Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 14, No. 1 Juli 2022, pp. 17-25 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## PENGARUH KEPEMILIKAN DENGAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK
Nur Awlia Az’ari 1 , Anies Lastiati 2 * 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi *e-mail: nurawliaazari@gmail.com
Abstract
DiPublikasi: 01/07/2022
This study aims to examine whether company ownership, especially those represented by the board of commissioners and company shareholders  who  have  political  connections,  has  an  effect  on  tax  avoidance  behavior.  This  study  also  examines  whether  the company's audit committee has a moderating impact on the influence between ownership structure and tax avoidance behavior. The  results  show  that  political  connections  have  a  positive  effect  on  tax  avoidance,  meaning  that  the  higher  the  political connection, the lower the CETR value, the higher the political connection in the company, the higher the tax avoidance. However, this  study  shows  that  the  audit  committee  does  not  have  a  moderating  impact  on  the  relationship  between  these  political connections and tax avoidance.
Keywords: Audit Committee, Leverage, Political Connection, Profitability, and Tax Avoidance

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kepemilikan perusahaan terutama yang diwakilkan dewan komisaris dan pemegang saham perusahaan yang memiliki koneksi politik berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguji apakah  komite  audit  perusahaan  memiliki  dampak  moderasi  terhadap  pengaruh  antara  struktur  kepemilikan  dengan  perilaku penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin  tinggi  koneksi  politik  akan  semakin  rendah  nilai  CETR  maka  semakin  tinggi  koneksi  politik  pada  perusahaan  akan semakin  tinggi  penghindaran  pajak.  Meski  demikian,  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  komite  audit  tidak  memiliki  dampak moderasi terhadap hubungan antara koneksi politik tersebut dengan penghindaran pajak.
Kata Kunci : Komite Audit, Koneksi Politik, Leverage, Penghindaran Pajak, dan Profitabilitas

## I. PENDAHULUAN
Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh  rakyat  untuk  negara,  yang  akan  digunakan untuk  kepentingan  pemerintah  dan  masyarakat. Penerimaan  pajak  digunakan  untuk  pembangunan infrastruktur,  biaya  pendidikan,  biaya  kesehatan, bahan  bakar  minyak  bersubsidi,  gaji  pegawai negeri,  dan  pembangunan  fasilitas  umum  yang dibiayai  dari  pajak  (Utama  &  Lastiati,  2019). Pemerintah berharap semua wajib pajak baik orang pribadi  maupun  badan  untuk  berpartisipasi  dalam membayar  pajak,  karena  dengan  pajak  dapat mensejahterakan  Negara.  Masyarakat  dan  wajib pajak baik orang pribadi maupun badan merasa jika pembayaran pajak ini dapat mengurangi pendapatan atau  penghasilannya,  dan  tidak  mendapatkan keuntungan  secara  langsung.  Faktor  tersebut  dapat dijadikan  alasan  masyarakat  dan  wajib  pajak  baik orang  pribadi  maupun  badan  untuk  melakukan
perlawanan terhadap pajak (Okrayanti et al., 2017).
Dari perspektif perusahaan, pajak adalah beban yang  dapat  mengurangi  laba.  Beban  pajak  yang tinggi  dapat  mendorong  perusahaan  untuk melakukan  pengelolaan  pajak  guna  meminimalisir pembayaran  pajak,  sehingga  perusahaan  dapat memperoleh keuntungan yang maksimal (Utama & Lastiati,  2019).  Perusahaan  menerapkan  strategi perencanaan  perpajakan  untuk  mengurangi  beban pajak  dengan  strategi  yang  diizinkan  oleh  negara, dan  tidak  melanggar  peraturan  perpajakan. Tujuannya  agar  perencanaan  perpajakan  yang dilaksanakan  tidak  berdampak  negatif  bagi perusahaan seperti menurunnya reputasi perusahaan,  dan  munculnya  sanksi  administratif bahkan  sanksi  pidana  (Suandy,  2013). Tax avoidance dipilih  oleh  perusahaan  sebagai  salah satu cara untuk mengurangi beban pajaknya.
Tax  avoidance merupakan  usaha  untuk mengurangi  beban  pajak  dengan  memanfaatkan kelemahan  peraturan  perundang-undangan  yang bersifat legal dan aman tanpa melanggar ketentuan perpajakan  yang  berlaku  (Pohan,  2016).  Dyreng  et al.,  (2010)  menyatakan  bahwa  perusahaan  yang melakukan tax avoidance tidak selalu salah karena banyaknya  ketentuan  perpajakan  yang  mendorong perusahaan  untuk  mengurangi  beban,  dan  batasan hukum  yang  tidak  jelas  ( grey  area ).  Sifat tax avoidance yang  sah  menurut  hukum  membuat pemerintah  tidak  dapat  menjatuhkan  sanksi  ketika ada  indikasi  skema tax  avoidance yang  akan dilakukan oleh perusahaan.
Faccio (2007) dalam Ferdiawan dan Firmansyah  (2017)  mengatakan  bahwa  salah  satu determinan  untuk  penghindaran  pajak,  yaitu koneksi politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik  cenderung  membayar  pajak  lebih  rendah ( tax  discount ).  Koneksi  politik  dianggap  bernilai karena  dapat  menghadirkan  beberapa  manfaat, seperti  adanya  preferensi  akses  untuk  kredit, perlindungan  terhadap  aturan,  preferensi  dalam memperoleh  bantuan  pemerintah  dalam  kesulitan keuangan,  adanya  akses  terhadap  legislasi,  dan kurangnya tekanan pasar untuk transparansi publik, sampai rendahnya kemungkinan pemeriksaan pajak dan  pengurangan  sanksi  pajak  (Ferdiawan  & Firmansyah, 2017). Adanya kemudahan diperusahaan  yang  memiliki  koneksi  politik menjadi  landasan  positif  untuk  mendapatkan preferensi  tertentu  dalam  bidang  pajak,  seperti pengawasan  yang  longgar  dan  rendahnya kemungkinan  terdeteksi  dalam  pemeriksaan  pajak seperti  yang  disebutkan  dalam  Peraturan  Menteri
Keuangan  (PMK)  nomor  PMK71/PMK.03/2010 bahwa  salah  satu  kriteria  Pengusaha  Kena  Pajak berisiko rendah adalah Wajib Pajak yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Semakin  banyak  koneksi  politik  pada perusahaan  maka  semakin  tinggi tax  avoidance yang  dilakukan  oleh  perusahaan  (Asadanie  & Venusita, 2020).
Strategi  yang  dilakukan  untuk  menghindari kegiatan tax  avoidance dalam  perusahaan  dengan cara mengawasi kinerja agent. Pengawasan tersebut dapat  dilakukan  oleh  komite  audit.  Sesuai  dengan Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. SE-008/BEJ/12-2001 mengenai keanggotaan  komite  audit  setidaknya  terdiri  dari  3 orang  didalam  perusahaan.  Salah  satu  tugas  dan tanggung  jawab  komite  audit  yaitu  menelaah ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan tentang  kegiatan  perusahaan.  Dalam  melaksanakan tugas  dan  tanggung  jawab,  komite  audit  akan bertindak secara independen. Salah satu manajemen perusahaan  yang  berpengaruh  secara  signifikan dalam  penentuan  kebijakan  perusahaan  yaitu komite  audit.  Tujuan  adanya  komite  audit  dalam perusahaan  agar  agent  bekerja  penuh  tanggung jawab  terhadap  peraturan  dan  ketentuan  yang berlaku (Dewi & Jati, 2014).
Dari  uraian  yang  telah  disampaikan,  maka penulis tertarik untuk mengambil judul “PENGARUH KEPEMILIKAN
DENGAN
KONEKSI  POLITIK  TERHADAP  PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK (Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2019)”

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Teori  agensi  adalah  konflik  yang  timbul  antara pemilik  dan  manajemen  perusahaan.  Konflik tersebut  disebut  masalah  agensi.  Pemisahan  antara pemilik  dan  manajemen  perusahaan  dapat menimbulkan  masalah,  termasuk  kemungkinan manajer  melakukan  tindakan  yang  tidak  sesuai dengan  kepentingan  principal  (Jensen  dan Meckling, 1976).
