Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara ISSN 1412-7083 (Print), 2579-9266 (Online) https://doi.org/10.52434/jp.v17i02.291

## Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kolaka Utara
Ningsih Alpionita 1 , Azhari 2 , Ahmad Farouq Mulku Zahari 3 1, 2, 3 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia
1 ningsihalpionita20@gmail.com
2 azhari74000@gmail.com
3 ahmadfarouqmulku@gmail.com

## Abstrak
Pelayanan  publik  memegang  peranan  penting  dalam  menjalankan  fungsi pemerintahan dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Di sisi lain, terdapat keterbatasan  pemerintah  sebagai  penyedia  layanan  dalam  memenuhi  kebutuhan masyarakat  yang  terus  meningkat,  sehingga  pemerintah  perlu  menjalin  kemitraan dengan  sektor  swasta.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  kemitraan  yang terjalin  antara  pemerintah  dan  swasta  dalam  memberikan  pelayanan  administrasi kependudukan  di  Kabupaten  Kolaka  Utara.  Mengenai  kemitraan  pemerintah  dan swasta,  maka  dalam  hal  ini  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Kolaka Utara menciptakan terobosan baru, menjalin kemitraan dengan sektor swasta yakni CV. Aletha Jasa Mandiri (KurirKU). Sebelum adanya kemitraan ini, terdapat beberapa  kendala  bagi  masyarakat  untuk  mengurus  kelengkapan  dokumen kependudukannya,  seperti  akses  transportasi  yang  jauh  ke  kantor  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, serta jaringan internet yang tidak memadai untuk mengakses aplikasi layanan secara online . Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif. Dimensi kemitraan yang digunakan dalam penelitian ini yakni; 1) Tujuan dari  perspektif  pemerintah,  2)  Pembiayaan,  dan  3)  Jangka  waktu.  Hasil  penelitian berdasarkan  ketiga  dimensi  tersebut  menunjukkan  bahwa  kemitraan  antara pemerintah dan swasta dalam memberikan layanan administrasi kependudukan telah terlaksana dengan baik. Kemitraan ini mampu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dengan mudah, cepat dan gratis, yang pada gilirannya dapat  memberikan  kepuasan  kepada  para  pemohon  administrasi  kependudukan. Selain  itu,  kerjasama  pemerintah  dengan  pihak  swasta  seperti  KurirKU  dapat membantu  dalam  efisiensi  proses,  peningkatan  penggunaan  teknologi,  dan peningkatan aksesibilitas layanan.
Kata Kunci: Kemitraan, Pelayanan Publik.

## Abstract
Public  services  play  an  important  role  in  carrying  out  government  functions  and ensuring that people's needs are met. On the other hand, there are limitations to the government as a service provider in meeting the increasing needs of the community, so the government needs to establish partnerships with the private sector. The aim
Vol. 17; No. 02; 2023; 153-163
of this research is to determine the partnerships that exist between the government and  the  private  sector  in  providing  population  administration  services  in  North Kolaka Regency. Regarding government and private partnerships, in this case the North  Kolaka  Regency  Population  and  Civil  Registration  Service  created  a  new breakthrough, establishing a partnership with the private sector, namely CV. Aletha Jasa  Mandiri  (KuirirKU).  Before  this  partnership  existed,  there  were  several obstacles for the community to complete their population documents, such as; long transportation  access  to  the  North  Kolaka  Regency  Population  and  Civil Registration  Service  office,  as  well  as  an  inadequate  internet  network  to  access online service applications. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The partnership dimensions used in this research are; 1) Objectives from the government's perspective, 2) Financing, and 3) Time period. Research results based on these three dimensions show that the partnership between the  government  and  the  private  sector  in  providing  population  administration services has been implemented well. This partnership is able to improve the quality of services provided to the community easily, quickly and free of charge, which in turn can provide satisfaction to population administration applicants. In addition, government collaboration with private parties such as KurirKU can help in process efficiency, increase the use of technology, and increase service accessibility.
Keywords: Partnership, Public Service.

## 1. Pendahuluan
Pelayanan  publik  memegang  peranan  penting  dalam  menjalankan  fungsi  pemerintahan  dan memastikan  kebutuhan  masyarakat  terpenuhi.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik di Indonesia. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik  meliputi  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat,  dan  peningkatan  efisiensi. Adanya  regulasi  seperti  undang-undang  tersebut  menjadi  landasan  bagi  lembaga  atau  instansi pemerintah  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  publik  dengan  baik,    (Kurdi,  2020;  Maryam, 2016; Mirnasari, 2013; Zahari et al., 2021).
