## PERAN  AKUNTAN  DALAM    IMPLEMENTASI GOOD  CORPORATE    GOVERNANCE (GCG) DI INDONESIA
Lilis Saidah Napisah – Dosen Tetap Prodi Akuntansi Politeknik LP3I Bandung (lilissaidah2026@yahoo.com)

## ABSTRACT
Under  ethics-based  and  regulatory-based  approaches,  the  implementation  of good corporate governance (GCG) is intended to improve value added for stakeholders and  to  encourage  fair  competition  and  conducive  business  climate  leading  to sustainable  economic  growth  and  stability.  Good  Corporate  Governance  which includes  general  principles  such  as  transparancy,  accountability,  responsibility, independency,  and  fairness  is  necessary  to  attain  a  company’s  sustainability  by considering the interests of stakeholders.
In  implementation  of  GCG,  accountants  have  significant  roles  to  provide material,  timely,  appropriate,  clear,  accurate,  comparable,  relevan,  accessible information  to  stakeholders  and  also  disclose  it.  In  addition,  accountants  (internal auditors)    must  ensure  the  existence  of  an  effective  internal  control  system  within  a company.
Financial  accountants,  management  accountants,  internal  auditor,  external auditors  and  audit  committees  have  strategic  positions  in  implementation  of  good corporate governance in Indonesia.
Key  Words :  Internal  auditor,  Internal  audit,  Good  corporate  governance, accountability,  ,fairness,  independency,  transparancy,  responsibility,  corporate, governance.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Secara  umum,  tujuan  perusahaan  didirikan  adalah  berfokus  pada  maksimalisasi  laba ( profit  oriented ).  Pada  perusahaan  perorangan  ( proprietorship )  dengan  jumlah  pekerja  atau karyawan yang relatif sedikit, pengelolaan bisnis bisa dilakukan oleh pemilik perusahaan ( owner manager ).  Pada  perusahaan  yang  relatif  besar,  pemilik  perusahaan  tidak  mungkin  dapat mengelola  sendiri,  sebagian  tugas  harus  diserahkan  kepada  orang  lain  yang  memiliki profesionalisme tertentu. Di Indonesia, secara garis besar perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu  perusahaan  perorangan  ( proprietorship )  dan  persekutuan  ( partnership ). Partnership dapat berbentuk  persekutuan  perdata,  Firma,  CV,  Koperasi  atau  PT  (Perseroan  Terbatas).  Salah  satu bentuk
perusahaan yang

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS
VOLUME 1 NO 2 JULI 2015
Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com
berbadan hukum di Indonesia adalah PT (Perseroan Terbatas). Perseroan Terbatas adalah badan hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  ( authorized )  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham.  Organ PT  adalah  RUPS  (Rapat  Umum  Pemegang  Saham),  Direksi,  dan  Dewan  Komisaris.  Direksi adalah  organ  PT  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  penuh  untuk  keperluan  perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta wewakili perseroan baik di dalam maupun di luar  pengadilan.  Dewan  Komisaris  adalah  organ  perseroan  yang  bertugas  melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
Menurut  teori  keagenan  ( agency  theory ),  tujuan  perusahaan  adalah  memaksimalkan kekayaan pemegang saham ( principal ). Maksimalisasi kekayaan ini dilakukan oleh manajemen yang  disebut  sebagai  agen  ( agent ).  Permasalahan  yang  muncul  adalah  apakah  manajemen ( agent ) akan bertindak untuk kepentingan pemegang saham ( principal ).
Jensen  (1986)  mengasumsikan  bahwa  setiap  orang  cenderung  mementingkan  dirinya sendiri dan konflik akan berbenturan ketika berbagai kepentingan bertemu dalam suatu kegiatan yang bersamaan. Konflik melahirkan masalah ( agency cost ) dan masing-masing pihak berusaha mereduksi agency cost ini. Konflik di dalam agent maupun principal bisa terjadi secara internal maupun eksternal karena orang cenderung tidak konsisten.
