Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana Guna Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19
Putra Aditya Bagus S 1 , Mitro Subroto 2
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Indonesia putraadityabagussetyaki@gmail.com 1 , subrotomitro07@gmail.com 2
Naskah diterima: 20 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022

## Abstrack
This writing is based on the policies that have been set regarding the assimilation program for prisoners during the COVID-19 pandemic. Assimilation is an important thing for inmates to get a change in attitude/behavior about what it is to actually serve a prison sentence, because in  prison  there  are  many  different  cultures  and  characters.  In  the  process  of  assimilation,  it can  not  be  considered  easy  to  see  from  environmental  conditions  and  changes  in  society. Assimilation  is  given  to prisoners  in  order  to  fulfill  the  conditions  that  apply  in  accordance with the rule of law and this is a form of fulfilling the rights of prisoners. Assimilation is a program  established  by  the  government  for  guidance  for  adult  and  child  prisoners  and  they are returned to the community environment and live their lives as usual with the community. Integration is a conditional release covering (PB, CB, CMB) for prisoners who have met the requirements  in  accordance  with  existing  provisions.  The  government  issued  Regulation  of the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Number  10  of  2020  concerning  Conditions  for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in order to prevent and cope with the spread of Covid-19 in prisons or detention centers, assimilation programs are provided and will be carried out at home under guidance and supervision. from BAPAS
Keyword : Assimilation, Integration, Prisoners, Prevention
 Alamat korespondensi: Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok, Indonesia E-mail: putraadityabagussetyaki@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Pada  dasarnya  manusia  diciptakan  oleh  Tuhan  sebagai  makhluk  sosial  yang  tidak Seperti  yang  telah  ditetapkan  pada  Pasal  2  UndangUndang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan untuk menjadikan warga binaan pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya  agar  mau  menyadari  kesalahan,  dan memperbaiki  diri,  serta  tidak  akan  mengulangi  kesalahan  atau  tindak  pidananya  lagi kemudian  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dan  hidup  dengan  wajar menjadi  warga  negara  yang  baik  dan  bertanggung  jawab.  bentuk  bukti  nyata  realisasi diwujudkan  pengintegrasian  kepada  masyarakat  adalah  dalam  program  pemberian  asimilasi dan integrasi kepada warga binaan. Asimilasi merupakan salah satu program pembinaan yang ada di Lapas dan Rutan. Di dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  hak  para  warga  binaan.  pasal  pasal  tersebut  memuat mengenai hak narapidana serta anak pidana yang telah ditetapkan juga diberi jaminan, hal ini menjadi bukti bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) memperlakukan wbp sama dengan manusia lain.  Asimilasi  menjadi  program  dari  hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP).  hal  ini ditetapkan  dalam  Permen  No  32  Thn  1999  yg  membahas  tentang  persyaratan  dari  tata  cara melaksanakan  hak  para  warga  binaan  dan  Permenkumham  RI  No.  03  Thn  2018  Tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Cuti  kunjungan  Keluarga,  Asimilasi,  Cuti Menjelang  Bebas  dan  Cuti  Bersyarat,  Pembebasan  Bersyarat.  Di  masa  pandemi  covid19, Rutan dan Lapas.
Tinggal  di  balik  tembok  yang  tidak  ada  kebebasan  sangat  beresiko  menular  dan karena  kondisi  Lapas  dan  Rutan  yang  warganya  sudah  melewati  muatan  yang  seharusnya. Karena  itu,  membuat  kebijakan  menuntut  keseimbangan  sosial  cukup  sukar  untuk dilaksanakan.  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Dunia  mengeluarkan  aturan  bagi  pemerintah  di seluruh  dunia  dalam  memberikan  keringanan  hukuman  kepada  wbp  dengan  membebaskan wbp berisiko residivis rendah. United Nations News melaporkan Akhir Maret United Nations News  melaporkan,  Komisaris  Tinggi  PBB  untuk  Hak  Asasi  Manusia  Michelle  Bachelet meminta  pemerintah  di  seluruh  dunia  untuk  mengadopsi  aturan  pada  tahanan  yang  terkait dengan virus corona ini. Sejak 31 Maret Indonesia telah membebaskan wbp melalui program integrasi  dan  asimilasi  terkait  COVID-19.  Asimilasi  ini  adalah  upaya  pemerintah  untuk menekan  meluasnya  Covid  dan  juga  untuk  mengintegrasikan  wbp  kembali  pada  kehidupan sosial  para  wbp  dan  menjadi  bagian  masyarakat  umum  yang  dimana  untuk  mengembalikan fungsi  sosial  mereka.  Kebijakan  ini  berpedoman  pada  Permenkumham  No  10  Thn  2020 tentang  Syarat  Pemberian  Hak  Asimilasi  dan  Integrasi  Kepada  Tahanan  dan  Anak  Dalam Rangka  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyebaran  COVID  19.  Proses  pembebasan narapidana  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  M.H19.PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang  Pembebasan  dan  Pembebasan Narapidana  dan  Anak  dengan  Persetujuan  Bersama.  inklusi  dalam  rangka  Pencegahan  dan Pengendalian penyebaran COVID 19.

