Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 2 September 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837, Hal 133 - 140

## ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA BKKBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Oleh: Mei Nanda Maulida, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin Email : meinandamaulida123@gmail.com
Imawati Yousida Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin Email: yousidabungas@gmail.com
Tina Lestari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia (STIE) Banjarmasin Email: lestari.tn@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received  16  Agustus - 2022 Accepted  25 Agustus - 2022 Available Online 30  September - 2022 This  study  aims  to  determine  the  Financial  Management  that  has  been applied to the Family Economic Empowerment Program of the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) of South Kalimantan Province so far. The secondary data source of this research is data from the BKKBN of South Kalimantan Province. While the primary data of this study  were  obtained  from  direct  observation  by  distributing questionnaires and interviews, as well as documentation to UPPKA who are members of the family economic empowerment program. The method of analysis in this research is to use Field Research data processing and analysis. The data processing process was analyzed qualitatively through several stages from the data that had been collected, compiled beforehand based on data obtained from the BKKBN of South Kalimantan Province, and  from  the  results  of  questionnaires,  interviews,  and  documentation. Based  on  the  analysis  results  show  that  financial  management  in  the family  economic  empowerment  program  has  not  been  implemented optimally. There are still elements whose application is low because the UPPKA who are members of this family economic empowerment program experience obstacles in their implementation. The item that is most widely applied is the planning element, while the lowest is the reporting element. Keyword : Financial Management, Family Economic Empowerment Program, Planning, Reporting

## 1. PENDAHULUAN
Kondisi kependudukan saat ini baik dalam arti jumlah dan kualitas maupun persebaran merupakan tantangan  yang  berat  bagi  pembangunan  bangsa Indonesia.  Salah  satu  upaya  yang  terus  dilakukan oleh  Pemerintah  adalah  dengan  pengendalian jumlah  penduduk  dan  peningkatan  kualitas penduduk melalui program Keluarga Berencana.
Program  Keluarga  Berencana  Nasional  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  52  Tahun  2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan  Keluarga.  Dalam  UU  Nomor  52 Tahun  2009  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran  anak,  jarak  dan  usia  ideal  melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi,
perlindungan,  dan  bantuan  sesuai  dengan  hak reproduksi  untuk  mewujudkan  keluarga  yang berkualitas.  Keluarga  berkualitas  adalah  keluarga yang  dibentuk  berdasarkan  perkawinan  yang  sah dan  bercirikan  sejahtera,  sehat,  maju,  mandiri, memiliki  jumlah  anak  yang  ideal,  berwawasan  ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam upaya meninjau efektifitas pelaksanaan program  pemerintah  yang  berkaitan  dengan pembangunan keluarga maka pemerintah bersama dengan BKKBN menciptakan suatu program yang dinamakan  program  pemberdayaan  ekonomi keluarga. Pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan  suatu  proses  atau  kegiatan  yang dilakukan  agar  keluarga  memiliki  kemandirian
ekonomi dan keuangan menuju keharmonisan dan kebahagiaan hidup berkeluarga.
Program  keluarga  berencana  Nasional  tak hanya  menjalankan  program  KB  guna  mengatasi ledakan penduduk saja, namun juga menyelenggarakan program lain seperti kesehatan reproduksi  remaja,  program  ketahanan  keluarga serta  kegiatan  pemberdayaan  ekonomi  keluarga melalui  program  UPPKA.  UPPKA  merupakan usaha  ekonomi  produktif  yang  beranggotakan sekumpulan anggota keluarga aspektor yang saling berinteraksi  dalam  rangka  meningkatkan  fungsi ekonomi keluarganya demi mewujudkan kemandirian  ekonomi  keluarga.  Sasaran  UPPKA adalah  seluruh  anggota  keluarga  akseptor  dan keluarga rentan yang meliputi pasangan usia subur, remaja,  lansia,dan  atau  anggota  keluarga  yang berkeinginan  menjadi  akseptor.  Program  UPPKA sangatlah penting keberadaannya karena usaha ini membina  agar  dapat  mendapatkan  penghasilan pribadi dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar lingkungan tempat tinggalnya untuk diolah dan  dikelola  menjadi  suatu  usaha  yang  dapat menghasilkan pendapatan. Karena selain menambah pendapatan bagi keluarganya, penciptaan  usaha  melalui  UPPKA  juga  dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
