HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## UPAYA INOVASI POLRI DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS POLRES SITUBONDO)
Samsul Arif 1 , Syarifuddin 2 , Ahmad Yunus 3 Mahasiswa Prodi Hukum 1, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2 , Prodi Hukum 3 Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur
Email: 1 samsul13@gmail.com, 3 ahmadyunus37x@gmail.com

## Abstraks
Peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor bagaimana peran inovasi Polres  Situbondo  dalam  melakukan  kegiatanya  dalam  meminimalisir  tindak pidana pencurian.   Metode penelitian ini menggunakan kualitatif (field research) dengan pendekatan yuridis empiris dimana mengacu kepada undang-undang yang berlaku  dalam  kehidupan  masyarakat.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Polres Situbondo.  Hasil  penelitian  menunjukkan  terjadinya  tindak  pidana  pencurian kendaraan  bermotor  dapat  berasal  dari  faktor  intern  dan  faktor  ekstern.  Upaya penanggulangan  terahadap  tindak  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor dilakukan  dengan  penerapan  manajerial  dalam  kegiatan  penyidikan  yang dilaksanakan  kepolisian,  penerapan  upaya  preventif  dan  represif  sebagaimana upaya  represif  diatur  dalam  pasal  362  KUHP.  Dengan  mengacu  kepada  angka kejahatan dari tahun 2019-2022 mencapai 61 kasus, maka perlu untuk melakukan penceggahan  dengan  upaya  inovasi  konsep  dalam  bidang  pelayanan,  menjaga keamanan,  keyamanan  dan  ketentraman,  beberapa  penyebab  terjadi  pelaku melakukan tindak pidana kejahatan yaitu didorong oleh beberapa faktor, ekonomi, budaya dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian  kendaraan  bermotor  dan  upaya  apa  saja  yang  dapat  dilakukan  untuk menekan  tindak  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor  (curanmor)  di  Polres Situbondo.

## Kata  Kunci:  Konsep  Inovasi,  Penceggahan,  Tindak  Pidana  Pencurian  Kendaraan
Motor.

## Abstract
Researchers  have  a  goal  to  find  out  the  factors  how  the  role  of  Situbondo  Police innovation  in  carrying  out  its  activities  in  minimizing  criminal  acts  of  theft.  This research method uses qualitative (field research) with an empirical juridical approach which refers to the laws that apply in people's lives. The location of this research was conducted at the Situbondo Police Station. The results of the study indicate that the occurrence of the crime of motor vehicle theft can originate from internal factors and external factors. Efforts to deal with the crime of motor vehicle theft are carried out by

## Upaya Inovasi Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polres Situbondo)
managerial  implementation  in  investigative  activities  carried  out  by  the  police, implementing  preventive  and  repressive  measures  as  repressive  measures  are regulated in Article 362 of the Criminal Code. With reference to the crime rate from 2019-2022  reaching  61  cases,  it  is  necessary  to  carry  out  prevention  efforts  by innovating concepts in the service sector, maintaining security, peace and tranquility. cultural and social factors that can cause a person to commit a crime of motor vehicle theft  and  what  efforts  can  be  made  to  suppress  the  crime  of  motor  vehicle  theft (curanmor) at the Situbondo Police Station.
Keywords : Innovation Concept, Prevention, Motor Vehicle Theft Crime.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Salah  satu  negara  di  dunia  yang  berlandaskan  atas  hukum  ialah  indonesia perihal  dengan  adanya  sebuah  penjelasan  universal  yang  sudah  dijelaskan  dalam Undang-undang 1945. Dimana negara hukum bertujuan supaya keadilan hukum dapat dirasakan,  ditegakkan  tanpa  harus  ada  ketimpangan  sosial  serta  penuh  dengan keberanian oleh para mereka yang mempuyai jabatan di birokrasi, maksudnya seluruh perbuatan  yang  dicoba  oleh  warga  ataupun  aparat  pemerintah  wajib  didasarkan  oleh hukum  yang  berlaku,  serta  tiap  masyarakat  negeri  memiliki  peran  yang  sama  dimata hukum tanpa wajib memandang status jabatan serta pangkat.