Tax  avoidance merupakan  usaha  untuk mengurangi  beban  pajak  dengan  memanfaatkan kelemahan  peraturan  perundang-undangan  yang bersifat legal dan aman tanpa melanggar ketentuan perpajakan  yang  berlaku  (Pohan,  2016).  Rumus yang  digunakan  untuk  menghitung tax  avoidance
menggunakan cash  effective  tax  rate (CETR), model  yang  dikembangkan  oleh  Dyreng  et.  al., (2010) yaitu:
CETR=( Cash Tax Paid )/( Pre-Tax Income ) Koneksi politik merupakan perusahaan yang dengan  cara-cara  tertentu  memiliki  koneksi  politik dan berusaha memiliki hubungan yang erat dengan politisi atau pemerintah. Perusahaan yang memiliki hubungan  dekat  artinya  salah  satu  pengurus  atau pimpinan  perusahaan  memiliki  hubungan  yang sangat  dekat  dengan  pemerintah,  maka  hubungan politik  adalah  tingkat  kedekatan  hubungan  antara perusahaan  dengan  pemerintah  (Purwoto,  2011). Rumus yang digunakan untuk menghitung koneksi
politik  menggunakan  persentase,  yang  sesuai dengan  kriteria  dalam  penelitian  Adhikari  et  al. (2006);  Faccio  (2007);  Sudibyo  dan  Jianfu  (2015) yaitu:
1. KP_KOM=(Komisaris  yang  memiliki Koneksi  Politik)/(Jumlah  Komisaris Perusahaan)
2. KP_PEMSAM=(Pemegang saham diatas 10% yang memiliki Koneksi Politik)/(Jumlah Pemegang Saham)
Komite  audit  berperan  dalam  mengontrol agen  untuk  meningkatkan  keuntungan  perusahaan, sehingga  mengurangi  pajak  dan  biaya  pajak
tersebut  akan  mendorong  agen  untuk  melakukan tindakan  penghindaran  pajak.  Oleh  karena  itu, dengan wewenang yang dimiliki komite audit akan dapat  mencegah  perilaku  atau  tindakan  yang menyimpang  terkait  dengan  laporan  keuangan perusahaan  (Fadhilah,  2014).  Dalam  penelitian  ini komite audit diukur sebagai berikut:
KA=(Komite  Audit  yang  memiliki  latar  belakang Perpajakan)/(Jumlah Komite Audit) Pada penelitian ini, bentuk dari kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Pengaruh  Koneksi  Politik  terhadap Tax Avoidance
Menurut Purwoto (2011) menyatakan bahwa perusahaan  yang  memiliki  koneksi  politik merupakan  perusahaan  yang  dengan  cara-cara tertentu  memiliki  koneksi  politik  dan  berusaha memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  politisi  atau pemerintah.  Koneksi  politik  akan  memberikan berbagai  keuntungan  bagi  perusahaan.  Manfaat yang  didapat  perusahaan  dengan  koneksi  politik adalah  akses  mudah  ke  pinjaman.  Pemeriksaan pajak  yang  rendah  juga  menjadi  salah  satu kelebihan  koneksi  politik  perusahaan,  sehingga perusahaan tidak perlu khawatir dengan perpajakan yang  direncanakan,  sehingga  membuat  laporan keuangan perusahaan menjadi buram.
Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan & Firmansyah (2017) mengungkapkan bahwa koneksi politik  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap penghindaran  pajak.  Perusahaan  menggunakan koneksi  politik  untuk  menurunkan  pembayaran pajak  dengan  melalui  aktivitas  lobbying.  Hal tersebut  dimanfaatkan  oleh  perusahaan  untuk semakin  menghindari  pajak.  Asadanie  &  Venusita (2020)  menyatakan  bahwa  koneksi  politik berpengaruh  negatif  terhadap Effective  Tax  Rate
(ETR).  Hasil  ini  menunjukan  perusahaan  tidak selalu  menggunakan  koneksi  politik  untuk melakukan tax  avoidance tetapi  perusahaan mempunyai perlakuan khusus dari pemerintah yang bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan modal, risiko  pemeriksaan  pajak  rendah,  dan  berbagai keuntungan dari sisi pendanaan sehingga membuat perusahaan  semakin  menghindari  pajak.    Dari uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
H₁:  Koneksi  politik  berpengaruh  positif  terhadap tax avoidance .
Pengaruh  Komite  Audit  terhadap  hubungan Koneksi Politik dengan Tax Avoidance
Menurut Fadhilah (2014) menyatakan bahwa komite  audit  berperan  dalam  mengontrol  agen untuk  meningkatkan  keuntungan  perusahaan, sehingga  mengurangi  pajak  dan  biaya  pajak tersebut  akan  mendorong  agen  untuk  melakukan tindakan  penghindaran  pajak.  Oleh  karena  itu, dengan wewenang yang dimiliki komite audit akan dapat  mencegah  perilaku  atau  tindakan  yang menyimpang  terkait  dengan  laporan  keuangan perusahaan.
Dalam  penelitian  Praditasari  dan  Setiawan
(2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh  negatif  pada tax  avoidance .  Hal  ini dapat  terjadi  karena  tindakan tax  avoidance yang dilakukan  oleh  pihak  manajemen  dapat  dikurangi dengan  adanya  anggota  komite  audit  pada perusahaan.  Komite  audit  dalam  perusahaan  dapat menghalangi  tindakan  oportunistik  manajemen dalam  melakukan  tindakan tax  avoidance . Tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat dikurangi dengan adanya anggota komite  audit  pada  perusahaan  sebagai  komponen dalam  penerapan good  corporate  governance .
