Historical  Review  of  The  Origin  of  Pancasila  as  a  Philosophical  Basis  for  The Implementation of Pancasila Economic System

## P. Setia Lenggono
Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila, Universitas Trilogi Jakarta 12760, Indonesia setialenggono@trilogi.ac.id
Article History accepted 09/04/2021 approved 10/04/2021 published 20/04/2021

## Abstract
The economic system is very important for a nation because it has two main functions, namely a guide  to  directing  the  economy  and  coordinating  various  economic  activities  carried  out  by economic  actors  with  different  preferences.  This  paper  presents  the  Pancasila  Economic System (read: SEP) as an economic system structured as a joint effort based on the principle of kinship. An important foundation in regulating and managing the national economy as mandated by  the  1945  Constitution.  By  conducting  a  historical  and  philosophical  review  of  the  origins (ontology)  of  Pancasila  which  is  the  basis  for  thinking  in  formulating  the  epistemological  and axiological  foundations  that  should  be  the  basis  for  implementing  national  economic development,  this  paper  reveals  that  SEP  is  a  “own  system”  that  is  uniquely  Indonesian.  A consensus  from  the  founders  of  the  state  in  realizing  the  ideals  of  independence,  in  order  to create the greatest possible prosperity with all the people.
Keywords: origin, philosophical basis, Pancasila, economic system, historical reviews

## Abstrak
Sistem ekonomi menjadi sangat penting bagi sebuah bangsa karena memiliki dua fungsi utama, yaitu  pedoman  untuk  mengarahkan  perekonomian  dan  mengkordinasikan  bermacam  kegiatan ekonomi  yang  dilakukan  pelaku  ekonomi  dengan  preferensi  berbeda-beda.  Makalah  ini mengetengahkan Sistem Ekonomi Pancasila  (baca: SEP) sebagai tata ekonomi yang disusun sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan.  Sebuah  fundamen  penting  dalam mengatur  dan  mengelola  perekonomian  nasional  sebagaimana  diamanatkan  UUD  1945. Dengan  melakukan  tinjauan  historis  dan  filosofis  atas  asal-usul  (ontologi)  Pancasila  yang menjadi  pijakan  berpikir  dalam  merumuskan  landasan  epistemologi  dan  aksiologi  yang seharusnya  menjadi  dasar  pelaksanaan  pembangunan  perekonomian  nasional,  makalah  ini mengungkap  bahwa  SEP  adalah sebuah“sistem  sendiri”  yang  khas  Indonesia.  Sebuah konsensus  dari  para  pendiri  negara  dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan,  guna menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran bersama seluruh rakyat.
Kata kunci: asal-usul, dasar filosofis, Pancasila, sistem ekonomi, dan tinjauan historis
Social, Humanities, and Education Studies (SHEs): Conference Series https://jurnal.uns.ac.id/shes p-ISSN 2620-9284 e-ISSN 2620-9292

## PENDAHULUAN
Hampir setiap negara-bangsa yang ada di dunia ini memiliki pandangan hidup dan  sistem  kehidupan  yang  berbeda.  Perbedaan  pandangan  hidup  dan  sistem kehidupan  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  akar  budaya,  sistem  sosial  ekonomi,  dan letak geografis dan yang berlangsung dalam rentang sejarah yang panjang. Perbedaan pandangan  dan  sistem  kehidupan  tersebut  pada  akhirnya  mengkristal  dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat bersangkutan yang pada gilirannya membentuk sebuah  peradaban  tersendiri  yang  khas.  Kekhasan  peradaban  tersebut  bukan  hanya disebabkan  oleh  faktor  internal  (budaya,  etnik,  sistem  sosial,  dan  geografi)  yang bersifat  orisinal,  melainkan  juga  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  eksternal  karena  telah berinteraksi  dan  berakulturasi  dengan  beragam  sistem  filsafat,  sistem  sosial,  sistem ekonomi, dan budaya baru.
Demikian halnya Bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaan dan mampu bertahan sebagai sebuah bangsa hingga kini, karena memiliki sistem nilai yang khas. Dengan  keyakinan  seperti  itulah,  --para  pendiri  negara,  ketika  membentuk  NKRI-- memikirkan dan melahirkan “sistem sendiri” dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam sistem politik-pemerintahan maupun ekonomi dan sosial lainnya. “sistem  sendiri”  tersebut,  tidak  hanya  didasarkan  kepada  sistem  yang  telah berkembang  sebelumnya  di  dunia,  melainkan  juga  digali  dari  akar  budaya  (adat), sistem  sosial,  serta  sistem  ekonomi  yang  telah  hidup  dan  berkembang  secara  turun- temurun  yang  melekat  dalam  falsafah  hidup  manusia  (entitas)  yang  membentuk negara-bangsa Indonesia.
Makalah ini mengetengahkan SEP sebagai tata ekonomi yang disusun sebagai usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan.  Sebuah  fundamen  penting  dalam mengatur dan mengelola perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Makalah ini berupaya memberikan tinjauan historis dan filosofis atas asal- usul  (ontologi)  yang  menjadi  pijakan  berpikir  dalam  merumuskan  landasan epistemologi  dan  aksiologi  yang  sepatutnya  mendasari  pengelolaan  perekonomian Bangsa Indonesia.

## METODE
Kajian  dalam  makalah  ini  menggunakan  pendekatan  historis,  analisis  isi ( content  analysis ), framing ,  dan  bahan-bahan  (data  dan  fakta)  dari  sumber-sumber tekstual,  hasil  publikasi,  dan  informasi  dari  media-media  kontemporer  terkait  hasil karya ilmiah para pemikir SEP dan hasil-hasil karya ilmuwan lain yang relevan. Adapun rujukan  utama  makalah  ini  bersumber  dari  pengembangan  gagasan  buku  Sistem Ekonomi  Pancasila  (Tjakrawerdaja,  Dkk.,  2019),  dimana  penulis  menjadi  salah seorang  penulis  buku  yang  saat  ini  telah  diajarkan  dan  menjadi  mata  kuliah  wajib  di Universitas  Trilogi.  Sedangkan  analisisnya  menggunakan  analisis  filosofis  keilmuan dengan tiga pilar utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang bersumber dari Filasafat Pancasila.
