## PEMBARUAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM PRAKTIK PERADILAN MODERN

## Muhammad Syarifuddin

## Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Abstrak
Peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  diharapkan  mampu  menjawab  kebutuhan  pencari keadilan  yang  lemah  secara  ekonomi.  “Asas  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan, mengandung makna peradilan harus membuka ruang lebar bagi acces to justice terutama bagi yang lemah  secara  ekonomi  dan  rentan  secara  sosial  politik,  untuk  itu  pengadilan  dituntut  membantu pencari  keadilan  agar  mendapat  perlakuan  yang  adil.1  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4) disebutkan: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 4 ayat (2) disebutkan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan  berusaha  mengatasi  segala  hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan  yang sederhana2  ,cepat,  dan  biaya  ringan”.  Sejak  dimulainya  era  reformasi  sistem  ketatanegaraan  dan kelembagaan negara, Mahkamah Agung (MA) sudah merespons adanya perubahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari visi, misi, dan cetak biru MA 2010-2035, yang dilakukan tahap demi tahap. Semua ini dalam rangka penanganan atau penyelesaian perkara yang efektif dan efisien melalui sarana dan prasarana  teknologi  informasi.  Merealisasikan  asas  peradilan  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan bukan lagi hanya slogan semata dalam sistem peradilan saat ini. MA telah membuktikan hal ini, dari setiap laporan tahunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kinerja (penyelesaian perkara) yang signifikan.

## Kata kunci: Peradilan Modern, Sistem Pemidanaan, Indonesia

## Abstract
A simple, fast, and low-cost trial is expected to be able to answer the needs of economically weak justice seekers. “The principle of a simple, fast, and low-cost judiciary means that the judiciary must open up wide space for access to justice, especially for those who are economically weak and socio- politically  vulnerable.  For  this  reason,  courts  are  required  to  assist  justice  seekers  in  order  to receive  fair  treatment.  Law  No.  48  of  2009  concerning  Judicial  Power,  Article  2  paragraph  (4) states: “Judicial are carried out simply, quickly and at low cost,” and Article 4 paragraph (2) states: “The court assists justice seekers and tries to overcome all obstacles and obstacles to a simple, fast, and low-cost  trial  can be achieved.” Since the start  of  the reform era of the state administrative system and institutions, the Supreme Court has responded to these changes. This can be seen from the vision, mission, and blueprint of the 2010-2035 MA, which was carried out step by step. All of this is in the context of effective and efficient handling or settlement of cases through information technology facilities and infrastructure. Realizing the principle of simple, fast, and low-cost justice is no longer just a slogan in the current justice system. The Supreme Court has proven this; from each annual report from year to year, there has been a significant increase in performance (case resolution)
Keywords: Modern Justice, Criminal System, Indonesia

## A. Pendahuluan
Peradaban  masyarakat  dunia  telah mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 1 , khususnya teknologi informatika (komputer dan telekomunikasi).  Akibatnya,  dunia  serasa semakin  kecil  dan  tidak  berjarak  (istilah Thomas  L.  Friedman  “The  World  is  Flat”) 2 . Sebelumnya  komunikasi  antar  kota  maupun antar  negara  menggunakan  surat  tertulis,  saat ini sudah menggunakan media online (internet) yang  lebih  cepat  dan  hemat.  Sebelumnya pelayanan publik menggunakan model manual,  saat  ini  sudah  beralih  dengan  sistem otomatisasi. Sebelumnya terasa sulit berdiskusi jarak jauh, saat ini berdiskusi sangat mudah meskipun lintas provinsi, bahkan lintas negara dapat bertatap muka dengan memanfaatkan  teknologi  informasi.  Masih banyak  lagi  kemudahan-kemudahan  yang diperoleh  dengan  adanya  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi ini.
Keadaan  yang  demikian  merupakan sesuatu yang wajar, sebagaimana diungkapkan Alvin Toffler dalam tulisannya mengenai “The Third  Wave”,  yang  di  antaranya  menyatakan “ Third Wave civilization will rely on a far more diversified  technological  base  ...  With information  becoming  more  important  than ever  before,  the  new  civilization  will restructure  education,  redefine  scientific research and, above all, recognize the media of communication”. 3 Dari  pendapat  Toffler  ini, maka  terlihat  bahwa  peradaban  dunia  saat  ini dan  ke  depan  (istilah  dia  Peradaban Gelombang  Ketiga)  akan  bergantung  pada basis  teknologi  yang  jauh  lebih  beragam. Semua ini ditandai  dengan informasi  menjadi lebih penting daripada sebelumnya, peradaban baru  akan  merestrukturisasi  pendidikan, mendefinisikan  ulang  penelitian  ilmiah  dan
1 Baswedan,  A.  Rasyid.  “Sumberdaya  manusia Indonesia  sebagai  penunjang  pembangunan  jangka panjang.” Economic  Journal  of  Emerging  Markets 2, no. 2 (1997): 149-159.
2 Friedman, Thomas L. The world is flat: A brief history of  the  twenty-first  century .  New  York:  Macmillan Publishers, 2006.
3 Toffler,  Alvin. The  third  wave:  The  classic  study  of tomorrow . New York: Bantam Books, 1984.
yang terpenting, mengenali media komunikasi (modern).  Inilah  sebagai  konsekuensi  era globalisasi. Suatu era dimana dunia tanpa tapal batas  ( borderless  world ).  Era  globalisasi datang  tanpa  diduga,  sehingga  membuat  isu- isu  semacam  demokratisasi,  korupsi  dan  hak asasi  manusia  dalam  penegakan  hukum menjadi  prioritas  (utama)  bagi  setiap  bangsa untuk  diperhatikan.  Karena  apabila  tidak menanggapi dan melaksanakan isu-isu tersebut, maka bangsa tersebut akan diasingkan dari pergaulan dunia.
Era globalisasi bertautan dengan modernisasi, karena membutuhkan teknokrasi, mekanisasi,  otomasi,  yang  pasti  diikuti  oleh perluasan  pengetahuan  ilmu  pengetahuan ilmiah dan inovasi teknologi. Sehingga timbul perubahan  atribut-atribut  sistemik  di  semua bidang penegakan hukum, pola-pola kelembagaan  (termasuk  lembaga  peradilan) dan  peranan  status  dalam  struktur  sosial masyarakat yang sedang berkembang. Kecepatan  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi,  khususnya teknologi  informasi ini  mempengaruhi  dinamika  interaksi  sosial 4 . Secara teoritis, dengan menggunakan pendekatan teori sistem sosial Talcott Parsons, masyarakat  merupakan  sistem  yang  terbuka, yang  terlibat  dalam  setiap  proses  perubahan sosial  dan  lingkungannya,  sehingga  terjadi pertukaran dengan subsistem-subsistem dalam suatu  sistem  besar. 5 Artinya,  teknologi informasi  sebagai  subsistem  dalam  sebuah negara,  mempengaruhi  subsistem  masyarakat dari  sebuah  negara  itu.  Oleh  karenanya, interaksi  sosial  saat  ini  dipengaruhi  adanya kemajuan  teknologi  informasi  yang  setiap waktu terus berubah.
Begitu  pun  di  Indonesia,  telah  terjadi dinamika interaksi sosial yang begitu meningkat  frekuensinya,  sebagai  akibat  dari adanya  teknologi  informasi  ini.  Namun  ada dampak  positif  bagi  tata  perilaku  sosial
4 Orlikowski,  Wanda  J.,  and  Stephen  R.  Barley. “ Technology  and  institutions:  What  can  research  on information  technology  and  research  on  organizations learn  from  each  other?.” MIS  quarterly  (2001):  145- 165.
5 Hamilton,  Peter. Talcott  Parsons  dan  Pemikirannya . Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990.
maupun tata kelola peradilan, yang menginginkan adanya profesionalisme (perilaku  yang  menguasai  bidangnya  masing- masing),  transparansi  (perilaku  tidak  ada  lagi yang ditutup-tutupi), akuntabel (perilaku setiap pekerjaan dan tindakannya harus terukur), dan efektif  serta  efisien  (perilaku  cepat  dan tanggap, terutama dalam menggunakan computerized system ).  Oleh sebab itu, setelah adanya  perkembangan  teknologi  informasi yang  demikian  pesat  ini  apakah  berdampak positif  atau  justru  sebaliknya  terhadap  sistem peradilan di Indonesia.

## B. Pembahasan

## 1. Mahkamah Agung Merespons Sistem Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi
Secara  teoritis,  sistem  menurut  Lili Rasjidi  dan  I.B.  Wiyasa  Putra  mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk  dalam  satu  kesatuan  interaksi (proses).
2. Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan  hubungan  yang  satu  sama  lain saling bergantung.
3. Kesatuan  elemen  yang  kompleks  itu membentuk  satu  kesatuan  yang  lebih besar,  yang  meliputi  keseluruhan  elemen pembentuknya itu.
4. Keseluruhan  itu  menentukan  ciri  dari setiap bagian pembentuknya.
5. Bagian  dari  keseluruhan  itu  tidak  dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu.
6. Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara  mandiri  atau  secara  keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu. 6
Beranjak  dari  karakteristik  tersebut, maka  dapat  diformulasikan  bahwa  sistem merupakan satu  kesatuan yang terbentuk  atau terdiri dari beberapa bagian di dalamnya yang satu  dengan  lainnya  saling  berhubungan  dan
6 Rasjidi,  Lili,  S.  Sos,  and  IB  Wyasa  Putra. Hukum sebagai  suatu  sistem .  Bandung:  Remaja  Rosdakarya, 1993.
7 Wjs,  Poerwadarminta.  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
saling  mempengaruhi.  Adapun  peradilan menurut istilah (terminologi) diartikan sebagai segala sesuatu  mengenai perkara pengadilan. 7 Selain  itu,  ada  juga  yang  mengartikan peradilan  sebagai  suatu  proses  berjalannya penyelesaian perkara dari awal sampai adanya putusan  pengadilan.  Dengan  demikian  sistem peradilan meliputi seluruh komponen peradilan  yang  terdiri  dari  lembaga  peradilan (dari tingkat pertama sampai dengan mahkamah  agung),  proses  peradilan  (para pihak  berperkara),  dan  lembaga  di  luar pengadilan yang berhubungan dengan penegakan  hukum  di  pengadilan  (seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan) 8 .  Akan  tetapi  dalam  tulisan ini,  penulis  hanya  membatasi  uraian  sistem peradilan  hanya  yang  berkenaan  dengan Mahkamah Agung (MA) dan jajaran lembaga peradilan di bawahnya.
Dalam sistem peradilan modern, penegakan  hukum  mau  tidak  mau,  suka  atau tidak  suka  harus  merespons  perkembangan teknologi informatika. Karena sebagai fenomena  perubahan  paradigma,  di  manapun negara-negara  di  dunia,  khususnya  negara hukum  modern  (yang  sudah  maju  maupun berkembang)  sistem  peradilannya  secara langsung  atau  tidak  langsung  merespons terjadinya sebuah interaksi sosial (masyarakat pencari  keadilan)  dengan  penegakan  hukum yang  lebih  efektif  dan  efisien  dibandingkan dengan  keadaan  sebelumnya.  Hal  tersebut sejalan  dengan  pendapat  pakar change management ,  yang  menyatakan  bahwa  dalam situasi pergaulan global dengan ciri kemajuan teknologi,  masyarakat  dalam  institusi  harus berubah, jika terlambat melakukan perubahan, maka  perubahan  tersebut  tetap  berjalan  dan dilakukan  oleh  orang  atau  pihak  dari  luar, sementara  masyarakat  institusi  tersebut  yang berada  di  luar  proses  perubahan  itu  akan menjadi penonton. Keadaan ini akan menyakitkan  bagi  penonton  yang  hanya melihat  proses  perubahan  tanpa  bisa  berbuat apa-apa.
8 Barama,  Michael.  “Model  Sistem  Peradilan  Pidana Dalam  Perkembangan.” Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  8 (2016): 8-17.
Penggunaan  teknologi  informasi  dalam sistem peradilan modern sesungguhnya merupakan  salah  satu  ciri  peradilan  yang excellent .  Sebagaimana  diungkapkan  dalam konferensi  organisasi  peradilan  negara  Asia Pasifik  di  Singapura  pada  tahun  2011  yang mengatakan  untuk  menjadi  peradilan  yang excellent salah  satunya  dengan  penerapan teknologi informasi. Karena dengan penggunaan  teknologi  informasi  ini  akan memudahkan  terealisasinya  unsur  peradilan yang excellent , yaitu manajemen dan kepemimpinan  peradilan  sebagai  “driver” lembaga peradilan, sehingga akan memudahkan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan  yang  berkenaan  dengan sumber  daya  manusia,  sumber  daya  material, sumber daya finansial, dan proses peradilannya.  Harapan  hasil  dari  peradilan yang excellent adalah  dipenuhinya  kebutuhan dan  kepuasan  para  pencari  keadilan  dalam berproses  di  pengadilan,  keterjangkauan  dan mudah  diaksesnya  informasi  perkara,  dan adanya keterbukaan yang menimbulkan kepercayaan  publik  akan  lembaga  peradilan tersebut.
MA  mempunyai  peran  penting  dalam mewujudkan  sistem  peradilan  modern  yang berbasiskan teknologi informasi. Teknologi ini diciptakan untuk mempermudah dan memperbaiki kualitas penegakan hukum yang selama  ini  dianggap  sangat  kompleks  dan berbelit-belit  penyelesaiannya.  Sebagaimana visi  dan  misi  MA  yang  pada  pokoknya berorientasi  sebagai  lembaga  penegak  hukum yang  mengayomi  dan  memberi  pelayanan maksimal bagi para pencari keadilan. Pelayanan  ini  berupa  upaya  mempermudah berproses  di  pengadilan,  penyediaan  berbagai data  dan  informasi  mengenai  perkara  yang masuk  di  pengadilan,  dan  pemberitahuan segala  kebijakan-kebijakan  MA  dan  lembaga peradilan  di  bawahnya  secara  transparan. Ketua  MA  melalui  beberapa  keputusannya telah merespons terwujudnya sistem peradilan modern  berbasis  teknologi  informasi.  Di antaranya,  Keputusan  Ketua  MA  Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi
Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  di  Pengadilan, SEMA  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2010  tentang  Dokumen  Elektronik  Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, SEMA Nomor 06 Tahun 2014 tentang
Penanganan
Bantuan Panggilan/Pemberitahuan, dan sebagainya.
Dari  adanya  kebijakan-kebijakan  MA tersebut, maka jajaran di bawahnya mempunyai platform teknologi yang digunakan.  Jadi  ada  standar  baku  yang nantinya  harus  dipunyai  masing-masing lembaga  peradilan.  Sehingga  akan  ada keseragaman  dalam  menggunakan  sarana  dan prasarana  tersebut,  seperti  elemen-elemen yang  menjadi  basis  data,  fungsionalitas  dan fitur  dalam website pengadilan,  dan  aktivasi bersama  bahwa  setiap  masyarakat  pencari keadilan  dapat  mengakses  fasilitas  tersebut. Dengan diperkuat, sistem yang aman, nyaman, dan  privasi  yang  terjaga.  Sekarang  ini  MA sudah mempunyai beberapa perangkat kinerja berbasiskan  elektronik,  misalnya:  Sistem Informasi  Penelusuran  Perkara  (SIPP),  SIAP, SIKEP,  KOMDANAS,  SIMARI,  SIWAS,  e- LLK,  SIMAK,  PNBP,  Sistem  Informasi  Tata Persuratan,  Sistem  Informasi  Perpustakaan, Sistem  Informasi  Portal,  Direktori  Putusan, Info Perkara, New Direktori Putusan, Gugatan On  Line,  E-SKUM,  ATR,  SPPT,  Bantuan Panggilan Sidang Elektronik.
Manfaat  adanya  kebijakan-kebijakan MA terhadap penggunaan teknologi informasi ini,  selain  bermanfaat  bagi  internal  lembaga peradilan  yang  memudahkan  mendapatkan informasi  dan input data,  serta  merumuskan konsep  putusan  secara  cepat  dan  akurat sehingga  penyelesaian  perkaranya  dilakukan secara efektif dan efisien, juga bermanfaat bagi eksternal  lembaga  peradilan,  seperti  para peneliti  (akademisi)  yang  dapat  mengakses informasi  mengenai  produk  hukum  lembaga peradilan,  dan  para  pencari  keadilan  yang mudah mengakses informasi jalannya (proses) perkara dari awal sampai selesai melalui media internet ( web-based service ) dan dimungkinkannya untuk perkara-perkara tertentu pengajuan gugatan secara online .
Penyelesaian  perkara  yang  efektif  dan efisien  mempengaruhi  juga  jalannya  roda pemerintahan dan menjaga stabilitas perekonomian negara. Tidak dapat dibayangkan, apabila perkara yang berkenaan dengan kebijakan, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan negara diselesaikan secara  lambat  dan  bertele-tele.  Tentu  negara dan  pemerintahan  akan  mengalami  stagnasi yang luar biasa. Untuk itulah dibutuhkan peran teknologi informasi yang membantu mengatasi hambatan  yang  selama  ini  dihadapi  lembaga peradilan. Dari aspek ekonomi misalnya, para investor  akan  banyak  berkontribusi  dan menanamkan  sahamnya  apabila  penegakan hukumnya dapat dipercaya dan berjalan lancar. Penegakan hukum yang dipercaya dan berjalan lancar  hanya  terwujud  dengan  menggunakan sistem peradilan modern.
MA  juga  telah  melakukan  beberapa terobosan dalam penerapan hukum acara yang selama ini terkesan kaku dan sudah tertinggal mengikuti  perubahan  zaman.  Hukum  acara perdata,  pidana,  agama,  militer,  dan  TUN sudah  mulai  mengalami  perubahan.  Seperti, MA  sudah  menerbitkan  hukum  acara  dalam bentuk  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma) yang  bersifat  efektif  dan  efisien  serta mengakomodir  dokumen  elektronik,  yaitu Perma No. 01 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu  Sidang  Keliling  Pengadilan  Negeri dan  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syari’ah Dalam  Rangka  Penerbitan  Akta  Perkawinan, Buku  Nikah,  dan  Akta  Kelahiran,  Perma  No. 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, Perma  No.  04  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum di MA, Perma No. 05 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di PTUN, Perma No. 08  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas 8 Penerimaan Permohonan Guna
Mendapatkan  Keputusan  Dan/Atau  Tindakan Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan,  dan sebagainya.

## 2. Implementasi Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi
Hakim,  hukum,  dan  keadilan,  ibarat tritunggal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu sama lain. Hakim memegang peranan penting dalam  menyelaraskan  hukum  dan  keadilan tersebut.  Menafsirkan  aturan,  membentuk kaidah baru dalam sebuah norma, mendorong gerak  pembaruan  hukum  adalah  representasi proses  kreatif  dalam  menerima  dan  memutus perkara.  Menjatuhkan  pidana  merupakan kulminasi  dari  pergulatan  nurani  dan  kerja kreatif  hakim  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan.  Eksistensi  Hakim  dalam  penegakan hukum dipengaruhi oleh pengalaman- pengalaman dalam mengadili perkara. Pengalaman  tersebut  membentuk  karakter, wawasan,  dan  kepekaan  dalam  menegakkan hukum dan keadilan pada setiap perkara yang diadili.  Dalam  bentang  panjang  perjalanan karir  seorang  hakim,  banyak  ragam  perkara dengan  eskalasi  yang  dinamis.  Ke  semuanya menjadi landasan yang kukuh dalam mengemban setiap amanah dan memberi bekal pengalaman yang sangat berharga dalam hidup dan karier. Pengalaman panjang itu membentuk  pemahaman  bahwa  penegakan hukum sejatinya adalah seni yang memerlukan perlakuan  khusus  dari  aktor  pelaksananya, yaitu  hakim.  Kreasi  dalam  penegakan  hukum menuntut  padu-padan  yang  selaras  dan  serasi dalam setiap elemen di dalamnya.
Penegakan hukum adalah proses memilih dan memilah, lalu menentukan bentuk akhir  dan  isinya.  Inilah  heuristika  dalam hukum.  Ketika  seni  menjadi  perangkat  kerja, khususnya  bagi  Hakim,  dalam  mengatasi permasalahan-permasalahan hukum maka akan  memberikan  keadilan  atas  dasar  nilai- nilai  kearifan  dan  kebijaksanaan.  Penegakan hukum  harus  dapat  menarasikan  keadilan secara  paripurna.  Di  dalamnya  tercakup rasionalisasi,  kesinambungan  kerangka  pikir, dan  kehendak  dalam  mewujudkan  keadilan substantif.  Hakim  bertanggung  jawab  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa  dalam  menarasikan keadilan  tersebut  melalui  putusannya.  Hakim merupakan  satu-satunya  jabatan  yang  diberi kewenangan untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan  Tuhan,  sehingga  hakim  dipandang sebagai  jabatan  yang  mulia  di  antara  jabatan-
jabatan  publik  yang  lain.  Akan  tetapi,  letak kemuliaan  itu  sesungguhnya  bukan  pada kekuasaannya  yang  besar,  melainkan  pada sikap kearifan dan kebijaksanaan hakim secara individu.
Permasalahan  yang  muncul  dalam praktik  di  antaranya  adalah  terkait  adanya disparitas  pemidanaan,  khususnya  putusan dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  yang memiliki  permasalahan  hukum  yang  sama. Adanya kesenjangan dalam penjatuhan pidana tanpa  alasan  yang  jelas  memberi  gambaran bahwa  masih  adanya  disparitas  pemidanaan yang menimbulkan ketidakadilan. Ada pro dan kontra,  khususnya  dari  pelaku,  korban  dan pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam penegakan hukum. Masyarakat pada umumnya subjektif dalam memaknai “keadilan”. Disparitas  dianggap  turut  bertanggung  jawab terhadap  lahirnya  ketidakadilan,  sehingga dikhawatirkan  muncul  sikap  skeptis  terhadap kinerja aparat penegak hukum serta penghargaan  orang  terhadap  hukum  menjadi rendah.
Persoalan  mendasar  dari  penegakan hukum  itu  terletak  pada  dua  hal.  Pertama, terkait dengan keadilan substantif, yang salah satunya  adalah  rentang  pemidanaan  yang sangat  lebar  (disparitas)  pada  perkara-perkara yang  memiliki  permasalahan  hukum  yang sama. Kedua, terkait dengan keadilan prosedural,  yaitu  adanya  hambatan  untuk memperoleh  akses  keadilan  secara  cepat, sederhana,  dan  biaya  ringan  dalam  proses peradilan 9 . Dua hal tersebut dengan menggunakan  pendekatan  yuridis,  sosiologis dan  filosofis,  dengan  pendalaman  nilai-nilai spiritual-religius  menurut  ajaran  agama. Dalam  penjatuhan  pidana,  Hakim  dituntut untuk  mempertimbangkan  secara  lengkap semua  parameter  yang  terkait 10 .  Hakim  harus memiliki  kemandirian  dalam  menjatuhkan putusan, karena kemandirian merupakan pilar
9 Sutiyoso, Bambang. “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan  dalam  Peradilan.” Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum 17,  no.  2  (2010):  217-232;  Wantu,  Fence  M. “Mewujudkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan Kemanfaatan  dalam  Putusan  Hakim  di  Peradilan Perdata.” Jurnal  Dinamika  Hukum 12,  no.  3  (2012): 479-489.
utama  dalam  fungsi  kekuasaan  kehakiman 11 . Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa disparitas menimbulkan ketidakadilan 12 , sehingga  harus  ada  mekanisme  yang  dapat meminimalisir  tingkat  disparitas  tanpa  harus menggerus kemandirian hakim. Saya mencoba mengambil  pemikiran  dari  perspektif  yang berbeda, dengan mencoba mengoreksi problematika atas ketidakadilan yang ditimbulkan oleh adanya disparitas pemidanaan, tanpa harus melukai independensi hakim.
Hakim memiliki kewajiban untuk menguraikan tentang apa yang menjadi alasan dalam  pengambilan  keputusan,  termasuk menggambarkan tahapan dan langkah-langkah yang  dilalui  sehingga  pada  akhirnya  seorang hakim  menjatuhkan  putusan.  Masyarakat pencari  keadilan  berhak  untuk  mengerti  apa yang  menjadi  alasan  dan  argumentasi  dalam putusan  hakim,  sehingga  perkara  tersebut diputus  seperti  itu.  Semakin  dapat  dipahami alasan  dari  sebuah  putusan,  maka  semakin tinggi  nilai  keadilan  yang  dapat  dirasakan. Hakim dalam menjatuhkan pidana melalui dua tahapan,  yang  dikenal  dengan  istilah  proses dua fase ( two-phase process theory ). Pertama, hakim  harus  menentukan  apakah  terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Kedua, jika terbukti bersalah, selanjutnya  hakim  harus  menentukan  ukuran pidana  yang  adil  bagi  terdakwa.  Dua  bentuk pekerjaan tersebut memiliki metode kerja yang berbeda,  ketika  hakim  mempertimbangkan kesalahan  terdakwa  metode  kerjanya  adalah dengan  berpikir  dan  menganalisis,  sehingga hasil akhirnya berupa kesimpulan yang bersifat objektif.  Sedangkan  pada  saat  menentukan ukuran  pidana,  metode  kerjanya  adalah kontemplasi  karena  ukuran  pidana  bertumpu pada nilai kepantasan yang bersifat subjektif.
Pedoman pemidanaan harus ada sebagai tuntunan bagi para hakim ketika menjatuhkan
10 Suhariyono,  A.  R.  “Penentuan  sanksi  pidana  dalam suatu  undang-undang.” Jurnal  Legislasi  Indonesia 6, no. 4 (2018): 615-666.
11 Syahbarani,  Hendra,  and  Syafaruddin  Syafaruddin. “Kebebasan Lembaga Pengadilan dalam Sistem Hukum Indonesia.” Jurnal Mercatoria 2, no. 2 (2009): 78-89.
12 Gulo,  Nimerodi.  “Disparitas  dalam  penjatuhan pidana.” Masalah-Masalah  Hukum 47,  no.  3  (2018): 215-227.
pidana  dalam  bentuk  tahapan-  tahapan  yang harus  dilalui  sebelum  menentukan  ukuran pidana.  Pedoman  tersebut  tidak  membatasi cara  berpikir  hakim,  melainkan  memberikan metode  dalam  mengukur  sebagai  sebuah parameter yang wajib dipertimbangkan sebelum  sampai  pada  penjatuhan  pidana. Parameter-parameter tersebut tidak diciptakan, karena  senyatanya  telah  ada  dalam  setiap perkara,  yang  perlu  ditentukan  adalah mekanisme  dan  tahapan  dalam  menilai  setiap parameter  tersebut.  Selain  itu,  kemandirian hakim  pada  prinsipnya  mengandung  dua pengertian,  yaitu  kemandirian  dalam  berpikir dan  kemandirian  dalam  membuat  keputusan. Dua hal tersebut tidak mungkin untuk dibatasi karena di situlah ruhnya kemandirian yudisial, sedangkan  pengaturan  tentang  pedoman pemidanaan  berada  pada  wilayah  metodologi atau  cara  dalam  membangun  pemikiran  dan menentukan  keputusan.  Landasan  berpikir pembentukan  pedoman  pemidanaan  tersebut adalah  untuk  memberikan  panduan  bagi  para hakim  agar  lebih  komprehensif  dalam mempertimbangkan parameter-parameter pemidanaan  sebelum  menjatuhkan  putusan dengan  tidak  membatasi  kemandirian  hakim. Melalui  proses  diskusi  yang  panjang  dengan para  pimpinan,  Hakim  Agung,  dan  para pemangku  kepentingan  lainnya,  akhirnya disepakati  tentang  perlunya  suatu  pengaturan khusus  yang  memberi  pedoman  bagi  para hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  dalam perkara  tipikor  agar  tidak  memunculkan disparitas sekaligus dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan.
Secara  normatif,  Mahkamah  Agung memiliki  beberapa  fungsi.  Dua  fungsi  yang paling  terkait  dengan  upaya  mengurangi disparitas  adalah  fungsi  peradilan  dan  fungsi mengatur. Fungsi peradilan terutama berkaitan dengan  fungsi  Mahkamah  Agung  dalam membina  kesatuan  dan  konsistensi  dalam penerapan hukum. Kemudian, fungsi mengatur berkaitan  dengan  pengaturan  lebih  lanjut  hal- hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan untuk mengisi kekurangan  atau  kekosongan  hukum  yang
13 Vaidya,  Saurabh,  Prashant  Ambad,  and  Santosh Bhosle. “Industry 4.0–a glimpse.” Procedia manufacturing 20 (2018): 233-238.
diperlukan  bagi  kelancaran  penyelenggaraan peradilan. Hakim melalui harmonisasi rentang pemidanaan  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  dengan  upaya  mewujudkan keadilan  dan  kemanfaatan  melalui  penetapan suatu pedoman bagi para-Hakim.
Pedoman  pemidanaan  memberi  rujukan bagi  hakim  untuk  mempertimbangkan  setiap parameter  yang  terkait  sebelum  menentukan berat  ringannya  pidana.  Namun,  harus dipahami bahwa Perma ini tidak dalam posisi untuk  mengekang  kemandirian  para  hakim, karena  pedoman  tersebut  pada  hakikatnya berisi checking-points sebagai guidance atau petunjuk  bagi  hakim.  Hakim  tetap  dapat memutus berbeda dari pedoman yang ada jika terdapat hal-hal yang dianggap perlu dipertimbangkan  lebih  jauh  dan  belum  diatur dalam  pedoman  pemidanaan  tersebut.  Di  Era Industri  4.0  (empat  titik  nol)  yang  ditandai dengan  masifnya  pemanfaatan  teknologi informasi untuk mendukung segi-segi kehidupan bermasyarakat, kebutuhan masyarakat  era  modern  untuk  mendapatkan informasi  secara  cepat  dan  akurat  dijawab dengan teknologi informasi yang memungkinkan  manusia,  kapan  pun  dan  di manapun,  dapat mengakses informasi. 13 Lembaga peradilan sangat perlu mengimplementasikan  teknologi  informasi sebagai  bagian  dari  perwujudan  peradilan modern. 14
Mekanisme  peradilan  modern  berbasis elektronik yang merupakan amanat Cetak Biru Pembaruan  Peradilan  2010  –  2035  mulai digagas sejak dua tahun yang lalu. Administrasi Peradilan elektronik diberlakukan  melalui  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara Elektronik,  kemudian  disempurnakan  dengan menambahkan fitur e-litigasi melalui Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara di  Pengadilan  Secara  Elektronik,  dalam penanganan  perkara  Perdata,  Perdata  Agama, Tata  Usaha  Negara  dan  Tata  Usaha  Militer.
14 McDermott, Patrice. “Building open government.” Government  Information  Quarterly 27, no. 4 (2010): 401-413.
Dengan mekanisme peradilan modern berbasis IT  telah  dapat  dilaksanakan  untuk  seluruh perkara  pada  Mahkamah  Agung  dan  Badan Peradilan.
Hasil  positif  yang  diperoleh  MA  dalam penggunaan  sistem  teknologi  informasi,  yaitu tunggakan perkara di tahun 2017 adalah yang terendah dalam sejarah MA. Sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1.388 (seribu tiga ratus delapan puluh  delapan)  perkara,  yang  artinya  lebih kecil  dibandingkan  sisa  perkara  tahun sebelumnya (tahun 2016) yang sebanyak 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) perkara. Jadi,  berdasarkan  data  sisa  tunggakan  di  MA sejak  6  tahun  terakhir  terus  mengalami penurunan yang cukup signifikan, apalagi jika dibandingkan  dengan  sisa  tunggakan  pada tahun  2012  sebanyak  10.112  perkara,  maka dalam kurun waktu 6 tahun tersebut MA telah mampu mengikis lebih dari 86% sisa perkara. 15
Di  samping  menggunakan  teknologi informasi,  menurut  Ketua  MA  penurunan jumlah  sisa  perkara  dari  tahun  ke  tahun tersebut tidak terlepas dari sistem dan regulasi yang dibuat oleh MA beberapa tahun terakhir, antara  lain  berlakunya  sistem  kamar  di MA.Penerapan Sistem Kamar sangat mempengaruhi produktivitas penanganan perkara  di  MA  ditambah  dengan  kebijakan yang baru di terbitkan beberapa bulan yang lalu yaitu  Perma  Nomor  9  Tahun  2017  tentang Format  (Template)  dan  Pedoman  Penulisan Putusan/Penetapan  MA.  Dengan  kebijakan baru tersebut, MA berkeyakinan bahwa mulai tahun 2018 akan terjadi lonjakan produktivitas penyelesaian  perkara,  karena  format  putusan MA  menjadi  lebih  singkat,  hal  tersebut  akan mempengaruhi  percepatan  proses  minutasi perkara di MA.
Dampak  bagi  perilaku  sumber  daya manusia MA dengan adanya sistem ini, maka yang  tidak  profesional  menjadi  profesional, yang  tidak  jujur  harus  menjadi  jujur,  yang dulunya  tertutup  menjadi  transparan,  yang lambat  bekerja  menjadi  harus  bekerja  secara terukur, konsekuensinya adalah yang tidak bisa mengikuti  penyesuaian  ini  dengan  terpaksa harus  menyingkir.  Karena  sistem  peradilan
15 Laporan  Tahunan  Mahkamah  Agung  Tahun  2017 pada  hari  Kamis,  1  Maret  2018.  Jakarta:  Jakarta Convention Centre.
