## PELECEHAN VERBAL (CATCALLING) DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA
Verbal Harassment (Catcalling) in Review from the Criminal Law
Fadillah Afrian 1 , Heni Susanti 2
fadillahafrian@student.uir.ac.id 1 heni@law.uir.ac.id 2
1,2 Universitas Islam Riau
Naskah diterima: 30 November 2022, direvisi: 2 Desember 2022; disetujui: 4 Januari 2022
Abstrak: Dengan  disahkannya  Undang –  Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  yang disebut sebagai UU TPKS pada 12 April 2022 lalu, dinilai mampu melindungi hak – hak korban pelecehan  seksual.  Tujuan  dan  manfaat  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana pandangan hukum pidana terhadap kasus catcalling di Indonesia dan untuk mengetahui apakah peraturan yang ada telah cukup menjerat pelaku dan terwujudnya keadilan bagi korban. Metode yang  digunakan  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  kajian  normatif  yang  terfokus  kepada norma hukum positif yang mengatur tentang kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pelecehan seksual verbal  atau  disebut  dengan catcalling merupakan bentuk kejahatan  kesusilaan  yang  berpotensi  menjadi  awal  dari  kejahatan  seksual  seperti  perkosaan bahkan perdagangan orang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) catcalling di kaitkan dengan perbuatan asusila dan pencabulan. Dan jelas melanggar peraturan perundang – undangan Pasal 8 Jo Pasal 34 dan Pasal 9 Jo Pasal 35 UU No. 44/2008 tentang Pornografi, dan Pasal 5 UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sehingga kesimpulannya perbuatan  ini  berpotensi  menjadi tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan ini diantaranya berdampak pada gangguan psikologis  korban,  hingga  berujung  pada  gangguan  kejiwaan.  Sehingga  untuk  mencegah tindakan  ini  diperlukan  perhatian  khusus  baik  secara  moral  maupun  hukum  untuk  terciptanya suatu kepastian hukum dan keadilan bagi korban.
Kata Kunci: Catcalling , Tindak Pidana, Perbuatan Asusila
Abstract: With the passage of the Law on the Crime of Sexual Violence, known as the TPKS Law on April 12, 2022, it is considered capable of protecting the rights of victims of sexual harassment. The purpose and benefits of this research are to find out how criminal law views catcalling cases in Indonesia and to find out whether the existing regulations are sufficient to ensnare the perpetrators and achieve justice for the victims. The method used in writing this scientific paper is a normative study  that  focuses  on  positive  legal  norms  governing  sexual  violence.  The  results  of  this  study indicate that acts of verbal sexual harassment or known as catcalling are a form of decency crime that  has  the  potential  to  become  the  beginning  of  sexual  crimes  such  as  rape  and  even  human trafficking. In the Criminal Code (KUHP) catcalling is associated with immoral acts and obscenity. And clearly violates the laws and regulations Article 8 in conjunction with Article 34 and Article 9 in conjunction with Article 35 of Law no. 44/2008 concerning Pornography, and Article 5 of Law no. 12/2022  concerning  Crimes  of  Sexual  Violence.  So  that  the  conclusion  is  that  this  act  has  the potential to become a crime that has fulfilled the elements of a crime. The impact caused by this action  includes  the  impact  on  the  victim's  psychological  disorder,  which  leads  to  psychiatric disorders. So to prevent this action, special attention is needed both morally and legally to create legal certainty and justice for victims.
