Prinsip Customer Due Diligence Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
Nimas Ayu Alifia Larasati nimas.ayu.alifia-2016@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Peer to peer lending must register in the Otoritas Jasa keuangan (OJK) for approval in POJK No. 77 of 2016.  Peer to peer lending are required to approve the AML and CTF programs approved in Article 42 POJK No. 77 of 2016 which regulates further in POJK No. 12 of 2017 using the principle of customer due diligence. The application of customer due diligence is adjusted to the characteristics of peer to peer lending. Peer to peer lending made specifically for special work units who is responsible for the implementation of the APU and PPT programs. But until now since the promulgation of POJK No. 77 of 2016 and POJK No. 12 of 2019, peer to peer lending that has been registered in OJK does  not  have  a  special  work  unit  in  the  company's  organizational structure.  This  type  of  consenting  is  legal  research  carried  out  by considering regulations and asking for conceptual. Based on research, the regulations for the implementation of the AML and CTF programs have not been implemented to the maximum by peer to peer lending. Keywords: Peer to Peer Lending; Customer Due Diligence; Money Laundering.

## Abstrak
Penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi  wajib  melakukan  pendaftaran  kepada  OJK  sebagaimana diatur  dalam  POJK  No.  77  Tahun  2016.  Penyelenggara  diwajibkan menerapkan  program  APU  dan  PPT  sebagaimana  diatur  Pasal  42 POJK No. 77 Tahun 2016 yang diatur lebih lanjut dalam POJK No. 12 Tahun  2017  dengan  menerapkan  prinsip customer due diligence . Penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi diwajibkan membentuk unit kerja khusus. Namun sampai saat ini sejak diundangkannya POJK No. 77 Tahun 2016 dan POJK No. 12 Tahun 2019, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar di OJK tidak mempunyai unit kerja khusus  dalam  struktur  organisasi  perusahaannya.  Tipe  penulisan  ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Berdasarkan penelitian,  ketentuan  kewajiban  penerapan  program  APU  dan  PPT belum  dilaksanakan  dengan  maksimal  oleh  penyelenggara  layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Kata Kunci: Layanan Pinjam Meminjam; Customer Due Diligence; Tindak Pidana Pencucian Uang.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 4, Juli 2021
How to cite: Nimas Ayu Alifia Larasati, ‘Prinsip Customer Due Diligence Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi
Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang’ (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 16 Mei 2021; Diterima 15 Juni 2021; Diterbitkan 1 Juli 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i4.28489 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Nimas Ayu Alifia Larasati
1584

## Nimas Ayu: Prinsip Customer Due ...

## Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  saat  ini,  mendukung  pengajuan  kredit  diajukan secara elektronik dalam industri keuangan non bank yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diatur dalam POJK No. 77 Tahun 2016. Dalam memberikan kredit, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam  rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  secara  langsung  melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan perizinan kepada OJK sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  POJK  No.  77  Tahun  2016.  Namun,  masih banyak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal yang  aktif  beroperasi.  Hal  tersebut  dikarenakan  Satgas  belum  maksimal dalam pengenaan sanksi pemblokiran. Padahal, layanan pinjam meminjam uang berbasis  teknologi  informasi  memiliki  peluang  untuk  dijadikan  sebagai  sarana pencucian uang. Pada tahun 2018, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis  teknologi  informasi ilegal bernama  Vloan  dijerat  dengan  Pasal  3,  4,  5 Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010 Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (selanjutnya  disebut  UU  TPPU). 1 Hal  tersebut menunjukan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah dimanfaatkan pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang.
Selain  itu,  mengingat  Pasal  16  POJK  No.  77 Tahun  2016  bahwa  pemberi pinjaman  dalam  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi berasal dari dalam dan luar negeri. Sehingga dalam Pasal 42 POJK No. 77 Tahun 2016 mewajibkan penyelenggara menerapkan program APU dan PPT sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang bersifat transnasional organized crimes memanfaatkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
1 Safir Makki, ‘Rata-rata Nasabah Fintech Ilegal Vloan Pinjam Rp1 Juta’, (CNN Indonesia, 2019)  <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108191120-78-359378/rata-rata-nasabah- fintech-ilegal-vloan-pinjam-rp1-juta>  accessed 8 Januari 2020.
Kewajiban penerapan program APU dan PPT karena tindak pidana pencucian uang  berdampak  pada  stabilitas perekonomian negara.  Selain  itu,  menurut  Billy Steel, tindak pidana pencucian uang merupakan “ it seem to be a victimless crime ” karena tidak merugikan seseorang atau perusahaan tertentu secara langsung. 2 Begitu juga pencucian uang yang terjadi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi  informasi,  tidak  berdampak  menimbulkan  kerugian  secara  langsung terhadap masyarakat, pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan perusahaan platform penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Ketentuan Pasal 42 POJK No. 77 tahun 2016 diatur lebih lanjut dalam POJK No.  12 Tahun  2017.  Dalam  Pasal  8  POJK  No.  12 Tahun  2017,  layanan  pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diwajibkan untuk membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan prinsip customer due diligence.
Prinsip  customer due diligence merupakan  kegiatan  identifikasi,  klasifikasi, verifikasi berdasarkan tingkat risiko pencucian uang, pemantuan transaksi secara berkala dan pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi pencucian uang kepada PPATK. Namun dalam UU No. 8 Tahun 2010 dan Perka PPATK No. PER- 09/1.02.2/PPATK/09/12, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi belum diatur sebagai pelapor dalam penyedia jasa keuangan yang wajib melapor adanya transaksi mencurigakan yang berindikasi pencucian uang kepada PPATK.
Penerapan prinsip customer due diligence pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan penerapan pada penyedia jasa keuangan yang lain. Sehingga verifikasi tidak dapat dilakukan dengan pertemuan langsung untuk melakukan wawancara yang bertujuan memastikan identitas dan informasi yang diberikan oleh nasabah adalah benar.
Sejak POJK No. 12 Tahun 2017 diundangkan sampai saat ini, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar di
2 Iwan Kurniawan, ‘Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang ( Money Laundering ) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis’ (2012) 3 Jurnal Ilmu Hukum.[10].
1586

## Nimas Ayu: Prinsip Customer Due ...
OJK belum memiliki unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program  APU  dan  PPT  dalam  struktur  organisasi  perusahaannya,  contohnya Danamas dan Investree. Padahal unit kerja khusus memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penerapan prinsip customer due diligence yang disesuaikan dengan karakteristik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Maka seharusnya, OJK mengenakan sanksi kepada penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas,
maka dapat diketahui permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Penerapan prinsip customer due diligence pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Akibat hukum bagi penyelenggara jika tidak melaksanakan prinsip customer due diligence dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

## Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  adalah salah  satu  inovasi  pada  bidang  keuangan  dengan  pemanfaatan  teknologi  yang memungkinkan  pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman  melakukan  transaksi pinjam  meminjam  tanpa  harus  bertemu  langsung.  Kelebihan  layanan  ini  adalah dapat mengajukan kredit dengan syarat dan proses yang lebih mudah, cepat, tanpa agunan dibandingkan dengan lembaga keuangan bank.
Perusahaan  yang  pertama  menawarkan  layanan  pinjam  meminjam  uang berbasis teknologi informasi di dunia adalah Zopa di Inggris pada tahun 2005. 3 Pada tahun  2006  perusahaan  penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi informasi mulai berkembang di Amerika, bernama Lending Club yang berkedudukan di San Fransisco, California dan terus berkembang sampai kawasan Asia tepatnya di China pada tahun 2007. 4
3 KoinWorks, ‘Sejarah Peer to Peer Lending ’, (KoinWorks) <https://koinworks.com/id/edu- cation-center/industri-peer-to-peer-lendingg> accessed 28 November 2019.
4 Oberlin Domingo, ‘Dari Inggris Hingga ke Indonesia, Ini Sejarah P2P Lending di Dunia’, (danaIN,  2018)  <https://blog.danain.co.id/dari-inggris-hingga-ke-indonesia-ini-sejarah-p2p-lend- ing-di-dunia/> accessed 29 November 2019.
Di Indonesia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di  Indonesia  diatur  dalam  POJK  No.  77 Tahun  2016.  Menurut Asosiasi  Fintech Indonesia (Aftech) layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berawal dari rendahnya tingkat ketersebaran kartu kredit di Indonesia 5 karena aturan Bank Indonesia mempunyai persyaratan yang tinggi untuk memiliki kartu kredit.
Pertumbuhan  penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi  informasi  di  Indonesia  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Penyelenggara layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  yang  melakukan kegiatan usahanya di Indonesia tidak semua terdaftar di OJK, contohnya Mauuang, Duit Malaikat, Cepat Beruang dan sebagainya. 6 Terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang melanggar kewajiban untuk melakukan pendaftaran dan mengajukan permohonan izin, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 POJK No. 77 Tahun 2016.
Para  pihak  dalam  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi yaitu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Berdasarkan Pasal 18 POJK No. 77 Tahun 2016, dalam pemberian kredit terdapat dua perjanjian yang wajib ada yaitu perjanjian pemberi dana dengan penyelenggara dan perjanjian pemberi dana dengan penerima dana.
Perjanjian  adalah  dua  perbuatan  hukum  yang  masing-masing  bersisi satu  ( twee  enzijdige  rechtshandeling )  yaitu  penawaran  dan  penerimaan  yang didasarkan  kepada  kata  sepakat  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  saling berhubungan  untuk  menimbulkan  akibat  hukum  ( rechtsgevold ). 7 Perjanjian yang  dilakukan  dalam  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi
5 ‘Awal  Mula  Hadirnya Peer to Peer Lending di  Indonesia’,  (CNN  Indonesia,  2018) <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirn- ya-peer-to-peer-lending-di-indonesia> accessed 29 November 2019.
6 Cantika Adinda Putri, ‘Daftar Terbaru, 125 Fintech Ilegal yang Disikat OJK’, (CNBC In- donesia, 2019) <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191204082215-37-120096/daftar-terbaru- 125-fintech-ilegal-yang-disikat-ojk> accessed 9 Januari 2020.
7 Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 1992).[4].
1588

## Nimas Ayu: Prinsip Customer Due ...
informasi  membentuk  hubungan  hukum  bagi  para  pihak.  Hubungan  hukum menimbulkan akibat hukum yaitu kewajiban (prestasi) bagi para pihak 8 yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pemberi pinjaman, penerima pinjaman. Perjanjian layanan pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  harus  memenuhi  syarat sah  perjanjian  sebgaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  BW  yaitu  sepakat  antara para pihak yang mengikatkan diri, para pihak telah cakap melakukan perbuatan hukum, perjanjian memiliki objek tertentu dan objek yang diperjanjikan adalah suatu hal yang diperbolehkan. 9
Perjanjian  antara  pemberi  pinjaman  dengan  penyelengara  layanan  pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan Pasal 19 POJK No. 77 Tahun  2016  adalah  perjanjian  penyelenggaraan  layanan  pinjam  meminjam  uang berbasis  teknologi  informasi.  Perjanjian  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792-1819 BW. 10 Atas perjanjian kuasa, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk  dan  atas  nama  pemberi  pinjaman  mengadakan  perjanjian  kredit  dengan penerima  pinjaman. 11 Sehingga,  pihak  dalam  perjanjian  pinjam  meminjam  tetap antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berdasarkan Pasal 20 POJK No. 77 Tahun 2016 adalah perjanjian pemberian pinjaman. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77 Tahun 2016, perjanjian antara pemberi pinjaman  dengan  penerima  pinjaman  dilakukan  dalam  rangka  perjanjian  pinjam meminjam.
8 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Kencana Prenada Media Grup 2010).[20].
9 ibid .[157].
10 Airin, ‘Perbandingan Karakteristik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ( Financial Technology Peer To Peer Lending ) Dengan Perbankan’ (2017) Skripsi , Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.[50].
11 Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, ‘Hubungan Hukum Para Pihak dalam Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi’ (2018) 25 Ius Quia Iustum Law Journal.[13].

## Pengawasan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Terdaftar dalam OJK
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib untuk mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No. 77 Tahun 2016. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar di OJK per Oktober 2019 antara lain KoinWork, Danamas, Investree, UangTeman, dan sebagainya. 12
Terhadap  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi yang terdaftar diwajibkan menerapkan program APU dan TPP sebagaimana diatur dalam Pasal 42 sebagai upaya pencegahan tindak pidanan pencucian uang terhadap pengguna. Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib menerapkan program APU dan PPT terhadap pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 16 POJK No. 77 Tahun 2016 sebagai upaya pencegahan tindak pidana  pencucian  uang  dalam  layanan  layanan  pinjam  meminjam uang  berbasis teknologi informasi. Kewajiban penerapan program APU dan PPT kepada pemberi pinjaman  karena  dimungkingkan  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi informasi digunakan sebagai sarana pencucian uang oleh pelaku tindak pidana  dengan  menginvestasikan  uang  hasil  pencucian  uang  ke  dalam  layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga  wajib  menerapkan  program  APU  dan  PPT  kepada  penerima  pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 15 POJK No. 77 Tahun 2016. Penerapan program APU  dan  PPT  terhadap  penerima  pinjaman  karena  dikhawatirkan  uang  yang
12 OJK, ‘Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 30 Oktober 2019’, (OJK,  2019)    <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelengga- ra-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019/Penyelenggara%20Fintech%20 Terdaftar%20dan%20Berizin%20di%20OJK%20per%2030%20Oktober%202019.pdf.pdf>ac- cessed 9 Januari 2020.
1590

## Nimas Ayu: Prinsip Customer Due ...
diperoleh  dari  pemberian  pinjaman  digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana pencucian uang. Sehingga dalam Pasal 6 POJK No. 77 Tahun 2016 diatur batasan pemberin pinjaman yang diberikan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Atas setiap transaksi pemberian pinjaman wajib dilaporkan kepada OJK.
Ketentuan penerapan program APU dan PPT dalam Pasal 42 POJK No. 77 Tahun 2016 diatur lebih lanjut dalam POJK No. 12 Tahun 2017. Program APU dan PPT didasarkan pada pendekatan penilaian risiko pencucian uang yang dilakukan dalam  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  dengan menggunakan  prinsip customer due diligence .  Terhadap  penyelenggara  layanan pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  yang  tidak  melaksanakan kewajiban Pasal 42 untuk menerapkan program APU dan TPP terhadap pengguna dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77 Tahun 2016.

## Pengawasan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Tidak Terdaftar dalam OJK
Pengawasan dan penegakkan sanksi terhadap layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar di OJK dilakukan oleh Satgas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016.
Atas  kewenangan  yang  dimiliki  Satgas  terhadap  penyelenggara  layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar dikenakan sanksi pemblokiran aplikasi dan website sehingga tidak dapat melakukan kegiatan operasional usahanya. Pada tahun 2018, Satgas memblokir aplikasi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar bernama  Vloan. 13 Setelah  diblokir  oleh  Satgas,  Vloan  dapat  diakses  kembali.
13 Safir Makki, ‘Rata-rata Nasabah Fintech Ilegal Vloan Pinjam Rp1 Juta’, (CNN Indonesia, 2019)  <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190108191120-78-359378/rata-rata-nasabah- fintech-ilegal-vloan-pinjam-rp1-juta>  accessed 9 Januari 2020.
Hal tersebut dikarenakan Google memiliki sistem yang bersifat open source dan mendukung aplikasi tersebut, sehingga pertumbuhan layanan yang tidak terdaftar sulit dikendalikan. 14
Sebagaimana di AS, terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak terdaftar bernama Ripple Labs dikenakan sanksi denda  senilai  US$  700  ribu. 15 Sanksi  denda  yang  telah  diatur  dalam  POJK  No. 77 Tahun 2016 selama ini tidak dilaksanakan oleh Satgas. Sehingga Kewenangan Satgas seharusnya diatur dalam POJK No. 77 Tahun 2016 untuk dapat melaksanakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 secara maksimal.
Pelaksanaan  sanksi  secara  maksimal  dapat  mencegah  pertumbuhan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak terdaftar dan menegakkan kewajiban pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No. 77 Tahun 2016. Apabila semua penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terdaftar di OJK, terhadap setiap transaksi yang dilakukan dalam pengawasan OJK. Sehingga jika terdapat transaksi mencurigakan yang berindikasi pencucian uang bisa langsung dilaporkan kepada PPATK untuk ditindaklanjuti.

