## STATUS KEPEMILIKAN TANAMAN YANG BERADA DI ATAS HAK ATAS TANAH MILIK ORANG LAIN
Abd Hamid Bakir 1 , Abraham Ferry Rosando 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: abdhamidbakir7@gmail.com , ferry@untag-sby.ac.id

## ABSTRAK
Asas i pemisahan i horizontal i mengatur  tentang  asas  yang  memisahkan  antara  tanah  dengan  benda- benda/bangunan  yang  berada  diatasnya,  maksudnya  ialah  bahwa  pemilik  tanah  tidak  dengan sendirinya mempunyai hak atas benda-benda/bangunan yang berada diatasnya, jadi siapa yang yang mendirikan  atau  membangun  dialah  yang  mempunyai  hak  bukan  pemilik  tanah.  Penelitian  yang digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif,  dimana penelitian  hukum  normatif  harus  dinyatakan  dalam  suatu  tulisan,  cukup  dikemukakan  bahwa penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  dan  pendekatan  terhadap  Perundang-undangan  ( Statute Aprroach) . Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana status dari tanaman yang berada di atas tanah hak orang lain, dimana pada asas pemisahan horizontal bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, dalam hukum perdata terdapat 2 upaya hukum : Upaya hukum biasa ialah banding, kasasi, dan verzet dalam pasal 180 HIR. dan Upaya hukum luar biasa adalah terjadi perlawanan pada pihak ketiga dan dalam peninjauan kembali ( request  civiel ). Kata Kunci : Tanah, Tanaman, Asas Pemisahan Horizontal

## ABSTRACT
The  principle  of  horizontal  separation  regulates  the  principle  that  separates  land  from  the objects/buildings above it, meaning that the land owner does not automatically have the right to the objects/buildings above it, so whoever builds or builds them will own them. non-owner rights. The research used in this paper is using normative legal research, where normative legal research must be stated  in  a  paper,  it  is  sufficient  to  state  that  this  research  is  legal  research  and  an  approach  to legislation ( Statute Approach ). In this study, to find out the status of plants that are on other people's land, which is on the principle of horizontal separation of buildings, and plants that are on the ground are not part of the land. Land rights do not automatically include ownership of buildings and plants on it. In civil law there are 2 legal remedies: Ordinary legal remedies are appeal, cassation, and verzet in article 180 HIR. and Extraordinary legal remedies are resistance to third parties and under review ( civil request ).
Keywords : Soil, Plants, Horizontal Separation Principle

## PENDAHULUAN
Tanah  sebagai  salah  satu  kebutuhan  dalam  pelaksanaan  eksistensi  manusia  memegang peranan  yang  sangat  esensial.  Bangsa  Indonesia  yang  menjalankan  kehidupan  agraris bergantung sepenuhnya pada tanah. Tanah sebagai barang utama yang harus dimiliki dalam pelaksanaan kehidupan agraris sebagai perolehan tanah hortikultura dan peternakan. Tanah juga  menjadi  alasan  untuk  memperkirakan  bantuan  dan  ketergantungan  pemerintah  bagi individu  yang  tinggal  di  daerah  pedesaan.  Di  dalam  luasnya  wilayah  metropolitan,  tanah memegang peranan penting sebagai tanah kantor dan tanah pribadi. Akibatnya, tanah tidak dapat  dipisahkan  dari  keberadaan  manusia  sebagai  akibat  dari  setiap  kebutuhan  manusia, tanah  menjadi  kebutuhan  esensial  yang  mendasar  dan  menjadi  tempat  bagi  orang  untuk melanjutkan  rutinitas  sehari-hari  dan  mendapatkan  aset  untuk  melanjutkan  kehidupan mereka.
Dalam  Undang-undang Pertanahan  dikenal dengan Asas  Accesie atau  Asas  Lampiran,  yaitu bangunan-bangunan  dan  tanaman-tanaman  yang  berada  di  atas  dan  merupakan  susunan dengan  tanah  yang  dianggap  penting  bagi  tanah  yang  dimaksud,  maka  pada  saat  itu kebebasan tanah tanpa hak. orang lain, mengingat fakta bahwa hukum mengingat pemikiran struktur dan tanaman untuk tanah. siapa yang diadili, kecuali jika ada satu persetujuan lagi dengan  pihak  yang  menyusun  atau  menetapkannya.  Kegiatan  yang  sah  mengenai  tanah biasanya  mencakup  tanaman  dan  bangunan,  dengan  alasan  bahwa  hukum  mengingat tanaman dan bangunan untuk itu.
