Bidayatuna : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Page : 126-148 Vol. 05 No. 02 Oktober 2022 | e-ISSN/p-ISSN : 27150232 / 26212153 Accredited SINTA 4 Ristek-Brin No : 200/M/KPT/2020

## PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI
PERSPEKTIF MAQĀṢID AL - SYAR’AH DALAM MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF MASLAHAH
Moch. Mahsun, 1 Kasuwi Saiban, 2 Misbahul Munir 3
1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia Email : mahsunmohammad@gmail.com
2 Universitas Merdeka Malang, Indonesia Email : kasuwi.saiban@gmail.com
3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia Email : misbahul07@gmail.com
Submit : 05/06/2022 | Review : 19/06/2020 s.d 19/06/2022 | Publish : 20/06/2022

## Abstract
In  particular,  human  development  is  subject  to  the  search  for  fulfillment  through  an educational  process  based  on  Maqāṣid  al - Syar'ah.  The  point  of  Maqāṣid  al -Syar'ah  is  to protect  mankind  and  protect  them  from  harm  in  this  world  and  the  hereafter  from  each individual.  This  research  is  a  qualitative  research  through  a  literature  review  review  with descriptive analysis. This study results that the practice of 6 important things in Maqâshid al- syarî'ah is expected to be the main reference in implementing life practices, especially from the fields of spirituality, education, economics and health. This is used as a form of balancing integrated Islamic and general knowledge, this research only focuses on the preparation of human resources in terms of education.
Keyword : Pendidikan  Vokasi, Maqāṣid  al - Syar’ah ,  Sumber  Daya  Manusia,  Produktif Maslahah.

## Pendahuluan
Diperluasnya paradigma ‘ syariah ’ terhadap  industri  halal, keuangan,  dana  sosial  zakat  & wakaf,  dan  pengembagan  bisnis syariah.
Empat fokus ini, ditargetkan  Komite  Nasional Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah (KNEKS) sampai pada tahun 2024, mengingat  Peraturan  Presiden
Pengembangan Pendidikan Vokasi Perspektif Maqāṣid al- Syar’ah dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif Maslahah
(Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 1 . KNEKS  sendiri  mengindikasikan butuhnya  sumber  daya  manusia dari berbagai multidisipliner yang cerdas,  produktif  maslahah  dan berkebelanjutan  (SDM  Unggul, berkompetensi  dan  Berkualitas).
Ini  semata-mata  bertujuan  untuk membangun  Ekosistem  Industri Syariah di Indonesia 2 .
Diperkirakan  pada  tahun  2030, populasi  Muslim  akan  mencakup 27% dari populasi global. Industri halal  adalah  sektor  pertumbuhan baru  di  sektor  manufaktur  serta merupakan  bisnis  global  dengan pertumbuhan  tercepat  di  seluruh dunia. Peningkatan nilai komoditas  halal  global,  dengan pasar  yang  sangat  besar  sebesar
USD  2,3  triliun  (tidak  termasuk perbankan) dan diperkirakan akan tumbuh setiap tahun 3 .
Potensi sedemikian ini juga diungkap
bahwa
1 Umai  dan  Atik,  “KNEKS  Memanggil Putra/Putri  Terbaik  Bangsa,”  Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2020, https://knks.go.id/berita/275/kneks- memanggil-putraputri-terbaik- bangsa?category=1.
2 Khairana  Izzati,  “SDM  Unggul  Sangat
Penting  B agi  Industri  Halal,”  Komite
Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2020, https://kneks.go.id/berita/228/sdm- unggul-sangat-penting-bagi-industri-
halal?category=1.
3 Eddy Yusuf, Mohd Shukri, and Ab Yajid,
“Halal Pharmaceuti cals and Cosmeceuticals  from  the  Perspective  of Higher  Education,” Asian  Journal  of
Pharmaceutical Sciences 11, no. 1 (2016):
kompetensi/ talent Sumber  daya Manusia  juga  dianggap  sangat dibutuhkan  dari  banyak  industri. Ini  dianggap  penting  untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam lingkungan yang dinamis  dan  tidak  pasti 4 .  Tak terkecuali pada lingkungan industri  halal,  dimana  Islam berpusat pada memastikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas,  yang  merupakan  salah satu  tujuan  penting  ( Maq ā sid ) syariat Islam. Secara historis, Islam memberikan layanan
kesejahteraan  teladan  di  bidang kesehatan,  kesejahteraan  sosial, lingkungan,  dan  termasuk  pada Pendidikan 5 . Relevansi yang sedemikian  juga  diangkat  baik  di dunia  akademis  maupun  industri sebagai  wujud ‘misi’ jangka panjang 6 . Pendidikan  yang  tinggi merupakan  faktor  penting  dalam
18 – 19, https://doi.org/10.1016/j.ajps.2015.10.01 3.
4 Rinku Sanjeev and Anita Singh, “Talent Management for Developing Leadership: An  Empirical  Investigation,” Independent
Journal  of  Management  &  Production 8, no. 3 (2017): 1130, https://doi.org/10.14807/ijmp.v8i3.630. 5 S  M  Shahriar,  “Waqf  as  a  Tool  for Rendering Social Welfare Services in the Social Entrepreneurship Context,” Global Journal Al-Thaqafah 8, no. 1 (2018): 1 – 12, https://doi.org/10.31235/OSF.IO/8BFJY. 6 S Alhabshi, “ Exploring Multi-Domains of
Islamic  Finance  Education  Curriculum,” Al-Shajarah , 2017, 215 – 32, https://api.elsevier.com/content/abstract
/scopus_id/85039906623.
industri,  terutama  untuk  sistem perbankan  yang  berbasis  syariah. Data  penelitian  dikembangkan berdasarkan survei dsebanyak 408 responden diperoleh dari 14 bank di  Tajikistan.  Temuan  penelitian mengungkapkan bahwa keunggulan relatif dan pengetahuan produk secara signifikan mengungkapkan bahwa salah  satunya  tingkat  pendidikan memainkan  peran  moderator yang  signifikan  antara  kesadaran industri syariah khususnya adopsi sistem perbankan syariah 7 .  Selain itu Danila et al , melakukan surview terhadap  akademisi  di  Indonesia bahwa  pengetahuan  tentang produk  pada  Industri  khususnya terkait  keuangan  konvensional dan  industri  Syariah  sangat penting untuk menciptakan masyarakat dengan literasi syariah yang  tinggi,  dimana  Pemerintah Indonesia  perlu  lebih  serius menjalankan  salah  satu  pilar dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui Kementerian Pendidikan 8 .
Selain itu, Ibrahim Abiodun Oladapo  mengungkap  bahwa menelitia  kajian  terkait  penentu
7 S  Ashurov,  “The  Effects  of  Trust
Mediator and Education Level Moderator on Adoption of Islamic Banking System in
Tajikistan,” Russian Journal of Economics 5, no. 3 (2019): 277 – 96, https://doi.org/10.32609/j.ruje.5.33497.
8 N  Danila,  “The  Linkages  between Financial  Literacy  and  Its  Application  in Financial Decision-Making among Academicians  in  Indonesia,” Humanities
dasar  pembangunan  manusia dengan menggunakan teori Maqāṣid  al - Syar’ah .  Ini  juga mengidentifikasi  bahwa  secara ekstensif  dari  literatur  yang relevan  menunjukkan  bahwa pembangunan  manusia  tidak hanya ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, pendapatan, hak asasi manusia dan keadilan sosial, tetapi juga  dipengaruhi  oleh  beberapa variabel demografis seperti pencapaian pendidikan dan komposisi  gender 9 .  Juga  secara khusus  perkembangan  manusia, tunduk pada pencarian pemenuhan melalui proses pendidikan  berdasarkan Maqāṣid al- Syar’ah .
Pokok  dari Maqāṣid  al - Syar’ah adalah  melindungi  umat manusia  dan  melindungi  mereka dari  bahaya  di  dunia  dan  akhirat dari  masing-masing  individu.  Ini sebagai solusi positif atas munculnya bermacam inovasi dan perkembangnya  zaman  pada kehidupan. Maqāṣid  al - Syar’ah diperlukan sebagai restorasi yang dapat dilakukan dengan membenahi pemikiran yang semakin  ‘selalu  diarahkan  pada and  Social  Sciences  Reviews 7,  no.  5 (2019): 1280 – 92, https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7516
7.
