## J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora

## MENAKAR PERBEDAAN OPINI DALAM AGENDA PELAKSANAAN KONTESTASI PILKADA SERENTAK DI TENGAH COVID-19
Singgih Choirul Rizki 1 , Yusuf Adam Hilman 2
FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
rizkymifta1113@gmail.com 1 adam_hilman@umpo.ac.id 2
Abstrak
Pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 kali ini memang menuai segelintir problematika bagi  pemerintah  sekaligus  masyarakat  di  dalamnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh ancaman  yang  datang  dari  wabah  Covid-19,  sehingga  menciptakan  kewaspadaan ekstra terhadap pemerintah dan masyarakat di seluruh daerah dikarenakan wabah Covid-19 berpotensi untuk melemahkan imunitas dan kesehatan seseorang bahkan kematian. Tujuan utama yang menjadi topik dan prioritas utama untuk dikaji secara mendalam  dalam  penelitian  ini  adalah  terkait  dengan  perkembangan  opini  publik yang  bernada  pro  dan  kontra  dalam  menyatakan  sikap  terhadap  Pilkada  di  tahun 2020  ini.  Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  studi kepustakaan,  dan  mencari  berbagai  macam  referensi  ilmiah  seperti  jurnal, pemberitaan,  dan  buletin  sebagai data  penguat  penelitian.  Hasil  yang  dapat disimpulkan  dalam  penelitian  ini  yakni  tentang  fakta  munculnya  perbedaan  opini yang  bernada  pro  dan  kontra  dari  masyarakat,  maupun  pengamat  politik.  Kedua bentuk  opini  tersebut  memiliki  rasionalisasi  yang  sama  karena didasarkan  atas alasan-alasan logis di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini, dimana esensi nya adalah  mengharapkan  terciptanya  kualitas  demokrasi  secara  maksimal.  Selain  itu, persiapan  dan  pelaksanaan  teknis  juga  menjadi  tuntutan  oleh  kedua  belah  pihak kepada pemerintah, sehingga tidak ada pihak  yang  merasa dirugikan di kemudian hari.
Kata Kunci: Covid-19, Opini, Perbedaan, Pilkada

## Abstract
The  implementation  of  the  election  in  2020  this  time  indeed  reap a  handful  of problems for the government as well as the society in it. This is caused by threats coming from the Covid-19 that make extra vigilance towards government and society in the all of region because Covid-19 outbreaks has the potential to weaken one’s immunity and health, even death. The main objectives which are the main topics and priorities to be studied in depth  in this research are related to the development of public  opinion  that  has  a  pro  and  contra  tone  in  expressing  attitudes  towards  the local elections in 2020. The method used in this research is to study literature , and look  for  various  kinds  of  scientific  references such  as  journals,  news,  buletin as researches reinforcement data. The result that can be concluded in this research are about the fact of the emergence of differences of opinion that sound pro and contra from  the  public  and  political  observes.  Both  forms  of  the  opinion  have  the  same rationalization because they are based on logical reasons in the current situation of the  Covid-19  pandemic,  where  the  essence  is  to  expect  the creation  of  maximum democracy quality. Beside of that, preparation and implementation  is also a demand by both parties to the government, so that no party feels disadvantages in the future.
Keywords: Covid-19, Opinion, Difference, Local Election

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora

## MENAKAR PERBEDAAN OPINI DALAM AGENDA PELAKSANAAN KONTESTASI PILKADA SERENTAK DI TENGAH COVID-19
Singgih Choirul Rizki 1 , Yusuf Adam Hilman 2
FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
rizkymifta1113@gmail.com 1 adam_hilman@umpo.ac.id 2
Abstrak
Pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 kali ini memang menuai segelintir problematika bagi  pemerintah  sekaligus  masyarakat  di  dalamnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh ancaman  yang  datang  dari  wabah  Covid-19,  sehingga  menciptakan  kewaspadaan ekstra terhadap pemerintah dan masyarakat di seluruh daerah dikarenakan wabah Covid-19 berpotensi untuk melemahkan imunitas dan kesehatan seseorang bahkan kematian. Tujuan utama yang menjadi topik dan prioritas utama untuk dikaji secara mendalam  dalam  penelitian  ini  adalah  terkait  dengan  perkembangan  opini  publik yang  bernada  pro  dan  kontra  dalam  menyatakan  sikap  terhadap  Pilkada  di  tahun 2020  ini.  Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  studi kepustakaan,  dan  mencari  berbagai  macam  referensi  ilmiah  seperti  jurnal, pemberitaan,  dan  buletin  sebagai data  penguat  penelitian.  Hasil  yang  dapat disimpulkan  dalam  penelitian  ini  yakni  tentang  fakta  munculnya  perbedaan  opini yang  bernada  pro  dan  kontra  dari  masyarakat,  maupun  pengamat  politik.  Kedua bentuk  opini  tersebut  memiliki  rasionalisasi  yang  sama  karena didasarkan  atas alasan-alasan logis di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini, dimana esensi nya adalah  mengharapkan  terciptanya  kualitas  demokrasi  secara  maksimal.  Selain  itu, persiapan  dan  pelaksanaan  teknis  juga  menjadi  tuntutan  oleh  kedua  belah  pihak kepada pemerintah, sehingga tidak ada pihak  yang  merasa dirugikan di kemudian hari.
Kata Kunci: Covid-19, Opini, Perbedaan, Pilkada

## Abstract
The  implementation  of  the  election  in  2020  this  time  indeed  reap a  handful  of problems for the government as well as the society in it. This is caused by threats coming from the Covid-19 that make extra vigilance towards government and society in the all of region because Covid-19 outbreaks has the potential to weaken one’s immunity and health, even death. The main objectives which are the main topics and priorities to be studied in depth  in this research are related to the development of public  opinion  that  has  a  pro  and  contra  tone  in  expressing  attitudes  towards  the local elections in 2020. The method used in this research is to study literature , and look  for  various  kinds  of  scientific  references such  as  journals,  news,  buletin as researches reinforcement data. The result that can be concluded in this research are about the fact of the emergence of differences of opinion that sound pro and contra from  the  public  and  political  observes.  Both  forms  of  the  opinion  have  the  same rationalization because they are based on logical reasons in the current situation of the  Covid-19  pandemic,  where  the  essence  is  to  expect  the creation  of  maximum democracy quality. Beside of that, preparation and implementation  is also a demand by both parties to the government, so that no party feels disadvantages in the future.
Keywords: Covid-19, Opinion, Difference, Local Election

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora

## MENAKAR PERBEDAAN OPINI DALAM AGENDA PELAKSANAAN KONTESTASI PILKADA SERENTAK DI TENGAH COVID-19
Singgih Choirul Rizki 1 , Yusuf Adam Hilman 2
FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
rizkymifta1113@gmail.com 1 adam_hilman@umpo.ac.id 2
Abstrak
Pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 kali ini memang menuai segelintir problematika bagi  pemerintah  sekaligus  masyarakat  di  dalamnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh ancaman  yang  datang  dari  wabah  Covid-19,  sehingga  menciptakan  kewaspadaan ekstra terhadap pemerintah dan masyarakat di seluruh daerah dikarenakan wabah Covid-19 berpotensi untuk melemahkan imunitas dan kesehatan seseorang bahkan kematian. Tujuan utama yang menjadi topik dan prioritas utama untuk dikaji secara mendalam  dalam  penelitian  ini  adalah  terkait  dengan  perkembangan  opini  publik yang  bernada  pro  dan  kontra  dalam  menyatakan  sikap  terhadap  Pilkada  di  tahun 2020  ini.  Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  studi kepustakaan,  dan  mencari  berbagai  macam  referensi  ilmiah  seperti  jurnal, pemberitaan,  dan  buletin  sebagai data  penguat  penelitian.  Hasil  yang  dapat disimpulkan  dalam  penelitian  ini  yakni  tentang  fakta  munculnya  perbedaan  opini yang  bernada  pro  dan  kontra  dari  masyarakat,  maupun  pengamat  politik.  Kedua bentuk  opini  tersebut  memiliki  rasionalisasi  yang  sama  karena didasarkan  atas alasan-alasan logis di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini, dimana esensi nya adalah  mengharapkan  terciptanya  kualitas  demokrasi  secara  maksimal.  Selain  itu, persiapan  dan  pelaksanaan  teknis  juga  menjadi  tuntutan  oleh  kedua  belah  pihak kepada pemerintah, sehingga tidak ada pihak  yang  merasa dirugikan di kemudian hari.
Kata Kunci: Covid-19, Opini, Perbedaan, Pilkada

## Abstract
The  implementation  of  the  election  in  2020  this  time  indeed  reap a  handful  of problems for the government as well as the society in it. This is caused by threats coming from the Covid-19 that make extra vigilance towards government and society in the all of region because Covid-19 outbreaks has the potential to weaken one’s immunity and health, even death. The main objectives which are the main topics and priorities to be studied in depth  in this research are related to the development of public  opinion  that  has  a  pro  and  contra  tone  in  expressing  attitudes  towards  the local elections in 2020. The method used in this research is to study literature , and look  for  various  kinds  of  scientific  references such  as  journals,  news,  buletin as researches reinforcement data. The result that can be concluded in this research are about the fact of the emergence of differences of opinion that sound pro and contra from  the  public  and  political  observes.  Both  forms  of  the  opinion  have  the  same rationalization because they are based on logical reasons in the current situation of the  Covid-19  pandemic,  where  the  essence  is  to  expect  the creation  of  maximum democracy quality. Beside of that, preparation and implementation  is also a demand by both parties to the government, so that no party feels disadvantages in the future.
Keywords: Covid-19, Opinion, Difference, Local Election

## J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora

## PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia beserta DPR serta beberapa jajaran instrumen bangsa lainnya, baru-baru ini  telah  memberikan  sikap  dan kesepakatan  untuk  melanjutkan pelaksanaan  Pilkada  serentak yang sebelumnya  sempat  mengalami ketidakpastian dan penundaan akibat  wujud  antisipasi  maupun kewaspadaan
terhadap wabah
Covid-19 di Indonesia. Perppu No.02 Tahun  2020  merupakan  kesimpulan yang  menjadi  kesepakatan  dari seluruh  rapat  kerja,  yang  pada esensi nya adalah tetap melaksanakan Pilkada dengan mengedepankan  prioritas  protokol kesehatan  secara  ketat (Merdeka, 2020).
Jika  dicermati,  sebenarnya pemerintah  senantiasa  berusaha untuk mengemban amanah
konstitusi  melalui  dikeluarkannya
Perppu No.02 Tahun 2020 tersebut. Namun  permasalahannya  adalah, saat  ini  Indonesia  merupakan Negara  dengan  tingkat  penyebaran Covid-19  yang  belum  terkendali.  Di sisi lain, kesadaran masyarakat juga masih  terlampau  rendah  dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan.  Korelasi  antara  Pilkada dan kesadaran masyarakat memang begitu  erat,  dimana  kedua  aspek tersebut  saling  mengikat  satu  sama lain. Keterlibatan masyarakat adalah hal  yang  paling  dominan  dalam moment-moment politik seperti Pilkada,  karena  kekuatan  massa dengan  jumlah  yang  banyak memang  sangat  dibutuhkan  oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Di Indonesia, fakta di lapangan menyebutkan bahwa perkembangan  wabah  Pandemi
Covid-19  terus  meningkat  kasusnya secara  signifikan,  atau  dalam  arti lain  adalah  belum  dapat  dibendung
secara  total.  Sehingga  hal  tersebut telah  mendasari  diputuskannya status  darurat  tentang  kesehatan melalui Keppres No.11 Tahun 2011. Selain  itu,  bahaya  dan  ancaman yang  ditimbulkan  juga  sejatinya meluas dan memenuhi hampir setiap bidang  permasalahan  bagi  publik dan  bagi  pemerintah  itu  sendiri seperti  ekonomi,  sosial,  moda transportasi  (termasuk  larangan mudik),  bisnis,  perdagangan,  dan lain  sebagainya.  Mata  rantai  Covid- 19  menjadi  permasalahan  kolektif, sehingga  berbagai  implementasi kebijakan  terus  diupayakan  hingga saat ini (Hasibuan, 2020).
Secara
garis besar, pemerintah  dan  masyarakat  dituntut untuk  tidak  menjadi  abai  terhadap segala  perkara  kecil  selama  masa pandemi  Covid-19  berlangsung. Protokol  kesehatan  menjadi  kunci utama saat ini, dalam menjamin pola dan interaksi sosial seluruh masyarakat.  Pemerintah  sebagai pihak  berwenang,  dalam  hal  ini memegang kendali terhadap perkembangan situasi maupun penyaluran kebijakan untuk menopang  hajat  hidup  orang banyak.
Sehingga kehidupan masyarakat  tidak  lepas  dari  kontrol penuh  oleh  pemerintah,  namun  di sisi  lain  juga  tetap  ada  ruang kebebasan yang diberikan.
Masyarakat  dapat  tetap  menjalani aktivitas  dan  kesibukan  sehari-hari, dengan  syarat  mematuhi  segala himbauan teknis.
Jika dikaitkan dengan pelaksanaan  Pilkada  mendatang, maka  sebenarnya  dapat  dikatakan bahwa  masyarakat  juga  memiliki peranan  kunci  untuk  mendorong pihak  pemerintah  dalam  rangka sinergi terhadap kesuksesan pelaksanaan  Pilkada  di  tiap-tiap daerah  melalui  tingkat  kesadaran

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora

## PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia beserta DPR serta beberapa jajaran instrumen bangsa lainnya, baru-baru ini  telah  memberikan  sikap  dan kesepakatan  untuk  melanjutkan pelaksanaan  Pilkada  serentak yang sebelumnya  sempat  mengalami ketidakpastian dan penundaan akibat  wujud  antisipasi  maupun kewaspadaan
terhadap wabah
Covid-19 di Indonesia. Perppu No.02 Tahun  2020  merupakan  kesimpulan yang  menjadi  kesepakatan  dari seluruh  rapat  kerja,  yang  pada esensi nya adalah tetap melaksanakan Pilkada dengan mengedepankan  prioritas  protokol kesehatan  secara  ketat (Merdeka, 2020).
Jika  dicermati,  sebenarnya pemerintah  senantiasa  berusaha untuk mengemban amanah
konstitusi  melalui  dikeluarkannya
Perppu No.02 Tahun 2020 tersebut. Namun  permasalahannya  adalah, saat  ini  Indonesia  merupakan Negara  dengan  tingkat  penyebaran Covid-19  yang  belum  terkendali.  Di sisi lain, kesadaran masyarakat juga masih  terlampau  rendah  dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan.  Korelasi  antara  Pilkada dan kesadaran masyarakat memang begitu  erat,  dimana  kedua  aspek tersebut  saling  mengikat  satu  sama lain. Keterlibatan masyarakat adalah hal  yang  paling  dominan  dalam moment-moment politik seperti Pilkada,  karena  kekuatan  massa dengan  jumlah  yang  banyak memang  sangat  dibutuhkan  oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Di Indonesia, fakta di lapangan menyebutkan bahwa perkembangan  wabah  Pandemi
Covid-19  terus  meningkat  kasusnya secara  signifikan,  atau  dalam  arti lain  adalah  belum  dapat  dibendung
secara  total.  Sehingga  hal  tersebut telah  mendasari  diputuskannya status  darurat  tentang  kesehatan melalui Keppres No.11 Tahun 2011. Selain  itu,  bahaya  dan  ancaman yang  ditimbulkan  juga  sejatinya meluas dan memenuhi hampir setiap bidang  permasalahan  bagi  publik dan  bagi  pemerintah  itu  sendiri seperti  ekonomi,  sosial,  moda transportasi  (termasuk  larangan mudik),  bisnis,  perdagangan,  dan lain  sebagainya.  Mata  rantai  Covid- 19  menjadi  permasalahan  kolektif, sehingga  berbagai  implementasi kebijakan  terus  diupayakan  hingga saat ini (Hasibuan, 2020).
Secara
garis besar, pemerintah  dan  masyarakat  dituntut untuk  tidak  menjadi  abai  terhadap segala  perkara  kecil  selama  masa pandemi  Covid-19  berlangsung. Protokol  kesehatan  menjadi  kunci utama saat ini, dalam menjamin pola dan interaksi sosial seluruh masyarakat.  Pemerintah  sebagai pihak  berwenang,  dalam  hal  ini memegang kendali terhadap perkembangan situasi maupun penyaluran kebijakan untuk menopang  hajat  hidup  orang banyak.
Sehingga kehidupan masyarakat  tidak  lepas  dari  kontrol penuh  oleh  pemerintah,  namun  di sisi  lain  juga  tetap  ada  ruang kebebasan yang diberikan.
Masyarakat  dapat  tetap  menjalani aktivitas  dan  kesibukan  sehari-hari, dengan  syarat  mematuhi  segala himbauan teknis.
Jika dikaitkan dengan pelaksanaan  Pilkada  mendatang, maka  sebenarnya  dapat  dikatakan bahwa  masyarakat  juga  memiliki peranan  kunci  untuk  mendorong pihak  pemerintah  dalam  rangka sinergi terhadap kesuksesan pelaksanaan  Pilkada  di  tiap-tiap daerah  melalui  tingkat  kesadaran

