## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
Oleh: Nimrot Siahaan, SH, MH Dosen tetap STIH Labuhan Batu Email: nimrotsiahaan4@gmail.com

## ABSTRAK
Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak dan  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dan/atau  pengurusnya  apabila  melakukan eksploitasi seksual terhadap anak. Pertama, Eksploitasi seksual komersial dibedakan dari eksploitasi seksual nonkomersial yang biasa disebut dengan berbagai istilah seperti pencabulan terhadap anak, perkosaan, kekerasan seksual dan lain-lain. Dalam eksploitasi seksualitas  anak sekaligus dibarengi dengan eksploitasi ekonomi. Dengan demikian eksploitasi ini juga berada dalam cakupan kepedulian ILO. Konvensi ILO No. 182/1999 mengklasifikasikan bentuk eksploitasi sesksual komersial terhadap anak.  Kedua,  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dan/atau  pengurusnya  apabila  melakukan eksploitasi  seksual  terhadap  anak,  bagi  korporasi,  selain  pidana  penjara  dan  denda  terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda.
Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak dapat juga melibatkan korporasi dan atau pengurusnya sehingga  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai  perlindungan  anak.  Prinsip pertanggungjawaban korporasi (corporate liability) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) akan  tetapi,  seiring  dengan  kesadaran  yang  semakin  sering  terjadinya  kejahatan  ekonomi  yang dilakukan  ole atau atas nama korporasi, muncul tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam konteks sebagai subjek hukum yang mengatur kejahatan ekonomi.
Kata kunci: Korporasi, Eksploitasi seksual, Anak.

## I. PENDAHULUAN
Eksploitasi  seksual  dapat  terjadi dan  pelakunya  dapat  dilakukan  oleh perorangan  maupun  kelompok  orang bahkan juga dapat melibatkan korporasi dan  atau  pengurusnya,  sehingga  dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan  anak,  pornografi  dan perdagangan orang, ketentuan-ketentuan mengenai sanksi pidana dapat
diberlakukan apabila terbukti melakukan
eksploitasi seksual dengan cara memanfaatkan    organ    tubuh    seksual
atau  organ      tubuh      lain      dari      anak, termasuk  semua  kegiatan  pelacuran  dan percabulan  yang  melibatkan  anak  untuk tujuan  memperoleh  keuntungan.  Bagi pelakunya  tentu  dapat  diproses  sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku dan apabila  berdasarkan pemeriksaan di pengadilan  terbukti dilakukan  oleh korporasi  dan/atau  pengurusnya  maka dapat  dikenakan  pertanggungjawaban pidana.
Pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pengurusnya
diberlakukan  tidak  lain  untuk  tujuan memberikan efek jera dan agar pihak lain tidak  meniru  perbuatan  yang  sama.  Hal
ini tentunya
didasarkan pada pertimbangan adanya akibat yang ditimbulkan  atas  perbuatan  eksploitasi seksual terhadap anak-anak yang merupakan kelompok dalam masyarakat yang  seharusnya  perlu  dibantu  dan mendapat  pertolongan, pemeliharaan untuk  menjaga  kelangsungan  hidupnya dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
Korporasi  ialah kumpulan orang dan/atau  kekayaan  yang  terorganisasi baik  merupakan  badan  hukum  maupun bukan  badan  hukum  (Rocky  Marbun, Deni Bram, YuliasaraIsnaeni dan Nusya A,  2012:41). Badan  hukum  atau perkumpulan  yang  dalamlalu  lintas hukum  diakui  sebagai  subyekhukum seperti; perseroan; yayasan; lembaga dan sebagainya  (Sudarsono,  2009:41).  Pada awalnya  korporasi  atau  biasa  disebut sebagai perseroan perdata hanya dikenal dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, disebutkan  bahwa  korporasi  definisikan sebagai: “perseroan perdata adalah suatu persetujuan  antara  dua        orang        atau lebih yang    berjanji untuk memasukkan sesuatu  ke  dalam  perseroan,  itu  dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh  dari  perseroan  itu  dibagi  di
antara  mereka  (Muhammad  Yamin, 2012:89).
Hukum  pidana  Indonesia  pada awalnya  tidak mengatur  korporasi sebagai subjek hukum. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (corporate  liability)  tidak  diatur  dalam hukum  pidana  umum  (KUHP)  akan tetapi,  seiring  dengan  kesadaran  yang semakin  sering  terjadinya  kejahatan ekonomi  yang dilakukan  oleh  atau  atas nama  korporasi,  muncul  tuntutan  agar korporasi  dapat  muncul  sebagai  subjek hukum  pidana,  terutama  dalam  konteks sebagai  subjek  hukum  yang  mengatur kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena  anggapan  bahwa kejahatan korporasi sering merugikan dan mengancam  sendi-sendi  perekonomian masyarakat.    Korporasi  dianggap  harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana (Muhammad Yamin, 2012:90).