UPPKA  memiliki  beberapa  langkah  yang harus  dilakukan  agar  dapat  meningkatkan  kinerja di  dalamnya,  salah  satunya  adalah  melaksanakan administrasi  dan  keuangan  kelompok.  Namun, terdapat  keterbatasan  pengetahuan  para  anggota kelompok  UPPKA  dalam  pengelolaan  keuangan sehingga  mempengaruhi  dalam  kinerja  UPPKA tersebut.  UPPKA  adalah  program  Pemberdayaan Ekonomi  Keluarga  yang  dikembangkan  melalui usaha  ekonomi  mikro  dengan  sasaran  keluarga, khusus  nya  keluarga  akseptor.  Dalam  upaya pemberdayaan  ini  sangat  penting  dilakukan pengelolaan  keuangan.  Pengelolaan  keuangan tidaklah  hanya  untuk  memaksimumkan  laba melainkan  untuk  meminimumkan  biaya  hal  ini dikarenakan  melalui  pengelolaan  yang  baik diharapkan  mampu  menekan  biaya-biaya  yang mungkin  timbul  dari  kegiatan  usaha.  Selain  itu, dapat  memberikan  gambaran  kesehatan  keuangan usaha baik saat ini maupun di masa lalu, sehingga dapat  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan yang  berkaitan  dengan  itu  dalam  rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
2. KAJIAN
PUSTAKA

## DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori stakeholder dalam perusahaan bukanlah entitas  yang  beroperasi  untuk  kepentingan  sendiri namun  juga  harus  mampu  memberikan  manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan  suatu  perusahaan  sangat  dipengaruhi
oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder di perusahaan  tersebut.  Untuk  tanggung  jawab perusahaan  diukur  sebagai  indikator  ekonomi dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  sosial, baik internal maupun eksternal, karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung dukungan  dari  para  stakeholder  (Pramesti,  2021). Teori  stakeholder  akan  membuat  perusahaan berusaha untuk memuaskan stakeholder agar tetap bertahan, yaitu dengan mengungkapkan informasi yang  di  butuhkan.  Informasi  yang  diperoleh berdasarkan  dari  pencatatan  keuangan  yang dilakukan di mana dalam pencatatan tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai informasi dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu entitas. Penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang penting  untuk  dilakukan  oleh  suatu  usaha  apabila ingin  mengembangkan  usahanya,  karena  dengan adanya pencatatan dan pembukuan akan memudahkan untuk mengetahui perjalanan bisnisnya, kendala-kendala apa saja yang dialami, dan  informasi  yang  dibutuhkan  dapat  dilihat  dari laporan keuangan yang dihasilkan.
Teori  Legitimasi  menurut  Sukasih  dan Sugiyono (2017), teori legitimasi menyakini suatu gagasan  bahwa  terdapat  “kontrak  sosial”  antara organisasi  dengan  lingkungan.  Konsep  “kontrak sosial”  digunakan  untuk  menunjukan  harapan masyarakat tentang cara yang seharusnya dilakukan  organisasi  dalam  melakukan  aktivitas. Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat  bersifat  implisit  dan  eksplisit.  Bentuk eksplisit  dari  kontrak  sosial  adalah  persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal.  Pengungkapan  pelaporan  lingkungan  dan sosial  menjadi  salah  satu  cara  perusahan  untuk mewujudkan kinerja yang baik kepada masyarakat dan  investor.  Dengan  adanya  pengungkapan tersebut, perusahaan akan mendapatkan image dan pengakuan  yang  baik  dan  memiliki  daya  tarik dalam penanaman modal dalam negri maupun luar negeri.  Teori  legitimasi  menegaskan  bahwa perusahaan  berupaya  untuk  membangun  strategi dalam  hal  yang  berkaitan  terhadap  penempatan posisi  agar  berada  pada  lingkungan  masyarakat dimana  aktivitas  perusahaan  diterima  oleh  pihak luar.  Dalam  hal  ini,  perusahaan  akan  melakukan pelaporan  terkait  aktivitas  perusahaan  apabila manajemen menaganggap bahwa pelaporan tersebut  diharapkan  oleh  masyarakat.  Teori legitimasi  merupakan  manfaat  atau  sumber  daya potensi  bagi  perusahaan.  Berdasarkan  teori legitimasi,  BKKBN  berharap  agar  aktivitas  usaha yang  dijalankan  dalam  program  pemberdayaan ekonomi  keluarga  dapat  berjalan  dengan  lancar.
Program  pemberdayaan  ekonomi  keluarga  harus mengungkapkan aktivitas usaha dengan menunjukkan  bahwa  aktivitas  UPPKA  telah beroperasi secara baik dengan nilai sosial yang ada. Dalam  hal  ini,  program  pemberdayaan  ekonomi keluarga  dapat  diterima  dengan  baik  dengan masyarakat sehingga dapat menjamin keberlangsungan program ini.
