Pola Legitimasi “ Criminal-Policy ” Pada Pembentukan Peraturan Daerah
Sri Wahyu Kridasakti, 1 Purwaningdyah, 2 Eko Nuriyatman 3 1, 2 Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 3 Fakultas Hukum Universitas Jambi Email: 1 sriwahyu@ecampus.ut.ac.id, 2 purwaningdyah@yahoo.co.id,
3 ekonuriyatman@unja.ac.id

## Abstract
In the absence of standards regarding the establishment of existing regional regulations in Indonesia related to public order by local governments which contain criminal sanctions, this creates deviations in terms of the principles of legal certainty for the community. This scientific article discusses the formation of criminal policies by regional governments that have  the  same cultural similarities and have the  same basis for legitimacy. The research approach  used  is  socio-legal,  the  related  issue  is  regarding  the  study  of  criminal-policy legal  issues  and  the  locus  of  government  of  the  Special  Region  of  Yogyakarta.  With  the same  cultural  group,  namely  Mataraman  in  the  formation  of  criminal  policies.  Based  on the  results  of  the  research,  it  was  found  that  the  formation  of  the  Tibum  Regional Regulation in Yogyakarta shows the use of different legitimacy bases in the formation of its criminal policy. Differences in the determination of criminal sanctions for the object of the same regulation, for selling in prohibited areas, environmental pollution, erection of illegal buildings and others, the threat of administrative fines and imprisonment varies, with fines ranging  from  IDR  50,000,000  to  imprisonment  for  around  6  month.  The  acceptance  in complexiu  of  the  living-law  values  with  their  local  wisdom  in  the  formation  of  regional regulations  in  the  field  of  public  order  was  apparently  nowhere  to  be  found,  so  that  the basis for the legitimacy of criminal-policy norms was built only on technocratic uptake.
Keywords : Criminal-Policy; Legitimacy Pattern; Formation; Tibum Regional Regulation;

## Abstrak
Dengan  tidak  adanya  standar  mengenai  pembentukan  peraturan  daerah  yang  ada  di Indonesia terkait dengan tertib umum oleh pemerintah daerah yang bermuatan sanksi pidana,  menimbulkan  penyimpangan  dalam  hal  asas-asa  kepastian  hukum  bagi masyarakat.  Artikel  ilmiah  ini  membahas  mengenai  pembentukan criminal  policy oleh pemerintahan  daerah  yang  memiliki  keserupaan  kultur  budaya  yang  sama  memiliki dasar ukuran legitimasi yang sama. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah socio- legal ,  isu  terkai  adalah  mengenai  kajian  isu  hukum criminal-policy dan  lokus pemeritahan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Dengan  keserumpunan    budaya  yang  sama yaitu  Mataraman  dalam  pembentukan criminal-policy .    Berdasarkan  kepada  hasil penelitian  didapat  data  bahwa  pembentukan  Peraturan  Daerah  Tibum  di  Yogyakarta menunjukkan penggunaan dasar legitimasi berbeda-beda dalam pembentukan criminal policy -nya.  Perbedaan  penetapan  sanksi  pidana  pada  obyek  pengaturan  yang  sama,
terhadap  berjualan  pada  area  terlarang,  pencemaran  lingkungan,  pendirian  bangunan liar  dan  lain-lainnya,  ancaman  denda  administrasi  maupun  pidana  kurungannya ternyata berbeda-beda dengan denda berkisar Rp50.000.000,- dengan pidana kurungan sekitar 6 bulan. Receptio in complexiu atas nilai-nilai the living-law dengan local wisdom - nya dalam pembentukan peraturan daerah bidang ketertiban umum ternyata tidak ada ditemukan,  sehingga  dasar legitimasi norma criminal-policy dibangun  berdasarkan serapan teknokratis saja.
Kata kunci: Criminal-Policy; Pola Legitimasi; Pembentukan; Peraturan Daerah Tibum;

## PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  melalui  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  yang  mana  diberi  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  daerahnya masing-masing termasuk membentuk peraturan perundang-undang di daerah mereka masing-masing  berdasarkan  atas  asas  rekognisi  dan  subsidiaritas.  Peraturan  daerah (Perda)  adalah  produk  hukum  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  bersama- sama  dengan  Kepala  Pemerintahan  Daerah  (Pemda)  sebagai  kesepakatan  kerja bersama, sebagai wujud kecukupan unsur-unsur legalitas dan legitimasi pembentukan Perda  tersebut.  Pembentukan  Perda  dilakukan  melalui  penyusunan  rancangan  Perda (Raperda). Kualitas atas rancangan  Perda menjadi Perda ditentukan oleh prosedur dan proses Raperda disusun menjadi produk hukum yang mencukupi legality-principle dan legitimacy-principle . Konsep reception in complexiu atas the living law teradopsi melalui mekanisme pembentukan Perda,  hal mana nilai-nilai kearifan dalam masyarakat dapat masuk  terumuskan  dalam  norma-norma  Perda. 1 Salah  satu  Perdanya  adalah  yang mengatur perizinan dan/atau kewajiban warga masyarakat pada persoalan-persoalan untuk maksud tujuan tercapainya kelancaran dan keserasian pembangunan, keamanan dan  ketertiban  umum,  kebersihan  dan  kesehatan  lingkungan  hidup,  hingga ketercapaian  kelestarian  lingkungan  hidup.  Pengaturan  dan  pengurusan  keamanan, ketertiban  dan  kedamian  masyarakat  diwujudkan  dalam  bentuk  kaidah-kaidah penormaan  pasal-pasal  tentang  kewajiban,  larangan  dan  sanksi-sanksi  pidana  atas pelanggaran yang terjadi. 2
Pada  perkembangannya  hukum  pidana  saat  ini  dimamfaatkan  para
1 Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, Legislative Drafting , Yogyakarta: Tatasmedia, 2011, p. 5.
2 Abdul    Madjid, Reformulasi    Pelanggaran    dan  Sanksi  Pidana    pada    Peraturan      Daerah , Disertasi. FH-Univ. Brawijaya Malang, 2017, p. 11-17.
pemegang  otoritas  publik  khususnya  Pemda  sebagai  instrumen social  engineering . 3 Fenomena ini tercermin pada kebijakan penggunaan sanksi pidana oleh pemerintahan daerah  mencantumkan  pada  bagian  akhir  bab  “ketentuan  sanksi  pidana”  dari umumnya  produk  peraturan  perundang-undangan  pemerintah  daerah. 4 Pemda secara kasat mata lemah konsistennya dalam dalam penegakkan norma-norma hukum Perda- nya  sendiri.  “Pembiaran”  pelanggaran  Perda  oleh  warga  masyarakat  berupa penyimpangan-penyimpangan perijinan, pencemaran lingkungan, gangguan ketentraman,  ketertiban,  vandalisme  di  daerah  tidak  jarang  terjadi.  Ketidakselarasan sinergitas  hubungan  kerja  antar  unit  birokrasi  Pemda  dalam  penegakkan  hukum ketertiban  masyarakat  terutama  yang  dilakukan  oleh  kelompok  dominan  majoritas warga  masyarakat,  lemahnya  koordinasi  antar  unit  kerja  bidang  hukum  pada  unit satuan polisi pamong praja, terutama terhadap pelanggaran penyerobotan lahan-lahan kosong oleh sebagian masyarakat.  Mengatasi kondisi ini maka politik hukum tentang kriminal menjadi digunakan sebagai upaya penertiban masyarakat melalui pemberian ancaman sanksi pidana.