Dalam Hukum Adat, tanah merupakan isu yang vital. Hubungan antara manusia dan tanah sangat erat, tanah merupakan tempat manusia hidup dan melanjutkan kehidupannya. Lahan standar adalah milik jaringan regulasi standar yang telah dikuasai cukup lama. Dalam sebuah negara  di  mana  individu  ingin  melaksanakan  pemerintahan  mayoritas  sosial,  pemanfaatan tanah untuk individu berkembang terbaik adalah kondisi sine qua non . Untuk mencapai tujuan ini, para ahli yang terampil diharapkan untuk menengahi dalam usaha tanah, terutama yang berkaitan dengan kelahiran, perpindahan dan hilangnya hak kepemilikan tanah.
Pengaturan pertanahan adalah keseluruhan rangkaian peraturan perundang-undangan yang berkembang  dari  kerjasama  kehidupan  antara  orang-orang  yang  berhubungan  dengan masalah pemanfaatan tanah. Dalam peraturan pertanahan standar ada pedoman yang sah. Keseluruhan rangkaian undang-undang yang berkembang dan tercipta dalam kegiatan publik
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
antar manusia sangat erat kaitannya dengan penggunaan dan sekaligus menjauhi perdebatan tanah sebagaimana yang diharapkan. Hal ini diatur dalam peraturan pertanahan standar. Dari pengaturan  peraturan  pertanahan  ini  akan  muncul  kebebasan  dan  komitmen  yang  erat kaitannya dengan hak-hak istimewa yang ada di atas tanah.
Tanah  adalah  sesuatu  yang  sangat  dibutuhkan  manusia.  Agar  tidak  ada  ketidakpastian kebebasan antara satu sama lain, penting untuk memiliki aturan yang mengatur hubungan antara  orang  dan  tanah.  Pedoman  atau  aturan  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan tanah ini, selanjutnya disebut sebagai peraturan pertanahan menurut peraturan baku. Tanah merupakan sumber daya negara yang sangat besar, sumber pendapatan negara juga sebagian besar berasal dari pungutan dan salah satu pengeluaran, khususnya beban dari tanah, baik bea bangunan maupun bea lainnya seperti sewa, hak pakai hasil, dll. Tanah pada akhirnya akan  habis  dengan  setiap  tanah  yang  dimiliki  atau  ditempati  karena  meningkatnya  jumlah penduduk  Indonesia. Mungkin  saja  dalam  jangka  panjang wilayah  kita  habis  dan  tidak  ada tanah kosong atau kosong untuk setiap bagian terakhirnya.
Selanjutnya diperlukan pedoman atau pedoman yang sah, yaitu pedoman khusus kegiatan publik  yang  bersifat  mengarahkan  dan  memaksa  untuk  menjamin  permintaan  di  mata masyarakat. Hukum harus menjadi peraturan yang jelas untuk memberikan keyakinan yang sah kepada pemilik asli dari alasan tertentu.
