## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Upaya Hukum Pihak Ketiga Untuk Melakukan Perlawanan Terhadap Sita Jaminan
Oleh : Sugih Ayu Pratitis 1

## Abstract
It is important to remember that credit risk is not only  caused  by  the  inability  or  unwillingness  to pay from the debtor under normal circumstances.  However,  this  can  also  be caused  by  other  unexpected  factors,  such  as natural  disasters  that  have  a  direct  impact  on the  debtor's  business  continuity.  Therefore, there are efforts to rescue credit, including credit restructuring or providing new credit in the hope of  restoring  the  business  of  debtors  affected  by the disaster. In order to assist in the recovery of these conditions, Bank Indonesia as the banking authority  makes  various  efforts,  among  others, by  issuing  regulations  to  restore  banking activities  in  the  area  of  natural  disasters.  The problem  in  this  study  is  how  the  efforts  of  third parties  fight  against  seizure  guarantees  that have legal force, how the court attempts to delay the  execution,  how  the  legal  consequences  of resistance to seizure guarantees by third parties can result in the law being seized.
This  research  is  descriptive  analysis.  It  is  a study  that  describes  the  facts  and  data regarding  the  delay  in  credit  payments  in  the disaster  area  of    Sinabung  eruption.  This research  applies  library  research  and  field research.
Based  on  the  results  of  the  study,  the  policy carried  out  was  related  to  the  postponement  of credit payments by debtors after the eruption of Mount  Sinabung  to  date.  Bank  Indonesia  has not yet determined specific policies and imposed special  provisions  on  bank  customers  in  the Mount  Sinabung  eruption  area.  This  is  because the  Mount  Sinabung  disaster  is  not  yet  a national  disaster,  so  the  policy  of  delaying payments  for  customers  still  depends  on  the policies of each bank in the Karo district, as the affected area of the Sinabung eruption. The Civil Code's  view  of  the  policy  of  postponing  credit payments after the eruption of Mount Sinabung
1 Dosen Fakultas Hukum Univ.Harapan Medan
was  a  natural  thing  to  do,  considering  that  the debtors  failed  to  fulfill  due  to  the  incompetence of the debtor because of the force of the debtor. Mount  Sinabung  is  by  way  of  rescheduling, reconditioning,  restructuring  the  restructuring  of loans  given  to  the  victims  of  the  sinabung eruption victims.

## Abstrak
Mengingat  risiko  kredit  tidak  hanya  diakibatkan oleh ketidakmampuan atau ketidakmauan membayar  dari  debitur  dalam  keadaan  normal. Namun  demikian,  hal  tersebut  bisa  juga diakibatkan  oleh  faktor  lain  yang  tidak  terduga, seperti bencana alam yang berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha debitur. Oleh  sebab  itu,  upaya  penyelamatan  kredit, antara lain restrukturisasi kredit atau memberikan  kredit  baru  dengan  harapan memulihkan usaha debitur yang terkena bencana.  Dalam  rangka  membantu  upaya pemulihan  kondisi  tersebut,  Bank  Indonesia selaku  otoritas  perbankan  melakukan  berbagai upaya  antara  lain  dengan  mengeluarkan peraturan guna memulihkan kegiatan perbankan. di wilayah bencana alam. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  upaya  pihak  ketiga  mengajukan perlawanan  terhadap  sita  jaminan  yang  sudah mempunyai kekuatan hukum, bagaimana upaya pengadilan  melakukan  penundaan  terhadap eksekusi,  bagaimana  akibat  hukum  perlawanan terhadap  sita  jaminan  oleh  pihak  ketiga  dapat berakibat hukum diangkatnya sita jaminan.
Penelitian  ini  bersifat  deskriftip  analisis  dalah suatu penelitian
yang berusaha menggambarkan  fakta-fakta  dan  data-data mengenai  penundaan  pembayaran  kredit  pada daerah  bencana  erupsi  sinabung.  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  kepustakaan  dan penelitian lapangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Kebijakan  yang dilakukan  terkait  penundaan  pembayaran  kredit oleh  debitur  pasca  terjadinya  bencana  erupsi gunung  Sinabung  sampai  saat  ini  Bank Indonesia  belum  menentukan  kebijakan  khusus dan memberlakukan ketentuan khusus terhadap nasabah bank diwilayah bencana erupsi gunung Sinabung.  Hal ini  dikarenakan  bencana  gunung sinabung  belum  merupakan  bencana  nasional, sehingga  kebijakan  penundaan  pembayaran bagi nasabah masih tergantung kepada

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kebijakan  masing-masing  bank  yang  ada  di daerah  kabupaten  karo,  sebagai  wilayah  yang terkena  dampak  bencana  erupsi  sinabung. Pandangan  KUHPerdata  terhadap  kebijakan penundaan  pembayaran  kredit  pasca  terjadinya bencana  erupsi  gunung  Sinabung  adalah  suatu hal  yang  wajar  dilakukan,  mengingat  tidak terpenuhinya  prestasi  oleh  debiturdi  karenakan ketidakmampuan  dari  debitur  karena  diluar kehendak  debitur  sendiri  ( force  majure ).Upaya mengatasi  kredit  macet,  dalam  hal  terjadinya bencana  erupsi  gunung  Sinabung  adalah dengan cara Rescheduling (Penjadwalan kembali), reconditioning , restrukturisasi Penataan  kembali  kredit  yang  diberikan  kepada nasabah korban bencara erupsi sinabung.