Keywords: Catcalling, Crime, Immoral Acts

## PENDAHULUAN
Dikutip  dari  kanal Youtube Najwa  Shihab  dalam  episode  Saatnya Berani Tangkal Pelecehan Seksual, data statistik  menunjukkan  bahwa  8  dari  10 perempuan Indonesia pernah mengalami
pelecehan  diruang  publik.  Terdapat berbagai  macam  bentuk  pelecehan seksual  yang  dewasa  ini  semakin menjamur. Umumnya kaum  perempuan sering  menjadi  objek  dari  pelecehan seksual  dan  kaum  laki-laki  sebagai pelaku. Namun tidak ada hal yang dapat menutupi  kemungkinan  kaum  laki-laki bisa  menjadi  objek  pelecehan  seksual dengan  pelaku  kaum  perempuan  atau bahkan  sesama  jenis.  Pelecehan  kerap disebut  terjadi  pada  ruang  tertutup, namun  saat  ini  banyak  sekali  tindakan pelecehan  seksual  yang  terjadi  diruang publik atau terbuka. Yang paling sering ditemui adalah perbuatan catcalling.
Fenomena catcalling merupakan salah  satu  perbuatan  yang  bertentangan dengan norma kesusilaan. Namun hal ini sering  sekali  tidak  diperhatikan  karena perbuatan  tersebut  dilakukan  secara spontan.
Bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menganggap catcalling bukanlah  suatu  perbuatan yang  serius  melainkan  sebuah  lelucon dalam berinteraksi. Tidak sedikit masyarakat  yang  menyadari  bahwa dirinya telah menjadi korban dan pelaku pada dasarnya tidak menyadari perbuatannya  merupakan catcalling.
Pada  dasarnya  setiap  manusia  berhak atas  rasa  aman  dan  tenteram  serta perlindungan  terhadap  suatu  ancaman ketakutan,  sebagaimana  yang  telah diatur dalam Pasal 30 Undang – Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Selain  pemahaman  masyarakat terhadap catcalling, penegakan  hukum hak  asasi  yang  tidak  tegas  ini  menjadi faktor  mengapa  mudahnya  tindakan tersebut  terjadi  di  masyarakat.  Hingga saat ini belum terdapat padanan kata dari catcalling, yang  paling  mendekati  ialah istilah  pelecehan  verbal  yang  dapat ditafsirkan  sebagai  suatu  perbuatan melontarkan kata bersifat porno/seksual maupun  prilaku  genit,  gatal  atau  centil (Yayan Sakti, 2007, 3). Dan secara jelas
hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi  seseorang  yang  menjadi  objek pelecehan  tersebut. Catcalling terjadi secara  nonfisik  dan  tanpa  kesukarelaan korban.
Saat  ini  pelaku catcalling dapat di  pidanakan.  Dengan  disahkannya Undang  –  Undang  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual yang disebut sebagai UU  TPKS  pada  12  April  2022  lalu, dinilai  mampu  melindungi  hak  –  hak korban  pelecehan  seksual.  Undang  – Undang yang terdiri atas 93 Pasal dan 58 halaman  ini  diharapkan  dapat  menjadi payung  penegakan  hukum  secara  tegas terhadap segala bentuk pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik.
Selain  UU  TPKS,  dalam  Kitab Undang  –  Undang  Hukum  Pidana  turut terdapat  pasal  yang  dapat  menjerat korban,  yaitu  Pasal  289  –  296  tentang pencabulan. Meski menggunakan istilah cabul,  pasal  tersebut  dinilai  masih relevan  dengan  fenomena catcalling yang memuat unsur seksual didalamnya. Senada  dengan  peraturan  tersebut,  UU No.  44/2008  tentang  Pornografi  turut mempertegas  tindakan catcalling dapat dipidanakan.  Yakni  pada  Pasal  34  –  35 yang secara eksplisit menjabarkan sanksi – sanksi bagi pelaku catcalling .
Namun hal yang sering terjadi di masyarakat ketika korban hendak melaporkan perbuatan yang terjadi pada dirinya,  cenderung  menyalahi  korban. Stigma seperti berpakaian minim, kerap keluar  malam,  atau  bahkan  anggapan buruk  lainnya  terhadap  korbanlah  yang membuat para korban enggan dan takut untuk  melaporkannya.  Terlebih  dalam praktiknya,  kasus  ini  sangat  sulit  untuk diajukan  ke  pengadilan  dengan  alasan dasar hukum yang lemah atau kurangnya alat  bukti.  Seperti  halnya  yang  terjadi pada  kasus  dugaan  pelecehan  seksual oleh  Dekan  Fakultas  FISIPOL  di Universitas  Riau  yang  saat  ini  telah  di vonis bebas oleh Pengadilan Negeri Kota
Pekanbaru  berdasarkan  berkas  perkara Nomor 46/PID.B/2022/PN PBR.
