## POLITIK KELUARGA DALAM PILKADA SERENTAK
Muhtar Haboddin   

## 

## Abstract
This  article  raises  the  way  in  which  family  politics  simultaneously  work  in  concurrent  local election of Indonesia. Family politics has thickened in recent times in the context of local head elections.  Their  presence  on  the  local  political  scene  is  more  due  to  having  networks, connections  and  capital  -  all  of  which  are  political  capital  used  in  contestation  for  political office. The presence of a number of family politics in the election is legally formal, but in terms of  democracy  is  certainly  not  good  because  it  does  not  give  chance  to  emerge  other  figures except  their  families.  Therefore,  the  greatest  challenge  in  instituting  a  good  and  strong  local democracy is the way to re-arrange the process of political recruitment at the local level.
Keywords: family politics, concurrent local election, and local democracy.

## Abstrak
Artikel  ini  mengangkat  cara  kerja  politik  kekeluargaan  dalam  pilkada  serentak  di  Indonesia. Politik  keluarga  semakin  mengental  dalam  beberapa  terakhir  dalam  konteks  pemilihan  kepala daerah.  Kehadiran  mereka  dalam  panggung  politik  lokal  lebih  disebabkan  karena  memiliki jaringan,  koneksi  dan  capital  -  yang  kesemua  ini  merupakan  modal  politik  yang  digunakan dalam  kontestasi  meraih  jabatan  politik.  Kehadiran  sejumlah  keluarga  besar  dalam  pilkada secara  hukum  formal  tidak  melanggar,  tetapi  dari segi  demokrasi tentunya  tidak  sehat  karena tidak  memberikan  ruang  muncul  figur  lain  selain  keluarga  mereka.  Karena  itu,  tantangan terberat dalam melembagakan demokrasi lokal yang sehat dan kuat adalah cara untuk menata ulang proses rekrutmen politik di tingkat lokal.
Kata kunci: politik keluarga, pilkada serentak, dan demokrasi lokal .
*Korespondensi:
Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Brawijaya Jalan Veteran, Malang 65145 email: muhtar_haboddin@ub.ac.id
Pengantar

## Muhtar Haboddin, Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak
Politik dinasti hadir karena memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menyusuaikan diri dengan aturan main dan lembaga-lembaga politik demokrasi baru yang dinilai lebih baik. Aktor ini bukan memperbaiki mutu lembaga-lembaga demokratis, melainkan memanfaatkannya guna
menjamin kepentingan politik mereka. Tempo, 10 Oktober 2004
Praktik politik kekerabatan atau politik dinastisemakin marak dan mengancam eksistensi demokrasi Kompas , 12 Februari 2011
Dua  kutipan  ini  saling  terkait  meskipun  sumbernya  berbeda.  Baik  Tempo maupun  Kompas  menyoroti  persoalan  politik  kekerabatan/politik  keluarga  atau  politik dinasti.  Selama  pelaksanaan  pilkada  serentak,  wajah  politik  lokal  berhasil  disulap menjadi  panggung  keluarga  para  pejabat  daerah.  Dikatakan  demikian,  karena  dalam pilkada  langsung,  sejumlah  kepala  daerah  berhasil  mendudukkan  anggota  keluarganya sebagai gubernur maupun bupati/walikota. Keberhasilan sejumlah kepala daerah  dalam mendudukkan  keluarganya  di  panggung  politik  lokal  bisa  dibaca  sebagai  kejelian mereka dalam menunggangi prosesi demokrasi prosedural yang sedang dirayakan.
Kemampuan  menfaatkan celah demokrasi prosedural  melalui pesta politik  yang bernama  pilkada  merupakan  bukti  bahwa  pilkada  langsung  sangat  ramah  dengan  para pejabat  yang  memiliki  jaringan  dan  pemilik  kapital.  Dengan  jabatannya—para ‘ incumbent’ /petahana  berusaha  menyusun  strategi  dalam  kerangka  mendudukan keluarganya  dalam  panggung  politik  pilkada  serentak.  Data  yang  dilansir  Kemendagri menyebutkan  sebanyak  57  kepala  daerah  yang  berhasil  mentransfer  kekuasaan:  dari suami kepada istri, dan dari ayah kepada putranya (Haboddin, 2015). Keberhasilan para kepala daerah dalam mentransfer kekuasaan kepada istri, anak, adik dan ipar merupakan strategi  baru  dalam  mempertahankan  dan  melestarikan  kekuasaan  keluarga  dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Fenomena ini bisa disebut’ sebagai rezim keluarga di pilkada’ (Kompas, 2010).

