## ANALISIS PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSULTANSI ( Studi Kasus : Proyek  Pemerintah )

## Gatot Nursetyo

## Abstrak
Indikasi  adanya  “  sandiwara”  dalam  lelang  proyek  pemerintah  ahkir-ahkir  ini banyak  diberitakan.  Salah  satunya  terkait  proses  lelang  online  atau  electronic procurement  (e-proc).  Ada  kontraktor  yang  telah  mengunggah  semua  persyaratan  di website e-proc, tetapi semua syarat kemudian terhapus dan mengakibatkan kontraktor itu gugur dalam lelang.
Beberapa  prinsip  sudah  ada,  yang  diharapkan  dapat  membuat  pengadaan barang/jasa    dapat  berjalan  seperti  yang  diharapkan  ;  serta  memberi  manfaat  secara maksimal  bagi  semua  pihak.  Aspek  efisiensi  merupakan  upaya  yang  mencakup  dana  dan daya  yang  dikeluarkan  guna  memperoleh  barang/jasa.  Semakin  kecil  upaya  yang diperlukan ,  maka dapat dikatakan  bahwa  proses  pengadaan  semakin  efisien. Sedangkan efektifitas  pengadaan  diukur  terhadap  seberapa  jauh  barang/jasa  yang  diperoleh  dari proses  pengadaan,  dapat  mencapai  spesifikasi  yang  sudah  ditetapkan.  Proses  yang meliputi  :  dasar  hukum,  tata  cara,  mekanisme,  aturan  main,  spesifikasi  barang/jasa  dan semua  hal  yang  terkait  dengan  bagaimana  proses  pengadaan  barang/jasa  yang  dapat diketahui  secara  luas,  mudah  diperoleh,  dan  mudah  diakses  oleh  masyarakat  umum  ; terutama  Penyedia  Barang/Jasa  yang  berminat.  Penyedia  Barang/Jasa  yang  memenuhi syarat/kriteria  yang  ditetapkan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  maka    dapat  mengikuti proses  pengadaan barang / jasa.
Proses  pengadaan barang/jasa  dapat  menciptakan  iklim atau  suasana persaingan yang  sehat di antara para  Penyedia  Barang/Jasa  (  kompetitif  ); dan  tidak  ada  intervensi yang  dapat  mengganggu  mekanisme  pasar.  Hal  tersebut  bisa  menarik  minat  Penyedia Barang/Jasa  untuk  mengikuti  lelang/seleksi,  yang  pada  gilirannya  dapat  diharapkan memperoleh  barang/jasa  dengan  kualitas  maksimal.  Sehingga  secara  adil/tidak diskriminatif proses pengadaan akan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia  Barang/Jasa,  dan  tidak  mengarah  untuk  memberi  keuntungan  kepada  pihak tertentu ; kecuali diatur dalam peraturan tersebut. Pengadaan barang/jasa akan berjalan secara  baik,  jika  diterapkan  prinsip  :  efisiensi,  efektif,  transparan,  terbuka,  bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
Kata kunci : pengadaan barang/jasa, tata cara, pengguna/penyedia jasa, spesifikasi.

