Sanksi  Adat  Perkawinan  Semarga  Masyarakat  Batak  Angkola  Di  Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
Dini Suryani dinisuryanish@gmail.com
Ageng Triganda Sayuti ageng.fh@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 24 Desember 2021; Accepted: 10 Februari 2022; Published: 10 Februari 2022

## Abstract
This study aims to determine and analyze the customary sanctions for the same clan marriage  of  the  Angkola  Batak  Community  in  Batang  Angkola  District,  South Tapanuli Regency and the factors causing the non-implementation of the customary sanction  of  the  same  clan  marriage  of  the  Angkola  Batak  community  in  Batang Angkola District, South Tapanuli Regency. The problem to be researched is how to implement the customary sanction of the same clan marriage of the Angkola Batak community  in  Batang  Angkola  District,  South  Tapanuli  Regency?  And  the  factors causing the non-implementation of customary sanctions for same clan marriage in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency? This research method is empirical juridical.  The  research  location  is  in  Batang  Angkola  District,  South  Tapanuli Regency. The results of this study are the implementation of customary sanctions for  clan  marriages  of  the  Angkola  Batak  community  in  Batang  Angkola  District, South  Tapanuli  Regency,  not  carried  out  according  to  applicable  regulations.  The factors  causing  the  non-implementation  of  customary  sanctions  are  religious factors,  love  factors,  economic  factors,  educational  factors  and  modernization factors.
Keywords : Adat Sanctions, The same clan marriage, Angkola Batak

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Sanksi  Adat Perkawinan  Semarga  Masyarakat  Batak  Angkola  Di  Kecamatan  Batang  Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dan Faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten  Tapanuli  Selatan.  Permasalahan  yang  akan  diteliti  adalah  bagaimana
Volume 3 Nomor 1 Februari 2022     Halaman 1 - 22
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
pelaksanaan  sanksi  adat  perkawinan  semarga  masyarakat  batak  angkola  di Kecamatan  Batang  Angkola  Kabupaten  Tapanuli  Selatan?  Dan  faktor-faktor penyebab  tidak  terlaksananya  sanksi  adat  perkawinan  semarga  di  Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan? Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat  Batak  Angkola  di  Kecamatan  Batang  Angkola  Kabupaten  Tapanuli Selatan  tidak  terlaksana  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Faktor  penyebab  tidak terlaksananya  sanksi  adat  tersebut  karena  faktor  agama,  faktor  cinta,  faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor modrenisasi.
Kata Kunci: Sanksi Adat, Perkawinan Semarga, Batak Angkola.

## A. PENDAHULUAN
Sejak manusia diciptakan ke dunia, mereka telah memulai kehidupan secara bersama,  memulai  dari  pola  kehidupan  terkecil  yaitu  keluarga  yang  akan membentuk sebuah kelompok masyarakat yang sering disebut paguyuban dan pada akhirnya  sampai  pada  pola  yang  terbesar  yaitu  membentuk  suatu  negara.  Dalam aktivitas kehidupan yang dilakukan bersama itu maka mereka telah mengatur diri dan anggota keluarga  bahkan masyarakat menurut kebiasaan tertentu. Maka dari kebiasaan-kebiasaan tersebut merupakan awal terbentuknya hukum.
Hukum adalah gejala masyarakat, artinya bahwa  hukum  itu ada  apabila ada masyarakat,  sebaliknya  apabila  tidak  ada  masyarakat,  niscaya  tidak  ada  hukum. 1 Hukum inilah yang nantinya akan mewujudkan kehidupan yang selaras dan damai. Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menyatakan  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum.”  Dalam  konsep  tersebut maka  hukum  dijadikan  sebagai  panglima  dalam  dinamika  kehidupan  bernegara. Apabila seseorang melakukan  perbuatan melanggar hukum, maka ia akan dijatuhi hukuman berupa sanksi sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Undang-Undang atau peraturan tersebut merupakan bagian dari hukum tertulis.
Klasifikasi hukum di Indonesia mempunyai dua macam yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan sering juga disebut dengan hukum
1 Hilman  Syahrial  Haq, Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia ,  (Klaten  Jawa  Tengah,  Penerbit Lakeisha, 2020) hlm.1.
adat. Hukum kebiasaan atau hukum adat ini terbentuk dari  suatu  kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh mayarakat adat. Keberadaan hukum adat di Indonesia merupakan  bentuk  kekayaan  bangsa  Indonesia  yang  sudah  lama  hidup  dan berkembang  didalam  kehidupan  masyarakat  diatur  dan  dilindungi  juga  oleh Konstitusi  Republik  Indonesia  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  18  Ayat  (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 yang berbunyi :
“Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang.”
Adapun pengertian  hukum adat  secara etimologis  sebagaimana dikutip oleh Hilman Syahrial Haq hukum adat terdiri  dari dua kata yaitu “Hukum” dan “Adah” yang seluruhnya berasal dari bahasa Arab, hukum yang artinya perintah, sedangkan adah yang berarti kebiasaan. 2
Adapun  defenisi  hukum  adat  menurut  para  ahli  dengan  pendapat  yang berbeda-beda, seperti yang dikemukakan oleh B.Ter  Haar Bzn. Menurut Ter Haar sebagaimana  dikutip  oleh  C.Dewi  Wulansari  “Hukum  adat  adalah  keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti  luas)  yang  memiliki  kewibawaan  serta  pengaruh,  dalam  pelaksanaannya berlaku serta merta ditaati dengan sepenuh hati.” 3
Sedangkan defenisi hukum adat menurut J.H.P Bellefroid sebagaimana dikutip oleh C.Dewi Wulansari “Hukum Adat adalah Peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan  oleh  penguasa  tapi  dihormati  dan  ditaati  oleh  rakyat  dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.” 4
Polarisasi dalam hukum adat tidak membedakan antara hukum pidana adat, hukum perdata adat, hukum tata negara adat dan lain sebagainya. 5 Sistem hukum adat  umumnya  bersumber  dari  peraturan-peraturan  hukum  tidak  tertulis  yang
2 Hilman Syahrial Haq, Pengantar Hukum Adat Indonesia, hlm.10.
3 Ter Haar dalam C.Dewi Wulansari , Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar , (Bandung, Refika Aditama, 2014), hlm.4.