Dalam  teori  keagenan,  pemegang  saham  ( principal )  sulit  mempercayai  bahwa manajemen  ( agent )  akan  bertindak  berdasarkan  kepentingan  principal.  Oleh  karena  itu, pemegang saham ( principal ) perlu melakukan pemantauan (Copeland and Weston, 1992 : 20). Teori  keagenan  ( agency  theory )  ini  merupakan  cikal  bakalnya Good  Corporate Governance dan  sekaligus  merupakan  jawaban  atas  ketidakpuasan  para  pakar  ekonomi  dan keuangan mengenai teori keagenan.
Teori keagenan merupakan salah satu pilar dalam theory of finance . Pilar lainnya adalah adalah efficient market theory , portfolio theory , capital asset pricing theory , dan micro structure theory .  Teori  keagenan  mengkaji  dampak  hubungan agent dengan principal atau principal dengan principal . Good  Corporate  Governance pada  saat  ini  tidak  lagi  bersumber  pada  teori keagenan saja tetapi telah dilengkapi dengan fitur-fitur yang lain.
Beberapa  negara  termasuk  Indonesia  telah  menerapkan good  corporate  governance . Sampai  sejauh  mana  implikasi good corporate governance dalam  tataran  bisnis  di  Indonesia  ? Hasil penelitian yang dilakukan oleh McKinsey & Company yang melibatkan investor di Asia, Eropa,  dan  Amerika  terhadap  lima  negara  di  Asia,  disimpulkan  bahwa  Indonesia  menduduki posisi paling terakhir dalam pelaksanaan Good Corporate Governance . Political and Economic Risk  Consultancy (PERC),  sebuah  lembaga  yang  bermarkas  di  Hongkong    menerbitkan  hasil penelitiannya mengenai skor peringkat corporate governance di Asia. Hasil dari survei tersebut, Indonesia menempati urutan ketiga dari bawah  untuk negara Asia dalam menerapkan corporate governance di  Asia.  Menurut  laporan  World  Bank  pada  1999,  krisis  ekonomi  di  Asia  Timur disebabkan  oleh  kegagalan  sistematik penerapan  good  corporate  governance karena  sistem kerangka  hukum  yang  lemah,  standar  akuntansi  dan  standar  auditing  yang  tidak  konsisten, praktik perbankan yang buruk, pengawasan board or director yang tidak efektif, serta kurangnya mempertimbangkan hak pemegang saham minoritas. Praktik-praktik corporate governance yang kurang terpuji sering ditandai dengan ciri-ciri dewan direksi yang tidak efektif, kontrol internal yang  lemah,  audit  yang  buruk,  kurangnya  pengungkapan  ( disclosure )  yang  seimbang,  dan kurangnya penegakan hukum. (Sutedi 2013 : 65).
Terungkapnya kasus mark-up laporan keuangan PT Kimia Farma yang overstated , yaitu adanya penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (karena laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132 miliar). Kasus ini melibatkan sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi auditor perusahaan tersebut ke Pengadilan, meskipun KAP tersebut  yang  berinisiatif  memberikan  laporan  adanya overstated .  Dalam  kasus  ini  terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengungkapan yang akurat ( accurate disclosure ) dan transparansi ( transparency ) yang akibatnya sangat merugikan para investor karena laba yang overstated ini telah dijadikan dasar transaksi oleh para investor untuk berbisnis. (Arifin : 2005).
Laporan  Bank  Dunia  tentang private  sector tahun  1999  mencatat  Indonesia  memiliki konsentrasi  kepemilikan  perusahaan  publik  tertinggi  di  Asia  yaitu  sebesar  61,7%.  Kajian  yang dibuat  oleh  Bank  Dunia  menunjukkan  bahwa  lemahnya  implementasi corporate  governance disebabkan  minimnya  pelaporan  kinerja  keuangan  dan  kewajiban-kewajiban  perusahaan, kurangya  pengawasan  atas  aktivitas  manajemen  oleh  Komisaris  dan  Auditor,  serta  kurangnya insentif  eksternal  untuk  mendorong  terciptanya  efisiensi  di  perusahaan  melalui  mekanismen persaingan yang fair. (Sutedi, 2013 : 67).
