-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN SISTEM PUBLIKASI NEGATIF BERUNSUR POSITIFDALAM PENDAFTARAN TANAH DI KOTA SEMARANG

## Fina Ayu Safitri, Lita Tyesta ALW., Anggita Doramia Lumbanraja
Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : finaayusafitri@gmail.com

## Abstract
Certificate  of  land  is  proof  of  ownership  of  a  land,  the  holder  could  lose  the  rights  if  there  is  a lawsuit from another person. The purpose of this research is to find out why a certificate of land still can  be  changed,  problems  from  negative  publication  system  and  how  to  solve  it,  and  the consequences of a negative publication system. The method  of this research is empirical juridical. The results of the research shows that certificates can still be changed because the publicity system used  is  positive  negative,  certificates  of  land  are  strog  but  not  absolute  proof.  The  problem  from negative publication system is the lack of legal certainty for landowners listed in the certificate. The legal consequence of using a negative publication system in land registration is if it is proven that the owner obtained the land by violating the principle of nemo plus juris and not in good faith, the ownership and rights can be erased. Although the publication system in Indonesia is negative with positive  element,  the  positive  element  has  not  yet  been  realized,  because  in  land  registration  it  is nearly pure negative, so the legal guarantee for land owners is still lacking.

## Keywords: publication system; land registry

## Abstrak
Sertipikat  hak  atas  tanah  merupakan  bukti  kepemilikan  atas  tanah,  namun  pemegangnya  masih dapat  kehilangan  haknya  atas  tanah  tersebut  apabila  ada  gugatan  dari  pihak  lain.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa suatu sertipikat hak atas tanah masih dapat diubah, masalah yang timbul dari penggunaan sistem publikasi negatif dan bagaimana penanggulangannya, serta akibat hukum dari sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris.Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  sertipikat  hak  atas tanah masih dapat  diubah karena sistem publikasi  yang digunakan adalah negatif berunsur positif, sertipikat  hak  atas  tanah  merupakan  alat  bukti  yang  kuat,  bukan  alat  bukti  yang  mutlak.  Masalah yang  timbul  dari  penggunaan  sistem  publikasi  negatif  yaitu  kurangnya  kepastian  hukum  bagi pemilik  tanah  yang  tercantum  di  sertipikat.  Akibat  hukum  penggunaan  sistem  publikasi  negatif dalam pendaftaran tanah yaitu apabila terbukti bahwa pemilik memperoleh tanah dengan melanggar asas nemo plus juris dan tidak beritikad baik, maka kepemilikan dan hak atas tanahnya dapat hapus. Berdasarkan hasil penelitian ini,meskipun sistem publikasi yang digunakan di Indonesia merupakan sistem  publikasi  negatif  berunsur  positif,  namun  unsur  positifnya  belum  terwujud,  karena  yang digunakan  dalam  pendaftaran  tanah  mendekati  negatif  murni,  sehingga  jaminan  kepastian  hukum bagi pemilik tanah masih kurang.

## Kata kunci: sistem publikasi; pendaftaran tanah

## A. Pendahuluan
Tanahmerupakansalah  satu  kebutuhan  terpenting  bagi  manusia,  tidak  hanya  untuk mendirikan bangunan tempat tinggal, namun juga untuk melakukan segala aktivitas kehidupan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
sehari-harinya.  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD NRI) Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di  dalamnya  dikuasai  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat”.( Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ,  n.d.)Setiap  individu mempunyai  kepentingan  yang  berbeda-beda  atas  suatu  tanah,  sehingga  Pemerintah  merasa perlu dibuat peraturan-peraturan yang melindungi hak dan kewajiban setiap individu tersebut.
Pendaftaran tanah dalam bahasa latin disebut Capistratum yang berarti suatu register atau capita  atau  unit  yang  diperbuat  untuk  pajak  tanah  Romawi  ( Capotatio  Terrens ). Cadastre merupakan  data  lahan-lahan,  nilai  dari  suatu  tanah,  pemegang  haknya  untuk kepentingan  perpajakan,  maka cadastre merupakan  alat  yang  tepat  untuk  memberikan  uraian dan identifikasi dari hak atas tanah(Santoso, 2010).
Pemerintah  bertekad  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  kepemilikan  tanah  di Indonesia,  maka  dibuatlah  peraturan  yang  mengatur  mengenai  kepemilikan  tanah,  yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Pemberian jaminan kepastian hukum yang dimaksud adalah dengan tersedianya hukum tertulis dan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif.(Harsono, 2008)
Pasal  19  ayat  (1)  UUPAyang  mennentukan  bahwa,  “untuk  menjamin  kepastian  hukum oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah”.( Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria , n.d.)
Untuk mewujudkan amanat Pasal 19 UUPA tersebut, terbitlah PP Nomor 10 Tahun 1961 yang  mengatur  tentang  pendaftaran  tanah.  PP  tersebut  mengatur  tentang  proses  pendaftaran tanah di Indonesia dan akibat hukumnya dengan produk akhir adalah diterbitkannya surat tanda bukti hak yang disebut dengan sertifikat tanah.
