pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228 https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna

## PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DI DESA SUKAJADI KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS
Muhammad Elsa Tomisa, M. Syafitri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis elsatomisa@gmail.com, m.syafitri02@gmail.com
https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.219 Received: Mei 08, 2020 Revised: Jun 02, 2020 Accepted: Jun 18, 2020 Published: Jun 26, 2020

## ABSTRACT
The  Village  Owned  Enterprise  was  born  as  a  new  approach  to  improving  the village  economy  based  on  the  needs  and  potential  of  the  village.  This  research aims to determine the effect of Village-Owned Enterprises on the village's original income. This research used a sample of 75 respondents from village  officials and village institutions. Data collection methods used in this research were interviews, observation, questionnaires and literature study. The data analysis method used is quantitative  analysis.  The  results  of  this  research  indicate  that  there  is  an influence  of  Village  Owned  Enterprises  on  Village  Original  Income  in  Sukajadi Village, Bukit Batu District, Bengkalis Regency.
Keywords:  Village  Owned  Enterprises,  Village  Original  Revenue,  Bengkalis Regency.

## ABSTRAK
Badan  Usaha  Milik  Desa  lahir  sebagai  suatu  pendekatan  baru  dalam  usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Badan  Usaha  Milik  Desa  terhadap pendapatan asli desa. Penelitian ini menggunakan sample sebanyak 75 responden yang berasal dari perangkat desa beserta lembaga desa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, kuesioner dan studi  pustaka.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  kuantitatif. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  Badan  Usaha  Milik Desa  terhadap  Pendapatan  Asli  Desa  di  Desa  Sukajadi,  Kecamatan  Bukit  Batu, Kabupaten Bengkalis.
Kata  Kunci:  Badan  Usaha  Milik  Desa,  Pendapatan  Asli  Desa,  Kabupaten Bengkalis.