Teori  keagenan  merupakan  suatu  hubungan kontraktual  antara  prinsipal  dan  agen.  Dalam hubungan prinsipal memberikan wewenang kepada agen mengenai tentang pembuatan keputusan yang terbaik  bagi  prinsipal  dengan  mengutamakan kepentingan  mengoptimalkan  laba  perusahaan sehingga meminimalisir beban (Purnomo, 2021).
Dilihat dari sudut pengelolaan keuangan, salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan  kemakmuran  pemegang  saham. Dengan  adanya  pengelolaan  keuangan  yang  baik dapat  meningkatkan  kepercayaan  lembaga  yang memberikan  dan  meminjamkan  dana  sehingga memberikan informasi tambahan dalam pengambilan keputusan. Teori keagenan merupakan  basis  teori  yang  mendasari  praktik bisnis  yang  digunakan  selama  ini.  Para  kader UPPKA yang tergabung dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga diberikan kekuasaan oleh BKKBN untuk membuat keputusan dalam usaha yang mereka jalankan agar dapat  memaksimalkan  laba  yang  diperoleh  dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan.
Pengelolaan  Keuangan  menurut  Purba  et  al., (2021:114) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan  adalah  perencanaan,  pengorganisasian, pengarahan,  dan  pengendalian  kegiatan  keuangan seperti  pengadaan  dan  pemanfaatan  dana  usaha. Manajemen  keuangan  menurut  para  ahli  dalam Irfani  (2020:11)  manajemen  keuangan  dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan  perusahaan  yang  berbubungan  dengan upaya  mencari  dan  menggunakan  dana  secara efisien  dan  efektif  untuk  mewujudkan  tujuan perusahaan.  Terdapat  empat  kerangka  dasar pengelolaan keuangan yakni perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian.
Pemberdayaan  ekonomi  keluarga  menjadi suatu  cerminan  keberdayaan  ekonomi  masyarakat maupun bangsa. Pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan  salah  satu  usaha  yang  dilakukan  oleh pemerintah bersama masyarakat untuk memantapkan  keberhasilan  Program  Keluarga Berencana. Salah satu langkah dalam pemberdayaan ekonomi keluarga yaitu membentuk UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).
Nama  UPPKA)  sudah  muncul  di  pertengahan tahun  1980-an.    Setelah  lahirnya  UU  nomor  10
tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan  Pembangunan  Keluarga,  UPPKA  berubah nama menjadi kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan  Pendapatan  Keluarga  Sejahtera) dengan  sasaran  yang  lebih  luas  yaitu  keluarga akseptor  dan  bukan  akseptor.  Seiring  dengan dinamika  program  KB  yang  diperbaharui  menjdi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan  Keluarga  Berencana  (Bangga  Kencana), dengan  keterbatasan  permodalan  dan  kewenanga, BKKBN  pada  tahun  2020  mengembalikan nomenklatur UPPKS menjadi UPPKA berdasarkan Peraturan  BKKBN  No.17  tahun  2020  tentang pengelolaan Kelompok UPPKA.
Akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan,  mencatat  transaksi,  serta kejadian  yang  berhubungan  dengan  keuangan, sehingga  dapat  menghasilkan  informasi  keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan  bahwa  akuntansi  merupakan  proses mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi,  dan  mencatat  transaksi  serta kejadian  yang  berhubungan  dengan  keuangan. Proses tersebut menghasilkan informasi keuangan yang  berguna  bagi  para  pemakai  laporan  (users) untuk pengambilan keputusan. Berikut merupakan tahapan siklus akuntansi:
Gambar-1: Siklus Akuntansi
Sumber: Hery.(2015). Akuntansi Dasar 1 dan 2. 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif kualitatif, yang dilakukan pada program pemberdayaan ekonomi keluarga BKKBN Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  para kelompok UPPKA yang tergabung dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga.
