## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.291

## Konsepsi dan Bentuk BUMDes dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jambi

## Lili Naili Hidayah*, Muskibah, Ageng Triganda
Fakultas Hukum Universitas Jambi *Correspondence email: lilinailihidayah@unja.ac.id, muskibah@yahoo.co.id, ageng.fh@unja.ac.id
Abstrak. Artikel ini membahas tentang Konsep dan bentuk Badan Usaha milik Desa juga melihat bagaimana peranannya sebagai salah satu cara  meningkatkan tingkat kesejahteraan  masyarakat desa di Provinsi Jambi dan apa  sajakah  yang  menjadi tantangan dan  hambatan  dalam  pelaksanaannya.  Kehadiran  lembaga  ini  semestinya  dapat  dijadikan  langkah  yang  tepat  dalam  upaya mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  terutama  dalam  bidang  perekonomian  dan  dalam  rangka  membangun  masyarakat desa, yang diharapkan dapat menekan angka kemiskinan. Ketentuan dalam UU Desa tentang aturan pelaksana yang menginginkan badan usaha haruslah mencerminkan desa yang memiliki sifat kekeluargaan dan gotong royong tersebut dan ditegaskan dalam UU Desa  badan  usaha  yang  dimiliki  desa  nantinya  bisa  berbadan  hukum  ataupun  tidak  badan  hukum  namun  tidak  bisa  disamakan dengan  badan  hukum  yang  biasa  dikenal  dalam  dunia  usaha.  Seperti  CV,  PT  maupun  koperasi.  Dalam  Pelaksanaan  BUMdes sering kali masalah badan hukum dipertanyakan oleh pihak ketiga manakala akan bekerjasama, sehingga ada beberapa hambatan pelaksanaaan pengelolaan BUMdes.
Kata kunci: Konsepsi dan Bentuk BUMdes; Kesejahteraan; Tantangan dan Hambatan
Abstract. This  article  discusses  the  concept  and  form  of  village-owned  enterprises  and  sees  how  it  plays  a  role  as  a  way  to increase  the  level  of  welfare  of  rural  communities  in  Jambi  Province  and  what  are  the  challenges  and  obstacles  in  its implementation.  The  presence  of  this  institution  should  be  the  right  step  in  an  effort  to  realize  the  welfare  of  the  Village community, especially in the economic sector and in the context of developing rural communities, which are expected to reduce poverty. The provisions in the Village Law regarding implementing rules that  want a business entity to reflect a village that has kinship and mutual cooperation and is confirmed in the Village Law that business entities owned by the village can later be legal or not legal but cannot be equated with legal entities commonly known. in the business world. Such as CV, PT and cooperatives. In the implementation  of  BUMdes,  the  problem  of legal  entities  is  often questioned by  a third party  when  working  together,  so there are several obstacles to implementing BUMdes management.