Dari  beberapa  temuan  di  atas,  terlihat  bahwa  akuntan  memiliki  andil  yang  cukup  besar dalam  implementasi good corporate governance .  Untuk  mengetahui  lebih  jauh  peranan Good Corporate Governance di Indonesia, khususnya peran akuntan di Good Corporate Governance , penulis memilih judul karya tulis ilmiah : Peran Akuntan dalam Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia .  Karya  ilmiah  dengan  tema  yang  serupa  telah  dibuat  terlebih dahulu  oleh  Arifin  yang  dibacakan  dalam  Sidang  Senat  Guru  Besar  Universitas  Diponegoro Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar tahun 2005, dengan judul : Peran Akuntan dalam Menegakkan  Prinsip  Good  Corporate  Governance  pada  Perusahaan  di  Indonesia  (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan). Setelah tahun 2005, tentu saja sudah banyak perubahan-perubahan yang  terjadi  terutama  di  bidang  bisnis,  peraturan  perundang-undangan,  apalagi  Standar Akuntansi  Keuangan  (SAK)  Indonesia  berkembang  pesat  sejak  tahun  2011  yang  mengayomi good corporate governance sehingga penulis tertarik untuk menelitinya kembali.
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  deksriptif  analisis  dengan memanfaatkan  data  sekunder  yang  diperoleh  atau  diakses  dari  internet  dan  beberapa  buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan good corporate governance .
Identifikasi masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah : Apa peran akuntan dalam implementasi good  corporate  governance di  Indonesia  ?  Tujuan  penulisan  karya  ilmiah  ini adalah  untuk  menjelaskan  peran  akuntan  dalam  implementasi good  corporate  governance di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

## Good Corporate Governance
Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development  (OECD)  mendefinisikan corporate  governance (tatakelola)  sebagai  berikut  :  “ corporate  governance  is  the  system  by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies  the  distribution  of  the  rights  and  responsibilities  among  different  participants  in  the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the  rules  and  procedures  for  making  decisions  on  corporate  affairs.  By  doing  this,  it  also
provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”. (Syakhroza : 2003).
Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Struktur  tata  kelola  memerinci  distribusi  hak  dan  tanggung  jawab  di  antara  partisipan  yang berbeda  di  dalam  korporasi,  seperti  dewan,  manajer,  pemegang  saham,  dan  pemangku kepentingan  yang  lain,  dan  menggunakan  aturan  dan  prosedur  dalam  pengambilan  keputusan perusahaan. Dengan melakukan ini, tata kelola perusahaan menyediakan struktur bagi penetapan tujuan perusahaan dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan serta pemantauan kinerjanya.
Menurut  Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  :  Per- 01/MBU/2011  tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara, Tata Kelola Perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ) yang selanjutnya disebut GCG adalah  prinsip-prinsip  yang  mendasari  suatu  proses  dan  mekanisme  pengelolaan  perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
Turnbull  (1997)  mendefinisikan corporate  governance :  “ corporate  governance describes  all  the  influences  affecting  the  institutional  processes  including  those  for  appointing the controllers and / or regulators, involved in organizing the production and sales of goods and services .” Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan  serta  para  pemegang  kepentingan  intern  dan  ekstern  lainnya  yang  berkaitan  dengan hak-hak  dan  kewajiban  mereka  atau  dengan  kata  lain  suatu  sistem  yang  mengatur  dan mengendalikan  perusahaan.  Tujuan corporate  governance adalah  untuk  menciptakan  nilai tambah  ( value  added )  bagi  semua  pihak  yang  berkepentingan  ( stakeholders )  dan  mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.
Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Penerapan good  corporate  governance (GCG)  didorong  dari  dua  sisi,  yaitu  etika  dan peraturan.  Dorongan  dari  sisi  etika  ( ethical  driven )  datang  dari  kesadaran  individu-individu pelaku  bisnis  untuk  menjalankan  praktik  bisnis  yang  mengutamakan  kelangsungan  hidup perusahaan,  kepentingan stakeholders ,  dan  menghindari  cara-cara  menciptakan  keuntungan sesaat.  Di  sisi  lain,  dorongan  dari  peraturan  ( regulatory  driven ),  memaksa  perusahaan  untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. (KNKG : 2006)
Pada  tahun  2006,  KNKG  (Komite  Nasional  Kebijakan  Governance),  menerbitkan pedoman  umum Good  Corporate  Governance  Indonesia .  Di  dalam  pedoman  umum  tersebut, KNKG  merumuskan  prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance yang  harus  memperhatikan pada kesinambungan usaha ( sustainability ) dan pemangku kepentingan ( stakeholders ). Prinsip- prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.
