Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Implementasi  Peraturan Daerah Kota Semarang  No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern Terhadap Iklim Persaingan Usaha yang Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kota Semarang
Rahandy Rizki Prananda * , Paramita Prananningtyas ** PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKIUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
pptyas@yahoo.com

## ABSTRAK
Investasi  toko  modern mempunyai  peranan penting terhadap  pertumbuhan perekonomian  daerah Kota  Semarang.  Pertumbuhan  tingkat  investasi  toko  modern  yang tidak  terkontrol  dan  kurang memperhatikan  keseimbangan  sosial  ekonomi  dengan  pasar  tradisional  dikhawatirkan  menimbulkan persaingan tidak sehat pada perdagangan domestik di Kota Semarang. Penerbitan Peraturan Daerah Kota No.1  tahun  2014  tentang  Penataan  Toko  Modern  merupakan  langkah  antisipatif  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan toko modern. Permasalahan dalam paper ini adalah implementasi Perda No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern dan implikasinya terhadap  iklim  persaingan  usaha  yang  sehat  antara  toko  modern  dan  pasar  tradisional; serta  solusi penataan iklim investasi toko modern yang ideal, demi menciptakan keseimbangan iklim persaingan yang sehat  dengan  pasar  tradisional.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum empiris dengan mengkombinasikan regulasi dengan teori-teori interdisipliner. Data yang digunakan dalam penelitian  adalah  data  primer    dan  data  sekunder    yang  dikaji  dengan  metode  analisis  kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Inefektifitas penegakan perda dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: substansi hukum dan ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  minimarket dan  budaya  hukum  pengusaha minimarket  yang  menganggap  prosedur  mengurus  IUTM  sangat  rumit  dan  memerlukan  jangka  waktu lama. Solusi penataan iklim investasi adalah konsistensi penegakan peraturan investasi di daerah yang bersangkutan. Saran terhadap pembenahan kebijakan penataan toko modern dengan merevisi ketentuan pasal  8  Perda  No.1  tahun  2014  , pembenahan  pendataan  toko  modern  antar  instansi  dan  penerapan moratorium pendirian minimarket di Kota Semarang.
Kata kunci : Pasar Tradisional; Persaingan Usaha Yang Sehat; Toko Modern
* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
** Penulis Kedua, Penulis Koresponden
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara yang  telah memasuki  persaingan  global,  dimana tidak  ada batasan  dalam  menjalankan usaha  baik bagi  individual  maupun  badan  usaha    dalam mengembangkan  bisnis  pada    skala  kecil, menengah maupun besar. Salah satu sektor yang ikut  mengalami  persaingan  yang  ketat  dalam  era globalisasi  di  bidang  ekonomi    adalah  sektor industri    ritel.  Industri  ritel  menjadi  salah  satu andalan pada sektor ekonomi yang memiliki potensi strategis  di  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia mengeluarkan  kebijakan  untuk  mengeluarkan bisnis ritel dari negative list bagi Penanaman Modal Asing    (PMA).  Konsekuensi  yuridis  yang ditimbulkan  atas  penerbitan  regulasi  tersebut adalah  peningkatan  agresivitas    ekspansi  bisnis ritel  modern  hingga  pelosok  daerah di Indonesia.Namun  pertumbuhan  ritel  modern  yang tidak terkendali  dan  tanpa  memperhatikan  jarak toko  kelontong  dan  pasar  tradisional  berpotensi membawa  dampak    kurang      baik      bagi    iklim pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah.
Eksistensi Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2014  tentang  Penataan  Toko  Modern  dan Peraturan  Walikota  No.  5  tahun    2013  tentang Penataan  Toko  Modern  Mini  market  di  Kota Semarang merupakan aturan untuk mengakomodir pelaksanaan    penataan  dan  pembinaan  Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di  Kota  Semarang. Praktek  pelaksanaannya terdapat  ketidaksesuaian  antara  peraturan  dan
proses  perijinan  pendirian  toko  modern  di  Kota Semarang. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Semarang  No. 5 tahun  2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket, bahwa jarak  lokasi  pendirian  toko  modern  minimarket paling  sedikit  radius  500  meter  dari  pasar tradisional.  Namun  dalam  prakteknya  terdapat beberapa  oknum  pengusaha  minimarket  yang melanggar  dengan  tetap  mendirikan  minimarket pada  jarak  radius  dibawah  ketentuan  tersebut. Memperhatikan latar  belakang  masalah  diatas, maka  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengkaji  dan meneliti  permasalahan  diatas  secara  lebih mendalam. Fokus  rumusan  permasalah  dalam penelitian  ini mengenai implementasi  penegakan Perda  Kota  Semarang  No.1  tahun  2014  tentang penataan  toko  modern  dan  implikasinya  terhadap iklim  persaingan  usaha  yang  sehat  antara  toko modern  dan  pasar  tradisional  di  Kota  Semarang dan penerapan  solusi  yang seharusnya  dilakukan terhadap  pelaksanan  kebijakan  penataan  toko modern    untuk  melindungi  eksistensi  pasar tradisional di Kota Semarang.
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah Socio Legal yaitu metode penelitian hukum  empiris dengan  mengkombinasikan  peraturan  hukum, konsep dan teori-teori dari berbagai  disiplin  ilmu untuk  mengkaji    fenomena    hukum  yang  tidak terlepas  dari  konteks sosial. Data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Data  Primer  yang diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  dengan informan  kunci,  serta  data  sekunder  yang  terdiri
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan  bahan  hukum  tersier  yang  kemudian  akan dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif.

## Analisa
1. Implementasi  Perda  no  1  tahun  2014 tentang  Penataan Toko  Modern  dan Implikasi  terhadap  Iklim  Persaingan  Usaha yang Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional.
Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan  sektor  perdagangan,  maka pemerintah Kota Semarang mengeluarkan strategi kebijakan  pembangunan  Kota  yang  terdiri  dari  : 1 a).  Pembangunan  Kawasan  Sentra  Bisnis  di  Kota Semarang; b). Pengembangan networking dan jasa perdagangan yang menekankan bahwa pembangunan  perekonomian  daerah  harus didasarkan  pada  terbangunnya  jejaring  dengan daerah  lain  khususnya    wilayah    penyangga (hinterland); c).  Pengembangan  potensi  ekonomi lokal  yang  diharapkan  menjadi  ikon  Kota Semarang,  berupa industri  kecil  dan  menengah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, seperti batik,  lumpia,  bandeng, industri  olahan,  dan  lain- lain, termasuk menyusun kebijakan pengembangan pasar tradisional agar lebih mempunyai daya saing terhadap pasar modern; d). Pengembangan sarana dan  prasarana  penunjang  investasi  yang  terdiri
1 Wawancara dengan bapak Sigit  Hery , Staf Perijinan Ekonomi  Badan Perijianan Dan Pelaayanan  Terpadu  Satu Pintu Kota Semarng pada tanggal  1 Nopember  2016 , pada pukul 13.00 WIB
terdiri  dari  sarana  prasarana  fisik  seperti  jalan, jembatan,  pelabuhan  laut,  terminal  peti  kemas, bandar  udara  internasional,  hotel,  perbankan, terminal, dan juga sarana penunjang yang sifatnya non  fisik,  seperti  Sumber  Daya  Manusia  dalam pelayanan  publik  dan  regulasi/kebijakan  investasi daerah. Dalam  rangka  mewujudkan  peningkatan iklim investasi daerah, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/57  tahun  2009  tentang  Pendelegasian Wewenang  Penandatanganan  Perijinan  dan  Non Perijinan  kepada  BPPT.  Pengurusan  perizinan usaha  dilaksanakan  dengan  cara  pelayanan perijinan  satu  pintu  pada  Badan  Pelayanan Perijinan  Terpadu  (BPPT)  Kota  Semarang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Perpres No. 1  Tahun  2007  ,  pengertian  toko  modern  adalah toko  dengan  sistem  pelayanan  mandiri,  menjual berbagai  jenis  barang  secara  eceran  yang berbentuk  Minimarket,  Supermarket,  Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.  Kegiatan  usaha  toko  modern  adalah menjual  barang-barang  kebutuhan  rumah  tangga (termasuk kebutuhan sehari-hari), yang  dilakukan secara  eceran  dan  secara  swalayan  (konsumen mengambil  sendiri  barang  dari  rak  dagangan  dan membayar  ke  kasir). Dalam  pelaksanaaan operasional    toko  modern  terdapat  faktor-faktor yang menjadi  kunci terhadap kelangsungan  usaha antara lain: a). Kekuatan pembeli (Purchase Power) dan  skala  ekonomi; b).  Efisiensi  dalam pendistribusian  barang; c).    Harga  dan  Promosi
Program Studi Magister Ilmu Hukum
(Promosi  merupakan    strategi    yang    digunakan oleh    retailer  modern    dalam  menarik  pelanggan untuk  membeli  produk  atau  jasa  yang  mereka tawarkan.  Tujuan  utama  dari  aktivitas  promosi adalah menginformasikan,membujuk, dan mengingatkan.  Promosi  merupakan  penjualan terorganisasi yang memberikan konsumen sebuah insentif untuk  membeli  produk  tertentu); d). Perbedaan  Format (Format  ritel  dibentuk  dengan menyelaraskan  segmen  pasar  yang  ditargetkan, sehingga  penawaran  sesuai  sasaran  dan konsumen  menjadi  lebih  mudah  mendapatkan pilihan mereka).
Alfamart  dan  Indomaret  merupakan  dua perusahaan  jaringan  minimarket  waralaba  yang memiliki  jumlah pertumbuhan  yang  pesat  dan mampu  menarik  minat  investasi  yang  besar  bagi calon  investor  di  Indonesia.  Berdasarkan  data market  share  dari  beberapa  minimarket  yang diperoleh  dari  APRINDO  diketahui  bahwa minimarket  Alfamart  dan  Indomaret  memiliki pangsa  pasar  dominan  dibandingkan  yang  lain, yaitu  di  atas  40%,  hingga  kedua  minimarket  ini dapat  dikategorikan  “high  market  share”, sedangkan  minimarket  selain  itu  termasuk “low market  share”. 2 Indomaret  dikelola  oleh  PT. Indomarco  Prismatama  memiliki  jumlah  gerai hingga tahun 2015 sebanyak 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya diwaralabakan  kepada  masyarakat. Jumlah
2 Data pangsa pasar minimarket di Indonesia diakses  melalui http://www.aprindo.org/ duiakses pada tanggal 25  Oktober 2016  pada pukul 19.00 WIB
persebaran gerai  Indomaret pada awal tahun 2016 sebanyak  12.100  toko  di  seluruh  Indonesia. 3 Sedangkan  Alfamart  yang    mayoritas  sahamnya dimiliki  oleh  PT.Sumber  Alfaria  Trijaya  sudah memiliki gerai sekitar  1000 unit yang tersebar  di Indonesia. 4 Sistem minimarket  waralaba dinilai memudahkan franchisee dimana  seluruh mekanisme  operasional  usaha  telah    diatur  oleh franchisor dari tahap persiapan survei lokasi usaha, penentuan  standar  operasional,  pendampingan manajemen, serta  mengontrol  jalannya  bisnis hingga  batas  waktu  kemitraan  yang  disepakati kedua  belah pihak berakhir.  Jadi  pihak franchisee tidak  terlalu  khawatir  dalam  menjalankan  bisnis, karena  resiko  usaha  yang  ditanggung  oleh franchisee sangat kecil.
Kota  Semarang  selaku  ibu  kota  Provinsi Jawa  Tengah  maka  seringkali  dijadikan  lahan bisnis  oleh  para  investor  baik  asing  maupun investor  lokal.  Posisi  geografis  Kota  Semarang yang berbatasan langsung dengan beberapa kota/ kabupaten,  memungkinkan  kenaikan  kepadatan penduduk  sebagai  akibat  adanya  penduduk  luar kota  yang  melaju    bekerja  di  Semarang,  namun tinggal di daerah penyangga. Sektor perdagangan yang menjadi potensi  investasi  di  Kota  Semarang adalah  Toko  Modern.  Berdasarkan  Rekapitulasi data  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota
3 Informasi profil dan jumlah persebaran gerai Indomaret yang diakses melalui http://indomaret.co.id/ pada tanggal 20 Desember 2016 pada pukul 11.00 WIB 4 Informasi profil dan jumlah persebaran gerai Alfamart yang diakses melalui http://alfamartku.com/ pada tanggal 20 Desember 2016 pada pukul 11.30 WI
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Semarang  dan  BPPTSP  Kota  Semarang  tahun 2016  jumlah  toko  modern  yang  tersebar  di  Kota Semarang  adalah  sejumlah  629  unit. Kota Semarang adalah wilayah yang mempunyai jumlah persebaran  toko  modern  terbesar  dari  35 Kabupaten/Kota  di  provinsi  Jawa  Tengah.  yang terdiri  dari  30  gerai  supermarket,  8  gerai hypermarket, 576 gerai minimarket, 11 department store  dan  4 toko perkulakan yang tersebar pada 16  wilayah  kecamatan  di  Kota  Semarang. 5 Jenis toko modern yang mengalami pertumbuhan sangat cepat  di  Kota  Semarang  adalah  minimarket waralaba. Persebaran usaha toko modern dengan berbagai  format  khususnya  minimarket  telah menjamur hingga ke wilayah pinggiran kota seperti Gunungpati, Mijen, Tembalang dan Banyumanik. 6
Maraknya  pertumbuhan  toko  modern terutama minimarket tidak terlepas dari perubahan sosial  yang  terjadi  dalam  masyarakat  perkotaan, terkait  pemenuhan  aspek  psikologis  konsumen yang  menuntut  pada  suatu  kenyamanan pelayanan, keamanan dan penawaran harga yang menarik  dalam  aktivitas  berbelanja. Kemunculan toko modern dinilai dapat memberikan efek positif dalam  menciptakan multiplier  effect bagi pertumbuhan  ekonomi  Kota  Semarang, sehingga Pemerintah Kota Semarang menerapkan kebijakan relaksasi  perijinan  pendirian  usaha  toko  modern
5 Lihat Data BPPTSP Kota Semarang dan Dinas Perindustrian Perdagngan Kota Semarang trntang Persebaran Toko Modern periode 2016
selama  periode  tahun  2007-2013. 7 Dasar pertimbangan  Pemerintah  Kota  Semarang menerapkan  kebijakan  tersebut  adalah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor perdagangan yang selama ini menjadi tulang  punggung  perekonomian  Kota  Semarang, pertumbuhan bagian wilayah Kota Semarang yang belum  berkembang  dan  penyerapan  tenaga  kerja untuk menekan pengangguran.
