## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3386/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pengesahan Perjanjian Kredit Jual Beli Rumah Oleh Notaris Yang Bukan Pembentuk Surat Pernyataan
Joko Saputro 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Article Info ABSTRAK Article history: Received : 1 Juni 2022 Publish: 10 Juli 2022 Notary are required to report irregularities. Notary in real world situations. It also has the power  specified  in  Article  15  Paragraph 2  of  Law  no.  30  of 2004  concerning  the change in the status of a notary through the second year of the Law. Based on Law No. 2 of 2014, his name was changed to Notary, after a regulation to verify and legalize. In a  contract,  especially  in  the  banking  industry  credit  agreement.  Notary  are  often “protective letters” or closing letters, without the original deed arrangement and other powers under Article 15. The fact that notary often issue protection letters is due to the fact that they are not always clear. His work focuses on safety and the ability to produce accurate certifications. This is to create a cover letter to support bank loans. And indeed a notary who issues a cover note for a bank or a covernote to complete a credit agreement is no longer involved in the creation. Credit agreement, in other words, the bank has ordered a notary that is different from the notarial deed. Cover sheet maker again. From the results of these activities, the authors draw conclusions first. When ordering a notary, which  notary  is  used  by  each  party.  Based  on  the  agreement,  the  parties  can  choose which  notary  is  used  in  the  formation  of  a  notarial  deed.  The  bank  ordered  another notary in the process according to the author's information to sign a loan agreement for smooth banking processes at the bank
Keywords:
Agreement; Notary; Covernote; Home Ownership Credit; Legalization Article Info Abstrak Article history: Received : 1 Juni 2022 Publish: 10 Juli 2022 Notaris wajib melaporkan penyimpangan. Notaris dalam situasi dunia nyata. Hal ini juga memiliki  kekuatan  yang  ditentukan  dalam  Pasal  15  Ayat  2  UU  No.  30  Tahun  2004 tentang  perubahan  status  notaris  melalui  tahun  kedua  UU.  Berdasar  UU  No  2  Tahun 2014, namanya diubah menjadi Notaris, setelah sebuah peraturan untuk memverifikasi maupun  legalisasi.  Dalam  suatu  kontrak,  khususnya  dalam  perjanjian  kredit  industri perbankan. Notaris seringkali menjadi “surat perlindungan” atau surat penutupan, tanpa pengaturan akta asli dan kewenangan lainnya berdasarkan Pasal 15. Fakta bahwa notaris sering  mengeluarkan  surat  perlindungan  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  mereka  tidak selalu jelas. Karyanya berfokus pada keselamatan dan kemampuan untuk menghasilkan sertifikasi yang akurat. Ini untuk membuat surat pengantar untuk mendukung pinjaman bank. Dan memang notaris yang mengeluarkan surat pengantar jaminan dari bank atau covernote dalam  menyelesaikan  perjanjian  kredit  bukan  terlibat  dalam  penciptaan. Perjanjian kredit  menurut pendapat lain, bank telah  memerintahkan  notaris  yang  tidak sama  dengan  akta  notaris.  Berdasarkan  ketentuan  diatas,  penulis  memiliki  pendapat terlebih dahulu. Saat memesan notaris, notaris mana yang digunakan oleh masing-masing pihak.  Berdasarkan  perjanjian  tersebut,  para  pihak  dapat  memilih  notaris  mana  yang digunakan  dalam  pembentukan  suatu  akta  notaris.  Bank  memerintahkan  notaris  lain dalam  proses  sesuai  dengan  informasi  penulis  untuk  menandatangani  perjanjian pinjaman untuk kemudahan rangkaian aktivitas dalam bank
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Joko Saputro Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Joko.Saputro@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Kedudukan  sebagai  notaris  sangat  erat  kaitannya  dengan  prinsip-prinsip  peradilan  dan sangat  penting  untuk  berfungsinya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  mana  sesuai dengan  Pasal  1  Ayat  3  UUD  1945.  Asas  ini  mengedepankan  dijaminnya  kepastian  hukum, ketertiban, serta keamanan negara. Dalam asas hukum dan mengkaji perlindungan hukum kepada badan hukum adalah sertifikat  autentik. Notaris wajib melaporkan penyimpangan. Penanganan
kta  adalah  penanganan  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  pada  platform  untuk menangani masalah tersebut, atau dalam bentuk yang telah ditetapkan sebelumnya dalam undang- undang  (Hadyanto  Sophia,  2013).  Artinya,  sertifikat  autentik  bagi  pemangku  kepentingan  dan ahli warisnya maupun seseorang yang memiliki hak darinya memberikan bukti lengkap tekait hal- hal  yang  dikatakannya.  Berbeda  dengan  pengertian  sebelumnya,  notaris  adalah  pejabat  yang mempunyai kemampuan dalam menerbitkan akta atau sertifikat secara utuh.
