## Industrialisasi Dan Berkembangnya Kota Malang Pada Awal Abad Ke-20
Winin Maulidya Saffanah
Program Studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, IKIP Budi Utomo Malang

## Abstrak
Kehadiran  Kota  Malang  sebagai  Kotapraja  pada  tahun  1914  tidak  dapat dilepaskan  dari  industrialisasi  yang  terjadi  di  kota  tersebut  pada  awal  abad  ke-20. Kehadiran  dua  pabrik  gula  yaitu  Kebon  Agung  dan  Krebet  Baru  pada  dekade  1900-an telah mendorong pertumbuhan Kota Malang dengan infrastruktur yang cukup memadai dan penduduk yang cukup padat. Pada dekade 1930-an, industri gula ini diganti dengan industri  rokok  sebagai  salah  satu  penopang  perkembangan  kota  Malang.  Salah  satu penyebab dari berdirinya pabrik-pabrik ini adalah diterbitkannya Undang-undang Gula dan Undang-undang Agraria pada tahun 1870. Kedua undang-undang ini menyebabkan wilayah  Malang  yang  berada  di  dekat  gunung  dan  cukup  subur  dibanjiri  oleh  modal swasta yang mendirikan berbagai perkebunan. Wilayah yang kelak menjadi Kota Malang sendiri  merupakan  titik  pengumpulan  yang  juga  ditinggali  oleh  banyak  pemilik perekebunan  sehingga  akhirnya  dibentuk  infrastruktur  yang  memadai.  Diresmikannya Kota  Malang  pada  1914  sendiri  sangat  terpengaruh  dengan  berdirinya  banyak perkebunan  dan  industrialisasi  ini.  Kebutuhan  akan  infrastruktur  yang  memadai  serta transportasi yang lancar membuat Kota Malang akhirnya berkembang sangat pesat dan memiliki segala fasilitas pendukung yang memadai. Seiring berjalannya waktu, industri ini  tetap  menjadi  salah  satu  tulang  punggung  yang  mendorong  perekembangan  Kota Malang.
Kata Kunci: Industrialisasi, Kota Malang, Perkebunan

## Pendahuluan
Kota  Malang  merupakan  salah  satu daerah  yang  lahir  berkat  industrialisasi yang  massal  terjadi  pada  akhir  abad  ke-19 hingga  awal  abad  ke-20.  Status  kotamadya sendiri  didapat  oleh  Malang  pada  tahun 1914  setelah  sebelumnya  hanya  menjadi bagian  dari  Karesidenan  Pasuruan.  Awal abad ke-20 ini sendiri juga menandai mulai berkembangnya  wilayah  Hindia  Belanda setelah Ratu Wilhemina yang baru menjabat bertekad melakukan politik balas budi atau biasa disebut politik etis.
Tiga fokus besar dari politik etis ini adalah pada irigasi, pendidikan, dan migrasi (Budiono, 2016: 56). Secara efektif, program
ini dimulai pada tahun 1901, masih berjalan hingga  sekitar  1920-an  dan  akhirnya dihentikan pada 1930-an setelah dana yang disediakan semakin mengecil. Dua program yang  paling  berdampak  terhadap  kota Malang  pada  masa  politik  etis  ini  adalah irigasi dan pendidikan.
Pembangunan sisterm irigasi modern  telah  membuat  wilayah  malang dikelilingi banyak pertanian dan perkebunan seperti teh, kopi, tembakau dan gula yang mendorong terbentuknya industri di  wilayah  ini.  Dalam  bidang  pendidikan sendiri,  Malang  memiliki  sejumlah  sekolah modern  yang  bermutu  dan  melahirkan tenaga  kerja  yang  sangat  dibutuhkan  oleh industri ini. Hal lain yang menjadi titik tolak
industrialisasi di Malang adalah UU Agraria dan UU Gula pada tahun 1870. Industri gula ini  adalah  salah  satu  yang  paling  awal muncul di Malang dengan berdirinya Pabrik Gula  Kebon  Agung  pada  1905  dan  Pabrik Gula  Krebet  pada  1906.  Tanah  di  wilayah Malang  yang  subur  telah  menarik  minat berbagai  pengusaha  untuk  menanam  karet, kopi,  teh,  dan  terutama  tebu.  Menarik dicermati bagaimana Malang yang sebelumnya  hanya  merupakan  salah  satu bagian  Karesidenan  Pasuruan  kemudian bertumbuh besar dan sangat pesat masa itu. Hal  ini  bahkan  menjadi  fondasi  bagi berkembangnya  Kota  Malang  saat  ini sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur.
Walau  saat  ini  Malang  dibedakan menjadi  tiga  daerah  yaitu  Kota  Malang, Kabupaten  Malang,  dan  Kota  Batu,  namun dalam  penelitian  ini  sebutan  Malang digunakan  secara  luas  untuk  ketiga  daerah tersebut.  Hal  ini  mengingat  pada  masa Hindia  Belanda  serta  sebelumnya,  wilayah Malang  mencakup  daerah  yang  sangat  luas tersebut.  Berbagai  modal  baik  dari  sumber daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia yang  dimaksimalkan  telah  melahirkan Malang  sebagai  kota  yang  besar  berkat industrialisasi  tersebut.  Penelitian  ini  ingin menyoroti  peran  terjadinya  industrialisasi ini dalam kelahiran Kota Malang.

## Sejarah Lahirnya Kotapradja Malang
Malang  sebagai  Kotapradja  atau Stadsgemeente sendiri  lahir  pada  masa
pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  pada tahun  1914.  Walau  begitu,  Malang  sebagai sebuah  daerah  sudah  memiliki  usia  yang jauh  lebih  tua  yaitu  sejak  tahun  760  yang ditandai  dengan  prasasti  Dinoyo  yang mewartakan mengenai kerajaan Kanjuruhan  yang  bertahta  di  wilayah Malang pada masa itu.
Dalam  rentang  waktu  antara  tahun 760 sebagai tahun yang dianggap kelahiran Kabupaten  Malang  hingga  1914  ketika Kotapradja  Malang  terbentuk,  terdapat sejarah  yang  cukup  banyak  di  wilayah tersebut.  Malang  merupakan  tempat  lahir, terbentuk,  dan  tumpasnya  salah  satu kerajaan  besar  di  Nusantara  yaitu  kerajaan Singosari  yang  kemudian  menurunkan imperium  selanjutnya,  kerajaan  Majapahit. Pada masa sesudahnya, wilayah Malang juga dikenal  sebagai  benteng  kuat  yang  mampu menahan  invasi  Mataram  ke  wilayah  Jawa Timur.