## PENDAHULUAN
Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur  yang  merata  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  merdeka, Bersatu  dan  berkedaulatan  rakyat.  Titik  berat  pembangunan  diletakkan  pada
bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas  sumberdaya  manusia  dan  di  dorong  secara  saling  memperkuat,  saling terkait dan terpadu dengan pembangunan lainya yang di laksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai  tujuan  dan  sasaran  pembangunan  nasional.  bertitik  tolak  pada pembangunan  tersebut,  maka  pemerintah  dan  raknyat  Indonesia  mempunyai kewaiban  untuk  menggali,  mengelola  dan  membina  potensi  yang  ada  tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Chambers 1987).
Kemajuan  ekonomi  nasional  hanya  akan  tercapai  jika  terdapat  iklim perekonomian  yang  baik  di  tingkat  provinsi.  Kemajuan  ekonomi  di  tingkat provinsi  akan  tercapai  jika  kabupaten  memiliki  kegiatan  ekonomi  yang  baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di  semua tingkat  pembangunan  dan  keputusan  berdasarkan  kebutuhan  nyata  dari masyarakat.  Pembangunan  pedesaan  merupakan  salah  satu  cara  dalam  upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia (Tama dan Yanuardi 2013).
Hal  ini  merupakan  sebuah  konsekuensi  logis  bagi  bangsa  Indonesia  yang memang  sebagian  besar  penduduknya  hidup  di  daerah  perdesaan  yang  mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah  daerah  perdesaan.  Arti  penting  pembangunan  perdesaan  adalah  bahwa dengan  menempatkan  desa  sebagai  sasaran  pembangunan,  usaha  untuk mengurangi  berbagai  kesenjangan  pendapatan,  kesenjangan  kaya  dan  miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih di wujudkan.
Desa  sebagai  bagian  wilayah  dari  sebuah  kabupaten,  memiliki  otonomi asli.  Walau  dalam  batasan  otonomi  asli,  desa  dapat  membangun  kemampuan sumber  daya  ekonomi  dan  keuangannya  dalam  rangka  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  desa  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dengan mengelola  sumberdaya  local  berupa  sumber  daya  manusia  (penduduk),  sumber daya  modal  (Uang),  sumber  daya  alam  (Tanah,  air,  hutan),  dan  sumber  daya sosial.
Pengembangan  basis  ekonomi  di  pedesaan  sudah  semenjak  lama dijalankan  oleh  pemerintah  melalui  berbagai  program.  Namun  upaya  itu  belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan  menjalankan  mesin  ekonomi  di  pedesaan.  Sistem  dan  mekanisme kelembagaan  ekonomi  di  pedesaan  tidak  berjalan  efektif  dan  berimplikasi  pada ketergantungan  terhadap  bantuan  pemerintah  sehingga  mematikan  semangat kemandirian.  Berdasarkan  asumsi  itulah  maka  sudah  seharusnya  eksistensi  desa mendapatkan  perhatian  yang  serius  dari  pemerintah  pusat  dengan  lahirnya kebijakan-kebijakan  terkait  dengan  pemberdayaan  ekonomi  yang  dilakukan dengan  cara  menghimpun  dan  melembagakan  kegiatan  ekonomi  masyarakat. BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.
Cara  kerja  BUMDES  adalah  dengan  jalan  menampung  kegiatan-kegiatan ekonomi  masyarakat  dalam  sebuah  bentuk  kelembagaan  atau  badan  usaha  yang dikelola secaran profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat  menjadikan  usaha  masyarakat  lebih  produktif  dan  efektif  (Zulkarnaen 2016).
Pemerintah  desa  dilaksanakan  oleh  kepala  desa  sebagai  Badan  Eksekutif dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagi  badan  legislatif.  Pemerintahan desa ini lah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa  dalam  bidang  pemerintahan  dan  pembangunan.  Walaupun  desa  memiliki Alokasi Dana  Desa (ADD)  yang berasal  dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Namun di perlukan juga suatu Badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dan pembangunan. Untuk itulah perlu  suatu  lembanga  yang  mengelola  potensi  desa  yang  maksimal  maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari  kekayaan  desa  seperti  pertanian,  perkebunan,  perdagangan,  pariwisata  dan lain-lain (KDPDTT 2017).
Badan Usaha  Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga  yang di kelola oleh masyarakat  dan  pemerintah  desa  dalam  upaya  memperkuat  perekonomian  desa dan  di  bentuk  bedasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa.  BUMDes  menurut Undang-Undang    Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah  didirikan antara lain dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa). Berangkat dari  cara  pandang  ini,  jika  pendapatan  asli  desa  dapat  di  peroleh  dari  BUMDes, maka kondisi ini akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “goodwill” dalam  merespon  pendirian  BUMDes,  sebagai  salah  satu  lembaga  ekonomi  yang beroprasi di perdesaan herus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumya.  Hal  ini  di  maksudkan  agar  keberadaan  dan  kinerja  BUMDes    mampu memberikan  kontribusi  yang  siknifikan  terhadap  peningkataan  kesejahteraan warga desa. Di samping itu, agar tidak berkembang usaha kapitalistis di pedesaan yang  dapat  mengkibatkan  tanggungnya  nilai-nilai  kehidupan  bermasyarakat (KDPDTT 2017, 4).
Pada  saat  ini  peraturan  BUMDes  diatur  dalam  Undang-Undang  No  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumny, UU  22  1999)  dan  peraturan  pemerintah  (PP)  NO  71  tahun  2005  Tentang  Desa Pendirian badan usaha tersebut harus di sertai dengan upaya penguatan kapasitas dan  di  dukung  oleh  kebijakan  daerah  (kabupaten/Kota)  yang  memfasilitasi  dan melindungi  usaha  ini  dari  ancaman  persaingan  para  pemodal  besar.  Mengingat badan  usaha  ini  merupakan  lembaga  ekonomi  yang  baru  yang  beroprasi  di perdesaan  yang  masih  membutuhkan  landasan  yang  kuat  untuk  tumbuh danberkembang.  Pembangunan  landasan  bagi  pendirian  BUMDes  adalah pemerintah.
BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga- lembaga ekonomi desa dan merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan  berbagai  ragam  jenis  potensi,  yang  bertujuan  untuk  peningkatan kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  desa  melalui  pengembangan  usaha  ekonomi mereka, serta memberi sumbangan bagi pendapatan asli desa yang memungkinan desa  mampu  melaksanakan  pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  secara  optimal.  Tujuan  utama  BUMDes  antara  lain  dalam  rangka peningkatan  pendapatan  Asli  Desa.  Berangkat  dari  cara  pandang  ini,  jika
pendapatan  asli  desa  dapat  diperoleh  dari  BUMDes,  maka  kondisi  itu  akan mendorong  setiap  pemerintah  desa  memberikan  dukungan  dalam  merespon pendirian BUMDes (Wikipedia 2017).
Saat  ini  banyak  BUMDes  yang  tidak  berkembang  dengan  baik. Penyebabnya  utamanya  antara  lain  adalah  tidak  dikelolanya  BUMDes  secara professional  dan  banyak  kendala-kendala  yang  lain  dari  awal  pembentukan sampai dengan pengelolaan itu tidak lepas dari resiko  yang ada. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan  prekonomian di desa.akan tetapi harus  kita  sadari  bahwa  desa  memberikan  peningkatan  keahlian  dan  ketrampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa.
Salah satu desa di Kabupaten Bengkalis Kecamatan Bukit Batu yang telah, mendirikan  BUMDes  adalah    di  Desa  Sukajadi  ,Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) ini berdiri sejak tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini telah  menjalankan  3  (tiga)  unit  usahanya  diantaranya  Unit  Kilang  Padi  (UKP), Unit  Perlengkapan  Pesta  (UPP)  dan  Unit  Simpan  Pinjam  (UED-SP) (Desa Sukajadi  2017).  dalam  hal  ini  pemerintah  desa  sukajadi  mengharapkan  dengan terbentuknya  BUMDes  ini  bisa  meningkatkan  perekonomian  di  Desa  Sukajadi dan  dapat  dikelola  secara  optimal  sumberdaya    seperti  sumber  daya  manusia, sumberdaya modal, dan sumber daya alam yang berorientasi mencari keuntungan dan pelayanan sosial. Dengan mengelola sumber daya  yang di maksud, selain di peruntukan  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  yang  terpenting adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