## Keyword: Consept and Form; Welfare; Challenges and Barriers

## PENDAHULUAN
Keadilan  yang  merata  bukanlah  sesuatu  hal  yang  gampang  untuk  diwujudkan  seperti  yang  telah  dimandatkan konstitusi,  dimana  amanat  tersebut  merupakan  harapan  tertinggi  bangsa  kita,  yaitu  ingin  mewujudkan  masyarakat yang lebih sejahtera dimana keadilan serta kemakmuran merata diseluruh wilayahnya.
Perwujudan dari harapan bangsa yang tertinggi tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah dan instan bisa dicapai dalam  waktu  singkat. Upaya  demi  upaya  dilakukan  secara  terus  menerus  dan  berkesinambungan.  Dan  dikarenakan butuh  upaya  dalam  mewujudkan  apa  yang  termaktub  dalam  konstitusi  maka  perlu  usaha  yang  besar  agar  harapan terbesar  dapat  tercapai.  Salah  satunya  adalah  merencanakan  pembangunan  yang  diorientasikan  pada  masyarakat  dan melibatkannya  dalam  sebuah  partisipasi  pembangunan  desa. Adanya  partisipasi  yang  melibatkan  masyarakat  dalam pembangunan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  pendapatan  desa  dengan  menyerap  tenaga  kerja  sehingga  tingkat pengangguran berkurang dan harapan terbesarnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat 1 .
Selaras  dengan  itu  Zulkarnain  Ridlwan  dalam  Jurnal  Fiat  Justitia  mengatakan  bahwa  desa  diharapakan  ikut berperan serta secara aktif dalam perwujudan cita citanegara dikatakan lebih lanjut bahwa peran tersebut salah satunya langkahnya yaitu dengan ikut mengupayakan peningkatan pendapatan asli desa atau yang biasa disebut PADes. Badan usaha dibentuk sebagai alat pendorong dan penggerak ekonomi yang berada dimasyarakat pedesaan. 2
Badan usaha dibentuk dalam rangka meningkatkan dan menggerakkan perekonomian desa di sesuaikan dengan karakteristik  desa  seperti  unsur  geografis,  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  desa,  sehingga  badan  usaha  yang didirikan tentunya akan berbeda beda dari desa satu dengan desa lainnya.
Pemerintah berupaya penuh  untuk mendorong kemandirian masyarakat pedesaan,  agar desa ikut berpartisipasi membangun daerah dengan kemampuan dan sumberdaya yang mereka miliki. Dalam salah satu pasal undang-undang
1 Baca Tujuan pembangunan nasional dala pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dalam alinea pembukaannya tersurat tentang pengakuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum
2 Lihat payung hukum pembentukan bumdes, Zulkarnain Ridlwan, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013
Lili  Naili  Hidayah,  Muskibah  dan  Ageng  Triganda,  Konsepsi  dan  Bentuk  BUMDes  dalam  Peningkatan  Kesejahteraan