Handinoto  &  Soehargo  (1996:  15) mengutip  dari  buku  Kotapraja  Malang  50 Tahun  menyebut  bahwa  wilayah  Kota Malang  sebagai  pusat  kerajaan  sendiri sudah  ada  pada  tahun  1400.  Letak  pusat kerejaan  ini  berada  di  tikungan  Sungai Brantas  dan  kemudian  dibangun  sebuah benteng kokoh yang diberi nama Kutobedah .
Belanda  mulai  menguasai  Malang  pada tahun 1767. Pada saat itu, mereka langsung mendirikan  benteng  untuk  memperkuat kedudukan dan kemudian dibangun pemukiman  Belanda  di  dalamnya.  Benteng
ini  sendiri  didirikan  di  wilayah  yang  kini ditempati  oleh  Rumah  Sakit  Syaiful  Anwar. Pada  era  kolonial,  wilayah  Malang  juga merupakan salah satu basis pertahanan bagi masyarakat  sebelum  akhirnya  berhasil dikuasai.  Malang  kemudian  menjadi  salah satu  kota  militer  yang  cukup  kuat  dan akhirnya terus berkembang dengan industrialisasi  gula  dan  berdirinya  banyak sekolah modern.
Basundoro  (2005:  274)  menyebut bahwa  pada  awal  masuknya  kekuasaan kolonial  Belanda  ke  Malang,  mereka  tidak mengubah  kota  itu  secara  besar  dan  tetap memposisikannya  sebagai  kota  pedalaman dengan  segala  fungsinya.  Lokasi  Malang yang cukup tinggi dan dikelilingi pegunungan  menjadikan  kota  tersebut sangat  cocok  sebagai  kota  hunian  dan tempat peristirahatan.
Fungsi  sebagai  kota  hunian  ini membuat  Malang  tidak  dirancang  sebagai kota  dagang  dan  kota  industri.  Malang dijadikan  sebagai  hunian  bagi  orang-orang Eropa  pemilik  perkebunan  yang  berada  di wilayah  sekeliling  Kota  Malang.  Selain  itu, Malang termasuk Batu juga menjadi tempat peristirahatan  favorit  bagi  orang-orang Eropa yang tinggal di Surabaya.
Sebelum diresmikan sebagai kotapraja  sendiri,  Malang  sebelumnya berada  di  wilayah  Karesidenan  Pasuruan. Kelahiran  kota  Malang  pada  tahun  1914 sendiri  dianggap  cukup  prematur.  Saat  itu Malang  baru  saja  berkembang  sangat  pesat
sehingga  belum  memiliki  kelengkapan seperti  layaknya  kota  lain  seperti  dewan kota  serta  wali  kota.  Tahun  1819 merupakan  saat  peresmian  kota  Malang sebagai bagian karesidenan Pasuruan. Pada masa  itu,  Malang  hanya  dikenal  sebagai tempat  liburan  yang  ideal  bagi  masyarakat Eropa  karena  hawanya  yang  sejuk  dan terletak di lokasi yang cukup tinggi.
Perkembangan  yang  sangat  pesat pada Malang ini sendiri juga dialami hampir seluruh  kota  di  Jawa.  Ingleson  (2015:  17) menjelaskan  bahwa  kota-kota  besar  dan kecil  di  Jawa  tumbuh  pesat  setelah  koloni terbuka untuk modal swasta sejak 1870-an. Wilayah  urban  yang  paling  berkembang pada  masa  itu  adalah  Surabaya  yang merupakan  salah  satu  pelabuhan  utama  di Hindia  Belanda.  Malang  sendiri  sebagai wilayah  yang  berada  cukup  dekat  dengan Surabaya  dan  memiliki  berbagai  industri yang menunjang turut tumbuh dengan pesat karena  hubungan  dan  akses  yang  sangat mudah dengan Surabaya.
Perkembangan  pesat  ini  kemudian mendorong Malang yang sebelumnya hanya wilayah  yang  kecil  menjadi  naik  statusnya. Posisi  Malang  sebagai  kota  distribusi menuju  Surabaya  dan  wilayah  lain  untuk berbagai  hasil  produksi  seperti  gula,  teh, dan  kopi  menjadikan  perkembangan perekonomian  kota  ini  meningkat  pesat. Pada  saat menjadi  bagian  dari  Karesidenan Pasuruan,  Kota  Malang  merupakan  salah satu bagian dari Kabupaten Malang. Saat itu,
Malang  mempunyai  delapan  kawedanan atau  distrik  yang  terdiri  dari  Karanglo, Pakis, Gondanglegi, Penanggungan, Sengoro, Antang  (Ngantang),  Turen  dan  kawedanan Kotta.  Sebagai  salah  satu  kawedanan, wilayah dari kota Malang sendiri membawahi 13 kampung. Seluruh kampung ini  kemudian  menjadi  wilayah  dari  kota Malang  yang  kita  kenal  saat  ini,  yaitu Kidulpasar,  Taloon  (Talun),  Kahooman (Kauman),  Leddok,  Padeyan,  Klojen,  Lor
Alun, Gadang, Tameengoonhan (Temenggungan), Palleyan (Polean), Jodeepan  (Jodipan),  Kabalen  dan  Cooto lawas ( Kota lama).
Setelah melihat perkembangan Malang  yang  dianggap  cukup  cepat  dan dinilai  siap,  Malang  akhirnya  dijadikan sebuah  kotapraja  sendiri.  Pada  awal pendiriannya,jabatan  wali  kota  di  Malang masih  dirangkap  oleh  asisten  residen  Fl. Broekveldt  yang  kemudian  digantikan  oleh JJ.  Coert  dan  akhirnya  pada  tahun  1919 Malang  memiliki  Mr.  HI.  Bussemarker sebagai wali kota terpilih.
Setelah  Malang  mendapat  status sebagai  kotapraja  pada  tahun  1914,  hal pertama  yang  dilakukan  oleh  pemerintah kota  adalah  melakukan  Rencana  Perluasan Pembangunan Kota atau yang biasa disebut sebagai Bouwplan .  Rencana  pembangunan kota  ini  sendiri  dibagi  menjadi  delapan bagian  dan  bersifat  kronologis.  Basundoro (2005:  276)  menyebut  bahwa  perencanaan ini dimaksudkan agar proses pembangunan
dan  perluasan  kota  dapat  disesuaikan dengan  dana  yang  ada  dan  tidak  dilakukan sekaligus.