Kriminalisasi  dan  dekriminalisasi  sebagai  perbuatan  tertentu  dalam pembentukan norma hukumnya maka disyaratkan harus dipenuhinya asas-asas dalam pembentukan peraturannya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu, maka  dibutuhkan  kajian  akademis  mendalam  terhadap  isu  kebijakan  penentuan pidananya. Criminal-Policy sebagai  konsep  kebijakan  pengenaan  sanksi  pidana  dalam Perda,  maka Criminal-Policy adalah  merupakan  pertimbangan  paling  logis  dalam pengendalian  kejahatan  oleh  publik. 5 Namun  telah  menjadi  ketentuan  bahwa  dalam penentuan  sanksi  pidana  atas  perbuatan  kriminal,  maka  harus  memenuhi  beberapa kriteria,  yaitu  wajib  memperhatikan  tujuan  pembangunan  nasional,  ada/tidaknya kerugian  masyarakat,  dampak  ditimbulkan  atas criminal  policy dan  memperhatikan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. 6
Pada  tataran  empiris,  kontekstualisasi criminal  policy pada  Pemerintah  DI Yogyakarta,  maka  Pemda ini  memiliki  kewenangan  membentuk  peraturan  daerahnya
3 Satjipto Rahardjo, “Paradigma Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah”, Makalah Symposium Nasional  Ilmu  Hukum  Tentang  Paradigma  dalam  Ilmu  Hukum  Indonesia ,  Program  S3  Fakultas  Hukum UNDIP, Semarang, 10 Februari 1998.
4 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Bandung; Nusa Media, 2010, p. 159.
5 Teguh  Prasetyo  dan  Addul  Hakim  Barkatullah, Politik  Hukum  Pidana:  Kajian  Kebijakan  dan Dekriminalisasai, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, p. 13.
6 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni. 1983, p. 35.
yang  tidak  berbeda  dalam  tata  ketentuan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.  Pemerintah  DI  Yogyakarta  memiliki  wilayah  4  kabupaten  (Bantul,  Kulon Progo,  Gunung  Kidul)  dan  1  kota  (Yogyakarta),  yang  memiliki  keseragaman  nilai budaya  Mataraman.  Kajian criminal  policy di  pemerintahan  daerah  istimewa Yogyakarta  ini  dibatasi  pada  3  (tiga)  Perda  bidang  ketertiban  umum  yakni  kota Yogyakarta,  kabupaten      Sleman  dan  kabupaten  Bantul  yang  dianggap  memiliki keserumpunan  peradaban  Mataraman  yang  sama.  Keseragaman  nilai-nilai  sikap perilaku  dan  perbuatan  yang  diturunkan  turun  temurun  sejak  dari  peradaban  suku Jawa  jaman  kerajaan  Mataram  ini  disinyalir  kuat  mewarnai  nilai-nilai  kearifan  lokal saat  ini  dan  politik  hukum  dalam  pembentukan criminal  policy Perda  Tibum  dan Gangguan Umum.
Tolok ukur dari penentuan perilaku berdasar nilai-nilai lokal ( the living law ) yang  digunakan  sebagai guideline perilaku  masyarakatnya  menjadi  kabur  olehkarena tingkat  mobilitas  masyarakat  yang  tinggi  melewati  batas-batas  kekuasaan  wilayah birokrasi  pemerintahan  yang  menyebabkan  pertanyaan  dan  keresahan  bagi  warga ‘pelintas  batas’  antar  provinsi  ataupun  kota/kabupaten  saat  mengalami  adanya perbedaan  perlakukan  kriminalisasi  pada  persoalan  yang  sama.    Kajian  ini mengidentifikasi,  memetakan  dan  menganalisa  tindakan  pemerintahan  melalui mekanisme pembentukan Perda yang menyerap nilai-nilai the living law (tidak hanya nilai kearifan lokal) the living law tersebut yang dijadikan dasar penentuan perbuatan dikenakan sanksi pidana pada pembentukan Perda di kota Yogyakarta,  dan Bantul.
Terdapat tiga teori yang relevan dalam artikel ilmiah ini, yaitu teori criminal law  policy, teori  tujuan  pemidanaan  dan  teori  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.  Pada  teori criminal  law  policy kebijakan  hukum  pidana  disebut  sebagai politik  hukum  pidana, 7 atau  disebut  juga criminal  law  policy,  penal  policy, atau strafrechts politiek. Criminal law policy adalah pengaturan secara rasional usaha-usaha pengendalian  kejahatan  oleh  masyarakat  melalui  pembentuk  undang-undang. 8
Criminal  law  policy adalah  bentuk  wujud  upaya  logis  masyarakat  sebagai  reaksi  atas terjadinya  kejahatan  yang  ringkasnya  didefinisikan  sebagai the  science  of  reponses  in
7 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan . Bandung: Kencana, Edisi Pertama, Cetakan ke-5 Mei 2018, p. 23.
8 Marc  Ancel, Social  Defence,  Modern  Approach  to  Crimnal  Problem ,  London;  Raotledge  and  Paul Kegan, 1965, p. 5.
crime prevention. 9 Oleh karena criminal law policy erat  terkait dang  isu-isu hak asasi manusia  yang  sarat  dengan  persoalan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan  budaya  bangsa. Namun criminal  law  policy tidak  hanya  bisa  menggunakan  pendekatan  kebijakan positivistics semata,  namun  dapat  juga  menggunakan  pendekatan the  living  law  in society termasuk nilai-nilai restorative justice.
Pada teoti tujuan pemidanaan sanksi pidana adalah bagian yang krusial dalam pembentukan  undang-undang  pidana.  Untuk  menciptakan  sinkronisasi  dan harmonisasi  sistem  pemidanaan  dalam criminal  law  policy ketertiban  umum  yang tangible ,  maka dibutuhkan structural synchronization , substansial synchronizatio n  dan cultural synchronization . 10 Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki perilaku pribadi individu dari kejahatannya sendiri, membuat jera orang-orang  hendak  melakukan  kejahatan  untuk  tidak  mengulanginya  dan  membuat pelaku kejahatan tidak mampu melakukan kejahatan yang lain. 11 Adapun pemidanaan memiliki  alasan-alasan  masing-masing  berdasarkan  masing-masing  jenis/sifat tujuannya, apakah bersifat retributive, relative , ataukah kombinasi antara keduanya. 12 Kombinasi merupakan sifat retributive dengan relative ini mendasarkan penalarannya pada asumsi bahwa pemidanaan membutuhkan justifikasi dua sisi.