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  pendekatan  secara  kualitatif,  dengan  menggunakan  metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  yang  berdasarkan  fakta  dan ditemukan  dalam  banyak  karya  tulis  yang  sudah  ada.  Metode  yuridis  empiris  itu  dilakukan secara  mengkaji  implementasi  hukum  normative  dengan  in  action  yang  berdasarkan  situasi dan  kondisi  nyata  di  dalam  masyarakat  (Ekaputra  &  Santiago,  2020).  Pada  penelitian  ini penulis  mengambil  beberapa  data  sekunder  yang  berasal  dari  kajian  karya  tulis  terdahulu, sehingga analisis data yang dilakukan dengan kajian kepustakaan (literature review). Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  penulis  menguraikan  masalah  yang  berdasarkan  analisis  dokumen pendukung  yang  dimana  pada  tujuan  tersebut  adalah  sifatnya  deskriptif.  Secara  deskriptif
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
analitis,  penulis  memiliki  maksud  untuk  menjawab  optimalisasi  peranan  lapas  dan  rutan dalam  pemberian  asimilasi  dan  integrasi  narapidana  guna  mencegah  dan  menanggulangi penyebaran  Covid-19  didalam  penjara.  Berdasarkan  hasil  tersebut  analisis  yang  diperoleh, peneliti  berharap  bisa  memberikan  sumbangan  konseptual  tentang  pencegahan  Covid-19 dengan cara pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  telah  mengatakan  bahwa  Virus  Covid  19  merupakan  bencana  di  seluruh Indonesia  sejak  tanggal  14  Maret  2020,  yang  telah  di  informasikan  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  atas  perintah  dari  Presiden  Republik  Indonesia, berdasarkan UU No 24 Tahun 2007. Pemerintah telah mengambil langkah yang cepat karena dalam  keadaan  terdesak  hal  itu  dilakukan  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  bagi warga  masyarakat  Indonesia.  Terkhusus  bagi  tenaga  medis  yang  menjadi  tameng  garda terdepan  telah  banyak  yang  meninggal  diakibatkan  oleh  ganasnya  virus  corona,  hingga sekarang  pihak  pemerintah  masih  berupaya  sangat  keras  dalam  memberikan  jaminan keamanan dan perlindungan kesehatan dari bahayanya covid-19. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM  No  10  Tahun  2020  dan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor 19/PK/01/04/2020 guna untuk menghentikan laju penyebaran covid 19 yaitu dengan program asimilasi  dan  integrasi  bagi  narapidana  dan  anak.  Kebijakan  diambil  karena  adanya pertimbangan  yang  matang  dikarenakan  terdapat  lapas  dan  rutan  di  indonesia  yang kondisinya  dalam  keadaan  kelebihan  kapasitas,  sehingga  sangat  berbahaya  jika  dilihat  dari ancaman  yang  ada  ketika  masa  pandemi  covid  19  dan  sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar.
