JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING Vol. 1, No. 2, 2017, 141-149 ISSN: 2548-9917 (online version)

## PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Intan Puspitarini 1 , Amrie Firmansyah 2 , Dian Handayani 3 1, 2, 3) Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia intan.puspitarini@pknstan.ac.id amrie.firmansyah@gmail.com dihandayani@gmail.com

## Abstract
This research is aimed to examine the association of human resources’ competencies and information technology on the implementation of government accrual based accounting on the state assets management. As mandated by Government  Regulation  No.  71  of  2010  concerning  Government  Accounting  Standard,  the  Government  of  the Republic  of  Indonesia  should  prepare  its  financial  reports  based  on  accrual  accounting  by  2015.  This  study examines the practice of implementation of accrual accounting in the management and administration of state asset. The examination conducted in this study is different from previous studies which gave more highlight on the preparation and the implementation of accrual accounting in general, while this study gives more focus on one specific  object  in  accrual  accounting,  that  is  state  assets.  This  study  conducts  survey  by  using  questionnaires which are then distributed to units in line ministries and government that responsible in managing state assets. 250  questionnaires  were  distributed  to  16  line  ministries  and  3  government  institutions,  234  of  those  were successfully returned. From the questionnaires returned, 188 are considered valid. The result ot the study shows that the competence of human resources is associated with the application of accrual accounting on government assets. While, the information technology has different result, it is not associated with the application of accrual accounting on government assets.
Keywords: accrual accounting, government assets

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM)  dan  teknologi informasi  terhadap  penerapan  akuntansi  Pemerintah  berbasis  akrual  pada  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara (BMN). Penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah  mulai  tahun  2015  sebagaimana Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Penelitian  ini  menguji praktek pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan dan penataan BMN. Pengujian yang dilakukan dalam  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  menyoroti  persiapan  pelaksanaan  akuntansi berbasis  akrual  dan  bukan  dengan  menggunakan  objek  BMN.  Penelitian  ini  menerapkan  survei  dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang sebanyak 250 kuesioner di 16 Kementerian dan 3 Lembaga Pemerintah. Jumlah kuesioner yang berhasil dikembalikan dari responden sebanyak 234, sedangkan yang terisi penuh dan dinyatakan valid sebanyak 188. Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual  pada  penatausahaan  BMN.  Sementara  itu,  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap  penerapan akuntansi berbasis akrual pada pengelolaan BMN.
Kata kunci : akuntansi berbasis akrual, barang milik negara
Pendahuluan Reformasi keuangan negara Republik Indonesia  (RI)  yang  dimulai  sejak  tahun  2003 bertujuan  untuk  menata  kembali  struktur  dan pengelolaan  keuangan  negara.  Melalui  reformasi keuangan negara tersebut, Pemerintah RI berkomitmen untuk  memperbaiki  kualitas  informasi  keuangan Pemerintah,  baik  dari  sisi  aset,  hutang  maupun investasi
Pemerintah.
Serangkaian peraturan diterbitkan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi tersebut, yang selanjutnya lebih dikenal sebagai 3 (tiga) paket perundangan Keuangan Negara,  yaitu  Undang-undang  nomor  17  tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara,  Undang-undang  Nomor  1 tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  dan Undang-undang  nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. 3 (tiga) paket perundangan  tersebut  mengamanatkan  Pemerintah, baik  Pusat  maupun  Daerah,  menerapkan  akuntansi berbasis  akrual  secara  penuh.  Amanat  tersebut selanjutnya  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010,  yang  menegaskan bahwa  akuntansi  Pemerintah  berbasis  akrual  harus diterapkan  paling  lambat  5  (lima)  tahun  setelah peraturan diundangkan, yaitu pada tahun 2015.
Penerapan   akuntansi   pemerintah    berbasis akrual membawa beberapa perubahan mendasar dalam tata kelola keuangan negara. Dalam kaitannya dengan BMN,  baik  berupa  persediaan  maupun  aset  tetap, penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  membawa dampak pada perlakuan, mulai dari tahapan pengakuan sampai  dengan  pelaporannya.  Persiapan  penerapan akuntansi  Pemerintah  berbasis  akrual  dilakukan Pemerintah secara bertahap. Pada periode 2010–2012, Pemerintah  masih  menerapkan  akuntansi  Pemerintah berbasis kas. Dengan basis ini, nilai BMN berupa aset tetap  masih  disajikan  sebesar  nilai  perolehan  dan belum  dilakukan  penyusutan.  Selanjutnya,  periode 2013-2014, Pemerintah menerapkan akuntansi Pemerintah  berbasis Cash  Towards  Accrual .  Dengan basis  ini,  Pemerintah  sudah  mulai  menerapkan penyusutan atas asset tetap dan menyajikannya dengan nilai   buku,   yaitu   nilai   perolehan   atas   asset   tetap
ditambah  dengan  kapitalisasi  yang  timbul  atas  aset tersebut  dikurangi  dengan  penyusutan.  Namun demikian, segala bentuk pengeluaran atas aset (contoh pemakaian  persediaan,  pemeliharaan)  belum  diakui sebagai  beban  dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah Pusat.  Pada  periode  ini,  Laporan  Operasional  sebagai bentuk  pelaporan Income  Statement belum  terbentuk. Terakhir,  pada  tahun  2015,  Pemerintah  mulai menerapkan  akuntansi  Pemerintah  berbasis  akrual penuh. Disini selain penyusutan dan amortisasi aset tak berwujud  telah  dilakukan,  segala  bentuk  pengeluaran atas  aset  telah  diperhitungkan  dan  dicatat  sebagai beban. Laporan Operasional telah terbentuk, sehingga pos-pos  pendapatan  yang  timbul  atas  suatu  aset  juga telah diakui dan disajikan secara memadai.
Berikut perkembangan nilai BMN selama tahun 2007 s.d. 2015:
Tabel 1.1

## Perkembangan Nilai BMN
Sumber : Kementerian Keuangan
Perkembangan  Nilai  BMN  tahun  2007  s.d. 2015 tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat  telah  menginvestasikan  ribuan  triliun  rupiah dalam  bentuk  Persediaan  dan  Aset  Tetap.  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara menetapkan bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu  Presiden  dalam  bidang  Keuangan  Negara bertindak  sebagai Chief  Financial  Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang
berwenang  dan  bertanggungjawab  atas  pengelolaan aset  dan  kewajiban  negara  secara  nasional.  Hal  ini selanjutnya  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang  Milik  Negara/Daerah  yang  mengatur  bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan  daerah  yang  efektif  dan  efisien  sangat membutuhkan  tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang memadai  yang  terkelola  dengan  baik  dan  efisien. Aset-aset  Pemerintah  secara  langsung  mempunyai peran  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  tugas dan  fungsi  Pemerintah  Pusat,  yaitu  untuk  pelayanan masyarakat. Fungsi aset dalam pelaksanaan pelayanan kepada  masyarakat  sangat  bervariasi,  mulai  dari penyediaan infrastruktur bagi masyarakat (jalan, irigasi dan jaringan), penyokong kebutuhan pangan masyarakat (sarana dan prasarana pertanian, perkebunan,  perikanan,  dan  peternakan),  penyediaan fasilitas  rumah  dan  tempat  tinggal  bagi  masyarakat dengan kriteria tertentu, fasilitas kesehatan, pendidikan,  penjagaan  perbatasan  wilayah  negara, pertahanan  dan  keamanan  negara,  hingga  sarana  dan prasarana  dalam  penyelenggaraan  diplomasi  dan komunikasi Pemerintah..
The    International    Monetary    Fund (IMF) melalui Transition  to  Accrual  Accounting (Khan  & Mayes,  2009)  mengungkapkan  beberapa  nilai  positif penerapan akuntansi Pemerintah berbasis akrual, yaitu meningkatkan  transparansi,  mendorong  perencanaan keuangan  yang  lebih  baik  untuk  memastikan  bahwa Pemerintah mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, menentukan biaya yang timbul pada satu kegiatan  Pemerintah  secara  sistematis,  dan  mampu mengukur  aset  dan  hutang  yang  relevan  dengan kebijakan  fiskal  dan  kesinambungan  fiskal.  Selain fakta adanya kelebihan penerapan akuntansi Pemerintah berbasis akrual, riset  yang dilakukan oleh Asian  Development  Bank menyimpulkan  bahwa penerapan  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  di negara-negara berkembang harus direncanakan secara realistis dan praktis sesuai dengan kemampuan sumber daya  dan  kapasitas  yang  tersedia  (Athukorala,  2003). Beberapa  faktor  yang  dapat  mendukung  keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah
strategi implementasi yang direncanakan dengan baik, komitmen, tujuan yang dikomunikasikan  secara jelas, sumber daya manusia yang andal, dan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan (Khan & Mayes, 2009).
Di  Indonesia,   penelitian   terkait   dengan penerapan akuntansi berbasis akrual belum menyentuh aset Pemerintah atau yang biasa disebut dengan Barang Milik Negara. Putra dan Ariyanto  (2015) menguji kualitas SDM, komunikasi, komitmen  organisasi, dan gaya kepemimpinan terhadap  penerapan  standar akuntansi pemerintahan berbasis  akrual.  Keempat variabel independen tersebut berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis  akrual.  Penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penelitian ini  hanya sebatas kesiapan Pemerintah Daerah menghadapi penerapan akuntansi berbasis akrual    yang diberlakukan tahun 2015. Sementara itu Azman (2015) menyoroti komitmen organisasi, kesiapan  SDM,
Infrastruktur    serta Sistem Informasi Dalam Menerapkan Standar Akuntansi  Berbasis Akrual.
Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sama halnya dengan Putra dan  Ariyanto (2015), Azman (2015)  menggunakan pendekatan persiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dalam penelitiannya. Dari  hasil penelitian Azman  (2015) diketahui bahwa Satuan Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) berkomitmen untuk  mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual  pada tahun 2015. Kendala yang terjadi adalah input data atu transaksi ke dalam sistem informasi  belum dilakukan
sesuai dengan prosedur  akuntansi. Permasalahan lainnya adalah sistem informasi yang  ada  dapat dikatakan belum siap untuk  mendukung penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis  akrual karena sistem informasi yang digunakan  berbeda  dengan sistem  informasi  yang    digunakan    sebelumnya,
sehingga pengguna mengalami kesulitan  dalam penggunaannya.
Selanjutnya, Kusuma dan Fuad (2013) membuktikan  bahwa  teknologi  informasi  tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual pada pemerintah, sementara Rosiana, Made, dan Yogivaria (2016)  membuktikan  bahwa  teknologi  informasi berpengaruh negatif terhadap penerapan  akuntansi
berbasis  akrual.  Perbedaan  tersebut  dimungkinkan bahwa  data  yang  digunakan  oleh  Kusuma  dan  Fuad (2013)  adalah  data  pemerintah  pusat  sedangkan Rosiana  et  al.  (2016)  menggunakan  data  pemerintah daerah.  Selanjutnya,  Kusuma  dan  Fuad  (2013) membuktikan  bahwa  pelatihan  staf  mendorong terjadiya  peningkatan  penerapan  akuntansi  berbasis akrual  dan  Rosiana  et  al.  (2016)  menemukan  bahwa semakin tinggi kualitas SDM maka semakin meningkat penerapan akuntansi berbasis akrual.
Dari  pengujian  yang  sudah  dilakukan  dalam penelitian  sebelumnya,  penerapan  sistem  akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual  lebih  menekankan kepada  persiapan  akuntansi  berbasis  akrual  yang dimulai tahun 2015, sedangkan untuk penerapannya itu sendiri  itu  masih  belum  dilakukan  pengujiannya. Dalam  penelitian  ini,  penerapan  akuntansi  berbasis akrual  lebih  menekankan  terhadap  penerapan  yang sudah dilakukan di tahun 2015 dan tahun 2016 untuk instansi Pemerintah Pusat. Adapun penerapan akuntansi  berbasis  akrual  dalam  penelitian  ini  lebih menyoroti  BMN  karena  BMN  memiliki  dampak signifikan  dalam  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual di  Pemerintah  Pusat  khususnya  dalam  penyajian  di neraca terkait dengan pengukuran dan penilaian BMN. Penelitian  ini  menguji  kualitas  SDM  dan  teknologi informasi karena Penulis beranggapan bahwa berhasil dan  tidaknya  penerapan  suatu  ketentuan  yang  baru dalam  hal  ini  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual khususnya  untuk  BMN  terjadi  karena  kualitas  SDM yang  mengelola  dan  menatausahakan  BMN  tersebut. Sementara  itu,  teknologi  informasi  sangat  berperan dalam  membantu  SDM  pengelola  BMN  dalam meningkatkan kualitas informasi BMN.

## Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis Teori Agensi
Teori  ini  menjelaskan  adanya  hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak disebut prinsipal ( principal )
yang mempekerjakan  pihak  lain  yang  disebut  agen  ( agent ) untuk  melakukan  beberapa  jasa  atas  nama  prinsipal yang  meliputi  pendelegasian  wewenang  (Jensen  & Meckling, 1976). Teori Agensi berupaya menjawab
dua  masalah  yang  timbul  dalam  hubungan  antar Prinsipal  dan  Agen.  Masalah  pertama  yang  ingin dijawab yaitu konflik yang terjadi antara Prinsipal dan Agen  dalam  pencapaian  tujuan  serta  apakah  sepadan upaya  yang  dilakukan  Prinsipal  untuk  mengetahui bahwa  yang  dilakukan  oleh  Agen  sejalan  dengan tujuan  Prinsipal.  Masalah  kedua  yang  ingin  dijawab oleh  teori  ini  adalah  pembagian  risiko  yang  muncul ketika  Prinsipal  dan  Agen  berbeda  dalam  menyikapi risiko yang timbul dalam upaya pencapaian tujuan.
Dalam perkembangannya, sebagaimana diungkapkan oleh Jensen (1983), Teori Agensi terbagi dalam  dua  pendekatan,  yaitu positivist dan principal- agent .  Riset-riset positivist memfokuskan  pada pengidentifikasian  situasi-situasi  yang  menimbulkan konflik kepentingan antara Prinsipal dan  Agen, untuk selanjutnya  dapat  disusun  tata  kelola  yang  dapat mengatasi perilaku Agen (Eisenhardt, 1989).
Asumsi dasar yang melandasi positivist adalah keyakinan  bahwa  setiap  pihak  akan  melakukan tindakan  yang  rasional.  Dengan  demikian  riset positivist meyakini bahwa perilaku oportunis menjadi alasan  pemilihan  metode  akuntasi  yang  diterapkan. Hubungan agensi muncul ketika Prinsipal mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agen. Pendekatan positivist percaya  bahwa  masing-masing pihak,  baik  Prinsipal  maupun  Agen  akan  mengambil tindakan  berdasarkan  pada  kepentingan  masing- masing  pihak,  dimana  tidak  sepenuhnya  serupa (Gaffikin, 2007).
Berbagi  informasi  diyakini  dapat  mengurangi masalah  agensi.  Oscar  &  Gustafsson  (2014) melakukan  pengujian  terhadap  fungsi  komunikasi informasi  untuk  mengurangi  kendala  yang  timbul dalam  hubungan  antar  agen  mengenai  perlakuan akuntansi  pendapatan  yang  ditangguhkan  ( deferred revenues )  pada real  estate yang  dimiliki  pemerintah daerah  di  Swedia.  Ruang  lingkup  penelitian menempatkan city  management  office sebagai Prinsipal  dan  salah  satu  entitas real  estate di  kota Bostadsbolaget  yang  dimiliki  pemerintah  daerah sebagai Agen. Pemerintah daerah seharusnya melakukan  pengelolaan real  estate di  bawah penguasaannya secara komersial. Sebagaimana dikutip
oleh  Berndtsson  and  Gustafsson  (2014),  Bedford  & Baladouni  (1962)  mengungkapkan  bahwa  fungsi akuntansi  sebagai  proses  komunikasi  dapat  berperan sebagai  penyedia  informasi  yang  lebih  transparan. Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  saluran  komunikasi yang terdiri dari grup informasi, saluran intranet, dan sistem pelaporan internal bermanfaat untuk mengurangi kompleksitas pencatatan pendapatan yang ditangguhkan serta akun-akun lainnya yang mengandung permasalahan agensi serupa.
Pentingnya  informasi  juga  diungkapkan  dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hu,  Percy,  dan  Yao (2015).  Revaluasi  aset  yang  dilakukan  oleh  manager merefleksikan  masalah  keagenan  yang  lebih  rendah karena  motivasi  utama  manager  dalam  melakukan revaluasi  aset  adalah  untuk  memberikan  sinyal mengenai  kewajaran  nilai  aset  kepada  pengguna laporan  keuangan.  Revaluasi  aset  juga  mengurangi asimetri  informasi  antara  manager  dengan  pemilik perusahaan (Hu et al., 2015). Dalam kaitannya dengen penelitian  ini,  teori  agensi  menyororoti  penerapan akuntansi dalam pencatatan BMN dengan memberikan informasi  yang  akuntabel  dan  transparan  kepada publik.

## Penelitian  Terdahulu  dan  Pengembangan Hipotesis
Penelitian  yang dilakukan oleh Azman (2015), Putra dan Ariyanto (2015), Kusuma dan Fuad (2013), Rosiana  et  al.  (2016)  menempatkan  kualitas  SDM dalam  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual.  SDM memiliki peranan penting dalam kerbehasilan pelaksanaan  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual. Begitu halnya dengan pengelolaan dan penatausahaan BMN  yang  dilakukan  dengan  basis  akrual  mengingat sebelum tahun 2015, aturan akuntansi terhadap BMN menggunakan aturan yang berbeda. Dengan demikian, diperlukan SDM yang kompeten atas pengelolaan dan penatausahaan  BMN  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerinta  dalam  masa  transisi  tersebut.  Penggunaaan standar  akuntansi  pemerintah  baru  untuk  pengelolaan BMN  membutuhkan  kompetensi  SDM  yang  baik melalui pemahaman atas standar akuntansi pemerintah maupun melalui strategi pelatihan kepada pengguna
BMN  maupun  kuasa  pengguna.  Hal  tersebut diperlukan  untuk  menghindari  kesalahan  penyajian BMN  Semakin  tinggi  kompetensi  SDM,  akan  sangat menentukan  kualitas  informasi  BMN  yang  disajikan oleh  pemerintah  kepada  publik.  Berdasarkan  hal tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
H1  :  Kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual
Putra dan Ariyanto (2015), Kusuma dan Fuad (2013), Rosiana et al. (2016) menggunakan  teknologi informasi dalam penerapan akuntansi berbasis  akrual. Dalam suatu organisasi dengan penggunaan teknologi informasi  yang  lebih  maju  mungkin  lebih  dapat menerapkan  sistem  akuntansi  yang  lebih  baik dibandingkan dengan organisasi yang tidak menggunakan  teknologi  informasi  terkini.  Termasuk halnya  penggunakan  teknologi  informasi  dalam penerapan  akutansi  pemerintah  berbasis  akrual. Teknologi informasi seharusnya membantu organisasi dalam  keandalan  penyajian  informasi  akuntansi termasuk  penyajian  BMN,  sehingga  keberhasilan tersebut  tidak  lepas  dari  teknologi  informasi  yang terdapat  dalam  suatu  instansi/organisasi.  Berdasarkan hal  tersebut,  hipotesis  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
H2  :  Teknologi  dan  system  informasi  berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual

## Metodologi Penelitian Sampel Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitif dengan  menerapkan  survei  kuesioner.  Kuesioner disebarkan  kepada  Penguna  Barang  dan  Kuasa Pengguna  Barang  di  16  Kementerian  dan  3  Lembaga Pemerintah,  dengan  total  kuesioner  yang  disebarkan sebanyak 250 kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dengan pertimbangan bahwa mereka adalah pihak yang secara langsung  melakukan  pengelolaan  dan  penatausahaan BMN.  Pengukuran  kuesioner  dengan  menggunakan skala  likert  dari  1  sampai  5  dari  yang  sangat  tidak setuju sampai yang sangat setuju.

## Operasionalisasi Variabel
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah penerapan  akutansi  berbasis  akrual.  Sedangkan variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah komitmen  pimpinan  organisasi,  kompetensi  sumber daya manusia, teknologi dan sistem informasi. Indikator variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Penerapan  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual pada BMN  :  penyajian  laporan  penyusutan  BMN, penyusutan  BMN  berupa  persediaan,  pencatatan BMN  berupa  tanah,  penyusutan  BMN  pada gedung, bangunan, jembatan, irigasi, jaringan, aset tetap  renovasi,  alat  musik  modern,  kategori  aset kurang  dari  12  bulan,  kategori  aset  lebih  dari  12 bulan,  pengakuan  aset  yang  diperoleh  dari  APBN dan  hibah,  beban  persediaan  dalam  laporan operasional,  dan  beban  penyusutan  dalam  laporan operasional.
2. Kompetensi SDM :
a. pemahaman SDM terhadap penyusunan laporan  BMN,  pemahaman  SDM  terhadap penyiapan  laporan  BMN,  pemahaman  SDM terhadap dampak penerapan akuntansi berbasis akrual  terhadap  laporan  BMN,  pemahaman SDM  terhadap  tanggapan  atas  tindak  lanjut BPK terhadap temuan BMN, pemahaman SDM terhadap  peraturan  terkait  dengan  BMN, pemahaman  SDM  terhadap  pengungkapan BMN  dalam  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan (CALK).
b. Pengetahuan  SDM  berdasarkan  pelatihan  dan sosialisasi,  pengoperasian  aplikasi  oleh  SDM, kebenaran  dan  ketepatan  penyajian  laporan BMN,  kemampuan  SDM  dalam  penyusunan CALK.
3. Teknologi  Informasi  :  ketersediaan  komputer dalam penyusunan laporan BMN, jaringan internet untuk pengiriman data dan informasi,
komputerisasi  proses  akuntansi  BMN,  dukungan aplikasi  untuk  pengolahan  data  BMN,  dan pemeliharan komputer.

## Teknik Analisis Data
Dalam analisis kuantitatif untuk menguji pengaruh variabel independent dan variabel dependen dilakukan dengan regresi linier. Analisis regresi linear dalam penelitian ini menggunakan formula sebagai berikut : Y1 = β0+β1X1 + β2X2 + ε
Dimana Y1 = penerapan akuntansi berbasis akrual X1 = kompetensi sumber daya manusia X2 = teknologi dan system informasi ε = Error term
Analisis Dan

## Pembahasan Pengumpulan Data dan Sampel
Penelitian  ini  menerapkan  survei  dengan menggunakan  kuesioner  dalam  menguji  penelitian. Kuesioner  disebarkan  kuasa  pengguna  dan  pengguna barang milik negara sebanyak 250 kuesioner. Jumlah kuesioner yang berhasil dikembalikan dari responden sebanyak  234,  sedangkan  yang  terisi  penuh  dan dinyatakan valid sebanyak 188 kuesioner. Uji validitas dilakukan  terhadap  semua  item  pernyataan  dalam kuesioner.  Hasilnya  semua  item  pernyataan  adalah valid.  Selanjutnya,  uji  realibilitas  dilakukan  untuk menjamin  instrumen  yang  digunakan  merupakan sebuah instrumen yang handal, konsistensi, dan stabil. Hasilnya  semua  variabel  yang  dibangun  dari  kontruk adalah realiable

## Statistik Deskriptif
Statistik deskritptif variabel dependen dan independen adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif
Berdasarkan  tabel  4.1.  di  atas,  penerapan  akuntansi berbasis akrual pada BMN sudah dilaksanakan dengan cukup  baik,  karena  rata-rata  sebesar  3.71.  Sementara itu,  kompetensi  SDM  dalam  melakukan  pengelolaan BMN sudah cukup baik dengan rata-rata sebesar 3,92. Hampir  seluruh  responden  menyatakan  memiliki pengetahuan dan keterampilan akuntansi pemerintah
Var N Min. Max.  Mean SD Y 188 2.31 5.00 3.7105  .52044 X1 188 1.30 5.00 3.9212  .71820 X2 188 1.40 5.00 4.1915  .69738
berbasis akrual untuk pengelolaan BMN. Selanjutnya, teknologi  informasi  untuk  menunjang  akuntansi pemerintah  berbasis  akrual  sudah  baik,  karena memiliki  rata-rata  sebesar  4,19.  Hampir  seluruh responden  menyatakan  bahwa  teknologi  informasi  di kantor  responden  pengelola  BMN  telah  cukup mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual.
3. Uji T (Uji Parsial)
Tabel 4.3. Uji T

## Uji Hipotesis
Setelah melalui uji asumsi klasik dan model penelitian tidak  melanggar  asumsi  klasik,  selanjutnya  dilakukan uji hipotesis dengan tahap-tahap sebagai berikut
1. Uji Goodness of Fit
Tabel 4.2.
Uji Goodness of Fit Mode l R R Square Adjusted R Square 1 .345 a .119 .109
Dari tabel tersebut diketahui bahwa adjusted R 2 sebesar 10,9  persen  artinya  bahwa  penerapan  akuntansi pemerintah berbasis akrual pada BMN dapat dijelaskan sebesar  10,9  persen  oleh  kompetensi  SDM  dan teknologi informasi, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian.
2. Uji F (uji kelayakan model) :
Tabel  4.3. Uji F Model SS df Mean Square F Sig. Regressi on 1020.84 6 2 510.423 12.49 2 .000 b Residual  7558.87 2 185 40.859 Total 8579.71 8 187
Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Sig sebesar 0.000 (kurang dari 0.05) bahwa model penelitian dapat digunakan.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa  secara  bersama-sama  kompetensi  SDM  dan teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap  penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada BMN.
Dari  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  kompetensi berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  penerapan akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  pada  BMN karena  sig  sebesar  0.01  (kurang  dari  0.05)  dan koefisien variabel dalam positif (0.252). Sementara itu, teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap penerapan  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  pada BMN karena sig sebesar 0.086 (lebih dari 0.05).

## Pembahasan
1. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada BMN Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada BMN. Semakin tinggi kompotensi SDM, semakin berhasil penerapan akutansi pemerintah berbasis akrual pada BMN. Pemerintah telah berhasil dalam menempatkan pegawai pengelola BMN yang memiliki pengetahuan yang memadai atas akuntansi berbasis akrual khususnya pada pengelolaan BMN. Selain itu, keterampilan SDM pengelolaan BMN diperlukan dalam penyusunan laporan BMN yang andal dalam penyajian informasi kepada publik  selaku    pemangku
kepentingan. Peningkatan kemampuan berkelanjutan melalui pelatihan sangat diperlukan untuk menunjang    keberhasilan    penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan BMN. Kompetensi SDM memegang peranan penting dalam penerapan standar akuntansi baru yang semula cash toward accrual menjadi fully accrual .
Hal yang sama berlaku terhadap persiapan akuntansi berbasis akrual, kualitas SDM sangat mempengaruhi kesuksesan adanya perubahan standar akuntansi sebagaimana penelitian  yang
Coeff t Sig. Keterangan Cons 32.940  10.252 .000 X1 .252 3.480 .001 Signifikan X2 .257 1.725 .086 Tidak Signiikan
dilakukan oleh Putra dan Ariyanto (2015), Azman (2015)
2. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada BMN Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada BMN. Teknologi informasi yang baik seperti komputer yang memadai, koneksi internet yang baik, komputerisasi BMN, adanya perangkat lunak yang mendukung dan pemeliharaan komputer yang berada di kantor pengelolaan BMN tidak menjamin keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada BMN. Hal tersebut berlaku sebaliknya dengan kondisi teknologi informasi yang kurang baik di kantor pengelola BMN. Penyediaan penyediaan perangkat keras komputer yang mendukung pelaksanaan    akuntansi pemerintah berbasis akrual tidak cukup mendukung keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah akrual pada pengelolaan BMN. Kondisi demikian perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah mengingat investasi di bidang teknologi informasi khususnya perangkat keras dapat menjadi sia-sia tanpa memperoleh manfaat dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual untuk pengelolaan BMN. Dari hasil saran respondent yang masuk, sebagian besar respondent menyatakan kebutuhan aplikasi penatausahaan BMN yang up to date , handal, siap pakai dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan akuntansi Pemerintah berbasis akrual perlu didukung dengan aplikasi penatausahaan BMN yang handal. Kebutuhan ini perlu direspons oleh Pemerintah.
Sebagian respondent juga menyatakan perlunya pelatihan terkait penyusunan pelaporan BMN dan aplikasi pendukungnya secara berkesinambungan.

## Kesimpulan,  Keterbatasan  dan  Penelitian
Selanjutnya
Kesimpulan
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
1. Kompetensi SDM berpengaruh terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akural pada BMN.
2. Teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap penerapan  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual pada BMN .

## Keterbatasan Penelitian
1. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  sampel  yang tersebar  pada  beberapa  kementerian/lembaga pemerintah pusat.
2. Waktu  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini selama 5 minggu

## Implikasi
1. Implikasi Praktis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  masukan bagi  Pemerintah  dalam  penerapan  akuntansi berbasis  akrual  khususnya  dalam  pengelolaan BMN.  Kompetensi  SDM  yang  baik  diperlukan dalam  keberhasilan  penerapan  akuntansi  akrual. Penempatan  pegawai  yang  memiliki  kompetensi harus  menjadi  perhatian  bagi  Pemerintah  dan perlunya  peningkatan  kemampuan  berkelanjutan bagi  SDM  pengelola  SDM.  Pemerintah  perlu mempunya terobosan terhadap teknologi informasi agar  dapat  menunjang  keberhasilan  penerapan akuntansi berbasis akrual pada BMN
2. Implikasi Akademis
a. Penelitan selanjutnya dapat mengelompokkan responden  per  kementerian/lembaga  dan menggunakan sampel yang lebih besar.
b. Objek pengelolaan barang milik negara dapat menggunakan objek pemerintah daerah .

## Daftar Rujukan
Athukorala,  S.  L.  (2003). Accrual  Budgeting  and Accounting in Government and its Relevance for Developing Member . Asian Development Bank.
Azman,  T.  (2015).  Analisis  Komitemen  Organisasi,
Kesiapan  Sumberdaya  Manusia,  Infrastruktur serta  Sistem  Informasi  dalam  Menerapkan Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual (Studi  pada  Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan Meranti). Jurnal SOROT, Lembaga Penelitian
Dan  Pengabdian  Masyarakat  Universitas  Riau ,
10 (April), 131–142.
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: Assessment and  Review. Academy  of  Management  Review ,
4 (1).
Retrieved from
https://www.jstor.org/stable/258191
Gaffikin, M. (2007). Accounting Research and Theory:
The  age  of  neo-  empiricism. Australasian Accounting Business and Finance Journal , 1 (1).
Hu, F., Percy, M., & Yao, D. (2015). Asset revaluations and  earnings  management:  Evidence  from Australian  companies. Corporate  Ownership and Control , 13 (1CONT11), 1287–1296.
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W. H.  (1976).  Theory  of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership  structure. Journal  of  Financial
Economics , 3 (4), 305–360.
https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Khan,  A.,  &  Mayes,  S.  (2009). Transition  to  Accrual
Accounting . International Monetary Fund.
Kusuma, M. I. Y., & Fuad, F. (2013). Analisis Faktor- Faktor  yang  Memengaruhi  Tingkat  Penerapan
Akuntansi Akrual pada Pemerintah. Diponegoro
Journal of Accounting , 15 (1), 67–79.
Oscar,  O.  B.,  &  Gustafsson.  (2014). Communication within  an  Agency  Relationship:  A  study  on
Bostadsbolaget  and  the  “Deferred  Revenues.”
University of Gothenburg – School of Business,
Economics and Law.
Putra, I. W. G. Y., & Ariyanto, D. (2015). Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Penerapan Standar
Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 14–32.
Rosiana,  E.,  Made,  A.,  &  Yogivaria,  D.  W.  (2016).
Pengaruh Kualitas SDM dan Teknologi
Informasi  terhadap  Penerapan  SAP  Berbasis Akrual PP No 71 Tahun 2010 (Studi Kasus pada SKPD-SKPD Pemerintah Kota Malang).