IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR  1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN KAWIN KERIS

## DI DESA ADAT BERATAN SAMAYAJI
Oleh:
I Made Ngurah Wedana 1 , Putu Sugi Ardana 2 , I Nyoman Surata 3
Abstrak: Perkawinan  dengan  keris  merupakan  sebuah  perkawinan  yang dilangsungkan dimana pihak pria digantikan atau disimbolisasikan sebagai purusa di  Bali.  Sehungan  dengan  hal  itu,  penelitian  ini  meneliti  tata  cara  pelaksanaan kawin keris di  Desa  Adat  Beratan  Samayaji  dan  implementasi  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  dalam  pelaksanaan    kawin keris di  Desa  Adat  Beratan Samayaji. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Dari  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  upacara  kawin keris di  Desa  Adat  Beratan Samayaji adalah (1) Masadok , (2) Mamadik , (3) Mabyakala, (4) Majaya-jaya , dan (5) Majauman. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pelaksanaan  kawin keris di  Desa  Adat  Beratan  Samayaji  dapat  terimplementasi.  Syarat-sayarat  dan tujuan  perkawinan  dapat  dipenuhi.  Kawin keris merupakan  solusi  agar  upacara perkawinannya dapat disahkan, secara adat dan agama di Desa Beratan Samayaji, dengan  demikian  status  dan  kedudukan  pengantin  perempuan  menjadi  jelas. Pengantin  perempuan  berstatus  sebagai  istri  yang  sah  sebagai pradana ,  berhak atas  hak-hak  sebagai  istri  dan  mendapat  perlindungan  secara  adat  baik  di lingkungan pauman, banjar maupun Desa Adat Beratan Samiyaji. Demikian pula anak yang dilahirkan atas perkawinannya itu, termasuk anak yang sah dan berhak atas warisan yang patut diterimanya sesuai ketentuan hukum.
Kata Kunci: Perkawinan, Kawin Keris , Desa Adat.

## PENDAHULUAN
Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan  di  alam  dunia  berkembang  biak.  Perkawinan  bukan  saja  terjadi  di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena  manusia  adalah  makhluk  yang  berakal,  maka  perkawinan  merupakan salah  satu  budaya  yang  beraturan  yang  mengikuti  perkembangan  budaya
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
manusia  dalam  kehidupan  masyarakat.  Perkawinan  juga  merupakan  peristiwa hukum  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena  perkawinan yang  terjadi  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  menimbukan  suatu akibat-akibat  tertentu  dalam  kehidupan,  baik  dalam  kehidupan  keluarga maupun masyarakat.
Dewasa ini, hukum yang berlaku di bidang perkawinan bagi warga negara Indonesia  adalah  hukum  perkawinan  nasioanal  di  bawah  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).  Undang-undang  ini  (selanjutnya  disebut  Undang-undang  Perkawinan) dikeluarkan  tanggal  2  Januari  1974  tetapi  pelaksanaannya  secara  efektif  baru mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1975 (Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975).
Setelah  Undang-Undang Perkawinan  diberlakukan,  maka terjadilah unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, tetapi unifikasi ini unik karena masih  memberi  peluang  berlakunya  berbagai  sistem  hukum,    terutama    sistem hukum agama dan hukum adat. Pasal 1  Undang-undang  Perkawinan  menyatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  esa”.  Perkawinan  adalah suatu  perikatan  ( verbindtenis ),  yaitu  ikatan  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita.  Penting  juga  dipahami  bahwa  perkawinan  tidaklah  hanya  semata-mata merupakan suatu perbuatan perdata saja, melainkan juga sebagai suatu perbuatan keagamaan sebab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan,  suatu  ikatan  perkawinan  itu  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum agama dan kepercayaannya.
Kemajemukan  masyarakat  dengan  keberagaman  agama  dan  kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia, tentu juga menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam  tata  cara  pelaksanaan  perkawinan.  Mengenai  hal  ini,  Mary  Welstead
menyebutkan bahwa: “ Religious Ceremonies: ‘Where the parties wish to marry in a  religious  ceremony,  different  rules  apply  to  different  religious  denominations. Each  religious  denomination  has  the  right  to  refuse  permission  to  a  couple  to marry in a particular place of workship’ ( Mary  Welstead,.    2006:  15) , yang artinya: upacara  keagamaan: ”Dimana  setiap  keinginan  untuk  melakukan  pesta perkawinan atau upacara perkawinan (keagamaan), setiap aturan yang digunakan berbeda-beda dalam setiap golongan, karena masing-masing pasangan tidak sama dalam  memeluk  agama  dan  kepercayaannya,  hal  ini  menyatakan  bahwa  setiap golongan agama memiliki peraturan masing-masing dalam hal untuk memberikan izin  melaksanakan  upacara  keagamaannya  (perkawinan)”.  Perbedaan-perbedaan dalam tatacara melangsungkan perkawinan dalam masyarakat Indonesia memang dimungkinkan  sebab  Negara  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama (Subekti,  2002: 1).
Walaupun  Undang-undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  sahnya perkawinan  dilakukan  menurut  hukum  agama,  tetapi  pada  umumnya  tata  cara perkawinan  juga  dipengaruhi  oleh  adat  istiadat  setempat.  Misalnya,  dalam masyarakat patrilineal tata cara dimulai dari masa perkenalan bujang gadis yang kebanyakan  berlaku  di  tempat  kediaman  pihak  gadis.  Pada  masyarakat  dengan sistem  kekerabatan  matrlineal,  di  mana  tata  cara  perkawinannya  dimulai  sejak sebelum perkawinan sampai sesudah perkawinan.