Selama perjalanan PP tersebut dirasa belum dapat mencapai apa yang dicita-citakan oleh UUPA, karena baru lebih kurang 45% bidang tanah yang terdaftar pada waktu itu, sehingga PP tersebut dicabut dan disempurnakan oleh PP Nomor 24 Tahun 1997.Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang  Nomor  24  Tahun  1997,  “Pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya  dan  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang  membebaninya.” ( Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , n.d.)
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Data mengenai letak, batas, danluas bidang tanah serta satuan rumah susun yang didaftar, termasuk  ada  tidaknya  bangunan  di  atasnya  disebut  data  fisik.  Data  yangberisi  keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya disebut data yuridis(Santoso, 2014).
Jadi,  proses  pendaftaran  tanah  menghasilkan  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  terdiri  dari salinan Buku Tanah  yang memuat  data  yuridis,  kemudian dilampiri Surat  Ukur  yang memuat data fisik, lalu dijilid menjadi satu dan diberi sampul berwarna hijau bergambar burung garuda.
Untuk  menguji  daya  kekuatan  sertipikat  tersebut,  dalam  pendaftaran  tanah  juga  dikenal sistem  publikasi.  Sistem  publikasi  digunakan  untuk    menguji  daya  kekuatan  pembuktian sertipikat,  yaitu  kuat  atau  tidak  kuat  dan  mutlak  atau  tidak  mutlak.  Terdapat  dua  jenis  sistem publikasi yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif.
Sistem  publikasi  positif  menggunakan sistem pendaftaran hak, maka harus ada Register atau Buku Tanah untuk penyimpanan dan penyajian data yuridis, sedangkan sertipikat sebagai surat  tanda  bukti  hak.  Pencatatan  nama  seseorang  daam  register  sebagai  pemegang  hak membuat  seseorang  menjadi  pemegang  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan,  bukan  perbuatan hukum  pemindahan  hak  yang  dilakukan  ( Tittle  by  registration,  The  Register  is  everything ). Pernyataan  tersebut  merupakan  dasar  falsafah  yang  melandasi  sistem  Torrens,  yaitu  dengan sistem publikasi positif ini negara menjamin kebenaran data yang disajikan(Harsono, 2008).
Jika  suatu  negara  menggunakan  sistem  publikasi  positif,  maka  sertipikat  yang dikeluarkan  daya  pembuktiannya  adalah  mutlak.  Karena  daya  pembuktiannya  adalah  mutlak, akibatnya  terhadap  sertipikat  yang  dikeluarkan  negara  tersebut  tidak  dapat  diajukan  gugatan, sehingga tidak dapat dilakukan perubahan terhadap sertipikat hak atas tanah tersebut.
Pada  sistem  publikasi  negatif,    sahnya  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  yang menentukan  berpindahnya  hak  kepada  pembeli,  bukan  pendaftarannya.  Pendaftaran  tidak membuat  orang  yang  memperoleh  tanah  dari  pihak  yang  tidak  berhak  menjadi  pemegang haknya  yang  baru.  Dalam  sistem  publikasi  negatif  berlaku  asas nemo  plus  juris ,  yaitu  orang tidak  dapat  menyerahkan  atau  memindahkan  hak  melebihi  apa  yang  dia  sendiri  punya,  oleh karena itu negara tidak  menjamin kebenaran data  yang disajikan.  Meskipun pendaftaran telah dilakukan,  pembeli  masih  dimungkinkan  mendapat  gugatan  dari  orang  yang  memiliki  bukti bahwa dialah pemegang hak yang sebenarnya(Harsono, 2008).
Sistem  publikasi  negatif  dapat  melindungi  pemegang  hak  yang  sebenarnya,  karena pemegang hak yang sebenarnya dapat menuntut kembali haknya meskipun telah terdaftar atas nama orang lain(Sutedi, 2010).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Jadi  dengan  demikian,  suatu  negara  yang  menggunakan  sistem  publikasi  negatif  masih dimungkinkan  untuk  diajukan  gugatan  terhadap  suatu  sertipikat  hak  atas  tanah,  sehingga  data yang ada pada sertipikat masih dapat diubah sewaktu-waktu.
Dari  kedua  jenis  sistem  publikasi  tersebut,  Indonesia  memilih  di  antara  keduanya. Indonesia tidak menggunakan sistem publikasi  positif murni, namun  tidak juga menggunakan sistem publikasi negatif murni.
Pasal  19  UUPA  secara  tersirat  menyatakan  bahwa  Indonesia  menggunakan  sistem publikasi  negatif,  namun  dengan  unsur-unsur  positif  yang  mengikuti,  sehingga  daya pembuktian  sertipikat  di  Indonesia  bukan  mutlak  atau  tidak  mutlak,  melainkan  kuat.  Jadi, sertipikat  hak  atas  tanah  merupakan  alat  pemuktian  yang  kuat  atas  kepemilikan  suatu  tanah. Maksud  dari  sertipikat  merupakan  alat  bukti  yang  kuat  yaitu  sepert  yang  dinyatakan  dalam penjelasan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:
“Sertifikat  merupakan  tanda  bukti  hak  yang  kuat,  dalam  arti  bahwa  selama  tidak  dapat dibuktikan  sebaliknya  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum  di  dalamnya  harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum  dalam  sertifikat  harus  sesuai  dengan  data  yang  tercantum  dalam  buku  tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”.( Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah , n.d.)