Dalam  penegakkan  hukum  terdapat  tiga  faktor  yang  senantiasa  wajib dicermati,  ialah  ketetapan  hukum,  keadilan,  kemanfaatan,  hukum  bertujuan  untuk menegakkan  bagi  mereka  yang  ingin  mengharapkan  ditegakkan  berjalanya  keadilan yang  terwujud  ditengah  tengah  masyarakat  dalam  sebagian  peristiwa  problematika yang  konkrit  serta  rumit,  disitulah  kedudukan  hukum  dalam  membagikan  keadilan serta  hakikat  substansi  kebenaranya,  warga  mengharapkan  terdapatnya  kepastian hukum,  sebab  dengan  terdapatnya  kepastian  hukum  warga  hendak  lebih  tertib  serta hidup nyaman.
Kejahatan  menganggu  terjadinya  kenyamanan  dan  keharmonisan  dalam hidup  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  dalam  beberapa  dekade  tahun  belakangan  ini, sebab dengan cepatnya tersebar diberbagai media sosial dan tv dengan adanya berita tersebut masyarakat dapat mengetahui sesuatu kejahatan yang terjadi saat ini, sehingga sedikit  banyak  mereka  terganggu  oleh  isu-isu  tersebut,  dengan  berbagai  reaksi  dari masyarakat  untuk  menghindari  hal  tersebut  atau  malah  sebaliknya  berusaha
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
membantu  penegak  hukum  dalam  memberantas  tindak  pidana  dalam  melakukan berbagai penyimpangan atau sebuah kejahatan. 1
Hukum  bertujuan  supaya  di  dalam  warga  ada  kedisiplinan,  sebab  hukum meyangkut  kepentingan  warga  serta  dengan  terdapatnya  hukum  hendak  terbentuk warga  yang  tertib,  buat  menghendaki  supaya  tingkah  laku  manusia  baik  lahiriyah ataupun batiniyah cocok dengan peraturan hukum dalam menggapai tujuanya, hukum di terapkan guna membagi antara hak serta kewajiban antar kebenaran dan kebatilan, membagi  wewenang  serta  mengendalikan  metode  pemecahan  serta  kasus  berkaitan dengan  norma  norma  hukum  dan  sebagi  upaya  untuk  melakukan  kepastian  hukum polisi  mempunyai  kewajiban  dalam  menjaga  keamanan  ketertiban,  dimana  tanggung jawab itu tertera dalam undang-undang pada setiap anggota kepolisian baik itu secara personal, polisi tidak boleh memandang jabatan siapa yang melanggar hukum, maka dia sudah  seharusnya  mendapat  kewajiban  untuk  menerima  hukumanya,  kewenangan penuh  dalam  menegakkan  hukum  dimana  penegak  tindak  pidana  kejahatan  yang terjalin  dalam  kehidupan  masyarakat  sekitar.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa perbuatan  salah  menciptakan  sedemikian  rupa,  itu  sebenarnya  menyebabkan  hasil yang sama, yaitu merugikan masyarakat. 2
Polisi hakikatnya sebuah bagian dari kebijakan sosial dan juga integral dalam bersosial  untuk  membagikan  proteksi  kepada  warga  untuk  menggapai  kesejahteraan. Sebuah  tindak  pidana  kejahatan  pencurian  motor  yang  terjalin  sepanjang  ini  telah menggapai batasan yang telah di hawatirkan, dimana akibatnya secara luas serta bisa meresahkan warga, sebab tindak kejahatan pencurian sepeda motor sehingga peristiwa peristiwa semacam ini telah memunculkan terauma untuk warga perihal ini tidak cuma di  natural  warga  perkotaan  tetapi  telah  meluas  dilingkugan  perdesaan,  perbuatan pencurian  kendaraan  bermotor  dicoba  secara  bermacam-macam  inovasi  aksinya misalnya, memakai kunci palsu, menjebbol kunci kontak kendaraan sepeda bermotor, menggunakan dengan senjata api serta menodong atau memaksa dengan senjata tajam dan  melakukan  perampasan  serta  mengambil  paksa  hak  milik  orang  lain  dengan
1 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,  2007), 6.