14% 15% 15% 15% 15% 4% 4% 13% 5% PENERAPAN INDIKATOR PERENCANAAN KEUANGAN PADA BEBERAPA UPPKA DI KOTA

## BANJARMASIN
Membuat perencanaan keuangan
Membuat perencanaan penjualan produk
Membuat perencanaan laba
Membuat  perencanaan modal awal Membuat perencanaan modal awal
Membandingkan perencanaan dengan kenyataan
Melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan antara perencanaan dengan kenyataan
Pengumpulan  data  dengan  langsung  ketempat objek  penelitian  dengan  cara  Field  Reaserch terbagi menjadi 3 tahapan yaitu sebagai berikut: (1) Observasi,  suatu  pengamatan  atas  aktivitas beberapa  UPPKA  di  Kota  Banjarmasin  sehingga dapat melihat dengan jelas bagaimana pengelolaan keuangan  yang  telah  diterapkan.  (2)  Wawancara, merupakan  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  mengajukan  pertanyaan  kepada  pihak- pihak  terkait  sehubungan  dengan  masalah  ynag dibahas, untuk memperoleh data tentang pengelolaan  keuangan  program  pemberdayaan ekonomi  keluarga.  (3)  Dokumentasi,  teknik pengumpulan  data  dengan  menghimpun  dan menganalisis dokumen-dokumen. Dokumen merupakan  pelengkap  dari  penggunaan  observasi dan  wawancara  yang  dilakukan  pada  program pemberdayaan ekonomi keluarga BKKBN Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Setelah  data  selesai dikumpulkan  maka  tahapan  selanjutnya  adalah pengolahan dan analisa data.
Proses  pengolahan  data  dianalisis  secara statistik  kualitatif  melalui  beberapa  tahapan  dari data-data yang telah dikumpulkan, disusun terlebih dahulu,  setelah  itu  dilihat  berdasarkan  hasil kuesioner,  dimana  dari  hasil  kuesioner  tersebut dapat  dilihat  penerapan  pengelolaan  keuangan yang  dilakukan  oleh  beberapa  kelompok  UPPKA di  Kota  Banjarmasin  yang  tergabung  dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga.
Pengelolaan keuangan adalah suatu aksi untuk memenuhi  kebutuhan  keuangan  pada  masa  yang akan  datang,  dan  digunakan  untuk  memecahkan masalah  ekonomi  pribadi,  keluarga  maupun perusahaan. Pengelolaan keuangan juga mempunyai  tujuan  agar  mencapai  kesuksesan dalam  keuangan.  Pada  penelitian  ini  dilakukan analisis pengelolan keuangan melalui 4 unsur yaitu unsur  perencanaan,  pencatatan,  pelaporan,  dan pengendalian.  Untuk  mengetahui  penerapan menganai  4  unsur  tersebut  dilakukan  observasi, wawancara,  serta  pembagian  kuesioner  kepada kelompok  UPPKA  yang  menjadi  sample  dalam penelitian ini.
Pemberdayan  ekonomi  keluarga  merupakan suatu  proses  atau  kegiatan  agar  keluarga  mampu melakukan  kegiatan  ekonomi  (bekerja  atau berusaha). Salah satu langkah dalam pemberdayaan ekonomi keluarga yaitu membentuk UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Akseptor).
BKKBN pada tahun 2020
mengembalikan  nomenklaur  UPPKS  menjadi UPPKA  berdasarkan  Peraturan  BKKBN  No.17 tahun  2020  tentang  pengelolaan  Kelompok UPPKA  dengan  tujuan  untuk  lebih  fokus  pada pelestarian  kesertaan  KB  dan  memudahkan  untuk melakukan pemantauan lapangan, serta diharapkan
kesejahteraan  akseptor  KB  bisa  ditingkatkan  dan menjadi  pemicu  penggunaan  kontrasepsi  modern dan berjangka panjang.
Akuntansi  menurut Financial  Accounting Standards  Board (FASB)  (2017)  merupakan kegiatan  jasa  yang  berfungsi  menyediakan  suatu informasi  kuantitatif  yang  kemudian  digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan transaksi yang berkaitan  dengan  kegiatan  ekonomi  sehingga tersaji  informasi  keuangan  yang  bermanfaat  bagi pihak-pihak  yang  berkepentingan,  baik  pihak internal  maupun  pihak  eksternal,  dalam  rangka pengambilan  keputusan.  Informasi  keuangan tersebut  menjadi  media  komunikasi  bagi  pihak- pihak  yang  berkepentingan  untuk  menilai  kinerja suatu usaha pada suatu periode, sehingga memiliki kemungkinan  untuk  memilih  alternatif  yang terbaik untuk kemajuan usaha yang dijalankan.

## 4. HASIL PEMBAHASAN
Pengelolaan keuangan program pemberdayaan ekonomi  keluarga  yaitu  pada  UPPKA  di  Kota Banjarmasin  dapat  dilihat  melalui  4  (empat) indikator yakni perencanaan, pencatatan, pelaporan,  dan  pengendalian:  (1) Perencanaan yaitu salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan  keuangan  dengan  memilih  cara untuk mencapai tujuan usaha.