Tidak  hanya  dalam  tata  cara  perkawinan  terdapat  perbedaan-perbedaan, tujuan perkawinan pada masing-masing agama mungkin juga terdapat perbedaan penekanan.  Mengenai  tujuan  perkawinan,  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan hanya  menyatakan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  “...membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa”. Konsep “keluarga bahagia” ini mungkin saja tidak sama bagi setiap agama,  sehingga  tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa  tujuan  perkawinan  pada masing-masing  agama  juga  berbeda.  Jika  ditinjau  dari  hukum  Islam  tujuan perkawinannya  adalah  untuk  mendapatkan  keturunan,  untuk  mencegah  maksiat
dan  untuk  membina  keluarga  rumah  tangga  yang  damai  dan  teratur.  Sedangkan menurut hukum agama Kristen tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu persekutuan  hidup  yang  kekal  antara  pria  dan  wanita  berdasarkan  cinta  kasih. Menurut  hukum  agama  Kristen  Katolik  tujuan  perkawinan  adalah  untuk melahirkan  anak  dan  mendidik  anak  serta  saling  tolong  menolong  antara  suami isteri  dan  obat  nafsu  (Kan.  1013  KHK  17)  sifat  hakiki  perkawinan  ialah monogami,  tidak  terceraikan  dan  sakramen  (J.  Konigsmann,    1989:  26-27). Menurut  hukum  agama  Hindu  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  mendapatkan keturunan  dan  untuk  menebus  dosa-dosa  orang  tua  dengan  menurunkan  seorang putra (yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka) (G. Pudja M.A, 1974:  9).  Menurut  hukum  agama  Budha  tujuan  perkawinan  adalah  untuk membentuk  suatu  keluarga  (rumah  tangga)  bahagia  yang  diberkahi  oleh Sanghyang  Adi  Budha  atau  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  para  Budha  dan  para Bodhisatwa-Mahatsatwa.
Dilihat dari pluralisme sistem kekerabatan di Indonesia, tujuan perkawinan pada  masyarakat  yang  menganut  sistem  kekerabatan  patrilineal  tentu  berbeda dengan masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal atau parental. Pada  masyarakat  yang  menganut  sistem  kekerabatan  patrilineal,  perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus  melaksanakan  bentuk  perkawinan  ambil  isteri  (dengan  pembayaran  uang jujur),  di  mana  setelah  terjadinya  perkawinan  isteri  ikut  (masuk)  dalam kekerabatan  suami  dan  melepaskan  kedudukan  adatnya  dalam  susunan kekerabatan  bapaknya.  Sebaliknya  pada  masyarakat  yang  menganut  sistem kekerabatan  matrilineal,  perkawinan  bertujuan  mempertahankan  garis  keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami ikut (masuk) dalam “kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan  orang  tuanya”. Tujuan perkawinan untuk
mempertahankan dan meneruskan keturunan di dalam klan masing-masing masih berlaku hingga sekarang, kecuali pada masyarakat yang bersifat parental, di mana
ikatan kekerabatannya sudah lemah seperti berlaku di kalangan orang Jawa, dan juga  bagi  keluarga-keluarga  yang  melakukan  perkawinan  campuran  antara  suku bangsa atau antara agama yang berbeda.
Di  Bali,  masyarakat  adatnya  menganut  sistem  kekerabatan  patrilineal, yang  lebih  dikenal  dalam  masyarakat  di  daerah  ini  dengan  sebutkan  system kekeluargaan purusa atau kapurusa (Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra. 2006:
78) . Dalam sistem kekeluargaan ini berlaku asas-asas:
1. keturunan  dilacak  dari  garis  laki-laki;  dalam  perkawinan  seorang  istri dilepaskan  hubungan  hukumnya  dengan  keluarga  asalnya,  selanjutnya masuk dalam keluarga suami; dan
2. anak yang lahir dari perkawinan tersebut mengikuti keluarga pihak bapak (Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra. 2006: 79).
Berdasarkan asas-asas di atas, maka kehadiran keturunan (anak), terutama keturunan laki-laki dalam suatu keluarga sangat penting. Pentingnya anak laki- laki dalam suatu keluarga, paling tidak dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu:
1. Anak  laki-laki  sebagai  penerus  generasi,  yaitu  meneruskan  garis kekeluargaan dalam satu keluarga(klan) purusa ;
2. Anak  laki-laki  yang  menjaga  dan  meneruskan  tanggungjawab  (hak-hak dan  kewajiban)  dalam  keluarga,  baik  lahir  maupun  bhatin  ( sekala- niskala ),  seperti:  memelihara  dan  memberi  nafkah  kepada  keluarga terutama orang tuanya sudah tua,
melaksanakan  upacara  agama
termasuk mengabenkan keluarga  yang  sudah  meninggal, astiti-bhakti (menyembah) roh leluhur di sanggah/merajan , dan lain-lain;
3. Anak laki-laki menggantikan orang tuanya untuk melaksanakan tanggung jawabnya  ( swadharma )  dalam  masyarakat  ( banjar /desa pakraman )  baik di bidang pawongan, palemahan, maupun parhyangan ( I Ketut Sudantra,
I Gusti Ngurah Sudiana, dan Komang Gede Narendra, 2011.