9 I  A  Oladapo,  “Re -Counting  the Determinant Factors of Human Development: A Review of the Literature,” Humanomics , 2016, https://doi.org/10.1108/H-02-2016- 0018.
Pengembangan Pendidikan Vokasi Perspektif Maqāṣid al- Syar’ah dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif Maslahah
berkembang tanpa batas ’ . Penelitian  tersebut  merumuskan bahwa  pendidikan  adalah  satu- satunya  cara  untuk  sebagai kontrol  pemikiran  manusia  untuk berpikir baik dan menjadi sempurna. Inilah maqāṣid penciptaan manusia kompetentinya  bisa  berkembang namun  fikiran  bisa  terjaga.    Ini hanya  dapat  dibentuk  melalui proses pendidikan yang berlandaskan Maqāṣid  al - Syar’ah , sehingga  tujuan  memberikan pelayanan  dan  mengembangkan tujuan dari pusat halal dunia bisa terwujud 10 .
Zahoor  Khan  menjadikan Maqāṣid  al - Syar’ah merupakan pondasi dasar dalam mewujudkan pembangunan  sosial  ekonomi sangat penting untuk pembangunan manusia dan material yang berkelanjutan. Kemajuan  sosial  ekonomi,  sangat 10 A S B Ahmad, “Contextualising Maqāid
Al- Sharī’ah and STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) Education in the Era of the Industrial  Revolution  4.0,” Journal  of Physics: Conference Series , 2020, https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1529/4/042042.
11 Z Kha n, “Socioeconomic Human Well - Being  and  Posterity:  A  Newly  Proposed Faith- Based Measurement Index,” Journal of Religion and Spirituality in Social Work 34, no. 1 (2015): 72 – 90, https://doi.org/10.1080/15426432.2014.
955244.
12 Ataina  Hudayati  and  Achmad  Tohirin,
“A  Maqasid  and  Shariah  Enterprises
Theory-Based Performance
Measurement  for  Zakat  Institution,”
jelas  bahwa Maqāṣid  al - Syar’ah dapat berkonstribusi dalam memberikan kerangka kerja komprehensif  serta  sebagai  tolak ukur  perkembangan  manusia terhadap  skala  sosial  ekonomi yang  lebih  luas 11 . Maqāṣid  al - Syar’ah dipandang sebagai penetapan hukum dalam menetukan  hukum-hukum  yang kaitannya  pada  beberapa  kajian syariat Islam 12 .
Para ahli teori terori hukum Islam, Maqāṣid al - Syar’ah ,
dijadikan  sebagai  sesuatu  yang harus  dipahami.  Karena  sejatinya M aqāṣid  al - Syar’ah merupakan metodologi  dalam  menciptakan kemaslahatan sekaligus menghindarkan mafsadah (setiap persoalan yang menyimpang dari keadilan,  rahmat,  maslahat,  dan hikmah  pasti  bukan  ketentuan Allah SWT.) 13 . Al-Ghazali  dalam Hudayati dan Syofyan, International  Journal  of  Zakat 4,  no.  2 (2019): 101 – 10, https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192;
Faris Shalahuddin Zakiy, Ahmad Muhtadi Ridwan,  and  Achmad  Sani  Supriyanto, “Characteristics  of  Moslem  Families Economy  Based  on  Maqashid  Sharia Perspective,” Journal of Islamic Economic Laws 4, no. 1 (2021): 1 – 25,
https://doi.org/10.23917/jisel.v4i1.12188; R  Hasan,  “Waqf  Based  Endowment Promoting the Maslahah - Integration of the  Theory  of  Well- Being  and  Maqāsid Al- Sharī’ah,” Islamic  Quarterly ,  2018, https://api.elsevier.com/content/abstract /scopus_id/85056848537.
13 Rachmasari Anggr aini et al., “Maqāṣid Al- S  Harī  ‘  Ah  Sebagai  Landasan  Dasar
menyatakan bahwa  tujuan utama Syariah untuk memajukan kesejahteraan  manusia,  yang terletak  pada  melindungi  hal-hal berikut; faith ( din ), life ( nafs ), intellectual ( aql ), progeny ( nasl ), dan wealth ( maal ) 14 . Jahroni dalam penelitiannya juga merekomendasikan terhadap para aliansi  dan  kolaborasi  dewan Syariah  dan  keputusan  lain  dari Akademi  Fiqih  Islam.  Khususnya dalam memandang dalam menyiapkan keilmuan dari berbagai dimensi kualitas layanan pada  dampak  loyalitas  sikap  di bank  syariah  (industri  syariah), 15 dan  ini  menjadikan  sumber  daya manusia  harus  betul  menguasai dari  masing-masing  individu 16 . Bahkan  Hudayati  and  Tohirin merumuskan dalam penelitiannya memposisikan Maqāṣid al - Syar’ah menjadi  acuan  utama  dalam menjalankan prinsip utama terhadap prilaku dalam organisasi/industri syariah 17 .
Ekonomi  Islam,” Economica:  Jurnal
Ekonomi Islam 2, no. 9 (2018): 295 – 317. 14 Hudayati and Tohirin, “A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance  Measurement  for  Zakat I nstitution.”
15 J  Jahroni,  “The  Political  Economy  of
Knowledge: Shar ī‘ah and Saudi Scholarship  in  Indonesia,” Journal  of Indonesian Islam 7, no. 1 (2013): 165 – 86, https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.16
5-186.
16 Ahmad,  “Contextualising  Maqāid  Al - S harī’ah and STEM (Science, Technology,
Jika  dilihat  perkembangan disiplin  ilmu  pendidikan  bawah perubahan  secara  radikal  dalam pemikiran  ilmiah  dan  strategi pemecahan masalah yang kompleks  telah  menghasilkan banyak rekomendasi untuk pelatihan  transdisipliner  dalam pendidikan tinggi dan pengembangan  profesional.  Ini akan  sulit  dicapai  karena  sejak abad  Pertengahan,  pendidikan tinggi menjadi semakin terfragmentasi  menjadi  disiplin dan subdisiplin. Ini akan memunculkan tantangan tersendiri  dari  sisi  memberi layanan pendidikan dalam bentuk transdisipliner 18 .  Secara  kritis  tiga konsepsi  pendidikan  Islam  terdiri dari  tiga  wujud  yaitu tarbiyyah (mengasuh), ta’lim (belajar)  dan ta’dib (kebaikan).    Waghid mengeksplorasi beberapa konsepsi liberal kosmopolitanisme,  menunjukkan bahwa  bagaimana  pengertian tersebut  berhubungan  dengan makna  pendidikan  Islam  yang Engineering, and Mathematics)
Education  in  the  Era  of  the  Industrial
Revolution 4.0.” 17 Hudayati and Tohirin, “A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance  Measurement  for  Zakat Institution.” 18 Paul Gibbs, “Transdisciplinary Professional  Learning  and  Practice,” Transdisciplinary  Professional  Learning and Practice , 2015, 1 – 212, https://doi.org/10.1007/978-3-319-
11590-0.
Pengembangan Pendidikan Vokasi Perspektif Maqāṣid al- Syar’ah dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif Maslahah
melemahkan pada system pendidikan kosmoplitanisme (gagasan  bahwa  seluruh  umat manusia adalah anggota dari satu komunitas yang sama) 19 .
Dalam Penelitan Yusuf dan Yajid, mereka merumuskan bahwa gagalnya  sosialisasi  halal  dan toyyiban yang berarti sehat, dalam arti  produk  harus  aman,  sehat,
bergizi  dan  higienis.  Sebagai institusi pendidikan tinggi diprospekkan  untuk  bekerjasama dengan halal industri dan instansi pemerintah,  pemangku  kebijakan dalam mengembangkan kesadaran  konsep  halal  dan menghasilkan  keahlian  dalam industri  halal.  Program  tersebut meliputi  pengembangan  modul pelatihan halal di seluruh universitas, pendirian pusat penelitian halal, dan pengembangan program eksekutif  halal.  Inisiatif  holistik menggabungkan pengetahuan Syariah ( Maqāṣid al - Syar’ah ) dengan teknologi akan bermanfaat  bagi  industri  halal, sistem  pendidikan,  komunitas
Muslim, dan konsumen 20 .