## Customer Due Diligence
Satuan  kerja  internasional  yang  bergerak  di  bidang  pencucian  uang  yakni Financial Action Task Force ( FATF )  pada  Februari  2001  mempublikasikan kelompok negara-negara yang dianggap rentan terhadap jenis kejahatan keuangan melalui  daftar Non-cooperative Countries and Territories ( NCCTs )  diantaranya adalah  Indonesia.  Sebagai  respon  Indonesia  dimasukkan FATF ke  dalam  daftar NCCTs , Pemerintah Indonesia mengesahkan PBI No. 3 Tahun 2001 untuk mengatur
14 Nur Qolbi, ‘Berawal dari Vloan, OJK: Pengusutan kasus fintech ilegal akan berlanjut’, (Kontan.co.id,  2019)  <https://keuangan.kontan.co.id/news/berawal-dari-vloan-ojk-pengusutan- kasus-fintech-ilegal-akan-berlanjut> accessed 9 Januari 2020.
15 Hamalatul Qur’ani, ‘Meraba Potensi TTPU di Industri Fintech’, (Hukum Online, 2019) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9c73ce3720d/meraba-potensi-tppu-di-industri-fin- tech/> accessed 10 Januari 2020.
1592

## Nimas Ayu: Prinsip Customer Due ...
prinsip know your customer . Prinsip know your customer merupakan implementasi
“40 Rekomendasi” FATF yang diterapkan dalam sektor financial perbankan.
Prinsip mengenal nasabah ( know your customer ) adalah prinsip yang diterapkan bank  untuk  mencermati  dan  mengetahui  identitas  nasabah  serta  memantauu kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi yang diduga mencurigakan. 16 Prinsip know  your  customer disempurnakan  pada  tahun  2009 dengan mengadopsi “rekomendasi 40+9” dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. “Rekomendasi 40+9” menjadi pedoman pembaruan terminologi prinsip know your customer menjadi terminologi customer due diligence . 17
Prinsip customer due diligence yang diatur dalam PBI No. 11 Tahun 2009. Dalam Pasal 1 angka 7 customer due diligence adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi,  dan  pemantauan  berdasarkan  pendekatan  risiko  pencucian  uang  yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah.  Pada tahun 2012 peraturan program APU dan PPT dengan prinsip customer due diligence diperbarui dengan PBI No. 14 Tahun 2012 untuk meingkatkan kualitas penerapan  manajemen  risiko  program  APU  dan  PPT.  Dengan  penyempurnaan pengaturan area berisiko tinggi yang dilakukan Enhanced Due Dilligence (EDD) dan pemantauan yang lebih ketat juga terhadap pihak yang terkait dengan PEP 18
dan juga pembaruan pengaturan kriteria nasabah yang dapat diterapkan customer due diligence lebih sederhana.
PBI No. 14 Tahun 2012 mengatur penerapan prinsip customer due diligence hanya ditujukan untuk lembaga keuangan bank sedangkan pada lembaga keuangan non bank, kewajiban penerapan prinsip customer due diligence baru diatur dalam
16 Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Hukum Perbankan (Kencana 2016).[21].
17 OJK, ‘Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Pencucian Uang’, (OJK, 2017) <https://www. ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-Dan-Anti-Pencucian-Uang.Aspx> accessed 14 November 2019.
18 Politically  Exposed  Person adalah  adalah  orang  yang  pernah  memiliki  atau  memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang pernah tercatat atau tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.
POJK No. 12 Tahun 2017. Sehingga sebelum adanya POJK No. 12 Tahun 2017 terjadi kekosongan hukum pengaturan penerapan prinsip customer due diligence pada lembaga keuangan non bank.
Pentingnya customer due diligence dalam kaitannya dengan pencucian uang tidak hanya untuk kepentingan tingkat kesehatan dan risk management dari penyedia jasa keuangan itu sendiri namun dengan pelaksanakaan customers due dilignece secara optimal dapat mencegah dampak terjadinya ketidakstabilan perekonomian Indonesia bahkan ancaman bagi kedaulatan negara dengan adanya aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme melalui tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 19
Perbedaan Customer Due Diligence dengan Know Your Customer
Prinsip know  your  customers sebagaimana  diatur  dalam  PBI  No.  3 Tahun 2001 adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas  nasabah,  memantau  kegiatan  transaksi  nasabah  termasuk  melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. 20 Prinsip know your customers pada dasarnya bertujuan  untuk  membantu  bank  mendeteksi  sesegera  mungkin  setiap  aktivitas nasabah  yang  mencurigakan,  memastikan  kepatuhan  bank  terhadap  ketentuan- ketentuan  perbankan  yang  berlaku,  menegakkan  prinsip  kehati-hatian  dalam praktek perbankan, mengurangi risiko dimanfaatkannya bank sebagai sarana untuk melakukan aktivitas kejahatan, melindungi reputasi bank. 21
Prinsip know  your  customers yang  diatur  dalam  PBI  No.  3  Tahun  2001 disempurnakan dengan PBI No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 14 Tahun 2012. Dalam PBI No. 14 Tahun 2012 terminologi know your customers diubah  menjadi customer due diligence .  Perubahan  dilatar  belakangi karena  perkembangan  produk,  aktivitas  dan  teknologi  informasi  bank  yang
19 ‘Customer  Due  Diligence  (CDD)  Bagi  Penyedia  Jasa  Keuangan’,  (IndonesiaRe,  2018) <http://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/166/customer-due-diligence-cdd-bagi- penyedia-jasa-keuangan-> accessed  2 November 2019.
20 Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang (Books Terrace & Library 2007).[32].
21 ibid. [33].
1594