Dalam artikel ini penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu:
1) Bagaimana kasus catcalling dalam perspektif hukum pidana Indonesia?
2) Apakah aturan hukum yang ada sudah cukup menjerat pelaku catcalling ?
Perumusan  di  atas  menjadi  dasar beberapa  tujuan  penelitian  yang  akan dicapai:
1) Untuk mengetahui bagaimana pandangan  hukum  pidana  terhadap kasus catcalling di Indonesia
2) Untuk mengetahui apakah peraturan yang  ada  telah  cukup  menjerat pelaku  dan  terwujudnya  keadilan bagi korban
Berdasarkan perumusan masalah di  atas  ada  beberapa  hal  yang  mesti  di capai sebagai manfaat dari penelitian:
1) Mengembangkan  literasi  penulis serta  pembaca  dalam  mengetahui dan mempelajari fenomena catcalling dalam  perspektif  hukum pidana Indonesia
2) Memberikan sumbangsih pemahaman  terhadap  mengetahui peraturan  tersebut  telah  cukup mejerat  pelaku catcalling sehingga dapat menimbulkan keadilan.
Teori-teori hukum dan pendapat- pendapat  sarjana  melalui  literatur  yang dipakai.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan- bahan  hukum  primer  dan  sekunder, misalnya Kamus Hukum Soesilo Prajogo, Ensiklopedia dan sebagainya.

## METODE
Metodologi yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian normatif.  Melalui kegiatan-kegiatan studi  dokumentasi  dan  kepustakaan,
wawancara  mendalam  serta  mengkaji informasi perkembangan regulasi, Kitab Undang  –  Undang  Hukum  Pidana, Undang  – Undang  No. 12/2022  tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  dan Undang  – Undang No. 44/2008  tentang Pornografi,  dan  peraturan  perundang  – undangan lainnya berdasarkan data-data temuan penelitian.
Data  yang  diperoleh  dalam penelitian  ini  berasal  dari  penelitian kepustakaan (library research). Di dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh  adalah  data  sekunder  yakni data  yang  sudah  terolah  atau  tersusun. Data  sekunder  mencakup  dokumen- dokumen  resmi,  hasil-hasil  penelitian yang  berwujud  laporan  dan  buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan- bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas; UUD NRI 1945 Pasal 28G dan 28I; UU  No.  39/1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia Pasal 4;  UU No 31/2014 Pasal 5  dan  6;  KUHP  Pasal  289  Tentang Pencabulan;  UU  No.  44/2008  dan  UU No.  12/2022.  Bahan  hukum  sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer  yang  terkait  dengan  penelitian yang di lakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perspektif Hukum Pidana Terhadap
Kasus Catcalling Di Indonesia.
Istilah  pelecehan  seksual  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana dikenal  dengan  kejahatan  kesusilaan atau  pelanggaran  kesusilaan.  Salah  satu bentuk  pelecehan  seksual  yang  masif dilakukan hingga saat ini ialah catcalling .  Yang  mana  tindakan  ini dilakukan  dengan  cara-cara  verbal  atau visual tertentu terhadap apa yang pelaku lihat kepada objek atau korban.
Berdasarkan  data  Komnas  Perempuan, mayoritas korban adalah seorang perempuan.
Perempuan  yang  menjadi  objek dari pelecehan tersebut tentu tidak akan merasa  aman  dan  nyaman.  Maka  akan timbul  masalah  emosional  pada  dirinya dan memengaruhi kehidupan
bermasyarakat  mereka.  Para  penyintas cenderung  akan  merasa  takut,  stress, depresi bahkan hingga bunuh diri akibat trauma atas kejadian yang menimpanya. Tentu  ini  harus  mendapatkan  perhatian yang serius dalam sudut pandang hukum di negara Indonesia.
Pelecehan  seksual  tidak  lagi memandang gender atau bahkan tempat dan  waktu  kejadian.  Kaum  pria  yang kerap  dikatakan  sebagai  pelaku  juga dapat  menjadi  korban  dari  pelecehan seksual itu sendiri. Berdasarkan data dari penelitian L’Orela Paris bersama IPSOS pada  Januari  2021  menunjukkan  bahwa pelecehan  seksual  sering  terjadi  di tempat-tempat  umum  dan  terjadi  pada saat  siang  hari.  Penelitian  ini  tentu mematahkan anggapan bahwa pelecehan terjadi  akibat  faktor  tempat  yang  sepi dan  malam  hari  atau  karena  berpakaian yang minim. Namun ternyata siapa saja dapat menjadi korban pelecehan seksual.
Menindak lanjuti fenomena tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang  –  Undang  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  pada  12  April  2022 lalu  sebagai  instrumen  –  instrumen pencegahan,
penindakan,
dan penanggulangan kekerasan seksual. Jauh sebelum  undang  –  undang  tersebut disahkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi (Kemendikbudristek) lebih dulu mengeluarkan aturan serupa yang menjadi instrumen – instrumen pencegahan, penindakan, dan
penanggulangan  kekerasan  seksual  di lingkungan  pendidikan.  Berdasarkan Undang –  Undang No. 12/2022  tentang Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual terdapat 9 jenis kekerasan seksual, yaitu:
1. Pelecehan seksual fisik,
2. Pelecehan seksual non-fisik,
3. Pemaksaan kontrasepsi,
4. Pemaksaan sterilisasi,
5. Pemaksaan perkawinan,
6. Penyiksaan seksual,
7. Eksploitasi seksual,
8. Perbudakan seksual, dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik. Sementara  itu,  melihat  pada peraturan perundang-undangan lain pelecehan seksual di konotasikan
sebagai  kejahatan  asusila  sebagai  mana tertuang  pada  BAB  XIV  KUHP.  Meski pelecehan  seksual  tidak  di  terangkan secara  eksplisit,  kita  dapat  melihatnya sebagai  sebuah  rujukan  suatu  tindakan pencabulan. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 289 yang bunyinya “ Barang siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  memaksa  seseorang  untuk melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan  cabul,  diancam  karena melakukan  perbuatan  yang  menyerang kehormatan  kesusilaan,  dengan  pidana penjara paling lama sembilan tahun ”.
Berdasarkan  pemaparan  diatas, sangat  jelas  bahwa  pelecehan  seksual verbal  merupakan  bentuk  tindak  pidana yang memerlukan regulasi lebih spesifik dalam  mengungkap  perbuatan  tersebut. Kita harus memahami bahwa perbuatan yang disebut dengan catcalling ini dapat berujung  pada  perbuatan  pemerkosaan atau  kekerasan  seksual  lainnya.  Secara umum  sulit  membuktikan  perbuatan catcalling ini lantaran minim alat bukti. Melihat  dari  lima  unsur  suatu tindak  pidana  yang  dikemukakan  oleh Simon, antara lain yaitu:
Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
Perbuatan catcalling tersebut telah  memenuhi  unsur  perbuatan  yang dilakukan  oleh  manusia.  Hal  tersebut sangat  jelas  dilihat  dari  apa  yang dilakukan  oleh  pelaku  kepada  korban sebagai  objek  dengan  melontarkan
perkataan atau komentar yang berkonotasi  seksual  atau  perilaku- perilaku  yang  membuat  korban  merasa risih dan terganggu. Seperti
mengomentari  tubuh  korban  dengan kalimat  yang  mengandung  porno  atau konotasi seksual.