Di  Indonesia  pendidikan tinggi  terdiri  dari  dua  jenis pendidikan tinggi, yaitu 19 Y  Waghid,  “Islamic  Education  and
Cosmopolitanism:
A Philosophical Interlude,” Studies  in  Philosophy  and
Education 33,  no.  3  (2014):  329 – 42, https://doi.org/10.1007/s11217-013- 9390-3.
20 Yusuf,  Shukri,  and  Yajid,  “Halal
Pharmaceuticals  and  Cosmeceuticals
pendidikan tinggi akademik  (Baik
Keagamaan/umum) dan pendidikan vokasi. Awalnya pendidikan  vokasi  merupakan pendidikan  pilihan  kedua  setelah pendidikan  tinggi  vokasi,  namun seiring berjalannya waktu, peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  82  Tahun  2019 tentang  Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan yang paling  mendasar  dalam  Perpres itu  adalah  adanya  Direktorat
Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Pendidikan Vokasi) di Kemendikbud  melalui  peraturan presiden  Nomor  9  Tahun  2020,
Pendidikan  vokasi  ini  mulai diperhitungkan  oleh  masyarakat khususnya di Indonesia dan tidak lagi menjadi pilihan kedua. Hal itu mulai  dilakukannya  revitalisasi pendidikan  vokasi  di  Indonesia 21 . Walau  demikian  Secara  budaya perguruan  tinggi  vokasi  berbasis
Islam dikonstruksikan pada lingkungan  perguruan  tinggi terintegrasi  pada  keilmuan  Islam. Walau sejatinya pendidikan vokasi dibidik  kepada  perguruan  tinggi yang dikader terhadap peruguruan tinggi yang berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip  Islam  khususnya
from  the  Perspective  of  Higher Education.”
21 Ditj en Vokasi, “Sejarah Ditjen Vokasi,” Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 2021, https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/pro fil-ditjen-vokasi.
yang dianut pada budaya pesantren.

## Metode
Metode penetian ini jenis literatur artikel  sebagai  acuan  utama (sumber  utama)  serta  didukung dengan  kajian-kajian  relevansi yang  medukung.  Serta  dikuatkan dengan observasi dan wawancara. Sumber  artikel  70%  bersumber pada  artikel  yang  telah  berindex international (scopus). Selanjutnya dianalisa deksriptif kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan Pendidikan Vokasi Indonesia
Pendidikan vokasi merupakan  pendidikan  yang ditujukan  untuk  menciptakan lulusan  yang  memiliki  skil  yang baik.  Dari  refleksi  menunjukkan yang  positif  bahwa  Pendidikan Vokasi  diharap  bisa  menjawab kebutuhan  industri.  Menurut
Suharno  dalam  Doringin  bahwa Pendidikan ini harus menghasilkan  tenaga  lulusan berkualitas  tentu  dengan  guru- guru yang sangat baik. Ini diharap pendidikan ini harus bisa berkolaborasi  secara  kuat  antara lembaga pendidikan dan industri, maka  dengan  ini  lulusan  akan terjamin  dari  sisi  kualitas  dan menjawab kebutuhan industri 22 . Pendidikan Vokasi di Indonesia  telah  dilakukannya 22 Doringin By : Ferry, “Sejarah Pendidikan Vokasi Di Indonesia,” AROGAPOPIN Akademi Refraksi Optisi dan Optometri, 2021,
revitalisasi sejak masa pemerintahan  presiden  Joko Widodo.  Perubahan  yang  paling mendasar  terkait  Pendidikan Vokasi  adalah  Perpres  itu  adalah adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Pendidikan Vokasi) di Kemendikbud.  Hal  ini  tertuang pada peraturan Presiden Republik
Indonesia  Nomor  82  Tahun  2019 tentang  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan 23 .  Selanjutnya berkembang  peraturan  Nomor  9 Tahun  2020  dan  di  lakukan perubahan Nomor 45 Tahun 2020 dan  Permendikbud  Nomor  28 tahun  2021,  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Kementeian Pendidikan  dan  Kebudayaan, disebutkan  Ditjen  Pendidikan
Vokasi terdiri dari 5 unit Eselon 2 yakni; Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat  Sekolah  Menengah Kejuruan,  Direktorat  Pendidikan Tinggi  Vokasi  dan  Profesi,
Direktorat  Kursus  dan  Pelatihan,
Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan  Dunia  Usaha  dan Dunia Industri.
Dari  seluruh  pendidikan  di tanah air, Pendidikan vokasi hanya terdiri  16  persen  dari  seluruh berbagai institusi pendidikan yang ada  di  Indonesia.  Hal  ini menunjukkan
perbedaan
https://arogapopin.ac.id/index.php/2021 /11/29/sejarah-pendidikan-vokasi-di- indonesia/.
23 Vokasi, “Sejarah Ditjen Vokasi.”
Pengembangan Pendidikan Vokasi Perspektif Maqāṣid al- Syar’ah dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif Maslahah
signifikan  dibanding  dengan negara  China/Tiongkok,  dimana Tiongkok  terdiri  56  persen perguruan  tingginya  merupakan pendidikan  vokasi.  Pedidikan  ini diharap  bisa  menciptakan  bibit (Investasi) SDM Indonesia sebagai responsi  revolusi  industri  yang terus  berkembang.  Khususnya terkait  perkembagan  teknologi digital,  persaingan  bisnis  saat  ini telah  bergeser  pada  persaingan pada penguasaan teknologi informasi (ICT) dan kompetensi di dunia kerja 24 dan yang membutuhkan tenaga-tenaga terampil yang ahli dibidangnya 25 .
Tentang Maqâshid al- syarî’ah Maqâshid al- syarî’ah merupalan bagian dari metodologi  dalam  memahami beberapa  hukum  melalui  ushul fikih  yang  berakar  pada  perintah tekstual  Al-Qur'an  dan  Sunnah
24 Sam, “Dukungan Vokasi Ciptakan Peluang Kualitas SDM Indonesia Mumpuni ,” Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi RI, 2020, https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/rea d/dukungan-vokasi-ciptakan-peluang- kualitas-sdm-indonesia- mumpuni#:~:text=Pendidikan vokasi di Indonesia hanya 16 persen dari,dimana 56 persen perguruan tingginya merupakan pendidikan vokasi.
25 Vokasi, “Sejarah Ditjen Vokasi.”
26 Oladapo, “Re -Counting the Determinant Factors of Human Development: A Review of the Literature”; Hudayati and Tohirin, “A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution”; Ratna Wijayanti and M Meftahudin,
Nabi Muhammad (SAW) 26 . Dimana  saat  ini  mendapat perhatian  besar  dari  ulama  dan pemikir  kontemporer. Maqâshid al- syarî’ah merupakan  pokok- pokok  sumber  syariat  Islam  atau Hikmah yang diletakkan oleh Allah Swt.  Dari  hukum  syariah  Islam 27 . Selain  itu  dalam  penelitian
Pabbajah et.  al., Agama  (Islam) memberikan model yang komprehensif  dan  universal  yang membimbing  manusia  dalam kegiatan budaya, akademik,
ekonomi  dan  sosial  mereka, membantu  mereka  sendiri  lebih baik 28 Maqâshid  al- syarî’ah merealisasikan kemaslahatan
umat  manusia  di  Dunia  dan Akhirat.  Menurut  ulama  fikih, Maqâshid  al- syarî’ah terdiri  dari tiga  jenjang  yaitu Daruriyyat (Keniscayaan:Primer), Hajiyyat (Kebutuhan:Skunder) dan
“Kaida h Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal,” International Journal Ihya’ ’Ulum Al -Din 20, no. 2 (2018): 241 – 68, https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048. 27 Rosidin Rosidin, Ilmu Pendidikan Islam: Berbasis Maqashid Syariah Dengan Pendekatan Tafsir Tarbawi (Depok: Rajawali Pers, 2019), https://www.researchgate.net/publicatio n/342476688_Ilmu_Pendidikan_Islam_Ber basis_Maqashid_Syariah_dengan_Pendek atan_Tafsir_Tarbawi.
28 Mustaqim Pabbajah, “From the Scriptural to the Virtual : Indonesian Engineering Students Responses to the Digitalization of Islamic Education,” no. May (2021): 122 – 30, https://doi.org/10.1111/teth.12581.

## Tahsiniyyat
(Kemewahan:Tersier) 29 . Abdul wahab Khallaf mengatakan bahwa maksud akhir yang hendak dicapai dari ilmu fikih salah  satunya  melalui Maqâshid al- syarî’ah adalah  penerapan hukum  syariat  kepada  amal perbuatan manusia, baik tindakan maupun perkataannya 30 . Maqâshid al- syarî’ah sudah menjadikan bahasan utama dalam kajian  khususnya  pada  karya-
karya  Al-Syâthibî, maqâshid  al- syarî’ah sudah  tidak  lagi  menjadi bahan  sekunder  di  bawah  tema- tema lain dalam ushul fikih. Sejak saat  itulah  maqâshid  al- syarî’ah menjadi  kajian  yang terus dikembangkan 31 . Menurut Nashirudin maqâshid  al-sy arî’ah dijadikan solusi  alternatif  atas  lemahnya metode qiyas dengan proses talîl al-ahkâm dalam  menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer 32 . Sementara menurut  Al-Ghazali  sebagaimana disebutkan dalam penelitian
Hudayati dan Tohirin, menyatakan 29 Rosidin Rosidin, Ilmu Pendidikan Islam: Berbasis Maqashid Syariah Dengan Pendekatan Tafsir Tarbawi . 30 Wijayanti and Meftahudin, “Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal.” 31 Muhammad Nashir udin, “Talîl Al - Ahkâm Dan Pembaruan Ushul Fikih,” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 15, no. 1
(2019): 21 – 26, https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2844.
bahwa  tujuan  utama  syariah adalah  untuk  mempromosikan kesejahteraan  manusia,  yang terletak pada perlindungan berikut  ini;  sebuah.  keagamaan ( din ), kehidupan ( nafs ), intelektual ( aql ),  keturunan  ( nasl ),  dan  harta ( maal ) 33 .  Sedangkan  menurut Rosidin maqâshid  al-sy arî’ah terdiri  dari  6  pelestarian  agama ( hifdz  al-din ),  Pelestarian  raga
( hifdz al-nafs ). Pelestarian Intelektual ( hifdz al- ‘ aql ), Pelestarian  keturunan  ( hifdz  al- nasl ).  Pelestarian  harta  ( hifdz  al- mal )  dan  Pelestarian  Harga  diri
( hifdz al-irdh ).
Dalam  praktiknya  5  hal penting  dalam Maqâshid  al-
sy arî’ah diharap  bisa  menjadi acuan  utama  dalam  penerapan praktik kehidupan khususnya dari bidang  spiritualitas,  pendidikan, ekonomi  dan  Kesehatan.  Ini digunakan sebagai wujud menyeimbangkan  keilmuan  Islam dan umum terintergrasi. Pendidikan Persepektif
Maqâshid al-sy arî’ah
32 Nashirudin, “Talîl Al -Ahkâm Dan Pembaruan Ushul Fikih.”
33 Hudayati and Tohirin, “A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Instituti on”; Syafiee Shuid and Muhammad Faid Mohd Zamin, “Maqasid Al-Syariah & Human Well-Being: A Study on Melaka’S Public Housing,” Planning Malaysia 16, no. 2 (2018): 236 – 44, https://doi.org/10.21837/pm.v16i6.478.
Pengembangan Pendidikan Vokasi Perspektif Maqāṣid al- Syar’ah dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif Maslahah
Pedidikan  di  Indonesia Lubis dalam Pabbajah penelitiannya bahwa Model pendidikan Islam sudah diintegrasikan  dengan  keilmuan multidisplin  ilmu,  multikultural demi mewujudkan individu- individu  (Sumber  Daya  Manusia) yang berwawasan rohani, jasmani, intelektual, dan kekuatan emosional,  serta  dinamika  dan progresivitas  yang  dibutuhkan dalam masyarakat modern 34 .
Pendidikan  Islam  saat  ini membutuhkan  revitalisasi  dan disesuaikan dengan kondisi lembaga pendidikan kontemporer. Fondasi dasar sekolah-sekolah  ini,  terdapat gagasan rekonsiliasi antara 'tradisional' dan 'modern'. Selama bertahun-tahun terus-menerus menjadi  isu  kontroversial  dalam hal  jumlah,  struktur,  dan  profil siswa  dan  alumninya.  Sehingga diharap  sekolah-sekolah  tersebut ditawarkan sebagai model alternatif  untuk  madrasah  di negara-negara  Muslim  dan  oleh karena  itu  menarik  perhatian
34 Pabbajah, “From the Scriptural to the Virtual : Indonesian Engineerin g Students Responses to the Digitalization of Islamic Education.” 35 İ Aşlamacı, “A Model for Islamic Education from Turkey: The Imam-Hatip Schools,” British Journal of Religious Education 39, no. 3 (2017): 279 – 92, https://doi.org/10.1080/01416200.2015. 1128390.
36 Budy Sugandi, “Arah Pendidikan Vokasi Indonesia,” MediaIndonesia.Com ,
internasional  untuk  di  kaji  secara mendalam 35 . Sementara pendidikan vokasi  adalah  pendidikan  yang berorientasi  pada  penyiapan sumber  daya  manusia  yang memiliki  keahlian  praktikal  dan dibutuhkan untuk langsung berpartisipasi  ke  dunia  Industri. Biasanya satu program membahas disiplin  ilmu  keahlian  yang spesifik 36 . Secara umum pendidikan vokasi (program diploma)  bertujuan  juga  menjadi anggota masyarakat yang memiliki  kemampuan  tenaga  ahli profesional  dalam  menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan  penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional 37 . Islam  melalui  pendidikan juga  mendorong  setiap  Muslim untuk berkontribusi dalam kegiatan  yang  menghasilkan manfaat  dan  kemakmuran  yang luar biasa, yang dapat 2022,
https://mediaindonesia.com/opini/3298 04/arah-pendidikan-vokasi-indonesia.
37 “Pendidikan Vokasi,” Simak Universitas Indonesia, n.d., https://simak.ui.ac.id/deskripsi- vokasi.html#:~:text=Secara umum pendidikan vokasi %28program diploma%29 bertujuan menyiapkan,meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
diperlakukan sebagai tujuan keagamaan, sosial, dan penciptaan pendapatan 38 . Mahamood dan Kholid menganggap upaya pengembangan Model Systematic Education-Professional untuk mendorong partisipasi dan keberlanjutan prinsip-prinsip Islam  di  era  revolusi  yang  terus berkembang. Dalam mengembangkan  model  ini,  dari sisi kerangka maqâshid al-sy arî’ah menjadi  model  acuan  pertama dalam  pengaplikasiannya.  Selain itu  juga  mengedepankan  asas kolaboratif dan kombinasi percepatan pertumbuhan teknologi  dunia  dan  digitalisasi. Disini, aspek pendidikan juga akan diperbesar  untuk  memastikan model  ini  dikembangkan  secara sistematis dan profesional 39 . Secara  umum  menjadikan
maqâshid  al-sy arî’ah sebagai landasan utama dari sisi penerapan pada pendidikan vokasi  di  Indonesia.  Dapat  di implementasikan  secara  untuk menyesuaikan  terhadap  element- element  penting  yang  ada  di sistem  pendidikan  di  Indonesia.
38 S Khairunnisa, “Impact of Islamic Microfinance on Quality of Life: Maqasid Al- Shariah Approach,” Challenges of the Global Economy: Some Indonesian Issues , 2019, https://api.elsevier.com/content/abst ract/scopus_id/85089058485.
