## KASUS MULTIKULTURALISME BELANDA SEBAGAI KRITIK ATAS UTOPIA MULTIKULTURALISME INDONESIA

## Ibnu Nadzir Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## ABSTRACT
Indonesia is failing in managing its diversity due to numerous violence acts against  its  minority  groups  in  recent  years.  It  is  ironic  because  Indonesian founding  fathers  have  developed  the  ideas  that  Indonesia  is  a  nation  that upholds  cultural  diversity.  There  are  debates  among  Indonesian  scholars regarding the concept of multiculturalism as an ideal concept to solve minority problems in Indonesia.
This paper shows that the implementation of multiculturalism in Netherlands is based on pragmatism to protect its economic interests. It also shows how multiculturalism policies in Netherlands have been facing a lot of challenges that practically unpredictable before. This paper describes the dynamics of tolerance  and  multiculturalism  in  the  Netherlands.  In  particular,  the  paper shows how the ideas was developed; what kind of challenges that their values have to face. In addition, this paper also shows the relevance of Netherlands case to the issue of diversity in Indonesia today.
Keywords : tolerance, multiculturalism, pluralism, diversity

## PENGANTAR
Hari-hari  ini  kita  mendapati  berbagai  kasus  kekerasan  yang  banyak berkaitan  dengan  isu-isu  keragaman.  Sebut  saja  kasus  penyerangan Ahmadiyah, pertikaian bersimbol agama di Ambon dan Poso, hingga praktik  kekerasan  aparat  di  Papua.  Kenyataan  semacam  ini  menjadi sangat  ironis  karena  bertolak  belakang  dengan  slogan  kebangsaan bhinneka tunggal ika yang menghargai ruang keragaman di Indonesia.
Beragam  peristiwa  tersebut  sedikit  banyak  memengaruhi  perdebatan intelektual  di  Indonesia  tentang  masyarakat  dalam  tataran  yang ideal  atau  seharusnya.  Jurnal  Prisma  pada Volume  30, 2011  memuat
kumpulan tulisan Karlina Supeli, Daniel Dhakidae, Rocky Gerung, dll, tentang masyarakat terbuka Indonesia. Sementara Yudi Latif mengupas Pancasila  dalam  kerangka  pemikiran  pendiri  bangsa.  Di Yogyakarta, CRCS  UGM  mengeluarkan  kumpulan  tulisan  tentang  pluralisme kewargaan.
Tulisan-tulisan  yang    dikemukakan  hanyalah  sedikit  dari    banyak tulisan lain yang memiliki benang merah yang sama. Sedikit banyak tulisan-tulisan  tersebut  muncul  sebagai  respon  atas  fenomena  di masyarakat yang mengancam penghargaan atas nilai-nilai keragaman yang  diperjuangkan  pendiri  bangsa  Indonesia.  Selain  itu  konsep multikulturalisme  dan  pluralisme  sering  mengemuka  sebagai  pokok pembahasan tentang keragaman. Multikulturalisme kerap dibayangkan sebagai  nilai  utama  yang  dapat  menjadi  rujukan  bagi  praktik bermasyarakat  yang  ideal.  Persoalannya  kemudian,  seberapa  relevan konsep multikulturalisme yang dikembangkan oleh ilmuwan sosial di Barat dengan kasus di Indonesia? Benarkah konsep multikulturalisme dapat  diaplikasikan  untuk  menjawab  persoalan  kekerasan  terhadap keragaman di Indonesia?
Untuk  menjawab  persoalan  itu,  tulisan  ini  akan  mengangkat  kasus toleransi dan multikulturalisme di Belanda. Kasus di Belanda penting untuk  diangkat  karena  negara  mereka  merupakan  salah  satu  yang pertama bereksperimen dengan ide multikulturalisme dalam kebijakan publik  untuk  mengelola  isu-isu  keragaman  dalam  masyarakatnya. Pemahaman  terhadap  dinamika  toleransi  dan  multikulturalisme  di Belanda diharapkan dapat memberikan   pembacaan alternatif pada isu keragaman di Indonesia.

## MENDEFINISIKAN MULTIKULTURALISME
Sejak  awal  masa  didirikannya,  Indonesia  dibangun  dalam  semangat untuk  mewadahi  berbagai  macam  kelompok  yang  ada  di  dalamnya. Persoalan  ini  mencakup  persoalan  administratif    hingga  persoalan ideologis. Persoalan administratif muncul ketika mencoba merumuskan kriteria kewarganegaraan republik yang baru lahir ini (lihat Latif 2011: 348-352). Siapa yang berhak disebut sebagai warga negara Indonesia? Apa  persyaratan  yang  mengikat  dengan  hak  sebagai  warga  negara Indonesia?
Persoalan  yang  sifatnya  lebih  ideologis  muncul  ketika  Soekarno, Soepomo, dan beberapa tokoh pendiri bangsa lainnya berdebat untuk memasukkan pengakuan atas hak-hak untuk menjadi berbeda di bawah satu Republik Indonesia. Indonesia pun berdiri dengan segala perangkat simbolik  maupun  legal  untuk  menerima  keragaman.  Dimulai  dari slogan “bhinneka tunggal ika”, yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman  dan  keragaman  dalam  persatuan.  Pancasila  sebagai  dasar negara,  juga  UUD  1945  mengakui  hak-hak  pada  tiap  individu  tanpa terkecuali.  Di  sisi  lain,  keragaman  itu  diharapkan  berperan  sebagai penopang persatuan. Sebagai analogi, Indonesia dibayangkan sebagai bangsa  dengan  satu  tubuh  dengan  banyak  kaki  oleh  Soekarno  (Latif 2011: 369).
Konsep nasionalisme yang tidak menafikan perbedaan baik suku bangsa maupun  agama  dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  pencapaian  besar pada  masa  itu.  Menurut  Nuri  Soeseno 1 ,  inovasi  para  pendiri  bangsa ini  melampaui  pemikir  politik  di  zamannya.  Sebagai  perbandingan, konsep kewarganegaraan multikultural yang diajukan Kymlicka baru mengemuka pada 1995 (Hefner 2001: 3). Kymlicka mengajukan konsep tersebut karena melihat konsep-konsep kewarganegaraan yang ada tidak dapat  lagi  menjelaskan  kondisi  aktual  negara-negara  yang  warganya tidak homogen (Soeseno, 2010: 30). Pertanyaannya kemudian adalah apakah  pengakuan  terhadap  keragaman  yang  dikembangkan  pendiri bangsa Indonesia sepadan dengan konsep multikulturalisme yang lahir belakangan?
Konsep  multikulturalisme  pada  dasarnya  tidak  bisa  dilepaskan dengan konsep pluralisme. J.S. Furnivall boleh jadi merupakan orang paling  berjasa  dalam  pengenalan  konsep  pluralisme  dari  kajian  di Asia Tenggara (Hefner 2001: 4). Ia merumuskan keheranannya akan fenomena masyrakat di Asia Tenggara yang jauh dari kata homogen. Kemudian  ia  mengajukan  istilah plural  society atau  “masyarakat plural”  yang  didefinisikan  sebagai “two  or  more  elements  or  social orders which live side by side, yet without mingling, in one political unit” (Furnivall dikutip oleh Hefner, 2001: 4). Dalam definisi Furnivall konotasi  masyarakat  plural  mengandung  beberapa  syarat. Pertama , adanya  dua  atau  lebih  elemen  atau  keteraturan  sosial  yang  hidup
1 Disampaikan  dalam  Diskusi  Internal  PMB  tentang  Kewarganegaraan,  Tafsir,  Tradisi  dan  Isu-isu Kontemporer pada 4 Mei 2011.
berdampingan. Kedua , adalah segregasi sosial, karena dua kelompok tersebut  menjalani  hidupnya  masing. Ketiga ,  adalah  adanya  ikatan politik yang mengikat kelompok-kelompok tersebut.
