## ANALISIS PELAKSANAAN SIDANG ONLINE DI RUTAN KELAS IIB KEBUMEN DI MASA PANDEMI COVID-19
Wijianti, Umar Anwar
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail : wijianti428@gmail.com, umar.harun12@gmail.com

## ABSTRAK
Adanya  pandemi  COVID-19  pada  tahun  2020  berimbas  pada  perubahan  sistem persidangan  di  pengadilan  yang  menjadikan  dilakukan  secara  daring,  yang  di  atur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan  Perkara  Pidana  di  Pengadilan  Secara  Elektronik.  Dengan  adanya peraturan tersebut, pelaksanaan persida 1 ngan di Rutan Kelas IIB Kebumen pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan secara daring. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi terkait pelaksanaan sidang secara online di Rutan Kelas IIB Kebumen. Penelitian pada kali ini menggunakan metode  yaitu adalah  deskriptif dengan  menggunakan  pendekatan  melalui  kualitatif.  Sumber  data  penelitian  yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara dan studi literature.  Adapun hasil pada penelitian  ini  yaitu  prosedur  atau  tahapan  persidangan  perkara  pidana  yang dilaksanakan secara daring di Rutan Kelas II B Kebumen pada langkah awal dengan melakukan  koordinasi  dengan  Pihak  Kejaksaan  Republik  Indonesia  terkait  dengan jadwal persidangan secara online, kemudian dilanjutkan dengan meneliti kembali surat panggilsn  sidang  yang  sudah  dikirimkan  oleh  Kejaksaan  Republik  Indonesia. Selanjutnya  mempersiapkan  sarana  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung  jalannya proses  persidangan  secara  online.  Sedangkan  kendala  yang  ditemukan  pada pelaksanaan persidangan secara online berupa sarana dan prasarana dalam mendukung jalannya  persidangan  secara  online,  akses  ataupun  jaringan  internet  yang  kadang kurang lancar.
Kata Kunci : Persidangan online , Pandemi COVID-19

## ABSTRACT
The existence of the COVID-19 pandemic in 2020 had an impact on the bold changes to the trial system in court, which is regulated in the Regulation of the Supreme Court of  the  Republic  of  Indonesia  No.  4  of  2020  concerning  Administration  and  Trial  of Criminal  Cases  in  Courts  Electronically.  With  this  regulation 2 ,  the  trial  at  Kebumen Class IIB Rutan during the COVID-19 pandemic was carried out boldly. The purpose of this study is to identify related to the implementation of the online trial at the Class IIB  Kebumen  Rutan.  The  research  at  this  time  used  a  descriptive  method  using  a qualitative  approach.  Sources  of  research  data  obtained  from  field  observations,
1 Panggung Handoko, Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Di Masa Pandemi Covid 19,
2 Panggung Handoko, Implementasi Kebijakan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Di Masa Pandemi Covid 19,
interviews  and  literature  studies.  The  results  at  the  beginning  of  this  study  were  the procedures or stages of criminal trials which were carried out bravely at the Class II B Kebumen Rutan in the steps by coordinating with the Prosecutor's Office of the Republic of  Indonesia  related  to  the  online  trial  schedule,  then  continued  by  reviewing  the summons for the trial which has been sent by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia.  then  prepare  the  facilities  needed  to  support  the  online  trial  process. Meanwhile,  the  obstacles  faced  in  the  trial  court  were  in  the  form  of  facilities  and infrastructure  to  support  the  online  implementation,  access  or  network  which  was sometimes not smooth.