Adanya ketentuan tersebut, maka artinya sertipikat hak atas tanah masih dapat dibatalkan, oleh  sebab  itu  banyak  yang  mengajukan  pembatalan  sertipikat  karena  ketentuan  dalam peraturan  tersebut  memperbolehkan  demikian,  sehingga  masih  sangat  banyak  sengketa  yang terjadi akibat penggunaan sistem publikasi negatif berunsur positif di Indonesia. Ketentuan ini membukakesempatan  kepada  orang  lain  untuk  menggugat  orang  yang  sudah  memiliki sertipikat(Kaunang, 2016).
Pada tahun 2013-2016, terdapat  7 (tujuh) gugatan mengenai sertipikat yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Sedangkan untuk pembatalan sertipikat, pada tahun 2013-2016 terdapat 117 perkara yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Semarang.  Oleh  sebab  itu,  maka  penulisan  hukum  ini  akan  difokuskan  pada  Kota Semarang,  dengan  judul  “Akibat  Hukum  Penggunaan  Sistem  Publikasi  Negatif  dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kota Semarang)”.
Peraturan  yang  mengatur  mengenai  kepemilikan  tanah,  yaitu  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA),  memberikan  jaminan kepastian  hukum  dengan  tersedianya  hukum  tertulis  dan  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah yang efektif(Harsono, 2008).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Pasal  19  UUPA  menentukan  bahwa  untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah dilakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka terbitlah PP Nomor 10 Tahun 1961 yang mengatur tentang pendaftaran tanah. PP tersebut mengatur tentang proses pendaftaran  tanah  di  Indonesia  dan  akibat  hukumnya  dengan  produk  akhir  adalah diterbitkannya  surat  tanda  bukti  hak  yang  disebut  dengan  sertifikat  tanah.( Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah , n.d.)
PP Nomor 10 Tahun 1961 tersebut dicabut dan disempurnakan oleh PP Nomor 24 Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  24  Tahun 1997,  “Pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun  serta  hak-hak  tertentu  yang  membebaninya”.( Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , n.d.)
Penggunaan  sistem  publikasi  negatif  berunsur  positif  memiliki  kelebihan  sekaligus kelemahan. Kelebihan penggunaan sistem publikasi negatif berunsur positif yaitu kepemilikan tanah adat lebih terlindungi, banyaknya tanah adat di Indonesia membuat segelintir orang yang tidak  beritikad  baik  memanfaatkan  situasi  untuk  memalsukan  data,  sehingga  dapat  terbit sertipikat  hak  atas  tanah  yang  sebenarnya  merupakan  tanah  adat.  Adanya  penggunaan  sistem publikasi  negatif  dalam  pendaftaran  tanah,  mengakibatkan  sertipikat  tersebut  masih  bisa dibatalkan,  sehingga  pemilik  sebenarnya  tetap  dapat  dilindungi.  Adapun  kelemahan penggunaan sistem publikasi negatif berunsur positif yaitu meskipun seseorang telah memiliki sertipikat  hak  atas  tanah,  ia  masih  rentan  terhadap  gugatan  terkait  dengan  sertipikat  hak  atas tanah tersebut.
Sertipikat  hak  atas  tanah  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  atas  kepemilikan  suatu tanah.  Maksud  dari  sertipikat  merupakan  alat  bukti  yang  kuat  yaitu  seperti  yang  dinyatakan dalam penjelasan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997,selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum  di  dalam  sertipikat  harus  dianggap  benar. ( Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , n.d.)
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  sistem  publikasi  dalam  pendaftaran  tanah  yang digunakan  bukan  sistem  positif,  karena  dalam  sistem  publikasi  positif,  alat  bukti  yang dihasilkan mempunyai sifat “mutlak”, begitu sebaliknya dengan menyatakan alat bukti tersebut
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
sebagai  alat  bukti  yang  “kuat”  ini  menunjukan  bukan  sistem  negatif  yang  murni(Widyani, 2015).
Dari penjabaran mengenai  sistem publikasi  dalam pedaftaran tanah di  atas, maka dalam penelitian  ini  dapat  dirumuskan  dua  permasalahan  yaitu  masalah  apa  saja  yang  timbul  dari penerapan sistem pubikasi negatif tersebut, dan bagaimana Kantor Pertanahan Kota Semarang menanggulanginya.  Kemudian  permasalahan  yang  kedua  adalah  apa  saja  akibat  hukum  yang timbul dari sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah.
