Pelaksanaan  Surat  Edaran  Kapolri  No.  8/VII/2018  tentang  Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
Olivia Anggie Johar a , Fahmi b , Selamat Parlindungan c a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: oliviaanggiejohar@unilak.ac.id
b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
Article Info Abstract Article History: Received   : 08-05-2021
Revised     : 23-11-2021 Accepted : 25-11-2021 Published  : 28-11-2021

## Keywords:
Restorative Justice Criminal Matters Polresta The  application  of  restorative  justice  in  criminal  matters  at  the
Pekanbaru  City  Police  has  been  implemented  but  encountered  various obstacles.  Cases  that  have  been  mediated  using  a  restorative  justice approach for the period from January 1, 2020 to September 31, there are 25 cases that have been mediated. Barriers to the implementation of the Chief  of  Police  Circular  No.  8/VII/2018  regarding  the  application  of restorative  justice  in  criminal  matters  at  the  Pekanbaru  City  Police Resort that have been faced because one of the parties did not perfectly carry out the contents of the agreement that had been agreed, so that one of  the  parties  objected.  Meanwhile,  the  understanding  of  law enforcement  officers  who  are  still  oriented  to  the  crime  control  model, inadequate  infrastructure  and  sectoral  egos  between  law  enforcement agencies  do  not  become  obstacles  for  the  Pekanbaru  Police  in implementing  the  Chief  of  Police  Circular  No.  8/VII/2018.  Efforts  to overcome  obstacles  to  the  implementation  of  the  Chief  of  Police Circular  No.  8/VII/2018  concerning  the  Application  of  Restorative Justice  in  Criminal  Matters  at  the  Pekanbaru  City  Police,  because  the obstacle  actually  comes  from  the  aspect  of  implementing  the  peace agreement  that  has  been  agreed  upon  by  the  parties,  the  efforts  to overcome  it,  investigators  must  be  selective  and  emphasized  so  that there is absolutely no coercion in making an agreement. peace. In other words, the efforts of investigators to mediate in a balanced manner and selectively resolve cases by case in restorative justice. This research is a sociological legal research with an empirical approach.
Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 08-05-2021
Direvisi      : 23-11-2021 Disetujui : 25-11-2021 Diterbitkan : 28-11-2021

## Kata Kunci:

## Restorative Justice
Perkara Pidana Polresta
Penerapan restorative justice dalam perkara pidana di Kepolisian Resor Kota  Pekanbaru  sudah  dilaksanakan  tetapi  menemui  berbagai  kendala. Perkara yang telah mediasi menggunakan pendekatan restorative justice periode dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 September  2020 tercatat sebanyak 25 perkara yang telah dimediasi. Hambatan pelaksanaan Surat Edaran  Kapolri  No.  8/VII/2018  tentang  penerapan restorative  justice dalam perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang pernah dihadapi disebabkan salah  satu pihak tidak sempurna  melaksanakan  isi perjanjian  yang  telah  disepakati,  sehingga  salah  satu  pihak  keberatan. Sementara  pemahaman  aparat  penegak  hukum  yang  selama  ini  masih berorientasi  pada crime  control  model ,  infrastruktur  yang  masih  belum memadai dan ego sektoral antarlembaga penegak hukum tidak menjadi hambatan bagi pihak Polresta Pekanbaru dalam melaksanakan Surat
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
Edaran  Kapolri  No.  8/VII/2018.  Upaya  mengatasi  hambatan pelaksanaan  Surat  Edaran  Kapolri  No.  8/VII/2018  tentang  Penerapan Restorative  Justice dalam  Perkara  Pidana  di  Kepolisian  Resor  Kota Pekanbaru,  karena  hambatan  justru  datang  dari  aspek  pelaksanaan perjanjian  damai  yang  telah  disepakati  para  pihak  maka  upaya mengatasinya penyidik harus selektif dan ditekankan agar benar- benar tidak ada paksaan dalam  membuat perjanjian damai. Dengan kata lain, upaya  penyidik  memediasi  secara  berimbang  dan  berupaya  selektif menyelesaikan kasus per kasus secara restorative justice . Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris.

## PENDAHULUAN
Kejahatan merupakan masalah  yang sangat  meresahkan masyarakat. Kejahatan selalu ada  di  masyarakat  meski  tidak  pernah  diinginkan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus mengatasinya,  berupa  penjatuhan  pidana  atau  pemidanaan  bagi  mereka  yang  telah  terbukti melakukan tindak pidana. 1
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di  Indonesia.  Dimana  secara  formil  kerangka  sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice system )  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  berupa  proses  atau tahapan  sebelum  persidangan  ( pre-trial  process ).  Proses  ini  dimulai  dari  suatu input ,  yang kemudian input tersebut  diproses  ( process ),  lalu  menghasilkan  suatu output . Input suatu perkara  ini  dimulai  dari  laporan  yang  masuk  kepada  Polri  dan  atau  perkara  yang  ditemukan sendiri  oleh Polri. Proses  yang dilakukan oleh Polri akan menghasilkan output , apakah akan diselesaikan di Kepolisian atau diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diajukan ke  persidangan.  Jika  perkara  diajukan  kepada  JPU, output dari  Polri  ini  akan  menjadi input bagi JPU. Demikian seterusnya, process dalam sistem peradilan pidana masih terus berlanjut, sampai ada suatu putusan inkracht dan sampai terpidana selesai menjalani hukumannya serta kembali ke masyarakat. 2
Proses  yang  cenderung  mengedepankan  sistem  hukum  formil  tersebut  justru  pernah melahirkan beberapa perkara yang mencederai rasa keadilan masyarakat, sehingga melahirkan gagasan penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice yang  membebani pelaku kejahatan  dengan  kesadarannya  mengakui  kesalahan,  meminta  maaf,  dan  mengembalikan
1 Rinaldi, Ferdian, “Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Hukum Respublica , No.17(2017) : 46
2 I  Made  Tambir,  “Pendekatan  Restorative  Justice  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  di  Tingkat Penyidikan”, Jurnal Magister Hukum Udayana , Volume 8, No. 4 (2019) : 551
kerusakan  dan  kerugian  korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.