## II. PERMASALAHAN
Yang  menjadi  permasalahan  dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  terjadinya  eksploitasi seksual terhadap anak?
2. Bagaimanakah  pertanggungjawaban pidana korproasi dan/atau pengurusnya apabila melakukan eksploitasi seksual terhadap anak?

## III. URAIAN TEORITIS
Korporasi  ialah  kumpulan  orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan  badan  hukum  maupun  bukan badan hukum (Rocky Marbun, Deni Bram, YuliasaraIsnaeni  dan  Nusya  A,  2012:41). Badan  hukum  atau  perkumpulan  yang dalamlalu  lintas  hukum  diakui  sebagai subyekhukum seperti; perseroan; yayasan; lembaga  dan  sebagainya  (Sudarsono, 2009:41).  Pada  awalnya  korporasi  atau biasa  disebut  sebagai  perseroan  perdata hanya  dikenal  dalam  hukum  perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan  bahwa korporasi  definisikan  sebagai:  “perseroan perdata  adalah  suatu  persetujuan  antara dua    orang    atau    lebih yang    berjanji untuk  memasukkan  sesuatu  ke  dalam perseroan,  itu  dengan  maksud  supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu  dibagi  di  antara  mereka  (Muhammad Yamin, 2012:89).
Pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pengurusnya
diberlakukan  tidak  lain  untuk  tujuan memberikan efek jera dan agar pihak lain tidak meniru perbuatan yang sama. Hal ini tentunya  didasarkan  pada  pertimbangan adanya  akibat  yang  ditimbulkan  atas perbuatan  eksploitasi  seksual  terhadap anak-anak  yang  merupakan  kelompok dalam  masyarakat  yang  seharusnya  perlu dibantu dan mendapat pertolongan, pemeliharaan
untuk menjaga
kelangsungan  hidupnya  dalam  masa pertumbuhan dan perkembangannya.
Kekerasan      terhadap      perempuan dan  anak  dapat  dilihat  dari  jenis,  pelaku, tempat  kejadian,  waktu,  usia  dan  akibat dari tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di atas berlaku umum dan tidak memiliki relevansi dengan jenis pendidikan,  pekerjaan  dan  penghasilan, kedudukan  sosial,  agama  dan  keyakinan, suku  bangsa,  etnis  dan  ras  yang  melekat pada laki-laki dan   perempuan.   Hal   ini berarti,  pada  semua  jenis  strata  sosial, kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak dapat dan terus terjadi sepanjang ketimpangan  hubungan  laki-laki  dan perempuan masih diyakini dan dimanifestasikan  dalam  kehidupan  sosial.