39 S F Mahamood, “Developing a Systematic Edu-Pro Model to Jet-Boost Participation and Sustainability of Islamic
Khususnya dari sudut padang ilmu manajemen  pendidikan  secara utuh,  sehingga  menghasilkan lulusan/sumber  daya  manusia yang  diharapkan  sesuai  prinsip- prinsip maqâshid al-sy arî’ah . Penerapan maqâshid al- sy arî’ah dalam Pendidikan Vokasi Pendidikan  yang  bermutu menjadi  tolak  ukur  perlindungan akal  terhadap  konteks  masa  kini.
Bentuk hal tersebut adalah melalui reformasi  pendidikan  berbasis Islam. demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas. baik dari  segi  input,  proses  maupun output. Pendidikan berbasis Islami berorientasi  pada  pembinaan pribadi  religius  sebagaimana tersurat dalam surat Ali Imran ayat 190-191  dan  surat  al-Mujadilah ayat 11. Ayat tersebut memberikan  cerminan  reformasi pendidikan    berorientasi  pada pembinaan  personal  religious, penuh toleransi dan kompetitif 40 .
Dalam merealisasikan maqâshid al-sy arî’ah dalam pendidikan  vokasi  dengan  cara mengacu  terhadap  6  prinsip maqâshid al-sy arî’ah yang
Philanthropy in Education IR 4.0 from the Maqasid Shariah Framework,” Global Journal Al-Thaqafah , 2020, 48 – 56, https://api.elsevier.com/content/abstract /scopus_id/85111082984.
40 Mohamad Anang Firdaus, “MAQASHID AL - SYARI’AH: Kajian Mashlahah Pendidikan Dalam Konteks UN Sustainable Development Goals,” JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education 1, no. 1 (2018): 73 – 95.
Pengembangan Pendidikan Vokasi Perspektif Maqāṣid al- Syar’ah dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif Maslahah
dipopulerkan oleh Rosidin 41 dengan  cara  melihat  dari  sistem pendidikan khususnya perkembagan  yang  ada  pada pendidikan  vokasi  di  Indonesia. Terdapat  3  poin  yang  menjadi acuan  dalam  tulisan  ini  dalam mengembangkan di dunia pedidikan  vokasi  yaitu  Ilmu Pengetahuan,  Etika  (Akhlak)  dan Kompetensi (Amal).
1. Pelestarian  agama  ( hifdz  al-
din ).
Pelestarian  pendidikan  vokasi yang  berbasis  Islami,  ini dilakukan  demi  menyediakan layanan  pendidikan  yang berorientasi terhadap keahlian tertentu menyesuaikan terhadap kebutuhan  industri,  namun tetap  memberikan  layanan dengan nuasa karakter Islami. Karakter  ini  disajikan  dalam bentuk  budaya  mutu  Islami dari  masing-masih  personal kelembagaan dan stakeholder di  pedidikan  tersebut.  Prinsip ini  tetap  memegang  asas keadilan,  perdamaian  dan prinsip  spiritual  yang  tinggi serta  menghindari  atas  apa yang  dilarang  oleh  agama. Pelestarian  mutu  Islami  ini bisa  dilihat  dari  visi  misi
41 Rosidin Rosidin, Ilmu Pendidikan Islam: Berbasis Maqashid Syariah Dengan Pendekatan Tafsir Tarbawi . 42 Syamsul Rizzal Mz, “Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf … Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf …,” Jurnal
pendidikan vokasi yang ‘ menyisipkan  prinsip  dan prilaku dari Islami tersebut ’ . Dalam  penerapan  prinsip islami  juga  harus  menata  diri dari  setiap  masing-masing personal  bahwa  pendidikan dilandari semata-mata mencari  ridla  Alloh  swt., dimana  keyakinan  dibangun untuk  disemua  lini  sumber daya  manusia  semata-mata untuk  bahagiaan  dunia  dan akhirat 42 . Gambaran  ini  menunjukan bahwa  setiap  manusia  setiap melakukan  hal  yang  baik semata-mata diimbangi dengan  prinsip  suci  yang bernilai  ibadah.  Dengan  niat bernilai ibadah sudah mewakili cermin bahwa Lembaga  pendidikan  vokasi sudah  mengimplementasikan prinsip-prinsip  akhlak  baik sesuai  yang  di  usung  asas maqâshid  al-sy arî’ah . Jadi pendidikan  tidak  semata- mata menghilangkan kebodohan. Namun memberikan pengamalan ilmu  pengetahuan  dalam proses  pendidikan  adalah menghidupkan
syari’at
Islam 43 .
Pendidikan Islam 07, no. 1 (2018): 67 – 100, https://doi.org/10.30868/EI.V7.
43 Firdaus, “MAQASHID AL - SYARI’AH: Kajian Mashlahah Pendidikan Dalam Konteks UN Sustainable Development Goals.”
2. Pelestarian  raga  ( hifdz  al- nafs ).
Sebagai  pendidikan  vokasi berprinsip  Islami  juga  harus mencerminkan  budaya  Islami berupa prinsip menjaga keselamatan diri serta melarang  keras  perbuatan yang mengancam keselamatan  nyawa  sendiri dan  orang  lain.  Islam  secara tegas  mengharamkan  segala bentuk  prilaku  kriminalitas terhadap nyawa melalui hukum  syariat  seperti qisas , pembunuhan, sad zarai’ (menutup jalan) yang membawa kepada pembunuhan,  serta  berbagai dalil  dan nas  syara ’ yang menunjukkan kemuliaan nyawa  itu  sendiri.  Ini  sesuai pada  yang  termaktub  pada
Q.S Al- Isra’: 33 , Q.S al-Hujurat:
13 44 . Budaya mutu seperti ini harus tertera pada prinsip pendidikan yang berpusatkan sumber  daya  manusia  yang ada pada pendidikan tersebut. Baik  tenaga  pendidik,  tenaga kependidikan  dan  peserta didik. Ini merupakan cerminan bahwa pendidikan telah menjalankan karakter transformasi skil/keahlian,
44 Gibbs, “Transdisciplinary Professional Learning and Practice.” 45 Faisol; Suhardi and Sigit Puji Winarko, “Investasi Human Capital Untuk Produktifitas Industri Manufaktur
ilmu  pengetahuan,  berfikir kritis,  memiliki  pemecahan masalah,  akhlak  dan  beramal shaleh seperti yang diamanahi prinsip  pancasila  dan  agama (Islam) 45 .
Pendidikan dalam pandangan Islam harus menanamkan rasa kasih sayang terhadap sesama,  bahkan  terhadap makluk lain. Berbagai perilaku yang mengancam dan berpotensi menghilangkan jiwa seseorang harus dihentikan.  Para  pendidik harus menutup jalan terjadinya bullying , perpeloncoan  dengan  dasar bahwa  ajaran  Islam  sangat menjaga  kehormatan  dan harga  diri  pemeluknya  ( Hifzh al- ’Irdl ).  Lebih  dari  itu,  maka perilaku kriminal murid kepada guru yang mengancam keselamatan jiwa sangatlah  tidak  dibenarkan dalam  Islam.  Jika  hal  ini menjadi perhatian, maka tidak akan  terjadi  lagi  perkelahian antar  pelajar,  tidak  ada  lagi intimidasi  dan  korban  nyawa di kalangan akademisi 46 .
3. Pelestarian  Intelektual  (hifdz al- ‘ aql).
Hifzh  al- ’Aql yang  dimaksud adalah
‘ pengembangan
Indonesia,” Jurnal Akuntansi Dan
Ekonomi 1, no. 1 (2016): 64 – 81.
46 Firda us, “MAQASHID AL - SYARI’AH: Kajian Mashlahah Pendidikan Dalam Konteks UN Sustainable Development Goals.”
Pengembangan Pendidikan Vokasi Perspektif Maqāṣid al- Syar’ah dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif Maslahah
pikiran  ilmiah’,  ‘perjalan an menuntut  ilmu’,  ‘melawan mentalitas taklid’, dan ‘mencegah mengalirnya tenaga  ahli  keluar  negeri’; Dengan kata lain, Hifzh al- ’Aql bisa dimaknai dengan penyelenggaraan  pendidikan yang berkualitas, yang mendorong  murid  untuk selalu berinovasi dan mengembangkan bakat. Perhatian Islam terhadap akal bisa dilihat dengan banyaknya ayat  yang  berbicara  tentang akal. Imam Syafi’i menjadikan akal  yang  cerdas  sebagai syarat  utama  meraih  ilmu ( dzaka’ ) sebelum syarat lainnya. Al- Shāwi menambahkan bentuk menjaga akal bisa juga berupa hak  untuk  belajar,  hak  untuk mendapatkan  informasi,  dan hak  mendapatkan  proteksi terhadap  hal  yang  bisa membahayakan  akal  pikiran seperti  narkoba,  ajaran  sesat dan  informasi  yang  salah. Termasuk  di  dalamnya  juga hak  untuk  mengembangkan pikirannya
yang mengarahkannya kepada sifat humanis  dalam  segala  aspek, sehingga ia bisa menciptakan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Lebih jauh, Abd al-Shamad al-Hanawi memaknai Hifzh al-Aql sebagai hak kebebasan berpikir  “al -Hurriyyah  al-
Fikriyyah”. Dalam artian seseorang memiliki kebebasan berpikir intelektual yang  disertai  kepercayaan individunya,  sehingga  dia tidak jatuh di depan yang lain karena kelebihan yang dimiliki orang  lain.  Kepercayaan  diri dan  pemikiran  intelektualnya bisa membuat sebuah diskusi menjadi  hidup  dan  sumber pertukaran gagasan dan pemikiran  sehingga  tercipta atmosfir  akademis  dan  jauh dari  kejumudan  pemikiran. Selain itu, bentuk Hifzh al-Aql adalah larangan untuk bertaqlid  buta.  seseorang harus  membebaskan  pikiran mereka  untuk  berinovasi  dan melakukan penelitian. Sehingga ia bisa terlepas dari subordinasi bawahan pendahulunya  sehingga  ia dapat  mengetahui  suatu kebenaran dari dirinya, mengetahui duduk permasalahan  serta  landasan hukum  yang  menyertainya. Sebagaimana disinggung dalam surat Al-Zuhruf ayat 23-
24.
4. Pelestarian  keturunan  ( hifdz al-nasl ).
Pada  abad  ke-20  M  para penulis  maqashid  secara signifikan  mengembangkan ‘perlindungan keturunan (keluarga)’ menjadi teori berorientasi keluarga,
misalnya ‘peduli keluarga. Al-
Shāwi  menambahkan  konse p
Hifzh  al-Nasl juga  dapat diimplementasikan dalam bentuk  menyiapkan  generasi yang  paling  lebih  baik,  sehat dari  penyakit  fisik  dan psikologis. Dengan jalan menjaga  generasi  penerus dari  hal-hal  yang  dapat melemahkan atau menghambat  jalur  alaminya dan perkembangannya dengan  baik.  Mereka  juga mempunyai hak atas lingkungan  yang  sesuai  dan mendukung daya kembangnya.  163  Pada  abad ke-20 M para penulis maqashid  secara  signifikan mengembangkan ‘perlindungan keturunan (keluarga)’ menjadi teori berorientasi keluarga, misalnya ‘peduli keluarga. Al- Shāwi menambahkan konsep  Hifzh  al-Nasl  juga dapat diimplementasikan dalam  bentuk  menyiapkan generasi  yang  paling  lebih baik,  sehat  dari  penyakit  fisik dan  psikologis.  Dengan  jalan menjaga  generasi  penerus dari  hal-hal  yang  dapat melemahkan atau menghambat  jalur  alaminya dan perkembangannya dengan  baik.  Mereka  juga mempunyai hak atas lingkungan  yang  sesuai  dan mendukung daya kembangnya.  Atas  problem kemerosotan karakter bangsa Indonesia.  Program  PPK  ini
juga  mendisain  terwujudnya lingkungan  sehat  yang  bisa mendukung  daya  kembang dan potensi anak didik. Pihak sekolah, keluarga dan lingkungan mempunyai peranannya  masing-masing dalam mensukseskan program  ini.  Guru  dapat mengintegrasikan  nilai-nilai karakter  dalam  pembelajaran di kelas dan mampu mengelola  manajemen  kelas. Kepala Sekolah dapat mendesain  budaya  sekolah yang  menjadi  ciri  khas  dan keunggulan  sekolah  tersebut. Lalu, Sekolah mampu mendesain  pelibatan  publik guna  meningkatkan  peran orang  tua  dan  masyarakat. Sehingga target capaian menuju  Generasi  Emas  2045 yang telah ditetapkan Kemendikbud  bisa  terealisasi. Oleh karenanya, menciptakan lingkungan  keluarga  yang sehat  dan  baik  menjadi penting.  Linkungan  yang kondusif  dapat  membentuk kepribadian dan dapat mempengaruhi perkembangan anak. Sebagaimana  teori  Latensi milik  Talcott  Parsons  yang menyimpulkan  bahwasanya setiap masyarakat akan terbentuk sebuah pola hubungan yang saling terkait. Setiap  anggota  masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki,  baik  motivasi
Pengembangan Pendidikan Vokasi Perspektif Maqāṣid al- Syar’ah dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif Maslahah
individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasinya. Latensi menunjuk  pada  kebutuhan mempertahankan  nilai-nilai dasar  serta  norma  budaya yang  dianut  bersama  oleh para anggota dalam masyarakat.165 5. Pelestarian  harta  ( hifdz  al-
mal ).
Semula  Hifzh  al-Mal bermakna  ‘huk uman  bagi pencurian’ versi al  Amidi dan ‘proteksi uang’ versi al Juwaini,
akhir-akhir  ini  berkembang menjadi  istilah-istilah  sosio- ekonomi yang familier, misalnya  ‘bantuan  sosial’, ‘pengembangan ekonomi’,
‘distribusi  uang’,  ‘masyarakat sejahtera’  dan ‘pe ngurangan perbedaan  antar-kelas  sosial- ekonomi’.  Pengembangan  ini memungkinkan  penggunaan maqashid  untuk  mendorong pengembangan
ekonomi, yang  sangat  dibutuhkan  di kebanyakan  negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Maka  pendidikan  yang berbasis maqas hid  syari’ah harus bisa menciptakan kesejahteraan  umum  dalam aspek  sosio-ekonomi.  Peran pendidikan sebenarnya sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Konsep  pendidikan  untuk pengentasan kemiskinan mempunyai dua makna. Makna  pertama  didasarkan pada teori human capital yang menyatakan bahwa di samping modal dan teknologi, manusia  juga  merupakan salah satu faktor utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan  ekonomi di  Jepang,  Korea  Selatan  dan Singapura  contohnya.  Kedua negara ini miskin sumber daya alam,  tetapi  pertumbuhan ekonominya  tinggi  karena mempunyai  sumber  daya manusia  dengan  kompetensi tinggi,  terutama  di  bidang teknologi dan ilmu pengetahuan.  Makna  kedua berkaitan  dengan  kebijakan afirmatif.  Kebijakan  ini  pada prinsipnya menegaskan bahwa  pelayanan  pendidikan harus bersifat non diskriminatif. Minat dan bakat menjadi  satu-satunya  dasar untuk melakukan seleksi (bukan  mendiskriminasikan) setiap siswa untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Kebijakan  pendidikan, baik  di  negara  berkembang maupun maju, selalu diarahkan  pada  peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan. Sehingga  peran  pendidikan dalam kaitannya dengan Hifzh al-Mal dapat menjadi jembatan untuk
merealisasikan tujuh point the global  goal  antara  lain:  (1) Tanpa  Kemiskinan;  (2)  Tanpa Kelaparan;(7)  Energi  Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;  (9)  Industri,  Inovasi dan Infrastruktur; (10) Mengurangi Kesenjangan; (12)  Konsumsi  dan  Produksi Bertanggung Jawab.