Dengan  semangat  ingin  membebaskan  diri  dari  bias  Indologi,  tulisan  ini  ingin mengajukan  suatu  wacana  pendekatan  yang  disebut  dalam  makalah  ini  sebagai eklektis-kolaboratif,  yaitu  upaya  untuk  menggabungkan  hal  terbaik  dari  pengetahuan filsafat  lokal  (etnik-etnik  Nusantara)  dan  pengetahuan  filsafat  ilmiah  dari  dunia  Barat dan Timur lainnya. Dimana hubungan-hubungan sosial lokal/Timur dipandang sebagai embedded dalam hubungan-hubungan sosial Barat, begitupun sebaliknya. Notonagoro (1975),  menyebutnya  sebagai  metode  eklektis  inkorporatif,  yaitu  langkah-langkah metodis  untuk  menerima  ilmu  pengetahuan  modern  dari  luar,  tetapi  dengan melepaskan  dasar  sistem  filsafatnya  dan  selanjutnya  diinkorporasikan  atau disintesiskan ke dalam struktur filsafat Pancasila.
Sejauh  ini  filsafat  didefinisikan  secara  subjektif  oleh  tiap-tiap  filsuf,  sehingga kesannya tidak ada tolok ukur tertentu yang harus disepakati bersama secara pasti. Di
Barat,  filsafat  berkaitan  erat  dengan  suatu  pemikiran  rasional  untuk  memperoleh pemahaman  akan  diri,  hidup  dan  kehidupannya,  serta rnenarik  makna  bagi  “adanya” dalam keseluruhan. Sementara Timur mempunyai cara pendekatan yang (sama sekali) berbeda, yakni bukan lagi mengandalkan akal budi, melainkan intuisi atau bisikan hati, sehingga  ketajaman  rasa  untuk  mengetahui  dan  memahami  segalanya  menjadi menentukan  (Kartika,  2004).  Masing-masing  memiliki  pilihan  yang  disesuikan  dengan pandangan  hidup, kepentingan,  dan keyakinan yang  telah  terbangun  di dalam  dirinya selama  ini.  Dengan  asumsi  seperti  itu,  makalah  ini  menawarkan  keberadaan  realitas berdasarkan prinsip identitas manusia Indonesia, yang menjadi prinsip tertinggi dalam rangka  dan  upaya  memahami  sesuatu,  yaitu  cita-cita  kemerdekaannya;  merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Sebuah  ruang  yang  diharapkan  mampu  menjelaskan  bagaimana  secara historis,  nilai-nilai  sosial  tertentu  berkembang  dan  kepentingan-kepentingan  apa  yang berkelindan,  memungkinkan  pamahaman  berbagai  aliran  filsafat  yang  berjumpa dengan  tradisi  budaya  (etnik)  lokal  dalam  kepluralannya.  Mambuka  ruang  bagi masuknya  kekayaan  campuran,  pluralitas  nilai  hubungan  sosial,  meskipun konsekuensinya  jatuh  pada  ketidakjelasan.  Sebagaimana  dikatakan  Irwan  (1999), salah  satu  indikator  pendekatan  bersifat  historis  adalah  semakin  tingginya  tingkat ketidakpastian  dan  semakin  terungkapnya  kepentingan-kepentingan  yang  ada  dibalik berbagai simbol-simbol budaya dan nilai sosial. Melalui pendekatan seperti ini, menjadi relavan  untuk  mempertanyakan  kembali  bagaimanakah  asal-usul  Pancasila  sebagai ideologi bangsa menjadi dasar filosofis pelaksanaan SEP?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Hakekat Manusia Indonesia Sebagai Ontologi Pancasila
Sejauh ini filsafat didefinisikan secara subjektif oleh tiap-tiap filsuf, sehingga kesannya tidak ada tolok ukur tertentu yang harus disepakati bersama secara pasti. Dengan  demikian,  filsafat  bukan  hanya  milik  Barat,  melainkan  milik  manusia  di belahan bumi mana pun sejauh berkemauan untuk merenungkan makna eksistensi dan tujuan hidupnya,  termasuk manusia Nusantara. Mengapa Nusantara? Karena yang  membentuk  keIndonesiaan  saat  ini  adalah  entitas-entitas  dan  mereka  yang belakangan tinggal dan menetap di dalamnya.
Membicarakan  keberadaan  filsafat  Nusantara,  tidak  mungkin  tanpa memahami  pentingnya  prinsip  identitas  sebagai  persoalan  metafisis  yang mendasari  segala  yang  ada.  Mengingat  pemikiran  Nusantara  juga  bagian  dari realitas---  sementara  keberadaan  realitas  berdasarkan  pada  satu  prinsip,  yaitu prinsip  identitas,  yang  menjadi  prinsip  tertinggi  dalam  rangka  dan  dalam  upaya memaharni sesuatu.
