INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 8967-8977 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe
Sitti Rahmatyah 1 ✉ , Elsa Tri Damayanti 2
Universitas Lakidende
Email: : sittirammatyah606@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi pada kantor Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transformasi digital  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlokasi di Kabupaten Konawe. Jenis penelitian kualitatif dengan sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Informan penelitian terdiri atas Kasubag umum dan kepegawaian, Kabid pelayanan pendaftaran penduduk, Kabid pelayanan pencatatan sipil, Pelaksana Tugas tata kelola dan sumber daya manusia, teknologi informasi, staf dan  masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara  dan  studi  pustaka.  Teknik  analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe dikatakan saat ini belum berjalan secara maksimal dapat dilihat upaya dari instansi dengan menerapkan transformasi digital yaitu dengan hadirnya Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik(KTP-el)  dan  Identitas  Kependudukan  Digital  (IKD)  yang  memberikan kemudahan pelayanan bagi setiap penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan yang aman namun saat  ini  instansi  belum  menerapkan  pelayanan  administrasi  melalui  Anjungan  Dukcapil  Mandiri  dalam pencetakan dokumen kependudukan karena kondisi kantor dinas yang belum memadai untuk pelaksanaan penerapan  mesin  Anjungan  Dukcapil  Mandiri.  Kemudian  dari  segi  kualitas  pelayanan  public  bagi masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe dilihat dari aspek tangible (bukti  fisik)  sudah  memenuhi  kualitas  pelayanan  dan  memberikan  pelayanan  yang  nyamankepada masyarakat,  aspek Reliability  (Kehandalan)  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dan  memiliki  standar prosedur dalam menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat sehingga berjalan secara terstruktur, aspek Responsiveness  (Ketanggapan)  pegawai  telah  menunjukan  sikap  tanggap  terhadap  keluhan  dari
masyarakat  yang  akan  ditanggapi  secara  tepat  dan  cepat,  aspek Assurance  (Jaminan)  pegawai  dalam menanggapi penyelesaian dalam pelayanan sudah tepat waktu berdasarkan jumlah masyarakat yang akan dilayani jika sedikit maka akan tepat waktu dan jika banyak maka memerlukan waktu yang lebih lama, dan aspek  yang  terakhir  yaitu Empahaty  (Empati)  pegawai  menunjukkan  kualitas  pelayanan  dengan memberikan pelayanan yang tulus, ramah, dan tidak diskriminatif guna memberikan memberi kepuasan bagi masyarakat yang melakukan pelayanan.
Kata Kunci : Transformasi Digital, Pelayanan Publik

## Abstract
Digital Transformation in the Implementation of Public Services (Study at the Konawe Regency Population and Civil Registration Office)". The purpose of this study was to determine digital transformation in the delivery of public services and the factors that influence digital transformation in the delivery of public services at the Konawe Regency Population and Civil Registration Office. The location of this research was carried out at the Office of the Population and Civil Registration Service located in Konawe Regency. This type of qualitative research with data sources consisting of primary data and secondary data. The research informants consisted of the Head of General Affairs and Personnel Subdivision, the Head of Population Registration  Services,  the  Head  of  Civil  Registration  Services,  the  Executor  of  Governance  and  Human Resources, information technology, staff and the community. Data collection techniques using observation, interviews  and  literature  study.  The  data  analysis  technique  uses  a  qualitative  descriptive  method.  The results  of  the  study show  that  digital  transformation  in  the  provision  of  public  services  at  the  Konawe Regency Population and Civil Registration Office is said to be currently not running optimally. It can be seen from the efforts of agencies to implement digital transformation, namely by the presence of Electronic Identity Cards (KTP-el) and Population Identity Digital (IKD) which provides easy service for every resident to  have  secure  population  documents,  but  currently  the  agency  has  not  implemented  administrative services through the Mandiri Dukcapil Pavilion in printing population documents because the condition of the service office is inadequate for the implementation of the Mandiri Dukcapil Pavilion machine. Then in terms of the quality of public services for the community at the Konawe Regency Population and Civil Registration Office, seen from the tangible aspect (physical evidence) it has fulfilled the quality of service and provided comfortable service to the community, the Reliability aspect is in accordance with applicable regulations and has standard procedures in carrying out the community service function so that it runs in a  structured  manner,  the  Responsiveness  aspect  of  employees  has  shown  a  responsive  attitude  to complaints  from  the  community  which  will  be  responded  to  appropriately  and  quickly,  the  Assurance aspect of employees in responding to completion in services is on time based on the number of people If there  are few, it will be  on time and if there  are many, it will take longer, and the last  aspect,  namely Empathy, employees show quality service by providing sincere, friendly, and non-discriminatory service to provide satisfaction for the people who do service.