Teori  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  memberikan  penalaran tentang  pentingnya  pemahaman  terhadap  asas-asas  hukum  yang  saling  berkaitan sebagai  tolok  ukur  yang  memberi  peluang  bagi  timbulnya  pemahaman  lebih  baik terhadap  suatu  perundang-undangan  yang  dikehendaki  untuk  dikaji. 13 Perda  yang bermuatan pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib merujuk pada doktrin  kriminalisasi,  seperti: 14 tidak  “overkriminalisasi”,  tidak ad-hoc ,  ada  unsur korban  ( victimizing ), cost-effectiveness ,  prinsip ultimum  remedium , enforceable , dukungan  publik,  ada  unsur  “ subsosialitet ”  dan  sebagai reminder .    Hukum  pidana sebagai ultimum remedium , berarti pemidanaan harus rasional dan proporsional yang dikenakan pada pelanggarnya.
9 G.P. Hoenagels, The other Side of Criminology, Holand: Kluer Deventer, 1969, 1969, p. 99-100.
10 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 22. Lihat  juga  Lawrence  M.  Friedman,1975,  The  Legal  System,  Asocial  Secience  Perspective,  Russel  Sage Foundation, New York.
11 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta 2009, p. 31.
12 Adami Chazami, Pelajaran Hukum Pidana , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, p. 161.
13 T.  Koopmans, Vergelijk  Publikerecht  :  Deventer-Kluwer ,  1986,  dalam  Lauddin  Masruni,  2006. Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia, UII Pres, Yogyakarta, 2006, P. 21.
14 Barda Nawawi Arief dan Muladi .1992. Bunga Rampai Hukum Pidana. Penerbit Alumni. Bandung. Hlm. 256.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitan  yang  digunakan  dalam  artikel  ilmiah  ini  adalah dengan  menggunajan  kajian criminal  policy ini  telah  dilakukan  melaui  penelitian hukum  empiris socio-legal . 15 Wilayah  obyek  penelitian  yang  telah  ditentukan  secara purposif  didasarkan  atas  pertimbangan  kesamaan  kultur  budaya,  aksesabilitas  pada ketersediaan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  namun  juga  pertimbangan aksesabilitas terhadap para nara sumber berkompeten di lingkungan Pemkab/Pemkot dan  Sekretariat  DPRD  Bantul,  Sleman dan  Yogyakarta,  yang  sekaligus  sebagai  sampel wilayah. Pertimbangan pemilihan ketiga sampel wilayah adalah didasarkan atas asumsi memiliki kesamaan tipologi sosial budaya yang serupa yaitu Mataraman. Melalui analisis deskriptif  kualitatif,  dapat  diketahui  ada  tidaknya  rentang  perbedaan  politik  hukum criminal-policy melalui pembentukan Perda Tibum dan ketentraman.

## PEMBAHASAN
Peta criminal policy sebagai politik hukum pembentukan Perda tibum dianalisis dengan  menggunakan  konsep receptio  in  complexiu dan legal-system. Konsep  kunci analisis yang digunakan meliputi sinkronisitas legal system sanksi pidana dalam Perda Tibum  dengan  sistem  hukum  positif  yang  berlaku,  yaitu  menurut struktur  hukum, substansi  hukum  dan  budaya  hukum. Konsep  kunci  tersebut  digunakan  untuk  untuk menjawab  pertanyaan  penelitian  seperti  apakah  pola  mekanisme criminal  policy sebagai  politik  hukum    dalam  pembentukan  Perda  Tibum  dijadikan  dasar  penentuan perbuatan  dikenakan  sanksi  pidana  dan  bagaimana  mekanisme receptio  in  complexiu dilakukan  dalam  pembentukan  Perda  Tibum  di  3  (tiga)  daerah  yang  diteliti.  Profil criminal policy sebagai dasar penentuan perbuatan yang diberi sanksi pidana pada tiga kabupaten  tersebut  disajikan  sebagai  berikut.  Teori  pembentukan  perundang- undangan  bersifat  kognitif  dan  spesifik  tentang  serangkaian  konsep  rasionel  atau alasan pertimbangannya dan prosedur pembentukannya.
Pada sisi ruang lingkup, maka ruang lingkup teori perundang-undangan secara materil adalah berisi kaidah-kaidah peraturan yang mengikat masyarakat umum, yang ketentuannya  tidak  dimaksudkan  berlaku  pada  subyek-subyek  hukum  tertentu  atau
15 Usmawadi, Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum , Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1992, p. 250.
peristiwa  hukum  tertentu,  yang  pembentukannya  dilakukan  oleh  organ-organ kelembagaan  negara  yang  berwenang  dalam  penetapannya. 16 Sedangkan  maksud undang-undang  secara  formil  adalah  undang-undang  ditinjau  dari  sisi  bentuk  dan proses pembentukkannya. 17
A. Profil Keseluruhan Criminal Policy Tiga Kabupaten/Kota Yogyakarta
Profiling criminal  policy secara  keseluruhan  di  ketiga  kabupaten/kota menunjukkan keunikan yang dalam menempatkan kebutuhan akan kebijakan criminal tersebut.  Oleh  karena  tidak  semua  kabupaten/kota  tersebut  perlu  membutuhkan penormaan  kriminalisasi  ketertiban  umum  bagi  masyarakatnya.  Temuan  penelitian menunjukkan bahwa kota Yogyakarta tidak memiliki secara khusus Perda Tibum untuk masyarakatnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan Perda di ketiga  kabupaten/kota  ini  seluruh  mekanisme  pembentukan  Perdanya  mengikuti standar  prosedur  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor  2 Tahun  2017  tentang  Ketentraman,  ketertiban  Umum  dan  erlindungan  Masyarakat). Penyiapan  naskah  akademik  di  ketiga  kabupaten/kota  lazim  inisiatif  dilakukan  oleh pihak  sekretariat  kabupaten/kota  dalam  hal  ini  Bagian  Hukum  masing-masing  yang bekerjasama dengan para akademisi dan NGO terkait. Mekanisme pembentukan Perda dalam  rambu-rambunya  tidak  mengatur  spesifik  kepentingan  kearifan  lokal  menjadi ke-issue  untuk  di  normakan  dalam  Perda. The  living  law di  ketiga  wilayah kabupaten/kota  memang  ditandai  karakter  budaya  Mataraman,  Proses  pembentukan Perda  Tibum  dimulai  dengan  studi  akademis  penjaringan  dan  verifikasi  aspirasi masyarakat umum  melalui  berbagai  macam  forum diskusi dan focus  group  discussion yang  diprakarsai  oleh  Bagian  Hukum  Pemda,  melalui  sistem  representasi  kelompok kepentingan  masyarakat  dalam  forum  diskusi  dan  penelitian  akademis,  seluruhnya ditampung dan dikelompokkan  menjadi  berbagai  isu-isu  politik  hukum  Perda Tibum dan  perlindungan  masyarakat.  Nilai-nilai the  living  law maupun  keartifan  lokal masyarakat  di  ketiga  kabupaten  kota  ini    ditandai  memang  memiliki main-stream budaya  Mataraman, namun ditemukan tidak ada lagi pengaruh nilai-nilai  adat atauun the  living  law yang  dominan  berpengaruh  mewuud  dalam  pembentukan  Perda. Seluruh proses reception incomlexiu berlaku secara logis sikularistik sebagai ciri khas
16 Lauddin Masruni, Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia , Yogyakarta: UII Pres, 2006, p. 23.
17 Ibid.
peradaban  moderen.  Tidak  ditemukan  niali-nilai the  living  law yang  dapat dilacak  masuk  dalam  norma-norma  Perda  Tibum  dan  perlindungan masyarakat.
