## STUDI GLOBAL ATAS MITIGASI DAMPAK PANDEMI COVID-19 MELALUI KEBIJAKAN PAJAK
Zefanya Lisnarossa Damahendra 1 , Ari Budi Kristanto 2 *
1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana Email: 232017102@student.uksw.edu
2 Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana *Corresponding Author: Email: ari.kristanto@uksw.edu

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kebijakan perpajakan negara-negara secara global terkait upaya mitigasi dampak pandemi COVID-19. Populasi dalam penelitian ini adalah negara-negara di seluruh  dunia  dengan  menggunakan  teknik  purposive  sampling  dihasilkan  sampel  sebanyak  121 negara.  Penelitian  ini  mendeskripsikan  secara  kualitatif  tentang  kebijakan  pajak  secara  global berdasarkan data sekunder berupa tax policy measure yang diterbitkan oleh OECD. Hasil penelitian ini  menunjukan  bahwa  kebijakan  pajak  yang  diterapkan  pada  masa  pandemi  antara  lain  kebijakan penangguhan pembayaran pajak, penanggguhan pelaporan pajak, mempercepat pengembalian pajak, keringanan  pajak,  pembayaran  pajak  yang  lebih  fleksibel,  dan  meningkatkan  kompensasi  kerugian. Penangguhan pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan dengan memperpanjang batas pelaporan dan pembayaran diluar tanggal normal. Pengembalian pajak diberikan kepada wajib pajak atas dana pajak  yang  telah  dibayarkan  berdasarkan  ketentuan  yang  diterapkan  oleh  setiap  negara  dan keringanan pajak diberikan dengan tujuan untuk mengurangi beban pembayaran pajak. Pembayaran pajak yang lebih fleksibel dilakukan untuk mempermudah sistem pembayaran pajak selama pandemi dan kompensasi kerugian ditingkatkan untuk membantu perusahaan yang menghadapi risiko likuiditas dan solvabilitas. Kebijakan pajak yang diterapkan secara umum difokuskan pada jenis pajak CIT, PIT, VAT,  pajak  konsumsi,  dan  pajak  properti.  Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  dalam  menambah literatur  bagi  masyarakat  agar  masyarakat  mengetahui  upaya  pemerintah  terkait  kebijakan  pajak selama pandemi COVID-19.
Keywords: perpajakan, kebijakan pajak, COVID-19

## PENDAHULUAN
Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk berisiko pada penurunan penerimaan pajak negara (OECD, 2020e). Menurut (OECD, 2020c), kebijakan physical distancing selama  pandemi  COVID-19  mengakibatkan  sebagian  industri  memutuskan  untuk mengurangi maupun menghentikan kegiatan produksinya. Penurunan tingkat produksi mengakibatkan laba yang diterima juga berkurang yang berefek pada penerimaan pajak pemerintah. Data penerimaan pajak Indonesia tahun 2020 masing-masing sebesar Rp 80,22 triliun pada bulan Januari, Rp 72,7 triliun pada  bulan  Februari,  Rp  88,69  triliun  pada  bulan  Maret,  dan  Rp  135,06  triliun  pada  bulan  April (Kementerian Keuangan  RI,  2020).  Kementerian Keuangan  RI  (2020)  menyatakan  meskipun  terjadi pertumbuhan positif juga terjadi perlambatan yang signifikan bila dibandingkan pada penerimaan pajak tahun 2019 pada periode yang sama. Penurunan penerimaan pajak akibat pandemi juga terjadi di Korea Selatan pada kuartal pertama 2020 yang turun sebesar ₩ 8,5 triliun (L. E. Joo, 2020).
Penurunan kinerja perekonomian akibat kondisi global saat ini menyebabkan adanya dualisme kebijakan pajak yang menjadi dilema bagi pemerintah. Pajak selain berfungsi sebagai budgeter yaitu sumber  penerimaan  negara,  pajak juga  berfungsi sebagai regulerend yaitu alat  yang  digunakan  oleh pemerintah untuk mengatur keseimbangan perekonomian suatu negara melalui kebijakannya (Rohendi, 2014). Di tengah kondisi COVID-19, pemberian insentif pajak menjadi salah salah satu kebiijakan pajak yang  banyak  diterapkan  oleh  setiap  negara.  Pemerintah  mengharapkan  beban  dari  kebijakan pemungutan pajak dapat ditekan dengan adanya insentif pajak tersebut dan wajib pajak terdampak dapat menggunakan pendapatannya saat itu untuk mempertahankan operasional bisnis sehingga terhindar dari risiko  likuiditas.  Namun  disisi  lain  kebijakan  insentif  pajak  tersebut  dapat  mengurangi  pendapatan negara dan juga kebijakan tersebut tidak dapat menjamin meningkatnya voluntary compliance , justru sebaliknya  dapat  dimanfaatkan  untuk  penghindaran  pajak  (Utama,  2020). Kementerian  Keuangan
Republik  Indonesia  menerapkan  kebijakan  penangguhan  pembayaran  pajak  bagi  wajib  pajak  badan maupun wajib pajak orang pribadi yang terdampak pandemi COVID-19 (Peraturan Menteri Keuangan Tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi Coronavirus  Disease 2019,  2020). Pemerintah  berupaya  menerapkan  kebijakan  tersebut  untuk  menstabilkan  perekonomian  masyarakat namun disisi lain kebijakan tersebut berisiko pada penurunan penerimaan pajak (Harahap et al., 2018).
Dampak pandemi COVID-19 memiliki efek yang serupa dengan kondisi global ketika terjadi krisis  ekonomi  yang  juga  mempengaruhi  penerimaan  pajak  negara.  Pham  (2020)  menyatakan  krisis ekonomi  global  yang  terjadi  di  Vietnam  tahun  2008  membuat  pemerintah  setempat  menerapkan kebijakan pajak dengan memotong PPh badan ( corporate income tax ) dan menunda pembayaran PPh badan  selama  sembilan  bulan.  Penelitian  lain  dari  Amerika  juga  menjelaskan  bahwa  pemerintah setempat  menerapkan  kebijakan  berupa  pemotongan  pajak  dividen  ketika  terjadi  krisis  ekonomi (Yagan,  2015).  Penelitian  sebelumnya  membahas  terkait  kebijakan  pajak  yang  diterapkan  oleh pemerintah ketika terjadi krisis ekonomi, namun lingkup penelitian terbatas hanya pada kebijakan satu negara yaitu Vietnam dan Amerika Serikat. Dengan demikian, penelitian saat ini akan dikembangkan pada respon negara-negara dalam data statistik OECD melalui kebijakan pajak yang diterapkan ketika pandemi COVID-19.
Timbulnya dualisme kebijakan pajak dimana pajak seharusnya berfungsi sebagai budgeter dan regulerend  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  dalam  upaya  menerapkan  kebijakan  pajak.  Hal  ini disebabkan  karena  pemerintah  harus  menerapkan  kebijakan  pajak  yang  dapat  menjaga  stabilitas perekonomian  namun  juga  tidak  memberatkan  bagi  wajib  pajak.  Sebelum  pandemi  COVID-19, peristiwa serupa juga  pernah  terjadi  seperti  epidemi  SARS  tahun  2003  dan  MERS  tahun  2012  yang terjadi di wilayah China dan wilayah Asia lainnya. Salah satu kebijakan yang diambil untuk memitigasi dampak  dari  epidemi  SARS  dan MERS  adalah  dengan  menurunkan  tarif  pajak untuk  meningkatkan pengeluaran, walaupun terjadi penurunan penerimaan pajak dalam jangka pendek (Youkyung, 2015). Oleh karena itu, topik terkait kebijakan pajak menarik dan penting untuk dilakukan penelitian karena kebijakan pajak yang diambil ketika pandemi akan berdampak pada perekonomian negara. Penelitian saat ini merumuskan bagaimana respon negara-negara dalam data statistik OECD terhadap kebijakan pajak  pada  saat  pandemi  COVID-19.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memetakan  respon  negara- negara yang terdapat dalam data statistik OECD terkait dengan kebijakan pajak pada masa pandemi COVID-19.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  dalam  menambah  literatur  terkait  kebijakan pajak yang diterapkan pada saat terjadi pandemi.

