## ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK BJB SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU KARAWANG
Mumun Maemunah, SE.,MM Program Studi Akuntansi (S-1) Universitas Buana Perjuangan Karawang Email : mumun.maemunah@ubpkarawang.ac.id
ABSTRAK: Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, merupakan peraturan  yang  menjadi  landasan  perbankan  syariah  dalam  menjalankan  kegiatannya  bank syariah melakukan inovasi-inovasi melalui produk  yang ditawarkan agar tetap bisa bersaing secara  sehat  dengan  bank  konvensional.Praktek  gadai  emas  pada  dasarnya  tidak  melanggar hukum  atau  peraturan  nasional.  Bank  Indonesia  telah  mengeluarkan  peraturan  mengenai produk-produk  yang  akan  ditawarkan  oleh  Bank  Syariah  kepada  nasabahnya.  Yaitu  melalui peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  10/17/PBI/2008  tentang  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah. Praktek gadai emas pada dasarnya tidak melanggar hukum atau peraturan nasional. Bank  Indonesia  telah  mengeluarkan  peraturan  mengenai  produk-produk  yang  akan ditawarkan  oleh  Bank  Syariah  kepada  nasabahnya.  Yaitu  melalui  peraturan  Bank  Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Kata Kunci : Akuntansi, Gadai Emas, Syariah
ABSTRACT: Law No. 21 of 2008 concerning Islamic banking, the rules that form the basis of  Islamic  banking  in  performing  activities  of  Islamic  banks  make  innovations  through products  offered  in  order  to  remain  able  to  compete  fairly  with  conventional  banks.  The practice of pawning gold is basically not violate national laws or regulations. Bank Indonesia has issued a regulation regarding the products that will be offered by the Islamic Bank to its customers.  Namely  through  regulation  of  Bank  Indonesia  Number  10/17  /  PBI  /  2008 regarding  Sharia  Bank  and  Sharia  Business  Unit.  The  practice  of  pawning  gold  is  basically not violate national laws or regulations. Bank Indonesia has issued a regulation regarding the products that will be offered by the Islamic Bank to its customers. Namely through regulation of  Bank  Indonesia  Number  10/17  /  PBI  /  2008  regarding  Sharia  Bank  and  Sharia  Business Unit.
Keywords : Accounting, Gold Pawn, Sharia

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem  perbankan  syariah  memiliki  rekam  jejak  yang  panjang,diawali  dengan Mit Ghamr  Loal  Saving  Bank di  Mesir  pada  tahun  1963,  yang  kemudian  diambil  alih  dan direstrukturisasi  oleh  pemerintah  Mesir  menjadi Nasser  Social  Bank pada  tahun  1972.
Perkembangan  itu  terus  berlanjut  tidak  hanya  di  Timur  Tengah,  perkembangan  yang  sama juga  juga  terjadi  di  negara-negara  Asia  Tenggara  yang  mayoritas  pendudukanya  bergama Islam.  Banks  Syariah  yang  pertama  berdiri  di  Indonesia  pada  tahun  1991  adalah  Bank Muamalat Indonesia. (Sri Nurhayati, 2013:3).
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah,  merupakan peraturan  yang  menjadi  landasan  perbankan  syariah  dalam  menjalankan  kegiatannya  bank syariah melakukan inovasi-inovasi melalui produk  yang ditawarkan agar tetap bisa bersaing secara  sehat  dengan  bank  konvensional.  Salah  satunya,  bank  syariah  memiliki  produk  yang bisa  diandalkan  untuk  keperluan  mendesak  yaitu  produk  pembiayaan  gadai  emas  syariah ( rahn )  yang  digunakan  untuk  membantu  pembiayaan  masyarakat  yang  membutuhkan  uang untuk  keperluan  mendesak.  Dalam  Pasal 1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Bank  sendiri  merupakan  lembaga  keuangan  dan  keberadaan  suatu  lembaga  tidak terlepas  dari  proses  pencatatan  akuntansi.  Setiap  lembaga  keuangan  manapun  perbankan wajib melakukan pencatatan atas aktivitasnya.Untuk memperbaiki produk perbankan syariah agar  tetap  sesuai  dengan  ajaran  islam,  pada  tanggal  29  Februari  2012  Bank Indonesiamengeluarkan surat edaran Nomor 14 /7/DPbs/2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Surat edaran dikeluarkan guna mengurangi unsur spekulasi dalam transaksi gadai emas di perbankan syariah.
Pembiayaan  gadai  emas  syariah  membutuhkan  kerangka  akuntansi  yang  menyeluruh yang  dapat  menghasilkan  pengukuran  akuntansi  yang  tepat  dan  sesuai  sehingga  dapat mengkomunikasikan  informasi  akuntansi  secara  tepat  waktu  dengan  kualitas  yang  dapat diandalkan  serta  mengurangi  adanya  perbedaan  perlakuan  akuntansi  antara  Bank  Syariah dengan  yang  lain.Praktek  gadai  emas  pada  dasarnya  tidak  melanggar  hukum  atau  peraturan nasional.  Bank  Indonesia  telah  mengeluarkan  peraturan  mengenai  produk-produkyang  akan ditawarkan  oleh  Bank  Syariah  kepada  nasabahnya.  Yaitu  melalui  peraturan  Bank  Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Gadai  emas  yang  ditawarkan  olleh  perbankan  syariah  didasarkan  pada  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  25/DSN-MUI/III/2002 tentang  Rahn  dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Nomor  26/DSN-MUI/III/2002  tentang  Rahn  emas,  yang  menyatakan  bahwa  Rahn  emas dibolehkan  berdasarkan  prinsip  rahn.  Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang rahn, prinsip dasar gadai emas syariah adalah prinsip gadai, yang barang jaminan hutangnya dibatasi pada emas.
Penerapan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  No.  26/DSN- MUI/III/2002  dengan  akad  pendamping  dari  gadai  syariah  yaitu  akad  Ijarah  (PSAK  107). PSAK 107 merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi Ijarah.

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana  prosedur  pembiayaan  gadai  emas  syariah  di  Bank  BJB  Syariah  Kantor Cabang Pembantu Karawang?
2. Apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai emas syariah yang diterapkan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang telah sesuai dengan PSAK 107 ( akad ijarah )?
3. Apakah  gadai  emas  syariah  di  Bank  BJB  Sayriah  Kantor  Cabang  Pembantu  Karawang telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002?
4. Bagaimana  tingkat  keuntungan  produk  pembiayaan  gadai  emas  syariah  di  Bank  BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang ?

## LANDASAN TEORI
a) Pengertian Akuntansi
Menurut Raja Adri Satriawan Surya (2013:1)“Akuntansi adalah  proses mengidentifikasi,  mencatat, mengkomunikasikan  informasi  ekonomi  suatu entitas (misalnya suatu  perusahaan,  organisasi)  kepada  pengguna  yang  berkepentingan.  Sedangkan  akuntansi syariah  identifikasi  transaksi  yang  kemudian  diikuti  dengan  kegiatan  pencatatan, penggolongan,  serta  pengikhtisaran  transaksi  tersebut  sehingga  menghasilkan  laporan keuangan  yang  dapat  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan.  Definis  bebas  dari  syariah adalah  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  SWT  untuk  dipatuhi  oleh  manusia  dalam menjalani segala  aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses  akuntansi  atas  transaksi-transaksi  yang  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan Allah SWT.

## b) Tinjauan Mengenai Gadai Syariah
Definisi al  rahn menurut  istilah  yaitu  menjadikan  suatu  benda  yang  mempunyai  nilai harta  dalam  pandangan  syar’a  untuk  kepercayaan  suatu  utang,  sehingga  memungkinkan mengambmil  seluruh  atau  sebagian  utang  dari  benda  itu.  Menurut  Serfianto  (2013:100)
bahwa  gadai  adalah  hak  yang  diperoleh  oleh  kreditur  (pemberi  pinjaman)  yang  mempunyai piutang  atas  suatu  barang  bergerak.  Barang  bergerak  tersebut  diserahkan  kepada  kreditur kepada  debitur  (orang  yang  mempunyai  utang)  atau  diserahkan  kepada    lain  atas  nama debitur. Debitur memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk menjual barang bergerak yang telah  diserahkan  sebagai  jaminan  untuk  melunasi  utang  jika  kelak  debitur  tidak  dapat melunasi kewajiban saat jatuh tempo.
Adapun  yang  menjadi  landasan  dalam  gadai  syariah  bersumber  dari  Al-Qur’an  dan Hadist  Rasulullah  SAW.  Selain  Al-Qur’an  dan  Hadist  gadai  syariah  juga  merujuk  pada Fatwa, fatwa merupakan salah satu institusi dalam hokum islam untuk memberikan jawaban dan  solusi  terhadap  problem  yang  dihadapi  umat.  Fatwa  DSN-MUI  No.  25/DSN- MUI/III/2002 tentang gadai syariah ( Ar-Rahn )yang menetapkan hokum bahwa Gadai Syariah dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa.
Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut :
1. Rahn  Emas  dibolehkan  berdasarkan  prinsip Rahn (lihat  fatwa  DSN  No.  25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn)
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang  ( marhun ) ditanggung oleh penggadai ( rahin ).
3. Ongkos  sebagaimana  dimaksud  ayat  2  besarnya  didasarkan  pada  pengeluaran  yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang ( marhun ) dilakukan berdasarkan akad Ijarah .

## c) Tinjauan mengenai Gadai Emas
Gadai  emas  syariah  adalah  penyerahan  hak  penguasaan  secara  fisik  atas  barang berharga  (berupa  emas)  dari  nasabah  penggadai  ( ar  rahin )  kepada  pihak  bank  syariah  ( al murtahin )  untuk  dikelola  dengan  prinsip ar  rahnu ,  yaitu  sebagai  jaminan  ( al  mahrun )  atas pinjaman/hutang  ( al  mahrum  bih )  yan  gdiberikan  kepada  nasabah  peminjam. Ar  Rahnu merupakan akad penyerahan barang dari nasabah peminjam sebagai jaminan atas keseluruhan hutang yang dimiliki nasabah. (Serfianto, 2013:97)
Gadai  emas  di  perbankan  syariah  merupakan  produkk  pembiayaan  atas  dasar jaminan berupa  emas  dalam  bentuk  batangan  ataupun  perhiasan  sebagai  salah  satu  alternatif memperoleh uan gtunai dengan cepat, aman dan mudah. Prinsip yang digunakan dalam gadai emas  syariah  di  bank  syariah  ataupun  di  pegadaian  syariah  tidak  berbeda  dengan  prinsip gadai  pada  umumnya.  Mulai  dari  persyaratan,  biaya  administrasi,  biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak debitur tidak dapat melunasi hutang.
Gadai emas memiliki keistimewaan dibandingkan dengan barang gadaian lainnya Emas merupakan  logam  mulia  yang  benilai  tinggi  dengan  harga  relatif  stabil  bahkan  selalu menunjukan  tren  positif  setiap  tahun.  Emas  juga  merupakan  barang  atau  harta  yang  dapat dengan  mudah  dimiliki  oleh  setiap  orang  khususnya  emas  dalam  entuk  perhiasan.  Ketika seseorang  membutuhkan  uamg  tunai,  maka  ia  dapat  dengan  mudah  menggadaikan perhiasannya  kepada  lembaga  pegadaian  atau  bank  syariah.  Setelah  ia  dapat  melunsi hutangnya,  ia  dapat  memiliki  kembali  perhiasannya.  Artinya,  seseorang  dengan  mudah mendapatkan  uang  tunai  tanpa  harus  menjual  emas  atau  perhiasan  yang  dimilikinya.  Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif ini menjelaskan fenomena-fenomena social yang ada dengan mengembangkan  konsep  dan mengimpun  fakta,  tetapi tidak  melakukan  pengujian hipotesis. Adapaun  tujuan  dari  penelitian  deskriptif  adalah  untuk  membuat  deskriptif,  gambaran  atau lukisan  secara  sistematis,  faktual  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan antara fenomena yang diselidiki.
a) Desain Penelitian
Dalam penyusunannya, rancangan penelitian yan gdigunakan adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan  Tujuan Penelitiannya
2. Berdasarkan metode Penelitian
3. Berdasarkan Tingkat Eksplanasinya
4. Berdasarkan Jenis Data dan Model Analisis Data
b) Variabel Penelitian
Untuk  mendapat  penelitian  yang  sempurna,  variable  penelitian  sangat  diperlukan. Karena pada dasarnya variable penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  sehingga  diperoleh  informasi  tentang  hal  tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2013:38).
a. Definisi Konseptual
1) Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002
2) PSAK 107
Standar  akuntansi  untuk  perlakuan  akuntansi  gadai  emas  syariah  terdapat dalam  PSAK  107  yang  memuat  pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan pengungkapan.
b. Definisi Operasional
Perlakuan  akuntansi  untuk  pembiayaan  gadai  emas  syariah  yang  telah  diatur dalam PSAK 107 dan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 menjadi  acuan  apakah  Bank  BJB  Syariah  Kantor  Cabang  Pembantu  Karawang  telah melakukan  penerapan  atas  peraturan  yang  telah  ditentukan  dalam  menjalankan transaksi pembiyaan gadai emas syariah.
c. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini akan dijelaskan Instrumen Penelitian yang akan digunakan, variable,  Sub  Variabel,  dan  indikator  yang  akan  dijadikan  bahan  pengukuran  sebagai berikut:
Tabel 3.1 Instrumen Penelitian Variabel Sub Variabel Indikator Pengakuan dan Pengukuran 1. Obyek  Ijarah  diakui  pada  saat obyek  ijarah  diperoleh  sebesar biaya perolehan
2. Pendapatan  sewa  selama  masa akad  diakui  pada  saat  manfaat atas  asset  telah  diserahkan kepada penyewa
3. Biaya  perbaikan  obyek  ijarah merupakan tanggungan
pemiliki.  Perbaikan  tersebut dapat  dilakukan  oleh  pemilik secara  langsung  atau  dilakukan oleh  penyewa  atas  persetujuan pemilik
Penyajian dan Pengungkapan  1. Pendapatan Ijarah disajikan secara  neto  setelah  dikurangi beban  yang  terkait  misalnya beban penyusutan, beban
Perlakuan Akuntansi
Gadai Emas Syariah
pemeliharaan dan perbaikan. 2. Pemilik  mengungkapkan  dalam laporan keuangan terkait transaksi Ijarah dan Ijarah
muntahiyah  bittamlik ,  tetapi tidak terbatas pada:
a) Penjelasan  umum  isi  akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
(a) Keberadaan wa’d pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa’ad pengalihan
kepemilikan);
(b) Pembatasan-pembatasan, misalnya Ijarah lanjut;
(c) Agunan  yang  digunakan (jika ada);
b) Nilai perolehan dan akumulasi  penyusutan  atau untuk  setiap  kelompok  asset
Ijarah ;
c) Keberadaan  transaksi  jual dan Ijara h (jika ada)
Sumber : PSAK 107 Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009
c) Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dalam  berbagai  setting,  berbagai  sumber,  dan berbagai cara. Dalam penelitian ini diuraikan metode pengumpulan data sebagai berikut:
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:
1) Studi Kepustakaan ( Library Research )
2) Studi Lapangan ( Field Research )
d) Metode Analisis Data
Setelah  data-data  diperoleh,  maka  data  diolah  kemudian  dilakukan  analisis.  Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif.
Adapun tahap analisis yan gdigunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menjelaskan tentang jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang.
2. Menjelaskan bagaimana sistem informasi akuntansi pembiayaan gadai emas syariah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang.
3. Menggambarkan  penerapan  akuntansi  pembiayaan  gadai  syariah  di  Bank  BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang.
4. Memberi  gambaran  tentang  landasan  operasional  yan  gdilakukan  oleh  Bank  BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang dan menganalisis perlakuan akuntansi atas  pembiayaan  gadai  syariah  yang  diterapkan  oleh  Bank  BJB  Syariah  Kantor Cabang  Pembantu  Karawang  telah  sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Sayriah  Nasional (DSN) dan akad pendampingnya yaitu akad Ijarah (PSAK 107) yang meliputi:
a) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah
b) Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan
c) Menghitung tingkat keuntungan pembiayaan gadai emas syariah di Bank BJB
Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang dengan rumus :
Jumlah Pendapatan Ijarah                    x 100%

## Jumlah Pembiayaan Qardh yang dikeluarkan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang
Gadai Emas Syariah Bank BJB  Syariah atau disebut dengan Mitra Emas iB Maslahah hadir sebagai solusi keuangan terbaik bagi Anda ketika membutuhkan uang tunai, tanpa harus kehilangan  emas  sebagai  investasi  berharga  Anda.Mitra  Emas  iB  Maslahah  merupakan fasilitas  pembiayaan  dengan  jaminan  berupa  emas  dengan  mengikuti  prinsip  gadai.  Emas
tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan peliharaan Bank dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip Ijarah (sewa).
Dalam pelaksanaan gadai emas syariah teleh jelas prosedur yang dilakukan oleh Bank BJB  Syariah  mulai  dari  nasabah  mengisi  formulir  permohonan  Mitra  Emas,  alur  proses pembiayaan,  pelunasan,  perpanjangan  dan  penjualan  agunan  emas  serta  catatan  jurnal  yang kemudian  diolah  menjadi  laporan  keuangan  yang  dilakukan  nasabah  dan  bank  dalam menjalankan pembiayaan gadai emas tersebut yang sudah terperinci.
Sesuai  dengan  slogan  yang  dimiliki  produk  Mitra  Emas  iB  Maslahah  yaitu  “solusi keuangan  yang  cepat,  mudah  dan  murah,  sesuai  syariah”  produk  ini  memiliki  manfaat  dan keunggulan diantaranya adalah:
1. Persyaratan mudah dan cepat
2. Biaya sewa yang kompetitif
3. Jumlah pembiayaan maksimal 90% dari nilai taksiran untuk logam mulia, koin dinar, dan emas perhiasan.
4. Bebas bunga/riba
5. Jangka  waktu  pinjaman  sampai  dengan  4  (empat)  bulan  dan  dapat  diperpanjang  2 (dua) kali
6. Penyimpanan yang aman dan berasuransi syariah
7. Penarikan dana mudah dan cepat melalui ATM
8. Bebas biaya administrasi
2. Perlakuan  Akuntansi  Atas  Pembiayaan  Gadai  Emas  Syariah  Yang  Diterapkan Bank  BJB  Syariah  Kantor  Cabang  Pembantu  Karawang  Telah  Sesuai  Dengan PSAK 107 ( Akad Ijarah )
Perlakuan akuntansi produk pembiayaan gadai emas syariah yang didasarkan pada akad ijarah (PSAK 107) yang meliputi :
a) Pengakuan dan pengukuran, antara lain pinjamanan/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan  pada  saat  terjadinya;  pendapatan  sewa  selama  akad  diakui  pada  saat manfaat atas aset )sewa) telah diserahkan kepada penyewa (rahin); dan pengakuan biayan penyimpanan diakui pada saat terjadinya.
b) Penyajian  dan  pengungkapan,  antara  lain  penyajian  ijarah  disajikan  secara  neto setelah  dikurangi  beban  yang  terkait,  misalnya  beban  penyusutan,  beban pemeliharaan  dan  perbaikan  dan  sebagainya;  dan  pemilik  mengungkapkan  dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.
Tabel 4.6
Analisis  Perlakuan Akuntansi   PembiayaanGadai Emas SyariahBank BJB Syariah
berdasarkan PSAK 107 Keterangan PSAK 107 Bank BJB Syariah Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pemilik (Mu’jir) Biaya Perolehan PSAK  107  paragraf  09  menyatakan: objek Ijarah diperoleh  sebesar  biaya perolehan Pada saat akad terjadi/realisasi pinjaman  gadai  bank menyerahkan kas kepada nasabah melalui rekening tabungan nasabah dan mencairkan dana sesuai pokok pinjaman melalui teller bank Pendapatan dan beban PSAK  107  paragraf  14  menyatakan: Pendapatan  sewa  selama  masa  akad diakui  pada  saat  manfaat  atas  aset telah diserahkankepada penyewa Bank memberikan pembiayaan dan nasabah  menyerahkan agunan  emas  kepada bank  dan  membayar biaya sewa/ujrah dimuka secara sekaligus ini dilakukan  agar  pihak bank tidak mengambil keuntungan dari agunan  emas  tersebut maka biaya sewa dibayar sekaligus dimuka Pendapatan dan beban PSAK  107  paragraf  18  menyatakan: Biaya perbaikan obyek Ijarah
merupakan tanggungan pemilik. Berbeda  dengan  bank konvensional  dimana pendapatannya
Perbaikan  tersebut  dapat  dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. didapat  dari  bunga, pendapatan bank syariah untuk pembiayaan gadai emas  syariah  di  dapat dari  biaya  sewa/ujrah atas penyimpanan barang  gadaian.  Yang dihitung  berdasarkan berat emas yang digadaikan. Tetapi pada praktiknya banyak  nasabah  yang melakukan  perbaikan atas  barang  gadaian emasnya. Penyajian PSAK  107  paragraf  31  menyatakan: Pendapatan  Ijarah  disajikan  secara neto  setelah  dikurangi  beban  yang terkait,  misalnya  beban  penyusutan, beban  pemeliharaan  dan  perbaikan, dan sebagainya. Bank menyajikan dalam laporan keuangan yaitu pendapatan ijarah dikurangi neto Pengungkapan PSAK  107  paragraf  32  menyatakan: Pemilik mengungkapkan dalam laporan  keuangan  terkait  transaksi Ijarah dan Ijarah muntahiyah
bittamlik , tetapi tidak terbatas pada:
a) Penjelasan  umum  isi  akad  yang signifikan  yang  meliputi  tetapi tidak terbatas pada: i) Keberadaan  wa’d  pengalihan
kepemilikan dan mekanisme yang  digunakan  (jika  ada  wa’ad Bank mengungkapkan informasi terkait Ijarah  dalam  laporan keuangan  Bank  BJB Syariah seperti pendapatan gadai, pendapatan Ijarah, pengeluaran pembiayaan qardh, dana  yang  diperoleh untuk pembiayaan
pengalihan kepemilikan);
ii) Pembatasan-pembatasan,
misalnya Ijarah-lanjut;
iii) Agunan  yang  digunakan  (jika ada); b) Nilai perolehan dan akumulasi  penyusutan  atau  untuk setiap kelompok aset Ijarah; c) Keberadaan  transaksi  jual- dan-ijarah (jika ada)
gadai Emas Syariah.

## 3. Kesesuaian Praktik Gadai Emas Syariah Bank BJB Syariah dengan Fatwa DSN- MUI
Berdasarkan  pada  Fatwa  DSN  No.  26/DSN-MUI/III/2002  tentang  gadai  emas  syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut :
a) Rahn emas  dibolehkan  berdasarkan  prinsip Rahn (lihat  fatwa  DSN  No.  25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn);
b) Ongkos  dan  biaya  penyimpanan  barang  ( marhun )  ditanggung  oleh  penggadai ( rahin );
c) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan; dan
d) Biaya penyimpanan barang ( marhun ) dilakukan berdasarkan akad ijarah .
Tabel 4.7
Analisis Kesesuaian Praktik Gadai Emas Syariah Bank BJB Syariah dengan Fatwa

## DSN-MUI
Fatwa DSN MUI
Bank BJB Syariah
Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn). Dimana Fatwa DSN No. 25/DSN- MUI/III/2002 bagian pertama menyatakan bahwa Murtahin (penerima barang) mempunyai hak
Dalam  pelaksanaan  pembiayaan  gadai  emas syariah  pada  Bank  BJB  Syariah  KCP Karawang,  nasabah/penggadai  menyerahkan emas  baik  berupa  emas  dalam  bentuk perhiasan, koin/uang emas, emas batangan/lantakan  kepada  bank  sebagai jaminan  atas  pinjaman  dana  yang  diterima
untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
oleh nasabah/penggadai dan pihak bank akan menahan barang jaminan yangtelah diberikan  nasabah/penggadai  sampai  semua utang/pinjaman dilunasi oleh nasabah/penggadai. Fatwa DSN No.
25/DSN- MUI/III/2002  bagian  kedua  yang menyatakan  Marhun  dan  manfaatnya tetap  menjadi  milik  rahin.  Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan  oleh  murtahin  kecuali seizing rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan
dan
perawatannya.
Setelah  barang  jaminan  diterima  oleh  pihak bank,  menyimpan  jaminan  emas  disimpan dengan  dibungkus  menggunakan  kantong plastic  yang  telah  ditentukan  dan  tersegel serta  diberi  nomor  sesuai  akadnya  dan disimpan  ke  dalam  brankas/lemari  besi didalam  ruang  khasanah  yang  dikuasai  oleh pejabat  bank.  Dan  pihak  bank  tidak  dapat mengambil  manfaat  atau  mempergunakan barang  jaminan  emas  untuk  keperluan  lain. Jadi  hanya  menyimpannya  didalam  brankas. Dan  pendapatan  atau  keuntungan  yang diterima  oleh  pihak  bank  diperoleh  dari biaya  sewa  (ujrah)  atas  barang  gadaian tersebut.  Biaya  sewa  dibayarkan  oleh nasabah/penggadai  di  awal  pembiayaan pencairan dana dan hanya dibayar 1 kali atau sekaligus guna mencegah terjadinya pengambilan  manfaat  atas  barang  gadaian tersebut. Fatwa DSN NO. 25/DSN- MUI/III/2002    bagian  ke  empat  yang menyatakan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman
Bank    menjamin  kebutuhan  dan  keamanan barang  nasabah/penggadai  dibebani  biaya- biaya  seperti biaya pemeliharaan/biaya sewa (ujrah).  Biaya  pemeliharaan/biaya  sewa (ujrah)  dibayarkan  secara  sekaligus  diawal pembiayaan,
besarnya biaya pemeliharan/biaya sewa dihitung
berdasarkan ketentuan dari pihak Bank yaitu
biaya  sewa/ujrah  dikali  berate  mas  (gram),
dan biaya pengganti materai. Fatwa DSN
No. 26/DSN- MUI/III/2002 bagian kedua dan ketiga yang  menyatakan  Ongkos  dan  biaya penyimpanan barang (marhun) ditaggung  oleh  penggadai  (rahin)  dan ongkos  didasarkan  pada  pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
Bank  telah  menghitung  total  pengeluaran yang harus dibayar nasabah/penggadai  maka nasabah/penggadai  wajib  mengganti  biaya- biaya  tersebut  dan  pihak  bank  merinci  dan memberitahukan  besarnya  biaya  yang  harus diganti  yaitu  biaya  penggantian  materai  saja sebanyak  2  buah  karena  pembiayaan  gadai emas syariah bebas biaya administrasi.
Fatwa DSN N0. 26/DSN- MUI/III/2002  bagian  keempat  yang menyatakan bahwa Biaya penyimpanan barang (marhun)
dilakukan berdasarkan akad Ijarah .
Akad-akad yang dipergunakan dalam produk gadai  emas  syariah  adalah  Akad  Qardg sebagai akad pembiayaan, Akad rahn sebagai akad  penjamin,  Akad  Ijarah  sebagai  akad pesewaan. Hal ini tercantum dalam sertifikat Mitra  Emas  iB  Maslahah  dan  diberitahukan kepada nasabah/penggadai. Dengan kata lain nasabah/penggadai  sebagai  penyewa  dan pihak  bank  sebagai  pemilik  sewa  yang menyediakan jasa penyimpanan/sewa
dengan  hal  ini  pihak  bank  mendapatkan keuntungan  berupa  fee  atau  upah  atas  sewa barang gadaian emas berupa ujrah. Fatwa DSN No. 25/DSN-
MUI/III/2002  bagian  kelima  yang menyatakan Penjualan marhun:
1) Apabila  jatuh  tempo,  murtahin harus  memperingatkan  rahn  untuk segera melunasi hutangnya
2) Apabila  rahin  tetap  tidak  tidak dapat  melunasi  utangnya,  maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang/jual sesuai syariah.
Penjualan  agunan  emas  dilakukan  karena nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya  15  (lima  belas)  hari  setelah jatuh tempo. Pemberitahuan atas jatuh tempo pembiyaan  kepada  pihak  nasabah  dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali yaitu: seminggu  sebelum  jatuh  tempo  (H-7)  pada saat  jatuh  tempo  (H)  dan  lima  belas  hari setelah  lewat  jatuh  tempo  (H+15)  melalui media  komunikasi  yang  tersedia  dan
3) Hasil  penjualan  marhun  digunakan untuk melunasi utan, biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan yang  belum  dibayar  serta  biaya penjualan.
4) Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi milik  rahin  dan  kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
memungkinkan seperti telepon, pesan singkat/SMS, surat atau kunjungan langsung (on  the  spot).  Agunan  emas  tersebut  harus dijual  melalui  lelang  atau  secara  dibawah tangan.  Hasil  penjualan  agunan  emas digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah  (termasuk  biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan). Kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada nasabah.
Sumber: Kajian Peneliti, 2015
Transaksi  yang  dilakukan  Bank  BJB  Syariah  terkait  produk  pembiayaan  gadai  emas syariah  telah  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  No.  26/DSN-MUI/III/2002  yang  memuat bberapa hal seperti biaya sewa/ ujrah, penjualan marhun, dan sebagainya.

## 4. Tingkat  Keuntungan  Produk  Pembiayaan  Gadai  Emas  Syariah  Di  Bank  BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karwang
Berikut ini data mengenai pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BJB Syariah tiga tahun terakhir:
Tabel 4.8
Tingkat Keuntungan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah

## Sumber: Kajian Peneliti, 2015
Dari data diatas presentase tingkat keuntungan pembiayaan gadai emas syariah dapat dihitung sebagai berikut:
Jumlah Pendapatan Ijarah/sewa x 100%
Jumlah Pembiayaan Qardh yang dikeluarkan
Tabel 4.9
Presentase Keuntungan Produk Gadai  Emas Syariah Bank BJB Syariah Pembiayaan Gadai Emas Syariah 2012 2013 2014 Jumlah  Pembiayaan  Qardh yang dikeluarkan 470.600.489.000 157.701.249.000 95.664.000.000 Jumlah Pendapatan Ijarah 6.883.234.000 2.155.382.000 3.856.000.000
Tahun Perhitungan 2012 Rp.  6.883.234.000          x  100%  =  1,4 % Rp. 470.600.489.000 2013 Rp.  2.155.382.000          x  100%  =  1,3 % Rp. 157.701.249.000 2014 Rp. 3.856.000.000     x 100% = 4 %
Rp. 95.664.000.000

## Sumber: Kajian Peneliti, 2015
Dari  perhitungan  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  dapat  dilihat  bahwa  persentase tingkat  keuntungan  pembiayaan  gadai  emas  syariah  pada  tahun  2012  sebesar  1,4% mengalami  penurunan  menjadi  1,3%  pada  tahun  2013,  namun  pada  tahun  2014  mengalami kenaikan  yang  cukup  besar  yaitu  sebesar  4%.  Jika  dilihat  secara  keseluruhan  mengenai pembiayaan  gadai  emas  syariah  dari  tahun  ke  tahun  jumlah  pembiayaan  dan  jumlah pendapatannya mengalami penurunan setiap tahunnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Prosedur  pembiayaan  gadai  emas  syariah  yang  digunakan  Bank  BJB  Syariah  dapat mudah dipahami oleh nasabah.
2. Perlakuan  Akuntansi  pembiayaan  gadai  emas  syariah  pada  Bank  BJB  Syariah  telah sesuai dengan PSAK 107 yang meliputi:
1) Pengakuan dan Pengukuran
(1) Pinjaman/kas  yang  diberikan  bank  kepada  nasabah  sebesar  jumlah  yang dipinjamkan pada saat terjadinya akad pembiayaan.
(2) Biaya sewa/ ujrah dibayar dimuka pada saat terjadinya akad pembiayaan.
2) Penyajian dan Pengungkapan
(1) Bank  menyajikan  dalam  laporan  keuangan  yaitu  pendapatan  ijarah  dikurangi neto.
(2) Bank  mengungkapkan  informasi  terkait  ijarah  dalam  laporan  keuangan  Bank BJB  Syariah  seperti  pendapatan  gadai,  pendpatan  ijarah,  pengeluaran pembiayaan qardh .
3. Pembiayaan  gadai  emas  syariah  pada  Bank  BJB  Syariah  telah  sesuai  dengan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  No.  26/DSN-MUI/III/2002,  yang meliputi:
1) Rahn emas yang dilakukan Bank BJB Syariah telah sesuai dengan prisnsip Rahn yang terkandung dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002
2) Biaya penyimpanan/biaya sewa yang disebut ujrah ditanggung oleh penggadai dan dibayar sekaligus diawal pembiayaan.
3) Biaya-biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  nasabah/penggadai  sebelumnya dijelaskan dulu secara terperinci oleh pihak Bank BJB Syariah
4) Biaya sewa yang dilakukan oleh pihak Bank BJB Syariah berdasarkan akad Ijarah
4. Presentase  tingkat  keuntungan  pembiayaan  gadai  emas  syariah  pada  tahun  2012 sebesar  1,4  %  mengalami  penurunan  menjadi  1,3  %  pada  tahun  2013  namun  pada tahun  2014  mebgalami  kenaikan  yang  cukup  besar  yaitu  4  %.  Jika  dilihat  secara keseluruhan  mengenai  pembiayaan  gadai  emas  syariah  dari  tahun  ke  tahun  jumlah pembiayaan dan jumlah pendapatannya mengalami penurunan setiap tahunnya.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  yang  dilakukan  penulis,  maka  penulis memberikan saran yan gdapat menjadi masukan bagi Bank BJB Syariah:
1. Proses  pengajuan  pembiayaan  mitra  emas  dengan  syarat  yang  begitu  mudah mengkhawatirkan  adanya  pihak  nasabah  yang  tidak  bertanggungjawab,  maka  dari  itu sebaiknya pihak Bank mengkaji ulang mengenai syarat yan harus dipenuhi oleh nasabah jika  ingin  mengajukan  pembiayaan  gadai  emas  syariah.  Seperti  BI  Checking  guna mencegah  macetnya  cicilan  yang  dilakukan  nasabah  meskipun  ini  hanya  pembiayaan jangka pendek.
2. Penerapan  PSAK  107  pada  Bank  BJB  Syariah  telah  selesai  namun  harus  dibarengi dengan pedoman yang diberikan Bank Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. 2008. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
Antique, Nina Rahayu. 2012. BI Resmi Atur Transaksi Gadai Emas. http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/292926-bi-resmi-atur-transaksi-gadai- emas di akases pada 3 Januari 2015
Arifin, Zainul. 2005. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Avabet.
Banindita. 2013. Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK 107  Pada  Produk  Gadai  Emas  Di  Perbankan  Syariah  (Studi  Kasus  Bank  BNI Syariah Yogyakarta). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Bank  BJB  Sayriah,  2012. Annual  Report  Bank  BJB  Syariah  Tahun  2012, Bandung:  Bank BJB Sayriah
Bank  BJB  Sayriah,  2013. Annual  Report  Bank  BJB  Syariah  Tahun  2013, Bandung:  Bank BJB Sayriah
Bank  BJB  Sayriah,  2014. Annual  Report  Bank  BJB  Syariah  Tahun  2014, Bandung:  Bank BJB Sayriah
Bank BJB Sayriah, 2012. Ketentuan Mitra Emas iB Maslahah, Bandung: Bank BJB Sayriah Bank Indonesia, 2013. Sekilas Perbankan Sayriah Di Indonesia. www.bi.o.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx diakses pada 2 januari 2015
Bimo  Pratomo,  Harwanto,  2014. Gadai  Emas  Sumbang  Pendapatan  Terbesar  Ke-2  Bank Syariah Mandiri. m.merdeka.com/uang/gadai-emas-sumbang-pendapatan- terbesar-ke-2-bank-syariah-mandiri.html diakses pada 3 Januari 2015.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Ferdinan  Giri,  Efraim,  dkk.  2011. Akuntansi  Keuangan  Menengah  1  Berbasis  IFRS. Yogyakarta: STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.