Realitas  tersebut  memaksa  kita  untuk  menelisik  lebih  dalam,  menyelami keberadaan manusia Nusantara. Nusantara adalah suatu wilayah yang tidak hanya melingkupi  NKRI  saat  ini,  tetapi  juga  wilayah  negara  lain  di  sekitar  Lautan  Pasifik dan  Asia  Tenggara  yang  masih  mendapatkan  pengaruh  peradaban  Melanesia (Papua), Austro Asiatik, dan Austronesia (Tjakrawerdaja, Dkk., 2019; Djafar, Dkk., 2020).  Penutur  Melanesia  ---yang  memiliki  ciri  kulit  hitam  dan  rambut  keriting berasal  dari  Afrika--- telah menghuni kepulauan  Nusantara  sejak  70.000 – 40.000 tahun  silam.  Orang  Melanesia  saat  ini  tersebar  di  NTT,  Papua,  Kepulauan Solomon,  New  Caledonia,  Fiji  hingga  Australia.  Selanjutnya,  mereka  bercampur dengan  migran  Austro  Asiatik  yang  berasal  dari  Indo  China  sekitar  30.000  tahun yang lalu.  Sementara, orang Austronesia bermigrasi ke Nusantara melalui Taiwan pada  6.000-5.000  SM.  Percampuran  dari  ketiga  peradaban  inilah  yang  menurut Lembaga  Biomolekuler  Eijkman  menjadi  dasar  pembentuk  identitas  manusia Indonesia
Mereka  melahirkan  beragam  wujud  kebudayaan  materil,  sebagaimana manusia  Jawa  pesisir  yang  dapat  merepresentasikan  peradaban  Austronesia, memproduksi banyak budaya asli sebelum dipengaruhi budaya Tiongkok dan India, tiga  di  antaranya;  wayang  kulit,  orkestra  gamelan,  dan  karya  tekstil  batik.  Juga budaya  tembikar,  megalitikum,  perladangan  berpindah  dan  pertanian  beririgasi yang dikembangkan peradaban Austro Asiatik. Sementara, budaya tenun ikat, seni ukir,  menginang  dan  pengolahan  sagu  dikembangkan  dan  merepresentasikan peradaban  Melanesia.  Semua  budaya  materiil  itu  merupakan  upaya  paling  awal untuk  membangun  tradisi  metafisika,  etika,  kosmologi,  dan  kosmogoni  spekulatif yang  kian  kritis  dan  sistematis  yang  menjadi  dasar  bangunan  filsafati masyarakatnya di kemudian hari.
Keberadaan  peradaban  manusia  Nusantara  dapat  dilacak  berdasarkan lingua-franca  Indo-Melayu  yang  dituturkan  masyarakat  Austronesia  yang  begitu dominan pengaruhnya di Nusantara. Peradaban mereka tersebar dari Madagaskar hingga Easter Island, serta dari Taiwan hingga New Zealand. Membentuk kawasan diaspora yang menjadi area jelajah para pelaut Nusantara pada masa lampau. Bisa dibayangkan  betapa  luasnya  proses  diaspora  dan  daya  jelajah  para  pelaut Nusantara  pada  masa  lampau.  Sebuah  proses  kolosal  sejarah  yang  ikut membentuk  manusia  Indonesia  yang  tampak  seperti  sekarang.  Pelaut  Nusantara tidak  hanya  menaklukkan  samudra  jauh  sebelum  bangsa  Eropa,  Arab  dan  Cina memulai  penjelajahan  bahari  mereka,  namun  juga  menjadikan  nenek  moyang Bangsa Indonesia sebagai penyokong awal gerakan globalisasi di muka bumi ini.

## Gambar 1. Peta Migrasi Penutur Austronesia
Sumber: Bedford/St. Martin’s (2013)
Nusantara   sebagai   negeri maritim yang memiliki rangkaian pulau terbanyak di dunia dengan posisi geografis yang sangat strategis, digambarkan Dennys Lombard sebagai “ Le Carrefour Javanais ”. Sementara Antony Reid menggambarkannya sebagai “Tanah  di  Bawah  Angin”.  Tidak  hanya  membawa  berbagai  peradaban  besar  Timur merasuk ke jantung  Nusantara,  sebagaimana  peradaban  Hindu  dan  Budha  dari  India yang  melakukan  penetrasi  hampir  bersamaan  dengan  tumbuhnya  Kerajaan  Kutai Martadipura  sebagai  kerajaan  Hindu  tertua,  hingga  Kerajaan  Tarumanegara,  dan Majapahit.  Selanjutnya  peradaban  Budha  dibawa  pengaruh  Kerajaan  Kalingga, Mataram  Budha  hingga  Sriwijaya.  Berikutnya  muncul  peradaban  Islam  yang  masuk melalui  Kerajaan  Perlak –  Samudra  Pasai,  Goa,  Demak  hingga  Mataram  Islam  dan seterusnya.  Sementara  peradaban  Cina  melalui  ajaran  Taoisme  dan  Confusianisme ikut  mewarnai  dihampir  semua  sendi  kehidupan  kerajaan-kerajaan  yang  pernah  ada. Kekayaaan sumberdaya alam Nusantara pun menjadi daya pikat masuknya peradaban Barat  melalui  penetrasi  perdagangan  dan  kolonialisme  dengan  semangat  3G-nya
( Gold,  Glory,  and  Gospel ).  Menjadikan  Nusantara  sebagai  tempat  yang  paling  subur diatas muka bumi dalam “proses pemberadaban” umat manusia.
Peradaban  Nusantara  dengan  segala  keunikan  karakteristiknya,  telah menempuh rute/trajektori yang berbeda-beda secara geografis dan historis sejak masa lampau, tidak hanya diwarnai namun juga ikut mewarnai pertumbuhan peradaban lain di  dunia.  Dick-Read  (2008),  mengungkapkan  bukti-bukti  mutakhir  bahwa  para  pelaut Nusantara telah  menaklukkan  samudra jauh  sebelum  bangsa  Eropa,  Arab  dan  China memulai  zaman  penjelajahan  bahari  mereka.  Sejak  Abad  ke-5  M,  para  pelaut Nusantara  telah  mampu  menyebrangi  Samudra  Hindia  hingga  mencapai  Afrika. Mereka bukan hanya singgah di Afrika, mereka juga meninggalkan banyak jejak pada kebudayaan  di  pantai  timur  Afrika.  Memperkenalkan  jenis-jenis  tanaman  baru, teknologi, musik dan seni yang pengaruhnya masih bisa ditemukan dalam kebudayaan Afrika sekarang.