Dari  uraian  di  atas,  maka  ukuran  ideal  “keluarga  bahagia”  dalam perspektif masyarakat adat di Bali yang patrilineal adalah suatu keluarga yang
utuh,  terdiri  dari  suami,  istri  dan  anak  (dalam  hal  ini  laki-laki).  Itulah  yang menjadi  tujuan  perkawinan  bagi  suatu  masyarakat  Hindu  di  Bali.  Apabila dalam  sebuah  perkawinan  tidak  dapat  mempunyai  anak  laki-laki  sebagai penerus  keturunan,  maka  keluarga  tersebut  disebut ceput atau putung, yaitu suatu  kondisi  di  mana  suatu  keluarga  tidak  mempunyai  pelanjut  keturunan. Untuk menghindari keputungan , ternyata hukum adat Bali sudah menyediakan jalan keluar, yaitu:
1. melalui lembaga pengangkatan anak ( ngidih pianak/meras sentana ), yaitu mengangkat anak orang lain menjadi sentana (pelanjut keturunan); atau
2. menetapkan  anak  perempuan  sebagai sentana  rajeg ,  yaitu  anak perempuan  yang  berkedudukan  (dikukuhkan  statusnya)  sebagai  penerus keturunan sekaligus sebagai ahli waris dalam keluarga (Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra. 2006: 95).
Walaupun  hukum  adat  Bali  sudah  menyediakan  pilihan-pilihan  sebagai jalan keluar agar suatu keluarga tidak keputungan, tetapi tidak semua keluarga dapat memilih jalan keluar yang disediakan itu. Dewasa ini, tidak lagi mudah untuk  mendapatkan  seorang  anak  yang  dapat  dijadikan  anak  angkat.  Seiring dengan keberhasilan program pemerintah dalam program Keluarga Berencana (KB)  khususnya  di  Bali,  banyaknya  pasangan  suami  istri  di  Bali  yang  hanya memiliki  satu  atau  dua  sehingga  sangat  sulit  bagi  keluarga  tersebut  untuk mengijinkan anaknya untuk diangkat anak oleh orang lain.
Dalam  beberapa  kasus  yang  ada  di  sekitar  Masyarakat  di  Bali,  ada perempuan yang hamil di luar kawin. Peristiwa hamil di luar perkawinan yang sah tersebut terjadi karena 2 (dua) faktor. Faktor yang pertama adalah pihak laki-laki tidak  mau  bertanggung  jawab  setelah  menghamili  pasangannya  dan  faktor  yang kedua  adalah  pihak  perempuan  sudah  hamil  terlebih  dahulu  namun  pihak  pria lebih  dahulu  meninggal  dunia  sebelum  keduanya  melangsungkan  perkawinan. Kemudian,  agar  tetap  dilangsungkan  perkawinan  dan  anak  yang  dikandungnya tetap  mendapatkan  status  yang  sah  menurut  hukum  adat  maka  pihak  laki-laki
digantikan  dengan  keris  sebagai  purusa.  Perkawinan  dengan  keris  merupakan sebuah  perkawinan  yang  dilangsungkan  dimana  pihak  pria  digantikan  atau disimbolisasikan  sebagai  purusa  di  Bali.  Mengapa  keris?  Hal  ini  karena  keris  di Bali memiliki filosofi yang kental sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan, serta keris juga merupakan perlambang dari ajaran Agama Hindu.
Jika perkawinan dengan keris ini dilihat dari segi yuridis maka berkaca pada Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Perkawinan,  perkawinan  hanya  bisa  dilakukan oleh  seorang  perempuan  dengan  laki-laki.  Tidak  melakukan  perkawinan  antara seorang  perempuan  dengan  perempuan  (lesbi),  tidak  melakukan  perkawinan antara  seorang  laki-laki  dengan  laki-laki  (homoseksual),  tidak  melakukan perkawinan  antara  manusia  dengan  hewan  dan  tidak  melakukan  perkawinan antara manusia dengan benda mati yang dalam hal ini adalah keris.
Prosesi pernikahan dengan keris, lanjutnya, sejatinya telah ada sejak zaman kerajaan  yang  ada  di  Bali.  Ketika  itu,  pernikahan  beda  kasta  sangatlah  dilarang keras.  Maka,  ketika  sang  raja  berkeinginan  meminang  seorang  gadis  yang kastanya lebih rendah, untuk dijadikan selir maupun istri, dibuatlah kebijaksanaan menggantikan  posisi  sang  raja  dengan  kerisnya  sebagai  simbol  dalam  prosesi pernikahannya.
Keris dalam tatanan Hindu di Bali, merupakan simbolisasi kejantanan laki- laki  atau  yang  disebut  purusa.  ketika  sang  raja  menikahi  seorang  gadis  yang dianggap tidak pantas (beda kasta), maka yang dinikahkan bukanlah wujud kasar sang  raja,  melainkan  simbolisasinya  dalam  sebilah  keris,  dari  situ  cara  tersebut banyak  diadaptasi  oleh  krama  Bali  saat  ini  dan  dijadikan  awig-awig  untuk kejadian khusus, seperti kehamilan diluar nikah.
Masalah yang selanjutnya dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  tata  cara  pelaksanaan    kawin keris di  Desa  Adat  Beratan Samayaji?
2. Bagaimana  implementasi  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  dalam pelaksanaan  kawin keris di Desa Adat Beratan Samayaji?