## Makna Politik Kekerabatan
Politik  kekerabatan  populer  beberapa  tahun  terakhir.  Politik  kekerabatan  hadir seiring dengan liberalisasi politik dan praktek politik desentralisasi. Politik kekerabatan
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 2, September 2017
merupakan  konsep  lama  dalam  kajian  ilmu  politik.  Secara  sederhana  Politik kekerabatan  dimaknai  mirip  dengan  dengan  perilaku  nepotisme.  Mengapa  demikian? Karena politik kekerabatan  melakukan praktik pendistribusian kekuasaan diantara para anggota  keluarga  sedarah (Haboddin,  2015).  Makna  ini  mengilustrasikan  bahwa  dalam politik  kekerabatan  kekekuasaan  didistribusikan  diantara  anggota  keluarga.  Anggota keluarga bisa istri, anak, adik, dan ipar.
Sedangkan  Leo  Agustino  mendefinisikan  politik  kekerabatan  hampir  mirip dengan  politik  dinasti  dalam  arti  politik  tradisional.  Leo  Agustino  mengartikan  politik kekerabatan sebagai:
Upaya  penguasa  meletakkan  keluarga,  dan  kerabat  pada  jabatan-jabatan strategis  dengan  tujuan  membangun  sebuah  kerajaan  politik  di  dalam pemerintahan, baik nasional maupun di tingkat lokal. Upaya itu dilakukan agar mereka  yang  menjadi  anggota  politik  kekerabatan  dapat  ‘saling  menjaga’  dan kekal dalam kekuasaan, disamping mampu mengendalikan pemerintahan sesuai dengan keinginan keluarga tersebut (Agustinus, 2010).
Poin  penting  dari  analisis  di  atas  adalah  politik  kekerabatan  beroperasi  dalam lingkup  institusi  politik  dan  pemerintahan  dengan  cara  memasukkan  anggota  keluarga dan  sanak  saudara.  Keluarga  dan  sanak  saudara  yang  menjabat  kuasa  dalam  politik diharapkan  ‘saling  menjaga’  agar  bisa  bertahan  lama  dalam  kekuasaan.  Lebih  lanjut, Leo  Agustino  mengatakan  dengan  mendudukan  keluarga  atau  saudara  dalam  jabatan strategis  akan  memudahkan  penguasa  mengontrol  dan  mengendalikan  semua  hal  yang diperlukan  penguasa.  Sebagai  ilustrasi  bagaimana  kekuasaan  terbangun  dalam  trah keluarga pejabat lokal bisa dilihat tabel 1
Tabel 1. Politik Keluarga di tingkat lokal Nama Kerabat Jabatan Hasani (wali kota Pasuruan 2010-2015) Ismail Marzuki (anak) Ketua DPRD Kota Pasuruan 2010-2015 Agustin Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah 2010-2015) R Atu Narang (kakak); Aries M Narang Keponakan Ketua DPRD Kalteng 2009-2014; anggota DPRD Kalteng 2009-2014 Syahrul Yasin Limpo (2008-2012-2012-2017) Tenri Olleh (Adik); Adnan Puricha (ponakan) Anggota DPRD Sulsel 2009-2014 Kompas , 12 Februari 2011

## Muhtar Haboddin, Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak

## Politik berawal dari Keluarga
Keluarga sudah lama menjadi perhatian dalam kajian ilmu politik. Karya klasik Mohtar  Mas’oed  dan  Collin  MacAndrews Perbandingan  Sistem  Politik ,  sudah  lama menyebutkan betapa kuatnya pengaruh keluarga dalam pembentukan politik seseorang. Dalam pandangan kedua penulis tersebut:
Keluarga  memiliki  pengaruh  kuat  dan  kekal  dalam  struktur  sosialisasi  politik. Keluargalah  yang  membentuk  sikap  politik  seseorang,  memberikan  kecakapan dalam  interaksi  politik,  serta  membuatnya  lebih  mungkin  berpartisipasi  dalam politik (Mas’oed dan MacAndrews, 1995).
Poin  penting  dari  kutipan  di  atas  adalah  menempatkan  keluarga  sebagai  poros sentral  dalam  sosialisasi  politik,  pembentukan  sikap  politik,  menambah  kecapakan politik  serta  bisa  mendorong  anggota  keluarganya  dalam  berpartisipasi  dalam  politik. Kalau  demikian  argumennya,  maka  keluarga  merupakan  institusi  pembentukan pendidikan  politik  dan  pembentukan  karakter  serta  sikap  politik.  Sebagai  ilustrasi, marilah  kita  simak  pengakuan  Megawati  Sukarno  Putri  sebagaimana  ditulis  Akhmad Bahar. Menurut pengakuan Megawati:
Terus  terang  saya  belajar  dari  bapak,  Bung  Karno. Terutama  wawasan  politik dan  kebangsaan.  Ya,  bagaimanapun  dalam  kehidupan  saya  ini  sudah  terjadi asahan  dari  naluri  politik  yang  sudah  ada.  Mega  ingin  mengatakan  bahwa bahwa  ia  belajar  politik  dari  Bung  Karno  sejak  anak-anak?  Betul,  sebab  saya mengikuti Bung Karno bukan hanya sebagai presiden sebagai pemimpin bangsa (Bahar, 1996).
Pengakuan  Mega  memberikan  sedikit  informasi  bahwa  keluarga  merupakan pembentukan  politik  pertama  sebelum  berkiprah  di  dunia  luar.  Pengalaman  politik Mega,  ternyata  bisa  ditemukan  pula  dalam  diri  mantan  presiden  Amerika  Serikat,