Dengan  dasar  peradaban  yang  berbasis  budaya  bahari,  masyarakat Nusantara memiliki cara penyikapan “tersendiri”. Mereka memiliki satu cara hidup yang begitu kuat, berlanjut, dan sintas, bahkan lebih dulu dari banyak bangsa yang dianggap besar  oleh  dunia,  bahkan  oleh  agama-agama  besar  dalam  sejarah  manusia.  Mereka mampu  bertahan,  meskipun  banyak  etnik  atau  suku  bangsa  di  dunia  mengalami kepunahan atau terkuburkan oleh budaya baru yang ekspansif dan dominatif (Dahana, 2016).  Padahal  Bellwood  (2000)  memperkirakan  jumlah  rumpun  bahasa  Austronesia mencapai  sekitar  1.200.  Menjadikannya  sebagai  rumpun  bahasa  dengan  jumlah anggota terbesar di dunia dan paling luas sebarannya, meliputi lebih dari separo dunia. Mereka  sangat  agresif,  ulung  dalam  pelayaran  (memiliki  teknologi  pelayaran)  dan gemar bermukim di kawasan kepulauan, sehingga memiliki sebaran penutur terbanyak dan terluas di Pasifik – Samudra Hindia.
Tidak  berlebihan  jika  Radhar  Panca  Dahana  menyebut  manusia  Nusantara sebagai  makhluk  komunal  sejati, homo  socius ,  sebagaimana  dibayangkan  filsuf-filsuf bahari  di  Yunani  dan  filsuf  Kontinental  yang  mengadopsinya.  Tidak  memusat  atau sentralistik  sebagaimana  pemahaman  Kontinental  yang  didasarkan  pada  perspektif atau keseimbangan antara kanan-kiri, hitam-putih, atas-bawah, yin-yang , manicheanisme (me lukiskan  satu  pihak  sebagai  “baik”  dan  yang  lain  sebagai  pihak “jahat”)  yang  terlalu  menyederhanakan,  sehingga  kerap  terjebak  dalam  ideologi, bahkan  ilusi.  Manusia  Nusantara  justru  mengusung  semangat  egalitarian,  majemuk, menyebar,  kosmopolitan  dan outward  looking khas  Maritim.  Kesadaran  komunal seperti  itu  menciptakan  sikap  yang  akseptan  dan  terbuka  pada  kehadiran  orang  lain ( liyan ),  bahkan  pada  tingkat  tertentu  yang liyan akan  menjadi  bagian  integral  dari eksistensi personalnya. Tiap orang (suku bangsa) membutuhkan orang (suku bangsa) lain untuk meneguhkan keberadaan, bahkan bagi keberlanjutan hidupnya.
Hal  itu  menjadi  kesadaran  kolektif  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  proses pengintegrasian  (baca:  kesatuan)  atas  keberagaman  masyarakat  yang  hidup  dan menetap  di  Nusantara.  Sebagaimana  Hilderd-Geertz  mengungkap  keberadaan  300 etnis dengan identitas budaya berbeda-beda di Indonesia, ataupun temuan MA Jaspan yang memperkirakan adanya 366 etnis dengan kriteria pembeda pada bahasa daerah, kebudayaan  serta  susunan  masyarakatnya.  Demikian  halnya  Koentjaraningrat  yang mengidentifikasi  195  suku  bangsa  di  wilayah  Indonesia.  Jauh  sebelumnya, Vollenhoven  dalam  studinya  membagi  etnik-etnik  di  Hindia  Belanda  ke  dalam  19 lingkungan  hukum  adat  ( rechtskringen )  dalam  satu  daerah  dengan  garis-garis  besar, corak, dan sifat hukum adat yang seragam
Lebih  jauh  Holleman  berhasil  mengidentifikasi  adanya  satu  kesatuan  dari empat corak hukum adat di Hindia Belanda yang dapat merepresentasikan “pancaran dari  jiwa  dan  struktur  masyarakat  Ind onesia”  yang  justru  menjadi  perekat  persatuan diantara  perbedaan  yang  ada.  Dengan  dasar  pemahaman  filosofis  seperti  itu,  maka
yang muncul  dalam  praksis kehidupan  manusia  Nusantara  bukanlah  perbedaan  yang lebih  memiliki  konotasi  negatif  terhadap  kesatuan,  namun  justru  yang  mengemuka adalah  keragaman  yang  diinsyafi  manusia  Nusantara  sebagai  kesatuan  yang  tidak terpisahkan  dalam  pergaulan  sosialnya.  Suku  bangsa  di  Nusantara  memandang bahwa dalam pergaulan hidupnya, manusia tidak bersifat individu yang berdiri sendiri, bebas  dari  ikatan  kelompoknya  dan  hanya  mencari  manfaat  bagi  dirinya.  Melainkan, manusia  yang  merupakan  bagian  dari  kelompok  dan  baru  mempunyai  arti,  jika  ia bersama-sama dalam kelompoknya.