Komite  audit  salah  satu  penunjang  yang  dapat langsung memberikan pengawasan dan menjembatani  pelaporan  pihak  pengelola  kepada pihak pemilik. Pengevaluasi yang dilakukan komite audit  secara  teratur  dari  waktu  ke  waktu  dapat memonitor transaksi menyimpang, serta keberanian untuk  memberikan  pendapat  mengenai  hal  yang benar.    Dari  uraian  tersebut  maka  hipotesis  dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
H₂:  Komite  audit  memoderasi  hubungan  koneksi politik dengan tax avoidance

## III. METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018  –  2019.  Teknik  sampel  dalam  penelitian  ini yaitu menggunakan purpose sampling yang artinya sampel  dipilih  berdasarkan  kriteria  yang  telah ditentukan. Maka kriterianya sebagai berikut:
a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 – 2019 karena  merupakan  suatu  objek  dalam penelitian ini.
b. Perusahaan  yang  menerbitkan  secara  lengkap laporan keuangan pada tahun 2018 – 2019.
c. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah pada tahun 2018 – 2019.
d. Semua  variabel  yang  dibutuhkan  pada penelitian ini tersedia pada tahun 2018 – 2019.
e. Perusahaan  yang  tidak  mengalami  kerugian pada  tahun  2018  –  2019,  karena  perusahaan yang  mengalami  kerugian  tidak  memiliki kewajiban  perpajakan  di  tingkat  perusahaan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan 96 sampel dari 48 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa
Efek Indonesia tahun 2018 – 2019.
Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskritif Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max CETR 96 0.23087 0.08036 0.033461 0.358477 KP_KOM 96 0.10935 0.16136 0 0.5 KP_PEMSAM 96 0.03982 0.13923 0 0.6 KA 96 0.06337 0.12895 0 0.333333 ROA 96 0.05886 0.03379 0.012366 0.138469 LEV 96 0.60089 0.43447 0.175633 1.823374 Notes:  CETR  adalah Cash  effective  tax  rate ,  KP_KOM  adalah  Komisaris  yang memiliki  Koneksi  Politik,  KP_PEMSAM  adalah  Pemegang  Saham  yang memiliki  Koneksi  Politik,  KA  adalah  Komite  Audit,  ROA  adalah Return  On Asset, dan LEV adalah Leverage
Berdasarkan hasil uji statistic deskriptif pada tabel  1.  menunjukkan  hasil  uji  statistik  deskriptif masing-masing  variabel  penelitian.  Hasil  analisis statistik  deskriptif  terhadap  variabel tax  avoidance yang  diproksikan  dengan cash  effective  tax  rate menunjukan  nilai  minimum  sebesar  0,033461  dan
nilai  maksimum  sebesar  0,358477  dengan  standar deviasi  0,08036.  Nilai  mean  pada  variabel tax avoidance sebesar  0,23087.  Hal  ini  menunjukan bahwa  rata-rata  pada  perusahaan  manufaktur  di Indonesia  cenderung  kecil  membayar  pajak  karena tarif normal nilai Effective Tax Rate (ETR) sebesar
25%,  dengan  rata-rata  sebesar  0,23087  terindikasi adanya tax avoidance.
Hasil  analisis  statistik  deskriptif  pada variabel  koneksi  politik  yang  diproksikan  dengan komisaris  (KP_KOM)  memiliki  nilai  rata  –  rata (mean)  sebesar  0,10935  dengan  standar  deviasi sebesar 0,16136. Nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum  sebesar  0,5  yang  terdapat  pada perusahaan  Arwana  Citra  Mulia  Tbk  pada  tahun 2018 dan 2019, Phapros Tbk pada tahun 2018, dan Wijaya Karya Beton Tbk pada tahun 2019.
Hasil  analisis  statistik  deskriptif  pada variabel  koneksi  politik  yang  diproksikan  dengan pemegang  saham  (KP_PEMSAM)  memiliki  nilai rata  –  rata  ( mean )  sebesar  0,03982  dengan  standar deviasi  sebesar  0,13923.  Nilai  minimum  sebesar  0 dan nilai maksimum sebesar 0,6 yang terdapat pada perusahaan Phapros Tbk pada tahun 2018 dan 2019.
Hasil  analisis  statistik  deskriptif  pada  variabel komite audit memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai  maksimum  sebesar  0,333333.  Nilai  rata-rata ( mean )  sebesar  0,06337  dengan  standar  deviasi sebesar  0,12895.  Nilai  standar  deviasi  lebih  besar dari nilai mean menunjukan bahwa variabel komite audit memiliki perbedaan yang relatif tinggi antara masing-masing  perusahaan  berarti  representasi yang buruk dari keseluruhan data.
Hasil analisis statistik deskripsi pada variabel profitabilitas  yang  diproksikan  dengan  ROA menunjukan  nilai  minimum  sebesar  0,012366  dan nilai  maksimum  sebesar  0,138469  yang  terdapat pada  perusahaan  Primarindo  Asia  Infrastructure Tbk  pada  tahun  2019  dan  Indofood  CBP  Sukses Makmur Tbk pada tahun 2019. Nilai mean sebesar 0,05886  dengan  standar  deviasi  sebesar  0,03379. Nilai  standar  deviasi  lebih  kecil  dari  nilai  mean menunjukan bahwa variabel profitabilitas memiliki perbedaan  yang  relatif  kecil  antara  masing-masing perusahaan.
Hasil analisis statistik deskripsi pada variabel leverage memiliki rata-rata (mean) sebesar 0,60089 dengan  standar  deviasi  sebesar  0,43447.  Nilai minimum  sebesar  0,175633  yang  terdapat  pada perusahaan  Kalbe  Farma  Tbk    pada  tahun  2019 artinya perusahaan tersebut tidak banyak menggunakan hutang dalam kegiatan operasionalnya. Sedangkan nilai maksimum sebesar 1,823374 yang terdapat pada perusahaan Primarindo  Asia  Infrastructure  Tbk  pada  tahun 2018 artinya perusahaan tersebut banyak menggunakan hutang dalam kegiatan operasionalnya.
Tabel 2

## Hasil Uji Signifikan Model
No Model uji estimasi Nilai p-value KP_KOM KP_PEMSAM 1. Uji Chow 0,0058 0,0026 2. Uji Hausman 0,6848 0,4641 1. Uji Lagrange Multiplier 0,0062 0,0061
Notes: KP_KOM  adalah  Komisaris  yang  memiliki  Koneksi  Politik, KP_PEMSAM adalah Pemegang Saham yang memiliki Koneksi Politik,
Berdasarkan  hasil  dari  uji  chow  pada  tabel  2 menunjukan  bahwa  nilai  p-value  yang  diproksikan KP_KOM  yaitu  0,0058  dan  p-value  yang diproksikan  KP_PEMSAM  yaitu  0,0026.  Nilai tersebut  lebih  kecil  dari  level  of  significance  (α) (0,05)  yang  dapat  diartikan  bahwa  H0  ditolak. Dapat disimpulkan model estimasi yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).
Berdasarkan  hasil  uji  hausman  pada  pada  tabel  2 menunjukan  bahwa  nilai  p-value  yang  diproksikan KP_KOM  yaitu  0,6848  dan  p-value  yang diproksikan  KP_PEMSAM  yaitu  0,4641.  Nilai
tersebut  lebih  besar  dari  level  of  significance  (α) (0,05) yang dapat diartikan bahwa H0 diterima atau memilih  Random  Effect  Model.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa pada uji hausman, model yang tepat untuk digunakan yaitu Random Effect Model.
Berdasarkan  hasil  uji  lagrange  multiplier pada tabel 2 menunjukan bahwa nilai p-value yang diproksikan  KP_KOM  yaitu  0,0062  dan  p-value yang  diproksikan  KP_PEMSAM  yaitu  0,0061. Nilai  tersebut lebih kecil dari level of significance (α) (0,05) yang dapat diartikan bahwa H0 diterima atau  memilih  Random  Effect  Model.  Sehingga
dapat  disimpulkan  bahwa  pada  uji  chow,  uji hausman,  dan  uji  lagrange  multiplier  model  yang
terbaik digunakan adalah Random Effect Model.
Tabel 3

## Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel KP_KOM KP_PEMSAM VIF 1/VIF VIF 1/VIF ROA 1.04 0.962805 1.01 0.992576 LEV 1.00 0.995901 1.00 0.996242 KP_KOM 1.04 0.960383 KP_PEMSAM 1.01 0.989622 Notes :  KP_KOM  adalah  Komisaris  yang  memiliki  Koneksi  Politik, KP_PEMSAM  adalah  Pemegang  Saham  yang  memiliki  Koneksi  Politik,  KA adalah Komite Audit, ROA adalah Return On Asset, dan LEV adalah Leverage
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 3 menunjukkan bahwa variabel KP_KOM, profitabilitas  (ROA),  dan leverage memiliki  nilai vif  sebesar  1.04,  1.04,  dan  1.00.  Variabel KP_PEMSAM, profitabilitas, dan leverage memiliki nilai vif sebesar 1.01, 1.01, dan 1.00 yang
artinya  nilai  vif  dari  masing-masing  variabel  lebih kecil  dari  10,00.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa pada uji multikolinieritas, data tersebut tidak ada masalah multikolinieritas.

## Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel Nilai Prob>Chi2 Keterangan KP_KOM 0,1301 Tidak terjadi heteroskedastisitas KP_PEMSAM 0,6714 Tidak terjadi heteroskedastisitas Hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan tabel 4 hasil menunjukan nilai Prob>Chi2 pada variabel KP_KOM dan KP_PEMSAM yaitu 0,1301 dan 0,6714 artinya H0 diterima, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

## Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Data Panel Koneksi Politik yang diproksikan oleh Dewan Komisaris Sebelum Moderasi Setelah Moderasi Variabel Pred Koef. P-value  Sig Koef. P-value Sig C 0.2753781 0.000 ***  0.2752045 0.000 *** KP_KOM - -0.0919081 0.056 * -0.0810888 0.121 ROA + -0.1515788 0.278 -0.1468967 0.293 LEV - -0.0424936 0.012 ** -0.0430932 0.013 ** KA - 0.0021045 0.492 KP_KOM*KA - -0.1046552 0.403 R-square 9.40% 9.82% Prob > Chi2 0.0272 0.1085 Notes: CETR adalah Cash effective tax rate , KP_KOM adalah Komisaris yang memiliki Koneksi Politik, ROA adalah Return on asset, LEV adalah leverage, KA adalah Komite Audit, dan KP_KOM*KA adalah moderasi Komite Audit dengan KP_KOM.
Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Data Panel Koneksi Politik yang diproksikan oleh Pemegang Saham Sebelum Moderasi Setelah Moderasi Variabel Pred Koef. P-value  Sig Koef. P-value  Sig C 0.2758133 0.000 ***  0.2762403 0.000 *** KP_PEMSAM - -0.1048195 0.063 * -0.1604306 0.117
ROA + -0.2521627 0.161 -0.2529367 0.172 LEV - -0.0431452 0.011 **  -0.0448276 0.010 *** KA - 0.0131271 0.442 KP_PEMSAM*KA - 0.2067765 0.338 R-square 9.14% 9.36% Prob > F-stat 0.0296 0.1070 Notes:  CETR  adalah Cash  effective  tax  rate ,  KP_PEMSAM  adalah  Koneksi  Politik  yang diproksikan dengan jumlah Pemegang Saham yang memiliki Koneksi Politik, ROA adalah Return on asset, LEV adalah leverage, KA adalah Komite Audit, dan KP_PEMSAM*KA adalah moderasi Komite Audit dengan KP_PEMSAM
a. Koefisien Determinasi (R²) Nilai R-square sebelum moderasi pada tabel 5 dan 6 yaitu 9,40% dan 9,14% dari variabel dependen tax avoidance yang  dapat  dijelaskan  oleh  KP_KOM, KP_PEMSAM, profitabilitas, dan leverage . Sedangkan  sisanya  sebesar  90,6%  dan  90,86% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
Nilai  R-square  setelah  dilakukan  moderasi  pada tabel 5 dan 6 yaitu 9,82% dan 9,36% dari variabel dependen tax avoidance yang dapat dijelaskan oleh KP_KOM, KP_PEMSAM, komite audit, KP_KOM*KA,  KP_PEMSAM*KA,  profitabilitas, dan leverage .  Sedangkan  sisanya  sebesar  90,18% dan 90,64% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
b. Uji Simultan (Uji F) Nilai Prob>F sebelum moderasi pada tabel 5 dan 6 yaitu  0,0272  dan  0,0296  menunjukan  lebih  kecil dari level of significance (α) (0,05).  Maka hipotesis diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan  variabel KP_KOM,  KP_PEMSAM,  Profitabilitas,  dan Leverage secara  bersama-sama  berpengaruh terhadap tax avoidance.
Nilai Prob>F setelah dilakukan moderasi pada tabel 5 dan 6 yaitu 0,1085 dan  0,107 menunjukan lebih besar  dari level  of  significance (α)  (0,05).    Maka hipotesis  ditolak,  sehingga  dapat  disimpulkan variabel  KP_KOM,  KP_PEMSAM,  Komite  Audit, KP_KOM*KA,  KP_PEMSAM*KA,  Profitabilitas, dan Leverage secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tax avoidance . c. Uji Parsial (Uji t)
Berdasarkan  tabel  5  nilai  p-value  pada  variabel KP_KOM (0,056), dan leverage (0,012) lebih kecil dari level of significance (α) dengan nilai koefisien -0,0919081  dan  -0,0424936  maka  secara  parsial KP_KOM dan leverage memiliki pengaruh negatif terhadap cash effective tax rate . Sedangkan nilai p- value  pada  variabel  profitabilitas  (0,278)  lebih besar  dari  level  of  significance  (α)  maka  secara
parsial  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap cash effective tax rate .
Berdasarkan  tabel  5  setelah  dilakukan  moderasi nilai  p-value  pada  variabel leverage (0,013)  lebih kecil  dari  level  of  significance  (α)  dengan  nilai koefisien  -0.0430932  maka  secara  parsial  variabel leverage memiliki pengaruh terhadap tax avoidance .  Sedangkan  variabel  KP_KOM  (0,121), profitabilitas  (0,293),  komite  audit  (0,492),  dan KP_KOM*KA  (0,403)  lebih  besar  dari  level  of significance  (α)  secara  parsial  tidak  memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.
Berdasarkan  tabel  6  nilai  p-value  pada  variabel KP_PEMSAM  (0,063),  dan leverage (0,011)  lebih kecil  dari  level  of  significance  (α)  dengan  nilai koefisien  -0,1048195  dan  -0.0431452  maka  secara parsial  KP_KOM  dan leverage memiliki  pengaruh negatif terhadap cash effective tax rate . Sedangkan nilai  p-value  pada  variabel  profitabilitas  (0,161) lebih  besar  dari  level  of  significance  (α)  maka secara  parsial  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap cash effective tax rate.
Berdasarkan  tabel  6  setelah  dilakukan  moderasi nilai  p-value  pada  variabel leverage (0,01)  lebih kecil  dari level  of  significance (α)  dengan  nilai koefisien  -0,0448276  maka  secara  parsial  variabel leverage memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan  variabel  KP_PEMSAM (0,117), profitabilitas (0,172), komite audit (0,442), dan KP_KOM*KA (0,338) lebih besar dari level of significance (α)  secara  parsial  tidak  memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

## Pembahasan
Berdasarkan  uji  t  variabel  koneksi  politik  yang diproksikan  dengan  KP_KOM  dan  KP_PEMSAM menunjukan  bahwa  hipotesis  diterima,  artinya variabel  koneksi  politik  memiliki  pengaruh  negatif signifikan  terhadap cash  effective  tax  rate (CETR) dan  berpengaruh  positif  terhadap tax  avoidance . Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Ferdiawan
&  Firmansyah  (2017);  Asadanie  &  Venusita, (2020) artinya semakin banyak koneksi politik pada perusahaan  maka  semakin  tinggi tax  avoidance yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Hal  tersebut karena  intepretasi Effective  Tax  Rate (ETR)  yang berbanding terbalik dengan tax avoidance . Koneksi politik  yang  dimiliki  perusahaan  dimanfaatkan dengan  adanya  lobi-lobi  yang  bersifat  menekan otoritas pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar  maupun  untuk  memperkecil  hukuman apabila metode penghindaran pajak yang dilakukan terungkap  melanggar  aturan  perpajakan.  Variabel kontrol profitabilitas menujukan bahwa profitabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap cash effective tax rate (CETR) dan begitu pula terhadap tax  avoidance .  Profitabilitas  tidak  berpengaruh terhadap tax  avoidance karena  perusahaan cenderung melakukan manajemen laba, maka tidak dapat  mengetahui  laba  sebenarnya  dan  tidak  dapat mengetahui  pengaruh  profitabilitas  terhadap penghindaran  pajak  (Prakosa,  2014).  Variabel kontrol leverage menunjukan  bahwa  hipotesis diterima,  artinya leverage memiliki  pengaruh negatif  signifikan  terhadap cash  effective  tax  rate (CETR)  dan  berpengaruh  positif  terhadap tax avoidance .  Beban  bunga  dapat  mengurangi besarnya  beban  pajak,  maka  semakin  tinggi
leverage akan  semakin  tinggi  penghindaran  pajak yang  dilakukan  perusahaan  (Nugrahitha  &  S., 2018).
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  komite  audit sebagai  variabel  moderasi  yang  berfungsi  untuk mengetahui peranan komite audit memperkuat atau memperlemah  pengaruh  koneksi  politik  terhadap tax  avoidance .  Hasil  uji  t  yang  diperoleh  dari komite audit menunjukan tidak mampu memoderasi hubungan  antara  koneksi  politik  terhadap  tax avoidance  karena  komite  audit  perlu  kompetensi lain  agar  komite  audit  lebih  mengerti  celah  yang ada dalam peraturan perpajakan. Profitabilitas tidak berpengaruh  terhadap tax  avoidance karena perusahaan cenderung melakukan manajemen laba, maka  tidak  dapat  mengetahui  laba  sebenarnya  dan tidak  dapat  mengetahui  pengaruh  profitabilitas terhadap  penghindaran  pajak  (Prakosa,  2014). Variabel  kontrol leverage menunjukan  bahwa hipotesis  diterima,  artinya leverage memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap cash effective tax  rate (CETR)  dan  berpengaruh  positif  terhadap tax  avoidance .  Beban  bunga  dapat  mengurangi besarnya  beban  pajak,  maka  semakin  tinggi leverage akan  semakin  tinggi  penghindaran  pajak yang  dilakukan  perusahaan  (Nugrahitha  &  S., 2018).

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Variabel  koneksi  politik  berpengaruh  positif terhadap tax  avoidance yang  diproksikan  dengan cash  effective  tax  rate (CETR),  yang  artinya semakin  tinggi  koneksi  politik,  akan  semakin rendah  nilai  CETR  maka  semakin  tinggi  koneksi politik  pada  perusahaan  akan  semakin  tinggi tax avoidance .  Koneksi  politik  yang  ada  dalam perusahaan  mempunyai  perlakuan  khusus  dari pemerintah yang bisa digunakan untuk mendapatkan  bantuan  modal,  risiko  pemeriksaan pajak  rendah,  dan  berbagai  keuntungan  dari  sisi pendanaan  sehingga  membuat  perusahaan  semakin menghindari  pajak.  Variabel  komite  audit  tidak memoderasi  hubungan  antara  koneksi  politik terhadap tax avoidance . Hal tersebut karena komite audit perlu kompetensi lain agar komite audit lebih
mengerti  celah  yang  ada  dalam  peraturan perpajakan  untuk  menghindari  risiko  deteksi, sehingga dapat memberikan saran untuk penghindaran pajak.