Selain  akta  autentik,  Notaris  pun  memiliki  tugas  dalam  ketentuan  Pasal  15  ayat  (2) Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang  sudah  diganti  menjadi Undang-undang  nomor  2  tahun  2014,  dan  disebut  dengan  Undang-undang  Jabatan  Notaris, dimana mengatur terkait pengesahan. Otentikasi dokumen pribadi bertujuan untuk menetapkan keamanan  tanggal  untuk  penandatanganan  perjanjian  pribadi  antara  para  pihak.  Setelah  itu, notaris menulis editor sertifikat dalam surat itu. Akibatnya akta-akta undang-undang mempunyai kekuatan akta asli, dan tanda tangan atau sidik jari akta kontrak merupakan undang-undang yang mengesahkan atau meratifikasinya. (M. Syaifuddin, 2016).
Berdasarkan  adanya  perjanjian  dalam  hal  ini  adalah  perjanjian  kredit  dalams  dunia perbankan  menurut  buku  ke-III  kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  tentang  Perikatan,  serta tertera juga dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan yang sudah diubah menjadi  Undang-undang  No.10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan,  menurut  Pasal  1  ayat  (11) meggambarkan tentang makna yang ada dalam kredit yang merupakan, “Peminjam berkewajiban untuk membayar bunga utang setelah jangka waktu tertentu. Kredit merupakan adanya uang atau piutang yang disamaratakan terhadap hal-hal yang merupakan kontrak maupun perjanjian pinjam meminjam diantara bank dan pihak-pihak lainnya. Selain pembuatan akta-akta dan kewenangan lain  ditetapkan  pada  Undang-undang  Jabatan  Notaris  pasal  15.  Notaris  biasanya  sering menerbitkan surat pernyataan yaitu “Covernote” biasa disebut dengan catatan penutup.
Banyaknya  notaris  yang  menerbitkan  dokumen covernote yang  sebenarnya  disebabkan oleh  belum  selesainya  urusannya,  yang  menyangkut  kewajiban  dan  kewenangannya  untuk mengeluarkan dokumen yang sebenarnya. Misalnya, saat mencari perjanjian pinjaman, mencari klaim atas integritas aplikasi pinjaman, seperti jaminan, tidak lengkap. Untuk mengadili dengan ketidaklengkapan dalam masalah hukum lainnya, notaris umumnya menyatakan atau menyatakan bahwa status hukum klien pemohon masih dalam proses sertifikasi atau dalam proses pengalihan. Lengkapi  mereka  dengan  membuat  surat  pengantar  seperti  nama  atau  prosedur  untuk  melihat apakah mereka disahkan.
Artinya,  barang  yang  digadaikan  tidak  memiliki  sertifikat  hak  milik  yang  sah,  tidak terdaftar, dan tidak dapat dijadikan hipotek dalam bentuk hipotek. Jika terdapat kendala dalam proses  verifikasi  hak  milik  atas  barang  yang  belum  selesai,  notaris  kemungkinan  besar  akan memberikan informasi tentang belum selesainya transaksi properti kepada pelanggan atau debitur terdahulu  yang  saat  ini  memiliki  semua  dokumen  berupa  "catatan  pengiriman"  dari  bank. Covernote bukanlah aspek atau bagian dari proses pembuatan sebuah buku. Surat pengantar ini sering berfungsi sebagai sertifikat jaminan  yang hilang untuk pembayaran pinjaman dari bank, tetapi bukan merupakan bagian dari jaminan notaris.
Dilihat  dari  cukup  tingginya  kekuatan  Notaris  yang  menerbitkan  surat  pernyataan  atau covernote dalam  usaha  dan  prinsip  kepentingan  khusus  bagi  calon  debitur  dan  kreditur  dalam suatu akta yang akan dibuat tentang  kesepakatan pengikatan jual beli, akta jual beli serta balik nama (bank atau lembaga keuangan bukan bank) adalah pejabat kedua dan yang memerintahkan dari bank untuk memilih notaris lainnya.
Misalnya  pada  pelaksanaan  dalam  kredit  pemilikan  rumah  (KPR)  subsidi  dimana  ada diantara  para  developer  di  kabupaten  Banyuasin,  dimana  untuks  pelaksanaannya  penghadap  X konsumen  berasal  developer  serta  pihak  Bank  berhadapan  dengan  Notaris  A  ada  di  wilayah Palembang dalam hal ini membantu perjanjian pengikatan jual beli serta akta jual beli akan tetapi di perjanjian kreditnya disahkan Notaris B serta tidak berhadapan bersama Notaris B. Berdasarkan kasus  yang  ada  penulis  mengamati  diperlukan  pengkajian terkait hal  diatas.  Apabila  ditinjau kembali ketetapan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa
“penghadap harus diketahui oleh Notaris maupun diperkenalkan dengan melibatkan 2 (dua) orang saksi pengenal dengan minimal usia 18 (delapan belas) tahun maupun telah menikah serta mampu melaksanakan tindakan hukum atau diketahui oleh 2 (dua) penghadap lainnya.” Penjelasan hal ini menjelaskan terkait penghadap dikenal oleh Notaris, wajib berhadapan langsung ke Notaris dan  berhubungan  dan  saling  mengetahui  antara  Notaris  dan  penghadap,  didalamnya  terdapat penghadap  kenal  bersama  saksi-saksi  yang  ditunjuk,  serta  menggunakan  adanya  makna  tujuan hukum  yakni  keadilan,  kemanfaatan,  maupun  kepastian  hukum.  Dimana  tindakan  hukum  dan wajib mempunyai diantarannya ada asas kemanfaatan.