6. Pelestarian  Harga  diri  ( hifdz al-irdh ).
Alasan mendasar yang sering dijadikan  argumen  bahwa manusia  sejak  lahir  sudah membawa  fitrah  bertuhan, sebagaimana  insting  lainnya yang  merupakan  bawaan sejak  manusia  berada  dalam rahim. Fitrah bertuhan berangkat  dari  perjanjian primordial  antara  manusia dan Tuhan ketika kali pertama ruh  ditiupkan  ke  jasad manusia.  Tuhan  berfirman: “Apakah  kamu  mengakui bahwa Aku adalah Tuhanmu?” Kemudian manusia menjawab: “Benar,  kami  bersaksi  Engkau adalah  Tuhan  kami”. Fitrah bertuhan adalah doktrin utama  dalam  Islam  dan  ini diakui  oleh  semua  Muslim  di manapun.
Namun  satu  hal  yang  urgen dalam konteks ini ialah bahwa pembicaraan tentang hak-hak asasi  memfokuskan  diri  pada persoalan  eksistensi  manusia setelah  dilahirkan  ke  bumi, berkembang  menjadi  dewasa
dengan  akal  pikiran  yang dipandang cukup untuk menentukan  pilihan  atas tindakannya.  Dengan  cara  ini keputusan-keputusan yang dibuat dan tindakan-tindakan yang  dipilih  merupakan  hasil pemikiran  dan  pertimbangan akal sehat untuk menentukan jalan hidup, termasuk apakah ia menjadi manusia bertuhan, atau tidak bertuhan, menganut suatu agama, atau tidak memiliki agama apapun. Pengembangan Teori Maqashid al-Shari`ah Persoalan  krusial  ini  bukan semata monopoli para teolog atau  mutakallimin,  namun juga  menjadi  perhatian  para fuqaha ,  utamanya  Imam  al- Syatibi.  Ia  dalam  karya besarnya al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam  merumuskan  lima tujuan pokok syariah diturunkan  kepada  umat manusia.
Baca Juga  Bunga Bank Dalam Pandangan  Islam  Melalui pendekatan  induksi-tematik ( al- istiqra’  al -ma`nawi ),  al-
Syatibi menyimpulkan maksud-maksud  penetapan syariah  itu  kedalam  lima macam: yakni menjaga agama
(hifz al-din), menjaga jiwa ( hifz al-nafs ), menjaga akal ( hifz al- `aql ), menjaga keturunan ( hifz al-nasl ),  dan  menjaga  harta ( hifz    al-mal ).  Lima  maksud syariah  ini  kemudian  dikenal
Pengembangan Pendidikan Vokasi Perspektif Maqāṣid al- Syar’ah dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif Maslahah
dengan sebutan maqashid al- shari`ah.
Teori maqashid dari al-Syatibi ini  tentu  saja  dikembangkan menurut  tuntutan  zamannya dan    perubahan  sosial  yang terjadi  pada  saat  itu.  Karena tidak ada yang tetap di dunia ini  kecuali  perubahan  itu sendiri,  maka  tuntutan  untuk mengembangkan pemaknaan dan  substansi  maqashid  al- shari`ah juga menjadi kebutuhan yang terus bergulir.  Sebagai  misal,  al- Syatibi  pada  masanya  belum menghadapi problem lingkungan sepelik dan sekrusial  masa  sekarang, sehingga  dapat  diterima  jika dalam  teori  maqashidnya belum  memasukkan  unsur pelestarian  lingkungan  ( hifz al- bi’ah ).  Teori  maqashid  al- shari`ah dan pengembangannya  memiliki potensi  besar  dalam  rangka memerankan  agama  sebagai pelindung atas hak-hak individu. Bila  perlindungan  atas  hak- hak  individu  ini  berjalan menurut  koridor  yang  benar, maka  agama  dalam  hal  ini merupakan modal sosial ( social capital ) bagi terbangunnya    masyarakat madani  ( civil  society ).  Dan dengan  cara  itu  agama sekaligus memberikan kontribusi  bagi  pemeliharaan kehidupan demokrasi. Agama sepenuhnya mendukung kehidupan  demokrasi  dalam bidang  keagamaan  melalui proteksi  atas  hak  asasi beragama atau berkepercayaan, dan menjamin kebebasan menjalankan ajaran-ajaran agama  atau  kepercayaan masing-masing  pengikutnya,
sebagaimana  dalam  sistem konstitusi  Negara  Indonesia disebut  secara  jelas  dalam pasal 29 UUD 1945.
Peran  ini  sangat  signifikan bagi  perkembangan  agama dan  penganutnya  itu  sendiri. Organisasi-organisasi
keagamaan dapat pula secara konsisten melakukan pembelaan atas hak-hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya  hak  asasi  dan kebebasan  beragama  atau berkepercayaan.  Pernyataan- pernyataan sosial dari kelompok-kelompok keagamaan  dibingkai  dalam bahasa  hak  asasi  manusia. Lebih dari sekedar mempertahankan hak beragama dan berkepercayaan dalam bahasa hukum, pernyataan- pernyataan mereka juga mencerminkan hak-hak ketuhanan  dari  individu- individu dan melukiskan hubungan  selaras  antara spiritualitas dan pertumbuhan manusia.
Imam  al-Syatibi  memasukkan kelima tujuan pokok syariat itu dalam  kategori  “kepentingan yang  mendesak  atau  urgen”.
Ia menyebutnya dengan istilah  lima  hal  dharuriyyat. Kelima  hal  tersebut  perlu diperhatikan oleh setiap manusia. Manusia harus “menjaga”nya  ( hifz ).  Istilah “menjaga”  dalam  ungkapan maqashid itu lebih menggambarkan  pada  suatu tindakan “memelihara” sesuatu  yang  sudah  dipilih atau diambil. Kesimpulan
Maqâshid al-sy arî’ah terdiri dari 6 pelestarian agama ( hifdz al-
din ),  Pelestarian  raga  ( hifdz  al- nafs ). Pelestarian Intelektual ( hifdz al- ‘ aql ),  Pelestarian  keturunan ( hifdz  al-nasl ).  Pelestarian  harta ( hifdz  al-mal )  dan  Pelestarian
Harga diri ( hifdz al-irdh ).
Dalam  praktiknya  5  hal penting  dalam Maqâshid  al- sy arî’ah diharap  bisa  menjadi acuan utama dalam penerapan  praktik  kehidupan khususnya dari bidang spiritualitas, pendidikan, ekonomi  dan  Kesehatan.  Ini digunakan  sebagai  wujud menyeimbangkan  keilmuan
Islam dan umum terintergrasi.

## Referensi
Ahmad,  A  S  B.  “Contextualising  Maqāid  Al - Sharī’ ah  and  STEM  (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) Education in the Era of the Industrial Revolution 4.0.” Journal of Physics: Conference Series , 2020. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1529/4/042042.
Alhabshi,  S.  “Exploring  Multi -Domains  of  Islamic  Finance  Education Curriculum.” Al-Shajarah , 2017, 215 – 32. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85039906623.
Anggraini, Rachmasari, Universitas Airlangga, Dani Rohmati, and Universitas Airlangga. “Maqāṣid Al - S Harī ‘ Ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam.” Economica: Jurnal Ekonomi Islam 2, no. 9 (2018): 295 – 317.
Ashurov, S. “The Effects of Trust Mediator and Education Level Moderator
on Adoption of Islamic Banking System in Tajikistan.” Russian Journal of Economics 5, no. 3 (2019): 277 – 96.
https://doi.org/10.32609/j.ruje.5.33497.
Aşlamacı, İ. “A Model for Islamic Education from Turkey: The Imam -Hatip Schools.” British Journal of Religious Education 39, no. 3 (2017): 279 – 92. https://doi.org/10.1080/01416200.2015.1128390.
Pengembangan Pendidikan Vokasi Perspektif Maqāṣid al- Syar’ah dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif Maslahah
By : Ferry, Doringin. “Sejarah Pendidikan Vokasi Di Indonesia.” AROGAPOPIN Akademi Refraksi Optisi dan Optometri, 2021. https://arogapopin.ac.id/index.php/2021/11/29/sejarah-pendidikan-
vokasi-di-indonesia/.