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora

## PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia beserta DPR serta beberapa jajaran instrumen bangsa lainnya, baru-baru ini  telah  memberikan  sikap  dan kesepakatan  untuk  melanjutkan pelaksanaan  Pilkada  serentak yang sebelumnya  sempat  mengalami ketidakpastian dan penundaan akibat  wujud  antisipasi  maupun kewaspadaan
terhadap wabah
Covid-19 di Indonesia. Perppu No.02 Tahun  2020  merupakan  kesimpulan yang  menjadi  kesepakatan  dari seluruh  rapat  kerja,  yang  pada esensi nya adalah tetap melaksanakan Pilkada dengan mengedepankan  prioritas  protokol kesehatan  secara  ketat (Merdeka, 2020).
Jika  dicermati,  sebenarnya pemerintah  senantiasa  berusaha untuk mengemban amanah
konstitusi  melalui  dikeluarkannya
Perppu No.02 Tahun 2020 tersebut. Namun  permasalahannya  adalah, saat  ini  Indonesia  merupakan Negara  dengan  tingkat  penyebaran Covid-19  yang  belum  terkendali.  Di sisi lain, kesadaran masyarakat juga masih  terlampau  rendah  dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan.  Korelasi  antara  Pilkada dan kesadaran masyarakat memang begitu  erat,  dimana  kedua  aspek tersebut  saling  mengikat  satu  sama lain. Keterlibatan masyarakat adalah hal  yang  paling  dominan  dalam moment-moment politik seperti Pilkada,  karena  kekuatan  massa dengan  jumlah  yang  banyak memang  sangat  dibutuhkan  oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Di Indonesia, fakta di lapangan menyebutkan bahwa perkembangan  wabah  Pandemi
Covid-19  terus  meningkat  kasusnya secara  signifikan,  atau  dalam  arti lain  adalah  belum  dapat  dibendung
secara  total.  Sehingga  hal  tersebut telah  mendasari  diputuskannya status  darurat  tentang  kesehatan melalui Keppres No.11 Tahun 2011. Selain  itu,  bahaya  dan  ancaman yang  ditimbulkan  juga  sejatinya meluas dan memenuhi hampir setiap bidang  permasalahan  bagi  publik dan  bagi  pemerintah  itu  sendiri seperti  ekonomi,  sosial,  moda transportasi  (termasuk  larangan mudik),  bisnis,  perdagangan,  dan lain  sebagainya.  Mata  rantai  Covid- 19  menjadi  permasalahan  kolektif, sehingga  berbagai  implementasi kebijakan  terus  diupayakan  hingga saat ini (Hasibuan, 2020).
Secara
garis besar, pemerintah  dan  masyarakat  dituntut untuk  tidak  menjadi  abai  terhadap segala  perkara  kecil  selama  masa pandemi  Covid-19  berlangsung. Protokol  kesehatan  menjadi  kunci utama saat ini, dalam menjamin pola dan interaksi sosial seluruh masyarakat.  Pemerintah  sebagai pihak  berwenang,  dalam  hal  ini memegang kendali terhadap perkembangan situasi maupun penyaluran kebijakan untuk menopang  hajat  hidup  orang banyak.
Sehingga kehidupan masyarakat  tidak  lepas  dari  kontrol penuh  oleh  pemerintah,  namun  di sisi  lain  juga  tetap  ada  ruang kebebasan yang diberikan.
Masyarakat  dapat  tetap  menjalani aktivitas  dan  kesibukan  sehari-hari, dengan  syarat  mematuhi  segala himbauan teknis.
Jika dikaitkan dengan pelaksanaan  Pilkada  mendatang, maka  sebenarnya  dapat  dikatakan bahwa  masyarakat  juga  memiliki peranan  kunci  untuk  mendorong pihak  pemerintah  dalam  rangka sinergi terhadap kesuksesan pelaksanaan  Pilkada  di  tiap-tiap daerah  melalui  tingkat  kesadaran

## J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
yang tinggi. Dukungan dan kesadaran dari masyarakat memang sangat  menentukan  tentang  sejauh mana  suatu  daerah  akan  mampu membendung laju penanganan Covid-19, atau justru malah membengkak dan semakin menambah  daftar  cacatan  korban. Diakui  atau  tidak,  Pilkada  2020  di Indonesia
merupakan satu kontestasi  politik  yang  perlu  untuk dipertahankan  kualitasnya,  tanpa mengabaikan
konsep protokol kesehatan.
Pilkada  serentak  merupakan upaya  untuk  menciptakan  local accountability,  political  equity  dan local  responsiveness.  Pilkada  harus mampu  membawa  hasil  yang menyeluruh,  serta  menghantarkan masyarakat  untuk  dapat  merasakan perbaikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.  Partisipasi  masyarakat  di tingkat  lokal,  adalah  wujud  dari adanya  kemauan  dan  penerapan asas  kedaulatan  rakyat  yang mengharapkan dampak nyata dalam menghasilkan  output  yakni  untuk melahirkan pemerintahan baru
(Arifulloh, 2015). Upaya untuk  melahirkan pemerintahan  baru  pada  berbagai daerah  di  Indonesia,  sejatinya mewujudkan
suatu semangat kebangsaan  dan  harapan  yang membumbung  tinggi.  Hal  ini  terus dibuktikan  dengan  konsistensi  dari pelaksanaan Pilkada serentak dengan  penuh  tanggung  jawab  dan demokratis.  Namun  di  tahun  2020 ini, baik pemerintah dan masyarakat Indonesia  tentunya  sama-sama memiliki kesadaran dalam membaca situasi  yang  sedang  terjadi  dimana wabah Covid-19 merupakan permasalahan  utama  dan  perlu untuk  disikapi  secara  bijak.  Relasi antara  masyarakat  dan  pemerintah, mungkin  saja  bisa  disebut  sebagai
sinergi  untuk  melalui  masa-masa sulit dalam kontestasi politik di tahun 2020 ini. Agenda  pelaksanaan  Pilkada merupakan suatu agenda rutin yang mengandung  langkah  strategis  bagi terciptanya  transisi  politik  dan pemerintahan  Indonesia  di  masa depan.  Persoalan  Pilkada  bukan hanya  terbatas  pada  karakteristik calon, mekanisme kampanye, maupun  dinamika  dan  prosesi pelantikan semata.  Keutamaan  dari adanya  Pilkada  adalah  dalam merangsang  kesejahteraan  dan pembangunan  bagi  masyarakat  di tiap-tiap  daerah  melalui  berbagai macam upaya pembangunan secara berkesinambungan.    Koordinasi  dari pemerintah  pusat  harus  mencapai titik  sasaran,  dikarenakan  tiap pemimpin  daerah  tentunya  memiliki latarbelakang politik yang tidak sama (Arifulloh, 2015). Pada  masa  darurat  akibat pandemi  Covid-19  seperti  saat  ini, segala  manuver  dan  mekanisme politik  menjadi  lebih  riskan.  Para pelaku  politik  sudah  pasti  memiliki strateginya  sendiri  untuk  terus mengerahkan massa, karena tujuannya  adalah  memenangkan kompetisi.  Kemudian,  hal  itu biasanya  juga  turut  diimbangi dengan antusiasme masyarakat dari berbagai  penjuru  yang  larut  dalam atmosfer  politik  rutin.  Selalu  ada semacam  orientasi  untuk  berbenah, memihak,  memilih,  serta  meyakini sosok pemimpin pilihan.
Permasalahannya  adalah,  terkait dengan proses dan mobilisasi untuk melibatkan  kehadiran  massa  tentu bukan  tanpa  resiko  kecil.  Hal  ini menjadi  berbeda  jika  berkaca  dari pelaksanaan Pilkada sebelum- sebelumnya  yang  berjalan  normal, dimana  seluruh  pelaku  politik  selalu melakukan pola yang sama.

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
yang tinggi.
Dukungan
dan kesadaran dari masyarakat memang sangat  menentukan  tentang  sejauh mana  suatu  daerah  akan  mampu membendung laju penanganan
Covid-19, atau justru malah membengkak dan semakin menambah  daftar  cacatan  korban. Diakui  atau  tidak,  Pilkada  2020  di Indonesia
merupakan satu kontestasi  politik  yang  perlu  untuk dipertahankan  kualitasnya,  tanpa mengabaikan
konsep protokol kesehatan.
Pilkada  serentak  merupakan upaya  untuk  menciptakan  local accountability,  political  equity  dan local  responsiveness.  Pilkada  harus mampu  membawa  hasil  yang menyeluruh,  serta  menghantarkan masyarakat  untuk  dapat  merasakan perbaikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.  Partisipasi  masyarakat  di tingkat  lokal,  adalah  wujud  dari adanya  kemauan  dan  penerapan asas  kedaulatan  rakyat  yang mengharapkan dampak nyata dalam menghasilkan  output  yakni  untuk melahirkan pemerintahan baru
(Arifulloh, 2015). Upaya untuk  melahirkan pemerintahan  baru  pada  berbagai daerah  di  Indonesia,  sejatinya mewujudkan
suatu semangat kebangsaan  dan  harapan  yang membumbung  tinggi.  Hal  ini  terus dibuktikan  dengan  konsistensi  dari pelaksanaan Pilkada serentak dengan  penuh  tanggung  jawab  dan demokratis.  Namun  di  tahun  2020 ini, baik pemerintah dan masyarakat Indonesia  tentunya  sama-sama memiliki kesadaran dalam membaca situasi  yang  sedang  terjadi  dimana wabah Covid-19 merupakan permasalahan  utama  dan  perlu untuk  disikapi  secara  bijak.  Relasi antara  masyarakat  dan  pemerintah, mungkin  saja  bisa  disebut  sebagai
sinergi  untuk  melalui  masa-masa sulit dalam kontestasi politik di tahun 2020 ini. Agenda  pelaksanaan  Pilkada merupakan suatu agenda rutin yang mengandung  langkah  strategis  bagi terciptanya  transisi  politik  dan pemerintahan  Indonesia  di  masa depan.  Persoalan  Pilkada  bukan hanya  terbatas  pada  karakteristik calon, mekanisme kampanye, maupun  dinamika  dan  prosesi pelantikan semata.  Keutamaan  dari adanya  Pilkada  adalah  dalam merangsang  kesejahteraan  dan pembangunan  bagi  masyarakat  di tiap-tiap  daerah  melalui  berbagai macam upaya pembangunan secara berkesinambungan.    Koordinasi  dari pemerintah  pusat  harus  mencapai titik  sasaran,  dikarenakan  tiap pemimpin  daerah  tentunya  memiliki latarbelakang politik yang tidak sama (Arifulloh, 2015). Pada  masa  darurat  akibat pandemi  Covid-19  seperti  saat  ini, segala  manuver  dan  mekanisme politik  menjadi  lebih  riskan.  Para pelaku  politik  sudah  pasti  memiliki strateginya  sendiri  untuk  terus mengerahkan massa, karena tujuannya  adalah  memenangkan kompetisi.  Kemudian,  hal  itu biasanya  juga  turut  diimbangi dengan antusiasme masyarakat dari berbagai  penjuru  yang  larut  dalam atmosfer  politik  rutin.  Selalu  ada semacam  orientasi  untuk  berbenah, memihak,  memilih,  serta  meyakini sosok pemimpin pilihan.
Permasalahannya  adalah,  terkait dengan proses dan mobilisasi untuk melibatkan  kehadiran  massa  tentu bukan  tanpa  resiko  kecil.  Hal  ini menjadi  berbeda  jika  berkaca  dari pelaksanaan Pilkada sebelum- sebelumnya  yang  berjalan  normal, dimana  seluruh  pelaku  politik  selalu melakukan pola yang sama.

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
yang tinggi.
Dukungan
dan kesadaran dari masyarakat memang sangat  menentukan  tentang  sejauh mana  suatu  daerah  akan  mampu membendung laju penanganan
Covid-19, atau justru malah membengkak dan semakin menambah  daftar  cacatan  korban. Diakui  atau  tidak,  Pilkada  2020  di Indonesia
merupakan satu kontestasi  politik  yang  perlu  untuk dipertahankan  kualitasnya,  tanpa mengabaikan
konsep protokol kesehatan.
Pilkada  serentak  merupakan upaya  untuk  menciptakan  local accountability,  political  equity  dan local  responsiveness.  Pilkada  harus mampu  membawa  hasil  yang menyeluruh,  serta  menghantarkan masyarakat  untuk  dapat  merasakan perbaikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.  Partisipasi  masyarakat  di tingkat  lokal,  adalah  wujud  dari adanya  kemauan  dan  penerapan asas  kedaulatan  rakyat  yang mengharapkan dampak nyata dalam menghasilkan  output  yakni  untuk melahirkan pemerintahan baru
(Arifulloh, 2015). Upaya untuk  melahirkan pemerintahan  baru  pada  berbagai daerah  di  Indonesia,  sejatinya mewujudkan
suatu semangat kebangsaan  dan  harapan  yang membumbung  tinggi.  Hal  ini  terus dibuktikan  dengan  konsistensi  dari pelaksanaan Pilkada serentak dengan  penuh  tanggung  jawab  dan demokratis.  Namun  di  tahun  2020 ini, baik pemerintah dan masyarakat Indonesia  tentunya  sama-sama memiliki kesadaran dalam membaca situasi  yang  sedang  terjadi  dimana wabah Covid-19 merupakan permasalahan  utama  dan  perlu untuk  disikapi  secara  bijak.  Relasi antara  masyarakat  dan  pemerintah, mungkin  saja  bisa  disebut  sebagai
sinergi  untuk  melalui  masa-masa sulit dalam kontestasi politik di tahun 2020 ini. Agenda  pelaksanaan  Pilkada merupakan suatu agenda rutin yang mengandung  langkah  strategis  bagi terciptanya  transisi  politik  dan pemerintahan  Indonesia  di  masa depan.  Persoalan  Pilkada  bukan hanya  terbatas  pada  karakteristik calon, mekanisme kampanye, maupun  dinamika  dan  prosesi pelantikan semata.  Keutamaan  dari adanya  Pilkada  adalah  dalam merangsang  kesejahteraan  dan pembangunan  bagi  masyarakat  di tiap-tiap  daerah  melalui  berbagai macam upaya pembangunan secara berkesinambungan.    Koordinasi  dari pemerintah  pusat  harus  mencapai titik  sasaran,  dikarenakan  tiap pemimpin  daerah  tentunya  memiliki latarbelakang politik yang tidak sama (Arifulloh, 2015). Pada  masa  darurat  akibat pandemi  Covid-19  seperti  saat  ini, segala  manuver  dan  mekanisme politik  menjadi  lebih  riskan.  Para pelaku  politik  sudah  pasti  memiliki strateginya  sendiri  untuk  terus mengerahkan massa, karena tujuannya  adalah  memenangkan kompetisi.  Kemudian,  hal  itu biasanya  juga  turut  diimbangi dengan antusiasme masyarakat dari berbagai  penjuru  yang  larut  dalam atmosfer  politik  rutin.  Selalu  ada semacam  orientasi  untuk  berbenah, memihak,  memilih,  serta  meyakini sosok pemimpin pilihan.
Permasalahannya  adalah,  terkait dengan proses dan mobilisasi untuk melibatkan  kehadiran  massa  tentu bukan  tanpa  resiko  kecil.  Hal  ini menjadi  berbeda  jika  berkaca  dari pelaksanaan Pilkada sebelum- sebelumnya  yang  berjalan  normal, dimana  seluruh  pelaku  politik  selalu melakukan pola yang sama.