## Gambar 2. Hakekat Eksistensi Manusia Nusantara
Eksistensinya  ditempatkan  pada  keluhuran  harkat  dan  martabat  yang  secara illahiah  merupakan  mahluk  Tuhan  YME  dengan  kesadaran  mengemban  kodrat relasional  untuk  selalu  menempatkan  diri  dalam  keselarasan  masyarakat  dan mikrokosmos – makrokosmos. Pandangan tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa manusia  merupakan  mahluk  pribadi  (individu)  sekaligus  mahluk  sosial  yang  tersusun atas kodrat jiwa dan raga, serta jasmani dan rohani. Sebagaimana diilustrasikan Serat Centini  bahwa  “ tunggal  tan  tunggal  lawan  ing  pesti,  loro  tan  loro,  jiwa  tinon  lawan ragane …  (kita  adalah  tunggal  tetapi  tidak  tunggal,  dua  namun  tidak  dua,  jiwa menampakan diri dalam tubuh…).
Realitas  seperti  itulah  yang  mendasari  gagasan  filosofis  yang  dalam  makalah ini  disebut  sebagai  “Filsafat  Etnik  Nusantara”  (baca:  FEN),  yaitu  segala  warisan pemikiran  asli  yang  terdapat  dalam  adat-istiadat  dan  kebudayaan  semua  kelompok etnik  di  Nusantara.  Sebuah  wilayah  yang  tidak  hanya  melingkupi  NKRI  saat  ini,  tapi juga wilayah negara lain di sekitar Lautan Pasifik – Hindia dan kawasan Asia Tenggara yang  masih  mendapatkan  pengaruh  percampuran  peradaban  Melanesia,  Austro Asiatik, dan khususnya peradaban Austronesia.
Keberadaan FEN tidaklah hidup, tumbuh dan berkembang dalam ruang hampa dan  statis,  kebal  terhadap  pengaruh  peradaban  asing,  serta  suci  dari  unsur  filosofis asing. Dengan segala kelemahan dan kelebihannya,  FEN beradaptasi, mengolah dan berinteraksi  (saling  mempengaruhi)  dengan  berbagai  aliran  filsafat  yang  berjumpa dengannya  di  aras  lokal,  sehingga  memunculkan  berbagai  faham  baru  yang  berbeda dengan  filsafat  aslinya  (hibrid).  Clifford  Geertz  (1983)  ataupun  Niel  Mulder  (1999) menyebut fenomena itu sebagai Sinkretisme . Realitas tersebut semakin mempenjelas, betapa  entitas-entitas  di  Nusantara  memiliki  kemampuan  untuk  menemukan  dasar kesatuan dibelakang sesuatu yang nampaknya saling bertentangan, sehingga terkesan mempersatukan hal-hal yang berbeda-beda sebagai sebuah relativitas formal.
Cara  berpikir  seperti  itu,  tampaknya  juga  diinsyafi  Ki  Hajar  Dewantara  yang men gembangkan  sebuah  konsep  yang  disebutnya  “prinsip  nasi  goreng”  dalam memahami  sebuah  realitas.  Nasi  goreng  adalah  makanan  asli  tradisional  yang biasanya digoreng dengan minyak kelapa. Namun, jika mentega ( butter ) yang berasal dari Belanda dapat membuat nasi goreng itu bertambah enak, maka tidak ada alasan menolak  penggunaan  mentega  itu,  selama  yang  menggorengnya  ialah  orang Indonesia  sendiri.  Filsafat  Indonesia  Tradisional  yang  bermentega  Belanda  itu  tetap layak  untuk  disebut  “filsafat  buatan  orang  Indonesia”,  bukannya  plagiarisme  filsafat Barat.

## Gambar 3. Proses Pembentukan Filsafat Pancasila
Pandangan  hibrid  seperti  itulah  yang  kelak  dijadikan  landasan  pemikiran  para pendiri  negara  dalam  merumuskan  UUD  1945  dan  Pancasila.  Aspek-aspek  FEN terbaik kemudian meresap, mendasari pembentukan negara Indonesia, seperti; tradisi ketuhanan ( theisme ) dan permusyawaratan (demokrasi pramodern), persatuan antara pimpinan –  rakyat,  prinsip  kekeluargaan,  permusyawaratan  dan  gotong-royong. Sementara  sejumlah  paham  Barat  yang  relevan,  seperti;  nasionalisme,  humanisme universal  atau  internasionalisme,  rasionalisme,  sosialisme  negara  ( staats-socialism ) dan  kesejahteraan  sosial  ( social  democracy )  diadopsi  dan  dicangkokkan.  Demikian halnya  konsepsi Umran -nya  Ibn  Khaldun, Maslahah dari  ahli fiqih Maliki  dan  Ibn Taymiyah, serta Ijma’ Fiqih Islam tentang demokrasi pun diintegrasikan. Gagasan dan konsepsi  filosofis  hibrid,  seperti  itulah  yang  mendasari  perumusan  UUD  1945  dan Pancasila, sebagai dasar pembentukan NKRI pada 17 Agustus 1945. Untuk itu filsafat Pancasila,  dapat  dipahami  disini  sebagai  hasil  dari  proses  adaptasi  selektif  atas "pertemuan” berbagai faham filsafat dunia di Nusantara. Dimana FEN menjadi wadah bagi  berlangsungnya  transformasi,  legitimasi  dan  habitualisasi  gagasan  dan  konsepsi filosofis  hibrid  yang  membentuk  manusia  dan  bangsa  Indonesia  sebagaimana mewujud saat ini.

## 2.  Epistemologi Sistem Ekonomi Pancasila
Cara  pandang  hakekat  manusia  Indonesia  seperti  itulah,  yang  melahirkan paham  kekeluargaan  sebagai  esensi  dasar  kehidupan  bermasyarakat  dan  berbangsa manusia  Indonesia.  Manusia  Indonesia  selalu  mencari  keselarasan  antara  hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai warga masyarakat/negara, antara kehidupan materi dan  kehidupan  rohani  serta  yang  ber-Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Selain homo- economicus ,  manusia  Indonesia  sekaligus  juga  homometafisikus  dan homo-mysticus (Mangunpranoto,  1981).  Dalam  kaitan  tersebut,  untuk  mewujudkan  cita-cita kemerdekaannya  maka  interaksi  dan  interelasi  bangsa  Indonesia  di  bidang  ekonomi- pun disusun dalam suatu sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan, yang oleh Bung Hatta disebut sebagai Sistem Ekonomi Terpimpin yang juga sering dimaknai sebagai Ekonomi Koperasi (Hatta, 1960).