## 1. PENDAHULUAN
Sejumlah kalangan, termasuk
DPRD  Boyolali,  mencium  indikasi  “
sandiwara “ dalam lelang proyek pembangunan kompleks perkantoran baru Pemkab Boyolali yang dilaksanakan
tiga  tahun  terahkir.  Indikasi  “sandiwara” itu  salah  satunya  terkait  proses  lelang on line atau electronic procurement ( e-proc ) ( SOLOPOS ,  4  November  2013  ).  Istilah “  sandiwara”  oleh  beberapa  kalangan,
salah  satunya  terlihat  dalam  selisih  harga perkiraan  sendiri  (  HPS  )  dengan penawaran  pemenang  kontrak yang sangat kecil. Rata-rata penawaran kontrak hanya  berkisar  1%  dari  HPS.  Bahkan, dalam  proyek  pembangunan  gedung Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan  Aset  Daerah                    (  DPPKAD) pemenang  lelang    hanya  menawar  0,38% di bawah HPS. Menurut sejumlah sumber
Espos yang memahami proyek konstruksi,  penyusunan  HPS  yang  jujur dan akuntabel mestinya
memperhitungkan keuntungan bagi
kontraktor    di  luar  harga  barang.  Selain itu,  harga  barang/jasa  dalam  HPS dihitung  berdasarkan  harga  satuan  di pasar,  bukan  harga  grosir,  bukan  harga pembelian  dalam  jumlah  besar.  Dengan rumus  demikian  selisih  ideal  antara  HPS dengan penawaran mestinya 10% - 15%.
Pengadaan  barang  jasa  pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk  mendapatkan  atau  mewujudkan barang/  jasa  yang  diinginkannya,  dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar  dicapai  kesepakatan  harga,  waktu dan kesepakatan yang lain. Jasa
Konsultansi sering  kali  menjadi  favorit
dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah,  selain  pengadaan  pekerjaan konstruksi. Hal tersebut banyak dikatakan bahwa jasa konsultansi dapat
menghasilkan margin  keuntungan sampai 40%,  karena  produknya  yang  terlalu rendah  dalam  pembiayaan.  Padahal sebenarnya  yang  dinilai  bukan  berapa tebal  atau  jumlah  dari  produknya,  namun kualitas  dari  isi  lembaran  buku  yang dihasilkan  dari  hasil  pemikiran  tenaga- tenaga ahli di dalamnya. Pengadaan Jasa
Konsultansi dapat berupa jasa konsultansi Konstruksi atau Non Konstruksi. Konsultan Konstruksi biasanya berbentuk konsultansi perencanaan atau pengawasan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sedangkan  konsultan  non  konstruksi dapat  berupa  kajian,  produk  hukum  dan sebagainya  yang  tidak  terkait  dengan bidang  pekerjaan  konstruksi.  Umumnya pengadaan penyedia konsultan menggunakan  asosiasi inkindo dan perkindo sebagai  acuan  atau  referensi untuk bidang dan sub bidang, serta tenaga ahli yang dibutuhkannya.
Pengadaan  jasa  konsultansi  pada umumnya  menggunakan  metode  pra kualifikasi dalam penilaian kualifikasinya, terkecuali pada pengadaan jasa  konsultansi  perseorangan  dengan menggunakan  metode  pasca  kualifikasi. Jasa  konsultansi  merupakan  jasa  layanan profesional  yang  membutuhkan  keahlian tertentu  di  berbagai  bidang  keilmuan yang  mengutamakan  adanya  olah  pikir  (
brainware ).  Apapun  produk  dari pengadaan  jasa  konsultansi  namun  pada intinya  jasa  konsultansi  memerlukan keahlian tenaga ahli dari berbagai bidang keilmuan  sesuai dengan bidang  jasa  yang diperlukan.  Hal  ini,  tercermin  dalam aturan pembuatan HPS ( Harga Perkiraan Sendiri ) pengadaan jasa konsultansi yang mensyaratkan  60%  atau  lebih  merupakan mata  pembayaran  personil  dari  tenaga ahli yang dibutuhkan.
Tujuan analisis ini untuk mengkaji tahapan pengadaan barang/ jasa konsultansi pada proyek-proyek pemerintah,  dan  tata  cara  menentukan pemenangnya serta kemungkinan
penyebab kegagalan dalam proses pengadaan barang/ jasa.