Dalam hal ini penerbitan akta jual beli serta balik nama sertifikat dalam pelaksanaannya selaras  dengan  aturan  yang  ditetapkans.  Notaris  wajib  melaksanakan  wewenang  terhadap dokumen  hukum  yang  diterbitkannya,  dari  berhadapan  dengan  para  penghadap  sampai diterbitkannya  akta  maupun  dokumen  hukum.  Salinan  dokumen  ini  diperuntukkan  bagi penghadap sementara itu dokumen aktanya disimpan oleh Notaris berdasarkan menurut apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang jabatan Notaris. Jika hal ini tak dilakukan selaras dengan peraturan, terdapat akibat hukumnya serta adanya ketidaksesuaian yang datang di hari yang akan datang.
Menurut latar belakang  yang sudah disebutkan, persoalan yang nantinya dibahas dalam penelitian ini dengan detail yaitu bagaimana proses pembuatan perjanjian pengingkatan jual beli (PPJB)  serta  surat  pernyataan  atau  Covernote  dalam  pengesahan  perjanjian  kredit  pemilikan rumah  (KPR)  subsidi  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  wajib  berdasarkan  penunjukan  dari  Bank serta  apakah  pertimbangan  Bank  dalam  memilih  Notaris  yang  sama  maupun  berbeda  untuk pengesahan perjanjian kredit kepemilikan rumah (KPR) serta perjanjian pengikatan jual belinya (PPJB) dan Covernote (surat pernyataan).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian yang disusun ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan Abdulkadir Muhammad, kajian hukum normatif merupakan Pasal, Tata Cara, dan perbandingan. Ia mengikat seluruh lapisan dan sistem hukum yang digunakan, tetapi kurang memperhatikan penerapan atau implementasinya. Aspek persiapan atau pelaksanaan tidak akan terpengaruh. sehingga penelitian hukum  normatif  biasa  dikenal  sebagai  penelitian  hukum  dogmatif  maupun  penelitian  hokum teoristis atau dogmatic or theoretical law research (Abdulkadir Muhammad, 2004).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengikatan Jual Beli serta surat pernyataan dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Kesepakatan pengikatan jual beli adalah perjanjian permulaan mengacu terhadap atturan Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, menurut Pasal 42 ayat (1) menjelaskan bahwa, “Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap  proses  pembangunan  dapat  dipasarkan  melalui  sistem  perjanjian  pendahuluan  jual  beli sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan”.  Makna  Perjanjian  pendahuluan  jual beli ini digambarkan menurut Penjelasan Pasal 42 ayat (1),  yang mana perjanjian pendahuluan jual beli adalah persetujuan melaksanakan jual beli rumah terhadap proses pembangunan diantara calon  pembeli  rumah  dan  penyedia  rumah  yang  mana  diatur  pejabat  yang  berhak.  Perjanjian pendahuluan  jual  beli  ini  dijelaskan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Perumahan  Rakyat  No  9 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli.
Dalam  perjanjian  pendahuluan,  oleh  karenanya  ada  berupa  tindakan  hukum  yang berhubungan serta berhubunan dengan apabila PPJB sudah dibentuk, yakni tindakan hukum jual beli. Di dalam aturan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu dijelaskan tentang: “Jual  beli  adalah  suatu  perjanjian,  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah dijanjikan.”  PPJB  adalah  perjanjian  yang  memiliki  sifat  saling  berkaitan,  maknanya  bahwa perjanjian ini muncul ketika masing-masing pihak sudah sepakat terkait benda (bergerak dan tidak
bergerak) serta harga meskipun daam saatt ini barang tidak dapat dilimpahkan serta harga tidak dibayarkan secara penuh (Pasal 1320 ayat (1) jo Pasal 1458 KUH Perdata).
