El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia:

## Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga
Abidin Nurdin Universitas Malikussaleh, Aceh Email: abidin@unimal.ac.id
Bustami Usman Univeristas Syiah Kuala (USK)
Email: bustamiusman@unsyiah.ac.id
Fauzan Samad Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta Email: samadfauzan1110@gmail.com
Makmunzir Mukhtar Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an, Jakarta Email: makmunzir01@gmail.com

## Abstrak
Kajian  ini  membahas  tentang  tujuan  hukum  Islam  adalah  untuk  kemaslahatan  manusia khususnya  penerapan  kaidah  fiqhiyah  dalam  bidang  ekonomi  dan  hukum  keluarga. Metodologi Hukum Islam atau ushul fiqh dikenal qawaid fiqhiyah sebagai alat untuk untuk mempermudah proses istinbath dan metode ijtihad dalam menentukan suatu hukum. Kajian ini merupakan studi hukum Islam secara teoritis atau normatif, dengan menggunakan teori hukum  Islam.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  tujuan  hukum  Islam  yang  paling  utama adalah  untuk  kemaslahatan  manusia  di  dunia  dan  akhirat  yang  dikenal  dengan  istilah maqashid  al-syariah.  Kemudian  kaidah  fiqhiyah  dalam  bidang  ekonomi  (mudharabah  dan musyarakah)  digunakan  misalnya;  “Pada  dasarnya  semua  muamalah  boleh  dilakukan, terkecuali  ada  dalil  yang  mengharamkannya.”  Kaidah  ini  bermakna  kebolehan  dalam muamalah  itu  selama  belum  ada  dalil  yang  jelas  melarang  dan  mengharamkannya,  itulah prinsip dasar dalam menentukan hukum-hukum yang berkenaan dengan muamalah. Qawaid fiqhiyah dalam hubungannya dengan hukum keluarga Islam dikenal ada kaidah al-adat al- muhakkamah  (adat  dapat  dijadikan  sebagai  hukum)  diimplementasikan  dalam  hal pembagian harta bersama. Demikian  juga  kaidah fiqhiyah yang digunakan dalam putusan hakim  Pengadilan  Agama  pada  kasus  perceraian  antara  suami  dan  isteri  yang  tidak mungkin  lagi  mempertahankan  perkawinannya.  Hal  ini  berpegang  pada  kaidah  fiqhiyah: ”Apabila  ada  dua  hal  yang  sama-sama  mengandung  mudlarat,  maka  harus  dipilih  satu diantaranya yang lebih kecil mudlaratnya.”  Kaidah-kaidah ini menunjukkan keluasan dan keluwesan  hukum  Islam  yang  akan  mewujudkan  kemaslahatan  manusia  sebagai  tujuan utama hukum Islam.
Kata Kunci: Kemaslahatan Manusia, Tujuan Hukum Islam, Kaidah Fiqhiyah, Ekonomi dan Hukum Keluarga.

## Pendahuluan
Hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis kebanyakan bersifat umum, hanya sedikit yang bersifat rinci. Karena itu, menjadikan al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber hukum, para ulama  sepakat  namun  juga  diperlukan  perangkat  ilmu  lain  untuk  menjelaskannya.  Para  ulama kemudian menyusun ilmu  metodologi hukum  Islam  yang dikenal  dengan nama Ushul Fiqih .  Ilmu ini mempelajari tentang  tata cara menginstimbathkan hukum,  memahami dalil  sehingga kemudian dikenal sumber hukum lain seperti ijma’, qiyas, istihsan dan maslahat mursalah. Menurut mayoritas
ulama  bahwa  ilmu  Ushul  fiqih  menjadi  sebuah  disiplin  ilmu  yang  berkembang  dipelopori  oleh Muhammad Idris al-Syafi’i (w. 820 M) melalui karyanya, al-Risālah dan al-umm . 1
Beragamanya  sumber  hukum  Islam  dan  perbedaan  ulama  dalam  memahami  dalil  ini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya ada perbedaan kondisi antara masa turunnya Al-Qur’an dan  Hadis  dengan  kehidupan  modern,  karena  kebudayaan  Islam  terus  berkembang  dari  waktu  ke waktu dengan segala probematika dan masalahnya sesuai dengan perkembangan zaman. Timbulnya berbagai  masalah  baru  menghendaki  kehadiran  aturan-aturan  yang  baru  pula  dalam  Islam.  Untuk memecahkan  persoalan  ini,  para  ulama  berusaha  mencurahkan  segala  daya  upayanya  untuk berijtihad  menetapkan  hukum  dengan  menggunakan  metode-metode  tertentu,  termasuk menggunakan al-Qawā’id  al-Fiqhiyah . 2 Kaidah  fiqih  merupakan  kaidah-kaidah  yang  bersifat umum,  yang  mengelompokkan  masalah-masalah  fiqih  spesifik  menjadi  beberapa  kelompok,  juga merupakan pedoman yang memudahkan penyimpulan hukum bagi suatu masalah, yaitu dengan cara menggolongkan masalah-masalah yang serupa dibawah satu kaidah.
Kaidah-kaidah  fiqih  juga  salah  satu  hal  penting  sebagai  pedoman  bagi  umat  Islam  untuk menyelesaikan  masalah  hukum  yang  dihadapi  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Tanpa  pedoman tersebut, maka tidak akan dapat diketahui batas-batas boleh-tidaknya sesuatu itu dilakukan, mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan.  Dalam  berbuat  atau  berprilaku  mereka  terikat  dengan  rambu-rambu  dan  nilai-nilai yang dianut, baik berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik.
Seperti pada pembahasan kali ini terdapat kaidah fiqh ( qawaid fiqhiyyah ) merupakan kaidah yang  bersifat  umum  dan  biasa  digunakan  untuk  menyelesakan  permasalahan  yang  bersifat  praktis dalam  kehidupan  sehari-hari.  Kaidah  ini  menggolongkan  masalah-masalah  yang  serupa  menjadi satu  kaidah  fiqh  ini  tentunya  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  Hadis  yang  merupakan  terciptanya hukum-hukum  islam.  Dengan  adanya  qawaid  fiqhiyah  ini  tentunya  mempermudah  kita  dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbuatan manusia.
Para ulama mazhab maliki mereka menempatkan qawa`id fiqhiyyah sejajar dengan ushul al- fiqh,  sebab  kaedah-kaedah  fiqh  itu  termasuk  bagian  syari`at  yang  dapat  memperjelas  metodologi berfatwa.  Bagi  mereka,  setiap  putusan  hukum  yang  bertentangan  dengan  dalil  dan  kaedah  yang disepakati  oleh  para  ulama,  maka  putusan  tersebut  batal.  Al-Qarafi  (w.  1228  M)  memperkuat pendapat  ini  dengan  mendudukkan  qawa`id  fiqhiyyah  yang  disepakati  dalam  posisi  yang  kuat hampir  seperti  nash,  ijma`,  dan  qiyas  jaliy.  Begitu  juga  Ibn  Farhun  (w.  1397  M)  menjadikan qawa`id fiqhiyyah sebagai hujjah. Bahkan secara tegas al-Bannani (w. 1780 M) menyatakan bahwa qa`idah  yang  menjadi  pijakan  fiqh,  kedudukannya  menyerupai  dalil-dalil.  Dengan  demikian,  bagi madzhab Maliki, qawa`id fiqhiyyah dapat dijadikan sebagai dalil sumber hukum Islam. Kemudian Ibnu  Arafah  (w.  803  H)  mengatakan,  "Boleh  menisbatkan  pendapat  pada  mazhab  Maliki  apabila pendapat  itu  didasarkan  pada  qa'idah  fiqhiyyah.  Pendapat-pendapat  ini  membuktikan  sahnya memutuskan hukum yang didasarkan pada qa'idah fiqhiyyah. 3
Mazhab Hanafi tidak ada kesepakatan di antara para ulama mereka terhadap boleh tidaknya berfatwa  atau  berhujjah  dengan  menggunakan  qawa`id  fiqhiyyah.  Mereka  yang  tidak  setuju,
1 Wael B. Hallaq, Was al-Shafii the Master Architect of Islamic Jurisprudence? International Journal of Moddle East Studies, Vol. 25,  No. 4, 1993, p. 587-605.  Satria Efendi  M. Zein, Ushul  Fiqih, Jakarta: Kencana, 2005.  Muhammad Syarif Hidayatullah, Imam Syafii sebagai Mujtahid dan Imam Mazhab  Fikih (Studi Historis, Yuridis  dan  Sosiologis), Al-Yasin:  Jurnal  Hasil  Kajian  dan  Penelitian  dalam  Bidang  Keislaman  dan Pendidikan, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 398-423. bidang Keislaman
2 Bukhari Ali, Otoritas Ijtihad  dalam Kajian Hukum Islam (Analisis  Kaedah Fikih al-Ijtihadu la Yunqadhu bi Al-Ijtihadi), El-Usrah:  Jurnal  Hukum  Keluarga ,  Vol  4  Nomor  1  (2021),  hlm.  108-121.  Muhammad  Hizbullah, Penggunaan  Qawaid  Fiqhiyyah Pada  Fatwa  Yang  Dikeluarkan  Dewan  Fatwa  Al  Jam’iyatul  Washliyah, Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 14-24.
3 Al-Khatab, Mawahibu Al-Jalil Syarah Mukhtasar Al-Khalil, jilid 1.
beralasan  bahwa  qaidah  itu  bersifat aghlabiyah (mayoritas),  tidak  bersifat kulliyyah (universal menyeluruh). Di antaranya Ibn al-Nujaim (w. 970 H) sebagaimana dikutip al-Hamawi (w. 1229 M) yang  mengatakan:  “tidak  boleh  berfatwa  dengan  menggunakan  qawa`id  fiqhiyyah  dan dhawabith karena sifatnya aghlabiyah . 4 Tapi bagi ulama madzhab Hanafi yang setuju qawa`id fiqhiyyah dapat dijadikan  sebagai  hujjah,  beralasan  bahwa  bila  diperhatikan  ternyata  tidak  semua  qa`idah  itu bersifat aghlabiyah , namun ada juga qa`idah yang sifatnya kulliyyah sebagaimana dinyatakan oleh al-Qarafi (w. 1228 M) dengan menukil dari al-Amiri (w. 992 M). 5
Imam  Al-Juwaini  (w.  1085  M)  dari  madzhab  Syafi`i  dalam  kitabnya al-Ghayatsi berpendapat bahwa tujuan akhir dari qawa`id fiqhiyyah adalah untuk memberi isyarat dalam rangka mengidentifikasi metode yang dipakainya terdahulu, bukan untuk ber istidlal dengannya. Ini sebagai indikator bahwa bagi al-Juwaini, qawa`id fiqhiyyah tidak dapat dijadikan hujjah, tapi hanya sebagai sarana untuk mengenal metode ijtihad dalam madzhab Syafi`i. Senada dengan itu, al-Zarkasyi (w. 794  H)  dengan  lebih  moderat  berpendapat  bahwa  qawa`id  fiqhiyyah  dapat  dijadikan  semacam instrumen  bagi  seorang faqih (pakar  hukum  Islam)  dalam  mengidentifikasi ushul  al-madzhab dan menyingkap dasar-dasar fiqh. 6
Ulama madzhab Hanbali, mereka tampaknya sepakat menjadikan qawa`id fiqhiyyah sebagai hujjah  (dalil  hukum).  Hal  ini  terlacak  dari  pendapat  beberapa  tokohnya  yang  populer  seperti  Ibnu Taimiyah (w. 728 H) dalam kitabnya al-Qawa`id al-Nuraniyyah , ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) dalam kitabnya I`lam al-Muwaqqi`in , ibnu Rajab (w. 795 H) dalam kitabnya Qawa`id fi al-Fiqh al-Islami ,  dan  ibnu  al-Najjar  dalam  kitabnya al-Kaukab  al-Munir .  Keempat  tokoh  di  atas  kiranya telah  mewakili  sikap  madzhab  Hanbali  terhadap  status  qawa`id  fiqhiyyah.  Mereka  semua sependapat  untuk  menjadikan qawa`id  fiqhiyyah sebagai  hujjah  atau  dalil  istinbath  hukum  Islam, terutama  pada  kasus-kasus  yang  tidak  dijelaskan  hukumnya  oleh  nash  (al-Qur’an  dan  hadits mutawatir).
Umat  Islam  di  Indonesia  atau  secara  global  masih  ada  yang  ragu  atas  kepastian  hukum masalah-masalah transaksi keuangan atau produk financial yang berkembang belakangan demikian juga  masalah  hukum  keluarga  Islam.  Maka  ini  merupakan  tugas  berat  bagi  para  akademisi  Islam untuk segera merespon sehingga kekosongan hukum tidak sampai terjadi. Penetapan segera hukum Islam pada masalah tersebut merupakan suatu keniscayaan. Namun demikian al-Qur’an dan Hadis sangat  terbatas  menjawab  persoalan  tersebut  sehubungan  dengan  telah  terhentinya  wahyu, sementara  peristiwa  dan  masalah  dalam  kehidupan  manusia  terus  berkembang  dan  tidak  terbatas. Maka,  mengandalkan  teks  wahyu  semata  tidaklah  cukup  memadai  dalam  menyikapi  persoalan kemanusiaan  sehari-hari.  Setidaknya  upaya  melakukan  ijtihad  terhadap  masalah  kekinian  selain dengan menggunakan dua sumber utama yaitu al-Qur’an dan hadits yang bersifat juga dapat dengan menggunakan kaidah fiqhiyyah yang sudah mapan yang telah dirumuskan oleh ahli fikih.
Kajian  ini  merupakan  studi  hukum  Islam  secara  teoritis  atau  normative. 7 Teori  yang digunakan  adalah  teori  ushul  fiqih  atau  metodologi  hukum  Islam  dengan  menggunakan  obyek kajian  literatur  berupa  buku,  artikel,  kitab  yang  terkait  dengan  pembahasan  tentang  tujuan  hukum Islam  untuk  kemaslahatan  manusia  dan  penggunaan  kaidah  fiqhiyah  dalam  bidang  ekonomi  dan hukum keluarga Islam.
4 Mustafa  Ahmad  al-Zarqa, al-Madkhal  al-Fiqh  al-`Am ,  (Damaskus:  Mathba`ah  Jami`ah,  1983),  Cet.  ke-7, Jilid II, hlm. 103.
5 Ahmad  bin  Muhammad  al-Hamawi, Ghumzu  `Uyun  al-Basha’ir  Syarh  al-Asybah  wa  al-Nazha’ir , (Kairo: Dar al-Thaba`ah al-Amirah, t. th.), Jilid I, hlm. 17-32
6 Taj al-Din Abd al-Wahab bin Ali bin Abd al-Kafi al- Subki, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), Jilid I, hlm. 11
7 Faisal  Ananda  Arfa  dan  Watni  Marpauang, Metodologi  Penelitian  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Kencana, 2016. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

## Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia
Tujuan  hukum  Islam  dalam  istilah  teoritisnya  adalah  maqashid  al-syariah.  tujuan  utama hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Konsep maqashid al-Syari’ah telah dimulai dari  masa  Al-Juwaini  yang  terkenal  dengan  Imam  Haramain  dan  oleh  Imam  al-Ghazali  kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu  Imam  al-Syatibi  (w.  790  H).  Konsep  itu  ditulis  dalam  kitabnya  yang  terkenal, al- Muwwafaqat .  Menurut  al-Syatibi,  pada  dasarnya  syariat  ditetapkan  untuk  mewujudkan kemaslahatan  hamba  (mashalih  al-‘ibad),  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Kemaslahatan  inilah, dalam pandangan beliau, menjadi maqashid al-Syari’ah . Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara  keseluruhan  (jumlatan)  maupun  secara  rinci  (tafshilan),  didasarkan  pada  suatu ‘Illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. 8
Al-Syatibi  menegaskan  teori  Maqasid  Al-Syariah  adalah  satu,  yaitu  mashlahah  atau kebaikan  dan  kesejahteraan  umat  manusia  baik  di  dunia  maupun  diakhirat.  Oleh  karena  itu  Al- Syatibi  meletakkan  posisi  maslahat  sebagai  ‘illat  hukum  atau  alasan  pensyariatan  hukum  Islam, berbeda dengan ahli ushul fiqih lainnya An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang,  bahwa  maslahat  itu  bukanlah  ‘ illat atau  motif  ( al-ba‘its )  penetapan  syariat, melainkan  hikmah,  hasil  ( natijah ),  tujuan  ( ghayah ),  atau  akibat  (‘ aqibah )  dari  penerapan  syariat. Maqashid Syari’ah adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur’an dan Hadits. dan ditetapkan oleh al-Syari' terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu’amalah) maupun di akhirat (dengan ‘aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk  tercapai  kemaslahatan tersebut  manusia harus memenuhi  kebutuhan Dharuriat (primer), dan menyempurnakan kebutuhan hajiat (sekunder), dan tahsiniat (tersier). 9
Menurut al-Syatibi bahwa tujuan hukum Islam diturunkan untuk manusia oleh Allah melalui Nabi  Muhammad  SAW  adalah  untuk  kemaslahatan  kehidupan  dunia  dan  akhirat.  Dalam  kitab  al- muwakaqat  beliau  menegaskan  bahwa  “ Sesungguhnya  syariat  itu  ditetapkan  bertujuan  untuk tegaknya  (mewujudkan)  kemashlahatan  manusia  di  dunia  dan  Akhirat.” Kemudian  ia  juga menjelaskan bahwa “Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba”. 10
Pencarian para ahli ushul fikih terhadap “maslahat” itu, diwujudkan dalam bentuk  metode berijtihad.  Pada  dasarnya,  semua  metode  ijtihad  bermuara  pada  upaya  penemuan  maslahat  dan menjadikannya  sebagai  alat  untuk  menetapkan  hukum  yang  kasusnya  tidak  disebutkan  secara eksplisit baik dalam al-Qur’an maupun hadits Nabi Muhammad Saw. Atas dasar asumsi ini, maka dapat  dikatakan  bahwa  setiap  metode  penetapan  hukum  yang  dipakai  oleh  para  ahli  ushul  fiqih bermuara  pada maqashid  al-syari’at .  Tujuan  hukum  harus  diketahui  oleh  mujtahid  dalam  rangka mengembangkan  pemikiran  hukum  dalam  Islam  secara  umum  dan  menjamin  persoalan-persoalan hukum kontemporer. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur  sosial,  hukum  tersebut  tidak  dapat  lagi  diterapkan.  Menurut  al-Juwaini,  seseorang  tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya. 11
Oleh  karena  itu,  dapat  ditegaskan  bahwa  tujuan  hukum  Islam  yaitu  untuk  kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut juga merupakan tujuan manusia diciptakan di
8 Suparman  Usman  dan  Itang, Filsafat  Hukum  Islam, Serang:  Laksita  Indonesia,  2015,  hlm.  147.  Khairuddin Hasballah  et.al.,  Identifying  ‘Illat  through  Munasabah  in  Islamic  Law:  A  Perpective  of  Imam  al-Ghazali, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam , Vol. 5, No. 2 (2021).
9 Moh. Ahsanuddin Jauhari, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Laventurindo, 2020.
10 Al-Syatiby, al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah , (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), jilid II, hlm. 2-3.
11 Moh. Ahsanuddin Jauhari, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Laventurindo, 2020, hlm. 140.
dunia  ini  yaitu  sebagai  khalifah  dan  sebagai  hamba  Allah  SWT.  Manusia  sebagai  khalifah  dalam hubungannya  dengan  manusia  dan  alam  semesta  sedangkan  sebagai  hamba  hubungannya  dengan Allah SWT sebagai Tuhan sebagai Pencipta manusia dan alam semesta.

## Penerapan Qawa’id Fiqhiyyah Pada Bidang Ekonomi
Penerapan  kaidah  fiqhiyah  dalam  bidang  ekonomi  atau  fiqh  mualamat  dapat  dilihat  dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS adalah suatu unit jasa pelayanan keuangan yang melayani lalulintas transaksi keuangan. Transaksi baik tunai, secara angsuran, maupun Letter of Credit (LC), serta  transaksi  elektronik  akan  mendapat  pelayanan  secara  legal  bila  dilakukan  oleh  orang  atau badan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk bertindak hukum atau bertransaksi secara sah dan  akan  menolak  pelayanan  bertransaksi  bagi  pihak  yang  tidak  memiliki  hak  atau  tidak  cakap bertindak  hukum  atau  bertransaksi.  Semisal,  lembaga  keuangan  syariah  tersebut  tidak  akan  men- tasharruf -kan (menggunakan) kepemilikan orang lain tanpa seizin pemiliknya.
Transaksi  pada  LKS  dapat  dikatakan  sah  dan  legal  apabila  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak yang secara hukum memiliki kecakapan untuk bertransaksi dan memiliki hak penuh obyek transaksi perbankan tersebut. Apabila ada suatu instruksi transaksi kepada pihak tertentu atau dengan obyek transaksi  tertentu  yang  bukan  miliknya  atau  bukan  di  bawah  kekuasaannya,  maka  transaksi perbankan tersebut batal demi hukum. 12
Adapun  beberapa  produk-produk  Lembaga  Keuangan  Syariah,  antara  lain  ialah  sebagai berikut:

## 1. Akad Mudharabah
a. Pengertian Mudharabah
Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (maliUshahib al- mal) yang  menyediakan  seluruh  modal  dengan  pengelola  ( ’amil/mudharib) dan  keuntungan  usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. 13
Menurut  ulama  fiqih  kerjasama  “mudharabah”  (perniagaan)  sering  juga  disebut  dengan “ Qiradh ”. 14 Menurut  Sayyid  Sabiq  bahwa  mudharabah  dapat  dinamakan  dengan  qiradh  yang artinya  memotong.  Karena  pemilik  modal  memotong  sebagian  hartanya  agar  diperdagangkan dengan  memperoleh  sebagian  keuntungan. 15 Mudharabah  berasal  dari  kata  dharb  yang  berarti memukul  atau  berjalan.  Dalam  bidang  ekonomi  Islam,  pengertian  memukul  atau  berjalan  lebih tepatnya  adalah  proses  seseorang  memukulkan  kakinya  dalam  menjalankan  usahanya.  Sedangkan secara  istilah,  mudharabah  merupakan  akad  kerjasama  usaha  antara  dua  pihak  dimana  pihak pertama  (pemilik  dana)  menyediakan  seluruh  dana,  sedangkan  pihak  kedua  (pengelola  dana) bertindak  selaku  pengelola,  dan  keuntungan  usaha  dibagi  diantara  mereka  sesuai  kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana. 16

## b. Landasan Hukum Mudharabah
1) Al-Qur’an
َّل ا ًرْيِثَك َ هاللّٰ او ُرُكْذا َو ِ هاللّٰ ِلْضَف  ْنِم ا ْوُغَتْبا َو  ِض ْرَ ْلْا ىِف ا ْوُرِشَتْناَف ُةوٰلَّصلا ِتَي ِضُق اَذِاَف
ْمُكَّلَع َن ْوُحِلْفُت
12 Iwan  Permana,  “Penerapan  Kaidah-Kaidah  Fikih  Dalam  Transaksi  Ekonomi  di  Lembaga  Keuangan Syariah”, dalam Jurnal Tahkim , Vol. 3 No. 1 2020, hlm. 10-11.
13 Dewan Syari’ah Nasional MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017.
14 Abdullah Rahman Al Jaziri, Kitabul Fiqh al al-Madzahibil Arba’ah, Juz 3, Beirut: Daarul Kutub Al- Ilmiah, t.th. hlm. 34
15 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Jilid 3, Riyad: Daarul Muayyad, 1997, hlm. 220
16 Dwi  Suwiknyo, Kompilasi Tafsir  Ayat-Ayat  Ekonomi Islam, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 181.
Artinya: “ Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah  banyak-banyak  agar  kamu  beruntung”  QS.  Al- Jumuah: 10) .
c. Rukun dan Syarat Mudharabah
1) Rukun Mudharabah: Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:
a) Pelaku (pemilik dana dan pengelola dana) Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku.  Pihak  pertama  sebagai  pemilik  modal  (shahibul  maal),  sedangkan  pihak  kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib).
b) Obyek  mudharabah  (modal  dan  kerja)  Faktor  kedua  (obyek  mudharabah)  merupakan konsekuensi  logis  dari  tindakan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku.  Pemilik  modal menyerahkan  modalnya  sebagai  obyek  mudharabah,  sedangkan  pelaksana  usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah.
c) Ijab  kabul  (persetujuan  kedua  belah  pihak)  Faktor  ketiga,  yakni  persetujuan  kedua  belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela).
d) Nisbah  keuntungan  faktor  keempat  (yakni  nisbah)  adalah  rukun  yang  khas  dalam  akad mudharabah.  Nisbah  mencerminkan  imbalan  yang  berhak  diterima  oleh  kedua  pihak  yang bermudharabah.  Mudharib  mendapatkan  imbalan  atas  kerjanya,  sedangkan  shahibul  maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. 17
2) Syarat Mudharabah sebagai berikut:
a) Pelaku:  1)  Dalam  mudharabah,  harus  ada  minimal  dua  pelaku.  Pihak  pertama  bertindak sebagai  pemilik  dana,  sedangkan  pihak  kedua  bertindak  sebagai  pengelola  dana,  2) Keduanya  harus  cakap  hukum,  baligh  dan  memiliki  kemampuan  untuk  diwakilkan  dan mewakilkan.  3) Pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim.
b) Pernyataan  ijab  dan  qabul  harus  dinyatakan  oleh  para  pihak  untuk  menunjukkan kehendak  mereka  dalam  mengadakan  kontrak  (akad),  dengan  memperhatikan  hal-hal berikut: 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).  2)  Penerimanaan  dari  penawaran  dilakukan  pada  saat  kontrak.  3)  Akad dituangkan  secara  tertulis,  melalui  korespondensi,  atau  dengan  menggunakan  caracara komunikasi modern.
3) Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (mudharib)  untuk  tujuan  usaha  dengan  syarat  sebagai  berikut:  1)  Modal  harus  diketahui jumlah  dan  jenisnya.  2)  Modal  dapat  berbentuk  uang  atau  barang  yang  dinilai.  Jika  modal diberikan dalam bentuk aset, 24 maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.  3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4) Keuntungan  mudharabah  adalah  jumlah  yang  didapat  sebagai  kelebihan  dari  modal.  Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
(1) Harus  diperuntukkan  bagi  kedua  pihak  dan  tidak  boleh  disyaratkan  hanya  untuk  satu pihak.
(2) Bagian  keuntungan  proporsional  bagi  setiap  pihak  harus  diketahui  dan  dinyatakan pada  waktu  kontrak  disepakati  dan  harus  dalam  bentuk  prosentasi  (nisbah)  dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
(3) Penyedia  dana  menanggung  semua  kerugian  akibat  dari  mudharabah,  dan  pengelola tidak  boleh  menanggung  kerugian  apapun  kecuali  diakibatkan  dari  kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
17 Adiawarman  A.  Karim, Bank  Islam:  Analisa  Fiqh  dan  Keuangan, Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada 2010, hlm. 205-206
5) Kegiatan  usaha  oleh  pengelola  (mudaharib),  sebagai  perimbangan  modal  yang  disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
(1) Kegiatan  usaha  adalah  hak  eksklusif  pengelola  (mudharib),  tanpa  campur  tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
(2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
(3) Pengelola  tidak  boleh  menyalahi  hukum  syariah  islam  dalam  tindakannya  yang berhubungan  dengan  mudharabah,  dan  harus  mematuhi  kebiasaan  yang  berlaku dalam aktifitas itu. 18
d. Kaidah Fikih yang Digunakan dalam Menetapkan Hukum Aplikasi Mudharabah antara lain:
1. َّلُدَي  ْنَأ َّلِْإ ُةَحاَبِلإْا ِتَلاَماَعُمْلا ىِف ُلْصَلأَا َهِمْي ِرْحَت ىَلَع ٌلْيِلَد
Artinya: Pada  dasarnya  semua  muamalah  boleh  dilakukan,  terkecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya . 19
Maksudnya  ialah  kebolehan  dalam  muamalah  itu  selama  belum  ada  dalil  yang  jelas melarang  dan  mengharamkannya,  itulah  prinsip  dasar  dalam  menentukan  hukum-hukum  yang berkenaan  dengan  muamalah.  Berdasarkan  kaidah  diatas  mudharabah  boleh  dilakukan  pada Lembaga keuangan syari’ah asalkan sesuai dengan prinsip syari’ah dan juga akad mudharabah ini sangat dianjurkan dikarenakan dalam akad ini juga bisa saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Disyariatkan mudharabah , karena dibutuhkan oleh manusia. Hal  ini disebabkan karena  ada orang  yang  mempunyai  modal  atau  dana,  tetapi  tidak  pandai  berdagang,  atau  melakukan  suatu usaha, atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengelolanya.
Sedangkan yang lainnya pandai dan cakap serta punya waktu yang cukup untuk melakukan suatu usaha, tetapi ia tidak mempunyai modal. Demikian pula disyariatkannya mudharabah adalah untuk  kemajuan  dan  kemaslahatan  Bersama  antara  pemilik  dana  dan  pengelola  dana,  yang mengandung arti tolong menolong, dimana keuntungan dari dana yang dikelola tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan Ketika penandatanganan akadnya berdasarkan nisbah.
ِمْنُغْلاِب ُم ْرُغْلَا
2.
Artinya: Resiko itu sejalan dengan keuntungan . 20
Maksudnya yakni orang yang memperoleh manfaat atas sesuatu, pada saat yang sama harus mau  berkorban  bila  terjadi  risiko  dari  usaha  yang  telah  memberikan  keutungan  kepada  dirinya, Salah satu produk lembaga keuangan syariah adalah mudharabah yang mempunyai dua simpul yang saling  berkaitan  antara  memperoleh  keuntungan  dengan  sistem partnership (antara  pemilik  modal dan pelaku usaha) dan menanggung resiko kerugian bila usaha gagal. Kegagalan suatu usaha dalam sistem  mudharabah  dibedakan  pada  dua  kategori;  pertama,  bila  kegagalan  usaha  atau  kerugian disebabkan  oleh  murni  persaingan  usaha,  maka  kerugian  ditanggung  oleh  pemilik  modal.  Kedua, bila kerugian suatu usaha dikarenakan faktor kesengajaan oleh pelaku usaha, maka nilai ganti rugi atas kerugian usaha di tanggung oleh pelaku usaha.
3. ِناَكْمِ ْلإا  ِردَق ىَلَع ُعَفْدُي  ُر َرَّضلَا Artinya: kemudharatan  dihilangkan  semaksimal  mungkin  meskipun  tidak  seluruhnya hilang. 21
18 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 228
19 Fathurrahman  Azhari, Qawaid  Fiqhiyyah  Muamalah, (Banjarmasin:  Lembaga  Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015, Cet I, hlm. 148.
20 Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, Cet I, h lm. 241.
Kaidah  diatas  bisa  digunakan  pada  akad  mudharabah  karena  bagi  lembaga  keuangan  syariah yang  mengelola  dana  nasabah  begitu  banyak  tentu  harus  mengedepankan  prinsip  kehati-hatian dalam  bertransaksi.  Karenanya  sebagai  bentuk  adanya  prinsip  kehati-hatian  dan  menghindari tingkat  risiko  yang  tinggi  dari  kemungkinan  terjadinya  perbuatan  yang  tidak  diinginkan  oleh mudharib,  adanya  jaminan  dari  pihak  mudharib  menurut  pemakalah  menjadi  suatu  keharusan, karena saling bekerja sama.
2. Musyarakah
a. Pengertian Musyarakah
Musyārakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja  sama  sebagai  mitra  usaha  membiayai  investasi  usaha  baru  atau  yang  sudah  berjalan. Mitra  usaha  pemilik  modal  berhak  ikut  serta  dalam  manajemen  perusahaan,  tetapi  itu  tidak merupakan  keharusan.  Para  pihak  dapat  membagi  pekerjaan  pengelola  usaha  sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu. 22
b. Landasan Hukum Musyarakah
Landasan  hukum  musyarakah  merujuk  pada  al-Qur’an,  yaitu  QS.  al-Nisa  12),  Allah  SWT berfirman: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri- istrimu,  jika  mereka  tidak  mempunyai  anak.  Jika  mereka  (istri-istrimu)  itu  mempunyai  anak, maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang  ditinggalkannya  setelah  (dipenuhi)  wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang  kamu  tinggalkan  jika  kamu  tidak  mempunyai  anak.  Jika  kamu  mempunyai  anak,  maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu  tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki- laki  maupun  perempuan  yang  tidak  meninggalkan  ayah  dan  tidak  meninggalkan  anak,  tetapi mempunyai  seorang  saudara  laki-laki  (seibu)  atau  seorang  saudara  perempuan  (seibu),  maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.  Tetapi jika saudara-saudara seibu  itu  lebih  dari  seorang,  maka  mereka  bersama-sama  dalam  bagian  yang  sepertiga  itu, setelah  (dipenuhi  wasiat)  yang  dibuatnya  atau  (dan  setelah  dibayar)  utangnya  dengan  tidak menyusahkan  (kepada  ahli  waris).  Demikianlah  ketentuan  Allah.  Allah  Maha  Mengetahui, Maha Penyantun (QS.al-Nisa: 12).
c. Rukun dan Syarat Musyarakah
Rukun  dari  Musyārakah  yang  harus  dipenuhi  dalam  transaksi  ada  beberapa,  yaitu sebagai berikut:
1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
2) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (drabah)
3) Shighat, yaitu Ijab dan Qabul
4) Nisbah Keuntungan (bagi hasil) 23

## Syarat-syarat nya adalah:
1) Tidak  ada  bentuk  khusus  kontrak,  berakad  dianggap  sah  jika  diucapkan  secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
2) Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
3) Modal  harus  uang  tunai,  emas,  perak  yang  nilainya  sama,  dapat  terdiri  dari  aset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
21 Ahmad  Muhammad  al  Zarqa’, Syarh  al  Qawa’id  al  Fiqhiyyah ,  (Damaskus:  Dar  al  Qalam,  1409 H/1989 M), hlm. 207.
22 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , (Jakarta: Rajawali Pers 2013), hlm. 51.
23 Ascarya, Akad dan Produk Bank, hlm .52.
4) Partisipasi  para  mitra  dalam  pekerjaan  adalah  sebuah  hukum  dasar  dan  tidak diperbolehkan  bagi  salah  satu  dari  mereka  untuk  mencantumkan  tidak  ikut  sertanya mitra  lainnya.  Namun  porsi  melaksanakan  pekerjaan  tidak  perlu  harus  sama,  demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.
d. Macam-Macam Musyarakah
1) Musyarakah Kepemilikan: musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oeh dua orang atau lebih. Dalam Musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi  dalam sebuah  aset  nyata dan berbagi pula dari keuntungan yanng dihasilkan aset tersebut.
2) Musyarakah Akad: musyarakah Akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal Musyarakah. Mereka pun sepakat membagi keuntungan dan kerugian.
f. Kaidah Fikih Menetapkan Hukum Aplikasi Musyarakah pada antara lain:
1. اَهِمْي ِرْحَت ىَلَع ٌلْيِلَد َّلُدَي  ْنَأ َّلِْإ ُةَحاَبِلإْا ِتَلاَماَعُمْلا ىِف ُلْصَلأَا
Artinya: Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya . 24
Kaidah  ini  menjelaskan  tentang  hukum  asal  persyaratan  dalam  mu’âmalah.  Persyaratan tersebut  hukum  asalnya  adalah  halal  dan  diperbolehkan,  kecuali  jika  ada  dalil  yang  melarang, sebagaimana  hukum  asal  muamalah  itu  sendiri  yaitu  diperbolehkan.  Maka  seseorang  tidak diperkenankan  melarang  suatu  persyaratan  yang  disepakati  pelaku  akad  muamalah  kecuali  jika memang  ada  dalil  yang  menunjukkan  larangan  terhadap  persyaratan  tersebut.  Begitu  juga  dalam akad  musyarakah  ini  boleh  dilakukan  dengan  syarat  sesuai  dengan  prinsip  Syariah  dan  saling bekerja  sama  dalam  suatu  pembiayaan  ataupun  modal  dalam  suatu  proyek.  Akad  musyarakah termasuk  satu  bentuk  akad  musamma  dalam  muamalah,  sehingga  hukum  asalnya  adalah dibolehkan.
ٍةَّيِع ْرَش ٍةَّلِدَاِب ُةَم ْرُحلا  ِ راَضَمْلاو ُّل ِحلا ِعِفاَنَملا ىف َلْصَلْا
2.
Artinya: Pada  dasarnya  semua  yang  bermanfaat  halal  dan  yang  membahayakan  haram dengan petunjuk syariat. 25
Musyarakah  dibutuhkan  oleh  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  usaha memerlukan dana dari pihak lain, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi  dana, dengan  ketentuan,  bahwa  keuntungan  dan  risiko  ditanggung  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan ketika akad. Pada musyarakah terdapat beberapa manfaat, oleh  karena itu musyarakah dibolehkan. Tetapi  musyarakah  menjadi  terlarang  apabila  ternyata  pihak  yang  ber-musyarakah  itu  tidak  jujur, seperti pihak yang menjalankan usaha menggunakan dana   bukan seperti yang disebut dalam akad, atau sengaja membuat kesalahan dalam usaha, atau menyembunyikan keuntungan, maka musyarkah itu menjadi terlarang.
3. ِحْلا ِعِفاَنَمْلا ىِف ُلْصَ ْلأا ُّل

## ُمْي ِرْحَّتلا  ِراَضَمْلا ىِف َو
Artinya: Pada  dasarnya  semua  yang  bermanfaat  boleh  dilaksanakan  dan  semua  yang mendatangkan bahaya haram dilaksanakan. 26
Musyarakah  menjadi  terlarang  apabila  ternyata  pihak  yang  ber-musyarakah  itu  tidak  jujur, seperti pihak yang menjalankan usaha menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam
24 Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, hlm. 148.
25 Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah , hlm. 173.
26 Ali Ahmad al Nadawy, Mausu’ah al Qawa’id wa al Dhawabith al Fiqhiyyah , Jilid I, hlm. 391
akad,  atau  sengaja  membuat  kesalahan  dalam  usaha,  atau  menyembunyikan  keuntungan,  maka musyarkah itu menjadi terlarang.
Akad musyarakah yang digunakan di Lembaga keuangan syariah harus sesuai, dimana akad  musyarakah  terdapat  ijab  qabul,  adanya  subyek  perikatan  yaitu  pihak  Lembaga  keuangan syariah dengan nasabah, serta adanya objek perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah ditambah dengan modal dari Lembaga keuangan  syariah  untuk  melakukan usaha, yang dicatat dalam kontrak untuk menghindari  sengketa.  Apabila  dalam  pelaksanaan musyarakah  terjadi  penipuan  atau  ada  unsur  gharar  maka  musyarakah  yang  dilakukan  hukumnya batal, dan juga dimana masing-masing pihak
memberikan kontribusi dana.

## 3. Akad Mudharabah Musytarakah
a. Pengertian Mudharabah Musytarakah
Mudharabah  musytarakah  adalah  gabungan  dari  dua  kata  yaitu  mudharabah  dan musytarakah.  Hal  yang  dimaksud  dengan  mudharabah  adalah  transaksi  penanaman  dana  oleh pemilik modal (shahibul mal) kepada pengelola (mudharib) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian  hasil  berdasarkan  nisbah  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  sedangkan  kerugian modal  hanya  ditanggung  oleh  pemilik  modal.  Sedangkan  musytarakah  adalah  serikat,  gabungan, atau  perkumpulan.  Maka  mudharabah  musytarakah  hakikatnya  adalah  mudharabah  biasa  yang dimodifikasi  untuk  dijadikan  produk  perbankan  syariah  sebagai  ganti  dari  tabungan/deposito berbunga pada bank konvensional.
Mudharabah  dan  Musytarakah  adalah  bentuk  akad  Mudharabah  di  mana  pengelola (mudharib) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. 27 b. Landasan Hukum Mudharabah Musytarakah
ُك  ْنِا ا ٓوٰب ِ رلا َنِم َيِقَب اَم ا ْوُرَذ َو َ هاللّٰ اوُقَّتا اوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَا ْن َنْيِن ِم ْؤُّم ْمُت
Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman” ( QS. Al-Baqarah: 278 ) . c. Rukun dan Syarat Mudharabah Musytarakah Rukun Mudharabah Musytarakah sebagai berikut:
1) Pemilik  barang  yang  menyerahkan  barang-barangnya,  shahibul  maal/rabbul  maal (pemilik dana/nasabah).
2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang. Mudharib (pengelola dana/pengusaha/lembaga keuangan).
3) Ijab qabul, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4) Maal, yaitu harga pokok atau modal.
5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6) Keuntungan, nisbahnya harus dijelaskan diawal
Syarat  mudharabah  musytarakah,  adapun  syarat-syarat  mudharabah  musytarakah  sebagai berikut:
1) Modal  atau  barang  yang  diserahkan  itu  berbentuk  uang  tunai,  apabila  barang  itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) maka syarat tersebut batal.
2) Bagi  orang  yang  melakukan  akad  disyaratkan  mampu  melakukan  tasharruf  (tindakan). Maka  dibatalkan  akad  anak-anak  yang  masih  kecil,  orang  gila,  dan  orang-orang dibawah kemampuan.
3) Modal  harus  diketahui  dengan  jelas  agar  dapat  dibedakan  antara  modal  yang diperdagangkan  dan  laba  atau  keuntungan  dari  perdagangan  tersebut  akan  dibagikan
27 Dewan Syari’ah Nasional MUI NO: 50/DSN-MUI/III/2006.
kepada  pemilik  modal  dan  pihak  lembaga  keaungan  sesuai  dengan  perjanjian  yang disepakati.
4) Keuntungan  yang  akan  menjadi  milik  pengelola  dan  pemilik  modal  harus  jelas prensentasenya, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5) Melafalkan  ijab  dari  pemilik  modal,  misalnya  aku  serahkan  uang  ini  kepadamu  untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua, dan qabul dari pengelola.
6) Mudharabah  musytarakah  bersifat  mutlak,  pemilik  modal  tidak  mengikat  pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu.

## Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah dalam Hukum Keluarga

## 1. Adat sebagai Hukum dalam Pembagian Harta
Penggunaan  qawaid  al-fiqhiyah  dalam  bidang  hukum  keluarga  misalnya  qaidah al-ada  al- muhakkamah (adat  dapat  dijadikan  sebagai  hukum),  kaidah  ini  merupakan  qaidah  induk  yang lima. 28 Kaidah  ini  berdasarkan  hadis  dari  Nabi  Muhmmad  SAW.,  “Apa  yang  dianggap  baik  oleh kaum muslimin, maka disisi Allah pun baik”, (HR. Ahmad bin Hanbal).
Kaidah  ini  memiliki  beberapa  qaidah  turunan  misalnya  “Yang  dikenal  secara  urf  sama dengan yang disyaratkan”. Kaidah ini mengandung pengertian bahwa sesuatu yang ma’ruf (baik) itu telah  dikenal  secara  baik  dalam  kebiasaan  yang  telah  berjalan  lama  meskipun  tidak  disebutkan secara tegas dalam (pola komunikasi). Dalam hal ini yang  ma’ruf tersebut menempati posisi sama dengan  yang  secara  tegas  disebutkan.  Inilah  yang  dimaksud  oleh  pernyataan  “sama  yang disyaratkan”. 29
Menurut  para  ulama  mazhab  dalam  mengembangkan  hukum  Islam  cukup  memperhatikan adat. Imam Malik misalnya membangun mazhabnya dengan menekankan pada adat dan kebiasaan masyarakat  Madinah.  Imam  Abu  Hanifah  juga  berbeda  dengan  fatwa-fatwa  muridnya  karena perbedaan  kebiasaan  mereka.  Demikian  juga  Imam  Syafii  ketika  pindah  dari  Baghdad  ke  Mesir mengganti  fatwa-fatwa  berdasarkan  adat  dan  kebiasaan  masyarakat  setempat.  Sehingga  dengan fatwa-fatwanya dapat dibedakan yang kemudian dikenal dengan qaul qadim ketika di Baghdad dan qaul al-jadid ketika di Mesir. 30
Karena  masalah-masalah  hukum  Islam  yang  bersumber  dari  adat  yang  menjadi  kebiasaan dalam masyarakat tidak sedikit yang kemudian dijakdikan sebagai hukum. apalagi jika dalam dalil disebutkan  secara  mutlak  tanpa  pembatasan  dari  segi  nash  demikian  juga  dari  segi  bahasa.  Pada konteks tersebut ulama ushul fiqh membuat sebuah kaidah: “setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh syara’  secara  mutlak  dan  tidak  ada  pembatasannya  dalam syara’ dan  dalam  ketentuan  bahasa dikembalikan kepada urf (adat kebiasaan).” 31
Sebagai  contoh  terkait  dengan  adat  sebagai  hukum  dalam  konteks  kaidah  fiqhiyyah  yaitu masalah  harta  bersama.  Harta  bersama  merupakan  praktik  hukum  keluarga  Islam  yang  asli Indonesia,  sebab  tidak  ditemukan  dalam  fiqih  klasik  dan  Pratik  hukum  Islam  di  Negara-negara muslim lainnya.  Masyarakat Jawa dikenal dengan harta gono gini dan ini yang kemudian dipakai dalam  KHI.  Di  Aceh  harta  bersama  yang  disebut  harta seuharkat. Menurut  sumbernya  dapat
28 Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam, Bandung: Al-Maarif, 1986, hlm. 517.
29 Thalhah, Kaidah Fiqhiyah Furu’iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer, Jurnal Tahkim, Vol. 10, No. 1, 2014, hlm. 76-77.
30 Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan…, hlm. 518.
31 Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan…, hlm. 519.
digolongkan dari empat macam yaitu; pertama, harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang  suami  atau  isteri;  kedua,  hasil  usaha  sendiri  sebelum  pernikahan,  ketiga,  harta  yang diperolah  pada  saat  pernikahan,  keempat,  harta  yang  diperolah  selama  pernikahan  selain  hibah untuk salah seorang suami isteri dan selain dari harta warisan. 32
Pembagian  harta  bersama  juga  merupakan  hasil  integrasi  adat  istiadat  Indonesia  dengan fiqih  yang  kemudian  diformalkan  dalam  KHI.  Mengacu  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal 90 disebutkan bahwa  Istri turut  bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya. Kemudian Pasal 91 dijelaskan bahwa; a) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat benda berwujud atau tidak berwujud; b) Harta bersama yang berwujud dapat  meliputi  benda  tidak  bergerak,  benda  bergerak  dan  surat-surat  berharga;  c)  Harta  bersama yang  tidak  berwujud  dapat  berupa  hak  maupun  kewajiban;  d)  Harta  bersama  dapat  dijadikan sebagai barang jaminan dan salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
Sedangkan  di  Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh  penyelesaian  kasus  harta  bersama  majelis hakim  juga  mempertimbangkan  persoalan  adat  atau  sosial  budaya  dalam  masyarakat.  Di  samping merujuk  pada  kompilasi  Hukum  Islam  yang  berdasarkan  al-Qur’an,  hadis  pendapat  fuqaha’ demikian juga kebutuhan istri, kebutuhan anak, pendidikan anak dan adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak yang berperkara. 33

## 2. Menghindari Mafsadat yang Lebih Besar dalam Perkara Perceraian
Penggunaan  qaidah  fiqhiyah  dalam  hukum  keluarga  dapat  dilihat  pada  putusan-putusan hakim  dipengadilan  dalam  perkara  perceraian.  Misalnya  kasus  cerai  gugat  di  Pengadilan  Agama Medan 2019. Perkara ini merupakan perkara cerai gugat seorang wanita umur 29 tahun, Pendidikan SLTA,  Pekerjaan  Pegawai  Swasta,  yang  beralamat  Kecamatan  Medan  Labuhan,  Kota  Medan, selanjutnya  disebut  sebagai  Penggugat.  Sedangkan  pihak  tergugat  Seorang  umur  30  tahun, Pendidikan SLTP,  Pekerjaan Wiraswasta,  beralamat Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. 34
Alasan utama isteri tersebut menggugat suami untuk bercerai adalah karena suami tersebut menggunakan narkoba. Sehingga pihak suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, selingkuh, suka marah-marah, tidak peduli kepada isteri dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Karena itu  majelis  hakim  memberikan  pertimbangan  bahwa  rumah  tangga  tidak  mungkin  lagi dipertahankan. Karena justeru akan mengakibatkan mafsadat  bagi  keduanya. Meskipun perceraian juga menghilangkan kemaslahatan, tetapi karena berhadapan pada dua mafsadat, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya. Berdasarkan sebuah qaidah fiqhiyah, “ apabila dua mafsadat, dihindari  mafsadat  yang  paling  lebih  besar  kemudharatannya,  dengan  mengambil  yang  lebih ringan kemudharatannya .” 35
Selain itu, perkara cerai gugat juga terjadi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tahun 2020. Antara seorang isteri berumur 56 tahun, pendidikan SMP, pekerajaan wiraswasta yang tinggal di  Ulee  Kareng  Banda  Aceh,  dengan  seorang  suami  54  tahun,  pendidikan  SMA  pekerajaan wiraswasta yang menetap di Meuraxa Banda Aceh. 36
32 Syahrizal, Hukum  Adat  Dan  Hukum  Islam  Di  Indonesia:  Refleksi  Terhadap  Beberapa  Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh, (Lhokseumawe: Nadia Foundation, 2004), hlm. 266.
33 Mursyid,  Ijtihad  Hakim  dalam  Penyelesaian  Perkar a  Harta  Bersama  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh  (Analisis  dengan  Pendekatan  Ushul  Fiqh), Ar-Raniry:  International  Journal  of  Islamic  Studies,  Vol.  1, No.  2, 2014,  hlm.  318.  Sri  Astuti  A.  Samad,  Kajian  Hukum  Keluarga  Islam  dalam  Perspektif  Sosiologis  di Indonesia, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga , Vol, 4 No. 2 (2021).
34 Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA Mdn.
35 Dedi  Mahruzani  Nur  Lubis,  Penggunaan  Qawaid  Fiqhiyyah  dalam  Putusan  Hakim  di  Pengadilan  Agama Medan, TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum , Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 1-15.
36 Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nomor 119/Pdt.G/2020/MS.Bna.
Petimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan berpendapat bahwa rumah tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terbukti  pecah  (broken  marriage),  terjadi syiqaq ( pertengkaran )  oleh  karena  itu  untuk  menghindari  madlarat  yang  lebih  besar  dalam  hubungan keluarga,  maka  perceraian  merupakan  pilihan  yang  dianggap  lebih  ringan  madlaratnya.  Hal  ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yaitu: 37
1. Apabila  ada  dua  hal  yang  sama-sama  mengandung  madlorot,  maka  harus  dipilih  satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya.”

## 2. Mencegah kerusakan/kemudlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat.”
Landasan  hukum  yang  menjadi  pertimbangan  Hakim  dalam  memutuskan  perkara  sebelum mengacu  kepada  qaidah  fiqhiyyah  tentu  merujuk  terlebih  dahulu  kepada  al-Qur’an,  Hadis, Kompilasi  Hukum  Islam  kemudian  kaidah  fiqhiyyah  bahkan  beberapa  pendapat  ulama.  Kaidah fiqhiyah yang digunakan sebagai media untuk memudahkan memahami dan menjelaskan persoalan yang sedang dibahas dan dikaji.
Karena  itu,  penjelasan  hukum  Islam  dalam  konteks  hukum  ekonomi  dan  hukum  keluarga dengan menggunakan kaidah fiqhiyah merupakan jalan yang diberikan oleh para ulama ushul fiqh untuk  menjelaskan  status  hukum  suatu  persoalan  dalam  masyarakat.  Sehingga  dengan  demikian seorang  ulama  yang  menggunaka  kaidah  fiqhiyyah  akan  mampu  melakukan  istinbath  hukum  dan menjelaskan suatu masalah dengan menggunakan dalil-dalil yang tepat dan jelas.

## Kesimpulan
Tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Metodologi Hukum  Islam  atau  ushul  fiqh  dikenal qawaid  fiqhiyah sebagai  alat  untuk  untuk  mempermudah proses istinbath dan metode ijtihad dalam menentukan suatu hukum. Penggunaan kaidah fiqh dalam bidang  ekonomi,  misalnya  masalah  mudharabah atau  akad  kerja  sama  suatu  usaha;  musyarakah yaitu akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama. Dalam hal ekonomi  ini  kaidah  fiqhiyyah  digunakan  misalnya;  “ Pada  dasarnya  semua  muamalah  boleh dilakukan,  terkecuali  ada  dalil  yang  mengharamkannya .  Kaidah  ini  bermakna  kebolehan  dalam muamalah  itu  selama  belum  ada  dalil  yang  jelas  melarang  dan  mengharamkannya,  itulah  prinsip dasar dalam menentukan hukum-hukum yang berkenaan dengan muamalah. Qawaid fiqhiyah dalam hubungannya dengan hukum keluarga Islam dikenal ada kaidah al-adat al-muhakkamah (adat dapat dijadikan sebagai hukum) dapat diimplementasikan dalam hal pembagian harta bersama. Demikian juga  kaidah  fiqhiyah  yang  digunakan  dalam  putusan  hakim  Pengadilan  Agama  pada  kasus pertengkaran  antara  suami  dan  isteri  yang  tidak  mungkin  lagi  mempertahankan  perkawinan, sehingga perceraian tidak dapat dihindari. Hal  ini  berpegang pada kaidah fiqhiyah:    ” Apabila ada dua  hal  yang  sama-sama  mengandung  mudlarat,  maka  harus  dipilih  satu  diantaranya  yang  lebih kecil mudlaratnya.” Atau kaidah lain, “mencegah kerusakan/kemudlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat.” Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat universal dalam  cakupannya,  luwes  sifatnya  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  terutama  dalam  hal mualamat dan hukum keluarga.

## Daftar Pustaka
Abdullah  Rahman  Al  Jaziri,  Kitabul  Fiqh  al  al-Madzahibil  Arba’ah,  Juz  3,  Beirut:  Daarul Kutub Al-‘Ilmiah, t.th.
Adiawarman  A.  Karim,  Bank  Islam:  Analisa  Fiqh  dan  Keuangan.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada 2010.
37 Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nomor 119/Pdt.G/2020/MS.Bna.
Ahmad  bin  Muhammad  al-Hamawi, Ghumzu  `Uyun  al-Basha’ir  Syarh  al-Asybah  wa  al-Nazha’ir , Kairo: Dar al-Thaba`ah al-Amirah, t. th.
Ahmad  Muhammad  al-Zarqa’, Syarh  al-Qawa’id  al  Fiqhiyyah, Damaskus:  Dar  al  Qalam, 1409 H/1989 M.
Al-Khatab, Mawahibu Al-Jalil Syarah Mukhtasar Al-Khalil.
Al-Syatiby, al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah , Kairo: Mustafa Muhammad, t.th. Ali Ahmad al Nadawy, Mausu’ah al Qawa’id wa al Dhawabith al Fiqhiyyah , Jilid I. Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers 2013.
Bukhari  Ali,  Otoritas  Ijtihad  dalam  Kajian  Hukum  Islam  (Analisis  Kaedah  Fikih  al-Ijtihadu  la Yunqadhu bi Al-Ijtihadi), El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga , Vol 4 Nomor 1 (2021). Dedi Mahruzani Nur Lubis, Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Medan, TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum , Vol. 2, No. 1, 2020.
Dewan Syari’ah Nasional MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017. Dewan Syari’ah Nasional MUI NO: 50/DSN-MUI/III/2006 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Dwi  Suwiknyo, Kompilasi  Tafsir  Ayat-Ayat  Ekonomi  Islam, Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2009.
Faisal  Ananda  Arfa  dan  Watni  Marpauang, Metodologi  Penelitian  Hukum  Islam ,  Jakarta: Kencana, 2016.
Fathurrahman  Azhari, Qawaid  Fiqhiyyah  Muamalah, Banjarmasin:  Lembaga  Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
Iwan  Permana,  “Penerapan  Kaidah-Kaidah  Fikih  Dalam  Transaksi  Ekonomi  di  Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Tahkim , Vol. 3 No. 1 2020. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
Khairuddin Hasballah et.al., Identifying ‘Illat through Munasabah in Islamic Law: A Perpective of Imam al-Ghazali, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam , Vol. 5, No. 2 (2021).
Moh. Ahsanuddin Jauhari, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Laventurindo, 2020.
Muhammad  Hizbullah,  Penggunaan  Qawaid  Fiqhiyyah Pada  Fatwa  Yang  Dikeluarkan  Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah, Taqnin:  Jurnal  Syariah  dan  Hukum Vol.  1,  No.  2,  Juli- Desember 2019.
Muhammad  Syarif  Hidayatullah,  Imam  Syafii  sebagai  Mujtahid  dan  Imam  Mazhab  Fikih (Studi Historis, Yuridis dan Sosiologis), Al-Yasin: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan, Vol. 5, No. 2, 2020.
Mukhtar  Yahya  dan  Fathur  Rahman, Dasar-Dasar  Pembinaan  Fiqh  Islam, Bandung:  al- Maarif, 1986.
Mursyid,  Ijtihad  Hakim  dalam  Penyelesaian  Perkara  Harta  B ersama  di  Mahkamah  Syar’iyah Banda  Aceh  (Analisis  dengan  Pendekatan  Ushul  Fiqh), Ar-Raniry:  International Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqh al-`Am , (Damaskus: Mathba`ah Jami`ah, 1983). Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nomor 119/Pdt.G/2020/MS.Bna. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2192/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Satria Efendi M. Zein, Ushul Fiqih, Jakarta: Kencana, 2005. Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah , Jilid 3, Riyad: Daarul Muayyad, 1997.
Sri Astuti A. Samad, Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia,
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga , Vol, 4 No. 2 (2021).
Suparman Usman dan Itang, Filsafat Hukum Islam, Serang: Laksita Indonesia, 2015.
Syahrizal, Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia: Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi  Hukum  Dalam  Bidang  Kewarisan  Di  Aceh, (Lhokseumawe:  Nadia Foundation, 2004).
Taj al-Din Abd al-Wahab bin Ali bin Abd al-Kafi al- Subki, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991).
Thalhah, Kaidah Fiqhiyah Furu’iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer, Jurnal Tahkim, Vol. 10, No. 1, 2014.
Wael  B.  Hallaq,  Was  al-Shafii  the  Master  Architect  of  Islamic  Jurisprudence? International Journal of Moddle East Studies, Vol. 25, No. 4, 1993.