## Perbuatan diancam dengan pidana
Perbuatan catcalling dikategorikan  sebagai  tindak  pidana kesusilaan karena bagian dari perbuatan asusila dan mengandung unsur pornografi. Sehingga sangat jelas bahwa perbuatan ini bukan lagi perbuatan yang biasa dan tidak memerlukan penanganan lebih  lanjut.  Justru  karena  perbuatan catcalling ini di gadang-gadang sebagai awal  dari  kejahatan  seksual  maka memerlukan pencegahan yang serius. Perbuatan melawan hukum
Perbuatan catcalling sangat jelas bagian  dari  perbuatan  yang  melawan hukum.  Sebagaimana  Pasal  30  UU  No. 39/1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia yang  mengatur  tentang  hak  rasa  aman dan  kenyamanan  bagi  orang  lain. Sehingga  tidak  ada  dalih  lain  yang mengatakan  bahwa catcalling bukan suatu perbuatan melawan hukum. Dilakukan dengan kesalahan Pelaku secara sadar melakukan catcalling dan harus mampu
bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang dilakukannya.  Dalam  suatu  perbuatan adanya bentuk kesengajaan dan tidak ada alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pembenar.
Dapat  dipertanggung  jawabkan  oleh pelaku
Suatu  perbuatan  kejahatan  tentu harus  dapat  dipertanggung  jawabkan. Kesalahan  sebagai  salah  satu  unsur pertanggung jawaban pidana.
Pelecehan  seksual  verbal  atau catcalling dapat  dikategorikan  sebagai tindak  pidana  yang  telah  memenuhi unsur-unsur,  asas  dalam  hukum  pidana, serta  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam
masyarakat.  Perbuatan  tersebut  dapat membuat  korban  menjadi  tidak  aman, nyaman,  serta  terasa  terancam  jika hendak  keluar  rumah.  Sehingga  hal tersebut  memerlukan  perhatian  khusus dan  harus  segera  ditindak  lanjuti  untuk mencegah  perbuatan  yang  berdampak lebih besar.
Asas Gen  Straf  Zander  Schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), maksudnya suatu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan sengaja  dapat  dikategorikan  sebagai tindak pidana. Terdapat beberapa pendapat di masyarakat, bahwa
perbuatan catcalling ini  merupakan  hal yang  biasa  terjadi  yang  tidak  patut  di permasalahkan.  Namun  hal  ini  sesuatu yang  serius  bagi  korban  yang  menjadi objek.  Kemudian  ada  juga  pendapat yang  memandang  bahwa catcalling bukanlah  suatu  perbuatan  yang  harus dipidana bahkan bukan merupakan suatu bentuk pelecehan seksual verbal,
melainkan  sebuah  candaan  atau  lelucon dari si pelaku. Namun pada kenyataannya, muncul beberapa gerakan atau komunitas anti catcalling di dunia maya dan  banyak  pula  para  korban  yang bercerita seputar
pengalamannya menjadi  korban  perbuatan  tersebut. Menurut  sebuah  survei  yang  dilakukan oleh  CCN  Indonesia  pada  tahun  2016, dari  25.213  responden,  58%  mengaku pernah  mengalami  pelecehan  dalam bentuk  verbal  (Ida  Ayu,2019,199). Sehingga  dari  survei  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  tindak  pelecehan seksual  verbal  atau catcalling bukanlah bagian  dari  candaan.  Melainkan  bagian dari  pada  unsur  merendahkan  martabat, dan  bentuk  pelanggaran  hak  asasi seseorang  yang  secara  jelas  merupakan perbuatan melawan hukum

## Gambar 1. Pramida Alat Bukti

## Pembuktian Kasus Catcalling
Berdasarkan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 tentang alat bukti yang sah diantaranya:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
Maka,  dalam  hal  terjadinya pelecehan  seksual  bukti-bukti  tersebut dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti. Dalam  contoh  kasus  pencabulan  atau perkosaan,  alat  bukti  yang  kuat  untuk sebagai  alat  bukti  berupa  hasil  visum. Dalam kamus hukum, visum merupakan surat  keterangan/  laporan  dari  seorang ahli  mengenai  hasil  pemeriksaannya terhadap sesuatu yang digunakan sebagai pembuktian di pengadilan. Dalam praktiknya di
pengadilan,  visum  diatur  dalam  Pasal 133  ayat  (1)  KUHAP  yaitu  “ dalam  hal penyidik  untuk  kepentingan  peradilan menangani  seorang  korban  baik  luka, keracunan  ataupun  mati  yang  diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana,  ia  berwewenang  mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran  kehakiman  atau  dokter dan/atau  ahli  lainnya ”.  Apabila  dari hasil  visum  menunjukkan  tidak  adanya
tanda  kekerasan,  maka  korban  dapat mencari alat bukti lainnya yang sah.
Dalam kasus pelecehan seksual verbal,  korban  dapat  membuktikannya dengan  keterangan  saksi  apabila  terjadi di  ruang  publik.  Korban  juga  dapat melampirkan  bukti  rekaman  kamera pengawas  atau  rekaman  video  amatir dari  saksi.  Apabila  pelecehan  terjadi dalam  ruang cyber ,  korban  dapat membuktikan  kejahatan  dengan  hasil screenshot percakapan  atau  komentar yang tidak pantas. Namun,  korban  yang  menjadi objek pelecehan biasanya enggan untuk melaporkannya karena rasa takut, trauma, dan/atau malu. Pelecehan seksual  termasuk  dalam  delik  aduan, yaitu  suatu  tindak  pidana  yang  hanya dapat  dilakukan  penuntutan  setelah adanya  laporan.  Sederhananya,  jika korban  tidak  melaporkan  kejahatan tersebut,  maka  proses  penyidikan  tidak dapat dilakukan.
Sanksi Bagi Pelaku Catcalling
Dasar hukum perbuatan pelecehan  seksual  verbal  ini  dalam perspektif  hukum  pidana  dapat  ditinjau dari  beberapa  pasal  yang  berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Dilihat dari  sudut  pandang  hukum  pidana pelecehan  seksual  verbal  diatur  dalam Pasal  281  ayat  (2),  Pasal  289  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 Jo Pasal 34, Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang- Undang No. 44/2008 tentang Pornografi, dan  Pasal  5  Undang  –  Undang  No. 12/2022 yang digunakan sebagai penyelesaian  kasus  pelecehan  seksual verbal  di  Indonesia.  Berikut  ini  kutipan pasal tersebut:
▪ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 281 ayat (2) “Barang  siapa  dengan  sengaja dan di depan orang lain yang ada di  situ  bertentangan  dengan
kehendaknya melanggar kesusilaan” Pasal 289 “Barang siapa dengan kekerasan  memaksa  seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena  melakukan  perbuatan yang  menyerang  kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara  paling  lama  sembilan tahun”
▪ Undang  –  Undang  No.  44/2008 tentang Pornografi
Pasal 8 Jo Pasal 34 “Setiap  orang  dilarang  dengan sengaja  atau  atas  persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi” “Setiap  orang  yang  dengan
sengaja  atau  atas  persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan/atau  pidana  denda  paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Pasal 9 Jo Pasal 35 “setiap orang dilarang menjadikan  orang  lain  sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi” “Setiap  orang  yang  menjadikan orang  lain  sebagai  objek  atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau  pidana  denda  paling sedikit  Rp.500.000.000,00  (lima
ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak
Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).” ▪ Undang  –  Undang  No.  12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5 “setiap  orang  yang  melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan  maksud  merendahkan harkat  dan  martabat  seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual  nonfisik,  dengan  pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan  dan/atau  pidana  denda paling  banyak  Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”
Pada dasarnya pengenaan pasal – pasal tersebut dinilai telah cukup dalam pemenuhan  jaminan  kepastian  hukum. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan  istilah catcalling dalam regulasi  tersebut,  para  penegak  hukum diharapkan  dapat  melakukan  penafsiran hukum guna mengisi kekosongan hukum tersebut. Disamping itu anggapan untuk tidak menormalisasikan catcalling sebagai perbuatan yang wajar, melainkam suatu perbuatan pidana yang perlu  di  kritisi  dan  dicegah  secara bersama – sama menjadi salah satu aspek yang  penting  agar  para  pelaku  dapat menyadari perbuatannya. Sehingga korban catcalling dapat memiliki keberanian  untuk  melaporkan  atau mengungkapkan kejahatan yang dialaminya.