## METODE PENELITIAN
Penelitian    ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  Empiris.  Hal  tersebut dikarenakan  penelitian  ini  mengkaji  tentang  penerapan  hukum  yaitu  Undang- undang  No  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  di  Desa  Adat  Beratan  Samayaji. Sebagai  penelitian  yang  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  harus berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan  pemerintahan  yang  bebas  dari  prasangka  dan  menggunakan  ukuran objektif.  Dihubungkan  dengan  tujuan  umum  penelitian  dari  suatu  penelitian adalah  untuk  memecahkan  masalah,  maka  dengan  demikian  langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang dirumuskan, termasuk dalam penentuan jenis penelitian yang dilakukan.
Penelitian ini merupakan penelittian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujan  untuk  menggambarkanatau  melukiskan  secara tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala,  atau  menentukan  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukan distribusinya, akan tetapi termasuk  usaha  mengemukakan  hubungan  satu  dengan  yang  lainnya  di  dalam aspek-aspek  yang  diselidiki,  serta  tidak  menggunakan  hipotesis.  Penelitian  ini mendeskripsikan  tentang  kawin keris berdasarkan  Undang-undang  No  1  tahun
1974 tentang perkawinan di Desa Adat Beratan Samayaji.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Adat  Beratan  Samayaji,  pemilihan  lokasi penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  dimana  bagian  yang terpenting  adalah  untuk  memudahkan  dalam  proses  pencarian  data.  Kemudahan tersebut diantaranya peneliti berdomisili di Wilayah Kabupaten Buleleng sehingga lebih mudah dijangkau.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  (sumber  dokumenter)  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data kepustakaan dikumpulkan jenis data sekunder, berupa bahan-bahan hukum.
Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Bahan hukum primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain: Undang- undang  Perkawinan  dan  peraturan  pelaksanaannya  terutama  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
3. Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan Kamus Hukum.
Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer, data tentang apa yang senyatanya  terjadi  di  lapangan.  Data  yang  dimaksud  adalah  data  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  kawin keris khususnya  yang  terjadi  di  Desa  Adat  Beratan Samayaji.
Penelitian  ini  menggunakan  tehnik  pengumpulan  data  dengan  cara  teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi/ studi Kepustakaan.
1. Teknik  Wawancara  adalah  cara  yang  digunakan  untuk  memperoleh keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu,  yang  terdapat  dua pihak  yang  mempunyai  kedudukan  berbeda  yaitu  pengejar  informasi  yang biasa  disebut  pewawancara  dan  pemberi  informasi  atau  biasa  disebut informan.  Ada  tiga  jenis  teknik  wawancara,  yaitu  wawancara  bebas, wawancara  terpimpin  dan  wawancara  bebas  terpimpin.  Wawancara  bebas adalah  proses  wawancara  dimana  pewancara  tidak  secara  sengaja mengarahkan  tanya  jawab  pada  pokok-pkok  persoalan  dari  focus penelitiannya.  Wawancara  terpimpin  adalah  suatu  wawancara  yan menggunakan  panduan  pokok-pokok  masalah  yang  diteliti.  Sedangkan wawancara  bebas  dan  terpimpin  yaitu  suatu  wawancara  yan  menggunakan
pedoman tentan garis-garis besar yan akan dipertanyakan kepada responden secara  tertulis  tetapi  dalam  proses  Tanya  jawab  terjadi  pengembangan  – pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
2. Teknik  Studi  Dokumentasi/Studi  Keperpustakaan  yaitu  serangkaian  usaha untuk  memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklarifikasi, mengidentifikasi  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum yan  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literature  yang ada kaitannya denan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
Dalam penelitian ini data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer  maupun  sekunder  dan  dianalisis  secara  mendalam.  Selanjutnya  diajukan secara  deskriptif  kualitatif  yaitu  dengan  cara  menjelaskan,  menguraikan  dan menggambarkan  permasalahan  dan  penyelesaiannya  yang  berkaitan  dengan penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tata Cara Pelaksanaan  Kawin Keris di Desa Adat Beratan Samayaji Perkawinan  merupakan  peristiwa  yang  sangat  penting  bagi  Krama  Desa Adat  Beratan,  karena  perkawinan  secara  otomatis  mengubah  status  hukum seseorang  dari  belum  kawin  menjadi  kawin.  Dalam  perspektif  adat  Bali seseorang akan dianggap dewasa apabila sudah kawin (I Wayan Swandana dan Ni  Ny.  Mariadi.,  2020:  97).  Proses  perkawinan  sampai  adanya  kesepakatan untuk dilaksanakan, yang menentukan pertama kali pada umumnya adalah calon mempelai yang akan kawin. Maksud untuk kawin biasanya diberitahukan kepada orang tua atau keluarga purusa lainnya. Ada kalanya orang tua perempuan yang meminta  agar  anaknya  dikawinkan  secara mamadik ,  apabila  orang  tua perempuan mengetahui dan merestui perjodohan anaknya.