## TELAAH LITERATUR

## Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  adalah  lembaga  usaha  desa  yang dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam  upaya  memperkuat perekonomian  desa  dan  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa. BUMDes  menurut  Undang-undang  nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  didirikan  antara  lain  dalam  rangkapeningkatan  Pendapatan  Asli Desa(PADesa).  Di  dalam  perasyarat  pelaksanaan  BUMDes  secara  eksplisit  telah disebutkan peranan dari BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peranan  secara  ekonomi  tentu  saja  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sedangkan peranan secara sosial dapat terlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan  interaksi  dan  solidaritas  yang  telah  terbina  selama  ini  melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif (Desa Sukajadi 2017).
Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam UU Desa bahwa hasil dari BUMDes  dimanfaatkan  selain  untuk  pengembangan  usaha  juga  dimanfaatkan untuk  pembangunan  desa,  pemberdayaan  masyarakat  desa,  dan  pemberian bantuan  untuk  masyarakat  miskin  melalui  hibah,  bantuan  sosial,  dan  kegiatan dana  bergulir  yang  ditetapkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (Prasetyo 2016).
Berangkat  dari  cara  pandang  ini,  pentingnya  keberadaan  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  bagi  kepentingan    masyarakat  desa,  BUMDes  memiliki pranan  penting  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat,  desa  dan
pemerintahan  desa.  Sebagai  salah  satulembaga  ekonomi  yang  beroperasi dipedesaan,  BUMDes  harus  memilikiperbedaan  dengan  lembaga  ekonomi  pada umumnya.  Ini  dimaksudkanagar  keberadaan  dan  kinerja  BUMDes  mampu memberikan kontribusi yangsignifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.  Disamping  itu,supaya  tidak  berkembang  sistem  usaha  kapitalistis  di pedesaan  yangdapat  mengakibatkan  terganggunya  nilai-nilai  kehidupan bermasyarakat.
BUMDes  sebagai  suatu  lembaga  ekonomi  modal  usahanya  dibangun  atas inisiatif  masyarakat  dan  menganut  asas  mandiri.  Ini  berarti  pemenuhan  modal usaha  BUMDes  harus  bersumber  dari  masyarakat.  Meskipun  demikian,  tidak menutup  kemungkinan  BUMDes  dapat  mengajukan  pinjaman  modal  kepada pihak  luar,  seperti  dari  Pemerintah  Desa  atau  pihak  lain,  bahkan  melalui  pihak ketiga.  Ini  sesuai  Dengan  peraturan  per  undang-undangan  (UU  32  tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  213  ayat  3).  Penjelasan  ini  sangat  penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan  pengaturannya  dalam  Peraturan  Daerah  (Perda)  maupun  Peraturan  Desa (Perdes).