Diharapkan  penelitian  selanjutnya  tidak  lagi menggunakan  proksi  CETR  untuk  melihat  nilai penghindaran pajak, agar penghindaran pajak dapat dilihat dalam beberapa sudut pandang seperti ETR, Current  ETR,  dan  GAAP  ETR.  Diharapkan penelitian  selanjutnya  menambah  jumlah  tahun periode  untuk  memperoleh  hasil  yang  maksimal. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  menggunakan perusahaan  lain  seperti  perusahaan  pertambangan karena dinilai sebagai salah satu sektor yang paling rentan di dalam penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardianti,  P.  H.  (Maret,  2019).  Profitabilitas,  Leverage,  dan
Komite  Audit  Pada  Tax  Avoidance.  ISSN:  2302-8556 E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana  Vol.26.3., 2020 -2040.
Asadanie,  N.  K.,  &  Venusita,  L.  (April  2020).  Pengaruh
Koneksi  Politik  terhadap  Penghindaran  Pajak. INVENTORY : Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 1. Butje , S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. TAX &
ACCOUNTING REVIEW, VOL 4, NO 2.
Dyreng, S. D., Hanlon, & Michelle, M. E. (2010). The Effect of  Executives  on  Corporate  Tax  Avoidance.  The Accounting Review, 1163 - 1189.
Ferdiawan,  Y.,  &  Firmansyah,  A.  (2017).  Pengaruh  Political Connection,  Foreign  Activity,  dan  Real  Earnings Management  Terhadap  Tax  Avoidance.  Jurnal  Riset Akuntansi dan Keuangan, 1601-1624.
Hardi, I. R., Pratomo, SET., M.Ak, D., & Asalam, S.E., M.Ak, A.  G.  (Agustus  2020).  Pengaruh  Good  Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  Periode  2015-2018.  ISSN  :  2355-9357  e- Proceeding of Management : Vol.7, No.2, 2880.
Lestari,  G.  W.,  &  Putri,  I.  D.  (Maret  (2017)).  Pengaruh Corporate  Governance,  Koneksi  Politik,  dan  Leverage terhadap  Penghindaran  Pajak.  ISSN:  2302-8556  E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3., 2028- 2054.
Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. ((2018)). Pengaruh Corporate  Governance  terhadap  Tax  Avoidance (Perusahaan  Pertambangan  yang  terdaftar  di  BEI). Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Bisnis  Airlangga  Vol.  3. No. 1, 322-340.
Okrayanti,  Yulia,  &  Wahyudi  Elva.  (2017).  Pengaruh Karakteristik  Perusahaan  dan  Corporate  Governance Terhadap  Tax  Avoidance  (Study  Pada  Perusahaan manufaktur  di  BEI).  Forum  Ilmiah  Pendidikan Akuntansi  –  Universitas  PGRI  Madiun,  Vol.  5  No.  1, 804-817.
Pitaloka,  S.,  &  Merkusiwati,  N.  L.  (2019).  Pengaruh Profitabilitas,  Leverage,  Komite  Audit,  dan  Karakter Eksekutif  Terhadap  Tax  Avoidance.  E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.27.2, 1202-1230. Pohan,  C.  A.  (2016).  Manajemen  Perpajakan  Strategi Perencanaan  Pajak  dan  Bisnis  (Revisi).  Jakarta:  Pt. Gramedia.
Praditasari,  N.  A.,  &  Setiawan,  P.  E.  (Mei  (2017)).  Pengaruh Good  Corporate  Governance,  Ukuran  Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas pada Tax Avoidance. ISSN: 2302-8556  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana Vol.19.2., 1229-1258.
Pranoto,  B.  A.,  &  Widagdo,  A.  K.  (n.d.).  Pengaruh  Koneksi Politik  dan  Corporate  Governance  Terhadap  Tax Aggressiveness. Syariah Paper Accounting FEB UMS. Suandy,  E.  (2013).  Perencanaan  Pajak.  Jakarta:  Salemba Empat.
Swingly,  C.,  &  Sukartha,  I.  M.  (2015).  Pengaruh  Karakter Eksekutif,  Komite  Audit,  Ukuran  Ukuran  Perusahaan, Leverage,  dan  Sales  Growth  pada  Tax  Avoidance.  E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 47–62.
Utama,  H.  P.,  &  Lastiati,  A.  (2019).  Pengaruh  Corporate
Governance dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran  Pajak.  National  Conference  On Accounting Auditing. Jakarta.
Wibawa,  A.,  Wilopo,  &  Abdillah,  Y.  (2016).  Pengaruh  Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 11 No. 1.