4 C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Suatu Pengantar , hlm.4.
5 Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia, Pengakajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya.” Jurnal Hukum dan Peradilan , (2013), hlm.232.
tumbuh  dan  berkembang  serta  dipertahankan  berdasarkan  kesadaran  hukum masyarakat. 6 Hukum  adat  merupakan  hukum  tidak  tertulis  yang  tercipta  dari kebiasaan  masyarakat  hukum  adat  itu  dan  mengikuti  perkembangan  dari masyarakat itu sendiri serta hukum adat ini memiliki sanksi. Hukum adat memiliki banyak  kajian  dibidangnya  yang  bersifat  lokal  dan  regional  dan  selama  aturan tersebut  tidak  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945. Salah satu contoh dalam kajian hukum adat adalah pelanggaran adat.
Pelanggaran  adat  menurut  Van  Vollenhoven,  Delik  Adat  adalah  “  Perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataanya peristiwa atau perbuatan tersebut itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.” 7
Pada setiap pelanggaran adat yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat akan  dikenakan  sanksi.  Sanksi  ini  dijatuhkan  karena  adanya  terganggu keseimbangan  dalam  masyarakat  dan  perlu  untuk  dipulihkan  kembali.  Sanksi  ini biasanya berupa barang atau denda yang akan dijatuhkan bagi pelanggar adat dan penjatuhan  sanksi  ini  dilakukan  biasa  dilakukan  dengan  musyawarah  penegak hukum adat di daerah tersebut.
I  Made  Widnyana  memberikan  pengertian  bahwa  sanksi  adat  sebagai  salah satu reaksi adat terhadap tidak diindahkannya peraturan-peratuan adat, sanksi adat bertujuan  untuk  mengembalikan  keseimbangan  yang  telah  dirusak  karena pelanggaran  adat.  Sanksi  adat  merupakan  pertanggungjawaban  oleh  pelaku maupun keluarganya. 8
Pelanggaran adat merupakan aturan hukum adat yang pada umumnya bersifat tradisional magis religieus , menyeluruh dan menyatukan, tidak praeexistente , tidak menyamaratakan,  terbuka  dan  lentur,  terjadi  delik  adat,  delik  aduan,  reaksi  dan koreksi, pertanggungjawaban kesalahan, tempat berlakunya.
Masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  tumbuh  dalam  kekayaan  budaya  dan tradisi yang menjadi suatu keanekaragaman identitas, budaya, bahasa tradisi dan kepercayaan. Selain dari pada negara hukum, Indonesia juga merupakan salah satu
6 Sri Hajati, et al , Buku Ajar Hukum Adat, (Jakarta Timur, Kencana,  2019), hlm.43.
7 Hilman Hadikusumo, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indinesia Edisi Revisi, (maju mandar, Bandung, 2014), hlm. 221.
8 I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat , (Bandung, Eresco. 1993), hlm.10.
negara multikultural  yang memiliki keanekargaman suku bangsa. Menurut Badan Pusat  Stastisik  dalam  kode  sensus  penduduk  10  (SP10)  tersedia  1331  kategori suku. 9 Salah satu suku dari 1331 kategori suku tersebut adalah suku batak.
Sebagaimana  dikutip  dari  Badan  Pusat  Statistik  Pusat  dalam  SP10  yang merupakan  kode  yang  terkait  dengan  sub  etnis  Batak  adalah  Batak  Alas  Kluet (0015),  Batak  Angkola  (0016),  Batak  Dairi/Pakpak(0017),  Batak  Pakpak  (0020), Batak Karo (0018), Batak Mandailing (0019), Batak pesisir (0021), Batak Samosir (0022), Batak Simalungun (0023), Batak Toba (0024). 10
Kecamatan Batang Angkola merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya masyarakat adat batak angkola. Batak angkola merupakan sub batak yang memiliki aturan  hukum  adat  yang  diatur  dalam  Pranata Surat  Tumbaga  Holing .  Apabila terjadinya  konflik  sosial  dalam  masyarakat  tersebut  maka  cara  untuk menyelesaikannya  diatur  dalam  Pranata Surat  Tumbaga  Holing .  Dalam  Pranata Surat Tumbaga Holing terdiri dari beberapa bagian diantaranya, Sipaingot, Pastak- pastak  ni  paradaton,  Uhum  dohot  Patik,  Hapatontuon,  Tutur  dohot  Poda,  Marga, Dalihan Natolu, Martahi, dan Mangupa.
Dalam  peraturan  adat  yang  berlaku  dalam  masyarakat  batak  angkola  di Kecamatan Batang Angkola perkawinan semarga merupakan pelanggaran adat yang jika  perbuatan  tersebut  dilanggar  maka  akan  dikenakan  sanksi.  Dasar  pemberian sanksi  tersebut  diatur  dalam  Pranata Surat  Tumbaga  Holing pada  bagian Uhum dohot  Patik .  Didalam  Uhum  disebutkan  pada  tingkatan  ke-  9  (Sembilan)    dalam Sirahar  Padang ,  Nomor  7  (tujuh)  yang  berbunyi  “ Sumbang ,  Barang  siapa  yang melakukan  perkawinan  semarga  maka  akan  dijatuhi  sanksi  dipisahkan  antara keduanya.”  Dan  Nomor  8  (delapan)  yang  berbunyi  “ Rompak  Tutur ,  Barang  siapa yang mengubah tutur dalam adat dijatuhi sanksi menyembelih seekor kerbau untuk menjamu Namora dan Hatobangon dan pada waktu itu diubah tutur mereka.”
Pelaksanaan sanksi adat dalam masyarakat batak angkola dilaksanakan secara musyawarah  untuk  mencapai  mufakat.  Hukum  adat  batak  angkola  apabila  suatu pelanggaran adat terjadi atau konflik sosial dalam masyarakat itu sendiri maka jalan untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut  dilakukan  dengan  cara  musyawarah
9 http://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia-.html
10 http://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia-.html
sebagaimana disebutkan dalam sebuah Umpasa yang dijadikan sebagai butir-butir kebijakan yang diatur dalam Patik yang berbunyi “Mago pahat mago kuhuran ditoru ni jabi-jabi mago adat tulus aturan anggo dung mardomu tahi.” artinya kesepakatan merupakan syarat paling penting dalam melaksanakan adat dan dapat mengalahkan segalanya. Jika kesepakatan tercapai dalam musyawarah maka aturan yang sudah ada dapat dikesampingkan.
Tujuan  dari  pemberian  sanksi  terhadap  pelanggaran  adat  bukan  sebagai hukuman namun bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang tergoncang dalam masyarakat adat tersebut. Karena nenek moyang batak angkola mempercayai apabila perkawinan semarga terjadi merupakan sebuah aib bagi keluarga dan akan mendatangkan  musibah  seperti  cacat  keturunan.  Maka  dari  itu  pemberian  sanksi bertujuan mengembalikan keadaan.