Gagasan ini sudah direspon Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada tahun 2012 telah mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim No. STR/583/VIII/2012 tanggal 08  Agustus  2012  tentang  Penerapan Restorative  Justice, surat  telegram  tersebut  yang dijadikan  dasar  penyidik  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  keadilan restorative. Perkembangan  selanjutnya  muncul  Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia (Kapolri)  No.  8/VII/2018  tanggal  27  Juli  2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif ( Restorative  Justice )  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana.  Surat  Edaran  Kapolri  tentang restorative  justice inilah  yang  selanjutnya  dijadikan  landasan  hukum  dan  pedoman  bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan  perlindungan  hukum  serta  pengawasan  pengendalian,  dalam  penerapan  prinsip keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  dalam  konsep  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak pidana  demi  mewujudkan  kepentingan  umum  dan  rasa  keadilan  masyarakat,  sehingga  dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif ( restorative justice ) di lingkungan Polri.
Bahwa  pendekatan  keadilan  restoratif  perlu  dijadikan  sebagai  landasan  pelaksanan sistem peradilan pidana  terpadu bagi  anak  yang  berhadapan dengan hukum,  Membaca Surat Edaran  Kapolri  No.  8/VII/2018  bahwa  metode  penyelesaian  perkara  pidana  yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif ( restorative justice ) yang dapat dijadikan acuan  dalam  penerapan  prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  terhadap  perkara pidana, sebagai berikut:
1. Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa  kecuali  dalam hal  putusan  hakim  masih  mungkin  diulangi,  orang  tidak  boleh  dituntut  dua  kali karena  perbuatan  yang  oleh  hakim  Indonesia  terdapat  dirinya  telah  diadili  dengan putusan yang menjadi tetap.
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  (SPPA)  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  anak  di Pengadilan  Negeri diwajibkan diupayakan diversi.
3. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat  jaminan  fidusia  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagian Provinsi  Papua  bahwa  untuk  membebaskan  pelaku  pidana  dan  tuntutan  pidana menurut  ketentuan  pidana  yang  berlaku,  diperlukan  pernyatan  persetujuan  untuk dilaksanakan  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  mewilayahinya  yang  diperoleh melalui Kepala  Kejaksaan Negeri  yang bersangkutan dengan tempat  terjadi peristiwa pidana.
Kemudian  berdasarkan  Surat  Edaran  Kapolri  No.  8/VII/2018  bahwa  pelaksanaan kewenangan  penyelidikan  dan/atau  penyidikan  tindak  pidana  oleh  penyidik  Polri  yang menerapkan  prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  dalam  metode  penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut.
1. Pasal  7  ayat  (1)  huruf  J  Undang-Undang  No.  08  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana,  bahwa  penyidik  karena  kewajibannya  mempunyai  wewenang  mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Pasal  16  ayat  (1)  huruf  L  dan  Pasal  18  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang No.  08  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  bahwa  tindakan  lain  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  L  adalah  tindakan  penyelidikan  dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut.
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
b. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
c. Harus masuk akal,  patut, dan termasuk  dalam  lingkungan jabatannya.
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
e. Menghormati hak asasi manusia (HAM)
Untuk  menerapkan  Surat  Edaran  Kapolri  No.  8/VII/2018  penyidik  Polri  harus mengindahkan  terpenuhi  syarat  materiil  dan  formil.  Perhatian  penulis  adalah terhadap  syarat formil, adapun syarat formil menurut Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 sebagai berikut.
1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor).
2. Surat  pernyataan  perdamaian  ( akte  dading )  dan  penyelesaian  perselisihan  para  pihak yang  berperkara  (pelapor  dan/atau  keluarga  pelapor,  terlapor  dan/atau  keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik.
3. Berita  acara  pemeriksaan  tambahan  pihak  yang  berperkara  setelah  dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif ( restorative justice ).
4. Rekomendasi  gelar  perkara  khusus  yang  menyetujui  penyelesaian  keadilan  restoratif ( restorative justice ).
5. Pelaku  tidak  keberatan  atas  tanggung  jawab,  ganti  rugi,  atau  dilakukan  dengan sukarela.
6. Semua  tindak  pidana  dapat  dilakukan restorative  justice terhadap  kejahatan  umum yang tidak menimbulkan korban manusia.