2 Tegar Harbriyana Putra, “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua” Bedah Hukum, Vol. 2, No.1 (April 2018), 2.

## Upaya Inovasi Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polres Situbondo)
melukai  sikorban,  Peran  Polisi  dalam  mencega  terjadinya  pencurian  kendaraan bermotor  diwilayah  polres  situbondo  khususnya  melakukan  penyidikan  dan penindakan terhadap laporan masyarakat tentang pencurian kendaraan sepeda motor, berbagai  rintangan  dan  juga  sebuah  hambatan  pihak  kepolisian  dalam  melakukan pencengahan  yaitu  sulitnya  mengidentifikasi  para  pelaku  pencuri,  karna  mereka mempunyai jaringan yang cukup luas dengan pertumbuhan dinamika kehidupan yang sangat  cepat  pula,  para  pelaku  mempunyai  semacam  perkumpulan  yang  mampu menyebarkan  jaringan  kegiatan  sedemikian  rupa  sehingga  kualitas  tinggi  aksi  pelaku dalam melakukan aksinya sulit untuk dibaca. Undang-undang sebagai landasan hukum dimana  seharusnya  hukum  itu  memberikan  indikasi  berupa  pedoman,  aturan-aturan yang mengikat.
Hukum yang berupa norma disebut dengan sebuah aturan yang wajib ditaati yang  mana  undang-undang  melekat  pada  masyarakat  sebagai  objek  berdasarkan hukum, tindakan mengambil barang yang bukan milik mereka adalah kejahatan.
Ciri  pokok  dari  kejahatan  adalah  perilaku  yang  dilarang  oleh  negara  karena merupakan  perbuatan  yang  merugikan  negara  dan  terhadap  perbuatan  itu  negara bereaksi  dengan  hukuman  sebagai  upaya  pamungkas.  Pengertian  yuridis  membatasi kejahatan  sebagai  perbuatan  yang  telah  ditetapkan  oleh  negara  sebagai  kejahatan dalam  hukum  pidananya  dan  diancam  dengan  suatu  sanksi.  sementara  penjahat merupakan  para  pelaku  pelanggar  hukum  pidana  tersebut  dan  telah  diputus  oleh pengadilan  atas  perbuatannya  tersebut. 3 Kriminalitas  ialah  sebuah  reaksi  dalam melakukan pelanggaran norma hukum suatu hasil interaksi karena adanya relasi yang saling berpengaruh. 4
Dalam  KUHP  pencurian  di  interpretasikan  dengan  mengambil  barang  atau sesuatu  yang  bukan  hak  miliknya,  dimana  hal  tersebut  merupakan  sebuah  melawan hukum  dimana  dijelaskan  dalam  kitab  undang-undang  hukum  pidana  pada  pasal  362 yang berbunyi :
“Barang siapa dengan sengaja mengambil barang bukan miliknya atau mengambil sesuatu  dengan  keseluruhanya,  dengan  tujuan  untuk  memiliki  dengan  cara
3 Syahrial Syarbaini dkk, Dasar-dasar Sosiologi, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2009), 83.
4 Ibid, 85.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
melawan  hukum,  diancam  dengan  hukuman  pidana  karna  pencurian  dengan sangsi  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  dikenakan  denda  biaya  sebanyak sembilan ratus rupiah”. 5
Faktor  yang  membuat  pelaku  kejahatan  melakukan  tindakan  kriminal pencurian  dengan  alasan  yang  paling  menonjol  adalah  faktor  ekonomi.  Tak  dapat disangkal  kembali  bahwa  sebuah  faktor  ekonomi  sebagai  peyebab  peran  utama  para pelaku  melakukan  tindakan  pencurian,  sehingga  peneliti  ingin  mengkaji  lebih  dalam peyebab  terjadinya  mereka  melakukan  tindakan  kejahatan,  ataukah  ada  faktor  lain yang mendorong para pelaku melakukan tindakan kejahatan tersebut.