Konsep perkawinan semarga dalam adat batak ada dua macam, diantaranya kawin sesama marga misalnya Harahap dengan Harahap dan kawin dengan marga yang serumpun misalnya Harahap serumpun dengan marga Pasaribu maka dilarang untuk  menikah.  Namun  Konsep  perkawinan  semarga  yang  dimaksud  dalam  adat batak  angkola  kawin  dengan  sesama  marga  misalnya  Harahap  dengan Harahap,Siregar  dengan  Siregar,  Lubis  dengan  Lubis,  dan  lain  sebagainya,  maka dilarang untuk menikah.
Menurut Sutan Mangasa Siagian selaku ketua adat mengatakan bahwa apabila perkawinan  semarga  terjadi  maka  bagi  pelanggarnya  harus  meminta  maaf  di hadapan delapan Raja-raja dari 8 (delapan desa) sebagai pengakuan salah atas adat yang  mereka  langgar.  Permintamaafan  ini  sebagai  bentuk  untuk  membersihkan desa atas aib yang telah mereka lakukan karena telah melakukan kawin terlarang atau  kawin  sumbang.  Karena  tujuan  dari  nenek  moyang  menciptakan  adat  itu sendiri  untuk  kedamaian,  keamanan,  kenyamanan  dan  ketentraman  dalam kehidupan  bermasyarakat,  maka  apabila  terjadi  pelanggaran  cara  untuk menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. 11
Kasus perkawinan semarga yang sudah terjadi sesuai dengan aturan Pranata Surat  Tumbaga  Holing bagian Uhum  dohot  Patik memiliki  sanksi  yang  tegas  bagi
11 Sutan Mangasa Siagian, Ketua Adat dari Pangaribuan , Wawancara , 23 Juni 2021. Pukul 17.15.
setiap  pelanggaran  adat  harus  diberikan  sanksi  adat  sesuai  dengan  aturan  yang sudah  ada.  Di  Kecamatan  Batang  Angkola  saat  ini  kasus  pelanggaran  perkawinan semarga tidak semua berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal  pemberian  sanksi  adat  masih sesuai dengan  aturan  adat  yang  berlaku  namun untuk  pelaksanaannya  sudah  mulai  tidak  berjalan  mengikuti  aturan  adat  yang sudah diatur pada Pranata Surat Tumbaga Holing bagian Uhum dohot Patik.
Tabel 1.
Jumlah Pelanggaran Perkawinan Semarga di Kecamatan Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan sejak 2016-2020. No Nama Desa 2016 2017 2018 2019 2020 1 Bintuju 2 2 1 2 Muara Tais I 1 1 3 Muara Tais II 1 3 4 Muara Tais III 1 2 2 5 Pangaribuan 1 1 1 1 Jumlah 20 Pasang
Sumber : Wawancara Masyarakat (2021)
Pelanggaran  adat  terhadap  perkawinan  semarga  di  Kecamatan  Batang Angkola  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  dari  tahun  2016-2020  desa-desa  tersebut diatas  adalah desa  yang  memiliki  kasus  terbanyak  di  Kecamatan  Batang  Angkola. Sehingga  penulis  melakukan  penelitian  pada  desa  tersebut,  dengan  jumlah masyarakat  yang  melakukan  perkawinan  semarga  sebanyak  20  pasangan  dan dalam penelitian ini sample penelitian yang ditarik sebanyak 20 orang.
Permasalahan yang terjadi pada hukum adat secara garis besar bahwa hukum adat  tersebut  masih  di  akui  masyarakat  dalam  pemberian  sanksi  kepada pelanggarnya, namun pada kenyataannya dalam masyarakat tersebut hukum adat dan  pelaksanaannya  sudah  mulai  terkikis  khususnya  kasus  perkawinan  semarga dalam adat batak angkola yang merupakan jenis perkawinan sumbang sebagaimana di atur dalam Pranata Surat Tumbaga Holing .
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian dengan judul “ Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”

## B. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan
Perkawinan, menurut Dj. Gultom Rajamarapodang sebagaimana dikutip oleh Muslim Pohan, adalah sakral, bukan hanya sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga,  masyarakat  batak  memandang  perkawinan  itu  suci,  perpaduan  hakikat kehidupan antara laki-laki dengan perempuan menjadi satu, oleh karena itu tokoh adat masyarakat sering memberikan nasehat kepada pengantin berupa makkobar yang isinya satu tambah satu adalah dua, tetapi dalam perkawinan satu tambah satu yaitu  dua  insan  manusia  menjadi  suami  istri  harus  menjadi  satu  pada  arti  yang sebenarnya dari hakikat kehidupan. 12
Masyarakat batak angkola merupakan masyarakat hukum adat yang memiliki sistem  kekerabatan  patrilineal,  dengan  perkawinan  jujur,  dimana  seorang  pria harus  membayar  uang  jujur  berupa tuhor (mahar)  yang  diberikan  kepada  pihak wanita,  dan  sistem  perkawinan  yang  ada  dalam  masyarakat  adat  batak  angkola yaitu sistem perkawinan eksogami, dimana seorang pria yang akan menikah harus mencari wanita di luar klan marganya.
Suku Angkola atau sering juga disebut Batak Angkola adalah salah satu sub- etnis  dari  suku  Batak,  tanah  ulayat  Batak  Angkola  berada  diwilayah  geografis Tapanuli  Bagian  Selatan,  dengan  sistem  kekerabatan  patrilineal  yang  disebut dengan Dalihan Na Tolu . 13
Masyarakat batak angkola merupakan masyarakat hukum adat yang memiliki tatanan  hukum  adat  yang  mengatur  yang  diciptakan  oleh  nenek  moyang  orang batak dan sampai sekarang masih diakui dan ditaati oleh msyarakat adat tersebut. Dalam kehidupan masyarakat adat batak angkola apabila suatu konflik sosial terjadi
12 Dj,  Gultom  Rajamarpodang    dalam  Muslim  Pohan,  “  Perkawinan  Semarga  Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta”, Al- Ahwal , (2017),  hlm.139. 13 Helmi  Suryana  Siregar,  Fatmariza  Fatmariza,  “Perubahan  Kedudukan  Perempuan  Pada Masyarakat Batak Angkola . ” Jurnal Ius Constituendum , (2021), hlm.254.
maka  jalan  untuk  menyelesaikan  konflik  tersebut  sesuai  dengan  aturan  tatanan hidup masyarakat batak angkola dengan cara Martahi (musyawarah). Dalam sistem kekerabatan  batak  angkola  sangat  erat  dengan  kekeluargaan  oleh  sebab  itu musyarawah  adalah  jalan  satu-satunya  cara  dalam  menyelesaikan  konflik  dalam masyarakat.
