74 Baiq Ismiati, Ageng Asmara Sani dan Umi saniatun Diniyah

## Tendensi Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta (Antara Produktif dan Konsumtif)
Baiq Ismiati 1 Ageng Asmara Sani 2 & Umi saniatun Diniyah 3
1 Dosen Fakultas Agama Islam, Prodi Ekonomi Syariah Universitas Alma Ata baiqismiati@almaata.ac.id
2 Dosen Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah Universitas Alma Ata agengasmara@almaata.ac.id
3 Mahasiswa Fakultas Agama Islam, Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Alma Ata

## Abstrak
Permasalahan wakaf uang sebagai salah satu instrumen penggalangan dana masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan umat. Instrumen ini belum digarap secara maksimal, baik dari sisi penghimpunan maupun pengelolaannya hal ini berbanding terbalik dengan potensi wakaf yang sangat besar. Penelitian ini bersifat qualitative descriptive research . Adapun analisis data yang digunakan analisis data collection, condensa, display, dan conclusions drawing/verifysing. Hasil penelitian pertama , lembaga pengelola  wakaf  tunai  oleh  LWPNU-PWNU Yogyakarta lebih memberikan pemahaman masyarakat manfaat adanya wakaf uang dan masyarakat melakukan pewakafan di lembaga. Kedua , mekanisme pengelolaan Wakaf Uang di LWPNU-PWNU dilaksanakan menurut UU  wakaf  dan  peraturan  pelaksanaanya  diantaranya: Pertama , Proses penghimpunan, yang mana hal ini dilakukan oleh LWPNU- PWNU dengan sistem bantingan dilakukan melalui kotak wakaf dan sebagainya. Kedua , mekanisme LWPNU-PWNU dalam pengelolaan wakaf uang terdiri dari penghimpunan, sosialisasi, dan penyaluran dana 3) implikasi  pengelolaan  wakaf  uang di LWPNU-PWNU  terlihat pada tiga hal yakni: bidang sarana ibadah, bidang pendidika, dan bidang ekonomi.
Kata kunci : Wakaf, Pengelolaan Wakaf Uang dan LWPNU-PWNU Yogyakarta.
PENDAHULUAN Bukan lagi masalah yang bisa ditutupi bahwa era globalisasi memiliki dampak sangat besar bagi kehidupan manusia baik itu dalam usaha  ataupun  dalam  hal  perekonomian masyarakat, bisa dikatakan permasalahan ini belum bisa dipecahkan dalam pengambilan solusinya terutama dalam wakaf uang. (Ismiati, 2020). Sistem ekonomi Islam yang mengakui hak-hak individu sekaligus hak-hak sosial memberikan  porsi  yang  seimbang  bagi kesejahteraan hidup berbangsa, meningkatkan kesejahteraan individu dengan kesejahteraan sosial yang tak terpisahkan dengan konsep kehidupan  falah,  ekonomi rabbani dan persaudaraan umat dalam bisnis. Ekonomi Islam secara konsep memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan yang merata bagi siapapun, dimana hal ini terbukti di zaman kejayaan peradaban Islam,  tetapi  dekadensi  moral
dan  akhlak  dari  berbagai elemen masyarakat telah merusak tatanan peradaban yang mulia (Almantiqy, 2017) Problem  sosial  masyarakat  Indonesia seperti kemiskinan merupakan permasalahan yang  cukup  kompleks  dan  membutuhkan keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat (Kholik, Ismiati, & Balqish, 2019) Tuntutan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, keberadaan wakaf menjadi sangat urgen sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga  negara  (Salam  &  Risnawati,  2019) Adapun  posisi  wakaf  sebagai  instrumen keuangan  Islam  sebenarnya  sama  dengan zakat, bila dikelola secara produktif dan dapat dimanfaatkan  dapat  meningkatkan  taraf hidup masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa wakaf dapat

## Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia
Vol. XI No. 1, Juni 2021/1442 H : 74-86
ISSN 2089-3566 (Print), 2503-1872 (Online) Tersedia online di https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/index DOI: https://doi.org/ 10.21927/jesi.2021.11(1).74-85
Tendensi Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta (Antara Produktif dan Konsumtif) 75 menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat baik kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Lebih luas, masyarakat dapat menikmati wakaf secara luas,  baik dari kalangan orang kaya atau miskin, karena wakaf tidak seperti dengan zakat yang hanya dapat dinikmati oleh mustahik.
Wakaf  memiliki  dua  dimensi  antara teologis dan sosial. Wakaf menurut Azizy merupakan salah satu bentuk ibadah, yang nilain ya lebih dominan pada ibadah sosial. Ini berarti juga merupakan salah satu jenis dari beberapa jenis ibadah serupa, seperti   amal baik, sedekah dan infaq yang kesemuanya merupakan bentuk charity . (Jamal, Arroisi, & Agustin, 2020). Dimana wakaf dapat juga diartikan sebagai ibadah bersifat ke-bendaan yang telah lama dikenal. Hal ini sudah ada sejak terbentuknya kehidupan bermasyarakat di  setiap  kelompok  manusia  yang  selalu menyediakan layanan publik yang diperlukan manusia secara bersama seperti tempat ibadah, jalan, sumber air serta fasilitas lainnya. Adapun konteks  wakaf  menurut  undang-undang diartikan secara khusus dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama fiqh klasik. Hal ini bisa dilihat dari pengertian wakaf dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang   wakaf.  Yang  mana  wakaf  diartikan sebagai  perbuatan  hukum  waqif  untuk memisahkan  atau  menyerahkan   sebagian harta  benda  miliknya  untuk  digunakan selamanya untuk dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umat.