Berdasrkan hasil observasi dan riset dari penulis diwilayah polres situbondo, sebagian  dari  mereka  pelaku  pencurian  berhasil  diamankan  oleh  pihak  kepolisian, dimana  dari  jumlah  keseluruhan  dari  data  yang  diperoleh  dari  tahun  ketahun  yang telah penulis dapatkan dari menreskrim dapat dilihat dari tabel yang telah diuraikan :
Tabel 1
Hasil data pencurian kendaraan motor dari tahun 2019-2022 Menreskrim Polres situbondo NO Tahun Jumlah Kasus 1 2019 14 kasus 2 2020 18 kasus 3 2021 23 kasus 4 2022 6 kasus Jumlah 61
Sumber Data : Polres Situbondo
Melihat  tabel  tersebut  tingkat  curanmor  di  situbondo  kadang  naik  kadang turun,  melihat  realita  data  tersebut  penulis  tertarik  untuk  menelaah  lebih  dalam bagaimana  polres  situbondo  dalam  melakukan  penceggahan  terhadap  para  pelaku tindak pidana pencurian motor.

## B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  konsep  Inovasi  Polres  Situbondo  dalam  mencegah  tindak  pidana pencurian motor?
2. Apa  faktor  peyebab  terjadinya  tindak  pidana  pencurian  kendaraan  motor  di wilayah Polres Situbondo?
5 Tim Penyusun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Pustaka Mahardika, 2012), 108.

## PEMBAHASAN

## A. Konsep  Inovasi Polres  Situbondo  Dalam  Mencegah  Tindak  Pidana  Pencurian Motor
Dengan  perkembangan  globalisis  yang  begitu  pesat  dengan  tingkat  inovasi yang  begitu  cepat,  dalam  perubahan  kehidupan  dalam  suatu  organisasi  harus melakukan  langkah  langkah  yang  sekiranya  memberikan  kemudahan  dan  pelayanan terhadapa  masyarakat.  menigkatnya  suatu  kejahatan  dalam  kehidupan  masyarakat khususnya  di  wilayah  polres  situbondo  dimana  angka  kejahatan  tindak  pidana pencurian motor dari tahun ketahun kadang bertambah kadang tidak dengan beberapa data  yang  telah  peneliti  peroleh  menemukan  beberapa  hal  tentang  sebuah  konsep inovasi  polres  situbondo  mulai  dari  sebuah  teknologi  yang  mana  ada  sebuah  aplikasi yang  bernama  panick  bootto,  call  senter  110,  aplikasi  tersebut  berfungsi  menerima laporan  dari  masyarakat  kepada  pihak  polisi.  Sebuah  upaya  memperbaiki  sistem terjadilah  inovasi  dalam  tubuh  organisiasi  polres  situbondo  yang  bisa  memberikan dampak  perubahan  yang  begitu  maksimal  mulai  dari  pelayanan  kepada  masyarakat hingga terjadinya ketertiban hukum.
Inovasi  yang  dilakukan  polres  situbondo  dalam  melakukan  penceggahan tindak  pidana  pencurian  motor  sesuai  dengan  temuan  observasi  penulis  sebagai berikut:
a. Panic Button (tombol panik)
Panic Button, sebuah inovasi yang diresmikan oleh  polres situbondo pada  tahun 2018,  aplikasi  Panic  Button  sendiri  adalah  salah  satu  dari  serangkai  aplikasi system Smile Police yang diterapkan di Polres Situbondo yang di fungsikan oleh biro operasinal dalam menigkatkan pelayayanan publik kepada masyarakat untuk mempermudah  pelayanan  laporan  tindak  kriminalitas  dimana  untuk  mencoba memformulasikan pelayanan  dalam mengerjakan administrasi terbuka ke daerah, di  mana  mencoba  mencari  administrasi  gadget  fokus  dengan  kerangka  K3I (Korespondensi,  Koordinasi,  Ketertiban,  dan  Kontrol  dan  Data)  dengan menggunakan  peningkatan  inovasi  korespondensi  menggunakan  ponsel  dengan kerangka  android, sesuai dengan Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Data  Publik  dan  juga  Peraturan  Kapolri (Perkap)  No  4  tahun  2020  tentang  pengamanan  Swakarsa,  swakarsa  dalam  arti
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
memberikan  keamanan  dan  kenyamana  dalam  kehidupan  masyarakat,  dimana aplikasi  ini  digunakan  lewat  sebuah  aplikasi  yang  langsung  terhubung  kepihak kepolisian, aplikasi ini bertujuan membantu polri dalam pelayanan cepat terhadap laporan langsung dari masyarakat (Quick Response).
b. Patroli
Aktivitas rutinan Polres Situbondo hingga kepada tingkat polsek wajib melakukan patroli  untuk  menjaga  keamanan  masyarakat,  sesuai  dengan  amanat  dalam Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  30  ayat  (4),  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  merupakan  sebuah  alat  negara  yang  mempunyai  tugas  untuk memelihara  keamanan  dan  ketertiban  dalam  kehidupan  masyarakat.  Sesuai dengan  surat  keputusan  kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  Pol SKEP/360/VI/2005 Tanggal 10 Juni 2005 Tentang Grand Strategi Polri. Sehingga Patroli ini adalah salah satu stretegi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan meggunakan  konsep  tim  yang  menjadi  kontrol  di  daerah  yang  memang  sudah menjadi  target  kepolisian  rawan  terjadinya  pencuria  sepeda  motor,  polisi melakukan  patroli  tidak  hanya  di  perkotaan  saja  melainkan  juga  sampai  ke polosok  desa  hingga  dusun,  hingga  pihak  kepolisian  mengintruksikan  kepada kepala  desa  setempat  untuk  turut  berpartisipasi  dalam  menjaga  keamanan, dengan  melakukan  himbawan  pengumaman  baik  itu  di  kota  hingga  sampai keperdesaan.
c. Call Center 110
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2018 tentang  keterbukaan  informasi  publik,  sebuah  momentum  penting  dalam mendorong  keterbukaan  informasi  publik  pada  seluruh  instansi  dan  lembaga  di indonesia. Undang- Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  publik.  Sehingga  Polres  Situbondo Meluncurkan sebuah Aplikasi Call Center 110 dengan maksud mempunyai tujuan untuk  mempercepat  laporan  kepada  pihak  kepolisian  secara  cepat,  tepat  waktu, biaya ringan dan cara yang muda dipahami oleh masyarakat, dimana masyarakat hanya  dengan  menelpon  ke  nomer  110  tersebut,  Mempercepat  kejadian, melaporkan  pelaporan  kejaadian  kepada  petugas  langsung  untuk  meminimalisir

## Upaya Inovasi Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polres Situbondo)
kelamaaan informasi dan juga agar mempermudah polisi melakukan penagkapan. Untuk  memberikan  bantuan  semacam  ini  kepada  masyarakat  lebih  cepat,  Polri bekerja  sama  dengan  PT  Telekomunikasi  Indonesia  (Telkom)  dalam  memahami keuntungan  dari  korespondensi  terpadu,  sebuah  sistem  aplikasi  yang memungkinkan  dapat  mencatat/merekam  setiap  interaksi  masyrakat  sebagai pelapor  dengan  polri,  untuk  mengikuti  reaksi  terhadap  kebutuhan  distrik  untuk polisi.  Sistem  tersebut  akan  membuka  saluran  melalui:  telepon,  sms,  email,  faks dan pengalihan virtual yang dikoordinasikan oleh jaringan Telkom Indonesia.
d. Penyelidikan dan Penyidik
Polri mempunyai tugas yang mana telah disebutkan dalam pasal 1 angka 1 KUHP: “Penyidik  ialah  pejabat  pegawai  negri  sipil  yang  diberikan  wewenang  secara eksplesit  oleh  undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan”  dalam  KUHP  Pasal  6 ayat  1  disebutkan  bahwa  penyidik  adalah  pejabat  polisi  negara  Republik Indonesia dan juga sebagai pejabat  pegawai negri sipil yang diberi amanah  oleh Undang-undang.  Sebenarnya  hal  ini  sudah  menjadi  kewajiban  kepolisian  dalam menangani  hal  tersebut  mengigat  tugas  penyelidik  adalah  untuk  memperoleh informasi  dengan  pengumpulan  data  agar  penyidik  nantinya  mudah  mengenal identitas  langsung  sipelaku,  dengan  menggunakan  konsep  pelacakan  tersebut mempermudah  penyidik  melakukan  penangkapan.  sedangkan  tugas  penyidik diberikan  amanat  langsung  dari  undang-undang  untuk  melakukan  penyelidikan dan  penagkapan  yang  mana  telah  di  atur  dalam  kitab  undang-undang  hukum acara pidana. Peneliti akan membahas terkait dengan konsep inovasi penanganan dan penangkapan, mengigat bahwa arti inovasi adalah sesuatu hal hal yang baru atau pembaharuan.
B. Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Pencurian  Motor  Di  Wilayah Polres Situbondo.
Negara  hukum  hidup  ditengah  tengah  negara  kepulauan  yakni  negara Indonesia dengan berbagai aneka ragam bahasa, suku, budaya dan agama. Dimana salah satu yang harus menjadi fondasi  keadilan bagi setiap warga negaranaya dimuat dalam kitab  undang-undang,  pelangaran  tindak  pidana  diatur  dalam  kitab  undang-undang hukum  pidana  (KUHP).  Kejahatan  sebagai  salah  satu  fenomena  yang  sering  terjadi dalam  lingkungan  kita  beraneka  ragam  kejahatan  terjadi  beberapa  komentar  atas
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
sebuah  peristiwa,  kejahatan  sering  terjadi  dalam  lingkungan  masyarakat  karna  ada beberapa  faktor  yang  memengaruhi  terjadinya  kejahatan  misalnya  karna  faktor ekonomi,  lingkungan,  dan  rendahnya  pendidikan  sehingga  pendewasaanya  masih sangat labil dan sering melakukan aksi arogansinya semaunya sendiri.
Perbuatan  salah  muncul  karena  setiap  orang  memiliki  kekurangan/ketidak sempurnaan  yang  wajar,  kekurangan/kelainan  inilah  yang  membuat  orang  tersebut melakukan perbuatan salah. Pembenaran untuk terjadinya kesalahan adalah hasil dari tujuan  dan  peluang  yang  terkonsolidasi.  Jadi  terlepas  dari  apakah  ada  tujuan  tetapi tidak ada pintu yang terbuka, itu di luar kemungkinan terjadinya kesalahan, begitu juga sebaliknya, terlepas dari apakah ada pintu yang terbuka namun tidak ada tujuan, tidak terbayangkan terjadi kesalahan.
Persentase  kejahatan  dalam  kehidupan  individu  sangat  besar  dan  dikenang karena  kekhasan  sosial  yang  akan  selalu  dilihat  oleh  setiap  orang,  masyarakat  dan negara  dalam  regulasi.  Besarnya  prosentase  kejahatan  tersebut  dibuktikan  dengan prosentase kejahatan yang tidak dapat dimusnahkan secara total namun harus dicegah dan  dibatasi,  pelanggaran  perlu  menonjol  dari  Polres  Situbondo,  mengingat  dampak dan  dampak  dari  kejahatan  tersebut.  kemalangan  yang  ditimbulkannya  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Meningkatnya  kasus  pencurian  kendaraan  motor  di  polres  situbondo  sudah seharusnya  mempuyai  penanganan  khusus,  karna  tindakan  tersebut  mengakibatkan kerugian  terhadapa  masyarakat,  sudah  seharusnya  polres  situbondo  melakukan penceggahan  dan  meminimalisir  tindakan  kejahatan  kejahatan  pencurian  sepeda motor,  beberapa  faktor  faktor  yang  menyebabkan  masyarakat  melakukan  tindakan kejahatan,  dapat  diketahui  dengan  beberapa  faktor  utama  penyebab  yaitu  faktor ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.
a. Faktor ekonomi
Kesulitan menemukan lini pekerjaan yang super tahan lama dengan kompensasi yang  terhormat  yang  disebabkan  oleh  rendahnya  penyerapan  posisi  terbuka yang dapat diakses telah membuat beberapa individu lokal hanya bekerja tidak cocok dengan upah rendah, beberapa dari mereka bahkan tidak bekerja dengan cara  apa  pun  sehingga  mereka  menjadi  pengangguran.  Kondisi  ini  juga
diperparah  dengan  meningkatnya  biaya  segala  kebutuhan  pokok  masyarakat setempat, sehingga penduduk setempat, terutama yang berpenghasilan rendah, semakin  tidak  layak  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  sehari-hari.  Keadaan keuangan  yang  menjadi  beban  seringkali  membuat  seseorang  tidak  berpikir panjang  dan  dengan  bodohnya  melakukan  tindak  pidana  perampokan  sepeda motor. Demikian  pula unsur pekerjaan yang sulit sehingga  pengangguran  pada dasarnya dapat memicu terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan motor di Polres  Situbondo,  karena  individu  yang  tidak  memiliki  pekerjaan  atau pengangguran  menjadi  mendominasi  pada  umumnya  maka  ini  akan  selalu menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian.