Batak angkola memiliki suatu aturan tatanan hukum adat yang termuat dalam Pranata Surat Tumbaga Holing. Surat Tumbaga Holing berperan penting dalam hal penyelesaian  konflik  sosial  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Khususnya  dalam  hal pelanggaran  adat  perkawinan  semarga.  Didalam  Pranata Surat  Tumbaga  holing terdapat  bagian  yang  dinamakan Uhum  dohot  Patik . Uhum  dohot  Patik ini merupakan  suatu  perwujudan  hukum  adat  yang  memiliki  sanksi  yang  diatur didalamnya.  Maka  apabila  suatu  pelanggaran  adat  dilakukan  oleh  individu  dalam masyarakat maka aturan hukum dapat dilihat pada Uhum dohot Patik . Apapun jenis kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat adat telah ada aturannya. Baik dalam aturan  pencegahan,  aturan  pemindaian,  aturan  penjagaan  kondisi  kedamaian, maupun aturan  pemilihan  pasca konflik sosial dalam masyarakat. 14
Perkawinan  Semarga  merupakan  jenis  perkawinan  sumbang  sebagaimana dalam istilah batak toba yaitu “Marsumbang” sedangkan dalam adat batak angkola disebut  kawin  sumbang  atau  perkawinan  Incest  bagi  siapa  yang  melakukan perkawinan semarga maka akan dikenakan hukuman. 15
Perkawinan  semarga  merupakan  jenis  perkawinan  sumbang  yaitu perkawinan  terlarang  yang  sudah  di  atur  dalam  Pranata  Surat  Tumbaga  Holing, aturan sanksi perkawinan semarga tertuang dalam Uhum dohot Patik pada bagian tingkatan  ke  9  (Sembilan) Sirahar  Padang Nomor  7  (tujuh)  yang  berbunyi  “ Sumbang , barang siapa yang melakukan perkawinan semarga maka dijatuhi sanksi berupa dipisahkan antara keduanya.”
Dahulu  perkawinan  semarga  dianggap  akan  membawa  sial  keluarga  dan masyarakat  setempat  karena  akan  menimbulkan  petaka  dan  keturunannya  akan
14 Anwar  Sadat  Harahap,  et  al, Pencegahan  Konflik  Sosial  Melalui  Pranata  Surat  Tumbaga Holing Pada Masyarakat Adat Batak , (Medan, CV Mankaji, 2016), hlm.27.
15 David  Adrian  H  Siahaan,  Indri  Fogar  Susilowati,  “Akibat  Perkawinan  Semarga  Menurut Hukum Adat Batak Toba.”, NOVUM:Jurnal Hukum , (2016), hlm.3.
mengalami  cacat  dan  membuat  malu  keluarga.  Akan  tetapi  pada  zaman  sekarang semakin berkembangnya zaman dan majunya pemikiran masyarakat maka hal itu hanya dianggap mitos.
Perkawinan  semarga  yang  dimaksud  terlarang  dalam  masyarakat  batak angkola  sebagai  contoh  yaitu  apabila  seorang  yang  bermarga  Siregar  menikah sesama marga Siregar. Maka mereka dikatakan melanggar adat yang diatur dalam Pranata Surat Tumbaga Holing dalam jenis pelanggaran perkawinan Sumbang.
Maka  akan  dikenai  sanksi  adat  yang  akan  di  jatuhkan  oleh  ketua  adat  yang biasa disebut dengan Raja (ketua adat) Harajaon (keturunan raja), dan Hatobangon (yang dituakan dalam adat).
Menurut  Porkas  Dalimenthe  Perkawinan  Semarga  adalah  perkawinan terlarang dalam adat batak angkola, apabila ada orang yang melakukan perkawinan semarga maka akan dikenakan sanksi diantaranya yaitu: 16
1) Mangelehen Denda, apabila ada yang melanggar perkawinan semarga maka sanksinya adalah memberikan denda berupa menyembelih horbo janngut (kambing) dan horbo nabontar (sapi).
2) Di  gonti  marga  ni  boru  i, apabila  ada  yang  melakukan  semarga  maka sanksi  kedua  adalah  dengan  mengganti  marga  wanita  sesuai  dengan marga  ibu  si  lelaki.  Dan  jika  marga  si  wanita  diganti  maka  otomatis tutur (panggilan)  akan  berubah  juga.  Misalnya  Sesama  Harahap menikah  dengan  sesama  Harahap,  dan  Ibu  si  lelaki  adalah  marga Siregar maka marga si wanita akan diganti jadi Siregar.
3) Dibondarkon, apabila pelaku perkawinan semarga tidak melaksanakan sanksi adat dua diatas maka masyarakat tidak akan mengikut sertakan mereka  dalam  upacara  adat  apapun  misalnya  Upacara  perkawinan , Pamasukkon Bagas (upacara adat memasuki rumah baru) dan upacara adat lainnya.
16 Porkas  Dalimunthe  Patuan  Kumala  Suangkupon,  Raja  Adat  (Ketua  Adat), Wawancara, Muaratais 25 Juni 2021.
Sedangkan  menurut  Sutan  Mangasa  bahwa  apabila  terjadi  perkawinan semarga  maka  akan  dikenakan  sanksi  mempersembahkan  sirih  dalam  sidang sebagai  wujud  permintamaafan  atas  kesalahan  yang  telah  mereka  perbuat dihadapan delapan Raja luat dari delapan desa dan memotong seekor kerbau yang disugukan  dengan  mengundang  makan  orang  sekampung  dan  kemudian  marga wanita diganti sesuai dengan marga ibu mempelai laki-laki. 17
Perkawinan  semarga  dalam  Pranata Surat  Tumbaga  Holing juga  disebut dengan Rompak  Tutur (mengubah  tutur  dalam  adat),  karena  merusak  merombak tutur yang sudah ditetapkan oleh adat. Hal tersebut disebutkan dalam Uhum dohot Patik yang diatur pada tingkatan ke 9 (Sembilan) Sirahar Padang Nomor 8 (delapan) yang  berbunyi  “ Rompak  Tutur ,  Barang  siapa  yang  mengubah  tutur  dalam  adat dijatuhi  sanks  menyembelih  seekor  kerbau  untuk  menjamu  namora  dan hatobangon dan pada waktu itu diubah tutur mereka.”