Wakaf  uang  sebagai salah satu instrumen penggalangan  dana  masyarakat  untuk kepentingan kesejahteraan umat.  Instrumen ini belum di garap secara maksimal, baik dari sisi penggalangannya maupun investasinya. Hal ini berbeda  jika  kita  melihat  potensi pengembangan  wakaf  sangat  besar  jika dilihat dari banyaknya wakaf yang diberikan masyarakat,  terutama  dalam  bentuk wakaf tanah dan bangunan (Maksum, 2010). Dimana Wakaf merupakan instrument ekonomi Islam yang sudah ada smenjak awal kedatangan Islam. Hal ini terbukti bahwa wakaf telah menjadi  instrument  jaminan  sosial dalam  rangka  membantu  kaum  yang lemah untuk memenuhi hajat hidup baik
Kesehatan, Pendidikan dan kesejateraan (Suryadi  &  Yusnelly,  2019).  Menurut Nidaul  Jannah  bahwa  potensi  wakaf  di Indonesia jika berjalan secara terus-menerus maka dapat mencapai Rp 2,5 trilyun    selama setahun.  Melihat nilai dan potensi wakaf yang sangat fantastis tersebut, maka pengelolaan wakaf di Indonesia mulai diperhatikan secara serius. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya peraturan tentang wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Jannah, 2014) Persoalan yang muncul adalah belum sepaham-nya  status  hukum  wakaf  uang. Sehingga sebagian pihak berpendapat  wakaf uang  sah  saja, karena  sudah dipraktikkan sejak  masa  Islam awal.  Sebaliknya,  sebagian berpendapat  bahwa wakaf uang tidak boleh dengan alasan utama kekekalan uang sebagai ciri  khas  dari  wakaf  tidak  bisa  dijamin. Namun di dalam perkembangan-nya terdapat implementasi wakaf dengan “tunai“. Wakaf tunai ( cash waqaf/ waqf al nuqud ) merupakan wakaf yang  dilakukan  seseorang,  kelompok orang  atau  lembaga badan  hukum dalam bentuk uang tunai (Tho’in & Prastiwi, 2015) Hal ini dapat dilihat bahwa umat Muslim sebagian besar masih mempraktikkan wakaf sebatas harta wakaf non tunai (tanah, bangunan, sarana dan prasarana) yang pengelolaannya masih konsumtif dan belum mampu menjamin kesejahteraan. Seperti wakaf non uang (tanah) nilainya cukup tinggi dan sulit bagi calon wakif berekonomi lemah untuk berpartisipasi. Dalam hal ini, praktik pengelolaan wakaf uang dapat dikelola dengan cara menginvestasikan dana wakaf pada bidang-bidang ekonomi bisnis baik sektor bisnis rill maupun bidang-bidang keuangan syariah (Almantiqy, 2017) Berbicara tentang wakaf uang, institusi wakaf tidak hanya sebagai ritualitas keagamaan tetapi bisa menyentuh aspek kemanusiaan dengan memberdayakan potensi-nya untuk kesejahteraan publik semaksimal mungkin (Rusydiana  &  Devi,  2017).  Berdasarkan tujuan Penelitian yang ingin  dicapai dalam kaitannya dengan  judul penelitian ini antara lain: untuk  mengetahui  bagaimana  respon sosial masyarakat tentang adanya wakaf uang,

## 76 Baiq Ismiati, Ageng Asmara Sani dan Umi saniatun Diniyah
untuk mengetahui mekanisme pengelolaan wakaf uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta dan untuk mengetahui Implikasi pengelolaan wakaf uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta.

## METODE PENELITIAN
Tahapan  yang  dilakukan  adalah menentukan jenis penelitian yang berfungsi sebagai  dasar  utama  dalam  pelaksanaan penelitian yang berpengaruh pada keseluruhan pelaksanaan penelitian. Jenis penelitian ini adalah lapangan ( field research ), yaitu mengkaji dari sumber-sumber yang didapatkan dari data lapangan. Adapun subyek yang diteliti yaitu PWNU Yogyakarta dengan obyek penelitian yaitu mekanisme pengelolaan wakaf uang. Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  deskriptif ( qualitative descriptive research ). Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan  sosiologis.  Sedangkan teknik  dalam  mengumpulkan  data  yaitu sebagai berikut: Observasi yaitu melalukan pengamatan  sekaligus  pencatatan  secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dikaji  (Hadi,  1995).  Wawancara  diartikan sebagai suatu alat metode pengumpulan data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui tanya jawab secara secara
sepihak,  (Wulandari,  Effendi,  &  Saptono, 2019),  kemudian dikerjakan secara sistematis serta  berdasarkan  pada tujuan penelitian. Dokumentasi metode pengumpulan melalui dokumen ini dianggap penting oleh peneliti karena dapat membantu memberikan dan memperkuat informasi yang didapat.
Metode Analisis Data Analisa  data  adalah  proses  mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu  pola,  kategori,  dan  satuan  uraian dasar secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan  (Moleong,  2007).  Menurut Sugiyono menyatakan analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya (Sugiyono, 2011). Sesuai dengan penelitian di atas, maka peneliti  menggunakan  model  interaktif dari  Miles,  Huberman  dan  Saldana untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus- menerus  sampai  tuntas.  Adapun  model interaktif  yang dimaksud sebagai berikut; (Mathew, et al., 2014)
Data Collection Data Display Data Condensation Conclusions: drawing/Verify sing
Gambar  di  atas  menjelaskan  bahwa data collection dari  data  dan  catatan  yang ada  di  lapangan  peneliti  perlu  membuat catatan  berupa  refleksi  yang  maksudnya berupa  catatan  dari  peneliti  sendiri  yang berisi komentar, pendapat, dan penafsiran terhadap  fenomena  yang  ditemukan  di lapangan. data c ondensation merupakan bentuk
analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Mereduksi data dalam konteks penelitian adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan
Tendensi Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta (Antara Produktif dan Konsumtif) 77 pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Data display atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,  grafik,  matrik, network, dan chart. Conclusions Drawing/Verifysing kesimpulan awal  yang  dikemukakan  masih  bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Mengurai  suatu  organisasi  Islam terbesar di Indonesia rasanya tidak semudah membalikkan  telapak  tangan,  Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan memiliki komitmen dalam merespons-secara fiqhiyyah perkembangan zaman, hal tersebut dibuktikan adanya forum “ Ba ḥ thul Masā’il” mulai dari tingkat Ranting Nahdlatul Ulama (NU) sampai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Namun, lagi-lagi pemikiran NU tentang hukum Islam dalam pandangan beberapa pakar terjadi pro dan kontra. Misalnya, sekitar tahun 1994-an Martin Van Bruinessen dalam karyanya NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru dengan tajam mengkritik fatwa yang dikeluarkan ulama NU dalam Ba ḥ thul Masa’il karena kurang inovatif, menolak ijtihad, dan menolak penafsiran sendiri atas al-Qur’an dan al-Sunnah. Fatwa tersebut hanya berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, sementara masalah  sosial,  ekonomi,  dan  moral  lebih cenderung diabaikan. Bahkan transmisi paham keagamaan NU tidak mengalami perubahan- perubahan  baik  isi  ( content )  maupun pendekatan ( approach ) (Van Bruinessen, 1994)
Dalam merespon hal tersebut sejak 2012 Lembaga  Wakaf  dan  Pertanahan  (LWP) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus mulai aktif mengelola wakaf uang. Yang mana hasil dari pengelolaan tersebut selanjutnya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga belajar  tentang  pengelolaan  wakaf  tunai sejatinya bukan merupakan studi yang baru, karena telah banyak studi tentang pengelolaan wakaf tunai.