Tata  laksana  pembentukan  Perda  dalam guideline -nya  juga  tidak  memuat  isu spesifik  c i r i   k h a s   kearifan  lokal.  Isu  kearifan  lokal  saat  ini  telah difahami sebagai the  living-law yang  ada  dalam  masyarakat  berupa  norma  kehidupan  sehari-hari masyarakat  sesuai  kelompok  interesnya  masing-masing.  Berbagai  kelompok  interes mulai  dari  kelompok  para  alim-ulama  dengan  para  santri-santrinya,  kelompok “Abangan”,  kelompok  tradisi  Mataraman,  kelompok  “Pengusaha”,  kelompok “Cendikiawan”,  ataupun  kelompok  “Gender  Main-stream”,  kelompok  “Petani” semuanya  lebur dalam forum diskusi dan  dialog politik hukum.  Kondisi  sinkronisitas norma-norma  Perda  tentang  ketertiban  umum  dengan  peraturan  perundang- undangan  di atasnya  belum  pernah  teruji  insinkronisitasnya  hingga  harus dibatalkan baik  oleh  pengadilan maupun  pemerintah  atasan  ataupun Mahkamah  Agung.  Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh standar prosedur yang selalu dilakukan bahwa sebelum suatu  Perda  diundangkan  dikonsultasikan  terlebih  dahulu  kepada  pemerintah  atasan dalam  hal  ini  Pemprov  DIYogyakarta,  walaupun  secara  akademis  diketahui  terdapat kelemahan-kelemahan  dalam  perspektif Legal-Structure , Legal-Substance dan Legal- Culture pada  Perda,  namun  sampai  dengan  saat  ini  tidak  pernah  terjadi  hingga mengalami  dilakukannya Yudicial-Review oleh  kelompok  interes  yang  ada  di kabupaten Sleman.
Kondisi sinkronisitas norma-norma Perda-Perda tentang ketertiban umum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sampai dengan pada saat ini  belum pernah terjadi  tebukti insynchronized hingga  harus  dibatalkan  baik  oleh  pengadilan  umum maupun  pemerintah  atasan  ataupun  Mahkamah  Agung.  Sampai  dengan  saat  ini  pula tidak pernah terjadi dilakukannya Yudicial-Review oleh kelompok interes yang ada di tiga kabupaten kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul.Fakta ini setidaknya menunjukkan, bahwa standar prosedur pembentukan Perda Tibum dan Perlindungan masyarakat selalu dilakukan  mengikuti  prosedur  tetap  melalui  tahap  konsultasi  dengan  pemerintah atasan masing-masing, sebelum Raperda Tibum diundangkan.
Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014 juncto Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  sekedar  “membolehkan”  pembentukan policy-criminal melalui  Perda  tanpa memberikan  rincian  acuan  baku  bagi  pemerintahan  daerah  saat  membentuk  dan
menetapkan  sanksi  pidana  terutama  dalam  kebijakan  ketertiban  dan  ketentraman umum.  Keadaan  ini  berdampak  pada  banyaknya  perbedaan  penetapan  sanksi  pidana antar  pemerintahan  daerah  yang  membuat  Perda  itu,  padahal  obyek  yang  diaturnya serupa.  Kekosongan  pengaturan  pemidanaan  yang  rinci  dan  baku  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 juncto Undang-  Undang  Nomor  12  Tahun  2011 berimplikasi  pada  tidak  dapat  tercapainya  maksud  tujuan  yang  sebenarnya  dari pemberian wewenang kepada pemrintahan daerah tersebut untuk menetapkan sanksi pidana  melalui policy-criminal .  Sebab,  pada  faktanya  pemberian  wewenang  kepada pemerintahan  daerah  untuk  membuat  Perda  tentang  kebijakan  ketertiban  dan ketenteraman umum yang bermuatan sanksi pidana masih  diindikasikan kabur acuan baku pembentukannya. Berikut diketengahkan data hasil analisis profil criminal policy melalui Perda Tibum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat:

## Tabel-1
Profil Agregat Kearifan Lokal Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Ketertiban Umum Di Tiga Kabupaten/Kota Yogyakarta
REVIU DOKUMEN: Reviu Dokumen ( Receptio in Complexiu _ The Living Law ):
1. Peraturan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  5  tahun  2017  tentang  Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2018 tentang Jaga Warga;
3. Peraturan  Daerah  Bantul  Nomor  4  Tahun  2018  ttg  Penyelenggaraan  Ketenteraman  dan Ketertiban Umum;
No OBYEK ANALISIS
HASIL ANALISIS REVIU DOKUMEN LEGAL SYSTEM Profil Dasar Receptio in Complexiu ‘The Living Law’/‘Local-Wisdom’ sanksi pidana dalam Perda Profil Sinkronisitas Legal System sanksi pidana dalam Perda dengan Sistem Hukum Nasional Relev ansi filoso fis Rele vans i yuri dis Rele vans i Sosi olog is Keterkaitan Per-UU-an terkait Struk tur Huku m Subs tans i Huk um Bud aya Huk um Konteks tualisasi Hukum 1 Ragam/Macam/B entuk/Jenis Receptio in Complexiu ‘The Living Law’ /‘Local-Wisdom’ sanksi pidana melalui Perda di tiga ‘ The Living Law’ Kearifan lokal sudah tidak ada lagi relevansinya terhadap pembentukan Perda ketertiban umum baik Filosofis, Sosiologis, Tidak ditemukan ‘ The Living Law’ local wisdom memiliki pengaruh terhadap dengan Ditemukan cukup Sinkron antara Perda Tatib dengan perUUan di atasnya terutama struktur dan substansi hukumnya Tidak ada bentura n norma hukum Nilai ‘The Living Law’ /
kabupaten/kota Sleman,  Bantul, Yogyakarta Yuridis, pembentukan Perda kearifan lokal tidak ada lagi dalam norma legal- culture dalam Perda Tidak ada mekanis me ‘The Living Law’ dalam pemben tukan perUUa n baik dalam konside ran maupun Penjelas annya 2 Sinkronisitas norma kearifan lokal sebagai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dengan KUHP Relevansi norma kearifan lokal sebagai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dengan KUHPcukup lemah sebagaimana faktor sosiologis dan psikologis Nilai kearifan local telah memudar dlm bentuk norma Perda Ditemukan cukup Sinkron antara Perda Tatib dengan perUUan di atasnya terutama struktur hukumnya Tidak ada ketidaks inkrona n norma hukum dalam Perda Tatib 3 Mekanisme penyerapan nilai- nilai local-wisdom menjadi Perda Mekanisme penyerapan nilai- nilai local-wisdom menjadi Perda lemah revansinya dengan unsur sosiologis dan psikologis Mekanisme melalui SOP pembentukan perUUan Tidak ada sinkronisitas antara nilai Mataraman sebagai kearifan lokal dengan  legal- substance & legal culture dalam Perda Mekanis me absorbsi local wisdom melalui system represe ntasi wakil rakyat, namun tidak