Gambar-2  Penerapan  Indikator  Perencanaan keuangan  Pada  beberapa  UPPKA  di  Kota Banjarmasin
Berdasarkan grafik di atas, dapat  kita  lihat bahwa item pernyataan perencanaan keuangan yang telah banyak  diterapkan  oleh  para  kelompok  UPPKA yakni  membuat  perencanaan  dalam  penjualan produk, membuat perencanaan laba, serta membuat
perencanaan modal awal sebelum memulai usaha. Item yang paling rendah diterapkan oleh kelompok UPPKA  yakni  membandingkan  perencanaan dengan  kenyataan,  serta  melakukan  evaluasi apabila  terjadi  perbedaan  antara  perencanaan dengan kenyataan.
Gambar-3  Penerapan  Indikator  Perencanaan Keuangan pada UPPKA Di Tiap Kecamatan
Berdasarkan  grafik  dapat  kita  lihat  bahwa penerapan  indikator  perencanaan  keuangan  di posisi pertama yakni pada Kecamatan Banjarmasin Timur. Karena berdasarkan hasil kuesioner bahwa mereka  telah  menerapkan  perencanaan  keuangan dengan baik. Terbukti dengan adanya perencanaan yang  mereka  buat  dalam  penjualan  produk,  serta merencanakan  berapa  laba  yang  akan  mereka dapatkan dari penjualan produk tersebut, Kemudian, tidak lupa mereka merencanakan modal awal  untuk  memulai  usahanya.  Sedangkan  pada Kecamatan  Banjarmasin  Barat  menempati  posisi terendah dalam penerapan perencanaan keuangan. (2)  Pencatatan  atau  pembukuan  adalah  kegiatan dalam  akuntansi  yaitu  mencatat  transaksi  harian (Andreas, 2011).
Gambar-4  Penerapan  Indikator  Pencatatan keuangan  Pada  beberapa  uppka  di  Kota Banjarmasin Pada grafik di atas, dapat kita lihat penerapan yang  tertinggi  yaitu  pada  item  pencatatan
penjualan  yang  dilakukan  secara  tertulis. Berdasarkan  wawancara  dan  dokumentasi yang  didapatkan  oleh  peneliti  pencatatan transaksi  penjualan  masih  dilakukan  secara manual yakni secara tertulis, tidak menggunakan sistem aplikasi.
Selanjutnya, item yang masih sedikit diterapkan yaitu rutinitas melakukan pencatatan  transaksi  penjualan  dan  transaksi pembelian.  Hal  ini  dikarenakan  sebagian UPPKA  hanya  melakukan  pencatatan  pada waktu  luang  saja,  dan  apabila  mereka  ingat. Bahkan ada yang tidak melakukan pencatatan selama 1 tahun terakhir ini.
Gambar-5  Penerapan  Indikator  Pencatatan keuangan Pada UPPKA Di Tiap Kecamatan Berdasarkan grafik tersebut, penerapan indikator  pencatatan  keuangan  telah  banyak diterapkan oleh UPPKA di Banjarmasin Barat. Sedangkan  yang  paling  sedikit  menerapkan pencatatan keuangan dalam usahanya yakni di wilayah  Kecamatan  Banjarmasin  Utara.  Pada wilayah  ini  kebanyakan  dari  mereka  kurang sadar  pentingnya  melakukan  pencatatan keuangan.
(3) Pelaporan berarti laporan yang dibuat tidak hanya  sekedar  angka-angka  tetapi  memiliki informasi (Kuswadi, 2005). Laporan keuangan dibuat untuk menyediakan informasi mengenai posisi  keuangan  suatu  usaha,  dan  ditujukan kepada pemakai laporan keuangan.
21% 24% 16% 20% 19% PENERAPAN INDIKATOR PERENCANAAN KEUANGAN PADA

## BEBERAPA UPPKA DI TIAP KECAMATAN
Banjarmasin Selatan Banjarmasin Timur Banjarmasin Barat Banjarmasin Utara Banjarmasin Tengah
14% 12% 12% 12% 15% 13% 11% 11% P E N E RAPAN  I N D IKAT OR P E N CAT AT AN K E U AN GAN P AD A B E B ER APA U P PKA D I  K OTA B AN J AR MASIN
Pencatatan transaksi penjualan Pencatatan transaksi pembelian Pencatatan inventaris Pencatatan biaya dalam produksi
Pencatatan penjualan secara tertulis Pencatatan pembelian secara tertulis Rutin mencatat transaksi penjualan Rutin mencatat transaksi pembelian 16% 23% 29% 14% 18% PENERAPAN INDIKATOR PENCATATAN KEUANGAN PADA UPPKA DI TIAP KECAMATAN
Banjarmasin Selatan Banjarmasin Timur Banjarmasin Barat Banjarmasin Utara Banjarmasin Tengah
Gambar-6  Penerapan  Indikator  Pelaporan keuangan  Pada  beberapa  UPPKA  di  Kota Banjarmasin Berdasarkan  grafik  tersebut,  dapat  kita  lihat bahwa  item  terbanyak  yang  telah  diterapkan oleh UPPKA dalam pelaporan keuangan yakni membuat  laporan  arus  kas.  Hal  ini  terbukti dengan  adanya  buku  kas  yang  berisi pencatatan  kas  masuk  ataupun  keluar  yang telah  dilakukan  oleh  beberapa  kelompok UPPKA tersebut. Kemudian, item yang paling sedikit  diterapkan  yaitu  membuat  laporan keuangan lengkap, dan laporan neraca.