## Pendapatan Desa
Secara umum Desa adalah pembagian wilayah administratife di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Sedangkan
menurut beberapa ahli, Bintarto
berpendapat bahwa desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosisal, ekonomi, politik serta kultur yang terdapat di suaatu  daerah  dalam  hubungan  dan  pengaruhnya  secara  timbal balik  dengan  daerah  lain,sedangkan  menurut  Sutardjo  Kartohadikusumo Pengertian  desa  adalah  suatu  kesatuan  hukum  dan  didalamnya  bertempat tinggal sekelompok  masyarakat  yang  berkuasa  mengadakan  pemrintah  sendiri  (Sumber Pengertian 2017).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  bahwa  desa  yang merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintah,  kepentingan masyarakat  setempat    berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,dan  hal tradisional  yang  diakui  dan  di  hormati  dalam  system  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fokusindo 2014).
Dalam  UU  No.32  tahun  2004,  UU  tersebut  disinggung  pula  perihal pemerintahan  desa,  yang  kemudian  secara  spesifik  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  (PP)  No.72  tahun  2005  tentang  Desa  sebagai  salah  satu  aturan pelaksana  dari  UU  No.32/2004.  Kemudian  pada  Permendagri  nomor  39  tahun 2010  tentang  badan  usaha  milik  desa  yang  menyebutkan:    “Pemerintahan  Desa adalah  pe-nyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  asal  usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pemerintah  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  Kepala  Desa  dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Ramadana et al. 2013).
Pendapatan  adalah  sejumlah  uang  yang  diterima  oleh  para  anggota masyarakat  untuk  jangka  waktu  tertentu  sebagai  balas  jasa  atas  faktor-faktor
produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional. Adapun  pendapatan  desa  adalah  semua  penerima  uang  melalui  rekening    desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Kemendagri RI 2014).
Menurut  Reksoprayitno,  pendapatan  atau income adalah  uang  yang diterima oleh seseorang dan perusahan dalam betuk  gaji,  upah,  sewa  bunga  dan laba  termasuk  juga  beragam  tunjangan,  seperti  kesehatan  dan  pensiun.  Menurut Gustiyana  (2003),  pendapatan  dapat  di  bedakan  menjadi  dua  yaitu  pendapatan usaha  tani  dan  pendapatan  rumah  tangga.  Pendapatan  merupakan  pengurangan dari  penerimaan  denga  biaya  total.  Pendapatan  rumah  tangga  yaitu  pendapatan yang  di  peroleh  dari  kegiatan  usaha  tani  ditambah  dengan  pendapatan  yang berasaal dari kegiatan diluar   usaha  tani.  Pendapatan  usaha  tani  adalah  selisih antara pendapatan kotor ( output ) dan biaya produksi ( input ) yang di hitung dalam perbulan, pertahun, permusim tanam. Akibat melakukan kegiatan diluar usaha tani seperti berdagang, mengojek dan lain-lain.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Sukajadi  pada  tahun  2018.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  sample sebanyak  75  responden  yaitu  karyawan  BUMDes  11  orang  sedangkan  jumlah perangkat  desa  beserta  lembaga  desa  berjumlah  64  orang.  Metode  Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, kuesioner dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif dengan menggunakan uji statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Uji Validitas Data
Kriteria pengujinya dilakukan dengan cara  membandingkan r hitung dengan r tabel pada taraf α = 0,05. Jika r hitung lebih  besar  dari  r tabel maka  dinyatakan  valid. Dengan  tingkat  signifikannya  5%  dan  dapat  dengan  nilai  r tabel adalah  sebesar 0,227 dengan 75 responden.
Tabel 1 Uji Validitas Variable Item r hitung r tabel Keterangan
X
P1 0,714 0,227 Valid P2 0,714 0,227 Valid P3 0,656 0,227 Valid P4 0, 784 0,227 Valid P5 0,811 0,227 Valid P6 0,541 0,227 Valid P7 0, 444 0,227 Valid P8 0,724 0,227 Valid P9 0,728 0,227 Valid Y P1 0,800 0,227 Valid P2 0,755 0,227 Valid P3 0,784 0,227 Valid Sumber: Data Olahan

