## Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Resensi Buku
Ferdian Ahya Al Putra Universitas Sebelas Maret
Judul :Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Penulis : Humphrey Wangke Penerbit :Yayasan Pustaka Obor Indonesia Cetakan : 2020 Tebal : 140 halaman
Buku ini membicarakan mengenai konsep diplomasi yang diterapkan di era digital. Pembahasan pada buku ini mengaitkan dengan kebijakan luar negeri Indonesia serta memfokuskan pada penerapannya di Indonesia yang mengarah  pada  konteks  diplomasi  ekonomi.  Diplomasi  digital  atau diplomasi di era digital seringkali dikaitkan dengan situasi saat ini dimana diplomasi  dilakukan  dengan  cara  yang  berbeda  dibandingkan  dengan model  diplomasi  tradisional.  Diplomasi  digital  dalam  buku  ini  mengutip penjelasan dari Fergus Hanson yang merujuk pada penggunaan internet dan teknologi  komunikasi  informasi  untuk  membantu  mencapai  dan memperkuat tujuan nasional (Hanson, 2012). Sementara, terminologi digital menurut  KBBI  memiliki  makna  “berkaitan  dengan  atau  menggunakan komputer  atau internet”.  Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwasanya penggunaaan  berbagai  instrumen  digital  dapat  berkontribusi  pada tercapainya  suatu  tujuan  nasional.  Namun,  buku  ini  menekankan  bahwa kehadiran  diplomasi  digital  di  sini  bukan  untuk  menggantikan  diplomasi tradisional, melainkan untuk melengkapi atau memperkuat kinerja negara dalam hubungan internasional atau dalam konteks diplomasi tradisional. Ini berarti  bahwa  diplomasi  dapat  dilakukan  untuk  mempengaruhi  berbagai pihak,  yang  bahkan  tidak  pernah  mengunjungi  kedutaan  sekalipun.  Pada konteks ini, penulis mengaitkannya dengan konteks privatisasi diplomasi,
yang  mengungkapkan  bahwa  aktor  yang  terlibat  dalam  proses  diplomasi tidak terbatas pada aktor negara, tetapi juga pada aktor non negara seperti individu,  perusahaan  multinasional  (MNCs),  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM),  Organisasi  Internasional,  kelompok  minoritas,  dan sebagainya. Dengan demikian pemberdayaan seluruh aktor dalam berbagai aktivitas  diplomasi  dan  hubungan  internasional  dalam  konteks total diplomacy dapat  didorong  secara  integratif  dan  menyeluruh  dapat diwujudkan,  khususnya  dengan  memanfaatkan  berbagai  media  social maupun instrumen digital lainnya.
Masih  berkaitan  dengan  konsep  diplomasi  digital,  penulis menggunakan pendapat dari Nicholas Wetscott yang menyebutkan bahwa diplomasi  digital  berimplikasi  terhadap  pembuatan  kebijakan  luar  negeri pada empat bidang, yang meliputi ide, informasi, jaringan, dan pemberian layanan  (Westcott,  2008).  Berdasarkan  bidang – bidang  tersebut,  penulis buku  ini  menekankan  bahwa  seorang  diplomat  harus  memahami  internet dengan baik, yaitu kaitannya dengan upaya mereka untuk mengetahui dan bagaimana  mereka  dapat  mengumpulkan  informasi  yang  paling  tepat sebagai  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  serta  kaitannya dengan  upaya  untuk  mempengaruhi  publik  pada  perdebatan  yang  sering terjadi,  termasuk  yang  terjadi  di  media  sosial.  Humphrey  Wangke  dalam buku  ini  juga  menggambarkan  mengenai  potensi  digital  dunia,  termasuk juga  berbagai  platform  media  sosial  yang  paling  banyak  digunakan berdasarkan laporan Global Statshot Juli 2021 yang menempatkan Facebook pada urutan pertama, kemudian diikuti oleh Youtube dan Whatsapp di urutan ke dua dan ke tiga. Selanjutnya ia juga menyebutkan sejumlah lebih dari 346 juta orang telah terhubung dengan internet (Wangke, 2021). Diplomasi yang didukung dengan internet dan media sosial, telah mendorong pada dunia digital dengan praktik yang lebih terbuka, dan transparan sehingga seluruh proses  dan  hasil  diplomasi  dapat  diakses  dengan  lebih  cepat  oleh masyarakat.