## IV. PEMBAHASAN
4.1 Eksploitasi
Seksual Terhadap Anak Eksploitasi seksual komersial dibedakan  dari  eksploitasi  seksual  non komersial  yang  biasa  disebut  dengan berbagai  istilah  seperti  pencabulan terhadap  anak,  perkosaan,  kekerasan seksual dan lain-lain. Dalam  eksploitasi seksualitas  anak  sekaligus  dibarengi dengan  eksploitasi  ekonomi.  Dengan demikian  eksploitasi  ini  juga  berada dalam cakupan kepedulian ILO. Konvensi ILO
No. 182/1999 mengkalsifikasikan ketika bentuk
eksploitasi  sesksual  komersial  terhadap
anak  sebagai  the  worst  forms  of  child labour. Eksploitasi  Seksual  Komersial Anak selanjutnya disebut ESKA, adalah penggunaan  anak  untuk  tujuan  seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain  antara  anak,  pembeli  jasa  seks, perantara  atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
Ada tiga bentuk ESKA, yakni: a.  Prostitusi anak, yaitu penggunaan anak
dalam kegiatan seksual dengan pemabayaran  atau  dengan  imbalan dalam bentuk lain;
b. Pornografi anak, yaitu setiap
representasi  dengan  sarana  apa  pun, pelibatan secara eksplisit  seorang anak dalam   kegiatan   seksual   baik   secara nyata maupun disimulasikan atau setiap representasi  dari  organ-organ  seksual anak untuk tujuan seksual;
c.  Perdagangan anak untuk tujuan seksual.
Salah  satu  praktik  seks  yang  dinilai menyimpang  adalah  bentuk  kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan   dengan   ajaran dan  nilai-nilai  agama  serta  melanggar hokum yang berlaku, kekerasan ditunjukkan  untuk  membuktikan  bahwa pelakunya  memiliki  kekuatan  baik  fisik maupun non fisik dan  kekuatannya  dapat dijadikan  alat  untuk  melakukan  usaha- usaha   jahatnya   itu. Berdasarkan   bukti empiris  terungkap  bahwa  perempuan  dan
anak  adalah  kelompok  yang  banyak menjadi korban kekerasan. Banyak faktor yang  menyebabkan  terjadinya  kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya adalah  faktor  budaya  patriarkhi  yang masih  pada  laki-laki.  Di  samping  itu, persepsi  yang  salah  tentang  kekerasan terhadap perempuan  dan anak juga masih banyak  dijumpai,  yang  menganggap kekerasan  sebagai  hal  yang  biasa  dan merupakan hak dari pelaku.
Kekerasan      terhadap      perempuan dan  anak  dapat  dilihat  dari  jenis,  pelaku, tempat  kejadian,  waktu,  usia  dan  akibat dari tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di atas berlaku umum dan tidak memiliki relevansi dengan jenis pendidikan,  pekerjaan  dan  penghasilan, kedudukan  sosial,  agama  dan  keyakinan, suku  bangsa,  etnis  dan  ras  yang  melekat pada laki-laki dan   perempuan.   Hal   ini berarti,  pada  semua  jenis  strata  sosial, kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak dapat dan terusterjadi sepanjang ketimpangan  hubungan  laki-laki  dan perempuan masih diyakini dan dimanifestasikan  dalam  kehidupan  sosial.
Dari sisi pelaku, kekerasan terhadap perempuan dan anak  dapat  dilakukanbaik oleh individu maupun kelompok, misalnya kelompok  masyarakat,  organisasi  sosial, perusahaan,  atau  negara,  baik  melalui kebijakan  yang  diskriminatif  terhadap perempuan  maupun  aksi  kekerasan  yang
ditujukan  kepada  perempuan  dan  anak.
Bentuk-bentuk kekerasan
dengan pelakukelompok  ini  tidak  terbatas  pada perdagangan perempuan dan anak, pelacuran, atau   teror   dan   pembunuhan aktivis perempuan karena  pekerjaannya.
Dari sisi tempat kejadian, kekerasan terhadap  perempuan  dapat  terjadibaik  di ruang  domestik        seperti  dalam  rumah banyak      terjadi  dimasyarakat  yang memandang  perempuan  lebih  rendah  dari tangga, maupun di ruang publik misalnya di tempat kerja, sekolah, rumah sakit, dan di tempatumum  lainnya, bahkan  juga  di daerah  bencana  dan  konflik.  Dari  sisi waktu,  kekerasan  dapat  terjadi  baik  di waktu pagi, siang, maupun malam, baik di waktu istirahat maupun waktu melakukan aktivitas, kemudian juga baik direncanakan maupun timbul seketika dan tidak direncanakan.
Dari  sisi  usia,  kekerasan  dapat terjadi  pada  usia  muda,  remaja,  atau usiaproduktif,  serta  usia  lanjut.  Dari  sisi akibat   kekerasan, perempuan   dan   anak yang menjadi korban kekerasan umumnya mengalami  penderitaan  baik  fisik,  psikis, mental, seksual   dan   penelantaran   yang perlu  segera  ditangani  secara  terpadu olehpenyelenggara  layanan  korban  yang dibentuk  oleh  Pemerintah,  Pemerintah Daerah  maupun  masyarakat.  Sebagai kelompok rentan sudah sewajarnya negara memberikan  perlindungan  khusus  pada perempuandan  anak  dengan  melakukan
pembaharuan  hukum  yang  berpihak padaperempuan dan anak, yaitu menetapkan peraturan perundang- undanganyang dimaksudkan untuk
melindungi  perempuan  dan  anak  dari kekerasan, termasuk memberikan pelayanan  bagi  perempuan  dan  anak korbankekerasan.  Pembaharuan di  bidang legislasi  berupa  pembentukan  peraturan perundang-undangan diperlukan mengingat selama iniperaturan perundang- undangan  yang  ada  belum  memadai  dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat serta belum  memberikan efek jera  kepada  pelaku  karena  sanksinya terlalu ringan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8 menyatakan: Kekerasan seksual
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 huruf (c) meliputi:
a. pemaksaan        hubungan        seksual yang  dilakukan  terhadap  orang  yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah  tangganya      dengan      orang lain   untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 11: Setiap orang  dilarang  melibatkan  anak  dalam kegiatan dan/atau sebagai objek
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4,
Pasal  5,  Pasal  6,  Pasal  8,  Pasal  9,  atau Pasal 10.
Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun  2008  tentang  Pornografi,  diatur mengenai  Larangan  Dan  Pembatasan, Pasal 4 menyatakan pada ayat:
(1)  Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,  menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,  menyewakan, atau  menyediakan  pornografi  yang secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan,
termasuk persenggamaan yang
menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan   atau   tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin;
atau
f. pornografi
anak.
(2)  Setiap  orang  dilarang  menyediakan jasa pornografi yang:
a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan  atau  tampilan  yang mengesankan ketelanjangan;
b. menyajikan  secara  eksplisit  alat kelamin;
c. mengeksploitasi atau memamerkan  aktivitas  seksual; atau
d. menawarkan  atau  mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual
Penjelasan  Pasal  4  ayat  (1):  Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk  untuk  dirinya  sendiri  dan kepentingan sendiri: Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang Pasal 12: Setiap orang yang  menggunakan  atau  memanfaatkan korban  tindak  pidana  perdagangan  orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korbantindak  pidana  perdagangan  orang, mempekerjakan  korban  tindak  pidana perdagangan oranguntuk meneruskan praktik eksploitasi,  atau mengambil keuntungan  dari  hasil  tindak  pidana perdagangan  orang  dipidana  dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  5, dan Pasal 6.