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Proses  penegakan  hukum  merupakan suatu  topik  yang  selalu  hangat  untuk  menjadi pembicaraan  di  tengah-tengah  masyarakat. Berbagai  komentar  dan  juga  pendapat  banyak di  sampaikan,  baik  dalam  bentuk  tulisan  di media  massa  maupun  dalam  seminar-seminar hukum.  Pada  dasarnya  tujuan  dari  penegakan hukum  adalah  untuk  memperoleh  keadilan  dan kepastian hukum.
Wujud  dari  penegakan  hukum  tersebut diantaranya  adalah  dalam  bentuk  putusan pengadilan.  Pengadilan  setelah  memeriksa suatu  perkara  yang  diajukan  ke  padanya  akan mengambil  atau  menjatuhkan  putusan  yang harus  ditaati  oleh  masing-masing  pihak  yang perkara.
Putusan hakim, dimaksudkan untuk menyelesaikan  suatu    persoalan  atau  sengketa dan  menetapkan  hak  atau  hukumnya.  Ini  tidak berarti  semata-mata  hanya  menetapkan  hak atau  hukumnya  saja,  melainkan  juga  realisasi atau  pelaksanaannya  (eksekusinya)  secara paksa.  Kekuatan  mengikat  saja  dari  suatu putusan  pengadilan  belumlah  cukup  dan  tidak berarti,  apabila  putusan  itu  tidak  dapat direalisasikan  atau  dilaksanakan.  Oleh  karena
putusan  itu  ditetapkan  dengan  tegas  hak  atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan  hakim  tersebut  mempunyai  kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya  apa  yang  ditetapkan  dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. 2 Dalam  hukum  perdata,  sebelum  hakim yang  memeriksa  perkara  dan  menjatuhkan putusan,  para  pihak  dapat  memohon  untuk dilakukannya sita jaminan ( convesatoir beslaag ) terhadap  benda/harta  yang  menjadi  objek perkara.  Apabila  majelis  hakim  mengabulkan permohonan  sita  jaminan  tersebut,  maka terhadap  benda  atau  harta  yang  dimohonkan penggugat harus dilaksanakan eksekusi.
Pasal  195  ayat  (6),  ayat  (7)  H.I.R,  serta Pasal  207  dan  Pasal  208  H.I.R. telah mengatur mengenai  kekuatan  terhadap  sita  eksekutorial, baik yang diajukan oleh yang terkena eksekusi / tersita maupun yang diajukan oleh pihak ketiga. 3 Jaminan  berupa  uang  atau  barang  yang dimintakan  oleh  penggugat  kepada  pengadilan, untuk  memastikan  agar  tuntutan  penggugat terhadap  tergugat  dapat  dilaksanakan  atau dieksekusi,  apabila  pengadilan  mengabulkan tuntutan tersebut. Penyitaan dalam sita jaminan bukan  dimaksudkan  untuk  melelang,  atau menjual  barang  yang  disita,  namun  hanya disimpan  ( conserveer )  oleh  pengadilan  dan tidak  boleh  dialihkan  atau  dijual  oleh  termohon atau  tergugat.  Dengan  adanya  penyitaan, tergugat  kehilangan  kewenangannya  untuk menguasai  barang,  sehingga  seluruh  tindakan tergugat untuk mengasingkan, atau mengalihkan  barang-barang  yang  dikenakan sita  tersebut,  adalah  tidak  sah  dan  merupakan
2 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1993, hal.183
3 Retno Wulan Sutantio  dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek ,    Mandar Maju, Bandung, 1997, hal.175

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tindak  pidana  yang  dapat  dikenakan  pidana Pasal 231 dan Pasal 232 KUHP.
Penyitaan sebagai jaminan (sita jaminan), dapat  dilakukan  baik  terhadap  barang  milik penggugat sendiri yang ada ditangan orang lain, maupun  terhadap  milik  tergugat.  Adapun  sita jaminan  terhadap  barang  milik  penggugat sendiri ada dua macam, yaitu: 1.  Sita revindicatoir (Pasal 226 HIR, Pasal 260
Rbg). Revindicatoir ,  berarti  mendapatkan, dan  kata  sita revindicatoir mengandung pengertian  menyita  untuk  mendapatkan kembali (barang yang memang miliknya).
2.  Sita marital (Pasal 823 dan Pasal 823j Rv), yaitu sita terhadap harta perkawinan.
Ketentuan mengenai sita jaminan diatur di dalam  H.I.R  yakni  Pasal  197,  226  dan  227 H.I.R.  Dalam  Pasal  226  H.I.R.  disebutkan perumusan  sita,  yaitu:  “Suatu  sita revindikatoir , adalah  penyitaan  terhadap  barang  tidak  tetap milik  sendiri/  Penggugat  yang  berada  di  tangan Tergugat  (hanya  sebagai  pemegang  saja), dengan  maksud  untuk  menjamin  suatu  tagihan uang  atau  penyerahan  barang  kembali  pada Penggugat.”
Sementara  itu,  barang  bergerak  tetap berada pada pihak tersita, untuk disimpannya di tempat  yang  lain  yang  patut.  Sebagai  akibat hukum  dari  sita revindikatoir ,  ialah  bahwa pemohon/penyita  tidak    dapat  menguasai barang  yang  telah  disita,  sebaliknya  tersita dilarang untuk mengasingkannya. Apabila ternyata gugatan Penggugat dikabulkan (menang),  maka  dalam  diktum  putusannya  sita revindikatoir itu  dinyatakan  sah  dan  berharga, dan diperintahkan agar barang tersebut diserahkan  pada  Penggugat.  Sedangkan  jika ditolak,  maka  secara revindikatoir yang  telah dijalankan  itu  dinyatakan  dicabut.  Pernyataan sah  dan  berharga  tadi  diperlukan,  untuk
memperoleh  titel eksekutorial ,  sehingga  dapat dilaksanakan dengan penyerahan atau penjualan tersebut. 4
Namun  adakalanya  putusan  sela  yang ditetapkan hakim yakni mengabulkan permohonan  sita  jaminan  oleh  Penggugat dilakukan perlawanan oleh pihak ketiga, perlawanan  pihak  ketiga  tersebut  didasari alasan  bahwa  harta/benda  yang  ditetapkan dalam  sita  jaminan  tersebut  bukanlah  milik tergugat,  akan  tetapi  merupakan  milik  pihak  ke tiga (pelawan).
R.  Subekti  mengemukakan:  “terhadap penyitaan  dan  penjualan,  yang  disita  dapat mengajukan  perlawanan  apabila  ada  alasan- alasan  tertentu,  seperti  misalnya  ia  sementara telah  membayar  atau  memenuhi  keputusan hakim”. 5
Mengingat obyek sita ialah barang-barang yang  menjadi  sengketa  atau  yang  dijadikan jaminan dalam sengketa, yang telah disita dapat disebut  barang  sitaan.  Dalam  sita revindikatoir , tidak  boleh  diletakkan  sita  atas  barang-barang tetap, karena meskipun benda tersebut dikuasai oleh  tergugat,  namun  masih  atas  nama penggugat  dan  oleh  sebab  itu  kemungkinan untuk dipindahtangankan sangatlah kecil. 6
H.I.R  tidak  menjelaskan  secara  terperinci mengenai  perihal  perlawanan  pihak  ketiga  atas sita  jaminan.  Namun  prakteknya  masalah perlawanan pihak ketiga terhadap sitam jaminan sangat  sering  terjadi  dalam  praktek  peradilan perdata.  Perlawanan  pihak  ketiga  tersebut terjadi,  oleh  karena  sebelumnya  tidak  diketahui bahwa  barang  miliknya  disita  oleh  pengadilan
4 Krisno  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  Teori  dan Praktek  serta  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa ,:Grafitri Budi Utami, Bandung, 2000, hal.35
5 R.  Soesilo, RIB  /  HIR  dengan  penjelasannya ,  Politea, Bogor 1995, hal.143
6 H.A.  Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada Pengadilan  Agama ,  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta  ,  1996, hal.72