## Nimas Ayu: Prinsip Customer Due ...
semakin  kompleks  meningkatkan  peluang  bagi  para  pelaku  kejahatan  untuk menyalahgunakan sarana dan produk perbankan dalam melakukan pencucian uang. Sehingga  diperlukan  penyesuaian  penerapan  program  anti  pencucian  uang  yang mengacu pada standar internasional yang lebih komperhensif yaitu Rekomendasi 40 + 9 FATF dalam mencegah pencucian uang.
Dalam penjelasan umum PBI No. 11 Tahun 2009, dijelaskan perubahan know your  customer menjadi customer due diligence dilakukan  untuk  menyesuaikan standar  internasional  yang  lebih  komprehensif  untuk  mencegah  pencucian  uang dilakukan  pada  bank.  Penyesuaian  antara  lain  pengenalan  nasabah  dilakukan dengan pendekatan berdasarkan risiko, penambahan pengaturan terkait pencegahan pendanaan  terorisme,  pengaturan cross border correspondent banking dan pengaturan mengenai transfer dana. Juga perubahan lebih lanjut dalam PBI No. 14 tahun 2012 yaitu pengaturan mengenai transfer dana, pengaturan mengenai area berisiko  tinggi,  pengaturan customer due dilligence sederhana  khususnya  dalam rangka mendukung dengan strategi nasional dan global keuangan inklusif ( financial inclusion ) dan pengaturan mengenai cross border correspondent banking .
Materi muatan dalam PBI No. 14 Tahun 2012, antara lain mencakup:
a.  Bank  wajib  menerapkan  program  anti APU  dan  PPT  pada  manajemen  risiko bank secara keseluruhan;
b.  Bank  wajib  memiliki  kebijakan  dan  prosedur  identifikasi  nasabah,  verifikasi nasabah, dan pemantauan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa transaksi  sesuai  dengan  profil  calon  nasabah,  walk  in  customer  atau  nasabah dengan menerapkan prinsip customer due diligence ;
c.  Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat bank yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT;
d.  Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan program APU dan PPT;
e.  Bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme;
f.  Bank wajib melakukan prosedur customer due diligence ;
g.  Bank  wajib  mengelompokkan  nasabah  berdasarkan  tingkat  risiko  terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme;
h.  Bank wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon nasabah atau nasabah ke dalam kelompok perorangan atau perusahaan;
i.  Bank wajib memastikan calon nasabah atau walk in customer yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan beneficial owner ;
j.  Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak  memenuhi  ketentuan  mengenai  kebijakan  penerimaan  dan  identifikasi nasabah;
k.  Bank wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen, serta tetap menatausahakan dokumen dalam jangka waktu 5 tahun sejak berakhirnya hubungan  usaha  atau  transaksi  dengan  nasabah  atau  walk  in  customer  dan ditemukan ketidak sesuaian transaksi;
l.  Bank wajib memelihara database daftar teroris yang diterima dari Bank Indonesia setiap  6  (enam)  bulan  berdasarkan  data  yang  dipublikasikan  oleh  Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB);
m. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau  dan  menyediakan  laporan  secara  efektif  mengenai  karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah;
n.  Bank  wajib  melakukan  prosedur  penyaringan,  pengenalan  dan  pemantauan terhadap karyawan, serta menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang program APU dan PPT;
o.  Bank yang berbadan hukum Indonesia wajib meneruskan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, dan memantau pelaksanaannya;
p.  Bank  wajib  menyampaikan  laporan  transaksi  keuangan  mencurigakan,  laporan transaksi keuangan tunai dan laporan lain kepada PPATK sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diketahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan; 22
q.  Pengenaan  sanksi  administratif,  sanksi  berupa  teguran  tertulis,  sanksi  denda, sanksi  berupa  penurunan  dalam  penilaian  tingkat  kesehtan,  sanksi  berupa pembekuan kegiatan usaha tertentu sesuai Pasal 52 bagi bank yang melanggar.
Dengan  pembaruan  Rekomendasi  40+9 FATF ,  program  APU  dan  PPT dilakukan penerapan prinsip customer due diligence , dengan prosedur identifikasi, verifikasi,  pengelompokkan  nasabah  menurut  tingkat  risiko  tinggi  kemungkinan melakukan tindak pidanan pencucian uang merupakan tahap awal pengenal nasabah untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan  pada penyedia jasa keuangan.
Penerapan Customer Due Diligence Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Kewajiban penerapan program APU dan PPT pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diatur dalam Pasal 42 POJK No. 77 Tahun
22 Pasal 25 Ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
1596

## Nimas Ayu: Prinsip Customer Due ...
2016, diatur lebih lanjut dalam POJK No. 12 Tahun 2017 dengan penerapan prinsip customer due diligence untuk mengenali nasabah dengan pendekatan tingkat risiko melakukan pencucian uang.
Kewajiban  penerapan  prinsip customer due diligence dilakukan  oleh penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi terhadap pengguna. Pengguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.Penerapan prinsip customer due diligence terhadap  pemberi  pinjaman  bertujuan  mencegah  layanan  pinjam  meminjam uang  berbasis  teknologi  informasi  dijadikan  sarana  pencucian  uang  dengan menginvestasikan uang hasil tindak pidana ke dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengingat Pasal 16 POJK No. 77 Tahun 2016, pemberi pinjaman antara lain warga negara Indonesia, warga negara asing, badan usaha Indonesia/asing, badan hukum Indonesia/asing dan lembaga internasional.
Pemberi pinjaman yang berasal dari dalam dan luar negeri dikhawatirkan masuknya uang dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah uang  hasil  tindak  pidana  yang  sengaja  disembunyikan  asal  usulnya  oleh  pelaku tindak pidana pencucian uang.
Terhadap penerima pinjaman  antara lain perseorangan Indonesia dan badan hukum  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  POJK  No.  77  tahun 2016, penerapan prinsip customer due diligence dilakukan dengan tujuan pinjaman uang yang diberikan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi  informasi  tidak  digunakan  sebagai  modal  melakukan  pencucian  uang dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam menjalankan kewajiban penerapan program APU dan TPP, dalam POJK No. 12 Tahun 2017 diwajibkan membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penarapan customer due diligence . Unit kerja khusus memiliki tugas yang antara lain menganalisis secara berkala terkait penilaian risiko tindak pidana pencucian uang terhadap nasabah. Atas hasil analisis yang dilakukan apabila terdapat transaksi keuangan mencurigakan dari dalam dan
keluar negeri. unit kerja khusus wajib menyampaikan kepada PPATK. 23
Penerapan  program APU  dan  PPT  dengan  prinsip customer due diligence dilakukan dengan proses identifikasi, klasifikasi, verifikasi, pemantauan transaksi secara berkala, pengkinian data dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi  melakukan  identifikasi  terhadap  pengguna  sebagai  prosedur  awal penerapan customer due diligence untuk mengetahui profil calon pengguna. Atas hasil  identifikasi  yang  dilakukan  dengan  menganalisis  informasi  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  20  POJK  No.  12  Tahun  2017,  pengguna  diklasifikasikan  ke dalam kelompok orang perseorangan ( natural person ) atau korporasi. Setelah itu, pengguna juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko melakukan tindak pidana pencucian uang. 24 SEOJK No. 37 Tahun 2017 mengatur kategori nasabah beririko tinggi antara lain:
a. nasa bah melakukan hubungan usaha atau transaksi yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan profil nasabah, antara lain nasabah memiliki tempat tinggal atau lokasi bisnis dengan jarak geografis yang sangat jauh dengan lokasi transaksi dilakukan, frekuensi dan pergerakan transaksi nasabah pada industri keuangan non bank maupun di sektor jasa keuangan lainnya diberbagai wilayah geografis;
b.  nasabah korporasi yang struktur kepemilikannya kompleks sehingga kesulitan mengidentifikasi  pemilik  manfaat  (beneficial  owner),  pemilik  akhir  (ultimate owner), atau pengendali akhir (ultimate controller) dari korporasi;
c.  nasabah kategori PEP termasuk anggota keluarga dan pihak terkait;
d.  nasabah yang proses verifikasinya tanpa pertemuan langsung (non face to face);
e.  nasabah yang mengalihkan manfaat atas produk/jasa/transaksi industri keuangan non bank kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan nasabah;
f.  nasabah  yang  tidak  bersedia  memberikan  data  dan  informasi  dalam  proses identifikasi atau nasabah memberikan informasi sangat minim atau informasi yang diduga fiktif.
Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melakukan verifikasi atas  hasil  identifikasi  dengan  menganalisis  informasi  dan  dokumen  pendukung yang diberikan oleh pengguna. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) POJK No. 12 Tahun
23 Pasal  8,  Pasal  11,  Pasal  12  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan    Nomor  12  Tahun  2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
24 Pasal  16,  Pasal  19  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan    Nomor  12  Tahun  2017  tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa.
1598