## 4.2 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGURUS DAN/ATAU KORPORASI
Undang-Undang  Nomor  23  tentang Perlindungan  Anak,  Pasal  78  :  Setiap orang  yang  mengetahui  dan  sengaja membiarkan  anak  dalam  situasi  darurat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60,
anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, anak  dari  kelompok    minoritas    dan terisolasi,  anak yang  tereksploitasi  secara ekonomi  dan/atau  seksual,  anak  yang diperdagangkan,  anak  yang  menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif lainnya  (napza),  anak  korban  penculikan, anak  korban  perdagangan,  atau  anak korban  kekerasan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  59,  padahal  anak  tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama5 (lima) tahun  dan/atau  denda paling    banyak    Rp.  100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 81
ayat:
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
melakukan persetubuhan dengannya atau  dengan  orang  lain,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama 15  (lima  belas)  tahun  dan  paling singkat3  (tiga)  tahun  dan  denda paling      banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling sedikit  Rp  60.000.000,00  (enam puluh juta rupiah).
(2) Ketentuan      pidana      sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  berlaku pula bagi setiap orang  yang  dengan sengaja  melakukan  tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Pasal 82:
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat,  serangkaian  kebohongan, atau  membujuk  anak  untuk  melakukan atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan cabul, dipidana   dengan   pidana   penjara paling lama   15 (lima   belas) tahun   dan paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp  300.000.000,00  (tiga ratus  juta rupiah)  dan  paling  sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pasal 88:
Setiap  orang  yang  mengeksploitasi ekonomi  atau  seksual  anak  dengan maksud  untuk  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan dalam Pasal 90 ayat:
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77,  Pasal  78,  Pasal  79,  Pasal  80, Pasal  81,  Pasal  82,  Pasal  83,  Pasal 84,  Pasal  85,  Pasal  86,  Pasal  87, Pasal  88,  dan  Pasal  89  dilakukan oleh  korporasi,  maka  pidana  dapat
dijatuhkan
kepada pengurus
dan/atau korporasinya.
(2) Pidana            yang            dijatuhkan kepada  korporasi  hanya  pidana denda  dengan  ketentuan  pidana denda  yang  dijatuhkan      ditambah
1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
Undang-Undang  Nomor 44  Tahun  2008 tentang Pornografi, menyatakan: Pasal 37:
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  29,  Pasal  30,  Pasal 31,  Pasal  32, Pasal  34,  Pasal  35,  dan  Pasal  36, ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  maksimum ancaman pidananya. Pasal  38:
Setiap  orang  yang  mengajak,  membujuk, memanfaatkan,
membiarkan,
menyalahgunakan kekuasaan, atau
memaksa  anak  dalam menggunakan produk  atau  jasa  pornografi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam) bulan  dan  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 40 ayat:
(1) Dalam  hal  tindak  pidana  pornografi dilakukan  oleh  atau  atas  nama  suatu korporasi,  tuntutan  dan  penjatuhan pidana  dapat  dilakukan  terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
(2) Tindak  pidana  pornografi  dilakukan oleh  korporasi  apabila  tindak  pidana tersebut  dilakukan  oleh  orang-orang, baik  berdasarkan  hubungan  kerja maupun  berdasarkan  hubungan  lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut,  baik    sendiri maupun bersama-sama.
(3) Dalam  hal  tuntutan  pidana  dilakukan terhadap  suatu  korporasi,  korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
(4) Pengurus  yang  mewakili  korporasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dapat diwakili oleh orang lain.
(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus  korporasi  supaya  pengurus korporasi  menghadap  sendiri  di pengadilan dan dapat pula memerintahkan  pengurus  korporasi supaya  pengurus  tersebut  dibawa  ke sidang pengadilan.
(6) Dalam  hal  tuntutan  pidana  dilakukan terhadap  korporasi,  panggilan  untuk menghadap  dan  penyerahan  surat panggilan tersebut disampaikan kepada  pengurus  di  tempat  tinggal pengurus  atau  di  tempat  pengurus berkantor.
(7) Dalam  hal  tindak  pidana  pornografi yang  dilakukan  korporasi,  selain pidana  penjara  dan  denda  terhadap pengurusnya,  dijatuhkan  pula  pidana denda  terhadap  korporasi  dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan  3  (tiga)  dari  pidana  denda yang  ditentukan  dalam  setiap  pasal dalam Bab ini.
Pasal 41:
Selain pidana pokok  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  40  ayat  (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
a. pembekuan izin usaha;
b. pencabutan izin usaha;
c. perampasan   kekayaan   hasil   tindak pidana; dan
d. pencabutan status badan hukum.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat:
1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang atau  memberi  bayaran  atau  manfaat walaupun  memperoleh  persetujuan dari  orang  yang  memegang  kendali
atas  orang  lain,  untuk      tujuan mengeksploitasi      orang  tersebut  di wilayah  negara  Republik  Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana denda paling sedikit Rp.