Keywords : Online Conference, COVID-19 Pandemic

## PENDAHULUAN
Pada tahun 2020 lalu muncul wabah penyakit dengan nama Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) . Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi Global oleh World Health Organization (WHO) 3 . Covid-19 merupakan jenis penyakit menulat yang disebabkan oleh coronavirus . Wabah ini  muncul  pertama  kali  di  Wuhan,  China  sekitar  bulan  Desember  2019,  kemudian  menyebar hingga  menjadi  pandemi  di  seluruh  dunia,  termasuk  juga  di  Indonesia.  Kemunculan  Covid-19 memberikan dampak negatif bagi negara- negara yang terimbas wabahnya, membuat lumpuhnya kegiatan  kalangan  masyarakat  dari  berbagai  macam  sektor,  mulai  dari  asektor  ekonomi,  sosial, pendidikan  dan  hukum.  Selain  itu  dengan  kemunculan  wabah  Covid-19  Pemerintah  Indonesia tidak tinggal diam begitu saja  yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan seperti Pembatasan Sosial  Berksala  Besar  (atau  yang  kemudian  disebut  dengan  PSBB)  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai  aturan  turunan  dari  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease  2019 4 (COVID-19  dengan  diberlakukannya  protokol  kesehatan  secara  ketat,penerapan proses  kegiatan  belajar  mengajar  serta  pekerjaan  secara work  form  home (WFH),  pembatasan interaksi sosial/fisik (Social/physical distancing) dengan menjaga jarak maupun tidak berkumpul untuk menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat.
Kedatangan  pandemi  Covid-19  juga  memberikan  dampak  dalam  proses  berjalannya penegakan  hukum  di  Indonesia,  salah  satunya  yaitu  pada  proses  persidangan.  ,melihat  situasi pandemi  yang  tak  kunjung  berakhir  membuat  pemerintah  Indonesia  harus  secepat  mungkin mencari alternatif lain dalam mendukung  kegiatan masyarakat agar tetap berjalan tetapi dengan tetap  memperhatikan  protocol  kesehatan  yang  ada.  Berbagai  kebijakan  dan  peraturan  mulai dikeluarkan.  Salah  tatunya  yaitu  terkait  surat  edaran  dari  Mahkamah  Agung  yang  membuat kebijakan mengenai pola kerja serta pelayanan pada lembaga peradilan. Begitupun juga dengan penetapan persidangan yang semula dilakukan secara langsung kemudian untuk sementara waktu dialihkan menjadi persidangan Online. Pelaksanaan persidangan online di lingkup Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dilaksanakan  atas  dasar  surat  bernomor  M.HH.PK.01.01.04 tanggal 24 Maret 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan kebijakan berupa penundaan sementara pengiriman tahanan ke rumah tahanan (Rutan)/lembaga pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran
3 Suhendra dkk. (2021). Penerapan system persidangan pidana secara online pada masa pandemi covid-19 (Studi kasus pada rumah tahanan negara kelas I Palembang). _Jurnal hukum doctrinal : Volume 6 (2)_. 84
4 Suhendra dkk. (2021). Penerapan system persidangan pidana secara online pada masa pandemi covid-19 (Studi kasus pada rumah tahanan negara kelas I Palembang). _Jurnal hukum doctrinal : Volume 6 (2)_. 86
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Covid 19. Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga menyusun kebijakan melalui Surat Nomor B049/A/SUJA/03/2020  tentang  Optimalisasi  Pelaksanaan  Tugas,  Fungsi,  dan  Kewenangan  di tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19, tertanggal 2 Maret 2020. Selain itu Mahkamah Agung  menerbitkan  Surat  No.  379/DJU/PS.00/3/2020  perihal  Persidangan  Perkara  Secara Teleconference.
Pelaksanaan  kebijakan  persidangan  secara online penting  dilakukan  guna  mendukung adanya  kebijakan  terkait  protokol  kesehatan  terkait social  distancing dan phisyical  distancing sebagai  upaya  dalam  memutus  rantai  penyebaran  Covid-19  di  Indonesia.  Adanya  persidangan secara online juga  melibatkan  peranan  dari  Rumah  Tahanan  Negara  (Rutan)  dan  Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Proses kegiatan persidangan yang semula dilakukan sidang Pengadilan saat ini dilaksanakan secara online yang kemudian dapat dilaksanakan di ruang sidang online pada Lapas maupun Rutan bersinergi dengan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri setempat. Dalam proses  persidangan  perkara  pidana  yang  dilaksanakan  secara online tentunya  banyak  hal  yang menjadi persoalan terkait dari segi aturan maupun dalam proses pelaksanaan persidangan dalam penerapan sistem persidangan pidana secara online misalnya kendala yang dihadapi dalam proses penerapan - penerapan persidangan secara online.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  masalah  yang  telah  dijelaskan  pada  latar  belakang  diatas,  maka  pada penelitian  ini  akan  dibahas  terkait  dengan  “Pelaksanaan  Sidang  Online  di  Rutan  Kelas  II  B Kebumen  di  Masa  Pandemi  Covid-19”.  Adapun  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas  pada penelitian ini yaitu :
1) Bagaimana  pelaksanaan  dan  penerapan  sistem  persidangan  perkara  pidana  secara online pada masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II B Kebumen ?