Respon Sosial Masyarakat Tentang Adanya Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta Masyarakat Indonesia lebih mengenal istilah wakaf dengan harta benda tidak bergerak seperti tanah, masjid yang mana peruntukan wakaf tersebut banyak dipergunakan  untuk keperluan  ibadah,  kuburan,  dan  Pendidikan (Huda, Sentosa, & Novarini, 2019). Penelitian yang  dilakukan  oleh  Syifa  menemukakan bahwa  dari  50  responden,  20  atau  40% diantaranya  menolak  wakaf  uang  dan  30 atau 60% sisanya menerima adanya praktik penghimpunan wakaf uang hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman tentang wakaf uang dan motivasi sosial (Fauziah & El Ayyubi, 2019). Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu ormas Islam yang berpengaruh di tengah masyarakat  juga  melakukan  pengelolaan wakaf  uang.  Pada  mulanya wakaf  uang yang dihimpun oleh LWPNU-PWNU  Yogyakarta dilakukan di tempat pengajian-pengajian yang dikelola oleh Kiyai-Kiyai yang juga merupakan pengurus dari LWPNU-PWNU Yogyakarta dengan sistem “ bantingan ”  untuk digunakan sebagai dana abadi NU. Dana abadi NU dimulai sejak Desember 2001. Penarikan dana abadi tersebut  dikumpulkan  dan  uang  tersebut dimasukkan di bank yang hasilnya digunakan untuk membiayai operasional Kantor LWPNU- PWNU Yogyakarta.
Pada  tahun  2006  berubah  menjadi wakaf tunai yang dikenal hingga sekarang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wiratno bahwasanya ia menyatakan “Pada awalnya minat masyarakat terhadap wakaf tunai sangat luar biasa, hal itu bisa dilihat setiap minggu ada uang yang di alokasikan kepada wakaf tunai. Adapun strategi yang dilakukan oleh pengurus dalam mendapatkan dana wakaf tunai adalah dengan menyurati pengurus-pengurus dan anggota untuk mengikuti program wakaf tunai tersebut. Yang mana dalam perjalanannya, dana yang terkumpul dari wakaf tunai tersebut telah dialokasikan kepada banyak hal seperti: pembangunan Universitas Nahdhatul Ulama, pembelian lahan yang akan di produktifkan dan lain sebagainya. Adapun pada saat ini, total jumlah dana wakaf uang yang dihimpun oleh LWPNU-PWNU Yogyakarta berjumlah Rp. 311.000.000 (Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah) per-Juni 2020. (Wiratno, Ketua LWPNU-PWNU

## 78 Baiq Ismiati, Ageng Asmara Sani dan Umi saniatun Diniyah
Yogyakarta. Pada tanggal 28 Juni 2020). Melihat dari hal tersebut, dapat diketahui bahwasanya potensi wakaf uang sangatlah besar. Namun, pada saat ini, ada beberapa hal  yang  perlu  diselesaikan  oleh  lembaga LPWNU-PWNU  Yogyakarta,  sehingga untuk sementara waktu pengelolaan wakaf tunai sedang di vakumkan. Yang mana hal tersebut disampaikan oleh Bapak M Amin Fauzan  yang mengungkapkan “Pada saat ini, LWPNU-PWNU Yogyakarta sedang mengurus legalitas dan perijinan untuk menjadi salah satu lembaga pengelola wakaf uang. Namun, pada saat ini masyarakat NU lebih memilih untuk  menggunakan  Koin  NU  dalam menyalurkan dana mereka (M Amin Fauzan, Pengelola LWPNU-PWNU Yogyakarta. Pada tanggal 28 Juni 2020). Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Bapak Shohib yang menyatakan bahwasanya pada saat kondisi seperti ini, koin NU lebih bermanfaat secara langsung kepada masyarakat sekitar. Selain itu penggunaan koin NU bisa secara serta merta habis sedangkan wakaf uang tidak bisa seperti itu. Harta dalam wakaf harus sustainable dan tidak boleh hilang ataupun berkurang nilainya. (Sohib Jamaludin, Sekertaris   LWPNU-PWNU Yogyakarta. Pada tanggal 28 Juni 2020).
Mekanisme    Pengelolaan    Wakaf    Uang    di LWPNU-PWNU Yogyakarta
Seperti  disinggung  sebelumnya,  bagi Nahdlatul  Ulama  (NU),  mengelola  wakaf bukanlah sesuatu yang baru, karena hal itu sekarang-sekarang ini telah menjadi  gerakan sosial keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) sesungguhnya sudah lama bergelut dengan pengelolaan wakaf, terutama wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau lainnya, melalui  Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWPNU) mengelola wakaf tunai, dapat dikatakan sebagai hal yang baru bagi LWPNU karena baru pada 2006, LWPNU mendirikan pengelola wakaf tunai. Pengelola  tersebut  diberi  nama  lumbung wakaf Nahdlatul  Ulama. Dimana lembaga ini  berperan  sebagai nadzir wakaf  uang tunai dari masyarakat maupun dari institusi lainnya. LWPNU bertekad menjadi lembaga wakaf yang berorientasi global dan mampu menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar
kebangkitan ekonomi umat yang berbasiskan sistem ekonomi berkeadilan. Lebih lanjut, LWPNU-PWNU Yogyakarta mendorong pertumbuhan ekonomi umat serta optimalisasi peran wakaf dalam sektor sosial dan ekonomi produktif. Terlebih Lembaga Wakaf dan Pertahanan (LWP) merupakan satu divisi yang ada pada  tubuh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa peneliti katakan divisi ini sejatinya bukan satu-satu divisi yang ada di tubuh NU karena di tubuh PWNU lainnya juga ada, seperti PWNU Jawa Timur misalnya. Sehingga divisi ini diberi amanah-untuk melaksanakan pendataan dan pengelolaan harta wakaf yang diberikan oleh masyarakat Islam ke-institusi NU. Tapi berbeda dengan LWP yang ada di tubuh PWNU di beberapa daerah lainnya, LWPNU Yogyakarta tidak saja mengelola tanah wakaf atau harta wakaf yang tidak bergerak lainnya, tetapi juga secara khusus mengelola harta benda wakaf bergerak dalam bentuk uang tunai. Berdasarkan  hasil  wawancara  Bapak Wiratno mengungkapkan terdapat beberapa alasan   mengapa   kemudian   LWPNU-PWNU Yogyakarta   ikut berpartisipasi   melaksanakan pengelolaan   wakaf   uang, dengan   lugas   ia mengatakan;