Sebelumnya  juga  telah  dilakukan  penelitian  oleh  beberapa  penulis  jurnal  lain  mengenai sistem  publikasi  dalam  pendaftaran  tanah.  Jurnal  yang  ditulis  oleh  Bronto  Susanto  yang membahas  mengenai  sejauh  mana  suatu  sertipikat  hak  atas  tanah  menjamin  kepastian  hukum sebagai  tanda  bukti  hak  yang  kuat  namun  tidak  mutlak  karena  sistem  publikasi  pendaftaran tanah di Indonesia yang menggunakan sistem publikasi negatif berunsur positif.(Susanto, 2014) Selain  itu  jurnal  yang  ditulis  oleh  Fitroh  Oelom  yang  membahas  mengenai  kepastian  hukum sertipikat hak atas tanah yang didaftar menggunakan sistem negatif bertendensi positif(Oelom, 2015).  Kemudian  jurnal  yang  ditulis  oleh  Fitri  Widayanti  yang  membahas  mengenai  sejauh mana  data  yuridis  dan  data  fisik  yang  ada  di  dalam  sertipikat  hak  atas  tanah  dapat  dipercaya ketika  digunakan  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum(Widayanti,  2015).    Meskipun penelitian  ini  juga  membahas  mengenai  sistem  publikasi  pendaftaran  hak  atas  tanah  seperti  3 (tiga)  penelitian  tersebut,  namun  terdapat  unsur  kebaharuan  di  dalamnya,  yaitu  penelitian  ini membahas  mengenai  akibat  hukum  bagi  pemegang  sertipikat  hak  atas  tanah  dari  penggunaan sistem publikasi negatif berunsur positif dalam pendaftaran tanah yang berlaku.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan yuridis  empiris.  Metode  yuridis  atau  tinjauan  dari  segi  hukum  tersebut  adalah  untuk mengetahui  peraturan-peraturan  yang  berlaku,  khususnya  peraturan-peraturan  yang  berkaitan dengan  penerapan  sistem  publikasi  negatif  terhadap  pendaftaran  tanah  di  Kota  Semarang. Pendekatan  empiris  digunakan  karena  dalam  membahas  permasalahan  dalam  penelitian  ini tidak hanya digunakan teori-teori saja, melainkan juga harus melihat fakta-fakta yang ada dan mengadakan pendekatan langsung pada masyarakat yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Pendekatan  langsung  pada  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  obyek  yang  diteliti  antara  lain dilakukan dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Hakim Pengadilan Tata Usaha  Negara  Semarang,  Staff  Badan  Pertanahan  Nasional  Semarang,  Staff  Kantor  Wilayah
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Badan  Pertanahan  Nasional  Propinsi  Jawa  Tengah,  dan  juga  Dosen  Sekolah  Tinggi  Ilmu Pertanahan Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian ini  diperoleh  dari  penelitian  lapangan,  yaitu  dengan  memperoleh  data  langsung  dengan melakukan  wawancara  terhadap  hakim  Pengadilan  Negeri  Semarang,  hakim  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  Semarang,  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Semarang,  Kepala  Kantor Pertanahan, serta para akademisi yang terkait dengan permasalahan penulisan hukum ini.
Data sekunder dalam penelitian hukum  terdiri dari bahan hukum   primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, akan digunakan ketiga bahan hukum tersebut.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  memiliki  kekuatan  mengkat mengikat,  dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  adalah  Peraturan Perundang-undangan,  yang meliputi  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-pokok  Agraria,  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  6  Tahun  1965  tentang Pedoman-pedoman  Pokok  Penyelenggaraan  Pendaftaran  Tanah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  Peraturan  Menteri  Agraria  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah. Bahan Hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum agraria, jurnal- jurnal  tentang  pendaftaran  tanah  dan  sistem  publikasi,  bahan  rujukan  lainnya  tentang pendaftaran tanah dan sistem  publikasi.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Masalah yang Timbul dari Penerapan Sistem Publikasi Negatif dan Upaya Kantor Pertanahan dalam Menanggulanginya
Sistem publikasi digunakan untuk menguji daya kekuatan pembuktian sertipikat, yaitu kuat atau tidak kuat dan mutlak atau tidak mutlak. Terdapat dua jenis sistem publikasi yaitu sistem  publikasi  positif  dan  sistem  publikasi  negatif.  Sebagaimana  diatur  dalam  UUPA, pendaftaran  tanah  di  Indonesia  menggunakan  sistem  publikasi  negatif  berunsur  positif, artinya  Indonesia  tidak  menggunakan  sistem  publikasi  positif  murni,  namun  tidak  juga menggunakan sistem publikasi negatif murni.
Salah satu karakteristik sistem publikasi negatif adalahpendaftaran hak atas tanah tidak meerupakan  jaminan  pada  nama  yang  terdaftar  dalam  buku  tanah.  Dengan  kata  lain,  buku tanah  bisa  saja  berubah  sepanjang  dapat  membuktikan  bahwa  pemilik  tanah  yang sesungguhnya  melalui  putusan  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap(Effendie, 1993).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Ketika melakukan pendaftaran tanah, yang pertama kali didaftarkan adalah objeknya, yang  kedua  adalah  kepemilikannya  yang  dilekati  dengan  hak  atas  tanah.  Seseorang  yang mendaftarkan tanahnya, biasanya ingin mendaftarkan kepemilikannya. Selain mendaftarkan kepemilikannya,  ada  pula  yang  hanya  mendaftarkan  hak  atas  tanahnya  saja.  Sering  kali kepemilikan dan hak atas tanah dianggap sama, padahal keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Hak atas tanah dapat hapus karena sebab-sebab yang telah diatur di dalam undang- undang  atau  dicabut  oleh  Kantor  Pertanahan  karena  menelantarkan  tanah,  sedangkan kepemilikan tidak bisa serta merta dicabut.
