Angie Octavia Susanto, Jeane Neltje Saly  (2023) Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Pada DJKI, (8) 4, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i4.11740 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 4, April 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERDAFTAR PADA DJKI

## Angie Octavia Susanto, Jeane Neltje Saly
Fakultas  Hukum  Universitas  Tarumanagara,  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas Tarumanagara, Indonesia E-mail : octavangie@gmail.com, jeanes@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Merek  terdaftar  adalah  suatu  simbol  atau  nama  yang  telah  didaftarkan  pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang  ditawarkan  oleh  pemilik  merek  tersebut.  Perlindungan  hukum  atas  merek terdaftar  merupakan  hal  yang  penting  bagi  pemilik  merek  guna  mencegah penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin. Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan melalui pengadilan atau badan hukum terkait,  baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional.  Pada  tingkat  nasional, pemilik merek terdaftar dapat memperoleh perlindungan hukum melalui Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Undang- Undang  ini  memberikan  hak  eksklusif  bagi  pemilik  merek  terdaftar  untuk menggunakan  merek  tersebut  dan  melarang  pihak  lain  menggunakan  atau memalsukan  merek  tersebut  tanpa  izin.  Jika  terjadi  pelanggaran,  pemilik  merek terdaftar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga. Dalam praktiknya, perlindungan hukum atas merek terdaftar sangat penting bagi pemilik merek guna melindungi  kepentingannya  dan  mempertahankan  citra  mereknya  di  mata konsumen.  Oleh  karena  itu,  pemilik  merek  terdaftar  perlu  memahami  ketentuan- ketentuan hukum  yang berlaku dan mengambil langkah-langkah  yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan hukum yang maksimal.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terdaftar, Pelanggaran Merek.

## Abstract
A registered mark is a symbol or name that has been registered with the Directorate General of Intellectual Property to identify the products offered by the owner of the trademark. Legal protection  for  registered  marks  is  important  for  trademark owners  to  prevent  the  use  of  the  trademark  by  other  parties  without  permission. This legal protection can be done by filing a lawsuit through a court or related legal entity, both at the national and international levels. At the national level, registered mark owners can obtain legal protection through Law Number 20 of 2016 about Marks and Geographical Indications. This law gives exclusive rights to registered mark  owners  to  use  the  trademark  and  prohibits  other  parties  from  using  or counterfeiting the trademark without permission. If there is a violation, the owner of the registered mark can file a lawsuit through the Commercial Court. In practice, legal  protection  of  registered  marks  is  very  important  for  trademark  owners  to protect  their  interests  and  maintain  their  brand  image  in  the  eyes  of  consumers.
Therefore,  registered  trademark  owners  need  to  understand  the  applicable  legal provisions and take the necessary steps to obtain maximum legal protection.

## Keywords: Legal Protection, Registered Mark, Trademark Infringement

## Pendahuluan
Perlindungan atas Kekayaan Intelektual di Indonesia terutama yang memfokuskan dalam bidang merek, diawali dengan dikeluarkannya undang-undang pertama di bidang Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1961 yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang  Merek  Perusahaan  dan  Merek  Perniagaan.  Seiring  berjalannya  waktu  dan perkembangan  zaman,  pemerintah  Indonesia  terus  menyesuaikan  bentuk-bentuk pelaksanaan  perlindungan  kekayaan  intelektual  hingga  yang  terakhir  adalah  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek  merupakan  sebuah  tanda  berupa  grafis  yang  memuat  gambar,  logo,  nama,  kata, huruf, angka, susunan warna bisa dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, bahkan suara maupun hologram (Rifai, 2016).