## George W Bush yang menuturkan kisahnya.
Banyak orang mulai terjun ke dunia politik sebagai aktivis mahasiswa, sebagai anggota gerakan  pemuda,  atau  sebagai  manusia  paruh-baya  yang  peduli  dengan masyarakatnya.  Hanya  sedikit  yang  seperti  saya,  terlahir  dengan  darah  politik.  Ayah dan ibu saya adalah politisi tangguh. Dan, saya telah terlibat dalam politik sejak kecil (McClellan, 2009).
Tiga  kutipan  di  atas  sengaja  ditampilkan  dalam  kerangka  memahami  bahwa keluarga  memiliki  andil  yang  cukup  besar  dalam  pembentukan  politik  seseorang. Keluarga  adalah  dapur  politik  dalam  penggodokan  kader  politik  selanjutnya—yang diharapkan dapat  melanjutkan karir politik sang ayah  dalam pentas politik.  Studi  yang
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 2, September 2017
dilakukan  Leo  Agustino  di  Banten  dalam  batas  tertentu  berhasil  menelisik  eksistensi keluarga Atut Chosiyah dalam pentas politik dan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional  (Agustino,  2010)  Studi  lainnya  yang  patut  dipertimbangkan  adalah  Wasito Raharjo  Djati  yang  menyebutkan  pada  level  tertentu,  familisme  kemudian mengorganisasikan diri  menjadi dinasti politik untuk menjaga kelanggengan kuasa dan mengontrol sepenuhnya suara masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Djati, 2013).