Masalah  utama  terkait  dengan  penggunaan  sistem  publikasi  negatif  ini  adalah kurangnya  kepastian  hukum  bagi  pemilik  tanah,  karena  meskipun  telah  tercantum  sebagai pemilik  tanah  di  dalam  sertipikat,  namun  pemilik  tanah  masih  dapat  menghadapi kemungkinan untuk digugat oleh pihak yang merasa berkepentingan atas tanah tersebut.
Pendafaran tanah di Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif, sehingga negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan, namun bukan menggunakan sistem publikasi negatif murni, melainkan sistem publikasi negatif berunsur positif.
Kebaikan  dari  sistem  publikasi  negatif  adalah  adanya  perlindungan  pada  pemegang hak  yang  sebenarnya  dan  adanya  penyelidikan  riwayat  tanah  sebelum  sertipikatnya diterbitkan(Sutedi, 2014).
Menurut  Pasal  32  ayat  (2)  PP  Nomor  24  Tahun  1997,  apabila  telah  diterbitkan sertipikat  suatu  bidang  tanah  atas  nama  seseorang  atau  badan  hukum  yang  memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, maka apabila ada pihak lain yang merasa memiliki tanah tersebut  tetapi    dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sejak  diterbitkan  sertipikat  tidak  mengajukan keberatan  tertulis  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan,  maka  ia  tidak  dapat  lagi  menggugat haknya  atas  tanah  tersebut.( Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah , n.d.)
Penulis  melakukan  wawancara  terhadap  Suroso  selaku  Kepala  Urusan  Pendaftaran Tanah  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Semarang,  menurut  beliau  penggunaan  sistem publikasi  negatif  berunsur  positif  ini  mengakibatkan  kurangnya  jaminan  kepastian  hukum bagi pemilik tanah. Seseorang yang berkepentingan dapat dengan mudah mengajukan blokir terhadap  kepemilikan  tanah,  namun  demikian  dengan  sistem  publikasi  negatif  berunsur positif  ini  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  membuktikan  sebaliknya terhadap kepemilikan suatu tanah(Suroso, 2017).
Dari pendapat Suroso tersebut, dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut membuat seseorang dapat dengan mudah mengajukan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
gugatan atau keberatan atas kepemilikan suatu tanah, namun demikian kemudahan tersebut membuktikan  bahwa  kepastian  hukum  bagi  pemilik  tanah  yang  tercantum  di  sertipikat masih  sangat  kurang,  meskipun  menurut  Pasal  19  ayat  (2)  UUPA  huruf  c,  sertipikat  yang diterbitkan merupakan alat pembuktian yang paling kuat.
Pendapat  Suroso  diperkuat  oleh  pendapat  Tjahjo  Arianto,  Dosen  Sekolah  Tinggi Pertanahan  (STPN)  Yogyakarta,  menurut  beliau  karena  sistem  publikasi  negatif  tidak menjamin  kebenaran  data  yang  disajikan,  ketika  terjadi  pelanggaran  asas nemo  plus  juris , kepemilikannya  terlebih  dahulu  yang  hapus,  barulah  kemudian  dicoret  dalam  pendaftaran tanahnya(Arianto, 2017).
Dengan  demikian  ketika  pengadilan  telah  memutus  bahwa  ternyata  pemilik  yang tercantum  di  dalam  sertipikat  bukan  pemilik  sebenarnya,  maka  yang  dibatalkan  adalah kepemilikannya,  padahal  kepemilikan  juga  dilekati  oleh  hak  atas  tanah,  maka  akan  hapus keduanya.  Intinya,  tidak  ada  jaminan  kepastian  hukum  tentang  apa  yang  tercantum  dalam sertipikat hak atas tanah, sehingga semua bukti-bukti perolehan tanah harus tetap disimpan agar  suatu  saat  dapat  dibuka.  Berbeda  dengan  sistem  publikasi  positif,  apabila  terjadi gugatan,  baik  pemilik  terdaftar  dan  pemilik  sebenarnya  dijamin  oleh  negara  sampai mengenai ganti ruginya. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan harus tetap menyimpan semua berkasnya, tidak ada batasan waktu.
Masalah  lain  yang  bisa  timbul  menurut  Tjahjo  Arianto,  yaitu  ketika  seseorang  telah memiliki  tanah  sebelum  lahirnya  UUPA.  Seseorang  telah  memiliki  dan  menguasai  tanah puluhan tahun sebelum lahirnya UUPA, tanpa dilekati hak atas tanah, karena hak atas tanah baru  ada  ketika  UUPA  lahir.  Ketika  UUPA  lahir,  Kantor  Pertanahan  akan  menetukan apakah  suatu  tanah  merupakan  tanah  negara  atau  tanah  adat.  Jika  ketika  didaftarkan  suatu tanah  dinyatakan  sebagai  tanah  negara  oleh  Kantor  Pertanahan,  maka  yang  diakui  hanya kepemilikannya,  hak  atas  tanahnya  belum  ada.  Jika  ketika  didaftarkan  suatu  tanah dinyatakan  sebagai  tanah  adat,  maka  atas  kepemilikan  tanah  tersebut  dapat  dilekati  Hak Milik.  Seseorang  yang  memiliki  tanah  negara  pada  akhirnya  pasti  akan  mengajukan permohonan  hak  atas  tanah,  bukan  kepemilikan  atas  tanah.  Kepemilikan  lahir  dari penguasaan  yang  sudah  sekian  lama,  serta  diakui  oleh  masyarakat  atau  komunitas  di sekitarnya,  barulah  setelah  itu  negara  mengakuinya  sebagai  tanah  adat,  sehingga  tanah tersebut dapat dilekati Hak Milik.
Bukti bahwa sistem publikasi negatif berunsur positif menyebabkan timbulnya banyak masalah  yaitu  masih  adanya  gugatan  mengenai  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  sebenarnya merupakan  bukti  paling  kuat  bagi  pemilik  tanah,  yaitu  dalam  rentan  waktu  2015-2016
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
terdapat 3 (tiga) perkara yang telah diputus mengenai sertipikat hak atas tanah di Pengadilan Negeri Semarang, serta 62 pembatalan sertipikat di Pengadilan Tata Usaha Semarang.
Menurut Eko Haryono, selaku Kepala Seksi Pendaftaran Peralihan, Pembebanan, dan PPAT  Kanwil  BPN  Propinsi  Jawa  Tengah,  administrasi  Kantor  Petanahan  nantinya  akan menuju  ke  peta  tunggal.  Dengan  adanya  peta  tunggal,  jika  seseorang  mengajukan permohonan pendaftaran atas suatu tanah, dan apabila ternyata ada sengketa mengenai tanah tersebut,  maka  dapat  diketahui  dari  awal.  Menurut  beliau,  untuk  menanggulangi  masalah- masalah  yang  timbul  akibat  penggunaan  sistem  publikasi  negatif  berunsur  positif,  Kantor Pertanahan  harus  melaksanakan  pendaftaran  tanah  sesuai  dengan  prosedur  dan  langkah- langkah yang ada di dalam peraturan.(Haryono, 2017)
Menurut  Pasal  31  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Pendaftaran tanah harus dilaksanakan berdasarkan undang- undang, selain itu Kantor Pertanahan juga telah melaksanakan asas publisitas, yaitu sebelum menerbitkan setipikat, diumumkan terlebih dahulu di kantor kelurahan dan surat kabar. Hal ini  dilakukan  agar  pihak  ketiga  yang  merasa  mempunyai  kepentingan  terhadap  tanah tersebut  dapat  mengajukan  keberatan  atau  gugatannya.( Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 , n.d.)
Upaya Kantor Pertanahan dengan cara memberikan pengumuman tersebut sebenarnya sudah  cukup  baik,  namun  tetap  saja  ada  kelemahan  dari  upaya  tersebut,  yaitu  kurangnya kesadaran  masyarakat  untuk  membaca  pengumuman  tersebut.  Pengumuman  yang dicantumkan  di  kantor  kelurahan,  belum  tentu  dibaca  oleh  setiap  orang  yang  datang  ke kantor  kelurahan  tersebut.  Pengumuman  yang  dicantumkan  di  surat  kabar  pun  demikian, karena hanya sebagian kecil masyarakat  yang membeli dan membaca koran setiap harinya. Meskipun  upaya  tersebut  sudah  cukup  bagus,  namun  informasi  tersebut  belum  dapat mencakup  seluruh  masyarakat,  sehingga  meskipun  sebelum  diterbitkan  sertipikat  sudah diumumkan, tetap masih  dimungkinkan  adanya sengketa mengenai  tanah  yang diakibatkan ketidaktahuan pihak ketiga yang berkepentingan atas tanah tersebut.
Selain  harus  memenuhi  asas  publisitas,  upaya  lain  dari  Kantor  Pertanahan  adalah dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah yang sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pihak Kantor Pertanahan tentu saja sedapat mungkin akan menjalankan pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan, namun ternyata masih banyak masalah  yang  muncul  terkait  dengan  sistem  publikasi,  seperti  contoh  kasus  tanah  tumpang tindih  antara  tanah  milik  Kisworo  dengan  tanah  milik  PT.  Kekancan  Mukti.  Hal  ini menandakan,  upaya  yang  dilakukan  Kantor  Pertanahan  belum  maksimal,  sehingga  ada
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
baiknya  untuk  meninjau  kembali  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai pendaftaran  tanah.  Selain  meninjau  peraturan  perundang-undangannya,  diperlukan  juga pengawasan  langsung  di  lapangan  terhadap  proses  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  oleh Kantor Pertanahan. Hal ini perlu dilakukan karena pada dasarnya, masalah atau kasus yang terjadi  mengenai  sertipikat  hak  atas  tanah  seperti  yang  terjadi  antara  Kisworo  dan  PT. Kekancan Mukti bukan disebabkan oleh kesengajaan dari masing-masing pihak. Masalah di antara  keduanya  muncul  setelah  mengetahui  tanah  mereka  ternyata  tumpang  tindih  satu sama  lain,  sedangkan  tumpang  tindih  tersebut  tentu  karena  adanya  kesalahan  ketika dilakukan  pendaftaran  tanah  yang  dilaksanakan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang. Oleh karena itu, seharusnya Kantor Pertanhan Kota Semarang juga menjadi Tergugat dalam kasus  ini,  jika  Kantor  Pertanahan  Kota  Semarang  menjadi  Tergugat  II,  putusan  yang dijatuhkan  hakim  pun  harus  memberikan  efek  jera  terhadap  Kantor  Pertanahan  agar kedepannya  lebih  teliti  lagi  dalam  melakukan  pendaftaran  tanah.  Meskipun  Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif dimana negara tidak menjamin kebenaran data  yang disajikan, BPN harus tetap cermat dalam melaksanakan pendaftaran tanah agar kedepannya tidak menyebabkan terjadinya sengketa.