Namun  dalam  adat  batak  angkola  dikenal  penyelesian  delik  adat  dilakukan dengan  cara  musyawarah  dan  hasil  musyawarah  yang  disepakati  lebih  kuat  dari aturan  hukum  yang  ditetapkan  sebagaimana  disebutkan  dalam patik-patik niparadaton yang berbunyi “Mago pahat mago kuhuran ditoru nijabi-jabi mago adat tulus aturan anggo dung mardomu tahi.” Yang artinya bahwa kesepakan merupakan syarat utama dalam penyelesaian delik adat sehingga aturan hukum adat yang ada dapat dikesampingkan.
Biasanya  Sidang  adat  di  laksanakan  pada  saat  upacara  perkawinan  dengan mendatangkan  tokoh-tokoh  adat  yang  berperan  penting  dan  dihadapan  keluarga dalihan  natolu  yaitu, Mora,  Kahanggi dan Anak  Boru. Pelaksanaan  sidang  adat biasanya dilaksanakan dirumah mempelai laki-laki.
Dimana  dalam  acara  sidang  adat    ini  seluruh  tokoh  adat  dan  keluarga  akan menyampaikan hata berupa nasehat adat yang akan menjadi pegangan hidup dalam
17 Sutan Mangasa Siagian, Ketua Adat Pangaribuan, Wawancara, Pangaribuan, 23 Juni 2021. Pukul 17.00.
berkeluarga.  Dan  dalam  acara  ini  pengantin  akan  didoakan, mangupa-upa untuk mendoakan agar keluarganya kelak bahagia dan keturunannya sehat dan selamat.
Jika pasangan yang telah melakukan perkawinan semarga tidak melaksanakan sanksi yang telah di tetapkan maka mereka tidak akan di ikut sertakan atau tidak akan  diperbolehkan  mengadakan  upacara  adat  apapun  terkecuali  mereka  sadar, mengakui kesalahan yang telah mereka perbuat dan bersedia mengadakan sidang adat kembali untuk dikenakan sanksi.
Setelah mengetahui sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelanggar perkawinan semarga  maka  penulis  akan  memaparkan  hasil  penelitian  terhadap  Pelaksanaan sanksi adat perkawinan  semarga masyarakat  batak angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  menarik  20  (dua  puluh)  sample  dari  kasus perkawinan  semarga  yang  terjadi  pada  masyarakat  batak  angkola  khususnya  di Kecamatan  Batang  Angkola.  Pelaksanaan  sanksi  tidak  semuanya  dijalankan masyarakat  yang  melakukan  perkawinan  semarga  ada  juga  yang  tidak  taat  pada aturan adat yang telah di tetapkan.
Namun disamping mereka tidak taat dalam menjalankan sanksi maka mereka sendiri  akan  merasa  terasingkan  jika  ada  upacara  adat,  mereka  tidak  akan diperbolehkan  untuk  mengadakan  upacara  adat,  ada  juga  yang  tidak  taat  dalam menjalankan sanksi tidak merasakan hal tersebut karena dia merasa adat itu sudah kuno dan tidak penting lagi.
Adapun 20 (dua puluh) kasus perkawinan semarga masyarakat batak angkola di  Kecamatan  Batang  Angkola  Kabupaten  Tapanuli  Selatan,  dalam  kasus  ini  juga akan  tertera  apa  alasan  pelaku  perkawinan  semarga  melakukan  perkawinan semarga dan alasan jika tidak melaksanakan sanksi yang diberikan kepada mereka sebagai berikut :
1. Pasangan perkawinan semarga J dan K adalah pasangan yang menikah pada tahun  2020,  mereka  adalah  pasangan  yang  berasal  dari  sesama  marga Harahap.  Pada  saat  upacara  perkawinan  adat  mereka  dikenakan  sanksi
Membayar denda berupa menyembelih satu ekor Horbo Janggut (kambing) dan  acara  itu  disebut  dengan  Mangupa  sekalian  mengganti  marga  istrinya menjadi marga Dalimunthe sesuai dengan marga ibunya si J. 18
2. Pasangan K dan R adalah pasangan yang menikah pada tahun 2019, K dan R adalah  pasangan  yang  sama-sama  bermarga  Harahap  juga,  akan  tetapi pasangan  ini  tidak  melaksanakan  sanksi  adat  sesuai  apa  yang  telah ditetapkan  dengan  alasan  karena  tidak  mempunyai  cukup  biaya  untuk membayar denda dengan menyembelih kambing atau sapi. 19
3. Pasangan  S  dan  L,  pasangan  yang  menikah  pada  tahun  2020,  pasangan  ini adalah  sama-sama  marga  Hasibuan.  dan  penduduk  desa  Muara  Tais  II, Pasangan  ini  melakukan  perkawinan  semarga  akan  tetapi  tidak melaksanakan  sanksi  adat  yang  berlaku  disebabkan  bahwa  mereka mengatakan bahwa perkawinan semarga itu hanya tidak akan menimbulkan cacat  pada  keturunan  mereka  sebagaimana  dahulu  kepercayaan  nenek moyang  apabila  melakukan  perkawinan  semarga  maka  akan  cacat keturunannya. 20
4. Pasangan  F  dan  E  adalah  pasangan  yang  melakukan  perkawinan  semarga pada tahun 2019. Pasangan ini adalah sama-sama dari marga Siregar. Pada awalnya  pasangan  ini  bertemu  diperantauan  dan  melakukan  perkawinan disana,  pada  saat  perkawinan  mereka,  mereka  tidak  melaksanakan  sanksi adat  perkawinan  semarga  yang  diberlakukan  karena  menikahnya  di perantauan  dan  pasangan  ini  juga  beralasan  karena  biaya  untuk menyembelih sapi atau kambing sangatlah mahal. 21
5. Pasangan R dan C merupakan warga yang di Desa Muara Tais I. Pasangan ini menikah pada tahun 2019. R dan C sama-sama berasal dari marga Ritonga. Dan mereka sudah lama menjalin hubungan pacaran sejak SMP. Kemudian mereka kawin lari tahun 2019, karena tidak direstui orang tua disebabkan mereka sama-sama dari marga Ritonga. Awal mulanya kedua pihak keluarga