PPJB  dibentuk  antara  developer  dan  calon  pembeli  menggambarkan  terdapat  kaitan hukum  (kondisi  kontraktual)  diantara  developer  dan  calon  pembeli  rumah,  selain  itu  yakni terdapat Akta Jual Beli (AJB) diterbitkan serta ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal ini bertujuan agar mengalihkan tanah dan rumah dari developer kepada calon  pembeli  (Yusuf  Sofie,  2009).  Dokumen  PPJB  adalah  dokumen  pembuktian  terdapatnya kaitan hukum diantara developer dan calon pembeli, yang mana developer terikat supaya menjual tanah dan/atau rumah ke calon pembeli. Sementara itu, calon pembeli disebut konsumen membeli tanah  dan/atau  rumah  dari  developer  berdasarkan  kewajiban  dalam  membayar  harga  jualnya dengan jenis-jenis diantaranya pembayaran uang muka (down payment) serta sebagian hal dikaji selaras terhadap hal-hal yang sudah para pihak setujui di dalam suatu PPJB.
Faktanya, hal itu terjadi dalam proses Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (juga dikenal sebagai KPR) selama periode sebelum 2018, dan bankir dan pengembang terikat dan berhubungan melalui  akta  notaris  dalam  bentuk  jual  beli  orang  dengan  akad  mengikat.  Strategi  pemasaran penjualan pra-proyek, juga dikenal sebagai PPJB, terletak di  strategi perdagangan. Langkah ini didasarkan pada cakrawala ekonomi yang diinginkan pengembang untuk pembiayaan yang hemat biaya dan stabilitas pasar.
PPJB  adalah  langkah  mendapatkan  harga  terjangkau  sebab  pengembang  memperoleh harga melalui uang muka pembeli tanpa wajib membayar bunga, akan ada perbedaan apabila dana tersebut dipinjam melalui bank, perusahaan wajib membayar bunga yang banyak. PPJB biasanya dapat  menjelaskan  kepastian  pasar,  sebab  sudah  dibayarkannya  uang  muka  dari  pembeli, menggambarkan keinginan pembeli terhadap rumah yang akan dibangun pengembang (kepastian pasar).  Di  sisi  lainnya,  bagi  pembeli  terdapat  serangkaian  langkah  PPJB  yakni  langkah  bagi pembeli  dalam  memperoleh  kepastian  terhadap  rumah  yang  diidamkan  berdasar  harga  murah sebab dalam tahapan ini calon pembeli diperlukan untuk melakukan pembayaran uang muka di awal.
Sedangkan  perjanjian  pengikatan  jual  beli  tersebut  dibentuk  sebagai  memudahkan serangkaian langkah  pengecekan dokumen hukum (Sertifikat Hak Milik)  di kantor pertanahan, dan  kegunaan  pengecekan  sertifikat  hak  milik  ini  dapat  digunakan  dalam  hal  memudahkan rangkaian dari jual beli developer serta konsumen maupun perjanjian kredit konsumen dari bank. Berdasarkan rangkaian perjanjian kredit dapat menjadikan fungsi dari Notaris diperlukan dalam mematk suatu kepastian hukum terhadap akta perjanjian kredit yang diterbitkannya, serta dalam hal ini agar mempermudah rangkaian pengecekan maupun pengurusan sertifikat hak milik, mulai dari sertifikat hak tanggungan dari objek yang akan di jual-belikan itu.
Adanya Notaris merupakan inti dalam terlaksananya perjanjian kredit,  dengan berdasar pelaksanaan  prinsip  kehati-hatian  terhadap  diberikannya  kredit  dilakukan  melalui  rangkaian analisis dan semua permohonan kredit yang diajukan dari calon nasabah debitur. Penerapan ini selaras menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan. Dalam mengkaji suatu permohonan kredit, secara garis besar, perbankan memakai alat yang dikenal dengan the fives of credit atau 5C,  meliputi  Character  (watak),  Capacity  (kemampuan),  Capital  (Modal),  Collateral (Jaminanatau Agunan), Condition of economy (kondisi perekonomian). Berdasarkan hal inilah fungsi  Notaris  sangat  signifikan,  dalam  pemberian  kredit  oleh  bank.  Dalam  hal  ini  tugas  dari seorang Notaris  dalam hal menerbitkan akta autentik  untuk perjanjian pengikatan jual beli  dan dalam menjelaskan jaminan maupun agunan dan meliputi objek dari PPJB, jenisnya yaitu bukti kepemilikan  hak  atas  tanah,  sampai  dokumen  hak  tanggungan  (APHT)  dan  balik  nama  hak kepemilikan, dalam hal ini adalah unsur diperolehnya kredit dari pihak bank. Akan tetapi, apabila hal ini belum selesai  rangkaian pengurusannya  olehs sebab itu dalam memudahkan pemberian kredit, pihak bank dibutuhkan “jaminan” berupa Covernote atau surat pernyataan yang diterbitkan Notaris dan disetujui dari pihak bank serta nasabah agar mempermudah pengurusan hal-hal diatas.
Covernote adalah surat pernyataan biasa juga disebut dengan catatan penutup dditerbitkan melalui  Notaris  Covernote  diterbitkan  melalui  Notaris  sebabnya  Notaris  belum  selesai
menyelesaian  kewajiban  wewenangnya  dalam  hal  mengeluarkan  akta  otentik.  Covernote  atau surat pernyataan Notaris secara garis besar berisikan sesuatu dalam hal ini diantaranya merupakan surat perjanjian kredit atau surat hutang masih dalam  rangkaian penyelesaian di Notaris. Selain itu, rangkaian pendaftaran hak atas tanah atau balik nama sertifikat hak atas tanah serta pengikatan jaminan  kredit  masih  dalam  rangkaian  penyelesaian  dalam  Kantor  Pertanahan.  Dan  perjanjian kredit atau  surat  hutang  serta  pengikatan jaminan  kredit  jika  sudah  sesuai  nantinya  diserahkan kepada bank terkait.
Serangkaian  perjanjian  kredit,  proses  balik  nama  sertifikat  serta  proses  pemberian  hak tanggungan  hingga  munculnya  sertifikat  hak  tanggungan  membutuhkan  proses,  maka  dalam memperoleh kejelasan dari bank supaya dapat didapatkan persetujuan mencairkan kredit sebelum proses balik nama sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak tanggungan terbit, dalam hal ini, notaris menerbitkan surat pernyataan atau Covernote. Melalui Covernote ini, Notaris setuju dalam hal melaksanakan pengurusan hak atas tanah, balik nama hak atas tanah dan pembuatan APHT, hingga dikelarkannya sertifikat hak tanggungan. Covernote atau surat pernyataan yang diterbitkan Notaris ini menjadi pegangan untuk bank dan sebagai pencairan kredit untuk nasabah debitur.
Pemakaian  surat  pernyataan  Notaris  terhadap  perjanjian  kredit  dalam  hal  ini  tidak dilarang.  Akan  tetapi,  Notaris  wajib  berhati-hati  serta  secara  keseluruhan  untuk  melaksanakan pemeriksaan  kebenaran  serta  kejelasan  dokumen  yang  nantinya  dijadikan  jaminan.  Penting sebagai  diingat  bahwa  notaris  yang  memberikan  jasa  perbankan  adalah  pihak  yang  tidak disebutkan namanya. Dasarnya adalah peraturan Pasal 1 Angka 2 huruf c, yang mengatur pihak pengawas  bank  mana,  seperti  auditor,  penilai,  penasihat  hukum,  dan  penasihat  lainnya,  yang menentukan. Profesi Notaris juga memiliki nilai jual yang unik jika dibandingkan dengan profesi lainnya. Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Peran dan fungsi Notaris  signifikan  dalam  mempermudah  pemerintah  mengkaji  kepastian,  ketertiban  serta perlindungan hukum untuk penebitan akta otentik. Notaris memiliki posisi yang mandiri serta tak terikat  dalam  melaksanakan  posisinya.  Berkaitan  dengan  hal  itu,  Notaris  untuk  melaksanakan wewenangnya  wajib  berdasar  menurut  kode  etik  profesi,  sebab  Notaris  adalah  profesi  yang terhormat ( officium nobile ).
Sementara  itu  menurut  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang  Jabatan  Notaris, menjelaskan  dimana  untuk  melaksanakan  jabatannya,  Notaris  wajib  bertindak  amanah,  jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam hal mengkaji kewenangannya, Undang-undang Jabatan Notaris sudah menetapan hukuman bagi Notaris tentang pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a-i Undang-undang Jabatan Notaris, yang manaa diatur di Pasal 16 ayat (11) Undang-undang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa Notaris bisa dijatuhkan hukuman berbentuk peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat, maupun pemberhentian secara tidak hormat.
Penerapan  surat  pernyataan  ata  Covernote  di  perjanjian  kredit  tidak  dapat  terlepas  dari fungsi  bank.  Bank  menurut  pelaksanaannya  biasanya  menurut  persaingan  bisnis  untuk memperoleh  calon  nasabah  debitur  melakukan  tindakan  yang  tidak  berhati-hati,  sebab  adanya kecemasan tidak bertanggung jawabanya nasabah debitur ke bank lain. Sebenarnya bank dalam memutuskan  kredit  wajib  melalui  langkah-langkah  dalam  menetapkan  dimana  kredit  yang nantinya diberikan tidak akan bermasalah. Peraturan ini selaras terhadap ketentuan Pasal 29 angka (3)  Undang-undang  Perbankan  yang  menjelaskan  dimana  dalam  menetapkan  kredit  maupun pembiayaan  menurut  prinsip  syariah  serta  melaksanakan  jenis-jenis  usaha  lainnya,  bank  wajib melalui langkahs dengan tak membuat rugi bank serta keperluan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.

## Hubungan Bank serta Notaris dalam Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi
Bank  adalah  organisasi  yang  mengumpulkan  uang  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  mendistribusikannya  kepada  masyarakat  melalui  pinjaman  serta  sarana-sarana yang  dapat  menaikkan  taraf  hidup  masyarakat  secara  keseluruhan.  Akibatnya,  bank-bank Indonesia  memiliki  dua  fungsi.  Secara  keseluruhan,  menghimpun  uang  rakyat  dalam  bentuk
penghimpunan  (financing)  dan  menyalurkan  dana  masyarakat  kepada  masyarakat.  (Try Widiyono, 2009).
Kredit Pemilikan Rumah Subsidi adalah salah satu produk bank, di antara banyak lainnya. Perumahan  bersubsidi  adalah  bagian  dari  program  pemerintah  untuk  mendorong  berbagai kelompok untuk memiliki atau membeli rumah sehat dasar (RSH) dari masyarakat berpenghasilan rendah. Subvensi tidak dibayarkan secara kredit maupun melalui uang muka.
Notaris  adalah  orang  penting  dalam  kehidupan  masyarakat,  dan  mereka  selalu  siap membantu  dan  melindungi  komunitasnya.  Notaris  pada  umumnya  adalah  pejabat  yang  diberi wewenang  (tugas)  untuk  membuat  suatu  akta  autentik  dan  wewenang  lain  tersebut  dalam peraturan perundang-undangan.  Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan  Notaris  Jo  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut Notaris  mempunyai  kedudukan  sebagai  pejabat  umum  tugasnya  menerbitkan  akta pihak-pihak secara  otentik  maupun  disebut  dengan  akta  yang  “sempurna,”  serta  mempunyai  hak  maupun kewajiban  serta  wajib  dilaksanakan  selain  professional  Notaris  serta  berkewajiban  dalam  hal bekerja tanpa terlewat batas-batas tugas yang didapatkan menurut Undang-undang serta ketentuan yang berhubungan terhadap penerapan pelaksanaan kerja dan nantinya dilaksanakan di lapangan.
Selain  itu  terkait  tentang  kemandirian  Notaris.  Dalam  banyak  kasus,  tantangan  dalam dunia kenotariatan tidak hanya membutuhkan profesionalisme dan kredibilitas yang tinggi dari notaris,  tetapi  juga  harus  bekerja  secara  mandiri.  Karena  manajemen  atas  dapat  menyebabkan masalah,  seperti  hubungan  antara  notaris  dan  lembaga  keuangan,  ia  ingin  berbicara  dengan pelanggan, termasuk bankir. Dalam hal ini notaris perlu menjalankan tugasnya di bank, tetapi di lain pihak dia ada dan menandakan bahwa notaris tidak hadir di dalam notaris. Saya tidak berpikir begitu. Hubungan yang bertentangan dengan tatanan alam.
Notaris dapat dianggap sebagai promosi diri tidak langsung dalam hal ini, dan notaris juga mengadakan kemitraan dengan bank yang dilarang oleh undang-undang atau aturan profesional. Sebagai upaya untuk mengajak pelanggan potensial agar membeli maupun mengkonsumsi produk atau jasa, pemasar menggunakan iklan.
Yang menarik dari kasus ini adalah notaris memiliki varan, dan varan yang muncul berupa penanganan verklig. Produk ini mungkin juga melibatkan lembaga perbankan selain notaris dan kliennya.  Salah  satunya  adalah  lneavtal. Finansinstitutet  memerlukan  perjanjian  garis  dan/atau akuisisi  dengan  notaris.  Notaris  memenuhi  oleh  para  pihak  keinginan  yang  diminta  oleh  bank sebagai kreditur dengan debitur, yang darinya terjalin hubungan baik antara notaris dengan bank dan debitur dengan bank. (Notaris tampak sama dengan pihak terafiliasi oleh bank).
Dalam  pelaksanaannya  seringkali  terdapat  Notaris  yang  menjalankan  perjanjian kerjasama  dengan  Lembaga  perbankan  baik  secara  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Hal  ini  telah dianggap  sebagai  rahasia  umum  dalam  dunia  perbankan  khususnya  dalam  penyaluran  kredit pemilikan rumah bersubsidi. Seringkali dibicarakan bahwa bank sudah memilih dan menetapkan dengan siapa perjanjian tersebut nantinya membuat akta autentik. Hal ini mengakibatkan bahwa juga pihak bank sebelumnya sudah menjalankan kerjasama dengan Notaris yang dalam bahasa di lapangnya “Notaris relasi bank”. Dan penerapan hal ini memiliki tujuan sebagai mengemas relasi yang bank serta Notaris dapat menjadikannyas lebih “Legal”, akan tetapi pada kenyataannya hal ini seringkali adalah boomerang untuk Notaris disebabkan tidak sesuai dengan kode etik seorang Notaris.
Ketetapan yang ada menurut anggapan dan pendapat dimana Notaris sering memberikan bantuan ke bank dalam menerbitkan perjanjian kredit dibawah intervensi bank. Isi dari perjanjian didominasi dari peran bank, dan dalam pelaksanaannya Notaris sebagai pejabat public dan wajib memberikan pelayanan kebutuhan pihak yang meminta bantuan kepadanya dimana tidak adanya hubungan sebelumnya. Dalam hal ini relasi antara bank dan Notaris, tidak dapat berlebihan serta dapat  dilakukan  sewajarnya  menurut  kode  etik  yang  ada  dan  diatur  oleh  pihak  yang berkepentingan. Hal ini sangat krusial agar terjaganya profesionalitas untuk masing-masing pihak serta menjaga kehormatan khususnya bagi Notaris sebagai pejabat umum.

## Peranan  Dipilihnya  Notaris  untuk  pembentukan  perjanjian  kredit  kepemilikan  rumah (KPR) serta Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB)
Pemilihan Notaris dari pihak bank tidak ada ketentuannya dalam Undang-undang Perbankan, akan tetapi mengacu kepada partisipasi aktif bank dalam memilih sendiri Notaris yang nantinya akan ditunjuk dalam hal agar menyiapkan urusan bank untuk semua rangkaian mulai dari tindakan hukum bank yang paling utama adalah tindakan keperdataan dan membuhkan akta autentik yang diterbitkan Notaris.
Sementara  itu  penulis  dalam  penelitiannya  mendapatkan  di  pelaksanaan  dan  penerapan yang ada di lapangan yakni Notaris yang dipilihs bank dalam mewujudkan rangkaian perjanjian KPR disinilah Notaris nantinya dalam rangkaian permulaan sudah menerbitkan Covernote atau surat pernyataan dimana akan mengkaji seluruh rangkaian perjanjian kredit,  yang  paling dasar adalah pengurusan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam hal ini adalah perjanjian kredit, balik  nama  sertifikat  sampai  terbitnya  sertifikat  hak  tanggungan,  maka  surat  pernyataan  inilah nantinya  akan  digunakan  sebagai “pegangan”  bank  dalam  mempermudah  rangkaian  perjanjian kredit supaya dengan cepat terbentuk meskipun terdapat dokumen hukum yang nantinya jadi dan syarat pemrosesan perjanjian kredit oleh bank, serta nantinya Notaris ini tidak digunakan kembali dalam mengatur semua hal yang terdapat di dalam Covernote atau surat pernyataan yang sudah diterbitkannya,  dengan  pendafsiran  lainnya  bahwa  bank  memilih  Notaris  lainnya  untuk penerbitan perjanjian kredit serta pembuatan PPJB.
Hingga  saat  ini  penulis  mempunyai  dua  pendapat  tentang  bisa  dimungkikan  suatu  hal diatas, yakni pemilihan itu sering terjadi disebabkan Notaris yang menerbitkan Covernote atau surat pernyataan sedang tidak bisa untuk melaksanakan weweanangnya sebagai seorang Notaris dalam pendapat ini adanya faktor-faktor yakni Notaris tidak bisa berdiam di tempat atau disebut dengan  Notaris  itu  mengambil  cuti  berdasarkan  ketentuan  pasal  25  ayat  (1)  Undang-undang jabatan Notaris. Dimana menurut hal ini Notaris itu memilih Notaris pengganti dan nantinya wajib menggantikannya  hingga  Notaris  ini  selesai  cuti.  Serta  Notaris  diberhentikan  sementara  dari jabatannya.
Sementara  itu,  pendapat  kedua  yakni  Notaris  itu  dalam  keadaannya  tidak  dapat menyelesaikan  hal  yang  diselesaikannya  menurut  keterangan  dari  surat  pernyataan  atau Covernote yang diterbitkan olehnya. Sehingga dalam pelaksanaannya pihak bank serta konsumen tidak dapat menunggu disebabkan adanya batasan waktu. Maka dari itu, bank memilih Notaris yang  berbeda  dalam  hal  agar  menentukan  konsumen  serta  bank  untuk  membentuk  perjanjian kredit  kepemilikan  rumah.  Dan  pihak  bank  untuk  memilih  Notaris  yang  berbeda  dalam pelaksanannya berdasarkan factor kemudahan kegiatan perbankan bank serta asas kemanfaatan yang  ada.  Hal  ini  akan  berguna  untuk  calon  nasabah  disebabkan  permohonan  kredit  dapat dilakukan dan nasabah dapat mendapatkan banyak  manfaat, serta dalam hal ini nantinya pihak bank dalam hal kemudahan pelaksanaan perekonomian serta usulnya dalam Lembaga perbankan dapat berjalan sesuai dengan perturan yang ada terkait hal ini serta yang bisa memperoleh manfaat dari hal tersebut juga tentunya developer sebagai yang menyediakan objek dari perjanjian kredit tersebut.