Dalam hal untuk menghentikan penyebaran covid terdapat kebijakan yang membahas tentang pembebasan narapidana dibawah wewenang pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Hukum dan HAM, karena hal tersebut menimbulkan rasa kekhawatiran dari pihak pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam Rutan dan Lapas. Kelebihan kapasitas didalam Rutan Boyolali  membuktikan  bahwa ancaman  covid 19 kepada narapidana dan  juga  menimbulkan rasa  kekhawatiran  tentang  hal  tersebut  tidak  bisa  di  anggap  sepele.  Untuk  menanggapi  hal tersebut  terdapat  beberapa  syarat  bagi  narapidana  yang  akan  mendapatkan  asimilasi  dan integrasi,  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Ham  terdapat  syarat  asimilasi  dan integrasi yang perlu dipenuhi yaitu:
a) Bapas melakukan bimbingan dan pengawasan kepada narapidana dan anak selama mereka menjalani asimilasi di rumah.
b) Asimilasi diberikan kepada narapidana dengan ketentuan:
1. Narapidana  tidak  dalam  menjalani  hukuman  disiplin  atau  melakukan  pelanggaran selama  6  bulan  terakhir  dan  harus  berkelakuan  baik  mengikuti  aturan  yang  ada  di Rutan.
2. Mengikuti program kegiatan yang ada di Rutan dengan baik.
3. Dan sudah menjalani ½ dari masa pidananya.
c) Anak dapat diberikan Asimilasi dengan syarat:
1. Selama  3  bulan  terakhir  Anak  tidak  dalam  menjalani  hukuman  disiplin  dan berkelakuan baik serta mengikuti aturan yang ada didalam Rutan.
2. Aktif  dalam  mengikuti  kegiatan  dan  program  pembinaan  yang  ada  di  Lapas  atau Rutan dengan baik.
3. Sudah menjalani masa pidana minimal 3 (tiga) bulan. Pembebasan  integrasi  PB  (Pembebasan  Bersyarat),  CB  (Cuti  Bersyarat)  dan  CMB (Cuti Menjelang Bebas) bagi narapidana dan anak terdapat persyaratan:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1. Bagi  narapidana  dewasa  harus  menjalani  hukuman  pidananya  2/3nya  dan  bagi  anak harus menjalani ½ dari masa pidananya.
2. Tidak dalam keadaan masuk kategori Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dan tidak sedang menjalani subsidair atau kurungan tambahan serta bukan merupakan WNA (Warga Negara asing).
3. Usulan  integrasi  dilakukan  oleh  pegawai  administrasi  melalui  SDP  diusulkan  ke  pusat DirjenPas.
4. Adanya surat keputusan integrasi yang telah diterbitkan oleh Pihak DirjenPas. Jika  narapidana  dan  anak  telah  memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan  maka  asimilasi dan  integrase  akan  langsung  diberikan.  Rutan  Boyolali  telah  mengeluarkan  SOP  dalam memberikan  pembebasan  narapidana  dan  anak  terkait  hal  yang  disebabkan  covid-19. Dalam  menjalankan  aturan  pemerintah  tentang  pemberian  asimilasi  dan  integrasi  guna untuk  mencegah  penyebaran  covid  19  Lapas  dan  Rutan  masih  menuai  hambatan  yang terjadi, adapun hambatan yang dialami oleh Rutan Boyolali ialah:
1. Banyak  narapidana  yang  telah  mendapat  asimilasi  mereka  melakukan  kriminal  lagi sehingga  membuat  asimilasi  narapidana  tersebut  dihapus  dan  biasanya  narapidana tersebut adalah narapidana yang kasus narkoba, oleh sebab itu masih menjadi pr bagi pemasyarakatan dalam menanggulangi hal tersebut.
2. Dalam  hal  ini  karena  program  asimilasi  dilaksanakan  di  rumah  maka  alamat  yang dituju  harus  jelas  dan  juga  harus  pasti  hal  ini  dikarenakan  nanti  setelah  narapidana dibebaskan dari penjara harus jelas kemana mereka nanti kembali, tetapi dalam hal ini masih ada beberapa dari ketidakjelasannya tujuan alamat yang akan dituju oleh warga binaan ketika mereka dibebaskan dari penjara.