## KAJIAN PUSTAKA Definisi, Filosofi, dan Fungsi Pajak
OECD (1996) mendefinisikan pajak sebagai pembayaran wajib kepada pemerintah dan manfaat yang diterima oleh masyarakat bersifat kontraprestasi. Putri (2013) menjelaskan bahwa kontraprestasi adalah manfaat yang diterima dari pembayaran pajak tidak sebanding dengan pajak yang dibayarkan oleh  wajib  pajak  karena  tidak  ditujukan  secara  langsung,  melainkan  untuk  membiayai  pengeluaran negara. Dziemianowicz (2019) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pajak merupakan harga yang harus  dibayar  untuk  hidup  dalam  masyarakat.  Hal  ini  didukung  dengan  pernyataan  bahwa  pajak merupakan aspek fundamental dalam kehidupan modern karena pendapatan pajak dapat digunakan oleh pemerintah  untuk  mendukung  kesejahteraan  ekonomi  dan sosial  (Young  et  al., 2016).  Setiap  negara memiliki  beberapa  jenis  pajak,  antara  lain  adalah corporate  income  tax (CIT), personal  income  tax (PIT), value-added tax (VAT), dan property tax (OECD, 2020e).
Pajak  memiliki  peranan  penting  dalam  mendukung  dan  memelihara  jalannya  perekonomian suatu negara (Nkundabanyanga et al., 2017). Anggaran yang digunakan oleh pemerintah salah satunya berasal dari pendapatan pajak, hal ini membuktikan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai budgeter yaitu sumber pendapatan negara (Rohendi, 2014). Pendapatan yang berasal dari pajak dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, contohnya untuk mendukung kebutuhan sistem kesehatan ketika terjadi pandemi  COVID-19.  Selain  itu,  pajak  digunakan  oleh  pemerintah  sebagai  alat  untuk  mengatur perekonomian negara sehingga pajak juga berfungsi sebagai regulerend (Rohendi, 2014). Pajak dapat berfungsi  untuk  mengelola  ekonomi,  dan  pasar  keuangan,  serta  untuk  mendidik,  melindungi,  dan merawat  warganya  melalui  kebijakan  perpajakan  (Yew  et  al.,  2014).  Pendapatan  pajak  relatif  dapat diprediksi, sehingga pemerintah dapat melakukan perencanaan melalui kebijakan pajaknya (Owens & Parry, 2009).

## Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi COVID-19
Pandemi COVID-19 yang menyebabkan efek merugikan pada sistem kesehatan dunia memiliki pengaruh dalam segi sosial ekonomi dunia. Nicola et al. (2020) menjelaskan bahwa adanya pembatasan sosial, pembatasan perjalanan domestik maupun internasional, serta pemberlakuan karantina memicu kekhawatiran akan terjadinya krisis ekonomi dan resesi akibat terhambatnya kegiatan ekonomi. Negara- negara ASEAN menjadi contoh negara yang perekonomiannya terdampak akibat penyebaran COVID- 19, seperti penurunan pendapatan dari sektor pariwisata yang terjadi di Thailand dan Singapura yang masing-masing sebesar 3,7% dan 2,5% (ASEAN, 2020). Ozili (2020) menjelaskan bahwa efek pandemi COVID-19  juga  menyebabkan  Nairobi  Stock  Exchange  menangguhkan  perdagangan  ekuitasnya  di Maroko akibat penurunan yang terjadi melebihi 5%. Nicola et al. (2020) menjelaskan meskipun sektor pariwisata, finansial, dan manufaktur mengalami penurunan, namun sektor industri farmasi, teknologi informasi, media, research and development justru mengalami peningkatan pendapatan.
Berdasarkan kondisi ekonomi yang terjadi, adaptasi terkait kebijakan pemerintah menjadi kunci untuk  mendorong  keseimbangan  perekonomian,  salah  satunya  melalui  kebijakan  pajak.  Pemerintah berupaya mengambil langkah kebijakan pajak yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor yang tidak terdampak dan memberi keringanan melalui penangguhan pajak bagi sektor yang terdampak pandemi COVID-19 (International Monetary Fund, 2020). OECD (2020a) merekomendasikan kepada pemerintah untuk memfokuskan pembuatan kebijakan pajak yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga dan menjaga likuiditas bisnis dalam konteks nasional negara masing-masing. Kebijakan pajak yang dapat diterapkan antara lain dengan menerapkan pembebasan maupun penangguhan pembayaran pajak untuk pajak properti, CIT, PIT, VAT, atau pajak konsumsi, serta memberikan waktu tambahan bagi wajib pajak untuk mengajukan pengembalian pajak (OECD, 2020e).