Nganten Keris di Desa Beratan Samayaji yang tergolong jenis perkawinan mamadik ,  proses  pelaksanaannya  tidak  persis  dengan  upacara mamadik pada
umumnya. Hal ini dikarenakan calon pengantin yang laki-laki sudah meninggal atau  sedang  bekerja  di  luar  negeri.  Tahap  pelaksanaan  perkawinan memadik adalah  sebagai  berikut:  (1) Masadok ,  yaitu  dari  pihak purusa /laki-laki memberitahukan  kepada  pihak pradana /perempuan  bahwa  dari  pihak purusa akan  datang  untuk mamadik atau  meminang  seorang perempuan kepada  pihak pradana, mengenai waktu peminangan ditentukan oleh kedua belah pihak orang tua; (2) Mamadik atau meminang adalah permohonan dari pihak purusa kepada pihak pradana, yang  bertujuan  untuk  mengawinkan  anak  dari  kedua  belah pihak/ purusa dan pradana berdasarkan saling mencintai, dan telah sepakat untuk mengadakan  perkawinan.  Setelah  mendapat  restu  dari  keluarga  pihak pradana , baru  anaknya  diajak  ke  rumah  pihak purusa, di  samping  itu  juga  pada  waktu meminang  sering  dari  pihak purusa menyampaikan  rangkaian  upacara pawiwahan kepada  pihak pradana ;  (3) Pajati  rangkat adalah  pemberitahuan kepada Kelian Desa Adat, dan Kelian Banjar Adat; (4) Mapilaku rangkat adalah pemberitahuan  oleh  pihak purusa kepada  keluarga  pihak pradana, bahwa anaknya kawin; dan (5) Upacara perkawinan atau pawiwahan.
Tatacara pelaksanaan perkawinan mamadik di Desa Beratan Samayaji pada umumnya  adalah:  (1)  bertemu  keluarga  dari  pihak purusa ,  pihak pradana, beserta kedua calon pengantin, (2) kalau sudah ada hari baik, baru melaksanakan proses pamadikan ,  pada  saat  ini  pihak purusa biasanya  menyertakan Kelian Dadia dan Kelian Adat , kalau tidak menyertakan Keliang Adat maka nanti jika sudah  berkeluarga  tidak  diajak mapauman ,  (3)  proses pamadikan yaitu  dengan melaksanakan  upacara pajatian yang  dilengkap  dengan aturan  sarana  banten canang  pangrawos atau larapan yang  terdiri  atas:  ketupat  sirikan  20  buah  dan buah  pinang  sekedarnya,  yang  tujuannya  agar  proses  perkawinan  yang  terdiri dari tiga tahap, yaitu mapilaku, nunas paradang, dan ngaturang sasinahan bisa dilakukan sekali, dan (4) proses pawidhiwidanaan.
Upacara  perkawinan  umat  Hindu  di  Bali  pada  umumnya  dapat  dibagi menjadi  tiga  tahap,  yaitu  upacara  pendahuluan  ( mabyakala ),  upacara  inti
( masakapan )  dan  upacara  lanjutan  ( majauman ).  Proses  penyelesaian  upacara perkawinan mamadik di  Desa  Beratan  Samayaji  adalah  sebagai  berikut:  (1) Masadok ,  (2) Mamadik ,  (3) Mabyakala, (4) Majaya-jaya ,  dan  (5) Majauman.
Tahapan perkawinan ini dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:
1.   Tahap pelaksanaan masadok.
Sebelum  dilaksanakan  proses  meminang  dilaksanakan  proses masadok, yaitu  keluarga  pihak purusa datang  ke  rumah  pihak pradana untuk membicarakan  waktu/hari  dilaksanakannya  peminangan/ pepadikan mempelai perempuan.  Setelah  dilaksanakan  pembicaran  tentang  waktu  peminangan  dari pihak purusa dan disetujui oleh pihak keluarga pradana maka keluarga purusa minta pamit kepada pihak predana .
Beberapa  hari  sebelum  acara mamadik atau  meminang,  wajib  dilakukan masadok yang  maksudnya  menyampaikan  permakluman  kepada  pihak pradana atau  keluarga  calon  pengantin  perempuan  bahwa  nantinya  akan  dilaksanakan mamadik atau meminang anak gadisnya untuk selanjutnya dinikahkan. Ketika itu dibuat kesepakatan tentang waktu yang baik untuk acara mamadik , dan sepakat juga  untuk  menghadirkan  anggota  keluarga  masing-masing  pihak  baik  pihak purusa mapunpun pihak pradana.
2.   Tahap pelaksanaan pepadikan.
Untuk  peminangan  ( mamadik) langsung mapamit pada  tahap  pelaksanaan peminangan,  maka  pihak  calon  mempelai purusa datang  bersama  keluarga  dan kerabatnya,  pada  waktu  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  dalam pelaksanaan  ini  dilengkapi  dengan  membawa banten  pejati dan canang pangrawos, katipat bantal, kuskus putih, kuskus injin, tipat kelanan. Setelah tiba di rumah calon mempelai wanita pihak mempelai purusa disambut oleh keluarga pradana. Pada  tahap  peminangan  ini  diadakan  pembicaraan  mengenai  maksud kedatangan  keluaraga purusa untuk  meminang  calon  mempelai  wanita,  dan setelah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  keluarga,  mempelai  wanita  diajak  ke rumah  mempelai  laki-laki,  namun  sebelum  diajak  ke  rumah  keluarga purusa ,
calon mempelai wanita diminta sembahyang di mrajannya sekalian minta pamit kepada Hyang Kawitan / Leluhur.  S etelah  tiba  di  rumah  mempelai  laki-laki,  di depan rumah  sebagai  penjemputan  dihaturkan segehan  manca warna,  api takepan dan tetabuhan, setelah itu baru kedua calon mempelai dibolehkan masuk ke rumah keluarga Purusa .
3.    Tahap pelaksanaan mabyakala (makala-kalaan.)
Setelah selesai peminangan ( mamadik) dilanjutkan dengan proses makala- kalaan. Menurut  Sudarsana yang  dimaksud  dengan upacara makala-kalaan dibuat  agar  identik  dengan  kekuatan kala /energi  yang  timbul,  karena  kekuatan kala tersebut  merupakan  manifestasi  dari  kekuatan kama, sehingga  dari kama bermanifestasi  menjadi  bermacam-macam kala /macam-macam  bentuk  energi yang timbul (Sudarsana, I.B. Putu: 78).
Berkaitan dengan pengantin dipersonifikasikan sebagai kekuatan kala dan kali yang disebut Kala Nareswari. Kala ini merupakan manifestasi dari kekuatan kama yang memiliki  sifat  keraksasaan  yang  disebut Asuri  Sampad ,  sehingga dapat memberi pengaruhnya kepada pengantin termasuk terhadap keturunannya nanti. Keadaan ini yang menyebabkan dikatakan bahwa calon pengantin sedang diselimuti sebel kandelan. Oleh karena itu calon pengantin perlu melaksanakan upacara makala-kalaan sebagai  sarana  penetralisir/ nyomia kekuatan kala yang bersifat  negatif  agar  menjadi kala  hita atau  untuk  merubah  menjadi  sifat kedewataan yang disebut Daiwi Sampad.
Jadi  sangat  penting  pelaksanaan  penyucian  terhadap  calon  pengantin karena salah satu tujuan perkawinan adalah sebagai yadnya. Dikatakan sebagai yadnya karena menurut keyakinan umat Hindu adalah mengharapkan kelahiran anak suputra yaitu anak yang diharapkan nanti memiliki sifat-sifat kedewataan, berperilaku  yang  bijak,  serta  memiliki  pengaruh  kehadapan  leluhur  dalam pencapaian moksa. Anom  menerangkan  bahwa  upacara makala-kalaan atau disebut juga madengen-dengen amat penting dilakukan dalam kaitannya dengan upacara perkawinan, karena adanya pembersihan secara rohaniah terhadap bibit
kedua pengantin dengan pesaksian Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan masyarakat (Anom, Ida Bagus, 2010: 77).
Pada upacara Nganten Keris di Desa Beratan Samayaji, upacara mabyakala (makala-kalaan )  dilakukan  di natar halaman  rumah  dengan  tujuan  untuk membersihkan dan menyucikan kekotoran pada diri calon pengantin secara lahir dan batin. Pengantin berdiri dihadapan sanggah natar yang dilanjutkan dengan makerik kramas pada kedua tangan, baru dicuci dengan air dan tetebusan dengan memakai  benang  putih  yang  dimulai  dari  kedua  tangan  sampai  kaki.  Setelah memakai tetebusan dilanjutkan  dengan maisuh-isuh pada  bagian-bagian  tubuh pengantin lalu dibersihkan kembali dengan air.
Selesai tahap pembersihan dilanjutkan dengan pelaksanaan ngayab banten oleh kedua pengantin dengan lentukan kedua tanggan ke belakang, nyelek nasi berisi getih dengan  jari  tengah  dilanjutkan  dengan membangunkan  dan menidurkan tumpeng , ngeset  sampian  pandan , tanjung taluh ,  dan  berputar  tiga kali sambil diobori api prakpak .
4.     Tahap pelaksanaan mejaya-jaya.
Setelah  selesai  proses mabyakala  (makala-kalaan), dilanjutkan  dengan majaya-jaya. Upacara majaya-jaya ini merupakan upacara penyucian/ samskara setelah upacara makala-kalaan . Upacara majaya-jaya bertujuan selain penyucian juga  memohon  kemenangan/jaya.  Menang  yang  dimaksudkan  adalah  dapat mengatasi  berbagai  cobaan  dalam  menghadapi  kehidupan  di  dunia  ini.  Untuk upacara Nganten  Keris di  Desa  Beratan  Samayaji,  bahwa  upacara majaya-jaya dilaksanaan  bertempat Sanggah  Kamulan ( Mrajan) dengan  memakai banten abatekan yang  terdiri dari pajegan,  pengulap,  pengambe,  penyegjeg,  dapetan,
kurenan,  peras, daksina,  tipat  kelanan,  bayuan,  papak  bayu,  sesayut  mungah bakti,  sesayut  pengeh  baya,  sesayut  sudamala,  dandanan  guling, dan sesayut tataban .
Pada pelaksanaan majaya-jaya ini dipuput oleh Ida Pandita / Ida Sri Empu . Proses majaya-jaya dimulai dari muspa/sembahyang. Setelah muspa disilangkan
benang tridatu pada  tubuh pengantin baru  di percikkan  tirta oleh Ida  Pandita , pada kepala pengantin diikatkan Sirowista , kemudian natab sesayut nganten dan dilanjutkan  dengan malabaan .  Ini  merupakan akhir  dari  semua  proses upacara Nganten  Keris di  Desa  Beratan  Samayaji,  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten Buleleng.  Semua  proses  upacara nganten tersebut  dilaksanan  oleh  anggota keluarga purusa sambil membawa rantasan yang berisi keris sebagai pengganti pengantin purusa / laki-laki.