2) Kendala  apa  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  persidangan  perkara  pidana  secara online pada masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II B Kebumen ?

## Metode Penelitian
Metode  digunakan  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  dan  mendapatkan sumber data yang diperoleh berupa obeservasi lapangan, wawancara dan studi literature. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung serta wawancara sebagai data primer dan studi teori data  sekunder.  Observasi  dan  wawancara  secara  langsung  dilakukan  penulis  agar  dapat mendapatkan  informasi  menyeluruh,  dikarenakan  penulis  dapat  mengamati  secara  langsung  di Rutan Kelas II B Kebumen.

## Pembahasan
1. pelaksanaan  dan  penerapan  sistem  persidangan  perkara  pidana  secara  online  pada masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II B Kebumen Adanya laju perkembangan teknologi pada masa ini berkembang dengan pesat dengan didukung  adanya  proses  globalisasi  di  seluruh  dunia.  Dengan  kemajuan  perkembangan teknologi yang ada dapat membantu serta mempermudah segala aspek kehidupan manusia. Telah kita ketahui bersama sejak awal tahun 2020 lalu seluruh du ia sedang dilanda musibah Pancemi Covid-19. Adanya Pandemi Covid-19 membawa perubahan kemunculan berbagai kebijakan-kebijakan  baru  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  di  Indoneisa.  Berbagai kebijakan-kebijakan baru tersebut dibuat sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mencegah dan  menekan  angka  penyebaran  Covid-19  di  Indonesia.  Sampai  dengan  saat  ini,  wabah Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  masih  terus  berlangsung  oleh  karena  itu  sesuai  dengan peraturan standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh pemerintah dengan pemberlakukan pembatasan interaksi sosial/fisik (Social/physical distancing) maka
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pelaksanaan  persidangan  perkara  pidana  yang  semula  dilakukan  secara  langsung  untuk sementara  waktu  kini  diganti  dengan  persidangan  perkara  pidana  secara online dengan bantuan perakat serta sistem informasi elektronik dimana para pihak berada di dalam tempat masing-masing sesuai dengan dasar hukum  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Persidangan  daring  Secara online . Mengingat  jika proses persidangan masih tetap dilaksanakan secara langsung akan banyak dampak negatif yang terjadi dikarenakan proses penyebaran Covid-19 dapat menyebar secara langsung dari satu  orang  ke  orang  yang  lainnya  yang  ada  dalam  ruang  persidangan  tersebut.  pada  saat persidangan secara langsung, dengan ditambahkan keharidan dari keluarga ataupun kerabat dari  para  pihak  serta  unsur  peradilan  di  dalam  ruang  persidangan  dengan  tujuan  u  tuk melihat, melaksanakan serta memberikkan support pada saat persidangan pada saat Pandemi Covid-19  juga  akan  mengancam  kesehatan  semua  hadirin  yang  berada  ddalam  ruang persidangan.
Proses persidangan perkara pidana secara online dilaksanakan berdasarkan surar edaran dari  Mahkamah  Agung  dengan  nomor:  379/DJU/PS.00/03/2020  yang  bertujuan  sebagai petunjuk  dalam  pelaksanaan  proses  persidangan  perkara  pidana  secara online di  masa Pandemi  Covid-19.  Kemudian  untuk  leih  menjamin  jalannya  proses  persidangan  seiring berjalannya  waktu  Mahkamah  Agung  dengan  menindaklanjuti  adanya  surat  tersebut kemudian menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang berisikan tetang  Administrasi  dan  Persidangan  Perkara  Pidana  di  Pengadilan  secara Online dimana apabila  dalam  keadaan  tertntu  (dalam  hal  ini  Pandemi  Covid-19)  maka  persidangan  akan dilakukan  secara Online dengan  tetap  memperhatian  ketentuan  peraturan  per  Undang- Undangan yang berlaku.