Pada  bagian  selanjutnya,  penulis  mengaitkan  diplomasi  digital dengan  ekonomi  internasional,  termasuk  di  dalamnya  ialah  perdagangan internasional. Kemajuan teknologi dan informasi pada konteks perdagangan internasional  dalam  buku  ini  dinilai  berperan  penting,  misalnya  untuk memangkas  biaya  produksi,  dan  mengalihkan  produksi  ke  negara  lain sehingga  mampu  mendorong  proses  industrialisasi  di  negara – negara berkembang.  Keuntungan  dengan  adanya  perdagangan  internasional tersebut merupakan gain from trade yang berkontribusi pada kesejahteraan suatu  negara.  Namun,  penulis  disini  turut  menyebutkan  mengenai tantangan yang mungkin muncul dalam perdagangan internasional, salah satunya ialah proteksionisme. Penulis kemudian mengambil  contoh kasus pada  saat  Donald  Trump  terpilih  menjadi  presiden  dengan  kebijakannya
yang bernuansa proteksionisme dan kasus Brexit ketika Inggris keluar dari Uni  Eropa  yang  menunjukkan  sulitnya  untuk  menciptakan  integrasi ekonomi  yang  lebih  terbuka.  Penulis  mengaitkan  kasus  tersebut  dengan globalization trilemma yang dicetuskan oleh Dani Rodrik untuk menjelaskan bagaimana  suatu  negara  tidak  mungkin  menerapkan  secara  bersamaan antara  demokrasi,  kedaulatan  nasional,  dan  globalisasi.  Pada  bagian  ini penulis  lebih  banyak  berbicara  mengenai  perdagangan  internasional,  dan menekankan bahwa seharusnya kondisi idealnya tidak hanya sekedar bebas ( free trade ) tetapi harus adil ( fair trade ). Pada bagian ini lebih banyak berbicara mengenai dinamika perekonomian global, termasuk ketika terjadinya resesi global  akibat  pandemi  serta  saat  terjadi  persaingan  atau  perang  dagang antara China dan Amerika Serikat (AS). Buku tersebut mengulas mengenai bagaimana  sebelumnya,  tepatnya  pada  tahun  2018  AS  merupakan  mitra dagang 80 persen negara – negara di dunia namun, pada tahun 2018 turun drastis menjadi 30 persen. Sementara China menjadi mitra dagang 128 dari 190  negara.  Situasi  ini  mengindikasikan  keberhasilan  diplomasi  ekonomi China.  Penulis  juga  mengulas  mengenai  strategi  untuk  berhasil  dalam diplomasi ekonomi, yaitu ialah suatu negara harus memiliki kebijakan yang mampu mendorong industri dalam negerinya berkembang, seperti halnya yang dilakukan oleh China, yaitu membiarkan barang atau komoditas impor masuk  setelah  industri  dalam  negerinya  berkembang.  Disebutkan  pula bahwa persaingan keduanya merupakan persaingan antar teknologi, seperti masuknya platform digital  dari  luar  yang  baru  diizinkan  masuk  setelah platform dalam  negeri  China  seperti  Weibo  telah  menguasai  pasar domestiknya.
Pada bagian akhir, buku ini menghubungkan kembali pembahasannya  pada  konteks  diplomasi  digital,  bahwasanya  kehadiran teknologi  dan  informasi  mendorong  diplomasi  yang  lebih  beragam, termasuk para aktor yang terlibat di dalamnya. Diplomasi di era digital ini juga membutuhkan dukungan publik pada proses pengambilan kebijakan, hal  yang  mungkin  jarang  atau  bahkan  tidak  terjadi  sebelumnya  pada konteks diplomasi tradisional. Mengutip kalimat Christer Jonsson, “ Without communication,  there  is  no  diplomacy ”  (Jönsson,  201 6),  menunjukkan  arti penting komunikasi yang di era digital ini komunikasi sifatnya lebih terbuka dimana  publik  dapat  lebih  banyak  terlibat.  Hal  ini  dikarenakan perkembangan  teknologi  telah  mengaburkan  batas  antara  domestik  dan internasional.  Penulis  turut  menjelaskan  bahwa  Kementerian  Luar  Negeri Indonesia telah membangun Diplomatic Digital System (DDS), yang merujuk pada  seluruh  jaringan  yang  terdapat  di  kedutaan,  konsulat,  Lembaga pemikir,  perusahaan  swasta,  dan  kelompok  masyarakat  sipil  yang  mana mereka berperan pada pembentukan profil diplomasi digital negara. Buku ini  juga  mengulas  bagaimana  pemerintah  Indonesia  berupaya  untuk
menyampaikan pesan perdamaian dengan memanfaatkan berbagai platform media social seperti facebook, Twitter, hingga Instagram.