## Masyarakat di Provinsi Jambi
Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  secara  eksplisit  diterangkan  pada  pasal  87  ayat  (1)  yang  menyatakan  tentang pendirian  BUMDes  yang  dapat  dilakukan  oleh  desa,  pengelolaan  dilakukan  oleh  desa  itu  sendiri  dengan  jiwa kekeluargaan  dan  kegotong  royongan.  Dari  pasal  tersebut  terlihat  bahwa  negara  berusaha  hadir  untuk  medorong kemajuan dan kemandirian dari desa untuk berpartisipasi ikut serta memajukan daerahnya sendiri. Sehingga nantinya dapat mengurangi tingkat kemiskinan desa.
Dalam  kenyataannya  BUMDes  ini  masih  bias  dalam  Konsepsi  serta  bentuk  badan  hukumnya.  Menurut  Ali chaidir dalam bukunya 3 menyatakan bahwa Badan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah adalah badan hukum publik yang  disengaaja  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk  kepentingan  Negara,  contohnya  lembaga-lembaga  negara, departemen  pemerintahan,  Daerah  Otonom,  Badan  Usaha  milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah.  Badan  Hukum ini dibentuk dengan berdasarkan undang-undang ataupun dengan peraturan pemerintah.
Penjelasan  Pasal  87  ayat(1)  UU  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Desa  disebutkan”BUMDesa menyatakan  bahwa  secara  spesifik  tidak  dapat  disamakan  dengan  badan  hukum  seperti  perseroan  terbatas,  CV,atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dapat menjalankan beberapa fungsi yang menjalankan dibidang perekonomian yang memiliki perbedaan dengan lembaga perekonomian lainnya. 4 Secara  Filosofis  Pembentukan  BUMDes  ini  adalah  dikarenakan  adanya  nilai  nilai  kehidupan  berbangsa  dan bernegara yang tumbuh dan berkembang di dalam Kehidupan desa, dimana diharapkan dengan adanya BUMDes dapat menjadi alat penggerak ekonomi Keerakyatan.
Lembaga  yang  didirikan  tidak  hanya  sebagai  alat  untuk  mencari  keuntungan  /  profit  oriented  semata  namun juga  sebagai  alat  penggerak  perekonomian  masyarakat  dan  ikut  serta  mendorong  keikutsertaan  masyarakat membangun  desanya.  Secara  sosiologis  badan  ini  diharapkan  dapat  menggerakkan  pemerintah  desa  untuk  lebih  giat membangun daerahnya dengan segala aturan adat setempat dan kearifan local yang dimiliki yang berbeda ditiap desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsepsi dan Bentuk BUMDes di Provinsi Jambi
Pola  pembangunan  dipedesaan  selama  ini  dilakukan  secara  sentralistik,  desa  hanya  menunggu  bantuan  dari pusat  dalam  hal  pembiayaan  pembangunan  desa  dan  kesan  yang  ditimbulkan  adalah  desa  merupakan  obyek pembangun. Ketika desa itu menjadi obyek  maka ia cenderung akan pasif, diam menunggu  gerakan dari pemerintah pusat, mengucurkan dana untuk pembangunan dan dialokasikan dalam APBN.
Seringkali  bantuan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  benar  benar  dibutuhkan  desa  dan  konsep pembangunan  melalui  bantuan  tidak  memberdayakan,  sebaliknya  malah  menciptakan  kultur  ketergantungan  atau kultur meminta dari masyarakat pedesaan.
Walaupun  tujuan  pemberian  bantuan  dana  ini  membantu  mengatasi  permasalahan  perekonomian  desa, pemberdayaan  ekonomi  masyarakat,dan  mendukung  pembangunan  didesa.  Banyak  penyelewengan  yang  dilakukan baik disengaja ataupun karena ketidaktahuan perangkat desa untuk menggunakan dana bantuan tersebut 5 .
Ide dasar dibentuknya badan ini diawali dari adanya amanah undang-undang pemerintah desa ini terkait dengan tata  kelola  terhadap  asset  yang  merupakan  milik  desa  yang  nantinya  diupayakan  sebagai  sarana  bagaimana meningkatkan pendapatan dari masyarakat setempat.
Sebagai  suatu  pendekatan  relative  baru  dalam  bidang  usaha  dalam  rangka  peningkatan  ekonomi  desa  yang mendasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa.  Partisipasi  masyarakat  desa  sangat  dibutuhkan  sepenuhnya  dalam  proses pengelolaan BUMDes. Dalam hal ini sebagai lembaga perekonomian didesa BUMDes akan menerima semua kegiatan ekonomi  sebagai  wujud  lembaga  atau  badan  usaha  yang  akan  dikelola  secara  serius,  dan  selalu  mendasarkan  pada kemampuan sumber daya asli desa dengan alas an agar masyarakat lebih menghasilkan dan berdaya guna. 6
Jika  merujuk  pada  konsep  antara  BUMDes  dengan  badan  Hukum  usaha  lainnya  yang  kita  kenal  maka  akan terlihat  perbedaan  yang  bisa  dilihat 7 kepemilikan,  Status  badan  Hukum,  pendiri,  pertanggungjawabannya,  sumber dana dan asset.
Sebelum  adanya  konsep  BUMDes  yang  sesuai  diamanatkan  UU  Desa,  di  kabupaten  muaro  bungo,  salah  satu Kabupaten  di  Provinsi  Jambi  telah  mengenal  Konsep  badan  usaha  seperti  BUMDes  yang  dikenal  dengan  istilah
3 Lihat Ali Chidir, Badan Hukum Penerbit Alumni, 1987
4 Permendes PDTT Nomer 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
5 https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelewengan-dana-desa-sejak-2015
6 Reza M. Zulkarnaen sebagaimana dalam Alda Rifada Rizqi, jurnal AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1,  Juni  2019.  Hlm  27-40  Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  dalam  Upaya  Mewujudkan  Negara  Hukum Kesejahteraan 27 Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan
7 Baca Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengembangan Usaha dan Ekonomi   DEsa Yang  berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Jurnal UNJAZ Bengkulu
Lili  Naili  Hidayah,  Muskibah  dan  Ageng  Triganda,  Konsepsi  dan  Bentuk  BUMDes  dalam  Peningkatan  Kesejahteraan

## Masyarakat di Provinsi Jambi
BUMDus.  Konsep  dari  BUMDus  ini  adalah  lembaga  yang  dipergunakan  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diakomodir dalam suatu Perda tersebut yaitu nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus).
Konsep tentang Bumdes sudah ada diMuaro Bungo jauh sebelum UU Desa lahir walaupun dengan nama sedikit berbeda. Dasar pertimbangan adanya Bumdus ini adalah salah satu upaya peningkatan ekonomi dusun yang kuat serta mandiri.

## Peranan BUMDes dalam Perekonomian Dalam Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat Desa
Tugas  terpenting  pemerintah  terhadap  warga  negara  sebagaimana  diamanatkan  konstitusi,  yang  disebutkan secara gamblang yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk menjabarkan apa itu sejahtera maka dikelurkan UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
Sejahtera  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  kesejahteraan  sosial  dikatakan  sebagai  keadaan terpenuhinya  kebutuhan  material,  rohani  dan  sosial  warga  negara  hidup  layak  serta  dapat  mengembangkan  fungsi sosialnya. Konsep sejahtera itu masih sangat abstrak, maka dari itu Adi dalam bukunya menyatakan tentang parameter secara umum bagaimana pengukuran tingkat kesejahateraan masyarakat dengan melihat tingkat ekonomi, perumahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, spirituak, rekreasional, serta adanya jaminan sosial 8 .
Jalannya pembangunan desa akan sangat membutuhkan dukungan akan kebijakan dan kewenangan yang secara penuh  diberikan  dari  pemerintah  pusat.  Tidak  hanya  semata  mata  bantuan  sejumlah  dana  pembangunan  semata, namun  juga  kepercayaan  yang  diberikan  untuk  mengelola  sumber  daya  alam  yang  ada  didesa  untuk  dikelola  dan diolah dengan mengikut sertakan masyarakat. Keinginan ini diakomodir dalam Undang-undang Desa, pendirian suatu Badan  Usaha  yang  akan  mengapresiasi  usaha  dibidang  ekonomi  dalam  rangka  peningkatan  pendapatan  desa  yang mengikut  sertakan  masyarakat,  sehingga  masyarakat  tidak  hanya  sebagai  obyek/  penonton  saja  dalam  proses pembangunan namun juga ikut serta untuk mengawasi jalannya usaha dari BUMDes.
Kebijaksanaan pemanfaatan sumber hayati seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 33 ayat (3) dalam konstitusi, dikatakan bahwa penguasaan atas Kekayaan Hayati baik yang ada diatas maupun dibawah bumi dikuasai oleh negara tetapi  penguasaan  ini  juga  memperhatikan  apakah  nantinya  membawa  kesejahteraan  dan  kemanfaatan  bagi masyarakat. 9
Sebagaimana  amanat  konstitusi  maka  diperlukan  usaha  yang  dilakukan  secara  tersistematis  sebagai  cara pemberdayaan  dan  memandirikan  masyarakat  desa.  Dengan  didirikan  dan  dikembangkannya  Badan  usaha  ini  desa maka akan berdampak pada penambahan tingkat pendapatan masyarakat itu sendiri.
Upaya peningkatan Pendapatan  Asli Desa dengan jalan pendirian BUMDes dan membuat kegiatan dan model kegiatan  dalam  membangun  dengan  mengikutsertakan  partisipasi  dari  masyarakat  lokal,  dan  pencapaian  dari mengikutsertakan  penduduk  setempat  ini  adalah  akan  menekan  tingkat  ketergantungan  pendanaan  pembangunan menjadikan rule model bagi terbentuknya kegiatan membangun yang diprakarsai dan inisiatif desa.
Pemberdayaan  dengan  orientasi  kemandirian  akan  mendatangkan  dana  pembangunan  yang  berasal  dari pendapatan  desa,  serta  akan  ada  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  dan  meningkatkan  kemampuan  dalam menggali  potensi  yang  dimiliki  desa,  merencanakan  pembangunan  dengan  melihat  kebutuhan  apa  yang  dibutuhkan desa  dan  tujuan  akhir  adalah  desa  dapat  keluar  dari  tingkat  kemiskinan  akibat  ketertinggalan  dalam  membangun karena ketidak adanya dana yang cukup memadai untuk pembangunan. 10
Kegiatan  memberdayakan  perekonomian  pada  masyarakat  pedesaan  terutama  di  Provinsi  Jambi  terus berkembang dengan bermunculan unit-unit usaha baru . Kehadiran Badan Usaha Milik Desa jika dari aspek ekonomi diharapkan  menjadi  lembaga  penting  dalam  proses  pembangunan  desa,  walaupun  masih  terdapat  beberapa  titik kelemahan  yang  harus  ditingkatkan  terutama  secara  kelembagaan  perlu  peningkatan  kerjasama  antar  pengelolaan badan  usaha,  koordinasi  diantara  unit  usaha,  serta  rencana  usaha  yang  akan  dicapai  harus  jelas  apa  yang  menjadi sasaran yang disesuaikan dengan potensi desa masing masing. Dan dibeberapa  wilayah kabupaten di Provinsi Jambi masih  ada  kendala . Upaya  secara  sistematis  serta  berkelanjutan  akan  mendorong  BUMDes  untuk  pengelolaan  asset serta  pengembangan  jaringan  perekonomian  terutama  membuat  pangsa  pasar  dari  produk  desa  sehingga  akan  ada peningkatan daya saing perekonomian desa.
8 Adi,  I  R  2013,  Kesejahteraan  Sosial  (  Pekerjaan  Sosial,  Pembangunan  Sosial,  dan  Kajian  Pembangunan)  PT  Raja Grafindo Persada
9 Muchsan  sebagaimana  dikutip  dalam  Agus  Surono,  jurnal  Rechsvinding,  volume  6  Nomor  3  Desember  2017,  Peranan Hukum  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Skala    Desa  Oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa  (  BUMDes)  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa
10 Laporan  penelitian  banglitbangda,  Model  Pengembangan  BUMDes  Guna  Meningkatkan  Inovasi  Kemandirian Masyarakat Di Provinsi Jambi, M.Rialdi Syaputra, ASnelly Daulay, NatResEco, Elwamendri
Lili  Naili  Hidayah,  Muskibah  dan  Ageng  Triganda,  Konsepsi  dan  Bentuk  BUMDes  dalam  Peningkatan  Kesejahteraan