Pelaksanaan  persidangan  secara online pada  masa  Pandemi  Covid-19  juga  telah dilaksanakan  oleh  Rutan  kelas  II  B  Kebumen.  Adapu  di  dalam  proses  persidangan  untuk posisi para pihak dari Pengadilan Negeri yaitu meliputi Hakim dan Jaksa Penuntut Umum berada di  Kantor Kejaksaan 5 , kemudian  terdakwa berada di  tempat  penahanan sedangkan advokat  ataupun  penasehaat  hukum  bisa  berada  dikantornya  ataupun  dapat  juga mendampingi  ditempat  terdakwa  ditaha  dengan  mengikuti  Standar  Operasional  Prosedur yang  telah  ditetapkan.  Di  dalam  pelaksanaan  persidangan  pidana  secara online terdakwa tetap berada di dalam tahanan yaitu bisa dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara maipun Polres tempat menangani perkara tersebut dengan memanfaatkan media video call ataupun melalui teleconference yang telah disediakan oleh pihak setempat.
Adapun  tahapan  atau  prosedur  pelaksanaan  persidangan  perkara  pidana  secara online pada masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II B Kebumen adalah sebagai berikut :
- Melakukan koordinasi kepada pihak Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan jadwal persidangan
- Meneliti  surat  panggilan  sidang  yang  masuk  yang  dikirimkan  oleh  pihak  Kejaksaan Republik Indonesia
- Mempersiapkan  sarana  maupun  prasarana  pendukung  dalam  proses  berlangsungnya persidangan perkara pidana secara online Di  dalam  pelaksanaan  persidangan  perkara  pidana  secara online Rumah  Tahanan  Negara Kelas II B Kebumen memiliki peranan sebagai berikut :
1) Sebagai penyedia sarana maupun prasarana pendukung dalam proses persidangan online Untuk  mendukung  berjalannya  proses  persidangan  perkara  secara  online  perlu diperhatikan  terkiat  dengan  pemenuhan  sarana  maupun  prasarana  yang  digunakan seperti  misalnya  ruang  persidangan  perkara  pidana  secara  online,  jaringan  internet,
5 Razaq, N.A. (2020). Legalitas persidangan daring di masa pandemi covid-19 dalam perspektif hokum pidana.: Volume 1 (6)_. 1229
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
perangkat  Komputer,  Kamera,  Zoom  Id  Persidangan  sebagai  media  teleconference persidangan perkara pidana secara online.
2) Melakukan pengawasan terhadap tahanan yang sedang melaksanakan persidangan secara online
Para  Petugas  Pemasyarakatan  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Kebumen  telah melakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melaksanakan pengawasan terhadap tahanan yang sedang melakukan persidangan perkara pidana online atau secara elektronik di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online pada masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II B Kebumen Pada  saat  ini  dunia  telah  menempuh  Era  Revolusi  Industri  4.0,  di  mana  proses komputerisasi dan digitalisasi telah banyak mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, tak  terkecuali  dengan  sistem  hokum  negara.  Di  dalam  tataran  praktik  hukum,  khususnya lingkungan peradilan pada saat ini pun telah beradaptasi dengan proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah Virtual Civil Courts , yang  mana  di  Indonesia  kita  mengenalnya  sebagai  satu  kesatuan  yang  terpadu  di  dalam sistem ecourt. Lahirnya e-court ini sangat tidak terlepas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian diikuti dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  Di  Pengadilan  Secara Elektronik.  Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  merupakan  inovasi  sekaligus  komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di peradilan Indonesia 6 ( Justice reform )  yang mensinergikan peran teknologi  informasi (IT) dengan hukum  acara ( IT for Judiciary ).