Gambar-7  Penerapan  Indikator  Pelaporan keuangan  Pada  beberapa  UPPKA  Di  Tiap Kecamatan
Pada  grafik  di  atas  dapat  kita  lihat  bahwa penerapan indikator pelaporan terbanyak yakni di  wilayah  Kecamatan  Banjarmasin  Timur. Sedangkan yang paling rendah ialah di wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah. Berdasarkan hasil  kuesioner,  dan  wawancara  dapat disimpulkan  bahwa  penerapan  pelaporan keuangan  sangat  minim  dilakukan  oleh  para
kelompok UPPKA. Karena kurangnya pengetahuan  mereka  mengenai  pelaporan keuangan  yang  baik  dan  benar.  Tujuan  dari adanya  laporan  keuangan  ialah  memberikan informasi  terkait  kinerja  keuangan  sehingga berguna  untuk  evaluasi  agar  usaha  yang dijalankan dapat berkembang.
(4)  Pengendalian  adalah  peralatan  untuk menjamin  bahwa  rencana  telah  dilaksanakan sesuai  dengan  perencanaan  (Handoko,  2011). Perencanaan  yang  disusun  pada  awal  usaha, akan  dievaluasi  setelah  pelaksanaan  rencana selesai.
Gambar-8  Penerapan  Indikator  Pengendalian Keuangan  Pada  beberapa  UPPKA  di  Kota Banjarmasin Dapat  kita  lihat  bahwa  penerapan  indikator pengendalian  yang  paling  banyak  adalah membuat  nota  penjualan  dua  rangkap. Kemudian,  yang  paling  sedikit  diterapkan yakni menyimpan nota dari pengeluaran yang terjadi.
Gambar-9  Penerapan  Indikator  Pengendalian Keuangan  pada  beberapa  uppka  Di  Tiap Kecamatan Dapat  kita  lihat  bahwa  wilayah  Banjarmasin Timur sudah banyak menerapkan pengendalian  keuangan.  Sedangkan  wilayah yang paling rendah dalam penerapan indikator
0% 0%18% 19% 44% 19%

## PENERAPAN INDIKATOR PELAPORAN
KEUANGAN PADA BEBERAPA UPPKA DI

## KOTA BANJARMASIN
Membuat laporan keuangan lengkap Membuat laporan neraca
Membuat laporan laba/rugi
Rutin membuat laporan laba/rugi Membuat laporan arus kas Rutin membuat laporan arus kas
12% 50% 13% 19% 6% PENERAPAN INDIKATOR PELAPORAN KEUANGAN PADA BEBERAPA UPPKA DI TIAP KECAMATAN Banjarmasin Selatan Banjarmasin Timur Banjarmasin Barat Banjarmasin Utara Banjarmasin Tengah 21% 50% 29% PENERAPAN INDIKATOR PENGENDALIAN KEUANGAN

## PADA BEBERAPA UPPKA DI KOTA BANJARMASIN
Menyimpan nota dari pengeluaran yang terjadi Membuat nota penjualan dua rangkap Menyimpan nota atas transaksi penjualan
12% 42% 12% 21% 13% PENERAPAN INDIKATOR PENGENDALIAN KEUANGAN PADA BEBERAPA UPPKA DI TIAP
KECAMATAN Banjarmasin Selatan Banjarmasin Timur Banjarmasin Barat Banjarmasin Utara Banjarmasin Tengah
pengendalian  yakni  Kecamatan  Banjarmasin Barat dan Banjarmasin.