Danila, N. “The Linkages between Financial Literacy and Its Application in Financial  Decision- Making  among  Academicians  in  Indonesia.” Humanities  and  Social  Sciences  Reviews 7,  no.  5  (2019):  1280 – 92. https://doi.org/10.18510/hssr.2019.75167.
Faisol;  Suhardi,  and  Sigit  Puji  Winarko.  “Investasi  Human  Capital  Untuk Produktifitas  Industri  Manufaktur  Indonesia.” Jurnal  Akuntansi  Dan Ekonomi 1, no. 1 (2016): 64 – 81.
Firdaus,  Mohamad  Anang.  “MAQASHID  AL - SYARI’AH:  Kajian  Mashlahah Pendidikan Dalam Konteks UN Sustainable Development Goals.” JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education 1, no. 1 (2018): 73 – 95.
Gibbs,  Paul.  “Transdisciplinary  Professional  Learning  and  Practice.” Transdisciplinary  Professional  Learning  and  Practice ,  2015,  1 – 212. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11590-0.
Hasan, R. “Waqf Based Endowment Promoting the Maslahah - Integration of  the  Theory  of  Well- Being  and  Maqāsid  Al - Sharī’ah.” Islamic
Quarterly , 2018.
https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85056848537.
Hudayati, Ataina, and Achmad Tohirin. “A Maqasid and Shariah Enterprises
Theory- Based  Performance  Measurement  for  Zakat  Institution.” International  Journal  of  Zakat 4,  no.  2  (2019):  101 – 10. https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192.
J ahroni,  J.  “The  Political  Economy  of  Knowledge:  Sharī‘ah  and  Saudi Scholarship in Indonesia.” Journal of Indonesian Islam 7, no. 1 (2013):
165 – 86. https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.165-186.
Khairana Izzati. “SDM Unggul Sangat Penting Bagi Industri Halal.” Komite Nasional  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  (KNEKS),  2020. https://kneks.go.id/berita/228/sdm-unggul-sangat-penting-bagi- industri-halal?category=1.
Khairunnisa, S. “Impact of Islamic Microfinance on Quality of Life: Maqasid Al- Shariah  Approach.” Challenges  of  the  Global  Economy:  Some
Indonesian Issues , 2019. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85089058485.
Khan,  Z.  “Socioeconomic  Human  Well -Being  and  Posterity:  A  Newly Proposed  Faith- Based  Measurement  Index.” Journal  of  Religion  and Spirituality  in  Social  Work 34,  no.  1  (2015):  72 – 90. https://doi.org/10.1080/15426432.2014.955244.
Mahamood,  S  F.  “Developing  a  Systematic  Edu -Pro  Model  to  Jet-Boost Participation and Sustainability of Islamic Philanthropy in Education IR 4.0 from the Maqasi d Shariah Framework.” Global Journal Al-Thaqafah ,
2020,
48 – 56. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85111082984. Mz,  Syamsul  Rizzal.  “Edukasi  Islami  Jurnal  Pendidikan  Akhlak  Islami Perspektif Ulama Salaf … Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf ….” Jurnal Pendidikan Islam 07, no. 1 (2018): 67 – 100.
https://doi.org/10.30868/EI.V7.
Nashirudin,  Muhammad.  “Talîl  Al - Ahkâm  Dan  Pembaruan  Ushul  Fikih.” AHKAM :  Jurnal  Ilmu  Syariah 15,  no.  1  (2019):  21 – 26. https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2844.
Oladapo ,  I  A.  “Re -Counting  the  Determinant  Factors  of  Human Development:  A  Review  of  the  Literature.” Humanomics ,  2016. https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0018.
Pabbajah,  Mustaqim.  “From  the  Scriptural  to  the  Virtual :  Indonesian
Engineering  Students  Responses  to  the  Digitalization  of  Islamic Education,” no. May (2021): 122– 30. https://doi.org/10.1111/teth.12581. Simak Universitas Indonesia. “Pendidikan Vokasi,” n.d. https://simak.ui.ac.id/deskripsi-vokasi.html#:~:text=Secara umum pendidikan vokasi %28program diploma%29 bertujuan menyiapkan,meningkatkan  taraf  kehidupan  masyarakat  dan memperkaya kebudayaan nasional.
Rosidin Rosidin. Ilmu Pendidikan Islam: Berbasis Maqashid Syariah Dengan Pendekatan  Tafsir  Tarbawi .  Depok:  Rajawali  Pers,  2019. https://www.researchgate.net/publication/342476688_Ilmu_Pendidika n_Islam_Berbasis_Maqashid_Syariah_dengan_Pendekatan_Tafsir_Tarba wi.
Pengembangan Pendidikan Vokasi Perspektif Maqāṣid al- Syar’ah dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif Maslahah
Sam.  “Dukungan  Vokasi  Ciptakan  Peluang  Kualitas  SDM  Indonesia Mumpuni.”  Direktorat  Jendral  Pendidikan  Vokasi  RI,  2020. https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/dukungan-vokasi-ciptakan- peluang-kualitas-sdm-indonesia-mumpuni#:~:text=Pendidikan  vokasi di  Indonesia  hanya  16  persen  dari,dimana  56  persen  perguruan tingginya merupakan pendidikan vokasi.
Sanjeev,  Rinku,  and  Anita  Singh.  “Talent  Management  for Developing Leadership:  An  Empirical  Investigation.” Independent  Journal  of Management & Production 8, no. 3 (2017): 1130. https://doi.org/10.14807/ijmp.v8i3.630.
Shahriar, S M. “ Waqf as a Tool for Rendering Social Welfare Services in the Social Entrepreneurship Context.” Global Journal Al-Thaqafah 8, no. 1 (2018): 1 – 12. https://doi.org/10.31235/OSF.IO/8BFJY.
Shuid, Syafiee, and Muhammad Faid Mohd Zamin. “Maqasid Al -Syariah &
Human  Well- Being:  A  Study  on  Melaka’S  Public  Housing.” Planning Malaysia 16, no. 2 (2018): 236 – 44.
https://doi.org/10.21837/pm.v16i6.478.
Sugandi,  Budy.  “Arah Pendidikan  Vokasi  Indonesia.” MediaIndonesia.Com .
2022. https://mediaindonesia.com/opini/329804/arah-pendidikan- vokasi-indonesia.
Umai  dan  Atik.  “KNEKS  Memanggil  Putra/Putri  Terbaik  Bangsa.”  Komite Nasional  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  (KNEKS),  2020. https://knks.go.id/berita/275/kneks-memanggil-putraputri-terbaik- bangsa?category=1.

## Vokasi,  Ditjen.  “Sejarah  Ditjen  Vokasi.”  Sekretariat  Direktorat  Jenderal
Pendidikan  Vokasi,  2021.  https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/profil- ditjen-vokasi.
Waghid,  Y.  “Islamic  Education  and  Cosmopolitanism:  A  Philosophical Interlude.” Studies in Philosophy and Education 33, no. 3 (2014): 329 – 42. https://doi.org/10.1007/s11217-013-9390-3.
Wijayanti, Ratna, and M Meftahudin. “Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal.” International Journal Ihya’ ’Ulum Al -Din 20, no. 2 (2018):
241 – 68. https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048.
Yusuf,  Eddy,  Mohd  Shukri,  and  Ab  Yajid.  “Halal  Pharmaceuticals  and
Cosmeceuticals  from  the  Perspective  of  Higher  Education.” Asian Journal  of  Pharmaceutical  Sciences 11,  no.  1  (2016):  18 – 19. https://doi.org/10.1016/j.ajps.2015.10.013.
Zakiy,  Faris  Shalahuddin,  Ahmad  Muhtadi  Ridwan,  and  Achmad  Sani Supriyanto.  “Characteristics  of  Moslem  Families  Economy  Based  on Maqashid Sharia Perspective.” Journal of Islamic Economic Laws 4, no. 1
(2021): 1 – 25. https://doi.org/10.23917/jisel.v4i1.12188.
.