18 Bapak J, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Bintuju, Wawancara , 27 Juni 2021.
19 Ibu R, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Bintuju, Wawancara , tanggal 30 Juni 2021.
20 Bapak S, Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Muara Tais II, Wawancara , 30 Juni 2021.  .
21 Bapak F, Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Muara Tais II, Wawancara, 27 Juni 2021
tidak  memberikan  restu  kepada  hubungan  mereka,  karena  adat  dari keluarga masih sangat kental dan sangat melarang perkawinan semarga di dalam  keluarganya.  Akan  tetapi  pada  lambat  laun  keluarga  dari  pihak perempuan  memberi  restu.  Dan  kemudian  mereka  pun  melakukan perkawinan  walau  dari  keluarga  pihak  lelaki  belum  memberi  restu.  Dan perkawinan  itupun  berlangsung  tanpa  adanya  upacara  adat  bahkan pasangan ini tidak membayar denda dan mengganti marga istrinya karena biaya yang terlalu mahal untuk menyembelih kambing  ataupun sapi. Sejak perkawinan  mereka  berlangsung  satu  tahun  hanya  beberapa  orang  dari masyarakat  setempat  yang  mengucilkan  mereka  dan  tidak  mengikut sertakan mereka dalam acara apapun. 22
6. P  dan  S  adalah  pasangan  yang  melakukan  perkawinan  semarga  dari  Desa Muara  Tais  I.  Pasangan  ini  melangsungkan  perkawinan  pada  pertengahan tahun 2019 di Kota Bogor dan mereka adalah sama-sama berasal dari marga Batubara, akan tetapi istrinya sudah sejak lahir tinggal di Bogor, ketika si P merantau  ke  Bogor  pada  tahun  2016  mereka  bertemu  dan  menjalin hubungan pacaran selama ia di perantauan, ketika ia kembali ke kampung halamannya  dengan  membawa  calon  istrinya  dan  menetap  disana  pada tahun  2020,  awal  mulanya  keluarga  dari  pihak  ayah  si  P  tidak  merestui hubungan  mereka  karena  mereka  melakukan  perkawinan  semarga.  Akan tetapi  pada  tahun  2020,  ketika  salah  satu  keluarga  dari  si  P  menikah,  dan pada  saat  itu  mereka  juga  membayar  denda  dengan  menyembelih  seekor sapi  dengan  mengadakan  upacara  adat  sekaligus  untuk  mengganti  marga dari istrinya sesuai dengan marga ibu dari si P. 23
7. W dan H adalah warga dari Desa Muara Tais III. Pasangan yang sama-sama berasal dari marga lubis, dan melangsungkan perkawinan pada tahun 2018 di Desa Muara Tais III. Pasangan ini melakukan perkawinan semarga tanpa melaksanakan  sanksi  adat  yang  berlaku  karena  tidak  cukup  biaya  untuk mengganti  marga  dengan  menyembelih  seekor  sapi  ataupun  kambing. Setelah  perkawinan  mereka,  mereka  berpindah  ke  Bekasi  dan  pada  tahun
22 Bapak R, Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Muara Tais I, Wawancara, 01 Juli 2021
23 Bapak P, Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Muara Tais I, Wawancara , 01 Juli 2021
2020 mereka kembali pindah ke Desa karena pandemik, awal mereka pindah sampai sekarang masyarakat tidak sama sekali mengucilkan mereka sebab mereka  melakukan  perkawinan  semarga  walaupun  pada  awal  perkawinan mereka pada tahun 2018, ada beberapa orang saja yang mengucilkan mereka karena melakukan perkawinan semarga. Setelah mereka berpindah tempat tinggal dan kemudian kembali lagi semua menjadi baik-baik saja karena di desa tersebut sudah banyak yang melakukan perkawinan semarga. 24
8. T dan P adalah pasangan yang berasal dari marga Lubis dari desa Muara Tais III.    Mereka  menikah  pada  tahun  2017.  Dan  tidak  membayar  denda  dan mengganti marga sesuai dengan hukum adat yang berlaku sebab biaya untuk menyembelih  satu  ekor  kambing  atau  sapi  bisa  mengeluarkan  biaya pernikahan  makin  banyak.  Sedangkan  mereka  hanya  mampu  mengadakan walimah sesuai ajaran islam, dan dalam adat batak jika mengadakan upacara adat  bisa  saja  3  hari  tiga  malam  berpesta  dengan  acara  manortor  dan margondang. 25
9. L dan S adalah pasangan yang berasal dari marga Rambe. Awalanya mereka berdua adalah sama-sama lahir di Kota Bandung dan dibesarkan disana, dan kemudian  mereka  menikah  juga  di  Kota  Bandung  pada  awal  tahun  2017. Pasangan  ini  sama  sekali  tidak  melaksanakan  denda  dan  tidak  mengganti marga  istrinya  sebab  pada  saat  perkawinan  mereka,  mereka  hanya melakukan walimah karena mereka tinggal di kota dan mereka tidak begitu peduli dengan adat batak yang melarang perkawinan semarga. Akan tetapi pada  tahun  2019  orangtua  dari  si  lelaki  meninggal  dunia  dan  dibawa  ke kampung halamannya di Desa Pangaribuan, dan mereka mulai menetap dan tinggal disana. Sejak mereka menetap di desa tersebut tak seorang pun yang memperlakukan mereka dengan hal-hal yang tidak baik sebab mereka telah melakukan perkawinan semarga.  Tidak ada reaksi masyarakat kalau mereka sudah melakukan perkawinan semarga. 26
24 Bapak W, Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Muara Tais III, Wawancara, 3 Juli 2021.
25 Bapak T, Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Muara Tais III, Wawancara , 3 Juli 2021
26 Bapak L, Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Pangaribuan, Wawancara , 05 Juli 2021
10. D  dan  A  adalah  warga  Desa  Pangaribuan  yang  melakukan  perkawinan semarga pada tahun 2016, D dan A adalah pasangan yang sama-sama berasal dari marga Harahap, dan pada tahun 2016 saat perkawinan mereka, D dan A menyembelih satu ekor sapi dan mengadakan Pesta selama 3 hari tiga malam kemudian  mengganti marga  istrinya  sesuai  dengan  marga  ibu  dari D  yaitu marga  Siregar.  Pada  saat  acara  sidang  adat  marga  dari  istrinya  diganti menjadi  marga  Siregar  dan  memang  banyak  mengeluarkan  biaya  karena mereka juga mengadakan pesta selama tiga hari tiga malam. 27
11. H  dan  L  adalah  pasangan  yang  berasal  dari  Kelurahan  Bintuju  yang melakukan  perkawinan  semarga  dan  sama-sama  bermarga  harahap  pada tahun  2018,  pasangan  ini  tidak  melaksanakan  sanksi  adat  dengan  alasan karena  perkawinan  semarga  sudah  lazim  terjadi  dan  alasannya  karena agama,  agam  islam  sudah  mengatur  siapa  saja  yang  boleh  dan  tidak  boleh untuk di nikahi. 28
12. Bapak  J  selaku  pelaku  perkawinan  semarga  yang  menikah  dengan  istrinya 2018  sesama  dari  marga  Harahap  dari  Kelurahan  Bintuju  pada  tahun  dan tidak melaksanakan sanksi adat dengan alasan karena menikah secara islam dan melakukan walimah, menurut pasangan ini perkawinan semarga bukan lagi hal yang dilarang dengan alasan hukum islam sudah mengatur hal yang diharamkan dan hal yang diperboleh dalam menikah khususnya dalam hal perkawinan. 29
13. Ibu S adalah janda yang pernah melakukan perkawinan semarga tahun 2018 di  Kelurahan  Bintuju  dengan  almarhum  suaminya.  Keduanya  berasal  dari marga Hasibuan, dan pasangan ini tidak melaksanakan sanksi dengan alasan ibu  S  mengatakan  bahwa  mitos  tentang  perkawinan  semarga  akan  cacat keturunannya  tidaklah  benar  dan  zaman  sudah  berubah,  hal-hal  takhayul hanya dipercaya oleh nenek moyang dahulu. 30