Transparansi ( Transparency )
Transparansi  mengandung  makna  bahwa  perusahaan  dalam  menjalankan  aktivitas bisnisnya  harus  menyediakan  informasi  yang  tepat  waktu,  memadai,  jelas,  akurat  dan  dapat diperbandingkan  serta  mudah  diakses  oleh  pemangku  kepentingan  sesuai  dengan  haknya. Informasi  yang  diungkapkan  paling  tidak  meliputi  visi,  misi,  sasaran  dan  strategi  perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan komposisi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan
saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan  dan  perusahaan  lainnya,  sistem  manajemen  risiko,  sistem  pengawasan  dan pengendalian  internal,  sistem  dan  pelaksanaan  GCG.  Kebijakan  perusahaan  harus  tertulis  dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## Akuntabilitas ( Accountability )
Akuntabilitas  merupakan  prasyarat  yang  diperlukan  untuk  mencapai  kinerja  yang berkesinambungan. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan  kepentingan  perusahaan  dengan  tetap  memperhitungkan  kepentingan  pemegang  saham dan pemangku kepentingan lain.
Perusahaan  harus  menetapkan  rincian  tugas  dan  masing-masing  organ  perusahaan  dan semua  karyawan  secara  jelas  dan  selaras  dengan  visi,  misi,  nilai-nilai  perusahaan  ( corporate value ) dan strategi perusahaan; Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua  karyawan  mempunyai  kemampuan  sesuai  dengan  tugas,  tanggung  jawab,  dan  perannya dalam  pelaksanaan  GCG;  Perusahaan  harus  memastikan  adanya  sistem  pengendalian  internal yang  efektif  dalam  pengelolaan  perusahaan;  Perusahaan  harus  memiliki  ukuran  kinerja  untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan serta memiliki sistem penghargaan  dan  sanksi  ( reward  and  punishment  system );  Dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya  semua  karyawan  harus  berpegang  pada  etika  bisnis  dan  pedoman  perilaku ( code of conduct ) yang telah disepakati.
Responsibilitas ( Responsibility )
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  sehingga  dapat  terpelihara  kesinambungan  usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen . Oleh karena itu, perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  anggaran  dasar  dan  peraturan  perusahaan ( by-laws );  Perusahaan  harus  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dengan  antara  lain  peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
Independensi ( Independency )
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga  masing-masing  organ  perusahaan  tidak  saling  mendominasi  dan  tidak  dapat diintervensi oleh pihak lain.
Masing-masing  organ  perusahaan  menghindari  terjadinya  dominasi  oleh  pihak manajemen,  tidak  terpengaruh  oleh  kepentingan  tertentu,  bebas  dari  benturan  kepentingan ( conflict  of  interest )  dan  dari  segala  pengaruh  atau  tekanan  sehingga  pengambilan  keputusan dapat  dilakukan  secara  obyektif;  Masing-masing  organ  perusahaan  harus  melaksanakan  fungsi dan  tugasnya  sesuai  dengan  anggaran  dasar  dan  peraturan  perundang-undangan,  tidak  saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
Kewajaran dan Kesetaraan ( Fairness )
Dalam  melaksanakan  kegiatannya,  perusahaan  harus  senantiasa  memperhatikan kepentingan  pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  berdasarkan  asas  kewajaran dan kesetaraan.
Perusahaan  harus  memberikan  kesempatan  kepada  pemangku  kepentingan  untuk  memberikan masukan  dan  menyampaikan  pendapat  bagi  kepentingan  perusahaan  serta  membuka  akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing; Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai  dengan  manfaat  dan  kontribusi  yang  diberikan  kepada  perusahaan;  Perusahaan  harus memberikan  kesempatan  yang  sama  dalam  penerimaan  karyawan,  berkarir  dan  melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik
Gambar 1 Good Corporate Governance GOOD CORPORATE GOVERNANCE Fairness Independency Transparency Responsibility Accountability

## PEMBAHASAN
Menurut  Arifin  (2005),  akuntan  adalah  salah  satu  profesi  yang  terlibat  langsung  dalam pengelolaan perusahaan. Keterlibatan akuntan mencakup dua pihak, yaitu internal dan eksternal. Keterlibatan  internal  terjadi  bila  akuntan  menjadi  salah  satu  bagian  dari  manajemen  untuk melaksanakan  fungsi  sebagai  penyedia  informasi  keuangan  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan perusahaan.