Banyaknya  tuntutan  kebutuhan  dari  masyarakat  mengharuskan  pemberi  layanan  perlu menyesuaikan  diri  dengan  memperhatikan  mutu  layanan  yang  diberikan,  (Dewi  &  Tuswoyo, 2020).  Kemudian  di  sisi  lain,  terdapat  keterbatasan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  sebagai penyedia  layanan  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  terus  meningkat.  Pentingnya menyadari  keterbatasan-keterbatasan  ini  mendorong  pemerintah  untuk  mengadopsi  model manajemen  yang  lebih  inovatif  atau  mencari  solusi  yang  efektif,  seperti  mencari  kemitraan dengan sektor swasta,  (Dewi & Tuswoyo, 2020; Fatmawati, 2011; Indahsari et al., 2022; Isril et al., 2018; Nahruddin, 2016; Patria et al., 2018)
Kemudian,  penting  adanya  pengukuran  hasil  pelayanan  publik  untuk  menilai  sejauh  mana suksesnya  suatu  organisasi  publik  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat. Pengukuran  ini  mencakup  evaluasi  terhadap  proses  dan  hasil  pelayanan  yang  diselenggarakan oleh  organisasi  publik,  baik  secara  mandiri  maupun  dengan  melibatkan  sektor  privat  atau masyarakat.  Pengukuran  hasil  pelayanan  publik  ini  dapat  membantu  organisasi  untuk mengevaluasi kinerja mereka, mengidentifikasi area perbaikan, dan merespons perubahan dalam kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan publik dan transparansi dalam
penyelenggaraan  pelayanan  publik  sangat  penting  untuk  membangun  kepercayaan  masyarakat terhadap institusi tersebut. Pelayanan publik yang baik sering kali melibatkan kemitraan antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, dan sektor privat. Pendekatan ini dikenal sebagai kemitraan publik dan swasta, (Fatmawati, 2011). Dalam kemitraan ini, pemerintah sering berperan sebagai koordinator  atau  fasilitator  utama.  Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan bahwa  semua  pihak  terlibat  secara  efektif,  dan  bahwa  tujuan  pelayanan  publik  yang  baik  dan kepentingan  masyarakat  tetap  menjadi  fokus  utama,  (Fatmawati,  2011;  Indahsari  et  al.,  2022; Mubasari & Martini, 2021; Mustafa, 2017)
Kemitraan  dapat  menciptakan  suatu  lingkungan  di  mana  semua  pihak  yang  terlibat  dapat memperoleh  manfaat  dari  kerjasama  yang  terjalin.  Manfaat  tersebut  tidak  hanya  terbatas  pada aspek  finansial  atau  fisik,  tetapi  juga  mencakup  distribusi  risiko  sosial,  yang  menyoroti pentingnya  keterlibatan  dan  kontribusi  masyarakat  dalam  mencapai  kepentingan  publik, (Fatmawati, 2011; Indahsari et al., 2022).
Mengenai kemitraan pemerintah dan swasta, guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat maka  pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kolaka  Utara  menciptakan terobosan  baru,  yakni  menjalin  kemitraan  dengan  sektor  privat  dalam  hal  ini  CV.  Aletha  Jasa Mandiri  (KurirKU)  dan  ditindak  lanjuti  melalui  perjanjian  kerja  sama  Nomor  470/186/2021. KurirKU merupakan penyedia jasa lokal yang bertugas dalam mengirim paket dokumen dengan menggunakan berbagai sarana transportasi. Pelayanan jasa tersebut berupa pelayanan pengurusan dokumen secara online , open to door dan juga pengantaran dokumen administrasi kependudukan (Adminduk)  kepada  masyarakat.  Sebelum  adanya  kemitraan,  terdapat  beberapa  kendala    yang dihadapi  oleh  masyarakat  dalam  mengurus  kelengkapan  dokumen  kependudukannya.  Kendala tersebut  melibatkan  akses  transportasi  yang  jauh  dari  rumah  warga  ke  kantor  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kolaka  Utara.  Selain  itu,  sebagian  masyarakat juga mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi layanan yang disediakan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akibat jaringan internet yang tidak memadai. Dengan adanya kemitraan diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
Penelitian  ini  berangkat  dari  pertanyaan  “bagaimana  kemitraan  antara  pemerintah  dan  swasta dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kolaka Utara?”. Tujuan penelitian  ini  adalah  mengetahui  kemitraan  yang  terjalin  antara  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  dengan  CV.  Aletha  Jasa  Mandiri  (KurirKU)  dalam  memberikan  pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kolaka Utara. Dengan mengetahui hal terssebut, maka pemerintah  dapat  mengambil  kebijakan  atau  langkah-langkah  strategis  untuk  menjamin keberlangsungan kemitraan kedua pihak dalam meberikan layanan  yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Penelitian ini memiliki fokus yang sangat relevan dengan pengembangan pelayanan administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Kolaka  Utara.  Dengan  mengeksplorasi  kemitraan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil dengan CV. Aletha Jasa Mandiri (KurirKU), penelitian  ini  juga  dapat  memberikan  wawasan  mendalam  tentang  dinamika  kemitraan  antara sektor pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik.

