liberal  dan The Asia Foundation.
Rumondo,    Aleks  H.  et.al.  2001. Komunikasi  Antar  Budaya. Jakarta: UT Pers. Syani, Abdul. 1994. Sosiologi Skematika Teori  dan  Harapan. Jakarta:  Bumi
Aksara.
Samovar, Larry et. al. t. th. Understanding Intercultural Communivation . California: Wardsworth Publishing. Gudyskunst, William B. 1992. Comunicating with Strangers. Oklahoma: University Publishing. Manhaj  Hizbut  Tahrir  fi  al-Taghyir, metode perubahan menurut Hibuttahrir Harian Rakyat Merdeka Kamis (15/8/2002),
Republika edisi 24 April 2005