## Transparansi
Transparansi  ( transparency )  adalah  keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses pengambilan  keputusan  dan  keterbukaan  dalam  mengungkapkan  informasi  yang  material  dan relevan  mengenai  perusahaan  termasuk  pengungkapan  mengenai  pengendalian  intern.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  Zulfikar  et.al  (2015)  yang  meneliti  pengaruh corporate  governance terhadap pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan di Indonesia, dengan kesimpulan  rata-rata  perusahaan  mengungkap  79,71%  yang  melebihi  dari  setengah  indeks pengungkapan penelitian tersebut.
Akuntan  keuangan  ( financial  accountants )  dan  Akuntan  manajemen  ( management accountants )  berperan  dalam  menyediakan  informasi  yang  tepat  waktu,  memadai,  jelas,  akurat dan  dapat  diperbandingkan  serta  mudah  diakses  oleh  pemangku  kepentingan  sesuai  dengan haknya  sebagaimana  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  yaitu  dapat  dipahami,  relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.
Laporan  keuangan  disusun  berdasarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK).  SAK adalah  Pernyataan  dan  Interpretasi  yang  diterbitkan  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.
Menurut PSAK 1 ( Penyajian Laporan Keuangan ), laporan keuangan terdiri dari laporan laba  rugi  dan  penghasilan  komprehensif  lain,  laporan  perubahan  ekuitas,  laporan  posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan  posisi  keuangan,  laporan  laba  rugi  dan  penghasilan  komprehensif  lain,  laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskriptif naratif  atau  pemisahan  pos-pos  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  tersebut  dan  informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.
Untuk  mewujudkan  keterbukaan  informasi,  perusahaan  perlu  membangun  sistem informasi  akuntansi  ( accounting  information  system )  yang  memadai  dengan  muatan  aspek pengendalian  internal  di  dalamnya  dan  berpegang  pada  prinsip  akuntansi  atau  Standar Akuntansi.  Indonesia  sampai  saat  ini  telah  menggunakan  standar  akuntansi  internasional  IFRS sebagai suatu standar akuntansi internasional yang merupakan salah satu kesepakatan Indonesia sebagai  anggota  kelompok  G20.  Indonesia  secara  aktif  menjalankan  komitmen  ini  melalui program  konvergensi  SAK  dengan  IFRS.  Tujuan  program  konvergensi  IFRS  adalah meminimalkan perbedaan laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS. Manfaatnya antara lain untuk  mempermudah  memahami  laporan  keuangan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  keuangan yang berlaku secara internasional dan menciptakan efisiensi penyusunannya, meningkatkan arus investasi melalui peningkatan transparansi laporan keuangan. (IAI)

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  ( accountability )  adalah  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan  pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif. Ukuran kinerja dan reward punishment dapat ditentukan menggunakan konsep budgeting ( activitiy base budgeting )  atau balanced  score  card dari  Kaplan.  Dalam  hal  ini  peran  akuntansi  manajemen cukup signifikan.
Pasal  67  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan Usaha Milik Negara Jo. Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor :
Per-01/MBU/2011  tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  ( Good  Corporate Governance )  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara,  mengamanatkan  pada  setiap  BUMN  dibentuk Satuan  Pengawasan  Intern  yang  merupakan  aparat  pengawas  intern  perusahaan  yang  dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Satuan pengawasan intern dibentuk untuk membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan  operasional  BUMN  serta  menilai  pengendalian  pengelolaan  dan  pelaksanannya pada BUMN.
Pada tahun 1999, Board of Directors IIA ( Institute of Internal Auditors ) yaitu organisasi perhimpunan  para  auditor  intern  di  Amerika  Serikat  telah  merumuskan  kembali  mengenai definisi  audit  internal,  “ internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity  designed  to  add  value  and  improve  an  organization’s  operations.  Its  help  an organization accomplish its objectives by bringing a sistematic, disclipined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.”