Keywords: Digital Transformation, Public Service

## PENDAHULUAN
Istilah  "pelayanan  publik"  mengacu  pada  setiap  tindakan  yang  diambil  oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan faksi-faksi yang bertikai. Hal ini dapat berupa barang, jasa, atau tindakan administratif yang disediakan oleh lembaga pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum. Penyelenggara pelayanan publik adalah badan  atau  petugas  yang  membantu  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  baik  dari pemerintah daerah atau bisnis.oleh daerah.
Transformasi  digital  layanan  publik  tidak  hanya  mencakup  digitalisasi  data; hal  ini juga  melibatkan  transformasi  sistem  teknologi  informasi  yang  sudah  ketinggalan  zaman menjadi sistem yang cukup fleksibel untuk merespons perubahan cepat dalam permintaan layanan publik.
Bagi  organisasi  layanan  publik,  keberhasilan  transformasi  digital  dapat  dikaitkan dengan  kemampuan  untuk  mengubah  organisasi  yang  saat  ini  beroperasi  secara  tidak efisien menjadi organisasi yang dapat melakukannya secara efektif. Proyek ini dimungkinkan karena perkembangan ekosistem teknologi informasi yang semakin fleksibel dan inovatif, serta  kemampuan  membuat  rangkuman  data  yang  terintegrasi  untuk  pengambilan keputusan strategis berdasarkan data secara akurat dan tepat waktu.
Transformasi  digital  menjadi  pendorong  utama  inovasi  dan  produktivitas  dalam pemberian layanan publik, dengan pemberian layanan publik sebagai prioritas utama yang harus diakui seiring dengan kemajuan teknologi karena memberikan manfaat bagi populasi global. Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini diberikan dalam ketetapan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan  yang  baik  dan  merupakan  efektivitas  dari  fungsi-  fungsi  pemerintahan  itu sendiri.  Prosedur  yang  jelas  dan  tepat  waktu  merupakan  tanda  bahwa  masyarakat berkomitmen  untuk  menerima  layanan  publik  yang  berkualitas  dan  bahwa  pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melakukannya. Hal ini merupakan syarat bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Permendagri  Nomor  7  Tahun  2019  mengamanatkan  agar  setiap  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia mampu bertransformasi ke dalam format pelayanan berbasis digital. Dalam peraturan tersebut di atas disebutkan bahwa yang dimaksud  dengan  “pelayanan  secara  berani”  adalah  “pelaya nan  penerbitan  dokumen kependudukan”  yang  dapat  dilakukan  melalui  media  elektronik  dan  perangkat  teknologi berbasis web.
Pemeliharaan kualitas sistem kependudukan administratif harus tetap dijaga karena akan  berdampak  besar  terhadap  pengumuman  publik  yang  disampaikan  masyarakat  di
kemudian hari. Sistem pengurusan kependudukan yang dimaksud meliputi akta kelahiran, KTP,  KK,  KIA,  dan  lain-lain.  Pemenuhan  kualitas  penyelenggaraan  sistem  administrasi kependudukan  merupakan  tugas  pokok  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  kedaulatan pihak-pihak  yang  bertikai  dalam  suatu  negara.  Oleh  karena  itu,  setiap  warga  negara Indonesia harus memiliki alat-alat administrasi kependudukan agar dapat digunakan dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Alat yang paling penting adalah Kartu Tanda Penduduk.