## Tiga Basis Material
Pilkada secara langsung merupakan kompetisi bebas antar-kontestan. Kontestan yang ikut dalam pilkada serentak terdiri dari pasangan calon yang diusung partai politik dan  calon  perseorangan/independen.  Dua  entitas  inilah,  yang  sama-sama  bertarung dalam  memperebutkan kepala daerah. Data yang  dilansir Kompas menyebutkan bahwa pada  pilkada  serentak  2015  sebanyak  827  pasangan  calon  yang  ikut  bertarung. Sebanyak  690  pasangan  calon  yang  diusung  partai  politik  dan  sisanya  yakni  137 pasangan calon perseorangan/independen (Kompas, 2016).
Dari  data  ini  kita  bisa  melihat  bahwa  semangat  masyarakat  untuk  menjadi pejabat  kepala  daerah  sangat  besar.  Namun  demikian,  perlu  diperhatikan  bahwa pasangan  calon  yang  maju  dalam  pilkada  langsung  perlu  memiliki  tiga  basis  material. Pertama ,  memiliki  investasi  politik  masa  lalu  yang  dimanifestasikan  dalam  bentuk kinerja  pemerintahan  yang  baik  selama  berkuasa (Haboddin,  2015).  Melalui  kinerja pemerintahan  yang  baik,  keluarga  petahana  bisa  diterima  oleh  masyarakat  pemilih. Inilah  salah  satu  modal  kekuatan  dari  keluarga  petahana  bila  dibandingkan  dengan pasangan calon yang baru pertama kali terlibat dalam pilkada langsung. Modal investasi politik  dari  suami  atau  ayah  dijadikan  senjata  dalam  pilkada.  Karena  itu,  kita  sering mendapatkan slogan dalam kampanye politik pilkada yang bertuliskan: pilih yang sudah terbukti atau lanjutkan program yang sudah berhasil.
Kedua ,  jaringan  kekuasaan,  baik  formal  maupun  non-formal  sudah  dikuasai. Penguasaan  jaringan  formal  seperti  partai  politik  maupun  birokrasi  sangat  diperlukan dalam usaha mensolidkan kekuatan di daerah. Dalam konteks kepala daerah incumbent
Muhtar Haboddin, Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak komunikasi politik antar partai politik biasanya sudah berjalan dengan baik. Karena itu, ketika  mereka  maju  pada  pemilihan  yang  kedua  semua  partai  politik  dirangkul  dalam koalisi besar.
Kepala daerah bisa melakukan semua itu agar mengurangi jumlah pasangan calon  dalam  pilkada  serentak.  Sebagai  ilustrasi,  pasangan  petahana  Rendra  Kirsna  di kabupaten  Malang  membangun  koalisi  besar  pada  pilkada  2015.  Selain  merangkul sejumlah  pengurus  partai  politik,  pasangan incumbent juga  biasa  melakukan  mobilisan birokrasi  daerah  dalam  pilkada.  Data  yang  dilansir  Bawaslu  menyebutkan  bahwa sebanyak  67  laporan  keterlibatan  birokrasi  dalam  pemilihan  kepala  daerah  pada  tahun 2015. Adapun rinciannya bisa dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Keterlibatan Birokrasi Daerah dalam Pilkada
No Provinsi Jumlah 1 Jawa Timur 1 2 Jawa Tengah 8 3 Sumatra Barat 1 4 Sulawesi Selatan 12 5 Kepulauan Riau 1 6 Lampung 6 7 DIY 7 8 Maluku Utara 10 9 Sulawesi Utara 1 10 Sumatra Utara 4 11 Banten 2 12 Sulawesi Tenggara 6 13 Kalimantan Utara 1 14 Kalimantan Selatan 1 15 Kalimantan Tengah 1 16 Bali 1 17 Kalimantan Barat 1 18 Nusa Tenggara Timur 1 19 Jambi 1 Jumlah 66 Muhammad, Rapat Dengar Pendampat Bawaslu dengan DPR , pada tanggal 1 Februari 2016, hlm. 26
Data di atas menunjukkan kemampuan i ncumbent dalama melakukan mobilisasi birokrasi daerah pada pilkada serentak. Dari sembilanbelas provinsi  yang ‘merayakan’ pilkada  serentak  sebanyak  66  kasus  yang  tercatat  melalui  lembaga  Bawaslu.  Provinsi yang paling banyak melakukan mobilisasi birokrasi daerah adalah Sulawesi Selatan (12
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 2, September 2017
kasus) dan Maluku Utara sebanyak 10 kasus. Sedangkan Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah masing-masing 1 kasus laporan.
Selain  memobilisasi  birokrasi  daerah,  para incumbent /petahana  juga  berusaha mengkooptasi lembaga masyarakat sipil yang ada di daerah masing-masing. Cara biasa yang  dilakukan  para incumbent /petahana  untuk  menundukkan  penggiat  LSM  adalah dengan  memberikan  dana  bantuan  sosial  serta  menjadikan  mereka  sebagai  tim  sukses dalam  pilkada.  Tujuannya  hanya  satu  yakni  menjadikan  LSM  sebagai  sarana mengumpul suara.
Ketiga , kekayaan sebagai kekuatan dalam usaha membeli partai politik maupun suara  pemilih.  Dalam  bahasa  Mohtar  Mas’oed  ketika  perolehan  suara  itu  bisa  efektif dengan  uang,  maka  hanya  orang  kaya  mempunyai  peluang  dan  mendominasi  politik lokal (Kompas, 2006). Penjelasan Mas’oed tentu ada benarnya. Dalam pilkada langsung uang sangat  diperlukan dalam  membiayai proses politik. Mulai  membayar uang  mahar partai,  membiaya  kampanye,  beriklan  tv  dan  koran,  membiayai  lembaga  survei sekaligus  konsultan  politik,  membiayai  parak  saksi  di  TPS  hingga  memberikan  uang kepada pemilih (Haboddin dan Syahdan, 2009).
Dalamnya  keterlibatan  uang  dalam  pilkada  menunjukkan  bahwa  hanya  orang kaya dan memiliki kapital besar yang bisa berlaga. Karena itu, dalam pilkada langsung keterlibatan para incumbent yang kaya dan pengusaha selalu hadir dalam pentas politik lokal.  Dalam  bahasa  Daniel  Dhakidae  dalam  demokrasi  elektoral  justru  memperkuat kehadiran politisi kaya dan hartawan (Dhakidae, 2014) dalam politik lokal.
Tiga  basis  material  tersebut  saling  terkait  dalam  usaha  memburu  dan mempertahankan  kekuasaan  politik.  Kemampuan  para  keluarga  petahana  dalam mengoperasionalisasikan  tiga  basis  material  secara  simultan  memudahkan  gerak langkah sang istri ataupun anak mereka untuk memperoleh jabatan kepala daerah. Tidak hanya  itu, pemanfaatan struktur kesempatan  melalui pemilihan  langsung kepala daerah ikut mendorong semakin menguatnya politik kekerabatan dalam panggung politik lokal.