## Masyarakat di Provinsi Jambi
Harapan  besar  terhadap  badan  usaha  bisa  menstimulus  serta  dapat  mendorong  ekonomi  desa  sehingga  asset perekonomian  yang  dimiliki  desa  sepenuhnya  dikelola  sendiri  dengan  tanpa  menghilangkan  semangat  kebersamaan yang  dimiliki  masyarakat  sebagai  kearifan  lokal.  Dalam  tahapan  ini  badan  usaha  maju  dan  bergerak  bersama  sama masyarakat  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah,  serta  mengurangi  kegiatan  perekonomian  yang  bersifat negative seperti kegiatan rentenir 11
Dengan  memutus  praktek  rentenir  maka  kesejahteraan  masyarakat  akan  lebih  terjamin.  Harapan  dari pelaksanaan BUMDes juga untuk memutuk praktek tengkulak namun terkadang upaya pemutusan praktek tengkulak berhambat  karena  terkadang  justru  yang  melakukan  praktek  tersebut  justru  perangkat  desa  itu  sendiri.  Dengan pemutusan  mata  rantai  kegiatan  tengkulak  maka  secara  tidak  langsung  akan  membawa  peningkatan  sektor perekonomian, dan jangka panjang dapat menekan jumlah kemiskinan. Namun akan berbanding terbalik dan menjadi pr yang susah di selesaikan manakala yang melakukan kegiatan praktek itu adalah keluarga dari aparat pemerintahan desa atau penguasa. Dan akan menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes.

## Tantangan Dan Hambatan Dalam Pengelolaan BUMDes
Tujuan  didirikannya  BUMDes  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  Permendesa,  antara  lain  meningkatkan perekonomian  Desa,  mengoptimalkan  aset  Desa  agar  bermanfaat  untuk  kesejahteraan,  sehingga  tercipta  sebuah kesempatan  dalam  rangka  peningkatan  pendapatan  masyarakat  desa. 12 Namun  dalam  kenyataan  dilapangan  ada hambatan  dan  dinamika  dalam  pelaksanaan  sebuah  program  merupakan  suatu  yang  tidak  dapat  dielakkan  demikian juga dalam pelaksaan BUMDes di desa-desa yang menjadi objek penelitian ini dimana BUMDes-nya juga mengalami beberapa kendala dalam operasionalnya.
Setiap Kabupaten di Provinsi Jambi memiliki permasalahan yang beragam dalam pengelolaan BUMDes. Sesuai dengan  sampel  area  penelitian  yaitu  Kabupaten  Muaro  Bungo,  Kabupaten  Bangko  serta  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat.