Sistem  ekonomi  merupakan  susunan  pemanfaatan  sumberdaya  oleh  para pelaku  ekonomi  menggunakan  tata  cara  tertentu,  yang  sesuai  dengan  dasar  filosofi masyarakatnya,  untuk  mencapai  tujuan  bersama  yang  telah  disepakati.  Apabila  ilmu ekonomi menuntun pemecahan optimal problem pokok semua kegiatan perekonomian, bersifat  umum  dan  berlaku  di  semua  masyarakat  ekonomi  (negara)  dan  bebas  nilai. Sistem ekonomi justru memberikan pedoman dan jawaban yang berbeda dan berlaku khusus  berdasarkan  nilai  ideologis  yang  berlaku  dalam  tiap-tiap  masyarakat  atau negara.  Dasar  ideologi  yang  berbeda  akan  memberikan  jawaban  yang  berbeda  pula. Pemahaman inilah yang dipakai sebagai dasar epistemologi SEP yang dibahas dalam tulisan ini.
Sistem  ekonomi  menjadi  sangat  strategis  artinya  karena  memiliki  dua  fungsi utama,  yaitu  pedoman  untuk  mengarahkan  perekonomian  dan  mengkoordinasikan bermacam  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  pelaku  ekonomi  yang  mempunyai keinginan (preferensi) yang berbeda-beda. Di dalam sistem ekonomi tersebut, terdapat empat elemen pokok yang menjadi penyusun bangun sistem ekonomi sebuah bangsa, yaitu;  1)  kepemilikan  sumberdaya;  2)  para  pelaksana/pelaku;  3)  mekanisme pelaksanaan; dan 4) tujuan bersama yang ingin dicapai (Holesovsky, 1977).
Sebagaimana  digariskan  dalam  UUD  1945,  SEP  memerlukan  peranan  dua institusi  publik  untuk  mengatur  kehidupan  perekonomian  nasional  yaitu;  (1)  MPR  -- sebagai  lembaga  tertinggi  negara  dan    penjelmaan  seluruh  rakyat  Indonesia-- menetapkan asas, kaidah, arah, dan haluan negara  pembangunan ekonomi nasional dalam UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN); dan (2) Pasar yang berkeadilan  --yang  menciptakan  kemitraan  selaras  antar  pelaku  ekonomi. Diorientasikan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan Pembukaan  dan  Pasal  33  UUD  1945,  bukan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  orang per-orang.
Oleh  karenanya  judul  Kesejahteraan  Sosial  dalam  Bab  XIV  UUD  1945 mempunyai  makna  yang  sangat  fundamental,  seperti  dikatakan  Bung  Hatta,  bahwa sistem  ekonomi  nasional  harus  diletakkan  sebagai  bagian  dari  kesejahteraan  sosial. Dengan  landasan  pemikiran  tersebut,  maka  Pasal  33  tentang  “Perekonomian Nasional”, dan Pasal 34 tentang “Jaminan Sosial” diletakkan bersama-sama di bawah Bab  XIV  dengan  judul  “Kesejahteraan  Sosial”  dan  Pasal    23  dan  27  dalam  batang tubuh  UUD  1945  beserta  penjelasannya  merupakan  satu  paket  gagasan  utuh  dan menyeluruh sebagai Doktrin Kesejahteraan Sosial (Swasono, 2003)
Setidaknya  sejak  1966,  ketika  Emil  Salim  melontarkan  gagasannya  tentang SEP  ke  ruang  publik,  telah  mendorong  berbagai  pakar  ekonomi –  sosial  untuk  mulai urun-rembug  dalam  memberikan  sumbangan  pemikirannya  terkait  SEP.  Jika  dirunut, gagasan  tersebut  dapat  dilacak  dari  pemikiran  Bung  Hatta,  Wilopo,  Emil  Salim, Soemitro  Djojohadikusumo,  Mubyarto,  Budiono,  Dawam  Rahardjo,  Sri-Edi  Swasono, Sritua  Arief,  dan  Subiakto  Tjakrawerdaja,  yang  telah  berupaya  mengelaborasi  dan meninggalkan  rekam-jejak  akademis  dalam  memberikan  fundamen  terhadap  konsep- gagasan  SEP.  Pandangan  mereka  bukan  saja  telah  memperkaya  dan  menjadi milestone ,  tetapi  juga  menimbulkan  kontroversi-pertentangan  pemikiran  yang  masih belum  tuntas  hingga kini.  Sebagaimana kritik  yang  dilontarkan  Arief  Budiman,  Sarbini Sumawinata, Syahrir, William R. Liddle, dan McCawley (baca Tjakrawerdaja, 2019).
Mengacu  pada  pandangan  para  pemikir  tersebut,  maka  SEP  layak  digunakan sebagai  dasar  pembangunan  ekonomi  nasional.  Sistem  ekonomi  yang  didasarkan pada  demokrasi  ekonomi,  dimana  produksi  akan  dikerjakan  dari,  oleh,  dan  untuk seluruh  rakyat.  Dengan  demikian,  pembangunan  ekonomi  nasional  akan  melibatkan
partisipasi total seluruh rakyat sehingga setiap warga negara memiliki pekerjaan yang produktif.  Sebuah  pandangan  yang  menjadi  ciri  pokok  sistem  ekonomi  yang  sesuai dengan  paham  kekeluargaan  dan  bertujuan  untuk  menjamin  terwujudnya kesejahteraan umum.