Penerapan  syarat  formil  di  atas  jelas  akan  berkaitan  dengan  syarat  materil,  seperti: Tidak  menimbulkan  keresahan  masyarakat  dan  tidak  ada  penolakan  masyarakat;  Tidak berdampak  konflik  sosial;  Adanya  pernyataan  dari  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum; serta prinsip pembatas.
Memperhatikan  syarat  formil  Surat  Edaran  Kapolri  No.  8/VII/2018  di  atas menentukan  adanya  syarat  perdamaian.  Penerapan  syarat  formil  khususnya  adanya  surat pernyataan  perdamaian  ( akte  dading )  dan  penyelesaian  perselisihan  para  pihak  yang berperkara  (pelapor  dan/atau  keluarga  pelapor,  terlapor  dan/atau  keluarga  terlapor,  dan perwakilan dari  tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik dalam pengamatan penulis di Kepolisian Resor (Polres) Kota Pekanbaru pada kasus tertentu  tidak bisa berjalan efektif.
Adanya  perdamaian  pada  kasus  tertentu  akan  berkaitan  dengan  terpenuhinya syarat formil lainnya,  yaitu pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab,  ganti rugi, atau dilakukan dengan  sukarela.  Keterkaitan  pada  syarat  formil  dalam  kasus  tertentu  di  Polresta  Pekanbaru tidak bisa berjalan efektif, bahkan menjadi  dilematis dan  memberatkan bagi pihak  penyidik. Misalnya  pelaku  kejahatan  tidak  mampu  memberikan  ganti  rugi,  dikarenakan  miskin,  tidak mempunyai  keluarga,  tinggal  jauh  bahkan  di  luar    Provinsi  Riau.  Intinya,  tidak  ada kemampuan untuk memenuhi ganti rugi. Pada lain pihak, perkara yang disangkakan termasuk perkara  yang  mesti  mediasi  karena kesalahan  pelaku  relatif  tidak  berat  dan  bukan  pula residivis.  Dengan  kata  lain,  secara  materiil  memenuhi  syarat  untuk  dilakukan restorative justice atau  pertimbangan  yang  layak  berdasarkan  keadaan  yang  memaksa.  Selain  itu,  jika dilimpahkan justru tidak sinkron dengan kebijakan restorative justice yang berlaku di tingkat kejaksaan dan pengadilan.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis  dengan  pendekatan  empiris dengan kategori efektivitas hukum.  Efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari anggapan bahwa  hukum  itu  merupakan  sarana  (instrumen)  normatif  yang  selanjutnya  akan  diuji efektivitas  keberlakuannya,  yang  dalam  penelitian  ini  adalah  norma  syarat  formil
penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice berdasarkan Surat Edaran Kapolri No.  8/VII/2018  di  wilayah  hukum  Polresta  Pekanbaru.  Data  yang  diperoleh  melalui teknik  observasi  dan  wawancara  dikelompokkan  dan  dipilah  kemudian  disajikan  dalam bentuk  narasi.  Data  yang  diperoleh  dari  kepustakaan  diinventaris  sesuai  kebutuhan  berupa teori  atau  penjelasan  normatif  dideskripsikan  dalam  bentuk  narasi.  Teknik  pengambilan kesimpulan  dilakukan  dengan  cara  deduktif,  yaitu  metode  penarikan  kesimpulan  dari  dalil atau pernyataan yang bersifat umum  kepernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

## PELAKSANAAN  SURAT  EDARAN  KAPOLRI  NO.  8/VII/2018  TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE  JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
Restorative  justice merupakan  filosofi  keadilan  pemberi  maaf  sebagai  dasar memperbaiki  hubungan  antar  manusia. 3 Keadilan  restoratif  yang  berorientasi  pada penyelesaian  perkara  yang  memfokuskan  perhatian  kepada  pelaku,  korban  maupun masyarakat.  Dimana  keadilan  restoratif  mengandung  nilai  teori  pemidanaan  yang  terdapat dalam  teori  pemidanaan  retributif, deterrence , rehabilitation , resocialization yang memfokuskan kepada pemulihan pelaku keadilan restoratif yang memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. 4 Untuk tercapainya kesejahteraan dan keamanan yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana, restoratif justice memfokuskan diri pada kejahatan sebagai kerugian/kerusakan  dan  keadilan  ( justice )  yang  merupakan  usaha  untuk  memperbaiki kerusakan oleh pelaku kejahatan. 5 Pada kasus  yang berkaitan dengan  anak  yang berhadapan dengan  hukum  pendekatan  keadilan  restoratif  perlu  dijadikan  sebagai  landasan  pelaksanan sistem peradilan pidana terpadu bagi anak. 6
Gagasan penerapan restorative justice yang direspon Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim)  Polri  pada  tahun  2012  telah  mengeluarkan  Surat  Telegram  Kabareskrim  No. STR/583/VIII/2012  tanggal  08  Agustus  2012  tentang  Penerapan Restorative  Justice, surat telegram  tersebut  yang  dijadikan  dasar  penyidik  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  dengan
3 Henny  Saida  Flora,  “Pendekatan  Restorative  Justice  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  dalam  Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Law Pro Justitia, Volume II, No. 2,  (2017) : 53
4 Henny  Saida  Flora,  “Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Ubelaj, Volume 3, No.  2, (2018) : 147.
5 Dewi  Setyowati,  “Memahami  Konsep  restoratife  Justice  sebagai  Upaya  Sistem  Peradilan  Pidana  Menggapai Keadilan”, Jurnal Pandecta , Volume 15 No. 1, (2020) : 122
6 Olivia Anggie Johar,  Fahmi, Dani Marsadi, “Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”, Jurnal Gagasan Hukum , No. 2 (2020) : 17-33.