b. Faktor lingkungan
Lingkungan  salah  satu  penyebab  terjadinay  perubahan  tingkah  laku  seseorang dimana  lingkungan  mempunyai  beberapa  faktor  seperti  pergaulan  sehari-hari lingkungan  keluarga,  lingkungan  kerja  dan  seterusnya.  Dalam  konteks  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kebanyakan  kasus  pencurian  kendaraan bermotor  dilakukan  oleh  mereka  yang  salah  pergaulan,  yang  mempunyai lingkungan  dengan  hubungan  dekat  misalnya  dengan  keluarga,  hubungan kekerabatan,  tetangga  dekat  atau  teman  dekat,  dari  faktor  inilah  mereka membangun  suatu  konsep  untuk  melakukan  aktivitas  tindak  pidana.  Pengaruh lingkungan  terhadap  perilaku  pelaku  kejahatan  pencurian  sepeda  motor  di polres  situbondo.  Melihat  kronologi  kejadian  tersebut,  begitu  besar  dampak pengaruh teman terhadap perilaku kegiatan kita setiap hari, karna dengan salah pergaulan  maka  kita  akan  terjeremus  kepada  sesuatu  yang  tidak  baik.  Hal  ini juga ditemukan pada barang dagangan dari luar negeri seperti TV, ponsel, buku, film  dengan  berbagai  jenis  iklan  sebagai  kemajuan  yang  juga  menentukan dampak dari tinggi rendahnya persentase kejahatan. Menurut Tarde “Seseorang menjadi  jahat  karena  dampak  peniruan.  Menurut  Tarde,  seseorang  melakukan kesalahan  karena  orang  itu  meniru  apa  yang  dia  temui  dan  rasakan,  sehingga mereka tidak sulit untuk mencerminkan sebagian dari pertemuan itu. dia temui.
c. Faktor sosial dan budaya
Dalam menegaakan keadilan hukum, dimana harus mewujudkan keadilan harus memperoleh  keyakinan  yang  sah,  kesetaraan,  dan  tidak  pula  memandang
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
pangkat  dan  jabatan.  Perubahan  secara  substansi  dapat  berjalan  jika  suatu hubungan  sosial  dibingkai  untuk  mempengaruhi  perubahan  kualitas  manusia, karena  kebudayaan  merupakan  perluasan  dari  pendahulunya  sehingga  secara tidak  langsung  perubahan  menjadi  kebiasaan  dan  kecenderungan  mengubah karakter.  Selain  faktor  ekonomi,  maka  faktor  sosial  budaya  hal  ini  juga  dapat menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana  pencurian  sepeda  motor  di  wilayah Polres Situbondo, dimana pengaruh budaya luar yang begitu cepat dan mengalir, membuat  beberapa  individu  dari  daerah  pada  umumnya  akan  meninggalkan cara  hidup  (budaya)  yang  lama  dan  berubah.  ke  contoh  sosial  lain  karena dipandang lebih terkini sehingga ini lebih mampu di kalangan anak muda yang membuat  hidup  mereka  milineal  oleh  keluarga  mereka,  dan  mereka  percaya bahwa mereka tidak dibatasi oleh standar.