Perancangan  Malang  sebagai  kota hunian yang nyaman sendiri dilakukan oleh perancang  kota,  Ir.  Herman  Thomas Karsten.  Masyarakat  Eropa  di  Malang menghendaki  agar  kota  ini  dibuat  semirip mungkin  kota  mereka  di  Eropa  sehingga ditunjuk  seorang  perancang  kota  untuk mengembangkan Malang. Karsten membuat rencana pembangunan kota dalam beberapa tahap  yang  terencana  terutama  pada wilayah  pemukiman  Eropa  dan  pusat pemerintahan.
Selain membuat
Bouwplan , Basundoro  (2005:  276)  juga  menyoroti beberapa  hal  yang  dilakukan  untuk menjadikan  Kota  Malang  sebagai  kota  yang yang  teratur  dan  nyaman.  Hal  pertama adalah dibangunnya jaringan di dalam kota yang menjadikan Malang sebagai kota yang teratur  dan  nyaman. Kedua ,  kota  dibangun untuk  memiliki  ruang  terbuka  yang  cukup luas,  baik  berupa  lapangan  maupun  taman yang  bertujuan  sebagai  jantung  kota  dan mengendorkan syaraf warga kota.
Industrialisasi Dan Tumbuhnya Ekonomi Malang
Beberapa  tanaman  yang  jadi  dasar industrialisasi  di  wilayah  Malang  seperti
Kopi dan Tebu sebenarnya lahir dari adanya
Sistem Tanam Paksa pada masa
sebelumnya.  Sistem  Tanam  Paksa  atau Cultuurstelsel sendiri  sebenarnya  bertujuan
mengekstraksi  surplus  ekonomi  secara maksimal  dari  tanah  jajahan  ke  negeri Belanda.  Sistem  ini  membuat  setiap  tahun rakyat  wajib  menyetor  komoditi  ekspor yang  laku  di  pasar  Eropa  seperti  gula  dan kopi  dalam  jumlah  yang  telah  ditentukan (Boediono, 2016: 49).
Sistem Tanam Paksa ini berlangsung mulai  tahun  1830  dan  berakhir  pada  1870 sebelum akhirnya digantikan oleh Kebijakan Ekonomi  Liberal.  Kebijakan  yang  baru  ini membuka  lebar  Hindia  Belanda  bagi  usaha swasta  dan  secara  prinsip  tidak  lagi memaksa  rakyat  dalam  kegiatan  ekonomi termasuk  dalam  penggunaan  lahan  dan penggunaan  tenaga  kerja.  Walau  begitu, dalam  praktiknya  masih  terdapat  berbagai perintah  dan  paksaan  di  tingkat  petani, pekebun, dan masyarakat awam.
Boediono  (2016:  52)  menjelaskan bahwa  pada  tahun  1870  ini  terdapat  dua undang-undang  penting  yang  mengubah perekonomian Hindia Belanda yaitu Undang-Undang  Agraria  dan  Undang- Undang  Gula.  Undang-Undang  Agraria  ini membolehkan pengusaha swasta untuk: (a). menyewa tanah sawah penduduk asli secara tahunan;  dan  (b).  mendapatkan  konsesi  75 tahun dari pemerintah untuk menggunakan tanah yang tidak dibudidayakan penduduk.
Undang-undang
Gula
sendiri
menghapus  sistem  tanam  paksa  gula  yang merupakan  salah  satu  komoditas  paling penting  pada  masa  itu.  Sekitar  dua dasawarsa sejak undang-undang ini
diterapkan, dampaknya di sektor perekonomian  baru  mulai  terasa.  Data  Van Zanden & Marks (2012: 172) menunjukkan peningkatan  sangat  luar  biasa  pada  ekspor Indonesia  terutama  beberapa  bahan.  Gula mengalami  peningkatan  signifikan  sebesar 266%  dari  tahun  1874  ke  1914.  Jika  pada 1874  terdapat  50  Juta  Gulden  untuk  gula yang diekspor, pada 1914 melonjak menjadi 183  Juta  Gulden.  Gula  sendiri  merupakan salah  satu  industri  yang  menopang berdirinya kota Malang masa-masa awal.
Handinoto dan Soehargo (1996: 10) menyadari  bahwa  usai  diterapkannya Undang-undang  Gula  dan  Undang-undang Agraria  ini  membuat  Malang  yang sebelumnya  merupakan  kota  pedalaman dengan  infrastruktur  yang  buruk  jadi berkembang.  Munculnya  pemoda-pemodal swasta  yang  mendirikan  perkebunan  di wilayah  Jawa.  Letak  geografis  Malang  yang dikelililingi  oleh  daerah  perkebunan  sangat menarik bagi pihak swasta.
Setelah  tahun  1870,  Malang  sebagai salah  satu  wilayah  pemerintahan  yang paling  dekat  dengan  daerah  perkebunan mulai memiliki infrastruktur dan komunikasi  yang  memadai.  Infrastruktur yang  dibangun  ini  tidak  hanya  mencakup antar kota saja namun juga di dalam kota.

## Kejayaan  Industri  Gula  Pada  1900-
1930
Ham  (2002:  63)  menyebut  bahwa gula dari Pulau Jawa pada masa pemerintah kolonial  Hindia  Belanda  dapat  diibaratkan
172   | JURNAL AGASTYA VOL 8 NO 2 JULI 2018
sebagai gabus tempat Pulau Jawa mengapung.  Hal  ini  muncul  lantaran perekonomian pemerintah
kolonial berpusat  di  Pulau  Jawa  karena  sebelum terjadi penurunan pada tahun 1930, hampir seperempat penghasilan Pemerintah Hindia Belanda  berasal  dari  gula.    Walaupun  gula mulai ramai menjadi komoditas utama bagi pemerintah hindia Belanda setelah diberlakukan  Undang-undang  Gula  pada 1870,  namun  tanaman  tebu  sebagai  bahan bakunya telah berusia sangat panjang.
Ham (2002: 64) menuturkan bahwa tebu  sudah  ada  di  Pulau  Jawa  sebelum Belanda  datang  dan  diperkirakan  dibawa oleh  orang  India  atau  Arab  yang mengolahnya  menjadi  gula  secara  primitif. Sebuah catatan dari pengelana asal Amerika Serikat,  Albert  S.    Bickmore  (dalam  Rush, 2013)  pada  tahun  1868  menuturkan mengenai  perjalanannya  ke  perkebunan tebu  di  wilayah sekitar Surabaya.  Tanaman tebu  pada  masa  itu  ditanam  bergantian  di lahan yang sama dengan tanaman lain.
Pengolahan  tebu  yang  dilihat Bickmore sendiri berada di pabrik gula yang cukup  besar.  Selain  menjadi  gula,  hasil olahan tebu tadi yang berupa air kemudian diproses dan difermentasikan dengan beras serta  cairan  manis  dari  getah  pohon  yang kemudian menjadi arak dan diekspor dalam jumlah  besar  ke  daerah  dingin  seperti Swedia  dan  Norwegia.  Pada  masa  antara 1830-1870  ketika  diberlakukan  Tanam Paksa,  penanaman  tebu  yang  sebelumnya
tidak  menjadi perhatian pemerintah kolonial  Hindia  Belanda  mulai  digalakkan. Pasca  1870  ketika  penghapusan  sistem Tanam  Paksa,  gula  menduduki  posisi  yang semakin  penting  di  Hindia  Belanda  dan tumbuh  berbagai  pabrik  gula  terutama  di sekitar Pulau Jawa.
Pada masa 1900-an awal, pemerintah  Hindia  Belanda  tengah  getol mendorong tumbuhnya industri gula secara massal.  Peraturan  global  pada  saat  itu  juga menunjang  terjadinya  produksi  gula  ini secara  besar-besaran.  Salah  satu  daerah andalan mereka dalam membangun industri ini  adalah  di  Jawa  Timur.  Hal  itu  lah  yang menyebabkan  mulai  berdirinya  dua  pabrik gula  di  Malang  dalam  waktu  yang  cukup berdekatan.  Pabrik  Gula  Kebon  Agung muncul  pada  1905  dan  Pabrik  Gula  Krebet pada 1906 menjadikan Malang berkembang lebih pesat.
Ketersediaan  bahan  baku  tebu  di wilayah  selatan  dan  timur  Malang menjadikan  wilayah  tersebut  sangat  ideal untul  melahirkan  industri  gula.  Berdirinya dua pabrik ini juga menjadikan masyarakat semakin  tertarik  untuk  bergeser  menanam tebu  karena  tingginya  kebutuhan  bahan baku  dari  industri  ini.  Secara  umum, industri gula di Jawa mengalami masa bulan madu  pada  sekitar  dekade  1920-an.  Pada masa  itu,  Pemerintah  Hindia  Belanda memiliki  ratusan  pabrik  gula  yang  menjadi sektor  andalan  dan  salah  satu  komoditi ekspor  utama  mereka.  Walaupun  gula
dianggap  sebagai  komoditas  ekspor  utama pada 1920-an, namun pada masa sebelumnya industri gula di Jawa ini hampir berakhir  bahkan  sebelum  menjadi  raksasa. Van  Zanden  dan  Marks  (2012:  180) mencatat  bahwa  pada  tahun  1884  sempat terjadi  krisis  gula  di  Jawa.  Pada  masa  itu harga  gula  Jawa  ditekan  sangat  rendah karena pemerintah Hindia
Belanda mencoba menjauhkan hasil ekspor tersebut dari gula bit milik mereka sendiri, selain itu juga  merebaknya  hama  baru  yang mengakibatkan  terjadinya  beberapa  kali gagal panen.
Lesunya  penghasilan  dari  industri gula  tersebut,  membuat  organisasi  pemilik pabrik  lokal  di  Jawa  melakukan  penelitian untuk  mengatasi  hama  tersebut.  Terdapat tiga  proefstations  yang  didirikan  masing- masing  di  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  dan Jawa Timur. Tindakan ini ternyata berbuah manis  dengan  meningkat  pesatnya  nilai ekspor  gula sejak  1890  yang  hanya  52  juta Gulden,  menjadi  74  juta  Gulden  pada  1900 dan  meningkat  hampir  dua  kali  lipat  pada 1910 menjadi 140 juta Gulden.
Saking  pentingnya  peran  gula  pada ekonomi  Hindia  Belanda,  Ham  (2005:  65) menyebut gula merupakan faktor penggerak utama  kapitalisme  di  Jawa.  Bahkan  di Mangkunegaran,  Kasunanan  Solo,  dan Kasultanan  Yogyakarta  mengganti  sistem pembayaran  abdi  dalem  dan  priyayi  yang sebelumnya  dengan  tanah  dan  menjadikan tanah  tersebut  menjadi  pabrik  gula  yang
pendapatannya  kemudian  digunakan  untuk menggaji  mereka.  Politik  Etis  Hindia Belanda yang secara resmi dihentikan pada tahun 1930-an membuat industri gula yang sebelumnya  menjadi  primadona  menjadi korban. Van Zanden dan Marks (2012: 203) menjelaskan bahwa sejak awal, industri gula memang  berada  di  posisi  yang  lemah  dan penuh dengan persaingan dari luar. Industri gula  lokal  harus  berhadapan  tidak  hanya dengan  industri  gula  tebu  dari  Karibia  dan India  saja  melainkan  juga  dengan  gula  bit yang diproduksi oleh Eropa sendiri.
Menguatnya industri ini masa 1900- an  sendiri  didorong  oleh  penandatangan Konvensi  Gula  Brussel  pada  tahun  1902 yang  membuat  gula  diperdagangkan  secara bebas dan mendorong pembaruan pertumbuhan  industri  gula  di  Indonesia. Konvensi  ini  juga  menyebabkan  Hindia Belanda  terutama  Jawa  menjadi  memiliki banyak  pabrik  gula  untuk  menyokong industri  ini.  Sayangnya,  pada  1931  ketika harga-harga  mulai  jatuh  dan  peningkatan proteksi  internasional  memaksa  produksi berlebih dari komoditas ini.
Selain  itu,  Belanda  sebagai  salah satu  tujuan  utama  pengiriman  gula  Jawa juga  menaikkan  bea  impor  sehingga akhirnya  industri  gula  lokal  semakin terancam  dan  memaksa  mengurangi produksinya. Geertz (2016: 91) menyatakan bahwa tingginya hasil tebu di Jawa juga tak lepas  karena  penduduk  di  situ  sudah  tak memiliki  pilihan.  Karena  distribusi  sawah
dan  penduduk  yang  tidak  merata,  mereka terpaksa  untuk  mengusahakan  sawah secara  lebih  giat  dan  menggarap  seluruh sumber  daya  secara  lebih  seksama  untuk menanggulangi  kenaikan  jumlah  mereka. Hal  ini  juga  tak  lepas  dari  tiadanya  sektor industri  yang  mampu  menampung  mereka jika para  berpindah lapangan pekerjaan.
Walau begitu, gula memang menyediakan  tak  hanya  pendapatan  yang luar  biasa  besar  saja  namun  juga  lapangan pekerjaan  yang  cukup  melimpah.  Geertz (2016:  109)  menyebut  bahwa  pada  1930 perusahaan-perusahaa gula mempekerjakan lebih dari 800.000 pada hari-hari tertentu di sepanjang tahun dengan kurang lebih 4.000-
5.000  orang  pada  180  pabrik  yang  ada.
Kemegahan industri gula ini akhirnya harus kandas  juga  pada  1931  dan  memaksa berbagai pabrik gula serta petani dan buruh yang ada menyesuaikan diri dan mengurangi  produksinya.  Malang  yang memiliki  dua  pabrik  gula  juga  turut terimbas masalah ini.
Dua pabrik gula di Malang memiliki sejarah  pendirian  yang  cukup  berbeda walaupun  berada  di  kisaran  tahun  yang sama.  Pabrik  Gula  Kebon  Agung  didirikan pada  tahun  1905  oleh  seorang  pedagang Tionghoa  asal  Surabaya,  Tan  Tjwan  Boe. Perusahaan  ini  berada  di  jalur  perlintasa antara  Malang-Blitar  dan  masih  berstatus perusahaan perorangan hingga tahun 1917. Setelah  mulai  dibangun  dan  didirikan  pada 1905,  PG  Kebon  Agung  baru  benar-benar
beroperasi  pada  tahun  1908.  Pabrik  ini mampu  memproduksi  hingga  8000  pikul atau  5000  kuintal  tebu  perharinya.  Pada tahun 1913, kapasitas produksinya meningkat  menjadi  10.000  pikul  tebu perharinya. Pada 1917, status Kebon Agung yang  semula  perorangan  diubah  menjadi perseroan  dengan  nama  NV  Suikerfabriek Keboen  Agoeng,  Tan  Tjwan  Bie  sendiri menjadi direkturnya.
Pada  masa  setelahnya,  PG  Kebon Agung  mencoba  mencari  tambahan  dana dengan  menghipotikkan  pabriknya  kepada De  Javasche  Bank.  Sayangnya,  depresi ekonomi  yang  terjadi  dan  pembatasan ekspor  gula  membuat  PG  Kebon  Agung  tak mampu  membayar  tagihannya  sehingga pada  1935  seluruh  saham  perseroan akhirnya  dimiliki  sepenuhnya  oleh  De Javasche Bank.
Berbeda  dengan  Pabrik  Gula  Kebon Agung  yang  dimiliki  oleh  pihak  swasta, Pabrik  Gula  Krebet  Baru  pada  awalnya didirikan  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda. Seiring berjalannya waktu,  pabrik ini dibeli oleh sang raja gula asal Semarang, Oei Tiong Ham.  Pabrik  gula  ini  selanjutnya  berada  di bawah kepemilikan Oei Tiong Ham Concern (OTHC).
Pabrik  Gula  Krebet  Baru  sendiri tetap  berada  di  bawah  kepemilikian  OTHC hingga  masa  kemerdekaan.  Walau  sempat rusak  parah,  pabrik  gula  ini  dibangun kembali  pada  tahun  1947  dan  kembali berproduksi.  Pada  tahun  1961,  akibat
adanya dugaan pelanggaran dalam
peraturan  mengenai  valuta  asing,  seluruh aset  OTHC  termasuk  PG  Krebet  Baru  disita oleh  negara  dan  dikelola  oleh  PT  Rajawali Nusindo yang berstatus BUMN.

## Berjayanya  Industri  Tembakau  Pada
1930
Menurunnya industri gula di Hindia Belanda  tak  serta  merta  membuat  Malang yang memiliki  PG Krebet dan Kebon Agung terpukul  secara  keras.  Masih  ada  satu industri lagi yang mulai berkembang ketika bonanza  industri  gula  mulai  berakhir,  dan itu  adalah  industri  tembakau  atau  rokok. Selain  gula,  industri  penting  lain  yang mendorong  terbentuknya  kotapraja  Malang adalah tembakau atau rokok.
Industri  ini  sendiri  hingga  kini masih  tetap  ramai  dan  menyerap  banyak tenaga  kerja  di  Malang.  Pada  masa  lalu, perusahaan  rokok  yang  berada  di  Malang dan memiliki pengaruh  cukup besar adalah Bentoel  yang  masih  bertahan  hingga  kini serta  Faroka  perusahaan  rokok  asal  Belgia. Dukut  Imam  Widodo  (2006)  menyebut bahwa  Faroka  didirikan  di  Malang  pada tanggal 13 Juni 1931. Lokasi dari pabrik ini sendiri  adalah  di  Industrieweg  atau  jalan Peltu  Sujono  pada  saat  ini.  Produk  dari Faroka  sendiri  pertama  meluncur  pada bulan April 1931.
Sebagai  salah  satu  produsen  rokok yang  cukup  ternama  pada  masa  itu,  pabrik Faroka memiliki teknologi yang cukup maju. Berbagai  mesin  sudah  digunakan  untuk
memproduksi rokok di pabrik ini. Selain itu Faroka  juga  memiliki  gudang  yang  sangat besar dan dibangun untuk mempertahankan suhu tembakau di dalamnya agar tetap dingin dan kualitasnya terjaga.  Faroka  sendiri  disebut  mampu memproduksi  hingga  60.000  batang  rokok setiap  harinya.  Rokok  yang  diproduksi  di pabrik ini adalah rokok putih yang pada saat itu  belum  umum  beredar  dan  dihisap masyarakat lokal.
Pabrik dari Faroka ini sendiri adalah pabrik  rokok  putih  terbesar  di  Indonesia dan  Asia  pada  masa  itu  sehingga  mampu menyerap  cukup  banyak  tenaga  kerja. Dekade 1930-an sendiri memang merupakan masa lahirnya industri rokok di Malang.  Selain  Faroka,  salah  satu  merek lokal  yang  sampai  saat  ini  masih  ada  yaitu Bentoel  juga  berdiri  pada  dekade  tersebut. Bentoel  sendiri  atau  pada  masa  itu  masih bernama  Strootjes  Fabriek  Ong  Hok  Liong dan lahir lebih dahulu pada tahun 1930.
Walau  begitu,  ketika  lahir,  Bentoel masih  merupakan  perusahaan  yang  kecil dibanding  NV  Faroka  dan  terletak  di  jalan petjinan ketjil.  Pabrik Strootjes Fabriek Ong Hok Liong ini didirikan oleh Ong Hok Liong dengan  memproduksi  rokoknya  secara tradisional.  Nama  dari  rokok  ini  sendiri sempat  berganti  beberapa  kali  mulai  dari Hien An Konsie, Burung, Gendang, Kelabang, Lampu,  Turki,  Jeruk  Manis,  dan  akhirnya baru  berhasil  ketika  diberi  nama  Bentoel. Pada  masa  sebelum  kemerdekaan  sendiri,
Bentoel tidak memainkan peran yang cukup besar  dalam  industri  rokok  di  Malang. Keberhasilan  Bentoel  baru  terjadi  pada 1950-an  dan  bahkan  pada  1960-an mereka menjadi  perusahaan  pertama  di  Indonesia yang  memproduksi  rokok  kretek  filter  dan membungkus  kotak  rokoknya  dengan plastik.  Dalam  Imam  Widodo  (2006:  214) mendata bahwa pada masa itu, terdapat 18 pabrik rokok di wilayah Malang, yaitu:
1. NV Faroka, jalan Peltu Sujono
2. Bentoel, jalan Wiromargo
3. PT Grendel, jalan Sepur 13
4. PT Banyubiru, jalan Talun Lor
5. PT Atoomcy, jalan Industri Barat
6. Podo Rukun, jalan Tanjung 81 7. Lima Jari, jalan Tanjung 115 8. CV Sam Sam Sam, Jalan Belakang Pasar II/4 9. Sempati, jalan Sukun 63 10. PT Tugu Mas, Temenggungan Wetan 8-12 11. PT Gita Widjaja, Jalan Mergosono 82 12. Damai, Rampal Dalam 11a 13. NV The Djie Siang, Jalan Pattimura 52 14. PT Thong Gwan, Jalan Glintung 36 15. PR Rambon, Jalan Belakang Loji 16. Kian Gie, Jalan Mergosono 28
17. PT Baut, Jalan Blimbing 10 18. Betel, Jalan Tenaga 3
Jumlah  pabrik  rokok  yang  cukup banyak di wilayah Malang ini menunjukkan bahwa  mereka  memainkan  peran  yang cukup  besar  dalam  perkembangan  kota. Beberapa  pabrik  rokok  ini  masih  bertahan saat  ini  seperti  Grendel  dan  Banyubiru. Walau  mungkin  pada  dekade  1930-an
perusahaan  rokok  itu  belum  besar,  namun keberadaan  NV  Faroka  yang  merupakan salah  satu  pabrik  rokok  terbesar  membuat industri  tembakau  ini  memainkan  peran yang  cukup  besar  dalam  perkembangan Malang pada awal abad ke-20.
Berbeda  dengan  gula,  rokok  sendiri lebih  banyak  diproduksi  untuk  pasar  lokal dan  tidak  diekspor.  Hal  itulah  yang menyebabkan  industri  rokok  di  Malang mulai  muncul  pada  1930  ketika  industri gula  sudah  meredup  akibat  pembatasan produksi  dan  ekspor  gula  yang  terjadi  di masa itu.
Pasar  rokok  yang  begitu  besar  di Hindia  Belanda  juga  mendorong  masuknya perusahaan internasional seperti NV Faroka yang  dimiliki  NV  Tobacofina  asal  Belgia  di Malang  serta  British  American  Tobacco (BAT)  yang  mendirikan  pabrik  di  Cirebon. Kelak,  BAT  mengakuisisi  pula  salah  satu perusahaan  rokok  asal  Malang  yaitu Bentoel.

## Revolusi Transportasi Di Malang
Industrialisasi  di  Jawa  termasuk Malang  tidak  bisa  dilepaskan  sebagai penyebab  berkembangnya  transportasi  di pulau  tersebut.  Pada  beberapa  pabrik terutama  pabrik  gula,  salah  satu  sarana utama  untuk  mengangkut  bahan  baku  dan hasil  produksi  adalah  menggunakan  jalur kereta api. Pabrik gula di Jawa selalu identik dengan  jalur  lori  yang  sayangnya  saat  ini mulai  ditinggalkan.  Jalur  kereta  di  Hindia
Belanda sendiri pertama kali dibangun pada tahun 1867 untuk menghubungkan Semarang  sengan  kota-kota  kerajaan Yogyakarta dan Surakarta (Van Zanden dan Marks,  2012:  184).  Pada  awalnya, pemerintah  Hindia  Belanda  menyerahkan perkembangan dari transportasi ini melalui inisiatfi  pihak  swasta.  Namun,  sejak  tahun 1880-an  hingga  selanjutnya,  pemerintah mulai  lebih  aktif  dalam  menghubungkan beberapa  jalur  yang  ada  dan  memperluas jaringan  hingga  mencakup  semua  daerah penting Jawa. Pembangunan jaringan kereta api  ini  sendiri  membuat  biaya  transportasi menjadi jauh lebih rendah dan efektif.
Basundoro (2005: 242) menjelaskan bahwa  Jaringan  kerta  api  antarkota  ini mulai  masuk  ke  Malang  pada  tahun  1879. Jurusan yang tersedia pada masa itu adalah jurusan  Malang-Surabaya  yang  selanjutnya pada 1914 dilayani oleh empat buah kereta api yang masing-masing terdapat dua kereta yang berangkat dari dan ke Malang.