120.000.000,00  (seratus  dua    puluh juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 600.000.000,00  (enam  ratus  juta rupiah).
2) Jika    perbuatan    sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan  orang  tereksploitasi , maka  pelaku  dipidana dengan  pidana yang  sama  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1).
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  Pasal  12: Setiap  orang  yang  menggunakan  atau memanfaatkan  korban  tindak  pidana perdagangan orang dengan cara melakukan  persetubuhan  atau  perbuatan cabul lainnya dengan korbantindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan oranguntuk meneruskan praktik eksploitasi,  atau  mengambil  keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana  dengan  pidana  yang  sama sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 3:
Setiap  orang  yang  memasukkan orang  ke wilayah negara Republik Indonesia dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di wilayah  negara  Republik  Indonesia  atau dieksploitasi  di  negara  lain  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit Rp120.000.000,00(seratus dua puluh  juta  rupiah)  dan    paling    banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 4:
Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi  di  luar  wilayah    negara Republik  Indonesia  dipidana  dengan pidana  penjara    paling    singkat    3    (tiga) tahun  dan paling   lama   15   (lima   belas) tahun    dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp120.000.000,00  (seratus  dua    puluh juta  rupiah) dan    paling    banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah).
Pasal 5: Setiap orang yang melakukan pengangkatan  anak  dengan  menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud  untuk    dieksploitasi    dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat 3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit  Rp120.000.000,00  (seratus  dua puluh  juta rupiah)  dan   paling  banyak
Rp600.000.000,00  (enam  ratus  juta rupiah).
Pasal 6:
Setiap orang yang melakukan pengiriman  anak  ke  dalam  atau  ke  luar negeri  dengan  cara  apa  pun  yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan pidana denda paling sedikit
Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang,  Pasal  13 ayat:
1) Tindak        pidana        perdagangan orang  dianggap  dilakukan  oleh korporasi  apabila    tindak    pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang  bertindak  untuk  dan/atau  atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja
maupun  hubungan  lain,  bertindak dalam      lingkungan      korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
2) Dalam    hal    tindak    pidana perdagangan  orang  dilakukan  oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  maka penyidikan, penuntutan, dan
pemidanaan  dilakukan  terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pasal 14:
Dalam  hal  panggilan  terhadap  korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan  surat  panggilan  disampaikan kepada  pengurus  di  tempat  pengurus berkantor,  di  tempat  korporasi  itu beroperasi,  atau di  tempat  tinggal pengurus.
Pasal 15 ayat:
(1) Dalam    hal    tindak    pidana perdagangan  orang  dilakukan  oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan  denda  terhadap  pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan  3  (tiga)  kali  dari  pidana dend  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
(2) Selain  pidana  denda  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  korporasi dapat  dijatuhkan  pidana  tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha;
b. perampasan  kekayaan  hasil  tindak pidana;
c. pencabutan status badan hukum;
d. pemecatan pengurus; dan/atau
e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi  dalam  bidang  usaha yang sama.
Pasal 16:
Dalam  hal  tindak  pidana  perdagangan orang    dilakukan    oleh  kelompok  yang terorganisasi,  maka  setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok  yang    terorganisasi  tersebut dipidana      dengan      pidana      yang  sama sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 ditambah 1/3 (sepertiga).
Penjelasan Pasal 16:
Dalam  ketentuan  ini  yang  dimaksud dengan  “kelompok  yang  terorganisasi” adalah  kelompok  terstruktur  yang  terdiri dari  3  (tiga)  orang  atau  lebih,  yang eksistensinya   untuk   waktu   tertentu dan bertindak  dengan  tujuan  melakukan  satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang  ini  dengan  tujuan maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
Perbuatan  pidana  menunjuk  pada perbuatan  baik  secara  aktif  maupun secara  pasif,  sedangkan  apakah  pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela  atau  memiliki  kesalahan,  bukan merupakan  wilayah  perbuatan  pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban  pidana.  Perbuatan pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa pidana  tertentu,  bagi  barang  siapa  yang melanggar larangan tersebut.
Dapat  juga  dikatakan  bahwa perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  oleh
suatu  aturan  hukum  dilarang  dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan  (yaitu  suatu  keadaan  atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),  sedangkan  ancaman  pidanya ditujukan      kepada      orang        yang menimbulkan kejadian itu.