## Kabupaten Muaro Bungo
Permasalahan hukum yang timbul dalam pengelolaan BUMDus yaitu adalah: 1. Managemen pemerintahan desa.
Pengelolaan desa terkadang terkendala dengan kualitas  SDM yang dimiliki yang tidak seragam sehingga menjadi permasalahan  baru  terlebih  bagi  kepala  desa  secara  ex  officio  merupakan  penasehat  BUMDes,  yang  memiliki kewajiban yang terikat secara langsung terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes.
2. Permasalahan  yang  dipicu  oleh  munculnya  pertentangan  diantara  Pemerintah  dan  BUMDus  terutama  ketika  ada pergantian Rio. Keadaan ini muncul ketika arah politik yang berkepentingan berbeda. Yang secara tidak langsung akan mengganggu pengelolaan BUMDus itu sendiri bahkan bisa terbengkalai pengelolaannya.
3. Sumber Daya alam yang berbeda beda tiap Dusun sehingga penentuan bidang usaha jadi masalah tersendiri. Tidak  semua  Dusun  memahami  apa  yang  menjadi  andalan  komoditi  yang  bisa  diandalkan  yang  bisa  dijadikan bidang usaha bagi BUMDus
4. SDM pengurus yang berbeda beda.
Kualitas yang diharapkan dari setiap pengurus BUMDus seharusnya sama dalam cara pandang pengelolaan, namun terkadang ini yang jadi permasalahan dimana setiap anggota pengurus tidak memiliki latar belakang, pengetahuan yang cukup dalam mengelola sebuah badan usaha.
5. Pengawasan yang kurang yang disebabkan minimnya SDM.
Pasal 15 ayat 1 Permendesa No 4 Tahun 2015 secara tegas menjelaskan siapa  yang bisa  menjadi pengawas  yaitu orang  yang  berkepentingan  yang  merupakan  wakil  masyarakat.  Dalam  hal  ini  terkadang  persyaratan  menjadi pengawas  tidak  dapat  terpenuhi  sebagaimana  ketentuan  seperti  jiwa  wira  usaha  yang  harus  dimiliki  pengawas, ataupun syarat pendidikan yang mensyaratkan minimal SLTP.
6. Penyertaan Modal dengan pihak ke 3 atau perorangan. Pihak ke 3 menginginkan ada rasa terlindungi bahwa modal yang disetor ke badan usaha akan aman.
7. Kondisi  pandemic  covid-19  yang  menyebabkan  tidak  maksimal  dalam  memperoleh  omset  bahkan  ada  beberapa badan usaha yang terpengaruh seperti yang bergerak dibidang Peternakan dan pariwisata.
8. Bentuk  Badan  usaha  yang  senantiasa  dipertanyakan  oleh  pihak  ke3  ketika  mereka  akan  melakukan  kerjasama. Yang menginginkan untuk berbadan hukum layaknya badan hukum yang dikenal dalam dunia usaha.
11 Nurcholis, Hanif Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa . (2011) Jakarta, Erlangga.
12 M Muslih,  pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, jurnal Wajah Hukum, volume 4 {2), Oktober 2020, 500-505
Lili  Naili  Hidayah,  Muskibah  dan  Ageng  Triganda,  Konsepsi  dan  Bentuk  BUMDes  dalam  Peningkatan  Kesejahteraan