“Alasan-alasan itu seperti; alasan teologis, sosiologis, dan yuridis. Secara teologis. Islam mengajarkan bahwa ketika manusia meninggalkan  dunia  yang  fana  ini, terputuslah seluruh amal kebajikannya, kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang selalu mendoakannya. Disinilah ajaran Islam menunjukkan kepada umat muslim untuk  melakukan  kebaikan-kebaikan sebelum  ia  wafat.  Karena  kebaikan- kebaikan itu sangat berpengaruh terhadap nasibnya kelak setelah wafat. Telebih, ada tiga kebaikan menurut Nabi SAW yang tidak putus balasannya meskipun yang melakukan kebaikan telah wafat, yakni; bersedekah  dengan  cara  memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, namun harta yang kita beri itu hendaknya yang  tidak  habis  sekali  pakai.  Harta seperti itu dapat berbentuk tanah atau bangunan. Harta tersebut bersifat tahan lama. Pemberian harta (bersedekah) dalam
Tendensi Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta (Antara Produktif dan Konsumtif) 79 bentuk harta yang tidak bergerak seperti tanah,  rumah,  atau  bangunan  kepada orang lain agar manfaat dari tanah, rumah, atau bangunan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam khazanah hukum Islam, praktik- sedekah seperti itu dikenal dengan sebutan wakaf. Di dalam al-Qur’an memang tidak ditemukan ayat yang menjelaskan konsep wakaf secara jelas. Tetapi karena wakaf merupakan infaq fi sabilillah (memberikan harta di jalan Allah), dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf merujuk pada ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah , yakni Q.S. al-Baqarah (2) ayat 267, Q.S. Ali Imran (3) ayat 92,3 dan Q.S al-Baqarah (2) ayat 261. Tiga ayat tersebut menjelaskan tentang  anjuran  untuk  menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapat pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang diperoleh orang  yang  menginfakkan  hartanya di  jalan  Allah.  Selain  merujuk  pada ayat al-Quran di atas, para ulama pada umumnya juga merujuk pada beberapa hadis  Nabi yang menjelaskan praktik wakaf. Salah satu hadis yang kerapkali dirujuk adalah hadis yang mengisahkan Umar bin al-Khattab ketika memperoleh tanah  di  Khaibar.  Setelah  meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan menahan tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis lain yang juga menjelaskan praktik wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang menyatakan jika seorang manusia itu meninggal dunia terputusla amal perbuatannnya kecuali dari tiga hal, yakni sedekah  jariah,  dalam hal  ini  adalah  wakaf,  ilmu  pengetahuan yang  bisa  diambil  manfaatnya,  dan anak salih yang mendoakannya. Hadis ini  sudah  disebutkan  di  atas.  Selain berdasarkan pada al-Qur’an dan hadits, para ulama telah berkonsensus ( ijma’ ) untu’k menerima wakaf sebagai suatu amal  jariah  yang  disyariatkan  dalam Islam.” (Wiratno, Ketua LWPNU-PWNU Yogyakarta. Pada tanggal 28 Juni 2020).
Ketika melihat uraian tersebut dan kita sandingkan dengan praktik wakaf di Indonesia, seperti telah disinggung sebelumnya “muncul persamaan/keselarasan”,  terbukti      pada umumnya hal itu dilaksanakan dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau kebun. Tanah yang wakafkan oleh seorang wakif , adalah  yang tidak  boleh dijual  atau diwariskan, inilah yang dalam istilah fikih disebut ditahan . Akan tetapi, tanah itulah yang dimanfaatkan, bisa disewakan kemudian hasil- sewanya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial seperti peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat. Terlebih, di atas tanah tersebut juga dapat didirikan bangunan seperti  sarana  ibadah  “masjid,  lembaga pendidikan seperti madrasah, atau sarana layanan kesehatan rumah sakit dan lainnya. ”Dengan lugas pengelola LWPNU Yogyakarta mengungkapkan secara luas dewasa ini, wakaf tidak saja dilaksanakan dalam bentuk barang tidak bergerak seperti di atas, tetapi juga barang bergerak seperti uang. Wakaf dalam wujud uang tunai ini mulai marak dibicarakan setelah diperkenalkan oleh M.A. Mannan, salah satu ahli ekonomi Islam asal Bangladesh. Merespons gagasan Mannan itu, digelarlah sebuah seminar tentang wakaf di Batam tahun 2001. Setelah seminar itu, MUI tahun 2002 mengeluarkan satu fatwa tentang kebolehan wakaf uang (Sohib Jamaludin, Sekertaris LWPNU-PWNU Yogyakarta. Pada tanggal 28 Juni 2020). Sejak saat itulah berdiri beberapa lembaga pengelola wakaf uang seperti Tabung Wakaf Indonesia.  Apa  sejatinya  wakaf  uang  itu? Wakaf uang adalah wakaf dilakukan seseorag, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam  bentuk  uang  tunai.  Tentu  seperti halnya wakaf dalam tanah bentuk yang harus dijamin kelestariannya, nilai pokok wakaf uang jugaharus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual serta dihibahkan, atau diwariskan. Dimana nilai-manfaat dari nilai pokok uang itu digunakan untuk kemaslahatan umat, seperti; pemberdayaan  ekonomi  dan  pengentasan kemiskinan.  Secara  sosiologis,  jika  kita merujuk ke-Indonesia sebagai negara  dengan jumlah penduduk Msulim terbesar di dunia, potensi wakaf uang umat Islam, tentu sangat besar, Indonesia  menyimpan  potensi  wakaf yang  besar,  tetapi, potensi  itu  belum  dikelola
80 Baiq Ismiati, Ageng Asmara Sani dan Umi saniatun Diniyah
dan  dimanfaatkan  secara  optimal. (Dahlan, 2018; Machmud & Suryaningsih, 2020) Nasaruddin  Umar,  mengasumsikan bahwa  potensi  wakaf  tunai  umat  Islam Indonesia bisa mencapai sekitar Rp20 triliun. Sementara itu M. Ikhsanudin membuat ilustrasi tentang potensi wakaf penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak Rp10 juta dengan penghasilan rata-rata antara Rp0,5 juta–Rp10 juta perbulan merupakan potensi yang besar. (Nasaruddin  Umar, Kemenag. go.id, 2020).