Terjemahannya  kurang  lebih  sebagai  berikut  :  audit  intern  adalah  aktivitas  pengujian yang memberikan jaminan yang independen, obyektif dan aktivitas konsultasi yang dirangcang untuk memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan operasi organisasi. Aktivitas tersebut membantu  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya  dengan  pendekatan  yang  sistematis,  disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan keefektivan manajemen risiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik.
Dari  definisi  di  atas  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut  :  pihak  yang melakukan  audit  intern  tidak  harus  auditor  intern  tetapi  boleh  juga  dilakukan  oleh  auditor ekstern;  auditor  intern  melakukan  aktivitas  pengujian  yang  memberikan  keandalan  yang independen,  obyektif  dan  aktivitas  konsultasi;  auditor  intern  memberikan  nilai  tambah  dan memperbaiki  operasi  organisasi  dalam  rangka  mencapai  tujuanya;    auditor  intern  membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; auditor intern melakukan aktivitas yang menyangkut  keefektifan  pengendalian,  pengelolaan  risiko,  dan  proses  pengelolaan    yang  jujur, bersih,  dan  baik  ( governance process )  sehingga  di  dalamnya  termasuk  mengidentifikasi  risiko, penaksiran  risiko,  bagaimana  mengelola  risiko  dan  termasuk  juga  mendeteksi  dan  mencegah fraud.
Setiap  kegiatan,  termasuk  kegiatan  audit  intern,  muncul  sebagai  akibat  dari  desakan kebutuhan.  Sebagaimana  sudah  dimaklumi,  setiap  badan  usaha  pada  umumnya  akan  berusaha sebaik-baiknya  mencapai  tujuannya.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  semua  kegiatan  perlu dikendalikan dengan baik. Alat pengendali yang dimaksud adalah suatu sistem yang menyeluruh yang disebut sistem pengendalian intern. Audit intern yang memadai mempunyai peranan dalam melaksanakan  perwujudan good corporate governance merupakan  kesimpulan  penelitian  yang dilakukan oleh Susilawati dan Soetjipta (2013). Penelitian yang dilakukan Rahayu Chandra et. al (2015)  dengan  subyek  penelitian  PT  Bank  Central  Asia,  Tbk  menyimpulkan  bahwa  budaya organisasi,  gaya  kepemimpinan  dan  pengendalian  internal  berpengaruh  signifikan  terhadap implementasi good corporate governance.
Komisaris  dan  Dewan  Pengawas  BUMN  wajib  membentuk  komite  audit  yang  bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris atau  Dewan  Pengawas  (Pasal  70  UU  BUMN).  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  mewujudkan pengawasan  yang  efektif  dalam  pelaksanaan  tugasnya,  Komisaris  dan  Dewan  Pengawas  perlu dibantu  oleh  Komite  Audit  yang  bertugas  menilai  pelaksanaan  kegiatan  serta  audit  yang
dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen.

## Responsibilitas
Pertanggungjawaban ( responsibility ) adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  prinsip-prinsip  korporasi  yang  sehat.  Menurut Keputusan  Bepepam  dan  LK  nomor  :  Kep-347/BL/2012,  tanggal  25  Juni  2012  dalam hubungannya dengan masalah kontinjensi, yaitu lingkungan hidup yang berdampak pada Emiten atau Perusahaan Publik harus diungkapkan dengan uraian singkat tentang peraturan dan estimasi dampak  keuangannya.  Laporan  mengenai  aktivitas  entitas  yang  berkaitan  dengan  lingkungan hidup dikenal sebagai sustainability repor ”. Laporan ini juga dibutuhkan oleh para investor dan pemangku kepentingan ( stake holder ) untuk memastikan bahwa aktivitas entitas tidak merusak lingkungan.
Beberapa  entitas  di  Indonesia  seperti  PT  Aneka  Tambang  (Antam),  Tbk.  dan  PT  Bukit Asam  yang  bergerak  dalam  bidang  pertambangan  telah  membuat sustainability report sebagai bagian yang terpisah dari laporan tahunan tetapi sayangnya laporan ini masih bersifat sukarela ( voluntary disclosure ). (Dwi Martani et al., 2013 : 11).

## Independensi
Kemandirian  ( independency )  menunjukkan  bahwa  perusahaan  telah  dikelola  secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Auditor intern harus bebas dan terpisah dari aktivitas yang diauditnya. Status organisasi dari  auditor  intern  harus  memberikan  kebebasan  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  audit  yang dibebankan  kepadanya.  Kebebasan  atau  independensi  merupakan  hal  yang  esensial  bagi efektivitas audit intern. Kebebasan ini terutama diperoleh melalui status organisatoris dari fungsi audit  intern  ditambah  dengan  dukungan  pimpinan.  Oleh  karena  itu  kepala  unit  audit  intern sebaiknya bertanggung jawab kepada seorang pejabat yang memiliki wewenang yang cukup, jika memungkinkan diusahakan berada di bawah Dewan Komisaris dan Komite Audit.
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ramadhani  Herman  et.al.  (2013) mengenai  independensi,  kemampuan  profesional,  lingkup  pekerjaan,  dan  pelaksanaan  kegiatan pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  auditor  intern  di  90  BUMN  yang  berkantor  pusat  di  Jakarta dihubungkan  dengan  pelaksanaan good  corporate  governance .  Dengan  memanfaat  analisis regresi berganda, dapat ditarik kesimpulan bahwa independensi, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan  pemeriksaan  secara  parsial  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pelaksanaan good corporate  governance .  Penelitian  yang  dilakukan  Susilawati  dan  Hendra  (2013)  mengenai peranan  audit  intern  dalam  penerapan good corporate governance yang  efektif,  menyimpulkan bahwa  audit  intern  yang  memadai  mempunyai  peranan  dalam  melaksanakan  perwujudan good corporate governance yang efektif.
Pasal  31  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan Usaha  Milik  Negara  Jo.  Pasal  71  UU  BUMN  mengamanatkan  bahwa  Laporan  Keuangan Tahunan BUMN diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS / Menteri dari calon- calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris / Dewan Pengawas. Auditor eksternal tersebut harus bebas  dari  pengaruh  Dewan  Komisaris  /  Dewan  Pengawas,  Direksi  dan  pihak  yang berkepentingan  di  BUMN  ( stakeholders ).  Pemeriksaan  laporan  keuangan  ( financial  audit )
perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran laporan keuangan dan perhitungan tahunan perusahaan yang bersangkutan. BUMN harus menyediakan semua catatan akuntansi  dan  data  penunjang  yang  diperlukan  oleh  auditor  eksternal  sehingga  memungkinkan auditor  eksternal  memberikan  pendapatnya  tentang  kewajaran,  ketaat-azasan,  dan  kesesuaian laporan  keuangan  BUMN  dengan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK).  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Kewajaran
Kewajaran  ( fairness )  adalah  keadilan  dan  kesetaraan  di  dalam  memenuhi  hak-hak pemangku  kepentingan  ( stake  holders )  yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan perundang-undangan.
Laporan  keuangan  sering  dianggap  menggambarkan  pandangan  yang  wajar  dari,  atau menyajikan  dengan  wajar,  posisi  keuangan,  kinerja  serta  perubahan  posisi  keuangan  suatu entitas. Standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar, d, atau menyajikan  dengan  wajar,  informasi  semacam  itu.  PSAK  68  ( Pengukuran  Nilai  Wajar) mendefinisikan  nilai  wajar  ( fair value )  sebagai  harga  yang  akan  diterima  untuk  menjual  suatu aset  atau  harga  yang  akan  dibayar  untuk  mengalihkan  suatu  liabilitas  dalam  transaksi  teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

## KESIMPULAN
GCG  yang  didorong  oleh  kesadaran  terhadap  etika  dan  peraturan  (hukum)  untuk meningkatkan  nilai  tambah  ( value added )  bagi  para  pemangku  kepentingan  memiliki  5  prinsip yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas,  independensi,  kewajaran  dan  kesetaraan.  Pada kelima prinsip ini, akuntan memiliki peran yang signifikan untuk menyediakan informasi yang meterial,  tepat  waktu,  sesuai,  jelas,  akurat,  dapat  diperbandingkan,  relevan,  dan  dapat  diakses oleh para pemangku kepentingan dan juga mengungkapkannya. Di samping itu akuntan ( internal auditor )  harus  memastikan  keberadaan  dari  sistem  pengendalian  internal  di  dalam  sebuah perusahaan.