Oleh karena itu, ciri pokok pertama SEP, adalah adanya pengaturan negara di bidang  ekonomi  yang  harus  diputuskan  oleh  seluruh  rakyat  secara  mufakat.  Artinya pengaturan  ekonomi  tidak  boleh  hanya  diserahkan  pada  mekanisme  pasar  semata (seperti  dalam  sistem  ekonomi  kapitalisme);  dan  juga  tidak  boleh  diserahkan sepenuhnya  kepada  kekuasaan  pemerintah  (seperti  dalam  sistem  ekonomi sosialisme).  Meskipun  pengaturan  ekonomi  oleh  negara  dalam  SEP  tetap  dilakukan melalui mekanisme pasar, namun pasar yang bercirikan keadilan. Pasar yang mampu memadukan  para  pelaku  ekonomi  dalam  mengelola  sumberdaya  guna  sebesar- besarnya  kemakmuran  bersama  seluruh  rakyat  melalui  mekanisme  kemitraan  yang selaras. Konsepsi “pasar berkeadilan” inilah yang menjadi ciri pokok kedua SEP.
Melalui  sinergi  dua  kelembagaan  publik  tersebut,  seluruh  rakyat  dapat berpartisipasi secara total melalui usaha bersama dalam pembangunan nasional untuk mengolah sumber daya ekonomi dengan produktivitas dan efisiensi kolektif yang tinggi, sehingga  tercapai  suatu  pertumbuhan  sekaligus  pemerataan  berkeadilan  ( growth through  equity ).  Jadi,  dalam  SEP,  pertumbuhan  dan  pemerataan  bukanlah  suatu pilihan  yang  saling  meniadakan,  melainkan  harus  terjadi  secara  bersamaan  guna terwujudnya  demokrasi  ekonomi.  Sebagaimana  dikatakan  Bung  Hatta  tujuan pertumbuhan  dari  pembangunan  nasional  harus  menjadi  satu  dengan  memperbesar kemakmuran rakyat secara seadil-adilnya, secara merata.
Selanjutnya  untuk  mempermudah  dalam  mengeksplorasi  empat  unsur  sistem ekonomi  yang  dikonstruksi  Holesovsky,  akan  diuraikan keberadaan delapan  ciri  SEP, berikut ini.
1.  Setiap  warga  negara –baik  secara  perorangan  maupun  secara  kelompok– memiliki  pekerjaan  yang  produktif  dan  pendapatan  yang  adil  bagi  kehidupan kemanusiaan yang layak dan bermartabat;
2.  Adanya  partisipasi  total  dari  setiap  warga  negara  dalam  pembangunan ekonomi;
3.  MPR  sebagai  penjelmaan  seluruh  rakyat  dan  lembaga  tertinggi  negara menguasai, merencanakan, mengatur, dan mengawasi perekonomian nasional;
4.  Koperasi Indonesia sebagai sokoguru ekonomi rakyat;
5.  Perusahaan  negara  (BUMN)  sebagai  sokoguru  dalam  kegiatan-kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak;
6.  Perusahaan  swasta  yang  berasaskan  kekeluargaan  berperan  sebagai penggerak  utama  pertumbuhan  kegiatan  ekonomi  yang  tinggi  di  luar  cabang- cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak;
7.  Menggunakan institusi pasar berkeadilan;
8.  Adanya perlindungan sosial bagi rakyat yang tidak dapat bekerja produktif atau kehilangan pekerjaan.
Untuk  mewujudkan  tujuan  pembangunan  nasional,  selanjutnya  SEP mengarahkan  sasaran  pembangunan  ekonomi  (secara  aksiologis)  pada  hal-hal strategis berikut ini. Pertama , tersedianya lapangan kerja yang luas, sehingga seluruh rakyat memiliki pekerjaan dan ikut serta dalam proses pembangunan, serta menikmati hasilnya. Kedua ,  peningkatan  pendapatan.  untuk  dapat  mencapai  pertumbuhan ekonomi  yang  memadai. Ketiga ,  peningkatan  pendapatan  devisa.  yang  tidak  hanya tumbuh  dari  impor  barang-barang  dan  jasa  yang  belum  dapat  diproduksi  di  dalam negeri,  namun  juga  harus  dapat  menghasilkan  produk  ekspor  yang  menghasilkan devisa  dalam  jumlah  mencukupi. Keempat ,  stabilitas  ekonomi  makro  dalam  rangka
menciptakan  kelancaran  dan  meredam  gejolak  ekonomi. Kelima ,  lingkungan  hidup yang  nyaman  dan  lestari.  Dimana  desain  arah  dan  haluan  pembangunan  ekonomi nasional  dapat  dirumuskan  dalam  kebijakan,  dan  strategi  pembangunan  di  sektor industri,  perdagangan,  keuangan,  fiskal,  serta  jaminan  sosial  yang  berpedoman  pada UUD 1945.
Tentu  untuk  dapat  memahami  lebih  komprehensif  dan  objektif  atas  aspek ontologis  dari  penerapan  SEP  dalam  pembangunan  perekonomian  nasional, membutuhkan  kajian  interdisipliner  yang  melibatkan  berbagai  pakar  dari  beragam disiplin  ilmu.  Hasil  evaluasi  perjalanan  pembangunan  nasional  setelah  kemerdekaan yang  diperoleh  dari  kajian  seperti  ini  akan  sangat  penting  artinya  sebagai  dasar teleologis bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  SEP  berbeda  dengan  sistem  ekonomi kapitalisme,  sosialisme,  maupun  sistem  ekonomi  alternatif  yang  berangkat  dari landasan  ontologis  hakekat  manusia  yang  berbeda.  Penalaran  SEP  lebih  memilih jalannya  sendiri  sebagai  sebuah  sistem  ekonomi  yang  secara  ilmiah  berangkat  dari asal-usul  filosofis  khas  Indonesia,  sehingga  dise but  Bung  Hatta  sebagai  “sistem sendiri”.  Secara  konsepsional  SEP  telah  memenuhi  elemen-elemen  dari  susunan sistem ekonomi yang terdiri dari; (1) tujuan, yaitu untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat;  (2)  kepemilikan  sumber  daya  yang  didasarkan  pada  hak  penguasaan sumberdaya  oleh  negara;  (3)  pelaku  ekonomi,  yang  meliputi  BUMN,  koperasi,  dan swasta  yang  bermitra  usaha  secara  selaras;  serta  (4)  mekanisme  penyelenggaraan kegiatan ekonomi dalam pasar berkeadilan.