## J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
Salah satu
makalah internasional  tentang  Pemilu  dan seputar  Covid-19  yang  telah diterbitkan  oleh  IDEA,  sejauh  ini telah  menjadi  dasar  bagi  Perludem Indonesia (Perkumpulan Untuk
Demokrasi)  dalam  merumuskan tentang  bagaimana  wacana  dan pandangan  politik  yang  tepat  untuk diterapkan  di  Indonesia  dalam menyikapi  Pilkada  2020.  Makalah tersebut  tidak  lah  mengikat,  namun hanya sebatas memberikan pustaka referensi  bagi  tiap-tiap  negara. Karena  itu,  pemerintah  Indonesia terbilang  cukup  berani  untuk mengeluarkan  Perppu  Nomor  2 Tahun 2020 sebagai suatu kebijakan luar  biasa  dalam  sejarah  demokrasi di  Indonesia.  Aspek  legalitas  yang dikeluarkan  pemerintah  Indonesia sebenarnya  harus  mampu  untuk memberikan wawasan secara terurai, agar masyarakat juga paham tentang  teknis  yang  akan  dilakukan ke depannya. Selain itu,
konsekuensi dari pelaksanaan Pilkada  di  tengah  bencana  (wabah Covi-19)  juga  berpotensi  untuk menambah daftar panjang permasalahan (Habibi, 2020). Pelaksanaan Pilkada serentak  yang  telah  secara  resmi dimaklumatkan  oleh  Pemerintah Indonesia pada tanggal 9 Desember
2020  nanti,  sejauh  ini  telah memberikan kejelasan serta gambaran
kepada seluruh masyarakat.  Pilkada  serentak  di tahun  2020  ini  memang  menuai berbagai  macam  opini,  penafsiran, maupun kecenderungan  untuk  pro dan kontra. Fakta nya jadwal Pilkada di  tahun  ini  sudah  bukan  lagi sebagai  sekedar  wacana  belaka, ditambah  lagi  dengan  situasi  dan kondisi yang terjadi akibat Covid-19. Maka  suatu  hal  lumrah  apabila banyak opini dan tafsir dari berbagai
tokoh maupun pemerhati politik yang banyak bermunculan untuk mengomentari  status  pelaksanaan
Pilkada ke depan.
Tolok  ukur
nya  adalah, tentang opini yang gencar dan dapat dibuktikan  dari  adanya  bentuk gerakan petisi online untuk menunda pelaksanaan  Pilkada  2020  di Indonesia  hingga  tahun  2021  atau secara  tidak  langsung  adalah menunggu  perkembangan  situasi pandemi  usai  ataupun  membaik. Mereka  tergabung  dalam  kelompok sebagai  Koalisi  Sipil  Masyarakat untuk Pilkada
Sehat, dan menyatakan telah melakukan diskusi serta  penyaluran  aspirasi  kepada pihak  pemerintah.  Gerakan  petisi online  ini  sebenarnya  didasari  atas keinginan  kuat  pemerintah  yang tidak  telah  disepakati,  sehingga Pilkada  2020  tetap  dijadwalkan untuk  terlaksana  beberapa  bulan mendatang (Farisa, 2020b).
Menurut  Nafis  (2020)  yang merupakan perwakilan dari kelompok penggerak petisi, menyatakan  bahwa  Pilkada  yang akan  berlangsung  diprediksi  akan menurun  kualitasnya.  Mulai  dari keselamatan  warga  masyarakat, penyelenggara, aparat, dan instrumen lain juga menjadi terancam,  walaupun  Perppu  darurat yang telah dikeluarkan juga mengatur  tentang  teknis  protokol kesehatan  sekali  pun.  Hal  serupa juga  dikatakan  oleh  salah  satu inisiator petisi yakni Direktur Eksekutif Perludem, menurut Anggraini (2020) pelaksanaan Pilkada 2020 yang terkesan memaksakan  tersebut  akan  lebih berpotensi  menimbulkan  banyak kerugian  daripada  manfaat  yang dirasakan (Farisa, 2020b).
Selain  itu,  KPU  menyatakan bahwa pihaknya siap untuk memulai

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
Salah satu makalah internasional  tentang  Pemilu  dan seputar  Covid-19  yang  telah diterbitkan  oleh  IDEA,  sejauh  ini telah  menjadi  dasar  bagi  Perludem Indonesia (Perkumpulan Untuk
Demokrasi)  dalam  merumuskan tentang  bagaimana  wacana  dan pandangan  politik  yang  tepat  untuk diterapkan  di  Indonesia  dalam menyikapi  Pilkada  2020.  Makalah tersebut  tidak  lah  mengikat,  namun hanya sebatas memberikan pustaka referensi  bagi  tiap-tiap  negara. Karena  itu,  pemerintah  Indonesia terbilang  cukup  berani  untuk mengeluarkan  Perppu  Nomor  2 Tahun 2020 sebagai suatu kebijakan luar  biasa  dalam  sejarah  demokrasi di  Indonesia.  Aspek  legalitas  yang dikeluarkan  pemerintah  Indonesia sebenarnya  harus  mampu  untuk memberikan wawasan secara terurai, agar masyarakat juga paham tentang  teknis  yang  akan  dilakukan ke depannya. Selain itu,
konsekuensi dari pelaksanaan Pilkada  di  tengah  bencana  (wabah Covi-19)  juga  berpotensi  untuk menambah daftar panjang permasalahan (Habibi, 2020). Pelaksanaan Pilkada serentak  yang  telah  secara  resmi dimaklumatkan  oleh  Pemerintah Indonesia pada tanggal 9 Desember
2020  nanti,  sejauh  ini  telah memberikan kejelasan serta gambaran
kepada seluruh masyarakat.  Pilkada  serentak  di tahun  2020  ini  memang  menuai berbagai  macam  opini,  penafsiran, maupun kecenderungan  untuk  pro dan kontra. Fakta nya jadwal Pilkada di  tahun  ini  sudah  bukan  lagi sebagai  sekedar  wacana  belaka, ditambah  lagi  dengan  situasi  dan kondisi yang terjadi akibat Covid-19. Maka  suatu  hal  lumrah  apabila banyak opini dan tafsir dari berbagai
tokoh maupun pemerhati politik yang banyak bermunculan untuk mengomentari  status  pelaksanaan
Pilkada ke depan.
Tolok  ukur
nya  adalah, tentang opini yang gencar dan dapat dibuktikan  dari  adanya  bentuk gerakan petisi online untuk menunda pelaksanaan  Pilkada  2020  di Indonesia  hingga  tahun  2021  atau secara  tidak  langsung  adalah menunggu  perkembangan  situasi pandemi  usai  ataupun  membaik. Mereka  tergabung  dalam  kelompok sebagai  Koalisi  Sipil  Masyarakat untuk Pilkada
Sehat, dan menyatakan telah melakukan diskusi serta  penyaluran  aspirasi  kepada pihak  pemerintah.  Gerakan  petisi online  ini  sebenarnya  didasari  atas keinginan  kuat  pemerintah  yang tidak  telah  disepakati,  sehingga Pilkada  2020  tetap  dijadwalkan untuk  terlaksana  beberapa  bulan mendatang (Farisa, 2020b).
Menurut  Nafis  (2020)  yang merupakan perwakilan dari kelompok penggerak petisi, menyatakan  bahwa  Pilkada  yang akan  berlangsung  diprediksi  akan menurun  kualitasnya.  Mulai  dari keselamatan  warga  masyarakat, penyelenggara, aparat, dan instrumen lain juga menjadi terancam,  walaupun  Perppu  darurat yang telah dikeluarkan juga mengatur  tentang  teknis  protokol kesehatan  sekali  pun.  Hal  serupa juga  dikatakan  oleh  salah  satu inisiator petisi yakni Direktur Eksekutif Perludem, menurut Anggraini (2020) pelaksanaan Pilkada 2020 yang terkesan memaksakan  tersebut  akan  lebih berpotensi  menimbulkan  banyak kerugian  daripada  manfaat  yang dirasakan (Farisa, 2020b).
Selain  itu,  KPU  menyatakan bahwa pihaknya siap untuk memulai

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
Salah satu makalah internasional  tentang  Pemilu  dan seputar  Covid-19  yang  telah diterbitkan  oleh  IDEA,  sejauh  ini telah  menjadi  dasar  bagi  Perludem Indonesia (Perkumpulan Untuk
Demokrasi)  dalam  merumuskan tentang  bagaimana  wacana  dan pandangan  politik  yang  tepat  untuk diterapkan  di  Indonesia  dalam menyikapi  Pilkada  2020.  Makalah tersebut  tidak  lah  mengikat,  namun hanya sebatas memberikan pustaka referensi  bagi  tiap-tiap  negara. Karena  itu,  pemerintah  Indonesia terbilang  cukup  berani  untuk mengeluarkan  Perppu  Nomor  2 Tahun 2020 sebagai suatu kebijakan luar  biasa  dalam  sejarah  demokrasi di  Indonesia.  Aspek  legalitas  yang dikeluarkan  pemerintah  Indonesia sebenarnya  harus  mampu  untuk memberikan wawasan secara terurai, agar masyarakat juga paham tentang  teknis  yang  akan  dilakukan ke depannya. Selain itu,
konsekuensi dari pelaksanaan Pilkada  di  tengah  bencana  (wabah Covi-19)  juga  berpotensi  untuk menambah daftar panjang permasalahan (Habibi, 2020). Pelaksanaan Pilkada serentak  yang  telah  secara  resmi dimaklumatkan  oleh  Pemerintah Indonesia pada tanggal 9 Desember
2020  nanti,  sejauh  ini  telah memberikan kejelasan serta gambaran
kepada seluruh masyarakat.  Pilkada  serentak  di tahun  2020  ini  memang  menuai berbagai  macam  opini,  penafsiran, maupun kecenderungan  untuk  pro dan kontra. Fakta nya jadwal Pilkada di  tahun  ini  sudah  bukan  lagi sebagai  sekedar  wacana  belaka, ditambah  lagi  dengan  situasi  dan kondisi yang terjadi akibat Covid-19. Maka  suatu  hal  lumrah  apabila banyak opini dan tafsir dari berbagai
tokoh maupun pemerhati politik yang banyak bermunculan untuk mengomentari  status  pelaksanaan
Pilkada ke depan.
Tolok  ukur
nya  adalah, tentang opini yang gencar dan dapat dibuktikan  dari  adanya  bentuk gerakan petisi online untuk menunda pelaksanaan  Pilkada  2020  di Indonesia  hingga  tahun  2021  atau secara  tidak  langsung  adalah menunggu  perkembangan  situasi pandemi  usai  ataupun  membaik. Mereka  tergabung  dalam  kelompok sebagai  Koalisi  Sipil  Masyarakat untuk Pilkada
Sehat, dan menyatakan telah melakukan diskusi serta  penyaluran  aspirasi  kepada pihak  pemerintah.  Gerakan  petisi online  ini  sebenarnya  didasari  atas keinginan  kuat  pemerintah  yang tidak  telah  disepakati,  sehingga Pilkada  2020  tetap  dijadwalkan untuk  terlaksana  beberapa  bulan mendatang (Farisa, 2020b).
Menurut  Nafis  (2020)  yang merupakan perwakilan dari kelompok penggerak petisi, menyatakan  bahwa  Pilkada  yang akan  berlangsung  diprediksi  akan menurun  kualitasnya.  Mulai  dari keselamatan  warga  masyarakat, penyelenggara, aparat, dan instrumen lain juga menjadi terancam,  walaupun  Perppu  darurat yang telah dikeluarkan juga mengatur  tentang  teknis  protokol kesehatan  sekali  pun.  Hal  serupa juga  dikatakan  oleh  salah  satu inisiator petisi yakni Direktur Eksekutif Perludem, menurut Anggraini (2020) pelaksanaan Pilkada 2020 yang terkesan memaksakan  tersebut  akan  lebih berpotensi  menimbulkan  banyak kerugian  daripada  manfaat  yang dirasakan (Farisa, 2020b).
Selain  itu,  KPU  menyatakan bahwa pihaknya siap untuk memulai

## J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
simulasi
pelaksanaan
Pilkada dengan
teknis-teknis khusus, termasuk  tata  cara  baru  dan penerapan  protokol  kesehatan  di dalamnya.  Dalam  hal  ini,  KPU  juga kembali  mengaktifkan  status  para panitia  penyelenggara  (PPK,  KPPS dan PPS) yang sebelumnya berstatus  sebagai ad  hoc akibat status  darurat  pandemi  Covid-19.
Antisipasi penularan Covid-19
menjadi  pertimbangan  serius  bagi lembaga KPU, maka dari itu simulasi merupakan  wujud  dari  kesiapan total, sebelum menghadapi pelaksanaan  secara  riil  di  lapangan nantinya (Farisa, 2020a).
Maka  dari  itu,  penelitian  ini menjadi  menarik  untuk  dikaji sebagaimana penelitian sebelumnya oleh Hasibuan (2020) yang mengkaji tentang  akibat  dan  dampak  yang timbul akibat Covid-19 dan menyerang berbagai  lini  sektor termasuk  dalam  agenda  penundaan
Pilkada  2020,  sehingga  Pemerintah mengeluarkan  kebijakan  darurat (sebagai respon  atas situasi pandemi yang juga darurat). Kondisi akibat Covid-19 memaksa para aktor dan  penyelenggara  Pilkada  untuk terbatas  interaksinya,  sehingga  hal tersebut menghambat kinerja maupun  pergerakan  para  aktor politik.  Namun  jika  merujuk  kepada kondisi  pandemi  Covid-19  yang masih  belum  terkendali,  maka sebaiknya  Pilkada  di  2020  ini memang ditunda total. Prioritas yang semestinya  diutamakan  adalah, tentang bagaimana negara memenuhi  aspek  dan  kebutuhan fundamental  bagi  tiap  warganya (kesehatan  &  keselamatan).  Secara teknis,  KPU  sudah  membuat kebijakan  yang  tertuang  dalam Keputusan  KPU  Nomor  179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 mulai dari pelantikan panitia pemungutan
suara,  verifikasi  pasangan  calon, hingga  fase  pemutakhiran  data pemilih.  Akan  tetapi,  penundaan teknis  saja  tidak  cukup  untuk menjamin keselamatan orang banyak  walaupun  hal  tersebut tergolong  sebagai  upaya  untuk menekan  penyebaran  Covid-19  di Indonesia (Hasibuan, 2020). Untuk  mengetahui  tentang sejauh  mana  perkembangan  opini publik, serta dikaitkan dengan situasi dan kondisi di Indonesia saat ini dari berbagai segi. kesiapan, kesadaran, dan  keinginan  kuat  dari  seluruh elemen  di  Indonesia  dapat  diukur melalui penelitian ini. Bagaimanapun, permasalahan Covid-19 telah menjalar ke berbagai ruang  dan  lini  di  Indonesia. Kepastian  untuk  dapat  mengakhiri wabah  Covid-19  belum  dapat diprediksi  secara  nyata,  sehingga masyarakat  tetap  berada  dan bertahan  dengan  pola  hidup  yang sama.  Tak  terkecuali  dengan kontestasi  Pilkada,  dimana  harapan publik untuk menyongsong perubahan menjadi terganggu, bahkan  diwarnai  dengan  atmosfer kewaspadaan. Kekhawatiran tentang turunnya kualitas demokrasi merupakan  satu  hipotesis  alami yang  muncul  di  benak  masyarakat. Bagaimanapun,  masyarakat  adalah pihak  yang  paling berharap  akan suatu  perbaikan  bagi  kehidupannya masing-masing.  Melalui  Pilkada, masyarakat  tiap  daerah  dapat menciptakan langkah awal perubahan, serta merasakan dampak ke depannya sesuai dengan harapan  dan  kebutuhan.  Pilkada  di masa  pandemi  Covid-19  ini, tentu memerlukan kerjasama dari berbagai pihak agar mengedepankan kepentingan bersama.

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
simulasi pelaksanaan Pilkada dengan
teknis-teknis khusus, termasuk  tata  cara  baru  dan penerapan  protokol  kesehatan  di dalamnya.  Dalam  hal  ini,  KPU  juga kembali  mengaktifkan  status  para panitia  penyelenggara  (PPK,  KPPS dan PPS) yang sebelumnya berstatus  sebagai ad  hoc akibat status  darurat  pandemi  Covid-19.
Antisipasi penularan Covid-19
menjadi  pertimbangan  serius  bagi lembaga KPU, maka dari itu simulasi merupakan  wujud  dari  kesiapan total, sebelum menghadapi pelaksanaan  secara  riil  di  lapangan nantinya (Farisa, 2020a).
Maka  dari  itu,  penelitian  ini menjadi  menarik  untuk  dikaji sebagaimana penelitian sebelumnya oleh Hasibuan (2020) yang mengkaji tentang  akibat  dan  dampak  yang timbul akibat Covid-19 dan menyerang berbagai  lini  sektor termasuk  dalam  agenda  penundaan
Pilkada  2020,  sehingga  Pemerintah mengeluarkan  kebijakan  darurat (sebagai respon  atas situasi pandemi yang juga darurat). Kondisi akibat Covid-19 memaksa para aktor dan  penyelenggara  Pilkada  untuk terbatas  interaksinya,  sehingga  hal tersebut menghambat kinerja maupun  pergerakan  para  aktor politik.  Namun  jika  merujuk  kepada kondisi  pandemi  Covid-19  yang masih  belum  terkendali,  maka sebaiknya  Pilkada  di  2020  ini memang ditunda total. Prioritas yang semestinya  diutamakan  adalah, tentang bagaimana negara memenuhi  aspek  dan  kebutuhan fundamental  bagi  tiap  warganya (kesehatan  &  keselamatan).  Secara teknis,  KPU  sudah  membuat kebijakan  yang  tertuang  dalam Keputusan  KPU  Nomor  179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 mulai dari pelantikan panitia pemungutan
suara,  verifikasi  pasangan  calon, hingga  fase  pemutakhiran  data pemilih.  Akan  tetapi,  penundaan teknis  saja  tidak  cukup  untuk menjamin keselamatan orang banyak  walaupun  hal  tersebut tergolong  sebagai  upaya  untuk menekan  penyebaran  Covid-19  di Indonesia (Hasibuan, 2020). Untuk  mengetahui  tentang sejauh  mana  perkembangan  opini publik, serta dikaitkan dengan situasi dan kondisi di Indonesia saat ini dari berbagai segi. kesiapan, kesadaran, dan  keinginan  kuat  dari  seluruh elemen  di  Indonesia  dapat  diukur melalui penelitian ini. Bagaimanapun, permasalahan Covid-19 telah menjalar ke berbagai ruang  dan  lini  di  Indonesia. Kepastian  untuk  dapat  mengakhiri wabah  Covid-19  belum  dapat diprediksi  secara  nyata,  sehingga masyarakat  tetap  berada  dan bertahan  dengan  pola  hidup  yang sama.  Tak  terkecuali  dengan kontestasi  Pilkada,  dimana  harapan publik untuk menyongsong perubahan menjadi terganggu, bahkan  diwarnai  dengan  atmosfer kewaspadaan. Kekhawatiran tentang turunnya kualitas demokrasi merupakan  satu  hipotesis  alami yang  muncul  di  benak  masyarakat. Bagaimanapun,  masyarakat  adalah pihak  yang  paling berharap  akan suatu  perbaikan  bagi  kehidupannya masing-masing.  Melalui  Pilkada, masyarakat  tiap  daerah  dapat menciptakan langkah awal perubahan, serta merasakan dampak ke depannya sesuai dengan harapan  dan  kebutuhan.  Pilkada  di masa  pandemi  Covid-19  ini, tentu memerlukan kerjasama dari berbagai pihak agar mengedepankan kepentingan bersama.

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
simulasi pelaksanaan Pilkada dengan
teknis-teknis khusus, termasuk  tata  cara  baru  dan penerapan  protokol  kesehatan  di dalamnya.  Dalam  hal  ini,  KPU  juga kembali  mengaktifkan  status  para panitia  penyelenggara  (PPK,  KPPS dan PPS) yang sebelumnya berstatus  sebagai ad  hoc akibat status  darurat  pandemi  Covid-19.
Antisipasi penularan Covid-19
menjadi  pertimbangan  serius  bagi lembaga KPU, maka dari itu simulasi merupakan  wujud  dari  kesiapan total, sebelum menghadapi pelaksanaan  secara  riil  di  lapangan nantinya (Farisa, 2020a).
Maka  dari  itu,  penelitian  ini menjadi  menarik  untuk  dikaji sebagaimana penelitian sebelumnya oleh Hasibuan (2020) yang mengkaji tentang  akibat  dan  dampak  yang timbul akibat Covid-19 dan menyerang berbagai  lini  sektor termasuk  dalam  agenda  penundaan
Pilkada  2020,  sehingga  Pemerintah mengeluarkan  kebijakan  darurat (sebagai respon  atas situasi pandemi yang juga darurat). Kondisi akibat Covid-19 memaksa para aktor dan  penyelenggara  Pilkada  untuk terbatas  interaksinya,  sehingga  hal tersebut menghambat kinerja maupun  pergerakan  para  aktor politik.  Namun  jika  merujuk  kepada kondisi  pandemi  Covid-19  yang masih  belum  terkendali,  maka sebaiknya  Pilkada  di  2020  ini memang ditunda total. Prioritas yang semestinya  diutamakan  adalah, tentang bagaimana negara memenuhi  aspek  dan  kebutuhan fundamental  bagi  tiap  warganya (kesehatan  &  keselamatan).  Secara teknis,  KPU  sudah  membuat kebijakan  yang  tertuang  dalam Keputusan  KPU  Nomor  179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020 mulai dari pelantikan panitia pemungutan
suara,  verifikasi  pasangan  calon, hingga  fase  pemutakhiran  data pemilih.  Akan  tetapi,  penundaan teknis  saja  tidak  cukup  untuk menjamin keselamatan orang banyak  walaupun  hal  tersebut tergolong  sebagai  upaya  untuk menekan  penyebaran  Covid-19  di Indonesia (Hasibuan, 2020). Untuk  mengetahui  tentang sejauh  mana  perkembangan  opini publik, serta dikaitkan dengan situasi dan kondisi di Indonesia saat ini dari berbagai segi. kesiapan, kesadaran, dan  keinginan  kuat  dari  seluruh elemen  di  Indonesia  dapat  diukur melalui penelitian ini. Bagaimanapun, permasalahan Covid-19 telah menjalar ke berbagai ruang  dan  lini  di  Indonesia. Kepastian  untuk  dapat  mengakhiri wabah  Covid-19  belum  dapat diprediksi  secara  nyata,  sehingga masyarakat  tetap  berada  dan bertahan  dengan  pola  hidup  yang sama.  Tak  terkecuali  dengan kontestasi  Pilkada,  dimana  harapan publik untuk menyongsong perubahan menjadi terganggu, bahkan  diwarnai  dengan  atmosfer kewaspadaan. Kekhawatiran tentang turunnya kualitas demokrasi merupakan  satu  hipotesis  alami yang  muncul  di  benak  masyarakat. Bagaimanapun,  masyarakat  adalah pihak  yang  paling berharap  akan suatu  perbaikan  bagi  kehidupannya masing-masing.  Melalui  Pilkada, masyarakat  tiap  daerah  dapat menciptakan langkah awal perubahan, serta merasakan dampak ke depannya sesuai dengan harapan  dan  kebutuhan.  Pilkada  di masa  pandemi  Covid-19  ini, tentu memerlukan kerjasama dari berbagai pihak agar mengedepankan kepentingan bersama.

## J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  dalam penelitian ini  adalah dengan pendekatan studi kepustakaan (library  research) .  Menurut  Zed (2003)
studi kepustakaan didefinisikan  sebagai  serangkaian aktivitas dan kegiatan yang mengacu  kepada  pengumpulan data-data
pustaka, termasuk membaca, mencatat, maupun mengolah  bahan  penelitian.  Ada kurang  lebih  4  karakteristik  bagi seorang  peneliti  yang  memilih metode studi kepustakaan, diantaranya  yakni:  Pertama,  penulis berhadapan  langsung  dengan  data tekstual  maupun  angka.  Kedua, peneliti  tidak  langsung  terjun  ke lapangan karena data perolehan dari penelitian  dapat  diperoleh  dimana pun  dengan sifat  yang  cukup. Ketiga,  peneliti  memperoleh data dan  fakta  dari  peneliti  lain  yang relevan  tanpa  melalui  observasi lapangan.  Keempat,  kondisi  yang berkaitan  dengan  ruang  dan  waktu sehingga  membatas  peneliti  untuk terjun  langsung  ke  lapangan  guna memperoleh  data  secara  langsung (Supriyadi,
2017). Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi,
sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Susan  Stainback  dalam (Bachri, 2010) bahwa  triangulasi  bertujuan untuk  meningkatkan  pemahaman para peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki. Triangulasi merupakan teknik  pemeriksaan  keabsahan  data dengan  analisis  data  dari  berbagai sumber.  Triangulasi  memanfaatkan sesuatu  di  luar  data,  sebagai pengecek dan pembanding.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Memaknai Ulang Hakikat Pilkada Pilkada di
Indonesia,
merupakan  ajang  rutin  5  tahunan
yang diselenggarakan dengan penuh  prosesi  untuk  kemaslahatan hajat  hidup  orang  banyak  di berbagai  daerah.  Adapun  prinsip dasar  dari  penyelenggaraannya adalah berdasarkan dengan konsensus bersama, dan dilaksanakan  sesuai  dengan  kaidah demokratis.  Masyarakat berperan sebagai subjek utama untuk menentukan  jatuhnya  pilihan  pada masing-masing  calon  pemimpin  dari berbagai  latarbelakang.  Di  era modern  ini,  Pilkada  muncul  sebagai salah  satu  perhelatan  politik  yang bergengsi  dan  memenuhi  ruang- ruang publik dari berbagai elemen. Makna  dari  Pilkada  sendiri, sebenarnya adalah tentang bagaimana  muncul  satu  gerakan bersama  dari  rakyat  melalui  cara demokratis
dengan kesamaan tujuan.  Tujuan  tersebut  berorientasi pada  lahirnya  sosok  pemimpin  baru yang  diyakini  memiliki  kompetensi untuk  menjalankan  tugas  dan fungsinya
dalam mengayomi masyarakat secara maksimal melalui pengelolaan
dan kebijakan.
Kesejahteraan  masyarakat  menjadi prioritas  dan  indikator  utama  sejak awal  prosesi  pilkada  dihelat, sehingga  melalui  indikator  itu  maka akan tercipta suatu ekspektasi yang didambakan oleh masyarakat (Akbar, 2017). Masyarakat  yang  ada  di tingkat  daerah,  secara  langsung akan  terlibat  dengan  pelaksanaan Pilkada.  Karena  tujuan  dari  Pilkada adalah untuk membangun kemandirian dalam berpolitik, sehingga  masyarakat  dituntut  untuk menentukan
nasibnya sendiri selama  periode  5  tahun  ke  depan sesuai  dengan  asas  yang  berlaku. Para  calon  pemimpin  (kandidat), adalah  perantara  bagi  masyarakat untuk  memulai  harapan  baru  dan

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  dalam
penelitian ini  adalah dengan pendekatan studi kepustakaan (library  research) .  Menurut  Zed (2003) studi kepustakaan didefinisikan  sebagai  serangkaian aktivitas dan kegiatan yang mengacu  kepada  pengumpulan data-data
pustaka, termasuk membaca, mencatat, maupun mengolah  bahan  penelitian.  Ada kurang  lebih  4  karakteristik  bagi seorang  peneliti  yang  memilih metode studi kepustakaan, diantaranya  yakni:  Pertama,  penulis berhadapan  langsung  dengan  data tekstual  maupun  angka.  Kedua, peneliti  tidak  langsung  terjun  ke lapangan karena data perolehan dari penelitian  dapat  diperoleh  dimana pun  dengan sifat  yang  cukup. Ketiga,  peneliti  memperoleh data dan  fakta  dari  peneliti  lain  yang relevan  tanpa  melalui  observasi lapangan.  Keempat,  kondisi  yang berkaitan  dengan  ruang  dan  waktu sehingga  membatas  peneliti  untuk terjun  langsung  ke  lapangan  guna memperoleh  data  secara  langsung (Supriyadi,
2017). Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi,
sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Susan  Stainback  dalam (Bachri, 2010) bahwa  triangulasi  bertujuan untuk  meningkatkan  pemahaman para peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki. Triangulasi merupakan teknik  pemeriksaan  keabsahan  data dengan  analisis  data  dari  berbagai sumber.  Triangulasi  memanfaatkan sesuatu  di  luar  data,  sebagai pengecek dan pembanding.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Memaknai Ulang Hakikat Pilkada Pilkada di
Indonesia,
merupakan  ajang  rutin  5  tahunan
yang diselenggarakan dengan penuh  prosesi  untuk  kemaslahatan hajat  hidup  orang  banyak  di berbagai  daerah.  Adapun  prinsip dasar  dari  penyelenggaraannya adalah berdasarkan dengan konsensus bersama, dan dilaksanakan  sesuai  dengan  kaidah demokratis.  Masyarakat berperan sebagai subjek utama untuk menentukan  jatuhnya  pilihan  pada masing-masing  calon  pemimpin  dari berbagai  latarbelakang.  Di  era modern  ini,  Pilkada  muncul  sebagai salah  satu  perhelatan  politik  yang bergengsi  dan  memenuhi  ruang- ruang publik dari berbagai elemen. Makna  dari  Pilkada  sendiri, sebenarnya adalah tentang bagaimana  muncul  satu  gerakan bersama  dari  rakyat  melalui  cara demokratis
dengan kesamaan tujuan.  Tujuan  tersebut  berorientasi pada  lahirnya  sosok  pemimpin  baru yang  diyakini  memiliki  kompetensi untuk  menjalankan  tugas  dan fungsinya
dalam mengayomi masyarakat secara maksimal melalui pengelolaan
dan kebijakan.
Kesejahteraan  masyarakat  menjadi prioritas  dan  indikator  utama  sejak awal  prosesi  pilkada  dihelat, sehingga  melalui  indikator  itu  maka akan tercipta suatu ekspektasi yang didambakan oleh masyarakat (Akbar, 2017). Masyarakat  yang  ada  di tingkat  daerah,  secara  langsung akan  terlibat  dengan  pelaksanaan Pilkada.  Karena  tujuan  dari  Pilkada adalah untuk membangun kemandirian dalam berpolitik, sehingga  masyarakat  dituntut  untuk menentukan
nasibnya sendiri selama  periode  5  tahun  ke  depan sesuai  dengan  asas  yang  berlaku. Para  calon  pemimpin  (kandidat), adalah  perantara  bagi  masyarakat untuk  memulai  harapan  baru  dan

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  dalam
penelitian ini  adalah dengan pendekatan studi kepustakaan (library  research) .  Menurut  Zed (2003) studi kepustakaan didefinisikan  sebagai  serangkaian aktivitas dan kegiatan yang mengacu  kepada  pengumpulan data-data
pustaka, termasuk membaca, mencatat, maupun mengolah  bahan  penelitian.  Ada kurang  lebih  4  karakteristik  bagi seorang  peneliti  yang  memilih metode studi kepustakaan, diantaranya  yakni:  Pertama,  penulis berhadapan  langsung  dengan  data tekstual  maupun  angka.  Kedua, peneliti  tidak  langsung  terjun  ke lapangan karena data perolehan dari penelitian  dapat  diperoleh  dimana pun  dengan sifat  yang  cukup. Ketiga,  peneliti  memperoleh data dan  fakta  dari  peneliti  lain  yang relevan  tanpa  melalui  observasi lapangan.  Keempat,  kondisi  yang berkaitan  dengan  ruang  dan  waktu sehingga  membatas  peneliti  untuk terjun  langsung  ke  lapangan  guna memperoleh  data  secara  langsung (Supriyadi,
2017). Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi,
sebagaimana  yang  dikatakan  oleh Susan  Stainback  dalam (Bachri, 2010) bahwa  triangulasi  bertujuan untuk  meningkatkan  pemahaman para peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki. Triangulasi merupakan teknik  pemeriksaan  keabsahan  data dengan  analisis  data  dari  berbagai sumber.  Triangulasi  memanfaatkan sesuatu  di  luar  data,  sebagai pengecek dan pembanding.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Memaknai Ulang Hakikat Pilkada Pilkada di
Indonesia,
merupakan  ajang  rutin  5  tahunan
yang diselenggarakan dengan penuh  prosesi  untuk  kemaslahatan hajat  hidup  orang  banyak  di berbagai  daerah.  Adapun  prinsip dasar  dari  penyelenggaraannya adalah berdasarkan dengan konsensus bersama, dan dilaksanakan  sesuai  dengan  kaidah demokratis.  Masyarakat berperan sebagai subjek utama untuk menentukan  jatuhnya  pilihan  pada masing-masing  calon  pemimpin  dari berbagai  latarbelakang.  Di  era modern  ini,  Pilkada  muncul  sebagai salah  satu  perhelatan  politik  yang bergengsi  dan  memenuhi  ruang- ruang publik dari berbagai elemen. Makna  dari  Pilkada  sendiri, sebenarnya adalah tentang bagaimana  muncul  satu  gerakan bersama  dari  rakyat  melalui  cara demokratis
dengan kesamaan tujuan.  Tujuan  tersebut  berorientasi pada  lahirnya  sosok  pemimpin  baru yang  diyakini  memiliki  kompetensi untuk  menjalankan  tugas  dan fungsinya
dalam mengayomi masyarakat secara maksimal melalui pengelolaan
dan kebijakan.
Kesejahteraan  masyarakat  menjadi prioritas  dan  indikator  utama  sejak awal  prosesi  pilkada  dihelat, sehingga  melalui  indikator  itu  maka akan tercipta suatu ekspektasi yang didambakan oleh masyarakat (Akbar, 2017). Masyarakat  yang  ada  di tingkat  daerah,  secara  langsung akan  terlibat  dengan  pelaksanaan Pilkada.  Karena  tujuan  dari  Pilkada adalah untuk membangun kemandirian dalam berpolitik, sehingga  masyarakat  dituntut  untuk menentukan
nasibnya sendiri selama  periode  5  tahun  ke  depan sesuai  dengan  asas  yang  berlaku. Para  calon  pemimpin  (kandidat), adalah  perantara  bagi  masyarakat untuk  memulai  harapan  baru  dan

## J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
meneruskan  langkah  pembangunan yang  sesuai  dengan  kehendak masyarakat itu sendiri. Secara garis
besar,
pelaksanaan Pilkada adalah berdasarkan  dengan  kedaulatan masyarakat Indonesia di tiap daerah. Masyarakat  memiliki  kebebasan yang utuh dalam menentukan suara hak  pilih  nya  tanpa  ada  intervensi dari pihak mana pun, termasuk para pelaku  dan  elite  politik  yang memang  berkepentingan  praktis. Kepentingan  bersama  merupakan agenda  bersama  yang  harus disadari dan diupayakan oleh rakyat, termasuk
dalam melakukan monitoring terhadap segala kebijakan  publik.  Kepastian  untuk terciptanya  ruang  kebebasan  bagi rakyat pada ajang Pilkada harus lah diperhatikan  secara  serius,  serta dijamin  keberadaannya  sehingga mampu untuk mencerminkan kualitas  partisipasi  yang  baik (Saputra & Asih, 2017). Estafet  kepemimpinan  yang ada  dalam  Pilkada,  merupakan bagian  dari  prinsip  otonom  dengan turut  melibatkan  kehadiran  rakyat sebagai  faktor  pendukung  utama. Terciptanya  ajang  Pilkada  adalah sangat membutuhkan modal sumber daya  manusia  sebagai  motor penggerak  yang  mumpuni  dan mampu  untuk  mengisi  kekosongan tampuk kepemimpinan daerah. Prinsip  yang  terkandung  dalam Pilkada,  pada  dasarnya  lebih menekankan  pada  keadilan  sosial tanpa  meruncingkan  perbedaan sekecil  apapun  (termasuk  bagi individu maupun kelompok).
Maraknya  partai  politik  juga semakin menambah dinamika
Pilkada  di  Indonesia,  karena runtutan
persaingan yang berlangsung  dalam  jangka waktu yang lama. Kekalahan dan
kemenangan  secara  angka,  bukan lah  hal  yang  mutlak  untuk  sekedar dijadikan pesta fora belaka. Namun, Pilkada juga sekaligus turut menyiratkan  pesan  bahwa  tahun- tahun  berikutnya  berpotensi  untuk diwarnai  dengan  berbagai  macam persaingan, dengan strategi masing- masing para pelaku politik. Perkembangan  Opini  Penolakan Terhadap Pilkada 2020 Dikutip  dari  SerambiNews (2020),  pernyataan  sikap  menolak juga  disampaikan  oleh  salah  satu pimpinan  lembaga  DPD  RI  Teras Narang.  Dalam  sesi  wawancara dengan  para  wartawan,  dirinya mengatakan:
“Sementara  di  saat  bersamaan,  kita sama-sama  mengetahui  bahwa seluruh dunia dan Indonesia sedang berjuang menghadapi wabah pandemi  Covid-19,  termasuk  para pemerintah daerah yang hingga hari ini  masih  terus  bekerja  dan mengendalikan  penyebaran  Covid- 19 di daerahnya masing-masing ”. Selain  itu,  ada  beberapa pertimbangan  resmi  dari  WHO sebagai  badan  kesehatan  dunia yang menetapkan pandemi Covid-19 sebagai wabah global, serta statusnya  masih  aktif  hingga sekarang.  Pilkada  2020  setidaknya melibatkan
sekitar 105 juta penduduk,  di  270  daerah  dari berbagai  penjuru  yang  tentunya rawan dan rentan (Eda, 2020). Penolakan tegas yang disampaikan  oleh  seorang  Teras Nawang merupakan suatu pandangan rasional, dengan menjadikan  acuan  dan  fakta lapangan  sebagai  pertimbangan kasus.  Fakta  nya  saat  ini  Indonesia masih terus
mengalami pertambahan  kasus  yang  tak terkendali, sehingga tingkat kekhawatiran  yang  hinggap  pada

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
meneruskan  langkah  pembangunan yang  sesuai  dengan  kehendak masyarakat itu sendiri. Secara garis
besar,
pelaksanaan Pilkada adalah berdasarkan  dengan  kedaulatan masyarakat Indonesia di tiap daerah. Masyarakat  memiliki  kebebasan yang utuh dalam menentukan suara hak  pilih  nya  tanpa  ada  intervensi dari pihak mana pun, termasuk para pelaku  dan  elite  politik  yang memang  berkepentingan  praktis. Kepentingan  bersama  merupakan agenda  bersama  yang  harus disadari dan diupayakan oleh rakyat, termasuk
dalam melakukan monitoring terhadap segala kebijakan  publik.  Kepastian  untuk terciptanya  ruang  kebebasan  bagi rakyat pada ajang Pilkada harus lah diperhatikan  secara  serius,  serta dijamin  keberadaannya  sehingga mampu untuk mencerminkan kualitas  partisipasi  yang  baik (Saputra & Asih, 2017). Estafet  kepemimpinan  yang ada  dalam  Pilkada,  merupakan bagian  dari  prinsip  otonom  dengan turut  melibatkan  kehadiran  rakyat sebagai  faktor  pendukung  utama. Terciptanya  ajang  Pilkada  adalah sangat membutuhkan modal sumber daya  manusia  sebagai  motor penggerak  yang  mumpuni  dan mampu  untuk  mengisi  kekosongan tampuk kepemimpinan daerah. Prinsip  yang  terkandung  dalam Pilkada,  pada  dasarnya  lebih menekankan  pada  keadilan  sosial tanpa  meruncingkan  perbedaan sekecil  apapun  (termasuk  bagi individu maupun kelompok).
Maraknya  partai  politik  juga semakin menambah dinamika
Pilkada  di  Indonesia,  karena runtutan
persaingan yang berlangsung  dalam  jangka waktu yang lama. Kekalahan dan
kemenangan  secara  angka,  bukan lah  hal  yang  mutlak  untuk  sekedar dijadikan pesta fora belaka. Namun, Pilkada juga sekaligus turut menyiratkan  pesan  bahwa  tahun- tahun  berikutnya  berpotensi  untuk diwarnai  dengan  berbagai  macam persaingan, dengan strategi masing- masing para pelaku politik. Perkembangan  Opini  Penolakan Terhadap Pilkada 2020 Dikutip  dari  SerambiNews (2020),  pernyataan  sikap  menolak juga  disampaikan  oleh  salah  satu pimpinan  lembaga  DPD  RI  Teras Narang.  Dalam  sesi  wawancara dengan  para  wartawan,  dirinya mengatakan:
“Sementara  di  saat  bersamaan,  kita sama-sama  mengetahui  bahwa seluruh dunia dan Indonesia sedang berjuang menghadapi wabah pandemi  Covid-19,  termasuk  para pemerintah daerah yang hingga hari ini  masih  terus  bekerja  dan mengendalikan  penyebaran  Covid- 19 di daerahnya masing-masing ”. Selain  itu,  ada  beberapa pertimbangan  resmi  dari  WHO sebagai  badan  kesehatan  dunia yang menetapkan pandemi Covid-19 sebagai wabah global, serta statusnya  masih  aktif  hingga sekarang.  Pilkada  2020  setidaknya melibatkan
sekitar 105 juta penduduk,  di  270  daerah  dari berbagai  penjuru  yang  tentunya rawan dan rentan (Eda, 2020). Penolakan tegas yang disampaikan  oleh  seorang  Teras Nawang merupakan suatu pandangan rasional, dengan menjadikan  acuan  dan  fakta lapangan  sebagai  pertimbangan kasus.  Fakta  nya  saat  ini  Indonesia masih terus mengalami pertambahan  kasus  yang  tak terkendali,
sehingga tingkat kekhawatiran  yang  hinggap  pada

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
meneruskan  langkah  pembangunan yang  sesuai  dengan  kehendak masyarakat itu sendiri. Secara garis
besar,
pelaksanaan Pilkada adalah berdasarkan  dengan  kedaulatan masyarakat Indonesia di tiap daerah. Masyarakat  memiliki  kebebasan yang utuh dalam menentukan suara hak  pilih  nya  tanpa  ada  intervensi dari pihak mana pun, termasuk para pelaku  dan  elite  politik  yang memang  berkepentingan  praktis. Kepentingan  bersama  merupakan agenda  bersama  yang  harus disadari dan diupayakan oleh rakyat, termasuk
dalam melakukan monitoring terhadap segala kebijakan  publik.  Kepastian  untuk terciptanya  ruang  kebebasan  bagi rakyat pada ajang Pilkada harus lah diperhatikan  secara  serius,  serta dijamin  keberadaannya  sehingga mampu untuk mencerminkan kualitas  partisipasi  yang  baik (Saputra & Asih, 2017). Estafet  kepemimpinan  yang ada  dalam  Pilkada,  merupakan bagian  dari  prinsip  otonom  dengan turut  melibatkan  kehadiran  rakyat sebagai  faktor  pendukung  utama. Terciptanya  ajang  Pilkada  adalah sangat membutuhkan modal sumber daya  manusia  sebagai  motor penggerak  yang  mumpuni  dan mampu  untuk  mengisi  kekosongan tampuk kepemimpinan daerah. Prinsip  yang  terkandung  dalam Pilkada,  pada  dasarnya  lebih menekankan  pada  keadilan  sosial tanpa  meruncingkan  perbedaan sekecil  apapun  (termasuk  bagi individu maupun kelompok).
Maraknya  partai  politik  juga semakin menambah dinamika
Pilkada  di  Indonesia,  karena runtutan
persaingan yang berlangsung  dalam  jangka waktu yang lama. Kekalahan dan
kemenangan  secara  angka,  bukan lah  hal  yang  mutlak  untuk  sekedar dijadikan pesta fora belaka. Namun, Pilkada juga sekaligus turut menyiratkan  pesan  bahwa  tahun- tahun  berikutnya  berpotensi  untuk diwarnai  dengan  berbagai  macam persaingan, dengan strategi masing- masing para pelaku politik. Perkembangan  Opini  Penolakan Terhadap Pilkada 2020 Dikutip  dari  SerambiNews (2020),  pernyataan  sikap  menolak juga  disampaikan  oleh  salah  satu pimpinan  lembaga  DPD  RI  Teras Narang.  Dalam  sesi  wawancara dengan  para  wartawan,  dirinya mengatakan:
“Sementara  di  saat  bersamaan,  kita sama-sama  mengetahui  bahwa seluruh dunia dan Indonesia sedang berjuang menghadapi wabah pandemi  Covid-19,  termasuk  para pemerintah daerah yang hingga hari ini  masih  terus  bekerja  dan mengendalikan  penyebaran  Covid- 19 di daerahnya masing-masing ”. Selain  itu,  ada  beberapa pertimbangan  resmi  dari  WHO sebagai  badan  kesehatan  dunia yang menetapkan pandemi Covid-19 sebagai wabah global, serta statusnya  masih  aktif  hingga sekarang.  Pilkada  2020  setidaknya melibatkan
sekitar 105 juta penduduk,  di  270  daerah  dari berbagai  penjuru  yang  tentunya rawan dan rentan (Eda, 2020). Penolakan tegas yang disampaikan  oleh  seorang  Teras Nawang merupakan suatu pandangan rasional, dengan menjadikan  acuan  dan  fakta lapangan  sebagai  pertimbangan kasus.  Fakta  nya  saat  ini  Indonesia masih terus mengalami pertambahan  kasus  yang  tak terkendali,
sehingga tingkat kekhawatiran  yang  hinggap  pada

## J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
masyarakat  pun  turut  meningkat. Maka dapat dipastikan bahwa di luar sana,  tidak  jarang  juga  banyak publik yang  memiliki kecenderungan dan  orientasi  pemikiran  seperti seorang Teras Nawang.
Bagaimana pun, kemaslahatan  orang  banyak  adalah prioritas utama yang memang harus dikuatkan  oleh  Pemerintah  dalam suatu negara, supaya apabila timbul kerugian  nantinya  tidak  menjadi persoalan  tambahan  yang  malah menambah  beban  bagi  daerah- daerah. Adanya perkembangan opini publik,  di  sisi  lain  merupakan  satu parameter  bagi  pemerintah  pusat untuk kembali memantapkan langkah ke depan untuk menyambut Pilkada  2020  pada  9  Desember mendatang. Persiapan dan kewaspadaan  yang  extra  tentu menjadi  begitu  vital  untuk  segera diimplementasikan  dalam  jangka pendek  ini.  Ketika  perkembangan opini  publik  tidak  dapat  dibendung, maka satu-satunya  cara  yang  bisa dilakukan  oleh  pemerintah  adalah memunculkan satu ide dan gagasan alternatif baru sebagai upaya solutif. Pro kontra dalam menanggapi rencana  pelaksanaan  Pilkada  2020 di  tengah  Covid-19  memang  sangat menarik  untuk  diperbincangkan. Jelas saja banyak elemen
masyarakat dari berbagai latarbelakang yang memiliki kesamaan pandangan, lalu berkelompok  untuk  menyampaikan pandangan  tersebut.  Hal  yang  pasti adalah,  ide  dan  gagasan  yang dimiliki  oleh  kelompok  mana  pun adalah suatu kelumrahan di Indonesia  sebagai  negara  dengan landasan  demokrasi  yang  notabene selalu  menampung  segala  delik permasalahan  publik.  Tak  ayal  jika Pilkada  2020  pada  9  Desember mendatang juga mendapat
kecaman,  yang  didasari  atas  rasa kewaspadaan
dan kecemasan akibat belum  terkontrol  nya  kasus penularan Covid-19 di Indonesia.
Dikutip dari prfmnews.id (2020),    opini  dan  pandangan sejenis  juga  muncul  dari  lembaga Perludem
(Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi) yang diwakili oleh  Fadli  Ramdhani,  sebagaimana memberikan pernyataan  pada  saat On  Air  di  salah  satu  stasiun  Radio lokal (Firmansyah,  2020): Fadli: “Rancangan  KPU  kalau  Pilkada digelar  pada  Desember,  maka tahapannya  harus  dimulai  sejak  15 Juni 2020. Masuk akal ga kalau kita paksakan  Pilkada  di  Desember sementara  kondisi  pandemi  masih terus menyerang?” Fadli: “Dalam  Perppu  No.02 Tahun 2020, regulasi serta mekanisme  selama  pandemi  tidak diatur dengan jelas. Mulai dari teknis kampanye, pemungutan suara,
sampai pada tahap rekapitulasi” Fadli: ”Jumlah TPS bertambah,  karena  kesepakatan bersama  untuk  membatas  per TPS hanya  500  orang.  Otomatis  alokasi jumlah  anggaran  juga  bertambah, seperti  APD  dan  alat  pelindung lainnya” Mencermati tentang apa yang disampaikan  oleh  Fadli  sebagai perwakilan
dari Perludem, setidaknya memang terdapat kewaspadaan  dan  kekhawatiran dengan  menjadikan  keselamatan masyarakat  sebagai  tujuan  utama. Pelaksanaan  Pilkada  pada  9 Desember memang terkesan terburu-buru,  di  tengah  fakta pandemi yang masih belum melandai grafik nya. Opini kontra
terhadap pelaksanaan  Pilkada  tersebut  akan lebih  meyakinkan,  jika  dikaitkan dengan  info  grafis  maupun  data

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
masyarakat  pun  turut  meningkat. Maka dapat dipastikan bahwa di luar sana,  tidak  jarang  juga  banyak publik yang  memiliki kecenderungan dan  orientasi  pemikiran  seperti seorang Teras Nawang.
Bagaimana pun, kemaslahatan  orang  banyak  adalah prioritas utama yang memang harus dikuatkan  oleh  Pemerintah  dalam suatu negara, supaya apabila timbul kerugian  nantinya  tidak  menjadi persoalan  tambahan  yang  malah menambah  beban  bagi  daerah- daerah. Adanya perkembangan opini publik,  di  sisi  lain  merupakan  satu parameter  bagi  pemerintah  pusat untuk kembali memantapkan langkah ke depan untuk menyambut Pilkada  2020  pada  9  Desember mendatang. Persiapan dan kewaspadaan  yang  extra  tentu menjadi  begitu  vital  untuk  segera diimplementasikan  dalam  jangka pendek  ini.  Ketika  perkembangan opini  publik  tidak  dapat  dibendung, maka satu-satunya  cara  yang  bisa dilakukan  oleh  pemerintah  adalah memunculkan satu ide dan gagasan alternatif baru sebagai upaya solutif. Pro kontra dalam menanggapi rencana  pelaksanaan  Pilkada  2020 di  tengah  Covid-19  memang  sangat menarik  untuk  diperbincangkan. Jelas saja banyak elemen
masyarakat dari berbagai latarbelakang yang memiliki kesamaan pandangan, lalu berkelompok  untuk  menyampaikan pandangan  tersebut.  Hal  yang  pasti adalah,  ide  dan  gagasan  yang dimiliki  oleh  kelompok  mana  pun adalah suatu kelumrahan di Indonesia  sebagai  negara  dengan landasan  demokrasi  yang  notabene selalu  menampung  segala  delik permasalahan  publik.  Tak  ayal  jika Pilkada  2020  pada  9  Desember mendatang juga mendapat
kecaman,  yang  didasari  atas  rasa kewaspadaan
dan kecemasan akibat belum  terkontrol  nya  kasus penularan Covid-19 di Indonesia.
Dikutip dari prfmnews.id (2020),    opini  dan  pandangan sejenis  juga  muncul  dari  lembaga Perludem
(Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi) yang diwakili oleh  Fadli  Ramdhani,  sebagaimana memberikan pernyataan  pada  saat On  Air  di  salah  satu  stasiun  Radio lokal (Firmansyah,  2020): Fadli: “Rancangan  KPU  kalau  Pilkada digelar  pada  Desember,  maka tahapannya  harus  dimulai  sejak  15 Juni 2020. Masuk akal ga kalau kita paksakan  Pilkada  di  Desember sementara  kondisi  pandemi  masih terus menyerang?” Fadli: “Dalam  Perppu  No.02 Tahun 2020, regulasi serta mekanisme  selama  pandemi  tidak diatur dengan jelas. Mulai dari teknis kampanye, pemungutan suara,
sampai pada tahap rekapitulasi” Fadli: ”Jumlah TPS bertambah,  karena  kesepakatan bersama  untuk  membatas  per TPS hanya  500  orang.  Otomatis  alokasi jumlah  anggaran  juga  bertambah, seperti  APD  dan  alat  pelindung lainnya” Mencermati tentang apa yang disampaikan  oleh  Fadli  sebagai perwakilan dari Perludem, setidaknya memang terdapat kewaspadaan  dan  kekhawatiran dengan  menjadikan  keselamatan masyarakat  sebagai  tujuan  utama. Pelaksanaan  Pilkada  pada  9 Desember memang terkesan terburu-buru,  di  tengah  fakta pandemi yang masih belum melandai grafik nya. Opini kontra
terhadap pelaksanaan  Pilkada  tersebut  akan lebih  meyakinkan,  jika  dikaitkan dengan  info  grafis  maupun  data

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
masyarakat  pun  turut  meningkat. Maka dapat dipastikan bahwa di luar sana,  tidak  jarang  juga  banyak publik yang  memiliki kecenderungan dan  orientasi  pemikiran  seperti seorang Teras Nawang.
Bagaimana pun, kemaslahatan  orang  banyak  adalah prioritas utama yang memang harus dikuatkan  oleh  Pemerintah  dalam suatu negara, supaya apabila timbul kerugian  nantinya  tidak  menjadi persoalan  tambahan  yang  malah menambah  beban  bagi  daerah- daerah. Adanya perkembangan opini publik,  di  sisi  lain  merupakan  satu parameter  bagi  pemerintah  pusat untuk kembali memantapkan langkah ke depan untuk menyambut Pilkada  2020  pada  9  Desember mendatang. Persiapan dan kewaspadaan  yang  extra  tentu menjadi  begitu  vital  untuk  segera diimplementasikan  dalam  jangka pendek  ini.  Ketika  perkembangan opini  publik  tidak  dapat  dibendung, maka satu-satunya  cara  yang  bisa dilakukan  oleh  pemerintah  adalah memunculkan satu ide dan gagasan alternatif baru sebagai upaya solutif. Pro kontra dalam menanggapi rencana  pelaksanaan  Pilkada  2020 di  tengah  Covid-19  memang  sangat menarik  untuk  diperbincangkan. Jelas saja banyak elemen
masyarakat dari berbagai latarbelakang yang memiliki kesamaan pandangan, lalu berkelompok  untuk  menyampaikan pandangan  tersebut.  Hal  yang  pasti adalah,  ide  dan  gagasan  yang dimiliki  oleh  kelompok  mana  pun adalah suatu kelumrahan di Indonesia  sebagai  negara  dengan landasan  demokrasi  yang  notabene selalu  menampung  segala  delik permasalahan  publik.  Tak  ayal  jika Pilkada  2020  pada  9  Desember mendatang juga mendapat
kecaman,  yang  didasari  atas  rasa kewaspadaan
dan kecemasan akibat belum  terkontrol  nya  kasus penularan Covid-19 di Indonesia.
Dikutip dari prfmnews.id (2020),    opini  dan  pandangan sejenis  juga  muncul  dari  lembaga Perludem
(Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi) yang diwakili oleh  Fadli  Ramdhani,  sebagaimana memberikan pernyataan  pada  saat On  Air  di  salah  satu  stasiun  Radio lokal (Firmansyah,  2020): Fadli: “Rancangan  KPU  kalau  Pilkada digelar  pada  Desember,  maka tahapannya  harus  dimulai  sejak  15 Juni 2020. Masuk akal ga kalau kita paksakan  Pilkada  di  Desember sementara  kondisi  pandemi  masih terus menyerang?” Fadli: “Dalam  Perppu  No.02 Tahun 2020, regulasi serta mekanisme  selama  pandemi  tidak diatur dengan jelas. Mulai dari teknis kampanye, pemungutan suara,
sampai pada tahap rekapitulasi” Fadli: ”Jumlah TPS bertambah,  karena  kesepakatan bersama  untuk  membatas  per TPS hanya  500  orang.  Otomatis  alokasi jumlah  anggaran  juga  bertambah, seperti  APD  dan  alat  pelindung lainnya” Mencermati tentang apa yang disampaikan  oleh  Fadli  sebagai perwakilan dari Perludem, setidaknya memang terdapat kewaspadaan  dan  kekhawatiran dengan  menjadikan  keselamatan masyarakat  sebagai  tujuan  utama. Pelaksanaan  Pilkada  pada  9 Desember memang terkesan terburu-buru,  di  tengah  fakta pandemi yang masih belum melandai grafik nya. Opini kontra
terhadap pelaksanaan  Pilkada  tersebut  akan lebih  meyakinkan,  jika  dikaitkan dengan  info  grafis  maupun  data

## J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
sebaran  yang  memuat  jumlah korban  meninggal  beserta  jumlah korban  yang  statusnya  terinfeksi Covid-19.

## Bentuk Opini Dukungan Terhadap
Pilkada 2020
Gambar 1. Konferensi Pers Aliansi Rakyat Demokrasi Jawa Timur
Sumber : Kumparan, 2020
Dikutip dari (Kumparan, 2020) opini lain justru datang dalam bentuk dukungan terhadap kesuksesan atas pelaksanaan    Pilkada  2020  yang mana  datang  dari  21  organisasi. Gabungan organisasi tersebut menamai  dirinya  dengan  Aliansi Rakyat  Demokrasi  Jawa  Timur. Pesan  yang  hendak  disampaikan kepada  seluruh  masyarakat  adalah, untuk tetap berfikir positif dan selalu menerapkan  protokol  kesehatan dalam  menyambut  Pilkada  pada  9 Desember  nanti.  Selain  itu,  Aliansi gabungan tersebut juga menganggap bahwa Pilkada di 2020 ini  merupakan  suatu  tantangan bersama  yang  memang  harus dihadapi  dengan  sikap  bijaksana atau  dalam  arti  lain  adalah  saling bahu membahu untuk turut mensukseskan.
Adapun beberapa poin utama sesuai dengan hasil konferensi pers yang digelar adalah sebagai berikut:
a) Mendukung Pelaksanaan Pilkada  2020  tanpa  proses illegal seperti kampanye hitam,  politik  uang,  politik identitas, berita hoax maupun segala cara yang tidak lazim. b) Mendukung  Pilkada  pada  9 Desember dan mengharapkan terciptanya asas  JURDIL  (Jujur dan  Adil) dan LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia). c) Mendukung  Penyelenggara Pemilu  terutama  KPU  untuk secara  gencar  dan  maksimal agar  menerapkan  protokol kesehatan, serta mempersiapkan peralatan pendukung  yang  memadai untuk dipergunakan di lapangan  nantinya  seperti APD, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan, dsb. d) Mendukung Pemerintah Daerah  agar  meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala dan  penularan  Covid-19  di daerah masing-masing. e) Menuntut KPU untuk membuat peraturan  yang melarang  bentuk  kampanye dengan  melibatkan  banyak orang  terutama  bagi  wilayah dengan  status  zona  merah, dan  menggantinya  secara virtual  (online).  Namun  untuk wilayah  dengan  zona  hijau, mendukung  untuk  melakukan kampanye normal  secara terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara berkala.
f) Mendukung  Pemerintah  dan pihak  penyelenggara  Pilkada

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
sebaran  yang  memuat  jumlah korban  meninggal  beserta  jumlah korban  yang  statusnya  terinfeksi Covid-19.

## Bentuk Opini Dukungan Terhadap
Pilkada 2020
Gambar 1. Konferensi Pers Aliansi Rakyat Demokrasi Jawa Timur
Sumber : Kumparan, 2020
Dikutip dari (Kumparan, 2020) opini lain justru datang dalam bentuk dukungan terhadap kesuksesan atas pelaksanaan    Pilkada  2020  yang mana  datang  dari  21  organisasi. Gabungan organisasi tersebut menamai  dirinya  dengan  Aliansi Rakyat  Demokrasi  Jawa  Timur. Pesan  yang  hendak  disampaikan kepada  seluruh  masyarakat  adalah, untuk tetap berfikir positif dan selalu menerapkan  protokol  kesehatan dalam  menyambut  Pilkada  pada  9 Desember  nanti.  Selain  itu,  Aliansi gabungan tersebut juga menganggap bahwa Pilkada di 2020 ini  merupakan  suatu  tantangan bersama  yang  memang  harus dihadapi  dengan  sikap  bijaksana atau  dalam  arti  lain  adalah  saling bahu membahu untuk turut mensukseskan.
Adapun beberapa poin utama sesuai dengan hasil konferensi pers yang digelar adalah sebagai berikut:
a) Mendukung Pelaksanaan Pilkada  2020  tanpa  proses illegal seperti kampanye hitam,  politik  uang,  politik identitas, berita hoax maupun segala cara yang tidak lazim. b) Mendukung  Pilkada  pada  9 Desember dan mengharapkan terciptanya asas  JURDIL  (Jujur dan  Adil) dan LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia). c) Mendukung  Penyelenggara Pemilu  terutama  KPU  untuk secara  gencar  dan  maksimal agar  menerapkan  protokol kesehatan, serta mempersiapkan peralatan pendukung  yang  memadai untuk dipergunakan di lapangan  nantinya  seperti APD, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan, dsb. d) Mendukung Pemerintah Daerah  agar  meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala dan  penularan  Covid-19  di daerah masing-masing. e) Menuntut KPU untuk membuat peraturan  yang melarang  bentuk  kampanye dengan  melibatkan  banyak orang  terutama  bagi  wilayah dengan  status  zona  merah, dan  menggantinya  secara virtual  (online).  Namun  untuk wilayah  dengan  zona  hijau, mendukung  untuk  melakukan kampanye normal  secara terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara berkala.
f) Mendukung  Pemerintah  dan pihak  penyelenggara  Pilkada

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
sebaran  yang  memuat  jumlah korban  meninggal  beserta  jumlah korban  yang  statusnya  terinfeksi Covid-19.

## Bentuk Opini Dukungan Terhadap
Pilkada 2020
Gambar 1. Konferensi Pers Aliansi Rakyat Demokrasi Jawa Timur
Sumber : Kumparan, 2020
Dikutip dari (Kumparan, 2020) opini lain justru datang dalam bentuk dukungan terhadap kesuksesan atas pelaksanaan    Pilkada  2020  yang mana  datang  dari  21  organisasi. Gabungan organisasi tersebut menamai  dirinya  dengan  Aliansi Rakyat  Demokrasi  Jawa  Timur. Pesan  yang  hendak  disampaikan kepada  seluruh  masyarakat  adalah, untuk tetap berfikir positif dan selalu menerapkan  protokol  kesehatan dalam  menyambut  Pilkada  pada  9 Desember  nanti.  Selain  itu,  Aliansi gabungan tersebut juga menganggap bahwa Pilkada di 2020 ini  merupakan  suatu  tantangan bersama  yang  memang  harus dihadapi  dengan  sikap  bijaksana atau  dalam  arti  lain  adalah  saling bahu membahu untuk turut mensukseskan.
Adapun beberapa poin utama sesuai dengan hasil konferensi pers yang digelar adalah sebagai berikut:
a) Mendukung Pelaksanaan Pilkada  2020  tanpa  proses illegal seperti kampanye hitam,  politik  uang,  politik identitas, berita hoax maupun segala cara yang tidak lazim. b) Mendukung  Pilkada  pada  9 Desember dan mengharapkan terciptanya asas  JURDIL  (Jujur dan  Adil) dan LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia). c) Mendukung  Penyelenggara Pemilu  terutama  KPU  untuk secara  gencar  dan  maksimal agar  menerapkan  protokol kesehatan, serta mempersiapkan peralatan pendukung  yang  memadai untuk dipergunakan di lapangan  nantinya  seperti APD, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan, dsb. d) Mendukung Pemerintah Daerah  agar  meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala dan  penularan  Covid-19  di daerah masing-masing. e) Menuntut KPU untuk membuat peraturan  yang melarang  bentuk  kampanye dengan  melibatkan  banyak orang  terutama  bagi  wilayah dengan  status  zona  merah, dan  menggantinya  secara virtual  (online).  Namun  untuk wilayah  dengan  zona  hijau, mendukung  untuk  melakukan kampanye normal  secara terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara berkala. f) Mendukung  Pemerintah  dan pihak  penyelenggara  Pilkada

## J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
untuk  gencar  melakukan sosialisasi secara berkala dan rutin kepada masyarakat luas tentang  pengetahuan  seputar Pilkada  di  masa  Pandemi Covid-19  baik  dalam  tahap persiapan, hingga tahap pemungutan di bilik suara. g) Mengajak  seluruh  elemen masyarakat Indonesia terutama  masyarakat  Jawa timur  yang  datang  dari berbagai latarbelakang, untuk sama-sama menyatukan semangat  dan  membantun mindset positif dalam menyambut
keputusan pelaksanaan  Pilkada  dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan.

## Gambar 2. Proses
Penandatanganan Deklarasi
Sumber: Kumparan, 2020
Pada dasarnya, 21 organisasi dari  berbagai  latar  belakang  yang tergabung  dalam  Aliansi  Rakyat Demokrasi di atas adalah mewujudkan  suatu  komitmen  dan kepedulian yang kuat terhadap nasib
Pilkada  di  masa Pandemi  pada  9 Desember nanti.
Aliansi  Rakyat  Demokrasi tersebut tetap memberikan perhatian dan prioritas utama kepada keselamatan  masyarakat  secara keseluruhan,  serta  secara  tidak langsung juga mengajak masyarakat untuk  menjaga  pola  hidup  sehat  di wilayahnya  masing-masing.  Tidak
hanya itu, mereka juga secara tidak langsung memberikan tuntutan kepada  para  pelaku  politik  untuk bijak  dalam  berkompetisi  sesuai dengan  prosedur  dan  kode  etik. Agar  tidak  melakukan  segala  cara hanya  untuk  meraih  kemenangan semata.

## Analisis  Terhadap  Fakta  di Lapangan
Gambar 3. Data Sebaran Covid-19 Per 16 Juni 2020 Sumber : Tribunnews, 2020 Dikutip  dari (Kurniandari, 2020) bahwa    jumlah  penambahan kasus  positif  Covid-19  di  Indonesia masih  terus  melonjak,  dengan menempatkan  Jawa  Timur  sebagai yang  terbanyak  (dari  total  34 Provinsi). Walaupun terdapat jumlah kesembuhan    yang  terjadi,  namun angka  nya  masih  sangat  timpang jika  dibandingkan  dengan  angka kasus  penambahan  (positif).  Secara tidak langsung,  data  tersebut  juga berpotensi memunculkan pertanyaan  besar  bagi  publik  dan para pemerhati kebijakan pemerintah.  Yakni  tentang  sejauh mana  Indonesia  mampu  dan  siap dalam  prosesi  pelaksanaan  Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang? mengingat masih maraknya penyebaran  terjadi  di  berbagai daerah. Andaikan  pemerintah  beserta

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
untuk  gencar  melakukan sosialisasi secara berkala dan rutin kepada masyarakat luas tentang  pengetahuan  seputar Pilkada  di  masa  Pandemi Covid-19  baik  dalam  tahap persiapan, hingga tahap pemungutan di bilik suara. g) Mengajak  seluruh  elemen masyarakat Indonesia terutama  masyarakat  Jawa timur  yang  datang  dari berbagai latarbelakang, untuk sama-sama menyatukan semangat  dan  membantun mindset positif dalam menyambut
keputusan pelaksanaan  Pilkada  dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan.

## Gambar 2. Proses
Penandatanganan Deklarasi
Sumber: Kumparan, 2020
Pada dasarnya, 21 organisasi dari  berbagai  latar  belakang  yang tergabung  dalam  Aliansi  Rakyat Demokrasi di atas adalah mewujudkan  suatu  komitmen  dan kepedulian yang kuat terhadap nasib
Pilkada  di  masa Pandemi  pada  9 Desember nanti.
Aliansi  Rakyat  Demokrasi tersebut tetap memberikan perhatian dan prioritas utama kepada keselamatan  masyarakat  secara keseluruhan,  serta  secara  tidak langsung juga mengajak masyarakat untuk  menjaga  pola  hidup  sehat  di wilayahnya  masing-masing.  Tidak
hanya itu, mereka juga secara tidak langsung memberikan tuntutan kepada  para  pelaku  politik  untuk bijak  dalam  berkompetisi  sesuai dengan  prosedur  dan  kode  etik. Agar  tidak  melakukan  segala  cara hanya  untuk  meraih  kemenangan semata.

## Analisis  Terhadap  Fakta  di Lapangan
Gambar 3. Data Sebaran Covid-19 Per 16 Juni 2020 Sumber : Tribunnews, 2020 Dikutip  dari (Kurniandari, 2020) bahwa    jumlah  penambahan kasus  positif  Covid-19  di  Indonesia masih  terus  melonjak,  dengan menempatkan  Jawa  Timur  sebagai yang  terbanyak  (dari  total  34 Provinsi). Walaupun terdapat jumlah kesembuhan    yang  terjadi,  namun angka  nya  masih  sangat  timpang jika  dibandingkan  dengan  angka kasus  penambahan  (positif).  Secara tidak langsung,  data  tersebut  juga berpotensi memunculkan pertanyaan  besar  bagi  publik  dan para pemerhati kebijakan pemerintah.  Yakni  tentang  sejauh mana  Indonesia  mampu  dan  siap dalam  prosesi  pelaksanaan  Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang? mengingat masih maraknya penyebaran  terjadi  di  berbagai daerah. Andaikan  pemerintah  beserta

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
untuk  gencar  melakukan sosialisasi secara berkala dan rutin kepada masyarakat luas tentang  pengetahuan  seputar Pilkada  di  masa  Pandemi Covid-19  baik  dalam  tahap persiapan, hingga tahap pemungutan di bilik suara. g) Mengajak  seluruh  elemen masyarakat Indonesia terutama  masyarakat  Jawa timur  yang  datang  dari berbagai latarbelakang, untuk sama-sama menyatukan semangat  dan  membantun mindset positif dalam menyambut
keputusan pelaksanaan  Pilkada  dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan.

## Gambar 2. Proses
Penandatanganan Deklarasi
Sumber: Kumparan, 2020
Pada dasarnya, 21 organisasi dari  berbagai  latar  belakang  yang tergabung  dalam  Aliansi  Rakyat Demokrasi di atas adalah mewujudkan  suatu  komitmen  dan kepedulian yang kuat terhadap nasib
Pilkada  di  masa Pandemi  pada  9 Desember nanti.
Aliansi  Rakyat  Demokrasi tersebut tetap memberikan perhatian dan prioritas utama kepada keselamatan  masyarakat  secara keseluruhan,  serta  secara  tidak langsung juga mengajak masyarakat untuk  menjaga  pola  hidup  sehat  di wilayahnya  masing-masing.  Tidak
hanya itu, mereka juga secara tidak langsung memberikan tuntutan kepada  para  pelaku  politik  untuk bijak  dalam  berkompetisi  sesuai dengan  prosedur  dan  kode  etik. Agar  tidak  melakukan  segala  cara hanya  untuk  meraih  kemenangan semata.

## Analisis  Terhadap  Fakta  di Lapangan
Gambar 3. Data Sebaran Covid-19 Per 16 Juni 2020 Sumber : Tribunnews, 2020 Dikutip  dari (Kurniandari, 2020) bahwa    jumlah  penambahan kasus  positif  Covid-19  di  Indonesia masih  terus  melonjak,  dengan menempatkan  Jawa  Timur  sebagai yang  terbanyak  (dari  total  34 Provinsi). Walaupun terdapat jumlah kesembuhan    yang  terjadi,  namun angka  nya  masih  sangat  timpang jika  dibandingkan  dengan  angka kasus  penambahan  (positif).  Secara tidak langsung,  data  tersebut  juga berpotensi memunculkan pertanyaan  besar  bagi  publik  dan para pemerhati kebijakan pemerintah.  Yakni  tentang  sejauh mana  Indonesia  mampu  dan  siap dalam  prosesi  pelaksanaan  Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang? mengingat masih maraknya penyebaran  terjadi  di  berbagai daerah. Andaikan  pemerintah  beserta

## J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
lembaga penyelenggara telah mengaku  siap  dan berkomitmen secara serius untuk memaksimalkan tahapan
persiapan dan
menggencarkan  sosialisasi  hingga tahap pemungutan suara, maka satu hal yang tidak boleh untuk dilupakan adalah  terkait  dengan  bagaimana kesadaran maupun tingkat
kedisiplinan  masyarakat.  Ketika tingkat  kedisiplinan  masyarakat rendah,  apalagi  sosialisasi  yang dilakukan  juga  minim  maka  hal  ini benar-benar akan memicu persoalan baru. Selanjutnya  juga  muncul pertanyaan  tentang  sejauh  mana kesiapan  publik  untuk  memahami teknis  Pilkada  2020  mendatang, dimana  mekanisme  nya  telah berubah.  Singkatnya,  parameter  ini juga mampu menjadi gambaran jelas bagi pihak berwenang (pemerintah & lembaga  pemilu)  untuk  lebih menitikberatkan kompleks nya permasalahan  kepada  orientasi kepentingan  bersama  sehingga langkah  yang  diambil  nantinya  tidak akan  mengecewakan  banyak  pihak, bahkan tergolong merugikan. Dinamika  persoalan  yang muncul  akibat  Covid-19  saat  ini menjadi  persoalan  universal  dan mendasar,  di  sisi  lain  pemerintah beserta  lembaga  terkait  bersikukuh untuk tetap  memulai  kontestasi Pilkada  2020  pada  9  Desember mendatang.
Selama ini, Indonesia
memang  belum  pernah  mengalami masa-masa  pelaksanaan  Pilkada dalam ancaman wabah yang secara sifat berpotensi tinggi dalam mempengaruhi  kesehatan  manusia bahkan  kematian.  Fakta  tentang Covid-19  hingga  hari  ini  terus mengalami  perkembangan  kasus. Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa pemerintah  dan  masyarakat  juga
dilematis  serta  di  sisi  lain  juga berjuang total untuk tidak kehilangan hak-hak politiknya di tahun 2020 ini. Hal  di  atas  sebenarnya sejalan  dengan  pendapat  dari Beetham  (2002)  yang  mengatakan bahwa konsep dasar dari demokrasi adalah political  equality, dengan prinsip  keadilan  dan  kesetaraan harus  melekat  pada  masing-masing rakyat  secara  individu,  sehingga rakyat  mampu  untuk  menjalankan peran dan fungsinya dalam demokrasi (Apriani  et  al.,  2020). Permasalahannya  adalah,  wabah akibat  Covid-19  yang  memaksa pemerintah  dan  masyarakat  untuk berfikir  ulang  serta  mempersiapkan skema  baru  dalam  melaksanakan pesta  demokrasi  ke  depan,  sesuai dengan dinamika lapangan tentunya. Berbagai macam analisis bisa saja  diterapkan,  untuk  mengukur tentang sejauh mana persiapan dan kesiapan  masing-masing  elemen dalam  Pilkada  nantinya.  Analisis SWOT  juga  memiliki  relevansi  yang kuat,  jika  diaplikasikan  dengan kasus  yang  tejadi  di  Indonesia  saat ini.  Kesederhanaan  konsep  dari analisis  SWOT,  akan  mampu memberikan  gambaran  sekaligus pemetaan  bagi  pemerintah  pusat dan  daerah  dengan  kalkulasi masing-masing.  Baik  dari  segi kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan ancaman,  merupakan  serangkaian permasalahan  yang  muncul  dari internal  serta  eksternal  yang  hanya mampu untuk dianalisis. Ketika  pemerintah  mampu untuk  melakukan  analisis  secara tajam, maka secara otomatis tingkat resiko  yang  dikhawatirkan  dari pelaksanaan  Pilkada  di  tengah ancaman wabah Covid-19 juga akan menurun.
Kemudian, adanya keputusan  hukum  berupa  Perppu No.02 Tahun
2020 tentang

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
lembaga penyelenggara telah mengaku  siap  dan berkomitmen secara serius untuk memaksimalkan tahapan
persiapan dan
menggencarkan  sosialisasi  hingga tahap pemungutan suara, maka satu hal yang tidak boleh untuk dilupakan adalah  terkait  dengan  bagaimana kesadaran maupun tingkat
kedisiplinan  masyarakat.  Ketika tingkat  kedisiplinan  masyarakat rendah,  apalagi  sosialisasi  yang dilakukan  juga  minim  maka  hal  ini benar-benar akan memicu persoalan baru. Selanjutnya  juga  muncul pertanyaan  tentang  sejauh  mana kesiapan  publik  untuk  memahami teknis  Pilkada  2020  mendatang, dimana  mekanisme  nya  telah berubah.  Singkatnya,  parameter  ini juga mampu menjadi gambaran jelas bagi pihak berwenang (pemerintah & lembaga  pemilu)  untuk  lebih menitikberatkan kompleks nya permasalahan  kepada  orientasi kepentingan  bersama  sehingga langkah  yang  diambil  nantinya  tidak akan  mengecewakan  banyak  pihak, bahkan tergolong merugikan. Dinamika  persoalan  yang muncul  akibat  Covid-19  saat  ini menjadi  persoalan  universal  dan mendasar,  di  sisi  lain  pemerintah beserta  lembaga  terkait  bersikukuh untuk tetap  memulai  kontestasi Pilkada  2020  pada  9  Desember mendatang.
Selama ini, Indonesia
memang  belum  pernah  mengalami masa-masa  pelaksanaan  Pilkada dalam ancaman wabah yang secara sifat berpotensi tinggi dalam mempengaruhi  kesehatan  manusia bahkan  kematian.  Fakta  tentang Covid-19  hingga  hari  ini  terus mengalami  perkembangan  kasus. Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa pemerintah  dan  masyarakat  juga
dilematis  serta  di  sisi  lain  juga berjuang total untuk tidak kehilangan hak-hak politiknya di tahun 2020 ini. Hal  di  atas  sebenarnya sejalan  dengan  pendapat  dari Beetham  (2002)  yang  mengatakan bahwa konsep dasar dari demokrasi adalah political  equality, dengan prinsip  keadilan  dan  kesetaraan harus  melekat  pada  masing-masing rakyat  secara  individu,  sehingga rakyat  mampu  untuk  menjalankan peran dan fungsinya dalam demokrasi (Apriani  et  al.,  2020). Permasalahannya  adalah,  wabah akibat  Covid-19  yang  memaksa pemerintah  dan  masyarakat  untuk berfikir  ulang  serta  mempersiapkan skema  baru  dalam  melaksanakan pesta  demokrasi  ke  depan,  sesuai dengan dinamika lapangan tentunya. Berbagai macam analisis bisa saja  diterapkan,  untuk  mengukur tentang sejauh mana persiapan dan kesiapan  masing-masing  elemen dalam  Pilkada  nantinya.  Analisis SWOT  juga  memiliki  relevansi  yang kuat,  jika  diaplikasikan  dengan kasus  yang  tejadi  di  Indonesia  saat ini.  Kesederhanaan  konsep  dari analisis  SWOT,  akan  mampu memberikan  gambaran  sekaligus pemetaan  bagi  pemerintah  pusat dan  daerah  dengan  kalkulasi masing-masing.  Baik  dari  segi kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan ancaman,  merupakan  serangkaian permasalahan  yang  muncul  dari internal  serta  eksternal  yang  hanya mampu untuk dianalisis. Ketika  pemerintah  mampu untuk  melakukan  analisis  secara tajam, maka secara otomatis tingkat resiko  yang  dikhawatirkan  dari pelaksanaan  Pilkada  di  tengah ancaman wabah Covid-19 juga akan menurun.
Kemudian, adanya keputusan  hukum  berupa  Perppu No.02 Tahun
2020 tentang

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
lembaga penyelenggara telah mengaku  siap  dan berkomitmen secara serius untuk memaksimalkan tahapan
persiapan dan
menggencarkan  sosialisasi  hingga tahap pemungutan suara, maka satu hal yang tidak boleh untuk dilupakan adalah  terkait  dengan  bagaimana kesadaran maupun tingkat
kedisiplinan  masyarakat.  Ketika tingkat  kedisiplinan  masyarakat rendah,  apalagi  sosialisasi  yang dilakukan  juga  minim  maka  hal  ini benar-benar akan memicu persoalan baru. Selanjutnya  juga  muncul pertanyaan  tentang  sejauh  mana kesiapan  publik  untuk  memahami teknis  Pilkada  2020  mendatang, dimana  mekanisme  nya  telah berubah.  Singkatnya,  parameter  ini juga mampu menjadi gambaran jelas bagi pihak berwenang (pemerintah & lembaga  pemilu)  untuk  lebih menitikberatkan kompleks nya permasalahan  kepada  orientasi kepentingan  bersama  sehingga langkah  yang  diambil  nantinya  tidak akan  mengecewakan  banyak  pihak, bahkan tergolong merugikan. Dinamika  persoalan  yang muncul  akibat  Covid-19  saat  ini menjadi  persoalan  universal  dan mendasar,  di  sisi  lain  pemerintah beserta  lembaga  terkait  bersikukuh untuk tetap  memulai  kontestasi Pilkada  2020  pada  9  Desember mendatang.
Selama ini, Indonesia
memang  belum  pernah  mengalami masa-masa  pelaksanaan  Pilkada dalam ancaman wabah yang secara sifat berpotensi tinggi dalam mempengaruhi  kesehatan  manusia bahkan  kematian.  Fakta  tentang Covid-19  hingga  hari  ini  terus mengalami  perkembangan  kasus. Sehingga  bisa  dikatakan  bahwa pemerintah  dan  masyarakat  juga
dilematis  serta  di  sisi  lain  juga berjuang total untuk tidak kehilangan hak-hak politiknya di tahun 2020 ini. Hal  di  atas  sebenarnya sejalan  dengan  pendapat  dari Beetham  (2002)  yang  mengatakan bahwa konsep dasar dari demokrasi adalah political  equality, dengan prinsip  keadilan  dan  kesetaraan harus  melekat  pada  masing-masing rakyat  secara  individu,  sehingga rakyat  mampu  untuk  menjalankan peran dan fungsinya dalam demokrasi (Apriani  et  al.,  2020). Permasalahannya  adalah,  wabah akibat  Covid-19  yang  memaksa pemerintah  dan  masyarakat  untuk berfikir  ulang  serta  mempersiapkan skema  baru  dalam  melaksanakan pesta  demokrasi  ke  depan,  sesuai dengan dinamika lapangan tentunya. Berbagai macam analisis bisa saja  diterapkan,  untuk  mengukur tentang sejauh mana persiapan dan kesiapan  masing-masing  elemen dalam  Pilkada  nantinya.  Analisis SWOT  juga  memiliki  relevansi  yang kuat,  jika  diaplikasikan  dengan kasus  yang  tejadi  di  Indonesia  saat ini.  Kesederhanaan  konsep  dari analisis  SWOT,  akan  mampu memberikan  gambaran  sekaligus pemetaan  bagi  pemerintah  pusat dan  daerah  dengan  kalkulasi masing-masing.  Baik  dari  segi kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan ancaman,  merupakan  serangkaian permasalahan  yang  muncul  dari internal  serta  eksternal  yang  hanya mampu untuk dianalisis. Ketika  pemerintah  mampu untuk  melakukan  analisis  secara tajam, maka secara otomatis tingkat resiko  yang  dikhawatirkan  dari pelaksanaan  Pilkada  di  tengah ancaman wabah Covid-19 juga akan menurun.
Kemudian, adanya keputusan  hukum  berupa  Perppu No.02 Tahun 2020 tentang

## J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
pelaksanaan Pilkada di 9 Desember sejatinya  memang  harus  mampu untuk  memecahkan  problematika  di lapangan.  Di  tengah  wabah  Covid- 19  ini,  pilihan  untuk  mengupayakan keselamatan  rakyat  banyak  sebagai prioritas  adalah  bagian  dari  tugas fundamental pemerintah dalam penyelenggaraan  negara  dengan sebaik-baiknya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pemahaman  tentang  bahaya Covid-19  di  tengah  arus  Pilkada adalah  kewajiban  bagi  pemerintah dan  rakyat  untuk  sama-sama menyadari secara total. Namun tidak hanya  sebatas  itu,  bahwa  Pilkada juga  menjadi  bagian  penting  untuk mampu  menuai  hasil  maksimal tanpa  merugikan  orang  banyak walaupun  terdapat  berbagai  macam hambatan  yang  menyertai.  Kualitas dari  pelaksanaan  Pilkada  tentunya menjadi  penting  untuk  dijunjung tinggi,  dengan  memenuhi  prinsip ideal  dan  legal.  Pemerintah  dan masyarakat  tentu  memiliki  cara pandang yang  tidak  mungkin selamanya  bisa  sama,  dikarenakan banyaknya  faktor  pengaruh.  Selain itu,  dinamika  keadaan  yang  muncul akibat Covid-19 juga turut mewarnai kompleksitas permasalahan saat ini. Pro kontra yang timbul akibat Covid-19,  pada  akhirnya  menjadi polemik  baru  dan  memunculkan output hukum berupa Perppu No.02
Tahun
2020 yang mana dimaksudkan    untuk  menjembatani antara  hak  dan  kewajiban  secara seimbang.  Opini  yang  bernada  pro, tentu  menginginkan  terciptanya kualitas demokrasi yang baik melalui mekanisme  dan  prosedur  tertentu walaupun  di  tengah  ancaman wabah.  Kemudian,  opini  yang bernada  kontra  adalah  bagian  dari kekhawatiran dan kepedulian
terhadap pemerintah
dan masyarakat  di  tingkat  daerah.  Pada esensi nya, kontra terhadap pelaksanaan  Pilkada  2020 adalah sesuatu yang juga rasional. Sehingga  jika  ditarik  kesimpulan, keduanya  tidak  memiliki  perbedaan tentang  arah  dan  tujuan  yang diinginkan  untuk  kepentingan  orang banyak.  Pemerintah,  masyarakat, penyelenggara,  aktor  dan  pelaku politik  adalah  keseluruhan  pihak yang  sama-sama  terhambat.  Akan tetapi  dari  kesemuanya,  tentu  pihak pemerintah  adalah  otoritas  paling besar yang mampu untuk menampung  segala  aspirasi  serta menciptakan jalan keluar baru untuk menghadapi  tantangan  Pilkada  di tahun ini. Pemerintah Indonesia sebaiknya mulai menjalin komunikasi  dan  konsolidasi  dengan pemerintah
daerah, beserta instrumen  penyelenggara  Pilkada secara  lebih  intens.  Selain  itu, perlunya  sosialisasi  bagi  warga masyarakat  di  seluruh  daerah  juga menjadi  vital  untuk  diagendakan secara khusus, mengingat Pilkada di tahun  2020  ini  juga  berada  dalam situasi  darurat  akibat  bencana wabah Covid-19. Artinya opini publik yang  saat  ini  berseteru,  harus dijadikan  dasar  untuk  menentukan langkah  susulan  ke  depan.  Selain itu,  keputusan  maupun kebijakan susulan  yang  dibuat  harus  lah menjembatani  kepentingan  orang banyak  tanpa  menitikberatkan  pada kecenderungan  terhadap  salah  satu kelompok masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA Jurnal Ilmiah
Akbar,  I.  (2017).  Pilkada  Serentak  Dan Geliat  Dinamika  Politik  Dan Pemerintahan  Lokal  Indonesia.
CosmoGov , 2 (1), 95. https://doi.org/10.24198/cosmogov.

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
pelaksanaan Pilkada di 9 Desember sejatinya  memang  harus  mampu untuk  memecahkan  problematika  di lapangan.  Di  tengah  wabah  Covid- 19  ini,  pilihan  untuk  mengupayakan keselamatan  rakyat  banyak  sebagai prioritas  adalah  bagian  dari  tugas fundamental pemerintah dalam penyelenggaraan  negara  dengan sebaik-baiknya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pemahaman  tentang  bahaya Covid-19  di  tengah  arus  Pilkada adalah  kewajiban  bagi  pemerintah dan  rakyat  untuk  sama-sama menyadari secara total. Namun tidak hanya  sebatas  itu,  bahwa  Pilkada juga  menjadi  bagian  penting  untuk mampu  menuai  hasil  maksimal tanpa  merugikan  orang  banyak walaupun  terdapat  berbagai  macam hambatan  yang  menyertai.  Kualitas dari  pelaksanaan  Pilkada  tentunya menjadi  penting  untuk  dijunjung tinggi,  dengan  memenuhi  prinsip ideal  dan  legal.  Pemerintah  dan masyarakat  tentu  memiliki  cara pandang yang  tidak  mungkin selamanya  bisa  sama,  dikarenakan banyaknya  faktor  pengaruh.  Selain itu,  dinamika  keadaan  yang  muncul akibat Covid-19 juga turut mewarnai kompleksitas permasalahan saat ini. Pro kontra yang timbul akibat Covid-19,  pada  akhirnya  menjadi polemik  baru  dan  memunculkan output hukum berupa Perppu No.02
Tahun
2020 yang mana dimaksudkan    untuk  menjembatani antara  hak  dan  kewajiban  secara seimbang.  Opini  yang  bernada  pro, tentu  menginginkan  terciptanya kualitas demokrasi yang baik melalui mekanisme  dan  prosedur  tertentu walaupun  di  tengah  ancaman wabah.  Kemudian,  opini  yang bernada  kontra  adalah  bagian  dari kekhawatiran dan kepedulian
terhadap pemerintah
dan masyarakat  di  tingkat  daerah.  Pada esensi nya, kontra terhadap pelaksanaan  Pilkada  2020 adalah sesuatu yang juga rasional. Sehingga  jika  ditarik  kesimpulan, keduanya  tidak  memiliki  perbedaan tentang  arah  dan  tujuan  yang diinginkan  untuk  kepentingan  orang banyak.  Pemerintah,  masyarakat, penyelenggara,  aktor  dan  pelaku politik  adalah  keseluruhan  pihak yang  sama-sama  terhambat.  Akan tetapi  dari  kesemuanya,  tentu  pihak pemerintah  adalah  otoritas  paling besar yang mampu untuk menampung  segala  aspirasi  serta menciptakan jalan keluar baru untuk menghadapi  tantangan  Pilkada  di tahun ini. Pemerintah Indonesia sebaiknya mulai menjalin komunikasi  dan  konsolidasi  dengan pemerintah daerah,
beserta instrumen  penyelenggara  Pilkada secara  lebih  intens.  Selain  itu, perlunya  sosialisasi  bagi  warga masyarakat  di  seluruh  daerah  juga menjadi  vital  untuk  diagendakan secara khusus, mengingat Pilkada di tahun  2020  ini  juga  berada  dalam situasi  darurat  akibat  bencana wabah Covid-19. Artinya opini publik yang  saat  ini  berseteru,  harus dijadikan  dasar  untuk  menentukan langkah  susulan  ke  depan.  Selain itu,  keputusan  maupun kebijakan susulan  yang  dibuat  harus  lah menjembatani  kepentingan  orang banyak  tanpa  menitikberatkan  pada kecenderungan  terhadap  salah  satu kelompok masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA Jurnal Ilmiah
Akbar,  I.  (2017).  Pilkada  Serentak  Dan Geliat  Dinamika  Politik  Dan Pemerintahan  Lokal  Indonesia.
CosmoGov , 2 (1), 95. https://doi.org/10.24198/cosmogov.