Jalan  kereta  api  antar  kota  ke Malang baik dari Surabaya dan Pasuruan ini sendiri  disebut  Handinoto  dan  Soehargo (1996:  10)  mulai  diresmikan  pada  16  Mei 1878.  Selain  itu,  pada  masa  yang  sama  ini juga dibangun jalan raya yang menghubungkan  Malang  dengan  Blitar  dan Kediri. Selain jalur kereta untuk transportasi  antarkota,  jalur  tram  dan  lori juga  dibangun  melintang  mulai  dari  ujung utara  di  Lawang  hingga  ke  daerah  selatan seperti  Gondanglegi  dan  Dampit,  serta
sebuah jalur yang mengarah ke Tumpang. Jaringan  ini  sendiri  dioperasikan oleh  NV  Malang  Stoomtrammaatschappij (Maskapai  Trem  Uap  Malang)  mulai  14 november 1897.
Stasiun  tram  di  Kota  Malang  ini berada  di  wilayah  sekitar  Jagalan,  dekat dengan kantor NV Malang
Stoomtrammaatschappij (MSM) yang ada di wilayah  jalan  Halmahera.  Bekas  jalur  ini bahkan saat ini masih  dapat dilihat sisanya di  wilayah  Jagalan.  Jalur  tram  ini  bahkan dibangun  di  jalan-jalan  protokol  kota Malang  dan  mempermudah  transportasi  ke berbagai  wilayah  lain  di  sekitar  Malang Raya.
Jalur  tram  pertama  yang  dibuka untuk  menghubungkan  wilayah  Malang adalah  dari  Jagalan  menuju  Stasiun Bululawang.  Selanjutnya  mulai  dibuka  ke jalur-jalur lain menuju stasiun Gondanglegi, stasiun  Talok,  stasiun  Dampit,  stasiun Kepanjen, stasiun Tumpang, stasiun Singosari,  stasiun  Blimbing,  dan  stasiun Sedayu.  Di  dalam  kota  sendiri,  jalur  tram berada  di  sepanjang  jalan  protokol  Malang dari  daerah  Belimbing  hingga  mengarah langsung ke selatan menuju ke stasiun tram Jagalan.
Selain  digunakan  untuk  sarana angkutan  massal  masyarakat,  jalur  tram atau  lori  ini  juga  dimanfaatkan  oleh dimanfaatkan  oleh  PG  Kebon  Agung maupun  PG  Krebet  untuk  mengirim  tebu dari  berbagai  wilayah  Malang  ke  pabrik
mereka.  Hingga  awal  tahun  90-an,  masih banyak lori yang melintas di jalur-jalur tram tersebut  terutama  yang  mengarah  ke selatan untuk membawa tebu.
Selain  pembangunan  jalur  tram, Basundoro (2009: 242) menuturkan bahwa jaringan  transportasi  di  Kota  Malang  juga mulai  diperbaiki  pada  tahun  1920  dengan cara  mengaspal  semua  jaringan  jalan  di kota.  Pola  jaringan  jalan  di  Malang  sendiri cukup teratur dan terpusat di wilayah alun- alun  dan  menyebar  dan  berjaring  hingga wilayah lain di dalam Kota Malang.
Jaringan  jalan  di  Kota  Malang  sendiri
dibuat
secara terpadu
dengan memperhatikan fasilitas kota yang lain serta terintegrasi dengan rencana pengembangan Kota  Malang.  Pengembangan  jaringan  jalan yang  terpadu  di  Malang  ini  dibuat  Thomas Karsten  dengan  membedakan  kelas  jalan antara  jalan-jalan  utama  dan  jalan-jalan pembagi  yang  dilalui  oleh  lalu  lintas kendaraan. Jalan-jalan utama dibuat dengan berhubungan  satu  sama  lain.  Karsten membuat  jalan  utama  sebagai  penentu apakah  infrastruktur  lalu  lintas  dapat berjalan dengan lancar dan aman atau tidak akrena kemanan dan kelancarannya menentukan  organisme  kota  berjalan dengan baik.
Masalah  Sosial  Dari  Industrialisasi Kota Malang
Berubahnya  status  Malang  menjadi kotapraja dengan segala gula-gula pembangunannya  terutama  dalam  hal
ekonomi  juga  mendatangkan  masalahnya sendiri.  Reza  Hudiyanto  (dalam  Margana dan  Nursam,  2010)  menyebut  bahwa perkembangan  kota  ini  tidak  hanya mendorong migrasi besar-besaran masyarakat  Eropa  namun  juga  bumiputra. Perubahan aktivitas hidup dari agraris yang tidak  menuntut  banyak  keahlian  menjadi aktivitas jasa yang menuntut keahlian telah menyebabkan sejumlah masyarakat tersingkir.
Setidaknya  terdapat  tiga  kelompok masyarakat  yang  menjadi  korban  dari industrialisasi  dan  modernisasi  Malang  ini. Ketiga kelompok tersebut adalah gelandangan,  pengemis,  dan  prostitut. Hudiyanto  (dalam  Margana  dan  Nursam, 2010:  134)  menyebut  bahwa  ketiga kelompok  ini  paling  sering  beraktivitas  di jalanan  dan  memunculkan  fenomena  yang disebut kebudayaan miskin.
Gelandangan  sendiri  disebut  telah berada  di  Malang  sejak  1847  dan  biasa disebut  sebagai vagabond atau landloopers .
Kelompok  ini  sendiri  biasa  memanfaatkan los-los  pasar,  stasiun,  dan  makam  sebagai tempat  tinggal  mereka.  Disebut  bahwa gelandangan  ini  terdiri  dari  beberapa  usia baik  muda  ataupun  tua.  Dari  pendataan yang dilakukan terhadap anak-anak gelandangan  pada  masa  itu,  diketahui bahwa  mereka  berasal  dari  wilayah  lain seperti  Mojokerto  dan  Sidoarjo.  Walau diberi  kesempatan  untuk  bekerja,  anak-
anak  ini  tidak  mau  melakukannya  dan kembali meminta-minta seperti biasa.
Kelompok  kedua  yang  muncul adalah  pengemis.  Mengenai  pengemis  di Kota  Malang  ini,  catatan  pertama  diketahui memiliki  tahun  1917  dan  tidak  disertai jumlah pasti walau disebut bahwa terdapat cukup  banyak  pengemis.  Setiap  tahun jumlah  pengemis  di  wilayah  Kotapraja Malang  sendiri  disebut  terus  bertambah. Beberapa  pengemis  yang  pernah  didata disebut  berasal  dari  Kudus,  Blitar,  dan Kesamben. Bertambahnya jumlah pengemis ini membuat polisi mengalami dilema.