## Nimas Ayu: Prinsip Customer Due ...
2017, verifikasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dilakukan  melalui  sarana  elektronik.  Verifikasi  melalui  sarana  elektronik  diatur lebih lanjut dalam SEOJK No. 37 Tahun 2017 dengan persyaratan antara lain:
a.  what  you  have,  terkait  dokumen  identitas  yang  dimiliki  oleh  pengguna  yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
b.  what  you  are,  yaitu  data  biometrik  antara  lain  dalam  bentuk  sidik  jari  milik pengguna.
Dalam SEOJK No. 37 Tahun 2017 hanya mengatur syarat yang dibutuhkan untuk  melakukan  verifikasi  secara  eletronik,  namun  tidak  jelaskan  lebih  lanjut bagaimana prosedur verifikasi yang dilakukan dengan KTP dan sidik jari. Padahal verifikasi merupakan tahap penting yang bertujuan untuk menilai profil nasabah, tujuan hubungan usaha yang dilakukan antara nasabah dan lembaga keuangan, dan transaksi yang dilakukan nasabah sebagai pencegahan pencucian uang dilakukan dalam layanan  pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 25 Sehingga verifikasi secara elektronik yang dilakukan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi membutuhkan peraturan khusus yang mengatur tentang pedoman penerapan program APU dan PPT pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Berdasarkan Pasal 31 POJK No. 12 Tahun 2017 layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib menentukan apakah pengguna adalah PEP yakni orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi penting terhadap negara. 26 Terhadap pengguna kategori PEP dan pengguna berisiko tinggi yang telah diverifikasi, wajib dilakukan uji tuntas lanjut (enhanced due diligence). Enhanced due diligence adalah proses customer due diligence yang dilakukan lebih mendalam dilakukan dengan menganalisis secara berkala terhadap informasi mengenai nasabah, sumber dana, sumber kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c.
25 Pasal  26  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan    Nomor  12 Tahun  2017  tentang  Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
26 Pasal 1 Angka 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
Berdasarkan Pasal 36 POJK No. 12 Tahun 2017, enhanced due diligence pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dilakukan pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna dan/atau melakukan transaksi yang berasal dari negara berisiko tinggi yang dipublikasikan oleh FATF sebagai langkah pencegahan  pencucian  uang  dengan  meminta  konfirmasi  dan  klarifikasi  kepada otoritas terkait.
Prosedur customer due diligence tidak  hanya  berhenti  pada  tahap verifikasi  profil  pengguna  yang  menggunakan  layanan  pinjam  meminjam  uang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya prosedur customer due diligence terus dilakukan  dengan  pemantauan  transaksi  nasabah  agar  sejalan  dengan  konsep layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  dan  melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap kegiatan usaha dan profil nasabah, termasuk sumber  dananya. 27 Berdasarkan  Pasal  45  ayat  (3)  pemantauan  terhadap  nasabah dilakukan  dengan  menganalisis  identitas  pengguna  dan  setiap  transaksi  terkait sumber dana yang digunakan untuk transaksi, tanggal transaksi, bentuk transaksi, jumlah dan denominasi transaksi oleh sistem yang dapat menganalisis, memantau, mengidentifikasi, menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi. SEOJK No. 37 Tahun 2017 mengatur pemantauan transaksi dilakukan antara lain dengan:
a.  mengidentifikasi  transaksi  dan  profil  pengguna  secara  berkesinambungan, meliputi kegiatan antara lain memastikan kelengkapan informasi dan dokumen pengguna,  meneliti  kesesuaian  antara  profil  pengguna  dan  transaksi,  meneliti kesamaan  nama  dengan  nama  yang  tercantum  dalam  nama  tersangka  atau terdakwa yang yang dikeluarkan oleh PPATK atau media massa dan oleh otoritas yang berwenang dan daftar hitam nasional (DHN).
b.  melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.
c.  apabila  diperlukan,  meminta  informasi  tentang  latar  belakang  dan  tujuan
27 Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Pro- gram Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan
1600

## Nimas Ayu: Prinsip Customer Due ...
transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil pengguna, dengan memperhatikan ketentuan anti tipping off sebagaimana diatur dalam UU TPPU. Pemantuan yang diatur dalam SEOJK No. 37 Tahun 2017 dilakukan berdasarkan tingkat  dan  sifat  pemantauan  yang  disesuaikan  dengan  karakteristik  industri keuangan non bank. Namun layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi  tidak  diatur  sebagai  industri  keuangan  non  bank  dalam  SEOJK  No. 37  Tahun  2017,  sehingga  pemantauan  secara  elektronik  yang  sesuai  dengan karakteristik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat diatur dalam peraturan yang lebih khusus.
Layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  juga  wajib melakukan  pembaruan  data,  informasi,  dan/atau  dokumen  pendukung  dari  hasil pemantauan  atau  dari  informasi  lain  yang  dapat  di  pertanggung  jawabkan. 28
Pembaruan  data  dilakukan  secara  berkala  sesuai  dengan  karakteristik  dan kompleksitas kegiatan usaha industri keuangan non bank. Pembaruan data bertujuan agar  identifikasi  dan  pemantauan  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan  dapat berjalan efektif. Sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 37 Tahun 2017 pembaruan data dilakukan dengan parameter skala prioritas yaitu tingkat risiko nasabah tinggi, transaksi dengan jumlah signifikan dan/atau menyimpang dari profil pengguna dan informasi yang ada pada customer identification file (CIF) b elum sesuai dengan peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengenai  penerapan  program APU  dan  PPT di sektor jasa keuangan. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai  dengan  profil  nasabah  dan  wajib  menyampaikan  laporan  kepada  PPATK, apabila  selama  berjalannya  proses  customer  due  diligence  ditemukan  transaksi keuangan  mencurigakan  berindikasi  pencucian  uang  dalam  layanan  pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 29
28 Pasal  44  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan    Nomor  12 Tahun  2017  tentang  Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
29 Pasal 45 Jo Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK juga diatur dalam Pasal 23 UU TPPU. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK diatur dalam Perka PPATK No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12. Penyedia jasa keuangan yang diatur dalam UU TPPU dan Perka PPATK yaitu bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga  keuangan,  perusahaan  efek,  manajer  investasi,  kustodian,  wali  amanat, perposan  sebagai  penyedia  jasa  giro,  pedagang  valuta  asing,  penyelenggara  alat pembayaran  menggunakan  kartu,  penyelenggara e-money dan/atau e-wallet , koperasi  yang  melakukan  kegiatan  simpan  pinjam,  pegadaian,  perusahaan  yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Sebagaimana telah diatur dalam kedua peraturan diatas, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi belum diatur sebagai salah satu penyedia jasa keuangan yang wajib melaporkan adanya transaksi keuangan kepada PPATK dalam UU TPPU dan Perka PPATK No. PER- 09/1.02.2/PPATK/09/12.

## Pelaksanaan  POJK  No.  12  Tahun  2017  pada  Bank  dan  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Ketentuan  kewajiban  yang  diatur  dalam  POJK  No.  12 Tahun  2016  dalam menerapkan program APU dan PPT salah satunya adalah membentuk unit kerja khusus  yang  bertanggung  jawab  terhadap  penerapan  program  APU  dan  PPT sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No. 12 Tahun 2017. Unit kerja khusus dibentuk  oleh  Direksi  dan  ditetapkan  sebagai  bagian  dari  struktur  organisasi penyedia jasa keuangan yang berada dibawah koordinasi Direksi secara langsung. 30
Unit kerja khusus memiliki tugas dan wewenang menerapkan program APU dan
30 Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
1602

## Nimas Ayu: Prinsip Customer Due ...
TPP dengan prinsip customer due diligence. 31
Tugas unit kerja khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 11 POJK No. 12 Tahun 2017 antara lain adalah membuat kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT bersama Direksi. Kebijakan dan prosedur mengatur tentang pengelolaan dan mitigasi risiko pencucian uang serta prosedur pelaksanaan program APU dan PPT dengan menerapkan prinsip customer due diligence dan prosedur. 32 Sedangkan, unit kerja khusus memiliki wewenang sebagaimana diantur dalam Pasal 12 POJK No. 12 Tahun 2017 antara lain melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT dan melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan dari dalam dan luar negeri kepada PPATK.
Penerapan program APU dan PPT yang diatur dalam POJK No. 12 Tahun 2017  telah  dilaksanakan  oleh  perbankan.  Contohnya  pada  bank  Mandiri  yang telah  membentuk  unit  kerja  khusus  dalam  struktur  organisasi  perusahaan.  Pada bank  Mandiri  unit  kerja  khusus  secara  struktural  berada  dibawah  Satuan  Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat Bank Mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada  Direktur  yang  membawahi  fungsi  kepatuhan. 33 Bank  mandiri  juga  telah membentuk  kebijakan  dan  prosedur  yang  diatur  dalam  Kebijakan  Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 34
Penerapan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam POJK No. 12 Tahun 2017 dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal tersebut diketahui belum dibentuknya
31 Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
32 Pasal 6, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 12 Tahun 2017 ten- tang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
33 Bank Mandiri, ‘Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pence- gahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.’, (bankmandiri.co.id)  <https:// www.bankmandiri.co.id/documents/38268824/40023900/3.+Kebijakan+Pelaksanaan+Program+A nti+Pencucian+Uang+dan+Pencegahan+Pendanaan+Terorisme+%28APU-PPT%29+%28Indone- sia%29.pdf/02df625a-ed10-4539-208e-ad01ac365096> accessed 11 Januari 2019.
unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program APU dan PPT. Contohnya pada KoinWork yang merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar di OJK, struktur organisasinya adalah sebagai berikut: 35
a.  Chief Excecutive Officer & Co-Founder – Shareholder & Board of Directors; b.  Co Founder – Shareholder & Board of Commissioners;
c.  Chief Operating Officer;
d.  Chief Technology Officer;
e.  Chief Marketing Officer;
f.  Project Manager;
g.  Senior Programmer;
h.  Head of Business Development;
i.  Team Leader of SME Relantionship Manager;
j.  Head of Desaign;
k.  SEO & Content Manager.
Selain KoinWork, Investree yang telah terdaftar di OJK juga belum memiliki unit kerja khusus. 36 Padahal unit kerja khusus memiliki tugas membentuk kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT dan wewenang melaksanakan program APU dan PPT dengan prinsip customer due diligence. 37
Terhadap  penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi  informasi  yang  telah  terdaftar  di  OJK  tetapi  tidak  menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam POJK No. 12 Tahun 2017, seharusnya OJK mengenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 66. Namun sampai sekarang  sejak  diundangkannya  POJK  No.  12  Tahun  2017,  penyelenggara layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  yang  telah terdaftar di OJK belum membentuk unit kerja khusus dalam struktur organisasi perusahaannya.
35 KoinWorks,  ‘About  Us’  (KoinWorks)  <https://koinworks.com/id/about-us>  accessed  11 Januari 2020.
36 Investree,  ‘About  Us’  (Investree)  <https://www.investree.id/about-us>  accessed  11 Januari 2020.
37 Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
1604

## Nimas Ayu: Prinsip Customer Due ...
Perbandingan Sanksi pada Bank dan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Tidak Menerapkan Prinsip Customer Due Diligence
Kewajiban penerapan prinsip customer due diligence diatur dalam PBI No. 14 Tahun 2012. Terhadap bank yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan APU dan PPT  dengan  prinsip  customer  due  diligence  dikenakan  sanksi  sebagaimana  diatur dalam Pasal 46 PBI No. 14 tahun 2012 salah satunya adalah sanksi administratif. Sanksi administratif dilakukan dengan pencabutan izin usaha bank yang melakukan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2), sanksi administratif antara lain denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang  tertentu  maupun  untuk  bank  secara  keseluruhan,  pemberhentian  pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum  pemegang  saham  atau  rapat  anggota  koperasi  mengangkat  pengganti  yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
Selain pada bank, prinsip customer due diligence juga wajib diterapkan pada penyedia jasa keuangan non bank salah satunya pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerapan program APU dan PPT dengan prinsip customer due diligence pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam POJK No. 12 Tahun 2017.
Layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  sebagai penyedia jasa keuangan non bank wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  prinsip  customer  due  diligence. Penerapan  prinsip  customer  due  diligence  bertujuan  sebagai  upaya  pencegahan tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan layanan pinjam meminjam uang berbasis  teknologi  informasi. Apabila  penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak melaksankan kewajiban penerapan prinsip customer  due  diligence,  berdasarkan  Pasal  66  POJK  No.  12  Tahun  2017  akan dikenakan sanksi administratif antara lain berupa peringatan tertulis, pembayaran
denda,  pembekuan  kegiatan  usaha  tertentu,  pembatasan  kegiatan  usaha  tertentu, penurunan  dalam  penilaian  tingkat  kesehatan,  pemberhentian  pengurus  bank, memuat  pegawai  penyedia  jasa  keuangan,  anggota  Direksi  dan  anggota  Dewan Komisaris, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.
Pemberian sanksi administartif pada bank oleh Bank Indonesia dan layanan pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  sebagai  penyedia  jasa keuangan oleh OJK tidak memiliki banyak perbedaan. Sanksi administratif antara lain pemberian sanksi ringan dengan peringatan atau teguran tertulis, pembayaran denda, pembekuan kegiatan usaha terntentu, pembatasan kegiatan usaha terntentu, penurunan tingkat kesehatan, pemberhentian pengurus, dan menempatkan pegawai penyedia jasa keuangan ke dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.

## Tindak Pidana Pencucian Uang
Pemerintah Republik Indonesia menyatakan pencucian uang sebagai tindak pidana  pada  tahun  2002  dengan  mengeluarkan  UU  No.  15 Tahun  2002. 38 FATF menilai  bahwa  undang-undang  tersebut  memiliki  beberapa  kelemahan  sehingga diberikan  rekomendasi  tambahan  untuk  diperbaiki. Atas  rekomendasi  tambahan yang diberikan, pada tanggal 13 Oktober 2003 disahkan UU No. 23 Tahun 2003.
Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Sehingga  UU  No.  15  Tahun  2002  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dinilai belum mampu memberantas tindak pidana pencucian uang dan perlu disesuaikan dengan perkembangan  kebutuhan  penegakan  hukum,  praktik,  dan  standar  internasional sehingga  perlu  diganti  dengan  undang-undang  baru. 39 Perlunya  revisi  undang- undang tindak pidana pencucian uang dipicu oleh perkembangan atau berubahnya
38 Iwan Kurniawan. Op.Cit .[1].
39 M. Arief Amrullah, ‘Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa Gatekeeper Di Indonesia’ (2015) 6 Jurnal Cakrawala Hukum.[84].
1606

## Nimas Ayu: Prinsip Customer Due ...
standar  internasional  mengenai  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana pencucian uang terutama pasca dikeluarkannya Revised 40 Recommendations and 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF. 40 Sehingga pada tahun 2010 diundangkan UU No. 8 Tahun 2010.
Pada  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  terdapat  perubahan  paradigma mengenai  prosedur  penanganan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Di  dalam pengaturan sebelumnya menggunakan prinsip “follow the suspect” yaitu mengikuti tersangkanya yang diganti dengan menggunakan prinsip “follow the money” untuk mendeteksi  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana  lainnya. 41 Dengan prinsip  ini,  pemulihan  keuangan  negara  dalam  hal  pengembalian  asset  (asset recovery) lebih efektif. 42 Dalam UU No 8 Tahun 2010 ada dua macam tindak pidana pencucian uang yaitu yang dilakukan secara aktif sebagimana diatur dalam Pasal 3 misalnya perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  mengubah bentuk,  menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga  atas  harta  kekayaan yang diketahui atau patut di duga berasal dari hasil tindak pidana. Atau dilakukan secara pasif sebagaimana diatur dalam pasal 5 dengan menerima atau menguasai penempatan, pembayaran, pentransferan, penitipan, sumbangan, hibah, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Tindak  pidana  pencucian  uang  merupakan  kejahatan  yang  dapat membahayakan  perekonomian  negara,  dengan  terintegrasinya  sistem  keuangan suatu negara ke dalam sistem keuangan dunia, membuka peluang bagi masuknya pelaku kejahatan transnasional yang salah satunya dilakukan lewat praktik pencucian uang sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi ( transnational organized crime). 43
Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan
40 Yunus Husein. Op.Cit .[17]. 41 Eva  Syahfitri  Nasution,  ‘Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian Uang’ (2015) 8 Mercatoria.[136-137].
42 Budi  Bahreisy,  dkk,  ‘Penerapan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Upaya  Mengoptimalkan  Pengembalian  Kerugian Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No.: 1605 K/Pid.Sus/2014)’ (2015) 3 Usu Law Journal.[2].
43 M. Arief Amrullah. Op.Cit .[78].
integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia.

## Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank
Penerapan prisnip customer due diligence dilakukan dengan identifikasi dan verifikasi identitas nasabah, klasifikasi calon nasabah dalam kelompok perseorangan atau korporasi dan dikategorikan berdasarkan tingkat risiko melakukan kegiatan pencucian uang dan menyampaikan laporan transaksi mencurigakan kepada PPATK.
Pada tahun 2011, berdasarkan penelusuran PPATK ditemukan transaksi yang berindikasi pencucian uang di bank Mega. Pencucian uang tersebut dilakukan oleh Yos Rauke sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten dan Fadil Kurniawan yang menjabat sebagai bendahara umum daerah,
Kabupaten  Batubara,  Sumatera  Utara  untuk  menyembunyikan  uang  hasil  tindak pidana korupsi oleh. Pelaku menempatkan uang hasil korupsi sebesar Rp 80 miliar dari dana kas daerah sebagai deposito di Bank Mega kemudian diinvestasikan ke beberapa perusahaan jasa keuangan dan jasa pengelolaan aset. Kejahatan tersebut dilancarkan oleh Itman selaku Kepala Cabang Bank Mega Jababeka yang menawarkan jasa perbankan berupa deposito on call dengan bunga 7 persen. Atas tindakannya Yos Rauke dan Fadil Kurniawan mendapatkan keuntungan sekitar 405 juta. 44
Atas  kasus  ini,  PPATK  memberitahukan  Bank  Indonesia  agar  bank  wajib melakukan  enhanced  due  diligence  dalam  hal  terdapat  transaksi  penempatan deposito on call dana milik pemerintah Daerah/BUMN dalam jumlah yang signifikan pada kantor cabang bank atau cabang pembantu bank. Bank Mega dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010 dengan pembayaran denda maksimal Rp 100 miliar. Selain itu juga dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam PBI 14 Tahun 2012 dan POJK No. 12 Tahun 2017 berupa pembekuan sebagaian atau seluruh jegiatan usaha dan pencabutan izin usaha, apabila Bank Mega sengaja
44 Tempo.Co,  ‘Bank  Mega  Jababeka  Diduga  Tempat  Pencucian  Uang’  (Tempo.Co,  2011) <https://nasional.tempo.co/read/333072/bank-mega-jababeka-diduga-tempat-pencucian-uang>  ac- cessed 4 Desember 2019.
1608

## Nimas Ayu: Prinsip Customer Due ...
tidak melaporkan keberadaan transaksi mencurigakan dan terbukti ikut terlibat dan menikmati hasil kejahatan dengan.
Bank Indonesia memutuskan pemberian sanksi terhadap bank Mega dengan tidak mencabut izin usaha Bank Mega. Namun hanya menghentikan penambahan nasabah deposito on call baru dan perpanjangan deposito on call lama, termasuk untuk  produk  sejenis  seperti negotiable  certificate  of  deposit selama  satu  tahun dan  menghentikan  pembukaan  jaringan  kantor  baru  selama  satu  tahun.  Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan fit and proper test terhadap manajemen dan pejabat eksekutif yang diketahui dalam kasus tersebut menyalahgunakan jabatan.
Serta,  menginstruksikan  Bank  Mega  untuk  mereview  seluruh  kebijakan  dan prosedur, khususnya aktivitas pendanaan ( funding ) termasuk penetapan target, limit dan kewenangan untuk kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan individu, baik nominal maupun suku bunga, pengaturan wilayah kerja kantor serta mekanisme inisiasi nasabah baru. 45 Bank Indonesia memberikan sanksi administrasi kepada Bank Mega sesuai dengan PBI No. 14 Tahun 2012 Pasal 52 ayat (4) berupa pembekuan  kegiatan  usaha  tertentu  dan  pemberhentian  pengurus  bank  karena Bank Mega melanggar ketentuan pasal 10 yang mewajibkan menerapkan prinsip customer due diligence , serta mewajibkan Bank Mega melaksankan fit and proper test kepada karyawannya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang pada bank yang melibatkan pihak intern bank sebagimana ketentuan pada pasal 44.

## Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai inovasi baru dalam produk dan jasa lembaga keuangan non bank berdasarkan POJK No. 12 Tahun 2017 wajib menerapkan program APU dan PPT dengan prinsip customer due diligence. Mengingat Pasal 16 POJK No. 77 Tahun 2016 bahwa pemberi peminjaman
45 Yoz,  ‘PPATK:  Kasus  Bank  Mega  Money  Laundering’,  (Hukum  Online,  2011)  <https:// www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dde1e60a8a3a/kasus-bank-mega-money-laundering/>  ac- cessed 4 Desember 2019.
dapat berasal dari dalam dan luar negeri, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi rentan dijadikan sebagai sarana pencucian uang oleh pelaku tindak  pidana.  Selain  itu  tindak  pidana  pencucian  uang  bersifat  transnasional organized crime, sehingga dalam pemberantasannya seringkali berkaitan dengan yuridiksi negara lain dan memerlukan kerjasama internasional. 46
Pencucian  uang  yang  dilakukan  dalam  layanan  pinjam  meminjam  uang berbasis  teknologi  informasi  dijadikan  sebagai  pintu  masuk  uang  hasil  tindak pidana. Atas investasi yang dilakukan, uang tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta  kekayaan  yang  seolah-olah  sah  dan  tidak  lagi  dapat  dilacak  asal  usulnya Pencucian uang dikelompokkan dalam tiga tahap yaitu: 47
1.  Penempatan (placement) adalah tahap menempatkan uang tunai dan uang giral hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan;
2.  Pemisahan/pelapisan  (layering)  adalah  tahap  proses  pemindahan  uang  hasil tindak pidana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan  dan  menghilangkan  jejak  asal  usul  uang  hasil  tindak  pidana tersebut;
3.  Penggabungan  (integration)  adalah  tahap  menggabungkan  atau  menggunakan uang hasil tindak pidana yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.
Layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  yang  tidak menjalankan kewajiban menerapkan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Pasal 42 POJK No. 77 Tahun 2016 dengan menerapkan prinsip customer due diligence sebgaimana diatur dalam POJK No. 12 Tahun 2017 dikenakan sanksi
46 Yunus Husein. Op.Cit .[41]. 47 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.
1610

## Nimas Ayu: Prinsip Customer Due ...
administrartif.  Sanksi  administratif  diatur  dalam  Pasal  47  POJK  No.  77  Tahun 2016 jo Pasal 66 POJK No. 12 Tahun 2017 antara lain peringatan tertulis, denda, penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan, pembatasan kegiatan usaha tertentu, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai penyedia jasa keuangan, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.
Saat ini, di Indonesia masih banyak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang  berbasis  teknologi  informasi  tidak  terdaftar  yang  masih  beroperasional memberikan  layanan  kredit  online  kepada  masyarakat.  Penyelenggara  layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak terdaftar juga berpotensi dijadikan  sebagai  sarana  pencucian  uang,  sedangkan  pengawasan  dan  sanksi pemblokiran yang dilakukan oleh Satgas kurang maksimal.
Pencucian uang yang dilakukan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi  informasi  berdampak  pada  risiko  reputasi  dan  dampaknya  terhadap kegiatan usaha dan mengakibatkan kerugian financial bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Atas kerugian yang timbul POJK No. 77 Tahun 2016 dan POJK No. 12 tahun 2017 belum mengatur ketentuan pemberian ganti rugi oleh pelaku pencucian uang dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terhadap para pihak yang mengalami kerugian. Hal tersebut menjadi tugas bagi pemerintah untuk lebih menyempurnakan peraturan terkait tindak pidana yang terjadi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sehingga apabila terjadi pencucian uang pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi para pihak yang merasa dirugikan mendapat perlindungan hukum.

## Kesimpulan
Perusahaan  platform  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi yang tidak terdaftar masih banyak beroperasional di Indonesia karena pengenaan sanksi oleh Satgas kurang maksimal. Layanan pinjam meminjam uang berbasis  teknologi  informasi  yang  terdaftar  pada  OJK,  diwajibkan  menerapkan
program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Pasal 42 POJK No. 77 Tahun 2016. Implementasi program APU dan PPT pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur lebih lanjut dalam POJK No. 12 Tahun 2017. Dalam  POJK  No.  12 Tahun  2017  implementasi dilakukan  dengan  pembentukan unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT dan penerapan prinsip customer due diligence . Unit kerja khusus memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penerapan prinsip customer due diligence .  Penerapan  prinsip customer due diligence disesuaikan  dengan karakteristik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
POJK  No.  12  Tahun  2017  mewajibkan  layanan  pinjam  meminjam  uang berbasis  teknologi  informasi  membentuk  unit  kerja  khusus  sebagai  penanggung jawab penerapan program APU dan PPT. Namun dalam pelaksanaanya perusahaan platform  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  yang terdaftar dalam OJK belum membentuk unit kerja khusus dalam struktur organisasi perusahannya.  Sedangkan  unit  kerja  khusus  memiliki  tugas  dan  wewenang yang  berkaitan  dengan  proses  pelaksanaan  prinsip customer due diligence . Atas pelanggaran kewajiban tersebut OJK berwenang memberikan sanksi administrasi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Kencana Prenada Media Grup 2010).
Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 1992).
Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, Hukum Perbankan (Kencana 2016).
Yunus  Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang (Books  Terrace  &  Library 2017).

## Jurnal
Budi Bahreisy, dkk, ‘Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengoptimalkan Pengembalian Kerugian Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No.: 1605
1612

## Nimas Ayu: Prinsip Customer Due ...
K/Pid.Sus/2014)’ (2015) 3 Usu Law Journal.
Eva  Syahfitri  Nasution,  ‘Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak Pidana Pencucian Uang’ (2015) 2 Mercatoria.
Iwan  Kurniawan,  ‘Perkembangan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis’ (2012) 3  Jurnal  Ilmu  Hukum.  M.  Arief  Amrullah,  ‘Pencegahan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Melalui  Jasa Gatekeeper Di  Indonesia’  (2015)  6  Jurnal Cakrawala Hukum.
Ratna  Hartanto  dan  Juliyani  Purnama  Ramli,  ‘Hubungan  Hukum  Para  Pihak dalam   Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi’ (2018) 25 Ius Quia Iustum Law Journal.

## Skripsi
Airin,  ‘Perbandingan  Karakteristik  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi ( Financial Technology Peer To Peer Lending ) Dengan Perbankan’ (2017) Skripsi , Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

## Laman
‘Awal Mula Hadirnya Peer to Peer Lending Di Indonesia’ (CNN Indonesia, 2018) <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/
awal-mula-hadirnya-peer-to-peer-lending-di-indonesia>. Bank  Mandiri,  ‘Kebijakan  Pelaksanaan  Program  Anti  Pencucian  Uang  (APU) dan Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  (PPT)  PT  Bank  Mandiri (Persero) Tbk.’,  (bankmandiri.co.id)   <https://www.bankmandiri.co.id/ documents/38268824/40023900/3.+Kebijakan+Pela.
Cantika  Adinda  Putri,  ‘Daftar  Terbaru,  125  Fintech  Ilegal  yang  Disikat OJK’, (CNBC   Indonesia, 2019) <https://www.cnbcindonesia.com/ tech/20191204082215-37- 120096/daftar-terbaru-125-fintech-ilegal- yang-disikat-ojk>.
‘Customer  Due  Diligence  (CDD)  Bagi  Penyedia  Jasa  Keuangan’  (IndonesiaRe, 2018)   <http://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/166/customer- due-diligence-cdd-bagi-penyedia-jasa-keuangan->.
Hamalatul Qur’ani, ‘Meraba Potensi TTPU di Industri Fintech’, (Hukum Online, 2019)<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9c73ce3720d/meraba- potensi-tppu-  di-industri-fintech/>.
KoinWorks, ‘Sejarah Peer to Peer Lending ’ (KoinWorks)   <https://koinworks.
com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lendingg>.
Nur  Qolbi,  ‘Berawal  dari  Vloan,  OJK:  Pengusutan  kasus  fintech  ilegal  akan berlanjut’, (Kontan.co.id,  2019)  <https://keuangan.kontan.co.id/news/ berawal-dari-vloan-ojk- pengusutan-kasus-fintech-ilegal-akan-berlanjut>.
Oberlin Domingo, ‘Dari Inggris Hingga ke Indonesia, Ini Sejarah P2P Lending di Dunia’, ` (danaIN,  2018)  <https://blog.danain.co.id/dari-inggris-hingga-ke- indonesia-ini-  sejarah-p2p-lending-di-dunia>.
OJK,  ‘Prinsip  Mengenal  Nasabah  dan  Anti  Pencucian  Uang’  (OJK, 2017)  <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip- Mengenal-Nasabah-Dan-Anti-Pencucian-Uang.Aspx>.
OJK, ‘Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 30 Oktober 2019’,   (OJK, 2019) <https://ojk.go.id/id/berita-dan- kegiatan/publikasi/ Documents/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK- per-30-Oktober- 2019/Penyelenggara%20Fintech%20Terdaftar%20dan%20 Berizin%20di%20OJK%20per%2030%20Oktober%202019.pdf.pdf >.
Tempo.Co,  ‘Bank  Mega  Jababeka  Diduga  Tempat  Pencucian  Uang’,  (Tempo.
Co, 2011)  <https://nasional.tempo.co/read/333072/bank-mega- jababeka-diduga-tempat-pencucian-uang>.
Safir  Makki,  ‘Rata-rata  Nasabah  Fintech  Ilegal  Vloan  Pinjam  Rp1  Juta’, (CNN Indonesia, 2019)    <https://www.cnnindonesia.com/ekono mi/20190108191120-78-359378/rata-  rata-nasabah-fintech-ilegal-vloan- pinjam-rp1-juta>.
Yoz,  ‘PPATK:  Kasus  Bank  Mega  Money  Laundering’,  (Hukum  Online, 2011)   <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dde1e60a8a3a/ kasus-bank-mega-money-laundering/>.

## Perundang-undangan
Burgerlijk Wetboek (BW).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
1614

## Nimas Ayu: Prinsip Customer Due ...
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customers Principles).
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaann Teroriesme Bagi Bank Umum.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  12  Tahun  2017  Tentang  Penerapan Program Anti  Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  Di Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tentang Tata Cara Penyampaian  Laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  dan  Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 Tentang Pedoman Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan  Pendanaan Terorisme Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.