Penyelenggaraan pelayanan publik erat berkaitan erat dengan hak bagi semua warga Negara  Indonesia  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintah,  salah  satunya  adalah pembuatan  kartu  tanda  penduduk  (e-KTP).  Pemerintah  bertanggungjawab  dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara nasional.  Sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang Administrasi  Kependudukan,  hasil  penyelenggaraan  otonomi  daerah  lebih  bersifat penyelenggara penyelenggaraan pemerintahan pendudukan, dimulai dari profesionalisme.
pelayanan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  menganut  standar  tertinggi teknologi  informasi,  tidak  diskriminatif,  dan  memenuhi  persyaratan  minimal penyelenggaraan  pemerintahan  untuk  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penerbitan dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil, pengelola  informasi  administrasi  kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk pelayanan  publik  serta  mendukung  akurasi  terbangunnya  database  kependudukan  di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional.
Penerapan e-KTP saat ini, tidak dimungkinkan untuk menggunakan lebih dari satu e- KTP sekaligus atau menghapusnya, dengan asumsi bahwa e-KTP yang dimaksud memiliki semua kode perlindungan dan otentikasi data elektronik yang diperlukan, seperti sebagai alas iris atau sidik jari. Dengan diberlakukannya e-KTP, maka jangka waktu lima (lima) tahun pemberlakuan e-KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) adalah saat dimulainya kehidupan resmi; Selama ini, tidak terjadi perubahan pada unsur-unsur yang mengatur data pengguna maupun tempat tinggal pengguna. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun  2013  tentang  Perubahan  terhadap  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan.
Oleh  karena  itu,  Pemerintah  telah  mengeluarkan  peraturan  yang  dapat  dianggap sebagai  alat  untuk  meningkatkan  kualitas  wacana  publik  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil,  sejalan  dengan  ketentuan  Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri (Permendagri)  No.  7  Tahun  2019  tentang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  secara Daring.
Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan pentingnya hal tersebut, terutama masyarakat yang berdomisili di kota kecil atau pelosok desa. Masalah pada sistem yang digunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik  ini  karena  koneksi  internet  yang  tidak  stabil  sehingga  data  tidak  dapat dimasukkan.  Terkait  pelayanan,  masih  banyak  ruang  untuk  perbaikan  dalam  penyediaan infrastruktur untuk layanan tersebut, seperti tempat duduk dan lahan dengan parkir yag- sempit. Terkait dengan feedback, hasil kerja yang telah dilakukan selama ini belum efisien dan efektif karena sebagian besar masyarakat belum memiliki E-KTP.
Hambatan dalam pelayanan kartu tanda penduduk elektronik dikabupaten konawe diantaranya  masyarakat  sudah  melakukan  perekaman  namun  karena  minimnya  pasokan blanko kartu tanda penduduk elektronik dari pemerintah sehingga hanya digantikan dengan KTP sementara yaitu surat keterangan di kertas yang dikeluhkan mudah rusak robek dan hilang dan masih banyaknya kepemilikan KTP ganda oleh penduduk setempat.
Selain  itu,  kendala  lain  muncul  akibat  berkurangnya  alat  perekam.  Alat  tersebut digunakan  dalam  perekaman  data  penduduk  dan  menyebabkan  masyarakat  harus mengantri  untuk  mendapatkan  layanan.  Selain  itu,  penggunaan  alat  perekam  yang digunakan  secara  hati-hati  menghambat  pelaksanaan  program  perekaman  data  pada pembaca kartu strip magnetik karena sering mengalami kesalahan atau malfungsi sehingga tidak dapat digunakan. Agar sosialisasi penggunaan kartu remi elektronik berhasil, antara lain perlu disepakati bahwa data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saat ini belum lengkap dan akurat.
Dengan adanya permasalahan tersebut maka dibutuhkan transformasi digital pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten konawe untuk meningkatkan pelayanan pelayanan.

## METODE PENELITIAN
Menurut  Sugiyono  (2010:62),  teknik  pengumpulan  data  merupakan  metode penelitian  yang  paling  strategis  karena  memperoleh  data  merupakan  tujuan  utama pengumpulan data.