## Uji Reliabilitas Data
Suatu  instrumen  penelitian  dikatakan  reliabel  apabila  nilai  instrumen reliabilitas itu sendiri memiliki nilai reliabilitas ≥ 0,60.

## Tabel 2 Uji Reliabilitas
Variabel Kriteria Cronbach’s Alpha Keterangan X 0,60 0,854 Reliabel Y 0,60 0,693 Reliabel Sumber: Data Olahan
Dari  tabel  2  bahwa  hasil  uji  reabilitas  yang  dilihat  dari cronbach’s  alpa untuk variabel X dan Y, diperoleh  nilai sebesar 0,854 dan 0,693 lebih besar dari 0,60,  artinya  data  tersebut  sudah  reliable  dan  layak  untuk  digunakan  untuk penelitian.

## Uji Normalitas
Tabel 3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 75 Normal Parameters a Mean ,0000000 Std. Deviation 1,11227934 Most Extreme Differences Absolute ,146 Positive ,088 Negative -,146 Kolmogorov-Smirnov Z 1,267 Asymp. Sig. (2-tailed) ,080 a. Test distribution is Normal. Sumber: Output SPSS
Dari  hasil  uji  normalitas  pada  tabel  3  bahwa  nilai  signifikansi  \untuk badan usaha milik desa dan pendapatan asli desa adalah 0,080 maka lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal.
Gambar 1 Normal P-Plot
Dilihat  dari  gambar  1  di  atas    terlihat  data  menyebar  disekitar  garis diagonal  sebagai  representasi  pola  distribusi  normal,  berarti  model  regresi memenuhi asumsi normalitas.
Uji Regresi Linier Sederhana
Tabel  4 Coefficients Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  ( Constant ) 4,443 1,363 3,261 ,002 Badan Usaha Milik Desa ,189 ,042 ,464 4,480 ,000
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Desa
Sumber: Output SPSS
Berdasarkan  tabel  4  di  atas  didapat  persamaan  regresi  linier  sederhana sebagai  berikut:  Y=  a  +  b.X  =  4.443+  0,189X,  dari  persamaan  regresi  tersebut dapat    dijelaskan  bahwa  nilai  konstanta  sebesar  4,443  menyatakan  bahwa  jika tidak ada nilai Badan Usaha Milik Desa maka nilai Pendapatan Asli Desa sebesar 4,443. Koefisien regresi X sebesar 0,189 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai  Badan  Usaha  Milik  Desa , maka  nilai  Pendapatan  Asli  Desa  bertambah sebesar 0,189.

## Uji t
Uji  t  dilakukan  untuk  menguji  tingkat  signifikansi  pengaruh  variabel independen terhadap  variabel  dependen  secara  parsial  (individu).  Diketahui  nilai t tabel pada  taraf  signifikansi  5%  dan  df  (derajat  kebebasan)  =  n-k-1  =  73  adalah 1,993. Bedasarkan tabel 4 diketahui t hitung (4.480) > t tabel (1,993) dengan signifikan
(0,000) < (0,05). Maka dapat diartikan hipotesis diterima, dimana variabel  Badan Usaha Milik Desa (X) berpengaruh terhadap Pendapataan Asli Desa (Y).

## Uji Determinasi
Uji  determinasi  (R  Square)  dapat  dipakai  untuk  memprediksi  seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan syarat  hasil  uji  t  dalam  analisis  regresi  bernilai  signifikan.  Sebaliknya,  jika  hasil dalam uji t tidak signifikan maka nilai koefisien determinasi (R Square) ini tidak dapat  digunakan  untuk  memprediksi  kontribusi  pengaruh  variabel  X  terhadap variabel Y.