Perbedaan  dari  gelandangan  dan pengemis ini adalah tidak semua gelandangan  mau  meminta-minta  seperti pengemis. Walau begitu keduanya biasanya sama-sama  tinggal  di  jalanan  atau  tempat- tempat  umum  lainnya,  tidak  memiliki pekerjaan  tetap,  dan  merupakan  ancaman bagi  keamanan  dan  ketertiban  kota  pada masa itu.
Masalah  sosial  ketiga  yang  muncul adalah  terjadinya  prostitusi.  Hudiyanto (dalam  Margana  dan  Nursam,  2010:  136)
menyebut
bahwa prostitusi ini kemungkinan telah ada di kota Malang sejak akhir  abad  ke-19  walaupun  baru  disebut secara  konkret  pada  1915.  Munculnya prostitusi  ini  sendiri  disebut  karena pertumbuhan  populasi  kota  yang  dipicu oleh  peningkatan  ekspor  produk-produk primer  Belanda  seperti  gula.  Meningkatnya penduduk ini juga meningkatkan kebutuhan
hiburan  bagi  masyarakatnya  termasuk  bagi para jejaka untuk menyalurkan nafsunya.
Salah satu kampung di Malang yang identik  dengan  tempat  prostitusi  adalah Kebalen.  Pada  akhir  abad  ke-19,  Kebalen merupakan  salah  satu  gudang palawija dan tempat  aktivitas  para  saudagar  besar  yang terdiri  dari  berbagai  toko.  Pusat  prostitusi ini sendiri berada pada wilayah kampung di sekitaran  Kebalen  dan  tidak  muncul  secara terang-terangan  di  wisma-wisma  namun berada di warung-warung kopi.
Pelaku dari prostitusi ini kebanyakan  merupakan  migran  dari  Batu dan  Blitar.  Walau  Kebalen  disebut merupakan  pusat  prostitusi  di  Malang, namun pada masa itu di segala penjuru kota praktik  ini  terjadi  terutama  di  wilayah stasiun dan warung. Hotel dan restoran juga menjadi  sarang  dari  praktik  prostitusi  ini sehingga  akhirnya  muncul  peraturan  jam buka restoran dan tempat hiburan lain.

## Penutup
Diterapkannya Undang-undang Gula dan  Undang-undang  Agraria  pada  tahun 1870  telah  mendorong  wilayah  Malang semakin berkembang dan menjadi Kotapraja  pada  tahun  1914.  Perubahan status ini disebabkan karena Malang sebagai wilayah perkotaan yang berada paling dekat dengan sejumlah perkebunan.
Kota  Malang  sendiri  kemudian dirancang  sebagai  kota  peristirahatan  bagi orang  Eropa  yang  bekerja  dan  memiliki
perkebunan  di  sekitarnya.  Pada  awal  abad ke-20,  perkembangan  ini  juga  ditandai dengan  berdirinya  industri  gula  dan  rokok di  wilayah  Malang  yang  membuat perkembangan kota ini semakin pesat.
Dua  pabrik  gula  yaitu  Kebon  Agung dan  Krebet  Baru  mulai  berdiri  di  Malang pada kisaran abad ke-20. Kedua pabrik gula ini membuat perkembangan Malang semakin  pesat  dengan  meningkatnya ekonomi  masyarakat  serta  dibangunnya jalur  lori  yang  juga  digunakan  oleh  kedua pabrik gula tersebut.
Setelah  industri  gula  menemui senjakalanya  pada  kisaran  tahun  1930, industri rokok kemudian menjadi penopang perkembangan  Malang.  Masuknya  NV Faroka,  perusahaan  rokok  asal  Belgia  di Malang dengan pabrik yang disebut terbesar di  Asia  menyebabkan  banyak  tenaga  kerja yang  terserap  dan  perekonomian  Malang tetap melaju. Selanjutnya pabrik rokok yang semula  berstatus  rumahan  seperti  Bentoel juga berkembang dan selanjutnya membantu menopang perekonomian. Pesatnya
perkembangan ini menyebabkan Malang memiliki transportasi yang  cukup  memadai  baik  di  dalam  kota maupun  antar  kota.  Selain  itu  jalanan  yang cukup  memadai  juga  dibangun  dalam  kota Malang  dan  juga  kepada  kota  tetangga seperti  Surabaya,  Blitar,  Pasuruan,  dan  lain sebagainya.
Kemajuan  yang  pesat  dari  kota Malang  disebabkan  industrialisasi  ini  juga
menyebabkan  munculnya  masalah  sosial pada  masyarakat.  Sebagian  masyarakat yang  ingin  mencoba  mencari  peruntungan walaupun tak memiliki kemampuan terpaksa menjadi gelandangan atau pengemis.  Selain  itu,  berkembangnya perkotaan  ini  juga  memunculkan  masalah berupa  prostitusi yang berkembang di kota Malang.

## Daftar Pustaka
Basundoro, Purnawan. 2009. Dua Kota Tiga Zaman;  Surabaya  dan  Malang  sejak
Kolonial sampai Kemerdekaan. Yogyakarta: Penerbit
Ombak.
Boediono.  2016. Ekonomi  Indonesia  dalam Lintasan Sejarah. Bandung: Mizan.
Geertz,  Clifford.  2016. Involusi  Pertanian: Proses Perubahan ekologi di Indonesia . Jakarta: Komunitas Bambu.
Ham,  Ong  Hok.  2002. Dari  Soal  Priyayi sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara. Jakarta: Kompas.
Handinoto  &  Soehargo,  Paulus  H.  1996.
Perkembangan  Kota  dan  Arsitektur Kolonial Belanda di Malang. Yogyakarta: Andi.
Ingleson,  John.  2015. Buruh,  Serikat,  dan Politik:  Indonesia  pada  1920an- 1930an. Jakarta: Marjin Kiri.
Margana, Sri & Nursam, M. 2010. Kota-kota di  Jawa;  Identitas,  Gaya  Hidup  dan Permasalahan  Sosial. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Van  Zanden,  Jan  Luiten  &  Marks,  Daan. 2012. Ekonomi Indonesia 1800-2010; Antara  Drama  dan  Keajaiban Pertumbuhan. Jakarta: Kompas.
Widodo,  Dukut  Imam,  dkk.  2006. Malang Tempo  Doeloe .  Malang:  Bayu  Media Publishing.