Unsur-unsur  ini  bertujuan  untuk  membedakan  setiap  barang  maupun  jasa  yang diproduksi dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa dan menjadi identitas setiap barang  maupun  jasa  yang  didagangkan.  Dengan  tujuan  ini,  perlindungan  atas  merek diperlukan  karena  merek  digunakan  konsumen  dalam  membuat  pertimbangan  saat melaksanakan  aktivitas  transaksi  atas  barang  dan/atau  jasa  pada  kehidupan  sehari- harinya. Hal ini ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari barang- barang hasil tiruan/bajakan. Merek bagi konsumen sendiri, merupakan salah satu faktor yang  dipertimbangkan  saat  melaksanakan  aktivitas  transaksi  atas  barang  dan/atau  jasa. Dalam pertimbangannya, konsumen memperhatikan beberapa faktor seperti kualitas dari barang dan/atau jasa yang dihasilkan, dimana hal ini dibahas oleh Schmitt bahwa terdapat hubungan antara merek dan konsumen yang terbagi menjadi 3 (tiga) level. Level pertama yang  menggambarkan  nilai  kegunaan  yang  ditawarkan  dari  merek.  Level  kedua menunjukan  kebutuhan  personal  konsumen  dengan  merek  sedangkan  level  ketiga menggambarkan  hubungan  sosial  dengan  merek.  Hal  tersebut  menandakan  semakin tinggi levelnya semakin bermakna juga sebuah merek bagi konsumennya (Schmitt, 2012).
Oleh karena itu merupakan suatu keharusan merek dimiliki oleh pemilik merek dan mendaftarkannya secara resmi mereknya pada DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)  dalam  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  agar  mereknya terlindungi. Perlindungan hukum atas merek yang terdaftar yang diberikan oleh Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  memang melindungi keberadaan merek namun besar pemahaman masyarakat dan rasa masyarakat dalam  menghargai  keberadaan  sebuah  merek  yang  dapat  menimbulkan  adanya pelanggaran atas merek (Wijaya & Kansil, 2018). Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020, data perlindungan atas merek dalam jenjang tahun 2015-2020 mengalami kenaikan
setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2015  terdapat  284.032  merek  yang  mendapatkan perlindungan  sedangkan  pada  tahun  2020  terdapat  411.458  merek  yang  mendapatkan perlindungan  (Sahratullah,  2021).  Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan,  telah  terjadi kenaikan kasus pelanggaran hak atas merek sebesar 45% dalam 5 tahun. Salah satu kasus pelanggaran  hak  atas  merek  yang  menarik  perhatian  penulis  terjadi  pada  tahun  2022 antara PS Glow dan MS Glow.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis  dengan  didasarkan  pada data  sekunder  dimana  penulis  akan  memberikan  penjelasan  variabel  dari  penelitian  ini dengan didasarkan pada teori-teori hukum yang akan dijabarkan oleh penulis pada salah satu bagian penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2016), penelitian ini merupakan penelitian  yang  memaparkan  sistem  dari  sebuah  peraturan  dan  analisis  dari  hubungan antara  peraturan  tersebut  dengan  tindakan  yang  menyimpang  dari  aturan  yang  berlaku (Marzuki,  2013).  Penulis  menggunakan  2  (dua)  pendekatan  dalam  penelitian  ini  yaitu, pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Pendekatan  perundang- undangan  dilakukan  dengan  meneliti  undang-undang  yang  ada  dan  peraturan  yang menyangkut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  pada  kasus-kasus  yang  menyangkut  dengan  isu yang diteliti yang telah menjadi putusan dalam pengadilan.

## Hasil dan Pembahasan
Hukum  menjadi  dasar  sesuatu  yang  penting  dan  sangat  berguna  untuk mengintegrasikan  serta  menghubungkan  kepentingan-kepentingan  akan  suatu  aktivitas diantara satu sama lain, untuk menghindari konflik yang terjadi akibat adanya benturan- benturan seperti kepentingan berbentuk peraturan baik nasional maupun adat yang telah disahkan oleh pemerintah, Undang-Undang, Peraturan dan sebagainya untuk  mengatur pola perjalanan hidup masyarakat. Hal tersebut membentuk makna perlindungan hukum sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum  karena  hukum  dapat  memberikan  suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi subjek hukum.
