Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia di pasar global
Risa Qoni ’ ah 
Deputi Bidang Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, 10710, Indonesia.

## ABSTRAK
Meskipun Indonesia memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia, hal ini belum menjadikan Indonesia  sebagai  produsen  terbesar  produk  halal.  Padahal  potensi  pertumbuhan  industri halal  semakin  meningkat  seiring  bertambahnya  jumlah  penduduk  muslim  dunia.  Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan ekspor produk halal Indonesia adalah (i) kurang  fokus  dalam  pengembangan  produk  halal,  karena  masih  mengutamakan  ekspor komoditas pertambangan dan perkebunan, (ii) adanya pesaing dari negara non-muslim yang mengembangkan  industri  halal,  dan  (iii)  Kurangnya  pemahaman  pelaku  UMKM  tentang pentingnya  sertifikasi  halal.  Oleh  karena  itu,  strategi  yang  perlu  dilakukan  antara  lain  (i) peningkatan  daya  saing  produk  halal  indonesia,  (ii)  memaksimalkan  akses  pasar  ekspor produk  halal  dengan  mengoptimalkan  peran  dari  perwakilan  pemerintah  di  luar  negeri, mengikutsertakan  UMKM  pada  pameran  di  luar  negeri  dan  memanfaatkan  perjanjian perdagangan internasional, (iii) mendukung UMKM ekspor dalam rantai pasok global, dan (iv) optimalisasi  penggunaan e-commerce dengan  memberikan  pelatihan,  dan  pendampingan kepada pelaku UMKM agar dapat mengakses pasar digital.
Kata kunci: Ekspor, Halal, Produk, Strategi, Tantangan, UMKM.
© 2022 Pusat Kajian Halal ITS. All rights reserved.

## 1 Pendahuluan
Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Menurut laporan dari The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, jumlahnya mencapai 231,06 juta penduduk atau setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia [1]. Tentu hal ini menjadi potensi besar dalam mengembangkan produk dan  jasa  yang  berbasis  jaminan  halal.  Pemerintah  juga  berkomitmen  untuk  mendukung pengembangan  produk  halal  dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.  Selain itu, telah disusun pula  masterplan  pengembangan  ekonomi  syariah  yang  mencakup  industri  halal  seperti makanan  dan  minuman  halal,  pariwisata  halal,  fesyen  muslim,  media  dan  rekreasi  halal, farmasi dan kosmetika halal dan energi terbarukan [2].
 Corresponding author. Tel: +62 81392325566; Fax:-. Email address: risa0304@gmail.com
Sejak adanya pandemi covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 lalu, terjadi penurunan permintaan  dunia  terhadap  industri  halal.  Berdasarkan  laporan  Ekonomi  Islam  Global 2020/2021, pandemi diprediksi telah menurunkan pengeluaran muslim dunia sebesar 8% di banyak industri halal antara lain sektor keuangan, fashion, kosmetika, farmasi, dan perjalanan wisata. Namun demikian, tahun 2021 diprediksi seluruh sektor tersebut dapat bangkit kecuali untuk  perjalanan  wisata  [3].  Selain  itu,  pandemi  covid-19  juga  telah  mendisrupsi perekonomian  global.  Berdasarkan  laporan  Bank  Dunia,  perekonomian  dunia  terkontraksi sebesar  8,9%  yang  merupakan  penurunan  terbesar  sejak  adanya  krisis  keuangan  global  di tahun  1998  [4].  Senada  dengan  hal  tersebut,  menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Indonesia juga mengalami penurunan ekonomi akibat covid-19 sebesar 5,32% di triwulan II 2020  (y-o-y).  Namun  demikian,  neraca  perdagangan  Indonesia  di  tahun  2020  tercatat mengalami  surplus  sebesar  USD  21,74  miliar,  hal  ini  didorong  adanya  peningkatan  ekspor yang lebih besar dibandingkan impor [5].
Kinerja neraca perdagangan Indonesia dengan negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga menunjukkan kinerja yang positif. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, selama periode  Januari  -  Agustus  2020  tercatat  surplus  sebesar  USD  2,46  miliar  serta  mampu membukukan  nilai  ekspor  sebesar  USD  12,43  miliar  [6].  Dari  nilai  tersebut,  produk  ekspor tertinggi adalah minyak kelapa sawit  sebesar 23,88 %, batubara  sebesar 9,56% dan bagian kendaraan bermotor sebesar 3,95%. Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa mayoritas penduduk negara OKI adalah muslim, sehingga permintaan akan standar produk halal cukup tinggi [7].
Selain  itu,  dengan  potensi  jumlah  penduduk  muslim  dunia  yang  terus  meningkat  dan diperkirakan mencapai 2,2 miliar orang, maka peluang dan pangsa pasar produk halal akan terus bertambah. Namun demikian, menurut laporan State of Global Islamic Economy Report 2019/2020 Indonesia masih menjadi negara dengan peringkat 1 untuk konsumen makanan halal,  peringkat  2  untuk  konsumsi  kosmetik  halal  dan  peringkat  4  untuk  konsumen  obat- obatan halal [2].  Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tantangan yang dihadapi  dalam  mengembangan  produk  ekspor  serta  strategi  peningkatan  ekspor  produk halal Indonesia di pasar global. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam  pengambilan  kebijakan  pemerintah  terkait  dengan  pengembangan  produk  halal Indonesia.

## 2 Kajian pustaka dan metode penelitian

## 2.1 Kajian pustaka

## Produk halal
Menurut  Majelis  Ulama  Indonesia,  produk  halal  didefinisikan  sebagai  produk  yang  dibuat menggunakan  bahan  halal  dan  memenuhi  persyaratan  thayyib  di  fasilitas  yang  tidak terkontaminasi  dengan  barang  haram  dan  najis  [8].  Sedangkan  thayyib  dapat  diartikan sebagai  sesuatu  yang  baik,  suci  atau  bersih  dan  tidak  membahayakan  kesehatan  apabila dikonsumsi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga menyebutkan bahwa berdasarkan  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  (JPH), produk halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk  kimiawi,  produk  biologi,  produk  rekayasa  genetik,  serta  barang  yang  digunakan,
dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
Sedangkan  untuk  dikategorikan  sebagai  produk  halal,  terdapat  3  (tiga)  kriteria  yang  harus dipenuhi yaitu (i) berdasarkan zat dan kandungannya, (ii) berdasarkan cara memperolehnya dan (iii) berdasarkan cara proses pengolahannya [9]. Senada dengan hal tersebut, Apriantono [10] menyebut bahwa kriteria makanan dan minuman halal yang harus dipenuhi adalah (i) tidak  mengandung  bahan  yang  diharamkan  menurut  hukum  Islam,  (ii)  tidak  menggunakan peralatan  yang  terkena  sesuatu  yang  haram  dalam  tahap  persiapan,  pembuatan  dan penyimpanan,  dan  (iii)  tidak  terkontaminasi  dengan  sesuatu  yang  haram  dalam  proses persiapan, pembuatan, penyimpanan dan distribusi.
Selain itu, untuk memperoleh produk halal, perlu diperhatikan tahapan pembuatan produk tersebut  mulai  dari  pengadaan  bahan,  baik  bahan  baku,  bahan  tambahan  maupun  bahan penolong,  penyimpanan  bahan,  proses  pengolahan,  pengemasan  produk,  pendistribusian, penjualan  serta  penyajian  produk  kepada  konsumen  [11].  Dalam  Undang-Undang  Jaminan Produk Halal (JPH) juga disebutkan bahwa bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk halal dapat berasal dari hewan, tumbuhan maupun bahan yang dihasilkan dari proses kimiawi,  biologi  dan  rekayasa  genetik,  namun  semua  bahan  tersebut  harus  telah mendapatkan sertifikasi halal [12].  Merdesci [13] juga dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pangan baik adalah makanan yang memiliki cita rasa yang baik, kandungan gizinya baik serta memiliki hiegenitas yang baik. Hal ini karena setiap muslim diwajibkan mengkonsumsi produk yang terjaga kehalalannya.

## Sertifikasi halal
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang Jaminan  Produk  Halal,  sertifikat  halal  adalah  pengakuan  kehalalan  suatu  produk  yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) [14]. Secara teknis, otoritas yang menerbitkan sertifikat halal adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM)  yang  juga  merupakan  Lembaga Pemeriksa  Halal  (LPH).  Sehingga  terdapat  3  (tiga) Lembaga yang berperan dalam menangani sertifikasi halal di Indonesia, yaitu BPJPH, LPH dan MUI [15]. Adapun tujuan dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan halal, sehingga aman dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat [16].
Selain  itu,  dengan  adanya  sertifikasi  halal,  maka  terjamin  kepastian  kehalalan  dan  ada perlindungan  terhadap  konsumen  dan  produsen  atas  produk  yang  beredar  dan  dikonsumi oleh  masyarakat,  seperti  makanan,  minuman,  obat-obatan,  kosmetika  dan  produk  halal lainnya. Sedangkan untuk produsen produk, sertifikasi merupakan bentuk pertanggungjawaban  atas  produk  yang  diproduksi  kepada  konsumennya,  dapat meningkatkan  kepercayaan  dan  kepuasan  masyarakat,  dapat  meningkatkan  daya  saing produknya  dan  dapat  meningkatkan  nilai  jual  produknya  karena  telah  memenuhi  standar halal.
Hasil dari kegiatan sertifikasi halal biasanya dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat halal. Kamsari  [17]  menyebut  bahwa  sertifikasi  halal  menganut system  tracebility atau  sistem ketertelusuran dan  bukan  merupakan  “ end  product  analysis ”.  Sistem  ketertelusuran dimaksudkan  untuk  melacak  seluruh  proses  produksi  mulai  dari  pembuatan  hingga
pendistribusian atau di sepanjang rantai pasoknya [18]. Hal ini penting guna meningkatkan transparansi produk halal agar tidak terkontaminasi dengan barang yang haram dikomsumsi oleh konsumen.
Dalam rangka memudahkan konsumen dalam melihat sertifikat halal suatu produk, biasanya dicantumkan  dengan  label  halal  di  kemasan  produk.  Labelisasi  halal  merupakan  penulisan atau  pencantuman  logo  halal  pada  kemasan  produk  untuk  menunjukkan  bahwa  produk tersebut  halal  statusnya  [19].  Pelaku  usaha  diwajibkan  mencantumkan  label  halal  pada kemasan produknya di bagian tertentu yang mudah dilihat, tidak mudah dihapus atau rusak. Hal ini menunjukkan apabila pelaku usaha tidak mencantumkan logo halal, maka akan terkena sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis dan pencabutan sertifikasi halal [20].

## Ekspor impor produk halal Indonesia
Meski  memiliki  jumlah  penduduk  muslim  terbanyak  di  dunia,  Indonesia  belum  menjadi ekspotir  terbesar  produk  halal  dunia.  Menteri  Perdagangan  menyampaikan  bahwa  kinerja ekspor  halal  Indonesia  masih  tertinggal  dibandingkan  negara  lainnya  [6].  Sebagai  contoh, ekspor  produk  halal,  peringkat  Indonesia  berada  di  urutan  20  dunia  dengan  pangsa  pasar hanya  1,86%.  Namun  demikian,  selama  periode  2015-2019,  perkembangan  ekspor  produk makanan asal Indonesia ke negara OKI meningkat sebesar 5,51%. Selama periode Januari – Juli  2020,  nilai  ekspornya  mencapai  USD  454,16  juta.  Hal  ini  menujukkan  bahwa  produk Indonesia makin digemari oleh masyarakat luar negeri.
Sedangkan untuk ekspor produk kosmetik, ekspotir utamanya adalah Perancis dengan pangsa pasar  17,38%,  Amerika  Serikat  7,57%,  dan  Jerman  7%,  sedangkan  Indonesia  berada  di peringkat 19 dunia, dengan pangsa pasarnya hanya 1,21 persen, jauh dibawah pangsa pasar Singapura  yang  mencapai  5,87  persen  [7].  Ekspor  produk  kosmetik  asal  Indonesia  selama periode  2015-2019  tercatat  menurun  tipis  sebesar  0,77%.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya strategi yang efektif meningkatkan nilai ekspor dan pangsa pasar produk Indonesia.
Untuk produk obat-obatan, eksportir utama ke negara OKI adalah Jerman, Perancis dan Swiss dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 13,84 %, 13,58% dan 9,47%. Indonesia sendiri menempati peringkat 48 dunia dengan pangsa pasar sebesar 0,12%. Meski demikian, ekspor produk  obat-obat  pada  periode  Januari-Juli  2020  senilai  USD  31,31  juta  atau  meningkat 12,33% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Sementara itu, pada periode Januari- Juli 2020, Indonesia juga masih mengimpor produk obat-obat sebesar USD 5,5 juta, sehingga Indonesia mampu mencetak surplus necara perdagangan sebesar USD 25,81 juta [21].

## 2.2 Metode penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan ekspor Indonesia, khususnya produk halal serta upaya untuk meningkatkan ekspornya. Hal ini karena penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan detail situasi, kondisi dan informasi suatu kejadian atau peristiwa [22]. Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah, publikasi  lembaga  pemerintah  maupun  Lembaga  internasional dan  dokumen  lainnya. Data yang  didapat  dari  berbagai  sumber  tersebut  kemudian  dilakukan  analisa  dengan menghasilkan penjelasan deskriptif berupa narasi, gambar, maupun simbol-simbol.
Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu mereduksi data, melakukan kategorisasi data, dan verifikasi data. Data yang ada kemudian diseleksi, dipilah dan disederhanakan sesuai dengan objek penelitian yaitu tantangan dan strategi dalam pengembangan ekspor produk halal. Setelah itu dilakukan kategorisasi data yang sudah direduksi untuk selanjutnya diverifikasi dan diambil kesimpulan yang merupakan suatu interpretasi dari data tersebut [23].

## 3 Hasil dan pembahasan

## Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan produk halal
Industri halal selama beberapa dekade terakhir terus berkembang pesat. Berdasarkan laporan dari The International Trade Centre , peluang sektor makanan dan miniman halal diperkirakan senilai  USD  1  triliun  dan  diperkirakan  akan  terus  meningkat  pertumbuhannya  [24].  Hal  ini didorong  oleh  meningkatnya  kebutuhan  dan  preferensi  penduduk  muslim  dunia.  Namun demikian,  sebagai  penduduk  dengan  muslim  terbesar,  Indonesia  belum  menjadi  market leader produsen dan pengekspor produk halal. Hal ini menunjukkan masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan ekspor produk halal, yaitu:
a. Kurang fokus dalam pengembangan produk halal
Komoditas unggulan ekspor Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh komoditas yang berbasis  pertambangan,  dan  perkebunan.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik, komoditas utama ekspor nonmigas Indonesia adalah lemak dan minyak hewan/nabati; bahan bakar  mineral;  serta  besi  dan  baja.  Pada  periode  Triwulan  III-2021,  ekspor  non  migas Indonesia  mencapai  USD  58  miliar,  yang  terdiri  dari  sektor  industri  pengolahan  (USD  46,6 miliar), pertambangan (USD 10,7 miliar) dan pertanian (USD 1 miliar) [25].
Saat ini produk halal Indonesia yang telah diekspor ke mancanegara adalah produk makanan seperti saus olahan, pasta, ikan olahan, kopi dan makanan olahan; produk kosmetika seperti shampoo,  produk  perawatan  rambut,  produk  perawatan  kulit,  bedak  dan  deodoran;  serta produk  obat-obatan  yaitu  produk  yang  mengandung  vitamin  A  dan  antibiotik  [5].  Negara tujuan  ekspor  untuk  produk  makanan  dan  kosmetik  adalah  Malaysia,  Arab  Saudi  dan  Uni Emirat Arab, sedangkan untuk produk obat-obatan terbanyak diekspor ke Nigeria, Malaysia dan Arab Saudi.
Di  sisi  lain,  Indonesia  masih  memiliki  potensi  untuk  mengembangkan  produk  halal  serta peluangnya masih terus meningkat. Berdasarkan data The State of Global Islamic Economy Report 2019/2020, pengeluaran konsumen muslim untuk makanan halal meningkat 3,1% di tahun  2019,  dari  sebelumnya  USD  1,13  triliun  di  2018  menjadi  USD  1,17  triliun  dan diperkirakan  akan  meningkat  menjadi  USD  1,38  triliun  pada  tahun  2024.  Potensi pengembangan  industri  halal  di  Indonesia  sebenarnya  sangatlah  besar,  hal  ini  karena beberapa faktor pendukung antara lain besarnya jumlah penduduk Indonesia, pertumbuhan industri halal lainya seperti sektor keuangan, dan pariwisata [26].
Selain itu, Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa total nilai potensi ekspor makanan halal  Indonesia  baru  mencapai  US$229  juta  dan  jumlah  ini  dapat  ditingkatkan  lagi  seiring meningkatnya  kebutuhan  makanan  masyarakat  muslim  dunia  [7].  Hal  ini  karena  banyak produk makanan Indonesia seperti margarine, wafer, biskuit, nanas olahan, kopi kemasan, ekstrak kopi, ekstrak malt, saus, makanan bayi, roti dan kue merupakan produk yang sering
dikonsumsi  oleh  negara  OKI  yang  mayoritas  memiliki  penduduk  muslim.  Oleh  sebab  itu, Indonesia  perlu  fokus  dalam  pengembangan  produk  halal  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumen global.
b. Adanya pesaing dari negara non-muslim yang mengembangkan industri halal
Produk halal yang menjadi konsumsi masyarakat muslim, tidak hanya diproduksi oleh negara muslim.  Fathoni  dan  Syahputri  [26]  menyampaikan  bahwa  terdapat  2  tantangan  dalam mengembangkan industri halal Indonesia yaitu dari sisi eksternal dan internal, dimana salah satu faktor eksternalnya adalah adanya beberapa negara Islam lainnya yang menjadi pesaing seperti  Malaysia.  Bahkan  banyak  produk  muslim  yang  justru  diproduksi  dan  dieskpor  oleh negara  yang  mayoritas  penduduknya  non-muslim.  Sebagai  contoh,  eksportir  terbesar makanan  halal  masih  dipegang  oleh  Brazil,  Thailand  dan  Republik  Rakyat  Tiongkok  (RRT) dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 10,51%, 8,15 % dan 4,97% [21]. Produk halal yang  diekspor  ke  negara  OKI  banyak  diproduksi  oleh  negara  yang  minoritasnya  Muslim, seperti  Brazil,  Amerika  Serikat,  dan  Australia  [27].  Hal  ini  mempengaruhi  perspektif masyarakat  global  bahwa  halal  merupakan  isu  internasional  dan  bukan  hanya  untuk masyarakat muslim saja.
Selain  itu,  beberapa  negara  non-OKI  juga  bermitra  dengan  negara  yang  mayoritas berpenduduk  muslim  seperti  Brazil  dan  Uni  Emirat  Arab  guna  memasarkan  produknya  ke pasar halal yang sedang berkembang. Beberapa perusahaan multinasional juga berinvestasi untuk  pengembangan  produk  halal.  Salah  satu  contohnya  adalah  Ajinomoto,  perusahaan penyedap  rasa  dari  Jepang,  dilaporkan  menanamkan  modalnya  ke  perusahaan  Malaysia untuk  memproduksi  makanan  halal.  Menurut  data The  State  of  Global  Islamic  Economy Report 2019/2020 Indonesia,  Malaysia,  dan  Uni  Emirat  Arab  merupakan  negara  yang mendapat investasi tertinggi dalam ekonomi Islam, dan makanan halal merupakan salah satu sektor yang mendapatkan investasi tertinggi [3]. Potensi peningkatan permintaan makanan halal  yang  semakin  besar  telah  mendorong  banyak  negara  untuk  memproduksi  dan mengekspor  makanan  halal.  Oleh  karena  itu,  persaingan  antar  negara  pengekspor  produk halal menjadi semakin ketat, sehingga diperlukan strategi dalam memenangkan persaingan.
c. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal
Beberapa  pelaku  UMKM  masih  belum  menyadari  pentingnya  sertifikasi  halal,  padahal sertifikasi  halal  dapat  meningkatkan  nilai  jual  produk  dan  daya  saing  produknya  di  pasar global. KADIN [28] menyebutkan bahwa salah satu tantangan dalam pengembangan produk halal  di  pasar  global  adalah  kurangnya  pemahaman  dari  pelaku  UMKM  tentang  potensi produk  halal  serta  perlunya  sertifikasi  halal  yang  dapat  meningkatkan  pertumbuhan bisnisnya.  Padahal  sertifikasi  halal  telah  diterima  oleh  masyarakat  dunia  sebagai  suatu standar produk yang perlu dipenuhi untuk memastikan jaminan kehalalannya.
Selain  itu,  sebagian  masyarakat  juga  kurang  memiliki  awareness  tentang  konsep  halal sehingga hal ini berpengaruh pada pengembangan industri halal [26]. Menteri Perdagangan juga menyampaikan bahwa 90% makanan dan produk yang beredar di Indonesia sudah halal, namun  demikian  banyak  yang  belum  memiliki  sertifikat  halal  atau  bahkan  belum mengurusnya. Oleh karena itu, pengurusan sertifikasi halal perlu dipermudah agar semakin banyak pelaku usaha yang mengurusnya [29].

## Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal
Dengan potensi dan peluang peningkatan permintaan produk halal yang terus berkembang seiring meningkatnya populasi muslim dunia, maka beberapa strategi yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan ekspor produk halal Indonesia adalah:
a. Peningkatan daya saing produk halal Indonesia
Untuk dapat memenangkan persaingan di industri halal global, produk yang dihasilkan harus memiliki daya saing yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh A’yun [30], produk ekspor Indonesia masih memiliki daya saing untuk bisa berkompetisi dengan produk negara  ASEAN  lainnya.  Salah  satu  produk  unggulan  berdaya  saing  Indonesia  adalah  kopi, sedangkan produk yang paling kurang berdaya saing adalah buah-buahan dan kacang. Saat ini  komoditas  kopi  merupakan  barang  bebas  ekspor,  seiring  dengan  terbitnya  Peraturan Menteri  Perdagangan  No.  19  Tahun  2021  Tentang  Kebijakan  dan  Pengaturan  Ekspor  yang menghapus  ketentuan  tentang  Eksportir  Terdaftar  (ET)  Kopi,  sehingga  pelaku  usaha  dapat langsung mengekspor kopi ke mancanegara. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor kopi di tahun 2020 sebesar USD 809 juta atau turun sekitar 7% dibandingkan tahun lalu yang mencapai USD 872juta. Namun demikian, secara volume ekspor kopi mengalami kenaikan dari sebelumnya sebanyak 355.766ton menjadi 375.555 ton di tahun 2020 [5].
Salah  satu  upaya dalam meningkatkan daya  saing  produk  adalah dengan  mengembangkan penelitian  agar  tercipta  produk  halal  berkualitas. Wakil  Presiden  RI,  KH  Ma’ruf  Amin [31] menyampaikan bahwa beberapa langkah strategis dalam upaya meningkatkan ekspor produk halal adalah: memperkuat riset bahan dan material halal untuk menghasilkan produk halal berkualitas,  membangun  Kawasan  Industri  Halal  (KIH)  dengan  menyediakan  insentif  dan regulasi pendukungnya, dan membangun Sistem Informasi Manajemen Perdagangan Produk Halal yang memuat data dan informasi produk yang telah teregistrasi halal. Pembangunan halal center sebagai pusat penelitian dan pengembangan produk halal dapat menjadi salah satu  strategi  yang  dapat  dilakukan  untuk  pengembangan  industri  produk  halal.  Selain  itu, prinsip  ketertelusuran  dalam  rantai  pasok  halal  dapat  membuat  produk  indonesia  lebih berdaya saing dan dapat diterima oleh negara lain, terutama negara anggota OKI [32].
Penerapan sertifikasi halal juga dapat meningkatkan daya saing produk halal. Komite Nasional Keuangan  Syariah  [33]  juga  tengah  mendorong  strategi  nasional  yaitu  peningkatan  halal awareness  kepada  masyarakat  luas  agar  masyarakat  selaku  konsumen  maupun  produsen makanan dan minuman, dapat lebih memperhatikan sertifikasi halal.  Selain itu, penerapan sertifikasi  halal  tidak  hanya  akan  meningkatkan  ekspor  Indonesia  namun  juga  dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya penduduk muslim dunia [30]. Oleh karena itu, diharapkan  pemerintah  dapat  mendukung  peningkatan  ekspor  produk  halal  Indonesia dengan pemberian literasi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang sertifikasi halal. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan bantuan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan kualitas produk, desain dan pengemasan produk halal, agar produk yang dihasilkan menjadi lebih menarik.
b. Memaksimalkan akses pasar ekspor produk halal
Potensi pasar industri halal dunia diperkirakan akan terus meningkat. Menurut data dari The State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021, total pengeluaran umat muslim dunia di tahun 2019 mencapai sekitar USD 2,02 milyar, yang dibelanjakan untuk kebutuhan di sektor
makanan,  farmasi,  kosmetik,  fashion,  pariwisata,  dan  sektor-sektor  syariah  lainnya,  dan diperkirakan jumlahnya akan mencapai USD 2,3 triliun di tahun 2024 [3]. Hal ini didorong oleh kebutuhan masyarakat dunia akan produk halal, tidak hanya masyarakat muslim, namun telah menjadi tren gaya hidup dan berpengaruh terhadap perdagangan global.
Namun  demikian,  sebagian  pelaku  UMKM  masih  kesulitan  untuk  mendapatkan  informarsi tren permintaan pasar, dan peluang pasar di luar negeri, sehingga mencari-cari calon pembeli dari  luar  negeri.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  dapat  membantu  dengan  menyediakan informasi peluang pasar ekspor dengan mengoptimalkan peran dari perwakilan pemerintah di luar negeri, yaitu Atase Perdagangan, Indonesian Trade Promotion Center, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Perwakilan negara juga dapat mengatur pertemuan ( business meeting dan business matching ) dengan mengundang calon pembeli  dari  negara  setempat  dan  pelaku  UMKM,  sehingga  dapat  terjadi  transaksi perdagangan.
Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dengan  mengikutsertakan  UMKM  pada  pameran  perdagangan  di  luar  negeri  untuk  dapat lebih memperkenalkan produk halal Indonesia di pasar internasional. Salah satunya adalah World Dubai Expo 2021 yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022. Untuk dapat meningkatkan akses pasar produk halalnya di pasar global, pelaku usaha juga dapat  memanfaatkan  perjanjian  perdagangan  internasional  yang  telah  disepakati,  seperti ASEAN Trade in Goods  Agreement (ATIGA) dan ASEAN- China Free Trade Agreement , untuk mendapatkan  preferensi  tarif,  sehingga  produk  halal  Indonesia  dapat  mengajukan pengurangan  atau  pembebasan  tarif  bea  masuk  di  negara  tujuan  ekspor.  Preferensi  tarif tersebut dapat diajukan  dengan  menyerahkan dokumen  Surat  Keterangan  Asal  (SKA)  yang menyatakan  bahwa  produk  tersebut  merupakan  barang  yang  berasal,  dihasilkan  dan  atau diolah dari Indonesia [6].
c. Mendukung UMKM ekspor dalam rantai pasok global
Dalam  Masterplan  Ekonomi  Syariah  Indonesia  2019-2924  disebutkan  bahwa  salah  satu strategi utama untuk mendorong ekspor produk halal Indonesia semakin berkembang adalah dengan  meningkatkan  kapasitas  UMKM  agar  menjadi  bagian  dari  global  value  chain  atau rantai  pasok  global  industri halal.  Penguatan  UMKM  ini  dapat dilakukan  melalui  4  (empat) program utama antara lain: (i) pemberian edukasi kepada pemilik usaha mikro, (ii) pemberian fasilitas  pembiayaan,  (iii)  pembangunan  database  UMKM,  dan  pemberian  literasi  kepada UMKM  [34].  Hal  ini  penting  untuk  memacu  pertumbuhan  usaha  UMKM  tersebut  dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, perlu dibangun pusat  inkubasi  bisnis  di  beberapa  daerah  sebagai  tempat  pembinaan  dan  pelatihan,  yang dapat  membantu  UMKM  untuk  dapat  menjadi  bagian  dari  rantai  nilai  industri  halal.  The International  Trade  Center  juga  menekankan  bahwa  pelaku  UMKM  dapat  berpartisipasi dalam rantai pasok global di sektor halal, karena potensi pertumbuhan makanan halal yang semakin besar [24].
Selain  itu,  beberapa  strategi  lainnya  yang  dapat  dilakukan  untuk  pengembangan  industri produk halal adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang sertifikasi dan produksi produk halal, meningkatkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat,  dan  mengembangkan  keterlibatan  pelaku  usaha  dalam  jaringan  perdagangan produk halal di pasar global atau global value chain [34]. Oleh sebab itu, keterlibatan UMKM
dalam  rantai  pasok  global  perlu  didorong  dengan  melakukan  sinergi  dengan  perusahaan besar, dan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk mendapatkan informasi terkait tren  produk  yang  sedang  digemari,  akses  pasar  dan  prosedur  ekspor  dan  impor  di  negara tujuan ekspor produk halal.

## d. Optimalisasi penggunaan e-Commerce
Salah satu strategi untuk dapat memaksimalkan peluang ekspor produk halal adalah dengan mengoptimalkan penggunaan e-commerce . Hal ini karena kemajuan digitalisasi telah mampu menembuh batas perdagangan antar negara. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa e-commerce dapat menjadi sarana promosi dan berdagang bagi pelaku UMKM karena adanya kemudahan transaksi dan menjadi salah satu  solusi  yang  dapat  digunakan  untuk  mengatasi  dampak  pembatasan  ekonomi  di  masa pandemi [8]. Penggunaan e-commerce juga dapat memotong rantai distribusi sehingga dapat mengurangi biaya dan menjadikan harga produk lebih terjangkau.
Namun  demikian,  pemanfaatan e-commerce masih  minim  di  kalangan  pelaku  UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan bahwa hanya 13,7 juta atau 21% dari total 64  juta  UMKM  yang  memanfaatkan  teknologi  digital,  oleh  karena  itu  Kemenkop  UKM menargetkan 30 juta pelaku usaha dapat terhubung dengan teknologi digital di tahun 2024. Selain itu, digitalisasi UMKM di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lainnya [35]. Hal ini karena jumlahnya kurang dari 15% dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah dapat mendorong pemanfaatan e-commerce dengan memberikan pelatihan, dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang memproduksi produk halal agar dapat mengakses pasar digital. Hal ini penting agar produk halal buatan Indonesia dapat diekspor ke pasar global.

## Kesimpulan
Dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal, pemerintah berkomitmen untuk mendorong pengembangan industri halal. UU juga tersebut dimaksudnya  untuk  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  kehalalan  suatu  produk  yang dikonsumsi oleh masyarakat.    Selain  itu,  telah  diterbitkan pula  masterplan  pengembangan ekonomi Syariah yang mencakup industri halal antara lain makanan dan minuman, produk kosmetik, obat-obatan, ekonomi syariah, fesyen, dan perjalanan wisata. Sehingga pemerintah menargetkan agar industri halal di Indonesia semakin maju dan berkembang serta Indonesia dapat menjadi pusat industri halal terdepan.
Sejak  adanya  pandemi  covid-19,  permintaan  dunia  atas  produk  halal  menjadi  berkurang. Namun  demikian,  permintaan  akan  produk  halal  seperti  makanan,  minuman,  kosmetika, farmasi  dan  obat-obatan  serta  industri  halal  lainnya  seperti  fesyen,  akan  membaik  dan diperkirakan akan meningkat di tahun 2024. Bahkan menurut data dari The State of Global Islamic  Economy  Report 2019/2020,  potensi  peningkatan  pengeluaran konsumen  muslim untuk makanan halal akan meningkat menjadi USD 1,38 triliun pada tahun 2024.
Namun demikian, Indonesia belum dapat memanfaatkan potensi tersebut karena beberapa tantangan  antara  lain  (i)  belum  fokus  dalam  pengembangan  produk  halal,  karena  masih mengutamakan ekspor komoditas pertambangan dan perkebunan, (ii) adanya pesaing dari negara non-muslim yang mengembangkan industri halal seperti Brazil, Thailand dan Republik
Rakyat  Tiongkok,  dan  (iii)  Kurangnya  pemahaman  pelaku  UMKM  tentang  pentingnya sertifikasi halal yang membuat produk Indonesia kurang berdaya saing.
Oleh karena itu, dengan potensi dan peluang peningkatan permintaan produk halal yang terus berkembang seiring meningkatnya populasi muslim dunia, maka beberapa strategi yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan ekspor produk halal Indonesia adalah (i) peningkatan daya saing produk halal indonesia dengan mengembangkan penelitian agar tercipta produk halal  berkualitas  serta  penerapan  sertifikasi  halal,  (ii)  memaksimalkan  akses  pasar  ekspor produk  halal  dengan  dengan  mengoptimalkan  peran  dari  perwakilan  pemerintah  di  luar negeri,  mengikutsertakan  UMKM  pada  pameran  perdagangan  di  luar  negeri  dan memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati, (iii) mendukung UMKM Ekspor dalam rantai pasok global dengan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk  mendapatkan  informasi  terkait  tren  produk  yang  sedang  digemari,  akses  pasar  dan prosedur  ekspor  dan  impor  di  negara  tujuan  ekspor  produk  halal,  dan  (iv)  optimalisasi penggunaan e-commerce dengan memberikan pelatihan, dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang memproduksi produk halal agar dapat mengakses pasar digital. Hal ini penting agar produk halal buatan Indonesia dapat diekspor ke pasar global.

## Referensi
[1] V.  B.  Kusnandar,  "Katadata.co.id",  Diakses:  6  February  2022.  [Online].  Tersedia: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim- indonesia-terbesar-di-dunia.
[2] A. P. M. S. H. H. Sukoso, "Ekosistem Halal 2020", Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Jakarta, 2020.
[3] DinarStandard, "Laporan Ekonomi Islam Global 2020/2021," DinarStandard, 2020.
[4] Weforum, "covid19 pandemic trade services goods," How has the COVID-19 pandemic affected  global  trade? ” [Online].  Tersedia:  https://www.weforum.org/agenda/2021 /08/covid19-pandemic-trade-services-goods/ 2021.
[5] BPS, Berita Resmi Statistik Triwulan II 2020 , 2020.
[6] K.  Perdagangan,  "Kementerian  Perdagangan,"  Diakses:  2022.  [Online].  Tersedia: https://e-ska.kemendag.go.id/home.php/home/form.
[7] Admin, "Bisnis.com," Diakses: 10 February 2022. [Online]. Tersedia: https://ekonomi.bisnis.com/read/20201024/9/1309419/dari-10-produk-saja-potensi -ekspor-makanan-halal-ri-bisa-capai-ratusan-juta-dolar.
[8] K. Tiofani, "Kompas.com," Diakses: 23 January 2022. [Online]. Tersedia: https://www. kompas.com/food/read/2021/09/22/091200675/apa-itu-makanan-halal-menurut- majelis-ulama-indonesia.
[9] Admin,  "Indonesia  Halal  Training  and  Education  Center  (IHATEC),"  2021.  [Online]. Tersedia: https://ihatec.com/pengertian-makanan-halal/.
[10] A. Apriyantono, Masalah Halal : Kaitan antara Syar’i, Teknologi dan Sertifikasi, PT Kiblat Buku Utama, 2005.
[11]   K. S. Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", Jurnal Dinamika Hukum , vol. 14, no. 2, p. 227 – 238, 2014.
[12] Mukidi,  "Prosedur  Pemberian  Sertifikat  Label  Halal  Terhadap  Produk  Makanan  Di Restoran  Hotel  Syariah  Untuk  Mewujudkan  Hak  Kenyamanan  Konsumen  Muslim
(Studi Di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara),"  Jurnal Hukum Kaidah , vol. 19, no. 3, pp. 397-415, 2020.
[13]   H. Merdesci, "Pangan Halal dan Cara Memilih Produk Kemasan yang Aman dan Halal," Jurnal Teknologi Pertanian , vol. 2, no. 2, pp. 31-41, 2013.
[14]   S. K. R. Indonesia, "Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum," Diakses: 3 Januari 2022 . [Online]. Tersedia: https://jdih.setkab.go.id /PUUdoc/176351/PP_Nomor_39_ Tahun_2021.pdf.
[15]   M.  F.  M.  Mohammad,  "Pengaturan  Sertifikasi  Jaminan  Produk  Halal  Di  Indonesia," Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa , vol. 15, no. 2, pp. 149- 157, 2021.
[16]   M. S. Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)," Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , vol. 11, no. 2, pp. 251-270, 2020.
[17]   A. Kamsari, "Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," Diakses: 02 February 2022. [Online].
Tersedia:
http://halal.go.id/cms/assets/files/Materi_Pak_Amru_compressed
[18]   Z.  Ubaydilla  dan  M.  S.  Fathurohman,  "Implementasi  Halal  Tracebility  Supply  Chain Dengan  Model  Supply  Chain  Operation  Reference  (SCOR)  Industri  Makanan  Halal," Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan , vol. 8, no. 5, pp. 617-629, 2021.
[19]   K. S. Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal," Jurnal Dinamika Hukum, vol. 14, no. 2, pp. 227-238, 2014.
[20] Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," ADIL: Jurnal Hukum , vol. 7, no. 2, 2017.
[21]   S. Ramalan, "Okezone.com," [Online]. Tersedia: https://economy.okezone.com/read/ 2020/10/24/320/2298876/ekspor-indonesia-ke-negara-oki-diacungi-jempol-tapi.
[22]   W. L. Neuman, “ Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches ” ,
USA: Pearson, 2014.
[23]   N. W. Lawrence, “ Social Research Methods ” , Boston: Allyn and Bacon, 2014.
[24]   The  International  Trade  Centre," From  Niche  to  Mainstream” Tersedia:  15  Januari 2022.  [Online].  Tersedia:  https:  //www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg /Content/Publications/Halal_Goes_Global-web(1).pdf.
[25]   BPS, “ Berita Resmi Statistik Triwulan IV 2021 ” , 2021. [26]   BPS, “ Berita Resmi Statistik Triwulan III 2020 ” , 2020.
[27]   T. H. S. M. A. Fathoni, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , vol. 6 , pp. 428-435., 2020.
[28]   I. D. Ana, "Wapresri.go.id", Diakses: 5 Februari 2022. [Online]. Tersedia: https://www. wapresri.go.id/kuasai-pasar-halal-dunia-indonesia-perlu-perkuat-riset-produk-halal/.
[29]   KADIN,  " Indonesia  Halal  Products  In  The  Global  Market  Competition” [Online]. Tersedia: https://isef.co.id/wp-content/uploads/2019/11/INHALIFE-2019-.pdf.
[30]   D. P. A. Yustinus, "Bisnis.com",  Diakses: 03 Februari 2022.  [Online]. Tersedia: https:// ekonomi.bisnis.com/read/20201031/12/1311740/indonesia-incar-negara-oki- sebagai-tujuan-ekspor-potensial.
[31]   Q.  A'yun,  "Comparative  Analysis  of  Potential  Halal  Product  Exports  of  Indonesia  In Asean Countries," Jurnal Fidusia , vol. 4, 2021.
[32]   M.  Amin,  "Wapresri.go.id,"  [Online].  Tersedia:  https://www.wapresri.go.id/kuasai- pasar-halal-dunia-indonesia-perlu-perkuat-riset-produk-halal/.
[33]   N. Masruroh, "The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry", Jurnal Ekonomi Islam , vol. 11, no. 1, pp. 25 - 48 , 2020.
[34] "Komite Nasional Keuangan Syariah," 2020. [Online]. Tersedia: http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_publikasi/panel.
[35]   K. P. P. N. B. P. P. Nasional, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024," 2018.
[36]   S.  H.  Situmorang,  "The  Challenges  of  FinTech  Inclusion  and  Digitization  of  SMEs  in Indonesia," in FinTech Development for Financial Inclusiveness , pp. pp.118-134, 2022.