## 2. Akibat Hukum dari Sistem Publikasi Negatif pada Pendaftaran Tanah
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  dengan  digunakannnya  sistem publikasi  negatif  dalam  pendaftaran  tanah,  membuat  pemilik  tanah  yang  tercantum  dalam sertipikat  hak  atas  tanah  tetap  dimungkinkan  untuk  menghadapi  gugatan  dari  orang  yang merasa berkepentingan atau merasa memiliki tanah tersebut. Pemilik tanah yang tercantum dalam sertipikat belum tentu memilliki tanah tersebut selamanya.
Meskipun Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 telah mengatur bahwa 5 (lima) tahun  setelah  diterbitkannya  sertipikat  pemegang  hak  atas  tanah  tidak  dapat  menghadapi gugatan  dari  pihak  yang  merasa  juga  memiliki  hak  atas  tanah  tersebut,  namun  ternyata dalam  prakteknya  tidak  sepenuhnya  dijalankan  sesuai  dengan  ketentuan  tersebut. Sebagaimana  pendapat  Eko  Haryono,  meskipun  menurut  ketentuannya  setelah  5  (lima) tahun  tidak  dapat  digugat  lagi,  namun  dalam  kenyataannya  meskipun  telah  lewat  dari  5 (lima)  tahun,  pemilik  tanah  yang  tercantum  di  dalam  sertipikat  tetap  dimungkinkan menghadapi  suatu  gugatan  asalkan  penggugat  memiliki  bukti  yang  valid.  Hal  ini dikarenakan  ketika  pemilik  tanah  mendaftarkan  tanahya,  belum  tentu  ia  beritikad  baik. Itikad  baik  dari  pemilik  terdaftar  sangat  dibutuhkan,  karena  tetap  dimungkinkan  ia mendaftarkan  tanah  tersebut  dengan  surat-surat  atau  data-data  yang  palsu.  Kantor
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pertanahan tidak akan dapat memastikan apakah surat-surat atau data-data tersebut asli atau palsu. Maka dari itu, seseorang tetap dapat mengajukan gugatan, meskipun telah lewat dari 5 (lima) tahun karena dikhawatirkan adanya itikad tidak baik dari pemilik terdaftar(Haryono, 2017).
Menurut analisis penulis, perbedaan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 dengan yang terjadi  dalam  praktek  membuat  unsur  positif  semakin  tidak  terlihat  dalam  sistem  publikasi yang  digunakan  di  Indonesia.  Menurut  penjelasan  Pasal  32  ayat  (2),  adanya  unsur  positif dalam  sistem  publikasi  tersebut  adalah  meskipun  berpegang  pada  sistem  publikasi  negatif, namun tetap berusaha untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik. Tetapi jika ternyata di dalam praktek setelah 5 (lima) tahun pun masih dapat digugat jika ada bukti yang  kuat,  artinya  jaminan  kepastian  hukum  pada  pemilik  masih  kurang.  Selain  itu,  dapat dikatakan hal tersebut melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Pelanggaran tersebut memang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sebenarnya, namun dengan demikian unsur positif yang ada dalam sistem  publikasi  di  Indonesia  semakin  tidak  terlihat,  sehingga  sistem  publikasi  yang digunakan di Indonesia terkesan seperti murni negatif.
Sebenarnya  Indonesia  sedang  menuju  ke  sistem  publikasi  positif,  karena  tidak  dapat dipungkiri bahwa sistem publikasi positif memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat  pada  pemilik  tanah.  Pada  sistem  publikasi  positif  baik  terdaftarnya  hak  maupun kepemilikan  tidak  dapat  diganggu  gugat  lagi  meskipun  pemilik  melanggar  asas nemo  plus juris atau  pun  apabila  pemilik  tanah  mendapatkan  tanah  tersebut  dari  seseorang  yang melanggar  asas nemo  plus  juris .  Hal  ini  bertujuan  untuk  meberikan  jaminan  kepastian hukum bagi pemilik tanah dapat diwujudkan.