## Pajak dalam Hukum Negara
Ginting et al. (2018) menjelaskan bahwa hukum  merupakan faktor yang mendukung stabilitas ekonomi suatu negara karena memiliki peran dalam mengatur permasalahan ekonomi. Tanpa adanya hukum yang memadai permasalahan ekonomi menjadi sulit untuk ditangani dan dapat memakan waktu serta biaya yang lebih mahal (Arner, 2007). Sama halnya dengan peran hukum, pajak juga merupakan cara efektif untuk mengatur kehidupan masyarakat (Avi-Yonah, 2011). Pajak hanya dapat dipungut jika diberlakukan secara sah oleh undang-undang, diterapkan secara tidak memihak, dan harus digunakan untuk  tujuan  publik  (Vanistendael,  1996).  Sifat regulerend dari  pajak  tersebut  ditunjukan  melalui kebijakan  pajak  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Kebijakan  pajak  merefleksikan  keputusan pemerintah  dalam  mempertimbangkan  kebijakan  ekonomi  dan  sosial  karena  memengaruhi  kerangka keuangan dalam aktivitas bisnis dan masalah lingkungan (European Commission, 2015).

## Pajak dalam Perekonomian Negara
Pajak dalam perekonomian memiliki peran lebih dari sekadar pendapatan bagi negara, melainkan pajak memiliki peran dalam membangun perekonomian negara (Owens & Parry, 2009). Tanzi & Zee (2013) menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan negara yang  dapat  digunakan  untuk  membiayai  kebutuhan  akan  barang  dan  jasa.  Joseph  et  al.  (2019) menjelaskan  dalam  penelitiannya  bahwa  pajak  berperan  untuk  meningkatkan  pendapatan  untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Pajak merupakan alat bagi  pemerintah  untuk  menjalankan  kebijakan  fiskalnya  yaitu  dengan  menerapkan  kebijakan  pajak (OECD,  2014). Kebijakan  pajak  dapat  berperan  dalam  meningkatkan  arus  kas  bisnis,  meningkatkan arus  kas  rumah  tangga,  serta  mendukung  konsumsi,  investasi,  sistem  kesehatan,  dan  tenaga  kerja (OECD, 2020e).

## Kebijakan Pajak pada Masa Sulit
Adanya krisis kesehatan memiliki dampak pada perekonomian negara, kebijakan pajak menjadi salah  satu  upaya  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  krisis  seperti  yang  pernah terjadi  ketika  epidemi  SARS  dan  MERS  yang  terjadi  pada  tahun  2002  dan  2012.  Epidemi  SARS mengakibatkan  negara  di  wilayah  Asia  kehilangan  pendapatan  sekitar  US$12-18  juta  akibat  adanya penurunan  pada  sektor  pariwisata  dan  penjualan  ritel  (Qiu  et  al.,  2018).  China  sebagai  negara  yang terdampak epidemi SARS terburuk memutuskan untuk  menerapkan sistem pembebasan pajak dalam upaya untuk mendukung industri yang terdampak SARS (Lee & Warner, 2006). Pemerintah Singapura juga  menerapkan  kebijakan  pemotongan  pajak  properti  untuk  industri  perhotelan  karena  adanya
penurunan  pendapatan  pada  sektor  pariwisata  akibat  dari  epidemi  SARS  (Ministry  of  Finance  and Ministry of Trade & Industry, 2003).  H. Joo et al. (2019) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa epidemi MERS yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2015 menyebabkan penurunan pendapatan dari sektor pariwisata sebesar US$2,6 miliar dan melambatnya konsumsi serta ekspor. Kondisi tersebut membuat pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menerapkan kebijakan pemotongan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran (Youkyung, 2015).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  menjelaskan  tentang kondisi objek maupun subjek yang diteliti dan berfokus pada suatu kasus (Sugiyono, 2015). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memetakan respon negara-negara yang terdapat dalam data statistik OECD terkait dengan kebijakan pajak pada masa pandemi COVID-19, sehingga subjek penelitian ini berupa negara-negara dalam data statistik OECD, sedangkan objek penelitian berupa kebijakan pajak yang diterapkan pada masa pandemi COVID-19 . Penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi melalui data  statistik  yang  diperoleh  melalui  web  resmi  OECD  (oecd.org)  berupa  dan  studi  literatur  yang mengkaji tentang kebijakan pajak yang diterapkan oleh setiap negara dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Kebijakan  pajak  yang  diterapkan  dianalisis  dengan  mempertimbangkan  jenis  pajak, kebijakan  pajak  yang  diterapkan,  dan  fungsinya  dalam  kaitannya  terhadap  respon  yang  kemudian diambil oleh pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Identifikasi terkait jenis pajak dan fungsinya kemudian akan digunakan untuk memetakan respon setiap negara dalam menghadapi pandemi COVID- 19 melalui kebijakan pajak yang diterapkan.
Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa data sekunder atau data yang diperoleh dari pihak eksternal. Data diperoleh melalui Dataset: Tax policy measures (updated 29 June 2020) yang diterbitkan oleh OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development ) dan situs resmi pemerintah. Populasi dari penelitian ini adalah negara-negara di seluruh dunia dengan sampel sebanyak 121 negara yang masuk dalam data statistik OECD dan kemudian teknik sampling data yang dilakukan menggunakan teknik purposive sampling .
Proses analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data melalui situs resmi OECD  yaitu Dataset:  Tax  policy  measures  (updated  29  June  2020) dan  situs  resmi  pemerintah. Kemudian  dilakukan  reduksi  data  berdasarkan  data  yang  telah  dikumpulkan  dengan  memilah  setiap data  yang  memiliki  kesamaan  yang  kemudian  dikelompokkan  atau  disebut  sebagai coding untuk selanjutnya  dilakukan  proses  interpretasi.  Berdasarkan  reduksi  data  akan  diperoleh  kebijakan  pajak yang  diterapkan  selama  pandemi  COVID-19  dan  hasilnya  akan  digunakan  sebagai  kriteria  dalam memetakan setiap negara yang menerapkan kebijakan tersebut.  Dalam penelitian kualitatif, interpretasi yang  telah  dibuat  selanjutnya  akan  dianalisis  sehingga  hasil  pengolahan  data  dapat  disajikan  dalam bentuk naratif. Interpretasi dilakukan dengan menjelaskan pengertian dan tujuan dari kebijakan yang diterapkan,  kemudian  menjelaskan  berapa  banyak  negara  yang  menerapkan  kebijakan  tersebut  serta contoh dari penerapan kebijakan. Langkah terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang  telah  disajikan  untuk  kemudian  menjawab  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini.  Kesimpulan diambil  berdasarkan  hasil  dari  kebijakan  pajak  yang  diterapkan  dan  jenis  pajak  yang  menjadi  fokus penerapan kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandemi  COVID-19  menyebabkan  berbagai  negara  membatasi  akses  sosial  masyarakat  untuk mencegah  penyebaran  virus  yang  mengakibatkan  penurunan  penerimaan  negara  karena  kegiatan perekonomian  tidak  dapat berjalan  dengan  maksimal  salah  satunya  penerimaan pajak  (Collier  et  al., 2020).  Kebijakan  pajak  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  mengatur  konsumsi  masyarakat, mendorong  penanaman  investasi,  penawaran tenaga  kerja,  serta pemulihan  ekonomi  terutama  dalam kondisi pandemi COVID-19 (State Taxation Administration of The People’s Republic of China, 2020). Kebijakan pajak yang diidentifikasi meliputi penangguhan pembayaran pajak, penangguhan pelaporan pajak,  mempercepat  pengembalian  pajak,  keringanan  pajak,  pembayaran  hutang  pajak  yang  lebih fleksibel, dan meningkatkan ketentuan kompensasi kerugian.  Identifikasi kebijakan pajak difokuskan pada jenis pajak yang sebagian besar digunakan oleh setiap negara seperti CIT ( corporate income tax ), PIT ( personal income tax ), VAT ( value added tax ), pajak properti ( property tax ), dan pajak konsumsi ( consumption tax ). Dalam bab ini akan membahas mengenai bagaimana respon dari 121 negara yang terdapat  dalam Dataset:  Tax  Policy  Measure dalam  menghadapi  krisis  akibat  pandemi  COVID-19
dalam  kaitannya  terhadap  kebijakan  pajak.  Berikut  merupakan  tabel  terkait  jumlah  negara  yang diidentifikasi, besarnya pendapatan pajak terhadap PDB, dan jumlah kasus COVID-19 per 31 Desember 2020.
Tabel 1 Sampel Jumlah Negara Berdasarkan Area Asia 26 Afrika Amerika Australia Eropa 17 22 3 53 Total 121 Besarnya Pendapatan Pajak terhadap PDB (%) Rata-rata Min Max Median 24,8 0,1 45,9 24 Jumlah negara dengan pendapatan pajak di atas median 60 Jumlah negara dengan pendapatan pajak di bawah median 61 Jumlah Kasus COVID per 31 Desember 2020 (kasus) Rata-rata Min Max Median 665.347 0 20.258.725 125.086 Jumlah negara dengan total kasus COVID di atas median 61 Jumlah negara dengan total kasus COVID di bawah median 60