SEP  merupakan  sebuah  gagasan  yang  setara  dengan  k onsep “Jalan  Ketiga”- nya  Anthony  Gidden,  bahkan  menurut  Rahardjo  (2004)  jika  mampu  diaktualisasikan secara konsisten memiliki “kesejajaran” dengan pemikiran pembangunan internasional yang  mengandung  nilai  aktualitas  dan  relevansi  dengan  gagasan  yang  mampu mengatasi  pemikiran  kiri-kanan  ( beyond  right  and  left ),  sebagaimana  Teori Ketergantungan,  tapi  otentik  Indonesia.  SEP  tidak  menggunakan  mekanisme  pasar bebas, sebagaimana direkomendasikan banyak peraih Nobel, seperti; Gunnar Myrdal, Joseph  E.  Stiglitz,  Amartya  Sen,  Paul  Krugman,  dan  Jean  Tirole.  (Swasono,  2013). Konsepsi  SEP  yang  berdimensi  kerakyatan,  juga  sejalan  dengan  konsep  pemikiran pembangunan  ekonomi  alternatif  dari  pakar-pakar  ekonomi,  seperti  John  Friedman, Sharp J.S., David C. Korten, dan Robert M Grant (Yustika, 2013).

## DAFTAR PUSTAKA
Dahana, Panca Radhar. (2016). Pertahanan Budaya Kita dalam kolom opini Kompas, 9 Februari 2016.
Dick-Read,  Robert.  (2008).  Pengaruh  Peradaban  Nusantara  di  Afrika:  Penjelajah Bahari. Bandung: Mizan.
Djafar,  T.B.  Massa,  Diana  Fauziah,  Subikato  Tjakrawerdaja,  Soenarto  Soedarno,
Ganjar  Razumi  dan  P.  Setia  Lenggono.  (2020).  Sistem  Demokrasi  Pancasila. Depok: Rajawali Pers.
Geerz,  Clifford.  (1983).  Abangan  Santri  Priyayi  dalam  Masyarakat  Jawa,  Jakarta: Pustaka Jaya.
Hatta, Mohammad. (1960). Ekonomi Terpimpin. Jakarta. Penerbit Fasco. Djakarta. Hazairin. (1970). Demokrasi Pancasila. Jakarta: Tinta Mas. Holesovsky,  Vaclav.  (1997).  Economic  System:  Analysis  and  Comparison.  McGraw- Hill.
Irwan, Alexander. (1999). “Mencari Pendekatan yang Lebih Historis” Pengantar dalam Robert  W.  Hefner  (editor).  Budaya  Pasar:  Masyarakat  dan  Moralitas  dalam Kapitalisme Asia Baru. Jakarta: LP3ES.
Kartika,  Dwi  Danang.  (2004).  Pencarian  Dasar-Dasar  Filosofis  Bagi  Keberadaan Filsafat  Nusantara.  Wacana:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Budaya,  Vol.  6,  No.  2, Oktober 2004.
Lombard  Dennys,  1996.  Le  Carrefour  Javanais  (edisi  Indonesia:  Nusa  Jawa  Silang Budaya), Jakarta: Gramedia.
Mangunpranoto, Sarino. (1981). “Dasar Falsafah Ekonomi Pancasila” dalam Mubyarto dan Boediono (Ed.). Ekonomi Pancasila. Yogyakarta: BPFE.
Mubyarto  dan  Boediono  (Editor),  1980.  Ekonomi  Pancasila.  Yogyakarta:  Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi UGM
Mulder  Niel,  1999.  Agama,  Hidup  Sehari-Hari  dan  Perubahan  Budaya:  Jawa, Muangthai dan Filipina, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Notonagoro.  (1975).  Pancasila  Secara  Ilmiah  Populer.  Jakarta:  Penerbit  Pantjuran Tujuh.
Rahardjo, M. Dawam. (2004). Ekonomi Pancasila: Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur. Yogyakarta: Adytia Media dan Pustep UGM.
Reid  Antony,  2011.  Asia  Tenggara  dalam  Kurun Waktu  Niaga  1450 –  1680 jilid satu:
Tanah di Bawah Angin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
Swasono  Sri  Edi,  2003.  Ekspose  Ekonomika,  Globalisme  dan  Kompetensi  Sarjana Ekonomi. Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM.
Swasono  Sri  Edi .  2013, “Bahan  Ajar  Sistem  Ekonomi”  Fakultas Ekonomi,  Universitas Indonesia, 11 Desember 2013
Tjakrawerdaja, Subiakto, Soenarto Soedarno, P. Setia Lenggono, Budhi Purwandaya, M.  Karim  dan  Lestari  Agusalim.  (2019).  Sistem  Ekonomi  Pancasila  (edisi kedua). Depok: Rajawali Pers.
Yustika,  Erani  Ahmad.  (2012).  Ekonomi  Kelembagaan:  Paradigma,  Teori,  dan Kebijakan. Jakarta: Penerbit Erlangga.