## Masyarakat di Provinsi Jambi

## Kabupaten Bangko
Permasalahan Hukum yang senantiasa menjadi hambatan dalam pengelolaan BUMdes yaitu :
1. Masalah  Sinergisitas  antara  Pemerintah  Desa  dan  BPD  dan  pengurus  BUMdes.  Pengelolaan  BUMDes  itu memerlukan hubungan yang solid antara penasehat, pengelola operasional serta pengawas. Semua pihak memiliki peran penting yang akan mendukung pelaksanaan BUMDes.
2. Badan Hukum BumDes ketika BUMdes akan Bekerjasama dengan pihak ketiga yang menginginkan unit usahanya berbadan hukum yang terdaftar dalam akta notaris. Bukan semata mata berdasarkan peraturan desa semata.
3. Dukungan  masyarakat  desa  yang  sangat  minim.  Terutama  bagi  masyarakat  yang  memiliki  pemahaman  tentang BUMDes rendah. Justru desa dengan potensi bagus, BUMdesnya seringkali tidak berjalan maksimal, namun justru desa  yang  memiliki  potensi  yang  minim  justru  masyarakatnya  termotivasi  untuk  maju  untuk  membangun  desa mereka.

## Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Penelitian  di  Dataran  Kempas  menunjukkan  beberapa  hasil  dilapangan  bahwa  ada  permasalahan  hukum  yang senantiasa menjadi hambatan dalam pengelolaan BUMdes yaitu :
1. Masalah Sumber Daya Manusia dalam memanage BUMDes.
Pengelolaan  badan  usaha  ini  seringkali  terkendala  dengan  Sumber  Daya  Manusia  yang  ada,  baik  tingkat pendidikan maupun pemahaman kewirausahaan bagaimana mengelola sebuah badan usaha.
2. Perbedaan visi dan pemahaman tentang BUMDes.
Cara  memahami  aturan  juga  berimbas  pada  bagaimana  mengelola  BUMdes,  ini  tentunya  menjadi  permasalahan tersendiri dalam menjalankan badan usaha yang ada.
3. Adanya keinginan BUMDes untuk berbadan hukum.
Keinginan  ini  timbul  seiring  dengan  banyaknya  pihak  ke  3  yang  menginginkan  kejelasan  tentang  status  badan usaha ini, ketika akan bekerjasama.

## SIMPULAN
Konsep  BUMDes  di Provinsi  Jambi  dipahami  berbeda  beda  karena  kendala  pemahaman  tentang  BUMDes  itu sendiri. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk mendorong kesejahteraan masyarakat BUMdes sangat potensial dapat mensejahterakan masyarakat desa dan menurunkan angka kemiskinan. Namun dengan adanya beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan BUMDes terutama selama pandemic covid 19 beberapa BUMDes ada yang terpengatuh oleh keadaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adi,  I  R  2013,  Kesejahteraan  Sosial  (Pekerjaan  Sosial,  Pembangunan  Sosial,  dan  kajian  Pembangunan)  PT  Raja Grafindo Persada Ali Chidir, Badan Hukum Penerbit Alumni, 1987 Nurcholis, Hanif Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemeritahan Desa . (2011) Jakarta, Erlangga.

## Jurnal
Abdul  Aziz  Zulhakim,  Eksistensi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Dalam  Pengembangan  Usaha  dan  Ekonomi DEsa Yang berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Jurnal UNJAZ Bengkulu Agus Surono, jurnal Rechsvinding, volume 6 Nomor 3 Desember 2017, Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya  Alam  Skala  Desa  Oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa  (  BUMDes)  Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat Desa
M  Muslih,  pelaksanaan  Program  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  Kabupaten Muaro Jambi, jurnal Wajah Hukum, volume 4 {2), Oktober 2020, 500-505
Zulkarnain Ridlwan, Payung Hukum Pembentukan Bumdes, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013
Reza  M.  Zulkarnaen,  Pengembangan  Potensi  Ekonomi  Desa  Melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, Jurnal Dharmakarya, Volume 5, No. 1, Mei 2016. Dalam jurnal

## Undang-undang
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Permendes  PDTT  Nomer  4  Tahun  2015  Tentang  Pendirian,  Pengurusan,  dan  Pengelolaan  dan  Pembubaran  Badan Usaha Milik Desa
Lili  Naili  Hidayah,  Muskibah  dan  Ageng  Triganda,  Konsepsi  dan  Bentuk  BUMDes  dalam  Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jambi

## Internet
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelewengan-dana-desa-sejak-2015