## Sumber: Data diolah, 2020
Berdasarkan Tabel 1, sampel yang paling banyak dipakai dalam penelitian ini berasal dari negara- negara  di  benua  Eropa  dan  Asia  daripada  negara-negara  dari  benua  Afrika,  Amerika,  dan  Australia. Pajak sebagai sumber pendapatan negara rata-rata menyumbang sebesar 24,8% terhadap PDB (produk domestik  bruto)  pada  tahun  2018.  Perancis  tercatat  sebagai  negara  yang  memiliki  pendapatan  pajak tertinggi di tahun 2018 yaitu sebesar 45,9% terhadap PDB sedangkan porsi pendapatan pajak terendah terhadap PDB tercatat sebesar 0,1% yaitu di Uni Emirat Arab (OECD, 2019). Per 31 Desember 2020, WHO (2021) mencatat rata-rata penyebaran kasus COVID-19 sebanyak 665.347 kasus. Kasus tertinggi terjadi  di  Amerika  Serikat  yaitu  sebanyak  20.258.725  kasus  dan  Kepulauan  Cook  tercatat  memiliki kasus terendah dimana tidak terjadi penyebaran kasus COVID-19 yang tercatat hingga 31 Desember 2020.

## Penangguhan Pembayaran Pajak
Penangguhan pembayaran pajak merupakan kebijakan dimana pemerintah memberikan fasilitas bagi wajib pajak untuk menunda batas waktu pembayaran pajak yang biasanya dibayarkan dalam jangka waktu tertentu (Capano et al., 2020). Pajak dapat dibayarkan di luar tenggat waktu normal yaitu dengan memperpanjang batas pembayaran pajak selama beberapa bulan berdasarkan ketentuan masing-masing negara. Penerapan kebijakan ini dapat ditargetkan berdasarkan sektor yang terdampak atau berdasarkan besarnya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Tujuan diterapkannya kebijakan ini antara lain untuk  meringankan  beban  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  membayar  pajak  karena  adanya penurunan aktivitas operasional yang juga mengancam kemampuan likuiditas mereka (OECD, 2020e). Selain  itu,  menurut  World  Bank  (2020)  penangguhan  pembayaran  pajak  menjadi  langkah  untuk membatasi  kontak  langsung  antara  fiskus  dengan  wajib  pajak  yang  memiliki  kendala  maupun  tidak memiliki akses pembayaran pajak secara online maupun melalui kasir dan teller bank.

## Tabel 2
Jumlah Negara yang Menerapkan Kebijakan Penangguhan Pembayaran Pajak
CIT ( corporate income tax ) 63 PIT ( personal income tax ) 47 VAT ( value added tax ) 39 Pajak konsumsi ( consumption tax ) 13 Pajak properti ( property tax ) 20
Penangguhan pembayaran pajak diterapkan pada seluruh jenis pajak yang ada  yaitu CIT, PIT, VAT, pajak konsumsi, dan pajak properti, namun pada umumnya penangguhan pembayaran pajak lebih banyak  dilakukan  pada  CIT,  PIT,  dan  VAT.  Batas  waktu  dan  sektor  yang  mendapat  fasilitas penangguhan pembayaran pajak setiap negara berbeda-beda tergantung dengan kondisi yang dihadapi oleh  setiap  negara.  Contohnya  pemerintah  Australia  menunda  pembayaran  pajak  hingga  4  bulan sedangkan  Belgia  menunda  pembayaran  pajaknya  hanya  2  bulan  (The  Australian  Government  the Treasury, 2020; OECD, 2020a). Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi sehingga  beberapa  negara  seperti  Guinea,  Laos,  dan  Malta  memfokuskan  kebijakan  ini  untuk  pajak penghasilan  di  sektor  perhotelan,  penerbangan,  maupun  pajak  properti  seperti  yang  diterapkan  oleh pemerintah Georgia (OECD, 2020a).