## SIMPULAN
Perbuatan pelecehan seksual verbal  atau catcalling bukanlah  suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang wajar dan sebagai bahan
lelucon.  Namun  perbuatan  tersebut merupakan  permasalahan  yang  serius, bukan  hanya  di  Indonesia  tetapi  juga secara  global.  Dalam  tatanan  peraturan perundang-undangan Indonesia, catcalling disebut  sebagai  pelanggaran kesusilaan. Meski  tidak  disebutkan  secara eksplisit, peraturan perundang –
undangan yang ada dinilai  cukup untuk menjerat  pelaku.  Namun,  bukan  berarti itu  sudah  cukup  untuk  mewujudkan kepastian  hukum,  menciptakan  rasa aman  dan  nyaman.  Masih  banyak ditemukan  stigma  yang  mengarah  pada korban  dan  cenderung  menyalahkan korban  atas  perbuatan catcalling yang dialaminya.  Sehingga  korban  memiliki rasa takut dan cemas untuk melaporkan kasus tersebut.
Saat  ini  masih  perlu  instrumen- instrumen pendukung yang dapat mempertegas  tindak  pelecehan  seksual verbal  sebagai  salah  satu  tindak  pidana yang layak untuk di pidanakan.
Mengingat  pelecehan  verbal  ini  dapat berujung pada kejahatan seksual lainnya seperti perkosaan atau perbuatan seksual lain  yang  dapat  lebih  jauh  berdampak pada psikologis korban seperti perdagangan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abintoro  Prakoso.  (2017).  Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian,  Aliran,  Teori  dan Perkembangannya. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. Asrianto  Zainal.  (2014).  Kejahatan Kesusilaan  dan  Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan  Hukum  Pidana. Jurnal Al-‘Adl, 7(1). http://dx.doi.org/10.31332/ala dl.v7i1.215
Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin.
(2018). Perilaku
Menyimpang:  Media  Sosia; Sebagai  Ruang  Baru  Dalam
Tindak  Pelecehan  Seksual
Remaja. Jurnal  Pemikiaran dan Penelitian Sosiologi , 2(2).
https://doi.org/10.24198/jsg.v 2i2.17200 Heni  Susanti,  Wira  Atma  Hajri,  Selvi Harvia Santri. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap  Perempuan  Korban Perdagangan  Orang  Yang Mengalami  Kekerasan  Dan pelecehan  Seksual. Jurnal Kodifikasi , 2(1). https://ejournal.uniks.ac.id/in dex.php/KODIFIKASI/article /view/678 Ida  Ayu  Adnyaswari  Dewi.  (2019) Catcalling  :  Candaan,  Pujian atau Pelecehan Seksual. Jurnal  Hukum  Kenotariatan, 4(2). https://doi.org/10.24843/AC.
2019.v04.i02.p04
Rosania  Paradiaz,  Eko  Soponyono. (2022).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban  Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1). https://doi.org/10.24843/AC. 2019.v04.i02.p04 Yuni kartika. (2020). Kebijakan Hukum
Perbuatan  Pelecehan  Seksual (Catcalling)  dalam  Prespektif Hukum  Pidana. Jurnal  of Criminal Law , 1(2). https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/arti cle/view/9114