Persidangan perkara pidana secara online ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
Teknologi Informasi memicu perubahan tatanan kebutuhan kebutuhan hidup masyarakat di bidang  sosial  dan  ekonomi,  sebelumnya  sosialisasi  secara  elektronik.  Dalam  pelaksanaan persidangan daring pada masa pandemi, pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen telah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara online ini, mengingat di masa pandemi Covid 19, dapat dikatakan Rumah Tahanan Negara Kelas  IIB  Kebumen  mendapatkan  peran  baru  dalam  tahapan  pelaksanaan  persidangan pidana  di  Pengadilan.  Rumah  Tahanan  Negara  merupakan  tempat  untuk  menahan  para terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan 7 , sedangkan pada masa pandemi  Covid  19  mendapatkan  kewenangan  yang  lebih,  yaitu  sebagai  tempat  untuk pelaksanaan  persidangan  secara  online.  Adapun  persiapan  yang  telah  dilaksanakan  oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen adalah :
a. Mempersiapkan sarana, prasara dan fasilitas
Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas  II B Kebumen mempersiapkan sarana prasarana dan  fasilitas  untuk  menunjang  persidangan  perkara  pidana  secara  online  pada  masa pandemi Covid 19. Sarana prasarana dan fasilitas yang dipersiapkan oleh pihak Rumah
6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
7 Adisti, A.N. dkk. (2021). Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi covid- 19 di Pengadilan negeri kota Palembang. _Jurnal Legislasi Indonesia : Volume 18 (2)_. 222-232.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Kebumen  adalah  tempat  ruang  atau  bilik  sidang  yang digunakan  sebagai  tempat  untuk  melaksanakan  persidangan  perkara  pidana  secara online, Perangkat Komputer dan jaringan internet, software untuk persidangan perkara pidana  secara online .  Sarana  dan  prasarana  dalam  pelaksanaan  persidangan  perkara pidana  secara  online  di  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Kebumen  pada  masa pandemi Covid  19 ini telah dianggarkan didalam Daftar  Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Kebumen.  Walaupun  bukan  merupakan pengadaan barang  yang  rutin tiap tahunnya dianggarkan pada DIPA  Rumah Tahanan Negara Kelas II B kebumen . Namun pada saat terjadinya bencana pandemi Covid 19 ini, maka pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen, mengajukan anggaran untuk  sarana  dan  prasarana  sebagai  penunjang  dari  pelaksanaan  persidangan  perkara pidana secara online ini.
b. Mempersiapkan tahanan atau terdakwa yang ada di daftar sidang sesuai dengan jadwal yang disampaikan dari pihak Kejaksaan Republik Indonesia.
Pihak  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Kebumen  mempersiapkan  kehadiran tahanan  atau  terdakwa  untuk  menjalankan  persidangan  perkara  pidana  secara  online sesuai  dengan  daftar  sidang  dan  jadwal  yang  ditentukan  dan  disampaikan  oleh  pihak Kejaksaan  Republik  Indonesia  (dalam  hal  ini  pihak  Kejaksaan  Negeri  Kebumen  ). Dalam pelaksanaan persidangan pidana secara online atau secara elektronik pada masa pandemi  Covid  -19  dipengaruhi  oleh  beberapa  maupun  faktor  penghambat.  Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara  online  pada  masa  pandemi  Covid  19  yang  dilaksanakan  di  Rumah  Tahanan Negara Kelas II B Kebumen ini merupakan salah satu masalah penegakan hukum.
Kendala–kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  persidangan  pidana  pada  masa pandemi  Covid  19  ini  tentunya  harus  dicari  penyelesaian  kendala-kendala  tersebut  agar pelaksanaan persidangan pidana online pada masa pandemi Covid 19 ini dapat terlaksana dengan baik, efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebagaimana diatur didalam ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  tata  cara  persidangan perkara pidana secara elektronik.

## Penutup

## A. Kesimpulan
Adanya  Pandemi  Covid-19  membawa  perubahan  kemunculan  berbagai  kebijakan- kebijakan baru dalam berbagai aspek kehidupan di Indoneisa. Kedatangan pandemi Covid- 19  juga  memberikan  dampak  dalam  proses  berjalannya  penegakan  hukum  di  Indonesia, salah  satunya  yaitu  pada  proses  persidangan.  Penetapan  persidangan  yang  semula dilakukan  secara  langsung  kemudian  untuk  sementara  waktu  dialihkan  menjadi persidangan Online. Pelaksanaan kebijakan persidangan secara online penting dilakukan guna mendukung adanya kebijakan terkait protokol kesehatan terkait social distancing dan phisyical  distancing sebagai  upaya  dalam  memutus  rantai  penyebaran  Covid-19  di Indonesia.
Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online pada masa Pandemi Covid-19 di Rutan Kelas II B Kebumen dengan prosedur atau tahapan yaitu Melakukan koordinasi kepada pihak Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan jadwal persidangan, kemudian meneliti  surat  panggilan  sidang  yang  masuk  yang  dikirimkan  oleh  pihak  Kejaksaan Republik  Indonesia,  dan  Mempersiapkan  sarana  maupun  prasarana  pendukung  dalam proses berlangsungnya persidangan perkara pidana secara online.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online pada masa Pandemi Covid-19 di  Rutan Kelas  II  B Kebumen adalah  kendala sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik berupa akses ataupun  jaringan  internet  yang  kadang  kurang  lancar  ,  masa  Isolasi  para  tahanan  atau terdakwa  setelah  pelimpahan  dari  Kejaksaan  Republik  Indonesia  selama  14  (hari)  pada masa pandemi Covid  19, dan tahanan atau terdakwa  yang tidak dapat  mengikuti  sidang secara online dikarenakan sakit, maka Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen akan melakukan koordinasi ke Pihak Kejaksaan Republik Indonesia dengan melampirkan Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen.
B. Saran
Saran maupun rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan pada peneran di persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online pada masa pandemi Covid-19 adalah
Untuk  mendukung  kelancaran  berjalannya  proses  persidangan  perkara  pidana  yang diakukan secara online maka sebisa mungkin untuk melengkapi serta memperbaiki sarana prasana  serta  fasilitas  yang  digunakan  dalam  proses  persidangan  perkara  pidana  secara online.  Selain  itu  hendaknya  untuk  lebih  menikatkan  koordinasi  antar  Lembaga  Negara yang  berada  di  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yaitu  dari  pihak  Kepolisian,  Kejaksaan, Mahkamah  Agung,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online pada masa pandemic Covid-19.

## Daftar Pustaka

## Buku-Buku
Dewi Safitri dan Bambang Waluyo, Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara  Elektronik  Di  Masa  Pandemi  Covid-19,  National  Conference  on  Law  Studies (NCOLS) Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, UPN Veteran Jakarta.

## Artikel Jurnal
Panggung  Handoko,  Implementasi  Kebijakan  Persidangan  Perkara  Pidana  Secara  Online  Di Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dinamika Governence Volume 11  Nomor  1  April  2011,  Pusat  Kajian  Administrasi  Publik  Program  Studi  Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur.
Suriani dan Ismail, Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Pekrara Pidana Di Pengadilan, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema :  ”Sinergi  Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan  Inovasi  Di Era Revolusi 4.0” Kisaran, 19 September 2020.
Suhendra dkk. (2021). Penerapan sistem persidangan pidana secara online pada masa pandemi covid-19  (Studi  kasus  pada  rumah  tahanan  negara  kelas  I  Palembang).  _Jurnal  hukum doctrinal : Volume 6 (2)_. 84-99.
Razaq, N.A. (2020). Legalitas persidangan daring di masa pandemi covid-19 dalam perspektif hukum pidana. _Jurnal inovasi penelitian : Volume 1 (6)_. 1227-1230.
Adisti, A.N. dkk. (2021). Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi  covid-19  di  Pengadilan  negeri  kota  Palembang.  _Jurnal  Legislasi  Indonesia  : Volume 18 (2)_. 222-232.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Administrasi  dan  Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.