Dapat  ditegaskan  bahwa  proses  upacara nganten keris di  Desa  Beratan Samayaji,  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten    Buleleng dimulai  dari  proses masadok,  mamadik  ( meminang)  serta majauman (mapamit) , mabyakala (makala-kalaan), dan majaya-jaya ,  yang  keseluruhan dari  proses  tersebut dilaksanakan oleh angota keluarga pengantin laki-laki, dilengkapi rantasan yang berisi keris sebagai pengganti atau mewakili pengantin laki-laki.
2. Implementasi  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  dalam Pelaksanaan  Kawin Keris di Desa Adat Beratan Samayaji
Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan  dinyatakan  “Perkawinan  ialah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa”.  Jika  diperhatikan  bagian  pertama Pasal tersebut perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang  perempuan  sebagai  suami  istri.  Dalam  kalimat  tersebut  jelas  bahwa perkawinan  itu  baru  ada  apabila  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan.  Tujuan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengandung 5 unsur, yaitu:
1. Ikatan lahir batin. Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri, hal ini di sebut sebagai hubungan formal. Ikatan perkawinan adalah suci seperti yang diajarkan oleh agama masing-masing.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita. Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita.  Perkawinan  antara seorang  pria  dengan  seorang  pria  atau  seorang  wanita  dengan  seorang wanita tidak mungkin terjadi. Unsur kedua ini mengandung asas monogami.
3. Sebagai suami istri. Ikatan perkawinan didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
4. Tujuan  Perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal. Keluarga  adalah  suatu  kesatuanyang  terdiri  dari  ayah,  ibu  dan  anak  yang merupakan  sendi  dan  dasar  susunan  masyarakat  indonesia.  Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila,  sila  yang  pertama  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan  saja  mempunyai  unsur  lahir  batin  atau  jasmani,  akan  tetapi  unsur batin/rohani  juga  mempunyai  peran  penting  (Endang  Sumiarni,    2004:  1).
Tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  keluarga  bahagia  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sejalan  dengan    Agama  Hindu  yang  juga mengajarkan  agar  setiap  terbentuknya  keluarga  (perkawinan)  selalu  dapat hidup  bahagia,  dapat  memenuhi  segala  kebutuhan  hidup  keluarga,  dan termasuk  mempunyai  keturunan  ( putra suputra ).  Setiap  keluarga  Hindu senantiasa mendambakan punya anak-anak yang baik dan berguna.
Dalam  masyarakat  adat,  perkawinan  mempunyai  tujuan  tersendiri  baik secara  umum  maupun  khusus.  Secara  umum  mempunyai  tujuan  mewujudkan masyarakat  yang  aman,  tentram  dan  sejahtera,  secara  khusus  dengan  berbagai ritual-ritualnya dan sesajen-sesajen atau persyaratan-persyaratan yang melengkapi
upacara  tersebut  akan  mendukung  lancarnya  proses  upacara  baik  jangka  pendek maupun panjang namun pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan keluarga yang utuh.
Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah  untuk  mempertahankan  dan  meneruskan  keturunan  menurut  garis kebapakan  atau  keibuan  atau  keibu-bapakan,  untuk  kebahagiaan  rumah  tangga keluarga/kerabat,  untuk  memperoleh  nilai-nilai  adat  budaya  dan  kedamaian,  dan untuk mempertahankan kewarisan (Hilman Hadikusuma,1983: 22).
Upacara nganten keris yang dilaksanakan di Desa Adat Beratan Samayaji terkandung  maksud  agar  anaknya  yang  lahir  dari  perkawinannya  itu  menjadi anak yang suputra atau anak yang baik dan berguna. Anak yang lahir walaupun tidak  pernah  bertemu  dengan  ayahnya  karena  ayahnya  berhalangan  tetap  atau telah mennggal, tetapi dia sah memilki ayah, dan memiliki keluarga.
Bagi  masyarakat  adat,  perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa  yang  penting yang  mengakibatkan  masuknya  warga  baru  yang  ikut  mempunyai  tanggung  jawab penuh  terhadap  lingkungan  masyarakat  sekitar.  Perkawinan  merupakan  peristiwa yang  sangat  penting,  maka  perkawinan  dilakukan  dengan  disertai  upacara-upacara adat,  lengkap  dengan  sesajen-sesajennya.  Ini  bertujuan  agar  calon  mempelai  dapat selamat  dan  bahagia  dalam  menjalankan  kehidupan  barunya.  Perkawinan  menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami isteri  dengan  maksud  mendapatkan  keturunan,  tetapi  juga  berarti  suatu hubungan  hukum  adat  yang  menyangkut  para  anggota  kerabat  dari  pihak  isteri dan juga dari pihak suami. Jadi perkawinan menurut hukum adat itu cakupannya lebih  luas,  karena  tidak  hanya  menyangkut  dengan  calon  mempelai  saja,  tetapi juga  ada  ikatan  dengan  keluarga/kerabat  masing-masing  dan  juga  dengan masyarakat sekitar (Endang Sumiarni,  2004: 43).
Di  depan  telah  diuraikan  bahwa  calon  suami  berhalangan,  maka  sebagai alternatif  atau  solusi  agar  upacara  perkawinannya  dapat  disahkan,  maka  dapat digunakan  keris. Nganten  keris yang  dilakukan  di  Desa  Beratan  Samayaji
menyebabkan  status  dan  kedudukan  pengantin  perempuan  menjadi  jelas. Pengantin  perempuan  berstatus  sebagai  istri  yang  sah  sebagai pradana ,  karena sistem  perkawinannya  menganut patrilenial, berhak  atas  hak-hak  sebagai  istri dan  mendapat  perlindungan  secara  adat  baik  di  lingkungan pauman,  banjar maupun Desa Adat Beratan Samiyaji.