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Negara  atas  suatu  penetapan  hakim  yang  sah, sedang  pihak  ketiga  sama  sekali  tidak  memiliki hutang,  baik  itu  terhadap  Negara  maupun perorangan.
Berdasar  pada  uraian  latar  belakang  di atas, dapat dipahami bahwa pihak ketiga adalah orang  lain  yang  tidak  memiliki  hubungan  atau tidak  tersangkut  paut  dengan  sesuatu  perkara yang berjalan (perkara a-quo ). Untuk mempertahankan  haknya  serta  melepaskan barang-barangnya  dari  pensitaan  tersebut, pihak  ketiga  dapat  mengadakan  perlawanan terhadap  sita  jaminan  yang  dilaksanakan  oleh pengadilan berdasarkan penetapan Hakim.
Mengenai  perlawanan  pihak  ketiga  tidak diatur  secara  jelas  dan  tegas  di  dalam  HIR maupun Rbg. Namun demikian, pada prakteknya  perlawanan  pihak  ketiga  lazim terjadi  dan  banyak  diajukan  ke  pengadilan. Untuk mengisi  kekosongan  hukum  dan  sebagai pedoman  dalam  pengajuan  perlawanan  sita jaminan  oleh  pihak  ketiga,  salah  satu  dasar hukum  yang  dapat  dijadikan  sebagai  landasan berpijak dalam melakukan perlawanan terhadap sita jaminan adalah ketentuan yang diatur dalam Reglement  of  de  Rechtsvordering (RV),  hal  ini bertujuan untuk menghindari kevakuman hukum,  karena  prakteknya  perlawanan  pihak ketiga  terhadap  sita  jaminan  banyak  diajukan kepada pengadilan.
Pasal  378  dan  379 Reglement  of  de Rechtsvordering (RV),  dijelaskan  bahwa  untuk dapat  dikabulkannya  perlawanan  pihak  ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:
1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga.
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.
Mengenai  hal ini,  dapat  dilihat  penjelasan yang disampaikan oleh Yahya Harahap, sebagai berikut:  “bahwa  dalam  penyelesaian  suatu perkara,  tidak  boleh  menimbulkan  kerugian
kepada  pihak  ketiga  yang  tidak  ikut  menjadi pihak  dalam  perkara.  Prinsip  kontrak  partai ( party  contract )  yang  digariskan  Pasal  1340
Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (“KUHPerdata”)  yang  menegaskan  perjanjian hanya  mengikat  kepada  para  pihak  yang membuatnya,  berlaku  juga  dalam  proses penyelesaian  perkara,  hanya  mengikat  pihak- pihak yang berperkara saja. 7
Pernyataan  yang  dikemukakan  Yahya Harahap di atas, memberikan pemahaman tidak mungkin  apabila  pelawan  (pihak  ketiga)  yang memiliki  keberatan  bahwa  harta  kekayaan miliknya  dijadikan  sita  jaminan  oleh  terlawan (awalnya  tergugat),  dapat  menarik  pihak  lain menjadi  terlawan  maupun  turut  terlawan  yang bukan  pihak  dalam  sengketa  awal.  Pelawan dalam derden  verzet (pihak  ketiga)  sebenarnya pun  merupakan  pihak  yang  tidak  ada  pada sengketa  awal  antara  penggugat  dan  tergugat. Namun, yurisprudensi  sebagai  salah satu dasar hukum  di  Indonesia  (melalui  Putusan  MA  No. 3089  K/Pdt/1991)  menyatakan:  sita  jaminan ( convesatoir  beslaag )  yang  diletakkan  di  atas milik  pihak  ketiga  memberi  hak  kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet .
Berdasar kepada uraian latar belakang di atas, mengenai perlawanan pihak ke tiga masih memerlukan  pengkajian  secara  mendalam,  dan masih  dapat  dijadikan  topik  dalam  suatu penelitian.  Hal  ini  didasari  pertimbangan  bahwa hingga  saat  ini  tidak  ada  ketentuan  di  dalam hukum  acara  perdata  yang  mengatur  secara jelas  dan  tegas  mengenai  perlawanan  pihak ketiga.  Sehingga  perlu  mengkaji  permasalahan ini  dalam  jurnal  dengan  judul: Upaya    Hukum
Pihak Ketiga Melakukan Perlawanan
Terhadap Sita Jaminan .
7 M.  Yahya  Harahap,. Hukum  Acara  Perdata ,  Sinar Grafika, Jakarta,  2009, hal. 299

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah  yang  berhubungan  dengan  penelitian ini yaitu:
1.  Bagaimana  upaya  pihak  ketiga mengajukan perlawanan  terhadap  sita  jaminan  yang sudah mempunyai kekuatan hukum?
2.  Bagaimana  upaya  pengadilan  melakukan penundaan terhadap eksekusi?
3.  Bagaimana akibat hukum perlawanan terhadap  sita  jaminan  oleh  pihak  ketiga dapat  berakibat  hukum  diangkatnya  sita jaminan?

## C.  Metode Penelitian
Adapun jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis  normatif yang bersifat  deskriptif  analitis,  karena  diharapkan mampu  memberi  gambaran  secara  rinci, sistematis,  dan  menyeluruh  mengenai  segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti,  yakni  kaitannya  dengan  upaya    hukum pihak  ketiga  melakukan  perlawanan  terhadap sita jaminan. Dengan kata lain penelitian yuridis normatif  adalah  peneletian  kepustakaan,  yaitu penelitian terhadap data sekunder.
Dalam tulisan artikel jurnal ini menggunakan  data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.
II.  Hasil dan Penelitian
A.  Upaya  Hukum  Pihak  Ketiga  Untuk
Mengajukan  Perlawanan  Terhadap  Sita Jaminan Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum
Perlawanan  pihak  ketiga  ( derden  verzet ) terhadap sita jaminan merupakan upaya hukum yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  merasa dirugikan  atas  penetapan  atau  peletakkan  sita atas  benda  atau  barang,  baik  itu  diajukan terhadap sita eksekutorial maupun sita jaminan. Pihak ketiga yang selanjutnya disebut “pelawan” dapat  melakukan  perlawanan  atas  penetapan pengadilan  terkait  dengan  sita  jaminan  ataupun sita eksekusitorial. Untuk dapat menjadi pelawan yang benar, pihak ketiga atau pelawan harus dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya.
Dalam  hal  ini  membuktikan  bahwa  hak miliknya,  pelawan  harus  dapat  membuktikan bahwa  barang/benda    yang  diletakan  sita  oleh pengadilan  sungguh-sungguh  miliknya  sendiri. Pembuktian  yang  dilakukan  oleh  pelawan haruslah  berdasar  kepada  alat-alat  bukti  yang sah. Mengenai alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 284 Rbg,/Pasal 164 HIR, yakni sebagai berikut: a. Surat
b. Saksi
c. Persangkaan
d. Pengakuan
e. Sumpah
Apabila  pelawan  dapat  membuktikan kebenaran  bahwa  barang  yang  disita  adalah miliknya  sendiri  dan  bukan  milik  orang  lain (tergugat  semula  atau  terlawan)  dengan  alat- alat bukti yang cukup, maka hakim menyatakan pelawan  sebagai  pelawan  yang  benar  dan menyatakan  barang  yang  disita  itu  milik pelawan. Dengan adanya putusan yang menyatakan  barang  yang  disita  milik  pelawan (pihak  ketiga),  sita  jaminan  yang  diletakkan atasnya tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan mesti segera diperintahkan untuk mencabutnya.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Bagaimana  apabila  ia  (pelawan),  baru saja  menjadi  pemiliki  dari  barang,  misalnya sebidang  tanah,  oleh  karena  sehari  sebelum  ia mengajukan  prlawanannya,  jadi  setelah  barang (tanah)  itu  disita,  ia  membeli  tanah  itu  dari tergugat semula (terlawan). Berdasarkan ketentuan  Pasal  199  HIR,  pihak  yang  disita barangnya  dihitung  mulai  dari  hari  berita  acara penyitaan  diumumkan  kepada  umum  tidak diperkenankan lagi untuk
memindah tangankannya pada pihak lain. Dengan demikian  jual  beli  dalam  keadaan  demikian dianggap tidak sah.
Melihat  kasus  yang  demikian,  besar kemungkinan  bahwa  pelawan  adalah  beritikad baik,  karena  mungkin  ia  sudah  mengetahui bahwa  tanah  tersebut  ada  dalam  pensitaan pengadilan.  Apabila  dalam  hal  ini,  pelawan sungguh-sungguh    tidak  mengetahui  adanya pensitaan  yang  diletakkan  oleh  pengadilan, dank  arena  beritikad  baik,  namun jual  beli  yang telah  dilakukan  tersebut  tetap  tidak  sah  dan akan dibatalkan.
Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 199 HIR, sebagaimana yang telah disebutkan di atas,  oleh  karena  jual  beli  semacam  itu  adalah “ relative nietig ”. Dengan demikian kerugian yang mungkin  diderita  oleh  pelawan  tersebut  dapat diminta  kembali  dari  tergugat  semula  dari  siapa dia membeli barang tersebut. Untuk menghindari  hal  yang  demikian  agar  tidak terjadi, maka oleh karena itu barang siapa yang hendak  membeli  suatu  barang,  harus  terlebih dahulu  memeriksa  keadaan  barang  itu,  apakah barang  tersebut  benar-benar  terbebas  dari segala  jenis  pensitaan,  atau  hal-hal  lain  yang dapat membatalkan jual beli serta menimbulkan kerugian  kepada  pembelinya.  Dalam  hal pelawan  yang  mengajukan  perlawanannya
terhadap  penyitaan  tersebut,  pada  umumnya memohonkan:
a. Agar dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan.
b. Agar  dinyatakan  bahwa  pelawan  adalah pelawan yang benar.
c. Agar  sita  jaminan/sita  eksekutorial  yang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat.
d. Agar  para  terlawan  dihukum  untuk membayar biaya perkara.
Apabila  pelawan  berhasil  membuktikan bahwa  barang  yang  diletakkan  sita  tersebut adalah  miliknya,  maka  hal-hal  yang  dimintanya harus  dikabulkan  oleh  pengadilan,  namun  jika pelawan  tidak  dapat  membuktikan  bahwa barang  yang  disita  itu  adalah  miliknya, pengadilan dapat menyatakan bahwa perlawanan  terhadap  pensitaan  tersebut  tidak beralasan.

## B.  Upaya Pengadilan Melakukan Penundaan Terhadap Eksekusi
Permintaan penangguhan atau
penundaan  eksekusi  dapat  diajukan  oleh  pihak yang  berkepentingan,  baik  berupa  surat  atau gugatan perlawanan, bisa berbentuk perlawanan oleh pihak tereksekusi sendiri (partij verzet) atau  perlawanan  pihak  ketiga (derden verzet ).  Pengajuan  permohonan  penundaan eksekusi  ditujukan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri.  Hal  itu  sesuai  dengan  kedudukan  dan kewenangan  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk memerintah  dan  memimpin  jalannya  eksekusi. Setelah adanya permintaan penundaan eksekusi  maka  Ketua  Pengadilan  Negeri  akan menerbitkan  penetapan (beschikking) untuk menentukan apakah menolak permintaan penundaan  atau  mengabulkan  permintaan penundaan eksekusi.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Namun  demikian,  di  dalam  praktik  tidak
jarang Ketua Pengadilan Negeri baru mengeluarkan  penetapan (beschikking) apabila permohonan
penundaan dikabulkan. Sebaliknya,  jika  permintaan  ditolak,  biasanya cukup dituangkan dalam bentuk surat korespondensi  saja.  Akan  tetapi,  jika  benar- benar  ingin  ditegakkan  sistem  peradilan  yang baik,  seharusnya  penolakan  pun  dituangkan dalam bentuk penetapan yang memuat pertimbangan alasan penolakan.
Dalam  penetapan  penundaan  eksekusi harus  dikemukakan  alasan  atau  pertimbangan penangguhan.  Hal  itu  dimaksudkan  agar  pihak pemohon eksekusi mengetahui alasan dilakukannya  penundaan  eksekusi  terhadap perkara bersangkutan. Dengan demikian, penundaan  eksekusi  secara  imperatif  harus tertulis  dalam  bentuk  penetapan.  Tidak  boleh berbentuk  lisan,  penangguhan  dalam  bentuk lisan tidak sah dan tidak berkekuatan mengikat. Pada  putusan  Mahkamah  Agung  No.  1243 K/Pdt/1984 terdapat penegasan yang menyatakan:
a.  Penangguhan  eksekusi  yang  dituangkan
Ketua  Pengadilan  Negeri  dalam  bentuk penetapan,  sifatnya  merupakan  kebijakan (discretionair) , dengan demikian merupakan kebebasan
bertindak (discretionaire bevoegdheid) yang diberikan Undang-
Undang kepada Ketua Pengadilan Negeri.
b.  Oleh  karena  itu,  keberatan  terhadapnya harus  diajarkan  dalam  bentuk  pengaduan dalam  rangka  pengawasan  kepada  Ketua Pengadilan  Tinggi,  bukan  dalam  bentuk permohonan kasasi.
Penegasan  yang  sama,  dapat  dilihat dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor.  1026 K/Pdt/1989.  Dalam  kasus  tersebut,  Penggugat mengajukan verzet atas  lelang  eksekusi  yang
hendak  dilakukan  Kantor  Inspeksi  Pajak.  Untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara, Pengadilan  Negeri  mengeluarkan  penetapan penangguhan  atau  penundaan  lelang  eksekusi yang  akan  dilaksanakan  pada  tanggal  7 Desember  1988.  Terhadap  penetapan  tersebut, Kantor  Inspeksi  Pajak  mengajukan  banding  ke Pengadilan  Tinggi.  Ternyata  Pengadilan  Tinggi mengabulkan permohonan banding dan berbarengan dengan itu membatalkan penetapan  Pengadilan  Negeri  atas  alasan, bahwa  tindakan  pelelangan  yang  hendak dilakukan  adalah  menurut  hukum,  karena  itu tidak  ada  perbuatan  melawan  hukum  di dalamnya.  Mahkamah  Agung  pada  tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan:
a.  Suatu penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama  atas  penangguhan,  tidak  dapat diminta banding ke Pengadilan Tinggi.
b.  Oleh  karena  itu,  seharusnya  Pengadilan Tinggi  menyatakan  banding  yang  diajukan Kantor  Inspeksi  Pajak  terhadapnya  tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) . 8 Sebenarnya,  ketentuan  yang  diatur  di dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  20 Tahun  1947  sendiri  sudah  memperingatkan, putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan akhir (eind  vonnis) , tidak  dapat  diminta  banding secara  sendiri,  tetapi  harus  bersama-sama dengan  putusan  akhir.  Bertitik  tolak  dari  dua putusan  Mahkamah  Agung  yang  dikemukan diatas, terhadap penetapan penundaan eksekusi  yang  diterbitkan  Ketua  Pengadilan Negeri,  tidak  dapat  diajukan  banding  maupun kasasi.  Upaya  yang  dapat  diajukan,  hanya pengaduan  kepada  Ketua  Pengadilan  Tinggi dalam rangka tindakan pengawasan.
8 Majalah  Varia  Peradilan,  Tahun  III  No.  88,  Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Januari, 1993, hal. 5.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Menurut asas umum yang berlaku:
a.  Pada  setiap  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuasaan  hukum  tetap  telah melekat kekuatan eksekutorial.
b.  Eksekusi  atas  putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya.
c.  Yang  dapat  menunda  eksekusi  hanya perdamaian  Setiap  putusan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  pada  dasarnya dapat langsung dimintakan dieksekusi.
Sehubungan dengan pelaksanaan putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial, hal ini sesuai dengan teori putusan yang  selalu  memuat  perintah  dari  pengadilan kepada  pihak  yang  kalah  untuk  melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan  sesuatau,  menghukum  sesuatu. Jadi  dalam diktum  vonis selalu  bersifat condemnation (menghukum),  atau  bersifat constitutoir (menciptakan). Perintah dari peradilan  ini  jika  tidak  dilaksanakan  dengan suka  rela,  maka  dapat  dilaksanakan  secara paksa yang bisa disebut eksekusi. 9
Dengan  demikian,  terhadap  putusan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  tidak diperbolehkan  suatu  penundaan  eksekusi,  akan tetapi  untuk  beberapa  kondisi  tertentu  aturan umum  tersebut  dapat  disimpangi.  Penundaan eksekusi bersifat eksepsional. artinya, pengabulan  penundaan  eksekusi  merupakan tindakan  pengecualian  dari  asas  aturan  umum. Itu  sebabnya  penundaan  eksekusi  disebut tindakan eksepsional, karena tindakan penundaan  eksekusi  tersebut  menyingkirkan ketentuan  umum  yang  telah  disebutkan  diatas. Penundaan  eksekusi  merupakan  suatu  bentuk
9 Raihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal.20
kebijakan  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  agar suatu eksekusi pada akhirnya tidak menimbulkan permasalahan baru.
Terkait dengan penundaan eksekusi tidak terdapat  standart  umum  yang  dapat  digunakan sebagai  dasar  untuk  melakukan  penundaan eksekusi, artinya penerapan penundaan eksekusi bersifat kasuistik dan harus dipertimbangkan  secara  matang  kasus  per kasus.  Suatu  alasan mungkin  dapat  dibenarkan untuk  menunda  eksekusi  pada  suatu  kasus tertentu, tetapi  belum  tentu  dapat  dipergunakan untuk menunda  eksekusi  pada  kasus  yang  lain. Penundaan  eksekusi  terhadap  suatu  putusan dapat  berdasarkan  kepada  rekomendasi  dari Mahkamah  Agung,    dalam  hal  ini  Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi  terhadap  setiap  peradilan  yang berada di bawahnya.
Rekomendasi yang diberikan oleh
Mahkamah Agung merupakan salah satu bentuk dari  fungsi  pengawasan  yang  diemban  oleh Mahkamah Agung. Hal ini merupakan pengejawantahan wewenang Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan tertinggi terhadap  penyelenggaraan  peradilan  di  semua lingkungan  peradilan  dalam  melaksanakan kekuasaan kehakiman serta wewenang Mahkamah  Agung  untuk  memberi  petunjuk, tegoran, peringatan dan petunjuk yang dipandang  perlu  kepada  pengadilan  di  semua lingkungan peradilan.
Fungsi  pengawasan  tersebut  dapat  kita lihat  dalam  Pasal  32  Undang-undang  No.  32 Undang-Undang  No.14  Tahun  1985  jo  Undang- Undang  No.  5  Tahun  2005  tentang  Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:
(1)  Mahkamah  Agung  melakukan  pengawasan
tertinggi terhadap penyelenggaraan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
peradilan  di  semua  lingkungan  peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
(2)  Mahkamah  Agung  mengawasi  tingkah  laku dan  perbuatan  para  Hakim  di  semua lingkungan  peradilan  dalam  menjalankan tugasnya.
(3)  Mahkamah Agung berwenang untuk meminta  keterangan  tentang  hal-hal  yang bersangkutan  dengan  teknis  peradilan  dari semua Lingkungan Peradilan.
(4)  Mahkamah  Agung  berwenang  memberi petunjuk,  tegoran,  atau  peringatan  yang dipandang  perlu  kepada  Pengadilan  di semua Lingkungan Peradilan.
Hal  itu  juga  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  11  ayat  (4)  Undang-undang  No.4  Tahun 2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang berbunyi :
(4)  Mahkamah Agung melakukan pengawasan  tertinggi  atas  perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan  yang  berada  di  bawahnya berdasarkan ketentuan Undang- undang.  Apabila  dilihat  dalam  praktek maka,  penundaan  eksekusi  suatu putusan perdata biasanya dilaksanakan  setelah  adanya  suatu surat rekomendasi kepada Pengadilan
Negeri.
Sehubungan  dengan  adanya  penundaan terhadap  eksekusi  atas  putusan  yang  telah berkekuatan  tetap,  maka  Mahkamah  Agung memberikan rekomendasi atau nasehat terhadap  suatu  perkara.  Jadi  yang  dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hanya merupakan suatu anjuran belaka, tidak ada ketentuan tertulis bagi Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  menuruti rekomendasi  yang  dianjurkan  oleh  Mahkamah Agung,  akan  tetapi  menurut  kebiasaan  Ketua Pengadilan  Negeri  akan  menuruti  rekomendasi yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung.
Hukum  positif  Indonesia  yang  mengatur mengenai hukum acara perdata tidak mengenal adanya  penundaan  eksekusi.  Dalam  hal  ini,
tidak  ada  pasal-pasal  dalam  HIR,  RBg,  RV maupun  Undang-udang  lainnya  yang  mengatur penundaan  eksekusi  putusan  perkara  perdata didasari oleh hukum tidak tertulis yang mengacu kepada  yurisprudensi  dan  hukum  kebiasaan yang ada dalam masyarakat.
Ketika suatu permasalahan hukum belum memiliki  pengaturan  yang  jelas  maka  hakim wajib  menggali, mengikuti  dan memahami  nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  Hal  inilah  yang  menjadi  dasar penundaan  eksekusi  tetap  dapat  dilaksanakan, meskipun  penundaan  eksekusi  tidak  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  hukum  acara  perdata,  tetapi  dalam sumber hukum tidak  tertulis, penundaan eksekusi tersebut diatur.
Untuk  mencegah  timbulnya  kekosongan hukum  maka  hakim  dapat  mempergunakan sumber-sumber  hukum  tidak  tertulis.  Indonesia memang  tidak  menganut  asas  preseden  yang mewajibkan  untuk  mengikuti  putusan  hakim yang  terdahulu,  tetapi  putusan  hakim  tersebut dapat  dijadikan  sumber  hukum  apabila  belum ada pengaturan dalam Undang-undang.
Berdasarkan  asas  dan  prinsip  dalam hukum  acara  perdata  dikemukakan  di  atas, diketahui  bahwa  perlawanan  pihak  ketiga  pada asasnya  tidak  menangguhkan  eksekusi,  namun terhadap  asas  tersebut  terdapat  pengecualian, perlawanan pihak ketiga yang dapat menangguhkan  eksekusi  untuk  lebih  jelasnya dapat  dilihat  dalam  contoh  kasus  sebagai berikut:
Dalam persoalan hutang piutang antara x dan  y,  sudah  dikemukakan  bahwa  sawah  yang terletak  di  kota  lain  itu  disita  eksekutorial. Pemilik  sesungguhnya  dari  sawah  tersebut, ialah  Z,  mengajukan  perlawanan  pihak  ketiga. Perlawanan  ini  diajukan  kepada  pengadilan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
negeri  di  kota  B,  ialah  pengadilan  negeri  yang melaksanakan pensitaan tersebut, karena pengadilan  negeri tersebut  adalah  yang  relative berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus perlawanan  tersebut.  Sebagai  bukti  bahwa  Z adalah  pemilik  sawah  yang  disita  itu,  diajukan sertifikat  atas  nama  Z,  jelaslah  sudah  bahwa pensitaan  terhadap  sawah  tersebut  telah dilakukan  secara  keliru.  Ketua  pengadilan negeri  di  Kota  B  yang  harus  memberi  laporan dua  hari  sekali  telah  melaporkan  segala keadaan itu kepada rekannya di Kota A. Berdasarkan  contoh  kasus  di  atas,  maka  jelas terlihat  bahwa  Z  memohon  agar  eksekusi ditangguhkan,  muncul  pertanyaan,  kepada siapakah permohonan penangguhan itu diajukan.  Kepada  Ketua  Pengadilan  A  atau Ketua  Pengadilan  B.  dalam  hal  ini  perlu dikemukakan,  bahwa  persoalan  semacam  itu jarang  terjadi  di  dalam  praktek.  Namun demikian,  bukan  berarti  persoalan  seperti  itu tidak  pernah  terjadi  sama  sekali.  Persoalan semacam  itu  pernah  terjadi  di  Pengadilan Negeri  Bandung,  Pengadilan  Negeri  Bandung melaksanakan eksekusi atas permintaan Pengadilan Negeri lain.
Perlawanan  pihak  ketiga  dan  perlawanan sita  eksekutorial  yang  diajukan  lawan  tersita merupakan  upaya  hukum  luar  biasa,  dan karenanya  pasa  asasnya  tidak  menangguhkan eksekusi. Ketua pengadilan negeri yang memerintahkan  eksekusi  bebas  untuk  tetap melaksanakan
putusan
yang harus dilaksanakan, atau untuk menangguhkan pelaksanaan  tersebut.  Harus  diperhatikan, bahwa  putusan  yang  tengah  dilaksanakan  itu dapat merupakan putusan yang sudah mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap,  pula dapat  berupa  putusan  yang  belum  berkekuatan
hukum yang tetap, akan tetapi diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
Pasal  207  ayat  (3)  HIR  menyebutkan: bantahan  itu  tiada  dapat  menahan  orang  mulai atau  meneruskan  hal  menjalankan  keputusan itu,  kecuali  ketua  telah  memberi  perintah, supaya  hal  itu  ditangguhkan  sampai  jatuh putusan pengadilan negeri.
Dimaksud dengan orang dalam ketentuan Pasal 207 ayat 3 tersebut diatas, jelaslah bukan sembarang  orang,  akan  tetapi  “orang  tertentu” ialah ketua pengadilan negeri yang memerintahkan  eksekusi.  Dalam  hal tersebut  di atas  ketua  pengadilan  negeri  di  Kota  A)  dan siapakah  yang  dimaksud  dengan  perkataan “ketua”  pada  kalimat  berikutnya.  Apakah  ketua pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi,  atau  ketua  pengadilan  negeri  yang memerintahkan eksekusi.
Maksud  dilakukannya  perlawanan  atas pensitaan  adalah  diperintahkan  untuk  diangkat, dan  yang  berhak  untuk  memerintahkan  hal  itu tentunya adalah ketua pengadilan yang melaksanakan  pensitaan  tersebut.  Harus  pula diperhatikan, bahwa wewenang untuk
memeriksa perlawanan tersebut adalah wewenang relative. Lain halnya dengan wewenang  yang  diberikan  kepada  ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi itu adalah wewenang mutlak.
Telah dikemukakan secara jelas mengenai  kewajiban  dari  ketua  pengadilan negeri  di  Kota  B  untuk  setiap  kali  dalam  dua hari,  memberi  laporan  tentang  perkembangan situasai  perlawanan  kepada  ketua  pengadilan negeri di kota A. adapun yang menjadi landasan pemikiran  bagi  pembuat  undang-undang,  agar ketua  pengadilan  negeri  yang  melaksanakan setiap  dua  kali  sehari,  memberi  laporan perkembangan  perlawanan  yang  beliau  hadapi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
itu  kepada  rekannya  yang  memerintahkan eksekusi. Apabila
wewenang untuk menangguhkan  ada,    maka  ketua  pengadilan negeri  yang  melaksanakan  tidak  perlu  dan diharuskan untuk memberikan laporan.
Laporan
merupakan hubungan komunikasi  antara  pengadilan  yang  memiliki keterkaitan  atas  adanya  perlawanan  pihak ketiga dan perlawanan pelawan tersita terhadap sita  eksekutorial  yang  termasuk  upaya  hukum luar  biasa,  untuk  menangguhkan  eksekusi. Dengan  adanya  laporan  secara  kontineu tersebut, Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan  eksekusi  kepada  rekannya dapat mengetahui perkembangan yang menyangkut perlawanan yang diperiksanya.
Ketua pengadilan negeri yang memerintahkan  agar  eksekusi  ditangguhkan dalam  laporannya  dapat  pula  memberi  usul kepada rekannya yang memerintahkan eksekusi,  agar  berdasarkan  keadaan/hal-hal yang  diketahui  olehnya  ditempat,  agar  eksekusi ditangguhkan.  Dari  uraian  di  atas,  dipahami bahwa permohonan untuk  menangguhkan eksekusi harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan eksekusi, dalam contoh tersebut di atas kepada ketua pengadilan negeri di kota A.
Kedudukan pelawan terhadap objek yang disita  dalam  mengajukan  perlawanan  sita jaminan  sangat  menentukan  diterima  atau tidaknya suatu perlawanan yang diajukan.  Oleh karena syarat paling mendasar dalam melakukan  perlawanan  pihak  ketiga  yakni  si pelawan  harus  benar-benar  pemilik  dari  barang atau benda. Misalnya seorang pemegang gadai apakah  dapat  dipersamakan  dengan  pemilik, dalam  hal  ini  dapat  dilihat  pendapat  yang dikemukakan  Wirdjono  Prodjodikoro  mana menurut  beliau,  bahwa  hal  itu  dapat  dilakukan
olehnya,  pendapat  ini  didukung  oleh  Ter  Haar yang membenarkan dan menyongkong pendapat tersebut. Juga sudah menjadi yuridprudensi  tetap  sebelum  perang  dunia kedua, bahwa hal itu dibenarkan.
Namun  dewasa  ini,  dengan  berlakunya Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  No.  5 Tahun 1960 dan peraturan –peraturan pelaksanaannya,  mengenai  persoalan  di  atas ternyata harus ditelaah kembali secara seksama. Menurut ketentuan Pasal 77 Undang- Undang  Np.  5 Tahun  1960, jangka  waktu  gadai tanah  pertanian/sawah  adalah  paling  lama selama  7  tahun,  dan  setelah  itu  tanah pertanian/sawah  tersebut  harus  dikembalikan kepada  pemiliknya  tanpa  membayar  uang tebusan.  Sehingga  adalah  terlalu  dipaksakan apabila  pemegang  gadai,  dalam  situasai sekarang ini, kedudukannya masih dipersamakan  dengan  pemilik.  Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemegang gadai sekarang  ini  tidaklah  dapat  dipersamakan dengan pemilik, dan karenanya tidak pula dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga.
Pada  prakteknya  sering  pula  terjadi, dimana  berdasarkan  perjanjian  hipotik  atau perjanjian
creditverband , seseorang
mengajukan perlawanan pihak ketiga. Persoalan  semacam  ini  sudah  barang  tentu tidak  akan  diterima  oleh  pengadilan,  karena pemegang  hipotik  atau creditverband bukanlah pemilik,  dan  kedudukannya  tidak  dipersamakan dengan  pemilik  barang  sengketa  (lihat  putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3445 K/Pdt/1994 tertanggal 24 Mei 1996).
Selanjutnya perlu juga ditelaah perlawanan pihak ketiga terkait dengan perkawinan  yang  berhubungan  dengan  harta bersama  atau  harta  yang  diperoleh  dalam perkawinan.  Dalam  keadaan  sekarang  ini,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  mudahnya  sepasang  suami  /isteri  yang curang  dapat  menyalahgunakan  kesempatan, yaitu  misalnya  sang  isteri  dengan  dalil  bahwa barang  yang  disita  itu  adalah  barang  asalnya, mengajukan  perlawanan  pihak  ketiga  terhadap pensitaan  barang  tersebut.  Dan  bagaimana apabila  sesungguhnya  barang  itu,  yang  sudah tercatat  dan  ada  sertifikatnya  atas  nama  isteri, sesungguhnya  adalah  barang  atau  harta bersama. Eksekusi mungkin akan ditangguhkan oleh  Hakim  karena  adanya  perlawanan  itu, karena  ada  “ mazen  in  de  wet ”  akan  dapat terhindari  dari  pelelangan.  Keadaan  ini  lebih berbahaya lagi, oleh karena hibah antara suami dan  isteri  juga  tidak  dilarang  oleh  Undang- undang  Perkawinan.  Hal-hal  semacam  ini  akan dapat  menimbulkan  kesulitan  dalam  praktek. Sebaliknya Undang-undang Perkawinan ditambah  dengan  pasal-pasal  yang  secara lengkap  dan  seksama  mengatur  perihal  harta benda dalam perkawinan.
Persoalan  lain  adalah  apabila  seorang ayah  mengajukan  perlawanan  pihak  ketiga sebagai  wali  /ayah  dari  anaknya  yang  belum dewasa,  terhadap  pensitaan  yang  dilakukan terhadap  harta  benda  milik  anaknya  itu, sedangkan  dalam  perkara  sebelumnya  (dimana barang  tersebut  disita)  dan  sang  ayah  sendiri adalah  tergugat  tersita.  Menjadi  persoalan apakah dalam hal itu pensitaan harus diperintahkan  untuk  diangkat.  Dalam  hal  ini mungkin  pasal  semacam  “ action  paulina ” diharuskan  ada  dalam  hukum  perjanjian. Persoalan-persoalan semacam ini perlu mendapat  pemikiran  oleh  pembuat  undang- undang,  oleh  karena  akan  sangat  merugikan pihak  yang  menang  perkara,  apabila  setelah berproses melalui suatu proses pengadilan yang panjang, kemenangaannya dapat ditorpadir oleh
pihak-pihak yang menyalahgunakan kesempatan.
C.  Akibat Hukum Perlawanan Terhadap Sita Jaminan Oleh Pihak Ketiga Dapat Berakibat Hukum Diangkatnya Sita

## Jaminan
Apabila  perlawanannya  itu  dikabulkan, maka  putusan  yang  dilawan  itu  diperbaiki sepanjang  merugikan  pihak  ketiga  (Pasal  382 Rv). Atau apabila sita telah diletakkan atas harta kekayaan  yang  ditunjuk  penggugat,  kemudian hal  itu  dilawan  tergugat  berdasarkan  alas  an harta  itu  milik  pihak  ketiga,  dan  dari  hasil penelitian  pengadilan  memperoleh  fakta,  harta itu benar milik pihak ketiga, tindakan yang mesti dilakukan oleh hakim, diantarnya:
1.  Segera  menerbitkan  penetapan  yang  berisi perintah pengangkatan sita terhadap barang yang dimaksud;
2.  Jika  barang  itu  berupa  tanah  atau  kapal, yang  pengumuman  sitanya  didaftarkan dikantor  pendaftaran  tanah  atau  kapal, maka  pengangkatan  sita  tersebut  segera diberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan agar pengumuman sita dicabut dan objek sitaa dipulihkan ke dalam keadaan tidak berada di bawah penyitaan. 10
Dengan  demikian,  konsekuensi  hukum dengan dinyatakannya pelawan sebagai pelawan  yang  benar  adalah  dikabulkannya gugatan  pelawan  dengan  diangkatnya  sita jaminan yang telah diletakkan oleh pengadilan.
Diangkatnya sita oleh Pengadilan sebagai  konsekuensi  hukum  setelah  pelawan mampu  membuktikan  haknya  yang  telah dirampas atau dirugikan akibat adanya
10 M.  Yahya  Harhaap, Hukum  Acara  Perdata,  Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan , Op.Cit , hal. 301

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
peletakkan sita jaminan ataupun sita eksekutorial merupakan suatu wujud penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.
Apabila  merujuk  kepada  teori  keadilan yang  dikembangkan  oleh  Aritoteles  yang menyatakan bahwa keadilan adalah “pemberian hak  persamaan  tapi  bukan  persamarataan, memberikan  pemahaman  bahwa  adil  bukanlah menciptakan  suatu  keadaan  yang  sama  rata, akan  tetapi  bagaimana memberikan  persamaan hak  bagi  setiap  individu  dihadapan  hukum. Sehingga dengan adanya pengakuan hak hidup orang  lain,  dengan  sendirinya  diwajibkan memberikan  kesempatan  kepada  orang  lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya.
Konsepsi tersebut pada hakikatnya menginstruksikan  agar  senantiasa  melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil.
Hubungan  adil  dapat  diumpamakan  sebagai cahaya  dan  api,  bila  apinya  besar  maka cahayanya  pun  terang,  jadi  bila  peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap.
Apabi la  dihubungkan  dengan  “keadilan sosial”,  maka  keadilan  itu  harus  dikaitkan dengan  hubungan-hubungan  kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai: (1)  Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
(2)  Menumpas  keaniayaan,  ketakutan  dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
(3)  Merealisasikan  persamaan  terhadap  hukum antara setiap individu, pengusaha- pengusaha  dan  orang-orang  mewah  yang didapatnya dengan tidak wajar”.
Keadilan
sosial menyangkut kepentingan  masyarakat  dengan  sendirinya individu  yang  berkeadilan  sosial  itu  harus
menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan  Individu  yang  lainnya.  Hukum nasional  hanya  mengatur  keadilan  bagi  semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan  atau  menselaraskan  keadilan- keadilan  yang  bersifat  umum  diantara  sebagian dari  keadilan-keadilan  individu.  Dalam  keadilan ini  lebih  menitikberatkan  pada  keseimbangan antara  hak-hak  individu  masyarakat  dengan kewajiban-kewajiban  umum  yang  ada  didalam kelompok masyarakat hukum.
Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ke tiga  merupakan  suatu  upaya  dari    pihak  yang dirugikan untuk mempertahankan hak-hak individunya  di  tengah  masyarakat.  Dalam  hal seseorang  yang  dirugikan  hak-hak  perdatanya, dan kepada orang tersebut diberikan kesempatan  untuk  mempertahankan  haknya serta  memperoleh  kembali  haknya  yang  telah dirampas  merupakan  suatu  wujud  dari  keadilan hukum.
Dengan  demikian,  perlawanan  pihak  ke tiga  atas  sita  jaminan maupun  sita  eksekutorial, selain  merupakan  bentuk  upaya  hukum  juga wujud  dari  penegakan  keadilan  terhadap  hak- hak  individu  di  tengah  masyarakat.  Sehingga tidak  ada  hak-hak  individu  yang  terzhalimi  di tengah-tengah  pergaulan  hidup  bermasyarakat, meskipun  pada  tatanan  konsep  kepentingan, lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

## III.  Kesimpulan dan Saran

## A.  Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Upaya hukum pihak ketiga untuk mengajukan  perlawanan  terhadap  sita jaminan  hanya  dapat  diajukan  ketika

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
putusan  belum  memiliki  kekuatan  hukum tetap, sedangkan untuk putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap gugatan diajukan  seperti  biasanya,  dan  gugatan tersebut  tidak  termasuk  dalam  bentuk perlawanan pihak ketiga ( derden verzet ).
2. Upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan  penundaan  terhadap  eksekusi oleh  pengadilan,  dilakukan  dengan  cara mengajukan  permohonan  atau  perlawanan kepada  pengadilan  yang  memerintahkan dilaksanakan  sita  jaminan  ( consevatoir beslaag ). Apabila pelawan dapat membutkikan  bahwa  ia  benar  ia  adalah pemilik  dari  harta  benda  yang  disita,  maka ia  merupakan  pelawan  yang  benar,  disini hakim  wajib  menangguhkan  pelaksanaan eksekusi  dan  mengangkat  sita  jaminan yang dimohonkan penggugat.
3. Akibat hukum terhadap adanya perlawanan terhadap  sita  jaminan  oleh  pihak  ketiga, apabila  pihak  ketiga  dapat  membuktikan bahwa  harta  yang  diletakkan  sita  jaminan merupakan  miliknya,  dan  ia  tidak  memiliki hubungan  dengan  pokok  perkara,  maka pengadilan yang memerintahkan diletakkan sita wajib mengangkat sita jaminan
tersebut.

## B.  Saran
1. Majelis hakim agar lebih berhati-hati dalam mengabulkan  permohonan  sita  jaminan agar penetapan sita jaminan yang dijatuhkan  tersebut  tidak  merugikan  pihak yang  awalnya  tidak  ikut  tetapi  justru  ikut dirugikan atas putusan tersebut.
2. Perlawanan  pihak  ketiga  ( derden  verzet )
terhadap sita jaminan ( consevatoir beslaag ) tidak diatur secara tegas dan khusus dalam
suatu
undang-undang, sehingga
pelaksanaannya dan pengaturannya disamakan dengan pengaturan sita eksekusi.  Oleh  karena  itu  diperlukan pembentukan  suatu  aturan  yang  mengatur secara  khusus  dan  tegas  mengenai perlawanan  pihak  ketiga  terhadap  sita jaminan,  agar  dalam  pengaturan  serta pelaksanaanya  bisa  dijalankan  dengan baik.  Pembentukan  aturan  tersebut  sendiri bertujuan melindungi hak pihak ketiga agar tercipta kepastian hukum dan keadilan.
3. Majelis  hakim  di  dalam memeriksa  perkara perlawanan  ( verzet ),  tidak  saja  berpatokan adanya  perlawanan  pihak  ketiga,  sebab terkadang  tergugat  dapat  saja  melakukan verzet terhadap pensitaan atas dalil bahwa harta  yang  disita  tersebut  adalah  bukan miliknya,  melainkan  milik  pihak  ketiga. Sehingga majelis hakim perlu juga memeriksa  kebenaran  dari  perlawanan tersita  (tergugat) tersebut  tanpa menunggu adanya  perlawanan  dari  pihak  pemilik sebenarnya (pihak ketiga).

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## Daftar Pustaka
H.A.  Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada
Pengadilan  Agama ,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta , 1996.
Krisno  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  Teori
dan Praktek serta Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ,:Grafitri Budi Utami, Bandung,
2000.
M.  Yahya  Harahap,. Hukum  Acara  Perdata ,
Sinar Grafika, J akarta,  2009.
Majalah  Varia  Peradilan,  Tahun  III  No.  88,
Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia
(IKAHI), Januari, 1993.
R.  Soesilo, RIB  /  HIR  dengan  penjelasannya ,
Politea, Bogor 1995.
Raihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan
Agama ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 1998.
Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek ,
Mandar Maju, Bandung, 1997. Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata
Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1993.