3. Banyak  narapidana  yang  memanfaatkan  momen  dari  program  asimilasi  dengan menuntut  lebih  banyak  uang  bekal  dari  pihak  keluarga  mereka.  Beberapa  tahanan yang tidak berasimilasi  kembali lebih awal dari yang diharapkan dan menuntut uang tambahan  dari  keluarga  mereka,  merusak  reputasi  Rutan  Kelas  IIB  Boyolali. Meskipun  kebijakan  Rutan  dikomunikasikan  kepada  masyarakat  umum  baik  melalui spanduk atau email. website bahwa pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak terkait  COVID-19  sama  sekali  tidak  dipungut  biaya  apapun.  Dalam  menyikapi  hal tersebut  tetapi  Karutan  Boyolali  melakukan  pemeriksaan  langsung  apabila  ada  hal penyimpangan atau kejanggalan, setelah diperiksa ternyata hal tersebut hanyalah akal- akalan para wargabinaan karena ingin mendapatkan uang lebih dari keluarga mereka. Tidak ada petugas yang melakukan penyimpangan dengan meminta imbalan terhadap narapidana  terkait  dengan  program  ini.  Apabila  nantinya  ada  petugas  yang  terbukti penyalahgunaan  kewenangan  maka  akan  dilakukan  tindakan  tegas  terhadap  oknum petugas yang melakukan penyalahgunaan wewenang tesebut.
4. Tidak  terimanya  ataupun  belum  percayanya  masyarakat  kepada  narapidana  yang bebas  dari  penjara  karena  usulan  program  asimilasi.  Masih  banyaknya  keluhan  dari masyarakat  diluar  tentang  hal  tersebut  dengan  banyak  komentar  negative  yang  telah masuk  Rutan.  Dari  masyarakat  sendiri  masih  mempertanyakan  tentang  narapidana yang  sudah  bebas  apakah  benar-benar  tidak  akan  melakukan  tindak  pidana  lagi, dikarenakan  melihat  kondisi  ekonomi  yang  begitu  sulit  untuk  mencari  pekerjaan diakibat  pandemi  COVID-19,  masyarakat  mengkhawatirkan  kepada  para  mantan narapidana akan mengulangi perbuatannya.
Dalam penelitian ini ada beberapa hambatan yang telah terjadi maka dari itu Rutan Kelas IIB Boyolali memiliki upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberian  program  asimilasi  dan  integrasi,  langkah  langkah  Rutan  Boyolai  untuk mengatasi  kendala  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  program  asimilasi  dan  integrasi,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dari pihak petugas pelayanan tahanan Rutan Boyolali menyampaikan kebijakan yang akan dilakukan untuk meminimalisir terjadinya resiko yang ada yaitu:
1. Pihak  keluarga  yang  bersangkutan  dan  bertanggung  jawab  wajib  untuk menjemput  narapidana  dan  anak  yang  telah  dibebaskan  dan  menjalani  program asimilasi dan integrasi.
2. Pihak  Rutan  Boyolali  harus  memastikan  kepada  narapidana  mempunyai  tempat tinggal yang akan dituju, serta bagi narapidana dan anak yang telah bebas wajib dijemput  oleh  penjamin.  Kemudian  dari  pihak  penjamin  yang  menjemput  harus membuat  surat  pernyataan  yang  berisikan  bahwa  pihak  keluarga  sanggup  untuk melakukan  pengawasan  dan  memastikan  narapidana  dan  anak  ketika  berada dirumah tidak melakukan pelanggaran ataupun  membuat  ulah  lagi serta  berguna bagi masyarakat sekitar.
3. Mengadakan sosialisasi melalui media sosial. Pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi terkait covid-19  telah  di  sosialisasikan  dengan  media  sosial  melalui  Instagram  Rutan Boyolali, Website serta Twitter dan media sosial lainnya serta ditekankan bahwa program ini gratis.
4. Melaksanakan  pengawasan  kontrol  untuk  narapidana  dan  anak  yang  telah menjalani  program  asimilasi  dan  integrase,  pengawasan  dan  pengontrolan narapidana  dan  anak  dilaksanakan  oleh  pihak  bapas  dan  rutan  yang  memiliki tanggung  jawab  untuk  mengontrol  narapidana  dan  anak  baik  secara  langsung mengunjungi kerumahnya atau melalui online seperti video call.
5. Melakukan  kerja  sama  atau  berkoordinasi  dengan  pihak  Kejaksaan,  Kepolisian dan  Bapas  serta  Kelurahan  di  daerah  tempat  tinggal  narapidana  dan  anak  yang telah  menjalani  program  asimilasi  melalui  pemberitahuan  informasinya  secara tertulis.
