## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 6 No. 1 Maret 2018, hal. 8-13

## MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT
Wayan Resmini 1 , Abdul Sakban 2
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, wayanresmini@ymail.com 2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, sakban.elfath@yahoo.co.id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 25-Februari- 2018 Disetujui: 26-Maret-2018 Abstrak : Pengadilan,  oleh  masyarakat  tidak  lagi  dilihat  sebagai  lembaga  penyelesaiain sengketa  satu-satunya.  Saat  ini  keberadaan  lembaga  pengadilan  sudah  terindikasi  dengan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang lebih dikenal dengan istilah KKN. Hal ini mengingat banyak produk keputusan pengadilan yang menyimpang dari asas-asas keadilan, cepat dan berbiaya murah. Dalam konteks inilah diperlukan model alternative penyelesaian sengketa  pada  masyararakat  hukum  adat  yang  lebih  efisien,  adil  serta  akomodatif  guna menjaga  kelesterian  dan  keberlanjutan  kehidupan  masyarakat  hukum  adat,  yang  lebih manusiawi  dan  berkeadilan.  Tradisi  penyelesaian  sengketa  pada  masyarakat  hukum  adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan.  Dalam  masyarakat  hukum  adat  kepentingan  bersama  merupakan  filosofi  hidup yang meresap pada setiap anggota masyarakat adat. Pelaksanaan hasil mediasi yang sudah disakralkan  dihadapan  tokoh  adat,  apalagi  sudah  dilakukan  dengan  suatu  upacara  adat (ritual), maka kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan segera, bila salah satu pihak mengingkari  atau  tidak  bersedia  melaksanakan  hasil  mediasi,  maka  pihak  tersebut  akan mendapatkan  sanksi  adat  dari  masyarakat  hukum  adat.  Sanksi  adat  diberikan  atas pertimbangan,  bahwa  pengingkaran  kesepakatan  damai  merupakan  bentuk  pengingkaran terhadap nilai dan rasa keadilan masyarakat hukum adat. Penjatuhan sanksi adat dijatuhkan oleh  tokoh  adat  yang  bertindak  sebagai  penjaga  nilai  keadilan  dan  warisan  leluhur  dalam masyarakat hukum adat.
Abstract: The  court,  by  the  community  is  no  longer  seen  as  the  only  dispute  resolution agency. At present the existence of a court institution has been indicated by various cases of corruption, collusion and nepotism, which are better known as KKN. This is because there are many  products  of  court  decisions  that  deviate  from  the  principles  of  justice,  fast  and  low cost. In this context an alternative model of  dispute resolution is needed in the customary law  community  that  is  more  efficient,  fair  and  accommodative  in  order  to  maintain  the sustainability and sustainability of the life of indigenous peoples, who are more humane and just.  The  tradition  of  dispute  resolution  in  indigenous  peoples  is  based  on  the  values  of communal philosophy, sacrifice, supernatural values, and justice. In indigenous peoples the common  interest  is  a  life  philosophy  that  permeates  every  member  of  the  indigenous community.  The  implementation  of  the  mediation  results  that  have  been  sacred  before traditional  leaders,  moreover  has  been  done  with  a  traditional  ceremony  (ritual),  then  the agreement must be carried out immediately, if one party denies or is unwilling to carry out the mediation results, the party will get customary sanctions from the community customary law. Customary sanctions are given for consideration, that the denial of a peace agreement is a form of denial of the values and sense of justice of indigenous peoples. The imposition of customary sanctions is imposed by traditional leaders who act as guardians of the value of justice and ancestral heritage in indigenous and tribal peoples.
Kata Kunci:
Mediasi Sengketa Masyarakat Hukum Adat
——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai pilihan penyelesaian sengketa sesuai dengan tingkat kepentingan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam memandang  sengketa  itu  sendiri.  Sengketa  dapat diselesaikan  melalui  mekanisme  litigasi,  nonlitigasi, maupun advokasi. Masing-masing mekanisme penyelesaian tersebut memiliki persyaratan, karakteristik,    dan  kekuatan  berlakumya  yang  satu
dengan  yang  lainnya  tidaklah  sama.Mekanisme  ligitasi dapat dipilih untuk sengketa kepastian hokum dan hak. Pada  tatanan  ini,  para  pihak  tidak  lagi  memiliki  itikat baik  untuk  berdamai  atau  untuk  memusyawarahkan kasusnya.  Litigasi  juga  didayagunakan  untuk  kasus- kasus  pelanggaran  hukum  atau  kejahatan  terhadap kemanusiaan  dan  hak  asasi  manusia.  Keputusan  yang dihasilkan  lebih  bersifat  memaksa.  Sedangkan, mekanisme nonlitigasi dipilih apabila terdapat kepentingan  para  pihak  yang  harus  dilindungi
dihadapan  publik,  sifatnya  perdata  dan  terdapat keinginan  yang  kuat  dari  masing-masing  pihak  untuk berdamai  dan  memusyawarahkan  kasusnya.  Keputusan yang  dihasilkan  lebih  bersifat  sukarela.  Sedangkan, mekanisme  advokasi  dapat  didayagunakan  untuk sengketa di masyarakat yang tidak sekedar pada masalah perebutan  hak  dan  kepastian  hak  semata,  tetapi  lebih dari  itu  memiliki  implikasi  dan  dimensi  yang  sangat mendalam dan luas bagi keberlanjutan ekonomi, social, budaya,  politik,  dan  keamanan  masyarakat.Misalnya sengketa adat, perburuhan, lingkungan hidup, perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan (trafficking).