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
pelaksanaan Pilkada di 9 Desember sejatinya  memang  harus  mampu untuk  memecahkan  problematika  di lapangan.  Di  tengah  wabah  Covid- 19  ini,  pilihan  untuk  mengupayakan keselamatan  rakyat  banyak  sebagai prioritas  adalah  bagian  dari  tugas fundamental pemerintah dalam penyelenggaraan  negara  dengan sebaik-baiknya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pemahaman  tentang  bahaya Covid-19  di  tengah  arus  Pilkada adalah  kewajiban  bagi  pemerintah dan  rakyat  untuk  sama-sama menyadari secara total. Namun tidak hanya  sebatas  itu,  bahwa  Pilkada juga  menjadi  bagian  penting  untuk mampu  menuai  hasil  maksimal tanpa  merugikan  orang  banyak walaupun  terdapat  berbagai  macam hambatan  yang  menyertai.  Kualitas dari  pelaksanaan  Pilkada  tentunya menjadi  penting  untuk  dijunjung tinggi,  dengan  memenuhi  prinsip ideal  dan  legal.  Pemerintah  dan masyarakat  tentu  memiliki  cara pandang yang  tidak  mungkin selamanya  bisa  sama,  dikarenakan banyaknya  faktor  pengaruh.  Selain itu,  dinamika  keadaan  yang  muncul akibat Covid-19 juga turut mewarnai kompleksitas permasalahan saat ini. Pro kontra yang timbul akibat Covid-19,  pada  akhirnya  menjadi polemik  baru  dan  memunculkan output hukum berupa Perppu No.02
Tahun
2020 yang mana dimaksudkan    untuk  menjembatani antara  hak  dan  kewajiban  secara seimbang.  Opini  yang  bernada  pro, tentu  menginginkan  terciptanya kualitas demokrasi yang baik melalui mekanisme  dan  prosedur  tertentu walaupun  di  tengah  ancaman wabah.  Kemudian,  opini  yang bernada  kontra  adalah  bagian  dari kekhawatiran dan kepedulian
terhadap pemerintah
dan masyarakat  di  tingkat  daerah.  Pada esensi nya, kontra terhadap pelaksanaan  Pilkada  2020 adalah sesuatu yang juga rasional. Sehingga  jika  ditarik  kesimpulan, keduanya  tidak  memiliki  perbedaan tentang  arah  dan  tujuan  yang diinginkan  untuk  kepentingan  orang banyak.  Pemerintah,  masyarakat, penyelenggara,  aktor  dan  pelaku politik  adalah  keseluruhan  pihak yang  sama-sama  terhambat.  Akan tetapi  dari  kesemuanya,  tentu  pihak pemerintah  adalah  otoritas  paling besar yang mampu untuk menampung  segala  aspirasi  serta menciptakan jalan keluar baru untuk menghadapi  tantangan  Pilkada  di tahun ini. Pemerintah Indonesia sebaiknya mulai menjalin komunikasi  dan  konsolidasi  dengan pemerintah daerah,
beserta instrumen  penyelenggara  Pilkada secara  lebih  intens.  Selain  itu, perlunya  sosialisasi  bagi  warga masyarakat  di  seluruh  daerah  juga menjadi  vital  untuk  diagendakan secara khusus, mengingat Pilkada di tahun  2020  ini  juga  berada  dalam situasi  darurat  akibat  bencana wabah Covid-19. Artinya opini publik yang  saat  ini  berseteru,  harus dijadikan  dasar  untuk  menentukan langkah  susulan  ke  depan.  Selain itu,  keputusan  maupun kebijakan susulan  yang  dibuat  harus  lah menjembatani  kepentingan  orang banyak  tanpa  menitikberatkan  pada kecenderungan  terhadap  salah  satu kelompok masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA Jurnal Ilmiah
Akbar,  I.  (2017).  Pilkada  Serentak  Dan Geliat  Dinamika  Politik  Dan Pemerintahan  Lokal  Indonesia.
CosmoGov , 2 (1), 95. https://doi.org/10.24198/cosmogov.

## J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
v2i1.11852 Apriani, K. D., Made, N., & Amanda, R. (2020).  Tahapan  Pemilu  2019  di Tengah  Ancaman  Bencana  Alam : Studi Kasus Erupsi Gunung Agung. JURNAL  BALI  MEMBANGUN BALI , 1 (April). Arifulloh,  A.  (2015).  Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat. Jurnal  Pembaharuan Hukum , II (2), 301–311. Bachri,  B.  S.  (2010).  Meyakinkan Validitas  Data  Melalui  Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Teknologi Pendidikan , 10 , 46–62. Saputra,  I.,  &  Asih,  N.  W.  (2017). Kepemimpinan  perempuan  dan pilkada serentak. Aristo , 5 (1), 141– 162.
https://doi.org/10.24269/ARS.V5I1. 424 Supriyadi,  S.  (2017).  Community  of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan. Lentera  Pustaka: Jurnal  Kajian  Ilmu  Perpustakaan,
Informasi Dan Kearsipan , 2 (2), 83. https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i
2.13476 Buletin Ilmiah Habibi, A. (2020). Upaya Menyelamatkan  Pemilihan  Umum Di  Tahun  2020. Adalah:  Buletin
Hukum Dan Keadilan , 4 , 167–172. Hasibuan,  R.  P.  P.  M.  (2020). Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. ADALAH:  Buletin  Hukum Dan Keadilan , 4 , 121–128. Media Online Eda,  F.  W.  (2020).
Komite  I  DPD
Kembali  Tolak  Pilkada  Serentak  9
Desember  2020,  Ini  Alasannya Artikel  ini  telah  tayang  di serambinews.com  dengan  judul Komite  I  DPD  Kembali  Tolak Pilkada  Serentak  9  Desember 2020, Ini Alasannya, https://aceh.tribunnews.com/2020/ 06/10/komite-i .
https://aceh.tribunnews.com/2020/
06/10/komite-i-dpd-kembali-tolak- pilkada-serentak-9-desember- 2020-ini-alasannya
Farisa,  F.  C.  (2020a). KPU  Akan  Gelar Simulasi  Pilkada  di  Tengah  Pandemi
Covid-19 . https://nasional.kompas.com/read/2020 /06/12/22572791/kpu-akan-gelar- simulasi-pilkada-di-tengah-pandemi- covid-19?page=all Farisa,  F.  C.  (2020b). Masyarakat  Galang Petisi  Penundaan  Pilkada  di  Tengah Pandemi Covid-19 . https://nasional.kompas.com/read/2020 /05/28/05000041/masyarakat-galang- petisi-penundaan-pilkada-di-tengah- pandemi-covid-19?page=all Firmansyah,  R.  (2020). Perludem  Sebut Pilkada  Serentak  di  Tengah  Pandemi Terlalu Dipaksakan . https://prfmnews.pikiran- rakyat.com/nasional/pr- 13396213/perludem-sebut-pilkada- serentak-di-tengah-pandemi-terlalu- dipaksakan?page=2 Kumparan.  (2020). PERNYATAAN  SIKAP ALIANSI RAKYAT DEMOKRASI JAWA TIMUR 2020 . https://kumparan.com/banyuwangi_con nect/pernyataan-sikap-aliansi-rakyat- demokrasi-jawa-timur-2020- 1tddqd8Gw5A Kurniandari,  R.  (2020). UPDATE  Sebaran Virus  Corona  di  Indonesia  Selasa (16/6/2020):  Lagi,  Jatim  Catat  Kasus Baru Terbanyak Artikel ini telah tayang di  Tribunternate.com  dengan  judul UPDATE  Sebaran  Virus  Corona  di Indonesia  Selasa  (16/6/2020):  Lagi, Jatim Catat  Kasus  Baru  Terban . https://ternate.tribunnews.com/202 0/06/16/update-sebaran-virus- corona-di-indonesia-selasa- 1662020-lagi-jatim-catat-kasus- baru-terbanyak Merdeka.  (2020). Pilkada  Serentak Disepakati  Digelar  9  Desember
2020 . https://www.merdeka.com/politik/pil kada-serentak-disepakati-digelar-9- desember-2020.html

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
v2i1.11852 Apriani, K. D., Made, N., & Amanda, R. (2020).  Tahapan  Pemilu  2019  di Tengah  Ancaman  Bencana  Alam : Studi Kasus Erupsi Gunung Agung. JURNAL  BALI  MEMBANGUN BALI , 1 (April). Arifulloh,  A.  (2015).  Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat. Jurnal  Pembaharuan Hukum , II (2), 301–311. Bachri,  B.  S.  (2010).  Meyakinkan Validitas  Data  Melalui  Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Teknologi Pendidikan , 10 , 46–62. Saputra,  I.,  &  Asih,  N.  W.  (2017). Kepemimpinan  perempuan  dan pilkada serentak. Aristo , 5 (1), 141– 162.
https://doi.org/10.24269/ARS.V5I1. 424 Supriyadi,  S.  (2017).  Community  of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan. Lentera  Pustaka: Jurnal  Kajian  Ilmu  Perpustakaan,
Informasi Dan Kearsipan , 2 (2), 83. https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i
2.13476 Buletin Ilmiah Habibi, A. (2020). Upaya Menyelamatkan  Pemilihan  Umum Di  Tahun  2020. Adalah:  Buletin
Hukum Dan Keadilan , 4 , 167–172. Hasibuan,  R.  P.  P.  M.  (2020). Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. ADALAH:  Buletin  Hukum Dan Keadilan , 4 , 121–128. Media Online Eda,  F.  W.  (2020).
Komite  I  DPD
Kembali  Tolak  Pilkada  Serentak  9
Desember  2020,  Ini  Alasannya Artikel  ini  telah  tayang  di serambinews.com  dengan  judul Komite  I  DPD  Kembali  Tolak Pilkada  Serentak  9  Desember 2020, Ini Alasannya, https://aceh.tribunnews.com/2020/ 06/10/komite-i .
https://aceh.tribunnews.com/2020/
06/10/komite-i-dpd-kembali-tolak- pilkada-serentak-9-desember- 2020-ini-alasannya
Farisa,  F.  C.  (2020a). KPU  Akan  Gelar Simulasi  Pilkada  di  Tengah  Pandemi
Covid-19 . https://nasional.kompas.com/read/2020 /06/12/22572791/kpu-akan-gelar- simulasi-pilkada-di-tengah-pandemi- covid-19?page=all Farisa,  F.  C.  (2020b). Masyarakat  Galang Petisi  Penundaan  Pilkada  di  Tengah Pandemi Covid-19 . https://nasional.kompas.com/read/2020 /05/28/05000041/masyarakat-galang- petisi-penundaan-pilkada-di-tengah- pandemi-covid-19?page=all Firmansyah,  R.  (2020). Perludem  Sebut Pilkada  Serentak  di  Tengah  Pandemi Terlalu Dipaksakan . https://prfmnews.pikiran- rakyat.com/nasional/pr- 13396213/perludem-sebut-pilkada- serentak-di-tengah-pandemi-terlalu- dipaksakan?page=2 Kumparan.  (2020). PERNYATAAN  SIKAP ALIANSI RAKYAT DEMOKRASI JAWA TIMUR 2020 . https://kumparan.com/banyuwangi_con nect/pernyataan-sikap-aliansi-rakyat- demokrasi-jawa-timur-2020- 1tddqd8Gw5A Kurniandari,  R.  (2020). UPDATE  Sebaran Virus  Corona  di  Indonesia  Selasa (16/6/2020):  Lagi,  Jatim  Catat  Kasus Baru Terbanyak Artikel ini telah tayang di  Tribunternate.com  dengan  judul UPDATE  Sebaran  Virus  Corona  di Indonesia  Selasa  (16/6/2020):  Lagi,
Jatim Catat  Kasus  Baru  Terban . https://ternate.tribunnews.com/202 0/06/16/update-sebaran-virus- corona-di-indonesia-selasa- 1662020-lagi-jatim-catat-kasus- baru-terbanyak Merdeka.  (2020). Pilkada  Serentak Disepakati  Digelar  9  Desember
2020 . https://www.merdeka.com/politik/pil kada-serentak-disepakati-digelar-9- desember-2020.html

## JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH
J urnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora
v2i1.11852 Apriani, K. D., Made, N., & Amanda, R. (2020).  Tahapan  Pemilu  2019  di Tengah  Ancaman  Bencana  Alam : Studi Kasus Erupsi Gunung Agung. JURNAL  BALI  MEMBANGUN BALI , 1 (April). Arifulloh,  A.  (2015).  Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat. Jurnal  Pembaharuan Hukum , II (2), 301–311. Bachri,  B.  S.  (2010).  Meyakinkan Validitas  Data  Melalui  Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Teknologi Pendidikan , 10 , 46–62. Saputra,  I.,  &  Asih,  N.  W.  (2017). Kepemimpinan  perempuan  dan pilkada serentak. Aristo , 5 (1), 141– 162.
https://doi.org/10.24269/ARS.V5I1. 424 Supriyadi,  S.  (2017).  Community  of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan. Lentera  Pustaka: Jurnal  Kajian  Ilmu  Perpustakaan,
Informasi Dan Kearsipan , 2 (2), 83. https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i
2.13476 Buletin Ilmiah Habibi, A. (2020). Upaya Menyelamatkan  Pemilihan  Umum Di  Tahun  2020. Adalah:  Buletin
Hukum Dan Keadilan , 4 , 167–172. Hasibuan,  R.  P.  P.  M.  (2020). Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. ADALAH:  Buletin  Hukum Dan Keadilan , 4 , 121–128. Media Online Eda,  F.  W.  (2020).
Komite  I  DPD
Kembali  Tolak  Pilkada  Serentak  9
Desember  2020,  Ini  Alasannya Artikel  ini  telah  tayang  di serambinews.com  dengan  judul Komite  I  DPD  Kembali  Tolak Pilkada  Serentak  9  Desember 2020, Ini Alasannya, https://aceh.tribunnews.com/2020/ 06/10/komite-i .
https://aceh.tribunnews.com/2020/
06/10/komite-i-dpd-kembali-tolak- pilkada-serentak-9-desember- 2020-ini-alasannya
Farisa,  F.  C.  (2020a). KPU  Akan  Gelar Simulasi  Pilkada  di  Tengah  Pandemi
Covid-19 . https://nasional.kompas.com/read/2020 /06/12/22572791/kpu-akan-gelar- simulasi-pilkada-di-tengah-pandemi- covid-19?page=all Farisa,  F.  C.  (2020b). Masyarakat  Galang Petisi  Penundaan  Pilkada  di  Tengah Pandemi Covid-19 . https://nasional.kompas.com/read/2020 /05/28/05000041/masyarakat-galang- petisi-penundaan-pilkada-di-tengah- pandemi-covid-19?page=all Firmansyah,  R.  (2020). Perludem  Sebut Pilkada  Serentak  di  Tengah  Pandemi Terlalu Dipaksakan . https://prfmnews.pikiran- rakyat.com/nasional/pr- 13396213/perludem-sebut-pilkada- serentak-di-tengah-pandemi-terlalu- dipaksakan?page=2 Kumparan.  (2020). PERNYATAAN  SIKAP ALIANSI RAKYAT DEMOKRASI JAWA TIMUR 2020 . https://kumparan.com/banyuwangi_con nect/pernyataan-sikap-aliansi-rakyat- demokrasi-jawa-timur-2020- 1tddqd8Gw5A Kurniandari,  R.  (2020). UPDATE  Sebaran Virus  Corona  di  Indonesia  Selasa (16/6/2020):  Lagi,  Jatim  Catat  Kasus Baru Terbanyak Artikel ini telah tayang di  Tribunternate.com  dengan  judul UPDATE  Sebaran  Virus  Corona  di Indonesia  Selasa  (16/6/2020):  Lagi,
Jatim Catat  Kasus  Baru  Terban . https://ternate.tribunnews.com/202 0/06/16/update-sebaran-virus- corona-di-indonesia-selasa- 1662020-lagi-jatim-catat-kasus- baru-terbanyak Merdeka.  (2020). Pilkada  Serentak Disepakati  Digelar  9  Desember
2020 . https://www.merdeka.com/politik/pil kada-serentak-disepakati-digelar-9- desember-2020.html