Notaris  dalam  prakteknya  wajib  dan  berkewajiban  dalam  melaksanakan  wewenangnya diatur  menurut  ketentuan  yang  ada  yakni  Undang-undang  No.30  tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  dan  sudah  diubah  menjadi  Undang-undang  No.2  tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris. Akan tetapi pelaksanaannya harus meninjau kembali bahwa tidak terdapatnya aturan yang tidak ditepati mulai dalam Undang-undang dan selain itu aturan-aturan selain dalam Undang--Undang dimana  berkaitan  terhadap  hal  perbankan,  sehingga  dalam  praktekya  hal  ini  merupakan  suatu keperluan dan dapat digunakan untuk semua pihak-pihak didalamnya, sehingga hal tersebut bisa diterapkan dengan seksama.

## 4. KESIMPULAN
Menurut  analisis  dan  pembahasan  dalam  penulisan  ini,  sehingga  bisa  ditariks  kesimpulan bahwa  dalam  seragkaian  akad  kredit  pemilikan  rumah  bersubsidi,  perjanjian  kredit  serta
perjanjian pengikatan jual beli wajib memaakai akta Notaris. Ini untuk memastikan bahwa akta otentik adalah sertifikat yang sepenuhnya mengikat untuk pihak-pihak dalam perjanjian. Tata cara notaris adalah notaris yang hendak ikut serta dalam pembuatan suatu akad tetapi tidak terikat oleh Undang-undang  Perbankan  atau  undang-undang  notaris.  Semua  ini  didasarkan  pada  kenyataan bahwa para pihak berada di tengah pemutusan kontrak.
Dalam pelaksanaannya bahwa fungsis yang utama terhadap pemilihan Notaris pengganti berdasarkan  pihak  Bank,  sementara  itu  calon  nasabah  memiliki  peranan  yang  tidak  dominan. Untuk  calon  nasabah  maupun  debitur  memiliki  keinganan  supaya  dapat  dengan  mudah diwujudkan perjanjian kreditnya oleh pihak bank. Menurut pelaksanannya adanya Notaris yang sudah terdapat relasi dengan bank untuk membantu melakukan penerbitan akta perjanjian kredit.
Pemilihan  Notaris  yang  nantinya  digunakan  dalam  perjanjian  KPR  serta  PPJB  tak  ada aturannya  dalam  Undang-undang  Jabatan  Notaris  maupun  menurut  aturan  yang  lainnya. Pemilihan Notaris semata-mata disebabkan oleh ciri-ciri serta anggapan dimana digunakan oleh internal bank sendiri dan menurut adanya kebiasaan. Pihak bank bisa memilih Notaris yang akan mengatur dan membantu dalam wilayah kedudukannya. Untuk pemilihan Notaris yang berbeda dari Notaris yang membuat  Surat Pernyataan serta notaris yang mengesahkan perjanjian kredit maupun  yang  menerbitkan  perjanjian  pengikatan  jual  beli,  ini  didasarkan  pada  pertimbangan menurut aspek kemudahan yang berasal kegiatan perbankan dalam perusahaannya, maka dari itu, bank dapat memilih Notaris lain menurut pandangan Bank mempunyai komitmen terhadap waktu yang  sudah  disetujuis,  dalam  hal  ini  tidak  berseberangan  dengan  perundang-undangan  yang berlaku. Meskipun apabila dikaji lebih dalam bank sudah meniadakan pendapat-pendapat lainnya misalnya Notaris sebelumnya lebih mengetahui permasalahan maupun sejarah dari objek kredit awal, hingga mengetahui sesuatu yang harus dilakukan kepada akta-akta yang telah diterbitkan, oleh karenanya dapat mengurangi adanya ancaman kesalahan yang sebelumnya tidak ada dan hal lainnya yang dapat hadir pada hari yang akan dating setelah penerbitan akta.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum Hadyanto Sophia, 2013, Kitab Undangundang Hukum Perdata. Medan: Sofmedia. Muhammad  Syaifuddin.  2012.  Hukum  Kontrak  Memahami  Kontrak  dalam  Perspektif,  Teori,
Dogmatik dan PraktikHukum. Bandung: Mandar Maju.
Tan  Thong  Kie.  2000.  Serba-Serbi  Praktek  Notaris.  Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve,  Buku  II Studi Notariat.
Try Widiyono. 2009. Agunan Kredit dalam Financial Engineering, Bogor: Ghalia Indonesia. Yusuf  Sofie.  2008.  Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-Instrumen  Hukumnya.  Bandung:
Citra Aditya Bakti.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-undang  Nomor  7  tahun  92  Tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-undang No.10 Tahun 98 Tentang Perbankan UUD 1945 Beserta Amademen I, II, III, & IV.