Pengadilan, oleh masyarakat tidak lagi dilihat sebagai lembaga  penyelesaiain  sengketa  satu-satunya.  Lebih- lebih  saat  ini  keberadaan  lembaga  pengadilan  sudah terindikasi  dengan  berbagai  kasus  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme, yang lebih dikenal dengan istilah KKN. Lebih parah  lagi,  lembaga  ini  oleh  masyarakat  telah  diberi stigma  “Mafia  Peradilan”.  Hal  ini  mengingat  banyak produk  keputusan  pengadilan  yang  menyimpang  dari asas-asas  keadilan,  cepat  dan  berbiaya  murah.  Dalam konteks inilah diperlukan model alternative penyelesaian  sengketa  pada  masyararakat  hukum  adat yang  lebih  efisien,  adil  serta  akomodatif  guna  menjaga kelesterian  dan  keberlanjutan  kehidupan  masyarakat hukum  adat,  yang  lebih  manusiawi  dan  berkeadilan. Model  alternative  penyelesaian  sengketa  adalah  teknik mediasi.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  tergolong  dalam  penelitian hukum  empirik  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  hukum, sebagai norma yang pasif dan juga mengkaji hukum dan peraturan dan implementasinya[1]. Adapun pendekatan yang digunakan penelitian ini[2] adalah sebagai berikut: 1. Pendekatan  social-legal  yaitu  suatu  pendekatan yang memperhatian keberlakuan/penerapan aturan-aturan  hukum  dalam  masyarakat,  sehingga diketahui  perbedaan  antara  hukum  yang  berlaku (das  sollen)  dengan  pelaksanaan  di  lapangan  (das sain).
2. Analytical  and  conceptual  approach  (pendekatan analisis  konsep)  yaitu  melakukan  pendekatan hukum  adat  dan  sanksi  adat  yang  berlaku  dalam masyarakat.
3. Historical  approach  (pendekatan  sejarah)  yaitu pendekatan  dengan  mengkaji  peraturan-peraturan yang sudah berlaku, tentang keberadaan awig-awig dan  sejarah  penguasaan  serta  system  hukum  yang dipergunakan  dalam  menjaga  ketertiban  anggota masyarakat.
Dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik  dari  segi  pengkajiannya  maupun  dari  segi pengelolaannya  dilakukan  secara  interdisipliner  dan multidisipliner  serta  lintas  sektoral.  Data  sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta
informasi  tersebut  kemudian  dianalisis  secara  yuridis kualitatif  dengan  mendalam  sehingga  diperoleh gambaran mengenai hukum adat. Studi kasus digunakan untuk  mengkaji  secara  mendalam  dan  intensif  satu kelompok  sasaran  subjek  penelitian  dengan  mengacu kepada fakta materiel berupa orang, tempat, waktu dan segala  yang  menyertainya.  Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  kepustakaan,  pengamatan, wawancara,  dan  analisis  dokumen.  Kemudian  analisis data menggunakan deskriptif analitis untuk menguraikan  data  lapangan  dengan  studi  literatur dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mediasi
Istilah  mediasi  cukup  gencar  dipopolerkan  oleh  para akademisi  dan  praktisi  akhir-akhir  ini.  Para  ilmuan berusaha  mengungkap  secara  jelas  makna  mediasi dalam  berbagai  literatur  melalui  riset  dan  studi akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktek penyelesaian sengketa. Perguruan Tinggi,Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan  berbagai  lembaga  lain  cukup  banyak  menaruh perhatian  pada  mediasi  ini.  Tetapi  untuk  dijadikan pegangan beberapa pengertian mediasi akan didiskripsikan pada penjelasan di bawah ini.