Menurut  seorang  ahli  bernama  Satjipto  Rahardjo  (2010),  perlindungan  hukum dapat  terjadi  akibat  adanya  upaya  untuk  melindungi  kepentingan  seseorang  yang  bisa dilakukan  dengan  mengalokasikan  suatu  Hak  Asasi  Manusia  berupa  kekuasaan kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingannya  tersebut.  Menurut  Muchsin (2019),  perlindungan  hukum  dilaksanakan  untuk  melindungi  individu  dengan  adanya suatu hubungan maupun nilai-nilai atau juga dengan kaidah-kaidah yang menjadi sikap dan  tindakan  dalam  menciptakan  adanya  ketertiban  dalam  kehidupan  antar  sesama manusia.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2000),  perlindungan  berasal  dari  kata lindung yang berarti mempertahankan, mencegah, membentengi, mengayomi, sedangkan perlindungan  berarti  konservasi,  pemeliharaan,  penjagaan,  dan  bunker.  Secara  umum,
perlindungan  berarti  mengayomi  sesuatu  dari  hal-hal  yang  berbahaya,  sesuatu  itu  bisa saja  berupa  kepentingan  maupun  benda  atau  barang.  Selain  itu,  perlindungan  juga mengandung arti pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan  menggunakan  sarana  hukum.  Dalam  hukum,  pengertian  perlindungan  hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah,  swasta  yang  bertujuan  mengusahakan  pengamanan,  penguasaan  dan pemenuhan  kesejahteraan  hidup  sesuai  dengan  hak-hak  asasi  yang  telah  diatur  dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis merupakan  hukum  yang  sedang  berlaku  dan  menjadi  dasar  hukum  dari  Merek.  Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek bisa mendapatkan hak atas mereknya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah  diatur  dan  mendaftarkannya  kepada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  memberikan  perlindungan  kepada merek yang sesuai dengan definisi yang tertulis pada Pasal 1 yaitu, Merek adalah tanda yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  menggunakan  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk  2 (dua) dimensi  dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk  membedakan barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Rifai, 2016).
Perlindungan  atas  sebuah  merek  terdaftar  memberikan  hak  atas  merek  pada pemilik merek yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dengan adanya lisensi (Septarina & Salamiah, 2020). Hak  atas  merek  tersebut  dapat  diperoleh  setelah  merek  tersebut  terdaftar,  merek  dapat disebut  terdaftar  adalah  setelah  permohonan  melalui  proses  pemeriksaan  formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri  untuk  diterbitkan  sertifikat.  Perlindungan  yang  diberikan  atas  merek  terdaftar untuk  dalam  jangka  waktu  10  (sepuluh)  tahun  sejak  tanggal  penerimaaan  dan  dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
Perlindungan  hukum  atas  merek  yang  diberikan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga didasarkan pada asas First to File dan Prinsip Kewilayahan (Martini et al., 2017). Asas first to file merupakan sistem dimana orang  yang pertama mendaftarkan permohonan merek, mendapatkan perlindungan hak atas  merek,  tanpa  memperhatikan  tanggal  penggunaan  Merek  yang  sebenarnya. Sedangkan untuk prinsip kewilayahan merupakan perlindungan merek hanya berlaku di negara  dimana  permohonan  itu  diajukan  dan  diberikan.  Maka,  seseorang  atau  badan hukum perlu mendaftarkan Mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar mendapatkan  perlindungan  hukum  atas  Mereknya  di  Indonesia.  Sedangkan  untuk dinegara lain, maka pihak tersebut harus mendaftarkannya di negara bersangkutan.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis,  pelanggaran  yang  menyangkut  hak  atas  merek  dapat  terjadi  jika  merek terdaftar tersebut (Nugraha & Krisnamurti, 2019):
1. Memiliki  persamaan  pada  pokoknya  dan/atau  keseluruhannya  dengan  Indikasi Geografis,
2. Bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang-undangan,  moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum,
3. Memiliki  kesamaan  pada  keseluruhannya  dengan  ekspresi  budaya  tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
