## Jurnal   Akuntansi   Aktual
Vol.   4,   No.   1   Januari   2017,   hlm.   34-­‐45 e-­‐ISSN:   25801015;   p-­‐ISSN:   20879695 Email:   jaa.journal@um.ac.id Journal   Homepage:   http://journal.um.ac.id/index.php/jaa

## KINERJA EFISIENSI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA: PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)
Hendra Triantoro Bambang Subroto
Universitas Brawijaya Malang hendra.triantoro@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  assess  the  technical  efficiency  performance  of  Small  Taxpayer  Office  (KPP Pratama) in the Regional Tax Office of East Java III, during 2011-2014, uses Data Envelopment Analysis (DEA)  approach.  Input  variables  are  spending,  the  number  of  Account  Representative,  and  the  number Tax Auditor, while tax revenues are selected as output variable. The results showed that there were four units  Small  Taxpayer  Office,  that  are  more  efficient  compared  to  other  units.  Reallocation  of  input resources are needed to improve the efficiency pf the other units.

## Keywords:
efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), Small Taxpayer Office
Pengukuran  kinerja  sektor  menjadi  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  akuntansi  sektor  publik. Sebagai  bagian  dari  akuntansi  manajemen  sektor  publik,  tahapan  pengukuran  kinerja  merupakan tahapan  setelah  anggaran  sektor  publik  dioperasionalkan  (Mardiasmo,  2009:121).  Pengukuran kinerja  berguna  dalam  menilai  akuntabilitas  organisasi,  dan  memastikan  ketercapaian  tujuan organisasi  (Halim  dan  Kusufi,  2014:122),  serta  menyediakan  informasi  bagi  pengambilan keputusan organisasi (LAN dan BPKP, 2000).
Pengukuran  kinerja  organisasi  sektor  publik,  khususnya  dalam  lingkungan  Pemerintahan, seringkali dilakukan berdasarkan konsep value for money, dengan ukuran efisiensi sebagai elemen utama (Mardiasmo, 2009:131). Efisiensi yang juga merupakan salah satu mandat doktrin penerapan New  Public  Management (NPM)  dalam  standar  dan  ukuran  kinerja  pemerintah  (Hood,  1991), menitikberatkan  pada  hubungan  antara input atau  masukan  dengan output atau  keluaran  (Kalb, 2010;  Worthington  dan  Dollery,  2000).  Suatu  organisasi  dinilai  efisien  apabila    mampu meminimalkan input- nya  dalam  menghasilkan output tertentu;  atau  mampu  menggunakan input yang tersedia untuk meningkatkan atau memaksimalkan output yang dihasilkan (Lovell, 2002). Informasi  kinerja  efisiensi  sangat  dibutuhkan  baik  oleh  internal  Pemerintah  maupun stakeholder- nya.  Masyarakat  sebagai stakeholder dan  pengguna  layanan  dan  barang  publik, membutuhkan informasi efisiensi untuk menilai akuntabilitas dan pertanggungjawaban Pemerintah atas  penggunaan  sumber  daya,  seperti  sumber  daya  alam,  pajak,  tenaga  kerja  dan  sebagainya, dalam  menyediakan  layanan  dan  barang  publik  (Sadjiarto,  2000).  Pemerintah  menggunakan informasi efisiensi dalam rangka pengambilan keputusan, seperti alokasi sumber daya; keputusan untuk  melanjutkan,  atau  menghentikan  suatu  program  atau  kegiatan  (Mahsun,  2014:33);  atau keputusan pemberian reward dan punishment (Mardiasmo, 2009:122).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu unit kerja Pemerintah pusat dengan level eselon I terbesar di Indonesia, dengan hampir 600 unit kerja vertikal dan 34 ribuan pegawai yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia  (Direktorat  Jenderal  Pajak,  2015).  Sebagai  organisasi  yang berperan  sebagai revenue center, DJP bertanggung  jawab  terhadap  terkumpulnya  lebih  dari  73%
penerimaan  negara,  berupa  pajak  (APBN-P  2015 1 ).  Selama  ini,  kinerja  DJP  dan  unit-unit vertikalnya  seringkali  hanya  diukur  berdasarkan  ukuran  pencapaian  realisasi  penerimaan  pajak maupun pertumbuhannya. Ukuran capaian penerimaan pajak tersebut cenderung bias, karena tidak mempertimbangkan  berbagai  kondisi  makroekonomi  yang  mempengaruhinya  (Setiyaji  dan  Amir, 2005).  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  ukuran  kinerja  alternatif  yang  mampu  memenuhi  unsur  daya banding  ( comparability ),  yang  tetap  relevan  digunakan  dalam  menilai  kinerja  administrasi perpajakan. Salah satu ukuran kinerja tersebut adalah ukuran kinerja efisiensi (OECD, 2013, 2015).
Pengukuran  efisiensi  di  bidang  perpajakan  secara  sederhana  telah  dirumuskan  oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)  dalam  melakukan  komparasi kinerja  antar  otoritas  perpajakan  di  dunia.  OECD  menggunakan  rasio  biaya  pengumpulan  pajak ( tax collection cost ) sebagai ukuran efisiensi (OECD, 2013). Tax collection cost adalah rasio antara biaya  yang  digunakan  dalam  administrasi  perpajakan,  dibandingkan  dengan  jumlah  penerimaan pajak  yang  dikumpulkan.  Berdasarkan  data  OECD  (2015),  rasio tax  collection  cost pada  tahun 2013  di  Indonesia  adalah  0,56%;  yang  artinya  relatif  lebih  efisien  dibandingkan  Jepang  (1,74%), Malaysia  (1,00%),  Australia  (0,93%)  dan  Singapura  (0,79%).  Idealnya,  konsep  pengukuran efisiensi  ini  juga  dapat  diterapkan  dalam  pengukuran  dan  komparasi  kinerja  antar  unit  kerja  di lingkungan  otoritas  perpajakan  di  Indonesia.  Namun  sepengetahuan  penulis,  hal  tersebut  belum diaplikasikan hingga saat ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai kinerja efisiensi dari salah satu unit kerja vertikal DJP, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada dalam wilayah kerja  Kantor  Wilayah  (Kanwil)  DJP  Jawa  Timur  III.  Selain  menganalisis  efisiensi,  penelitian  ini juga  memberikan  rekomendasi  perbaikan  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  efisiensi masing-masing unit kerja KPP Pratama.