Sahnya  perkawinan  menurut  hukum  adat  pada  masyarakat  pada  umumnya tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan dengan tatatertib agamanya makan perkawinan itu telah sah seacara  adat.  Perkawinan  menurut  hukum  adat  perkawinan  adalah  sah  apabila  di lakukan  menurut  agama  dan  kepercayaannya.  Hanya  saja  meskipun  sudah  sah menurut agama yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan (Moch. Isnaeni, 2016: 38).

## SIMPULAN
Dari apa yang dipaparkan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Tata Cara Pelaksanaan  Kawin Keris di Desa Adat Beratan Samayaji sama halnya  dengan  proses/tata  cara  perkawinan  Adat  Bali  sebagaimana biasanya  namun  dalam  hal  ini  mempelai  laki-laki  digantikan  dengan sebuah  keris  karena  sedang  bekerja  di  luar  negeri,  atau  meninggal  dunia. Kawin Keris di  Desa  Adat  Beratan  Samayaji  tergolong  jenis  perkawinan mamadik .  Tatacara  pelaksanaan  perkawinan mamadik di  Desa  Beratan Samayaji pada umumnya adalah: (1) bertemu keluarga dari pihak purusa , pihak pradana, beserta  kedua  calon  pengantin,  (2)  kalau  sudah  ada  hari baik,  baru  melaksanakan  proses pamadikan ,  pada  saat  ini  pihak purusa biasanya  menyertakan Kelian  Dadia dan Kelian  Adat ,  kalau  tidak menyertakan Kelian  Adat maka  nanti  jika  sudah  berkeluarga  tidak  diajak mapauman ,  (3)  proses pamadikan yaitu  dengan  melaksanakan  upacara pajatian yang dilengkap dengan aturan sarana banten canang pangrawos atau larapan yang  terdiri  atas:  ketupat  sirikan  20  buah  dan  buah  pinang
sekedarnya,  yang  tujuannya  agar  proses  perkawinan  yang  terdiri  dari  tiga tahap,  yaitu mapilaku,  nunas  paradang, dan ngaturang  sasinahan bisa dilakukan  sekali, dan  (4)  proses pawidhiwidanaan. Proses  penyelesaian upacara  perkawinan mamadik di  Desa  Adat  Beratan  Samayaji  adalah sebagai  berikut:  (1) Masadok ,  (2) Mamadik ,  (3) Mabyakala, (4) Majaya- jaya , dan (5) Majauman.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pelaksanaan  Kawin Keris di Desa  Adat  Beratan  Samayaji  dapat  terimplementasi.  Syarat-sayarat  dan tujuan  perkawinan  dapat  dipenuhi.  Kawin keris merupakan  solusi  agar upacara  perkawinannya  dapat  disahkan,  secara  adat  dan  agama  di  Desa Adat Beratan Samayaji, dengan demikian status dan kedudukan pengantin perempuan menjadi jelas. Pengantin perempuan berstatus sebagai istri yang sah  sebagai pradana ,  berhak  atas  hak-hak  sebagai  istri  dan  mendapat perlindungan secara adat baik di lingkungan pauman, banjar maupun Desa Adat  Beratan  Samiyaji.  Demikian  pula  anak  yang  dilahirkan  atas perkawinannya itu, termasuk anak yang sah dan berhak atas warisan yang patut diterimanya sesuai ketentuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Anom, Ida Bagus. 2010. Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu . Denpasar: CV.
Kayu Mas Agung.
Endang  Sumiarni.    2004, Kedudukan  Suami  Isteri  dalam  Hukum  Perkawinan, cetakan pertama. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
G.  Pudja  M.A.  1974. Pengantar  Tentang  Perkawinan  Menurut  Hukum  Hindu (didasarkan Manusmriti) . Jakarta:  Dirjen Bimas Hindu & Budha Depag.
Hilman Hadikusuma. 1983. Hukum Perkawinan Adat . Bandung:  Alumni.
I  Ketut  Sudantra,  I  Gusti  Ngurah  Sudiana,  dan  Komang  Gede  Narendra.  2011, Perkawinan  Menurut  Hukum  Adat  Bali, Denpasar:  Udayana  University Press.
I Wayan Swandana dan Ni Ny. Mariadi. “Sistem Perkawinan Poligami Di Desa Adat Siakin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli”. Kertha Widya Jurnal Hukum. Vol. 8  No. 1 Agustus  2020.
J. Konigsmann. 1989. Pedoman Perkawinan Geredja Katolik. Rnde Flores: Nusa Indah.
Mary Welstead.  2006. Family Law. New York: Oxford University Press. Moch.  Isnaeni.  2016. Hukum  Perkawinan  Indonesia .  cetakan  kesatu.  Bandung:
PT Refika Aditama.
Subekti.  2002. Hukum Keluargadan Hukum Waris. Jakarta: PT Intermasa. Sudarsana, I.B. Putu. Ajaran Agama Hindu Makna Upacara Perkawinan Hindu , Denpasar: Yayasan Dharma Acarya.
Wayan  P.  Windia  dan  Ketut  Sudantra.  2006. Pengantar  Hukum  Adat  Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud.