## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA ANAK DI INDONESIA

## Rina Rahma Ornella Angelia
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: ornellaangelia@gmail.com

## ABSTRACT
Child protection aims to protect and provide guarantees for rights, so that they can live life as a human being who has dignity. This protection aims to protect children from acts of violence and  discrimination.  Children's  rights  are  also  part  of  human  rights  that  must  be  protected, guaranteed,  and  fulfilled  by  all  parties.  Issues  regarding  the  protection  and  rights  of  child labor  in  Indonesia  are  increasing  day  by  day,  due  to  the  increasing  number  of  working children  under  the  age  of  five.  The  problem  discussed  in  this  paper  is  about  the  legal protection of the rights of child labor and the factors behind the increasing prevalence of child labor in Indonesia. The purpose of this paper is to find out the legal protection for child labor rights  and  what  factors  are  behind  children  choosing  to  work.  This  study  uses  a  normative analysis method which refers to the Act and the Study of Journal Literature. Analyzing existing problems by researching and reviewing related laws and regulations so that it is hoped that in the  future  this  research  will  be  able  to  overcome  problems  that  arise  related  to  child  labor, especially the rights they should get.
Keywords: Child Labor, Legal Protection, Children's Rights

## ABSTRAK
Perlindungan anak bertujuan untuk melindungi dan memberikan jaminan kepada hak, supaya mereka  dapat  menjalankan  kehidupan  sebagimana  seorang  manusia  yang  mempunyai  harkat dan  martabat.  Perlindungan  ini  bertujuan  untuk  melindungi  anak  dari  tindak  kekerasan  dan diskriminasi.  Hak  anak  juga  menjadi  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  harus dijaga, dijamin, serta dipenuhi oleh semua pihak. Isu mengenai Prlindungan serta Hak Pekerja anak di Indonesia semakin hari semakin bertambah, dikarenakan semakin maraknya anak-anak dibawah  umur  yang  bekerja.  Masalah  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah  tentang Perlindungan  hukum  terhadap  hak  pekerja  anak  serta  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi pekerja  anak  semakin  marak  saat  ini  di  Indonesia.  Tujan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk mengetahui  perlidungan  hukum  terhadap  hak  pekerja  anak  serta  faktor  apa  saja  yang melatarbelakngi  anak  untuk  memilih  bekerja.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis normative  dimana  merujuk  pada  Undang-Undang  dan  Studi  Literatur  Jurnal.  Menganalisa permasalahan  yang  ada  dengan  meneliti  dan  mengkaji  peraturan  Perundang-Undangan  yang terkait  sehingga  diharapkan  kedepannya  penelitian  ini  mampu  mengatasi  permasalahan  yang ditimbul terkait pekerja anak , terutama hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.
Kata Kunci : Pekerja Anak, Perlindungan Hukum, Hak Anak

## PENDAHULUAN
Anak adalah harta yang tak ternilai harganya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa,  yang  didalam  dirinya  melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia.  Aanak  merupakan generasi  penerus  cita-cita  bangsa,  memiliki  peranan  strategis  untuk  menjamin  kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa yang akan datang. Setiap anak mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik  secara fisik, mental maupun sosial.
Menurut Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam  kandungan.  Pada  dasarnya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menjamin kesejahteraan  dan  keamanan  bagi  seluruh  warga  negaranya,  termasuk  perlindungan  terhadap hak  anak.  Perlindungan  anak  bertujuan  untuk  menjamin  dan  melindungi  hak-hak  anak  agar anak  dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  harkat  dan  martabatnya  sebagai  insan manusia yang seutuhnya.
Anak  sebagai  kelompok  rentan  yang  memiliki  hak-hak  khusus  akibat  dari keterbatasannya.  Sehingga  anak  memerlukan  perlindungan  akan  hak-haknya. 1 Di  Indonesia sudah  mempunyai  berberapa  peraturan  perundang-unadangan  yang  menjamin  hak-hak  anak dan mengurangi dampak pekerja anak, diantara peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja,Ratifikasi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang  (UU)  Nomor  1  tahun  2000  tentang  Pelanggaran  dan  Tindakan  serta Penghapusan  Bentuk-bentuk  pekerjaan  terbuk  bagi  anak,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Undang-undang  perlindungan  secara  khusus  terhadap  hak anak  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak. Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 2 . Semua anak berhak ata Dengan adanya Undang-Undang ini pemerintah diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari hal ekspoitasi anak.
Hak-hak dan perlindungan terhadap pekerja anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomr  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Selain  itu,  juga  diatur  dalam  Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  RI  No.Kep.235/MEN/2003  tentang  Jenis-Jenis Pekerjaan  yang  membahayakan  Kesehatan,  keselamatan  atau  moral  anak  sebagai  pelaksaan dari  Pasal  74  ayat  (3)  Undang-Undang  Ketengakerjaan,  telah  memberikan  kewajiban  bagi perusahaan yang mempekerjakan anak.
Meskipun  saat  ini  sudah  banyak  kita  jumpai  peraturan  perudang-uandangan  dan peraturan-peraturan  lainnya  dengan  tujuan  melindungi  hak-hak  bagi  pekerja  anak,namun kualitas  permasalahan  pekerja  anak  ini    dari  tahun  ke  tahun  mengalami  perkembangan  yang kompleks  menuju  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  yang  ekspoitatif  dan  membahayakan pertumbuhan dan pekembangan fisik, mental, moral dan intelaktual  Jenis pekerjaan terburuk
1 Arrista  Trimaya, Pengaturan  Perlindungan  Khusus  Bagi  Anak  Korban  Kekerasan  Dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak , Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 3, 2015, hlm 6.
2 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak
bagi  anak  semakin  marak  ditemukan,  seperti  anak  yang  diperdagangkan  oleh  orang tuanya,anak yang dijadikan pelacur (dilacurkan), pembantu rumah tangga anak, anak jalanan, dan anak yang bekerja di perkebunan.
Pekerja  anak  merupakan  suatu  fenomena  masalahg  sering  kita  jumpai  saat  ini  di Indonesia. Semakin tahun jumlah pekerja anak ini jumlahnya semakin bertambah, kebnayakan dari mereka berasal dari ekonomi yang tidak mampu sehingga mau tidak mau mereka bekerja membantu meringankan beban  perekonomian keluarga. Kebanyakan pekerja anak bekerja di sector  informal.  Menurut  lembaga  masyarakat  seperti  JARAK  dan Save  the  Children Indonesia  tahun  2021  kebanyakan  pekerja  anak  bekerja  di  sector  pertanian;  yang  lainnya seperti tukang Koran, tukang semir, pengamen, tukang parker dan sebagainya. 3

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif.  Penelitian  ini  menggunakan  data  Primer  yang  berasal  dari  data-data  kepustakaan. Dalam  peniltian  ini  penulis juga  mengguanakan  jenis  dam  bahan  sumber  bahan  hukum  yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  berupa  bahan  hukum  yang  mengikat  yakni  peraturan perudang-uadangan  yang  berkaitan  dengan  anak  dan  pekerja  anak,  bahan  hukum  sekunder berupa  bahan  hukum  yang  bersumber  dari  buku-buku  dan  literature  yang  berkaitan  dengan masalah  yang  dikaji,  bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan-bahan  kepustakaan  lainnya  yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  maupun  bahan hukum  sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  studi kepustakaan  yaitu  dengan  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  bersumber  dari  bahan- bahan  psutaka  berupa  peraturan  perudang-undangan  dan  literature  yang  sesuai  dengan pembahasan yang akan diteliti.

## PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Pekerja  anak  Berdasakan  Peraturan  Perundang- undangan yang berlaku di Indonesia .
Dalam  rangka  mewujudkan  sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  berkualitas, memiliki daya saing dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila,  diperlukan pembinaan  secara  terus  menerus  demi  keberlangsungan  hidup  anak  yang  berdasarkan  hak asasi  manusia.  Pertumbuhan  dan  perkembangan  mental,  fisik  serta  sosial,  melindungi  dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bagi setiap anak. 4
Perlindungan hukum bagi pekerja anak tidak dapat dilepaskan dari hak asasi anak. Di Indonesia  saat  ini  sudah  banyak  peraturan  perudang-undangan  yang  secara  khusus memberikan  perlindungan  seacar  hukum  terhadap  pekerja  anak,  terutama  pekerja  anak  yang masih dibawah umur. Perlindungan terhadap bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak juga diatur  dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2002    yang  mengkategorikan  jenis-jenis pekerjaan  terburuk    dari  pekerja  anak.  Peraturan  yang  dipergunakan  untuk  membrikan perlindungan terhadap pekerja anak ada yang merupakn ratifikasi dari Konvensi Inrernasional,
3 Data statistic Yayasan Save The Children Tahun 2021
4 Muhammad  Fachri  Said, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif  HAM ,  Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018, hlm. 144.
sebagian peraturan juga ada yang dibuat atas dasar dan Inisiatif pemerintah Indonesia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang i ratifikasi ILO Convention No.138 tahun  1973    mengatur  tentang  Usia  Minimum  di  Perbolehkan  bekerja.  Isi  Konvensi  ini  pada alenia  ke  empat  pembukannya  bertujuan  untuk  menetapkan  suatau  naskah  umum  mengenai batasan umur yang secara berangsur-angsur akan menggantikan naskah-naskah yang ada yang berlaku pada sector ekonomi yang terbatas. Hal ini dikerenakan karena sebelumnya sudah ada tentang  batasan  umur  minimal  untuk  mempekerakan  anak,  hanya  saja  terdapat  perbedaan untuk setiap jenis pekerjaan dan sector kerja.  Dalam Alenia keempat disebutkan bahwa tujuan dari  konvensi  ini  adalah  untuk  menghapus  pekerja  anak  pada  kegaiatan  ekonomi  secara menyeluruh.
Dalam rangka memberiakn perlindungan terhadap anak sebagai pekerja konvensi ini memuat beberapa asas yang terdiri dari asas:  Asas penghapusan kerja anak yang dirumuskan dalam  Pasal  1  mengamanatkan  kepada  setiap  anggota  untuk  mengambil  kebijakan  secara nasional untuk menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara  efektif . Setiap anggota  juga  diwajibkan  untuk  menaikkan  batas  usia  minimum.  Setiap  anggota  juga diwajibkan  utuk  menaikkan  batas  usia  minimum  yang  diizinkan  bekerja  sesuai  dengan kebutuhan  perkembangan  fisik  dan  mental  orang  muda.  Asas  Perlindungan  terdapat  dalam Pasal 2 berisi usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah anak yang berusia minimum 15  tahun.  Pasal  2  juga  menyatakan  bahwa  tidak  seorang  pun  yang  berada  di  usia  wajib diperolehkan bekerja atau masuk kerja dalam suatu jabatan pada wilayah Negara anggota ILO. Pasal  3  Konvensi  juga  menyebutkan  bahwa  jenis-jenis  pekerjaan  yang  dapat  membahayakan kesehatan,  keselamatan,  atau  moral  orang  muda,  memiliki  batasan  umur  tidak  boleh  kurang dari  18  tahun.  Dalam  Pasal  3  ini  menekankan  bahwasannya  jenis-jenis  pekerjaan  yang berhabaya wajib ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional 5 .
Konvensi  Hak-Hak  anak  ( The  United  Nations  Convention  On  The  Right  of  Child ) pada  tahun  1989  memiliki  keunikan  tersendiri  karena  dianggap  berbeda  dari  perjanjian- perjanjian  internasional  lainnya.  Dalam  proses  penyusunan  dan  mekanisme  pelaoporan sebagian  besar  meggunakan  partisipasi  organisasi  non  pemerintah  .  Penandatangan  konvensi anak  dilakukan  pada  tanggal  26  Janunari  1990  yang  dilakukan  tidak  kurang  dari  61  negara peserta, sedangkan konvensi hak-hak anak mulai berlaku secara Internasional pada tanggal 2 September 1990 6 .
Ada  4  (empat)  prinsip-prinsip  hukum  internasional  ( General  Principle  of International Law) yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak anak, sebagai berikut:
1. Prinsip  Non  Diskriminasi    (Prinsip  universal  HAM)  :  Alenia  Pertama  Pasal  2  KHA menciptakan  kewajiban  fundamental  Negara  peserta  ( fundamental  obligations  of  staties parties )  yang  mengikatkan  diri  dengan  Konvensi  Hak  anak,  untuk  menghormati  dan menjamin (to respect and ensure) seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kedapa semua anak dalam semua juridiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun 7 . 2. Prinsip hak Hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Invisibilitas HAM): Prinsip ini memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup anak. Semua bentuk potensi yang dapat
5 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak , Bandung: Nuansa, 2006, hlm.40
6 Trevor Buck, International Child Law , London:Canvendish Publishing Limited, 2005, hlm. 47
7 Muhammad  Joni,  dkk, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anaka  dalam  perspektif  Konvensi  Hak  Anak , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 5
membahayakan anak harus diminimalisir dari semua lingkungan kehidupan anak, misalnya seperti lingkungan sekolah dan lingkungan rumah.
3. Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak (the best interest of child) . Prinsip ini muncul dalam  Deklarasi  Internasional  anak  pada  tahun  1959.  Prinsip  Kepentigan  Terbaik  Bagi Anak diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 KHA
4. Prinsip  penghargaan  terhadap  anak (respect  for  the  views  of  the  child) :  Prinsip  ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 KHA. Pasal 12 KHA mengakui  bahwa  anak  dapat  dan  mampu  membentuk  atau  mengemukakan  pendapatnya dalam  pandagannya  sendiri  yang  merupakan  hak  berekspresi  secara  bebas.  Jaminan perlindungan  atas  hak  mengemukakan  pendapat  terhadap  semua  hal  tesebut,  mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak.
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2000  tentang  Ratifikasi  ILO  Convention  No.182 Convention No. 182 Concerning the Prohibition anil Intermediate Action for the Elimination of  The  Worst  Forms  of  Child  Labour mengenai  Pelanggaran  dan  Tindakan  Segala Penghapusan  Bentuk-Bentuk  Pekerjaan  Terburuk  pada  anak  Tahun  1999.  Rumusan  ini merupakan  kelanjutan  dari  Konvensi  ILO  sebagai  upaya  untuk  memberukan  perlindungan terhadap  pekerja  yang  telah  dirumuskan  oleh  konvensi  sebelumnya  adalah  Konvensi  ILO 182.Lahirnya Konvensi ini dilatarbelakangi pandagan perlu adanya instrument ketenagakerjaan yang baru untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
Asas    dalam  konvensi  ini  yang  berkaitan  dengan  eksploitasi  terhadap  perlindungan pekerja  anak  adalah  asas  perlindungan,  asas  pencegahan,  asas  penerapan  secara  efektif,  dan asas  kerjasama  nasional.  Dalam  Konvensi  ini  selain  memaut  asas-asas  juga  memuat  norma- norma  yang  memiliki  kaitan  secara  langsung  terhadap  konsep  perlindungan  anak  sebagai pekerja.  Para  Negara  anggota  juga  diharuskan  mengambil  tindakan  secara  efektif  untuk menjamin  segala  bentuk  pelarangan  dan  penghapusan  terhadap  bentuk-bentuk  buruk  kerja anak.
Perlindungan  anak  dari  Ekspoitasi  ekonomi  adalah  bagian  dari  hak  kelangsungan hidyu ( survival right ). Dalam Konvesi tersebut lebih lanjut menentukan tidakan-tindakan yang harus  dilakukan  dalam  menentukan  umur  minimum  agar  anak  diizikan  bekerja,  menetapkan aturan  mengenai  jam  kerja  dan  syarat  perburuhan,  serta  menentukan  hukuman  atau  sanksi yang tepat untuk menjamin pelaksanaan yang efektif. 8
Negara  bertanggung  jawab  memberikan  perlindungan  terhadap  pekerja  anak  harus mampu mengambil kebijakan secara yuridis, sosial serta mampu melakukan kerjasama secara Internasional  dalam  rangka  melindungi  hak  anak  dari  eksploitasi  secara  ekonomi.  Hal  ini termasuk  salah  satu  harmonisasi  hukum  nasional  terhadap  Hukum  Internasional  yang mengatur perlindungan terhadap anak dari segi ekspolitasi ekonomi.
Dalam  52  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia menyebutkan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  perlinduangan  orang  tua,  keluarga,  masyarakat dan Negara. Pasal ini juga menerangkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia sehingga demi  kepentingan  anak,  hak  tersebut  harus  diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum  bahkan  sejak anak tersebut masih berada dalam kandungan orang tuanya.
Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Tentang HAM juga memberikan perlindungan
8 Rika  Kurniati, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia , Risalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, vol.13, No.2, Edisi Desember 2006-Mei 2007,
hukum  terhadap  pekerja  anak.  Pasal  64  berbunyi  :  “Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh perlindungan  dari  kegiatan  eksploitasi  ekonomi  dan  setiap  pekerjaan  yang  membahayak dirinya, sehingga dapat menggangu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental  spiritualnya”  sedangkan  Pasal  65  berbunyi  :  “Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh perlindungan  dari  kegiatan  ekspoitasi  dan  pelecehan  seksual,  penculikan,  perdagangan  anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.
Undang-undang Khusus untuk melindungi Hak- hak anak di Indonesia terdapat dalam Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  anak  yang  diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak.  Undang-Undang Perlindungan anak ini merupakan bentuk konkrit dari penegasan legalisasi hak-hak anak yang beasal  dari  Konvensi  Hak  Anak  dan  norma  hukum  nasional.Berdasarkan    Pasal  4  sampai dengan  Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan  anak  mengatur  apa  saja  yang  menjadi  hak anak. Hak anak meliputi:
1. Hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisiapsi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadah menurut agama yang dianutnya, berfikir, dan berekspresi;
4. Hak  untuk  mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan  dan  diasuh  atau  diasuh  oleh  pihak  lain apabila karena sesuatu hal orang tua tidak mewujudkannya;
5. Hak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  jasmani  dan  rohani,  jaminan  sosial  sesuai  dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa;
7. Hak  untuk  didengar  pendapatnya,  menerima  dan  mencari  informasi  dan  juga  memberi informasi.
Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014    tentang  Perlindungan  Anak mewajibkan  kepada  negara,pemerintah,  masyarakat,  keluarga  dan  orang  tua  untuk  ikut bertanggung  jawab  terhadap  perlindungan  anak.  Dalam  bagian  lain  Undang-Undang  ini  juga berisikan  mengenai  ancaman  pidana  bagi  para  pelaku  yang  mengeksploitasi  anak  tidak terkecuali orang yang mengetahui adanya tindakan eksploitasi anak.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  juga  memberikan jaminan  perlindungan  terhadap  hak  pekerja  anak.  Ketentuan  jaminan  tersebut  diatur  dalam Pasal  69  sampai  dengan  73  Undang-Undang  Ketengakerjaan.  Wujud  perlindungan  yang diberikan negara melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak di Indonesia diantaranya :
1. Bentuk-bentuk  pekerjaan  yang  diperbolehkan  untuk  anak.  Anak  idak  boleh  bekerja,  tetapi ada  situasi,  kondisi  serta  kepantingan  tertrntu  yang  mengecualikan  anak  boleh  bekerja sebagaimna yang diatur dalam Undang-Undang Ketengakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain:
a. Pekerjaan Ringan
Dilakukan  oleh  anak  yang  berusia  13  sampai  dengan  15  Tahun  diperbolehkan melakukan  pekerjaan  ringan  sepanjang  tidak  menggangu  perkembangan  dan  kesehatan fisik, mental,dan sosial.
Pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi syarat:
- Izin tertulis dari orang tua atau wali
- Perjanjian kerja antara Pengusaha dengan orangtua/wali
- Waktu kerja maksimal 3 jam
- Dilakukan pada siang hari dan tidak menggangu waktu sekolah
- Perlindungan K3
- Adanya hubungan kerja yang jelas dan
- Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
b. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan
Anak  dapat  melakukan  pekerjaan  yang  merupakan  bagian  dari  kurikulum  pendidikan atau  pelatihan  yang  disahkan  oleh  pejabat  yang  berwenag  dengan  ketentuan  sebagai berikut :
- Berusia paling sedikit 14 Tahun
- Harus diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melakukan kerja tersebut
- Diberi perlinungan keselamatan dan kesehatan kerja
c. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat Anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya, dengan tujuan untuk  menghindari  ekspolitasi  terhadap  anak.  Pemerintah  telah  mengesahkan  melalui Kepmenakertrans  No.  Kep  115./Men/VII/2004  Tentang  Perlindungan  Bagi  Anak  yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat
Dalam Kepmenakertrans terebut diuraikan bahwasannya pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kritera sebagai berikut :
- Pekerjaan tersebut mampi dikerjakan oleh anak berusia dini
- Pekerjaan tersebut disukai oleh anak
- Pekerjaan tersebut berdsarkan kemampuan anak
- Pekerjaan tersbebut menambahkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak
2. Perlindungan terhadap jam kerja anak
Diatur  dalam  Pasal  75  sampai  dengan  Pasal  85  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003 tentang Ketengakerjaan dimana setiap pengusaha diwajibkan melaksakan waktu kerja, yaitu jumlah jam kerja normal selama 1 minggu sebanyak 40 jam
3. Bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang dilakukan oleh anak.
a. Menurut  Pasal  74  ayat  (2)  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  bentuk-bentuk  pekerjaan terburuk bagi anak antara lain ialah :
- Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- Segala  pekerjaan  yang  memanfaatkan,  menyediakan,  atau  menawarkan  anak  untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
- Segala  pekerjaan  yang  memanfaatkan,  meyedikan  atau  melibatkan  anak  untuk produksi perdagangan minuman keras, narkotika, psitropoika, dan zat adiktif lainnya dan/atau;
- Semua pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak
b. Bentuk/jenis  pekerjaan  terburuk  menurut  Kepmenakertrans  No.Kep  235/Men/2003 tentang  Jenis-jenis  Pekerjaan  yang  dapat  Membahayakan  Kesehatan,  Keselamatan  atau Moral Anak.

## Faktor-Faktor yang memicu maraknya Pekerja anak di Indonesia
Maraknya pekerja anak di Indonesia dilaterbelakangi dari berbagai Faktor mulai dari faktor ekonomi sosial budaya sampai pada masalah politik. Meurut penelitian yang dilakukan oleh  Jaringan  Penanggulangan  Pekerja  Anak  (JARAK)  faktor  penyebab  pendorong  pekerja anak antara lain
a. Kemiskinan
Semakin meningkatnya kebutuhan hidup serta rendahnya pendapatan ekonomi yang dihasilkan  merupakan  salah  satu  fator  dominan  yang  mengakibatkan  anak-anak  terlibat dalam kegiatan mencari nafkah. Dalam banyak hal sering kita jumpai pekerja anak  sebagai mekanisme  untuk  mengeleminasi  tekanan  kemiskinan  yang  tidak  terpenuhi  hasil  kerja orang  tuanya.  Keterlibatan  pekerja  anak  dalam  mencari  uang  karena  adanya  dorongan untuk membantu meringankan beban orang tua, mendapat penghormatan dari masyarakat, juga  keinginan  menikmati  hasil  usaha  dari  kerja  kerasnya,  merupakan  beberapa  faktor motivasi  yang  melandasi  pekerja  anak.  Akan  tetapi  faktor  penyebab  yang  mendorong pekerja  anak  adalah  karena  tuntutan  orang  tua  dengan  tujuan  mendapat  tambahan pemasukan bagi keluarga.
Kemiskinan  secara  ekonomi  telah  banyak  menciptakan  terjadinya  pekerja  anak. Orang  tua  dengan  sangat  terpaksa  mempergunakan  anaknya  sebagai  pekerja  untuk membantu perekonomian keluarga. Dititik inilah sering timbul kerawanan sebab anak-anak bisa berubah perannya dari “sekedar membantu” menjadi pencari nafkah utama. Anak-anak yang  bekerja  kebanyakan  tidak  mengecap  pendidikan  sehingga  akan  berakibat  lebih  jauh lagi  generasi  berikutnya  akan  tetap  miskin  dan  tidak  berpendidikan.  Karena  mereka menganggap pendidikan bukanlah suatu keharusan
b. Arus Urbanisasi
Pekerja  anak  mayoritas  berasal  dari  daerah  pedesaan.  Karena  mereka  menganggap didesa  tidak  dapat  memberikan  jaminan  bagi  perbaikan    perekonominan  mereka.  Banyak orang  datang  ke  Ibu  Kota  dan  Kota-Kota  besar  untuk  mengadu  nasib  dengan  harapan mereka  dapat  memperbaiki  kondisi  ekonominya  dengan  mendapatkan  upah  yang  lebih tinggi.  Di  kota-kota  besar  sering  kita  lihat  orang  tua  yang  terbelenggu  dengan  masalah ekonomi  mengajak  anaknya  untuk  dipekerjakan,  mulai  dari  dijadikannya  anak  tersebut sebagai pengemis, pengamen di pinggir jalan sampai buruh pabrik.
c. Sosial Budaya
Suatu  budaya  dalam  keluarga  bahwa  anak  sejak  usia  muda  sudah  melakukan pekerjaan atau sebagi pekerja. Disadari atau tidak para orang tua berasumsi bekerja sebagai pekeja  anak  sudah  termasuk  tradisi  yang  turun  temurun  dalam  masyarakat.  Anak diperintahkan  bekerja  dengan  alasan  supaya  mendapatkan  pendidikan,  keteampillan  dan persiapan  untuk  menghadapi  kehidupan  dalam  masyarakat  apabila  anak  tersebut  sudah beranjak dewasa.
Kebiasaan  dalam  masyarakat,  pekerja-pekerja  rumah  tangga  dan  menjaga toko/warung  sebagian  besar  dilakukan  oleh  anak  perempuan.  Anak  yang  bekerja  dinggap anak  yang  berbakti  kepada  orang  tua  dan  dapat  mengangkat  harkat  dan  martabat  orang tuanya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kultur budaya  yang seperti ini, kebiasaan tersebut  menghantarkan  anak-anaknya  sebagai  pekerja  anak  yang  seharusnya  belum waktunya  bekerja.  Posisi  anak  sebenarnya  juga  mempunyai  hak  dan  wajib  dilindungi
menjadi terabaikan.
d. Pendidikan
Salah  satu  alasan  yang  menyebabkan  anak  menjadi  seorang  pekerja  berawal  dari rendahnya pendidikan orang tua. Orang tua yang berpendidikan rendah dank arena kondisi ekonomi rendah akhirnya menyuruh anaknya tidak sekolah melainkan  bekerja. Pendidikan rendah  inilah  yang  menjadi  salah  satu  faktor  yang  melatarbelakngi  mereka  untuk mengenyam pendidikan yang layak. Hal yang dapat dilakukan oleh pemeintah dalam massa mendatang adalah dengan melaksanakan program-program pendidikan baiaya yang rendah dan mengakomodasi kebutuhan keterampilan tertentu bagi anak. Sebab selama ini banyak anak-anak  secara  terpaksa  bekerja  menjadi  tulang  punggung  keluarganya  dikarenakan tuntutan ekonomi. Penghasilan anak menjadi salah satu sumber pemasukan keluarga.
Dengan  diberikan  pendidikan  yang  murah  serta  pemberian  keterampilan  yang praktis, diharapkan para orang tua serta pekerja anak tidak lagi menganggap sekolah tidak memberikan  keuntungan  apa-apa  dan  malah  membuat  kondisi  keluarga  semakin  buruk. Peendidikan  yang  diterapkan  kepada  pekerja  anak  tentu  berbeda  dengan  pendidikan  yang ada  di  sekolah-sekolah  formal  lain,  dimana  orang  tuanya  dianggap  mampu  mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Salah satu inovasi pendidikan yang dapat dilakukan adalah dengan  memberikan  pendidkan  berupa  keterampilan  yang  dimana  bisa  menghasilkan pemasukan.  Sehingga  dengan  bekal  keterampilan  tersebut  anak  bisa  memperoleh penghasilan  untuk  membantu  perekonomian  keluarganya.  Pekerjaan  sampingan  yang dilakukan  oleh  anak  dapat  dilaksankan  diluar  waktu  jam  sekolah  sehingga  tidak mengganggu pendidikannya.
e. Perubahan Proses Produksi
Semakin  berkembangnya  zaman  menuntut  pada  kecanggihan  teknologi  sehingga membuat banyak perusahaan dalam melakukan proses produksi menggunakan alat-alat dan teknologi  yang  canggih.  Dampak  dari  teknologi  yang  canggih  ini  mengakibatkan  yang biasanya  banyak  pekerjaan  yang  dikerajakan  oleh  tenaga  ahli menjadi  cepat  selesai  hanya dengan  hitungan  waktu  yang  sangat  singkat  dikerjakan  oleh  sebuah  mesin,  sehingga  yang tersisa bagi pekerja anak adalah pekerjaan kasar dan serabutan. Banyak anak yang diambil untuk pekerjaan kasar dan serabutan tersebut dengan dibayar dengan upah yang murah serta jaminan perlindungan kerja yang minim, karena mereka dianggap sebagai anak yang  tidak mengetahui  apapun  dan  mereka  juga  dituntut  untuk  menuruti  aturan  yang  dibuat  oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
f. Lemahnya Pengawasan dan Terbatasnya Institusi untuk Rehabilitasi
Peraturan  untuk  melakukan  perlindungan  terhadap  anak  tidak  diimbagi  dengan pelaksanaan  peraturan  tersebut  Sehingga  mengakibatkan  banyak  terjadi  masalah-masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum.
Selain  itu  di  Indonesia  masih  sedikit  lembaga-lembaga  yang  dapat  melakukan rehabilitasi  terhadap  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  baik  secara  jasmani,  rohani, maupun  sosial  terutama  bagi  anak  yang  mempunyai  permasalahan,  anatar  lain  anak  yang kehilangan  orang  tuanya,  anak  terlantar,anak  yang  tidak  mampu,  anak  yang  mengalami masalah  kelakuan,  dan  anak  cacat.  Usaha  ini  bertujuan  untuk  memberikan  perlindunga, pemeliharaan,  pengasuhan,  perawatan,  dan  pemulihan  terhadap  anak  yang  mempunyai masalah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1. Pemerintah sudah memberikan peraturan-peraturan yang pada dasarnya bertunuan untuk melindungi  anak,  terutama  hak  anak  sebagai  pekerja.    Rumusan  peraturan-peraturan tersebut  terdapat  dalam  Undang-Undang  dan  Konvensi  Internasional  yang  telah diratifikasi  oleh  Indonesia  .  Saat  ini  di  Indonesia  telah  memiliki  kebijakan  tentang perlindungan  dan  hak-hak  anak.  Dalam  Pasal  20-21  Undang-Undang  Nomor  35  tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  bahwa  kewajiban  semua  pihak  untuk memberikan perlindungan terhadap anak namun hingga saat ini hal tersebut belum dapat dimaksimalkan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwasannya  anak  yang  boleh  bekerja  memiliki  batasan  usia  minimal  paling  sedikit berusia 14 (empat belas)tahun, dijelaskan juga jenis-jenis pekerjaan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh pekerja anak serta dijelaskan juga mengenai jam kerja anak. Pada  kenyataanya  sering  kita  jumpai  banyak  anak  yang  bekerja  dibawah  umur dikarenakan  keterbatasan  ekonomi  keluarga  untuk  memenuhi  hak-hak  anak  tersebut secara sepatutnya. Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi Manusia anak  merupakan  subjek  dari  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  ditandai  dengan  adanya Konvensi  Hak  Anak  yang  sebelumnya  telah  di  ratifikasi  tidak  kurag  dari  61  negara peserta.  Dengan  demikian  melalui  KHA  ini  pemerintah  telah  menerima  kewajibannya untuk mengambil alih semua tindakan-tindakan yang berhubungan dengan administratif, sosial,  legislative,  dan  pendidkan  secara  layak  untuk  melindungi  hak-hak  anak  dari segala macam bentuk-bentuk pelnggaran dan kekerasan terhadap anak.