## Tabel 5 Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,464 a ,216 ,205 1,120
a. Predictors: (Constant), Badan Usaha Milik Desa
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Desa
Sumber: Output SPSS
Dari  tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  nilai  R  menjelaskan  besarnya  korelasi atau hubungan sebesar 0,464.  Rentang hubungan suatu variabel berkisar antara 0- 1. Semakin mendekati 1, variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat diantara keduanya. Sehingga dapat diartikan bahwa Badan Usaha Milik Desa mempunyai hubungan yang rendah terhadap Pendapatan Asli Desa.
Nilai R  square sebesar  0,216,  besar  angka  tersebut  sama  dengan  22%. Sehingga  variabel  Badan  Usaha  Milik  Desa  mempengaruhi  variabel  Pendapatan Asli  Desa  22%.  Sementara  sisanya,    yaitu  78%  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor lainnya.  Besarnya  pengaruh  faktor  lain  disebut  sebagai error (e).  Untuk menghitung nilai error dapat  digunakan rumus e = 1-r 2 .
Nilai Standard Error of the Estimate (SEE) pada tabel diatas ialah 1.120, nilai ini akan digunakan untuk menilai kelayakan prediktor (variabel bebas) dalam kaitannya  dengan  variabel  tergantung.  Jika  nilai  SEE  <  nilai  standard  deviasi, maka  prediktor  yang  digunakan  untuk  memprediksi  variabel  tergantung  sudah layak.  Pada  tabel  hasil  output  diatas,  nilai  SEE  <  nilai  standard  deviasi  untuk variabel  tergantung  volume  Pendapatan    (1.120  <  1.256).  Ini  artinya  variabel bebas  Badan  Usaha  Milik  Desa  sudah  layak  dijadikan  prediktor  untuk  variabel Pendapatan Asli Desa.