## Konsep Efisiensi
Efisiensi  merujuk  pada  suatu  tingkatan  tertentu  pada  saat  penyediaan  pelayanan  dapat dimaksimalkan  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang  dimilliki  (Lovell,  2002).  Sebaliknya, efisiensi  juga  dapat  menggambarkan  suatu  tingkatan  pada  saat  penggunaan  sumber  daya  dapat diminimalkan  dalam  rangka  penyediaan  pelayanan  yang  telah  ditentukan.  Efisiensi  dapat menunjukkan  sejauh  mana  suatu  unit  organisasi  atau  biasa  disebut decision making unit (DMU), menggunakan  sumber  daya  yang  ada  untuk  memproduksi  barang  atau  jasa  (Kalb,  2010).  DMU dapat  berupa  unit  pabrik,  departemen-departemen  pada  suatu  organisasi  seperti  universitas, sekolah,  bank,  rumah  sakit,  pembangkit  listrik,  kantor  polisi,  kantor  pajak,  pertahanan  dan keamanan, bahkan juga termasuk individu seperti praktisi kesehatan (Ramanathan, 2003).
Berdasarkan konsep Pareto-Koopmans, suatu DMU dapat disebut berkinerja secara efisien, jika dan hanya jika, tidak ada lagi kemungkinan untuk meningkatkan input atau output yang ada, tanpa mengurangi input atau output yang lainnya. Sedangkan DMU adalah tidak efisien, jika dan hanya  jika,  dimungkinkan  untuk  meningkatkan  satu  atau  beberapa input atau output yang  ada, tanpa mengurangi atau mempengaruhi input atau output yang lainnya (Cooper, Seiford, dan Tone, 2006).
Ukuran efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut, namun dalam bentuk relatif. Hal ini  memberikan  arti  bahwa  suatu  unit  organisasi  adalah  lebih  efisien  dibandingkan  dengan organisasi lainnya, atau lebih efisien dibandingkan dengan organisasi itu sendiri pada periode yang berbeda.  Hasil  pengukuran  efisiensi  relatif  ini  dapat  memberikan  alternatif  perbaikan  terhadap organisasi  sektor  publik,  dengan  cara  seperti  (Halim  dan  Kusufi,  2014:129):  (a)  meningkatkan output pada  tingkat output yang  sama;  (b)  meningkatkan output dalam  proporsi  yang  lebih  besar daripada proporsi peningkatan input ; (c) menurunkan input pada tingkat output yang sama; dan (d) menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan output. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan tiga tahap (Mihaiu, Opreana, dan Cristescu, 2010), yaitu  1)  mengestimasi  biaya  atau  sumber  daya  yang  digunakan,  yang  biasa  disebut input ;  2) mengestimasi  hasil  atau output ;  dan  3)  membandingkan  antara  keduanya.  Ramanathan  (2003) menjabarkan  pengukuran  efisiensi  berupa  perbandingan  antara input dan output yang  secara sederhana, melalui rumus (1) berikut:
1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2015
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 ……………………..……………………………………….... (1) 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
Pengukuran efisiensi dalam berbagai penelitian, seringkali menggunakan konsep efisiensi produksi  yang  diperkenalkan  oleh  Farrell  (1957).  Konsep  efisiensi  ini  memperhitungkan input secara majemuk atau lebih dari satu input . Farrell membagi ukuran efisiensi menjadi tiga, efisiensi teknis  ( technical  efficiency ),  efisiensi  harga  ( price  efficiency )  atau  efisiensi  alokatif  ( allocative efficiency ),  dan  efisiensi  keseluruhan  ( overall  efficiency )  atau  efisiensi  ekonomi  ( economic efficiency ).  Efisiensi  teknis  menunjukkan  kemampuan  perusahaan  untuk  mencapai output semaksimal  mungkin  dari  sejumlah input yang  tersedia.  Efisiensi  alokatif  menunjukkan kemampuan  perusahaan  untuk  menggunakan input dengan  proporsi  seoptimal  mungkin  pada tingkat  harga input tertentu.  Kombinasi  dari  kedua  komponen  ini  menghasilkan  ukuran  efisiensi total atau efisiensi ekonomis.
Farrell  (1957)  menggambarkan  efisiensi  teknis  dan  alokatif  melalui  Gambar  1,  yaitu diagram isoquant .  Titik  P  mewakili  dua  faktor input ,  per output unit.  Kurva  SS’  menunjukkan variasi  kombinasi  dari  dua  faktor  tersebut  yang  membentuk  efisiensi  secara  sempurna  dalam menghasilkan output unit.  Titik  Q  merepresentasikan  sebuah  perusahaan  yang  efisien  dalam menggunakan  dua  faktor input dengan  rasio  yang  sama  dengan  P.  Hal  ini  juga  dapat  diartikan bahwa perusahaan tersebut memproduksi output yang sama dengan P dengan menggunakan fraksi OQ/OP.  OQ/OP  inilah  yang  disebut  efisiensi  teknis  dari  perusahaan  P,  sedangkan  OR/OQ merupakan efisiensi alokatifnya.
Gambar 1. Diagram Isoquant (Sumber: Farrel, 1957)
Pengukuran  efisiensi  memiliki  dua  orientasi  yaitu  orientasi input dan  orientasi output . Orientasi input melihat  efisiensi  sebagai  pengurangan  penggunaan input tanpa  merubah  atau mengurangi output , sedangkan orientasi output melihat efisiensi sebagai peningkatan output secara proporsional dengan menggunakan tingkat input yang sama atau tetap (Coelli, Rao, O’Donnell, dan Battese, 2005).
Efisiensi dapat diukur, dinilai dan dianalisis dengan menggunakan suatu pendekatan, baik pendekatan  parametrik  maupun  pendekatan  nonparametrik  (Hjalmarsson,  Kumbhakar,  dan Heshmati,  1996).  Metode  yang  sering  digunakan  dalam  pendekatan  nonparametrik  adalah Data Envelopment Analysis (DEA).  DEA  memiliki  fleksibilitas  yang  tinggi  dalam  memberikan  ukuran efisiensi  dan  tidak  membutuhkan  adanya  hubungan  fungsional  antara input dengan output (Lee, 2005).  DEA  diyakini  merupakan  pendekatan  yang  paling  sesuai  digunakan  dalam  pengukuran efisiensi pada sektor publik (Smith dan Mayston, 1987), karena mengakomodasi banyak input dan output pada  suatu  kelompok  organisasi  yang  homogen;  dan  DEA  tidak  membutuhkan  informasi mengenai  harga  dari input dan output tersebut,  yang  pada  sektor  publik  informasi  tersebut  sulit didapatkan atau bahkan tidak diketahui (Emrouznejad et al. , 2014).
Penelitian  efisiensi  sektor  publik  dengan  menggunakan  DEA  telah  diaplikasikan  pada berbagai sektor, seperti: sektor pendidikan (Ruggiero, 1996; Afonso dan St. Aubyn, 2006), sektor kehutanan (Viitala dan Hanninen, 1998), sektor transportasi (Nolan, Ritchie, dan Rowcroft, 2001; Li, Chen, Li, dan Guo, 2013), sektor perpustakaan publik (Vitaliano, 1998; Chen, 1997), dan sektor kesehatan  (Sheikhzadeh et al. ,  2012).  Pada  sektor  perpajakan,  beberapa  penelitian  menggunakan
DEA  dalam  meneliti  efisiensi  dari  otoritas  perpajakan  pada  berbagai  negara,  seperti:  Forsund, Kittelsen, dan Lindseth (2005) yang melakukan observasi terhadap 98 kantor pajak di Norwegia; Barros  (2007)  yang  meneliti  efisiensi  teknis  dan  efisiensi  alokatif  dari  41  unit  kantor  pajak  di negara Portugal; Thirtle et al. (2000) yang meneliti efisiensi dari otoritas perpajakan di 15 negara bagian India; González dan Rubio (2013) yang melakukan evaluasi terhadap efisiensi teknis dari 14 kantor  pajak  khusus  ( Special Tax Offices )  di  negara  Spanyol;  Moesen  dan  Persoon  (2002)  yang menilai kinerja efisiensi dari 289 kantor pajak di Belgia; Liu et al. (2013) yang meneliti efisiensi otoritas pajak negara Cina/Tiongkok, dan Mulya (2012) yang memilih meneliti efisiensi 29 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

## METODE
Penelitian ini menggunakan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada di lingkungan  Kantor  Wilayah  (Kanwil)  DJP  Jawa  Timur  III,  sebagai  objek  penelitian,  yang berjumlah  14  KPP  Pratama  (lihat  tabel  1).  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  data sekunder  yang  diperoleh  dari  data  yang  tersedia  pada  Kantor  Pusat  DJP  yang  berada  di  Kota Jakarta, dan Kanwil DJP Jawa Timur III yang berada di Kota Malang, selama rentang waktu tahun 2011-2014.  Data  tersebut  diolah  dengan  menggunakan  aplikasi  DEA,  yaitu  Open  Source  DEA (OSDEA)  OSDEA-GUI  Solver  versi  0.2,  untuk  memperoleh  nilai  efisiensi  masing-masing  KPP Pratama dan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan.

## Tabel 1 KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III
No. Nama KPP No. Nama KPP 1. KPP Pratama Kediri 8. KPP Pratama Batu 2. KPP Pratama Malang Selatan 9. KPP Pratama Tulungagung 3. KPP Pratama Malang Utara 10.  KPP Pratama Blitar 4. KPP Pratama Pasuruan 11.  KPP Pratama Kepanjen 5. KPP Pratama Probolinggo 12.  KPP Pratama Pare 6. KPP Pratama Jember 13.  KPP Pratama Situbondo 7. KPP Pratama Banyuwangi 14.  KPP Pratama Singosari
Sumber: Kanwil DJP Jawa Timur III tahun 2015
Pengukuran  efisiensi  dengan  menggunakan  DEA  dilakukan  dengan  formulasi  matematis, untuk  mengakomodasi  adanya  beberapa input dan beberapa output (Ramanathan,  2003).  Pada DEA,  beberapa input maupun output tersebut  secara  linier  dikumpulkan  dan  dikelompokkan dengan  menggunakan  suatu  pembobotan.  Ukuran input virtual  pada  suatu  DMU  dapat  diperoleh dari penjumlahan secara linier tertimbang dari beberapa input DMU tersebut. Perlakuan yang sama juga digunakan dalam memperoleh ukuran output virtual. Rumusan input virtual pada DEA dapat dilihat pada rumus (2), sedangkan output virtual dapat dilihat pada rumus (3). Dimisalkan x mewakili input yang  ada  pada  suatu  DMU,  sedangkan y adalah output -nya. Jenis input dan output direpresentasikan berturut-turut oleh i dan j. Jadi, x i menunjukkan input yang ke-i, dan y j menunjukkan output yang ke-j. Banyaknya jumlah input dan output direpresentasikan dengan I dan J, yang mana I, J > 0 .
𝑉𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 = 𝑢 ! 𝑥 ! ! ! ! !
………...…………….………………………………………….. (2)
Keterangan: u i x i = = Bobot yang ditentukan kepada input x i pada saat agregasi input Input yang ke-i
𝑉𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 = 𝑣 ! 𝑦 ! !
! ! ! …………...………….………………………………………….. (3)
Keterangan: v j y j = = Bobot yang ditentukan kepada output y j pada saat agregasi output Output yang ke-j
Berdasarkan rumus (1), (2), dan (3), dapat diperoleh suatu rumus pengukuran efisiensi untuk satu DMU sebagaimana pada rumus (4).
Efisiensi = Output virtual = 𝑣 ! 𝑦 ! ! ! ! !
….…….……………………………….. (4) Input virtual
𝑢 ! 𝑥 ! ! ! ! !
Apabila terdapat sejumlah DMU yang akan diukur tingkat efisensinya dan jumlah DMU tersebut direpresentasikan sebagai N, maka maksimisasi efisiensi untuk suatu DMU, misalnya DMU m, dapat dilihat pada rumus (5) (Charnes et al. , 1978). Pengukuran efisiensi dengan menggunakan rumus (5) ini merupakan pengukuran efisiensi dengan model CCR (Charnes Cooper Rhodes), dengan asumsi skala ekonomi constant return to scale (CRS).
𝑚𝑎𝑥 𝐸 ! = 𝑣 !" 𝑦 !" ! ! ! ! …….………………………………………….. (5) 𝑢 !" 𝑥 !" ! ! ! !
dengan kendala:
0 ≤ 𝑣 !" 𝑦 !" ! ! ! ! ≤ 1 ; 𝑛 = 1 , 2 , … , 𝑁 𝑢 !" 𝑥 !" ! ! ! ! 𝑢 !" , 𝑣 !" ≥ 0 ; 𝑖 = 1 , 2 , … , 𝐼 ; 𝑗 = 1 , 2 , … , 𝐽
Keterangan: E m y jm v jm x im u im y jn x in = = = = = = =
Tingkat efisiensi dari DMU m Output yang ke-j dari DMU m Bobot dari output Input yang ke-i dari DMU m Bobot dari input Output yang ke-j dari DMU n , 𝑛 = 1 , 2 , … , 𝑁 Input yang ke-i dari DMU n , 𝑛 = 1 , 2 , … , 𝑁
Banker,  Charnes,  dan  Cooper  (1984)  melakukan  pengembangan  dari  model  CCR  yang telah ada dan kemudian memperkenalkan model baru, yaitu model BCC (Banker Charnes Cooper). Model ini berasumsi bahwa organisasi belum atau tidak beroperasi pada skala yang optimal. DEA BCC  menggunakan  asumsi variable  return  to  scale (VRS),  yaitu  bahwa  perubahan  proposional pada input tidak selalu menghasilkan perubahan proporsional yang sama pada tingkat output . DEA BCC  ini  sangat  tepat  digunakan  pada  organisasi  sektor  publik,  yang  seringkali  tidak  beroperasi pada  kondisi  optimal  atau  kapasitas  penuh  mereka  (Kalb,  2010).  Model  BCC  dilakukan  dengan menambahkan kondisi kendala convexity bagi nilai masing-masing bobot λ berupa rumus (6) pada rumus (5) model CCR diatas, yaitu:
𝛌 ! ! ! ! ! =  1 ………………………………………………………..….…….…………………………… ….. (6)
Penelitian  ini  menggunakan  dua  variabel,  yaitu  variabel input dan  variabel output, yang akan  dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan  DEA . Variabel input terdiri  dari  tiga  variabel, yaitu  variabel  belanja,  variabel  jumlah Account  Representative ,  dan  variabel  jumlah  Fungsional Pemeriksa  Pajak  pada  KPP  Pratama,  sedangkan  variabel output- nya  adalah  jumlah  penerimaan pajak yang telah terealisasi.
Variabel  belanja  meliputi  realisasi  belanja  pegawai  (gaji,  tunjangan  dan  lembur);  belanja barang, meliputi pengadaan barang operasional dan non operasional, belanja jasa pihak ketiga, dan biaya perjalanan dinas. Belanja modal tidak termasuk didalamnya karena belanja modal dianggap sebagai  belanja  insidental  dan  abnormal (OECD,  2015),  sehingga  tidak  relevan  digunakan  dalam analisis efisiensi. Data realisasi belanja KPP Pratama diperoleh dari Laporan Realisasi Daftar Isian Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  masing-masing  KPP  Pratama  tahun  2011-2014.  Sedangkan  data variabel  jumlah Account  Representative ,  dan  variabel  jumlah  Fungsional  Pemeriksa  Pajak diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva (SIKKA) pada DJP, laporan  Bagian  Perencanaan,  Pengembangan,  dan  Pemberhentian  Pegawai  Kantor  Pusat  DJP  dan laporan Bagian Umum Kanwil DJP Jawa Timur III.
Variabel  jumlah  penerimaan  pajak  yang  berhasil  dihimpun  yang  menjadi output dalam penelitian  ini,  meliputi  jumlah  realisasi  penerimaan  pajak  penerimaan  Pajak  Penghasilan  (PPh), Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  selain  PPB  Pedesaan  dan Perkotaan,  dan  Pajak  lainnya.  Jumlah  tersebut  adalah  jumlah  bersih  setelah  dikurangi pengembalian pajak (restitusi). Data  realisasi penerimaan pajak diperoleh dari  Laporan Keuangan DJP  tahun 2011-2014 dan aplikasi Dashboard Penerimaan DJP. Ringkasan deskriptif seluruh data untuk  masing-masing  variabel  dapat  dilihat  pada  tabel  2,  sedangkan  detilnya  dapat  dilihat  pada Lampiran dalam penelitian ini.

## Tabel 2 Ikhtisar Data Rata-Rata Periode Tahun 2011-2014 Per KPP Pratama
No KPP Pratama Rata-Rata Tahun 2011-2014 Input Output Belanja a AR b FPP c Penerimaan d 1 Kediri 6.501,41 18,25 7,75 486,14 2 Malang Selatan 6.492,88 22,25 10,25 321,30 3 Pasuruan 7.963,98 25,75 11,25 882,27 4 Probolinggo 8.087,28 20,75 8,25 490,80 5 Jember 7.252,01 18,00 7,25 426,32 6 Banyuwangi 6.591,38 16,50 6,75 308,10 7 Batu 5.178,01 16,50 6,25 76,75 8 Tulungagung 7.230,36 20,25 6,75 347,46 9 Malang Utara 6.735,98 22,00 10,00 286,09 10 Blitar 6.264,22 15,00 4,25 270,90 11 Kepanjen 7.358,61 23,00 6,25 312,90 12 Pare 7.324,59 20,25 6,25 426,39 13 Situbondo 6.864,37 14,00 4,75 223,45 14 Singosari 6.452,25 22,25 6,00 347,87
Catatan: a realisasi  belanja  yang  dinyatakan  dalam  jutaan  rupiah; b Account  Representative (AR); c Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP); d realisasi penerimaan pajak yang dinyatakan dalam miliar rupiah

## HASIL DAN PEMBAHASAN KPP Pratama yang Efisien
Hasil  pengukuran  tingkat  efisiensi  teknis  KPP  Pratama  periode  tahun  2011-2014  dengan aplikasi OSDEA, dapat dilihat pada tabel 3. Pada tahun 2011, terdapat 6 unit kerja KPP Pratama yang mendapatkan skor efisiensi 1,0000, yang artinya KPP Pratama tersebut telah berkinerja secara efisien  dalam  menggunakan  sumber  daya input -nya,  yaitu  belanja,  jumlah  pegawai Acoount
Representative ,  dan  jumlah  Fungsional  Pemeriksa  Pajak,  untuk  menghasilkan output berupa penerimaan  pajak.  KPP  Pratama  yang  telah  efisien  tersebut  antara  lain  KPP  Pratama  Pasuruan, KPP  Pratama  Batu,  KPP  Pratama  Blitar,  KPP  Pratama  Pare,  KPP  Pratama  Situbondo  dan  KPP Pratama Singosari.
Pada  tahun  2012,  KPP  Pratama  Pasuruan,  KPP  Pratama  Batu,  KPP  Pratama  Blitar,  dan KPP Pratama Situbondo kembali menjadi unit kerja yang dapat dijadikan benchmark efisiensi bagi unit kerja KPP Pratama yang lain, dengan mencapai skor efisiensi 1,0000. KPP Pratama lain yang tahun 2012 meraih predikat efisien adalah KPP Pratama Kediri dan KPP Pratama Kepanjen. Pada tahun  2013  dan  tahun  2014,  empat  unit  kerja  yaitu  KPP  Pratama  Pasuruan,  KPP  Pratama  Batu, KPP  Pratama  Blitar,  dan  KPP  Pratama  Situbondo,  mampu  menjadi  unit  kerja  yang  relatif  efisien dibandingkan  dengan  unit  kerja  yang,  dengan  raihan  skor  efisiensi  sebesar  1,0000.  KPP  Pratama Kediri juga menjadi unit kerja yang berturut-turut (tahun 2013 dan tahun 2014) menjadi unit kerja yang  efisien,  sedangkan  KPP  Pratama  Jember  dan  KPP  Pratama  Banyuwangi  termasuk  menjadi unit kerja yang telah efisien hanya pada tahun 2013 saja.
Secara  rata-rata,  selama  periode  penelitian  (tahun  2011-2014),  KPP  Pratama  Pasuruan, KPP  Pratama  Batu,  KPP  Pratama  Blitar,  dan  KPP  Pratama  Situbondo  menjadi  unit  kerja  KPP Pratama  di  lingkungan  Kanwil  DJP  Jawa  Timur  III  yang  dapat  dijadikan  acuan  atau benchmark bagi  unit  kerja  yang  lain  dalam  penggunaan  sumber  daya input -nya  dalam  menghasilkan output . Skor rata-rata efisiensi dari keempat unit kerja tersebut adalah 1,0000 atau dengan kata lain telah berkinerja  relatif  efisien  dibandingkan  dengan  KPP  Pratama  yang  lain.  Keempat  KPP  Pratama tersebut mampu secara konsisten dari tahun ke tahun, selama periode penelitian (tahun 2011-2014), berkinerja dengan relatif efisien.

## Tabel 3 Tingkat Efisiensi KPP Pratama per Tahun Tahun 2011 – 2014
No KPP Pratama Skor Efisiensi (Model BCC, Orientasi Input ) 2011 2012 2013 2014 Mean 1 Pasuruan 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2 Situbondo 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3 Blitar 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 4 Batu 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 5 Kediri 0,9635 1,0000 1,0000 1,0000 0,9909 6 Singosari 1,0000 0,9383 0,9805 0,9665 0,9713 7 Banyuwangi 0,8710 0,9431 1,0000 0,9430 0,9393 8 Pare 1,0000 0,9828 0,9107 0,8138 0,9268 9 Jember 0,8487 0,9100 1,0000 0,9448 0,9259 10 Probolinggo 0,9134 0,8827 0,9472 0,9188 0,9155 11 Malang Selatan 0,9941 0,8848 0,9166 0,8509 0,9116 12 Kepanjen 0,8670 1,0000 0,8923 0,8559 0,9038 13 Tulungagung 0,8680 0,8640 0,8808 0,8943 0,8768 14 Malang Utara 0,8644 0,8376 0,9054 0,8321 0,8599 Rata-rata 0.9421 0,9459 0,9595 0,9300 0,9444
Sumber: diolah dari hasil aplikasi OSDEA-GUI Solver versi 0.2  dengan model BCC dan orientasi input

## KPP Pratama yang Tidak Efisien
Berdasarkan tabel 2, terdapat 8 unit kerja KPP Pratama yang tidak efisien pada tahun 2011. KPP  Pratama  tersebut  memiliki  skor  efisiensi  dibawah  1,0000.  Unit  kerja  tersebut  adalah  KPP Pratama Kediri, KPP Pratama Banyuwangi, KPP Pratama Jember, KPP Pratama Probolinggo, KPP Pratama  Malang  Selatan,  KPP  Pratama  Kepanjen,  KPP  Pratama  Tulungagung  dan  KPP  Pratama Malang Utara. Unit kerja yang memiliki skor efisiensi terendah (paling tidak efisien) dibandingkan unit kerja lainnya adalah KPP Pratama Jember dengan nilai efisiensi 0,8487.
Tahun 2012, jumlah unit kerja yang tidak efisien sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 8 unit  KPP  Pratama.  Dua  unit  kerja  yang  pada  tahun  sebelumnya  (tahun  2011)  termasuk  dalam kategori unit kerja yang efisien, yaitu KPP Pratama Singosari dan KPP Pratama Pare, pada tahun 2012  termasuk  dalam  kelompok  unit  kerja  yang  tidak  efisien.  Sebaliknya,  dua  unit  kerja  yang sebelumnya  (tahun  2011)  tidak  efisien,  yaitu  KPP  Pratama  Kediri  dan  KPP  Pratama  Kepanjen,
pada  tahun  2012  menjadi  unit  kerja  yang  efisien.  KPP  Pratama  Malang  Utara  menjadi  unit  kerja yang paling tidak efisien dibandingkan unit kerja KPP Pratama lainnya di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III, dengan skor efisensi sebesar 0,8376.
Jumlah unit kerja yang termasuk dalam kategori tidak efisien berkurang dari jumlah pada tahun sebelumnya (tahun 2013), menjadi 7 KPP Pratama. KPP Pratama Kepanjen, yang pada tahun sebelumnya  (tahun  2012)  termasuk  dalam  kategori  unit  kerja  yang  efisien,  pada  tahun  2013 termasuk dalam kelompok unit kerja yang tidak efisien. Sebaliknya, KPP Pratama Banyuwangi dan KPP Pratama Jember yang pada tahun sebelumnya (tahun 2012) tidak efisien, menjadi unit kerja yang  efisien  pada  tahun  2013.  Unit  kerja  yang  memiliki  skor  efisiensi  terendah  atau  paling  tidak efisien adalah KPP Pratama Tulungagung (skor efisiensi 0,8808).
Pada tahun 2014, jumlah unit kerja yang tidak efisien bertambah menjadi 9 unit kerja KPP Pratama. KPP Pratama Banyuwangi dan KPP Pratama Jember yang pada tahun sebelumnya (tahun 2013)  efisien,  berubah  menjadi  unit  kerja  yang  tidak  efisien  pada  tahun  2014,  dan  KPP  Pratama Pare merupakan unit kerja yang paling tidak efisien dengan skor efisiensi 0,8138 pada tahun 2014.
Jika dilihat dari rata-rata selama tahun 2011-2014, terdapat 10 KPP Pratama yang memiliki rata-rata  skor  efisiensi  dibawah  angka  1,0000,  yang  artinya  unit-unit  kerja  tersebut  menjadi  unit kerja  yang  tidak  efisien  dalam  penggunaan  sumber  daya  untuk  menghasilkan output- nya.  KPP Pratama Malang Utara dan KPP Pratama Tulungagung merupakan unit kerja yang memiliki skor rata-rata efisiensi terendah dibandingkan dengan unit kerja lain, yaitu 0,8599 dan 0,8768.
Dari  hasil  skor  efisiensi  yang  dihasilkan  OSDEA,  dapat  dihitung  tingkat  inefisiensi penggunaan input dari  unit-unit  kerja  KPP  Pratama  yang  memiliki  skor  efisiensi  dibawah  1. Perhitungan  dilakukan  dengan  mengurangkan  angka  kondisi  efisien  (1,000)  dengan  indeks inefisiensi  (1/skor  efisiensi).  Hasil  perhitungan  menunjukkan  angka  perkiraan  kelebihan penggunaan input dari jumlah minimum input yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4 Inefisiensi Penggunaan Input Periode Tahun 2011-2014
No KPP Pratama Inefisiensi Penggunaan Input 2011 2012 2013 2014 1 Singosari 0,00% 6,57% 1,99% 3,46% 2 Banyuwangi 14,82% 6,03% 0,00% 6,05% 3 Pare 0,00% 1,75% 9,80% 22,88% 4 Jember 17,83% 9,89% 0,00% 5,84% 5 Probolinggo 9,48% 13,29% 5,57% 8,84% 6 Malang Selatan 0,59% 13,02% 9,09% 17,52% 7 Kepanjen 15,34% 0,00% 12,07% 16,84% 8 Tulungagung 15,21% 15,75% 13,53% 11,82% 9 Malang Utara 15,69% 19,40% 10,44% 20,18%
Sumber: diolah dari hasil aplikasi OSDEA-GUI Solver versi 0.2 dengan model BCC dan orientasi input
Pada tahun 2011, KPP Pratama Jember menjadi unit kerja yang penggunaan sumber daya input -nya  tidak  efisien  atau  melebihi  jumlah input yang  seharusnya,  dengan  persentase  kelebihan sebesar 17,83%. Unit kerja yang juga menggunakan input melebihi yang seharusnya dengan cukup signifikan  adalah  KPP  Pratama  Malang  Utara  (15,69%),  KPP  Pratama  Kepanjen  (15,34%),  KPP Pratama Tulungagung (15,21%) dan KPP Pratama Banyuwangi (14,82%).
Tahun  2012,  KPP  Pratama  Malang  Utara,  KPP  Pratama  Tulungagung,  KPP  Pratama Probolinggo  dan  KPP  Pratama  Malang  Selatan  menjadi  unit  kerja  yang  tidak  efisien  dan menggunakan input melebihi  dari  yang  seharusnya  dengan  presentase  terbesar  dibandingkan dengan  KPP  Pratama  lain  yang  juga  tidak  efisien,  yaitu  dengan  persentase  secara  berturut-turut 19,40%; 15,75%; 13,29%; dan 13,02%. Tahun 2013, peringkat pertama dan kedua untuk unit kerja yang  tidak  efisien  dan  menggunakan input melebihi  yang  seharusnya  dengan  persentase  tertinggi adalah  KPP  Pratama  Tulungagung  (13,53%)  dan  KPP  Pratama  Kepanjen  (12,07%).  Pada  tahun 2014, KPP Pratama Pare menjadi unit kerja yang memiliki persentase tertinggi untuk penggunaan input melebihi  yang  seharusnya,  dengan  persentase  22,88%,  diikuti  oleh  KPP  Pratama  Malang Utara  (20,18%),  KPP  Pratama  Malang  Selatan  (17,52%),  KPP  Pratama  Kepanjen  (16,84%)  dan KPP Pratama Tulungagung (11,82%).

## Potential Improvement
Identifikasi  sumber  penyebab  inefisiensi  memberikan  alternatif  perbaikan  ( improvement ) atas alokasi input pada unit kerja KPP Pratama yang belum efisien. Unit-unit kerja KPP Pratama yang direkomendasikan untuk dilakukan penyesuaian terhadap alokasi input- nya dapat dilihat pada tabel 5, 6, dan 7.
Tabel 5 Peningkatan Potensial Rata-Rata Variabel Input : Belanja
No KPP Pratama Variabel Input : Belanja Actual Target Improvement 1 Probolinggo 8,087.28 6,663.35 -17,61% 2 Kepanjen 7,358.61 6,247.37 -15,10% 3 Malang Utara 6,735.98 5,854.72 -13,08% 4 Tulungagung 7,230.36 6,285.52 -13,07% 5 Jember 7,252.01 6,534.16 -9,90% 6 Pare 7,324.59 6,696.51 -8,57% 7 Malang Selatan 6,492.88 5,968.56 -8,08% 8 Banyuwangi 6,591.38 6,275.96 -4,79% 9 Singosari 6,452.25 6,290.23 -2,51%
Sumber: diolah dari hasil aplikasi OSDEA-GUI Solver versi 0.2  dengan model BCC dan orientasi input
Tabel 5 menunjukkan rekomendasi penyesuaian untuk variabel input berupa belanja KPP Pratama.  KPP  Pratama  Probolinggo  menjadi  unit  kerja  yang  memerlukan  belanja  paling  besar untuk menjadi efisien, dengan menurunkan belanjanya sebesar 17,61%. Unit kerja lain yang juga disarankan  untuk  dapat  disesuaikan  belanjanya  dengan  cukup  signifikan  adalah  KPP  Pratama Kepanjen  (-15,10%),  KPP  Pratama  Malang  Utara  (-13,08%)  dan  KPP  Pratama  Tulungagung  (- 13,07%).