Secara etimologi, istilah mediasi  berasal dari bahasa latin, mediare   yang berarti berada ditengah.  Makna ini menunjuk  pada  peran  yang  ditampilkan  pihak  ketiga sebagai  mediator  dalam  menjalankan  tugasnya menengahi  dan  menyelesaikan  sengketa  antara  para pihakada,    Berada  di  tengah  juga  bermakna  mediator harus  berada  pada  posisi  netral  dan  tidak  memihak dalam  menyelesaikan  sengketa.Mediator  harus  mampu menjaga  kepentingan  para  pihak  yang  bersengketa secara  adil  dan  sama,  sehingga  menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.
Dalam  Collins  English  Dictionary  and  Thesaurus disebutkan  bahwa  mediasi  adalah  suatu  kegiatan  yang menjembatani  antara  dua  pihak  yang  bersengketa  guna menghasilkan  kesepakatan  (agreement)[3].  Kegiatan  ini dilakukan  oleh  mediator  sebagai  pihak  yang  ikut membantu  mencari  berbagai  alternatif  penyelesaian sengketa.  Posisi  mediator  dalam  hal  ini  adalah mendorong  para  pihak  untuk  mencapai  kesepakatan- kesepakatan  yang  dapat  mengakhiri  perselisihan  dan persengketaan.  Mediator  tidak  dapat  memaksa  para pihak  untuk  menerima  tawaran  penyelesaian  sengketa darinya.  Para  pihaklah  yang  menentukan  kesepakatan- kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu  mencari  alternatif  dan  mendorong  mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  mediasi diberi  arti  sebagai  proses  pengikutsertaan  pihak  ketiga dalam    suatu  perselisihan  sebagai  penasehat[4]. Pengertian  mediasi  dalam  hal  ini  mengandung  tiga unsur  penting  yaitu:  Mediasi  merupakan  proses penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa  yang  terjadi antar  dua  pihak  atau  lebih,  Pihak  yang  terlibat  dalam penyelesaian  sengketa  adalah  pihak-pihak  yang  berasal dari  luar  pihak  yang  bersengketa,  Pihak  yang  terlibat dalam penyelesaian tersebut bertindak sebagai
penasehat  dan  tidak  memiliki  kewenangan  apa-apa dalam pengambilan keputusan.
Ahli  lain  berpendapat  bahwa  pengertian  mediasi adalah  proses  negosiasi  pemecahan  sengketa  dimana pihak  luar  atau  pihak  ketiga  yang  tidak  memihak (impartial) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk  membantu  memperoleh  kesepakatan  perjanjian dengan  memuaskan[5].  Difinisi  lain  menyebutkan, mediasi  adalah intervensi  terhadap  suatu  sengketa  atau negosiasi  oleh  pihak  ketiga  yang  dapat  diterima,  tidak berpihak  dan  netral  tidak  mempunyai  kewenangan dalam  mengambil  keputusan  dalam  membantu  para pihak  yang  berselisih  dalam  upaya  mencapai kesepakatan  secara    sukarela  dalam  penyelesaian permasalahan yang disengketakan[6].
Di Indonesia, Pengertian mediasi secara lebih konkrit dapat  ditemukan  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia No 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi  di  Pengadilan.  Mediasi  adalah  penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak  yang  bersifat  netral  dan  tidak  memihak,  yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 7 butir 5).
Berdasarkan  uraian tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa elemen yang mewujudkan proses mediasi,  yaitu:  1)  Penyelesaian  sengketa  bersifat sukarela,  2)Terdapat  intervensi  atau  bantuan  pihak ketiga  netral  yang  tidak  berpihak,  3)  Pengambilan keputusan diserahkan oleh para pihak secara consensus, 4)  Proses  pengambilan  keputusan  dilakukan  secara partisipasif.
2. Tujuan Mediasi
Tujuan  mediasi  adalah untuk  (1)  menghasilkan  suatu rencanaatau  kesepakatan  ke depan yang  dapat  diterima dan  dijalankan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  (2) mempersiapkan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk menerima  konsekwensi  dari  keputusan  yang  mereka buat,  dan  (3)  mengurangi  kekhawatiran  dan  pengaruh negatif lain dari suatu sengketa dengan cara  membantu pihak  yang  bersengketa  untuk  mencapai  penyelesaian secara consensus.
3. Peran,  Fungsi dan Tipe-tipe Mediator
a. Peran mediator
Mediator  dapat  mengambil  peran  lemah  (pasif)  atau peran kuat (aktif). Peran mediator lemah apabila hanya melaksanakan  (1)  penyelenggaraan  pertemuan,  (2) pemimpin  diskusi  netral,  (3)  pemelihara  atau  penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung  secara  bertahap,  (4)  mengendalikan  emosi para  pihak,  dan  (5)  pendorong  pihak  yang  kurang mampu mengemukakan pandangannya.
Mediator dapat mengambil peran kuat apabila dalam perundingan mengerjakan hal-hal berikut: (1) mempersiapkan dan membuat notulen perundingan, (2) merumuskan  kesepakatan  para  pihak,  (3)  membantu para  pihak  agar  menyadari  bahwa  sengketa  bukanlah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan,  (4)  menyusun  dan  mengusulkan  alternatif pemecahan  masalah,  dan  (5)  membantu  para  pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.
b. Fungsi Mediator Fungsi Mediator mencakup tujuh hal yang mendasar, yakni: (1) sebagai katalisator, membangun suasana yang konstruktif  bagi  diskusi,  (2)  sebagai  pendidik  berusaha memahami  aspirasi  prosedur  kerja,  keterbatasan  politis
dan  kendala  usaha  dari  para  pihak,  (3)  sebagai penterjemah, berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melaluibahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaranyang dicapai oleh pengusul, (4) sebagai  nara  sumber,  mendayagunakan  informasi  yang tersedia, (5) sebagai penyandang berita buruk, meredam sikap  emosional  pihak  yang  bersengketa  dengan  cara mengadakan  pertemuan  terpisah,  guna  menampung berbagai  usulan-usulan,  (6)  sebagai  agen  realita, member pengertian secara jelas kepada para pihak yang bersengketa bahwa usulannya tidak masuk akal sehingga mempersulit  terjadinya  kesepakatan,  dan  (7)  sebagai kambing  hitam,  siap  disalahkan  bila  terjadi  kesalahan dalam membuat kesepakatan hasil perundingan. c. Tipe-tipe Mediator Dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga mediator  terdapat  beberapa  tipe  mediator,  yaitu mediator  hubungan  sosial,  mediator  aotoritatif, mediator mandiri.
Tipe  mediator  hubungan  sosial  sering  ditemukan dalam  masyarakat  pedesaan.  Misalnya,  para  pemuka adat,  pemuka  masyarakat,  alim  ulama  atau  tokoh masyarakat  lainnya.  Orang-orang  tersebut,  pada umumnya memiliki wibawa atau karisma serta disegani oleh  masyarakat  setempat.  Semua  nasehat  dan perkataannya  dituruti  setra  diikuti  oleh  masyarakat Sehingga penyelesaian sengketa  dilatarbelakangi karena adanya  rasa  segan    dan  rasa  takut,  rasa  tidak  enak  jika tidak menerima keputusan tersebut.
Mediator autoritatif, adalah mediator yang bekerja di instansi  pemerintah.  Mediator  seperti  ini  sering dijumpai  dalam  kasus  tanah  dan  perburuhan,  dan pencemaran  lingkungan  hidup  yang  melibatkan masyarakat di satu sisi dengan pengusaha di sisi lainnya.
Mediator  mandiri  adalah  mediator  yang  dianggap mediator  terbaik  atau  professional  bila  dibandingkan dengan  mediator  lainnya.  Mediator  mandiri  tidak memiliki hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung  dengan  para  pihak  yang  bersengketa. Umumnya mediator mandiri bersifat professional. 4. Mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  pada masyarakat Hukum Adat Mediasi
Secara  antropologis  setiap  orang  dalam  suatu komunitas memiliki sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa.  Bagi  sebagian  masyarakat  Indonesia  yang hidup di pedesaan dan juga merupakan masyarakat adat jika  timbul  sengketa  diantara  mereka  jarang  sekali dibawa ke pengadilan negara untuk diselesaikan. Mereka lebih suka dan dengan  senang hati membawa sengketa ke  lembaga  yang  tersedia  pada  masyarakat  adat  untuk diselesaikan  secara  damai.  Dalam  masyarakat  hukum adat  penyelesaian  sengketa  biasanya  dilakukan dihadapan kepala desa atau di depan hakim adat Secara  historis  kultur  masyarakat  Indonesia  sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan  penyelesaian  sengketa  sesuai  dengan mekanisme  pengambilan  keputusan  secara  tradisional dan  penyelesaian  sengketa  secara  adat.  Proses penyelesaian sengketa secara koopetatif sudah dilakukan sejak  dahulu  oleh  masyarakat  adat.  Misalnya  pada masyarakat  adat  Batak,  penyelesaian  sengketa  memiliki nilai  religious  yang  masih  mengembangkan  forum ranggun adat  yang intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah  dan  kekeluargaan.  Demikian  halnya dengan  lembaga  penyelesaian  sengketa    di  Bali,  juga  di
Minangkabau dikenal adanya lembaga hakim perdamaian  yang  secara  umum  perperan  sebagai mediator  dan  konsiliator.  Konsep  pembuat  keputusan pada  masyarakat  pedesaan  di  Jawa  didasarkan  atas prinsip  musyawarah  mufakat  dibuat  oleh  keseluruhan yang  hadir  dalam  forum  rembug  desa  sebagai  suatu kesatuan.  Makna  sengketa  dalam  masyarakat  hukum adat,  ditujukan  pada  ketidakseimbangan  sosial,  jika terjadi  sengketa  dalam  masyarakat  hukum  adat,  maka masyarakat hukum adat merasakan adanya ketidakseimbangan  yang  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat  hukum  adat.Oleh  karena  itu  masyarakat hukum adat akan menyelesaikannya melalui mekanisme hukum adat.
Hukum  adat  sebagai    suatu  sistem  hukum  memiliki pola  tersendiri  dalam  menyelesaikan  sengketa.Hukum adat memiliki karakter tersendiri dan khas dibandingkan  dengan  sistem  hukum  yang  lain.  Hukum adat  lahir  dan  tumbuh  dari  masyarakat,  sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat.  Hukum  adat  tersusun  dan  terbangun  atas nilai,  kaidah  atau  norma  yang  disepakati  dan  diyakini kebenarannya  oleh  komunitas  masyarakat  adat,  serta memiliki  relevansi  kuat  dengan  karakter,  nilai,  dan dinamika  yang  berkembang  dalam    masyarakat  hokum adat.
Hukum  adat  Indonesia  merupakan  penjelmaan  dari kebudayaan  masyarakat  Indonesia  dan  bersandar  pada alam  pikiran  bangsa  Indonesia  yang  berbeda  dengan alam  pikiran  sistem  hukum  Barat  atau  system  hukum lainnya.  Soedarsono,  menyebutkan  bahwa  tata  hukum adat Indonesia berbeda dengan tata hukum lainnya yang ada  di  Indonesia  seperti  tata  hukum  Romawi  yang dibawa  colonial  Belanda  ke  Indonesia  (Barat),  tata hukum  Hindu  India,  tata  hokum  Islam,  dan  berbagai tata  hokum  lainnya[7].  Perbedaan  tata  hukum  adat Indonesia  dngan  tata  hukum  lain  sangat  wajar  terjadi, karena  masyarakat  Indonesia  sebagai  pendukung budaya  mempunyai  pandangan  dan  falsafah  hidup masyarakat  tersendiri.  Soepomo,  menyebutkan  bahwa hukum  adat  merupakan  penjelmaan  dan  perasaan hokum yang nyata dari rakyat[8]. Hukum adat dibangun dari  bahan  kebudayaan  baik  yang  bersifat  riil  maupun idiil  dari  bangsa  Indonesia  khususnya  dan  bangsa melayu pada umumnya.
Dalam suatu komunitas setiap orang memiliki sistem dan  mekanisme  penyelesaian  sengketata.  Bagi  sebagian masyarakat  Indonesia    hidup  di  pedesaan  yang merupakan  masyarakat  adat  jika  timbul  sengketa diantara  mereka  jarang  sekali  dibawa  ke  pengadilan Negara  untuk  diselesaikan.  Mereka  lebih  suka  dan senang  hati  membawa  sengketa  ke  lembaga  yang tersedia pada masyarakat adat untuk diselesaikan secara damai.Dalam  masyarakat  hokum  adat  penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dihadapan kepala desa atau hakim adat. Perlu diketahui karena secara secara historis kultur  masyarakat  Indonesia  sangat  menjunjung  tinggi pendekatan  consensus.  Pengembangan  penyelesaian sengketa  di  Indonesia  sesuai  dengan  mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat.
Di  Indonesia,  proses  penyelesaian  sengketa  dengan memperhatikan  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam masyarakat  adat  yang  berjiwa  kooperatif.  Hal  tersebut dapat  dilihat  dari  cara  menyelesaian  sengketa  yang dilakukan  oleh  masyarakat  adat    Batak  misalnta,
memiliki  nilai  religious  yang  masih  mengembangkan forum  ranggut  adat  yang  intinya  penyelesaian  sengketa secara  musyawarah  dan  kekeluargaan.  Di  Minangkabau dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum  berperan  sebagai  mediator  dan  konsoliator. Sedangkan  konsep  pembuatan  keputusan  pada masyarakat  pedesaan  di  Jawa  didasarkan  atas  prinsip musyawarah  mufakat  dibuat  oleh  keseluruhan  yang hadir dalam forum rembug desa sebagai suatu kesatuan.
Dalam  perkembangannya,  masyarakat  Indonesia berada  dipersimpangan  jalan,  tradidi  dari  masyarakat agraris  (pedesaan)  ke  masyarakat  industri  (perkotaan), hal ini menyebabkan terjadinya benturan-benturan nilai. Nilai  tradisional yang dipegang oleh generasi dulu mulai luntur.  Sedangkan  nilai-nilai  baru  (modern)  belum sepenuhnya terbentuk dan diterima.
Sengketa yang terjadi saat ini, antara  lain terdiri atas (1)  sengketa  tradisional  (berkisar  tentang  keluarga, warisan, dan tanah atau sumberdaya alam), (2) sengketa bisnis yang rumit serta syarat dengan unsure keuangan, perbankan  modern,  peraturan  perundang-undangan, etika  profesi,  pemenuhan  kontrak  dan  sebagainya.,  (3) sengketan  lingkungan  yang  rumit  dengan  masalah pembuktian  ilmiah  dan  hubungan  administrasi  pusat dan  daerah,  dan  (4)  sengketa  ketenagakerjaan  yang diwarnai  dengan  masalah  hak  asasi  manusia,  reputasi Negara dan perhatian masyarakat internasional.
Gambaran tersebut di atas mengarah pada kebutuhan yang  tepat  dalam  menangani  masalah  sengketa  yang terjadi  dalam  masyarakat  hukum  adat,  masyarakat hukum  adat  dalam  penyelesaian  sengketa  adat  selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diwariskan.
Prinsip-prinsip  yang  telah  lama  dijalankan  oleh banyak  komunitas  masyarakat  adat  di  Indonesia  dalam penyelesaian sengketa adat antara lain:
a. Negosiasi atau berunding merupakan salah satu cara yang tersedia dimana negosiasi memberikan peluang kepada  para  pihak  untuk  menentukan  pilihan- pilihannya.  Dalam  negosiasi  para  pihak  tidak bergantung  pada  norma  hokum  yang  kaku  dan tertulis  dalam  kitab  undang-undang  ataupun berbagai  peraturan  laimmya.Selain  itu  negosiasi juga  memberikan  ruang  bagi  para  pihak untuk  bias menang  secara  bersama-sama.  Dalam  negosiasi tidak  ada  yang  kalah  dan  yang  menang  .  Semua pihak  memperoleh  kesempatan   untuk  menjelaskan berbagai persoalan dalam proses negosiasi.
b. Mediasi  atau  dalam  bahasa  inggris  disebut mediation  adalah  penyelesaian  sengketa  dengan menengahi.  Mediator  adalah  orang  yang  menjadi penengah.Mediasi  adalah  proses  penyelesaian sengketa  yang  memerlukan  bantuan  pihak  ketiga yang  netral  dalam  upaya  negosiasi  dalam penyelesaian  sengketa.Dalam  hal  mempergunakan mediasi diperlukan beberapa elemen yang diperlukan  dalam  mewujudkan  proses  mediasi antara  lain:  (a).  penyelesaian  sengketa  bersifat sukarela, (b). terdapat intervensi atau bantuan pihak ketiga  yang  netral  dan  tidak  memihak,  (c). pengambilan keputusan diserahkan pada para pihak secara consensus, (d). proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipasif[9].
Memahami tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat  hukum  adat,  perlu  dipahami  filosofi  dibalik terjadinya  sengketa  dan  dampak-dampak  yang  terjadi akibat  terhadap  nilai  dalam  komonitas    masyarakat
hukum  adat.  Filosofi  ini  sangat  penting  diketahui,  agar dapat  memahami  keputusan-keputusan  yang  diambil oleh  pemegang  adat  (tokoh  adat)  dalam  menyelesaikan sengketanya.  Pertimbangan  filosofi  yang  didasarkan pada  pandangan  hidup  menjadi  amat  penting,  karena dapat  mengukur  tingkat  keadilan,  ketentraman, pengorbanan  dan  kesejahteraan  yang  akan  dirasakan oleh  masyarakat  hukum  adat,  atas  keputusan  yang diambil tersebut[10].
Tradisi  penyelesaian  sengketa  pada  masyarakat hukum  adat  didasarkan pada  nilai  filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dankeadilan. Dalam masyarakat hokum adat kepentingan  bersama  merupakan  filosofi  hidup  yang meresap  pada  dada  setiap  anggota  masyarakat  adat. Kepentingan  bersama  dijunjung  tinggi  yang  melebihi kepentingan  individu,  sehingga  dalam  masyarakat  adat dikenal  adanya  kepentingan  bersama.  Sengketa  yang terjadi  antar  individu  maupun  antar  kelompok,  dalam pandangan  masyarakat  hukum  adat  adalah  tindakan yang mengganggu kepentingan bersama (komunal), oleh karenanya  harus  cepat  diselesaikan  secara  arif  dengan menggunakan pola penyelesaian adat[11].
Filosofi  Pengorbanan  dalam  penyelesaian  sengketa menjadi  penekanan  dalam  masyarakat  hukum  adat, parapihak  yang  bersengketa  harus  rela  mengobankan kepentingan  individual  demu  untuk  kepentingan komunal.  Penyelesaian  sengketa  dengan  pola  adat, mencerminkan  nilai  komunalitas  yang  mesti  diterima oleh  individu  yang  bertikai,  dengan  kesadaran  bahwa mereka adalah bagian dari yang lain. Keputusan hokum adat  yang  diambil  dalam  penyelesaian  sengketa  adalah paying  yang  menjaga  dan  mempertahankan  nilai  dan tatanan  adat  yang  mereka  junjung  tinggi  demi mempertahankan kebersamaan dan kesamaan. Kesediaan  berkorban  untuk  kepentingan  bersama  akan mendapat penghormatan dan nilai etika yang lebih dari masyarakat  hukum  adat,  sebaliknya  pihak  yang  tidak mempertimbangkan  kepentingan  komunal  cendrung mendapat  penilaian  negative  dari  masyarakat  hokum adat, dan akan dikenakan sanksi adat.
Filosofi  supernatural,  penyelesaian  sengketa  dalam masyarakat hokum adat diidentifikasi      dalam bentuk upacara-upacara  ritual.  Tujuannya  agar  pihak  yang bersengketa perlu mendapat pengakuan dari supernatural  dalam  penyelesaiannya.  Oleh  karena  itu, adanya nilai supernatural menandakan bahwa penyelesaian  sengketa  mendapat  persetujuan  dan pemantauan dari Yang mahakuasa, sehingga para pihak yang  bertikai  tidak  leluasa  untuk  kembali  bertikai setelah sengketa diselesaikan melalui pola adat.
Filosofi  keadilan  yang  ingin  ditegakkan  dalam penyelesaian  sengketa  pada  masyarakat  hukum  adat adalah  keadilan  komunal  yaitu  keadilan  damana  tidak ada  yang  merasa  dirugikan  dengan  keputusan  yang diambil  ketua  atau  tokoh  adat  dalam  penyelesaian sengketa.  Keadilan  ini  amat  penting  ditegakkan  sebagai sendi  dari  tatanan  kehidupan  masyarakat  hukum  adat. Hukum  adat  diberlakukan  dalam  rangka  menegakkan keadilan  masyarakat.  Semakin  tinggi  nilai  keadilan komunal  diwujudkan,  maka  semakin  kuat  dan  mulia kedudukan  masyarakat  hukum  adat  tersebut.  Esensi penyelesaian  sengketa  dalam  hukum  adat  adalah mewujudkan  damai  dalam  arti  yang  komprehensif. Damai  yang  dimaksud  disini  adalah  damai  secara keseluruhan.  Oleh  karena  itu  pendekatan  yang
dipergunakan  adalah  pendekatan  persuasive  untuk menyelesaikan  sengketa  dengan  menggunakan  bahasa adat  dan  agama,  sehingga  muncul  kesadaran  dari  para pihak bahwa tidak ada artinya hidup di dunia bila terjadi persengketaan dan tindakan yang merugikan orang lain. Tujuan penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah perwujudan damai yang permanen.
Masyarakat  hukum  adat  lebih  mengutamakan  jalur musyawarah dalam penyelesaian sengketa,yang bertujuan  untuk  mewujudkan  kedamaian  dalam masyarakat.  Jalur  musyawarah  merupakan  jalur  utama yang  digunakan  masyarakat  hukum  adat  dalam penyelesaian sengketa,  karena  dalam  musyawarah  akan dapat  dibuat  kesepakatan  damai  yang  menguntungkan kedua  belah  pihak.  Penggunaan  jalur  musyawarah bukan  berarti  mematikan  proses  penyelesaian  sengketa melalui jalur peradilan adat. Penyelesaian sengketa baik melalui jalur musyawarah maupun jalur peradilan adat, tetap  didominasi  pendekatan  musyawarah  dalam penyelesaian  sengketa,  karena  musyawarah  merupakan salah  satu  filosofi  dan  ciri  masyarakat  hukum  adat. Penyelesaian  sengketa  melalui  mekanisme  hokum  adat dapat  dilakukan  melalui  musyawarah  yang  mengambil bentuk  mediasi,  negosiasi.  Kedua  model  penyelesaian sengketa  ini  sering  diraktiktikkan  masyarakat  adat dalam  penyelesaian  sengketa  mereka.  Para  tokoh  adat menjalankan  fungsinya  sebagai  mediator.  Dalam prakteknya  para  tokoh  adat  umumnya  menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama.
Tokoh  adat  mendominasi  penyelesaian  sengketa melalui  mediasi  dapat  digunakan  untuk  penyelesaian kasus-kasus  seperti  pembunuhan  atau  penganiayaan, jika terjadi penganiayaan atau pembunuhan, maka tokoh adat  akan  menyelesaikan  kasus  ini  dengan  melakukan pendekatan  baik  dengan  korban  dan  keluarga  korban maupun  dengan  pelaku  dan  keluarga  pelaku. Keterlibatan  pihak  keluarga  menjadi  amat  penting, karena  dalam  masyarakat  hokum  adat  ikatan kekeluargaan  menjadi  pengikat  kuat  hubungan  antar anggota kerabat. Oleh karenanya, jika salah seorang dari anggota  kerabat  melakukan  tindak  pembunuhan  atau penganiayaan  atau  menjadi  korban  perlakuan  tersebut, maka  keluarga  korban  akan  bertindak  untuk  mencari keadilan.  Disinilah  peran  tokoh  adat  menjembatani (memediasi)  guna  mencari  penyelesaian  secara  adil menurut hokum adat.
Keterlibatan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa, tidak  mengharuskan  adanya  ijin  dari  pihak  keluarga yang bersengketa. Tokoh adat sebagai penjaga stabilitas dan  nilai  adat,  dengan  sendirinya  berkewajiban  untuk menyelesaikan  sengketa  tersebut,  tokoh  adat  dapat bertindak  atas  inisiatif  sendiriuntuk  menyelesaikan sengketa,  jika  dianggap  kasus  tersebut  dapat mengganggu keadilan dan nilai keseimbangan masyarakat  hokum  adat.  Tetapi  adakalanya,  para  pihak yang  bersengketa  yang  meminta  para  tokoh  adat  untuk menyelesaikan sengketa  mereka.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Dalan  masyarakat  hukum  adat,  kesepakatan bersama yang  dibuat  oleh  para  pihak  merupakan  pencapaian tertinggi  manusia  dalam  mengelola  atau  mengontrol nafsu amarahnya. Karena dalam mediasi, mengharuskan para  pihak  sama-sama  mundur  selangkah  guna  sama- sama  mencapai  kemenangan.  Kemampuan  seperti  itu
mendapat  nilai  tertinggi  dalam  konstruksi  nilai  dan pandangan  masyarakat  hukum  adat.  Ciri  masyarakat hukum  adat  tergambar  dari  nilai  kesederhanaan  dan kebersahajaan  dalam  wujud  bila  individu  memiliki pribadi yang bersih dari sifat rakus, menang sendiri, dan tidak menghargai hak-hak dan pendapat orang lain.
Pelaksanaan  hasil  mediasi  yang  sudah  disakralkan dihadapan  tokoh  adat,  apalagi  sudah  dilakukan  dengan suatu  upacara  adat,  maka  kesepakatan  tersebut  harus dilaksanakan  dengan  segera,  bila  salah  satu  pihak mengingkari  atau  tidak  bersedia  melaksanakan  hasil mediasi, maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi adat dari masyarakat hukum adat.
Sanksi  adat  diberikan  atas  pertimbangan,  bahwa pengingkaran  kesepakatan  damai  merupakan  bentuk pengingkaran  terhadap  nilai  dan  rasa  keadilan masyarakat  hokum  adat.  Penjatuhan  sanksi  adat dijatuhkan  oleh  tokoh  adat  yang  bertindak  sebagai penjaga  nilai  keadilan  dan  warisan  leluhur  dalam masyarakat hokum adat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  editor  yang senantiasa  memberikan  saran  dan  masukan  kepada penulis sehingga artikel ilimiah ini selesai dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] M. Fajar and Y. Achmad, “Dualisme penelitian hukum normatif  dan  empiris,” Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar ,
2010.
[2] M.  Sulastriyono  and  S.  D.  F.  Aristya,  “Penerapan Norma  Dan  Asas-Asas  Hukum  Adat  Dalam  Praktik Peradilan Perdata,” Mimb. Huk. , vol. 24, no. 1, pp. 25–
40, 2012.
[3] C.  M.  Gilmour,  Lorna,  Penny  Hand, Collins  English Dictionary  and  Thesaurus ,  Third.  Great  Britain: Harper Collins Publishers, 2007.
[4] K. B. B. Indonesia, “Jakarta: Depdikbud RI,” 1988.
[5] S.  Margono, ADR,  alternative  dispute  resolution,  & arbitrase:  proses  pelembagaan  dan  aspek  hukum .
Ghalia Indonesia, 2000.
[6] C.  W.  Moore, The  mediation  process:  Practical strategies  for  resolving  conflict .  John  Wiley  &  Sons, 2014.
[7] Soedarsono, Hukum  Adat  Dan  Modernisasi  Hukum . Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia, 1998.
[8] S.  Wignjodipuro, Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum Adat . Gunung Agung, 1982.
[9] R.  Safa’at,  “Advokasi  Dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa
(Latar
belakang, Konsep dan Implementasinya),” Surya  Pena  Gemilang,  Malang , 2011.
[10] H.  Hilman,  “Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat Indonesia,” Mandar Maju, Bandung , 1992.
[11] B.  Muhammad, Pokok-pokok  hukum  adat .  Pradnya Paramita, 1995.