keadilan restorative. Perkembangan  selanjutnya  muncul  Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian Republik  Indonesia  (Kapolri)  No.  8/VII/2018  tanggal  27  Juli  2018  tentang  Penerapan Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice )  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana.  Kemudian diperkuat  dengan  Peraturan  Kapolri  (Perkap)  No.  6  Tahun  2019  yang  menegaskan pemberlakuan  konsep  keadilan  restoratif  untuk  menghentikan  perkara  pidana  di  masa penyelidikan atau  di  masa penyidikan selama Surat  Perintah dimulainya  Penyidikan (SPDP) belum dikirim ke Jaksa Penuntut Umum.
Surat  Edaran  Kapolri  dan  Perkap  itulah  yang  saat  ini  dijadikan  landasan  hukum  dan pedoman  bagi  penyelidik  dan  penyidik  Polri  yang  melaksanakan  penyelidikan/penyidikan, termasuk  sebagai  jaminan  perlindungan  hukum  serta  pengawasan  pengendalian,  dalam penerapan  prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  dalam  konsep  penyelidikan  dan penyidikan  tindak  pidana  demi  mewujudkan  kepentingan  umum  dan  rasa  keadilan masyarakat,  sehingga  dapat  mewujudkan  keseragaman  pemahaman  dan  penerapan  keadilan restoratif ( restorative justice ) di lingkungan Polri.
Saat  penelitian  ini  dilakukan  pelaksanaan  Surat  Edaran  Kapolri  No.  8/VII/2018 tanggal  27  Juli  2018  tentang  Penerapan Restorative  Justice dalam  Perkara  Pidana  di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan. Berdasarkan data yang penulis peroleh di  Polresta  Kota  Pekanbaru  bahwa  perkara  yang  telah  mediasi  menggunakan  pendekatan restorative  justice periode  dari  1  Januari  2020  sampai  dengan  31  September  2020  tercatat sebanyak  25  perkara  yang  telah  dimediasi.  Adapun  rincian  perkara  yang  telah  dilaksanakan menggunakan pendekatan restorative justice . 7
Sebagai  satu  contoh  dari  perkara  tersebut,  perkara  No.  LP/670/VIII/2020,  tanggal  27 Agustus  2020.  Adapun  uraian  singkat  kejadian  perkara  pada  hari  Rabu tanggal  26  Agustus 2020  sekira  pukul  09.30  Wib  telah  terjadi  pencurian  dalam  keluarga,  pada  saat  karyawan pelapor  saudari  Susi  disuruh  pelapor  mengambil  uang  ke  Bank  Riau  Kepri  di  Jalan  Durian, dan setelah saudari Susi mengambil uang, saudari Susi lupa meletakkan buku dan kartu ATM tersebut. Kemudian pada tanggal 26-8-2020 pelapor dan Susi datang lagi ke Bank Riau Kepri untuk memblokir rekening atas nama pelapor. Ternyata petugas Bank menyampaikan bahwa uang di rekening pelapor sudah kosong/hilang, kerugian mencapai Rp 62.138.328,00. Setelah dijelaskan oleh penyidik para pihak mempunyai landasan hukum untuk berdamai berdasarkan Surat  Edaran  Kapolri  No.  8/VII/2018  maka  para  pihak  sepakat  berdamai  sehingga  akhirnya
7 Data Polresta Pekanbaru.
pada  tanggal  9  September  diterbitkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan.  Dengan demikian,  di  lingkungan  Polresta  Kota  Pekanbaru  penyelesaian  perkara  pidana  sudah menggunakan  pendekatan restorative  justice berdasarkan  Surat  Edaran  Kapolri  No. 8/VII/2018. 8
Sebagaimana  telah  dikemukakan  untuk  menerapkan  Surat  Edaran  Kapolri  No. 8/VII/2018 penyidik Polri harus mengindahkan terpenuhi syarat materiil dan formil. Adapun syarat formil menurut Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 sebagai berikut.:
a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor).
b. Surat  pernyataan  perdamaian  ( akte  dading )  dan  penyelesaian  perselisihan  para  pihak yang  berperkara  (pelapor  dan/atau  keluarga  pelapor,  terlapor  dan/atau  keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik.
c. Berita  acara  pemeriksaan  tambahan  pihak  yang  berperkara  setelah  dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif ( restorative justice ).
d. Rekomendasi  gelar  perkara  khusus  yang  menyetujui  penyelesaian  keadilan  restoratif ( restorative justice ).
e. Pelaku  tidak  keberatan  atas  tanggung  jawab,  ganti  rugi,  atau  dilakukan  dengan sukarela.
f. Semua  tindak  pidana  dapat  dilakukan restorative  justice terhadap  kejahatan  umum yang tidak menimbulkan korban manusia.
Mekanisme penerapan syarat formil di Polresta Pekanbaru terhadap ahli hukum pidana Polresta  Pekanbaru  dalam  hal  ini  Dr.  Rudi  Pardede,  S.H.,  M.H.  menjawab  pertanyaan tersebut  ahli  hukum  pidana  Polresta  Pekanbaru  menjelaskan  apabila  penyidik  di  Polresta Pekanbaru  melakukan  pendekatan restorative  justice referensinya,  yaitu  Surat  Edaran Kapolri  No.  8/VII/2018  dan  juga  diatur  di  Perkap  Kapolri  No.  6  Tahun  2019  tentang Penyidikan  Tindak Pidana,  tertuang  pada  Pasal  12  di  mana  salah  satunya  syarat  formil yang harus dipenuhi oleh pelapor dan terlapor: 9
a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, berarti di sini jelas pelapor dengan terlapor;
b. Surat  pernyataan  perdamaian  atau akta  dading dan  penyelesaian  perselisihan  para pihak  yang  berperkara,  pelapor  dan/atau  keluarga  pelapor,  terlapor  dan/atau  keluarga
8 Ibid.
9 Rudi Pardede (Alih Hukum), Wawancara dengan Penulis di Polresta Kota Pekanbaru, 24 November 2020.
terlapor,  dan  perwakilan  dari  tokoh  masyarakat  dan  diketahui  oleh  atasan  penyidik. Maksudnya  di  sini  adalah  surat  perdamaian  kedua  belah,  melibatkan  para  tokoh masyarakat, contoh mungkin Ketua RT atau RW atau orang  yang dituakan di tempat dan juga diketahui oleh atasan penyidik;
c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berpekara telah dilakukan penyelesaian perkara  melalui  keadilan restorative  justice. Jadi,  setelah  adanya  perdamaian  tadi, penyidik melakukan pemeriksaan tambahan kepada kedua belah pihak, yaitu  pelapor dan  terlapor  memastikan  bahwa akta  dading tadi  tidak  ada  unsur  paksaan  dari  pihak manapun;
d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restorative justice .  Di  sini  maksudnya  setelah  diperiksa  harus  dilakukan  gelar  perkara  khusus yang menyatakan bahwa hasil dari perdamaian itu harus  jelas-jelas  direkomendasikan untuk            gelar perkara apakah ini dapat dilakukan penyelesaian secara restorative justice.
e. Pelaku tidak keberatan atau atas tanggung jawab ganti rugi dilakukan secara suka rela memberikan persyaratan perdamaian.
f. Semua  tindakan  pidana  dapat  dilakukan  secara restorative  justice kejahatan  umum yang  tidak  menimbulkan  korban  manusia.  Berarti  di  sini  semua  perkara  yang  ada bukan  berarti  bisa  dilakukan secara restorative  justice ,  ada  pembatasannya,  yaitu apabila  menimbulkan  korban  manusia,  seperti  pembunuhan  tidak  bisa  dilakukan penyelesaian secara restorative justice .
Mekanisme  penerapan  keadilan restorative  justice jelas  setelah  poin  perdamaian permohonan itu diterima oleh penyidik kemudian diajukan kepada atasan penyidik. Kalau di tingkat Polresta maka harus ditandatangani oleh Kapolresta Pekanbaru. Pelaksanaan dari gelar perkara  setelah  melakukan  perjanjian  kesepakatan  ditandatangani  oleh  semua  pihak  yang terlibat  baru  setelah  itu  melakukan  nota  dinas  kepada  pengawas penyidik,  tapi  kalau  di Polresta Pekanbaru di sini jelas atasan penyidik, kasatker. Berarti di sini permohonan itu gelar tujuannya  untuk  penghentian  perkara.  Setelah  itu,  melengkapi  administrasi  gelar  pekara khusus  untuk  laporan  hasil  gelar  perkara,  terus  menerbitkan  surat  perintah  penghentian penyidikan  dengan  alasan restorative  justice .  Walaupun  menurut  hukum  pidana  formil
mengenal  penghentian  perkara  diatur  dalam  Pasal  109  ayat  (2)  KUHAP 10 ,  yang  mengatur perkara  dapat  dihentikan  apabila  bukan  peristiwa  pidana,  tidak  cukup  bukti,  demi  hukum. Demi  hukum  bisa  diinterprestasikan  bahwa  tersangka  meninggal  dunia, restorative  justice , dan nebis  in  idem. Inilah  syarat  yang  harus  dilakukan  oleh  penyidik  untuk  menghentikan penyidik. Tetapi, karena berkembangannya hukum secara dinamis, sehingga asas-asas hukum harus dikedepankan, salah satunya asas restorative justice , dan juga asas ultimum remedium , bahwa  pidana  itu  senjata  pamungkas  terakhir. 11 Karena  keadilan  tidak  hanya  dikenal  di pengadilan,  tetapi  juga  di  tengah–tengah  masyarakat,  proses  penyidikan,  dan  proses penuntutan dan juga di pengadilan. Jadi, setiap unsur sistem peradilan pidana bisa menerapkan keadilan, sehingga tidak semata-mata keadilan harus di pengadilan. Oleh karena itu, keadilan restorative justice harus benar-benar dikedepankan.