Pemberian  relaksasi  perijinan  yang  kurang memperhatikan  dampak  sosial  ekonomi dengan pelaku ritel lainnya mengakibatkan banyaknya toko modern terutama minimarket waralaba yang berdiri tanpa  memperhatikan  jarak  dengan  pasar tradisional  dan  tidak  adanya  pembatasan  kuota persebaran  toko  modern  yang  boleh  berdiri  pada suatu area kelurahan /kecamatan. Pendirian usaha minimarket  waralaba  yang  tidak  dikendalikan secara  tidak  langsung  berpotensi  menyebabkan penurunan  tingkat  pendapatan  pedagang  pasar tradisional  sebagai  dampak  pergeseran  preferensi konsumen  dalam  berbelanja dari  pasar  tradisional ke toko modern.
Pengelolaan  Pasar  Tradisional  di  Kota Semarang  berada  dibawah  kewenangan  Dinas Pasar  (saat  ini  berganti  menjadi  Dinas Perdagangan).  Kewenangan  Dinas  Pasar  dalam mengelola  pasar  tradisional  meliputi  pemungutan
7 Wawancara dengan Bapak Eddy, Staff Sarana dan Prasarana Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah  dalam riset awal penelitian Thesis pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09.30 WIB.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
retribusi,  perijinan,  penataan  tempat  usaha, keamanan  dan  ketertiban  pasar,  serta  pelayanan penggunaan  fasilitas  perpasaran  lainnya.  Jumlah pasar  tradisional  yang  berada  di  wilayah  Kota Semarang    adalah  50  (lima  puluh)  unit pasar. 8 Eksistensi  pasar  tradisional  sebagai  wujud kegiatan  ekonomi  masyarakat  di  suatu  wilayah dengan ciri khas :  lokasi strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, sistem tawar  menawar  harga  yang  menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli merupakan keunggulan  yang  dimiliki  oleh  pasar  tradisional. Namun  peran  pasar  tradisional  dalam  masyarakat telah  mengalami  pergeseran  semenjak  maraknya kehadiran toko modern yang tidak terkontrol di Kota Semarang.
Fenomena  menjamurnya  toko  modern  tidak terlepas  dari  tuntutan  masyarakat  perkotaan  akan kehadiran  tempat  belanja  yang  tidak  hanya menawarkan  harga  murah,  tetapi  juga memperhatikan kenyamanan menjadi sesuatu yang penting  dalam  kehidupan  modern  masyarakat perkotaann  .  Perubahan  gaya  hidup  masyarakat tersebut  menjadi  salah  satu  pemicu  beralihnya konsumen dari pasar tradisional ke  toko modern di Kota  Semarang.  Selain  itu  terdapat  beberapa permasalahan  pengelolaan  yang  menjadi hambatan daya saing pasar tradisional antara lain: 9
8 Wawancara dengan Drs. Oktaviatmoko,  Kepala Seksi Pemetaan dan Penataan Dinas Pasar Kota Semarang , tanggal 2 Nopember 2016 9 Wawancara  dengan  Drs.  Oktaviatmoko,  Kepala  Seksi Pemetaan  dan  Penataan  Dinas  Pasar  Kota  Semarang  , tanggal 2 Nopember 2016 ibid . lihat  juga wawancara dengan
a) Kondisi  pasar  tradisional  yang secara  fisik tertinggal  dari  toko    modern,  dikarenakan rendahnya  tingkat  kesadaran  pedagang  pasar tradisional    terhadap  kedisiplinan,  kebersihan  dan ketertiban,  maupun  kurangnya  perhatian  Dinas Pasar  terhadap  pemeliharaan  sarana  fisik bangunan  pasar. b) Jumlah  pedagang  pasar tradisional  yang  terus  meningkat  ,  namun  belum diimbangi  oleh  ketersediaan  ruang  usaha  dalam bangunan pasar, fenomena ini ditunjukkan dengan banyaknya  pedagang  pasar  tradisional  yang berjualan diluar bangunan pasar. c) Permasalahan konflik  penggunaan  ruang  untuk  kegiatan perdagangan  dengan  kegiatan  pendukungnya, terutama  kegiatan  lalu  lintas,  sehingga  dalam praktek menimbulkan  titik-titik kemacetan di sekitar lokasi pasar tradisional.
Dengan memperhatikan hambatan pengelolaan  pasar  tradisional  tersebut,  maka Pemerintah Kota Semarang memasukkan program revitalisasi  pasar  tradisional  sebagai  prioritas pembangunan  dalam  RJPMD  Daerah  Periode 2016-2021.  Selama  periode  tahun  2011-2016, Dinas  Pasar  telah  melaksanakan  program revitalisasi pasar tradisional terhadap enam  Pasar Tradisional  yang  terdiri  dari  Pasar  Bulu,  Pasar Rasamala,  Pasar  Sampangan  ,  PIH  Rejomulyo  , Pasar  Jerakah.  Pasar  Peterongan  dan  Pasar Pedurungan.
dengan Bapak Surachman , Kepala PPJP Pasar Johar  wakil Ketua Asosiasi pedagang Pasar Tradisional Kota Semarang , pada tanggal 16 Desember 2016, pukul 14.00 WIB
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Persaingan  antara  toko  modern  dan  pasar tradisional  merupakan  konsekuensi  yang  tidak dapat  dihindari  dalam  kegiatan  perdagangan. Meskipun keduanya mempunyai perbedaan format bisnis  yang  diterapkan,  namun  tidak  menutup kemungkinan terdapat aspek yang terkena dampak akibat peralihan konsumen dari pasar tradisional ke toko  modern.  Beberapa  aspek  yang  menjadi  titik singgung  persaingan  usaha  antara  toko  modern dengan pasar tradisional yaitu : 10 1) Harga secara tidak  langsung  mempengaruhi  konsumen  dalam persaingan  pasar  tradsional  dan  toko  modern. Harga komoditas yang ditetapkan oleh toko modern berada  di  atas  pasar  tradisional  mengingat operational  costnya  jauh  lebih  tinggi,  antara  lain dalam  hal  pajak,  pemakaian  listrik  dan  fasilitas, serta  biaya  upah  karyawan.  Namun  kenyataan tersebut  tidak  berlaku,  harga  komoditas  barang yang dijual  toko  modern  mampu  bersaing  dengan harga  komoditas  sejenis  dipasar  tradisional. Bahkan  terdapat  beberapa  produk  seperti  pangan dan  sembako  dijual  dengan  harga  jauh  lebih rendah    dibandingkan  harga  jual  di  pasar tradisional. 2) Jarak dan Lokasi Modal usaha besar yang  dimiliki  toko  modern  menjadi  keunggulan memudahkan  pelaku  usaha  dalam  melakukan ekspansi  di  seluruh  kawasan  perkotaan.  Hal tersebut memungkinkan pendiran lokasi operasional toko modern berdekatan dengan pasar
10 Informasi  dari  wawancara  dengan    Dendy  R.  Sutrisno  , Kepala  Divisi  Hukum  ,  Kerjasama  dan  Humas  KPPU  RI  , Pada tanggal pada tanggal 21  Desember 2016 , pada pukul 10.00 WIB.
tradisional yang  lebih  berada  lebih  dulu  di  lokasi tersebut.

## Tabel 1
Pengaruh Jarak Toko Modern Terhadap
Persentase Penurunan Omzet Pasar Tradisonal Radius  Jarak Prosentase Penurunan Omzet 11 Radius  Jarak Prosentase Penurunan Omzet < 100 Meter 74 100 - < 1000 Meter 38
1000
- 2000 Meter
30  2000
Meter Na**
Sumber  :  data  penelitian  INDEF  tentang pengaruh  jarak  ritel  modern  dengan  pasar tradisional
Uraian    perbandingan  pengaruh  jarak dengan  penurunan  omzet  usaha    diatas menunjukan  bahwa  semakin  dekat  jarak  pasar tradisional  dengan  toko  modern  ,  maka  potensi dampak  negatif  yang  dirasakan  oleh  pasar tradiisonal  semakin  besar    akibat  kehadiran  toko modern. Pasar tradisional yang berdekatan dengan toko modern (berjarak kurang dari 1 km), ternyata mengalami  penurunan  omzet  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  pasar  tradisional  yang
11 Data Penelitian  INDEF  mengenai Dampak Persaingan Pasar Modern dengan Pasar Tradisional dalam Jurnal Quarterly Review Of Indonesian Economic Vol 9 No.2 tahun 2008, published by INDEF , ISSN 1410-2625  hal 23
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
121
memiliki jarak antara 1-2 km dengan toko modern. Kelompok  pasar tradisional  yang  memiliki  jarak paling dekat inilah yang paling banyak merasakan dampak negatif akibat kehadiran toko modern. 3) Suasana tempat  dan pelayanan.  suasana tempat dan pelayanan menjadi perhatian konsumen dalam menentukan tempat belanja. Sehingga hal tersebut menuntut  pengusaha  toko  modern  untuk  terus menyediakan  pelayanan  dan  sarana  keamanan yang  terbaik  bagi  kenyamanan  psikologis konsumen.  Berdasarkan  survey  yang  dilakukan oleh INDEF pada tahun 2007, menunjukan bahwa tingkat  penerimaan  konsumen  terhadap  tingkat pelayanan  yang  diberikan  oleh  toko  modern  dan pasar  tradisional  sangat  baik,  meskipun  konsep pelayanan keduanya berbeda.  Keakraban berbelanja  melalui  interaksi  tawar  menawar  harga yang  menjadi  keunggulan  karakteristik  dari  pasar tradisional dibanding toko modern  tidak menjamin kepuasan  konsumen perkotaan terhadap pelayanan pada saat berbelanja. Pengaruh tingkat mobilitas  masyarakat  kota  yang  dinamis dan membutuhkan  efisiensi  dalam  penggunaan  waktu menimbulkan kencendrungan lebih mengutamakan keramahan-formalistik toko modern dibandingkan  keakraban-normatif  pada  pasar tradisional.
Substansi  kebijakan  Peraturan  Daerah Kota  Semarang  No.1  tahun 2014  mengatur beberapa    bentuk  strategi  pengendalian  iklim persaingan  antara  lain  : a).  Kebijakan  Zonasi , kebijakan zonasi merupakan pengaturan
perencanaan penggunaan lahan dengan menetapkan fungsi peruntukan suatu area tertentu dalam  suatu  wilayah  perkotaan.  Dalam  praktek penyelenggaraan pembangunan kota, zonasi lahan merupakan  proses  pengelompokkan  wilayah sejenis  berdasarkan  ciri,  karakteristik  dan  kondisi yang dimiliki suatu kelompok (zona) tertentu. Lokasi pendirian usaha toko modern wajib memperhatikan jarak dengan berdirinya  pasar tradisional atau toko pengecer  tradisional  pada  lingkungan  sekitar minimal  500  meter. b).  Kebijakan  Pengetatan Perizinan, Ijin  usaha  Toko  Modern  (IUTM) merupakan  dokumen  perizinan  tingkat  akhir    dari beberapa  persyaratan  perizinan  yang  harus dipenuhi  oleh    pelaku  usaha  toko  modern. Sebelum mengajukan pengurusan Ijin Usaha Toko Modern  (IUTM)  pada  Badan  Perijinan  dan Pelayanan  Terpadu,  calon  pelaku  usaha  toko modern harus mengurus sejumlah izin prinsip dan sejumlah  persyaratan  yang  melalui proses  jangka waktu    yang  lama. Pengetatan  mekanisme perizinan  usaha  tersebut    merupakan  pendekatan command dan control yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  mewujudkan  keseimbangan pembangunan perekonomian daerah. c). Kebijakan Pembatasan  Jam  Buka waktu  operasional hipermarket,  supermarket  dan  Department  Store ditetapkan pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 pada  hari  Senin – Jum’at  .  Sedangkan  waktu operasional  pada hari Sabtu – Minggu dimulai dari pukul 10.00 sampai  dengan 23.00. Pengaturan jam buka bagi toko modern berbentuk minimarket pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum
122
jalan  lingkungann  dan  jalan  lokal  dikelompokkan menjadi  dua  waktu  pelayanan  yaitu  minimarket diijinkan beroperasi pada hari Senin hingga Jumat pada  pukul  09.00  hingga  pukul  22.00.  Jam operasional  minimarket  pada  hari  Sabtu  dan Minggu  dimulai  dari  pukul  09.00  hingga  pukul 23.00.  Pengaturan  minimarket  yang  beroperasi selama  24  jam  belum  diatur  secara  jelas  dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun  2014,  namun  pemerintah  Kota  Semarang memberikan  diskresi  dengan  mengijinkan minimarket  24  jam  beroperasi  pada    area  jalan arteri. d).  Penentuan   Kuota  Maksimum ,  batasan maksimal    jumlah  toko  modern  yang  boleh beroperasi pada suatu area di Kota Semarang tidak diatur  secara  spesifik  dalam  Perda  No,1  tahun 2014  tentang  Penataan  Toko  Modern.  Ketentuan jumlah  kuota  toko  modern  pada  suatu  wilayah  di Kota  Semarang  ,  diatur  secar  lebih  lanjut  melalui Peraturan  Wali  Kota  Semarang  No.5  Tahun  2013 tentang  Pedoman  Penataan  Toko  Modern. Ketentuan  pasal 9  Peraturan  Walikota  Semarang No.5  Tahun  2013    menjabarkan  batasan  jumlah maksimal  toko  modern  yang  boleh  didirikan  per kecamatan sesuai ketetapan Badan Perijinan Dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu    Kota  Semarang adalah  sebanyak  523  toko  modern  yang  boleh berdiri pada 16 kecamatan di Kota Semarang.
Basis  implementasi  Peraturan  Daerah  No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern adalah seluruh  masyarakat  Kota  Semarang,  khususnya para  pelaku  usaha  toko  modern yang  diharapkan
agar  secara  konsisten mematuhi  peraturan tersebut,  demi  menciptakan  iklim  keseimbangan usaha dengan pelaku usaha perdagangan lainnya. Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  dapat diketahui  bahwa  Penegakan    Peraturan  Daerah Kota  Semarang  No  1  Tahun  2014  dilaksanakan oleh  dua  instansi  yang  memiliki  kewenangan melakukan  pengendalian  terhadap  pertumbuhan investasi  toko  Modern  yaitu  Badan  Perijinan  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kota  Semarang selaku  instansi  penerbit  perijinan  dan  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  yang  bertindak sebagai  pembina  dan  pengawas  perdagangan  di Kota Semarang.
Menurut  Teori  bekerjanya  Hukum  dalam Masyarakat dari William J. Chambliss & Robert B. Seidman,    bahwa  untuk  melihat  bekerjanya Peraturan  Daerah  No.1  tahun  2014  tenatng Penataan  Toko  Modern  ditinjau  dari  tiga  elemen, yaitu: 12 Pertama,  Lembaga  Pembuat  Hukum  ( Pemerintah  Pusat  dan  Daerah).  Keberadaan otonomi  daerah  menyebabkan    Pemerintah  Kota Semarang  mempunyai  kewenangan  untuk menyusun  Peraturan  Daerah  sebagai  payung hukum  pembangunan  perekonomian  daerah  dan tugas  pembantuan.  Peraturan  daerah  ditetapkan oleh  Walikota  Semarang  ,  setelah  disetujui  oleh DPRD  Kota  Semarang.  Substansi  Perda  Kota Semarang No.1 tahun 2014 merupakan penjabaran lebih  lanjut  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan
12 Chambliss  &  Seidman  dalam  Suteki, Hukum  dan  Alih Teknologgi sebuah Pergulatan Sosiologis, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013)., hal. 191
Program Studi Magister Ilmu Hukum
regulasi  perdagangan  di  tingkat  pusat  yaitu Peraturan Presiden RI  No.112  tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Kedua, Lembaga Penerap Sanksi yaitu Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kota  Semarang harus  bertindak  tegas  terhadap  pelanggaran- pelanggaran terhadap ketentuan Perda No.1 tahun 2014.  Menurut  Dra.  Johana  (  Kepala  Seksi Pengendalian  Perdagangan  ),  bentuk  sanksi  yang dapat  dijatuhkan  oleh  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kota  Semarang  selaku  penerap sanksi antara lain : 13 peringatan secara tertulis yang dikirimkan  kepada  pelaku  usaha  yang  diduga melanggar, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha dengan berkoordinasi dengan BPPTSP Kota Semarang selaku lembaga penerbit perizinan. Kedudukan  Disperindag  Kota  Semarang  selaku penerap  sanksi  dipengaruhi  oleh  kekuatan  sosial personal artinya setiap tindakan penegakan Perda No.1 tahun 2014 oleh Disperindag harus mendapat dukungan secara administratif dan komitmen tegas dari Pemerintah Kota Semarang untuk mewujudkan tertib  persaingan  dan  keteraturan  sosial  pada sektor perdagangan ritel. Ketiga, pelaku usaha dan atau  masyarakat dapat  memberikan  respons sebagai  umpan  balik  kepada  lembaga  penerap sanksi  (Disperindag)  dan  lembaga  pembuat peraturan  (DPRD/Walikota).  Respons  tersebut
13 Hasil  Wawancara  dengan  Dra Johana  (Kepala  Seksi Pengendalian  Perdagangan  )  Dinas  Perindustrian  dan Perdaganagn  Kota  Semarang  ,  tanggal  28  Oktober  2016 pukul 08.00 WIB. 3ihat ketentuan pasal 35 Perda No. 1 tahun 2014
dapat  berupa  reaksi-reaksi  atau  tanggapan- tanggapan  dari  pelaku  usaha    yang  harus diperhatikan oleh Pemerintah daerah dan DPRD , agar  peraturan  yang  diterapkan  kepada  pelaku usaha  dapat  menjamin  kepastian,  keadilan  dan kemanfaatan.
Efektifitas bekerjanya Peraturan daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern  terhadap  kondisi  persaingan  usaha  yang sehat antara toko modern dengan pasar tradisional ,  dikaitkan  dengan    Teori  dampak  yang dikemukakan  oleh  Rossi  &  Freeman dengan membandingkan kondisi yang terjadi sebelum dan sesudah  intervensi  kebijakan  dengan  tujuan kebijakan. 14 Pengaturan norma kebijakan penataan dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang    No.1 tahun  2014  secara  normatif  telah  dirumuskan dengan  cukup  baik,  namun  pada  tataran implementasi ditemukan banyak sekali kesenjangan  antara  peraturan  tertulis (law  in  the book) dan praktek pelaksanaan di lapangan ( law in action).

## Tabel. 2
Perbandingan Pertumbuhan Toko Modern Sebelum dan Sesudah Penerbitan Perda No.1 tahun 2014
Tahun 2013 2014 2015 2016 Jumlah 456 533 560 629
14 Rossi, P.H.and  Freeman, evaluation: A systemic Approach, sage, Newbury Park, Cal, 2 nd edn, 1993  p. 215. dalam Wayne Parson, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Sumber  :  Hasil  Olahan  Penelitian Data BPPTSP dan Disperindag Jawa Tengah
Data diatas menunjukan bahwa pertumbuhan toko  modern  pasca  diterbitkannya  perda  justru mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya  dan melampaui kuota maksimal  yang ditetapkan dalam Perwali No.5 tahun 2013. Hal tersebut menunjukan tujuan  penerbitan  Peraturan  Daerah  Kota Semarang  No.1  tahun  2014  yang  bertujuan  untuk menciptakan  harmonisasi  dan  keseimbangan kepentingan dengan pasar tradisional belum dapat terwujud.  Bentuk  pelanggaran  ketentuan  Perda penataan  toko  modern  yang  sering  terjadi  di lapangan  adalah  banyaknya  gerai  miimarket waralaba  yang  berdiri  kurang  dari  jarak  minimum pendirian  toko  modern  dengan  pasar  tradisional pada  beberapa  wilayah  seperti  kawasan  Mrican, Banyumanik  ,  Kedung  Mundu,  Randusari  dan Gunung pati.
Dalam  perkembangannya  lokasi  minimarket tidak hanya berada di wilayah permukiman, namun juga tersebar dan menggerombol diseluruh sistem jalan Kota Semarang. Dasar pertimbangan investor memilih  lokasi  minimarket  dikaji    dengan menggunakan  teori  central  place. Central  Place Theory yang  dikemukakan  oleh  Christaller menitikberatkan terhadap dua prinsip yang menjadi faktor  penentu  pengusaha  memilih  lokasi  toko modern  ,  yang  terdiri  dari  : 15 a). Range (jarak)
15 Christaller dalam  Aulia, Astri dkk. Pola distribusi Spasial minimarket di Kota-Kota kecil , Jurnal Perencanaan Wilyah
merupakan tolak ukur jangkauan antara penduduk dan  tempat  suatu  aktivitas  pasar  yang  menjual kebutuhan  komoditi  atau  barang.  Pemilihan  lokasi pendirian  lokasi  minimarket  menjadi  faktor  yang wajib  diperhatikan  oleh  pelaku  usaha  yang  akan berinvestasi  gerai  minimarket.  Harga  jual  atau harga  sewa  lahan , jarak  toko  dan  kemudahan akses  dengan  lingkungan  sekitar  dijadikan pertimbangan oleh  pelaku  usaha  dalam menghitung jangkauan  pelayanan  minimarket terhadap pangsa pangsa pasar yang tersedia pada suatu  area disamping  lokasi  yang  strategis. b).Threshold (ambang  batas)  adalah  jumlah minimum  penduduk  atau  konsumen  yang dibutuhkan  untuk  menunjang  kesinambungan pemasokan  barang  atau  jasa bersangkutan yang diperlukan  dalam  penyebaran  penduduk  atau konsumen  dalam  ruang (spatial  population distribution). Ambang batas menjadi  perhitungan dalam  memperkirakan  jumlah  penduduk  yang berpotensi menjadi pangsa pasar yang dibutuhkan bagi  minimarket.  Dalam  menentukan  lokasi pendirian toko, terkadang pelaku usaha minimarket memiliki perspektif yang berbeda dengan ketentuan yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  kota  Semarang. Pengusaha  minimarket    hanya  mendasarkan pendirian  toko  dengan  jumlah  penduduk  sekitar, tingkat  pendapatan,  akses  transportasi    dan infrastruktur.  Sehingga    faktor    jarak  dan  dampak terhadap  pelaku  ritel  tradisional  sekitar  kurang
Kota vol 20 No.2 ( Bandung : Instititur Teknologi Bandung) tahun 2009 hal 82
Program Studi Magister Ilmu Hukum
diperhatikan. Hal tersebut menimbulkan pelanggaran  ketentuan  jarak  dan  lokasi  pendirian yang  tidak  sesuai  wilayah  peruntukan  berpeluang menambah  ketidakseimbangan  iklim  persaingan. Pelanggaran lain yang dilakukan oleh pelaku usaha toko modern terutama minimarket waralaba adalah kewajiban  memiliki  IUTM.  Berdasarkan  data  yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, menunjukkan bahwa dari total 629 toko  modern  toko  modern  ,  576  gerai  minimarket waralaba yang ada di Kota Semarang , hanya 239 gerai  toko  minimarket  waralaba  yang  memiliki  Ijin Usaha Toko Modern (IUTM), Sedangkan sejumlah 337 toko minimarket hanya memiliki SIUP dan TDP sebagai  dokumen  legal untuk  mengoperasikan usahanya. 16 Bahkan  tim  pengawas  sering menemukan  sejumlah  gerai  toko  modern  yang telah beroperasi terlebih dahulu sebelum ijin usaha diterbitkan  oleh  instansi  berwenang  (Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang).
Memperhatikan pada hasil penelitian diatas , maka  dapat  dinyatakan  bahwa  efektifitas penerbitan  peraturan  belum  bisa  tercapai.  Hal tersebut  tidak  terlepas  dari  keterbatasan  alokasi waktu  pengawasan  oleh  Tim  Teknis  Pengawas  ( Disperindag  ,  Dinas  tata  Kota  dan  BPPTSP  Kota Semarang)  yang  hanya  melakukan    survey pengecekan  setahun  dua  kali,  dikarenakan  tugas tim teknis tidak hanya terpaku pada pengendalian
16 Lihat data Toko Modern BPPTSP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kota Semarang Periode tahun 2016
perijinan  toko  modern  saja.  Kendala  lain  yang dialami  tim  teknis  adalah  jumlah  anggaran  dan personil  yang  terbatas  tidak  dapat  menjangkau seluruh Kota Semarang.  Tindakan yang dilakukan oleh  Disperindag  Kota  Semarang  dsn  BPPTSP dalam mengatasi pelanggaran toko modern adaah melalui  sosialisasi  perijinan  usaha  IUTM  terhadap pelaku  usaha  setiap  dua  kali  setahun  sebagai langkah  persuasif.  Namun  tindakan  sosialisasi tersebut  belum  dapat  meningkatkan  kesadaran pelaku  usaha  untuk  mematuhi  ketentuan  Perda No.1  tahun  2014,  bahkan  Pemerintah  Kota Semarang  belum  menentukan  kebijakan  lanjutan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Menurut Lawrence M.Friedman, permasalahan  implementasi  penegakan  hukum tidak terlepas dari sistem hukum itu sendiri, dimana didalamnya  tercakup  tiga  komponen  yang  tidak terpisahkan  satu  dengan  yang  lain,  yaitu  struktur hukum,  substansi  hukum  dan  budaya  hukum. 17 Faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  Inefektifitas penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun  2014  ,  jika  dikaitkan  dengan  teori  struktur hukum antara lain :

## a). Substansi Hukum
Permasalahan  substansi  hukum  yang menyebabkan  inefektifitas  penegakan  Perda  no.1 tahun  2014 adalah ketentuan  pasal  8  yang memberikan pengecualian terhadap pendirian  toko
17 Lawrence M.Friedmen dalam Satjipto Rahardjo Hukum dan Masyarakat ( Bandung , Penerbit Angkasa ;1980) Hal . 82
Program Studi Magister Ilmu Hukum
modern  minimarket  dengan  tidak  mewajibkan penyertaan  dokumen    analisis  dampak  sosial ekonomi  pada  saat  mengajukan  izin  usaha  toko modern.  Ketentuan  ini    secara  normatif bertentangan dengan landasan filosofis dan tujuan penerbitan  Peraturan  Daerah  No.1  tahun  2014 dalam  rangka  mengendalikan  pertumbuhan  toko modern  yang  agresif,  agar  mampu  menciptakan keselarasan dan keseimbangan pertumbuhan iklim persaingan  usaha  dengan  pelaku  usaha  ritel lainnya.  Inkonsistensi  pengaturan  norma  tersebut, secara tidak langsung telah menyebabkan manfaat regulasi ini sebagai a tool of engineering dan social control  tidak  berjalan  secara  optimal  dalam mewujudkan ketertiban sosial dan persaingan yang sehat antar pelaku usaha ritel.

## b). Faktor Penegak Hukum
Tindakan  penegakan  sanksi  terhadap pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  oknum pengusaha  toko  modern  belum  berjalan  dengan baik  oleh  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan selaku  instansi  pembina  dan  pengawas perdagangan.  Ketidaktegasan  Dinas  Perindustrain dan Perdagangan  Kota  Semarang  dalam menegakan  peraturan  Daerah  Kota  Semarang disebabkan  oleh  berapa  faktor  yang  disebabkan oleh aspek internal maupun eksternal antara lain : 18
18 Wawancara  dengan  Dra.Johana,  Kepala  Seksi Pengenfdalain  Perdagangan,  Disperindag  Koat  Semarang  , pada tanggal28 Oktober 2016 , pukul 08.00 WIB. Lihat juga wawancara  dengan  Bapak Sigit  Herry  ,  Staff  Perijinan
1) Rencana  Pembangunan  Pemerintah  Daerah Kota  Semarang  yang  dirumuskan  dalam  RJPM tahun  2016-2021  yang  menekankan  pada pengembangan  bidang  perdagangan  melalui pembangunan sejumlah kawasan sentra perdagangan  jasa  di  beberapa  wilayah  kota  yang terdiri  dari  pusat  perbelanjaan  dan  toko  modern. Arah  kebijakan  pembangunan  yang  dicanangkan oleh  Pemerintah  Kota  Semarang  ini  menjadikan Pihak  Disperindag  sangat    berhati-hati  dalam melakukan tindakan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha toko modern.
2) Perubahan  gaya  hidup  sebagian  besar masyarakat Kota Semarang yang menyukai aspek kepraktisan  ,  kelengkapan,    kepastian    dan kenyamanna  menjadikan  toko  modern  menjadi bagian  dari  budaya  konsumsi  masyarakat perkotaan.  Hal  tersebut  menjadi  faktor  yang memacu  pelaku  usaha  toko  modern    untuk  terus melakukan ekspansi usahanya di Kota Semarang . Penerimaan  publik  yang  baik  atas  kehadiran  toko modern  juga  menjadi  bahan  pertimbangan  lebih lanjut  bagi  Disperindag  untuk  menjatuhkan  sanksi terhadap eplanggarn Perda.
3) Jumlah anggota tim teknis dengan luasan Kota Semarang yang tidak sebanding untuk melakukan pengecekan  secara continue dalam  jangka  waktu yang  berdekatan.    Hal    tersebut  juga  disebabkan anggota  tim  teknis  yang  terdiri  dari  3  SKPD
Ekonomi BPPTSP Kota Semarang, pada tanggal 1 Nopember 2016 pukul 13.00 WIB
Program Studi Magister Ilmu Hukum
memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  lain  pada instansi  masing-masing.  Jadi  pengawasan lapangan  hanya bisa  dijadwalkan  setiap  dua  kali setahun.

## c).  Budaya Hukum
Budaya  hukum  pelaku  usaha  toko  modern dalam mematuhi ketentuan Perda No.1 tahun 2014 dikategorikan  masih  kurang  baik.  Hal  tersebut ditunjukan  dnegan  masih  banyaknya  pelanggaran perijinan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  toko modern  khususnya  minimarket  waralaba.  Faktor yang  melatarbelakangi  pelaku  usaha  enggan mengurus  IUTM  adalah  prinsip  ijin  SIUP  maupun IUTM  dinilai  memiliki  fungsi  yang  sama  sebagai syarat  pendirian  usaha  perdagangan. Salah  satu prosedur  yang  membuat  pelaku  usaha  enggan mengurus IUTM adalah kewajiban studi kelayakan termasuk  analisis  mengenai  dampak  lingkungan dan  dampak  sosial  ekonomi  yang    sangat  sulit untuk  dilaksanakan  mengingat  analisis  tersebut tidak  dapat  dilakukan  dalam  jangka  waktu  yang pendek. 19 Pelaku usaha toko modern beranggapan bahwa  apabila  minimarket  waralaba  saja  yang dikenakan  memilki  IUTM,  sedangkan  toko tradisional  yang  telah  berevolusi  menjadi  toko modern  tetap  menggunakan  SIUP,  hal  tersebut secara  tidak  langsung  mencerminkan  tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha  tertentu.
19 wawancara dengan Ibu Marie , pelaku Usaha (Franchisee) Toko Modern waralaba Pada tanggal 2 Desember 2016. Lihat juga Wawancara dengan Handoyo , pelaku usaha minimarket waralaba ( franchisee) pada tanggal 12 Januari 2017 , pukul 10.30 WIB

## 2. Solusi  Penataan dan Pengawasan Investasi
Toko Modern Yang Ideal Di Kota Semarang
Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan mengenai  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern  terhadap  iklim  persaingan  usaha  yang sehat  antara  toko  modern  dan  pasar  tradisional  , menunjukan  bahwa  telah  terjadi  ketidaksinkronan antara  peraturan  (law  in  the  book)  dan implementasi  di  lapangan  (law  in  action)  maka ditawarkan  sejumlah  solusi  yang  diharapkan mampu  menciptakan  pengawasan  dan  penataan yang ideal antara lain :

## a).  Revisi  Pasal  8  Peraturan  Daerah  Kota
Semarang No.1 tahun 2014
Ketentuan Pasal 8 Perda Kota Semarang No.1 tahun  2014  yang  memberikan  dispensasi  kepada toko  modern  minimarket  untuk  tidak  perlu melaksanakan  analisis  kajian  dampak  sosial ekonomi masyarakat dapat menimbulkan efek yang kontraproduktif    dengan  tujuan  Perda  No.1  tahun 2014  sebagai  alat  rekayasa  sosial  untuk mewujudkan  keseimbangan  peran  antar  pelaku usaha.  sehingga  hal  ini  mengakibatkan  kesulitan pengendalian  pertumbuhan  toko  oleh  instansi terkait. Sebaiknya persyaratan pendirian minimarket disamakan dengan bentuk toko modern yang  lain  dengan  tetap  menyertakan  analisis dampak sosial ekonomi.
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## b).  Evaluasi  manajemen  pendataan  antar
Instansi
Pendataan merupakan instrumen manajemen pengawasan  pada  tahap  awal    untuk  mengetahui titik-titik  pertumbuhan  ruang  usaha  toko  modern  . Dengan  begitu  pemangku  kepentingan  dapat mengambil kebijakan yang melindungi keseimbangan  peran  antar  sesama  pelaku  usaha .Aspek pendataan harus dibuat secara mendetail meliputi : Nama toko / Perusahaan , Nama pemilik, alamat usaha , Izin Usaha  yang dimiliki , barang dagangan  yang  dijual. Perombakan  manajemen pendataan  harus  diubah,  karena  berdasarkan penelitian  lapangan  penulis  komponen  pendataan yang dimiliki oleh BPPTSP dan Dinas Perindustrian dan  Perdagangan    kurang    lengkap.  Proses pendataan diharapkan juga melibatkan melibatkan Ketua  RT/RW,  pihak  kelurahan,  dan  pihak kecamatan.  Kemudian  data  yang  telah  terkumpul tersebut disusun kedalam format GIS (Geographic Information  System).  Tabulasi  Data tersebut dijadikan  acuan  oleh  BPPTSP  untuk  memberikan ijin  pendirian  dan  atau  ijin    perpanjangan  toko modern di Kota Semarang. Basis data toko/warung dan  minimarket  perlu  dipublikasikan  dan  dapat diakses  oleh  berbagai  pemangku  kepentingan termasuk pengusaha dan masyarakat

## c).  Penerapan  Kebijakan  Moratorium  Pendirian Minimarket
Penerapan  kebijakan  moratorium  yang dimaksud  disini  bukan  ditujuakn  untuk
menghentikan  selamanya  peluang  pengajuan perijinan usah toko modern minimarket , melainkan menghentikan  sementara  dan  melakukan pembagian penataan ruang usaha diarahkan untuk mengendalikan  pertumbuhan  toko  modern kawasan  bagian  wilayah  kota  yang  masih  sedikit. Hal  ini  bertujuan  untuk  pemerataan  pertumbuhan wilayah kota agar dapat tumbuh secara seimbang.

## Kesimpulan
1. Tujuan  internalisasi  kebijakan  pengendalian iklim persaingan usaha yang sehat antara toko modern  dan  pasar  tradisional  dalam  Perda Kota Semarang No.1 tahun 2014 adalah untuk menciptakan harmonisasi serta keseimbangan peran  (equal playing  field)  antara  pelaku usaha  toko  modern  dan  pedagang  pasar tradisional  pada  kegiatan  perdagangan  yang dilandasi  dengan  prinsip  demokrasi  ekonomi dan  sarana  pengendalian  untuk  mencegah penyalahgunaan  keunggulan  kekuatan  pasar yang  dimiliki  oleh  pelaku  usaha  toko  modern yang berpotensi menimbulkan iklim persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  dengan pedagang pasar tradisional.
2. Implementasi  penegakan  Peraturan  Daerah Kota  Semarang  No.1  tahun  2014  tentang Penataan  Toko  modern  belum  dilaksanakan secara  efektif. Pertumbuhantoko  modern semakin pesat karena masih terdapat sejumlah  toko  modern  khususnya  minimarket waralaba  yang  beroperasi  tidak  memenuhi
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
ketentuan  jarak  minimum  dengan  pasar tradisional dan tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern  sebagai  dokumen  legal  yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 2014.Inefektifitas Penegakan Peraturan Daerah  Kota  Semarang  No.1  tahun  2014 tentang  penataan  toko  modern  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  yang  terdiri  dari  : a). Substansi hukum yaitu ketentuan pasal 8 yang tidak  mewajibkan  pengusah  minimarkt  untuk tidak  melakukan  kajian  dampak  sosial ekonomi  terhadap  lingkungan  sekitar, sehingga mengakibatkan semakin menjamurnya toko modern. b). ketidaktegasan Dinas Perinsdustrian dan Perdagangan selaku penegak regulasi yang disebabkan kekhawatiran  menganggu  rencana  jangka menengan  Pemerintah  Kota  Semarang  pada sektor perdagangan; c). Budaya hukum pelaku usaha  yang  masih  enggan  mengurus  Ijin usaha  toko  modern,  dikarenakan  mekanisme dan prosedur yang rumit, serta pelaku usaha masih  menganggap  IUTM  mempunyai  fungsi yang  sama  dengan  SIUP. Hambatan- hambatan ini membuat pelaksanaan perda no 1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern menjadi tidakefektif. Dampak  yang  timbul bukan  merupakan  bentuk  persaingan  usaha tidak  sehat terhadap  pasar  tradisional, melainkan  terganggunya  keseimbangan  iklim persaingan  usaha    yang  disebabkan  adanya
potensi  keresahan  sosial  akibat  keberadaan toko modern yang tidak terkontrol.
3. Untuk  mewujudkan kebijakan  penataan  toko modern yang ideal diperlukan komitmen yang kuat  dari  pemegang  peran  (Pemerintah Daerah)  untuk  terus  secara  konsisten mengimplementasikan  peratura  Daerah. Selanjutnya  implementasi  kebijakan  tersebut dimonitoring dan dievalusi kembali. Dukungan dan  komitmen  pemerintah  Kota  Semarang sangat  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan penegakan  Peraturan daerah Kota Semarang No.1  tahun  2014  tentang  penataan  toko modern  ,  agar  kebijakan  tersebut  dapat berjalan  dengan  tujuan  filosofis  yang terkandung  dalam  perda  tersebut  yaitu  untuk mewujudkan  keseimbangan  peran  antar pelaku usaha ritel.

## Saran
Dalam  rangka  mewujudkan  efektifitas  Penerapan Peraturan daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan  Toko  Modern dibutuhkan koordinasi antar  instansi  yang  bersinergi, egosentrisme  antar  instansi  harus  dikurangi  agar tercapai manfaat pembangunan yang memberikan kualitas bagi semua stakeholders. Melakukan revisi atas ketentuan pasal 8 Perda Kota Semarang No.1 tahun  2014  tentang  Penataan Toko  Modern. Pembenahan  manajemen  pendataan  persebaran toko  modern antara  instansi  terkait  yaitu  BPPTSP dan  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Kota
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Semarang serta menerapkan Kebijakan moratorium yang berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan ruang usaha dengan menempatkan pendirian  toko  modern  pada  kecamatan/kelurahan yang masih jarang  jumlah persebarannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Parson,  Wayne,  2005, Public  Policy:  Pengantar
Teori  dan  Praktik  Analisis  Kebijakan, Jakarta: Prenada Media
Rahardjo , Satjipto, 1980, Hukum dan Masyarakat,
Bandung: Penerbit Angkasa
Anonim,  Jurnal  Quarterly  Review  Of  Indonesian Economic Vol 9 No.2 tahun 2008, tentang Dampak  Keberadaan  Ritel  Modern Terhadap  Eksistensi  Pasar  Tradiisonal published by INDEF , ISSN 1410-2625 Aulia,  Astri  dkk, 2009, Pola  distribusi  Spasial minimarket  di  Kota-Kota  kecil,  Jurnal Perencanaan  Wilyah  Kota  vol  20  No.2, Bandung : Instititut Teknologi Bandung

## Artikel, Internet  dan Dokumen Penelitian
Data  Persebaran Toko Modern periode 2016: yang diterbitkan  oleh BPPTSP  Kota  Semarang dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Semarang
Data  Rencana  Startegis  Dinas  Pasar  Kota Semarang  mengenai  Pengembangan Pasar Tradisional  periode 2011-2016
Data  Badan  Penanaman  Modal  dan  Perizinan Terpadu Kota Surakarta Mengenai Jumlah Persebaran  Toko  Modern  di  Surakarta Tahun 2016
Modul Waralaba Alfamart
Data pangsa pasar minimarket di Indonesia diakses melalui  http://www.aprindo.org/  diakses pada tanggal 25  Oktober 2016  pada pukul 19.00 WIB
Informasi  profil  dan  jumlah  persebaran  gerai Alfamart yang diakses melalui http://alfamartku.com/  pada  tanggal  20 Desember 2016 pada pukul 11.30 WIB Informasi  profil  dan  jumlah  persebaran  gerai Indomaret yang diakses melalui http://indomaret.co.id/  pada  tanggal  20 Desember 2016 pada pukul 11.00 WIB: https://semarangkota.bps.go.id/web05-1071_htm    “ Data  Jumlah  Pasar  Tradisional  di  wilayah Kota    Semarang  tahun  2014  “,  diunduh pada 4 Januari 2016
Data  PDRB  Kota  Semarang  periode  tahun  2013- 2014  berdasarkan  harga  berlaku,yang diunduh dari https://semarangkota.bps.go.id/ pada tanggal 31 Januari Pukul 09.00 WIB:
www.nielsen.com/id/en.html tentang  Perbandingan
Omzet Pasar Tradisional Dan Ritel Modern Periode Tahun 2001 -2006 , pada tanggal 5 Januari 2016
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Peraturan Perundang-undangan
UU.No.5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Praktek  Peraingan  Usaha Tidak Sehat
Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern
Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  No.14  Tahun 2011 tentang RTRW tahun 2011-2031 Peraturan  Walikota  Semarang  No.5  tahun  2013 tentang Penataan Toko Modern

## Hasil Penelitian Wawancara
Wawancara  dengan  Dra  Johana  (Kepala  Seksi Pengendalian  Perdagangan  )  Dinas Perindustrian  dan  Perdaganagn  Kota Semarang , tanggal 28 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB
Wawancara  dengan  bapak  Sigit    Hery  ,  Staf Perijinan  Ekonomi    Badan  Perijianan  Dan Pelaayanan    Terpadu    Satu    Pintu  Kota Semarng pada tanggal  1 Nopember  2016 Wawancara  dengan  Drs.  Oktaviatmoko  ,  Kepala Seksi  Pemetaan  dan  Penataan  Dinas Pasar  Kota  Semarang  ,  pada  tanggal  2 Nopember 2016
Hasil  wawancara  dengan  bapak  Toto  Amanto  ,
Kepala  BP2MT  Kota  Surakarta    pada tanggal  8  Nopember  2016  ,  pukul  11.00 WIB
Wawancara dengan Wawancara dengan Ibu Marie ,  Franchisee  Waralaba  Minimarket  Pada tanggal 2 Desember 2016 pukul 14.30 WIB Wawancara  dengan  dengan  Bapak  Surachman  ,
Kepala  PPJP  Pasar  Johar    wakil  Ketua Asosiasi pedagang Pasar Tradisional Kota Semarang  ,  pada  tanggal  16  Desember 2016, pukul 14.00 WIB
Wawancara  dengan    Dendy  R.  Sutrisno  ,  Kepala Divisi  Hukum  ,  Kerjasama  dan  Humas KPPU RI , Pada tanggal pada tanggal 21 Desember 2016 , pada pukul 10.00 WIB Wawancara  dengan  Handoyo  ,  pelaku  usaha franchisee  waralaba  pada  tanggal  12 Januari 2017 pukul 10.30 WIB
Wawancara  dengan  Sihnomo  ,  Mantan  Inventory Manager  PT.Matahari  Putra  Prima  Pada tanggal 30 januari 2017 pukul 12.30 WIB