## 2. HAKIKAT PENGADAAN BARANG  DAN  JASA
Pengadaan  barang  dan  jasa  pada hakikatnya  merupakan  upaya  pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang
dan jasa
diinginkannya, dengan menggunakan
metode  dan  proses  tertentu  agar  dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan  lainnya.  Agar  hakikat  atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan  sebaik-baiknya,  maka kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  pengguna dan  penyedia  haruslah  selalu  berpatokan
pada  filosofi  pengadaan  barang  dan  jasa; tunduk  pada  etika  dan  norma  pengadaan barang  dan  jasa  yang  berlaku;  mengikuti prinsip-prinsip; metode dan proses pengadaan  barang  dan  jasa  yang  berlaku. Banyak  definisi  tentang  filosofi,  antara lain  :  merupakan  pengetahuan  dan penyelidikan  dengan  akal  budi  mengenai sebab-sebab,  azas-azas, hukum  dan sebagainya  dari  segala  yang  ada  dalam alam  semesta;    ataupun  mengenai kebenaran  hakikat    dan  arti  (  hakikat  ) adanya  sesuatu.  Dalam Ensiklopedi Indonesia,  definisi  filosofi  adalah  cara berpikir berdasarkan logika yang dilakukan dengan bebas, sedalam- dalamnya  sampai  ke  dasar  persoalan. Terkait pemahaman tersebut,  dapat dinyatakan  bahwa  filosofi  pengadaan barang  dan  jasa    adalah  upaya  untuk mendapatkan  barang  dan  jasa  yang diinginkan  dengan  melakukan  atas  dasar pemikiran  logis  dan  sistematis  ( the system of thought ); mengikuti norma dan etika  yang  berlaku  berdasarkan  metode dan proses pengadaan baku ( Donal,S.Barrie, Boyd,C.Paulsan, Sudinarto, 1990 ). 2.1. Dasar  Pelaksanaan  Pelelangan  / Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan pelelangan di Indonesia diatur oleh Keputusan Presiden
Republik  Indonesia  tentang  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara  (  Keppres  tentang  pelaksanaan APBN  ).  Keppres yang  mengatur pengadaan  barang/  jasa  telah  beberapa kali mengalami penyempurnaan misalnya Keppres  No.  14  A  Tahun  1980,  tanggal 14  April  1980  disempurnakan  menjadi Keppres No. 18 Tahun 1981, tanggal     5 Mei  1981.  Tahun  Anggaran  1984  /  1985 telah  dikeluarkan  Keppres  No.  29  Tahun 1984,  tanggal  21  April  1984  sebagai pengganti Keppres No. 14 A Tahun 1980 dan  Keppres  No.  18  Tahun  1981. Kemudian  disempurnakan  lagi  dengan dikeluarkannya  Keppres  No.  16  Tahun 1994  dilanjutkan  Keppres  No.  6  Tahun 1999,  Keppres  No.  18  Tahun  2000  dan terbaru  Keppres  No.  80  Tahun  2003  ( Ervianto  W.  I;  2002  ).  Kemudian disempurnakan
kembali dengan dikeluarkannya  Keppres  No.  54  Tahun 2010,  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Presiden  No.  35  Tahun  2011
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden  No.  54  Tahun  2010  tentang
Pengadaan  Barang  /  Jasa  Pemerintah.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi: a. Barang. b. Pekerjaan Konstruksi c. Jasa Konsultansi. d.  Jasa  Lainnya  (  Keppres  No.  54 Tahun  2010,  tentang  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,
Bogor, 2010 ).

## 2.2.    Pola    Hubungan    Para  Pihak Pengadaan Barang/ Jasa
Pengadaan
barang/ jasa melibatkan  beberapa  pihak,  yaitu  :  pihak pembeli  atau  pengguna,  dan  pihak penjual  atau  penyedia  barang    dan  jasa. Pembeli atau  pengguna  barang/  jasa adalah pihak yang membutuhkan barang / jasa.  Dalam  pelaksanaan  pihak  pengguna adalah  pihak  yang  meminta    atau memberi  tugas  kepada  pihak  penyedia untuk  memasok  atau  membuat  barang, dan atau melaksanakan pekerjaan tertentu.  Pengguna    barang  /  jasa  dapat merupakan  suatu  lembaga/  organisasi, dan dapat pula orang perseorangan. Yang tergolong  lembaga,  antara  lain  :  Instansi Pemerintah                      ( Pemerintah  Pusat,
Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten,  Pemerintah  Kota),  badan usaha  (  BUMN,  BUMD,  Swasta),  dan organisasi  masyarakat.  Sedangkan  yang tergolong  orang  perseorangan  adalah individu  atau  orang  yang  membutuhkan barang / jasa. Untuk membantu pengguna dalam  melaksanakan  pengadaan  dapat dibentuk  Panitia  Pengadaan.  Sedangkan lingkup tugas panitia dapat melaksanakan
seluruh  proses  pengadaan,  mulai  dari penyusunan dokumen pengadaan; menyeleksi  dan  memilih  para  calon penyedia barang/ jasa; meminta penawaran dan mengevaluasi penawaran; mengusulkan  calon  penyedia  barang/ jasa;  dan  membantu  pengguna  dalam menyiapkan  dokumen  kontrak,  atau sebagian  dari  tugas  tersebut.  Dengan ketentuan pengadaan barang/ jasa berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, telah  dimungkinkan  adanya  Pejabat Pengadaan dalam nilai pengadaan tertentu.  Bagi  pengguna  yang  kurang memahami seluk beluk pengadaan barang/ jasa, dan atau kurang mengetahui detail  teknis  barang/  jasa  yang  akan diadakan;  maka  dapat  meminta  bantuan kepada  ahli  (  Pihak  ketiga)  yang memahami  baik  dari  segi  teknis  maupun seluk  beluk  pengadaan  yang  diinginkan. Penyedia barang/  jasa adalah pihak  yang melaksanakan  pemasokan  /  mewujudkan barang/ melaksanakan pekerjaan/ melaksanakan  layanan  jasa,  berdasarkan permintaan/  perintah  resmi/  kontrak pekerjaan  dari  pihak  pengguna.  Penyedia barang/jasa dapat merupakan badan usaha atau  orang  perseorangan.  Penyedia  yang bergerak bidang  pemasokan  barang disebut  : pemasok atau leveransir , bidang  jasa  pemborongan  disebut  :
pemborong atau kontraktor , dan bidang jasa konsultansi disebut konsultan.
3. E-PROCUREMENT    SEBAGAI
SARANA

## PENCEGAHAN

## KORUPSI
Sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat  luas,  saat  ini  Pemerintah tengah berusaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan
demokratis.  Salah  satu  caranya  dengan meningkatkan dan mengoptimalkan layanan  publik  terhadap  masyarakat melalui kebijakan/ peraturan yang efektif, efisien, dan  mencerminkan  keterbukaan  / transparansi,  mengingat  masyarakat  luas berhak untuk memperoleh jaminan terhadap  jaminan  akses  informasi  publik/ kebebasan terhadap informasi. Sedangkan tranparansi merupakan  kondisi  yang memberikan  peluang  lebih  besar  kepada publik  untuk  bisa  mengakses  terhadap proses-proses  pemerintah,  dan efisiensi adalah berbagai langkah untuk memperpendek  proses  birokrasi  dalam hal  layanan  publik.  Pemerintah  selaku peyelenggara  Negara  sudah  sepatutnya menjalankan  tugas  secara  proporsional dengan  maksimal  demi  tercapainya  tata pemerintahan yang baik ( good government ).  Sehingga  pemerintah  yang bersih  ( clean  government )  dapat terwujud.
Proses  pengadaan  barang/  jasa banyak dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura
melakukan  proses  yang  “ transparan dengan  pengaturan  orang  dalam ”  . Padahal sebenarnya jelas-jelas merupakan praktik  korupsi,  kolusi,  nepotisme    ( KKN).  Guna  mengatasi  hal  tersebut, tentulah  diperlukan  proses  yang  terbuka melalui e-procurement atau proses pengadaan  barang/  jasa  secara online melalui  internet  yang  akan  mendapatkan pengawasan  dari  masyarakat.  Inilah mengapa e -procurement menjadi isu yang sangat  penting  dalam  pemberantasan KKN di Indonesia. Berkaitan hal tersebut,  maka  hadirlah e-procurement merupakan  sebuah  sistem  lelang  dalam pengadaan  barang/  jasa  oleh  pemerintah dengan  menggunakan  sarana  teknologi, informasi,  dan  komunikasi  (  ICI  ) berbasis  internet.  Melalui e -procurement, maka  proses  lelang  dapat    berlangsung secara  efektif,  efisien,  terbuka,  bersaing, transparan,  adil/  tidak  diskriminatif,  dan akuntabel.  Sehingga  diharapkan  dapat mencerminkan  keterbukaan/  tranparansi, dan  meminimalisasi  “  praktek  curang  / KKN”  dalam  proses  lelang  pengadaan barang/  jasa  yang  berakibat  merugikan keuangan Negara. Adapun payung hukum e-procurement adalah  Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003. Oleh karena
itu,  penerapan e-procurement selain menghemat  anggaran  negara,  juga  tepat untuk mencegah KKN.
E-procurement atau lelang secara elektronik adalah proses pengadaan  barang  /  jasa  dalam  lingkup pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi  informasi  dan  komunikasi dalam  setiap  proses  dan  langkahnya. Dasar  hukum pelaksanaan E- Procurement adalah  UU  No.  11  Tahun 2008  tentang  ITE;  Pepres  No.  54  Tahun 2010,  dan  Peraturan  Kepala  LKPP  No.  1 Tahun  2011  tentang  Tata  Cara E- Tendering. Secara umum, E-Procurement dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu :
1. e-tendering
2. e-purchasing.
E-Tendering adalah  proses  pengadaan barang  /  jasa  yang  diikuti  oleh  penyedia barang  /  jasa  secara  elektronik  melalui cara  satu  kali  penawaran,  sedangkan E- Purchasing adalah  proses  pengadaan barang  /  jasa  yang  dilakukan  melalui katalog  elektronik. E-tendering sama persis  dengan  pola  pengadaan  yang selama  ini  dilaksanakan  secara  manual. Perbedaannya  hanya  seluruh  tahapan dilaksanakan
secara elektronik.
Sedangkan  e -purchasing menggunakan cara yang sama  sekali berbeda. Pengguna barang/  jasa tinggal memilih barang/  jasa yang diinginkan melalui katalog
elektronik  yang  terbuka  serta  transparan. Katalog  ini  disusun  oleh  LKPP  melalui sebuah  kontrak  payung  kepada  Produsen atau  Penyedia  Utama,  sehingga  harga yang  ditawarkan  dipastikan  jauh  lebih rendah  dibandingkan  harga  pasaran. Pelaksanaan  pengadaan  secara  elektronik membutuhkan sebuah unit khusus pemerintahan,  unit  tersebut  bernama Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik disingkat  LPSE.  Fungsi  LPSE  sebagai penghubung  antara  PPK/Panitia  dengan penyedia  barang/  jasa  melalui  aplikasi e -procurement .  LPSE  memiliki  tugas untuk membangun sistem e-proc;
memberikan user  name dan password kepada  semua  pihak  yang  terlibat; memberikan  pelatihan;  kepada  semua pihak  yang  terlibat;  serta  menjaga, merawat, dan memperbaiki e-procurement .
Oleh  sebab  itu  jika  ada  yang  hendak melaksanakan  lelang secara  elektronik atau hendak ikut lelang yang dilaksanakan  secara  elektronik  silahkan menghubungi  LPSE  terdekat  atau  LPSE yang  melaksanakan  pengadaan  barang  / jasa.

## 4.         PENYEDIA   JASA KONSULTANSI
Tahap  penunjukan  dalam  sistem
konvensional, Ketua Panitia akan
membuat  surat  penetapan  pemenang  dan
2  (dua  )  cadangan.  Pada  sistem e-proc , seluruh  kegiatan  tadi  dilaksanakan  hanya dengan  klik  pada  tombol mouse dan sedikit pengetikan pada keyboard . Ketua Panitia  meng-klik  pada  nama  peserta yang  ditetapkan  sebagai  pemenang. Secara  otomatis  peserta  yang  sudah disetujui  akan  menjadi  pemenang,  dan pengumuman dipasang pada papan pengumuman  di  institusi  masing-masing, maupun di portal LPSE. Sedangkan untuk sistem e-procurement , pengumuman pemenang  dapat  dilihat  pada website LPSE  ;  serta  seluruh  peserta  akan dikirimi e-mail secara  resmi  yang  berisi pengumuman  pemenang.  Pengumuman tidak  hanya  berisi  nama  perusahaan pemenang, melainkan juga mem- perlihatkan  :  siapa  saja  yang  kalah?  ; mengapa sampai kalah  ? ; gugurnya pada tahapan  mana  ?  ;  mengapa  samapai gugur? ; dan berapa harga masing-masing peserta.  Oleh  karena  itu,  setiap  peserta tidak  akan  berpraduga  yang  tidak-tidak mengenai  hasil  pengadaan.  Masing- masing  peserta  secara  terbuka  akan mengetahui kesalahannya.