## Muhtar Haboddin, Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak
Keluarga Incumbent dalam lingkaran Pilkada Serentak
Tiga  basis  material  di  atas  sangat  diperlukan  bagi incumbent /petahana  dan keluarga  dalam  pilkada  serentak.  Investasi  politik,  jaringan,  dan  kekayaan  merupakan kaharusan  yang  sejatinya  dimiliki  oleh  pasangan  calon.  Fondasi  material  diperlukan dalam  kerangka  memperoleh  kuasa  dalam  pilkada.  Bahkan,  dalam  pilkada  langsung, penguatan kekerabatan atau biasa disebut politik dinasti hadir dan mengental dalam peta politik  lokal.  Untuk  membuktikan  kehadiran  politik  kekerabatan  dalam  pilkada  bisa dibaca pada tabel 3.
Tabel 3. Keluarga incumbent di Bursa pilkada Nama Hub keluarga Provinsi/Kab Keterangan Haryanti Sutrisno Sutrisno (suami)  Kab Kediri Golkar,PDIP,PPP, PKNU Ony Anwar Harsono Harsono  (Anak)  Kab Ngawi PDIP,GOLKAR,PKS,PAN Sri Surya Widati  Idham Samawi (suami) Kab Bantul PAN,GOLKAR,PKPB Anna Sophana Irianto (suami) Kab Indramayu GOLKAR Daniel Mutaqiem Irianto (ayah) Kab Indramayu GOLKAR Aida Zulaikha Isme Abdullah (suami) Kepri Riau GOLKAR,PPP,PKB,PPR N, PELOPOR,PDS, Adlina T Milwan T Milwan (suami) Kab Labuhanbatu GOLKAR,DEMOKRAT, PDIP,PAN,PBR,PBB Ruwaida Mile Ismet Mele (suami) Bone Bolango PKNU Titik Suprapti Bambang Riyanto (suami) Kab Sukoharjo  PDIP,GOLKAR,PBB Martiani Setyaningtyas Sujud Pribadi (suami) Kab Malang Perseorangan Emi Susanti Win Hendarso (suami) Kota Surabaya PAN Sumiyati Mochtar Mohammad Kota Bekasi Tidak ada data
‘Rezim Keluarga di Pilkada’, Kompas , 19 April 2010; lihat juga ‘Istri yang Tergoda Kuasa’, Kompas , 5 Maret 2010
Tabel  3.  menunjukkan  betapa  ‘bernafsunya’  keluarga incumbent untuk  ikut bagian  dalam  politik  pilkada  serentak.  Data  yang  berhasil  dihimpun  mengilustrasikan bahwa istri dan anak merupakan pilihan paling tepat bagi incumbent dalam melestarikan kekuasaannya. Jalur politik kekerabatan yang diturunkan sang ayah ke samping (istri)
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 2, September 2017
dan ke bawah (anak) merupakan strategi politik dalam kajian sosiologi disebut gemeinschaft by blood yakni mengaju pada ikatan-ikatan kekerabatan (Sunarto, 2015).
Politik  kekerabatan  tumbuh  dan  berkembang  secara  ‘liar’  dan  ‘brutal’  dalam demokrasi elektoral. Dikatakan ‘liar’ dan ‘brutal’ karena untuk kandidat yang diajukan sebagai  mengganti  suami  biasanya  tidak  memiliki  pengalaman  memimpin  dan  minus kapasitas  intelektual.  Mereka  yang  diajukan  dalam  bursa  pilkada  adalah  generasi penyusu  atau  penumpang  yang  berlindung  pada  kewibawaan  dan  popularitas  orangtua atau keluarga dekatnya, sementara dia sendiri secara politik masih belum punya apa-apa yang bisa ditawarkan kepada bangsa dan negara (Maarif, 2009)
Implikasinya  adalah  kita  sering  mendengar  kepala  daerah  yang  di  bawah bayang-bayang  suami  ataupun  ayahnya.  Kepala  daerah  boneka.  Meskipun  suara sumbang  seringkali  muncul  di  media  massa,  namun  fakta  lapangan  menunjukkan  lain, yakni keluarga incumbent terus saja hadir dan terpilih dalam pilkada. Data yang berhasil penulis peroleh sejak pilkada 2012 hingga 2015 terekam pada tabel 4.
Tabel  4.  mengilustrasikan  keterpilihan  sejumlah  keluarga incumbent pada pilkada  langsung  periode  2012  hingga  2015.  Dari  data  yang  ditampilkan  kebanyakan terpilih  menjadi  kepala  daerah  adalah  para  istri  bupati,  yakni  di  Kab  Sragen,  kab Kendal,  Kab  Indramayu,  Kota  Cimahi  dan  Kab  Probolinggo.  Kehadiran  para  istri bupati dalam jabatan kepala daerah mengilustrasikan bahwa di era egalitarian ini, nama besar  suami  masih  laku  dijual  untuk  mendapatkan  jabatan  politik  kepala  daerah (Kompas, 2013) .
Selain itu, tabel 4 juga memuat sejumlah anak incumbent berhasil menggantikan ayahnya  sebagai  kepala  daerah.  Sebagai  contoh  wakil  walikota  Mataram,  Rita Widyasari  menggantikan  Syaukani  di  Kab  Kutai  Kertanegara,  Zumi  Zola  terpilih menjadi  gubenur  Jambi  menggantikan  ayahnya  serta  Ivan  Sarundjang  sebagai  wakil walikota  di  Kab  Minahasa,  serta  Adnan  Purita  terpilih  sebagai  bupati  menggantikan ayahnya  Ichsan  Yasin  Limpo.  Yang  tidak  kala  pentingnya  adalah  melalui  pilkada langsung  kerabat incambent juga  terpilih,  yakni  Airin  adik  ipar  Ratu  Atut  dan  Iksan Iskandar sebagai sepupu mantan Radjamili di kab Jeneponto.
Sejalan  dengan  penjelasan  di  atas,  maka  argumen  yang  disampaikan  Wasito Raharjo Djati bisa menjadi penguat analisis. Wasito Raharjo Djati mengatakan:

## Muhtar Haboddin, Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak
Pemilihan kepala daerah memiliki tren untuk mewariskan kekuasaannya kepada kerabat  demi  menjaga  kekuasaan  dan  menutupi  aib  politik.  Semua  itu mengkondisikan  terbentuknya  dinasti  politik  di  ranah  lokal.  Dinasti  politik mengandalkan  kekuatan  personal,  klientelisme,  dan  relasi  patrimonial  yang menempatkan elit di atas masyarakat (Djati, 2013)
Tabel 4. Keluarga petahana terpilih pada pilkada 2012-2015 Nama Hub keluarga Provinsi/Kab Tahun Puput Triana Hasan A (Suami) Kab Probolinggo 2012 Makmun Ibnu F Fuad Amin (ayah) Kab Bangkalan 2012 Iksan Iskandar Rajamilo (sepupu) Kab Jeneponto 2012 Atty Suharty Itoc Tochija (suami)  Kota Cimahi 2012 Ivan Sarundjang Sinyo Sarundjang (ayah) Kab Minahasa 2014 Hariyanti Sutrisno (suami) Kab Kediri 2015 Adnan Purita Ichsan YL (ayah) Kab Gowa 2015 Rita Widyasari Syaukani (ayah) Kutai Kertanegara 2015 Anna Sophana Irianto (suami) Kab Indramayu 2015 Zumi Zola Zulkifli Nurdin (Ayah) Prov Jambi 2015 Airin Racmi D Ratu Atut (Ipar) Tangeran Selatan 2015 Ni Putu Eka W N Adi  Wiryatama (suami) Kab Tabanan 2015 Widya Kandi S Hendy Bandoro (suami) Kab Kendal 2015 Kusdinar Untung Untung (suami) Kab Sragen 2015 Ratu Tatu Khazanah Ratu Atut Chosiyah (adik) Bupati Serang 2015 Mohan Roliskana M Ruslan (Ayah) Wakil Walikota Mataram) 2015
Diolah dari Muhtar Haboddin, Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia , Malang, UB Pres, 2015, Husni Kamil Manik Pokok-pokok Penjesalan KPU pada acara Dengar pendapat dengan DPR , pada tanggal 1 Februari 2016

## Pilkada Sebagai Ajang Melestarikan Kekuasaan
Kehadiran sejumlah nama besar keluarga dalam panggung politik lokal semakin membuktikan  keabsahan  pepatah  lama  yang  mengatakan  bahwa darah  lebih  kental daripada air . Pepatah ini sangat relevan dalam memotret cara kerja politik kekerabatan dalam  memburu  dan  mempertahankan  kekuasaan  melalui  pilkada  langsung.  Sebagai ilustrasi  keluarga  Yasin  Limpo  di  Sulawesi  Selatan  sudah  berhasil  menancapkan kekuasaannya di Kab Gowa. Dalam catatan penulis menunjukkan bahwa Kab Gowa

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 2, September 2017
sudah berhasil diperintah selama tiga generasi. Generasi pertama yang berhasil menjadi bupati  adalah  Yasin  Limpo,  kemudian  dilanjutkan  dua  anaknya  secara  berturut-turut yakni Syahrul Yasin Limpo dan Ichsan Yasin Limpo (Haboddin, 2015).
Syahrul sekarang menjabat sebagai gubernur Sulawesi Selatan sedangkan Ichsan baru  saja  lengser  sebagai  bupati  Gowa.  Menurut  kabar  yang  beredar  akan  maju menggantikan  kakaknya,  Syahrul  sebagai  gubernur  pada  pilkada  2017.  Setelah  sang ayah mundur dari kursi bupati karena sudah dua periode menjabat, kini giliran anaknya, Adnan  Purita  menjadi  bupati  Gowa.  Adnan  Purita terpilih  sebagai  bupati  melalui  jalur perseorangan/independen pada pilkada serentak 2015.
Kasus Gowa mirip dengan keluarga TB Chasan Sochib di Banten. Banten yang merupakan wilayah pamekaran dari Jawa Barat, berlahan-lahan berubah menjadi daerah kekuasaan  keluarga  TB  Chasan  Sochib.  Harian Kompas menurunkan  judul  berita:
Jejaring Kekuasaan Saudara Sedarah . Pada alinea kedua tulisan ini menyebutkan;
Otonomi  daerah,  tidak  bisa  diingkari,  melahirkan  patron  baru  dalam perpolitikan lokal. Politik kekerabatan pun kian kental terlihat, tak terkecuali di Banten.  Hampir  semua  akses  politik,  ekonomi,  dan  kemasyarakatan  dikuasai kelompok tertentu yang terikat hubungan darah dan kesekatan  personal. Sudah menjadi  rahasia  umum  jika  keluarga  gubernur  Banten  Ratu  Atut  Chosiyah menguasai  sejumlah  jabatan  strategis  dalam  politik  dan  pemerintahan  di Banten. Mereka juga terlibat dalam berbagai jabatan informal (Kompas, 2010).

## Pada bagian lain disebutkan:
Budaya politik kekerabatan  diterapkan dengan baik oleh keluarga Atut. Bupati dan  walikota  di  provinsi  ini  berusaha  melanggengkan  kekuasaan  dengan menempatkan  sejumlah  kerabat  dalam  jabatan  politik  dan  pemerintahan. misalnya,  Adik  Ipar  Atut  yakni  Airin  Rachmi  Diany  sudah  dua  kali  terpilih sebagai  wali kota  Tangerang Selatan. TB Haerul  Jaman terpilih  sebagai  wakil walikota  Serang,  Ratu  Tatu  Chasanah  yang  pernah  menjadi  anggota  PDRD provinsi (Kompas,  2010),  kini  terpilih  sebagai  sebagai  bupati  Serang  pada tahun 2015.
Apa  yang  dipraktekkan  keluarga  Yasin  Limpo  dan  TB  Chasan  Sochib merupakan potret diri dari kemampuan mereka menaklukkan dan merawat kekuasaan di tingkat lokal. Dua keluarga ini dalam batas tertentu berhasil menciptakan raja-raja kecil di  daerahnya  masing-masing.  Baik  keluarga  Yasin  Limpo  maupun  TB  Chasan  Sochib tergolong  sangat  lihai  dalam  menaklukkan  kekuasaan  tingkat  lokal.  Hasrat  berkuasa kedua  keluarga  ini  benar-benar  teruji  dan  tercapai  ketika  bangsa  ini  berada  dalam perayaan demokrasi prosedural yang bernama pilkada.

## Muhtar Haboddin, Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak
Pencapaian  kedua  keluarga  ini  dalam  meraih  kuasa  telah  menaikkan  status sosialnya  dalam  peta  politik  lokal.  Jabatan  yang  mereka  buru  dan  peroleh    melalui kepala daerah bukan sekedar sebagai proses aktualisasi diri sebagaimana dikatakan ahli psikolog,  Abraham  Maslow,  tetapi  jabatan  merupakan  sumber  kuasa.  Bahkan, kekuasaan  bisa  mendatangkan  kekayaan  yang  berlipat-ganda  serta  bisa  menjalin  relasi dengan banyak pihak dalam konteks memperkuat posisi politik di tingkat lokal.

## Apa yang harus dilakukan .
Mengentalnya  politik  kekerabatan  di  tingkat  lokal  merupakan  buah  dari pelaksanaan  demokrasi  prosedural.  Dalam  demokrasi  prosedural  diandaikan  bahwa semua  masyarakat bisa  mengakses kekuasaan dan pemerintahan secara bebas, fair, dan demokratis.  Mengandaian  ini  dalam  batas  minimal  sudah  tercapai.  Maksudnya  semua golongan  dan  semua  profesi  memiliki  kesetaraan  dalam  mencalonkan  diri  sebagai kandidat  kepala  daerah.  Bahkan,  Mahkam  Konstitusi  memberikan  ruang  kepada masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  bursa  kepala  daerah  melalui  dua  jalur:  jalur partai politik atau gabungan partai politik dan jalur peseorangan/independen.
Meskipun MK sudah  melegalkan dua jalur pencalonan dalam pilkada langsung, namun  MK  tidak  bisa  memprediksikan  bahwa  pilkada  langsung  akan  menyuburkan politik  kekeluargaan  dan  politik  dinasti.  Mengentalnya  politik  kekeluargaan  dalam pilkada  langsung  akan  membahayakan  proses  demokrasi  yang  sedang  berlangsung. Karena  itu,  perlu  dicarikan  jalan  keluarnya  agar  demokrasi  lokal  bisa  tumbuh  dan berkembang. Pertama ,  memperkuat peran partai  politik  melalui sistem kaderisasi  yang melembaga.  Partai  politik  diharuskan  bisa  mencetak  politisi/kepala  daerah  yang berkualitas tinggi. Politisi/kepala daerah yang dihasilkan melalui proses karir berjenjang dan  terukur  akan  memiliki  kapasitas  politik  yang  lebih  baik  dibandingkan  kader-kader yang diorbitkan secara instan.
Kedua ,  demokratisasi  internal  partai  politik,  yakni  sejauhmana  partai  politik menciptakan prosedural internal yang demokratis dan memperhatikan faktor meritokrasi dalam seleksi internal kandidat yang akan menduduki jabatan eksekutif. Adanya
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 2, September 2017
kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  kader  untuk  mengembangkan  karir  politik  akan memberikan  insentif  bagi  kelancaran  sirkulasi  elit  di  tubuh  partai  politik (Sugiarto, 2007) .
Ketiga ,  pilkada  diharapkan  bisa  mendorong  demokrasi  substasial.  Demokrasi substansial  menjamin  adanya  kontrol  popular  terhadap  urusan  publik  dan  politik berbasis persamaan hak warga negara. Kapasitas popular dalam menkontrol pengaturan prosedural  untuk  berkuasa (Paskarina  dkk,  2015)  menjadi  keharusan  dalam  sistem politik demokrasi bukan transformasi.
Tiga hal ini secara minimal yang bisa dilakukan dalam mengimbangi laju politik kekerabatan di tingkat lokal. Memperkuat sistem kaderisasi partai politik dan pada saat yang sama menjunjung tinggi meritokrasi dalam pengisian jabatan kepala daerah secara otonomis mempersempit ruang gerak para kandidat penyusu untuk ambil bagian dalam suksesi kepemimpinan di tingkat lokal. Pararel dengan itu, masyarakat juga diharapkan bisa  melakukan  kontrol  terhadap  prosedural  pemilihan  kepala  daerah  secara  ketat. Mengurangi calon kepala daerah  yang  minus kapasitas dan  hanya  mengandalkan nama besar  keluarga—tetapi  memperbesar  jumlah  kepala  daerah  yang  mau  bekerja  untuk rakyat dan selalu mempromosikan politik kesejahteraan daerah.