Siapa  pun  yang  melakukan  penelitian  harus  memiliki  alat  yang  diperlukan  untuk memahami dan secara efektif menggunakan metode, teknik, atau teknik penelitian apa pun yang  berlaku  untuk  memberikan  hasil  terbaik.  Apapun  metode  atau  tekniknya,  subjek menggunakan sejumlah teknik penyerapan data seperti yang tercantum di bawah ini:
a. Observasi,  adalah  dasar  semua  ilmu  pengetahuan  yang  hanya  dapat  bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dapat diperoleh melalui
observasi  (Sugiyono,  2011:  309).  Didalam  penelitian  ini,  peneliti  langsung  turun kelapangan  untuk  melihat  secara  langsung  bagaimana  transformasi  digital  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten Konwe
b. Wawancara, yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan  pertanyaan  dan  terwawancara  yang  menjawab  dengan  memberikan tanggapan terhadap pertanyaan. Wawancara digunakan sebagai satu-satunya metode pengumpulan data yang paling umum dalam penelitian ini. Bentuknya berupa pedoman atau  instrumen  wawancara  lain  yang  dibangun  berdasarkan  pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe
Membahas  tentang  persoalan  transformasi  digital  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  berdasarkan  pada beberapa  variable  sebagaimana  dalam  kerangka  pikir  penelitian,  yakni:  menggunakan beberapa dimensi, seperti: purpose, visible progress, serta emotional.
Kemajuan  nyata  atau  kemajuan  teknologi  mendorong  pengembangan  potensi manusia di masa depan sekaligus mendidik dan memotivasi pekerja untuk terlibat dalam praktik  kerja  baru,  mengubah  alat  yang  mereka  gunakan  dalam  pekerjaan  sehari-hari menjadi alat digital, dan memungkinkan mereka berkomunikasi dengan lebih efektif baik cara tradisional maupun baru (digital).
Untuk  memahami  dan  mengatasi  emosi  bawahannya  dan  reaksi  mereka  sendiri terhadap perubahan, tim kepemimpinan harus menggunakan kecerdasan emosional.
Daniel Goleman mencantumkan lima indikator kecerdasan emosional dalam bukunya "Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ", khususnya:
1. Kesadaran  diri:  Mengenali  kekurangan  atau  kekurangan  diri  sendiri  serta  dampaknya terhadap orang lain.
2. Pengaturan diri: Menggunakan alat emosional untuk mengendalikan emosi yang dapat menimbulkan reaksi atau hasil lainnya.
3. Motivasi  diri:  Menganut  pola  pikir  yang  mencakup  optimisme,  rasa  pencapaian,  dan keinginan untuk mencapai suatu tujuan.
4. Empati:  Memahami  emosi  orang  lain  dan  menggunakan  alat  ini  untuk  berempati terhadap orang lain berdasarkan keadaan emosinya.
5. Keterampilan sosial: Gunakan sumber daya emosional untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang kuat dengan orang-orang
terdekat Anda.
Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Tangible  adalah  salah  satu  dari  sedikit  kriteria  untuk  mengevaluasi  kualitas  suatu produk atau layanan; dalam hal ini adalah prasarana pelayanan (loket pelayanan, komputer, telepon, alat perekam KTP, papan informasi, kursi tunggu, meja pelayanan, dan sampah). Selain  itu,  faktor-faktor  seperti  kebersihan  dan  keamanan  ruang  kerja  tempat  layanan diberikan  dan  tempat  layanan  disediakan  (mushola,  kamar  mandi),  ketersediaan  wadah aspirasi  di  kalangan  masyarakat,  dan  kualitas  layanan  Pekerjaan  pegawai  semuanya mempengaruhi  pelayanan  yang  diberikan.  Dalam  konteks  ini,  praktisi  memanfaatkan teknologi  wawancara  untuk  meningkatkan  kualitas  barang  berwujud  ( Tangible)  dalam rangka  meningkatkan  pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Konawe.
Ketanggapan  atau  daya  tanggap  pegawai  pada  Kantor  Dinas  Kependudukan  & Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Konawe  tidak  lepas  dari  upaya  pegawai  dalam  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Daya  tanggap  pegawai  dalam  proses  pemberian  pelayanan merupakan  faktor  terpenting  yang  mempengaruhi  bagaimana  masyarakat  bereaksi terhadap  pelayanan  tersebut.  Peneliti  melakukan  observasi  dan  wawancara  dengan beberapa pegawai di Disdukcapil Kabupaten Konawe, untuk memahami bagaimana respon pemerintah  ketika  warga  menyampaikan  kekhawatiran  dan  ketika  mereka  mengalami kesulitan  dalam  menggunakan  layanan.  Sikap  tanggap  ini  berkaitan  dengan  cara menjalankan proses pelayanan dan prosedur dalam melakukan pelayanan.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe
Dalam  transformasi  digital  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di pengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah :

## Struktur Organisasi
Faktor  ini  merupakan  penentu  dari  sebuah  desain  organisasi  sebagai  bentuk geometris dari pembagian kerja dan rangkaian hierarki sebuah hubungan dalam organisasi. Dalam  struktur  organisasi  ini  menetapkan  para  pegawai  dinas  kependudukan  dan pencatatan sipil kabupaten konawe pada bidang yang telah ditetapkan maka memudahkan dalam  pelayanan  karena  dengan  struktur  organisasi  para  pegawai  dapat  mengetahui
tupoksinya masing-masing.

## Kinerja Pegawai
Faktor  kemampuan  aparat  merupakan  unsur  kedua  yang  dapat  mempengaruhi kualitas  pelayanan  kartu  tanda  penduduk    di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten konawe karena kinerja pegawai suatu hasil yang dicapai oleh pegawai tersebut dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu.

## Sistem Pelayanan
Faktor  ketiga  yang  dapat  meningkatkan  kualitas  angkutan  umum  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe adalah sistem pelayanan. Salah satu elemen kunci yang diperlukan untuk setiap pelayanan adalah sistem pelayanan yang ada saat ini. Sistem pelayanan ini tersusun atas empat faktor, yaitu:
1. Harus  ada  sistem  informasi,  kerangka  prosedur,  dan  metode  yang  dapat mempertanggungjawabkan kelancaran pemberian layanan.
2. Personil terutama ditekankan pada perilaku aparatur, dalam pelayanan untuk aparatur pemerintah  sebagai  personil  pelayanan  harus,  disiplin,    terbuka  terhadap  kritik  dari masyarakat dan profesional.
3. Peralatan dan ruangan kerja serta fasilitas pelayanan lainnya seperti ruang tunggu dan parkir yang memadai diperlukan sebagai sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan.
4. Masyarakat secara keseluruhan sangat beragam, baik dalam hal pencapaian pendidikan maupun pengaruh politik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe mengenai transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Transformasi  digital  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe dapat di katakan sudah cukup terlaksana dengan baik, dilihat dari hasil transformasi digitalnya yang berupa:
a. Kartu Tanda Penduduk konvensional menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
b. Pencetakan  Kartu  Keluarga  dapat  dilakukan  secara  mandiri  menggunakan  kertas dengan ukuran A4,
c. Akta Kelahiran dilengkapi dgn code QR, tanpa tanda tangan basah atau cap dan dapat dicetak dalam kertas putih biasa.
Hal ini menunjukan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Konawe telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi kependuudukan.
2. Kualitas  pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Konawe yang terdiri dari 5 indikator yaitu terkait dimensi:
a. Tangible  (bukti  fisik),  fasilitas  pendukung  pelayanan  sudah  ada,  seperti  adanya tempat untuk menunggu antrian.
b. Reliability (Kehandalan) pegawai menanggapi keluhan masyarakat dan menjalankan prosedur  pelayanan  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku  di  kantor  Dinas Kependudukan dan Sipil Provinsi Konawe
c. Responsiveness (daya tanggap) diartikan sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
d. Assurance  (Jaminan) pegawai dalam melayani masyarakat terkait dengan jaminan tepat waktu perlu diperbaiki agar masyarakat dapat mengambil berkas yang di urus sesuai  waktu  yang  ditentukan.  Namun  sikap  pegawai  terhadap  kebutuhan masyarakat masih harus ditingkatkan.
e. Empahaty (Empati), yaitu pegawai yang berhasil menunjukkan kualitas pelayanan dengan memberikan pelayanan yang tulus, serta peduli memberi perhatian kepada masyarakat  dan  tidak  melakukan  tindakan  diskriminatif,  sehingga  dapat memberikan  dorongan  dan  dukungan  kepada  masyarakat  yang  melakukan pelayanan.