Kelanjutan  setelah  menerbitkan  surat  penghentian  penyidikan  akibat  dari restorative justice tadi  harus  dicatat  dalam  buku  register  dalam  buku  B-19  sebagai  perkara  yang dihentikan  melalui restorative  justice .  Apabila  dikemudian  hari  terjadi  permasalahan  antara pelapor  dan  terlapor  akan  membuka  kembali  kasus  karena  sudah  dilakukan  pengentian penyidikan oleh penyidik maka caranya harus  melalui upaya hukum pra peradilan.

## HAMBATAN  PELAKSANAAN  SURAT  EDARAN  KAPOLRI  NO.  8/VII/2018 TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR                       KOTA PEKANBARU
Bahwa  dengan  adanya  perdamaian  jelas  akan  berkaitan  dengan   terpenuhinya  syarat formil  lainnya,  yaitu  pelaku  tidak  keberatan  atas  tanggung  jawab,  ganti  rugi,  atau  dilakukan dengan  sukarela.  Keterkaitan  inilah  yang  menurut  pengamatan  penulis  syarat  formil  pada kasus tertentu di Polresta Pekanbaru tidak bisa berjalan efektif, bahkan menjadi dilematis dan memberatkan  bagi  pihak  penyidik.  Misalnya  pelaku  kejahatan  tidak  mampu  memberikan ganti  rugi,  dikarenakan  miskin,  tidak  mempunyai  keluarga,  tinggal  jauh  bahkan  di  luar Provinsi  Riau.  Dengan  kata  lain,  secara  materiil  memenuhi  syarat  untuk  dilakukan restorative justice atau pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Selain
10 KUHAP, Pasal 109 ayat 2 “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”
11 Rena  Yulia,  “Penerapan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Putusan  Hakim:Upaya  Penyelesaian  Konflik  Melalui Sistem Peradilan Pidana” Jurnal Yudisial, Vol 5, No 2 (2012) : 12
itu, jika dilimpahkan justru tidak sinkron dengan kebijakan restorative justice yang berlaku di tingkat kejaksaan dan pengadilan.
Pihak  Polresta  Pekanbaru  pernah  mengalami  bahwa  kedua  pihak  sudah  sepakat melakukan penyelesaian perkara secara restorative justice. Akan tetapi, ada hambatan bahwa meskipun antara pelapor dengan terlapor sudah sepakat melakukan  perjanjian  damai,  namun salah  satu  pihak  melakukan  cacat  prestasi atau  wanprestasi.  Dengan  kata  lain,  salah  satu pihak  tidak  sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak  keberatan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  pelaku  untuk  memberikan  ganti rugi dilakukan secara suka rela sebagai persyaratan perdamaian. Akibatnya, salah satu pihak melakukan  upaya  hukum  praperadilan.  Meskipun  penggugat  upaya  hukum  praperadilan  itu, pada  akhirnya  kalah,  tetapi  untuk  perspektif  ke  depan  masih  ada  celah-celah  para  pihak melakukan komplain kepada penegak hukum.
Penerapan syarat formil khususnya adanya surat pernyataan perdamaian ( akte dading ) jelas akan berkaitan dengan terpenuhinya syarat  formil lainnya,  yaitu pelaku tidak keberatan atas  tanggung  jawab,  ganti  rugi,  atau  dilakukan  dengan  sukarela.  Persyaratan  tersebut dipandang  tidak  bisa  berjalan  efektif,  atau  dengan  kata  lain  merupakan  hambatan  dalam pelaksanaan dari Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Dalam narasi ahli hukum pidana Polresta  Pekanbaru  disebut  dengan  wanprestasi,  dengan  kata  lain,  salah  satu  pihak  tidak sempurna  melaksanakan  isi  perjanjian  yang  telah  disepakati,  sehingga  salah  satu  pihak keberatan. Padahal isi perjanjian yang berupa tanggung jawab pelaku memberikan ganti rugi secara suka rela menjadi persyaratan perdamaian. 12
Mengutip  pengantar  Webinar  Dilema  Keadilan  Restoratif  dan  Penghentian  Perkara Pidana  demi  Kepentingan  Hukum  yang  diselanggarakan  oleh  Pusat  Pengembangan  Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya, dikatakan bahwa hambatan penerapan konsep keadilan  restoratif  disebabkan  pemahaman  aparat  penegak  hukum  yang  selama  ini  masih berorientasi  pada crime  control  model ,  infastruktur  yang  masih  belum  memadai  dan  ego sektoral antar lembaga penegak hukum. 13
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kanit  Jatanras  jajaran  Polresta  Pekanbaru,
12 Rudi Pardede, Op. Cit .
13 Pengantar  Webinar  dengan  tema  Dilema  Keadilan  Restoratif  dan  Penghentian  Perkara  Pidana  demi Kepentingan  Hukum  yang  diseselenggarakan  Pusat  Pengembangan  Riset  Sistem  Peradilan  Pidana  Universitas Brawijaya dengan didukung oleh ICJR Learning pada tanggal 07 September 2020.
sebagai satu institusi yang bersifat hierarki maka jawaban yang diberikan pastilah tidak akan berbeda. Hanya saja ada informasi tambahan yang penulis peroleh mengenai proses perjanjian perdamain  dibuat  bahwa  untuk  menentukan  klausul  syarat  perdamaian  terkait  ganti  rugi ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Pihak penyidik tidak mencampuri, melainkan melakukan  mediasi,  mengingatkan  dan  memberikan  penjelasan  bilamana  syarat  ganti  rugi terlalu berat, tidak berimbang bahkan tidak rasional. Pada akhirnya, isi perjanjian damai tetap atas dasar kesepakatan para pihak. 14
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Barda  Nawawi  Arif  dalam  model  penyelenggaraan restorative justice harus ada partisipasi aktif dan otonom para pihak ( active and autonomous participant ). Para pihak (pelaku dan korban) tidak terlihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat atas kehendaknya sendiri. 15
Hambatan  pelaksanaan  Surat  Edaran  Kapolri  No.  8/VII/2018  tentang  Penerapan Restorative  Justice dalam  Perkara  Pidana  di  Kepolisian  Resor  Kota  Pekanbaru  yang  pernah dihadapi  disebabkan salah satu  pihak tidak sempurna melaksanakan  isi  perjanjian  yang  telah disepakati,  sehingga  salah  satu  pihak  keberatan.  Sementara  pemahaman  aparat  penegak hukum yang selama ini masih berorientasi pada crime control model , infrastruktur yang masih belum  memadai  dan  ego  sektoral  antar  lembaga  penegak  hukum  tidak  menjadi  hambatan bagi         pihak Polresta Pekanbaru dalam melaksanakan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018.

## UPAYA  MENGATASI  HAMBATAN  PELAKSANAAN  SURAT  EDARAN  KAPOLRI NO  8/VII/2018  TENTANG  PENERAPAN  RESTORATIVE  JUSTICE  DALAM PERKARA PIDANA DI KEPOLISISAN RESOR KOTA PEKANABARU
Restorative  justice merupakan  sebuah  konsep  pemikiran  yang  merespon pengembangan  sistem  peradilan  pidana  dengan  menitikberatkan  pada  kebutuhan  pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme  yang bekerja pada sistem peradilan  pidana  yang  ada  pada  saat  ini. 16 Sebagaimana  telah  dibahas  bahwa  dari  aspek penegak  hukum,  misalnya  problem  pemahaman  aparat  penegak  hukum  yang  selama  ini masih  berorientasi  pada crime  control  model ,  infrastruktur  yang  masih  belum  memadai  dan
14 Iptu  Mimi  Wiraswarta  (Kanit  II  Jatanras  di  Jajaran  Polresta),  Wawancara  dengan  Penulis  di  Polresta Pekanbaru, 30 November 2020.
15 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan , (Semarang: Pustaka Magister, 2009), 21
16 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif , (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), 3
ego  sektoral  antar  lembaga  penegak  hukum  terkait  pelaksanaan  Surat  Edaran  Kapolri  No. 8/VII/2018  tidak  menjadi  hambatan.  Hambatan  justru  datang  dari  aspek  pelaksanaan perjanjian  damai  yang  telah  disepakati  para  pihak.  Dalam  konteks  penulis  penerapan  syarat formil  khususnya  adanya  surat  pernyataan  perdamaian  ( akte  dading )  jelas  akan  berkaitan dengan terpenuhinya syarat  formil lainnya, yaitu pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela dan dalam kasus tertentu tidak berjalan efektif, atau dengan  kata  lain  merupakan  hambatan  dalam  pelaksanaan  dari  Surat  Edaran  Kapolri  No. 8/VII/2018 tentang penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
Kemudian  dalam  konteks  penjelasan  ahli  hukum  pidana  Polresta  Pekanbaru  disebut wanprestasi,  dengan  kata  lain,  salah  satu  pihak  tidak  sempurna  melaksanakan  isi  perjanjian yang  telah  disepakati, sehingga  salah  satu  pihak  keberatan.  Untuk  mengatasi  hambatan  yang disebabkan  bahwa  meskipun  antara  pelapor  dengan  terlapor  sudah  sepakat  melakukan perjanjian damai, namun salah satu pihak melakukan cacat prestasi atau wanprestasi. Dengan kata lain, salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga  salah  satu  pihak  keberatan.  Untuk  perspektif  ke  depan  masih  ada  celah-celah  para pihak  melakukan  komplain  kepada  penegak  hukum,  maka  upaya  mengatasinya  penyidik harus selektif dan ditekankan agar benar-benar tidak ada paksaan dalam membuat perjanjian damai.  Memediasikan  agar  perjanjian  damai  seimbang,  supaya  terjadi  keadilan restorative justice.
Umpamanya  ada kasus penganiayaan atau kasus pencurian  berdasarkan  Surat  Edaran Kapolri  No.  8/VII/2018  tentang  Penerapan Restorative  Justice mempunyai  dasar  hukum untuk diselesaikan  secara restorative  justice dari pihak pelapor atau korban penyelesaiannya harus ada ganti rugi, tetapi tidak disanggupi oleh terlapor. Dengan sendirinya tentu salah satu syarat  formil  penyelesaian  perkara  secara restorative  justice berdasarkan  Surat  Edaran Kapolri  No.  8/VII/2018  tidak  terpenuhi,  sehingga  perkara  tidak  dapat  diselesaikan  secara restorative  justice .  Apabila  kasus  itu  delik  biasa  maka  penyidik  akan  melakukan  proses hukum yang berlaku, yaitu  melanjutkan perkara secara profesional.
Upaya  mengatasi  hambatan  yang  pelaksanaan  Surat  Edaran  Kapolri  No.  8/VII/2018 tentang  Penerapan Restorative  Justice dalam  perkara  pidana  di  Kepolisian  Resor  Kota Pekanbaru, maka sesuai penjelasan pendapat ahli hukum pidana Polresta Pekanbaru dan Kanit Jatanras  jajaran  Polresta  Pekanbaru  karena  hambatan  tersebut  hanya  dari  aspek  tidak
sempurnanya  pelaksanaan  isi  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Dengan  demikian,  tentulah hambatan  dari  aspek  itulah  yang  dijelaskan  upaya  mengatasinya.  Sementara,  pemahaman aparat  penegak hukum,  infrastruktur dan ego sektoral  antar lembaga penegak hukum,  bukan merupakan  hambatan  bagi  pihak  Polresta  Pekanbaru  dalam  melaksanakan  Surat  Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  maka  penulis  memperoleh  kesimpulan  upaya mengatasi  hambatan  pelaksanaan  Surat  Edaran  Kapolri  No.  8/VII/2018  tentang  Penerapan Restorative  Justice dalam  Perkara  Pidana  di  Kepolisian  Resor  Kota  Pekanbaru,  karena hambatan  justru  datang  dari  aspek  pelaksanaan perjanjian damai yang telah disepakati para pihak  maka  upaya  mengatasinya   penyidik  harus  selektif  dan  ditekankan  agar  benar-benar tidak  ada  paksaan  dalam  membuat  perjanjian  damai.  Memediasikan  agar  perjanjian  damai seimbang,  supaya  terjadi  keadilan restorative  justice. Dengan  kata  lain,  upaya  penyidik memediasi  secara  berimbang  dan  berupaya  selektif  menyelesaikan  kasus  per  kasus  secara restorative justice .

## KESIMPULAN
Perkara yang telah mediasi menggunakan pendekatan restorative justice periode dari 1 Januari  2020  sampai  dengan  31  September  2020  tercatat  sebanyak  25  perkara  yang  telah dimediasi.  Mekanisme  formil  berdasarkan  Surat  Edaran  Kapolri  No.  8/VII/2018  sudah diterapkan  dalam  setiap  perkara  yang  dimediasi  dengan  pendekatan restorative  justice. Sebelum pemberlakuan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 terlebih dahulu telah dilakukan sosialisasi  melalui  Bidang  Hukum  Polresta  Pekanbaru  terhadap  seluruh  anggota  penyidik Polresta  Pekanbaru  supaya  mereka  memahami  proses  atau  mekanisme  untuk  melakukan penyelesaian  pendekatan  secara restorative  justice .  Pemahaman  ini  jelas  menentukan efektivitas  pelaksanaan  Surat  Edaran  Kapolri  tersebut.  Hambatan  pelaksanaan  Surat  Edaran Kapolri  No.  8/VII/2018  tentang penerapan Restorative  Justice dalam  perkara  pidana  di Kepolisian  Resor  Kota  Pekanbaru  yang  pernah  dihadapi  disebabkan  salah  satu  pihak  tidak sempurna  melaksanakan  isi  perjanjian  yang  telah  disepakati,  sehingga  salah  satu  pihak keberatan. Sementara pemahaman aparat  penegak hukum yang selama ini masih berorientasi pada crime  control  model ,  infrastruktur  yang  masih  belum  memadai  dan  ego  sektoral antarlembaga  penegak hukum  tidak menjadi  hambatan bagi  pihak Polresta Pekanbaru dalam melaksanakan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi. Mediasi  Penal  Penyelesaian  Perkara  di  Luar  Pengadilan, Semarang: Pustaka Magister, 2009.
Ferdian,  Rinaldi.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Petugas  Lapas  yang  Terlibat  Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan” Jurnal Hukum Respublica , No.17(1) (2017).
Flora,  Henny  Saida.  “Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  dalam  Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Ubelaj, Volume 3, No. 2, (2018).
Flora,  Henny  Saida.  “Pendekatan  Restorative  Justice  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Law Pro Justitia, Volume II, No 2(2017).
Johar,  Olivia  Anggie,  Fahmi,  Dani  Marsadi.  “Penerapan  Sanksi  Terhadap  Anak  Pelaku Penyalahgunaan  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru”, Jurnal Gagasan Hukum , No. 2(01) (2020).
Tambir,  I  Made.  “Pendekatan  Restorative  Justice  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  di Tingkat Penyidikan”, Jurnal Magister Hukum Udayana , Volume 8, No. 4, (2019)
Yulia,  Rena.  “Penerapan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Putusan  Hakim:Upaya  Penyelesaian
Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Yudisial, Vol 5, No.2 (2012).
Zulfa,  Eva  Achjani. Keadilan  Restoratif ,  (Jakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia),
2009.