Tindak pidana pencurian kendaraan motor atau yang kita kenal dengan istilah Curanmor  dapat  terjadi  dengan  beberapa  faktor  beberapa  hasil  penelitian  dan observasi yang diamati oleh penulis. Faktor itu berasal dari dalam diri (intern) dimana karna  kebutuhan  ekonomi  sehingga  membuat  dirinya  terpaksa  melakukan  tindak kejahatan  dan  juga  dari  faktor  luar  (ekstern)  faktor  luar  berpengaruh  besar  bagi kelangsungan  hidup  manusia  dan  membentuk  karakteristik,  misalnya  lingkungan keluarga  yang  sudah  terbiasa  melakukan  tindak  kejahatan,  sosial  dalam  masyarakat sehingga menjadi tradisi yang tidak baik

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pada  bab  pembahasan  fokus  sebelumnya  beberapa  point yang dapat di implikasikan oleh penulis diantara sebagai berikut :
1. Sebuah  konsep  inovasi  yang  diterapkan  oleh  kepolisian  Polres  Situbondo mempunyai  indikasi  untuk  meminimalisir  angka  kejahatan  pencurian  kendaraan sepeda  motor,  dengan  melajunya  perkembangan  globalisasi  yang  begitu  cepat sehingga  pihak  kepolisiaan  menerapkan  beberapa  pelayanan  kepada  masyarakat dan  juga  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  pihak  polisi  menjaga  keamanan, kenyamanan  dan  ketentraman.  Upaya  preventif  dan  represif  telah  dijalankan dimana  berupaya  menceggah  terjadinya  tindak  kejahatan,  upaya  selanjutnya
dilakukan  penekanan,  penahahan,  dan  melakukan  penindakan,  Sehingga  pihak kepolisian di Polres Situbondo meluncurkan beberapa aplikasi yaitu : Panic Button dan  Call  Center  110  ke-dua  aplikasi  tersebut  untuk  mempercepat  respon  dalam pihak  Polri  dalam  melakukan  pelayanan  secara  publik.  Dalam  rangka  melakukan pencenggahan  kepolisiaan  melakukan  patroli  diberbagai  area    black  sport  yang rawan akan terjadinya tindakan kejahatan.
2. Dari  beberapa  penyebab  terjadinya  sebuah  tindak  kejahatan  dalam  ranah pencurian kendaraan sepeda motor membuat para penegak hukum mencari solusi alternatif  dalam  menganalisis  kenapa  masyarakat  melakukan  hal  tersebut  ada beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  hal  tersebut  yang  pertama  karna ekonomi,  lingkungan  dan  sosial  dan  budaya.  Beberapa  pengaruh  besar  yaitu  dari faktor  dalam  intern  (faktor)  inilah  yang  mengubah  menset  setiap  individu  untuk mampu  berfikir  seribu  kali  dalam  melakukan  tindak  kejahatan  karna  ranah kontekstualnya  merugikan  sikorban.  Faktor  selanjutnya  yaitu  datatang  dari  luar (eksternal)  pengaruh  dari  luar  sangat  signifikan,  pengaruh  ini  mampu  mengubah perilaku  setiap  individu  dalam  menjalankan  aktivitas  kehidupan  karna  ada beberapa sebab untuk melakukan tindak kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Mufarraj  Sulaiman,  Bekal  Pernikahan:  Hukum,  Tradisi,  Kisah,  Syair,  Wasiat,  Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuis Mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qisthi Press, 2003).
Anonimous,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (Jakarta:  Balai  Pustaka,  Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994).
Ghofur Abdul Anshori, Hukum Perkawinan Islam “Perespektif Fikih Dan Hukum Positif’, (Yogyakarta: Uii Press, 2011).
Hatta  Ahmad  Dkk,  Bimbingan  Islam  Untuk  Hidup  Muslim  (Jakarta:  Maghfirah  Pustaka, 2013).
M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012).
Marzuki Peter Mahmud, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Muthiah Aulia, Hukum Islam “Dinamika Seputar Hukum Keluarga” (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).
Rusyd Ibn Al-Qurtuby Al-Andalusi, Bidayah Al-Mujtahid, Jus Ii (Bairut, Libanun: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah), T.T.
Sabiq Siayyid, Fiqh Sunnah, Juz Ii (Bairut, Libanun: Dar Al-Fikr, 1992).
Santoso Lukman Az Dan Yahyanto, Pengantar Ilmu Hukum (Malang: Setara Press, 2016).
Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, “Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan” (Jakarta: Kencana, 2009).
Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Gita Media Press), 762.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentamg Kepolisian Negara Republik Indonesia.