## KESIMPULAN
Dari  Uji  regresi  linier  sederhana  menyatakan  terjadi  hubungan  positif antara Badan  Usaha  Milik  Desa (X)  dan  Pendapatan  Asli  Desa  (Y),  sedangkan hasil  uji  t  menyatakan  bahwa  nilai  t hitung lebih  besar  dari  t tabel sebesar  (4.480  > 1,993), dengan signifikan < 0,05. Sehingga Badan Usaha Milik Desa berpengaruh terhadap  Pendapatan  Asli  desa,  dengan  persentase  pengaruh  sebesar  22%, sedangkan  sisanya  sebesar  78%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak dijelaskan  dalam  penelitian  ini  seperti  Anggaran  Dana  Desa,  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dana Community Development.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro,  Toha  dkk.  2008. Metode  Penelitian. Jakarta:  Departemen  Pendidikan Nasional.
Bungin,  Burhan.  2013. Metodologi Penelitian  Sosial  &  Ekonomi, Cet-1 . Jakarta: Kencana.
Chambers, Robert. 1987. Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang , Terjemahan Pepep  Sudradjat.  Jakarta:  Lembaga  Penelitian,  Pendidikan  Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial.
Depertemen Agama. 2005. Mushaf al-Quran dan Terjemahan . Jakarta: Al Huda. Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar bahasa Indonesia . Jakarta; Balai Pustaka.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2007. Panduan  Pendirian  Dan  Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) .  Jakarta  Selatan:  PKDSP  Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelengaraan Keuangan  Daerah. 2015. Bimbingan Konsultasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Jakarta:  Badan  Pengawas Keuangan Pembangunan.
Desa  Sukajadi.  2017. Dokumentasi  arsip  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Desa Sukajadi 2017 .
Dewi,  Amelia  Sri  Kusuma.  2014.  “Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  Sebagai Upaya  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  Serta  Menumbuhkan Prekonomian Desa”. Journal Of Rural And Development 5 (1).
Ferdianto,  Benny . 2016.  “The  Existences  Of  The  BUMDes  As  Efforts  In  The Improvement  Of  Revenue  Village  In  Tiyuh  Candra  Kencana  Kecamatan Tulang  Bawang  Tengah  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat”. Skripsi Universitas Lampung.
Fokusindo.  2014. Undang-Undang  Desa  Dan  Peraturan  Pemerintah  Kecamatan Desa Kelurahan . Bandung: Fokusindo Mandiri. Hamidi.  2010. Metodologi  Penelitian  dan  Teori  Komunikasi. Malang:  UMM PRESS.
Hendri,  Jon,  and  Hardiyanto  Hardiyanto.  2018.  “Pelaksanaan  BUMDes  Di  Desa Pangkalan  Batang  Kabupaten  Bengkalis  Ditinjau  Menurut  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa”. IQTISHADUNA:  Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 7 (2), 180-195.
Hendri,  Zul.  2017.  “Peranan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan Desa”. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) 1 (2), 287-299. Huda,  Fatkhan  Amirul.  2017. Pengertian  dan  Definisi  Kajian  Pustaka .  Diakses dari: http://fatkhan.web.id/pengertian-dan-definisi-kajian-pustaka, tanggal 04 Desember 2017.
Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  2014. Peraturan  Kementerian Dalam  Negeri  No.  113/2014, Bab  IV  Pasal  9  Ayat  (1)  dan Pasal  8 Ayat (2) .
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi.  2017. Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). Jakarta:  Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan Pelatihan Infomasi.
Misbahuddin  dan  Iqbal  Hasan.  2013. Analisis  Data  Penelitian  Dengan  Statistik. Jakarta: Bumi Aksara.
Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Nurasih, Suci dkk. 2006. 10 Model Penelitian dan Pengolahannya dengan SPSS. Yogyakarta: Andi.
Prasetyo,  Ratna  Aziz.  2016.  “Peranan  BUMDes  Dalam  Pembangunan  Dan Pemberdayaan Masyarakat”. Jurnal Dialektika 11 (1). PTPBUMD.  2018. Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa . Pekanbaru: PTPBUMD.
Ramadana,  Coristya  Berlian,  Heru  Ribawanto  dan  Suwondo.  2013.  “Keberadaan Badan  Usaha  Milik  Desa  Sebagai  Penguatan  Ekonomi  Desa”. Jurnal Administrasi Publik 1 (6). Santoso,  Singgih.  1999. SPSS  Mengolah  Data  Statistik  Secara  Profesional. Jakarta: PT. Gramedia.
Sarwono,  Jonathan.  2006. Analisis  Data  Penelitian  Menggunakan  SPSS . Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Sarwono,  Jonathan.  2015. Rumus-Rumus  Populer  dalam  SPSS  22  untuk  Riset Skripsi. Yogyakarta: Andi. Siregar, Syofian. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana.
Siregar,  Syofian. 2013a. Metode Penelitian Kuantitatif Perhitungan Manual dan Spss . Jakarta: Prenadamedia.
Soleh,  Chabib  dan  Heru  Rochmansjah.  2015. Pengelolaan  Keuangan  Desa. Bandung: Fokus Media.
Sugiyono. 2014. Statistik Untuk Penelitian, Cet ke- 24 . Bandung: Alfabeta.
Sujarweni,  V.  Wiratna.  2016. Kupas  Tuntas  Penelitian  Akuntansi  Dengan  Spss . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Sumber Pengertian. 2017. Pengertian Desa Secara Umum & Menurut Para Ahli . Diakses  dari:  https://www.sumberpengertian.id/pengertian-desa-secara- umum-menurut-para-ahli, tanggal 13 Desember 2017.
Suparyanto.  2014. Konsep  Dasar  Pendapatan  Keluarga .  Diakses  dari:  http://dr- suparyanto.blogspot.com/2014/03/konsep-dasar-pendapatan- keluarga.html, tanggal 03 Desember 2017.
Tama, Dantika Ovi Era dan Yanuardi. 2013.  ”Dampak Badan  Usaha Milik Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat” Skripsi Universitas Sumatera Utara .
Wikipedia. 2017. Badan Usaha Milik Desa . Diakses dari: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_desa, tanggal 12
Maret 2018.
Zulkarnaen,  Reza  M.  2016.  “Pengembangan  Postensi  Ekonomi  Desa  Melalui Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Pondok  Salam  Kabupaten
Purwakarta”. Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat 5 (1).