ada nilai domina n Matara man 4 Konstruksi norma umum maupun pasal-pasal KUHAP yang berbenturan dengan norma pidana dalam Perda Konstruksi norma umum maupun pasal-pasal KUHAP yang berbenturan dengan norma pidana dalam Perda tidak ditemukan namun lemah relevansinya dikarenakan secara sosiologis dan yuridis mengatur sangat sumir terhadap oyek yang dikriminalkan. Benturan norma, tidak ada kepastian hukum siapa dan bagaimana mengadili kasus pidana Tatib. Psl 15 ayat (1) UU 23/1999 dengan Psl 38 Administratif sanksi Adm., Psl 40. Pidana denda dan kurungan. Psl 15 ayat (1) Psl 15 ayat (1) Konstruksi norma umum maupun pasal-pasal KUHAP tidak ada yang bernturan dengan Perda kriminal, namun legal- substance Perda tidak rigid/terlalu sumir. Norma substan si due process of law dalam Perda tidak ada. Substan si sanksi penalti dalam Perda terlalu summir 5 Pengaturan ke depan sanksi pidana dalam Perda yang harmonis dengan konstruksi KUHAP, UU 12/11 ttg Pembentukan UU, UU 30/2014 Secara filosofis dan sosiologis pengaturan ke depan sanksi pidana dalam Perda yang harmonis dengan konstruksi KUHAP, UU 12/11 ttg Pembentukan UU, UU 30/2014 dibutuhkan PP standarisasi rambu- rambu pembentukan Perda Tatib Umum yang memenuhi asas-asas pembetukan perUUan yang baik. Pengaturan ke depan sanksi pidana dalam Perda yang harmonis dengan konstruksi KUHAP, UU 12/11 dibutuhkan PP tentang peraturan pembetukan Perda Sinkronisasi pengaturan ke depan sanksi pidana dalam Perda yang harmonis dengan konstruksi KUHAP, UU 12/11 ttg Pembentukan UU, UU 30/2014 dibutuhkan PP standarisasi rambu- rambu pembentukan Perda Tatib Umum yang memenuhi asas-asas pembetukan perUUan yang baik. Sinkroni sitas pengatu ran ke depan sanksi pidana dalam Perda yang harmoni s dengan konstru ksi KUHAP, UU 12/11 dibutuh kan PP tentang peratura n
pembet ukan Perda meliputi kecukup an legal- structur e, legal substan ce, legal culture.
WAWANCARA: Bukti Receptio in Complexiu kearifan lokal dalam Perda Ragam/Macam/Bentuk/Jenis Receptio in Complexiu pada ‘ The Living Law’/ ‘Local-Wisdom’ sanksi pidana melalui Perda dalam harmoninya dengan KUHP dan peraturan perundang- undangan kainnya.
6 Latar belakang keberadaan ‘Kearifan Lokal’ bermuatan sanksi pidana,  alasan mempertahankan, dijadikan dasar penentuan perbuatan pidana yang diadopsi Perda Tidak ada lagi relevansi ditemukan ‘The Living Law’ /‘Kearifan Lokal’ bermuatan sanksi pidana, alasan mempertahankan, dijadikan dasar penentuan perbuatan pidana yang diadopsi Perda. Kearifan local hanya sebagai ‘ the living- law’, tidak lagi terkait sejarah mainstream kultur/adat ‘Mataraman’ Tidak ada lagi legal cultureditemukan ‘Kearifan Lokal’ Mataraman bermuatan sanksi pidana, alasan mempertahankan dijadikan dasar penentuan perbuatan pidana yang diadopsi Perda. Faktor sejarah sudah tidak relevan lagi sebagai perumu san sanksi Upaya dalam penegakan hukum sanksi pidana dalam Perda untuk mengatasi kesulitan- kesulitan yang muncul setidaknya untuk minimal menjaga nilai-nilai (7)  Upaya umum maupun spesifik dalam pengakan hukum sanksi pidana dalam Perda bermuatan kearifan lokal Mataraman Filosofis maupun sosiologis upaya umum maupun spesifik dalam pengakan hukum sanksi pidana dalam Perda bermuatan kearifan lokal Mataraman sudah tidak ada lagi relevansinya Penegakkan hukum oleh unit Satpol PPtidak ada system peradilan semu Upaya spesifik dalam penegakan hukum tidak terkait nilai kearifan lokal Ditemukan cukup sinkron legal substance Perda Tatib Umum namun tidak bermuatan kearifan lokal Mataraman. Legal- substan ce cukup sinkron dengan perUUa n di atasnya 8 Tingkat kejadian/peristiw a dan kepatuhan/ ketidakpatuhan dalam pengakan Tingkat kejadian/peristiwa dan kepatuhan/ ketidakpatuhan dalam penegakan Tidak pernah terjadi peristiwa khususberimp likasi konflik Tingkat kejadian/peristiwa dan kepatuhan/ ketidakpatuhan dalam penegakan Legal substan ce tidak pernah menemu
hukum sanksi pidana dalam Perda yang telah terjadi selama ini hukum sanksi pidana dalam Perda selama ini secara yuridis, sosiologis maupun teoritis tidak ada relevansinya dengan kearifan lokal. berkepanjang an hukum sanksi pidana dalam Perda selama ini secara legal substance cukup sinkron namun tidak ada relevansinya dengan kearifan lokal Mataraman. i resisten si masyara kat 9 Persoalan harmonisitas/sink ronisitas norma kearifan lokal sebagai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dengan KUHP atau peraturan perundang- undangan lainnya Terdapat relevansi norma kearifan lokal namun bukam nilai kearifan lokal Mataraman sebagai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dengan KUHP atau peraturan perundang- undangan lainnya baik yuridis maupun teoritis Tidak pernah diuji tingkat relevansinya antara sanksi dalam Perda dengan norma-norma KUHP Legal-structure terdapat sinkronisitas norma kearifan lokal namun bukam nilai kearifan lokal Mataraman sebagai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah dengan KUHP atau peraturan perundang- undangan lainnya Tidak pernah diuji tingkat sinkroni sitasnya antara sanksi dalam Perda dengan norma- norma KUHP Mekanisme penyerapan nilai-nilai local-wisdom menjadi Perda 10  Tingkat kekuatan dan Penyebab kekuatan/ ketidakkuatan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran mengikuti norma hukum hukum sanksi pidana berbasis local wisdom dalam Perda Tingkat kekuatan dan Penyebab kekuatan/ ketidakkuatan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran mengikuti norma hukum ditemukan lemah relevansinya dengan nilai kearifan lokal baik yuridis maupun sosiologis. Kekuatan sanksi diukur dari dengan konsistensi penegakkan hukum Tingkat kekuatan dan Penyebab kekuatan/ ketidakkuatan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran mengikuti norma hukum ditemukan tidak ada sinkronisitasnya dengan kearifan lokal Mataraman Tidak ada tingkat kekuata n sanksi terkait local- wisdom 11  Harmonisitas norma hukum sanksi pidana dalam Perda dengan KUHP Yuridis maupun teoritis harmonisitas norma hukum sanksi pidana dalan Perda dengan KUHP dan dengan peraturan perundang- undangaan lainnya cukup relevan Psl 15 ayat (1) UU 23/1999 dengan Psl 38 Administratif sanksi Adm., Psl 40. Pidana denda dan kurungan. Psl 15 ayat (1) Psl 15 ayat (1) Legal-structure harmonisitas norma hukum sanksi pidana dalan Perda dengan KUHP dan dengan peraturan perundang- undangaan lainnya cukup sinkron walaupun tidak terkait nilai Sinkroni sitas terdapat pada Psl 15 ayat (1) UU 23/199 9 dengan Psl 38 Adminis
walaupun tidak terkait nilai Mataraman Mataraman tratif sanksi Adm., Psl 40. Pidana denda dan kurunga n. Psl 15 ayat (1) Psl 15 ayat (1) Persamaan/perbeaan landasan filosofis (nilai luhur) norma hukum sanksi pidana antara dalan Perda dengan KUHP 12  Sistem dan mekanisme, pelaksanaan norma hukum sanksi pidana dalam Perda dengan KUHP Sistem dan mekanisme, pelaksanaan norma hukum sanksi pidana dalam Perda dengan KUHP relevan dengan nilai kearifan lokal namun tidak terkait nilai Mataraman, baik teoritis maupun psikologis Relevansi sistem dan mekanisme, pelaksanaan norma tidak ada kaitannya dengan nilai kearifan lokal. Sistem dan mekanisme, pelaksanaan norma hukum sanksi pidana dalam Perda dengan KUHP sinkron dengan nilai kearifan lokal namun tidak terkait nilai Mataraman, baik teoritis maupun psikologis Sistem - mekanis me, pelaksa naan norma hukum sanksi pidana Perda dengan KUHP berbeda Kendala atas pembentukan  hukum sanksi pidana melalui Perda dalam penyelesaian tindak pidana ketertiban umum menurut konstruksi hukum administrasi pemerintahan (UU 30/2014) dan  UU 12/2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan 13  Kendala/hambata n kultur perilaku/ struktur norma/substansi norma dalam penerapan hukum sanksi pidana melalui Perda dalam penyelesaian tindak pidana ketertiban umum Terdapat relevansi filosofis maupun sosiologis dalam hal Kendala/hambatan kultur perilaku/ struktur norma/substansi norma dalam penerapan hukum sanksi pidana melalui Perda dalam penyelesaian tindak pidana ketertiban umum Hambatan kultur perilaku/ struktur substansi norma dalam penerapan hukum sanksi pidana tidak terkait kearifan lokal Terjadi ketidaksinkronan dalam hal Kendala/hambatan kultur perilaku/ dalam penerapan hukum sanksi pidana Perda dalam penyelesaian tindak pidana ketertiban umum dengan Legal-culture Mataraman Hambat an kultur dalam penerap an hukum sanksi pidana tidak terkait kearifan local Matara man 14  Sistem dan mekanisme penyelesaian konflik/ benturan Sistem dan mekanisme penyelesaian konflik/ benturan Sistem dan mekanisme penyelesaian konflik/ Sistem dan mekanisme penyelesaian konflik/ benturan Ketidaks inkrona n Sistem dan
norma pidana dalam Perda dengan hukum positif/KUHAP/pe raturan perundang- undangan yang pernah terjadi norma pidana dalam Perda dengan hukum positif/KUHAP/ perUUan tidak terkait due process of law, baik filosofis, sosiologis maupun yuridis benturan norma pidana dalam Perda dengan hukum positif/KUHA P/ terletak pada tidak adanya due process of law dalam Perda norma pidana dalam Perda dengan hukum positif/KUHAP/ perUUan tidak terkait due process of law, baik legal- substance maupun legal-structure mekanis me penyele saian konflik/ bentura n norma pidana dalam Perda dengan hukum positif/ KUHAPti dak terkait nilai kearifan lokal 15  Pemeliharaan keseimbangan norma adat/living law (formal, material, sistem, mekanisme, prosedur) dengan hukum modern (konstruksi KUHAP, UU 30/2014, UU 12/2011) ke depan Terdapat relevansi kuat atas kebutuhan pemeliharaan keseimbangan norma adat/living law (formal, material, sistem, mekanisme, prosedur) dengan hukum modern (konstruksi KUHAP, UU 30/2014, UU 12/2011) ke depan melalui PP tentang pembantukan Perda, secara yuridis maupun teoritis.. Pemeliharaan keseimbangan norma adat / living-law dengan hukum modern (konstruksi KUHAP, UU 30/2014, UU 12/2011) terletak pada rumusan norma Perda dan kompetansi pejabat publik Terdapat ketidaksinkronan yang kuat antara ketidakseimbangan norma adat/living law (formal, material, sistem, mekanisme, prosedur) dengan hukum modern PP menurut konstruksi KUHAP, UU 30/2014, UU 12/2011 ke depan melalui PP tentang pembantukan Perda, secara yuridis maupun teoritis.. Sinkroni sitas legal substan ce dan legal culture dalam keseimb angan norma living- law dengan hukum modern terletak pada rumusa n norma Perda dan kompeta nsi pejabat publik.

## B. Pembahasan Profil Criminal Policy Kota Yogyakarta
Profiling  kebijakan  kriminal  kearifan  lokal  kota  Yogyakarta  yang  telah  dilakukan adalah  meliputi  reviu  atas  dokumen  Perda  DIY  Nomor  5  tahun  2011  tentang Penyelenggaraan  Ketertiban  Umum  dan  Ketentraman  Masyarakat  dan  wawancara terhadap para key-informant . Hasil reviu dokumen dan wawancara telah dianalisis dan menghasilkan profil kebijakan kriminal kearifan lokal. Pada dasarnya temuan penelitian menunjukkan  bahwa  dalam  pembentukan  Perda  di  Kota  Yogyakarta  ini  seluruh mekanisme  pembentukan  Perdanya  mengikuti  standar  prosedur  pembentukan  Perda yang  sudah  ada.  Penyiapan  naskah  akademik  Perda  lazim  inisiatifnya  dilakukan  oleh pihak Pemkot Yogyakarta melalui Setkot  Bidang Hukum yang bekerjasama dengan para akademisi dan NGO terkait.
Mekanisme  pembentukan  Perda  dalam  rambu-rambunya  tidak  mengatur  spesifik kepentingan kearifan lokal menjadi ke-issue untuk di normakan dalam Perda.  Kearifan lokal wilayah kota Yogyakarta yang ditandai dengan karakter budaya Mataraman sudah tidak lagi menjadi  nilai-nilai  adat,  namun  menjadi  apa  yang  disebut  sebagai the  living- law masyarakat kota Yogyakarta. Proses pembentukan Perda seperti yang sudah biasa diselenggarakan  dimulai  dengan  studi  akademis  penjaringan  dan  verifikasi  aspirasi masyarakat  umum  melalui  berbagai macam forum diskusi dan focus group  discussion . Melalui sistem representasi kelompok kepentingan masyarakat dalam forum diskusi dan penelitian akademis, seluruhnya ditampung dan dikelompokkan  menjadi  berbagai  isu- isu  politik  hukum  Perda.  Nilai-nilai  keartifan  lokal masyarakat kabupaten Sleman yang ditengarai  memiliki main-stream budaya  Mataraman  sudah  tidak  tampak  lagi  sebagai nilai  adat  yang  dominan  yang  berpengaruh  pada  pembentukan  Perda,  olehkarena pengaruh  peradaban  moderen.  Proses  dan  prosedur  pembentukan  Perda  dalam guideline-nya  juga  tidak  memuat  isu  spesifik  kearifan  lokal.  Isu  kearifan  lokal  saat ini  telah  difahami  sebagai the  living-law yang  ada  dalam  masyarakat  berupa  norma
kehidupan  sehari-hari  masyarakat  sesuai  kelompok  interesnya  masing-masing. Berbagai  kelompok  interes  mulai  dari  kelompok para alim-ulama dengan para santri- santrinya,  kelompok  “Abangan”,  kelompok  tradisi  Mataraman,  kelompok  “Pengusaha”, kelompok “Cendikiawan”, ataupun  kelompok  “Gender Main-stream”, kelompok “Petani” semuanya  lebur  dalam  forum  diskusi  dan  dialog  politik  hukum.  Kondisi  sinkronisitas norma-norma Perda tentang ketertiban umum  dengan  peraturan perundang-undangan di  atasnya  belum  pernah  teruji  insinkronisitasnya  hingga  harus  dibatalkan  baik  oleh pengadilan  maupun  pemerintah  atasan  ataupun  Mahkamah  Agung.  Kondisi  ini setidaknya  disebabkan  oleh  standar  prosedur  yang  selalu  dilakukan  bahwa  sebelum suatu  Perda  diundangkan  dikonsultasikan  terlebih  dahulu  kepada  pemerintah  atasan dalam hal ini Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Walaupun secara akademis diketahui terdapat  kelemahan-kelemahan  dalam  perspektif Legal-Structure , Legal-Substance dan Legal-Culture pada  Perda,  namun  sampai  dengan  saat  ini  tidak  pernah  terjadi  hingga mengalami  dilakukannya Yudicial-Review oleh  kelompok  interes  yang  ada  di  kota Yogyakarta.

## C. Pembahasan Profil Criminal Policy Kabupaten Sleman
Hasil  profiling  kebijakan  kriminal  kearifan  lokal  kabupaten  Sleman  yang  telah dilakukan meliputi reviu atas dokumen Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan wawancara terhadap para key-informant dan telah  dianalisis  menghasilkan  profil  kebijakan  kriminal  kearifan  lokal  kabupaten Sleman.  Pada  dasarnya  temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  pembentukan Perda  di  Kabupaten Sleman  ini  seluruh  mekanisme  pembentukan  Perdanya  mengikuti standar  prosedur  pembentukan  Perda  yang  sudah  ada.  Penyiapan  naskah  akademik Perda  lazim  inisiatifnya  dilakukan  oleh  pihak  Pemkab  Sleman  melalui  Setkab  Sleman Bagian Hukum yang bekerjasama dengan para akademisi dan NGO terkait.
Mekanisme  pembentukan  Perda  dalam  rambu-rambunya  tidak  mengatur  spesifik kepentingan kearifan lokal menjadi ke-issue untuk di normakan dalam Perda. The living law  ataupun  kearifan  lokal  wilayah  kabupaten  Sleman  yang  ditandai  dengan  karakter budaya  Mataraman  sudah  tidak  lagi  menjadi  nilai-nilai  adat,  namun  menjadi  apa  yang disebut  sebagai  the  living-law  masyarakat  kabupaten  Sleman.  Proses  pembentukan Perda  seperti  yang  sudah  biasa  diselenggarakan  dimulai  dengan  studi  akademis penjaringan  dan  verifikasi  aspirasi  masyarakat  umum  melalui  berbagai  macam  forum diskusi dan focus group discussion. Melalui sistem representasi kelompok kepentingan masyarakat  dalam  forum  diskusi  dan  penelitian  akademis,  seluruhnya  ditampung  dan dikelompokkan menjadi berbagai isu-isu politik hukum Perda. Nilai-nilai keartifan lokal masyarakat  kabupaten  Yogyakarta  yang  ditengarai  memiliki  main-stream  budaya Mataraman sudah tidak tampak lagi sebagai nilai adat yang dominan yang berpengaruh pada  pembentukan  Perda,  olehkarena  pengaruh  peradaban  moderen.  Proses  dan prosedur  pembentukan  Perda  dalam  guideline-nya  juga  tidak  memuat  isu  spesifik kearifan lokal. Isu kearifan lokal saat ini telah difahami sebagai the living-law yang ada dalam  masyarakat  berupa  norma  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  sesuai  kelompok interesnya masing-masing.  Berbagai kelompok interes mulai dari kelompok para alim- ulama dengan para santri-santrinya, kelompok “Abangan”, kelompok tradisi Mataraman, kelompok  “Pengusaha”,  kelompok  “Cendikiawan”,  ataupun  kelompok  “Gender  Main- stream”,  kelompok  “Petani”  semuanya  lebur  dalam  forum  diskusi  dan  dialog  politik hukum.  Kondisi  sinkronisitas  norma-norma  Perda  tentang  ketertiban  umum  dengan peraturan  perundang-undangan  di  atasnya  belum  pernah  teruji  insinkronisitasnya hingga  harus  dibatalkan  baik  oleh  pengadilan  maupun  pemerintah  atasan  ataupun Mahkamah Agung. Kondisi ini setidaknya disebabkan oleh standar prosedur yang selalu dilakukan  bahwa  sebelum  suatu  Perda  diundangkan  dikonsultasikan  terlebih  dahulu
kepada  pemerintah  atasan  dalam  hal  ini  Pemprov  DIYogyakarta.  Walaupun  secara akademis  diketahui  terdapat  kelemahan-kelemahan  dalam  perspektif  Legal-Structure, Legal-Substance  dan  Legal-Culture  pada  Perda,  namun  sampai  dengan  saat  ini  tidak pernah terjadi hingga mengalami dilakukannya Yudicial-Review oleh kelompok interes yang ada di kabupaten Yogyakarta.

## D. Pembahasan Profil Criminal Policy Kabupaten Bantul
Pada dasarnya temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan  Perda di  kabupaten  Bantul  menunjukkan  bahwa  mekanisme  pembentukan  Perdanya mengikuti  standar  prosedur  pembentukan  Perda  yang  sudah  ada.  Penyiapan  naskah akademik  Perda  lazim  inisiatifnya  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  kabupaten  Bantul melalui  Bagian  Hukum  Pemda  yang  bekerja  sama  dengan  para  akademisi  dan  NGO terkait.
Mekanisme  pembentukan  Perda  dalam  rambu-rambunya  tidak  mengatur  spesifik kepentingan kearifan lokal menjadi ke-issue untuk di normakan dalam Perda. The living law khusunya dalam bentuk kearifan lokal di wilayah  kabupaten Bantul yang awalnya ditandai berkarakter budaya Mataraman, pada faktanya tidak menjadi nilai-nilai khusus adat dalam pembentukan Perda. Inisiatif pembentukan Perda Tibum dan perlindungan masyarakat  selalu  dimulai  dengan  studi  akademis  penjaringan  dan    verifikasi  aspirasi masyarakat  umum  melalui  berbagai  macam  forum  diskusi  dan focus  group  discussion untuk dirumuskan menjadi Perda.  Melalui sistem representasi kelompok kepentingan masyarakat  dalam  forum  diskusi  dan  penelitian  akademis,  seluruhnya  ditampung  dan dikelompokkan menjadi berbagai isu-isu politik hukum Perda. The living law termasuk nilai-nilai  keartifan  lokal  masyarakat  kabupaten  Bantul  yang  ditengarai  sebagi  main- stream  budaya  Mataraman  tidak  lagi  menjadi  faktor  dominan  yang  berpengaruh  pada pembentukan  Perda.  Seluruh  proses  pembentukan  Perda  Tibum  dan  Perlindungan
masyarakat  diselenggarakan  secara  logis  dan  sikularistik,  keadaan  yang  demikian diduga  kuat  karena  terjadinya  proses  alamiah  pergeseran  peradaban  moderen  yang terjadi.  Persoalan  sinkronisitas norma  Perda dengan KUHP  juga  merupakan  persoalan kritis  yang  selalu  terjadi dalam  pembentukan  Perda  Tatib Umum.  Wujud  sinkronisitas antar peraturan perundang-undangan, khususnya Perda dengan peraturan perundang- undangan  di  atasnya,  maka  Pemda  harus  tunduk  pada  asas  “lex  superior  derogat  legi inferiori”  dalam  membuat  politik  hukum  Perda,  sesuai  ketentuan  hirarki  peraturan perundang-undangan  (Undang-Undang  Nomor    12  Tahun  2011  tentan  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan).  Hukum  yang  kedudukannya  lebih  tinggi  lebih superior  terhadap  hukum  yang  ada  di  bawahnya,  atau  hukum  yang  lebih  rendah tingkatannya harus merujuk ketentuan aturan di atasnya. Sehingga Perda Tatib Umum harus  mengacu  pada  hukum  positif  yang  berada  lebih  tinggi  kedudukannya  seperti KUHP atau undang-undang lainya yang terkait.

## KESIMPULAN
Profil  mekanisme reception  incomplexiu pada  pembentukan  sanksi  pidana  dalam Perda  Tibum  dan  perlindungan  masyarakat  pada  dasarnya  dari  hasil  temuan menunjukkan  bahwa  dalam  pembentukan criminal  policy melaui  Perda  (Tibum Ketentraman)  itu  seluruh  mekanismenya  telah  mengikuti  standar  prosedur pembentukan Perda yang sudah ada. Pada faktanya the living law yang spesifik sebagai kearifan lokal tidak menjadi issue dalam pembentukan Perda Tibum Ketrentraman dan perlindungan masyarakat. Nilai-nilai the living law khususnya kearifan lokal di wilayah tiga  kabupaten/kota  DI  Yogyakarta  tidak  menjadi  isu-isu  dalam  penjaringan  dan verifikasi  aspirasi  masyarakat  melalui focus  group  discussion .  Sistem  representasi kelompok  kepentingan  masyarakat  dan  penelitian  akademis  digunakan  sebagai  salah
satu basis politik hukum pembentukan Perda Tibum dan perlindungan masyarakat. Isu kearifan  lokal  sebagai the  living-law dimaknai  sebagai  norma  kehidupan  sehari-hari masyarakat  sesuai  kelompok  interesnya  masing-masing.  Berbagai  kelompok  interes dalam masyarakat semuanya lebur dalam forum diskusi dan dialog politik hukum dalam pembentukan  Raperda  Tibum  dan  perlindungan  masyarakat. The  living-law sebagaimana yang hidup dalam masyarakat dengan Perda Tatib Umum adalah berbeda degree of vilidity -nya sebagai sumber hukum dan asas legalitas hukum pidana, sekalipun Perda  sebagai  sumber hukum  organik.  Asas “ Nullum  delictum nulla poena  sine  praevia lege poenale ”, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (Pasal 1 ayat (1) KUHP) sebagai acuan  penegakan  hukum  pidana,  juga  sebagai  pijakan  mempertanyakan  ratio-legis Perda Tibum dan perlindungan masyarakat itu.  Demikian  pula persoalan sinkronisitas norma Perda dengan KUHP juga merupakan persoalan kritis yang selalu terjadi dalam pembentukan Perda Tatib Umum. Pemda harus tunduk pada asas “ lex superior derogat legi inferiori ” dalam membuat politik hukum Perda.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Madjid. Reformulasi  Pelanggaran  dan Sanksi Pidana  pada  Peraturan   Daerah. Disertasi. FH-Univ. Brawijaya Malang. 2017.
Arief dan Muladi. Bunga Rampai Hukum Pidana . Penerbit Alumni. Bandung. 1992.
Adami Chazami. Pelajaran Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta. Jakarta. 1994.
Barda  Nawawi  Arief. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti. 1996.
E. Utrecht. Hukum Pidana I. Pustakan Tinta Mas. Surabaya. 1986.
Edie  Toet  Hendratno. Negara  Kesatuan,  Desentralisasi,  dan  Federalisme. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2009.
G.P. Hoenagels. The other Side of Criminology. Holand : Kluer Deventer. 1969.
Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik. Legislative Drafting . Yogyakarta: Tatasmedia. 2011.
Lauddin Masruni. Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia . UII Pres, Yogyakarta. 2006.
Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
M. Sholehuddi. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. 2012.
Marc  Ancel. Social Defence,  Modern  Approach to  Crimnal  Problem .  London  ;  Raotledge and Paul Kegan. 1965.
Maria  Farida  Indirati. Ilmu  Perundang-undangan  Dasar-dasar  dan  Pembentukkannya . Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 1996.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1992.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief. Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana. Alumni.  Bandung. 1992.
Lawrence  M.  Friedman,1975,  The  Legal  System,  Asocial  Secience  Perspective,  Russel Sage Foundation, New York.
P.A.F. Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: Sinar Baru. 1983.
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana . Bandung: Alumni. 1983.
Satjipto  Rahardjo.  “Paradigma  Hukum  Indonesia  dalam  Perspektif  Sejarah”, Makalah. Symposium  Nasional  Ilmu  Hukum  Tentang  Paradigma  dalam  Ilmu  Hukum Indonesia . Program S3 Fakultas Hukum UNDIP. Semarang. 10 Pebruari 1998.
T.  Koopmans. Vergelijk  Publikerecht  :  Deventer-Kluwer .  1986.  dalam  Lauddin  Masruni. Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia . UII Pres, Yogyakarta. 2006.
Teguh Prasetyo dan Addul Hakim Barkatullah. Politik Hukum Pidana: Kajian  Kebijakan dan Dekriminalisasai. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
Usmawadi. Materi  Pendidikan  dan  Kemahiran  Hukum .  Laboratorium  Hukum  Fakultas Hukum UNSRI. 1992.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Peraturan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  2  Tahun  2017 tentang  Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Peraturan  Daerah  Bantul  No.  4  Tahun  2018  ttg  Penyelenggaraan  Ketenteraman  dan Ketertiban Umum.
Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2018 tentang Jaga Warga.