Di  samping  itu  akuntan  dapat  berperan  baik  sebagai  pihak  internal  maupun  pihak  eksternal perusahaan. Sebagai pihak internal, akuntan dapat menduduki jabatan sebagai akuntan keuangan, akuntan manajemen, internal auditor dan jabatan lainnya yang terkait dengan profesinya. Sebagai pihak  eksternal,  akuntan  dapat  berprofesi  sebagai  eksternal  audit  atau  akuntan  BPK  (Badan Pemeriksa  Keuangan).  Peran  akuntan  dalam  implementasi good  corporate  governance di Indonesia  sangat  strategis  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Pasal  32  Peraturan  Menteri  Negara Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  :  Per-01/MBU/2011  tentang  Penerapan  Tata  Kelola Perusahaan  yang  Baik  ( Good Corporate Governance )    pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang berbunyi : “Dewan Komisaris / Dewan Pengawas dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal,  auditor  internal,  dan  Komite  Audit,  serta  komite  lainnya  jika  ada,  memiliki  akses terhadap  catatan  akuntansi,  data  penunjang,  dan  informasi  mengenai  BUMN,  sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya“.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  2005, Peran  Akuntan  dalam  Menegakkan  Prinsip  Good  Corporate  Governance  pada Perusahaan  di  Indonesia  (Tinjauan  Perspektif  Teori  Keagenan) ,  disampaikan  pada Sidang  Senat  Guru  Besar  Universitas  Diponegoro  Dalam  Rangka  Pengusulan  Jabatan Guru Besar, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
Copeland, T.E. and J.F. Weston. 1992. Financial Theory and Corporate Policy , 3 rd edition.
Dwi  Martani  et  al.  2012. Akuntansi  Keuangan  Menengah  Berbasis  PSAK .  Jakarta  :  Penerbit Salemba Empat.
Jensen,  M.C.  1986.  “Agency  Cost  and  Free  Cash  Flow,  Corporate  Finance,  and  Takeovers“, American Economics Review 76, 323-329.
Pedoman  Umum Good  Corporate  Governance Indonesia.  2006.  Komite  Nasional  Kebijakan Governance (KNKG).
Peraturan  Menteri  Negara  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  :  Per-01/MBU/2011  tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
Rahayu  Chandra,  Megawati.  et.  al.  2015.  Analisis  Faktor-Faktor  Internal  Perusahaan  yang Mempengaruhi  Implementasi  Good  Corporate  Governance  (Studi  Kasus  pada  PT  Bank Central  Asia,  Tbk.). Account, Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta .  Vol.1,  no.  3, edisi Juni 2015.
Ramadhani  Herman,  Ayuthia    et.al.  2013.  Pengaruh  Faktor-Faktor  Audit  Internal  Terhadap Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis .  Vol. 6, Desember 2013, hal. 19-25.
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI).  2015.  Standar  Akuntansi  Keuangan  (Per  Efektif  1  Januari 2015).
Susilawati, Christine Dwi Karya dan Soetjipta, Felix Hendra. 2013. Peranan Audit Intern dalam Penerapan  Good  Corporate  Governance  yang  Efektif  (Studi  Kasus  di  PT.  XYZ Bandung). Akurat, Jurnal Ilmiah Akuntansi . Nomor 10 tahun ke-3, Mei-Agustus, 2013.
Sutedi, Andrian. 2012. Good Corporate Governance . Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
Syakhroza, Akhmad. Juni 2003. Best Practices Corporate Governance Dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia. Manajemen Usahawan Indonesia . No. 06/TH. XXXII / Juni / 2003.
Turnbull  Shann.  1997.  Corporate  Governance  :  Its  Scope,  Concern  and  Theories, Corporate Governance , Vol. 5, No. 4, October, 181 – 205.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara : Fokusmedia.
Zulfikar,  Rudi    et.al.  2015.    Corporate  Governance  dan  Pengungkapan  Pengendalian  Intern. Jurnal Akuntansi, Kajian Ilmiah Akuntansi . Vol. 1 Nomor 2, Januari 2015.