## 2. Tinjauan Pustaka
Secara etimologis, istilah "kemitraan" diadaptasi dari kata " partnership ," yang berasal dari akar kata  " partner ."  " Partner "  dapat  diartikan  sebagai  "pasangan,  jodoh,  sekutu,  atau  kompanyon." Sedangkan " partnership " dapat diterjemahkan sebagai "persekutuan" atau "perkongsian." Dengan pemahaman ini, kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau
Vol. 17; No. 02; 2023; 153-163
lebih  yang  membentuk  ikatan  kerjasama  berdasarkan  kesepakatan  dan  saling  membutuhkan. Tujuan  dari  kemitraan  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas  dalam  suatu bidang usaha  tertentu atau mencapai  tujuan tertentu, sehingga  hasil yang diperoleh dapat  lebih baik, (Khasana, 2019). Sedangkan pelayanan publik identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi  pemerintahan.  Pelayanan  publik  memiliki  kaitan  langsung  dengan  salah  satu  fungsi pemerintah,  yaitu  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Kualitas  pelayanan  publik dianggap  sebagai  cerminan  dari  kualitas  birokrasi  pemerintah.  Dalam  paradigma  pelayanan publik  di  masa  lalu,  pemerintah  dianggap  sebagai  penyedia  utama  layanan.  Pihak  di  luar pemerintah,  seperti  masyarakat  dan  sektor  swasta,  memiliki  peran  yang  sangat  terbatas  atau bahkan terpinggirkan (termarjinalkan). Paradigma tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik pada waktu itu lebih mengandalkan pemerintah sebagai satu-satunya penyedia layanan. Namun seiring perkembangan zaman pemberian layanan tidak lagi hanya terpusat pada pemerintah, tetapi sudah melibatkan pihak swasta atau privat sector , (Fatmawati, 2011)
Kemudian Kemitraan Publik-Privat ( Public-Private Partnership atau PPP) adalah suatu bentuk kerjasama antara sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta untuk melaksanakan proyek atau layanan  publik.  Kemitraan  ini  melibatkan  kontribusi  dan  tanggung  jawab  dari  kedua  sektor didasarkan pada kontrak yang secara rinci menentukan tanggung jawab dan kewajiban masing- masing mitra, Linder dalam (Nahruddin, 2016).
Teori Public-Private  Partnerships (PPP)  atau  kemitraan  antara  sektor  publik  dan  swasta menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik daripada jika keduanya bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, menekankan distribusi  risiko  dan  tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah  dan  sektor  swasta.  Beberapa bentuk umum dari PPP melibatkan pengaturan kerjasama yang lebih kompleks seperti kontrak ke luar, franchising , dan usaha bersama yang implikasi praktisnya juga bervariasi, (Mirnasari, 2013). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dimensi-dimensi kemitraan yang dikemukakan oleh (Mustafa,  2017),  untuk  memahami  aspek-aspek  kunci  dari  kemitraan  antara  sektor  publik  dan swasta. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai dimensi kemitraan tersebut:
a. Tujuan  dari  perspektif  Pemerintah,  dimensi  ini  mencakup  tujuan  atau  kepentingan  yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui kemitraan.
b. Pembiayaan,  dimensi  ini  mencakup  sumber-sumber  pembiayaan  yang  digunakan  untuk mendukung proyek atau inisiatif kemitraan. Pembiayaan dapat berasal dari sektor publik, sektor swasta, atau kombinasi keduanya, dan
c. Skala  Waktu,  dimensi  ini  membahas  periode  waktu  atau  jangka  waktu  kemitraan  antara pemerintah dan sektor swasta.