## Penangguhan Pelaporan Pajak
Penangguhan  pelaporan  pajak  merupakan  kebijakan  dimana  pemerintah  memberikan  fasilitas bagi  wajib  pajak  berupa  memperpanjang  batas  waktu  pelaporan  pajak  (Megersa,  2020).  Pajak  dapat dilaporkan  pada  tanggal  tertentu  di  luar  periode  pelaporan  normal  dengan  memperpanjang  batas pelaporan selama beberapa bulan, contohnya penundaan pelaporan pajak selama 3 bulan untuk CIT di Peru  dan  pajak  konsumsi  karbon  di  Afrika  Selatan  (African  Tax  Administration  Forum,  2020). Penerapan  kebijakan  ini  dapat  ditargetkan  berdasarkan  sektor  yang  terdampak  atau  berdasarkan besarnya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Tenggat waktu tambahan dalam pelaporan pajak dapat dimanfaatkan bagi pemerintah untuk mengumpulkan informasi terkait pengembalian pajak yang dibutuhkan (OECD, 2020d).

## Tabel 3
Jumlah Negara yang Menerapkan Kebijakan Penangguhan Pelaporan Pajak CIT ( corporate income tax ) 18 PIT ( personal income tax ) 19 VAT ( value added tax ) 10 Pajak konsumsi ( consumption tax ) 4 Pajak properti ( property tax ) 1
Sumber: Data diolah, 2020
Penangguhan pelaporan pajak diterapkan pada seluruh jenis pajak yang ada yaitu CIT, PIT, VAT, pajak konsumsi, dan pajak properti, namun pada umumnya penangguhan pelaporan pajak lebih banyak dilakukan pada CIT dan PIT. Penangguhan pelaporan pajak yang diterapkan antara lain seperti Albania dan Bulgaria yang memperpanjang batas pelaporan PIT dan CIT dari 31 Maret 2020 menjadi 31 Juli 2020.  Penangguhan  tidak  hanya  berlaku  untuk  penyampaian  SPT  saja  namun  juga  berlaku  untuk pengajuan  pengembalian  pajak.  Beberapa  negara  seperti  Finlandia,  Hongaria,  India,  dan  Jepang memperpanjang batas pengajuan pengembalian pajak untuk VAT untuk dapat dimanfaatkan bagi wajib pajak (OECD, 2020a).

## Mempercepat Pengembalian Pajak
Pengembalian  pajak  adalah  kebijakan  dimana  pengembalian  dana  atas  pajak  yang  telah dibayarkan  akan  diberikan  kepada  wajib  pajak  berdasarkan  ketentuan  tertentu  yang  diterapkan  oleh negara  masing-masing  (Baker  et  al.,  2020).  Pengembalian  pajak  yang  dilakukan  setiap  negara  dapat berbeda-beda,  misalnya  pengembalian  pajak  dilakukan  atas  kelebihan  pajak  yang  sebelumnya dibayarkan atau pajak yang telah dibayarkan pada periode tertentu akan dikembalikan oleh pemerintah. Dana  dari  pengembalian  pajak  dapat  bermanfaat  bagi  wajib  pajak  untuk  mempertahankan  aktivitas bisnisnya sehingga dapat terhindar dari risiko likuiditas dan mempertahankan pengeluaran masyarakat sehingga  perekonomian  dapat  terus  berjalan  (World  Bank,  2020).  Proses  pengembalian  dana  harus disederhanakan dan diprioritaskan bagi sektor paling terdampak dan yang mengalami kesulitan untuk mengakses pinjaman seperti UMKM (Megersa, 2020).

## Tabel 4
Jumlah Negara yang Menerapkan Kebijakan Mempercepat Pengembalian Pajak CIT ( corporate income tax ) 10 PIT ( personal income tax ) 5 VAT ( value added tax ) 21 Pajak konsumsi ( consumption tax ) 1 Pajak property ( property tax ) 0
Berdasarkan Tabel  4,  pengembalian  pajak  tidak  diberikan  untuk  seluruh jenis  pajak,  beberapa negara hanya memberikan fasilitas pengembalian pajak untuk jenis pajak CIT, PIT, VAT, dan pajak konsumsi. Contohnya pemerintah Indonesia mempersiapkan pengembalian pajak dari VAT sebesar Rp 5 miliar yang berlaku untuk periode April hingga September 2020 dan Yunani yang mempersiapkan pengembalian  pajak  sebesar  €  30.000  (OECD,  2020a).  Pengembalian  pajak  juga  ditargetkan  bagi UMKM  contohnya  Chili  yang  menargetkan  500.000  UMKM  menerima  fasilitas  ini  baik  melalui pengembalian CIT dan VAT bagi UMKM yang mengalami penurunan omzet minimal 30% (Ministry of Finance, 2020).

## Keringanan Pajak
Keringanan  pajak  merupakan  kebijakan  yang  memungkinkan  wajib  pajak  untuk  mengurangi beban  dalam  membayar  pajak  (Qiu  et  al.,  2018).  Keringanan  pajak  yang  diberikan  dapat  berupa menurunkan tarif pajak, memotong pajak yang harus dibayar, membebaskan pajak untuk sektor tertentu dan denda atas keterlambatan pembayaran pajak. Perubahan tarif pajak berupa menurunkan tarif pajak dari tarif normal, sedangkan pemotongan pajak berupa kegiatan memotong pajak yang harus dibayarkan secara normal hingga tingkat tertentu  (OECD, 2020c). Penurunan tarif pajak sebagian diterapkan untuk pajak  VAT  terutama  untuk  sektor  kesehatan  yang  mendukung  penyediaan  barang  terkait penanggulangan COVID-19 dan barang yang banyak dikonsumsi oleh publik. Hal ini dilakukan untuk meningkatan  arus  kas  dalam  rantai  pasokan  dan  mendorong  sistem  kesehatan  (African  Tax Administration  Forum,  2020).  Pembebasan  denda  atas  keterlambatan  diterapkan  karena  adanya pandemi yang menyebabkan kegiatan pelaporan dan pembayaran pajak tertunda (Megersa, 2020).