## V. KESIMPULAN
1) Terjadinya    eksploitasi    seksual terhadap anak  dapat  juga  melibatkan korporasi  dan  atau  pengurusnya sehingga dalam peraturan perundang- undangan  mengenai  perlindungan anak,  pornografi  dan  pemberantasan tindak  pidana  perdagangan  orang eksploitasi  seksual anak  dapat  terjadi melalui  segala  bentuk  pemanfaatan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 17: Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal  3,  dan  Pasal  4  dilakukan terhadap  anak,  organ  tubuh  seksual atau  organ  tubuh  lain  dari  korban untuk mendapatkan keuntungan,
termasuk  semua  kegiatan  pelacuran dan percabulan. Apabila perbuatan ini berdasarkan pemeriksaan dalam
proses  peradilan  terbukti  dilakukan oleh  korporasi  dan/atau  pengurusnya maka dapat
dikenakan pertanggungjawaban pidana.
2) Pertanggungjawaban pidana korporasi dan/atau pengurusnya apabila melakukan eksploitasi seksual terhadap  anak,  bagi  korporasi,  selain pidana  penjara  dan  denda  terhadap pengurusnya,  pidana  yang  dapat dijatuhkan  terhadap  korporasi  berupa pidana  denda  dengan      pemberatan  3 (tiga)  kali  dari  pidana  denda.  Selain pidana  denda  sebagaimana  dimaksud korporasi  dapat  dijatuhkan  pidana tambahan  berupa:  pencabutan  izin usaha;  perampasan  kekayaan  hasil tindak  pidana;  pencabutan  status badan  hukum;  pemecatan  pengurus dan/ataupelarangan  kepada  pengurus tersebut  untuk  mendirikan  korporasi dalam bidang usaha yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  2008,  Kamus  Hukum,  PT.  Citra Umbara, Bandung.
Girsang  Junivers,  2012,  Abuse  of  Power (Penyalahgunaan  Kekuasaan  Aparat Penegak  Hukum  Dalam  Penanganan Tindak Pidana Korupsi, J.G.
Publishing. Jakarta.