27 Ibu A, Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Pangaribuan , Wawancara , 09 Juli 2021.
28 Bapak H, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Bintuju, Wawancara Via  Telphon, 08 Desember 2021.
29 Bapak H, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Bintuju, Wawancara Via  Telphon, 09 Desember 2021
30 Ibu S, Pelaku Perkawinan Semarga di Kelurahan Bintuju, Wawancara , 09 Desember 2021.
14. Ibu Y dan suaminya adalah pasangan yang bertempat tinggal di desa Muara Tais  II  tahun  2020  yang  berasal  dari  sesama marga  Siregar,  dan  keduanya melakukan  perkawinan  semarga  tanpa  melaksanakan  sanksi  adat  dengan alasan  zaman  yang  sudah  berkembang  tidak  ada  tahayul  mengenai perkawinan semarga yang dimana akan cacat keturunan atau sebagainya. 31 15. Pak  G  dan  Ibu  Z  adalah  pasangan  yang  bertempat  tinggal  di  Muara  Tais  II tahun  2020  yang  berasal  dari  sesama  marga  lubis.  Dan  mereka  pasangan yang tidak melaksanakan sanksi disebabkan untuk membayar sanksi adat itu mahal. 32
16. Pak N dan istrinya adalah pelaku perkawinan semarga pada tahun 2019 dan bertempat  tinggal  di  Muara  Tais  III  dan  keduanya  sama-sama  dari  marga Lubis.  Dan  tidak  melaksanakan  sanksi  adat  dikarenakan  mereka melaksanakan walimah. 33
17. Ibu C dan Suaminya menikah di tahun 2018 yang bertempat tinggal di Muara Tais  III,  keduanya  sama-sama  marga  siregar  dan  pasangan  ini  tidak melaksanakan  sanksi  adat  dikarenakan  untuk  menikah  secara  adat  dan melaksanakan  sanksi  itu  sangat  mahal  dan  pasangan  ini  menikah  di perantauan dan kembali lagi ke desa. 34
18. Pak B dan Istrinya menikah semarga pada tahun 2019 di Desa Muara Tais III, dan  keduanya  sesame  marga  hasibuan.  Pasangan  ini  tidak  melaksanakan sanksi adat dengan alasan tidak sanggup untuk membayar denda. 35
19. Bapak M dan istrinya Pelaku perkawinan semarga di Desa Pangaribuan pada tahun 2018.  Sesama dari marga harahap. Pasangan ini melaksanakan sanksi adat sesuai putusan sidang adat yang dilaksanakan pada tahun 2019 karena pada  tahun  2019  mereka  baru  sanggup  untuk  membayar  sanksi  tersebut, dan  sanksi  yang  dijatuhkan  dengan  memotong  seekor  kambing  jantan  dan mengganti marga istrinya dengan marga Nainggolan. 36
31 Ibu Y, Pelaku Perkawinan Semarga di Muara Tais II, Wawancara , 09 Desember 2021
32 Bapak G, Pelaku Perkawinan Semarga di Muara Tais II, Wawancara , 10 Desember 2021.
33 Bapak N, Pelaku Perkawinan Semarga di Muara Tais III, Wawancara , 11 Desember 2021.
34 Ibu C, Pelaku Perkawinan Semarga di Muara Tais III, Wawancara , 12 Desember 2021.
35 Bapak B, Pelaku Perkawinan Semarga di Muara Tais III, Wawancara , 12 Desember 2021.
36 Bapak M, Pelaku Perkawinan Semarga di Pangaribuan, Wawancara , 13 Desember 2021
20. Bapak  K  dan  istrinya menikah  pada  tahun  2019,  pasangan  ini berasal  dari marga  harahap,  dan  bertempat  tinggal  di  Pangaribuan,  pasangan  ini  tidak melaksanakan sanksi karena mahal untuk biaya perkawinan dan  sekaligus untuk melaksanakan sanksi adat. 37
Tabel 2.
Jumlah Pelaku Perkawinan Semarga Tahun 2016-2020
No Tahun Pelaku melaksanakan sanksi Sanksi Tidak Melaksanakan Sanksi Faktor 1 2016 1 -memotong seekor sapi -mengganti marga istri - - 2 2017 - 2 Faktor Ekonomi Faktor Cinta 3 2018 1 -memotong seekor kambing -mengganti marga istri 4 Faktor Ekonomi Faktor Agama Modrenisasi Pendidikan Perantauan Faktor Cinta 4 2019 1 -memotong seekor sapi -mengganti marga istri 6 Faktor Ekonomi Agama Pendidikan Pacaran 5 2020 1 -memotong seekor kambing -mengganti marga istri 4 Faktor Ekonomi Faktor Cinta Jumlah 20
Sumber : Wawancara Pelaku Perkawinan Semarga (2021)
Pada pelaksaaan sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini pelaksaan hukum tidak  sesuai  yang  di  harapkan  dimana  dari  20  sample  hanya    4  sample  saja  yang melaksanakan sanksi adat, dan lebih banyak masyarakat yang tidak mentaati aturan hukum  adat  yang  berlaku  seperti  pada  kasus  yang  diangkat  pada  penelitian  ini,
37 Bapak K, Pelaku Perkawinan Semarga di Pangaribuan, Wawancara, 14 Desember 2021.
aturan  sudah  jelas  ada  dan  masyarakat  juga  sudah  mengetahui  akan  tetapi  tidak melaksanakan.
2. Faktor-faktor  Tidak  Terlaksananya  Sanksi  Adat  Perkawinan  Semarga Masyarakat  Batak  Angkola  Di  Kecamatan  Batang  Angkola  Kabupaten Tapanuli Selatan
Menurut  penulis  setelah  dilakukannya  wawancara  kepada  para  respinden pelaku perkawinan semarga dalam hal tidak terlaksananya sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:
1. Faktor Agama
Masyarakat  batak  angkola  yang  berada  di  kecamatan  batang  angkola mayoritas  penduduknya  beragama  Islam.  Alasan  sanksi  adat  tidak  dapat terlaksananya  salah  satunya  adalah  faktor  agama.  Agama  Islam  sudah mengatur siapa saja yang boleh dan tidak boleh untuk di nikahi disebutkan dalam  Al-Qur’an  Surah  An-Nisa  Ayat  23-24  yang  terjemahanya  dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :
“Diharamkan  bagi  kamu  mengawini  ibu-ibu  kamu,  anak-anakmu perempuan,  saudara-saudaramu  yang  perempuan,  saudara-saudara bapakmu  yang  perempuan,  saudara-saudara  ibumu  yang  perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan  dari  saudara-saudaramu  yang  perempuan,  ibu-ibumu  yang menyusukan  kamu,  saudara  perempuan  yang  sesusuan,  ibu-ibu  istrimu (mertua),  anak-anak  istrimu  yang  dalam  pemeliharaanmu  dan  istri  yang telah  kamu  campuri,  tetapi  jika  kamu  belumcampur  dengan  istrimu  itu (dan  sudah  kamu  ceraikan),  maka  tidak  berdosa  kamu  mengawininya, (diharamkan juga bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan  (dalam  perkawinan)  dua  perempuan  yang  bersaudara kecuali  telah  terjadi  pada  masa  lampau.  Sesungguhnya  Allah  Maha Pengampun  lagi  Maha  Penyayang.  Dan  Diharamkan  juga  mengawini wanita-wanita yang bersuami.” Oleh karena itu masyarakat batak angkola dalam  hal  perkawinan  mengikuti  hukum  agama  dan  mencari  pasangan sesuai dengan hukum Islam.
Selain  dari  pada  ayat  di  atas  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  sudah ditentukan siapa saja yang boleh untuk dinikahi dan tidak boleh terdapat pada  Pasal  39  sampai  Pasal  44  dan  di  atur  juga  dalam    Pasal  8  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Faktor Domisili atau Merantau
Masyarakat  batak  angkola  adalah  masyarakat  yang  suka  merantau  dan menjalani  kehidupan  diperantauan,  dan  suka  juga  berpindah-pindah tempat  tinggal.  Masyarakat  batak  angkola  yang  melakukan  perk  yang tinggal dikota atau tidak berada dalam lingkungan masyarakat adat batak lagi,  banyak  melakukan  perkawinan  semarga  karena  orang  tidak memperdulikan lagi sanksi adat terhadap perkawinan  semarga tersebut, mereka yang merantau atau menikah ditempat perantauan. Ada juga yang masih  menetap  didalam  lingkungan  masyarakat  batak  angkola  dan menetap  di  perkampungan  akan  tetapi  didaerah  tersebut  tidak  lagi menghiraukan  tentang  sanksi  adat  yang  berlaku  dalam  lingkungan tersebut.
3. Faktor  ketiga  adalah  faktor  cinta  atau  pacaran,  tidak  heran  pada  zaman sekarang  ini  sering  terjadinya  perkawinan  semarga,  kaum  muda-mudi sudah  tidak  lagi  memperdulikan  apa  sanksi  adat  apabila  terjadinya perkawinan semarga tadi dan banyak dari mereka mengetahui hal tersebut tapi tetap saja dihiraukan.
4. Faktor  keempat  adalah  modrenisasi,  semakin  berkembangnya  zaman maka  semakin  berkembangnya  juga  pemikirn  masyarakat  adat.  Semakin majunya zaman  dan tehnologi maka hukum adat pun mulai ditinggalkan dan dilupakan oleh sebagian masyarakat.
5. Faktor pendidikan semakin tingginya pendidikan seseorang maka semakin logis  pemikirannya.  Khususnya  dalam  kasus  perkawinan  semarga  yang diyakini  masyarakat  zaman  dulu  sebagai  aib  dan  membawa  sial  karena keturunananya  akan  cacat  namun  saat  sekarang  itu  hanya  dianggap sebagai mitos saja.
6. Faktor  Ekonomi,  pelaku  perkawinan  semarga  merasa  kesulitan  dalam membayar  sanksi  adat,  dan  tidak  semua  masyarakat  batak  angkola memiliki ekonomi yang baik untuk menebus sanksi adat.

## C. KESIMPULAN
Dari Uraian yang penulis paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Pelaksanaan sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan  Batang  Angkola  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  tidak  terlaksana sepenuhnya.  Aturan  dan  sanksinya  sudah  jelas  namun  kesadaran masyarakat mengenai aturan hukum adat yang berlaku kurang.
2. Faktor-faktor  tidak  terlaksananya  sanksi  adat  disebabkan  oleh  faktor agama,  domisi  atau  perantauan,  pacaran  (cinta),  modrenisasi  pendidikan dan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Anwar  Sadat  Harahap,  et  al,  Pencegahan  Konflik  Sosial  Melalui  Pranata  Surat Tumbaga Holing Pada Masyarakat Adat Batak, Cv Manhaji, Sulawesi, 2016.
C.Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Cet 3. Refika Aditama, Bandung, 2014.
Hilman  Hadikusumo,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Edisi  Revisi,  Maju  Mandar, Bandung, 2014.
Hilman  Syahrial  Haq,  Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia,Cet  1.  Penerbit  Lakeisha, Klaten Jawa Tengah, 2020.
I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, Bandung, Eresco. 1993.
Sri Hajati at al, Buku Ajar Hukum Adat, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2019.

## JURNAL
David  Adrian  H  Siahaan,  Indri  Fogar  Susilowati,  “Akibat  Perkawinan  Semarga Menurut  Hukum  Adat  Batak  Toba.”,  NOVUM:Jurnal  Hukum,  Vol  3  No.  3, 2016.
Helmi  Suryana  Siregar,  Fatmariza  Fatmariza,  “Perubahan  Kedudukan  Perempuan Pada Masyarakat Batak Angkola.”Jurnal Ius Constituendum, Vol 6 Nomor 2 April 2021.
Lilik  Mulyadi,  Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat  Di  Indonesia,  Pengakajian  Asas, Norma,  Teori,  Praktik  dan  Prosedurnya.”  Jurnal  Hukum  dan  Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013.
Muslim  Pohan,  “  Perkawinan  Semarga  Masyarakat  Migran  Batak  Mandailing  Di Yogyakarta.” Al- Ahwal, Nomor 2 Tahun 2017.

## UNDANG-UNDANG
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Buku I  Tentang Hukum Perkawinan INTERNET
http://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia- .html