“Kesamaan pada pokoknya” diperjelas dalam bagian Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat  (1)  berupa  kemiripan  yang  disebabkan  oleh  adanya  unsur  yang  dominan  antara merek  yang  satu  dengan  merek  yang  lain  sehingga  menimbulkan  kesan  adanya persamaan,  baik  mengenai  bentuk,  cara  penempatan,  cara  penulisan  atau  kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Dari pelanggaran tersebut, DJKI memberikan pilihan dalam menyelesaikan sengketa tersebut bisa melalui proses mediasi atau arbitrase. Jika melalui proses tersebut para pihak tidak menemukan jalan keluar, dapat dilanjutkan melalui tindakan hukum. Tindakan hukum ini berupa  seperti  gugatan  perdata  untuk  menghentikan  penggunaan  merek  dagang  yang melanggar  dengan  mengajukan  penghapusan  dan/atau  pembatalan.  Pengajuan penghapusan  merek  dapat  diajukan  kepada  menteri  berdasarkan  Pasal  72  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  yaitu Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia. Sedangkan untuk pembatalan atas merek yang terdaftar dapat diajukan kepada Pengadilan  Niaga  terhadap  pemilik  merek  terdaftar  berdasarkan  Pasal  76  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Selain  dari penghapusan  dan/atau  pembatalan,  pemilik  merek  terdaftar  dapat  mengajukan  gugatan terhadap pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa hak atas merek tersebut berupa (Mayana, 2017):
1. Gugatan ganti rugi
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
Pengajuan gugatan pada Pengadilan Niaga salah satunya kasus PS Glow dan MS Glow  dimana  pihak  PS  Glow  mengajukan  gugatan  penggunaan  merek  tanpa  hak  atas pihak  MS  Glow  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  yang  telah diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa pihak PS Glow yang memiliki hak eksklusif atas merek  dagangnya  dan  menyatakan  bahwa  pihak  MS  Glow  yang  secara  tanpa  hak  dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS GLOW yang memiliki kesamaan pada pokoknya  dengan  merek  dagang  PS  GLOW.  Perlindungan  yang  diberikan  kepada  PS Glow  sebagai  pihak  penggugat  pada  kasus  ini  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan Muchsin  bahwa  perlindungan  hukum  dilaksanakan  untuk  melindungi  individu  dengan adanya suatu hubungan maupun nilai-nilai atau juga dengan kaidah-kaidah yang menjadi
sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam kehidupan antar sesama manusia  (M.  Muchsin,  2003).  Gugatan  yang  diajukan  oleh  PS  Glow  pada  Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya sendiri yaitu gugatan ganti rugi karena PS Glow merasa dirugikan dengan keberadaaan MS Glow yang memiliki kesamaan pada pokoknya merupakan  perlindungan  yang  diberikan  dari  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yaitu  pada  Pasal  83  ayat  (1)  yang  mengatur mengenai tuntutan ganti rugi atas  merek yang memiliki kemiripan pada pokoknya (Ridla, 2019).  Putusan  yang  telah  diputuskan  oleh  Majelis  Hakim  di  Pengadilan  Niaga  pada Pengadilan  Negeri  Surabaya  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  keadilan  yang  sesuai dengan  teori  Aristoteles  yang  digunakan  oleh  Hyronimus  Rhiti  dimana  keadilan merupakan  keseimbangan  dan  sesuai  dengan  salah  satu  pembagian  keadilannya  yaitu keadilan  korektif  dimana  keadilan  yang  berhubungan  dengan  membetulkan  atau membenarkan  sesuatu  yang  salah,  memberikan  kompensasi  bagi  pihak  yang  dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan (Rhiti, 2016).

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis  sampaikan,  dapat  disimpulkan perlindungan  hukum  atas  merek  terdaftar  pada  DJKI  telah  tercantum  pada  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Perlindungan hukum  yang  diberikan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis atas merek yang terdaftar pada DJKI sendiri dapat dilihat dari contoh konkrit yaitu kasus PS Glow dan MS Glow yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim di Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  dengan  Putusan  Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/Pn. Niaga Sby.
Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar pada DJKI contohnya PS Glow dan MS Glow berupa pengajuan gugatan oleh pihak PS Glow yang mengalami kerugian ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya, perlindungan yang diberikan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai gugatan ganti rugi atas kerugian yang telah dialami pihak PS Glow dan gugatan penghentian  semua  perbuatan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  merek  dagang  MS Glow  yang  memiliki  kesamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  dagang  PS  Glow  dan perlindungan yang diberikan dari putusan Majelis Hakim yang didasarkan keadilan dari bukti-bukti  yang  menguatkan  pihak  PS  Glow  untuk  mendapatkan  hak  eksklusif  atas merek dagangnya dan bukti-bukti bahwa MS Glow yang secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagangnya yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS Glow.

## BIBLIOGRAFI
Indonesia, K. B. B., Uchino, M., Indonesia, U., Indonesia, L. F., Viemilawati, J., Anna, N.  N.,  INDONESIA,  I.,  Kasim,  U.,  Rana,  D.,  &  Sul-Teng,  L.  P.  (2000). Tim Penyusun . Jakarta.
Martini, D., Haq, H., & Sutrisno, B. (2017). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan obat-obatan  tradisional  dalam  rezim  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  Indonesia (Studi pada Masyarakat Tradisional Sasak). Jurnal Hukum Dan Peradilan , 6 (1), 67– 90.
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian hukum .
Marzuki,  P.  M.  (2016).  Penelitian  Hukum,  Edisi  Revisi,  Cetakan  Ke-12. Jakarta: Kencana .
Mayana,  R.  F.  (2017).  Perlindungan  Merek  Non  Tradisional  Untuk  Produk  Ekonomi Kreatif  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek, Indikasi Geografis dan Perspektif Perbandingan Hukum. Jurnal Bina Mulia Hukum , 2 (1), 26–41.
Muchsin, A., Rukiah, R., & Sabir, M. (2019). Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada  Masyarakat  Pinrang:  Analisis  Perma  No.  1  Tahun  2015  tentang  Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 17 (1), 31–48.
Muchsin,  M.  (2003).  Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia.
Universitas Sebelas Maret .
Nugraha, R., & Krisnamurti, H. (2019). Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak  Kekayaan  Intelektual  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis. Wacana  Paramarta:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 18 (2), 97–114.
Rahardjo, S. (2010). Penegakan Hukum Progresif . Penerbit Buku Kompas.
Rhiti, H. (2016). Landasan Filosofis Hukum Progresif. Justitia Et Pax , 32 (1).
Ridla,  M.  A.  (2019).  Perlindungan  Indikasi  Geografis  terhadap  Kopi  Yang  Belum Terdaftar  Menurut  First-To-Use-System. Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum  Commune , 2 (2), 116–125.
Rifai,  T.  P.  (2016).  Kesiapan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek Dan  Indikasi  Geografis  Dalam  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  Asean. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (4), 733–776.
Sahratullah,  S.  (2021).  Pengusulan  HKI  (Hak  Kekayaan  Intelektual)  untuk  Petunjuk Praktikum  Bioteknologi  Berbasis  Guided  Inquiry. Jurnal  Ilmiah  Mandala Education , 7 (4).
Schmitt,  B.  (2012).  The  consumer  psychology  of  brands. Journal  of  Consumer Psychology , 22 (1), 7–17.
Septarina, M., & Salamiah, S. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek  Terkenal  Yang  Tidak  Terdaftar  Di  Indonesia  Berdasarkan  UU  Nomor  20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Al-Adl: Jurnal Hukum , 12 (1), 89–100.
Wijaya,  W.,  &  Kansil,  C.  S.  T.  (2018).  Analisis  Kekuatan  Unsur  Itikad  Baik  Pada Pelaksanaan  Pendaftaran  Merek  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  364k/Pdt.  Sus-Hki/2014)  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2016. Jurnal Hukum Adigama , 1 (1), 937–961.

## Copyright holder:
Angie Octavia Susanto, Jeane Neltje Saly (2023)
First publication right: Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: