ISSN : 2620-5025

## Menuju Paradigma Baru Ilmu Kepolisian

## Rycko Amelza Dahniel
Gubernur Akademi Kepolisian Jl. Sultan Agung 131, Candi Baru, Semarang E-mail: ryckoad@gmail.com

## Surya Dharma
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK Jl. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan E-mail: surya_tendik@yahoo.com

## Abstract:
This writing material tries to describe the views of David Weisburd and Peter Neyroud (2011) in an article entitled “Police Science: Toward a New Paradigm” published by Harvard Kennedy School, in the United States. This material is expected to broaden the knowledge and understanding of new developments and perspectives in Police Science especially within the University of Police Science and Police Sciences, University of Indonesia, which prints candidate leaders within the police institution. The view of the importance of adapting the norm of research-based policy in policing will make the police feel that they have a police presence. By bringing universities into the world of police is expected to encourage the police to have a sense of ownership of the police science which in turn will improve the policing undertaken .
Keywords: Paradigm, Police Science, Research-based policy, Policing.

## Abstrak:
Materi penulisan ini mencoba mendeskripsikan pandangan David Weisburd dan Peter Neyroud (2011) dalam suatu artikel berjudul “Police Science: Toward a New Paradigm” yang diterbitkan oleh Harvard Kennedy School, di Amerika Serikat.  Materi ini diharapkan dapat  memperluas pengetahuan dan pemahaman  tentang perkembangan dan perspektif baru dalam  Ilmu Kepolisian khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia, yang mencetak calon-calon pemimpin dilingkungan lembaga kepolisian.  Pandangan mengenai pentingnya mengadaptasi norma kebijakan berbasis penelitian dalam pemolisian akan menjadikan polisi merasa memiliki keberadaan ilmu kepolisian. Dengan membawa perguruan tinggi kedalam dunia polisi diharapkan dapat mendorong polisi untuk mempunyai rasa kepemilikan ( sense of ownership ) akan ilmu kepolisian yang pada gilirannya akan memperbaiki pemolisian yang dilakukan.
Kata Kunci : paradigma, Ilmu Kepolisian, Kebijakan berbasis penelitian, Pemolisian

## Pendahuluan
Reformasi peran ilmu pengetahuan dalam pemolisian menjadi sangat penting sehingga pemolisian akan menjadi arena kebijakan berbasis pembuktian atau penelitian ilmiah (evidence- based policies).  Perumusan kebijakan berbasis penelitian (research based policies) merupakan pendekatan yang penting sehingga kebijakan kepolisian dapat lebih efektif dalam menjawab permasalahan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju dan cepat, tentunya penting bagi kepolisian untuk melakukan berbagai kebijakan dan perubahan yang inovatif dan kreatif serta mendapat dukungan dan legitimasi publik, dukungan penganggaran, dan peningkatan profesionalisme dalam melakukan tugas-tugas pokok kepolisian.
Dalam kaitan tersebut  pandangan David Weisburd dan Peter Neyroud (2011) berfokus kepada hubungan ilmu pengetahuan dan pemolisian dengan berbagai fenomena pemolisian di Amerika Serikat . Paradigma ini menuntut  kepolisian mengadaptasi, mengembangkan dan melaksanakan pendekatan “evidence-based policy” sehingga  perguruan tinggi kepolisian dapat menjadi  lembaga yang proaktif dalam melakukan pengkajian dan evaluasi untuk menghasilkan berbagai praktek- praktek kepolisian yang lebih inovatif dan kreatif. Pemikiran ini diharapkan dapat  menumbuhkan pergesaran  “sense of ownership” dari suatu ilmu kepolisian yang ada  di perguruan tinggi menuju rasa kepemilikan di kelembagaan kepolisian. Rasa kepemilikan (sense of ownership) tersebut akan memfasilitasi   pelaksanaan  “evidence- based practices and policy”, dan akan merubah hubungan yang fundamental antara penelitian dan praktek pemolisian.  Melalui cara ini juga dapat meningkatkan kredibilitas dan prestise ilmu kepolisian di perguruan tinggi serta mendorong lembaga kepolisian memiliki  rasa kepemilikan
terhadap  pentingnya ilmu kepolisian. Pada gilirannya  lembaga kepolisian diharapkan dapat memperbaiki  strategi, metode dan praktek- praktek pemolisian yang lebih inovatif, kreatif, profesional dan berkualitas untuk memperkuat tugas pokok dan fungsi kepolisian di dalam dan luar negeri.
Selama dua dekade terakhir, ilmu kepolisian telah berkembang cukup pesat dengan mengembangkan praktek-praktek dan kebijakan baru yang  mampu melakukan reformasi dan perubahan dilingkungan kepolisian (Weisburd and Braga,2006). Kepolisian yang dikatakan konservatif dan selalu menolak perubahan, telah menjadi suatu model bagi eksperimentasi  sistem peradilan dan inovasi. Kepolisian  telah menjadi pioneer dalam pengembangan hubungan yang baru antara peradilan kejahatan dan pemolisian masyarakat. Mereka telah merancang strategi baru dalam mengawasi kejahatan, memperkenalkan “problem-oriented policing”, “hot spots policing” dan berbagai bentuk inovasi  lainnya sebagai strategi baru, termasuk diperkenalkannya  teknologi baru seeperti “automatic fingerprinting system” dan test DNA (Weisburd dan Neyround,2011). Kepolisian juga telah mengembangkan metode manajemen yang baru seperti Compstat, dan mengintegrasikannya kedalam teknologi baru untuk pencegahan dan pengawasan kejahatan melalui pendekatan analisis kejahatan yang inovatif (Ratcliffe,2008). Metode baru tersebut  mampu mendeksripsikan dan melakukan  pemetaan kejahatan berbasis teknologi komputer.
Dalam usaha mengembangkan inovasi dan melakukan perubahan selama dua dekade terakhir, kepolisian telah meminta bantuan akademisi dan peneliti. Misalnya, dalam pengembangan Compstat di New York Amerika Serikat, para akademisi dan peneliti tidak hanya membantu untuk mendefinisikan mengapa pendekatan itu diperlukan (Bratton,1998:Bratton dan Knobler,1998), tetapi ilmuan seperti George
Kelling juga membantu dalam mengembangkan praktek-praktek kepolisian. Contoh lainnya adalah ditemukannya “Intelligence-led Policing” sangat terkait dengan dengan dunia akademis yang menemukan penggunaan alat analisis statistic yang canggih dalam menghadapi permasalahan kejahatan  sehingga telaj banyak kepolisian yang telah meminta bantuan peneliti untuk mengembangkan alat seperti itu (Peterson,2005; Ratcliffe,2008).
Misalnya juga pemolisian dengan “Hot Spots” pada mulanya  berbasis dari penelitian ilmiah dan telah dijadikan subjek evaluasi yang ilmiah  (Braga,2001; Sherman dan Weisburd,1995; Weisburd,2005). Dengan demikian , “police-researcher partnership” telah menjadi  bentuk   kerjasama dan hubungan yang penting  sehingga keberadaan peneliti di lembaga perguruan tinggi kepolisian telah menjadi suatu kebutuhan yang substansial.  Walaupun hubungan antara penelitian dan praktek  dalam pemolisian sudah cukup baik dan penting, namun menurut  Weisburd dan Neyroud,(2011), tetap masih ada hubungan yang terputus antara ilmu pengetahuan dan pemolisian.

## Hubungan yang Terputus antara Ilmu Pengetahuan dan Pemolisian
Pengertian  “ilmu pengetahuan”  menyangkut metode dan teknologi secara luas yang dihadapi kepolisian selama beberapa tahun terakhir. Hal ini termasuk perkembangan dibidang forensik, seperti  tes DNA, digital fingerprinting dan teknologi lainnya untuk memperbaiki  cara deteksi dan identifikasi berbagai kejahatan. Hal tersebut termasuk juga ilmu social, yang sering diabaikan oleh kepolisian, tetapi mempunyai peran penting dalam melakukan analisis kejahatan, menilai dan mengkaji praktek-praktek kepolisian tradisional dan menciptakan  strategi kepolisian yang inovatif. Melalui ilmu pengetahuan, dimaksudkan adalah
meningkatkan penggunaaan  model  penelitian ilmiah seperti apa yang disebut  dengan” Problem Oriented Policing (POP)”.
Menurut  Weisburd dan Neyroud,(2011), walaupun  majunya penggunaan ilmu pengetahuan dalam pemolisian dan kepemimpinan dan manajemen  pemolisian, nampaknya ilmu pengetahuan masih belum bergerak pada tingkatan yang terpusat. Misalnya, masih banyak praktek-praktek kepolisian yang belum di evaluasi, dan kita masih mengetahui sedikit dan terbatas tentang apa yang sudah berjalan dan dalam kondisi apa pemolisiannya (Weisburd and Eck,2004). Sebenarnya, “evidence based- model” untuk mengembangkan  praktek-praktek dan kebijakan kepolisian belum secara luas di adopsi oleh lembaga kepolisian. Sampai saat ini strategi-strategi yang dikembangkan di lembaga kepolisian pada umumnya masih banyak yang di laksanakan tanpa berbasis temuan penelitian ilmiah. Banyak praktek-praktek pemolisian yang dilaksanakan tidak terkait dengan ilmu pengetahuan.
Sebenarnya “evidence-based policing” (Sherman,2002) bukan suatu aturan, tetapi banyak lembaga kepolisian yang tidak begitu tertarik  menggunakan metode ilmiah untuk mengevaluasi  berbagai  program dan praktek di kepolisian. Suatu studi terkait fenomena ini dilakukan pada lembaga kepolisian di Eropa yang menemukan bahwa 5 dari 30 negara- negara di eropah menunjukkan  nilai yang tinggi terhadap pentingnya penelitian ilmu kepolisian. Berbeda pada beberapa tahun sebelumnya yang  menunjukkan bahwa masih banyak yang memandang rendahnya manfaat dari arti pentingnya penelitian ilmu kepolisian. Studi di Eropa tersebut menemukan terdapat dua karakteristik yang menyebabkan anggapan rendahnya manfaat studi di lembaga kepolisian yaitu (1) sedikitnya atau kurangnya permintaan studi dari lembaga kepolisian  (2) pendidikan dan pelatihan di kepolisian kurang menggunakan

## Menuju Paradigma Baru  Ilmu Kepolisian
referensi  ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah (Hanak dan Hofinger,2005).
Para praktisi kepolisian yang memiliki komitmen terhadap hasil penelitian ilmiah,  juga mengakui bahwa  kecanggihan ilmu pengetahuan yang ada  terkadang sulit di terapkan di lembaga kepolisian (Jaschke et.al;2007; Neyroud,2008; Weatheritt,1986).  Banyak studi  yang inovatif menggunakan  metodologi yang sederhana,dan berfokus kepada pelaksanaan ketimbang desain , tetapi sering gagal untuk mengkaji   isu-isu kunci seperti dalam hal transferability, kompleksitas dan keberlanjutannya (Weatherritt,1986). Berdasarkan  penilaian  tentang apakah suatu pemikiran dapat berjalan, pimpinan kelembagaan kepolisian  yang inovatif mencoba untuk mendesiminasikan  ide-ide secara lebih luas di lingkungan lembaganya, dan diluar lembaganya , tanpa  suatu kegiatan  penelitian ilmiah.
Masih banyak lembaga kepolisian yang tidak melihat ilmu pengetahuan sebagai suatu yang kritikal terhadap setiap hari operasi yang dilakukan. Masih banyak yang berpandangan bahwa  Ilmu pengetahuan bukan  bagian penting bagi dunia kepolisian (Hanak dan Hofinger,2005; Jaschke et.al,2007). Berbeda dengan bidang kesehatan dan pendidikan yang memandang ilmu pengetahuan sebagai komponan yang esensial dan kritikal dalam usaha meningkatkan pelayanan publik (Shepherd,2007). Dapat disadari bahwa  pekerjaan polisi  termasuk yang unik  sehingga tidak mudah dibandingkan dengan  ilmu sosial terapan lainnya, namun lmu kesehatan  banyak memberikan manfaat bagi ilmu kepolisian. Secara keseluruhan dapat diambil pembelajaran  penting  bahwa   ilmu pengetahuan telah berpenetrasi kepada praktek- praktek di berbagai bidang ilmu lainnya.
Sebagai contoh, coba kita bayangkan seandainya obat-obatan  saat ini  tidak memiliki infrastruktur penelitian yang besar untuk mendukung  praktek –praktek
kedokteran dan kebijakan  kesehatan masyarakat?  Ilmu pengetahuan bernilai baik bagi praktisi kedokteran dan  masyarakat umum.  Sesungguhnya,  pentingnya temuan penelitian oleh industri dan perusahaan obat- obatan  yang ingin meningkatkan  produk dan pelayanannya, memberikan ilustrasi  pentingnya nilai ilmu pengetahuan dalam praktek bidang kesehatan pada umumnya. Dalam bidang pemolisian menurut Jonathan Shephered,2007 dalam Weisburd  dan Neyround,2011) yang memperoleh  “The Stockholm Prize” dalam bidang kriminologi yang sebelumnya banyak peneliti dan praktisi dibidang kesehatan meragukan  kredibilitas penelitian ilmu sosial bagi kepolisian. Kepolisian sendiri sering tidak memandang penting  terhadap sumbangan  ilmu sosial  bagi pekerjaan lembaga kepolisian.
Suatu ilustrasi nyata dari fenomena ini bisa ditemukan pada materi inti  pendidikan dan latihan di kepolisian (Weisburd dan Neyround,2011). Seorang peneliti dan praktisi di Amerika, Janet Chan melakukan studi tentang pandangan kepolisian yang mengatakan keprihatinannya terhadap pembuktian ilmiah (scientific evidence) atau evidence-based policing( Chan,Devery dan Doran,2003 dalam Weisburd dan Neyround,2011).  Pada akhirnya, ilmu kepolisian sering  diabaikan sekalipun pembuktian cukup menyakinkan. Di Amerika misalnya, program “Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E) yang terus didukung dan diterapkan oleh lembaga kepolisian walaupun tidak efektif ( Clayton, Cattarello and Johnstone,1996; Rosenbaum,2007; Rosenbaum et.al,1994).
Maknanya  bahwa bukan hanya penerapan ilmu  sosial yang telah terlupakan dalam program pemolisian. Misalnya di Amerika Serikat,  “Lembaga National Academy of Sciences” melaporkan keprihatinannya mengenai identifikasi dan aplikasi ilmu pengetahuan di bidang identifikasi “fingerprint” dan forensik.
Laporan tersebut berargumentasi bahwa kepolisian terlalu bergantung kepada tenaga ahli dan kurang kritis dalam mengevaluasi  ilmu pengetahuan yang mendasari teknologi  tersebut. Hal tersebut menggambarkan bahwa  para ahli telah gagal untuk secara obyektif mengidentifikasi kelemahan  dalam  penerapan teknologi . Disamping itu, terdapat juga hubungan yang kuat antara kelemahan dari penerapan metode ilmiah  pada forensik dan  kurang diterimanya ilmu pengetahuan sosial dalam pemolisian (Weisburd dan Neyround,2011).
Kepolisian telah lama tertarik tentang bagaimana teknologi baru dapat  digunakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pekerjaan polisi.  Tetapi kepolisian jarang mengevaluasi bagaimana teknologi –teknologi baru mempengaruhi pemolisian, dan yang lebih penting lagi adalah apakah teknologi- teknologi tersebut  membuat pemolisian lebih efektif ( Weisburd dan Neyround,2011). Coba kita bandingkan pendekatan ini terhadap adopsi teknologi baru di bidang pertanian dan kesehatan (Gomez and Gomez,1984; Hunink et.al,2001; Sunding dan Zilberman,2001; Weinstein et.al,2003). Inovasi-inovasi tersebut tidak di adopsi secara luas tanpa evaluasi bagaimana dampaknya. Namun evaluasi ilmiah dalam pemolisian jarang dilakukan (Roman,et. al,2009).
Salah satu konsekuensinya adalah lemahnya nilai ilmu pengetahuan dalam bidang kepolisian dan lemahnya  dukungan terhadap suatu ilmu pengetahuan dalam  pemerintahan.  Penelitian bidang kesehatan di Amerika  dialokasikan pemerintah lebih dari US$ 28 milyard dolar setahun . Di Inggris, penelitian kesehatan mendapat anggaran  pemerintah lebih dari US$ 981 juta dolar pertahun. Penelitian dalam bidang kesehatan gigi di Amerika mendapat anggaran pemerintah sebesar  US$ 389 juta dolar; bidang pendidikan  menerima US$ 167 juta dolar.
Namun  penelitian dibidang  peradilan memperoleh US$ 48 juta dolar per tahun dan anggaran untuk evaluasi dan penelitian termasuk kepolisian sebesar US$ 13.7 juta dolar. Penelitian bidang kriminologi di Inggris mendapat anggaran sebesar US$ 3.3 juta dolar. Walaupun asosiasi kepolisian seperti “The International  Association of Chiefs of Police (IACP) dan kepala kepolisian telah keberatan atas pemotongan anggaran masa lalu, tetapi usaha yang konsisten dan berkelanjtan untuk memperjuangan tambahan penelitian  masih diragukan (Weisburd dan Neyround,2011). Tanggapan keberatan  atas  kekurangan anggaran penelitian ini , tidak seserius dalam memperjuangkan anggaran  terhadap pengurangan jumlah polisi dan peralatan polisi (Galloway,2004; Koper,Maguire dan Moore,2001).
Tulisan ini juga memfokuskan kepada tanggung jawab pemolisian untuk meningkatkan penggunaan dan kepemilikan ilmu pengetahuan. Nampaknya, dukungan akademis terhadap pemolisian, telah gagal memenuhi kebutuhan pemolisian. Permasalahan kurangnya infrastruktur  ilmu pengetahuan dalam kepolisian telah menyebabkan kegagalan para akademisi kepolisian untuk menempatkan diri mereka selalu relevan dengan keseharian dunia kepolisian. Penelitian akademis pada umumnya terpisah dari  dinamika kepolisian. Kepolisian beroperasi dalam realitas dimana keputusan- keputusan  harus dibuat  secara cepat, dan isu- isu keuangan dan efisiensi  sama pentingnya dengan efektivitas. Tetapi penelitian  pemolisian pada umumnya sering mengabaikan aspek-aspek dunia nyata di kepolisian. Seringkali  hasil-hasil penelitian disampaikan jauh dari konteks dan relevansinya. Bahkan penelitian yang dilakukan, kurang  berfokus kepada   isu-isu  yang  menjadi minat   kepolisian.
Isu-isu nyata dalam kepolisian sering sering kurang mendapat  perhatian perguruan

## Menuju Paradigma Baru  Ilmu Kepolisian
tinggi. Dalam bidang kesehatan, keterlibatan klinik dipandang sebagai bagian penting dari suatu penelitian kesehatan, dan dosen-dosen di klinik terintergrasi kedalam ilmu kesehatan. Tetapi di kepolisian, aspek academis  kurang di kembangkan di perguruan tinggi  sehingga peran penelitian juga kurang mendapat  tempat penting dalam pengembangan model dan strategi pemolisian. Permasalahan yang bersifat  “day to day”  mempunyai  kedudukan yang kurang penting di perguruan tinggi. Akhirnya, polisi cenderung  kurang berminat mengembangkan dirinya sampai ke jenjang pendidikan yang tertinggi sehingga makin menjauhkan kepolisian dari  kegiatan akademis (Carter dan Sapp,1990; Robberg and Bonn,2004).
Kita yakin bahwa reformasi peran ilmu pengetahuan dalam pemolisian menjadi penting jika pemolisian akan menjadi arena “evidence- based policies”. Kita juga meyakini bahwa peningkatan ilmu pengetahuan di kepolisian sangat diperlukan  jika kepolisian  akan mendapat dukungan  dan legitimasi masyarakat, dan jika kepolisian akan mengurangi permasalahan yang menjadi tugas kepolisian. Oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan cara pandang terhadap  peran ilmu pengetahuan dalam lembaga kepolisian. Kita menyadari pentingnya perkembangan  dan keterbatasan pendekatan selama ini, sehingga kita perlu merubah paradigma kita terkait dengan hubungan  antara ilmu pengetahuan dan pemolisian.
Paradigma yang menuntut bahwa kepolisian mengadopsi dan mengembangkan “evidence-based policy” dan menjadikan perguruan tinggi sebagai peserta aktif dalam praktek dunia kepolisian sehari-hari. Paradigma baru ini juga menekankan pergeseran rasa kepemilikan (ownership) akan ilmu kepolisian dari perguruan tinggi ke dalam lembaga kepolisian. Dengan pergeseran paradigma ini akan membuat ilmu kepolisian menjadi bagian integral dari pemolisian dan dengan cara ini akan
memungkinkan  dikembangkannya pendekatan “evidence-based policies” untuk mengidentifikasi efektivitas dan efisiensi dari paraktek-praktek dan kebijakan kepolisian. Paradigma ini menjadi esensial jika ilmu kepolisian akan memberikan bukti (evidence) bahwa praktek-praktek yang dilakukan polisi memperbaiki perlindungan dan keamanan masyarakat (Weisburd dan Neyroud,2011). Paradigma  “evidence based policies” juga penting jika pemolisian ingin memperoleh legitimasi dan meningkatkan pandangan skeptic masyarakat terhadap pelayanan kepolisian (Ayling,Grabosky and Shearing,2000).

## Realitas Saat ini: Kegagalan Memiliki Ilmu Pengetahuan dan Dampaknya
Ilmu pengetahuan dalam kepolisian memiliki  sejarah panjang terkait dengan bukti forensic dan laboratorium kepolisian untuk menganalisis suatu pembuktian kejahatan. Kepolisian pada mulanya berfokus kepada analisis darah, bekas penembakan dan patologi dalam meningkatkan investigasi. Alat ini dikembangkan bersama dengan ilmu pengetahuan, terutama bidang kedokteran, dan dilanjutkan dengan pengembangan tes DNA dan pendekatan investigasi baru lainnya (Weisburd dan Neyroud,2011).
Sistim informasi dan komunikasi kepolisian juga merupakan bidang lainnya dimana ilmu pengetahuan telah mempengaruhi pemolisian dan secara berkelanjutan merubah hakekat operasi kepolisian. Nampaknya tidak perlu dipertanyakan bahwa teknologi yang terkait dengan penggunaan kekuatan seperti senjata or  rompi pelindung petugas kepolisian telah memberikan manfaat dari keterlibatan ilmu pengetahuan dalam dunia kepolisian.
Penggunaan tes DNA ,  pengembangan rompi anti  peluru dan berbagai jenis senjata-senjata yang  tidak membahayakan
memberikan model untuk ilmu pengetahuan dalam pemolisian. Lembaga kepolisian telah mengembangkan dan menerapkan teknologi- teknologi seperti, dan pemerintah telah memberikan anggaran yang memadai untuk pengembangan peralatan kepolisian. Misalnya di Amerika Serikat anggaran National Institute of Justice (NIJ) telah menerima anggaran yang sangat signifikan terhadap berbagai peralatan teknologi tersebut dan peralatan tes DNA merupakan komponen yang paling besar mendapat  penganggaran dari pemerintah Amerika (Weisburd dan Neyroud,2011). Kecenderungan ini sama dengan pemerintah di Inggris yang memberikan anggaran terbanyak pada komponen tes DNA dari tahun 1999 sampai 2007 (William dan Johnson,2008 dalam Weisburd dan Neyroud,2011). Ilmu pengetahuan  “hard science”, seperti teknik, bioteknologi dan kesehatan telah berkembang pesat dalam pemolisian dan telah diterima secara luas oleh industri kepolisian.  Namun demikian, Lembaga penelitian di Amerika “National Research Council” melaporkan  bahwa penggunaan bukti forensic   dari digunakannya ilmu pengetahuan, terkadang juga gagal karena kriteria ilmiah yang kurang jelas (weisburd and Neyroud,2011). Penggunaan teknologi oleh lembaga kepolisian di Amerika  menurut Weisburd dan Neyroud (2011) seperti dalam kotak hitam (black box), yang artinya kep olisian menerima teknologi tertentu tetapi tidak pernah mengevaluasi teknologi itu sendiri. Para industri peralatan pemolisian dan ilmuan di Amerika telah membawa peralatan  teknologi baru karena mereka  bekerja dalam teori, tetapi  hanya sedikit tentang bagaimana menggunakan teknologi sehingga mempunyai manfaat yang maksimal. Misalnya, dari investasi yang besar dalam tes DNA  penggunaannya sangat terbatas pada pembuktian kejahatan sehingga  dari segi “cost- effectiveness”  kurang signifikan (Roman,et al,2009).
Apakah dengen digunakannya senjata baru membuat pemolisian lebih aman atau lebih efektif? Apakah penggunaan tes DNA memiliki “cost effectiveness” Apakah penggunaan system mobil  patroli akan memberikan nilai tambah untuk patrol kepolisian? Kesemua pertanyaan tersebut  penting untuk dijawab dalam mengadopsi  penggunaan teknologi dalam lembaga kepolisian dan bila perlu dilakukan uji coba efektivitasnya. Kepolisian sering reaktif terhadap penggunaan teknologi yang diperkenalkan ke lembaga kepolisian dan jarang juga teknologi tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan eficiensi dalam pemolisian. Di beberapa daerah di Amerika dilaporkan oleh National Research Council (NRC) tentang complain terhadap kredibilitas teknologi yang digunakan terutama penggunaan analisis kejahatan (Weisburd and Neyroud,2011).
Banyak lembaga kepolisian di Amerika yang telah memiliki kemampuan analisis kejahatan yang tidak sekedar deskripsi statistik  sederhana tetapi lebih canggih untuk mengidentifikasi  pola dan konsentrasi kejahatan. Analisis itu dilakukan dengan system informasi berdasarkan geografik dan analisis wilayah. Dengan demikian kepala kepolisian secara cepat memperoleh jawaban tentang  distribusi kejahatan  secara periodic dan data tersebut dapat digunakan untuk melakukan sesuatu terhadap tindak kejahatan. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dalam analisis kejahatan telah menjadi bagian yang integral dari lembaga kepolisian (weisburd,2008). Misalnya di Inggris, berbagai kerjasama universitas dan kepolisian seperti yang dikembangkan oleh “National Intelligence Model” (Grieve, et al,2008). Tetapi dikatakan bahwa di kebanyakan lembaga kepolisian masih terdapat permasalahan mencapai integrasi antara analisis kejahatan dan praktek pemolisian.  Keterlibatan universitas dalam analisis ilmiah dan analisis kejahatan di kepolisian masih belum efektif.
Jika dibandingkan dengan lingkungan  rumah

## Menuju Paradigma Baru  Ilmu Kepolisian
sakit sebagai laboratorium universitas dimana para ilmuan kedokteran terlibat aktif dalam kemajuan dunia ilmu pengetahuan kesehatan. Para staf universitas ini diharapkan dapat melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah. Mereka di dorong untuk mencari temuan baru (discoveries) di dalam klinik mereka, dan mengikuti standar yang ditetapkan oleh lembaga ilmu pengetahuan mereka. Tetapi lembaga kepolisian tidak seperti  itu, tetapi mendorong anggota penelitinya untuk mempublikasikan di jurnal criminal. Bahkan kadangkala, lembaga kepolisian tidak mendorong anggota penelitinya untuk mempublikasi hasil penelitiannya yang akan merusak reputasi lembaga kepolisian. Dengan demikian, ilmu pengetahuan  belum merupakan bagian dari pemolisian, sehingga dampak  kualitas ilmiah terhadap unit-unit analisis kejahatan  menjadi  rendah .
Fenomena ini sering dijadikan argumentasi bahwa  kepolisian tidak mempunyai sumberdaya untuk mengembangkan  ilmu pengetahuan seperti trsebut diatas.  Tentu saja bahwa kepolisian tidak menempatkan prioritas dalam ilmu pengetahuan, sehingga dukungan  anggaran terhadap  dunia ilmu pengetahuan sangat kecil. Hal ini merupakan tantangan terutama bagi pemerintah Inggris dalam mengatasi pemolisian dengan pengembangan kerjasama penelitian antara universitas dan kepolisian. Kerjasama tersebut di Inggris  memiliki peran  dalam meningkatkan profil ilmu dalam lembaga kepolisian dan membawa teknologi dan keterampilan baru khususnya dalam analisis kejahatan.

## Tantangan Kebijakan Pemolisian Berbasis Penelitian
Uraian diatas mengindikasikan sejauhmana lembaga kepolisian telah  berhasil melaksanakan pentingnya kebijakan pemolisian berbasis penelitian.  Didalam hal teknologi, kepolisian
bersifat  reaktif terhadap ilmu pengetahuan dengan meminta bantuan jika ada hal-hal yang diperlukan, sehingga pendekatan ini menunjukkan bahwa  pemolisian masih tetap berada diluar kebijakan berbasis penelitian. Walaupun suatu hal yang wajar bila dikatakan bahwa   pendekatan berbasis pembuktian (evidence base) mempunyai keterbatasan, sehingga pengambil kebijakan tidak semata- mata menempatkan pendekatan tersebut sebagai keputusan.  Hal ini akan berdampak serius bagi kepolisian dimasa yang akan datang. Pemolisian menjadi sangat mahal sebagai suatu lembaga publik, dan tanpa berbasis ilmu pengetahuan untuk melegimitasi nilai pemolisian, bahwa pemolisian  akan terancam dengan alternative yang tidak berbiaya tinggi. Seperti pemolisian swasta dimana banyak peningkatan pelayanan pemolisian swasta (Bayley dan Nixon,2010).
Tanpa bukti ilmiah dan pendekatan ilmiah, pemolisian akan lebih mudah mendapat kritik dari politisi dengan  mendorong  pendekatan yang popular atau mengurangi anggaran kepolisian. Suatu realitas bahwa kepolisian melihat sedikit nilai dari penelitian akademik dan juga tidak banyak ilmuan yang tertarik untuk memahami pemolisian (Bayley and Nixon,2010). Selanjutnya dikatakan bahwa banyak para ilmuan yang senior dibidangnya tertarik terhadap pemolisian, tetapi secara bersamaan hanya sedikit  prospek untuk penelitian ilmiah yang serius di kepolisian. Dinegara maju termasuk Indonesia, tidak banyak dana dialokasikan untuk penelitian pemolisian di bandingkan unit pelayanan public lainnya. Dengan banyak peneliti muda yang melihat pemolisian sebagai bidang kajian yang menjanjikan. Fenomena ini menjadi lingkaran setan, disatu pihak rendahnya investasi yang diberikan kepada  penelitian dibidang kepolisian, dan di pihak lain terbatasnya kesempatan dan prospek karir bagi ilmuan dalam kajian atau penelitian dibidang kepolisian (Weisburd dan Neyroud,2011).
Dampak yang menarik dari fenomena ini dalam bidang akademik dibidang kriminologi bahwa ilmu kepolisian merupakan spesialisasi yang kurang mendapat prioritas didalam disiplin ilmu kriminologi dan peradilan kejahatan (criminal justice). Jurnal Kepolisian pada umumnya berkualitas rendah di bandingkan jurnal-jurnal dibidang lain, sehingga apapun kualitas jurnal tersebut, jurnal kepolisian mendapat ranking yang rendah dalam tulisan ilmiah. Suatu yang sangat ironis bahwa bidang kajian yang mempunyai dimensi kebijakan yang penting dan signifikan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi  memiliki status yang rendah dalam status akademik. Hal ini tidak mengherankan karena kajian ilmiah kepolisian tidak terintegrasi dengan kurang mempunyai nilai di dunia kepolisian.  Banyak yang merasa tidak memperoleh manfaat dan merasa penting sebagai suatu ilmu kepolisian.
Mungkin biaya yang paling penting dalam realitas saat ini adalah adanya gap antara penelitian ilmiah dan praktek pemolisian. Jonathan Shepherd (2004) mengatakan bahwa seperti halnya  pemolisian, ilmu kesehatan merupakan seni dan ilmu.  Tetapi sejauhmana pelayanan kepolisian didasarkan atas  efektivitas berbasis pembuktian nampaknya  pelayanan kepolisian tetap masih lebih rendah di bandingkan bidang pelayanan dibidang kesehatan. Bidang kesehatan memiliki 300,000 publikasi yang bersifat eksperimen lapangan dan masih  ada 4800 publikasi yang masih dalam proses review . Praktek pemolisian saat ini  telah  memiliki  petunjuk  ilmiah  yang lebih maju dibandingkan  abad pemolisian sebelumnya (Weisburd and Eck,2004).  Oleh sebab itu, menurut Weisburd and Eck (2004) sudah selayaknya perlu dialokasikan anggaran penelitian untuk mengkaji berbagai dimensi yang dilakukan polisi. Penelitian juga bisa dilakukan oleh berbagai lembaga lain yang ingin memberikan kontribusi terhadap perbaikan
praktek kepolisian. Weisburd and Eck (2004) memberikan analogi terhadap penelitian bidang kesehatan yang tidak saja dilakukan oleh kementrian kesehatan, tetapi banyak lembaga lain yang memberikan kontribusi terhadap penelitian kesehatan yang dilakukan mereka. Dengan demikian perkembangan ilmu kesehatan dan praktek kesehatan banyak didasarkan kepada temuan penelitian (evidence based policy).

## Menuju Paradigma Baru Kepolisian
Bagaimana kita bergerak dari ilmu kepolisian ke pusat industry kepolisian? Apa yang dibutuhkan untuk pemolisian agar menjadi profesi yang berbasis pembuktian (evidence based proffesion)?  Jawaban terhadap pertanyaan ini cukup sederhana, namun  kita meragukan dan sekaligus  menjadi tantangan atas kedua pandangan dari  para praktisi polisi dan peneliti yang bersifat akademik. Untuk ilmu kepolisian menjadi sukses seperti  cara perkembangan ilmu pengetahuan pada profesi lainnya, ilmu kepolisian harus bergerak kepusat  industry pemolisian.
Penelitian ilmiah harus menjadi organ misi polisi secara alamiah. Ilmu pengetahuan harus menjadi bagian alamiah dari pendidikan polisi, dan pendidikan polisi harus berbasis ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam pemolisian harus menjawab pertanyaan apa yang kritikal bagi fungsi polisi, dan harus menjawab permasalahan yang menjadi inti (core) pemolisian dan menjawab realitas yang dihadapi polisi setiap hari. Jawaban ilmu pengetahuan harus tepat waktu bagi polisi. Ilmu pengetahuan yang kurang berhasil dalam menghasilkan jawaban tepat waktu dan tepat momentum menjadi tidak relevan dalam dunia nyata yang dihadapi polisi.
Ilmu kepolisian harus menjadi bagian penting bagi dunia pemolisian. Keterlibatan polisi dalam ilmu pengetahuan harus menjadi nilai-nilai yang lebih umum dan  berharga.

## Menuju Paradigma Baru  Ilmu Kepolisian
Untuk itu bisa terjadi, industry pemolisian harus mempunyai rasa kepemilikan terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu kepolisian sering tidak relevan terhadap dunia polisi saat ini karena ilmu kepolisian dianggap diluar pemolisian bukan bagian dari pemolisian (Weisburd and Neyroud,2011).
Polisi harus secara serius mengambil kepemilikan terhadap ilmu pengetahuan, dan menerima dan menyadari bahwa polisi tidak bisa hanya bekerja dengan mengandalkan statistic yang sederhana, yang sering mempunyai temuan yang bias bagi pelaksanaan tugas polisi. Seperti disampaikan Ronnie Flanagan (2008) bahwa pemolisian merupakan lingkungan yang berisiko tinggi dan operasionalisasinya berada dalam konteks yang sangat politis. Suatu penelitian kurang bisa menyajikan temuan yang melihat dalam konteks ini. Tetapi dalam bidang kesehatan dapat kita analogikan atas hasil penelitian kesehatan yang menemukan bahwa penggunaan obat tertentu   yang lebih efektip. Berdasarkan analogi itu, Sebaiknya di pemolisian juga bisa ditemukan suatu program yang efektif untuk mencegah kejahatan.
Polisi harus melihat ilmu pengetahuan sebagai bagian yang integral dari misi polisi karena dapat membantu polisi dalam mendefinisikan program dan praktek-praktek pemolisian yang dijanjikan, dan membantu polisi menilai inovasi yang dilakukan dalam hal seberapa baik pekerjaan yang mereka lakukan dan berapa biaya yang dikeluarkan. Praktek berbasis pembuktian (evidence-based practice) menjadi konponen kunci bagi lembaga publik dibidang kesehatan, pendidikan dan pemerintah (Sackett et al.,2000; Sanderson,2002; Slavin,2002). Dalam hal ini, pendidikan memberikan contoh instruktif tertentu  kepada industry kepolisian.  Pendidikan, seperti halnya pemolisian, bekerja dalam dunia desentralisasi dan lembaga independen. Sebelum abad 21, program pendidikan yang besar jarang di evaluasi, dan di Amerika hanya sedikit
investasi pemerintah federal dalam penelitian yang mempunyai qualitas tinggi (Cook,2001). Namun demikian, pada tahun 2009, setelah 7 tahun telah ditetapkan “Institute of Education Sciences” di Departemen Pendidikan di Amerika, dan diberikan anggaran $ 167 juta dolar dan setiap tahun meningkat (Weisburd dan Neyroud,2011). Sejak itu ilmu pengetahuan berbasis penelitian telah berkembang cukup baik dalam bidang pendidikan. Berdasarkan pengalaman ini, Weisburd dan Neyroud (2011) mengatakan bahwa ilmu kepolisian juga bisa melakukan hal yang sama.  Jika polisi memilih untuk berinvestasi terhadap ilmu pengetahuan berbasis penelitian diharapkan akan meningkatkan nilai dan reputasi profesi polisi dikalangan publik.
Dalam konteks ini, tentunya merupakan alasan bagi polisi untuk mengharapkan pemerintah memainkan peran kunci dalam mengembangkan ilmu kepolisian. Salah satu komponen yang hilang dari ilmu kepolisian saat ini adalah keberadaan lembaga penelitian yang besar dan berkualitas yang diseratai leadership yang mampu mengembangkan penelitian untuk mendukung praktek pemolisian. Pada tahun 1970 an di Amerika, pemerintah dan yayasan mengembangkan lembaga yang disebut dengan Police Foundation, the Police Executive Research Forum, and the Research Arm of the International Association of Chiefs of Police. Tetapi, bagaimanapun keberhasilan lembaga- lembaga tersebut di dalam mengembangkan ilmu kepolisian, lembaga tersebut tidak bisa mengambil peran sentral terhadap entitas pemerintah seperti yang dilakukan Lembaga Kesehatan Nasional atau Lembaga Ilmu Pendidikan. Terdapat kebutuhan yang jelas bagi pemerintah yang akan memainkan peran yang sentral dalam ilmu kepolisian. Lembaga yang demikian itu dapat juga memberikan berbagai pedoman sebagai standar bagi lembaga polisi, lisensi dan akreditasi praktek kepolisian
kebutuhan untuk pengembangan profesi berkelanjutan, dan perbaikan untuk praktek pemolisian yang kurang efektif.
The National Police Improvement Agency (NPIA) di Inggris telah mengikuti pendekatan ini selama 3 tahun dan pemikiran ini  juga tidak berbeda. Namun, kemunculan lembaga tersebut tidak lepas dari friksi, dan koalisi pemerintah telah memutuskan untuk mengeluarkan lembaga ini, dan membagi  fungsi-fungsi yang ada dengan berbagai lembaga yang baru. Fenomena di Inggris ini perlu dipertimbangkan apakah kemajuannya akan dilanjutkan  melalui transisi atau di kurangi anggarannya.
Tetapi lembaga yang demikian tidak dapat menciptakan ilmu kepolisian yang seperti diuraikan sebelumnya, khususnya di Amerika dimana pemolisian di desentralisasi ke beberapa lembaga independen. Lembaga polisi harus memprioritaskan ilmu pengetahuan, dan dalam melakukan praktek pemolisian perlu memasukkan ilmu pengetahuan kedalam kelembagaan dan menyarankan agar ilmu pengetahuan masuk kedalam pemerintah. Seberapa jauh pimpinan polisi saat ini melihat peran mereka sebagai penganjur untuk meningkatkan pendanaan untuk ilmu pengetahuan polisis. Di Amerika, suatu hal yang biasa melihat pimpinan polisi di  parlemen nasional meminta anggaran yang cukup besar untuk penelitian. Tetapi kenyataannya tidak, pimpinan di kepolisian umumnya tidak melihat penelitian polisi sebagai bagian penting dari tanggung jawabnya. Mereka cenderung melihat dunia akademik dan universitas yang bertanggung jawab untuk keperluan penelitian. Tentu, dari perspektif pemerintah, ada alasan untuk memberikan dana untuk ilmu kepolisian bilamana praktisi kepolisian  berusaha memprioritaskan ilmu kepolisin dan  penerapannya kedalam praktek kepolisian.
Perguruan tinggi harus menjadi bagian
penting dari infrastruktur polisi. Misalnya, dalam bidang kesehatan bahwa rumah sakit tidak selalu terintegrasi dengan pusat perguruan tinggi. Pada abad 19 integrasi perguruan tinggi dan rumah sakit merupakan inovasi utama.
Sebagai indikasi umum bahwa adanya kolaborasi antara Institut Ilmu Kepolisian di Cardiff University di Inggris. Institut tersebut telah mempresentasikan bentuk  kerjasama antara Polisi South Wales, Cardiff University dan University of Glamorgan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan oleh polisi. Ini merupakan lembaga pertama, yang mengintergrasikan penelitian pemolisian, kebijakan dan operasi pemolisian (Weisburd dan Neyroud,2011). Walaupun waktu   sendiri yang akan menunjukkan apakah kecederungan model medical center dalam bidang kesehatan yang diadopsi ini akan berhasil, namun model ini merupakan kecenderungan yang dapat diadaptasi dalam ilmu kepolisian.
Kita sering berpikir yang umum dan mungkin sudah saatnya kita berpikir yang lebih khusus seperti “profesir polisi klinis”, atau polisi spesialis dibidang penyidikan pembunuhan dan perampokan. Disamping itu diperlukan juga praktisi polisi yang memiliki penegetahuan yang didukung oleh anggota kepolisian. Maksud dari rencana ini bahwa universitas harus menilai praktek polisi dan memberikan reward kepada dosen yang dapat  meningkatkan praktek- praktek  yang ada. Lembaga  kepolisian harus memiliki pengakuan ilmu pengetahuan dan memberikan reward  kepada polisi yang terlibat dalam ilmu pengetahuan .
Perubahan lainnya yang kemungkinan terjadi jika paradigma yang  dibicarakan akan berhasil, yaitu diperlukan pelatihan bagi polisi dan peneliti polisi di pusat pelatihan polisi. Analoginya dalam bidang kesehatan, para praktisi dan peneliti dilatih di rumah sakit (teaching hospital) universitas. Menurut

## Menuju Paradigma Baru  Ilmu Kepolisian
Shepherd (2001)  hambatan utama dalam pengembangan ilmu kriminologi adalah para praktisi mempunyai sedikit pemahaman ilmi pengetahuan. Selanjutnya Shepherd (2001) mendorong adanya perubahan mendasar dalam pendidikan polisi dan peneliti polisi yaitu memperkenalkan “university hospital model” bagi dunia polisi. Melalui model ini diharapkan dapat memberikan peran penting didalam meletakkan penelitian polisi dalam lembaga polisi sehingga terkait dengan dunia nyata pemolisian. Tentunya, terdapat hambatan yang signifikan dengan model seperti ini. Kebanyakan lembaga polisi masih hanya membutuhkan tamatan sekolah menengah yang  di rekrut. Walalupun telah beberapa tahun diperlukan sarjana dalam pemolisian oleh para ahli dan pimpinan kepolisian (Carte and Carte,1973, Roberg and Bonn,2004). Di Amerika resistansi dari persatuan polisi (police union)  akan mempersulit untuk melaksanakan perubahan ini.
Secara umum, gerakan dari sedikit komponen pendidikan ilmu kepolisian kedalam lembaga polisi akan memfasilitasi perubahan yang telah disarankan tersebut. Polisi dan ilmu kepolisian harus berbagi pemahaman tidak hanya reailitas pekerjaan polisi tetapi juga persyaratan bagi kebijakan berbasis penelitian. Menjadi sangat sulit mengembangkan ilmu kepolisian tingkat tinggi bila polisi hanya memiliki sedikit pemahaman tentang apa ilmu dan apa yang dipersyaratkan. Bagaimna mereka menilai pendapat ilmu terhadap lembaga profesional mereka. Sama halnya, ketika peneliti akademis tidak memahami permasalahan riil yang dihadapi  polisi dan realitas pemolisian, Sangat sulit dibayangkan mereka akan mengembangkan penelitian yang berharga tentang pemolisian atau penelitian yang diterjemahkan ke dalam dunia praktis dalam dunia pemolisian.
Secara singkat kita perlu melihat pengembangan infrastruktur praktisi akademik yang diterima disebagian bidang kesehatan dan pendidikan; website dan publikasi yang secara bersama digunakan dan berkontribusi terhadap dunia akademis dan praktisi sebagai pengguna; pengembangan profesi berkelanjutan, menunggu akreditasi, dan mendorong praktisi untuk mengadaptasi pembuktian berbasis penelitian dan berkontribusi terhadap bidangnya sendiri; menghargai dan mengakui praktek pemolisian yang berbasis penelitian. Peran pimpinan bidang ilmu kepolisian, lebih luas dari forensic dan merangkul semua aspek penerapan ilmu untuk pengembangan dan pelaksanaan pemolisian.
Pada akhirnya, tidak perlu di pertanyakan tentang keberhasilan lembaga polisi akan merubah jika ilmu kepolisian tidak ditempatkan sebagai program prioritas di lingkungan polisi. Sekarang ini, ada sedikit pressure dari publik untuk mulai menggunakan praktek dan kebijakan pemolisian yang berbasis penelitian (Weisburd and Neyroud,2011). Di Amerika Compstat merupakan satu inovasi dalam pemolisian yang sukses dalam menempatkan hasil, khususnya data kejahatan, dalam evaluasi kinerja pemolisian. Walaupun Compstat, bukan berbasis penelitian, tetapi Compstat telah berbasis kinerja dan diadaptasi di lembaga kepolisian di Amerika. Pengembangan Compstat argument kuatnya bahwa polisi sebagai sebagai industry perduli untuk menunjukkan perkerjaan polisi. Pergeseran berfikirnya adalah bagaimana menempatkan ilmu penegetahuan sebagai komponen kunci suatu evaluasi.
Visi perubahan menuju paradigma baru disajikan dalam tebal berikut ini (Weisburd and Neyroud,2011) . Selain perubahan secara incidental dan pengembangan dalam pemolisian, ilmu pengetahuan dapat digambarkan  sebagai jantung pendekatan yang progresif dari pemolisian.
Dimensi Paradigma Lama Pemolisian Berbasis Ilmu Pendidikan dan Latihan Berdasarkan pengetahuan hukum dan belajar berbasis kerja Ditemukan dalam ilmu dan menghubungkan pengetahuan saintifik dengan praktek dan pengembangan profesi berkelanjutan Kepemimpinan Pemimpin melihat ilmu suatu yang berguna jika mendukung initiative, tetapi tidak dilihat sebagai kebenaran jika tidak memberikan manfaat Pemimipin menghargai ilmu dan melihat ilmu sebagai bagian penting bagi organisasi, staf, dan pengembangan lembaga dan penting bagi efisiensi, efektivitas dan legitimasi publik Hubungan Polisi dan Akademis Memisahkan dan membedakan struktur kelembagaan dan profesi Jurusan kepolisian di universitas menggabungkan pendidikan dan penelitian, dengan hubungan kelembagaan yang kuat dan pertukaran SDM lembaga polisi setempat P e n g e m b a n g a n Praktek Praktek dikembangkan oleh inisiatif individu dan mandate politik Praktisi dan lembaga berkomitmen secara berkelanjutan terhadap praktek penelitian dan evaluasi yang sistematik Investasi dalam Penelitian Terbatasnya komitmen nasional dan lokal atau individu untuk mengevaluasi inisiatif yang spesifik Komitmen kepolisian untuk mengalokasikan dana penelitian, evaluasi dan pengembangan berbasis ilmu dan penelitian dalam kerangka strategi nasional untuk membangun basis pengetahuan secara menengah dan jangka panjang
penelitian dalam pemolisian dan polisi akan merasa memiliki keberadaan ilmu kepolisian. Rasa kepemilikan ini akan memfasilitasi implementasi praktek berbasis penelitian dan kebijakan dalam pemolisian, dan akan merubah hubungan fundamental antara penelitian dan praktek. Hal itu juga akan secara fundamental merubah realitas ilmu kepolisian di lembaga pendidikan. Menurut Weisburd dan Neyroud (2011) ,  bahwa perubahan yang demikian dapat meningkatkan kualitas dan prestise ilmu kepolisian dan sudah saatnya untuk mendefinisikan hubungan antara pemolisian dan ilmu pengetahuan. Dengan membawa perguruan tinggi kedalam dunia polisi, dan diharapkan dapat mendorong polisi untuk mempunyai rasa kepemilikan ( sense of ownership ) akan ilmu kepolisian yang pada gilirannya
Sejak awal rekrutmen anggota organisasi telah di berikan pelatihan dalam kerangka ilmu pengetahuan. Walaupun pengetahuan hukum merupakan bagian komponen penting bagi pemolisian yang efektif, para anggota yang direkrut perlu memahami pendekatan berbasis penelitian, tidak hanya legislasi tetapi juga strategi  yang efektip untuk mempergunakan hukum demi kebaikan masyaarakat. Mereka akan belajar, sebagai polisi profesional dan akan berkontribusi atas perluasan pengetahuan melalui penelitian dan eksperimentasi.

## Penutup
Uraian tentang berbagai fenomena dan pemikiran diatas menunjukkan pentingnya mengadaptasi norma kebijakan berbasis
akan memperbaiki pemolisian yang dilakukan dan menjamin kehidupan organisasi dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik dibidang keamanan dan ketertiban.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayling.J. Grabosky. P. and Shearing.C.(2009). Lengthening the Arm of the Law: Enhancing Police Resources in the Twenty First Century. New York: Cambridge University Press.
Weisburd,D. and Peter Neyroud (2011). Police Science: Toward a New Paradigm. Harvard Kennedy School. National Institute of Justice.
Weisburd, D. and Braga, A.A.
(2006) Introduction: Understanding Police Innovation.”In Police Innovation: Contrasting Perspectives,ed.D.Weisburd and A.A. Braga. Cambridge: Cambridge University Press.
Weisburd, D. and Eck, J.E.(2004). What Can Police Do to Reduce Crime,Disorder and Fear? The Annals of the American Academy of Political and Social Science.
Weatheritt, M. (1986). Innovations in Policing.London: Croom-Helm.
Bayley.D. and Nixon.C.(2010). The Changing Police Environment,1985-2008. New Perspectives in Policing Bulletin. Washington.DC. USA . Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.
Bratton,W.J.(1998). Crime Is Down in New York City: Blame the Police.”In Zero Tolerance: Policing a Free Society , ed. W.J. Bratton and N.Dennis.London: Institute of Economic Affairs Health and Welfare.
Bratton, W. J. and Knobler, P.(1998). Turnaround: How America’s Top Cop Reversed the Crime Epidemic. New York: Random House Bratton, W. J. and Knobler,P.(1998). Turnaround: How America’s Top Cop Reversed
the Crime Epidemic. New York: Random House.
Carter. D. L. and Sapp. A. D. (1990). The Evolution of Higher Education in Law Enforcement: Preliminary Findings From a National Study. Hournal of Criminal Justice Education.
Clayton, R. R., Cattarello, A. M. and Johnstone, B. M.(1996). The Effectiveness of Drug Abuse Resistance Education (Project DARE).
Gomez, K.A. and Gomez,A.A.(1984). Statistical Procedures for Agricultural Research. Hoboken, N.J.: John Wiley and Sons.
Gallowey.G.(2004). Tools to Help Educate State and Local Officials About Your Agency’s Homeland Security Funding Needs.
Grieve. J. MacVean. A. Harfield. C. and Phillips.D.(2008). Handbook of Intelligent Policing: Consilience, Crime Control, and Community Safety. Oxford.England: Oxford University Press.
Hunink, M. G. M. Glasziou, P. P., Siegel, J. E.,Weeks, J.C., Pliskin, J.S., Elstein, A. S. and Weinstein, M. C. (2001). Decision Making in Health and Medicine: Integrating Evidence and Values. Cambridge: Cambridge University Press.
Koper, C. S. Maguire, E. R. and Moore, G. E. (2001). Hiring and Retention Issues in Police Agencies: Reading on the Determinants of Police Strength, Hiring and Retention of Officers, and the Federal COPS Program. Washingthon, DC. USA.
Ratcliffe, J. (2008). Intelligence - Led Policing. Portland,Ore:Willan Publishing.
Roman, J. K., Reid, S., J., Chalfin, A., Adams,W.and Knight,C.(2009). The DNA Field Experiment: A Randomized Trial of the Cost Effectiveness of Using DNA to Solve Property Crimes. Journal of Experimental Criminology.
Rosenbaum,D.P.(2007). Just Say No to DARE . Criminology and Public Policy.
Rosenbaum,D.P.,Flewelling,R.L.,Bailey, S. L., Ringwalt, C.L. and Wilkinson, D. L. (1994). Cops in the Classroom: A Longitudinal Evaluation of Drug Abuse Resistance Education (DARE), Journal of Research in Crime and Delinquency.
Roberg.R. and Bonn. S. (2004). Higher Education and Policing: Where Are We Now? Policing: An International Journal of Police Strategies and Management.
Sunding,D. and Zilberman, D. (2001). The Agricultural Innovation Process: Research and Technology Adoption in a Changing Agricultural Sector. In Handbook of Agricultural Economics Vol.1A,ed.B.L. Gardner and G.C. Rausse. Amsterdam: Elsevier Science and Technology Books.
Peterson, M. (2005). Intelligence-Led Policing: The New Intelligence Architecture.
Washington,DC,: US Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Assistance.
Braga, A. A.(2001). The Effects of Hot Spots Policing on Crime. The Annals of the American Academy of Political and Social Science.
Sherman, L.W. and Weisburd, D.(1995). General Deterrent Effects of Police Patrol in Crime Hot Spots: A Randomized Controlled Trial. Justice Quaterly.
Shepherd.J.P.(2007). The Production and Management of Evidence for Public Service Reform. Evidence and Policy.
Hanak, G. and Hofinger.(2005). Police Science and Research in the European Union. Vienna.
Jaschke, H.G. Bjorgo.T., del Barrio Romero, F., Kwanten, C.,Mawby, R. I. and Pagon,M.2007. European Approach to Police Science.Vienna.

## Menuju Paradigma Baru  Ilmu Kepolisian