## 4.1.     Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa
Pengadaan  barang/  jasa  akan dapat berjalan secara baik jika diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Efisien : Efisiensi pengadaan diukur  terhadap  seberapa  besar upaya  yang  dilakukan  untuk memperoleh  barang/  jasa  dengan spesifikasi  yang sudah ditetapkan. Upaya  yang  dimaksud  mencakup dana  dan  daya  yang    dikeluarkan untuk  memperoleh  barang/  jasa.
Semakin kecil upaya yang diperlukan,  maka  dapat  dikatakan bahwa  proses  pengadaan  semakin efisien.
b. Efektif  : Efektifitas  pengadaan diukur  terhadap  seberapa  jauh barang/  jasa  yang  diperoleh  dari proses  pengadaan  barang  dapat mencapai  spesifikasi  yang  sudah ditetapkan.
c. Transparan  : Bagaimana  proses pengadaan  barang/  jasa  dilakukan dapat diketahui secara luas.
Proses  yang  dimaksud  meliputi dasar hukum, ketentuan-
ketentuan,  tata  cara,  mekanisme, aturan  main,  spesifikai  barang/ jasa  dan  semua  hal  yang  terkait
dengan bagaimana proses pengadaan  barang/  jasa  dilakukan dapat diketahui secara luas berarti semua  informasi  tentang  proses tersebut  mudah  diperoleh  dan mudah  diakses  oleh  masyarakat
umum, terutama Penyedia barang/ jasa yang berminat.
d. Terbuka  : Pengadaan  barang/ jasa  dapat  diikuti  oleh  semua Penyedia barang/ jasa yang memenuhi  persyaratan/  kriteria yang  ditetapkan  sesuai  ketentuan yang  berlaku.  Setiap  penyedia barang/  jasa  yang  memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan  informasi  tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang/ seleksi.
e. Bersaing  : Proses  pengadaan barang  dapat  menciptakan  iklim atau  suasana  persaingan  yang sehat  diantara  para  penyedia barang/  jasa,  tidak  ada  intervensi yang dapat mengganggu mekanisme  pasar,  sehingga  dapat menarik  minat  sebanyak  mungkin penyedia  barang/ jasa  untuk mengikuti  leleng/  seleksi  yang pada  gilirannya  dapat  diharapkan untuk  dapat  memperoleh  barang/ jasa dengan kualitas maksimal.
f. Adil  /  tidak  diskriminatif  :
Berarti  proses  pengadaan  dapat memberikan perlakuan  yang sama bagi semua calon Penyedia
barang/  jasa  dan  tidak  mengarah untuk memberi keuntungan
kepada  pihak  tertentu,  kecuali
diatur dalam peraturan ini.
Sebagai  contoh  bahwa  dalam peraturan ini mengatur agar melibatkan  sebanyak  mungkin Usaha Kecil Usaha Menengah dan Koperasi  kecil.  Di  samping  itu juga mengutamakan produksi dalam negri.
g. Akuntabel  : Berarti  harus  sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait  dengan  pengadaan  barang/ jasa,  sehingga  dapat  dilaksanakan
dan dapat dipastikan akan
diperoleh barang/ jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas  yang  maksimal,  serta biaya pengadaan minimal. Disaming  itu,  dari  sisi  penyedia barang/ jasa akan terjadi persaingan  yang  sehat;  dan  pada gilirannya  akan  terdorong  untuk semakin  meningkatnya  kualitas dan kemampuan penyedia barang/ jasa.

## 5.   KESIMPULAN
1. Penyedia  barang/jasa,  PPK,
Panitia  Pengadaan  barang/jasa dan LPSE harus dipilih orang- orang yang mempunyai kejujuran  dan  komitmen  yang tinggi terhadap terpenuhinya 7
(tujuh)  prinsip,  yaitu  :  efisien,
efektif,  transparan,  terbuka,
bersaing, adil/tidak
diskriminatif, dan akuntabel.
2. Tidak  berarti  sama  sekali  jika sistem  sudah  disusun  secara baik, namun orang-orang yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa  masih  melakukan kolusi/ persekongkolan di lapangan. 3. Pengadaan  barang/jasa  perlu menerapkan sistem e- procurement yang bekerja sama dengan LPSE.
4. Pengawasan secara tegas terhadap  proses  pengadaan barang/jasa,  perlu  melibatkan orang-orang yang
independent.

## 6.   DAFTAR PUSTAKA
As’adi,  Edi.,  2011, Hukum  Proyek Konstruksi Bangunan , Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  dan Jasa ,  2008,  Sinar  Grafika,
Jakarta.
Donal,S.Barrie,
Boyd,C.Paulson,
Sudinarto,  1990, Manajemen
Konstruksi  Profesional Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.
Ervianto W.I., 2002, Manajemen Proyek Konstruksi , Andi Offset, Yogyakarta.
Harian SOLO  POS tanggal  4  November 2013.
Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2010
tentang Pengadaan  Barang  /
Jasa Pemerintah, Jakarta. Petunjuk Teknis E-Procurement , Kementrian PU, Jakarta,
2012.
Soeharto,  I.,  1998, Manajemen  Proyek  :
Dari Konseptual Sampai
Operasional , Erlangga, Jakarta.
Biodata Penulis :
Gatot  Nursetyo ,  Alumni  S1  Teknik  Spil
Universitas Janabadra Yogyakarta
(1996).  Pasca  Sarjana    (S2)  Progam Magister  Teknik  Universitas  Atmajaya Yogyakarta  (2001)  Dosen  progam  studi Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  UTP Surakarta ( 1999 – sekarang ).