## Tabel 5
Jumlah Negara yang Menerapkan Kebijakan Keringanan Pajak CIT ( corporate income tax ) 35 PIT ( personal income tax ) 31 VAT ( value added tax ) 22 Pajak konsumsi ( consumption tax ) 17 Pajak properti ( property tax ) 14
Sumber: Data diolah, 2020
Berdasarkan Tabel 5, keringanan pajak sebagian besar diterapkan untuk jenis pajak CIT, PIT, dan VAT. Kebijakan penurunan tarif pajak untuk CIT dan PIT yang diterapkan antara lain seperti Indonesia yang menurunkan tarif CIT dari 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, sedangkan penurunan tarif PIT diterapkan oleh pemerintah Mesir terkait pajak atas dividen dari 10% menjadi 5%  (OECD, 2020a). Beberapa negara juga memberlakukan tarif 0% untuk VAT seperti Austria dan Argentina yang menerapkannya kebijakan tersebut terkait impor barang yang digunakan untuk mencegah penyebaran virus, serta Kolombia menerapkan tarif 0% untuk pajak konsumsi bagi restoran (OECD, 2020a). Selain itu, pemerintah Cina membebaskan PIT atas bonus dan subsidi yang diberikan kepada staf medis yang bekerja  dalam  memerangi  COVID-19  (OECD,  2020a).  Negara-negara  seperti  Belgia  dan  Ceko membebaskan denda atas keterlambatan pembayaran pajak, sedangkan Makedonia Utara menurunkan tarif bunga atas keterlambatan pembayaran pajak menjadi 0,15% (OECD, 2020a).

## Pembayaran Hutang Pajak yang Lebih Fleksibel
Otoritas  pajak  memberikan  fasilitas  pembayaran  hutang  pajak  yang  lebih  fleksibel  berupa memberikan rencana pembayaran pajak yang dapat diangsur secara bulanan atau secara triwulan selama periode  tertentu  (African  Tax  Administration  Forum,  2020).  Pembayaran  pajak  yang  lebih  fleksibel dapat memberikan dukungan bagi arus kas bisnis dan meringankan beban wajib pajak dalam membayar kewajiban  pajaknya  (OECD,  2020e).  Selain  itu,  otoritas  pajak juga  dapat  mempertimbangkan  untuk mengembangkan sistem teknologi informasi dalam sistem perpajakannya yang memungkinkan wajib pajak untuk dapat melaporkan dan membayar pajak secara online (World Bank, 2020).

## Tabel 6
Jumlah Negara yang Menerapkan Kebijakan Pembayaran Hutang Pajak yang Lebih Fleksibel
CIT ( corporate income tax ) 17 PIT ( personal income tax ) 10 VAT ( value added tax ) 4 Pajak konsumsi ( consumption tax ) 0 Pajak properti ( property tax ) 1
Kebijakan  pembayaran  pajak  yang  lebih  fleksibel  tidak  diberikan  untuk  seluruh  jenis  pajak, beberapa negara hanya memberikan fasilitas pengembalian pajak untuk jenis pajak CIT, PIT, VAT, dan pajak properti. Beberapa negara memberikan fasilitas berupa pembayaran pajak dengan cara angsuran seperti pembayaran CIT dan PIT yang dapat dilakukan dalam 3 atau 6 angsuran bulanan yang diterapkan di Portugal dan Republik Dominika (OECD, 2020a). Selain itu terkait dengan sistem pelaporan pajak, dalam kondisi pandemi ini pemerintah Makedonia Utara mempersiapkan kemudahan dalam pelaporan pajak  yang  dapat  dilakukan  melalui  e-faktur  dengan  memasukkan  tanda  tangan  elektronik  (OECD, 2020a).
Meningkatkan Kompensasi Kerugian ( Loss Offset Provision ) Ketentuan  kompensasi  kerugian  ( loss  offset  provision )  merupakan  ketentuan  yang memperbolehkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan menghapus kerugian operasi terhadap laba masa lalu ( loss carry back ) atau masa depan ( loss carry forward ) (Baris & Schott, 2019). Kerugian  operasi  menurunkan  penghasilan  kena  pajak  pada  periode  kompensasi  yang  berpengaruh terhadap  penurunan  beban  pajak  pada  masing-masing  periode  (Kohlhase  &  Pierk,  2020).  Kebijakan dalam meningkatkan kompensasi kerugian diperlukan untuk membantu perusahaan yang menghadapi risiko likuiditas dan solvabilitas (OECD, 2020e). Mekanisme kompensasi kerugian dapat memberikan kepastian pada tahun mendatang bahwa kerugian selama  krisis kesehatan ini  dapat dibebankan pada pembayaran pajak di masa depan (World Bank, 2020).

## Tabel 7
Jumlah Negara yang Menerapkan Kebijakan Meningkatkan Ketentuan Penyisihan Kerugian CIT ( corporate income tax ) 15 PIT ( personal income tax ) 3 VAT ( value added tax ) 0 Pajak konsumsi ( consumption tax ) 0 Pajak properti ( property tax ) 0
Sumber: Data diolah, 2020
Kebijakan terkait kompensasi kerugian fiskal tidak diberikan bagi semua jenis pajak melainkan untuk  PIT  dan  CIT.  Negara  yang  memberikan  fasilitas  kompensasi  kerugian  untuk  PIT  antara  lain Amerika  Serikat,  Fiji,  dan  Polandia.  Beberapa  negara  menerapkan  kebijakan  ini  dengan memperpanjang  batas  penerapan  kompensasi  kerugian  seperti  Cina  yang  meningkatkan loss-carry forward dari 5 tahun menjadi 8 tahun dan Slovakia selama lebih dari 4 tahun (OECD, 2020a). Selain itu  beberapa  negara  memberikan  batasan terkait  kerugian  yang  dapat  dikompensasikan  seperti  Ceko dan Islandia yang masing-masing sebesar $ 1,3 juta dan € 132.000, serta Jerman dari € 1 juta menjadi € 5 juta untuk tahun pajak 2020 dan 2021 (OECD, 2020a).

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pada  masa  pandemi  COVID-19,  berbagai  negara menerapkan  kebijakan  perpajakan  untuk  mempertahankan  stabilitas  perekonomian.  Kebijakan  pajak yang  diterapkan  meliputi  kebijakan  penangguhan  pembayaran  pajak,  penangguhan  pelaporan  pajak, mempercepat  pengembalian  pajak,  memberikan  keringanan  pajak,  pembayaran  pajak  yang  lebih fleksibel,  dan  meningkatkan  kompensasi  kerugian.  Kebijakan  pajak  yang  diterapkan  secara  umum difokuskan pada jenis pajak CIT ( Corporate Income Tax ), PIT (personal income tax), dan VAT ( Value Added Tax ), pajak konsumsi, dan pajak properti.
Penelitian  sebelumnya  telah  meneliti  terkait  kebijakan  pajak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah ketika terjadi krisis ekonomi. Penelitian tersebut dilakukan oleh Pham (2020) dan Yagan (2015) yang menyatakan krisis ekonomi global yang terjadi di Vietnam dan Amerika serikat tahun 2008 membuat pemerintah setempat menerapkan kebijakan pajak dengan memotong dan menunda pembayaran CIT selama sembilan bulan dan memotong pajak dividen. Penelitian ini berkontribusi bahwa selain krisis ekonomi,  pemerintah  juga  menerapkan  kebijakan  perpajakan  seperti  penangguhan  pelaporan  pajak, mempercepat  pengembalian  pajak,  meningkatkan  ketentuan  kompensasi  kerugian,  dan  pembayaran pajak yang lebih fleksibel pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat  dalam  menambah  literatur  bagi  masyarakat  agar  masyarakat  mengetahui  upaya  yang dilakukan oleh pemerintah terkait kebijakan pajak selama pandemi COVID-19.
Penelitian ini menjelaskan terkait kebijakan pajak yang diterapkan pada saat pandemi COVID- 19  secara  global,  serta  jenis  pajak  dan  tujuan  dari  diterapkannya  kebijakan  tersebut.  Namun,
keterbatasan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini sebatas memetakan kebijakan pajak tanpa melihat besaran dampak dan efektivitas dari kebijakan pajak tersebut. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisa besaran dampak COVID-19 serta efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk tiap negara.

## REFERENSI
African Tax Administration  Forum. (2020). Suggested COVID-19 measures for revenue authorities . https://www.ataftax.org/ataf-publishes-measures-to-help-manage-the-impact-of-covid-19-on-tax Arner, D. (2007). Law, financial and development. In Financial Stability, Economic Growth, and the
Role of Law
(pp. 13–50). Cambridge University Press.
https://doi.org/10.4337/9781784718213.00013 ASEAN. (2020). Economic impact of COVID-19 outbreak on ASEAN. In ASEAN Policy Brief (Issue April). https://asean.org/storage/2020/04/ASEAN-Policy-Brief-April-2020_FINAL.pdf Avi-Yonah,  R.  S.  (2011).  Taxation  as  regulation:  carbon  tax,  health  care  tax,  bank  tax  and  other regulatory taxes. Accounting, Economics and Law , 1 (1). https://doi.org/10.2202/2152-2820.1008 Baker, A., Traub, J., Mills, P., & Young, C. (2020). Recovery from the COVID-19 crisis: What role will tax policy play? https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax- recovery-from-covid-19-crisis-what-role-tax-policy-play-supporting-recovery-1.pdf
Baris, K., & Schott, I. (2019). Loss-offset provisions in the corporate tax code and misallocation of capital . 105 , 1–20. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2019.04.011
Capano,  G.,  Howlett,  M., Jarvis,  D.  S.  L.,  Ramesh,  M.,  &  Goyal,  N.  (2020). Mobilizing  policy  (in) capacity  to  fight  COVID-19:  Understanding  variations  in  state  responses. Policy  and  Society , 00 (00), 1–24. https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1787628 Collier,  R.,  Pirlot,  A.,  &  Vella,  J.  (2020). Tax  policy  and  the  COVID-19  crisis (Issue  June). https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-07/WP20-01.pdf
Dziemianowicz,  R.  (2019).  Tax  policy  in  OECD  countries  in  2007–2016:  trends  and  challenges. Ekonomia i Prawo , 18 (4), 425. https://doi.org/10.12775/eip.2019.028
European  Commission.  (2015). Taxation:  promoting the  internal  market  and  economic  growth . The European Union Explained. https://doi.org/10.2775/150928
Ginting, B., Sembiring, R., Siregar, M., & Abduh, A. (2018). The role of law in economic development: To  develop  a  special  economic  zone  in  order  to  build  a  national  and  regional  economy. Proceedings of MICoMS 2017 , 209–214. https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00012 Harahap, M., Sinaga, B. M., Manurung, A. H., & Maulana, T. N. A. (2018). Dampak kebijakan dan makroekonomi  terhadap  efektivitas  penerimaan  pajak  di  bursa  efek  indonesia. Jurnal  Ilmiah Manajemen , 8 (2), 400–419. https://doi.org/10.22441/mix.2018.v8i2.013
International Monetary
Fund. (2020). Challenges in forecasting tax revenue . https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on- covid-19-challenges-in-forecasting-tax-revenue.ashx
Joo,  H.,  Maskery,  B.  A.,  Berro,  A.  D.,  Rotz,  L.  D.,  Lee,  Y.  K.,  &  Brown,  C.  M.  (2019).  Economic impact of the 2015 MERS outbreak on the Republic of Korea’s tourism-related industries. Health Security , 17 (2), 100–108. https://doi.org/10.1089/hs.2018.0115 Joo, L. E. (2020). S. Korea’s Q1 tax revenue shrinks $6.9 bn, fiscal deficit hits record high by march . https://pulsenews.co.kr/view.php?year=2020&no=466629
Joseph, F. I., Omodero, C. O., & Omeonu, M. O. (2019). The role of tax revenue and foreign direct investment  in  promoting  economic  progress  in  nigeria. Annals  of  Spiru  Haret  University. Economic Series , 19 (3), 33–54. https://doi.org/10.26458/1932
Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019, Pub. L. No. 44/PMK.03/2020 (2020). https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2020/44~PMK.03~2020Per.pdf Kementrian Keuangan RI. (2020). Apbn kita Mei 2020 . https://www.kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf
Kohlhase,  S.,  &  Pierk,  J.  (2020).  Tax  rule  changes  and  the  timing  of  asset  write-offs  in  loss  firms.
Journal of
Business Finance and Accounting , August 2018 , 1–26.
https://doi.org/10.1111/jbfa.12502
Lee, G. O. M., & Warner, M. (2006). The impact of SARS on China’s human resources: implications
for the labour market and level of unemployment in the service sector in Beijing, Guangzhou and Shanghai. In Review (Vol. 85, Issue 6). https://doi.org/10.20955/r.85.67 Megersa, K. (2020). Tax reforms after COVID-19 and financial crises . https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/15531
Ministry of Finance and Ministry of Trade & Industry. (2003). Government unveils $230 million SARS relief  package. Economic  Impact  of  SARS .  https://www.mof.gov.sg/newsroom/press- releases/Government-Unveils-%24230-Million-SARS-Relief-Package
Ministry  of  Finance,  R.  of  C.  (2020). Additional  policies  to  support  household  and  firms  from  the COVID-19 . https://www.hacienda.cl/english/investor-relations-office/newsletter/latest Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The  socio-economic  implications  of  the  coronavirus  pandemic  (COVID-19):  A  review. International Journal of Surgery , 78 , 185–193. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.04.018
Nkundabanyanga,  S.  K.,  Mvura,  P.,  Nyamuyonjo,  D.,  Opiso,  J.,  &  Nakabuye,  Z.  (2017).  Tax compliance  in  a  developing  country:  understanding  taxpayers’  compliance  decisions  by  their perceptions. Journal of Economic Studies , 44 (6), 931–957. https://doi.org/10.1108/JES-03-2016- 0061
OECD. (1996). Definition of taxes. In Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment (Vol. 2, Issue 3). https://www.oecd.org/daf/mai/pdf/eg2/eg2963e.pdf
OECD. (2014). Fundamental principles of taxation. In Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy (pp. 29–51). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264218789-en OECD. (2019). Revenue Statistics 2019: Tax Revenue Trends in the OECD. In Www.Oe.Cd/Global- Rev-Stats-Database . www.oecd.org/tax/revenue-statistics-norway.pdf OECD.  (2020a). Covid-19  tax  policy  and  other  measures .  https://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax- database/
OECD.  (2020b). Emergency  tax  policy  responses  to  the  COVID-19  pandemic:  limiting  damage  to productive potential and protecting the vulnerable . https://oecd.dam- broadcast.com/pm_7379_119_119695-dj2g5d5oun.pdf OECD.  (2020c). OECD  secretariat  analysis  of  tax  treaties  and  the  impact  of  the  COVID-19  crisis . https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127237-vsdagpp2t3&title=OECD-Secretariat- analysis-of-tax-treaties-and-the-impact-of-the-COVID-19-Crisis
OECD.  (2020d). Tax  administration responses  to  COVID-19 : Measures  taken to  support  taxpayers (Issue March). https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-administration-responses- to-covid-19-measures-taken-to-support-taxpayers-adc84188/
OECD. (2020e). Tax and fiscal policy in response to the coronavirus crisis: strengthening confidence and resilience . http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-and-fiscal-policy-in- response-to-the-coronavirus-crisis-strengthening-confidence-and-resilience-60f640a8/
Owens, J.,  &  Parry,  R.  (2009). Why  tax  matters for  development .  OECD  Centre  for Tax  Policy  and Administration.
https://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/2943/Why_tax_matters_for_development.ht ml
Ozili,  P.  (2020).  COVID-19  in  Africa :  socio-economic  impact  ,  policy  response  and  opportunities.
International  Journal  of  Sociology  and  Social  Policy ,  1–25.  https://doi.org/10.1108/IJSSP-05- 2020-0171/full/html
Pham, A. (2020). Effects of temporary corporate income tax cuts: Evidence from Vietnam. Journal of Development Economics , 146 , 102476. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2020.102476 Putri,  P.  I.  (2013).  Analisis  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kebijakan  pajak. Journal  of  Economics and Policy , 6 (2), 103–2013. https://doi.org/doi: 10.15294jejak.v7i1.3596
Qiu, W., Chu, C., Mao, A., & Wu, J. (2018). The impacts on health, society, and economy of SARS and H7N9 Outbreaks in China: A Case Comparison Study. Journal of Environmental and Public Health , 2018 . https://doi.org/10.1155/2018/2710185 Rohendi, A. (2014). Fungsi budgeter dan fungsi regulasi dalam ketentuan perpajakan indonesia . II (1), 119–126.
State Taxation Administration of The Poeple’s Republic of China. (2020). China ’ s tax measures to combat COVID-19 win int ’ l praise . http://www.chinatax.gov.cn/eng/c101269/c5147432/content.html
Sugiyono.  (2015).  Metode  Penelitian  Kualitatif.  In Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (p. 458). CV ALFABETA.
Tanzi, V., & Zee, H. (2013). Tax Policy for Developing Countries (Working Paper No. 00/35, Issue 27). http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues27/
The  Australian  Government  the  Treasury.  (2020). Supporting  australian  workers  and  business . https://ministers.treasury.gov.au/ministers/josh-frydenberg-2018/media-releases/supporting- australian-workers-and-business
Utama, M. Y. D. (2020). Makin kompetitif, pemerintah pangkas tarif pajak badan . Direktorat Jendral Pajak. https://www.pajak.go.id/id/artikel/makin-kompetitif-pemerintah-pangkas-tarif-pajak- badan
Vanistendael,  F.  (1996).  Legal  framework  for  taxation.  In Tax  Law  Design  and  Drafting (Vol.  1). https://www.imf.org/external/pubs/nft/1998/tlaw/eng/ch2.pdf WHO. (2021). WHO Coronavirus Disease . WHO. https://covid19.who.int/table World Bank. (2020). COVID-19 Revenue Administration Implications: Potential Tax Administation and  Customs  Measures  to  Respond  to  the  Crisis.  In Public  Finance  Administration . https://doi.org/10.4135/9781452224961.n6
Yagan, D. (2015). Capital tax reform and the real economy: the effects of the 2003 dividend tax cut.
American Economic Review , 105 (12), 3531–3563. https://doi.org/10.1257/aer.20130098
Yew, B. K., Milanov, V. B., & McGee, R. W. (2014). An analysis of individual tax morale for russia: before and after flat tax reform. International Business Research , 8 (1). https://doi.org/10.5539/ibr.v8n1p60
Youkyung, L. (2015, October). South Korea’s economy bounces back after MERS crisis. The Jakarta Post . https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/23/south-koreas-economy-bounces-back- after-mers-crisis.html
Young,  A.,  Lei,  L.,  Wong,  B.,  &  Kwok,  B.  (2016).  Individual  tax  compliance  in  china:  a  review.
International Journal of Law and Management , 58 (5). https://doi.org/10.1108/IJLMA-12-2015- 0063