## Catatan Kritis
Bertitik-tolak  pada  fakta  di  atas,  tulisan  ini  sudah  berusaha  membongkar  cara kerja  politik  kekerabatan  dalam  praktek  demokrasi  prosedural  lewat  pilkada  langsung. Bahkan,  melalui  pilkada  secara  langsung  kehadiran  politik  kekerabatan  semakin mengental,  bertumbuh  dan  berkembang  seiring  dengan  demokrasi  prosedural.  Karena itu,  melalui  pilkada  langsung,  politik  kekerabatan  dan  politik  dinasti  akan  semakin kokoh dan terlestarikan dengan baik di beberapa kelompok keluarga besar.
Pilkada  langsung  dimanfaatkan  dengan  baik  bagi  sekelompok  kecil  keluarga yang memiliki basis material, yakni memiliki investasi politik masa lalu, jaringan yang luas  dan  kekayaan.  Tiga  modalitas  ini  sangat  berperan  dalam  setiap  perebutan  kursi kepala daerah. Kehadiran keluarga besar Yasin Limpo di Gowa dan TB Chasan Sochib
Muhtar Haboddin, Politik Keluarga dalam Pilkada Serentak di  Banten  merupakan  bukti  kemampuan  mereka  dalam  berkompetisi  dan  membajak demokrasi lokal. Dua keluarga besar ini dalam batas tertentu mampu mengorganisir diri dalam  kerangka  menyalurkan  ambisi  politiknya  dalam  konteks  melestarikan  kuasanya di tingkat lokal.
Sebagai  kata  penutup,  penulis  ingin  menutup  makalah  ini  dengan  meminjam kalimat  wartawan  senior  Harian Kompas ,  Budiarto  Shambazy:  suka  atau  tidak, fenomena  politik  kekeluargaan  atau  politik  dinasti  akan  selalu  muncul  karena  tidak mengenal  batas  kultur,  sistem  politik,  maupun  wilayah  politik (Haboddin,  2015). Analisis ini merupakan ancaman sangat serius dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal *** .
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 2, September 2017

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo. (2010). ‘Dinasti Politik Pasca Otonomi Daerah Orde Baru: Pengalaman Banten’, PRISMA, Vol 29, Juli
Arya Sugiarto, Bima.  (2007).  ‘Problem Representasi dan Reformasi Sistem Kepartaian di  Indonesia’,  Makalah  dipresentasikan  pada  Pertemuan  Konsultatif ‘Membangun  Model  Keterwakilan  Politik  yang  Demokratis  di  Indonesia,  di Hotel Melia Purosani, Jogjakarta, 7 Desember
Bahar, Akhmad. (1996). Biografi Politik Megawati , Jogjakarta, Pena Cendekia Dhakidae, Daniel . (2014). ‘Demokrasi, Harta, dan Negara’, PRISMA, Vol. 33, No.1 Haboddin, Muhtar. (2015). Politik Primordialisme dalam Pemilu di Indonesia , Malang, UB Pres
Haboddin, Muhtar. dan Gregorius Syahdan, (2009). Evaluasi Pilkada di Indonesia,
Jogjakarta. IPD-KAS.
Mas’oed,   Mohtar   dan   Collin MacAndrews.  (1995). Perbandingan Sistem  Politik,
Jogjakarta, UGM Press
McClellan, Scott. (2009). Kebohongan di Gedung Putih , Jakarta, Gramedia Paskarina, Caroline. Mariatul Asiah, dan Otto Gusti Madung, (2015). Berebut Kontrol atas Kesejahteraan , Jogjakarta, Polgov
Raharjo  Djati,  Wasito.  ( 2013). ‘Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi’
Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, Vol. 18. No.2 Juli
Sunarto, Kamanto .( 1993). Pengantar Sosiologi , Jakarta, FEUI Press.