Rekomendasi  upaya  peningkatan  efisiensi  untuk  variabel  jumlah  pegawai Account Representative dapat  dilihat  pada  tabel  6.  KPP  Pratama  Kepanjen  menjadi  unit  kerja  yang  perlu penyesuaian paling besar atas jumlah pegawai Account Representative , dengan menurunkan jumlah sebesar  30,63%  dari  jumlah  pegawai Account  Representative yang  dimiliki.  KPP  Pratama Singosari, KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Tulungagung dan KPP Pratama Pare, merupakan unit kerja yang juga perlu disesuaikan jumlah pegawai Account Representative yang  dimiliki,  yang  secara  berturut-turut  dikurangi  sebesar  26,02%;  21,14%; 20,93%; 18,63%; dan 12,42%.
Tabel 6 Peningkatan Potensial Rata-Rata Variabel Input : Account Representative
No KPP Pratama Variabel Input : Account Representative Actual Target Improvement 1 Kepanjen 23,00 15,95 -30,63% 2 Singosari 22,25 16,46 -26,02% 3 Malang Selatan 22,25 17,55 -21,14% 4 Malang Utara 22,00 17,39 -20,93% 5 Tulungagung 20,25 16,48 -18,63% 6 Pare 20,25 17,73 -12,42% 7 Probolinggo 20,75 18,55 -10,59% 8 Banyuwangi 16,50 15,71 -4,79% 9 Jember 18,00 17,30 -3,87%
Sumber: diolah dari hasil aplikasi OSDEA-GUI Solver versi 0.2  dengan model BCC dan orientasi input
Pada  tabel  7  disajikan  rekomendasi  penyesuaian  untuk  variabel input jumlah  pegawai Fungsional  Pemeriksa.  KPP  Pratama  Malang  Selatan  merupakan  unit  kerja  yang  perlu mendapatkan penyesuaian dengan persentase terbesar atas jumlah pegawai Fungsional Pemeriksa Pajak  yang  dimiliki,  yaitu  sebesar  minus  30,28%.  KPP  Pratama  Malang Utara  dan  KPP  Pratama
Banyuwangi juga direkomendasikan untuk diturunkan jumlah pegawai Fungsional Pemeriksa Pajak yang dimiliki sebesar 29,83% dan 25,51%.
Tabel 7 Peningkatan Potensial Rata-Rata Variabel Input : Fungsional Pemeriksa Pajak
No KPP Pratama Variabel Input : Fungsional Pemeriksa Pajak Actual Target Improvement 1 Malang Selatan 10,25 7,15 -30.28% 2 Malang Utara 10,00 7,02 -29.83% 3 Banyuwangi 6,75 5,03 -25.51% 4 Kepanjen 6,25 5,31 -15.10% 5 Tulungagung 6,75 5,87 -13.07% 6 Probolinggo 8,25 7,38 -10.59% 7 Jember 7,25 6,97 -3.87% 8 Pare 6,25 6,03 -3.52% 9 Singosari 6,00 5,85 -2.51%
Sumber: diolah dari hasil aplikasi OSDEA-GUI Solver versi 0.2 dengan model BCC dan orientasi input

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara agregat, efisiensi relatif untuk keseluruhan unit kerja KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III adalah 0,9444 atau 94,44% (lihat tabel 3), yang artinya masih ada ruang untuk dilakukan perbaikan  sebesar  5,56%  untuk  menjadi  efisien.  Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  KPP Pratama  Pasuruan,  KPP  Pratama  Batu,  KPP  Pratama  Blitar,  dan  KPP  Pratama  Situbondo  dapat menjadi  acuan  atau benchmark bagi  unit  kerja  lain  di  lingkungan  Kanwil  DJP  Jawa  Timur  III, karena mampu secara konsisten berkinerja secara efisien dalam menggunakan sumber daya input - nya untuk menghasilkan penerimaan pajak sebagai output , selama periode penelitian (tahun 2011- 2014).  Sebaliknya,  KPP  Pratama  Malang  Utara  dan  KPP  Pratama  Tulungagung  merupakan  unit kerja  yang  paling  tidak  efisien  (dari  total  10  unit  kerja  yang  tidak  efisien),  dengan  skor  efisiensi terendah  dibandingkan  dengan  skor  efisiensi  rata-rata  unit  kerja  yang  lain.  Untuk  memperbaiki tingkat  efisiensi  teknis  dari  KPP  Pratama  yang  belum  efisien,  dapat  dilakukan  penyesuaian- penyesuaian  terhadap  alokasi  sumber  daya input yang  digunakan,  yaitu  besaran  anggaran  belanja dan jumlah pegawai, baik Account Representative maupun Fungsional Pemeriksa Pajak.
Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa untuk meningkatkan kinerja efisiensi dari unit kerja KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III, perlu dilakukan realokasi sumber  daya input berupa  anggaran  belanja  dan  jumlah  pegawai,  khususnya  pegawai Account Representative maupun  Fungsional  Pemeriksa  Pajak,  sesuai  dengan  persentase potential improvement yang dihasilkan oleh DEA. Kanwil DJP Jawa Timur III, sebagai pihak yang memiliki wewenang  terhadap  kebijakan  realokasi  tersebut,  juga  dapat  menggunakan  hasil  pengukuran efisiensi tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam usulan pemberian reward (penghargaan) bagi unit kerja yang telah berkinerja dengan baik.
Secara teoretis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pengukuran kinerja sektor publik berdasarkan  konsep value  for  money (VFM),  berupa  pengukuran  tingkat  efisiensi  teknis  dengan menggunakan  pendekatan  DEA  khususnya  di  bidang  administrasi  perpajakan.  Pemilihan input, output, pendekatan  dan  orientasi  dalam  analisis  efisiensi  dapat  menjadi  referensi  bagi  penelitian berikutnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Afonso, A., & St. Aubyn, M. (2006). Cross-Country Efficiency of Secondary Education Provision:
A  Semi-Parametric  Analysis  with  Non-Discretionary  Inputs. Economic  Modelling , 23 (3), 476–491.
Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Managemen Science , 30 (9), 1078–1092. Barros,  C.  P.  (2007).  Technical  and  Allocative  Efficiency  of  Tax  Offices:  A  Case  Study. International Journal of Public Sector Performance Management , 1 (1), 41–61.
Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring The Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research , 2 (6), 429–444.
Chen, T. (1997). A Measurement of The Resource Utilization Efficiency of University Libraries.
International Journal of Production Economics , 53 (1), 71–80.
Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O’Donnell, C. J., & Battese, G. E. (2005). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis (Second Ed.). New York, USA: Springer Science+Business Media. Cooper, W. W., Seiford, L. M., & Tone, K. (2006). Introduction to Data Envelopment Analysis and Its  Uses  with  DEA-SOlver  Software  and  References .  New  York,  USA:  Springer Science+Business Media.
Direktorat Jenderal Pajak. (2015). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
Emrouznejad,  A.,  Banker,  R.,  Miranda  Lopes,  A.  L.,  &  Rodrigues  de  Almeida,  M.  (2014).  Data Envelopment Analysis in The Public Sector. Socio-Economic Planning Sciences , 48 (1), 2–3. Farrell, M. J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General) , 120 (3), pp. 253–290. Forsund,  F.  R.,  Kittelsen,  S.  A.  C.,  &  Lindseth,  F.  (2005). Efficiency  and  Productivity  of Norwegian Tax Offices (No. 2005/29). Oslo. Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.  S.  (2014). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi (Edisi 2.). Jakarta: Salemba Empat.
Hjalmarsson, L., Kumbhakar, S. C., & Heshmati, A. (1996). DEA, DFA and SFA: A Comparison. Journal of Productivity Analysis , 7 (2-3), 303–327. Hood, C. (1991). A Public Management for All Seasons? Public Administration , 69 (Spring), 3–19. Kalb,  A.  (2010). Public  Sector  Efficiency:  Applications  to  Local  Governments  in  Germany .  (U. Wrasman & A. Wilke, Eds.) (First Edit.). Gabler Verlag: Springer.
LAN,  &  BPKP.  (2000). Modul  Sosialisasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (AKIP) (Pertama.). Jakarta: Lembada Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuagan dan Pembangunan.
Lee,  J.-Y.  (2005).  Comparing  SFA  and  DEA  Methods  on  Measuring  Production  Efficiency  for Forest and Paper Companies. Forest Product Journal , 55 (7), 51–56.
Li, J., Chen, X., Li, X., & Guo, X. (2013). Evaluation of Public Transportation Operation Based on Data Envelopment Analysis. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 96 , 148–155.
Liu, H., Zhou, Q., Zhou, L., & Wang, S. (2013). On The Human Capital Factors to Evaluate The Efficiency of Tax Collection Using Data Envelopment Analysis Method. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology , 5 (6), 2156–2162.
Lovell,  K.  (2002).  Performance  Assessment  in  The  Public  Sector.  In Efficiency  in  The  Public Sector (First Edit., pp. 11–35). New York, USA: Springer Science+Business Media. Mahsun,  M.  (2014). Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik (Cetakan  Ke.).  Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta. Mihaiu, D., Opreana, A., & Cristescu, M. P. (2010). Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector. Romanian Journal of Economic Forecasting , 13 (4), 132–147.
Moesen,  W.,  &  Persoon,  A.  (2002).  Measuring  and  Explaining  the  Productive  Efficiency  of  Tax Offices:  A  Non-parametric  Best  Practice  Frontier  Approach. Tijdschrift Voor Economie En Management , 47 (3), 399–416. Mulya,  A.  (2012). Multiple  Input-Output  Analyses  On  The  Performance  Evaluation  of  Regional Tax Offices in Indonesia . Indonesian University.
Nolan, J. F., Ritchie, P. C., & Rowcroft, J. R. (2001). Measuring Efficiency in The Public Sector Using Nonparametric Frontier Estimators: A Study of Transit Agencies in The USA. Applied Economics , 33 (7), 913–922. doi:10.1080/00036840122663 OECD. (2013). Government at a Glance 2013 . OECD Publishing. OECD.  (2015). Tax  Administration  2015:  Comparative  Information  on  OECD  and  Other Advanced and Emerging Economies . OECD Publishing. Ramanathan,  R.  (2003). An Introduction to Data Envelopment Analysis: A Tool for Performance Measurement (First Edit.). New Delhi: Tejeshwar Singh for Sage Publications.
Ruggiero,  J.  (1996).  Efficiency  of  Educational  Production:  An  Analysis  of  New  York  School
Districts. The Review of Economics and Statistics , 78 (3), 499–509.
Sadjiarto,  A.  (2000).  Akuntabilitas  dan  Pengukuran  Kinerja  Pemerintahan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 2 (2), pp.138–150.
Setiyaji,  G.,  &  Amir,  H.  (2005).  Evaluasi  Kinerja  Sistem  Perpajakan  Indonesia. Jurnal Ekonomi Univ Indonusa Eka Unggul , 1 (November).
Sheikhzadeh,  Y.,  Roudsari,  A.  V,  Vahidi,  R.  G.,  Emrouznejad,  A.,  &  Dastgiri,  S.  (2012).  Public and  Private  Hospital  Services  Reform  Using  Data  Envelopment  Analysis  to  Measure Technical, Scale, Allocative, and Cost Efficiencies. Health Promotion Perspectives , 2 (1), 28– 41.
Smith,  P.,  &  Mayston,  D.  (1987).  Measuring  Efficiency  in  the  Public  Sector. OMEGA  - International Journal of Management Sciense , 15 (3), 181–189.
Thirtle, C., Shankar, B., Chitkara, P., Chatterjee, S., & Mohanty, M. S. (2000). Size does matter: Technical  and  scale  efficiency  in  Indian  state  tax  jurisdictions. Review  of  Development Economics , 4 (3), 340–352.
Viitala, E.-J., & Hanninen, H. (1998). Measuring the Efficiency of Public Forestry Organizations.
Forest Science , 44 (2).
Vitaliano,  D.  F.  (1998).  Assessing  Public  Library  Efficiency  Using  Data  Envelopment  Analysis.
Annals of Public and Cooperative Economics , 69 (1), 107–122.
Worthington, A., & Dollery, B. (2000). An Empirical Survey of Frontier Efficiency Measurement Techniques in Local Government. Local Government Studies , 26 (2), 23–52.