## 3. Metodologi
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Penggunaan  metode  kuallitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  bertujuan  untuk memahami  dan  menjelaskan  fenomena  kemitraan  pemerintah  dan  swasta  dalam  memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kolaka Utara  secara mendalam dan detail. Adapun  lokasi  penelitian  dilakukan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Kolaka Utara. Data bersumber dari data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini ditentukan  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling di  mana  penentuan  informan didasarkan pada pertimbangan tertentu, yakni mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau posisi yang relevan terhadap topik yang diteliti, Adapun informan dalam penelitian ini adalah
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, Pegawai CV. Aletha Jasa  Mandiri  (KurirKU),  dan  masyarakat  selaku  penerima  layanan.  Selanjutnya  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yakni:  1)  observasi  di  mana  dapat  memberikan  data langsung dan akurat, 2)  wawancara  yakni dapat memberikan pemahaman lebih mendalam dari sudut  pandang  innforman,  dan  studi  kepustakaan  memberikan  landasan  teori  dan  dukungan empiris  dari  penelitian  sebelumnya.  Kombinasi  dengan  ketiga  teknik  ini  juga  dapat  membantu dalam mengatasi keterbatasan masing-masing metode dan memperkaya data yang dikumpulkan dalam penelitian.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Hasil Penelitian

## 4.1.1 Tujuan dari Perspektif Pemerintah
Tujuan dari perspektif pemerintah yakni tercapainya tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai oleh  pemerintah.  Adapun  hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kemitraan  yang dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dengan  CV.  Aletha  Jasa  Mandiri (KurirKU)  masing-masing  memiliki  tanggung  jawab  dalam  mewujudkan  tujuan  dari  adanya kerjasama yang dilakukan dan merupakan rangkaian proses dalam mewujudkan visi misi Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kolaka  Utara,  yakni  memberikan  pelayanan prima yang ramah, mudah, cepat dan gratis serta bebas dari pungutan liar atau pungli. Dari hasil penelitian  juga  ditemukan  adanya  legalitas  kerjasama  yang  dituangkan  dalam  bentuk  Surat perjanjian  kerjasama  (SPK)  Nomor  470/186/2021  dan  telah  disepakati  oleh  kedua  pihak  yang bermitra.  Surat  Perjanjian  Kerja  Sama  (SPK)  ini  ialah  bentuk  perjanjian  kontrak  kerja  sama selama kemitraan berjalan dan pembagian tanggung jawab kedua pihak yang bermitra juga sudah dituangkan  dalam  surat  perjanjian  kerja  sama  tersebut  yang  dilaksanakan  secara berkesinnambungan..
Bersarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dan swasta sebagai dua pihak yang bermitra dirancang sebagai serangkaian  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  bersama,  sejalan  dengan  visi  dan  misi  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara yang telah ditetapkan sebelumnya. Saat tujuan dari kedua pihak yang bermitra telah tercapai, itu menunjukkan keberhasilan dari kerja sama tersebut. Namun tidak hanya sampai disitu, tapi kemitraan yang terjalin juga perlu dilakukan evaluasi  yang  menyeluruh  dan  mempertimbangkan  sejumlah  faktor,  seperti  kinerja,  dampak positif yang dihasilkan, dan kepatuhan terhadap tenggat waktu. Oleh karena itu, kedua pihak yang bermitra  penting  untuk  terus  memonitor  dan  mengevaluasi  hasil  kerja  sama  untuk  memastikan kesuksesan yang berkelanjutan.

## 4.1.2 Pembiayaan
Pembiayaan  yakni  berkaitan  dengan  sumber-sumber  pembiayaan  yang  digunakan  untuk mendukung  berlangsungnya  kemitraan.  Adapun  hasil  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  dalam kemitraan  antara  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dengan  CV.  Aletha  Jasa  Mandiri (KurirKU),  pembiayaan  tidak  dibebankan  kepada  masyarakat,  sehingga  sepenuhnya  menjadi tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  (PEMDA)  Kabupaten  Kolaka  Utara.  Dari  hasil  penelitian juga ditemukan bahwa pembiayaan kemitraan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan komitmen finansial
Vol. 17; No. 02; 2023; 153-163
dari pihak pemerintah untuk mendukung keberlangsungan kemitraan. Ini dapat diartikan bahwa layanan  yang  disediakan  oleh  CV.  Aletha  Jasa  Mandiri  (KurirKU)  dalam  pengantaran  dan penerimaan  dokumen  ke  rumah  masyarakat  bersifat  gratis  yang  dapat  dianggap  sebagai  upaya untuk  meningkatkan  aksesibilitas  dan  keterjangkauan  layanan  bagi  masyarakat.  Model pembiayaan ini dapat mencerminkan keinginan pemerintah  untuk memberikan pelayanan  yang efisien dan terbaik kepada masyarakat, dengan memanfaatkan layanan swasta tanpa menambah beban finansial pada masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  maka  dapat  di  katakan  bahwa;  1)  Pemerintah  bersedia mengalokasikan  dana  atau  sumber  daya  keuangan  untuk  mendukung  layanan  yang  disediakan oleh CV. Aletha Jasa Mandiri. Ini bisa mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberian layanan yang bermanfaat, 2) Penyediaan layanan pengantaran  dan  penerimaan  dokumen  secara  gratis  dapat  diartikan  sebagai  langkah  untuk memudahkan  akses  masyarakat  terhadap  layanan  tersebut.  Ini  bisa  menjadi  solusi  untuk memecahkan masalah aksesibilitas, terutama bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan waktu atau mobilitas, dan 3) emberikan layanan secara gratis juga dapat diinterpretasikan sebagai usaha  untuk  membuat  layanan  lebih  terjangkau  bagi  semua  lapisan  masyarakat.  Hal  ini  dapat bermanfaat untuk memastikan bahwa layanan tersebut dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin orang, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan finansial.

## 4.1.3 Skala Waktu
Skala waktu atau jangka waktu dalam penelitian ini yakni berkenaan dengan periode waktu atau jangka waktu kemitraan antara pihak yang bermitra. Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa, kemitraan  yang  terjalin  antara  pemerintah  dan  swasta  dalam  hal  ini  Dinas  kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dengan CV. Aletha Jasa Mandiri (KurirKU) memiliki jangka  waktu  yaitu  satu  tahun  dan  dipertegas  melalui  surat  perjanjian  kerjasama  yang  telah disepakati. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa, telah dilakukan dua kali perpanjangan kerjasama,  hal  ini  didasarkan  pada  kemampuan  kedua  pihak  untuk  saling  menjaga  tanggung jawab  dan  kepercayaan  masing-masing  untuk  terus  bekerja  sama  memberikan  pelayanan  yang maksimal  kepada  masyarakat.  Disisi  lain,  masyarakat  juga  merasa  puas  atas  layanan  yang diberikan dari hasil kerja sama tersebut, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya masyarakat yang komplain atas layanan yang telah didapatkan selama ini.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dikatakan bahwa dari sisi masyarakat, terdapat kepuasan  terhadap  layanan  yang  diberikan  melalui  kemitraan  ini,  terlihat  dengan  tidak  adanya keluhan  atau  komplain  dari  mereka.  Ini  menandakan  bahwa  kerja  sama  antara  pemerintah  dan swasta  mampu  memberikan  layanan  yang  memuaskan  dan  efektif  kepada  masyarakat. Keberhasilan ini disebabkan oleh komitmen kedua belah pihak untuk bermitra serta upaya dalam memenuhi  tanggung  jawab  mereka  terhadap  masyarakat.  Pentingnya  aspek  kepercayaan, tanggung jawab, dan kepuasan masyarakat dalam kerjasama semacam ini dapat menjadi contoh positif  bagi  kemitraan  sejenis  di  berbagai  sektor.  Keberhasilan  ini  juga  menunjukkan  bahwa perpanjangan kerjasama dapat menjadi strategi yang efektif untuk memastikan kelangsungan dan peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

## 4.2 Pembahasan
Berbagai penelitian tentang keberhasilan kemitraan dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik umumnya menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penentu keberhasilan, dan langkah- langkah  tertentu  yang  seharusnya  diambil  oleh  setiap  pihak  yang  bermitra.  Kemitraan  antara
pemerintah dan swasta memiliki potensi besar untuk mencapai hasil yang positif dan memajukan masyarakat.  Dengan  menjalankan  kemitraan  secara  profesional,  proporsional,  dan  kolaboratif, kedua  aktor  dapat  menyatukan  kekuatan  mereka  untuk  mencapai  tujuan  bersama  yang  telah ditentukan, (Fatmawati, 2011; Mustafa, 2017) .
Adapun  beberapa  indikator  dalam  kemitraan  dalam  pembahasan  penelitian  ini  yang  perlu diperhatikan agar kemitraan yang terjalin dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh kedua mitra, merujuk yang dikemukakan oleh (Mustafa, 2017) yaitu:
a. Tujuan dari Perspektif Pemerintah,
b. Pembiayaan, dan
c. Skala Waktu.

## 4.2.1 Tujuan dari Perspektif Pemerintah
Tujuan  dari  perspektif  pemerintah  merupakan  kesesuaian  tujuan  kemitraan  dengan  agenda  dan kebijakan  pemerintah.  Kemitraan  yang  dibentuk  senantiasa  sejalan  dengan  visi  dan  misi pemerintah terkait dengan sektor atau bidang yang menjadi fokus kemitraan tersebut. Sehingga kedua mitra perlu memastikan bahwa tujuan yang diusung kedua pihak akan memberikan manfaat positif  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  secara  keseluruhan,  melalui  tanggung  jawab  masing- masing pihak yang bermitra (Melyanti, 2014; Mustafa, 2017).
Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh  Carnwell  dan  Carson,  yang  dikutip  oleh  (Mustafa,  2017), menyatakan bahwa kemitraan merupakan komitmen bersama semua pihak yang bermitra dalam memenuhi  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak.  Kemudian  dalam  kemitraan,  semua  pihak memiliki tanggung jawab untuk saling berkomitmen guna mencapai tujuan Bersama, (Fatmawati, 2011; Mustafa, 2017)
Kemitraan  atau Public-Private  Partnerships (PPP)  memang  telah  menjadi  praktik  umum  di berbagai  negara,  baik  di  luar  maupun  di  dalam  negeri.  Praktek-praktek  ini  dapat  memiliki persamaan dan perbedaan yang mencerminkan keragaman situasi, kebutuhan, dan konteks lokal. Persamaan tersebut terletak pada terlibatnya berbagai aktor dari sektor publik dan swasta menjadi suatu  keharusan,  sedangkan  perbedaannya  ditunjukkan  oleh  Praktek  kemitraan  yang  sangat bervariasi di mana tergantung pada obyek atau isi dari kemitraan tersebut, (Ershanty et al., 2020; Mustafa, 2017).
Tujuan  kemitraan  antara  pemerintah,  dalam  hal  ini  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Kolaka Utara, dengan perusahaan swasta seperti CV. Aletha Jasa Mandiri (KurirKU) memiliki beberapa tujuan strategis, yakni 1) dengan melibatkan perusahaan swasta, pemerintah dapat  memanfaatkan  keahlian  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  sektor  swasta  untuk meningkatkan  efisiensi  dalam  penyelenggaraan  layanan  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  di Kabupaten  Kolaka  Utara,  2)  dengan  melibatkan  perusahaan  swasta  dapat  membantu  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  untuk  memberikan  layanan  yang  lebih  ramah,  mudah diakses, cepat, dan tanpa biaya tambahan bagi masyarakat, sebagaimana ini sesuai dengan visi dan  misi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kolaka  Utara,  3)  melalui kemitraan dengan perusahaan swasta, pemerintah dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik pungutan liar yang mungkin terjadi dalam proses layanan publik. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah untuk menciptakan pelayanan yang bebas dari pungutan ilegal,  dan 4) dengan adanya  kemitraan  ini,  layanan  kependudukan  menjadi  lebih  mudah  diakses  oleh  masyarakat.
Penggunaan  perusahaan  kurir  seperti  KurirKU  dapat  membantu  dalam  distribusi  dokumen  dan informasi yang diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Kolaka Utara.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemitraan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan CV. Aletha Jasa Mandiri (KurirKU) dalam pelayanan publik dilaksanakan secara proporsional,  yakni  mengedepankan  kepentingan  masyarakat,  dan  menjadi  alat  yang  efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal senada juga dikemukakan oleh (Mubasari & Martini,  2021)  bahwa  kemitraan  yang  terjalan  antara  pemerintah  dan  pihak  swasta  harus mememberi manfaat kepada masyarakat selaku pihak yang dilayani.

## 4.2.2 Pembiayaan
Pembiayaan  atau financing atau  pembelanjaan  berkenaan  dengan  sumber-sumber  pembiayaan yang  digunakan  untuk  mendukung  proyek  atau  inisiatif  kemitraan.  Pembiayaan  dalam  konteks kegiatan  atau  kemitraan  dapat  diartikan  sebagai  alokasi  dana  atau  sumber  daya  finansial  yang disediakan  untuk  mendukung  kelangsungan  dan  keberhasilan  suatu  inisiatif.  Pembiayaan  ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun lembaga donor, (Mustafa, 2017; Patria et al., 2018)
Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh  (Mustafa,  2017)  bahwa  pada  umumnya  pembiayaan  dalam kemitraan  mengacu  pada  dukungan  pendanaan  yang  diberikan  untuk  kebutuhan  kerjasama  di mana terlibat tiga pihak utama, yakni pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/jasa dan pihak  yang  memanfaatkan  barang/jasa,  Namun  kemitraan  dalam  penelitian  ini,  mekanismenya hanya melibatkan dua pihak yakni pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Kolaka Utara dengan CV. Aletha Jasa Mandiri (KurirKU) dengan tujuan mendapat keuntungan bersama.
Berdasarkan pada hasil penelitian di atas di mana pembiayaan dalam kemitraan ini dibebankan Pada  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  Kolaka  Utara  yang  dijalankan melalui  pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  tanpa  dibebankan  lagi  kepada masyarakat.  Sehingga  dalam  hal  ini  pihak  CV.  Aletha  Jasa  Mandiri  (KurirKU)  pun  tinggal mengantarkan berkas dokumen kependudukan kepada masyarakat secara gratis ke rumah masing- masing masyarakat tersebut yang notabenenya mereka sebagai penerima layanan.
Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa  Aspek pembiayaan dalam kemitraan ini sangat krusial,  terutama  jika  rencana  atau  inisiatif  yang  dilakukan  memerlukan  dukungan  finansial, (Mustafa, 2017; Patria et al., 2018). Sehingga pihak yang bermitra harus berbicara secara terbuka tentang  pembiayaan,  bagaimana  pembagian  biaya  akan  dilakukan,  dan  bagaimana  dana  akan dikelola.  Sumber  pembiayaan  juga  harus  jelas,  apakah  berasal  dari  pemerintah,  sektor  swasta, atau  kombinasi  keduanya.  Ketersediaan  dan  keamanan  pembiayaan  akan  mempengaruhi kelangsungan proyek kemitraan,

## 4.2.3 Skala Waktu
Dalam  kemitraan,  terdapat  ketentuan  mengenai  jangka  waktu  kontrak,  serta  klausa  mengenai pengakhiran  atau  pemutusan  kontrak  jika  tujuan  kemitraan  tidak  tercapai  atau  terdapat pelanggaran perjanjian lainnya, (Mustafa, 2017). Hal senada juga dikemukakan oleh (Fatmawati, 2011) bahwa penetapan skala waktu atau jadwal yang realistis dan disepakati oleh kedua mitra adalah langkah kunci dalam menjalankan kemitraan dengan baik. Skala waktu harus mencakup periode  pelaksanaan  tujuan  dari  kemitraan,  pencapaian  target,  dan  penyelesaian  tugas-tugas
tertentu.  Kesepakatan  tentang  skala  waktu  akan  membantu  menghindari  pencapaian  tujuan menjadi terlalu lambat, dan memastikan kemitraan berjalan dengan efisien, (Mustafa, 2017).
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi bahwa kemitraan antara Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  dengan  CV.  Aletha  Jasa  Mandiri  (KurirKU)  telah  berjalan  dengan  baik selama beberapa tahun. Faktor-faktor  yang mendukung perpanjangan kontrak kerjasama setiap tahunnya  termasuk  kemampuan  kedua  pihak  dalam  menjaga  tanggung  jawab  dan  kepercayaan serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Skala  waktu  atau  jangka  waktu  dalam  kemitraan  ini  menjadi  indikator  penting  untuk mengevaluasi pencapaian tujuan kerjasama. Dengan adanya dua kali perpanjangan kontrak setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak memiliki komitmen untuk terus bekerja sama dan memperpanjang kemitraan mereka.
Pentingnya  aspek  seperti  minimnya  keluhan  dari  masyarakat  sebagai  salah  satu  pertimbangan untuk  perpanjangan  kontrak  memberikan  gambaran  bahwa  kualitas  pelayanan  yang  diberikan oleh  CV.  Aletha  Jasa  Mandiri  (KurirKU)  dinilai  baik  oleh  pihak  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil serta masyarakat secara umum.
Dengan demikian, skala waktu dalam kemitraan ini tidak hanya menjadi indikator durasi tetapi juga mencerminkan sejauh mana kemitraan tersebut berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi secara berkala tentang pencapaian tujuan, kepuasan masyarakat, dan kinerja pihak-pihak  yang  bermitra  menjadi  penting  dalam  menentukan  keputusan  perpanjangan kemitraan setiap tahunnya.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  Kemitraan  yang  dilakukan  oleh Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kolaka  Utara  dengan  CV.  Aletha  Jasa Mandiri (KurirKU), maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dengan CV. Aletha Jasa Mandiri (KurirKU) merupakan sebuah langkah inovatif dan terobosan baru  dalam meningkatkan  kualitas layanan  administrasi kependudukan di Kabupaten Kolaka Utara. Kemitraan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang  lebih  baik,  mudah  diakses,  cepat,  gratis,  dan  transparan  kepada  masyarakat  sebagaimana visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, hal ini dapat dianggap  sebagai  langkah  proaktif  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan  kualitas  layanan  publik. Kemudian  dengan  adanya  kemitraan  ini,  tidak  hanya  memberikan  kemudahan  tetapi  juga kenyamanan kepada masyarakat penerima layanan. Penggunaan jasa KurirKU dalam menerima dan  mengantarkan  berkas  administrasi  kependudukan  secara  langsung  dapat  dianggap  sebagai upaya  untuk  meminimalkan  hambatan  dan  meningkatkan  kepuasan  pelanggan.  Selain  itu, masyarakat dapat menyelesaikan  urusan administrasi mereka tanpa  harus menghabiskan  waktu dan tenaga untuk datang ke kantor Disdukcapil Kabupaten Kolaka Utara, namun pihak KurirKU yang  langsung  mengantarkan  berkas  tersebut  pada  masyarakat  sesuai  dengan  alamat  yang  ada sehingga mempercepat proses secara keseluruhan.