Dindin  Sudirman  sebagai  pemerhati  pemasyarakatan  telah  mengatakan  apabila pengurangan  tahanan  tidak  dilakukan  dan  kondisi  Lapas  dan  Rutan  di  Indonesia  sudah melebihi  kapasitas  bisa  saja  Lapas  dan  Rutan  menjadi  tempat  pembunuhan  massal.  Jika kebijakan asimilasi narapidana ini tidak diambil, akan timbul rasa cemas pada diri napi. Dari hal  tersebut  menimbulkan  rasa  kecemasan  dan  mengkhawatirkan  dapat  menimbulkan ancaman  keamanan  didalam  rutan.  Menurut  teori  sosiologi,  lokasi  yang  mudah  mengalami gangguan  berupa  kerusuhan,  pemberontakan  adalah  Lapas  dan  Rutan.  Dindin  juga menyatakan  bahwa  ketika  kemerdekaan  seseorang  telah  dirampas  oleh  negara  maka  dapat diasumsikan  narapidana  tidak  memiliki  rasa  tanggung  jawab  atas  dirinya  sendiri  sehingga harus  negaralah  yang  menanggung  untuk  kehidupan,  kesehatan  dan  keselamatan  para wargabinaan.

## KESIMPULAN
Rutan  Kelas  IIB  Boyolali  telah  menjalankan  prosedur  sesuai  dengan  apa  yang  telah ditetapkan  dalam  pelaksanaan  asimilasi  dan  integrasi  terkait  COVID  19  ini.  Alasan diberikannya  integrasi  dan  asimilasi  terkait  virus  COVID  19,  bahwa  anak  dan  narapidana wajib memenuhi syarat syarat administrative dan substantive. Kebijakan tersebut tidak dapat diberikan  jika  narapidana  dan  anak  pidana  tidak  memenuhi  salah  satu  atau  kedua  syarat tersebut.
Faktor  penghambat  pelaksanaan  integrasi  dan  asimilasi  terkait  COVID  19  di  Rutan Boyolali Kelas IIB adalah:
a) Ketidakjelasannya alamat yang nantinya dituju oleh para narapidana dan anak tidak jelas dan hal tersebut menjadikan penghambat program asimilasi dan integrasi.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
b) Karena  keadaan  program  asimilasi  dan  integrasi  menjadi  alasan  bagi  para  narapidana untuk meminta uang lebih kepada keluarga mereka.
c) Masih  adanya  rasa  keraguan  dan  kekhawaitran  dari  masyarakat  diluar  untuk  menerima kembali para narapidana dan anak yang telah mendapatkan asimilasi dan integrasi.
1. Upaya Rutan Kelas IIB Boyolali dalam mengatasi kendala atau hambatan antara lain:
a) Pihak  Rutan  menghimbau  bagi  keluarga  narapidana  dan  anak  yang  telah  mendapatkan asimilasi  mewajibkan  untuk  menjemput  pulang  guna  untuk  menghindari  hal  yang  tidak diinginkan;
b) Memberikan informasi dan melakukan sosialisasi melalui media sosial yang diterbitkan di website,  Instagram,  twitter  milik  Rutan  bahwasanya  pemulangan  para  narapidana  yang mendapatkan program asimilasi dan integrase tidak dipungut biaya apapun;
c) Melakukan  Pengawasan  bagi  narapidana  dan  anak  yang  telah  menjalani  asimilasi  dan integrase  dirumah,  hal  tersebut  diklakukan  untuk  memberikan  pengontrolan  para narapidana dan anak tingkah lakunya ketika sudah bebas.
d) Melaksanakan  koordinasi  bersama  instansi  terkait  seperti  Bapas,  kejaksaan,  kepolisian, dan  kelurahan.  Tidak  ada  penyimpangan  dalam  penertiban  aparat,  misalnya  adanya penerimaan yang tidak sah (pungutan).

## REFERENSI
Muhammad  Ilman  Nafian,  2020.  Bila  Tak  Ada  Asimilasi,  Napi  Dinilaim  Bisa  Berontak Cemas Tertular Corona. Diunggah detikNews.com tanggal 06 Mei 2020 Niyan Ati Trisnawat, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Pemberian  Asimilasi  Dan  Integrasi  Terhadap  Narapidana  Dan  Anak  Dalam  Rangka
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  1983  tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat