## JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN
Vol. 9 No. 1 Juni 2024 | Hal. 120 – 129
https://doi.org/10.21067/jmk.v9i1.10237

## Penguatan Kecerdasan Kewargaan untuk Mengembangkan Nilai Demokratis di Perguruan Tinggi
Ikman Nur Rahman ab, 1* , Dasim Budimansyah a, 2 , Karim Suryadi a, 3 , Dadang Sundawa a, 4 a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
b Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
1 ikmnannurrahman@upi.edu* *korespondensi penulis
Informasi artikel
: ABSTRAK Received: 7 Juni 2024; Revised: 15 Juni 2024;
Accepted: 29 Juni 2024.
Pendidikan  Kewarganegaraan  merupakan  sarana  pendididkan  demokrasi  dimana nilai-nilai demokrasi diintegrasikan dalam pembelajaran agar warga negara memiliki kompetensi untuk menjadi warga negara demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali konsep kecerdasan kewargaan (civic intelligence) untuk memperluas konsep kompetensi warga negara yang telah digagas sebelumnya oleh Doughlas  Schuler  serta  Winataputra  dan  Somantri.  Melalui  desain  kualitatif, penelitian  ini  menyajikan  analisis  indikator  kecerdasan  kewargaan  sehingga  dapat secara efektif memposisikannya dalam pencapaian tujuan Pendidikan Kewarganegaraan  dalam  menembangkan  nilai  demokratis.  Penelitian  ini menggunakan  metode  non-probability  sampling  dengan  metode  purposive sampling, dilakukan melalui focus discussion group dengan 13 pengajar Pendidikan Kewarganegaraan  di  6  kampus  yang  tersebar  di  provinsi  Banten.    Penelitian  ini dilakukan  dengan  mempertanyakan  konsepsi  kecerdasan  kewargaan  sehingga didapatkan kerangka baik secara konseptual maupun operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 8 nilai-nilai demokratis yang dapat dikembangkan melalui kecerdasan  kewargaan  yaitu  kebebasan  berkelompok,  kebebasan  berpendapat, kebebasan  berpartisipasi,  kesamaan  derajat,  kepercayaan,  taat  terhadap  hukum, toleransi dan saling menghormati
Kata-kata kunci:
Kecerdasan Kewargaan; Kompetensi Warga Negara; Nilai Demokratis.

## ABSTRACT
Keywords: Civic Intelligence; Civic Competences; Democratic Value.
Strengthening  Civic  Intelligence  to  Develop  Democratic  Values  in  Higher Education. Civic  education  is  a  means  of  democratic  education  where  democratic values  are  embedded  in  learning  so  that  citizens  have  the  competence  to  become democratic citizens. This research aims to reintroduce the concept of civic intelligence to expand the concept of citizen competence which was previously initiated by Douglas Schuler and Winataputra and Somantri. Through a qualitative exploratory design, this research presents an analysis of indicators of civic intelligence so that it can effectively position them in achieving the goals of Citizenship Education in developing democratic values.  This  research  used  a  non-probability  sampling  method  with  a  purposive sampling  method,  carried  out  through  focus  group  discussions  with  13  Citizenship Education teachers on 6 campuses spread across Banten province.  This research was carried out by extracting the concept of civic intelligence to obtain a framework both contextually and operationally. The research results show that there are 8 democratic values that can be developed through civic intelligence are freedom of group, freedom of opinion, freedom of participation, equality, trust, obedience to the law, tolerance and mutual respect.
Copyright © 2024 (Ikman Nur Rahman, dkk). All Right Reserved
How to Cite : Rahman, I. N., Budimansyah, D., Suryadi, K., & Sundawa, D. (2024). Penguatan Kecerdasan Kewargaan untuk Mengembangkan Nilai Demokratis di Perguruan Tinggi. Jurnal Moral Kemasyarakatan , 9 (1), 120 – 129. https://doi.org/10.21067/jmk.v9i1.10237
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 9 (1) 2024  Hal 120 - 129 Penguatan Kecerdasan Kewargaan untuk Mengembangkan Nilai Demokratis di Perguruan Tinggi Ikman Nur Rahman 1 , Dasim Budimansyah 2 , Karim Suryadi 3 , Dadang Sundawa 4

## Pendahuluan
Kondisi  demokrasi  di  Indonesia  saat  ini  merujuk  pada  Indeks  Demokrasi  Indonesia tahun 2021 versi The Economist Intelligence Unit (EIU, 2022), Indonesia menduduki peringkat ke 52 dari 167 negara di dunia dengan skor 6,71. Artinya, negara kita masih masuk dalam kategori demokrasi cacat ( flawed democracy ). Seperti kita ketahui bahwa indeks demokrasi EIU dihitung berdasarkan lima indikator yaitu penyelenggaraan pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik dan kebebasan sipil. Hal yang lebih lanjut dijelaskan dalam negara yang termasuk kelompok cacat ini pada umumnya sudah memiliki sistem pemilu yang bebas  dan  adil  serta  menghormati  kebebasan  sipil  dasar,  namun  masih  memiliki  masalah fundamental  seperti  rendahnya  kebebasan  pers,  budaya  politik  yang  anti  kritik,  partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintahan yang kurang optimal. Berdasarkan data Badan  Pusat  Statistik  pada  3  tahun  terakhir  yakni  2018-2020  variabel  Indeks  Demokrasi Indonesia  menunjukkan  bahwa  partisipasi  politik  dalam  pengambilan  keputusan  dan pengawasan menunjukkan angka yang terendah dibandingkan dengan variabel lainnya, bahkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 menurun dari 56,72% ke angka 54,00%.
Hal ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yakni tahun 2018  di  angka  54,28%.  Ini  menunujukkan  bahwa  partisipasi  politik  dalam  pengambilan keputusan dan pengawasan di Indonesia masih lemah. Artinya untuk menjadi negara demokrasi penuh ( full democracy ) Indonesia harus dapat meningkatkan lagi partisipasi warga negaranya dalam kepentingan-kepentingan publik dengan cara menumbuhkan kompetensi warga negara. Pengembangan  kompetensi  warga  negara  ini  merupakan  tanggung  jawab  dari  Pendidikan Kewarganegaraan baik itu yang dilaksanakan di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi.
Tujuan  dari  pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  adalah  untuk  menjadi  warga negara  yang smart  and  good  citizens atau  menjadi  warga  negara  yang  cerdas  (Budimansyah, 2022).  Dalam  mencapai  hal  itu,  maka  kompetensi  yang  dikembangkan  dalam  Pendidikan Kewarganegaraan  saat  ini  masih  merujuk  pada  penelitian  yang  dilakukan  IEA  terhadap implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di 28 negara secara umum menyimpulkan bahwa  komponen  PKn  meliputi  aspek civic  knowledge , civic  engagement ,  dan civic  attitudes serta  konsep  lainnya  (Torney-purta  et  al.,  2001).  Adapun  materi  PKn  yang  diteliti  meliputi materi  demokrasi,  kewarganegaraan,  identitas  nasional,  hubungan  internasional  dan keragaman/kohesi sosial (Torney-Purta, et.al, 2001). Kemudian Patrick dan Vontz dalam (Arif, 2016)  mengelompokkan  komponen  kompetensi  kajian  kewargaan  menjadi  empat,  yaitu  (1) pengetahuan  kewarganegaraan  dan  pemerintahan  dalam  demokrasi (civic  knowledge) ;  (2) keterampilan  kognitif  kewarganegaraan (cognitive  civic  skills) ;  (3)  keterampilan  partisipatori warga negara demokratis (participatory civic skills ); dan (4) kebajikan dan watak warga negara demokratis (civic  disposition) .  Perdebatan  mengenai  kompetensi  warga  negara  meliputi berbagai segi, banyak para ahli menganjurkan kompetensi warga negara yang dilembagakan EU (Chryssochoou,  2002),  yang  diintegrasikan  dalam  konten  pendidikan  (Poghosyan,  2019). Perlunya kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengajarkan nilai demokratis warga  negara  juga  sangat  ditekankan  (Print  &  Lange,  2013).  Perspektif  ini  menekankan pentingnya kompetensi warga negara dalam menumbuhkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan kembali konsep kecerdasan kewargaan ( civic  intelligence )  yang  dipopulerkan  oleh  Doughlas  Schuler,  2001  sebagai  perspektif  baru kompetensi  warga  negara  dengan  maksud  untuk  memperluas  cakupan  kompetensi  tersebut
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 9 (1) 2024  Hal 120 - 129 Penguatan Kecerdasan Kewargaan untuk Mengembangkan Nilai Demokratis di Perguruan Tinggi Ikman Nur Rahman 1 , Dasim Budimansyah 2 , Karim Suryadi 3 , Dadang Sundawa 4
agar tidak hanya terfokus pada kompetensi yang bersifat privat saja, namun menyentuh area kompetensi  yang  bersifat  publik.  Kecerdasan  kewargaan  merupakan  kemampuan  seseorang untuk memahami, berkomunikasi, dan bertindak untuk mengatasi tantangan bersama secara efisien  dan  merata.  Kecerdasan  kewargaan  mengacu  pada  kemampuan  manusia  untuk menggunakan  informasi  dan  komunikasi  untuk  terlibat  dalam  pemecahan  masalah  kolektif. Kecerdasan kewargaan menjadi prasyarat membangun keadaban publik ( civic virtue ) dengan sistem  demokrasi  substansial  yang  mengandung  iklim  kebebasan  yang  lebih  luas  dan  sehat. Dalam alam demokrasi dengan keadaban publik ( public civilicity ) terbangun sikap dan perilaku yang  mampu  menghargai,  menghormati  dan  peduli  dengan  orang  lain,  patuh  pada  tatanan sosial  dengan  orang  lain  dan  dalam  kehidupan  publik,  yakni  dalam  bermasyarakat  dan bernegara bangsa (Budimansyah, 2022). Demi keterlibatan aktif dan produktif di bidang publik, warga  dituntut  untuk  memiliki  kecerdasan.  Bukan  hanya  kecerdasan  personal  yang  bersifat privat,  tetapi  terutama  kecerdasan  kewargaan  ( civic  intelligence )  yang  bersifat  publik. Kecerdasan  kewargaan  dapat  ditumbuhkembangkan  melalui  penciptaan:  (1)  iklim  bebas berbicara, (2) berkumpul, berserikat dan berorganisasi dan (3) mengembangkan diri.  Hal ini relevan untuk negara-negara yang menganut sistem demokrasi.
Berbagai  penelitian  telah  mencoba  menyusun  kerangka  berpikir  dan  indikator kecerdasan  kewargaan.  Diantaranya  adalah  (Hidayah  et  al.,  2020)  memperkenalkan  konsep kecerdasan  kewarganegaraan  sevagai  perwujudan  kecerdasan  kolektif  yang  dapat  melayani kebutuhan  para  peneliti  dan  praktisi  yang  bekerja  di  persimpangan  antara  masyarakat  dan teknologi. Kecerdasan Kewargaan memiliki empat dimensi yaitu (1) kecerdasan kewargaan, (2) pengetahuan kewargaan, (3) watak kewargaan dan (4) keterampilan kewargaan. Terdapat dua konsep  antara civic  intelligence dengan citizen  intelligence ,  dimana  kecerdasan  kewargaan secara  definitif  dijelaskan  dengan  frasa  “ citizen  intelligence ”  dan  “ civic  intelligence ”  diartikan sebagai  pengetahuan  kewargaan  sebagai  bagian  dari  kecerdasan  kewargaan.  Pendapat  ini memiliki potensi ambiguitas konseptual sehingga harus dikonfirmasi kembali keabsahannya. Sedangkan  penelitian  (Puspitasari  et  al.,  2022)  menjelaskan  bahwa  Kecerdasan  Kewargaan meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral dan spiritual dalam kerangka  kompetensi  warga  negara.  Dari  tiga  penelitian  di  atas  bisa  kita  simpulkan  bahwa terdapat kerancuan dan ketidakajegan dalam konseptualisasi kecerdasan kewargaan yang akan berakibat  pada  krisis  operasional.  Lain  halnya  dengan  (Skarzauskiene,  2018)  menggunakan indeks potensi kecerdasan kolektif untuk mengevaluasi potensi platform Civic Tech, sementara (Schuler, 2014) mengusulkan kerangka kerja dengan lima kapasitas : pengetahuan, sikap, modal organisasi,  modal  relasional  dan  modal  sosial,  serta  sumber  daya  finansial  dan  material. Kerangka kerja ini dibahas lebih lanjut dalam konteks Computer-Supported Cooperatif Work (CSCW) oleh (Schuler, 2012).
Kecerdasan  kewargaan  memiliki  kaitan  yang  sangat  erat  dengan  nilai-nilai demokratis.Kecerdasan  kewargaan  meliputi  kemampuan  berpikir  kritis,  kemampuan beradaptasi, dan kemampuan berpartisipasi aktif dalam mempengaruhi perubahan sosial dan politik.  Dalam  konteks  demokrasi,  kecerdasan  kewargaan  membantu  warga  negara  untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam pengambilan  keputusan  yang  berdampak pada kehidupan  masyarakat.  Dengan  demikian,  kecerdasan  kewargaan  menjadi  penting  dalam membangun  masyarakat  yang  demokratis  dan  berpartisipasi  aktif  dalam  pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyaraka. Oleh karena itu dalam penelitian ini
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 9 (1) 2024  Hal 120 - 129 Penguatan Kecerdasan Kewargaan untuk Mengembangkan Nilai Demokratis di Perguruan Tinggi Ikman Nur Rahman 1 , Dasim Budimansyah 2 , Karim Suryadi 3 , Dadang Sundawa 4
berusaha  untuk  membangun  kerangka  konseptual  sistemik  kecerdasan  kewargaan  untuk mengembangkan  nilai-nilai  demokratis  pada  mata  kuliah  Pendidikan  Kewarganegaraan  di perguruan tinggi.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  untuk memberikan  gambaran  mengenai  prespektif  baru  kompetensi  warga  negara  yang  dinamai dengan  kecerdasan  kewargaan  ( civic  intelligence ).  Dalam  konteks  ini,  hasil  yang  diharapkan adalah  pengembangan  nilai  demokratis  dalam  Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan. Selain  itu  metode  deskriptif  dapat  digunakan  untuk  memberikan  generalisasi  terhadap  data yang didapatkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan detail tentang kajian yang sedang diteliti (Creswell, 2014). Penelitian ini melibatkan 13 0rang dosen pengampu mata  kuliah  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  beberapa  perguruan  tinggi  di  Provinsi  Banten, antara  lain  Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa,  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Maulana Hasanuddin,  Universitas  Banten  Jaya,  Universitas  Prima  Graha,  Universitas  Faletehan  dan Universitas  Pamulang.  Pengumpulan  data  dilaksanakan  dengan  cara  wawancara  mendalam melalui Focus Group Discussion (FGD), dan panduan observasi. Proses studi memperluas dua pertanyaan  utama  yakni  pola  pemahaman  pengajar  Pendidikan  Kewarganegaraan  mengenai kompetensi  warga  negara  dan  kecerdasan  kewargaan.  FGD  kemudian  dilakukan  untuk mengklasifikasikan  nilai-nilai  demokratis  apa  saja  yang  diterapkan  dalam  pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Analisis Data kualitatif menurut Creswell meliputi 4 langkah: (1) data  managing :  proses  mengelola  dan  mengorganisir  data  yang  telah  dikumpulkan,  serta mengelompokkan  data  menjadi  tema-tema  yang  relevan  dengan  penelitian;  (2) reading, memoing : proses  membaca  data  yang  telah  dikelompokkan  dan  memberikan  catatan  khusus untuk  pernyataan  setiap  narasumber,  serta  membuat  kode  untuk  data  yang  terkait;  (3) describing,  classifying,  interpreting :  proses  menggambarkan  pengalaman  pribadi  dan menggambarkan  esensi  dari  fenomena  yang  diteliti;  (4) representing,  visualizing :  proses mewakili data dalam bentuk narasi yang kualitatif dan visual, serta menjelaskan temuan dalam analisis. Langkah-langkah ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai  tuntas,  sehingga  data  yang  dikumpulkan  menjadi  kerangka  berfikir  dan  indikator kecerdasan kewargaan yang dapat diaplikasikan untuk mengembangkan nilai demokratis.

## Hasil dan pembahasan
Kompetensi warga negara mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, dan berkontribusi positif kepada negara dan masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan kecerdasan  kewargaan  atau civic  intelligence yang  merupakan  kemampuan  individu  atau masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara  efektif  dalam  kehidupan  demokratis.  Sehingga kompetensi  warga  negara  merupakan  kemampuan  yang  bersifat  privat  sedang  kecerdasan kewargaan  merupakan  kapasitas  yang  bersifat publik.  Pengembangan  kecerdasan  kewargaan yang baik membantu individu untuk memahami, menghormati, dan mempraktikkan nilai-nilai demokratis,  sementara  nilai-nilai  demokratis  memberikan  kerangka  kerja  yang  penting  bagi perkembangan kecerdasan kewarganegaraan yang efektif dan berkelanjutan.
Nilai-nilai demokratis memberikan fondasi yang penting bagi masyarakat yang adil dan merata, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kepatuhan pada supremasi hukum dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 9 (1) 2024  Hal 120 - 129 Penguatan Kecerdasan Kewargaan untuk Mengembangkan Nilai Demokratis di Perguruan Tinggi Ikman Nur Rahman 1 , Dasim Budimansyah 2 , Karim Suryadi 3 , Dadang Sundawa 4
ini tidak hanya membentuk struktur politik suatu negara, tetapi juga memengaruhi interaksi individu dan kelompok dalam masyarakat yang demokratis. Nilai-nilai demokratis meliputi: (a) kebebasan  berkelompok;  (b)  kebebasan  berpendapat;  (c)  kebebasan  berpartisipasi;  (d) kesamaan  derajat;  (e)  kepercayaan;  (f)  taat  terhadap  hukum;  (g)  toleransi;  (h)  saling menghormati menjadi dasar bagi masyarakat demokratis untuk menjamin kebebasan, keadilan, serta kelanjutan politik yang stabil dan inklusif.
Pertama,  kebebasan  berkelompok  biasanya  dengan  metode  diskusi  dalam  hal  ini mahasiswa biasanya diberikan kebebasan memilih dengan siapa saja mereka berdiskusi tanpa dibatasi untuk menjadi anggota kelompoknya. Namun belakangan metode ini kurang efektif, karena terdapat kesenjangan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Akhirnya dosen membagi kelompok secara heterogen antara mahasiswa yang mudah memahami materi kuliah dengan  mahasiswa  yang  lebih  lamban.  Dosen  biasanya  memberikan  arahan  untuk  saling membantu antar anggota kelompok. Dengan cara ini pula dapat mengurangi kegaduhan dalam kelas karena dosen menggabungkan mahasiswa yang aktif dengan yang pasif.
Kedua,  kebebasan  mengemukakan  pendapat merupakan  perlindungan  kepada  setiap mahasiswa untuk mendapatkan perlakuan adil dalam mengungkapkan keyakinannya. Hal ini dilandasi  dengan  pemikiran  bahwa  pendapat  setiap  orang  sangat  berharga  dan  harus diungkapkan tanpa rasa takut atau ancaman dari pihak lain. Pada saat yang sama, kebebasan mengemukakan pendapat dibatasi dengan saling menghormati pendapat dosen atau mahasiswa lainnya. Biasanya dipraktekkan pada saat proses pembelajaran berlangsung dosen memberikan kesempatan  untuk  memberikan  pertanyaan,  sanggahan  ataupun  argumen  lain  sehingga pembelajaran bisa lebih dinamis. Di akhir pemberian materi biasanya dosen bertanya, “sampai sini  ada  yang  mau  ditanyakan?”,  “adakah  yang  tidak  setuju  dengan  pendapat  Bapak/Ibu?”, “silahkan bagi yang tidak sependapat dengan pernyataan Bapak/Ibu”. Hal lain dilakukan pada saat  ada  mahasiswa  yang  bertanya,  maka  sebelum  memberikan  jawaban  biasanya  dosen memberikan kesempatan pada mahasiswa lain untuk menjawab dengan kalimat “ada yang bi sa bantu  menjawab  pertanyaan  ini?”.  Begitupun  dalam  diskusi  kelompok  mahasiswa  terbiasa bertukar informasi dan pendapat terkait topik yang dibahas.
Ketiga, kebebasan berpartisipasi biasanya terlihat pada saat dosen memberikan tugas kelompok,  setiap  kelompok  memiliki  kesempatan  berpartisipasi  dalam  mengerjakan  tugas, meskipun  biasanya  partisipasi  tiap  anggota  kelompok  berbeda,  namun  disitulah  proses penilaian  dilakukan  oleh  dosen.  Seperti  ada  kalanya  pada  saat  presentasi  akan  kelihatan mahasiswa  yang  betul-betul  berpartisipasi  dalam  pengerjaan  tugas,  ada  yang  kontribusinya kurang.  Pemberian  model  pembelajaran  berbasis  proyek  atau  penelitian  berbasis  masalah sering  dilakukan  oleh  para  dosen  untuk  mengembangkan  kebebasan  berpartisipasi,  dengan menggunakan  metode  ini  mahasiswa  berkesempatan  untuk  memilih  topik  dari  proyek  atau penelitian mereka sendiri yang memungkinkan mereka mengikuti minat pribadi dan memiliki motivasi untuk berkontribusi dalam kelompok.
Keempat, kesamaan derajat dalam pembelajaran bisa terlihat dalam berbagai kegiatan seperti  dosen  selalu  memperhatikan  bahwa  semua  mahasiswa  memiliki  akses  yang  setara terhadap bahan pelajaran, buku dan materi ajar. Dalam pemilihan anggota kelompok yang tidak membeda-bedakan gender, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan lainnya. Begitupun dalam memberikan penilaian serta umpan balik yang konstruktif semuanya dilakukan tanpa melihat latar belakang, gender dan lainnya.
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 9 (1) 2024  Hal 120 - 129 Penguatan Kecerdasan Kewargaan untuk Mengembangkan Nilai Demokratis di Perguruan Tinggi Ikman Nur Rahman 1 , Dasim Budimansyah 2 , Karim Suryadi 3 , Dadang Sundawa 4
Kelima, kepercayaan ini bisa berarti kepercayaan pada diri sendiri maupun percaya pada orang lain. Kepercayaan diri bisa dibentuk melalui tugas presentasi di depan kelas. Kepercayaan terhadap orang lain dapat dilihat dari pembagian tugas kelompok. Kepercayaan bukan hanya antar  mahasiswa  saja  tetapi  juga  adanya  hubungan  positif  antara  dosen  dan  mahasiswa. Beberapa dosen mengatakan hal ini bisa dilakukan dengan cara menunjukkan empati kepada seluruh  mahasiswa  misalkan  jika  ada  mahasiswa  yang  kesulitan  dalam  mengerjakan  tugas, dosen dengan terbuka memberikan bantuan, mendengarkan setiap pendapat mereka dengan penuh  perhatian,  dan  tanggapi  kebutuhan  mereka  secara  individu.  Mahasiswa  yang  merasa didukung secara emosional lebih cenderung membuka diri dalam pembelajaran. Pendapat lain mengatakan  kepercayaan  dapat  ditumbuhkan  dengan  memberikan  tantangan  sesuai  tingkat kompetensi  mahasiswa,  ini  akan  memungkinkan  mereka  berkembang  tanpa  merasa  terlalu tertekan. Beri mahasiswa ruang untuk mencoba hal-hal baru dan melakukan kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran.
Keenam, taat terhadap hukum. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa setiap dosen memiliki  aturan  akademis  masing-masing  dalam  kelasnya.  Seperri  misalkan  aturan  minimal kehadiran  sebagai  syarat  untuk  mengikuti  ujian,  aturan  penggunaan  alat  komunikasi  ketika pembelajaran  berlangsung,  aturan  pengumpulan  tugas,  bahkan  yang  terbaru  adalah  aturan penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk pengerjaan tugas. Namun untuk menerapkan nilai demokratis, dosen tidak boleh secara otoriter menetapkan aturan ini semaunya. Baiknya aturan ini  didiskusikan  dengan  mahasiswea  sehingga  aturan  yang  disepakati  bersama  dapat  ditaati tanpa keterpaksaan. Selain itu dibutuhkan penegakkan hukum yang baik dari dosen, dengan cara evaluasi yang adil dan transparan pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.
Ketujuh,  toleransi.  Dosen-dosen  yang  diwawancarai  sepakat  bahwa  Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata kuliah yang memiliki konsentrasi yang besar untuk mengembangkan  nilai  toleransi.  Hampir  di  semua  materi,  nilai  toleransi  selalu  disisipkan misalkan dalam materi identitas nasional, dimana setiap mahasiswa wajib untuk menghargai perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Hak dan kewajiban warga negara dimana undang- undang dasar mengatur tentang keberagaman, materi demokrasi dimana setiap orang punya hak  yang  sama,  dan  wawasan  kebangsaan  memberikan  pemahaman  bahwa  identitas  daerah sebagai penguat kebudayaan nasional dan lain sebagainya. Mengembangkan sikap ini biasanya dilakukan  dengan  metode  diskusi  dimana  setiap  mahasiswa  tidak  boleh  memaksakan pendapatnya.  Beberapa  dosen  bahkan  melaksanakan  kegiatan  kolaborasi  antar  budaya  pada saat  materi  wawasan  kebangsaan.  Proyek  ini  melibatkan  kolaborasi  antar  mahasiswa  dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk menunjukkan kreasi-kreasi dari daerahnya masing- masing.  Jika  kelas  bersifat  homogen  dosen  bisa  menugaskan  mahasiswa  untuk  mempelajari budaya lain melalui lagu-lagu atau tari-tarian serta pakaian adat dari daerah lain yang akhirnya dipresentasikan  dan  diapresiasi  oleh  mahasiswa  lainnya  di  depan  kelas  atau  diperlombakan dengan kelas lainnya.
Kedelapan,  saling  menghomati pada  saat  pembelajaran  antara  dosen  dan  mahasiswa tentu dibiasakan untuk saling menghormati baik secara sikap maupun perkataan. Praktik yang biasa  dilakukan  pada  saat  pembelajaran  berlangsung  seperti penggunaan bahasa  yang  sopan dan elegan saat berkomunikasi baik di dalam kelas maupun interaksi antar siswa. Para dosen sepakat  bahwa  untuk  menanamkan  nilai  saling  menghrmati  ini  diperlukan  keteladanan, dimana dosen harus menunjukkan sikap menghormati dan menghargai setiap individu dalam tindakan dan perilaku sehari-hari.
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 9 (1) 2024  Hal 120 - 129 Penguatan Kecerdasan Kewargaan untuk Mengembangkan Nilai Demokratis di Perguruan Tinggi Ikman Nur Rahman 1 , Dasim Budimansyah 2 , Karim Suryadi 3 , Dadang Sundawa 4
Nilai-nilai demokratis, dengan demikian adalah fondasi yang penting dalam masyarakat yang adil dan merata, mengusung prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, penghormatan terhadap hak  asasi  manusia,  serta  kepatuhan  pada  supremasi  hukum  dan  akuntabilitas.  Nilai-nilai  ini tidak  hanya  menentukan  struktur  politik  suatu  negara,  tetapi  juga  mempengaruhi  interaksi individu dan kelompok dalam masyarakat yang demokratis. Nilai tersebut mencakup partisipasi politik,  keadilan,  hak  asasi  manusia,  pluralisme,  dan  proses  kompetitif  dalam  pengambilan keputusan  politik,  yang bersama-sama  membentuk  dasar  bagi  masyarakat  demokratis  untuk memastikan kebebasan, keadilan, serta kelanjutan politik yang stabil dan inklusif.
Keterkaitan  antara  kecerdasan  kewarganegaraan  ( civic  intelligence )  dengan  nilai-nilai demokratis  sangat  erat  karena  kecerdasan  kewarganegaraan  tidak  hanya  mencakup pemahaman  tentang  struktur  dan  proses  politik,  tetapi  juga  bagaimana  individu  atau masyarakat menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari- hari.  Dengan  demikian,  kecerdasan  kewarganegaraan  yang  komprehensif  tidak  hanya membantu individu untuk berfungsi secara efektif dalam masyarakat yang demokratis, tetapi juga mendorong dan memperkuat nilai-nilai dasar demokrasi itu sendiri. Melalui pendidikan dan pengembangan kecerdasan kewarganegaraan, masyarakat dapat memperkuat pemahaman dan praktik nilai-nilai demokratis, yang esensial untuk membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Dalam  pembelajaran,  mahasiswa  dapat  memilih  mitra  diskusi  secara  bebas  tanpa dibatasi kelompoknya. Mereka didorong untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dengan dosen dan  sesama  mahasiswa,  serta  menjunjung  prinsip  kesamaan  dan  saling  menghormati  dalam interaksi kelompok. Hal ini membantu membangun kepercayaan, ketaatan terhadap hukum, dan sikap toleransi yang penting dalam konteks akademik.
Berdasarkan  pendapat  yang  telah  ada  sebelumnya  (Somantri  &  Winataputra,  2017) bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengemban misi psikologis-pedagogis untuk mengembangkan  kecerdasan  kewarganegaraan  ( civic  intelligence )  sebagai  bekal  untuk mewujudkan  kewajiban  dan  haknya  secara  harmonis  dalam  kehidupan  demokrasi  Indonesia yang bersumber dari sila keempat Pancasila.
Tabel 1. Indikator Kecerdasan Kewargaan untuk Mengembangkan Nilai Demokratis
No  Aspek Nilai Demokratis yang dikembangkan 1 Pengetahuan Kewargaan Pengetahuan mengenai politik dan hukum, identitas nasional, hak dan tanggung jawab warganegara dan rule of law 2 Sikap Kewarganegaraan Mengemukakan pendapat, memaparkan informasi, kritis terhadap pendapat orang, mengutamakan kepentingan umum 3 Keterampilan Kewarganegaraan Keterampilan intektual: berpikir kritis dan analitis, komunikasi efektif, berorganisasi dan mengelola konflik, memecahkan masalah, mengambil keputusan Keterampilan partisipatoris: berpartisipasi dalam kebijakan publik, mengambil keputusan politik, mempengaruhi jalannya pemerintahan, berkoalisi dan mengelola konflik, mengelola keuangan dan sumber daya 4 Komitmen Kewarganegaraan Keterlibatan aktif, keterbukaan, keteraturan, keterbukaan informasi, keterlibatan dalam keputusan 5 Keteguhan Kewarganegaraan Kesadaran hak dan kewajiban, komitmen terhadap negara dan masyarakat, penghargaan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip, keterampilan bekerjasama
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 9 (1) 2024  Hal 120 - 129 Penguatan Kecerdasan Kewargaan untuk Mengembangkan Nilai Demokratis di Perguruan Tinggi Ikman Nur Rahman 1 , Dasim Budimansyah 2 , Karim Suryadi 3 , Dadang Sundawa 4
6 Kecakapan Kewarganegaraan Memahami ideologi Pancasila, berpikir kritis, berpikir ilmiah, keterampilan sosial, berpikir strategis, berpikir kreatif dan inovatif 7 Kebajikan/Keadaban Kewarganegaraan Partisipasi demokratis, pemahaman sistem politik, keterlibatan sosial, keterbukaan terhadap perspektif lain, etika publik, kepatuhan terhadap hukum, kritis terhadap kekuasaan. 8 Partisipasi/Tanggung Jawab Kewarganegaran Pemenuhan kewajiban hukum, partisipasi politik, keterlibatan sosial, pemberdayaan masyarakat, kesadaran lingkungan, kritis terhadap keadilan sosial, kewajiban pendidikan
Beberapa  keterkaitan  konkrit  antara  kecerdasan  kewarganegaraan  dan  nilai-nilai demokratis: Pertama, pengetahuan kewarganegaraan tentang sistem politik, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme demokrasi adalah fondasi utama dalam memahami nilai-nilai demokratis  seperti  kebebasan  berpendapat,  hak  setara,  dan  keadilan.  Individu  yang berpengetahuan  kewarganegaraan  yang  baik  cenderung  lebih  mampu  menghargai  dan mempraktikkan  nilai-nilai  ini  dalam  interaksi  mereka  dengan  masyarakat  dan  pemerintah. Kedua,  sikap  kewarganegaraan. Sikap  kewarganegaraan  yang  baik  tidak  hanya  mencakup keterlibatan aktif dalam kehidupan politik dan sosial, tetapi juga mencerminkan penghargaan yang mendalam terhadap nilai-nilai dasar demokrasi. Dengan mempraktikkan sikap-sikap ini, individu  berkontribusi  secara  positif  terhadap  pembangunan  dan  pemeliharaan  masyarakat yang demokratis dan inklusif.
Ketiga,  keterampilan  kewarganegaraan seperti  kemampuan  berargumentasi  secara rasional,  berpartisipasi  dalam  proses  politik,  dan  bekerja  sama  dalam  masyarakat  adalah esensial  dalam  mendukung  nilai-nilai  demokratis.  Misalnya,  kemampuan  untuk  berdialog secara  efektif  dan mengelola  konflik  secara  konstruktif merupakan  bagian  dari  keterampilan kewarganegaraan yang mendukung proses demokratis. Keempat, komitmen kewarganegaraan untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik dan sosial merupakan manifestasi dari nilai-nilai demokratis  seperti  partisipasi  publik  dan  pengambilan  keputusan  bersama.  Individu  yang memiliki  komitmen  kuat  terhadap  kewarganegaraan  cenderung  bertindak  sesuai  dengan prinsip-prinsip  demokratis  dalam  upaya  mereka  untuk  menciptakan  perubahan  yang  positif dalam  masyarakat.  Kelima,  keteguhan  kewarganegaraan ini  mencakup  sikap-sikap  mental seperti  kesediaan  untuk  mendengarkan  pandangan  orang  lain,  menghormati  perbedaan pendapat,  dan  memiliki  rasa  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan  negara.  Nilai-nilai demokratis  seperti  pluralisme,  toleransi,  dan  persamaan  diinternalisasikan  melalui  disposisi kewarganegaraan yang positif.
Keenam, keadaban kewarganegaraan mencakup penghargaan terhadap nilai-nilai seperti kebebasan individu, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Nilai-nilai ini merupakan landasan utama dari sistem demokrasi yang menghargai hak- hak asasi manusia dan menjamin perlindungan terhadap diskriminasi. Ketujuh, tanggung jawab kewarganegaraan budaya  kewarganegaraan  yang  kuat  mencerminkan  bagaimana  nilai-nilai demokratis  tercermin  dalam  norma-norma  sosial,  institusi,  dan  praktik  sehari-hari  dalam masyarakat.  Masyarakat  yang  menganut  budaya  kewarganegaraan  yang  baik  cenderung mendukung partisipasi aktif, keadilan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 9 (1) 2024  Hal 120 - 129 Penguatan Kecerdasan Kewargaan untuk Mengembangkan Nilai Demokratis di Perguruan Tinggi Ikman Nur Rahman 1 , Dasim Budimansyah 2 , Karim Suryadi 3 , Dadang Sundawa 4

## Simpulan
Kerangka  konseptual  kecerdasan  kewargaan  merupakan  perluasan  dari  konsep kompetensi  kewargaan.  Kecerdasan  Kewargaan  tidak  hanya  tentang  pengetahuan  dan keterampilan,  tetapi  juga  tentang  sikap  dan  nilai-nilai  yang  mendorong  individu  untuk berperan  aktif  dalam  kehidupan  masyarakat.  Pengembangan  kecerdasan  kewarganegaraan, masyarakat dapat membangun fondasi yang kuat untuk kewarganegaraan yang berkelanjutan dan demokratis. Hal yang didalamnya memuat indikator dan kompetensi yang diperlukan agar Pendidikan  Kewarganegaraan  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai  Pendidikan  demokrasi warga  negara.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  perspektif  baru  dalam mengembangkan nilai-nilai demokratis, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat disusun instrumen  baku  dari  kerangka  konseptual  ini  yang  pada  akhirnya  dapat  secara  operasional digunakan  dalam  mengukur  kecerdasan  kewargaan  terutama  dalam  mengembangkan  nilai- nilai demokrasi.

## References
Arif,  D.  B.  (2016).  Pengembangan  komponen  kompetensi  kewargaan  dalam  buku  teks Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan , 13 (1). https://doi.org/10.21831/civics.v13i1.11076 Budimansyah, D. (2022). Studi Kewarganegaraan (D. Budimansyah (ed.)). C.V. Jendela Hasanah. Chryssochoou, D. N. (2002). Civic competence and the challenge to EU polity-building. Journal of European Public Policy , 9 (5), 756 – 773. https://doi.org/10.1080/13501760210162348 Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches (4th Edition).
EIU. (2022). Democracy Index 2021: The China challenge. The Economist Intelligence Unit , 83. Hidayah,  Y.,  Sapriy,  Darmawan,  C.,  Malihah,  E.,  &  Karliani,  E.  (2020).  Promoting  Civic Intelligence in Applied Science to Promote Interaction between Science: An Overview in the Perspective of Citizenship Education. Universal Journal of Educational Research , 8 (8), 3782 – 3791. https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080859
Poghosyan, G. (2019). Civic Competence as a Target Component of Education Content. Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal , 2 (4), 64 – 67. https://doi.org/10.33258/birle.v2i4.492
Print,  M.,  &  Lange,  D.  (2013).  Civic  Education  and  Competences  for  Engaging  Citizens  in Democracies. In Sense Publishers . Sense Publishers.
Puspitasari, R., Budimansyah, D., Sapriya, S., & Rahmat, R. (2022). The Influence of Emotional Intelligence, Moral Intelligence and Intellectual Intelligence on Characters Caring for the Environmental School Students in the Perspective of Civic Education. Proceedings of  the  Annual  Civic  Education  Conference  (ACEC  2021) , 636 (Acec  2021),  343 – 348. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220108.062
Schuler,  D.  (2001).  Cultivating  society’s  civic  intelligence:  Patterns  for  a  new  “world  brain.”
Information Communication and Society , 4 (2), 157 – 181.
https://doi.org/10.1080/13691180110044434
Schuler, D. (2012). IFIP AICT 386 - Civic Intelligence and CSCW. In IFIP AICT (Vol. 386). Schuler, D. (2014). Pieces of Civic Intelligence: Towards a capacities framework. E-Learning and Digital Media , 11 (5), 518 – 529. https://doi.org/10.2304/elea.2014.11.5.518
Skarzauskiene,
A. (2018). Monitoring Collective Intelligence . 277 – 280. https://doi.org/10.1145/3272973.3274074
Somantri, M. N., & Winataputra, U. S. (2017). Disiplin Pendididikan Kewarganegaraan : Kultur Akademis dan Pedagogis (S. Sapriya & R. Machfiroh (eds.)). Laboratorium PKn. Torney-purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., & Schuiz, W. (2001). Citizenship and Education in 28 Countries (Issue 10).
Jurnal Moral Kemasyarakatan, 9 (1) 2024  Hal 120 - 129 Penguatan Kecerdasan Kewargaan untuk Mengembangkan Nilai Demokratis di Perguruan Tinggi Ikman Nur Rahman 1 , Dasim Budimansyah 2 , Karim Suryadi 3 , Dadang Sundawa 4
Winataputra,  U.  S.  (2001). Jatidiri  Pendidikan  Kewarganegaraan  Sebagai  Wahana  Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual Dalam Konteks Pendidikan IPS) . 1 – 126. http://repository.ut.ac.id/2872/1/40115.pdf