Misalnya, warga yang berpenghasilan Rp0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun  berwakaf  Rp60  ribu,  maka  setiap tahun terkumpul Rp240 milyar. Jika warga yang berpenghasilan Rp1-2 juta sebanyak 3 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp120 ribu, maka terkumpul dana sebesar  Rp350  milyar.  Jika  warga  yang berpenghasilan Rp2–5 juta sebanyak 2 juta orang  dan  setiap  tahun  masing-masing berwakaf Rp600 ribu, terkumpul dana Rp1,2 triliun. Dan jika warga berpenghasilan Rp5-10 juta berjumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp1,2  juta maka terkumpul dana Rp1,2 triliun. Jumlah total dana wakaf yang terkumpul mencapai Rp3 triliun setahun (Ikhsanudin, 2012). Lebih lanjut, melihat penjelasan tersebut PWNU Yogyakarta mengakui bahwa potensi wakaf  di  kalangan  masyarakat  Nahdlatul Ulama  (NU)  sangat  besar,  karena  sebagai muslim tentu saja didorong oleh keyakinan teologis  untuk  berinfak,  maksudnya masyakarat  muslim  Indonesia  sejatinya sangat mudah melaksanakan sedekah atau infak,  baik  dalam  bentuk  wakaf  maupun zakat, dan lainnya. Namun potensi ini belum tergali  secara  maksimal.  Potensi  ini dapat digali dan salah satu potensi yang digali oleh LWPNU Yogyakarta adalah wakaf tunai, hasil penggalian wakaf tunai ini nantinya digunakan demi kepentingan agama dan masyarakat. Namun  pertanyaannya  kemudian adalah mengapa wakaf uang harus digali? Hal tersebut dapat peneliti uraikan sebagai berikut; Pertama , masyarakat kita masih banyak yang hidup dalam keadaan miskin dan belum sejahtera secara ekonomi. Kedua , keinginan masyarakat  untuk keluar dari kemiskinan
yang menderanya sebenarnya sangat besar tetapi mereka menghadapi beragam masalah. Salah satu masalah yang mereka hadapi adalah keterbatasan  keterampilan  berusaha  dan keterbatasan modal.
Misalnya  pedagang  sayur  keliling, pedagang  ini  bukan  orang  yang  malas bekerja, jika kemalasan dipandang sebagai salah satu unsur yang menyebabkan orang hidup dalam kemiskinan. Pedagang sayur itu masuk dalam kategori manusia yang rajin dan ulet bekerja, tetapi melihat penghasilan yang mereka dapatkan rasanya hanya cukup menutupi  kebutuhan  makan  sehari-hari, mereka membutuhka penghasilan yang lebih terutama membiayai anak-anak yang sedang mengenyam  pendidikan.  Tapi  apa  boleh buat,  modal  yang  mereka  miliki  terbatas, jadi yang mereka butuhkan sejatinya adalah tambahan modal agar dapat membeli sayuran lebih bervariatif dan banyak sehingga dapat menambah keuntungan mereka. Kemudian contoh lain seperti; pedagang di pasar, dimana mereka merupakan pekerja ulet yang tidak mudah menyerah pada kondisi yang mereka hadapi, dengan  keterbatasan keterampilan  berdagang  dan  mengelola keuangan, para pedagang ini terus menjajakan barang dagangannya di emperan-emperan pasar. Terkadang mereka juga didatangi oleh “ bank titil ” yang menawari mereka tambahan modal usaha agar barang dagangannya dapat bertambah  dan  lebih  bervariasi,  dengan kedesakannya tawaran modal itu di-ikuti oleh “ jasa ” dengan pengembalian yang tidak kecil. Ketika  terpaksa  mereka  harus  mengambil tawaran modal itu demi menambah modal, tetapi akhirnya mereka terlilit hutang karena modal yang dipinjam harus dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah disepakati, keuntungan  yang  mereka  peroleh  dari berdagang kadang tidak selalau sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan masalah riel yang dihadapi oleh banyaknya pedagang kecil di pasar.
Berangkat  dari  kenyataan  tersebut, dengan  dilandasi  rasa  kemanusian  dan keimanan;  LWPNU  Yogyakarta  merasa terpanggil untuk menggali potensi wakaf tunai warga NU Yogyakarta. Dimana LWPNU Yogyakarta bertekat kuat-ikut andil dalam
Tendensi Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta (Antara Produktif dan Konsumtif) 81 memecahkan persoalan-persoalan real yang dihadapi masyarakat berpenghasilan kecil seperti; “buruh tani, tukang sayur keliling, dan pedagang kecil.” Adapun tujuan utamanya agar mereka dapat hidup sejahtera. Rasanya upaya  ini  tampak  kecil,  tetapi  sejatinya memiliki efek yang tidak kecil bagi masyarakat. Setidaknya upaya kecil itu dapat melepaskan mereka  dari  jebakan hutang modal  usaha yang kerap mereka ambil dari “rentenir” atau pemberi  modal.  Berhutang  harus  mereka lakukan karena tidak ada lagi jalan keluar yang dapat mereka tempuh.
Selain  kemiskinan  dan  keterbatasan modal, tingkat pengangguran yang terjadi di masyarakat Yogyakarta juga menjadi perhatian LWPNU Yogyakarta. Sebagai  organisasial sosial keagamaan, NU D.I,Y melalui lembaga wakaf bertekad untuk turut andil mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dengan cara memberi  pelatihan-pelatihan  usaha  kecil kepada  masyarakat  agar  mereka  mampu membuka  usaha  kecil  guna  menopang kehidupan ekonomi mereka.
Secara yuridis, bahwa pelaksanaan wakaf tunai diperbolehkan. Seperti telah disebutkan kebolehan  itu  merujuk  pada  fatwa  MUI tahun 2002, selain merujuk pada fatwa MUI juga merujuk pada beberapa pendapat para- ulama, seperti; Pertama , pendapat Imam al- Zuhri (w. 124 H) yang menyatakan kebolehan mewakafkan dinar dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada penerima hasil wakaf ( maukuf alaihi ). Kedua, pendapat mazhab Hanafi  yang membolehkan wakaf dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al-urfi . Pendapat ini merujuk pada  pandangan  Abdullah  bin  Mas’ud menyatakan; “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslim maka dalam pandangan Allah  SWT  pun buruk.  Adapun  pendapat terakhir ketiga dikemukakan oleh sebagian mazhab al- Syafi’i yang menyatakan bahwa Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (Badan Wakaf Indonesia, 2020).
Kemudian ketika merujuk pada konteks Indonesia,  diketahui  pemerintah  telah
mengatur  pelaksanaan  wakaf  tunai  seperti terantum  dalam  UU  No.  41  Tahun 2004. Dimana di dalam UU wakaf tunai masuk dalam kategori wakaf harta benda bergerak yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan syari’ah dan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Pelaksaan  UU Wakaf kemudian didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Pengeloaan  wakaf  uang  di  LWPNU Yogyakarta dilaksanakan menurut UU Wakaf dan  Peraturan  Pelaksanaanya  secara  rinci dijelaskan sebagai berikut;
Proses Penghimpunan; meskipun dalam Islam ada perintah agar orang-orang yang memiliki kelebihan  harta menyedekahkan sebagian dari harta mereka, baik dalam bentuk infak,  sedekah,  zakat  dan  wakaf  kepada orang yang berhak. Sebagai seorang Muslim, perintah itu tentu ia laksanakan. Biasanya pelaksanaan  perintah  tersebut  dilakukan dengan cara memberikan sebagaian harta yang ia miliki  secara langsung kepada yang berhak, seperti kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang tidak mampu. Pelaksanaan infak, sedekah, dan zakat, seperti itu tidak dilarang, tetapi kurang efektif dalam membantu kaum miskin dan  tak  mampu.  Karena  membuat orang yang diberi bergantung pada pemberian orang. Pemberian seperti itu cepat habis, tidak memiliki dampak pemberdayaan dan orang yang diberi akan tetap berstatus miskin dan tidak mampu.
Pemberian sebagian harta kepada orang yang berhak baik dalam bentuk infak, sedekah, zakat maupun wakaf tentu saja merupakan pelaksanaa ajaran Islam,  dan pelaksanaan ini  tidak  boleh  dilarang.  Tetapi  LWPNU Yogyakarta  memandang  perlu  adanya upaya pengelolaan pemberian itu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan banyak orang terlebih mampu memberdayakan, sehingga orang yang di-beri diharapkan tidak selamanya berstatus “miskin.” Salah satu bentuk sedekah yang menjadi pilihan LWPNU Yogyakarta adalah wakaf. Seperti; diketahui wakaf, saat ini tidak hanya dimaknai sebagai pemberian harta

## 82 Baiq Ismiati, Ageng Asmara Sani dan Umi saniatun Diniyah
tidak bergerak kepada umat Islam yang bersifat abadi, wakaf juga dapat dimaknai sebagai pemberian kepada umat Islam, bisa dalam bentuk benda tidak bergerak maupun harta bergerak seperti uang, mobil, dan lain sebagai. Sifat wakaf pun tidak selalu berlaku selamanya, bisa juga bersifat sementara yang ditentukan waktunya oleh pelaku wakaf. Karena itu, saat ini LWPNU Yogyakarta, di samping mengelola wakaf  harta  tidak  bergerak  seperti  tanah, masjid, sekolah dan yang sejenisnya, LWPNU Yogyakarta juga menghimpun wakaf tunai dalam bentuk uang.
Sosialisasi. Langkah atau strategi LWPNU- PWNU Yogyakarta dalam melakukan sosialisasi wakaf  tunai  tentu  berawal  dari  kalangan warga Nahdliyin Yogyakarta  itu  sendiri, selain memberikan informasi juga melakukan pemberian contoh bahwa penghimpunan dana tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh LWPNU Yogyakarta adalah merangkul pemuka agama lokal untuk mendorong masyarakat agar mau mengeluarkan hartanya. Selain itu, ia sendiri tidak segan untuk memberi memotivasi  para- jamaah Nahdliyiin untuk  berwakaf  tunai meskipun  nilai wakaf tunainya kecil. Kerupuk misalnya, merupakan makanan ringan yang kerap-kali dijadikan tambahan makanan ketika kita makan. Kerupuk saat ini  harganya  sekitar  Rp500/biji  ia  pernah memotivasi  jamaah  mushola  agar  mau mewakafkan makanan ringan ini, 1 minggu satu kerupuk, jika dilakukan secara serius, maka jamaah akan mewakafkan 4 kerupuk dalam  satu  bulan.  Dengan  demikian,  jika satu kerupuk itu Rp500 maka satu bulan para jemaah  mewakafkan  uang  tunai  Rp2000. Jika ini menjadi gerakan massif dalam arti dilakukan  oleh  banyak  jemaah  mushola/ masjid, katakan setiap bulan ada 20 jemaah yang berwakaf Rp2000 maka akan terkumpul danan sebesar Rp40.000, jika-kalau ada sekian banyak mushola tentu dana yang terkumpul lebih banyak lagi.
Cara  ini  memang  perlu  ketelatenan, tetapi  mampu  mengumpulkan  dana  yang tidak  kecil  terutama  ketika  cara  kecil  ini menjadi gerakan bersama. Berdasarkan cara sederhana yang LWPNU-PWNU Yogyakarta praktikkan ini, dalam satu desa yang memiliki
banyak  mushola,  mampu  mengumpulkan dana sebesar Rp 6-7 juta per-bulan. Sosialisasi dan cara kreatif dalam mengumpulkan dana wakaf tunai, menurutnya menjadi tantangan tersendiri bagi LWPNU-PWNU Yogyakarta, di samping itu, memang harus ada lembaga yang kredibel untuk mengelolah wakaf tunai ini. Dari situlah bahwa wakaf uang dapat dilakukan oleh siapa pun dan dari tingkat strata ekonomi apa pun. Sehingga dapat dikatakan bahwa berwakaf tidak harus menunggu orang menjadi kaya. Karena dengan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sesorang dapat berwakaf dan mendapat sertifikat wakaf uang. Selain kemudahan itu, tempat penyetoran wakaf  uang  juga  tidak  sulit  ditemukan. Dalam konteks LWPNU-PWNU Yogyakarta, wakaf  uang  dapat dilakukan di Bank BPD D.I.Y, institusi ini memiliki layanan syariah yang akan melayani para wakif , jaringan bank ini juga luas karena hampir ada di seluruh wilayah Yogyakarta. Para wakif yang hendak mewakafkan  uangnya  di  LWPNU-PWNU Yogyakarta dapat datang ke kantor cabang dan kantor cabang pembantu Bank D.I.Y terdekat. Proses Penyaluran Dana. Dana yang telah dihimpun, seperti terlihat pada alur di atas disimpan pada Bank Syariah BPD D.I.Y dan dikelola secara produktif dalam bentuk bisnis riel dan investasi produk keuangan syariah. Sesuai dengan laporan  sampai Juni  tahun 2020  total  dana  yang  dihimpun  oleh  wakaf tunai  sejumlah  Rp. 311.000.000 uang tersebut di masukan kedalam bank.