Berdasarkan kesimpulan di atas maka ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yakni; 1) Untuk pihak pemerintah dapat melakukan beberapa hal: Pertama, senantiasa melakukan evaluasi rutin  atau  berkala  atas  layanan  yang  telah  diberikan,  dalam  hal  ini  evaluasi  rutin  atau  berkala terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh KurirKU. Hal ini dapat dilakukan melalui survei
kepuasan  pelanggan  dan feedback dari  masyarakat  untuk  memastikan  bahwa  layanan  yang disediakan memenuhi standar yang diharapkan. Kedua, Selain kerjasama dengan KurirKU, Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kolaka  Utara  dapat  mengeksplorasi kemungkinan  bermitra  dengan  pihak-pihak  lain  yang  dapat  memberikan  kontribusi  positif terhadap efisiensi dan kualitas layanan administrasi kependudukan. Ketiga, sekiranya perlu ada pengembangan  pegawai  secara  berkala  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  memastikan bahwa  pegawai  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  memberikan layanan  yang  berkualitas.  2)  Untuk  pihak  swasta,  dapat  melakukan  pelatihan  dan  peningkatan kapasitas  bagi  petugas  KurirKU  untuk  menghadapi  perubahan  teknologi  dan  tuntutan  layanan yang  semakin  kompleks,  dan  3)  Untuk  peneliti  selanjutnya,  dapat  merencanakan  penelitian lanjutan guna mengevaluasi dampak jangka panjang dari kemitraan ini terhadap kualitas layanan administrasi kependudukan, efisiensi operasional, dan kepuasan masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara.  Penelitian  ini  dapat  menjadi  dasar  untuk  pengembangan  lebih  lanjut  dan  perbaikan kedepannya.

## Daftar Pustaka
Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi (Cetakan 1). Bandung: CV Pustaka Setia. Dewi,  M.  P.,  &  Tuswoyo.  (2020).  Mewujudkan  Kemitraan  Publik-Swasta  dalam  Pemberian Layanan  Pendidikan  di  Kota  Tasikmalaya. Jurnal Reformasi  Administrasi , 7 (1),  50–55. http://ojs.stiami.ac.id
Ershanty, D., Utoyo S, B., & Ma’arif, S. (2020). Kemitraan Dinas Sosial Provinsi lampung dan Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Amanah  Bunda  dalam  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang Disabilitas. Administrativa:  Jurnal  Birokrasi,  Kebijakan  Dan  Pelayanan  Publik , 2 (2),
185–199.
Fatmawati. (2011). Kemitraan Dalam Pelayanan Publik : Sebuah Penjelajahan Teoritik. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 1 (2), 91–101. https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.23 Indahsari,  N.  D.,  Subianto,  A.,  &  Tamrin,  M.  H.  (2022).  Kemitraan  Stakeholders  dalam Pengelolaan Jalur Wisata Heritage Trainz Loko Tour Cepu di Kabupaten Blora. Reformasi ,
12 (Desember), 303–316. https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/3968 Isril, Febrina, R., & Harirah MS, Z. (2018). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam kebijakan pengelolaan  Sampah  di  Kota  Pekanbaru. Nakhoda:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 17 (29), 56–68.
Khasana,  D.  U.  (2019).  Pola  Kemitraan  Pemerintah  Daerah  dengan  Kelompok  Sadar  Wisata
Pandawa  Dieng  Kulon  dalam  Pengembangan  Pariwisata. Journal  of  Politic  and Government Studies , 8 (04), 341–350. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/25063/22315
Kurdi,  M.  (2020).  Menggagas  Pelayanan  Prima  di  Masa  Pandemic  Covid  19. Jurnal  Lingkar
Widyaiswara , 7 (04), 4–9. https://juliwi.com/published/E0704/jlw0704_4-9.pdf Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. JIPSI-Jurnal Ilmu  Politik  Dan  Komunikas , VI (1).  http://jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/mewujudkan- good-governance.40
Melyanti,  I. M. (2014). Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan  Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 2 (1). http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmpe0736a7a4efull.pdf
Mirnasari,  R.  M.  (2013).  Inovasi  Pelayanan  Publik  UPTD  Terminal  Purabaya-Bungurasih.
Kebijakan Dan Manajemen Publik , 1 (1), 71–84.
https://www.academia.edu/download/59150458/120190506-48839-jsz9ze.pdf
Mubasari, R. A., & Martini, R. (2021). Kemitraan Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Gojek Indonesia  Sebagai  Penyedia  Layanan  Go-Pay  Untuk  Pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Kota Semarang. Journal of Politic and Government Studies , 10 (2), 54–66. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/30170 Mustafa, A. T. (2017). Kemitraan dalam Pelayanan Publik . Yogyakarta: Calpulis. Nahruddin, Z. (2016). Kemitraan Publik-Privat dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 9 (1), 11–20.
Patria,  Y.,  Mustakim,  S.,  &  Ahiruddin.  (2018).  Kemitraan  Antara  Public-Swasta:  Perspektif Tujuan, Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik , 1 (1), 65–83. https://jurnal.saburai.id/index.php/spl/article/view/319 Satibi,  I.  (2023). Metode  Penelitian  Administrasi .  Bandung:  Lemlit  Unpas  Press. http://repository.unpas.ac.id/64367/
Zahari, A. F. M., Septiana, A. R., & Fait, T. (2021). Pelayanan KTP Elektronik di Masa Pandemi Covid-19  Pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Baubau. Journal Publicuho , 4 (1), 39–50. https://doi.org/10.35817/jpu.v4i1.16081