Hambatan  dan  solusi  dalam  pengelolaan keuangan  program  pemberdayaan  ekonomi keluarga,  antara  lain:  (1)  Unsur  Perencanaan, hambatan dalam penerapan unsur perencanaan keuangan  dalam  program  pemberdayaan ekonomi  keluarga  yakni  kurang  memahami bagaimana cara melakukan perbandingan dan evaluasi  terhadap  perencanaan  yang  dibuat dengan  actual.  Serta  belum  mempunyai  dana yang  bisa  disisihkan  untuk  cadangan  kas kelompok.  Solusi  dari  hambatan  dalam penerapan  perencanaan  keuangan  program pemberdayaan ekonomi keluarga ialah perlunya dilakukan pelatihan ataupun sosialisasi mengenai cara membandingkan dan mengevaluasi  perencanaan  usaha  yang  telah dibuat dengan kenyataan yang terjadi. Karena melakukan evaluasi dan perbandingan tersebut sangat  penting  dilakukan  agar  tujuan  dari rencana  dapat  tercapai  dan  dapat  menilai apakah  rencana  yang  dilakukan  sudah  baik atau belum. Jadi, apabila rencana sebelumnya kurang  optimal,  maka  diperlukannya  rencana yang  kedua  untuk  memaksimalkan  kinerja usaha  dari  UPPKA  tersebut  .  (2)  Unsur Pencatatan, hambatan dalam penerapan unsur pencatatan keuangan dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga yakni kurangnya pengetahuan para kelompok UPPKA  mengenai  pentingnya  dilakukan pencatatan atas segala transaksi yang terjadi di dalam  sebuah  usaha.  Kurangnya  kesadaran mereka untuk melakukan pencatatan keuangan tersebut. Faktor lain yang menjadi penghambat dalam  pencatatan  keuangan  para  kelompok UPPKA  yakni  saat  terjdi  pandemi  virus CORONA  yang  menyebabkan  usaha  mereka menurun drastis, sehingga pencatatan keuangan tidak terlaksana dengan baik. Selain itu  karena  adanya  musibah  kebanjiran,  dan juga  kebakaran  yang  menyebabkan  buku pencatatan mereka rusak sehingga perlu waktu agar  mereka  bisa  melakukan  pencatatan kembali. Solusi dari hambatan tersebut adalah perlu diberikan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan keuangan. Karena sumber dana dan jenis  penggunaan  dana  harus  dicatat  dengan tepat  agar  tidak  terjadi  penyelewengan  dan ketidak-beresan  dalam  kinerja  keuangan. Selain  itu,  perlunya  perhatian  khusus  untuk
kelompok UPPKA mana yang masih berjalan dengan  baik  dan  mana  yang  sudah  tidak terkoordinir dengan semestinya. Untuk UPPKA  yang  sudah  kurang  terkoordinir  agar bisa  diberikan  solusi  terutama  mengenai permodalan.  Karena  dengan  adanya  modal yang  diberikan  oleh  pihak  terkait  (yang menangani  program  pemberdayaaan  ekonomi keluarga)  sehingga  dapat  membuat  UPPKA yang  awalnya  hampir  mati  menjadi  tumbuh kembali. (3) Unsur Pelaporan, hambatan dalam penerapan  unsur  pelaporan  keuangan  dalam program  pemberdayaan  ekonomi  keluarga yakni  kurangnya  pengetahuan  para  kelompok UPPKA  bagaimana  laporan  keuangan  yang lengkap  dan  seperti  apa  laporan  neraca  itu. Banyak  dari  mereka  melakukan  pencatatan pemasukan  dan  pengeluaran  saja,  akan  tetapi tidak  sampai  ditahap  pembuatan  laporan keuangan  karena  kurangnya  pengetahuan mereka  mengenai  hal  tersebut.    Solusi  dari hambatan tersebut yaitu perlu perhatian khusus kepada  para  UPPKA  karena  kebanyakan  dari mereka kurang memahami mengenai pelaporan  keuangan  yang  lengkap,  baik,  dan benar.  Dengan  adanya  pelaporan  keuangan yang  baik  dapat  memberikan  informasi  yang berguna untuk evaluasi usaha sekaligus dapat dijadikan  inovasi  untuk  usaha  kedepannya. Tidak  perlu membuat laporan  keuangan yang rumit,  cukup  dengan  membuat  laporan  laba rugi dan laporan arus kas secara teratur (misal sebulan  sekali).  Dengan  membuat  kedua laporan tersebut dirasa sudah dapat memberikan efek yang baik dalam kelancaran usaha  kedepannya.  (4)  Unsur  Pengendalian, hambatan dalam penerapan unsur pengendalian keuangan dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga yakni masih kurang  menyadari  pentingnya  membuat  dan mengarsipkan nota dari setiap pengeluaran dan transaksi  penjualan  yang  terjadi.  Sulitnya menemukan  tempat  di  pasar  tradisional  yang menyediakan nota atas transaksi jual beli yang dilakukan.  Kemudian,  kurangnya  kesadaran mereka mengenai pengarsipan nota penjualan, karena  mereka  hanya  membuat  nota  untuk diserahkan  ke  pembeli,  sehingga  kebanyakan kelompok  UPPKA  tidak  menyimpan  nota tersebut  sebagai  arsip  dalam  pengendalian keuangan mereka.