Indonesia  masih  menggunakan  sistem  publikasi  negatif,  dimana  pemilik  yang tercantum  dalam  sertipikat  hak  atas  tanah  masih  dapat  menghadapi  kemungkinan  untuk menghadapi  gugatan.  Ketika  pemiik  tanah  terbukti  melanggar  asas nemo  plus  juris atau  ia terbukti  mendapatkan  tanah  tersebut  dari  seseorang  yang  telah  melanggar  asas nemo  plus juris melalui  putusan  pengadilan,  maka  baik  hak  kepemilikan  maupun  hak  atas  tanahnya menjadi  hapus.  Terdaftarnya  orang  tersebut  dalam  sistem  buku  tanah  hapus,  otomatis kepemilikannya  juga  hapus,  karena  yang  terdaftar  adalah  kepemilikan  dan  hak  atas  tanah. Selain mencegah pelanggaran asas nemo plus juris, sistem publikasi negatif berunsur positif juga  dimaksudkan  untuk  melindungi  orang  yang  memperoleh  suatu  tanah  dengan  itikad baik,  sehingga  seseorang  yang  memperoleh  tanah  dengan  itikad  buruk  juga  dapat  hapus kepemilikan dan hak atas tanahnya.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 - 1702

## D. Simpulan
Sertipikat  hak  atas  tanah  masih  dapat  diubah  meskipun  sertipikat  hak  atas  tanah merupakan tanda bukti  yang paling kuat  atas kepemilikan tanah karena sistem  publikasi  yang digunakan di Indonesia adalah sistem publikasi negatif berunsur positif. Dalam sistem publikasi negatif,  negara  tidak  menjamin  kebenaran  data  yang  disajikan.Sertipikat  hak  atas  tanah merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat,  bukan  alat  pembuktian  yang  mutlak.  Orang  yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa berkepentingan atas tanah tersebut, sehingga penggunaan  sistem  publikasi  negatif  menyebabkan  kurangnya  jaminan  kepastian  hukum  bagi pemilik tanah.
Akibat hukum dari sistem publikasi negatif pada pendaftaran tanah adalah ketika pemiik tanah terbukti melanggar asas nemo plus juris atau ia terbukti mendapatkan tanah tersebut dari seseorang  yang  telah  melanggar  asas nemo  plus  juris melalui  putusan  pengadilan,  maka  baik hak kepemilikan maupun hak atas tanahnya menjadi hapus. Terdaftarnya orang tersebut dalam sistem  buku  tanah  hapus,  otomatis  kepemilikannya  juga  hapus,  karena  yang  terdaftar  adalah kepemilikan  dan  hak  atas  tanah.  Sistem  publikasi  negatif  berunsur  positif  selain  mencegah terjadinya  pelanggaran  asas  nemo  plus  juris,  juga  untuk  melindungi  pemilik  tanah  yang memperoleh tanah yang betul-betul memperoleh tanah dengan itikad baik, sehingga seseorang yang memiliki tanah dengan itikad buruk baik kepemilikan dan hak aas tanahnya dapat hapus.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad,  M.  F.  N.  dan  Y.  (2010). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Hukum  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Effendie,  B.  (1993). Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  dan  Peraturan  Pelaksananya .  Bandung: Penerbit Alumni.
Harsono,  B.  (2008). Hukum  Agraria  Indonesia :  Sejarah  Pembentukan  Undang-undang  Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan.
HS, S. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian, Tesis, dan Disertasi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Murdiyatmoko, J. (2007). Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat . Jakarta: Grafindo Media
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Pratama.
Santoso, U. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah . Jakarta: Prenada Media Group. Santoso, U. (2014). Hukum Agraria: Kajian Komprehensif . Jakarta: Kencana.
Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penulisan Hukum . Jakarta: Ghalia.
Suroso. (2017). Wawancara Pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang . Semarang.
Susanto, B. (2014). Kepastian Hukum Sertipikat Hak atas Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997. DIH, Jurnal Hukum , 10 (20), 76–82.
Sutedi, A. (2010). Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya . Jakarta: Sinar Grafika.
Sutedi, A. (2014). Sertifikat Hak atas Tanah . Jakarta: Sinar Grafika.

## Artikel Jurnal
Kaunang,  M.  C.  (2016).  Proses  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  menurut  Peraturan  Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997. Lex Crimen , 5 (4). Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/145459-ID-proses-pelaksanaan-pendaftaran- tanah-men.pdf
Oelom,  F.  (2015). Jaminan  Kepastian  Hukum  Hak  atas  Tanah  dalam  Sistem  Pendaftaran  Tanah
Negatif bertendensi Positif . Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/35684-ID-jaminan-kepastian-hukum-hak-atas- tanah-dalam-sistem-pendaftaran-tanah-negatif-be.pdf
Widayanti,  F.  (2015).  Sistem  Publikasi  Pendaftaran  Tanah  Menurut  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria  (UUPA). Repository  Unair . Retrieved from http://repository.unair.ac.id/33918/
Widyani,  I.  D.  A.  (2015).  Kepastian  Hukum  Sistem  Publikasi  dalam  Pendaftaran  Tanah  di Indonesia  menurut  UU  RI  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  Agraria. Jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia , 1 (3).

## Undang-undang dan Peraturan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. (n.d.).
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. (n.d.). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (n.d.).
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. (n.d.).

## Wawancara
Arianto,  T.  (2017). Wawancara  Dosen  Sekolah  Tinggi  Pertanahan  (STPN)  Yogyakarta .
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Yogyakarta.
Haryono,  E.  (2017). Wawancara  Kepala  Seksi  Pendaftaran  Peralihan,  Pembebanan,  dan  PPAT Kanwil BPN Jawa Tengah . Semarang.