## Hamzah  Andi,  2008,  Terminologi  Hukum
Pidana, (Editor)  Tarmizi, Ed. 1. Cet.
1. Sinar Grafika, Jakarta.

## Hariri  Muhwan  Wawan,  2012,  Pengantar
Ilmu Hukum,  Cet.  l.  Pustaka  Setia :
Bandung.
Huraerah Abu, 2 0 0 6 , Kekerasan
Terhadap  Anak,  Cetakan  I,  Penerbit Nuansa : Bandung.
H.R. Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak,  Restu Agung.

## Howard R.E, 2000, HAM Penjelajahan Dalih
Relativisme  Budaya,  PT.  Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
Kansil  C.S.T,  dkk,  2010,  Kamus  Istilah Aneka Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta.
Kasim  I.  dan  J.D.,  Arus,  Hak  Ekonomi, Sosial,  Budaya,  Buku  2,  Penerbit
Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2001.
Levin  Leah,  1994,  Hak  Asasi  Anak-Anak,

## Dalam Hak    Asasi    Manusia   (Human
Rigths)  (Penterjemah)            A. Rahman  Zainudin  (Penyunting)  dan Peter Davies, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Mahrus  Ali,  2011,  Dasar-Dasar  Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
Marbun  Rocky,  Deni  Bram,  YuliasaraIsnaeni dan  Nusya  A.,  2012,  Kamus  Hukum
Lengkap  (Mencakup  Istilah  Hukum  &
Perundang- Undangan Terbaru,
Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.

## Mauna  Boer,  2001,  Hukum  Internasional
PengertianPeranan      dan      Fungsi Dalam Era  Dinamika  Global,  Alumni,
Bandung.
Moeljatno, 2008, Asas-Asas   Hukum   Pidana, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Mulyadi  Lilik,  2005,  Pengadilan  Anak  di
Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya,  Cetakan I. PT.
Mandar  Maju,  Bandung.
Mulyadi  Mahmud  dan  Feri  AntoniSurbakti,
2010,  Politik  Hukum  Pidana  Terhadap
Kejahatan  Korporasi,  Cetakan  Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta.
Krisnawati E., 2005, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV. Utomo, Bandung. Nuraeny  Henny,  2011 Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kebijakan Hukum  Pidana  dan  Pencegahannya), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

## Pitoyo  Whimbo,  2010,  Panduan  Praktisi Hukum  Ketenagakerjaan,  (Penyunting)
Widy  Octa  &  Nur  A.  Cetakan  Pertama, Visimedia, Jakarta.
Ridwan  Juniarso H., 2 0 1 0 , Hukum Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Pelayanan  Publik,  Cetakan  1.  Nuansa, Ujung berung Bandung.
SavitriNiken,  2008,  HAM  Perempuan  Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, PT. Refika Aditama.
S.  Siswanto,  H,  2012,  Politik  Hukum  Dalam Undang-Undang  Narkotika,  Cetakan
Pertama,  PT.    Rineka    Cipta,  Jakarta.
Sudarsono,  2009,  Kamus  Hukum,  Cet.    6. Rineka Cipta, Jakarta.
Sunggono Bambang dan Aries Hartanto, 2001,
Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung.
Syahrin  Alvi,  2009,  Beberapa  Isu  Hukum Lingkungan  Kepidananaan,  Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta.
Yamin  Muhammad,  2012,  Tindak  Pidana Khusus, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung.

## SUMBER-SUMBER LAIN
Lampiran  I.  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  87  Tahun  2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial  Anak.  Dalam  Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI. Undang-Undang  Perlindungan  Anak
(UU  RI.  No.  23.  Tahun  2002) Dilengkapi Dengan UU No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 4 Th. 1979  tentang  Kesejahteraan  Anak,  2 Konvensi  ILO,  4  Keputusan  Presiden dan 1 Surat Edaran Mahkamah Agung.
Lampiran  2  Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan  Minimal  Bidang  Layanan Terpadu  Bagi  Perempuan  Dan  Anak
Korban  Kekerasan  RingkasanStandar
Pelayanan  Minimal (SPM)Bidang
Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan