## PERANAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Zainal Pradana Polres Sampang Madura Email: zainalpradana@gmail.com

## Abstrak
Peranan  kepolisian  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  narkoba  tidak hanya  dititik  beratkan  kepada  penegakan  hukum  semata  tetapi  juga  kepada seluruh  usaha  yang  ditunjukkan  untuk  mengurangi  permintaan  dan  kebutuhan gelap narkoba. Dewasa ini penyalahgunaan Narkotika marak terjadi di Indonesia. Realisasi  dari  penanggulangan  pemberantasan  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika  tidak  lepas  dari  peran  aparat  penegak  hukum  saja,  diperlukan  adanya kerjasama  dari  berbagai  pihak  antara  lain  adalah  peran  serta  masyarakat. Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  penulis  tertarik  melakukan  penulisan proposal  tesis  yang  berjudul  Upaya  Satuan  Reserse  dan  Narkoba  (Satreskoba) dalam  Menanggulangi  Penyalahgunaan  Narkotika  (di  Wilayah  Hukum  Polres Sampang).
Kata-Kunci: Strategi Satresnarkoba, Penyalahgunaan, Narkotika

## Abstract
The role of the police in tackling drug crimes is not only focused on law enforcement but also to all efforts shown to reduce the demand and illicit needs of drugs.  Today  narcotics  abuse  is  rife  in  Indonesia.  The  realization  of  the eradication  of  narcotics  abuse  crime  cannot  be  separated  from  the  role  of  law enforcement  officials  alone,  cooperation  from  various  parties  is  needed,  among others,  is  the  participation  of  the  community.  Based  on  the  background description  above,  the  author  is  interested  in  writing  a  thesis  proposal  entitled The  Efforts  of  the  Reserse  and  Drug  Unit  (Satreskoba)  in  Tackling  Narcotics Abuse (in the Sampang Police Jurisdiction).

## Keywords: Satresnarkoba Strategy, Abuse, Narcotics

## PENDAHULUAN
Peranan  kepolisian  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  narkoba  tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh
usaha  yang  ditunjukkan  untuk  mengurangi  permintaan  dan  kebutuhan  gelap narkoba.  Berdasarkan  prinsip  dasar  ekonomi  tentang  permintaan (demand) dan persediaan (supply) , selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan  apabila  permintaan  itu  berhenti  atau  berkurang,  persediaan  akan  berkurang, termasuk  pasarnya.  Dalam  konsep  penegakan  hukum  oleh  kepolisian  tentunnya tidak  terlepas  dari  terwujudnya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Peraturan perundang-undangan  yang  dijadikan  pedoman  oleh  setiap  anggota  kepolisian adalah  UU  No.  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia khususnya  dalam  pasal  13  tentang  Tugas  Pokok  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yaitu  :  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan hukum,  memberikan  perlindungan,  pengoyoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan  terhadap  setiap  ancaman  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba  baik  secara  Pre-emptif,  Preventif  dan  Represif.  Upaya  pre-emptif  pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba.  Upaya  represif  berupa  penindaklanjutan  dan  penegakan  hukum  guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi  yang  tinggi,  teknologi  canggih  didukung  oleh  jaringan  organisasi  yang luas dan sudah  banyak  menimbulkan korban terutama dikalangan generasi  muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.
Penyalahgunaan  narkotika  diangggap  cukup  mendesak  sehingga mendorong  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1976,  yang  kemudian disempurnakan  dengan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika. 1 Narkotika  terdiri  dari  zat  atau  obat yang berasal  dari tanaman atau bukan tanaman baik  sintetis maupun semisintetis yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa, mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan.  Apabila  narkotika  tersebut  digunakan  tanpa  pembatasan danpengawasan  yang  seksama  dapat  membahayakan  kesehatan  bahkan  jiwa pemakainya. 2
1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
2 Moh.Taufik  Makarao,  Suhasril,  dan  Moh.  Zakky,  2003, Tindak  Pidana  Narkotika, Jakarta:Ghalia Indonesia, hlm. 1.
Dewasa  ini  penyalahgunaan  Narkotika  marak  terjadi  di  Indonesia. BerdasarkanLaporan  Akhir  Survei  Nasional  Perkembangan  Penyalahgunaan Narkotika  Tahun  anggaran  2015,  jumlah  penyalahguna  Narkotika  diperkirakan ada  sebanyak  3,8  juta  sampai  4,1  juta  orang  yang  pernah  memakai  Narkotika dalam  setahun  terakhir  pada  kelompok  usia  10-59  Tahun  di  tahun  2015  di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau  pernah  pakai  Narkotika  pada  Tahun  2015.  Jenis  Narkotika  yang  paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi.  Jenis  Narkotika tersebut sangat  terkenal  bagi  pelajar/mahasiswa,  pekerja,  dan  rumah  tangga.  Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan Narkotika karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial  ekonomi,  dan  tekanan  lingkungan  teman  kerja  merupakan  faktor  pencetus terjadinya  penyalahgunaan  Narkotika  pada  kelompok  pekerja. 3 Peraturan perundang-undangan  hadir  dimana  hukum  berfungsi  sebagai  pengendali sosial (social control) , memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturanperundang-undangan  yang  berlaku.  Undang-undang  yang  mengatur mengenai  narkotika  sebagai  hukum  yang  wajib  ditaati,  karena  dibentuk  atas kerjasama  antara  wakil-wakil  rakyat  dengan  pemerintah.  Ini  artinya  telah  ada kesepakatan  antara  rakyat  dengan  pemerintah  tentang  peraturan  narkotika,  yang sama-sama  harus  ditaati  oleh  semuanya.  Adapun  tujuannya,  agar  hukum  dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan  modus  operandi  yang  tinggi,  teknologi  yang  canggih,  didukung oleh  jaringan  organisasi  yang  luas,  dan  sudah  banyak  menimbulkan  korban terutama  di  kalangan  generasi  muda  yang  sangat  merugikan  kehidupan masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Indonesia  yang  pada  mulanya  sebagai  Negara transit  perdagangan  narkotika,  kini  sudah  dijadikan  daerah  tujuan  operasi  oleh jaringan  Narkotika  Internasional.  Angka  kasus  penyalahgunaan  Narkotika diwilayah  Hukum  Polres  Sampang  saat  ini  sangat  meningkat.  Hal  tersebut  dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah konsumen  tersebut  tentunya  mengundang  beroperasinya  jaringan  sindikat Narkotika,  dengan  persentase  terbesar  sasaran  penggunanya  adalah  pada  usia pelajar dan mahasiswa yaitu sebesar 60 persen, dari data tersebut tentulah sangat memprihatinkan  karena  ancaman  hilangnya  generasi  muda  berkualitas  semakin nyata.  Upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  yang  dilakukan  oleh  Polres Sampang, khusunya satuan reserse narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah- langkah  lebih  lanjut  dalam  proses  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
3 http://m.nasional.rimanews.com/hukum/read/20150706/222588/Polsek-Tegineneng- Ungkap-Kasus-Narkotika diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 14.00 WIB
Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  tidak  lepas  dari  peran  aparat  penegak  hukum  saja, diperlukan  adanya  kerjasama  dari  berbagai  pihak  antara  lain  adalah  peran  serta masyarakat.  Bentuk  peran  serta  masyarakat  disini  dapat  berupa  memberikan informasi  mengenai  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  kepada  penyidik polri. B.
Penelitian  tentang  Strategi  SATRESNARKOBA  Dalam  Menanggulangi Penyalahgunaan  Narkotika  Di  wilayah  Hukum  Polres  Sampang.  Kemudian dielaborasi  ke  dalam  pertanyaan-pertanyaan  sebagai  berikut  :  (1)  Faktor-faktor apa  yang  menyebabkan  terjadinya  Penggunaan  Narkotika  di  Kabupaten Sampang?, (2) Bagaimana upaya Satuan Reserse dan Narkoba (Satreskoba) dalam menanggulangi  penyalahgunaan  narkotika  di  wilayah  Hukum  Polres  Sampang?, (3)  Apa  yang  menjadi  faktor  penghambat  dan  upaya  kepolisian  dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Sampang ?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian  yuridis  Empiris.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  dengan  cara  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Penelitian  ini dilakukan  di  Polres  Sampang  Madura.  pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan  teknik  wawancara  mendalam,  dokumentasi,  dan  observasi. Kemudian data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualilatif.

## PEMBAHASAN
Narkoba adalah singkatan dari narkotika psikotropika, bahan adiktif, yaitu nama  segolongan  zat  alamiah,  semi  sintetik  maupun  sintetik.  Narkoba  pada prinsipnya  adalah  zat  atau  bahan  yang  dapat  mempengaruhi  kesadaran,  pikiran dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada pemakaianya.
Dampak  kejahatan  Narkoba  akan  terimbas  kepada  seluruh  keluarga. Merusak  tatanan  dan  tata  krama  yang  pernah  ada.  Angka  kejahatan  narkoba berkembang  pesat  diseluruh  Indonesia,  kejahatan  tersebut  tidak  hanya  dilakukan warga  Indonesia,  tetapi  juga  orang  asing.  Itu  berarti  sindikat  internasional  sudah menjadikan  Indonesia  tidak  saja  sebagai  transit  atau  peredaran  saja  melainkan sebagai sarang produksi Narkoba internasional.
Dalam  hal  ini  menunjukkan  bahwa  Negara  Indonesia  termasuk  dalam penyebaran  Narkoba  yang  sangat  cepat  dan  mudah,  dikarenakan  faktor  lainnya akibat kurangnya pengawasan oleh pihak - pihak yang berwenang.
Pengertian  narkotika  menurut  Pasal  1  butir  1  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1997  Tentang  Narkotika  menyebutkan  bahwa:  “Yang  dimaksud  dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri  dan dapat menimbulkan ketergantungan.”
Penggunaan  istilah  narkotika  mengacu  pada  kelompok  senyawa  yang umumnya  memiliki  risiko  kecanduan  bagi  penggunanya.  Menurut  pakar kesehatan, narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai  untuk  membius  pasien  saat  hendak  dioperasi  atau  obat-obatan  untuk penyakit  tertentu.  Cara  kerjanya  mempengaruhi  susunan  syaraf  yang  dapat membuat  kita  tidak  merasakan  apa-apa,  bahkan  bila  bagian  tubuh  kita  disakiti sekalipun.
Dari  berbagai  penelitian  yang  dilakukan  oleh  para  ahli,  setidaknya  ada beberapa  faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  penyalahgunaan  narkotika  di antaranya sebagai berikut :

## 1.  Faktor individu
Terdiri  dari  aspek  kepribadian,  dan  kecemasan/depresi.  Yang  termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat  tidak  sabar  dan  rendah  diri.  Sedangkan  yang  termasuk  dalam kecemasan/depresi  adalah  karena  tidak  mampu  menyelesaikan  kesulitan  hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat – obat terlarang.
Ada  beberapa  faktor  pribadi  yang  bisa  menyebabkan  remaja  terlibat penyalahgunaan narkoba, dan berikut faktor pribadi itu sendiri :
a. Mental  yang  lemah,  ini  menyebabkan  remaja  mudah  goyah  dan  mudah terpengaruh  ajakan  keburukan.  Mental  yang  lemah  ini  bisa  berbentuk  seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain.
b. Strees  dan depresi,  untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu tidak menjadi solusi tetapi malah memperparah keadaan.
c. Ingin  tahu  dan  coba-coba,  ini  juga  salah  satunya,  remaja  iseng-iseng  untuk mencoba dan akhirnya kecanduan
d. Mencari sensasi dan tantangan, ada juga seseorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar.
2.  Faktor sosial budaya
Terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan  kondisi  yang  disharmonis  seperti  orang  tua  yang  bercerai,  orang  tua yang  sibuk  dan  jarang  di  rumah  serta  perekonomian  keluarga  yang  serba
berlebihan  maupun  yang  serba  kekurangan.  Sedangkan  yang  termasuk  dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.
Penyebab  penyalagunaan  narkoba  juga  bisa  terjadi  karena  keluarga, mengapa seseorang terlibat narkoba karena faktor keluarga :
a. Broken  home ,  orang  tua  sering  bertengkar  atau  bahkan  sampai  terjadi perceraian  dapa  menimbulkan  anak  mendapatkan  tekanan  batin,  sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba narkoba.
b. Kurangnya  perhatian  orang  tua  pada  anak,  ini  juga  salah  satu  penyebab  dari faktor  keluarga,  orang  tua  terlalu  sibuk  bekerja  atau  bahkan  kurang  peduli dengan pendidikan dan morla anak.
c. Terlalu  memanjakan  anak,  memanjakan  anak  juga  bisa  menjadi  masalah, khususnya penyalahgunaan narkoba.
d. Pendidikan  keras  terhadap  anak,  mendidik  anak  dengan  otoritas  penuh  akan menyebabkan  mental  anak  terganggu,  bisa  jadi  ia  akan  memberontak  dan melakukan tindakan diluar perkiraan.
e. Kurangnya  komunikasi  dan  keterbukaan,  orang  tua  harus  mengerti  segala sesuatu tentang anak, jika komunikasi tidak berjalan baik, meka tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, bukan hanya anak tetapi ini juga bisa terjadi pada kepala keluarga.
3.  Faktor lingkungan
Lingkungan  yang  tidak  baik  maupun  tidak  mendukung  dan  menampung segala  sesuatu  yang  menyangkut  perkembangan  psikologis  anak  dan  kurangnya perhatian  terhadap  anak,  juga  bisa  mengarahkan  seorang  anak  untuk  menjadi user /pemakai narkotika.
Berikut  ini  beberapa  faktor  sosial  yang  menyebabkan  remaja  terlibat penyalahgunaan narkoba :
a. Salah bergaul,  jika remaja memiliki teman yang buruk, maka ia akan terjerat dalam jaring-jaring keburukan mereka, bahkan untuk masalah naroba.
b. Ikut-ikutan,  begitu  juga  jika  memiliki  teman  pengedar  atau  menggunakan narkoba, penyakit seperti ini akan bisa menular.
4.  Faktor narkotika itu sendiri
Mudahnya narkotika didapat  didukung  dengan faktor  -  faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkotika. 4
Penyalahgunaan    narkoba    juga    berpengaruh    pada    tubuh    dan    mental emosional  para  pemakaianya.  Jika  semakin  sering  dikonsumsi,  apalagi  dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial
4 AR.  Sujono  dan  Bony  Daniel.  2013 .  Komentar  dan  Pembahasan  Undang  – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal.7
di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadiannya. Narkoba dapat merusak potensi  diri,  sebab  dianggap  sebagai  cara  yang  “ wajar ”  bagi  seseorang  dalam menghadapi  dan  menyelesaikan  permasalahan  hidup  sehari-hari  Penyalahgunaan narkoba  merupakan  suatu  pola  penggunaan  yang  bersifat  patologik  dan  harus menjadi  perhatian  segenap  pihak.  Meskipun  sudah  terdapat  banyak  informasi yang  menyatakan  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  penyalahgunaan  dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  telah  dan  terus  dilakukan  oleh pemerintah  maupun  masyarakat.  Berbagai  program  dan  kegiatan  telah  dilakukan sambil  terus  menerus  mecari  cara  paling  tepat  dan  efektif  untuk  mengatasi masalah tersebut.
Upaya  atau  kebijakan  untuk  melakukan  pencegahan  dan  penanggulangan kejahatan  termasuk  bidang  kebijakan  kriminal.  Kebijakan  kriminal  ini  pun  tidak terlepas  dari  kebijakan  yang  lebih  luas,  yaitu  kebijakan  sosial  yang  terdiri  dari kebijakan/upaya-upaya  untuk  kesejahteraan  sosial  dan  kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  dilakukan  dengan  menggunakan sarana  ”penal”  (hukum  pidana),  maka  kebijakan  hukum  pidana  khususnya  pada tahap  kebijakan  yudikatif  harus  memperhatikan  dan  mengarah  pada  tercapainya tujuan  dari  kebijakan  social  itu  berupa  ” social  welfare ”  dan  “ social  defence ”. Sistem  penegak  hukum  yang  tidak  terstruktur  dalam  suatu  sistem  yang terkoordinasi serta tanpa adanya pengawasan dari suatu lembaga yang independen dan  mempunyai  otoritas  merupakan  salah  satu  kendala  dalam  penanggulangan kejahatan. 5
Upaya  atau  kebijakan  untuk  melakukan  Pencegahan  dan  Penangulangan Kejahatan  termasuk  bidang  kebijakan  kriminal  ( criminal  policy ).  Kebijakan kriminal  ini  pun  tidak  terlepas  dari  kebijakan  yang  lebih  luas,  yaitu  kebijakan sosial  ( social  policy )  yang  terdiri  dari  kebijakan  atau  upaya-upaya  untuk kesejahteraan  sosial  ( social-welfare  policy ),  kebijakan  dan  upaya-upaya  untuk perlindungan masyarakat ( social-defence policy ). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil,  di  bidang  hukum  pidana  formal  dan  di  bidang  hukum  pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat  dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal.
5 Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan Hukum Pidana ,Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. hlm. 74
Upaya  non  penal  adalah  upaya  penanggulangan  kejahatan  yang  bersifat preventif  yaitu  upaya-upaya  pencegahan  terhadap  kemungkinan  kejahatan  yang dilaksanakan  sebelum  terjadi  kejahatan.  Meskipun  demikian  apabila  pencegahan diartikan  secara  luas  maka  tindakan  represif  yang  berupa  pemberian  pidana terhadap  pelaku  kejahatan  dapatlah  dimasukkan  agar  orang  yang  bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. 6
Upaya  penal  adalah  upaya  penanggulangan  kejahatan  yang  bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan  setelah  kejahatan  terjadi  dengan  cara  memberikan  hukuman  terhadap pelaku  kejahatan.  Upaya  penanggulangan  hukum  pidana  melalui  sarana  penal dalam  mengatur  masyarakat  lewat  perundang-undangan  pada  hakikatnya merupakan  wujud  suatu  langkah  kebijakan (policy). Upaya  penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang  bersifat  “represif”  atau  disebut  penindsan/penumpasan,  setelah  kejahatan atau tidak pidana terjadi. 7
Upaya  non  penal  adalah  upaya  penanggulangan  kejahatan  yang  bersifat preventif  yaitu  upaya-upaya  pencegahan  terhadap  kemungkinan  kejahatan  yang dilaksanakan  sebelum  terjadi  kejahatan.  Meskipun  demikian  apabila  pencegahan diartikan  secara  luas  maka  tindakan  represif  yang  berupa  pemberian  pidana terhadap  pelaku  kejahatan  dapatlah  dimasukkan  agar  orang  yang  bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. 8
Upaya  penal  adalah  upaya  penanggulangan  kejahatan  yang  bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan  setelah  kejahatan  terjadi  dengan  cara  memberikan  hukuman  terhadap pelaku  kejahatan.  Upaya  penanggulangan  hukum  pidana  melalui  sarana  penal dalam  mengatur  masyarakat  lewat  perundang-undangan  pada  hakikatnya merupakan  wujud  suatu  langkah  kebijakan (policy). Upaya  penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang  bersifat  “represif”  atau  disebut  penindsan/penumpasan,  setelah  kejahatan atau tidak pidana terjadi. 9
Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi- fungsi utama (operasional) sesuai
6 Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 23
7 Ibid 8 33 Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 23
9 ibid
dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, yakni : 10
a. Upaya Pre-Emtif (pembinaan)
Upaya  Pre-Emtif  di  sini  adalah  upaya-upaya  awal  yang  dilakukan  oleh pihak  kepolisian  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana.  Usaha-usaha  yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal  tersebut  maka tidak  akan  terjadi  kejahatan.  Jadi  dalam  upaya  ini  faktor  niat  menjadi  hilang meskipun ada kesempatan.
b. Upaya Preventif (pencegahan)
Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya P re-Emtif yang masih  ada  tataran  pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan.  Dalam  upaya preventif  yang  ditekankan  adalah  menghilangkan  kesempatan  untuk  melakukan kejahatan.  Upaya  preventif  (pencegahan)  dimaksudkan  sebagai  usaha  untuk mengadakan  perubahan-perubahan  yang  bersifat  positif  terhadap  kemungkinan terjadinya  gangguan-gangguan  di  dalam  masyarakat,  sehingga  tercipta  stabilitas hukum.  Tindakan  preventif  ini  merupakan  upaya  yang  lebih  baik  dari  upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah,  lebih  murah,  serta  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Bahkan  menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik  para penjahat perlu  diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang ( residivis ).
c. Upaya Represif
Merupakan  program  yang  ditujukan  untuk  menindak  para  produsen, bandar,  pengedar  dan  pemakai  narkotika  secara  hukum.  Upaya  represif  adalah suatu  upaya  penanggulangan  kejahatan  secara  konsepsional  yang  ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk  menindak  para  pelaku  kejahatan  sesuai  dengan  perbuatannya  serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  merugikan  masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat  sanksi  yang  akan  ditanggungnya  sangat  berat.  Pada  upaya  represif, tentunya  tidak  terlepas  dari  sistem  peradilan  pidana  kita,  dimana  dalam  sistem
peradilan  pidana  paling  sedikit  terdapat  5  (lima)  sub-sistem  yaitu  sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  diatas  adalah:    1.  Faktor-faktor  terjadinya Penggunaan  Narkotika  di  Kabupaten  Sampang,  terdiri  dari:  a).  Faktor  individu antara  lain  aspek  kepribadian,  dan  kecemasan/depresi.  b).    Faktor  sosial  budaya, antara lain kondisi keluarga dan pengaruh teman. c) Faktor lingkungan. 2. Upaya yang  dilakukan  oleh  satuan  Reserse  Narkoba  dalam  Penaggulangan penyalahgunaan  narkoba  di  Kabupaten  Sampang  yang  meliputi:  1.  upaya  pre- emtif  yaitu  pada  dasarnya  berupa  pembinaan  kegiatan-ketiatan  positif  bagi masyarakat,  2.  upaya  preventif  yaitu  merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya  Pre- Emtif  yang  menekankan  pada  menghilangkan  kesempatan  untuk  melakukan kejahatan  dan  3.  upaya  represif  yaitu  berupa  penindaklanjutan  dan  penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. 3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan  reserse narkoba pada Polres Sampang dalam  penanggulangan  penyalahgunaan  narkoba  yaitu:  1.  kurangnya  informan dilapangan, 2. kurangnya sarana dan prasarana, dan 3. terbatasnya anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arief,Barda  Nawawi,  2005, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan Hukum Pidana ,Bandung: Citra Aditya Bakti,hlm. 74
AR.  Sujono  dan  Bony  Daniel.  2013 .  Komentar  dan  Pembahasan  Undang  – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal.7
A.S  Alam,  2010,  Pengantar  Kriminologi,  Makassar:  Pustaka  Refleksi  Books, hlm.79
Farid, A. Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 225
Husin, Budi Rizki, 2014, Studi Lembaga Penegak Hukum . Lampung: Hlm.15
Kamus lengkap. karangan Trisno Yuwono dan Pius Abdullah
Lamintang,  1997, Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Jakarta:  Citra  Aditya Bakti, Hlm 194

## Jurnal Negara dan Keadilan
Lastarya,  Dharana,  2006, Narkoba,  Perlukah  Mengenalnya. Jakarta:  Pakarkarya, Hlm.15.
Mardani,  2008, Penyalahgunaan  Narkoba  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum Pidana Nasional , Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 78
Makarao,  Moh.Taufik,  Suhasril,  dan  Moh.  Zakky,  2003, Tindak  Pidana Narkotika, Jakarta:Ghalia Indonesia
Marpaung,  Laden,  2005, Azaz-Teori-Praktik  Hukum  Pidana, Jakarta:  Sinar Grafika, hlm. 21
Moeljatno,  1993, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam  hukum pidana , Jakarta: Bina Aksara,.. Hlm 46.
Sadjijono, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat , Bandung: Sinar Baru, hlm. 17
Sadjijono,  2010, Memahami  Hukum  Kepolisian ,  Yogyakarta:  Laksbang  Persino, hlm. 3
Siswanto,  Sunarso,  2004, Penegakan  Hukum  Psikotrofika, Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada:, hlm. 35
Soedjono D. 1977, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia , Bandung: Karya NusantaraM hlm. 5
----------, Pedoman  Pelaksanaan  P4GN  melalui  Peran  Serta  Kepala  Desa/Lurah Babinkamtibmas  dan  PLKB  di  tingkat  Desa ,  (Jakarta:  Badan  Narkotika Nasional, 2007) hlm. 19
----------,  Peraturan  Kepala  BNN  No.  11  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

## Peraturan Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  Lembaran  Negara Tahun 2009, Nomor 143
Undang-Undang Kepolisian Pasal 13 Tentang Tugas Pokok Polri.
Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1997  Tentang  Psikotropika,  Lembaran  Negara Tahun 1997, Nomor 10

## Website
http://m.nasional.rimanews.com/hukum/read/20150706/222588/Polsek- Tegineneng- Ungkap-Kasus-Narkotika  diakses  pada  tanggal  25  Juni  2021 pukul 14.00 WIB
www.kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika , diakses pada tanggal 8 April 2021
http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/09/18/751/mengenal-adiksi , di akses pada tanggal 17 April 2021