Ada pandangan yang mengatakan bahwa nilai manfaat yang diperoleh dari wakaf tunai semestinya langsung diserahkan kepada maukuf alaihi , meskipun dana itu untuk pemberdayaan ekonomi, karena wakif bukanlah sebuah institusi bank, tapi ia adalah institusi yang diberi amanat untuk  mengelola  harta  wakaf  kemudian hasilnya  diberikan  kepada  yang  berhak. Pandangan  demikian  menurut  pengelola wakaf di LWPNU Yogyakarta, tidaklah salah, tetapi juga tidak ada dasar nash baik al-Qur’an maupun al- Hadis yang melarang pengelolaan wakaf  dan  nilai  manfaat  dari  wakaf  itu. peminjaman nilai manfaat kepada maukuf alaihi dimaksudkan untuk mendidik mereka agar bersunggu-sungguh dalam menjalankan usaha. Di  sisi  lainnya,  dana  yang  dikembalikan
Tendensi Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta (Antara Produktif dan Konsumtif) 83 oleh maukuf alaihi itu,  pada akhirnya juga dapat digunakan sebagai pinjaman bagi maukuf alaihi lainnya. Hal itu juga dimaksudkan untuk menjangkau lebih banyak maukuf alaihi yang dapat memanfaatkan nilai manfaat dari wakaf. Dalam praktiknya, tidak ada pinjaman maukuf alaihi yang tidak terbayar, karena pengembalian ana pinjaman dilakukan tanpa bunga dan biaya administratif seperti yang terjadi pada bank atau lembaga keuangan lainnya. Bagi mereka, model pinjaman seperti ini merupakan kemudahan guna memperbaiki taraf hidup ekonomi mereka.
Model pengelolaan nilai manfaat berupa pinjaman modal tanpa agunan, tanpa bunga, dan tanpa biaya  administratsi  merupakan tuntutan  untuk  pengembangan  ekonomi umat di tengah kesulitan umat mendapatkan modal usaha, model pengelolaan ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan model pengelolaan nilai manfaat seperti ini merupakan solusi yang harus dipilih di tengah sulitnya mendapatkan modal dari bank atau pun lembaga keuangan lainnya.
Implikasi Pengelolaan  Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta Bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi wakaf adalah sebagai salah satu tambahan pemasukan baru. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang. Sedangkan  sektor  produksi  menyebabkan bertambahnya  produktivitas,  sehingga perusahaan-perusahaan  yang  telah  ada semakin bergerak maju. Di lain pihak, modal yang masuk ke-perusahaan tersebut semakin bertambah  banyak.  Setiap  barang  penting yang  merupakan  kebutuhan  yang  paling mendasar.   Hal itu, permintaan tidak berubah. Hal t ersebut menyebabkan terus menerus-nya produktivitas perusahaan dan terjamin-nya modal-modal yang diinvestasikan. Munculnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta wakaf dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya terlebih peningkatan pembelian tersebut tidak terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satu nya adalah wakaf. Ketika wakaf diambil lalu dikumpulkan dari mereka yang tentunya memiliki pemasukan tinggi kemudian memberikan kepada mereka
yang  memiliki  pemasukan  terbatas,  maka kecondongan konsumtif dari mereka yang memiliki pemasukan yang tinggi lebih sedikit dari  mereka  yang  memiliki  penghasilan terbatas.  Pengaruh  optimis  wakaf  ialah pengecualian dari tingkat perbedaan antara kecondongan konsumtif’dengan pemasukan yang ada untuk mewujudkan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Artinya bahwa  kecondongan  konsumtif  menjadi semakin besar ketika wakaf telah dilaksanakan dibandingkan dengan sebelum-nya. Sehingga dalam LWPNU Yogyakarta terdapat beberapa pendayagunaan atau pemberdayaan wakaf produktif di antaranya adalah sebagai berikut: 1.  Orientasi pembangunan wakaf diberikan tidak sekedar sampai pada pihak tertentu, akan tetapi kiranya wakaf dapat bermanfaat sebagai kepentingan umum. Adapun apa yang di-wakafkan untuk diproduksikan, apabila diganti dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, kebun atau kampongyang produksinya kecil, maka ia diganti dengan apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu.
2.  Benda wakaf yang lazim selama ini adalah benda wakaf tidak bergerak, khususnya tanah milik. Namun karena perkembangan ekonomi yang pesat, maka orang yang    berwakaf (wakif) semakin berkembang, mereka mewakafkan benda- benda selain tanah juga berupa benda bergerak seperti: uang chas, saham atau surat berharga lainnya dapa juga berupa mobil, motor, perahu dan berbagai jenis barang lainnya. Kemudian  dalam  mengatasi  agar benda dapat terjaga dengan baik agar dapat dikelolah  secara  optimal  kemudian  dapat menjadikannya sebagai wakaf yang produktif. Di samping itu, penanganan proyek tentu sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial lainnya.  Yang mana dana yang dikumpulkan dapat  digunakan  untuk  meningkakan kesejahteraan lahir-batin masyarakat, yang meliputi:
a.  Bidang Sarana Ibadah terdiri dari membantu membangun/merehabilitasi masjid, langgar dan musholla dan menggairahkan dan membantu perlengkapan kegiatan ibadah wajib lainnya.