Lebih  lanjut,  penulis  menjelaskan  mengenai  diplomasi  parlementer yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anggota parlemen atau pun parlemen  sebagai  institusi  dalam  rangka  meningkatkan  kesepemahaman antar  negara  dan  bentuk  pengawasan  terhadap  pemerintah.  Kemudian, diplomasi digital juga memiliki fungsi branding yaitu sebagai upaya untuk mendorong nation  branding yang  bertujuan  untuk  memancarkan  dan membentuk citra suatu negara. Berkaitan dengan nation branding, berbagai aktor  tentunya  dapat  terlibat  secara  aktif,  dengan  memanfaat  kemajuan teknologi  dan  infrastruktur  digital  yang  dapat  dijangkau  dengan  mudah. Musisi sekaligus content creator Alffy Rev, merupakan bukti konkret bahwa dengan memanfaatkan Youtube, ia berhasil memukau berbagai viewers dari berbagai  negara  dengan  karyanya  yang  menampilkan  budaya  khas Indonesia,  mulai  dari  lagu  tradisional,  tarian  tradisional,  hingga  situs bersejarah  yang  dikemas  dengan  memaksimalkan  kecanggihan  teknologi. Ini tentunya dapat mendorong nation branding Indonesia, khsusunya dalam bidang budaya dan pariwisata (Putra, 2021).
Secara  keseluruhan,  buku  ini  mudah  dipahami  dan  memberikan pemahaman mengenai konsep dasar mengenai diplomasi digital, khususnya terkait  penerapannya  di  Indonesia.  Buku  ini  dapat  bermanfaat  baik  bagi akademisi,  peneliti,  praktisi,  wirausahawan  maupun  masyarakat  secara umum yang memiliki minat terhadap bentuk diplomasi baru. Buku ini dapat menjadi pegangan bagi mereka yang ingin memanfaatkan peluang di tengah kemajuan  teknologi  dan  informasi.  Selain  itu,  dengan  membaca  buku  ini, pembaca  mungkin  akan  menyadari  bahwa  pihaknya  pernah  atau  dapat berkontribusi  dalam  proses  diplomasi  sesuai  dengan  keahliannya  karena buku ini mampu membuka jendela kita terhadap diplomasi yang lebih luas dan  dapat  dijangkau.  Bagi  penulis  atau  pun  peneliti  pada  bidang  ini, hendaknya  dapat  memberikan  contoh  yang  lebih  beragam  terkait  praktik diplomasi  digital,  khususnya  dalam  kehidupan  sehari – hari,  sehingga pembacara  dapat  memperoleh  gambaran  yang  lebih  jelas  mengenai diplomasi digital di masa mendatang.

## Daftar pustaka
Hanson, F. (2012). Revolution@ State: The Spread of Ediplomacy . Lowy Institute for International Policy.
Jönsson, C. (2016). Diplomacy, Communication and Signaling . London: SAGE.
Putra,  F.  A.  A.  (2021).  Wonderland  Indonesia  dalam  Lensa  Diplomasi Budaya  di  Era  Digital  [Online].  25  Agustus.  Tersedia  di: <https://kumparan.com/ferdian-ahya-al-p/wonderland-indonesia-
dalam-lensa-diplomasi-budaya-di-era-digital-1wOZlM3yN4O> [diakses 29 Juni 2023].
Wangke,  H.  (2021). Diplomasi  Digital  dan  Kebijakan  Luar  Negeri  Indonesia . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Westcott,  N.  (2008).  Digital  Diplomacy:  The  Impact  of  the  Internet  on International Relations. OII Working Paper , No. 16.