Definisi  masyarakat  plural  atau  jika  di-Indonesia-kan  menjadi masyarakat majemuk, tentu sudah mengalami banyak perkembangan sejak  era  Furnivall.    Ahimsa-Putra  (2009)  misalnya,  melihat  secara sederhana pluralisme bermakna kemajemukan dalam arti yang pasif. Meskipun  demikian  ada  permasalahan  padanan  kata  Indonesia  bagi pluralisme,  karena  imbuhan–isme  seharusnya  menyiratkan  adanya paham tertentu.
Lebih lanjut, Ahimsa-Putra mengangkat definisi Van der Berghe (1970) yang memaknai pluralisme sebagai ciri-ciri masyarakat tertentu. Ciri- ciri ini mencakup:
a.  Adanya kelompok sosial atau budaya yang berbeda-beda
b.  Kelompok ini hidup berdampingan
c.  Berada dalam kesatuan politik tertentu
d.  Memiliki  sistem  ekonomi  yang  kodependen  (saling tergantung)
e.  Bersifat otonom dalam sistem kepranataan yang lain
Definisi yang dikemukakan Van der Berghe rasanya tidak jauh berbeda dari definisi yang diajukan oleh Furnivall. Dua definisi ini menyiratkan kondisi tertentu dalam masyarakat sehingga dapat dikategorikan sebagai plural society . Penekanan pada “kondisi” menjadi penting karena akan menjadi pembedaan dengan definisi multikulturalisme.
Lawrence A. Blum (dikutip oleh Ahimsa Putra 2009: 3) mendefinisikan multikulturalisme  sebagai  “sebuah  pemahaman,  penghormatan dan  penghargaan  atas  budaya  orang  lain,  masyarakat  lain.  Sebuah penghormatan,  peng-hargaan,  yang  disertai  dengan  keingintahuan, keinginan  mengetahui  dan  memahami  kebudayaan  lain  tersebut, meskipun  itu  adalah  sebuah  penghormatan,  penghargaan  terhadap perbedaan-perbedaan  budaya,  hal  itu  tidak  berarti  menyetujui, menyepakati  semua  aspek  atau  unsur-unsur  dari  kebudayaan  yang berbeda tersebut…”
Definisi  ini  sedikit  banyak  merepresentasikan  multikulturalisme
dalam tataran konseptual. Definisi ini masih terlihat sepadan dengan gagasan keragaman yang dikembangkan oleh pendiri bangsa Indonesia. Namun, persoalannya menjadi semakin rumit ketika tataran konseptual tersebut diaplikasikan dalam konteks kebijakan publik untuk mengelola persoalan keragaman.
Jacobs dan Rea (dikutip oleh Fleras 2009: 162) mengajukan definisi multikulturalisme  yang  disesuaikan  dengan  kerangka  politik. Multikulturalisme  dalam  pandangan  mereka  adalah  ‘kebijakan pengakuan dan dukungan pada keragaman etnik dan rasial’. Definisi yang  dikemukakan  Jacobs  dan  Rea  ini  lebih  tepat  digunakan untuk  mendeskripsikan  bentuk  kebijakan  pemerintahan,  tapi  tidak sepenuhnya memperjelas multikulturalisme dalam definisi yang mudah diaplikasikan dalam bentuk kebijakan.
Mendefinisikan  multikulturalisme  sama  sekali  bukan  persoalan sederhana.  Cakupan  perdebatannya  sangatlah  luas.  Mulai  dari  yang sifatnya  persoalan  empirik  langsung,  seperti  meningkatnya  kaum migran,  sampai  pada  tataran  ideologis  yang  mempertanyakan  sejauh mana perbedaan-perbedaan dapat diterima tanpa mengancam persatuan dan  kesatuan  negara.  Fleras  (2009:  4)  menyatakan  bahwa  konsep multikulturalisme  sepertinya  lebih  mudah  didefinisikan  dengan menyebutkan  apa-apa  saja  yang  ‘bukan  multikulturalisme’  daripada mendefinisikan multikulturalisme secara langsung.
Penyerangan  terhadap  kelompok  yang  berbeda  agama  tidak  sejalan multikulturalisme,  menghalangi  seseorang  mendapatkan  kesempatan beasiswa karena ras-nya tidak sejalan dengan multikulturalisme. Dua bentuk  tindakan  di  atas  hanyalah  sedikit  dari  banyak  contoh  yang dapat  diajukan  untuk  menyebut  apa  yang  ‘bukan  multikulturalisme’. Konsep  multikulturalisme  toh  tetap  tidak  dapat  dirumuskan  dengan mudah meskipun sudah dibandingkan dengan tindakan yang dianggap ‘bukan  multikulturalisme’.  Kemampuan  untuk  dapat  menunjukkan apa yang ‘bukan multikulturalisme’ tidak sama dengan mendefinisikan multikulturalisme.  Dengan  demikian  harus  diakui  bahwa multikulturalisme  jauh  dari  sebuah  keutuhan  sebagai  suatu  konsep akademis,  apalagi  sebagai  panduan  praksis  bagi  pemerintahan  untuk menerapkannya dalam keragaman. Oleh karena itu, negara-negara yang menerapkan konsep multikulturalisme tidak sepenuhnya sepakat dalam model kebijakan mereka.
Augie  Fleras  (2009:  17)  mengajukan  sedikitnya  tiga  macam tafsir  multikulturalisme  yang  menjadi  model  kebijakan  beberapa pemerintahan:
Multikulturalisme Konservatif Multikulturalisme Liberal Multikulturalisme Plural •  Meyakini bahwa masyarakat yang terdiri atas beragam ekspresi budaya mungkin ada, selama perbedaan tersebut diabaikan dalam pengakuan dan penghargaan bagi setiap orang. •  Keadilan yang sebenarnya hanya dapat dicapai ketika semua orang diperlakukan setara terlepas dari latar belakang budayanya. Sebab pada dasarnya semua orang sama di mata hukum. •  Meyakini bahwa masyarakat dengan beragam budaya mungkin ada selama perbedaan budaya ditoleransi, tapi secara umum diabaikan. •  Dalam aturan sehari- hari perbedaan budaya diabaikan, tetapi jika ada kasus-kasus tertentu perbedaan budaya diakui sebagai pengecualian. •  Meyakini bahwa masyarakat dengan beragam budaya mungkin ada, selama perbedaan tersebut dipertimbangkan serius dalam penentuan kebijakan. •  Dalam model kebijakan ini, setiap kelompok berhak mendapatkan perlakuan yang berbeda. Masing- masing dapat mengembangkan kelompok dan institusinya sendiri sesuai dengan kebutuhan latar budayanya masing-
masing.
Sumber : Fleras. The Politics Of Multiculturalism, New York: Palgrave Macmillan (2009: 17)
Tiga model kebijakan inilah yang menjadi arus utama tafsir terhadap multikulturalisme dalam konteks kebijakan. Amerika Serikat misalnya merupakan  salah  satu  negara  yang  menerapkan    multikulturalisme konservatif.  Dalam  konsep  ini  ekspresi  budaya  dan  perbedaannya diasumsikan  untuk  disimpan  dalam  ranah  privat.  Sebab  perbedaan budaya  yang  diberi  ruang  dapat  mengancam  kepentingan  bersama. Untuk  itu  semua  kebijakan  yang  diterapkan  secara  sama  bagi  tiap individu diasumsikan cukup untuk menampung keragaman-keragaman itu.
Kebijakan  multikulturalisme  liberal  dapat  ditemukan  dalam  kasus Kanada.  Pengakuan  pada  hak  keragaman  diletakkan  dalam  tataran individu  daripada  pengakuan  kelompok.  Sehingga  di  luar  kasus- kasus khusus, tiap orang harus mengikuti aturan umum yang berlaku. Kekhususan  kelompok  diakui  hanya  dalam  hak-hak  yang  sifatnyan mendasar  seperti  bidang  pendidikan  atau  kesehatan  (Fleras  2009:
15).  Kekhususan  kelompok  untuk  menetapkan  rangkaian  aturan  dan cara  hidup  tesendiri  diakui  dalam  multikulturalisme  plural.  Belanda pernah menerapkan model ini, meskipun kemudian beralih pada model kebijakan lainnya. Pemaparan soal ini akan dikemukakan lebih lanjut nanti.
Dinamika  toleransi  dan  multikulturalisme  di  Belanda  memiliki keunikan tersendiri yang membuatnya menarik untuk diangkat dalam tulisan ini. Di satu sisi, Belanda menghadapi persoalan dengan kaum imigran, sebuah permasalahan yang juga dialami oleh banyak negara  di Eropa, juga kasus Amerika dan Australia. Di sisi lain, Belanda memiliki sejarah panjang pencarian nilai toleransi yang dilatari konflik bersimbol agama.  Hal  ini  membuat  kasus  Belanda  memiliki  kedekatan  dengan kondisi  Indonesia  saat  ini  yang  banyak  diwarnai  konflik  beragama. Selain itu sepanjang sejarahnya, Belanda telah banyak bereksperimen dengan kebijakan-kebijakan dalam mengelola keragaman, oleh karena itu dinamika multikulturalisme di Belanda menarik untuk dikaji.

## KELAHIRAN WACANA TOLERANSI DI BELANDA
Jauh sebelum Amsterdam menjadi salah satu kota paling majemuk di dunia,  wilayah Tanah  Rendah 2 di  masa  lalu  menjadi  tempat  pelarian berbagai  macam  orang  dari  berbagai  wilayah  Eropa.  Dari  sekian banyak wilayah dengan rezim otoriter di Eropa, wilayah Tanah Rendah sudah lama dianggap sebagai wilayah paling aman karena tidak adanya penguasa  yang  absolut.  Kondisi  semacam  ini  menjadikan  wilayah Tanah  Rendah  sebagai  tempat  ideal  bagi  pelarian  orang-orang  yang mendapatkan represi penguasa di wilayah lain di Eropa (Sniderman dan Hagendoorn dikutip oleh Fleras 2009: 148). Kelompok ilmuwan dan ahli filsafat seperti Rene Des Cartes dan Baruch Spinoza yang pindah ke Amsterdam adalah contohnya (Bikk 2007: 4).
Pada masa ini, wacana tentang toleransi belum sepenuhnya mengemuka. Jika    (King  dikutip    oleh  Van  Der  Burg  1998:  228)  mendefinisikan toleransi sebagai “Jika seseorang keberatan terhadap sesuatu, namun secara sukarela menerimanya”, maka definisi toleransi yang berkembang pada masa itu masih sangat sederhana. Nilai toleransi yang berkembang
2 Wilayah geografis yang mencakup wilayah Belanda dan Belgia di masa sekarang. Istilah Tanah Rendah diterjemahkan langsung dari istilah Lowlands.
di wilayah Tanah Rendah hanya berupa keyakinan bahwa di wilayah ini setiap orang berhak mengerjakan urusannya masing-masing tanpa ada pihak yang ikut campur. Kondisi terebut berubah setelah peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Belanda.
Sebuah peristiwa yang bermula dari upaya Raja Phillip II di Spanyol untuk  memberangus  kelompok  Protestan  di  wilayah  Tanah  Rendah pada tahun 1560-an. Revolusi Belanda memicu perang berkepanjangan antara  pasukan  Spanyol  yang  dipimpin  oleh  Duke  of Alba  melawan pasukan dari Belanda yang dipimpin William of Orange. William of Orange  yang  diakui  sebagai  bapak  bangsa  Belanda,  akhirnya  mati terbunuh di tangan satu utusan Spanyol. Kematian William of Orange tidaklah  sia-sia,  sebab  tujuh  provinsi Tanah  Rendah  yang  terletak  di Utara  kemudian  memproklamirkan  kemerdekaannya  dari  Spanyol. Ketujuh provinsi ini kemudian berdiri di bawah satu negara baru yang disebut Republik Belanda pada tahun 1581.
Sama  seperti  kemunculan  negara  baru  lainnya,  Republik  Belanda dengan  segera  merasakan  kebutuhan  untuk  merumuskan  gagasan- gagasan  yang  akan  menjadi  dasar  negara.  Salah  satu  gagasan  awal mereka tentang konsep negara yang ideal adalah negara tanpa agama Katolik di dalamnya. Gagasan ini muncul sebab sebagian besar orang Belanda yang berjuang melawan Spanyol adalah orang Protestan yang merasa ditindas oleh institusi Katolik. Setelah beberapa perusakan dan penjarahan  gereja  Katolik,  pemerintahan  baru  Belanda  merumuskan satu formulasi yang dianggap lebih tepat dalam menjamin kelanggengan negara baru ini. Formulasi itu adalah gagasan tentang toleransi beragama (Bikk 2007: 6).
Merumuskan nilai toleransi, khususnya toleransi beragama pada masa itu sama sekali tidak sederhana. Negara-negara di Eropa Barat dan Eropa Tengah dihadapkan pada dua persoalan yang sama dalam menentukan bentuk toleransi. Pertama , bagaimana bentuk toleransi religius antara Katolik  dan  Protestan? Kedua ,  bagaimana  bentuk  toleransi  antara berbagai aliran Protestan itu sendiri? (Zagorin 2003: 145).
Oleh karena itu, gagasan toleransi di Belanda sering dipandang sebagai sebuah anomali. Khususnya bagi raja-raja Eropa yang masih berkuasa secara absolut di wilayahnya. Sebab gagasan pemerintahan ideal yang banyak diyakini oleh raja-raja pada masa tersebut adalah pemerintahan
dengan  satu  agama  tunggal  yang  diyakini  secara  bersama-sama. Perbedaan agama dalam satu masyarakat akan membawa masyarakat tersebut pada perpecahan dan mengancam stabilitas negara. Gagasan semacam  ini  mendorong  Raja  Phillip  II  untuk  melakukan  invasi terhadap kaum Protestan di Tanah Rendah (Shetter 1971: 74).
Permasalahan  lain  yang  juga  dipertanyakan  dari  kemunculan  nilai toleransi di Belanda adalah tidak adanya nilai inheren dari Protestan Kalvin yang berpotensi mendorong adanya toleransi. Sebaliknya, pada awal  perkembangannya,  penganut  Protestan  cenderung  tidak  toleran terhadap  penganut  agama  lain  karena  adanya  paham  pre-destinasi. Pre-destinasi  adalah  gagasan  bahwa  jika  Tuhan  bersifat  mahakuasa, maka dari awal penciptaan manusia Tuhan pastilah sudah mengetahui manusia  mana  yang  akan  diselamatkan  dan  manusia  mana  yang tidak.  Konsekuensi  logis  dari  keyakinan  ini  adalah,  penganut  ajaran Kalvin meyakini bahwa mereka akan menjadi bagian kelompok yang diselamatkan, sedangkan orang di luar mereka hampir pasti akan masuk neraka.  Sulit  untuk  membayangkan  nilai  toleransi  lahir  dari  gagasan semacam ini (Bikk 2007: 3). Jadi bagaimana para pendiri awal Belanda mengembangkan nilai toleransi?

## PILIHAN PRAGMATIS UNTUK TOLERAN
Setelah  kemerdekaan  Republik  Belanda,  kelompok  Protestan  Kalvin menguasai  sektor  kehidupan  beragama.  Gereja  Reformasi  Kalvin diakui sebagai gereja resmi negara. Perwakilan gereja dibuka di tiap provinsi dan mereka memegang tugas resmi untuk mengonversi orang ke dalam Protestan sekaligus memberikan pengajaran nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, keberadaan Gereja Katolik sama sekali dilarang. Orang-orang yang bersikukuh menganut agama Katolik, harus melakukannya dalam ranah privat secara sembunyi-sembunyi (Zagorin 2003: 150).
Penganut Protestan Kalvin tidak dapat sepenuhnya bertindak sewenang- wenang pada penganut agama lain meskipun bertindak sebagai gereja resmi  negara,  sebab  kebebasan  beragama  dijamin  oleh  pasal  13 konstitusi negara yang dibuat di Utrecht pada 1579. Pasal 13 konstitusi tersebut secara spesifik menyatakan menyatakan “setiap manusia harus dijamin kebebasannya terutama soal agama, dan siapapun tidak berhak
dihukum atau diselidiki karena latar belakang agamanya” (Van Heursen dikutip oleh Vorhees 1981: 1). Dengan jaminan tersebut, penganut sekte atau agama lain seperti Kristen Mennonit, Kristen Lutheran, Katolik, sampai Yahudi di Belanda dapat hidup dan mengembangkan ajarannya dalam ranah privat.
Berbagai aliran Kristen ini memiliki kecenderungan untuk menguatkan doktrinnya masing-masing meskipun harus hidup berdampingan satu sama  lain,.  Artinya,  tiap-tiap  aliran    menetapkan  aturan  yang  ketat untuk  menjaga  ‘kemurnian’  mereka  dari  ajaran  kelompok  yang  lain (Spaan 1996: 2). Gereja Reformasi Kalvin tidak mengakui ajaran dari Zwingli dan Bullinger. Katolik dan Lutheran juga menolak mengakui bentuk Kristen yang berasal dari kelompok lainnya. Dalam konteks ini Belanda mulai menunjukkan bentuknya sebagai masyarakat plural.
Fenomena ini tidak terlalu mengherankan, sebab walaupun konstitusi kebebasan  beragama  telah    dibuat,  tidak  berarti  bahwa  sebagian besar  rakyat  Belanda  pada  masa  itu  menghendaki  adanya  toleransi beragama.  Ada  kebencian  yang  mendalam  dari  orang-orang Protestan  terhadap  kelompok  Katolik,  sehingga  sulit  bagi  mereka untuk  dapat  membayangkan  hidup  bersama  orang  Katolik.  Namun, mereka  sangat  membutuhkan  adanya  bentuk  toleransi  sederhana untuk  menjamin  kelangsungan  negara  baru.  Sebab  pada  dasarnya Kalvinisme  menuntut  adanya  keteraturan  sosial,  sehingga  penganut Kalvinisme  membayangkan  negara  harus  mengelola  aktivitas masyarakat sedemikian rupa untuk menjaga kelangsungan kebutuhan dan perkembangan spiritual manusia (Bikk 2007: 6).  Oleh karenanya, secara  perlahan  mereka  mengembangkan  bentuk  toleransi  sederhana dengan karakternya sendiri.
Batasan  toleransi  seperti  apa  yang  bisa  diterima  penganut  Protestan Kalvin  Belanda?  Mereka  menginginkan  kelompok  spiritual  non- Kalvinis  seperti  Yahudi,  Lutherian,  Menonit  yang  tidak  memiliki peran  dalam  urusan  pemerintahan.  Di  sisi  lain,  mereka  juga  tidak menghendaki kebijakan a la Spanyol yang menghabisi kelompok yang berbeda.  Dua  aspirasi  yang  harus  dikompromikan  ini  menghasilkan bentuk  toleransi  yang  unik. Toleransi  mereka  adalah  untuk  menguji, berada dalam batas “tidak menerima” dan “tidak menghukum” (Bikk 2007: 6). Toleransi pada masa itu lebih berkonotasi pasif, karena pada dasarnya  mereka  tetap  menolak  mengakui  perbedaan  tapi  sekaligus
tidak mau menyerang. Bentuk toleransi semacam ini dalam perspektif Bikk pelan-pelan memunculkan sikap netralitas-nilai.
Max  Weber  (2003)  dalam  bukunya Etika  Protestan  dan  Semangat Kapitalisme mengajukan  tesis  bahwa  etika  Kalvinis  mendorong pengikutnya  untuk  bekerja  keras,  sehingga  melahirkan  kapitalis- kapitalis pertama. Dengan demikian netralitas-nilai dapat dilihat sebagai salah  satu  ekses  etika  Kalvinis.  Netralitas  nilai  berkembang  akibat adanya    pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  perilaku  pasar  para pedagang di Amsterdam abad 17. Para pedagang ini mulai memahami bahwa, diskriminasi, intoleransi, prasangka terhadap orang lain karena perbedaan  agama,  tidak  baik  bagi  iklim  pasar.  Dalam  perspektif semacam  ini,  berbagai  macam  pendatang  dihargai  selama  dianggap mampu memberikan sumbangan bagi masyarakat (Bikk 2007: 8)
Netralitas-nilai  semakin  berkembang  setelah  tahun  1585  M,  ketika eksodus  besar  dari  berbagai  wilayah  Eropa  memadati  Amsterdam dan sekitarnya. Pada masa ini kaum pendatang, khususnya kelompok Yahudi  dibiarkan  masuk  ke  dalam  masyarakat  di Amsterdam  karena mereka berkontribusi besar bagi perkembangan ekonomi di wilayah ini. Kalvinisme  tanpa  disadari  ternyata  berperan  mendorong  munculnya bentuk toleransi sederhana di Belanda. Toleransi ini juga lahir karena kuatnya  kepentingan  pragmatis,  dalam  hal  ini  kepentingan  ekonomi. Meskipun  demikian,  nilai  toleransi  terus  mengalami  perkembangan. Toleransi pada masa sekarang, diakui orang Belanda sebagai salah satu identitas nasional mereka.
Tolerance is so characteristic of the Netherland, both of our political institutions and of our social culture, that we may regard it as one of the elements of our common national identity ( Van Der Burg 1998: 227- 228)

## VERZUILING SEBAGAI REPRESENTASI MULTIKULTURALISME PLURAL
Toleransi sebagai identitas nasional Belanda menuat ketika pemerintah Belanda mengesahkan konsep verzuiling pada abad 19 M. Secara harfiah istilah verzuiling dapat diterjemahkan sebagai ‘pilarisasi’ berasal dari kata  dasar zuilen yang  berarti  pilar. Verzuiling adalah pembentukan kelompok-kelompok  sub-kultur,  masing-masing  kelompok  terpisah dari yang lain, tiap kelompok diwakili partai politiknya masing-masing,
dan tiap kelompok memiliki karakteristik institusi religiusnya sendiri (Mcleod  1997:  17).    Konsep  politik-religius  ini  muncul  dari  tarik menarik kepentingan di Belanda pada pertengahan abad 19 M. Konsep ini juga dapat dilihat sebagai puncak dari eksperimen Belanda terhadap multikulturalisme  plural,  yang  memberikan  ruang  sebesar-besarnya bagi kebebasan ekspresi budaya tiap kelompok.
Konstitusi  Belanda  yang  banyak  dipengaruhi  ide  liberal  pada  masa itu memudahkan kelompok liberal untuk mendominasi pemerintahan. Kondisi ini membuat kelompok masyarakat lain merasa tidak nyaman. Puncaknya adalah ketika tiga kelompok besar dalam masyarakat mulai mengorganisasikan  kelompok  mereka  untuk  melakukan  oposisi  pada pemerintahan  liberal.  Kelompok  tersebut  adalah  kelompok  Ultra- Kalvinis, kelompok Katolik Roma, dan kelompok Sosialis.
Di  antara  ketiga  kelompok  tersebut,  kelompok  Ultra-Kalvinis  dan Katolik  Roma  merupakan  kelompok  yang  paling  keras  menekan pemerintahan. Mereka menuntut pemerintah untuk mendukung adanya sekolah khusus yang diperuntukkan kalangan mereka sendiri. Tuntutan mereka dipenuhi pemerintah pada tahun 1889. Dalam waktu singkat mereka  juga  memiliki  universitas  dan  koran  khusus  bagi  kelompok mereka  sendiri. Verzuiling dengan  segera  membagi-bagi  kelompok dalam  masyarakat  dengan  berbagai  fasilitas  yang  dimiliki  secara esklusif oleh masing-masing kelompok.
Verzuiling memiliki implikasi yang sangat besar di Belanda. Fragmentasi sosial di masyarakat Belanda menjadi tidak terhindarkan. Hasil penelitian di Belanda pada tahun 50-an menunjukkan khususnya dalam kelompok Katolik dan Ultra-Kalvinis, bahwa mereka cenderung memilih teman dari kelompok yang seagama dengan mereka atau yang tidak terlibat dengan afiliasi agama manapun (Mcleod 1997: 18). Pada periode 60- an, fragmentasi sosial semakin terasa. Daerah-daerah menjadi terbagi pada dua kecenderungan konsentrasi penduduk. Pertama adalah daerah yang aktivitas religiusnya tinggi, biasa ditandai dengan afiliasi kegiatan gereja. Kedua, adalah daerah dengan kecnderungan kegiatan religius yang rendah.
Fenomena  ini  menunjukkan  perkembangan  menarik  di  tahun  1980- an. Pada survei yang diadakan tahun 1981, sebanyak 36 % penduduk Belanda mengaku tidak berafiliasi pada agama tertentu (Mcleod 1997: 176).  Salah  satu  alasan  yang  mendorong  kecenderungan  tersebut adalah  karakteristik  institusi  agama  yang  dianggap  sangat  sektarian. Sektarianisme  berimbas  pada  sulitnya  pergaulan  yang  terjadi  antara orang-orang yang berbeda zuil , sehingga lebih mudah bagi kebanyakan orang  untuk  mengaku  tidak  berafiliasi  dengan  kelompok  agama manapun.
Di  Belanda  ada  kecenderungan  orang  untuk  menanggalkan  afiliasi religius-nya  terus  menguat.  Data  survei  2006  di  Belanda  ada  pada kisaran 40-46% 3 . Dengan demikian verzuiling mulai kehilangan bentuk formalnya dan menyisakan bentuk toleransi yang terlepas dari wadah religius.
Bagi kelompok migran verzuiling punya sedikitnya dua efek signifikan (Bruquetas-Callejo et. Al dikutip oleh Fleras, 2009: 152), yaitu:
i.  Kesempatan bagi kelompok minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pemerintah pun memiliki  kewajiban  membantu  terbentuknya  institusi  resmi karena kewajiban untuk memberi perlakuan yang sama pada semua kelompok sosial.
ii.  Kelompok  etnik  diperlakukan  sebagai  kelompok  budaya minoritas, sehingga keberadaannya dianggap sebagai bagian dari kekayaan verzuiling . Implikasinya keberadaan kelompok minoritas  etnik  dianggap  bukan  persoalan  publik  layaknya persoalan kelas atau ras.
Pembahasan  efek verzuiling pada  kelompok  migran  menjadi  penting karena isu masyarakat plural dan masyarakat miltikultural di Belanda terus  berubah.  Setelah  fragmentasi  karena  latar  belakang  agama berkurang,  masalah  berikutnya  adalah  relasi  masyarakat  Belanda dengan kelompok migran.
3 Data survey tahun 2006 yang dikeluarkan CIA Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the- world-factbook/geos/nl.html)  menyatakan  angka  penduduk  Belanda  tanpa  afiliasi  religius  berjumlah 46%.  Data  yang  dikeluarkan  eurel.info  (http://www.eurel.info/EN/index.php?pais=53&rubrique=842) menyatakan  angka  42%.  Sedangkan  data  yang  digunakan  dalam  analisa Abrams, Wiener,  dan Yaple mengatakan angka mendekati setengah populasi Belanda.

## TANTANGAN BAGI MULTIKULTURALISME  PASCA- VERZUILING
Pada  tahun  1983,  pemerintah  Belanda  mengenalkan  kebijakan pengganti verzuiling bagi kaum migran. Kebijakan yang dikenal dengan nama “Kebijakan Minoritas Etnik” itu diharapkan dapat membantu dan melindungi kelompok minoritas etnik yang cenderung terpinggirkan. Kebijakan  ini  merupakan  perwujudan  multikulturalisme  lebih  lanjut jika dibandingkan dengan verzuiling .
Kebijakan  minoritas  etnik  diajukan  pada  masa  di  mana  wacana multikulturalisme  sedang  berkembang  baik  pada  rumusan  kebijakan hingga  perdebatan  akademis.  Masyarakat  Belanda  secara  umum menjaga  sikap  dan  pembicaraan  terkait  dengan  kelompok  minoritas etnik di ruang publik. Sikap terbuka yang menolak multikulturalisme dapat  dianggap  mendukung  rasialisme  (Sniderman  dan  Hagendoorn dikutip oleh Fleras 2009: 154).
Landasan kuat multikulturalisme dapat terlihat dari kebijakan minoritas etnik yang mendukung keragaman. Kelompok minoritas mendapatkan insentif dalam tiap kegiatan yang berdasarkan pada tradisi atau nilai- nilai  etnik  mereka.  Pada  titik  ini  masih  belum  jauh  berbeda  dengan verzuiling .  Perbedaan  dua  kebijakan  ini  terletak  pada  sejauh  mana tingkat keaktifan etnik minoritas dalam melestarikan tradisinya sendiri. Kebijakan minoritas etnik menekankan bahwa pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya merupakan kewajiban dari komunitas etnik itu sendiri (Fleras 2009: 154). Di sisi lain, warga negara Belanda didorong oleh pemerintah  agar  siap  menerima  berbagai  macam  bentuk  keragaman budaya yang dibawa oleh para migran.  Sikap ini dikukuhkan dengan legislasi yang mendukung lahirnya undang-undang pelarangan tindakan diskriminatif terhadap kelompok etnik minoritas.
“Kebijakan  Etnik  Minoritas”  pun  akhirnya  dikritisi,  sebab  kebijakan ini  dianggap  tidak  lebih  dari  perpanjangan verzuiling .  Perlu  diingat bahwa verzuiling lahir dari upaya meredam konflik religius dan politik yang terjadi di masa lalu, sehingga tidak cocok untuk diterapkan dalam penanganan kelompok migran (Vink dikutip oleh Fleras 2009: 155). Hal ini semakin terlihat karena kebijakan pemerintah Belanda tidak ada yang cukup lugas mengatasi persoalan integrasi sosial kelompok minoritas. Ketidakjelasan ini antara lain dipengaruhi oleh perspektif pemerintah untuk menetapkan minoritas etnik sebagai bentuk kekayaan masyarakat
multikultural.  Padahal  tidak  begitu  jelas  bentuk  multikulturalisme semacam apa yang dikehendaki oleh pemerintah Belanda (Vink dikutip oleh Fleras 2009: 155).
Jika multikulturalisme dalam keyakinan Belanda dimaksudkan untuk merangkul  kaum  migran,  maka  efek  yang  terjadi  adalah  sebaliknya. Kaum migran di Belanda tetap kesulitan mengakses lapangan pekerjaan dan pendidikan yang baik. Mereka juga kerap menjadi target cemoohan dari  kelompok  sayap  kanan.  Pelestarian  nilai-nilai  dan  tradisi  yang dikembangkan kelompok minoritas etnik malah menjadi bumerang bagi mereka. Mereka gagal menjadi kekayaan bagi masyarakat multikultural Belanda, seperti yang diinginkan dalam kebijakan pemerintah. Mereka malah  menjadi  kelompok  yang  kerap  dipertanyakan  loyalitasnya  di negara baru tersebut (Sniderman dan Hagendoorn dikutip oleh Fleras 2009: 156).
Pemerintah  Belanda  terus  berupaya  mencari  bentuk  kebijakan yang  paling  tepat  dalam  menangani  kelompok  migran.  Gagasan multikulturalisme  yang  menghargai  adanya  keragaman  dalam masyarakat tetap dianggap penting. Namun, kebutuhan bagi kelompok- kelompok  minoritas  tersebut  untuk  terintegrasi  dalam  masyarakat Belanda juga dianggap sangat vital. Kenyataannya kelompok minoritas etnik tidak dapat dikatakan terintegrasi dengan baik dalam masyarakat (Fleras 2009: 156).
Kegagalan integrasi kaum migran pada masyarakat Belanda diperparah oleh  banyaknya  persoalan  lanjutan.  Kesulitan  akses  pekerjaan  dan pendidikan  menjadikan  keluarga  migran  sulit  melakukan  mobilisasi sosial. Akibatnya generasi kedua kaum migran ini banyak yang tumbuh dan  terjebak  pada  persoalan  yang  lebih  pelik.  Mereka  menghadapi tekanan  ekonomi  dan  sosial  yang  dihadapi  orang  tuanya,  ditambah persoalan soal identitas yang membingungkan. Berbagai latar tersebut berpengaruh  pada  tingginya  angka  kriminalitas  kelompok  migran generasi kedua ini (Fleras 2009: 156).
Dengan  melihat  fakta-fakta  ini,  pada  tahun  1990-an  kebijakan  baru digagas oleh pemerintah Belanda. Arah kebijakan yang baru meletakkan integrasi kelompok migran pada prioritas utama, yaitu lebih mendorong partisipasi  sosioekonomi  kelompok  migran  (Bruquetas  Callerjo  dkk. dikutip oleh Fleras, 2009: 157).
Pada tingkat ini integrasi diatur hingga tingkat individu. Penguasaan bahasa,  aturan-aturan  negara,  hingga  konsep  nasionalisme  didorong melalui  program-program  pendidikan.  Harapannya,  kali  ini  kaum migran  berhasil  membaur  dengan  baik  dalam  masyrakat  Belanda. Kebijakan  ini  juga  memberlakukan  pengawasan  dan  aturan  imigrasi yang lebih ketat dari sebelumnya agar arus migrasi dapat ditekan.
Pola kebijakan semacam ini terus dipertahankan sampai pada periode 2000-an.  Pada  periode  ini  juga  terjadi  dua  peristiwa  besar  yang meramaikan debat publik tentang multikulturalisme. Peristiwa tersebut adalah  pembunuhan  Pim  Fortuyn  dan  Theo  Van  Gogh.  Keduanya sama-sama berhaluan politik kanan dan sering melakukan konfrontasi pernyataan secara terbuka pada kelompok migran muslim. Pim Fortuyn dibunuh oleh seorang Belanda yang merasa sosok Pim berbahaya karena mencari popularitas dengan menyerang kaum migran. Sedangkan Theo Van  Gogh  dibunuh  oleh  seorang  pemuda  keturunan  Maroko  yang merasa tindakan Van Gogh telah menghina Islam.
Kematian keduanya menimbulkan banyak perdebatan di ruang publik soal kebijakan pemerintah terhadap kaum imigran. Nilai-nilai toleransi yang menjadi kebanggaan warga Belanda pun dipertanyakan kembali. Sedikitnya ada tiga isu besar yang berkaitan dengan identitas nasional dan  kaum  imigran  yang  menguat  dalam  pembahasan  publik  (Fleras 2009: 158), yaitu:
i.  Relativisme  kebudayaan  (nilai-nilai  mana  dari  tradisi  yang dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai di Belanda?
ii.  Tingkat kesamaan atau integrasi seperti apa yang dibutuhkan masyarakat agar bisa bertahan.
iii.  Ketidakcocokan antara multikulturalisme dan demokrasi.
Isu-isu tersebut menggambarkan tentang banyaknya nilai-nilai maupun tradisi  yang  dipertanyakan  kecocokannya  dengan  nilai  masyarakat Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari masalah-masalah semacam ini sangat  terasa.  Pemerintah  harus  berurusan  dengan  ragam  tradisi  dan nilai yang dibawa kaum migran. Kaum Sikh yang menggunakan turban misalnya  memiliki  dilema  yang  sama  dengan  pengguna burqa bagi muslim.  Orang-orang Yahudi  yang  menyembelih  hewan  kurban  juga dianggap bertentangan dengan kepentingan kebersihan kota.
Perdebatan yang dikemukakan di atas dijawab oleh (Van der Burg 1998: 233)  dengan  mengajukan  rumusan  tersendiri  yang  dapat  digunakan untuk  menentukan  batas-batas  toleransi.  Ada  tiga  prinsip  yang menurutnya penting digunakan pemerintah Belanda untuk menimbang kasus aktual kaum migran.
Pertama ,  kepercayaan  religius,  orang-orang  yang  menjalani kepercayaan, dan praktik-praktik yang berhubungan langsung dengan kepercayaannya harus ditoleransi selama mereka tidak melakukan hal yang mencederai ketertiban umum. Kedua , kepercayaan-kepercayaan, orang-orang,  dan  tindakan-tindakan  yang  berdasarkan  prinsip  dasar toleransi  tidak  berkaitan  langsung  dengan  kepercayaannya,  harus diakomodasi  berdasarkan  perpanjangan  prinsip  toleransi,  jika  dalam beberapa  aspeknya  dapat  diperbandingkan  dengan  kepercayaan- kepercayaan,  orang-orang,  dan  tindakan-tindakan  yang  dilindungi dalam prinsip pertama toleransi. Ketiga , konsep dari ketertiban umum harus dterjemahkan seketat mungkin, terutama yang terkait pada hal yang mengganggu orang lain dan kepada (dasar moral) nilai toleransi itu  sendiri.  Jika  menggunakan  prinsip-prinsip  ini  maka  pemerintah dapat lebih mudah menetapkan keputusan untuk permasalahan tradisi kaum migran (Van Der Burg 1998: 233).
Perspektif  yang  diajukan  Van  Der  Burg  sebetulnya  menyiratkan berkurangnya peran gagasan multikulturalisme dalam penanganan kaum migran. Karena dasar-dasar pertimbangan toleransi tetap menggunakan kerangka masyarakat Belanda, bukan bebas sepenuhnya seperti dalam verzuiling dan kebijakan minoritas etnik. Betapapun nilai toleransi tetap dipertahankan,  ada  tuntutan  bagi  kaum  migran  untuk  menyamakan keberadaan  mereka  dengan  penduduk  Belanda  lainnya.  Kebijakan serupa bukan ekslusif dimiliki oleh Belanda, kondisi di nergara Eropa lainnya menunjukkan gejala serupa. Ada tuntutan kepada kaum migran untuk belajar bahasa, nilai, norma, dan budaya negara setempat agar kelompok minoritas etnik dapat terintegrasi sebagai warga negara yang utuh (Phillips dikutip oleh Fleras 2009: 160). Joopke dan Morawska (dikutip  oleh  Fleras  2009:  162)  berpendapat  bahwa  Belanda  telah mengubah  menghilangkan  nilai  multikulturalisme  dalam  kebijakan terhadap kaum migran. Tes kewarganegaraan adalah salah satu contoh di  mana  pemerintah  Belanda  lebih  berorientasi  pada  integrasi  dan asimilasi kelompok migran daripada pemberian ruang keragaman sperti kebijakan sebelumnya.
Fleras  (2009:  162)  keberatan  dengan  perspektif  itu.  Menurutnya, untuk  mengatakan  kebijakan  asimilasi  dan  integrasi  Belanda  telah menghapus  multikulturalisme  adalah  kesimpulan  yang  terburu-buru. Jika menggunakan definisi multikulturalisme yang diajukan oleh Jacobs dan Rea (dikutip oleh Fleras 2009: 162), maka nilai multikulturalisme masih sangat terasa pada pemerintahan Belanda. Beberapa indikasinya adalah:
i.  Etnisitas  masih  diperhitungkan  sebagai  variabel  dalam pembuatan kebijakan
ii.  Pembuatan  kebijakan  disesuaikan  dengan  kelompok  etnik tertentu
iii.  Kelompok  minoritas  dibolehkan  untuk  mempertahankan kekhasan tradisinya
iv.  Berbagai institusi diatur agar peduli pada perbedaan budaya. Sehingga  sangat  fleksibel  dalam  prosedur-prosedur  yang bertentangan dengan nilai budaya kelompok tertentu. Salah satu  bentuknya  adalah  mengizinkan  pekerja  untuk  libur karena merayakan tradisinya.
v.  Kelompok  minoritas  etnik  maupun  religius  didorong  untuk berkelompok dan mengejar satu tujuan bersama.
Perjalanan panjang sejarah Belanda menunjukkan bahwa nilai toleransi dan  multikulturalisme  bukan  merupakan  sesuatu  yang given .  Nilai toleransi dan multikulturalisme lahir dan berkembang karena dinamika sosial  di  dalamnya.  Proses  itu  merupakan  proses  yang  berlangsung hingga kini.  Dialektika nilai toleransi dan multikulturalisme tersebut dapat  dijadikan  komparasi  dengan  masalah  toleransi  kekinian  di Indonesia.

## MEMBANGUN MULTIKULTURALISME INDONESIA
Indonesia sejak awal sudah memiliki perangkat formal sebagai landasan untuk  menuju  masyarakat  multikultural.  Tetapi  pada  kenyataannya kita  belum  beranjak  dari  konteks plural  society .  Jika  menggunakan definisi  yang  dikemukakan  sebelumnya,  ada  perbedaan  yang    nyata antara definisi plural society dan multikulturalisme yakni pada tingkat kesadaran  anggotanya.  Multikulturalisme  menyaratkan  adanya
kesadaran  aktif  yang  dipilih  oleh  manusia  untuk  mengakui  adanya perbedaan.  Sementara  dalam plural  society manusia  berada  dalam kondisi tertentu tanpa memiliki kesadaran khusus itu. Nilai toleransi yang  menjadi  kunci  dari  keberlangsungan  masyarakat  multikultural belum  ditunjukkan  dengan  baik.  Peristiwa  kekerasan  yang  terus berulang menjadi bukti banyaknya elemen masyarakat yang belum siap mengelola perbedaan-perbedaan.
Ahimsa-Putra (2009) mengajukan beberapa indikasi bahwa masyarakat Indonesia belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat multikultural, yakni :
i.  Kurangnya pemahaman mengenai budaya/agama lain ii.  Kurangnya keinginan untuk mempelajari budaya /agama lain iii.  Kurangnya penghargaan atas budaya yang lain iv.  Multikulturalisme rendah: lapisan sosial yang mana Selain  itu,  Ahimsa-Putra  juga  mencermati  adanya  perubahan  pola kemajemukan  di  Indonesia.  Pada  zaman  kolonial,  kemajemukan  di Indonesia bisa dianalogikan sebagai mozaik. Ditandai dengan adanya pemukiman yang terpisah secara fisik dengan jelas dan terbagi masing- masing tiap suku  bangsa.  Saat ini analogi tersebut tidak sepenuhnya tepat, sebab batas-batas fisik maupun sosial semakin kabur. Tiap suku bangsa bisa leluasa pergi keluar masuk ke berbagai daerah.  Sehingga kemajemukan  lebih  tepat  dikategorikan  sebagai  kemajemukan  tipe permadani (Ahimsa-Putra, 2009: 6).
Permasalahan  lain  yang  juga  layak  disoroti  adalah  penguatan  garis- garis  budaya  berdasarkan  simbol  agama.  Segregasi  antara  kelompok beragama  semakin  terasa  di  Indonesia  dibandingkan  periode-periode terdahulu (Ahimsa-Putra 2009: 7). Di antara semua permasalahan di Indonesia, fenomena ini mungkin yang paling menjauhkan masyarakat Indonesia untuk menjadi masyarakat multikultural.
Abidin-Bagir (2011: 19) mengidentifikasi fenomena ini sebagai bagian dari politik identitas. Ia memaparkan beberapa ciri gerakan yang dapat dikategorikan  sebagai  bagian  dari  politik  identitas.  Yaitu,    adanya persepsi penindasan di masa lalu, tuntutan untuk mendapat perlakuan berbeda atas kompensasi dari penindasan di masa lalu, dan penggunaan identitas sebagai justifikasi klaim tersebut meski belum bisa diverifikasi kebenarannya.
Ciri-ciri ini cukup akurat untuk mendeskripsikan fenomena penguatan simbol agama yang ada di Indonesia. Di satu sisi, fenomena ini bisa dibaca  sebagai  bagian  dari  perayaan  keragaman  seperti  yang  sejalan dengan  semangat  multikulturalisme.  Namun,  di  sisi  lain  gerakan semacam ini sangat mengancam multikulturalisme. Sebab pada dasarnya multikulturalisme mensyaratkan adanya penghargaan atas perbedaan. Sementara,  kelompok-kelompok  yang  menggunakan  simbol-simbol agama ini cenderung menolak kelompok yang berbeda.
Permasalahan-permasalahan  ini  mengarahkan  perdebatan  tentang keragaman  di  Indonesia  pada  kecenderungan  untuk  meletakkan konsep  multikulturalisme  sebagai  jawaban  yang  ideal.  Dinamika multilkulturalisme di Belanda menunjukkan kenyataan yang berbeda. Sebagai  gagasan  ideal  yang  ditransformasikan  ke  dalam  kebijakan publik, konsep multikulturalisme masih jauh dari sempurna. Untuk itu penting untuk meletakkan konsep multikulturalisme sebagai nilai yang harus  terus  dikritisi.  Dalam  proses  ini,  intelektual  di  Indonesia  juga memiliki kewajiban untuk dapat merumuskan konsep multikulturalisme yang lebih sesuai dengan kasus di Indonesia. Sebab bagaimananapun, kasus di Inonesia berbeda dengan kasus di mana kebijakan-kebijakan multikulturalisme  diterapkan  di  tempat  lain.  Dengan  demikian mewujudkan  masyarakat  multikultural  di  Indonesia  tidak  sekadar menjadi utopia.

## PENUTUP
Tulisan  ini  berangkat  dari  pertanyaan  pada  relevansi  konsep multikulturalisme sebagai cita-cita bentuk masyarakat Indonesia yang ideal. Konsep multikulturalisme yang dicetuskan oleh pemikir-pemikir barat sering menjadi acuan sebagai jawaban atas persoalan kekerasan yang  terjadi  di  Indonesia  akhir-akhir  ini.  Persoalannya  jarang  yang membicarakan  konsep  multikulturalisme  dengan  mengangkat  contoh pelaksanaanya dalam kebijakan publik.
Kasus  multikulturalisme  di  Belanda,  menunjukkan  bahwa  konsep multikulturalisme masih jauh dari sempurna dalam mengelola masalah keragaman. Masyarakat Belanda pada akhirnya sulit untuk menemukan
batas  yang  seimbang  antara  menerima  perbedaan  nilai  budaya  tanpa mengancam  nilai-nilai  nasional  mereka.  Ada  pertentangan  dalam konsep multikulturalisme ketika harus berhadapan dengan kelompok- kelompok  yang  menolak  multikulturalisme.  Dengan  demikian intelektual  Indonesia  memiliki  pekerjaan  rumah  dalam  merumuskan multikulturalisme  versi  Indonesia.  Konsep  multikulturalisme  ini sebaiknya  bersifat  aplikatif  sehingga  dapat  digunakan  pemerintah dalam kebijakan untuk mewujudkan masyarakat multikultural.

## PUSTAKA ACUAN

## Buku
Bagir, Zainal Abidin dkk. 2011. Pluralisme Kewargaan: Arah baru Politik Keragaman Indonesia . Bandung: Mizan
Elson, R.E.  2009. The Idea Of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan . Jakarta: Serambi
Fleras, Augie. 2009. The Politics of Multiculturalism . New York: Palgrave Macmillan Hefner,  Robert  W.  ed.  2001. The  Politics  of  Multiculturalism:  Pluralism  and Citizenship  In  Malaysia,  Singapore  and  Indonesia. Hawaii:  University  of Hawaii Press
Latif,  Yudi.  2011. Negara  Paripurna:  Historisitas,  Rasionalitas,  dan  Aktualitas Pancasila . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Mcleod, Hugh.1997. Religion and the People of Western Europe 1789-2989 . Oxford: Oxford Paperback University Press.
Prato,  Guliana  B.  ed.  2009. Beyond  Multiculturalism:  Views  from  Anthropology . Farnham: Ashgate Publishing Limited
Shetter, William Z. 1971. The Pillars of Society : Six Centuries of Civilization in the Netherlands. Hague: Martinus Nijhoff.
Soeseno, Nuri. 2010. Kewarganegaraaan: Tafsir, Tradisi dan Isu-isu Kontemporer . Depok: Departemen FISIP UI
Weber, Max. 2003. Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme . Cet II. Yogyakarta:
Pustaka Promethea.
Zagorin, Perez. 2003. How The Idea Of Religious Toleration Came To West. Princeton: Princeton University Press

## Jurnal
Spaans,  Jo.1996. “Unity and Diversity as aTheme in Early Modern Dutch Religious History: an Interpretation” dalam Unity and Diversity in the Church (Studies in Church  History32). Oxford.
Van Der Burg, Wibren. 1998. “Beliefs,  Person,  and  Practices:  Beyond Tolerance”  dalam Ethical  Theory  and  Moral  Practice .  Vol  1.  Netherland: Kluwer Academic Publisher.

## Makalah
Ahimsa-Putra,  Heddhy  Shri.  2009. Dari  Plural  Ke  Multikultural:  Tafsir Antropologi Atas  Budaya  Masyarakat  Indonesia .  Makalah  dalam  lokakarya “Multikulturalisme  dalam  Pembangunan  di  Indonesia”.  Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Yogyakarta.
Bikk,  Allan. 2007. Tolerance as Value Netrality In The Seventeenth Century Dutch Republic. Makalah dalam “The Dutch Republic and Britain: The Making of Modern Society and a European World Economy. NEH Seminar, New York.
Vorhees, David. 2007. The 1657 Flushing Remonstrance In Historical Perspective . Makalah dalam “350 th History Of Flushing Remonstrance”.  New York State History Conference, New York.

## Website
Eurel   ( http://www.eurel.info/EN/index.php?pais=53&rubrique=842 )
CIA  Factbook  (https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ nl.html)