Solusi  dari  hambatan  tersebut  yaitu  perlunya para  kelompok  UPPKA  terus  membuat  nota penjualan dua rangkap (baik penjualan dalam jumlah  banyak  ataupun  sedikit,  penjualan dalam jarak jauh ataupun dekat) salah satu nota diberikan  untuk  pembeli,  dan  satu  nota  lagi dijadikan sebagai arsip. Sehingga sinkronisasi data  dapat  akurat  untuk  pembuatan  laporan keuangan.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut: Analisis pengelolaan keuangan progam pemberdayaan ekonomi keluarga BKKBN Provinsi  Kalimantan  Selatan  sudah  cukup  baik akan  tetapi  masih  ada  beberapa  indikator  yang perlu  diperbaiki  dan  ditingkatkan.  Terutama  pada unsur  pelaporan  dan  pengendalian.  Penerapan indikator perencanaan (74%), indikator pencatatan (57%),  indikator  pengendalian  (32%),  dan indikator  pelaporan  (11%).  Masih  terdapat hambatan  dalam  pengelolaan  keuangan  program pemberdayaan ekonomi keluarga Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional (BKKBN)  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Pada unsur  perencanaan  para  kelompok  UPPKA masih kurang  memahami  bagaimana  cara  melakukan perbandingan  dan  evaluasi  terhadap  perencanaan yang dibuat dengan aktual. Pada unsur pencatatan kurangnya  kesadaran  mereka  untuk  melakukan pencatatan  keuangan.  Kemudian,  dalam  unsur pelaporan  kurangnya  pengetahuan  para  kelompok UPPKA  bagaimana  laporan  keuangan  yang lengkap  dan  seperti  apa  laporan  neraca  itu. Terakhir,  pada  unsur  pengendalian  keuangan sulitnya  menemukan  tempat  di  pasar  tradisional yang  menyediakan  nota  atas  transaksi  jual  beli yang  dilakukan  dan  kurangnya  kesadaran  mereka mengenai pengarsipan nota penjualan.

## 6. REFERENSI
Hasibuan,  A.  F.  (2015).  Pemberdayaan
UPPKS Cendrawasih Berbasis Pencatatan  Keuangan  di  Kota  Tanjung Balai. Jurnal  Pengabdian  Kepada
Masyarakat Vol. 21 Nomor 81.
Hery.  (2015). Akuntansi  Dasar  1  dan  2. Jakarta: PT. Grasindo Inayah, N. Jauhariyah, N, A. Ekaningsih, L, A, F. Ridwan, M, H. (2019). Pemberdayaan
Masyarakat  Dalam  Usaha  Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Jurnal  Pengabdian  Kepada
Masyarakat Volume II Nomor 1.
Nasution, A. R. (2015). Pemberdayaan UPPKS Monalisa Berbasis Pencatatan Keuangan di  Kota  Medan. Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 21 Nomor 80
Puspitaningtyas,  Z.  (2017).  Pembudayaan
Pengelolaan Keuangan Berbasis Akuntansi  Bagi  Pelaku  Usaha  Kecil Menengah. Jurnal  Akuntansi/Volume XXI, No. 03. Sitorus,  M.  A.  (2018).  Analisis  Pengelolaan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN)  Provinsi  Sumatera Utara  Tahun  2013  –  2017. Jurnal Pengabdian Kepada
Masyarakat
Volume 24 No. 3.
Tewal, B. Rimper, J, R, T, S.L. Herrari, M, Ch, P. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Dan Pengelolaan  Keuangan  Keluarga  Bagi Wanita  GBI  Marina  Plaza  Manado. Jurnal  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.
Astuti, E, N. (2021). Peran Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan
Pendapatan Keluarga Sejahtera Melalui
Usaha Ekonomi Keluarga Di Kelompok UPPKA  Maju  Bersama  Kelurahan
Bagan Pete Kota Jambi.
Perwakilan Badan Kependudukan dan
Keluarga  Berencana  Nasional  Provinsi Kalimantan  Selatan  (2019) .  8  Langkah Tingkatkan Penghasilan Keluarga Menuju Ekonomi Kuat dan Mandiri. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga  Berencana  Nasional  Provinsi Kalimantan  Selatan  (2021). Pedoman Pengelolaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga  Berencana  Nasional  Provinsi Kalimantan  Selatan  (2021). Tatanan
Hidup Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga .