## Kemunduran Demokrasi dan Pelarangan Organisasi Islamis di Era Pemerintahan Jokowi
The Decline of Democracy and the Banning of Islamist Organizations in the Jokowi Era
Zulfadli
Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Indonesia, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25175 E-mail: zulfadli@soc.unand.ac.id

## Taufani
Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128 E-mail: taufani@iain-manado.ac.id

## ABSTRACT
The  state  policy  under  the  Jokowi  government,  which  ban  Islamist  organizations  such  as  Hizbut Tahrir  of  Indonesia  (HTI)  and  the  Islamic  Defenders  Front  (FPI),  has  reaped  pros  and  cons  in socio-political and religious discourse in Indonesia. Those who support the disbandment consider that the state's stance in taking a firm stance against religious organizations that prioritize non- democratic  actions  is  in  accordance  with  the  law.  Meanwhile,  those  who  reject  it  think  that  the government's  policy  is  contrary  to  the  freedom  of  association  and  assembly  guaranteed  by  the constitution in a democratic system. This study aims to explain the banning of Islamist organizations under  the  Jokowi  government.  The  method  used  is  qualitative,  in  which  the  data  were  based  on online media coverage of the banning of Islamist organizations. The data were analyzed with content analysis  techniques.  This  research  shows  that  the  government's  policy  of  banning  Islamist organizations  without  going  through  the  judicial  process  (which  tends  to  be  authoritarian  and repressive) led to a setback of democracy in Indonesia. Disbanding the Islamist organization further strengthens  the  confrontation  between  Islamist  groups  and  the  state  and  also  declines  the development of democracy in Indonesia. The state tends to choose a militant-democratic approach in dissolving Islamist organizations rather than promoting a dialogical-accommodative approach. This study recommends that guiding social organizations is much better than promoting a repressive approach through laws and regulations, as has occurred with HTI and FPI.
Keywords: Confrontation; Decline of Democracy; Islamic Defender Front (FPI); Islamism; Jokowi Government; Hizbut Tahrir of Indonesia (HTI)
Potret Pemikiran Vol. 26, No. 2 (2022): 117-136 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)

## ABSTRAK
Kebijakan negara di bawah pemerintahan Jokowi yang melarang organisasi Islamis seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) telah menuai pro dan kontra dalam diskursus sosial-politik dan keagamaan di Indonesia. Mereka yang mendukung pembubaran tersebut menilai bahwa  sikap  negara  dalam  mengambil  sikap  tegas  terhadap  organisasi  keagamaan  yang mengedepankan aksi-aksi non demokratis, telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, kalangan yang menolak, menganggap bahwa kebijakan pemerintah bertentangan dengan kebebasan berserikat  dan  berkumpul  yang  telah  dijamin  oleh  konstitusi  dalam  sistem  demokrasi.  Studi  ini bertujuan untuk menjelaskan pelarangan organisasi Islamis di bawah pemerintahan Jokowi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif di mana data didasarkan pada pemberitaan media  online  terkait  pelarangan  organisasi  Islamis.  Data  dalam  penelitian  ini  dianalisis  dengan menggunakan teknik analisis konten. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang melarang organisasi Islamis tanpa melalui proses peradilan (yang cenderung bersifat otoritarian dan represif) telah menyebabkan kemunduran dalam demokrasi di Indonesia. Implikasi dari pembubaran organisasi Islamis  tersebut adalah semakin  memperkuat konfrontasi antara kelompok Islamis dan negara serta membuat perkembangan demokrasi di Indonesia semakin merosot. Negara cenderung memilih  pendekatan  demokrasi  militan  dalam  membubarkan  organisasi  Islamis  daripada mengedepankan  pendekatan  yang  dialogis-akomodatif.  Studi  ini  merekomendasikan  bahwa melakukan  pembinaan  terhadap  organisasi  kemasyarakatan  jauh  lebih  baik  dilakukan  daripada mengedepankan  pendekatan  represif  melalui  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  yang telah menimpa HTI dan FPI.
Kata kunci: Front Pembela Islam (FPI); Hizbut Tahrir Indonesia (HTI); Islamisme; Kemunduran Demokrasi; Konfrontasi; Pemerintahan Jokowi .

## PENDAHULUAN
Kebijakan  sepihak  pemerintah  dalam  membubarkan  kelompok  Islamis, seperti  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI)  dan  Front  Pembela  Islam  Indonesia  (FPI) tidak hanya meneguhkan kembali konfrontasi politik antara organisasi Islamis dan negara, tetapi juga memiliki ekses terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia. Organisasi Islamis pada artikel ini merujuk pada organisasi yang memiliki ideologi yang  mencita-citakan  terbentuknya  negara  Islam  dan  penerapan  hukum  Islam dalam  seluruh  aspek  kehidupan  bernegara  (Bayat,  2007).  Konfrontasi  antara organisasi  Islamis  dan  negara  telah  mengakibatkan  munculnya  relasi  yang  tidak harmonis,  saling  curiga,  penuh  antagonistis  dan  ketegangan  dalam  tatanan kehidupan sosial-politik di Indonesia. Polarisasi antara keduanya telah mulai terjadi sejak  dihelatnya  kontestasi  politik  pemilihan  presiden  tahun  2014,  pemilihan gubernur  Jakarta  tahun  2017  dan  pemilihan  presiden  tahun  2019.  Kontestasi tersebut  semakin  mempertajam  segregasi  politik,  agama,  dan  sosial  berbasis ideologi  yang  kemudian  melahirkan  kontestasi  antara  mazhab  pluralisme  versus Islamisme  (Warburton,  2020) . Polarisasi  tidak  hanya  terjadi  dalam  ranah  sosial politik, tetapi juga dalam ranah sosial media (Salahudin et al., 2020) . Ketegangan antara  kelompok  Islamis  dan  pluralis  semakin  diperburuk  oleh  kebijakan  negara yang  cenderung  bersifat  represif  pluralisme  terhadap  organisasi  Islamis  (Fealy, 2020).
Pembubaran organisasi  Islamis melalui peraturan pemerintah dinilai tidak cukup efektif menekan laju aktivitas organisasi, tetapi juga memiliki ekses terhadap perkembangan  demokrasi  dan  kebebasan  sipil  di  Indonesia  (Arifianto,  2017; Burhani, 2017). Kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak  faktor;  diantaranya  adalah  pembatasan  terhadap  kebebasan  sipil masyarakat,  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  tidak  efektif,  tindakan  represif negara melalui penangkapan sejumlah aktivis dan kelompok yang kritis terhadap pemerintah, menguatnya populisme Islam serta lemahnya peran kelompok oposisi dalam  legislatif  (Budiatri,  Aisah  Putri,  2022).  Selain  itu  kemunduran  demokrasi juga disebabkan oleh munculnya pemimpin otoriter yang didukung oleh legitimasi elektoral,  lemahnya  peran  partai  politik  dalam  mengedepankan  nilai-nilai demokrasi  substantif,  serta  relasi  jaringan  patron  klien  dalam  sistem  politik, dominasi kelompok oligarki dalam pemerintahan, serta struktur ekonomi politik di Indonesia (Luthfi  Makhasin,  2022). Fakta kemunduran demokrasi  juga diperkuat oleh  laporan  lembaga  pengindeks  demokrasi,  seperti  The  Economist  Intelligence Unit (EIU) (2020-2021), Freedom House (2019/2020) dan juga Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019/2020) (Jati, 2021).
Pemerintah telah membubarkan keberadaan organisasi Islamis HTI melalui Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No  2  Tahun  2017  tentang Organisasi kemasyarakatan (Ormas). Selain HTI, pemerintah juga telah melarang aktivitas  Front  Pembela  Islam  FPI  melalui  Keputusan  Bersama  Menteri  SKB Nomor  220-4780  Tahun  2020,  Nomor  M.HH-14.HH.05.05  Tahun  2020,  Nomor 690  Tahun  2020,  Nomor  264  Tahun  2020,  Nomor  KB/3/XII/2020,  Nomor  320 Tahun  2020  tentang  larangan  kegiatan,  penggunaan  simbol  dan  atribut  serta
Potret Pemikiran Vol. 26, No. 2 (2022): 117-136 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
penghentian  kegiatan  Front  Pembela  Islam.  Kedua  organisasi  Islamis  tersebut dibubarkan oleh keputusan sepihak pemerintah (Eksekutif) tanpa melalui putusan pengadilan (Yudikatif). Pembubaran kedua organisasi Islamis tersebut menuai pro dan  kontra  di  masyarakat  karena  berkaitan  dengan  diskursus  kehidupan  sosial politik  dan  keagamaan  kontemporer  dan  relasinya  dalam  sistem  demokrasi  di Indonesia (Mietzner, 2018) .
Studi terkait pembubaran organisasi Islamis oleh negara telah berkembang dari studi awal yang mengangkat isu gerakan Islam politik ( political-Islam ) sebagai ancaman terhadap otoritas rezim yang berkuasa. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda,  aktivitas  organisasi  Islam  yang  bergerak  dalam  bidang  sosial  politik dikontrol  dengan  sangat  ketat  karena  dianggap  berpotensi  membahayakan kekuasaan  pemerintahan  kolonial.  Di  sisi  lain,  kolonial  memberikan  ruang  pada “Islam ritual” untuk mempraktikkan ibadah keagamaan (Priyono, 2019). Berangkat dari isu ancaman organisasi Islam-politik terhadap rezim yang berkuasa, isu tentang Islam-politik  lalu  berkembang  ke  arah  studi  yang  berfokus  pada  pembubaran kelompok  Islamis  pada  masa  rezim  Orde  Lama  yang  ditengarai  ingin memperjuangkan negara Islam di luar parlemen seperti yang dilakukan oleh Darul Islam-Tentara  Islam  Indonesia  (DII/TII)  dan  Jama’ah  Islamiyah  (Conboy,  2004; Formichi, 2012; Gonggong, 2004; H.Dengel, 1995; van Dijk, 2014).
Rezim  Orde  Lama  tidak  hanya  menumpas  gerakan  Islamis  yang  ingin mendirikan  negara  Islam,  tetapi  juga  membubarkan  partai  politik  yang  bercorak Islamis seperti Partai Masyumi. Partai Masyumi merupakan partai  Islam terbesar pasca revolusi  kemerdekaan. Di bawah rezim Demokrasi  Terpimpin Orde Lama, Partai  Masyumi  termasuk  bagian/cabang/ranting  yang  ada    di  seluruh  wilayah Republik Indonesia dibubarkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No 200  Tahun  1960  (Maarif,  2018;  Mahendra,  n.d.).  Studi  mutakhir  yang  berkaitan dengan  pembubaran  organisasi  Islamis  pasca  Orde  Baru  adalah  pembubaran organisasi  Hizbut  Tahrir  Indonesia  melalui  Peraturan  pemerintah  No.  2  Tahun 2017. Studi yang berkaitan dengan pembubaran organisasi HTI kecenderungannya melihat  aspek  politik  hukum  pembubaran  HTI  (Aswar,  Bin  Mohd  Yusof,  et  al., 2020)  dan  pembubaran  HTI  ditinjau  dari  aspek  sosial,  politik  dan  demokrasi  di Indonesia  (Arifianto,  2017;  Burhani,  2017;  Mietzner,  2018).  Lebih  lanjut,  studi Hilmy fokus melihat masa depan organisasi Islamis Hizbut Tahrir Indonesia dalam konteks demokrasi di Indonesia setelah dibubarkan oleh pemerintah (Hilmy, 2020). Berdasarkan studi yang ada, kajian yang berkaitan dengan kemunduran demokrasi dan pelarangan organisasi Islamis seperti HTI dan FPI di era pemerintahan Jokowi belum terpetakan dengan baik.
Tulisan ini merupakan respons terhadap keterbatasan studi yang telah ada sebelumnya.  Tulisan  ini  secara  khusus  menekankan  pada  faktor  kemunduran demokrasi  yang disebabkan oleh pembubaran organisasi  Islamis seperti HTI dan FPI di era pemerintahan Jokowi. Selain mengidentifikasi pelarangan aktivitas HTI dan FPI, artikel ini juga mengungkapkan perspektif kemunduran demokrasi yang terjadi antara kelompok Islamis vs negara di bawah pemerintahan Jokowi. Dengan kata  lain,  tulisan  ini  menguji  apakah  otoritas  pemerintah  dalam  membubarkan
organisasi Islamis, seperti HTI dan FPI dapat menjaga dan memperkuat demokrasi serta  menciptakan  stabilitas  sosial  dan  politik  atau  justru  sebaliknya,  yakni menimbulkan  kecenderungan  yang  mengarah  pada  otoritarianisme  negara  serta mengakibatkan kemunduran pada demokrasi.
Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa pembubaran organisasi Islamis oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dilakukan demi menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  dan Bhinneka Tunggal Ika. Pembubaran ini telah menimbulkan persoalan baru dalam konteks sosial, politik, dan demokrasi di Indonesia. Pembubaran organisasi Islamis secara sepihak oleh pemerintah merupakan bentuk otoritarianisme negara terhadap organisasi  sosial  masyarakat.  Mekanisme  pembubaran  yang  dilakukan  oleh pemerintah  tanpa  melalui  proses  peradilan  merupakan  bentuk  penyalahgunaan kekuasaan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Lebih  lanjut,  pembubaran  ini  makin  memperburuk  relasi  hubungan  antara kelompok  Islamis  dan  negara.  Negara  sesungguhnya  dapat  mengedepankan pendekatan  akomodatif,  dialogis,  dan  persuasif  dalam  merespons  kehadiran kelompok  Islamis.  Pendekatan  represif  terhadap  kelompok  Islamis  tidak sepenuhnya mampu menghilangkan ideologi kelompok Islamis. Kelompok Islamis akan  tetap  memperjuangkan  ideologinya.  Mereka  juga  mampu  bertransformasi dalam  bentuk  aliansi  atau  kelompok  baru,  sehingga  semakin  menyulitkan pemerintah  untuk  mengontrolnya.  Pemerintah  dapat  mengedepankan  pendekatan pembinaan  terhadap  organisasi  Islamis  daripada  membubarkannya  melalui peraturan perundang-undangan secara sepihak.

## METODE
Penelitian tentang pembubaran organisasi Islamis di era pemerintah Jokowi bersifat  kualitatif  yang  didasarkan  pada  data  yang  diperoleh  dari  sumber  berita online. Berita online dipilih secara acak dan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema  yang  relevan  dengan  fokus  kajian.  Untuk  menganalisis  data  yang dikumpulkan secara online, penulis menggunakan teknik analisis konten. Konten analisis  merupakan  teknik  analisis  isi  yang  dilakukan  dengan  cara  menarik kesimpulan  dari  suatu  pesan  teks  secara  objektif  dan  sistematis.  Artikel  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  naratif.  Untuk  menarik kesimpulan dalam teks secara objektif, penulis memilih pemberitaan yang berkaitan dengan  fokus  kajian  secara  berimbang  agar  masalah-masalah  yang  berkaitan dengan  pembubaran  organisasi  Islamis  --yang dilakukan oleh pemerintah-- dapat dideskripsikan dengan baik. Seluruh pemberitaan kontroversial yang terkait dengan pembubaran  HTI  dan  FPI  yang  terdapat  di  media  massa  dilakukan  dengan  cara pengkodean,  kategorisasi,  dan  memaknai  pesan  yang  disampaikan.  Berita  yang dikumpulkan meliputi keputusan pemerintah terkait pembubaran organisasi Islamis beserta alasan yang menjadi dasar pembubaran. Di sisi lain, penulis juga melihat perspektif  sikap  organisasi  Islam  arus  utama  seperti  Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan Muhammadiyah  dalam  menanggapi  pembubaran  organisasi  Islamis.  Selain  itu, penulis  juga  melihat  perspektif  organisasi  Islamis  itu  sendiri  dalam  menyikapi
Potret Pemikiran Vol. 26, No. 2 (2022): 117-136 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
pembubaran organisasi yang telah menimpa kelompok mereka. Dengan demikian, studi  ini  meliputi  pandangan  pemerintah,  organisasi  Islam  arus  utama  dan  juga perspektif organisasi Islamis.  Untuk menganalisis pembubaran organisasi Islamis yang  merupakan  fokus  kajian  dalam  artikel  ini,  penulis  menggunakan  teori konfrontasi dan akomodasi relasi antara Islam dan politik di Indonesia yang telah dipetakan  oleh  Effendy  (2011).  Selain  itu,  pembubaran  organisasi  Islamis  juga dilihat dari perspektif relasi antara demokrasi, negara, dan gerakan non demokrasi (Mietzner,  2018).  Kedua  kerangka  tersebut  dijadikan  acuan  dalam  melihat pembubaran organisasi Islamis di bawah pemerintahan Jokowi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Antagonisme Politik Antara Kelompok Islamis dan Negara
Hubungan  politik  antara  Islam  dan  negara  pada  sebagian  besar  babakan sejarah  Indonesia  dipenuhi  oleh  ketegangan,  saling  curiga  dan  konfrontasi (Effendy, 2011). Antagonisme politik antara Islam dan negara telah dimulai sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda yang membatasi aktivitas organisasi Islam yang  aktif  dalam  gerakan  sosial  politik.  Hal  ini  dilakukan  agar  organisasi  Islam tidak  berkembang  dan  mengancam  pemerintahan  kolonial  Belanda.  Meskipun organisasi sosial politik Islam dibatasi oleh pemerintahan kolonial Belanda, umat Islam  masih  diberi  keleluasaan  dalam  urusan  ibadah  (Islam  ritual).  Di  era pemerintahan kolonial Belanda, pendekatan yang diambil cenderung antagonistis terhadap  aktivitas  organisasi  sosial  politik  Islam.  Sebaliknya,  pada  masa pendudukan  Jepang,  pendekatan  yang  diambil  cenderung  lebih  akomodatif terhadap  umat  Islam.  Lebih  lanjut,  di  bawah  pendudukan  Jepang,  umat  Islam mendapatkan dukungan dan akomodasi secara sosial, politik, dan keagamaan. Hal itu terlihat dari kebijakan pemerintahan Jepang, yakni Nipponisasi, mobilisasi, dan pembentukan  organisasi  Islam  baru  sehingga  mendapatkan  respons  yang  cukup baik dari tokoh Islam kala itu (Benda, 1980).
Ketegangan  politik  antara  kelompok  Islamis  dan  rivalnya  kembali meruncing dalam perumusan dasar negara terkait apakah negara Indonesia --yang akan  didirikan--  berdasarkan  Islam  atau  Pancasila.  Ketegangan  tersebut  muncul disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan dalam perumusan bentuk dan dasar negara yang baru merdeka. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan pandangan itu adalah apakah Indonesia lebih cocok berdasarkan ideologi Islam atau nasionalis. Kubu pendukung  Islam  sebagai  dasar negara berpendapat  bahwa  Islam  memiliki sifat yang holistik yang bisa mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan  bernegara.  Sementara  itu,  pendukung  dasar  negara  Pancasila berpendapat  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  yang  multikultural  yang  terdiri dari banyak suku, bahasa, agama, etnis dan sebagainya, karena itu bentuk negara yang  lebih  tepat  adalah  berdasarkan  pada  Pancasila  (Maarif,  2018).  Perdebatan dasar negara menjadi tema yang terus menerus diperbincangkan sejak dibentuknya Badan  Penyelidik  Upaya  Persiapan  Kemerdekaan  Republik  Indonesia  (BPUPKI) hingga  dibubarkan  dan  diganti  oleh  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (PPKI) (Latif, 2012) . Wacana tentang makna, penafsiran dan fungsi pancasila telah
menjadi  perdebatan  dalam  sejarah  perpolitikan  di  Indonesia.  Di  satu  pihak, kelompok  nasionalis  Islam  menginginkan  Islam  menjadi  dasar  negara  yang berimplikasi  pada  adanya  pemberlakuan  syariat  Islam.  Di  pihak  lain,  kelompok nasionalis sekuler mengusulkan agar negara berdasar pada paham kebangsaan yang tidak terkait dengan ideologi keagamaan tertentu. Dengan kata lain, Indonesia tidak perlu  menjadi  negara  Islam.  Meskipun  kedua  kelompok  akhirnya  saling  sepakat menjadikan  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  namun  pasca  revolusi  kemerdekaan Indonesia,  para  pendukung  kelompok  Islamis  menggaungkan  kembali  cita-cita lama mereka untuk mendirikan negara Islam (Anshori, 2008) .
Pada  masa  periode  pasca  revolusi  kemerdekaan,  konfrontasi  antara kelompok  Islamis  dan  negara  menempuh  perjuangan  dalam  bentuk  (1)  Jalur kekerasan  melalui  konfrontasi  secara  militer  antara  negara  dan  kelompok  Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan sejumlah gerakan pemberontakan di beberapa daerah, seperti Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. (2) Jalur dialog yang  ditempuh  melalui  parlemen  dalam  sidang  majelis  konstituante  dengan  isu utama,  yakni  meninjau  ulang  kembali  dasar  negara  dan  keinginan  untuk menghidupkan  kembali  Piagam  Jakarta  (Anshori,  2008).  Dalam  perjalanannya, perdebatan  terkait  dasar  negara  berakhir  setelah  Sukarno  mengeluarkan  dekrit kembali kepada UUD 1945 dan pembubaran Majelis Konstituante pada 5 Juli 1959 (Maarif,  2018).  Sejak  itu,  isu  tentang  negara  Islam  dan  penerapan  syariat  Islam hampir tidak pernah lagi muncul di permukaan.
Setelah  beralihnya  rezim  Orde  Lama  ke  Orde  Baru,  sejumlah  pemuka organisasi  Islam  menaruh  harapan  besar  agar  penguasa  dapat  mengakomodasi aspirasi dan kepentingan umat Islam. Akan tetapi, harapan itu sirna setelah Orde Baru  menerapkan  kebijakan  asas  tunggal  Pancasila  terhadap  semua  organisasi sosial  masyarakat  dan partai  politik. Dengan kata lain, rezim Orde Baru kembali menghidupkan ketegangan antara kelompok Islamis dan negara. Ketegangan antara kelompok Islamis dan negara mulai mereda seiring munculnya sejumlah intelektual baru,  pemikir,  pegiat  demokrasi  dan  aktor  gerakan  Islam  kultural  yang  aktif mempromosikan gagasan pluralisme, demokrasi, dan penghormatan terhadap Hak Asasi  Manusia  (HAM)  (Feillard,  Andrée,  Rémy  Madinier,  2011).  Perspektif antagonisme  politik  (Effendy,  2011)  antara  kelompok  Islamis  dan  negara  dapat digunakan  untuk  melihat  bagaimana  kebijakan  yang  dilakukan  negara  terhadap kelompok  Islam,  apakah  dengan  cara  melarang  atau  membatasi  ruang  geraknya. Dalam  konteks  pemerintahan  Jokowi,  organisasi  Islamis  seperti  FPI  dan  HTI mendapatkan pelarangan dari pemerintah.

## Negara, Demokrasi dan Gerakan Non-Demokrasi
Negara  demokrasi  adalah  negara  yang  memberikan  jaminan,  kebebasan serta  perlindungan  kepada  masyarakat  sebagai  kekuatan  politik  ( interest  group ) untuk  berserikat,  berkumpul,  dan  berorganisasi  karena  hal  itu  telah  diatur  dalam konstitusi  negara.  Proses  demokratisasi  dapat  berkembang  dengan  baik  menuju konsolidasi  demokrasi  apabila  ia  dijaga  dari  ancaman-ancaman  yang  bersifat merusak baik dari internal yang dilakukan oleh aktor negara ( state actor ) maupun
Potret Pemikiran Vol. 26, No. 2 (2022): 117-136 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
eksternal yang dilakukan oleh aktor non-negara ( non-state actor ). Aktor non-negara dapat  berupa  gerakan  anti  demokrasi  yang  beroperasi  secara  terbuka,  kelompok oposisi anti demokrasi, kelompok populisme yang memiliki basis massa di tingkat akar rumput  yang aktif menentang demokrasi.  Selain itu, aktor non-negara dapat berwujud dalam bentuk kelompok atau individu yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan paham anti demokrasi (Mietzner, 2018).
Demokrasi  yang  baik  ditunjukkan  oleh  adanya  komitmen  bersama  antara negara  dan  masyarakat  dalam  mendukung  demokrasi.  Hal  ini  dapat  menjadi indikator untuk mengetahui ketahanan dan kerapuhan demokrasi yang terdapat di suatu  negara.  Faktor  penyebab  penurunan  demokrasi  yang  terjadi  belakangan  ini disebabkan oleh adanya inovasi elit penguasa yang mengarah pada kebijakan yang bersifat  otoritarian  (Aspinall  et  al.,  2020).  Sikap  otoritarianisme  rezim  yang menangkap  kelompok  oposisi  hingga  mengeluarkan  kebijakan  yang  bersifat otoriter  untuk  mendukung status  quo pada  prinsipnya  telah  melanggar  norma- norma  demokrasi.  Keberadaan  berbagai  organisasi  dengan  identitas  ideologinya yang  khas  seharusnya  dipandang  sebagai  bagian  dari check  and  balance dalam sistem demokrasi.
Pergeseran inovasi demokrasi menuju otoritarianisme terjadi karena adanya dukungan para elit yang berasal dari eksekutif maupun legislatif melalui penerapan kebijakan illiberal, sehingga menurunkan kualitas demokrasi. Kebijakan illiberal tersebut meliputi penyempitan daya saing pemilu, mobilisasi politik identitas, dan upaya  konsentrasi  kekuasaan  dan  maksimalisasi  peran  eksekutif  pemerintah (Mietzner,  2020).  Hadirnya  organisasi  masyarakat  sipil  seiring  terbukanya  kran demokrasi  tidak  selalu  berkorelasi  positif  terhadap  penguatan  demokratisasi. Demokrasi tidak hanya membuka ruang bagi kelompok pro demokrasi, tetapi juga melahirkan kelompok anti demokrasi. Gerakan anti demokrasi aktif menyebarkan intoleransi  dan  kebencian  di  masyarakat,  bahkan  tak  segan  melakukan  aksi kekerasan. Sidney Jones menyebut kelompok yang anti demokrasi tersebut sebagai masyarakat  madani  intoleran  (Jones,  2015).  Jones  membagi  kelompok  sipil intoleran  ke  dalam  tiga  varian. Pertama kelompok  main  hakim  sendiri ( vigilantisme ) merupakan kelompok yang kerap melakukan aksi sweeping dan main hakim sendiri, bahkan tak segan melakukan aksi kekerasan di berbagai tempat yang dianggap melegalkan maksiat. Termasuk dalam kelompok ini adalah FPI (Wilson, 2014). Kedua ,  kelompok  yang  aktif  melakukan  advokasi  di  tingkat  akar-rumput. Kelompok ini aktif melakukan advokasi di masyarakat serta ikut berperan menekan pemerintah  yang  berkuasa.  Kelompok  ini  aktif  menuntut  pelarangan  terhadap Syi’ah, Ahmadiyah, penganut aliran kepercayaan, dan kelompok minoritas lainnya yang dianggap menyimpang. Ketiga , kelompok yang bercorak transformatif yang diwakili oleh organisasi HTI. Kelompok ini ingin mengganti sistem demokrasi di Indonesia  menjadi  sistem  khilafah.  Negara  demokratis  dapat  menjaga keseimbangan  dengan  memberikan  kebebasan  terhadap  kelompok  yang mendukung  demokrasi  dan  bersikap  tegas  terhadap  kelompok  yang mengedepankan sikap anti demokrasi.
Demokrasi  harus  mampu  meneguhkan  prinsip-prinsipnya  serta  mampu mempertahankan  dirinya  dari  ancaman  kelompok  anti  demokrasi.  Ada  tiga paradigma yang bisa menjadi acuan bagaimana demokrasi mempertahankan dirinya dari kelompok anti demokrasi (Mietzner, 2018). (1) Demokrasi militan. Pendukung paradigma ini berpendapat bahwa demokrasi harus mempertahankan dirinya secara agresif dengan mengkriminalisasi, melarang, hingga membubarkan organisasi yang melakukan  aktivitas  anti  demokrasi.  (2)  Mengakomodasi  aktor  demokrasi. Pendukung paradigma ini memilih untuk “menoleransi intoleransi” ( tolerating the intolerant )  melalui  sikap  akomodatif  terhadap  kelompok  anti  demokrasi.  Ini dilakukan dengan harapan untuk memoderasi pandangan kelompok anti demokrasi.
(3).  Menggabungkan  keduanya  melalui  strategi  pembendungan  konsentris  yakni ( concentric containment of political extremism ), dengan cara mengisolasi aktor anti demokrasi yang diikuti dengan keterlibatan sistematis untuk mengakomodasi para pengikutnya. Di bawah pemerintahan Jokowi, pemerintah menggabungkan semua opsi  yang  ada.  Pemerintahan  Jokowi  menerapkan  strategi  kriminalisasi  terhadap kelompok populisme yang melanggar hukum dan di sisi lain menerapkan strategi akomodasi  secara  tersamar  yang  berorientasi  pada  patronase  politik.  Akibatnya, upaya pemerintah untuk melindungi status quo demokrasi dari serangan kelompok populisme  yang  anti  demokrasi  berubah  menjadi  ancaman  bagi  demokrasi  itu sendiri,  sehingga demokrasi  di  Indonesia mengalami  proses dekonsolidasi  secara perlahan (Mietzner, 2018) .
Organisasi  HTI  dan  FPI  merupakan  organisasi  yang  memiliki  pengaruh secara  sosial,  politik  dan  keagamaan  di  Indonesia.  Dalam  peristiwa  gerakan  aksi massa pada tahun 2016 atau sering disebut sebagai gerakan Aksi Bela Islam, kedua organisasi  tersebut  memainkan  peran  penting  dalam  memobilisasi  massa  untuk menuntut hukuman terhadap Ahok yang dianggap sebagai pelaku penistaan agama. Kampanye  anti  Ahok  menunjukkan  betapa  efektifnya  rekayasa  kepanikan  moral yang  menggunakan  instrumen  agama  untuk  kepentingan  politik  (Barton,  2020). Kedua organisasi ini memosisikan diri mereka sebagai benteng penjaga moral dan politik di tengah kehidupan sosial yang semakin sekuler. Kedua organisasi ini juga mempromosikan moral sosial --yang diikuti oleh sebagian besar pendukungnya-- yang  mengarah  pada  radikalisme  dan  intoleransi  atas  nama  Islam  (Duile,  2017; Facal,  2020).  Munculnya  milisi  Islam  yang  sering  terlibat  dalam gangsterisme politik di Indonesia pada era pasca Orde Baru --seperti FPI-- menunjukkan bahwa keberadaan kelompok ini adalah hasil dari perubahan struktural yang kompleks dan kapitalis  yang  menyebabkan  semakin  berkembangnya  politik  identitas  yang mengatasnamakan Islam (Bamualim, 2011; Mudhoffir, 2017).
Respons  negara  terhadap  kehadiran  organisasi  Islamis  sebagian  besar ditanggapi  melalui  pendekatan  yang  represif.  Hizbut  Tahrir  adalah  salah  satu contoh gerakan politik Islam yang telah banyak melalui pengalaman represi oleh negara.  Organisasinya  dilarang,  anggotanya  ditangkap  hingga  dibunuh (Karagiannis & McCauley, 2006) . Meski kelompok Islamis telah lama menikmati ruang  politik  yang  terbuka  di  Indonesia,  eksistensi  mereka  saat  ini  berada  di persimpangan  jalan  setelah  negara  mengeluarkan  kebijakan  represif  berupa
Potret Pemikiran Vol. 26, No. 2 (2022): 117-136 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
pelarangan. Sebagai organisasi yang dianggap terlarang, HTI memiliki pengalaman untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi. HTI bahkan tak segan melawan balik negara (Aswar, Binti, et al., 2020).
Sementara itu, FPI adalah salah satu organisasi Islamis di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengimplementasikan syariat Islam di tingkat nasional dan lokal.  Dalam  aksinya,  FPI  kerap  menggunakan  ujaran  kebencian  terhadap  lawan ( opponent ) yang dianggap tidak sejalan dengan tujuan dakwahnya. FPI bahkan tak segan  melakukan  tindakan  main  hakim  sendiri  terhadap  sekte  yang  dianggap menyimpang, seperti Ahmadiyah (Woodward et al., 2014). Konsep amr ma‘rûf dan nahi  munkar merupakan  dua  konsep  penting  dalam  gerakan  FPI.  Apapun  yang dilakukan  FPI  baik  dalam  bentuk  pengajian  maupun  dalam  bentuk  aksi  jalanan, tidak  dapat  dilepaskan  dari  dua  konsep  tersebut.  Kategori  perbuatan ma‘rûf dan munkar yang  didefinisikan  FPI  tidak  hanya  mencakup  bidang  agama,  melainkan juga bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya (Zinira, 2015).

## Kemunduran Demokrasi dalam Pelarangan Organisasi Islamis di Indonesia
Di  era  pemerintahan  Jokowi,  salah  satu  kelompok  yang  aktif  melakukan oposisi  terhadap  pemerintah  adalah  aliansi  kelompok  konservatisme  agama. Kelompok  ini  mampu  memanfaatkan  sistem  demokrasi  dengan  baik,  sehingga dapat  menanamkan  pengaruh  yang  signifikan  di  masyarakat.  Aktivitas  yang dilakukan  oleh  kelompok  ini  cenderung  dinilai  sarat  dengan  aktivitas  anti demokrasi. Mereka membangun narasi, melakukan propaganda serta bermanuver mengkritik  kebijakan  pemerintah  (Mietzner  &  Muhtadi,  2018).  Sikap  politik pemerintahan Jokowi cenderung represif terhadap kelompok Islamis, dalam hal ini adalah HTI dan FPI. Sikap represif pemerintah ditunjukkan oleh lahirnya kebijakan pelarangan  aktivitas  organisasi  HTI  dan  FPI.  Status  badan  hukum  HTI  dicabut melalui perpu ormas No 2 tahun 2017 menjadi Undang-Undang No 16 tahun 2017 tentang  Organisasi  Masyarakat,  sementara  FPI  dilarang  aktivitasnya  melalui Keputusan  Bersama  Menteri  No  SKB  Nomor  220-4780  Tahun  2020,  Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor  KB/3/XII/2020,  Nomor  320  Tahun  2020  tentang  larangan  kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam.
Organisasi  HTI  telah  dibubarkan  lebih  dulu  oleh  pemerintah  melalui peraturan  pemerintah.  Pada  tanggal  19  Juli  2017,  pemerintah  menerbitkan Peraturan  pemerintah  No  2  tahun  2017  perubahan  atas  Undang-Undang  No  17 Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  yang  mencabut  status  badan hukum  organisasi  Hizbut  Tahrir  Indonesia.  Pemerintah  membubarkan  organisasi HTI  dengan  alasan  (1)  HTI  tidak  melaksanakan  peran  positif  dan  dan  tidak mengambil bagian dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan nasional. (2) Kegiatan yang dilaksanakan oleh HTI terindikasi kuat bertentangan dengan prinsip, asas, tujuan, dasar dan ciri yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang- Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. (3) Aktivitas yang dilakukan  oleh  HTI  berbenturan  dengan  masyarakat  dan  bisa  mengancam
keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  serta  membahayakan  keutuhan  NKRI.  (4) Pemerintah  perlu  untuk  mengambil  langkah  hukum  secara  tegas  untuk membubarkan  HTI.  (5).  Keputusan  ini  diambil  bukan  berarti  pemerintah  anti terhadap ormas Islam, melainkan semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan  NKRI  berdasarkan  pancasila  dan  undang-Undang  Dasar  tahun  1945 (Humas, 2017).
Sementara  itu,  FPI  dibubarkan  Pemerintah  melalui  Surat  Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh enam pejabat Kementerian dan Lembaga yang secara resmi memutuskan melarang kegiatan dan penggunaan simbol  dan atribut serta penghentian aktivitas FPI. FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi, FPI masih melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak  kekerasan, sweeping dan  melakukan  razia  secara  sepihak,  melakukan provokasi, dan sebagainya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK No 823 PUU 11 Tahun 2013, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena tidak lagi mempunyai legal  standing baik  sebagai  ormas  maupun  sebagai  organisasi  biasa (Humas Kemenko Polhukam RI, 2020) .
Alasan pemerintah membubarkan FPI karena (1) FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, maka secara de jure telah bubar sebagai  organisasi  kemasyarakatan  (2)  FPI  sebagai  Organisasi  Kemasyarakatan yang  secara de  jure telah  bubar,  pada  kenyataannya  masih  terus  melakukan berbagai  kegiatan  yang  mengganggu  ketentraman,  ketertiban  umum  dan bertentangan  dengan  hukum.  (3)  Melarang  dilakukannya  kegiatan,  penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana yang diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan  oleh  FPI.  (5)  Meminta  kepada  warga  masyarakat:  untuk  tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI untuk melaporkan  kepada  Aparat  Penegak  Hukum  setiap  kegiatan,  penggunaan  simbol dan atribut FPI. (6) Kementerian/Lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama  ini,  agar  melakukan  koordinasi  dan  mengambil  Langkah-langkah penegakan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  (7)  Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Kebijakan pemerintah yang melarang dan mencabut izin organisasi HTI dan FPI  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  strategis  pemerintah  dalam  memenangkan kontestasi yang berlangsung antara organisasi Islamis dan negara (Burhani, 2017) . Meski pembubaran HTI dan FPI mendapatkan dukungan dari organisasi Islam arus utama, kebijakan yang ditempuh oleh negara dinilai cacat karena ia tidak melalui proses pengadilan dan prosedur sanksi administratif. Pada masa yang akan datang, intervensi  semacam  ini  rawan  dijadikan  preseden  oleh  penguasa  untuk  melarang organisasi  yang  dianggap  mengancam  nilai-nilai  Pancasila  (yang  tentunya berdasarkan pada tafsir subjektif penguasa). Pancasila sendiri mengandung potensi tarik  ulur  interpretasi  ( malleable )  oleh  berbagai  golongan  dari  sisi-sisi  yang
Potret Pemikiran Vol. 26, No. 2 (2022): 117-136 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
berseberangan  dalam  satu  spektrum  politik  (Fachrudin,  2018).  Intervensi pemerintah  melalui  pembubaran  sepihak  terhadap  organisasi  Islamis  cenderung mengarah  pada  bentuk  otoritarianisme  negara  ketimbang  membiarkan  kontestasi antara organisasi keagamaan secara terbuka dalam alam demokrasi. Pluralisme dan demokrasi dapat saling bertentangan sehingga dapat melahirkan demokrasi militan terhadap  kelompok  non-demokrasi.  Padahal  dukungan  pluralisme  sosio- kulturalisme  dengan  kehadiran  organisasi  sosial,  politik,  dan  agama  sangat diperlukan  dalam  demokrasi.  Semakin  tinggi  dukungan  dalam  penyemaian  nilai pluralisme dan multikulturalisme, maka semakin baik pengaruhnya pada kualitas demokrasi.  Sebaliknya  apabila  dimensi  pluralisme  dan  sosio-kulturalisme menurun, maka akan menyebabkan regresi pada demokrasi (Aspinall & Mietzner, 2019) .
Agar  demokrasi  Indonesia  tidak  mengalami  regresi  secara  terus  menerus, maka negara perlu memberi ruang eksistensi kepada organisasi Islamis yang ada di masyarakat.  Negara  tidak  harus  mengedepankan  demokrasi  militan  dalam menyikapi organisasi Islamis. Jika pendekatan tersebut terus dikedepankan, maka konsolidasi demokrasi di Indonesia akan terus mengalami pembusukan dari dalam. Konsolidasi  demokrasi  akan  tercapai  dengan  baik  jika  elit  negara  dan  pejabat pemerintah  menegakkan  institusi  demokrasi  serta  tunduk  pada  aturan  hukum  itu sendiri.  Di periode pertama kepemimpinannya, Jokowi kehilangan status  sebagai penjaga  demokrasi  Indonesia  karena  tidak  menunjukkan  minat  pada  reformasi demokrasi  dan  lebih  memilih  menggunakan  pendekatan  yang  otoriter  untuk membendung  oposisi  yang  berasal  dari  organisasi  Islamis.  Kebijakan  represif negara terhadap organisasi Islamis kerap dinilai sebagai bentuk islamofobia, upaya kriminalisasi  ulama,  dan  ancaman  terhadap  kelompok  Islam  di  Indonesia.  Jika narasi  ini  terus  berkembang  di  masyarakat,  maka  konfrontasi  antara  kelompok Islamis dan negara akan semakin tajam di era pemerintahan Jokowi.
Pembubaran  dan  pelarangan  organisasi  melalui  peraturan  perundang- undangan  sebagaimana  yang  menimpa  HTI  dan  FPI  telah  menekan  aktivitas kelompok  Islamis.  Organisasi  Islamis  secara  formal  tidak  dapat  melakukan rekrutmen,  kaderisasi,  dan  mobilisasi.  Setiap  kegiatan  yang  mengatasnamakan organisasi  HTI  dan  FPI  seperti  demonstrasi,  mobilisasi,  kaderisasi,  maupun kegiatan lainnya yang mengarah pada bidang pendidikan, sosial dan politik tidak dapat  terlaksana.  Meski  intervensi  negara  berhasil  membatasi  ruang  gerak organisasi  Islamis  secara  formal,  mereka  tetap  mampu  bertransformasi  dalam bentuk  baru  serta  tetap  dapat  melaksanakan  aktivitasnya  seperti  biasa.  Sebagai contoh,  sebelum  dibubarkan  pemerintah,  buletin  milik  HTI  bernama Al-Islam. Buletin tersebut kemudian berubah nama menjadi Kaffah setelah HTI dibubarkan oleh pemerintah. Buletin tersebut hingga saat ini masih tetap beredar di masyarakat (Zulfadli,  2018).  Mekanisme  pembubaran  organisasi  massa  yang  dilakukan  oleh pemerintah  tanpa  melalui  proses  pengadilan  berpotensi  menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum dan nilai-nilai demokrasi. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pembubaran organisasi di  Indonesia harus sesuai dengan proses hukum
yang  berlaku.  Pembatasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terkait  kebebasan berserikat dan berkumpul --terhadap organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila--  harus  diuji  melalui  proses  peradilan,  bukan  menggunakan  kekuatan penuh eksekutif secara sepihak.
Pemerintahan Jokowi secara penuh membatasi pandangan Islam garis keras yang  dianggap  sebagai  ancaman  eksistensial  terhadap  tradisi  keberagamaan  dan toleransi  di  Indonesia.  Ketegangan  antara  kelompok  pluralis  dan  Islamis  telah meningkat  sepanjang  dua  dekade  terakhir.  Meningkatnya  konservatisme  agama dalam kurun waktu empat tahun terakhir turut memperburuk keadaan ini. Berawal dari  mobilisasi  Muslim  secara  masif  pada  masa  kampanye  pemilihan  gubernur Jakarta pada 2016 dan 2017, yang secara efektif menyebabkan kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur petahana, kelompok Islamis merasa di atas  angin  karena  mendapatkan  panggung  politik.  Pemerintah  tidak  tinggal  diam melihat  keadaan  ini.  Pemerintah  merespons  dengan  mengeluarkan  kebijakan pelarangan terhadap HTI. Pelarangan terhadap HTI pada pertengahan 2017 adalah pukulan  besar  terhadap  kaum  Islamis  (Fealy,  2020) . Dapat  dikatakan  bahwa  di periode pertama pemerintahan Jokowi telah terjadi penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya kebijakan pemerintah yang cenderung anti terhadap kelompok Islamis dan anti-pluralistik, terjadinya manipulasi partisan lembaga-lembaga  utama  negara,  dan  munculnya  penolakan  dan  penindasan terhadap oposisi (Power, 2018).
Pembubaran organisasi  Islamis di  bawah pemerintahan Jokowi juga telah menempatkan  kelompok  Islam  moderat  vis  a  vis  kelompok  Islamis.  Meski kelompok Islam arus utama mendukung kebijakan pembubaran organisasi Islamis, kehadiran kelompok yang memiliki kecenderungan yang radikalis, vigilantis, dan konservatif  akan  tetap  eksis  di  masa  mendatang.  Lebih  lanjut,  pembubaran  yang dilakukan  oleh  rezim  Jokowi  terhadap  organisasi  Islamis  akan  semakin memperkuat  narasi  bahwa  rezim  pemerintahan  Jokowi  adalah  anti  Islam, mempromosikan Islamofobia, dan mengkriminalisasi ulama. Respons HTI dan FPI terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi perlu menjadi perhatian karena ia dapat mengarah  pada  gerakan  pembangkangan  sipil  ( civil  disobedience ).  Organisasi Islamis  memiliki  potensi  untuk  menempuh  cara  yang  tidak  demokratis  dalam melawan  negara  melalui  aksi  terorisme  dan  ekstremisme.  Kebijakan  di  era pemerintahan  Jokowi  dan  SBY  cenderung  berbeda  dalam  menyikapi  kelompok Islamis.  Rezim  Jokowi  cenderung  bersikap  represif  terhadap  kelompok  Islamis. Sebaliknya,  pemerintahan  SBY  cenderung  mengakomodasi  dan  menjalin  aliansi dengan kelompok Islamis konservatif (Aspinall et al., 2015).
Akibat  pembubaran  organisasi  Islamis,  kelompok  Islam  moderat mendapatkan kembali momentum untuk memperkuat pengaruhnya di masyarakat. Meningkatnya pengaruh organisasi Islamis selama ini tidak dapat dipisahkan dari merosotnya pengaruh organisasi Islam moderat. Pelarangan HTI pada 2017 yang dilanjutkan dengan pelarangan FPI pada 30 Desember 2020 dan juga penuntutan Habib Rizieq atas berbagai dakwaan, telah memberikan peluang bagi tokoh Muslim moderat  untuk  merebut  kembali  wilayah  kekuasaan  keagamaan  yang  selama  ini
Potret Pemikiran Vol. 26, No. 2 (2022): 117-136 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
hilang dalam genggaman mereka. Untuk itu, pendukung Islam moderat perlu lebih proaktif  dan  kreatif  di  media  sosial  dalam  menjaga  dan  mempromosikan moderatisme  Islam.  Mereka  perlu  belajar  dari  organisasi  Islamis  terkait  strategi menggaet pengikut dari kalangan anak muda dengan memanfaatkan media sosial (Suryana et al., 2021) .
Pemerintah  dapat  mengedepankan  pendekatan  pembinaan  secara berkelanjutan  terhadap  keberadaan  organisasi  masyarakat,  termasuk  organisasi Islamis yang ada di  Indonesia. Peran dari Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu digalakkan agar ormas dapat memainkan  peran  positif  dalam  mendukung  demokrasi.  Kesbangpol  tidak  boleh hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengurusi administrasi dan perizinan suatu organisasi  kemasyarakatan,  tetapi  juga  harus  mampu  memantau,  mengevaluasi, membina,  dan  memberikan  pendidikan  politik terhadap  ormas.  Selain  itu,  Badan Pembinaan  Ideologi  Pancasila  (BPIP)  sebagai  suatu  lembaga  yang  dibentuk presiden diharapkan dapat memberikan pendidikan politik terhadap ormas yang ada di Indonesia. Melarang dan membubarkan suatu organisasi bukanlah solusi dalam dinamika  kehidupan  demokrasi  di  Indonesia.  Pemerintah  lebih  baik  memberikan pembinaan ketimbang menerapkan kebijakan represif terhadap ormas karena hal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri.
Meski  HTI dan FPI telah dibubarkan secara organisasi,  hal  tersebut  tidak menghapuskan ideologi khilafah dan cita-cita negara Islam yang selama ini mereka perjuangkan.  Suatu  ideologi  dapat  muncul  dan  diciptakan  dalam  struktur kesempatan  sosial  dan  kondisi  politik  tertentu  di  masyarakat.  Selama  masalah kemiskinan,  ketidakadilan,  ketimpangan  sosial,  dan  penindasan  politik  masih mewarnai  kehidupan  masyarakat  Muslim,  maka  ideologi  khilafah  dan  NKRI bersyari’ah akan kembali muncul di permukaan. Oleh karena itu, cara yang paling efektif  untuk  mengakhiri  suatu  ideologi  bukan  dengan  cara  melarangnya,  tetapi dengan  menutup  segala  kemungkinan  kebangkitannya.  Jika  negara  tidak  dapat memberantas masalah struktural  seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial,  perampasan  ekonomi,  dan  penindasan  politik,  maka  ideologi  khilafah, negara Islam, NKRI bersyariah akan tumbuh dan memiliki pegangan yang kuat di tengah krisis sosial-politik yang menghinggapi negara (Hilmy, 2020) .
Kemunduran  demokrasi  dalam  membubarkan  organisasi  islamis  tanpa melalui proses  peradilan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dari inovasi  kebijakan  pemerintah  yang  cenderung  bersifat  otoritarian.  Sikap  sepihak yang  dilakukan  oleh  pemerintah  itu  terkesan  tidak  menghargai  keragaman organisasi  masyarakat  sipil  yang  ada  yang  justru  dibolehkan  dalam  demokrasi. Selain  itu  keberadaan  organisasi  Islamis  itu  dengan  orientasi  politik  yang  dia perjuangkan itu dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi pemerintah bagaimana menangani  organisasi  Islamis  dengan  tetap  mengedepankan  hak-hak  organisasi sosial dan kebebasan masyarakat dengan baik.

## Implikasi pembubaran organisasi Islamis
Di  era  pemerintahan  Jokowi,  organisasi  Islamis  seperti  HTI  dan  FPI mengalami  pembubaran  secara  sepihak  oleh  negara  melalui  cara-cara  yang  non- demokratis.  Pembubaran  tersebut  telah  memasung  kebebasan  berserikat  dan berkumpul suatu organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) yang selama ini dijamin oleh  konstitusi  negara.  Pembubaran  tersebut  juga  semakin  meningkatkan ketegangan politik antara kelompok Islamis dan negara. Dengan kewenangan besar yang  dimilikinya,  negara  merasa  memiliki  justifikasi  untuk  membubarkan organisasi Islamis karena ideologi mereka dinilai bertentangan dengan Pancasila. Sementara itu, organisasi Islamis seperti HTI dan FPI menilai pemerintahan Jokowi memiliki ketakutan yang berlebih-lebihan terhadap kelompok Islam ( Islamofobia ). Mereka juga menuduh bahwa rezim Jokowi tidak memihak kepada kelompok Islam serta cenderung mengkriminalisasi ulama.
Adanya  pembubaran  terhadap  HTI  dan  FPI  ke  depan  dapat  berpotensi mendiskriminasi  dan  melanggar  hak  berserikat  dan  berkumpul  suatu  ormas. Tindakan  pembubaran  suatu  ormas  yang  dianggap  tidak  sejalan  dengan  tafsir subjektif  penguasa  dapat  membuka  jalan  bagi  rezim  yang  berkuasa  untuk melakukan tindakan pengawasan secara berlebih-lebihan dan dalam batas tertentu dapat berujung pada pembubaran sebagaimana yang telah menimpa HTI dan FPI.
Dapat dikatakan bahwa pembubaran HTI dan FPI sarat dengan motif politik. Sebagaimana  diketahui,  HTI  dan  FPI  cenderung  bersikap  kritis  terhadap pemerintahan Jokowi. Kedua organisasi tersebut juga aktif terlibat dalam Aksi Bela Islam yang menuntut hukuman terhadap Ahok dalam kasus penistaan agama. Atas dasar  itulah,  pembubaran  HTI  dan  FPI  di  era  pemerintahan  Jokowi  menemui relevansinya.  Pembubaran  terhadap  HTI  dan  FPI  di  era  pemerintahan  Jokowi cenderung  terjadi  secara  sepihak  melalui  keputusan  pemerintah  tanpa  melalui proses  pengadilan.  Negara  pada  awalnya  memiliki  tujuan  untuk  melakukan pencegahan  ( preventif )  terhadap  pengaruh  ideologi  kelompok  islamis,  namun dalam perjalananya negara menempuh cara-cara yang represif dalam membubarkan organisasi Islamis.
Studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam membubarkan organisasi  islamis  telah  menciptakan  kemunduran  pada  demokrasi  di  Indonesia. Jika  studi-studi  yang  ada  sebelumnya  telah  menjelaskan  kemunduran  demokrasi dari aspek munculnya kepemimpinan yang otoriter, oligarki kekuasaan, lemahnya partai  politik,  korupsi,  politik  uang  dalam  pemilu,  jaringan  patronase  dan klientelisme.  Studi  ini  menemukan  bahwa  kemunduran  demokrasi  di  Indonesia terjadi  akibat  dari  adanya  kebijakan  represif  pemerintah  dalam  pembubaran organisasi Islamis. Pembubaran tersebut memiliki sejumlah implikasi sosial politik di mana hubungan antara kelompok Islamis dan negara menjadi semakin meruncing yang  diikuti  dengan  menguatnya  pembelahan  politik.  Ideologi  sosial,  politik  dan keagamaan  tidak  akan  hilang  meskipun  organisasi  yang  menaunginya  telah dibubarkan.  Meski  suatu  organisasi  telah  dibubarkan,  para  pengikutnya  akan membuat  simpul-simpul  baru  gerakan  keagamaan  yang  dapat  membahayakan
Potret Pemikiran Vol. 26, No. 2 (2022): 117-136 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
pemerintah.  Hal  ini  terkonfirmasi  dalam  kasus  seorang  wanita  yang  berupaya menerobos  masuk  istana  negara  dengan  menodongkan  pistolnya  ke  personal Paspampres  Presiden.  Setelah  dilakukan  penelusuran  ternyata  pelaku  merupakan pendukung  organisasi  Islamis  HTI  ( Jejak  HTI  Dan  Identitas  Wanita  Todongkan Pistol Ke Paspampres , 2022). Lebih lanjut, meski HTI dan FPI telah dibubarkan oleh  pemerintah,  para  anggotanya  masih  bisa  secara  leluasa  bergerak  di  bawah tanah dan sikap mereka menjadi lebih militan.

## KESIMPULAN
Artikel  ini  secara  keseluruhan  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pemerintah dalam membubarkan organisasi Islamis seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front  Pembela  Islam  (FPI)  melalui  peraturan  perundang-undangan  semakin mempertajam  konfrontasi  antara  kelompok  Islamis  dan  negara.  Di  bawah  rezim Jokowi,  konfrontasi  antara  kelompok  Islamis  dan  negara  menjadi  semakin  tajam dan  hal  tersebut  akan  terus  mewarnai  dinamika  politik  Islam  Indonesia  di  masa mendatang.  Sikap  antagonistis  yang  ditempuh  oleh  rezim  pemerintahan  Jokowi terhadap kelompok  Islamis  cenderung berbeda  dengan sikap rezim pemerintahan sebelumnya  yang  cenderung  akomodatif  terhadap  organisasi  Islamis.  Artikel  ini menggarisbawahi bahwa mekanisme pembubaran ormas melalui lembaga eksekutif pemerintah merupakan bentuk otoritarianisme negara karena mengabaikan dimensi peradilan. Pembubaran suatu ormas melalui lembaga peradilan jauh lebih mendidik masyarakat dibandingkan pembubaran secara sepihak oleh pemerintah. Jika suatu ormas dibubarkan melalui mekanisme peradilan,  masyarakat, anggota organisasi, kader,  dan  para  simpatisannya  relatif  lebih  mampu  menerima  hasil  keputusan pengadilan ketimbang kebijakan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah.
Artikel  ini  menunjukkan  bahwa  kemunduran  demokrasi  di  Indonesia disebabkan oleh kebijakan represif pemerintah terhadap organisasi Islamis. Hal ini berdampak  pada  merosotnya  demokrasi  di  Indonesia  serta  makin  mempertajam konfrontasi politik antara kelompok Islamis dan negara. Studi ini juga menunjukkan bahwa negara lebih memilih pendekatan demokrasi  militan dalam membubarkan organisasi  Islamis  daripada  mengedepankan  pendekatan  yang  akomodatif. Melakukan  pembinaan  terhadap  ormas  jauh  lebih  baik  dilakukan  daripada mengedepankan  pendekatan  represif  melalui  peraturan  perundang-undangan. Berbeda dengan studi-studi kemunduran demokrasi yang telah ada sebelumnya di mana  faktor  kemunduran  demokrasi  disebabkan  oleh  oligarki,  otoritarianisme, korupsi,  politik  uang,  rendahnya  kinerja  legislatif,  partai  politik,  aktor-aktor demokrasi, kelembagaan politik dan lain sebagainya. Studi ini melengkapi faktor kemunduran demokrasi yang justru disebabkan oleh kebijakan politik pemerintah dalam membubarkan organisasi Islamis.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kami ucapkan kepada Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin  UIN  Imam  Bonjol  Pandang  yang  telah  mengundang  kami  sebagai narasumber  dalam  acara  diskusi  bulanan.  Terima  kasih  juga  kepada  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Utara yang telah mengundang kami untuk mendiskusikan artikel ini.

## REFERENCES
Anshori,  A.  Y.  (2008). Tafsir  Negara  Islam  dalam  Dialog  Kebangsaan  di Indonesia . Siyasat Press.
Arifianto, A. R. (2017). Banning Hizbut Tahrir Indonesia : Freedom or Security ? RSIS Comentaries , 099 , 1–3.
Aspinall, E., Fossati, D., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Elites, masses, and democratic  decline  in  Indonesia. Democratization , 27 (4),  505–526. https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1680971
Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's Troubling Elections: Non- democratic  Pluralism  in  Indonesia. Journal  of  Democracy , 30 (4),  104–118. https://doi.org/10.1353/jod.2019.0055
Aspinall,  E.,  Mietzner,  M.,  &  Tomsa,  D.  (2015).  The  Moderating  President: Yudhoyono's  Decade  in  Power.  In The  Yudhoyono  Presidency:  Indonesia's Decade of Stability and Stagnation (pp. 1–20). ISEAS Publishing Institute of Southest Asian Studies. https://doi.org/10.1355/9789814620727-018
Aswar,  H.,  Bin  Mohd  Yusof,  D.,  &  Binti  Abdul  Hamid,  R.  (2020).  The  State Response toward the Existence of HTI: An Analysis from Social Movement Study Approach. Jurnal Sosial Politik , 6 (2), 183–200.
https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.12908
Aswar,  H.,  Binti,  R.,  &  Hamid,  A.  (2020).  Hizb  Ut-Tahrir`  S  Fight  Back :  the Responses of Hizb Ut-Tahrir Indonesia To the State Repression. Jisiera: The Journal  of  Islamic  Studies  and  International  Relations , 5 ,  1–23. https://doi.org/10.5281/zenodo.4048552
Bamualim,  C.  S.  (2011).  Islamic  militancy  and  resentment  against  hadhramis  in post-suharto  indonesia:  A  case  study  of  habib  rizieq  syihab  and  his  islamic defenders  front. Comparative  Studies  of  South  Asia,  Africa  and  the  Middle East , 31 (2), 267–281. https://doi.org/10.1215/1089201X-1264226
Barton, G. (2020). Contesting Indonesia's Democratic Transition: Laskar Jihad, the Islamic Defenders Front (FPI) and Civil Society. In Security, Democracy, and Society in Bali (pp. 305–331). Palgrave Macmillan.
Bayat,  A.  (2007). Making  Islam  Democratic:  Social  Movements  and  the  Post- Islamist Turn . Stanford University Press.
Benda, H. J. (1980). Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa
Potret Pemikiran Vol. 26, No. 2 (2022): 117-136 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Pendudukan Jepang . Pustaka Jaya.
Budiatri, Aisah Putri, H. W. (Ed.). (2022). Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia . LP3ES. Burhani,  A.  N.  (2017).  The  Banning  of  Hizbut  Tahrir  and  the  Consolidation  of Democracy in Indonesia. ISEAS -Yusuf Ishak Institute , 71 , 1–10.
Conboy,  K.  (2004). INTEL;  Inside  Indonesia's  Inteligence  Service .  Equinox Publishing.
Duile, T. (2017). Islam, Politics, and Cyber Tribalism in Indonesia A Case Study on the Front Pembela Islam. Iqas , 48 , 249–272.
Effendy, B. (2011). Islam dan Negara Tranformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia . Democracy Project.
Facal,  G.  (2020).  Islamic  Defenders  Front  Militia  (Front  Pembela  Islam)  and  its Impact  on  Growing  Religious  Intolerance  in  Indonesia. TRaNS:  Trans- Regional  and  -National  Studies  of  Southeast  Asia , 8 (1),  7–20. https://doi.org/10.1017/trn.2018.15
Fachrudin, A. A. (2018). Polemik Tafsir Pancasila . CRCS (Center for Religious and  Cross-Cultural  Studies)  Program  Studi  Agama  dan  Lintas  Budaya Universitas Gadjah Mada.
Fealy, G. (2020). Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and  the  Overbearing  State. Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies , 56 (3), 301–323. https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1846482
Feillard,  Andrée,  Rémy  Madinier,    and  W.  W.  (2011). The  End  of  Innocence?: Indonesian Islam and the Temptations of Radicalism . University of Hawai’i Press.
Formichi,  C.  (2012). Islam  and  the  Making  of  the  Nation:  Kartosuwiryo  and Political Islam in  20th Century Indonesia (Vol. 282). KITLV Press  Leiden. https://doi.org/10.1163/9789004260467
Gonggong,  A.  (2004). Abdul  Qahhar  Mudzakkar  dari  Patriot  Hingga Pemberontak . Penerbit Ombak.
H.Dengel, H. (1995). Darul Islam dan Kartosurwiryo . Pustaka Sinar Harapan.
Hilmy, M. (2020). The rise and fall of "transnational" Islam in Indonesia: the future of  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI).  In Rising  Islamic  Conservatisme  in Indonesia  Islamic  Groups  and  Identity  Politics (pp.  133–145).  Routledge Taylor & Fracis Group.
Humas. (2017). Menkopolhukam: Pemerintah Proses Pembubaran HTI . 8 Mei.
Humas Kemenko Polhukam RI. (2020). Pemerintah Resmi Larang Kegiatan dan Penggunaan Simbol/Atribut FPI . 30 Desember.
Jati,  W.  R.  (2021).  Fenomena  Kemunduran  Demokrasi  Indonesia  2021. The Habibie Center 2Insights , 27 .
Jejak  HTI  dan  Identitas  Wanita  Todongkan  Pistol  ke  Paspampres .  (2022). Detik.Com.
Jones,  S.  (2015).  Sisi  Gelap  Reformasi  di  Indonesia:  Munculnya  Kelompok Masyarakat  Madani  Intoleran.  In Sisi  Gelap  Demokrasi  Kekerasan Masyarakat  Madani  di  Indonesia (pp.  3–30).  Pusat  Studi  Agama  dan Demokrasi  Yayasan  Paramadina  bekerjasama  dengan  The  Ford  Foundation dan The Asia Foundation.
Karagiannis, E., & McCauley, C. (2006). Hizb ut-Tahrir al-Islami: Evaluating the threat posed by a radical islamic group that remains nonviolent. Terrorism and Political Violence , 18 (2), 315–334.
https://doi.org/10.1080/09546550600570168
Latif, Y. (2012). Inteligensia Muslim dan Kuasa . Yayasan Abad Demokrasi.
Luthfi  Makhasin.  (2022).  Islamisme  dan  Kemunduran  Demokrasi  di  Indonesia: Problema dan Tantangan Kedepan. In Demokrasi tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan  Sosial  Politik  tentang  Kemunduran  Demokrasi  di  Indonesia (Issue August, pp. 32–41). LP3ES.
Maarif,  A.  S.  (2018). Islam,  Humanity,  and  Indonesian  Identity :  Reflections  on HistMaarif,  A.  S.  (2018).  Islam,  Humanity,  and  Indonesian  Identity : Reflections  on  History.  Leiden:  Leiden  University  Press.ory .  Leiden University Press.
Mahendra,  Y.  I.  (n.d.). Modernisme  dan  fundamentalisme  dalam  politik  Islam: perbandingan  Partai  Masyumi  (Indonesia)  dan  Partai  Jama’at-i-Islami (Pakistan) . Paramadina.
Mietzner, M. (2018). Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia. Pacific Affairs , 91 (2), 261–282.
Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations in Indonesia: electoral narrowing, identity  politics  and  executive  illiberalism. Democratization , 27 (6),  1021– 1036. https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266
Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia:  Religious  Intolerance,  Militant  Groups  and  the  Politics  of Accommodation. Asian Studies Review , 42 (3), 479–497.
https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335
Mudhoffir,  A.  M.  (2017).  Islamic  Militias  and  Capitalist  Development  in  Post-
Authoritarian Indonesia. Journal of Contemporary Asia , 47 (4). https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1336564
Power, T. P. (2018). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline.
Bulletin of Indonesian Economic Studies , 54 (3), 307–338. https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918
Priyono, A. (2019). Masa Depan Islam-Politik dan Islamisme di Indonesia (No. 2; Juni).
Potret Pemikiran Vol. 26, No. 2 (2022): 117-136 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP ISSN 2528-0376 (online) ISSN 1693-1874 (print)
Salahudin, Nurmandi, A., Jubba, H., Qodir, Z., Jainuri, & Paryanto. (2020). Islamic Political Polarisation on Social Media During the 2019 Presidential Election in Indonesia. Asian Affairs , 51 (3), 656–671.
https://doi.org/10.1080/03068374.2020.1812929
Suryana,  A.,  Syafiqah,  N.,  &  Mohd,  B.  (2021).  Indonesian  Islam  beyond  Habib Rizieq Shihab : Deconstructing Islamism  and Populism. ISEAS  Perspective , 21 , 1–9.
van Dijk, C. K. (2014). Rebellion under the Banner of Islam. In Rebellion under the Banner of Islam . Brill. https://doi.org/10.26530/oapen_613352
Warburton,  E.  (2020).  Deepening  Polarization  and  Democratic  Decline  in Indonesia. In A. O. Thomas Carothers (Ed.), Political Polarization in South and Southeast Asia; Old Devisions and New Dangers (pp. 23–40). Carnegie Endowment For International Peace.
Wilson,  I.  (2014).  Morality  Racketeering:  Vigilantisme  and  Populist  Islamic Militancy  in  Indonesia.  In Between  Dissent  and  Power (pp.  248–274). Palgrave Macmillan.
Woodward, M., Yahya, M., Rohmaniyah, I., Coleman, D. M., Lundry, C., & Amin,
A. (2014). The Islamic Defenders Front: Demonization, Violence and the State in Indonesia. Contemporary Islam , 8 (2), 153–171.
https://doi.org/10.1007/s11562-013-0288-1
Zinira, M. (2015). The Movement of Islamic Defenders Front and Its Socio Political Influence on Indonesian Society. Religió: Jurnal Studi Agama-Agama , 5 (2). https://doi.org/10.15642/religio.v5i2.578
Zulfadli.  (2018).  Orientasi  Politik  Aktivis  Eks  Hizbut  Tahrir  Indonesia  Pasca Dibubarkan. KONTEKSTUALITA Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 33 (2), 169–189. https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.133