3. Faktor - faktor yang mempengaruhi yakni struktur organisasi sudah bagus dan jelas pada tingkat pembagian fungsi masing-masing aparatur, kinerja pegawai menunjukan kinerja yang baik dengan memiliki integritas yang tinggi, disiplin dan loyal dalam setiap menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  aparatur  sipil  negara  sehingga  semua program  kegiatan  dapat  terlaksana  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  prima kepada  masyarakat,  dan  terakhir  sistem  pelayanan  transformasi  digital  itu  sangat memudahkan untuk mewujudkan harapan pelayanan publik yang lebih baik.
Saat  ini  yang  sedang  dikembangkan  terkait  dengan  pemanfaatan  Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagaimana sekarang masyarakat sudah memiliki IKD itu yang mana tidak hanya terdapat informasi terkait dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Akta tetapi  melalui  itu  hal  ini  sedang  dikembangkan  bagaimana  masyarakat  bisa  melakukan permohonan  pencetakan  atau  pengajuan  untuk  pembuatan  dokumen  kependudukan melalui IKD, jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke dinas untuk mengantri karena sudah
terbaca proses berkas sudah sampai dimana. Lalu selain dia memberikan informasi identitas pribadi bisa dijadikan juga untuk pelayanan publik, dan semua dokumen dokumen yang berkaitan dengan pribadi dalam hal ini berkaitan dengan BPJS, NPWP, Kartu anggota yang dimiliki secara resmi diakui pemerintah. Semua sudah terintegrasi kedalam satu aplikasi yaitu Identitas  Kependudukan  Digital  (IKD).  Dengan  IKD  ini  penduduk  bisa  mendapatkan dokumen melalui pencetakan menggunakan barcode melalui alat alat yang telah disiapkan oleh dinas seperti Anjuangan Dukcapil Mandiri (ADM).

## DAFTAR PUSTAKA
Andhika, L. R. (2018). Elemen dan Faktor Governansi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah.
Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 6(03), 207-222.
Ashari, Sulfikar. (2023). Digitalisasi Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  (Universitas SembilanBelas November Kolaka).
Danuri.  Muhammad,  2019,  Perkembangan  dan  Transformasi  Teknologi  Digital. Infokam nomor II Th.XV.
Duadji,  N.  (2013).  Buku  Ajar:  Manajemen  Pelayanan  Publik:  Wacana  Konsep,  Teori  dan Problema  Pelayanan  Publik.  Bandar  Lampung:  Lembaga  Penelitian  Universitas Lampung.
Hardiansyah. 2018. Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi). Yogyakarta: Gava Media
Hadiono,  Christophorus  dan  Rina  Candra  Noor  Santi.  2020,  Menyongsong Transformasi Digital, Researchgate.
Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam  Mengikuti  Perubahan  Paradigma  Baru  Administrasi  Publik.  Journal  of Governance and Social Policy, 1(1), 24-34.
I Gede Sedana Suci, Dkk. 2020, Transformasi Digital Dan Gaya Belajar. Jawa Tengah : Pena Persada. hal 2
Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mukarom, Zaenal., Muhibudin Wijaya Laksana. (2016). Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance. Bandung: Pustaka Setia.
Mulyono,  D.  (2017).  Analisis  Faktor  Pendorong  Dan  Faktor  Penghambat  Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Jurnal Mozaik, IX(2), 94 – 100.
M. Fadhil. (2021). Anjungan Dukcapil Mandiri (Transformasi Digital Disdukcapil Bireuen. Najoan, Sthefanie Jill dan Johansen Mandey. 2012, Transformasi Sebagai Strategi Desain.
Media Matrasain, 117-130.
Nurdin, Ismail. 2019. Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik). Surabaya:Media Sahabat Cendekia. hal.29
Putri, N. I., Herdiana, Y., Suharya, Y., & Munawar, Z. (2021). Kajian Empiris Pada Transformasi Bisnis Digital. ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis, (Vol. 7, Issue 1), 1 – 15.
Raharjo,  Budi.  (2019,  21  November).  Bagaimana  Nilai  Kesuksesan  Transformasi  Digital Perusahaan? (Online)
Sriwinarni. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru.
Wiryanto,  Wisber.  2021.  Pengembangan  Inovasi  Pelayanan  Publik:  Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Indonesia. Jakarta