84 Baiq Ismiati, Ageng Asmara Sani dan Umi saniatun Diniyah
b.  Bidang Pendidikan. Tingkat pendidikan adalah tingkatan-tingkatan pendidikan yang pernah individu ikuti. Tingkat pendidikan dibagi menjadi dua yakni rendah dan tinggi. Tingkatan Pendidikan rendah jika pendidikan individu adalah TK/ SD/SMP (Machmud & Suryaningsih, 2020). Dalam hal ini, LWPNU-PWNU Yogyakarta mendirikan dan membantu pembangunan madrasah, bahkan kampus seperti UNU Yogyakarta, Pembangunan prasarana dan sarana keterampilan, Meningkatkan dakwah, dan Publikasi mengenai Islam baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat ilmiah popular.
c.  Bidang Ekonomi. Menyediakan lapangan kerja bagi fakir-miskin sesuai keahlian dan kemampuannya, Memberikan pendidikan dan latihan keterampilan kepada remaja drop out, Memberikan bantuan modal kerja dan sarana bekerja bagi fakir-miskin, Mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, serta kerajinan bagi petani dan lainnya dan Menyalurkan dana bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, tempat ibadah. Adapun   strategi   untuk meng-implementasikan   wakaf secara produktif diperlukan  suatu  strategi  yang dapat mengembangkannya.   Dalam  hal ini LWPNU Yogyakarta menggunakan beberapa hal yang dilakukan untuk strategi pengembangan wakaf produktif, yaitu:
Pertama , regulasi peraturan perundang- undangan wakaf; Ditjen Bimas Islam terus melakukan regulasi di bidang peraturan perundang-undangan wakaf. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, saat ini sedang disusun Draft Peraturan Menteri Agama tentang Petunjuk Pelaksanaan Wakaf di Indonesia. Dengan PMA tersebut diharapkan praktik wakaf dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk kepentingan kesejahteraan umum.
Kedua , sosialisasi peraturan per- UU wakaf dan paradigma baru wakaf; dalam rangka untuk memasyarakatkan
peraturan perundang-undangan wakaf dan paradigma baru wakaf di Indonesia, Ditjen Bimas Islam melakukan sosialisasi melalui berbagai event lokal maupun nasional, seperti: 1) Loka-karya perwakafan masyarakat kampus; 2) Sosialiasi Wakaf Tunai di lingkungan BMT dan LKS; 3) training manejemen pengelolaan wakaf di lingkungan Nazhir, dan lain-lain. Sosialisasi tersebut dilakukan bertujuan menginformasikan kepada masyarakat pada umumnya, dan kepada para aparat Negara yang terkait dengan pengelolaan wakaf di Indonesia, sekaligus menjadikan media massa sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan wakaf. Ketiga, sertifikasi, inventarisasi, dan advokasi harta benda wakaf; Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terkait dengan pengamanan harta benda wakaf di Indonesia.

## KESIMPULAN
Mengenai  respon  sosial  masyarakat tentang  adanya  wakaf  uang  di  Indonesia sejatinya  masyarakat  lebih  memahami adanya wakaf konsumtif. Namun, terkhusus masyarakat NU Yogyakarta, sejalan adanya lembaga pengelola wakaf tunai oleh LWPNU- PWNU  Yogyakarta  lebih  memberikan pemahaman  masyarakat  manfaat  adanya wakaf  uang  dan  masyarakat  melakukan pewakafan di lembaga tersebut.
Mekanisme pengelolaan wakaf uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta dilaksanakan menurut  UU  wakaf  dan  peraturan pelaksanaanya diantaranya: Pertama , proses penghimpunan, yang mana hal ini dilakukan oleh  LWPNU- PWNU Yogyakarta dengan sistem bantingan dilakukan melalui kotak wakaf  dan  sebagainya. Kedua ,  sosialisasi merupakan sesuatu hal yang penting dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf uang. Hal ini-pun yang dijalankan LWPNU-PWNU Yogyakarta dalam rangkan mensosialisasikan pentingnya  berwakaf  berbentuk  wakaf uang. Ketiga , proses penyaluran dana juga diterapkan oleh LWPNU-PWNU Yogyakarta dalam rangkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya
Tendensi Wakaf Uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta (Antara Produktif dan Konsumtif) 85 pemberian dana bantuan disekitar lembaga LWPNU-PWNU Yogyakarta. Implikasi pengelolaan wakaf uang di LWPNU-PWNU Yogyakarta terlihat pada tigal hal yakni Pertama , bidang sarana ibadah. Kedua , bidang  pendidikan, Ketiga ,  dalam  bidang ekonomi yang mana hal ini pernah dilakukan dalam bentuk menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin sesuai dengan keahlian dan kemampuannya
REFERENSI Almantiqy, M. H. (2017). Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,
10 (1), 24-38.
Dahlan,  R.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Persepsi  Nazhir Terhadap Wakaf Uang. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 4 (1), 1-24. Fauziah, S., & El Ayyubi, S. (2019). Faktor- faktor yang Memengaruhi Persepsi Wakif terhadap Wakaf Uang di Kota Bogor. Al- Muzara’ah, 7 (1), 19-31.
Hadi,  S.  (1995).  Metodologi  Research, Yogyakarta: UGM Press. Huda, N., Sentosa, P. W., & Novarini, N. (2019). PERSEPSI  SIVITAS  AKADEMIKA MUSLIM TERHADAP WAKAF UANG. Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi, 11 (1), 77-86. Ikhsanudin, M. (2012). Optimalisasi wakaf produktif bagi lembaga pendidikan dan ormas Islam di Indonesia. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 18 (1). Ismiati, B. (2020). MetodologiI Pemikiran KH SahalMahfudh Tentang Penetapan Zakat Uang Kertas. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) . Jamal, M., Arroisi, J., & Agustin, N. P. (2020).
Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah  di  Badan  Wakaf  Uang  & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 3 (1), 49-66. Jannah, N. (2014). Konsep Investasi Wakaf
Tunai dan Aplikasinya di Tabung Wakaf Indonesia. AL-INFAQ, 5 (1), 27-51.
Kholik, N., Ismiati, B., & Balqish, N. (2019). Analisis  Program  Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Rumah Zakat Yogyakarta. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 4 (4), 631-652.
Machmud,  A.  I.,  &  Suryaningsih,  S.  A. (2020). Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi Universitas  Negeri  Surabaya. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 3 (3), 165-179. Maksum,  M.  (2010).  Manajemen  Investasi Wakaf Uang. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 1 (1), 139-158. Mathew, M., Huberman, M. & Saldana, J., 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. America: Sage Publications Moleong, L. J., 2007. Metode Penelitian. Bandung: PT: Remaja Rosdakarya Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). Analisis Pengelolaan  Dana  Wakaf  Uang  Di Indonesia. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 10 (2), 115-133. Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia),
8 (2), 96-106. Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 2 (1), 27-36. Tho’in, M., & Prastiwi, I. E. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1 (02). Van Bruinessen, M. (1994). NU; Tradisi, Relasi- Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru : Lkis Pelangi Aksara. Wulandari, S., Effendi, J., & Saptono, I. T. (2019). Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM), 5 (2), 295- 295.