Hukum Pertanahan mempersepsikan dua macam standar mengenai tanah yang berdampak pada  kekuasaan  dan  penguasaan  tanah.  Aturan  utama  disebut  sebagai  pedoman  koneksi ( acessie ) dan itu berarti bahwa tanah tidak hanya terbatas pada lapisan luar bumi tetapi juga apa yang ada di bawah atau lebih itu karena setiap bagian terakhirnya adalah satu kesatuan yang  tak  terpisahkan.  secara  khusus  kepada  pemilik  hak  atas  tanah  diberikan  ahli  sesuai dengan pengertian kebebasan tanah. Untuk situasi ini, kekuasaan dan tanggung jawab untuk hak-hak istimewa tidak hanya terbatas pada lapisan luar tanah tetapi juga apa yang ada di bawahnya  yang  terhubung  dan  tetap  di  atasnya.  Sedangkan  aturan  selanjutnya  adalah standar  detasemen  genap.  Dalam  pedoman  ini,  pengertian  tanah  hanya  meliputi  lapisan terluar  tanah  sehingga  apa  yang  berhubungan  atau  tetap  berada  di  atasnya  dan  apa  yang terkandung  di  bawahnya  tidak  lain  adalah  suatu  kesatuan  tersendiri  namun  struktur  yang terpisah, khususnya pemegang kebebasan tanah hanya menguasai tanah. lapisan luar tanah, sementara struktur atau apa pun. yang ditambahkan pada tanah tersebut memiliki hak-hak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
penguasaan  yang  berbeda  dan  hal  ini  membuka  kemungkinan  bahwa  pemegang  hak  atas barang yang tergabung dalam tanah tersebut tidak sama dengan orang yang memegang hak atas tanah tersebut.
Dalam UUPA hak atas tanah juga tidak meliputi pemikiran kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh di bawahnya. Dinyatakan dalam Pasal 8 bahwa pengambilan kekayaan alam yang terkandung  dalam  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  perlu  diatur.  Dalam  Penjelasan  Pasal  8 disebutkan: karena hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi, maka wewenang-wewenang yang bersumber dari padanya tidaklah mengenal kekayaan-kekayaan alam,  yang  terkandung  dalam  tubuh  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa.  Oleh  karena  itu  maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri.
Dalam  sejarah  pertanahan  di  Indonesia,  Indonesia  telah  memiliki  ketentuan  khusus  yang mengatur  tentang  pertanahan  yaitu    dalam  Undang-  Undang  No.5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  selanjutnya  disebut  UUPA,  Sebagai  peraturan dasar, UUPA hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya berupa  hukum  pertanahan  nasional.  Arti  penting  tanah  bagi  manusia  sebagai  individu maupun  negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal  33  Ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa  “ Bumi,  air,  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” . Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 Ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, pengaturan hak atas tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria  (UUPA).  Hal  tersebut  dia tur  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  UUPA  Bahwa  :  “ Atas  dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal- hal sebagai yang dimaksud dalam  Pasal  1,  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat ” .
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disingkat UUPA, apa yang dimaksud dengan Agraria mempunyai arti penting yang sangat luas,  yang  meliputi  Bumi,  Air,  dan  kekayaan  alam  di  dalamnya.  Menurut  Profesor  Boedi Harsono, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Agraria atau yang disingkat dengan UUPA, apa yang dimaksud dengan Agraria memiliki arti yang sangat luas, yang meliputi Bumi, Air, dan kekayaan alam di dalamnya.
Segala sesuatu misalnya tanaman atau bangunan yang berdiri di atas tanah dengan mengacu pada  KUHPerdata,  maka  semua  tanaman  atau  bangunan  menjadi  sebidang  tanah  dengan alasan berlaku aturan sambungan sesuai Pasal 500 dan Pasal 506 KUH Perdata.
Hal  ini  menjadi  berbeda  ketika  mengacu  pada  peraturan  pertanahan  yang  tertuang  dalam UUPA  bahwa  yang  berlaku  adalah  pedoman  pembagian  rumah  susun,  lebih  spesifiknya pemisahan antara tanah dan segala yang berdiri di atasnya. Untuk situasi ini berlaku bahwa pihak yang mengembangkan pabrik atau membangun struktur tersebut adalah pemilik pabrik atau bangunan tersebut.
Dengan  aturan  pembagian  tingkat  bahwa  seseorang  yang  mengklaim  tanah  tidak  dijamin memiliki semua yang ada di tanah itu. Pemilik tanah tidak boleh menerima bahwa tanaman atau bangunan di atas tanah secara alami menjadi milik pemilik tanah.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  menggunakan  jenis  penelitian hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  harus  dinyatakan  dalam  suatu  tulisan,  cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum dan pendekatan dan bahan yang digunakan harus dikemukakan.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Pendekatan Perundang-undangan  ( Statute  Aprroach  ) .  Pendekatan  Perundang-undangan  perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
Adapun Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain :

## 1) Bahan Hukum Primer
1. Ketentuan mengenai Asas pelekatan dalam BW ( Burgerlijk Wetbook )
2. Ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman dalam HIR ( Herzien Inlandsch Reglement ) 3. Ketentuan mengenai Asas pemisahan horizontal dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria.