2. Maraknya  pekerja  anak  dilatarbelakangi  oleh  berbagai  faktor  terutama  faktor  sosial seperti  kemiskinan,  sosial  budaya,  urbanisasi,  rendahnya  pendidkan,  perubahan  proses produksi yang semakin modern serta lemahnya pengawasan aparat penegak hukum dan minimnnya kita jumpai lembaga-lembaga khusus untuk rehabilitasi terhadap anak-anak yang mempunyai masalah.
3. Pemerintuh  duput  ugur  merubuh  Undung-Undung  Nomor  23  Tuhun  2004  tentung Pencubutun  Kekerusun  Dulum  Rumuh  Tunggu  dun  memusukun  uturun  penerupun mediusi penul dulum penyidikun tinduk pidunu kekerusun dulum rumuh tunggu sebugui penyelesuiun  perkuru.  Institusi  Kepolisiun  duput  meningkutkun  pengetuhuun  dun pemuhumun  terhudup  ketentuun  peruturun  perundung-undungun  yung  berluku  tentung hukum  ucuru  pidunu  dulum  penungunun  tinduk  pidunu  khususnyu  tentung  penerupun mediusi penul dulum penyelesuiun perkuru pidunu.
B. Saran
1. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak belum diterapkan secara maksimal walaupun sudah  ada  aturan  yang  mengaturnya,  terlebih  dalam  hal  pelanggaran  hukum  terhadap hak-hak  anak.  Baik  yang  dilakukan  dengan  mengekspoitasi  anak  baik  dalam  bentuk kekerasan  fisik  serta  tidak  terpenuhinya  hak-hak  anak  dalam  pengupahan  dan pelampauan  waktu  kerja  dari  jam  yang  telah  titentukan.  Oleh  sebab  itu  untuk meminimalisir pelanggaran terhadap hak-hak pekerja anak, maka sebaiknya pemerintah membuat  pengaturan  tentang  hak-hak  pekerja  anak  dibuat  dalam  satu  peraturan perudang-undangan secara tersendiri.
2. Pemerintah  harus  mempunyai  target  tersendiri  untuk  menghapus  pekerja  anak  secara tuntas,  sehingga  dibutuhkan  khusus  yang  bersifat  nasional  dengan  cara  penghapusan kemiskinan yang telah terstruktur.
3. Pemerintah harus melakukan perbaikan secara perekonomian untuk kesejahteraan anak, dengan  harapan  angka  kemiskinan  jauh  berkurang  kemudian  disusul  dengan  perbaikan kualitas  pendidikan  bagi  anak-anak  yang  kurang  mampu,  dengan  harapan  kedepannya dapat mengurangi pekerja anak di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak , Bandung: Nuansa, 2006.
Muhammad  Joni,  dkk, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anaka  dalam  perspektif  Konvensi  Hak Anak , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Trevor Buck, International Child Law , London:Canvendish Publishing Limited, 2005.
Arrista  Trimaya,  Pengaturan Perlindungan  Khusus  Bagi  Anak  Korban  Kekerasan  Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 3, 2015.
Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM , Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018.
Rika  Kurniati, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  Berdasarkan  Hukum  Positif Indonesia ,Risalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, vol.13, No.2, Edisi Desember 2006-Mei 2007.
Muhammad  Joni,  Hak-Hak  Anak  Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan  Konvensi PBB  tentang  Hak  Anak:  Beberapa  Isu  Hukum  Keluarga,  (Jakarta:  Komisi  Nasional Perlindungan Anak, 2008), hal 2, sebagaimana dimuat dalam http://www.badilog.net/data/ARTIKEL/MAKALAH%20HAK%20ANAK%20DALAM %20UU.PDF
https://savethechildren.or.id/siaran-pers/lebih-dari-800-000-anak-indonesia-terjebak-dalam- bentuk-pekerjaan-terburuk-bagi-anak diakses  pada  tanggal  8  Desember  2021  Pukul 07.00 wib
https://depnaker.com diakses pada tanggal 8 Desember 2021 Pukul 08.00 wib
Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Kepmenakertrans  No.Kep  235/Men/2003  tentang  Jenis-Jenis  Pekerjaan  yang  Dapat Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak
Kepmenakertrans No. Kep 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Pekerja Anak  yang melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Minat dan Bakat.