modern  menuntut  adanya  tata  perilaku  yang profesional, transparan, akuntabel, dan efektif serta  efisien.  Sebagai  catatan,  keberhasilan sistem peradilan modern tidak hanya dibebankan  kepada  lembaga  peradilan  saja, namun perlu adanya semacam konsep “mixed system”  dalam  penegakan  hukum.  Di  sini lembaga peradilan membuka ruang kerja sama kepada  kalangan  institusi  negara  maupun institusi  publik  lainnya  untuk  sama-sama beraliansi  menciptakan  pelayanan  kepada masyarakat  pencari  keadilan.  Memang  untuk membuka  diri  semacam  ini  yang  dibutuhkan adalah sebuah pemahaman akan implementasi sebuah  paradigma  baru,  terutama  yang berkaitan dengan penggunaan “digital knowledge”  sebagai  pengganti  dari  “physical knowledge.” 16

## C. Kesimpulan
Sejak  dimulainya  era  reformasi  sistem ketatanegaraan  dan  kelembagaan  negara,  MA sudah  merespons  adanya  perubahan  tersebut. Hal ini dapat dilihat dari visi, misi, dan cetak biru  MA  2010-2035,  yang  dilakukan  tahap demi  tahap.  Semua  ini  dalam  rangka penanganan  atau  penyelesaian  perkara  yang efektif  dan  efisien  melalui  sarana  dan prasarana  teknologi  informasi.  Harapannya, dengan penerapan sistem digitalisasi peradilan dalam  mewujudkan  peradilan  yang  agung dapat dipercepat sebelum tahun 2035. Keadaan sekarang  ini,  MA  dan  jajaran  di  bawahnya semuanya sudah menerapkan sistem peradilan berbasis  teknologi  informasi.  Bahkan,  MA telah  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  yang menggunakan  teknologi  tersebut  sebagai upaya  merespons  sistem  peradilan  yang modern.  Artinya,  MA  sudah  berbenah  dan berhijrah  dari  tradisi hard  copy (manual) menuju pada tradisi soft copy (otomatisasi/digital).  Meskipun  perlu  diakui masih  ada  beberapa  kekurangan  dalam penggunaan  sistem  tersebut,  akan  tetapi  MA selalu  membenahi  kekurangan  tersebut  dan meng- update ke hal yang lebih baik lagi.
16 Balkin,  Jack  M.  “The  future  of  free  expression  in  a digital age.” Pepp. L. Rev. 36 (2008): 427.
Merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan  bukan  lagi  hanya slogan semata dalam sistem peradilan saat ini. MA  telah  membuktikan  hal  ini,  dari  setiap laporan  tahunan  dari  tahun  ke  tahun mengalami  peningkatan  kinerja  (penyelesaian perkara) yang signifikan. Bukan tidak mungkin di  tahun  2022  akan  menjadi  tahun  zero
minutasi  (penyelesaian  perkara)  di  MA. Dengan  demikian,  perkembangan  penegakan hukum  di  Indonesia,  apabila  menggunakan manajemen dan administrasi peradilan berbasiskan  teknologi  informasi  akan  terus berlanjut ke arah yang positif demi mewujudkan  tata  perilaku  yang  profesional, transparan, akuntabel, dan efektif serta efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Balkin, Jack M.“The future of free expression in a digital age” Pepp. L. Rev. 36 (2008): 427. Barama, Michael. “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan.” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 8 (2016): 8-17.
Baswedan,  A.  Rasyid.  “Sumberdaya  manusia  Indonesia  sebagai  penunjang  pembangunan  jangka panjang.” Economic Journal of Emerging Markets 2, no. 2 (1997): 149-159.
Friedman,  Thomas  L. The  world  is  flat:  A  brief  history  of  the  twenty-first  century .  New  York: Macmillan Publishers, 2006.
Gulo, Nimerodi. “Disparitas dalam penjatuhan pidana.” Masalah-Masalah Hukum 47, no. 3 (2018): 215-227.
Hamilton, Peter. Talcott Parsons dan Pemikirannya . Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017 pada hari Kamis, 1 Maret 2018. Jakarta: Jakarta Convention Centre.
McDermott,  Patrice.“Building  open  government” Government  Information  Quarterly 27,  no.  4 (2010): 401-413.
Orlikowski, Wanda J., and Stephen R. Barley.“ Technology and institutions: What can research on information  technology  and  research  on  organizations  learn  from  each  other?” MIS Quarterly (2001): 145-165.
Rasjidi,  Lili,  S.  Sos,  and  IB  Wyasa  Putra. Hukum  sebagai  suatu  sistem .  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1993.
Suhariyono,  A.  R.  “Penentuan  sanksi  pidana  dalam  suatu  undang-undang.” Jurnal  Legislasi Indonesia 6, no. 4 (2018): 615-666.
Sutiyoso, Bambang. “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 17, no. 2 (2010): 217-232.
Syahbarani, Hendra, and Syafaruddin Syafaruddin. “Kebebasan Lembaga Pengadilan dalam Sistem Hukum Indonesia.” Jurnal Mercatoria 2, no. 2 (2009): 78-89. Toffler, Alvin. The third wave: The classic study of tomorrow . New York: Bantam Books, 1984.
Vaidya,  Saurabh,  Prashant  Ambad,  and  Santosh  Bhosle.“Industry  4.0–a  glimpse” Procedia Manufacturing 20 (2018): 233-238.
Wantu,  Fence  M.  “Mewujudkan  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  dalam  Putusan Hakim di Peradilan Perdata.” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3 (2012): 479-489.
Wjs, Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.