2) Bahan Hukum Sekunder
Data sekunder merupakan Buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan
jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
a. Status Kepemilikan Tanaman Yang Berada di Atas Hak Atas Tanah Milik Orang lain Tanah adalah sumber kehidupan, hubungan tanah dan manusia yang membuat perubahan- perubahan dalam tata susunan pemilikan dan penguasaan tanah, pada gilirannya akan juga memberikan pengaruh pada pola hubungan antar manusia itu sendiri. Yang menjadi masalah bukan tanah itu sendiri tetapi terjadinya penguasaan tanah yang timpang, dimana ada yang tidak  menguasai,  dan  di  pihak  lain  ada  yang  menguasai  dalam  satuan  jumlah  yang  sangat besar.
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya begitu pula ruang angkasa adalah merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena  itu  sudah  semestinya  pemanfaatan  atau  fungsi  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  serta  ruang  angkasa  haruslah  ditunjukan  untuk  mencapai kemakmuran rakyat Indonesia.
Saat ini Sistem Pertanahan Indonesia mempunyai aturan yang mengatur tentang tanah yaitu disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan yang digunakan saat ini. Salah satu aturan yang mengatur  tentang  tanaman  yang  berada  diatas  tanah  yaitu  Asas  Pemisahan  Horizontal.  Di dalam hukum tanah dikenal ada 2 (dua) asas yang satu sama lain bertentangan yaitu yang dikenal  dengan  asas  pelekatan  Vertikal  ( verticale  accessie  beginsel )  dan  asas  pemisahan horisontal ( horizontale scheiding beginsel ).
Penerapan asas horizontal dalam hukum pertanahan nasional merupakan konsekuensi dari ditetapkannya Hukum Tanah Adat sebagai dasar pembentukan Hukum Pertanahan Nasional. Kesatuan  Hukum  Pertanahan  Nasional  dibuktikan  dengan  terbentuknya  UUPA.  Asas kepemilikan  bangunan  atau  tanaman  yang  dianut  dalam  UUPA  atau  Hukum  Pertanahan Nasional yang berlaku saat ini adalah asas pemisahan horizontal, Asas pemisahan horizontal dapat ditemukan dalam Pasal 44 ayat 1 UUPA yang berbunyi “ Seseorang atau suatu badan hukum  mempunyai  hak  sewa  atas  tanah,  apabila  ia  berhak  mempergunakan  tanah-milik orang lain unuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa”.
Asas  pemisahan  horizontal  ialah  asas  yang  memisahkan  antara  tanah  dengan  benda-
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
benda/bangunan yang berada diatasnya, maksudnya ialah bahwa pemilik tanah tidak dengan sendirinya  mempunyai  hak  atas  benda-benda/bangunan  yang  berada  diatasnya,  jadi  siapa yang yang mendirikan atau membangun dialah yang mempunyai hak bukan pemilik tanah.
Dalam asas ini, bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah.  Hak  atas  tanah  tidak  dengan  sendirinya meliputi  pemilikan  bangunan dan tanaman yang  ada  di  atasnya.  Perbuatan  hukum  mengenai  tanah  tidak  dengan  sendirinya  meliputi bangunan  dan  tanaman  milik  yang  punya  tanah  yang  ada  di  atasnya.  Jika  perbuatan hukumnya dimaksudkan meliputi juga bangunan dan tanamannya, maka hal ini secara tegas harus  dinyatakan  dalam  akta  yang  membuktikan  dilakukannya  perbuatan  hukum  yang bersangkutan.
b. Upaya Hukum Pemilik Tanaman Yang berada di Atas Tanah Hak Atas Tanah Milik Orang lain
Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan. karena hakim itu juga seorang manusia yang  bisa  secara  tidak  sengaja  melakukan  kesalahan  yang  dapat  menimbulkan  salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.
Dalam hukum acara perdata dikenal adanya 2 (dua) macam upaya hukum :
1. Upaya hukum biasa ialah banding, kasasi, dan verzet. Upaya hukum ini pada umumnya adalah  menangguhkan  pelaksanaan  putusan,  kecuali    apabila  putusan  tersebut  dijatuhkan dengan ketentuan didasarkan pasal 180 HIR.
2. Upaya  hukum  luar  biasa  adalah  terjadi  perlawanan  pada  pihak  ketiga  dan  dalam peninjauan kembali ( request civiel ). Adapun upaya hukum luar biasa ini tidak menangguhkan eksekusi.
Ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria juga telah menetapkan Hak milik sebagai hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah.  Meskipun  hak  milik  merupakan  hak  atas  tanah  yang  paling  kuat  dan  penuh,  dalam menggunakannya  harus  tetap  memperhatikan  fungsi  sosial  atas  tanah,  yaitu  dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, penggunaan tanah harus  disesuaikan  dengan  keadaan  dan  sifat  haknya,  adanya  keseimbangan  antara
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, serta tanah harus dipelihara dengan sebaik- baiknya agar bertambah kesuburannya dan tercegah kerusakannya. Pasal 24 Undang-Undang Pokok Agraria “ Penggunaan Tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan ”.
Salah satu aspek yang penting di dalam hukum tanah adalah tentang hubungan hukum antara tanah dengan benda lain yang melekat padanya. Kepastian hukum akan kedudukan hukum dari benda yang melekat pada tanah itu sangat penting karena hal ini mempunyai pengaruh yang luas terhadap segala hubungan hukum yang menyangkut tanah dan benda yang melekat padanya.
Pembagian  golongan  penduduk  di  Indonesia  sebelum  Indonesia  merdeka  menggambarkan pluralisme  peraturan  yang  diberlakukan  termasuk  ketentuan  hukum  pertanahannya. Pembagian golongan penduduk tersebut adalah :
1. Golongan  Eropa,  terhadap  golongan  ini  berlaku  hukum  perdata  barat  yang diberlakukan  Belanda  di  Indonesia  termasuk  ketentuan  mengenai  pertanahannya, sebagaimana diatur dalam Buku II BW dan beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda di Indonesia saat itu.
2. Golongan Timur Asing, terhadap golongan ini berlaku ketentuan hukum pertanahan yang termuat dalam Buku II BW, sama dengan golongan Eropa berdasarkan asas konkordansi. 3. Golongan  Bumiputera, terhadap  golongan  ini berlaku  ketentuan  hukum adat  untuk masalah pertanahannya.
Di dalam hukum tanah dikenal ada 2 (dua) asas yang satu sama lain bertentangan yaitu yang dikenal dengan asas pelekatan Vertikal dan asas pemisahan horizontal. Sejak berlakunya KUH Perdata  kedua  asas  ini  diterapkan  secara  berdampingan  sesuai  dengan  tata  hukum  yang berlaku dewasa itu.
Sejak berlakunya UUPA maka ketentuan Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan di dalamnya telah dicabut, kecuali tentang hipotik.
Asas pelekatan vertikal yaitu asas yang mendasarkan pemilikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai suatu kesatuan yang tertancap menjadi satu. Dalam hukum tanah Negara-negara  yang  menggunakan  apa  yang  disebut Asas  Accessie atau  Asas  pelekatan, bangunan  dan  tanaman  yang  ada  di  atas  dan  merupakan  satu  kesatuan  dengan  tanah, merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Hak atas tanah dengan sendirinya, karena
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
hukum, meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki. Kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak yang membangun atau menanamnya (Pasal 500 dan 571 KUH Perdata). Perbuatan hukum mengenai tanah dengan sendirinya meliputi tanaman dan bangunan yang ada di atasnya.Umumnya bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah adalah milik yang empunya tanah.
Dalam  hukum  Indonesia  dimungkinkan  pemilikan  secara  pribadi  bagian-bagian  bangunan, karena hukum Indonesia menggunakan asas pemisahan horizontal, yaitu asas yang saat ini diberlakukan  dalam  Hukum  Pertanahan  Nasional,  mengesampingkan  asas  perlekatan  yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam asas pemisahan horizontal, bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukanlah merupakan bagian dari tanah sehingga kepemilikan bangunan dan tanaman di atas sebidang tanah tidak serta merta jatuh kepada si pemilik tanah. Perbuatan hukum  mengenai  tanah  tidak  dengan  sendirinya  meliputi  bangunan  dan  tanaman  milik  si pemilik  tanah  diatasnya,  atau  dengan  kali  lain  bahwa  asas  pemisahan  horizontal  adalah kebalikan  dari  asas  pelekatan  yang  mengatakan  bangunan  dan  tanaman  merupakan  satu kesatuan dengan tanah. Sebaliknya, asas pemisahan horizontal menyatakan bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Konsekuensinya hak atas tanah tidak dengan sendirinya maliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.
Asas  pemisahan  horizontal  ini  berlaku  bagi  tanah-tanah  yang  dikuasai  dengan  dan  tunduk pada hukum adat. Asas ini mengandung prinsip bahwa bangunan dan atau tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Hal ini berarti bahwa pemegang hak atas tanah tidak dengan sendirinya  meliputi  pemilikan  bangunan  dan  atau  tanaman  yang  berdiri  diatasnya.  Atau dengan perkataan lain pemegang hak atas tanah belum tentu selaku pemilik bangunan dan atau tanaman di atasnya.

## KESIMPULAN
Asas kepemilikan bangunan atau tanaman yang dianut dalam UUPA atau Hukum Pertanahan Nasional yang berlaku saat ini adalah asas pemisahan horizontal, Asas pemisahan horizontal dapat ditemukan dalam Pasal 44 ayat 1 UUPA yang berbunyi “Seseorang atau suatu badan hukum  mempunyai  hak  sewa  atas  tanah, apabila  ia  berhak  mempergunakan  tanah-milik orang lain unuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai  sewa”. Bangunan, tanaman  dan  benda-benda  lain  yang  ada  di  atas  suatu  bidang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
tanah adalah milik pihak yang membangun atau yang menanam, baik pihak itu pemegang hak atas tanahnya sendiri atau bukan, kecuali kalau ada perjanjian sebaliknya.
Dalam hukum acara perdata dikenal adanya 2 (dua) macam upaya hukum :
1) Upaya hukum biasa ialah banding, kasasi, dan verzet. Upaya hukum ini pada umumnya adalah  menangguhkan  pelaksanaan  putusan,  kecuali    apabila  putusan  tersebut  dijatuhkan dengan ketentuan didasarkan pasal 180 HIR.
2) Upaya  hukum  luar  biasa  adalah  terjadi  perlawanan  pada  pihak  ketiga  dan  dalam peninjauan kembali ( request civiel ). Adapun upaya hukum luar biasa ini tidak menangguhkan eksekusi.
Ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria juga telah menetapkan Hak milik sebagai hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki  oleh seseorang atas tanah.
Meskipun  hak  milik  merupakan  hak  atas  tanah  yang  paling  kuat  dan  penuh,  dalam menggunakannya  harus  tetap  memperhatikan  fungsi  sosial  atas  tanah,  yaitu  dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, penggunaan tanah harus  disesuaikan  dengan  keadaan  dan  sifat  haknya,  adanya  keseimbangan  antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, serta tanah harus dipelihara dengan sebaik- baiknya agar bertambah kesuburannya dan tercegah kerusakannya.
Pasal  24  Undang- Undang  Pokok  Agraria  “ Penggunaan  Tanah  milik  oleh  bukan  pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan ”.

## DAFTAR PUSTAKA
Efendie, Bachtiar. Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah. Bandung. Penerbit Alumni. 1982. Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia . Jakarta. Djambatan. 2003 Marzuki,
Soerodjo,  Irawan, Hukum  Pertanahan  Hak  Pengelolahan  Asas  Tanah  (HPL)  (Eksetensi, Pengaturan dan Praktik). Yogyakarta. LaksBang Mediatama. 2013
Santoso, Urip. Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta. Kencana. 2007 Setiawan,  Yudhi. Instrumen  Hukum  Campuran  (Gemeenschapelijkrecht  dalam  Konsolidasi Tanah . Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2009
Siahaan, Mariot P., Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek) . Jakarta. Rajawali Press. 2005 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.