Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 1438-1447
Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo
Mega Novita Syafitri 1*) , Fitri Nur Latifah 2) 1,2 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo *Email korespondensi: meganovisy18@gmail.com

## Abstract
This  study  aims to  see  the  role  of sharia  peer  to  peer  lending  fintech as  an  alternative  solution  to MSME capital problems in Sidoarjo.  This  research  uses  a  qualitative  methode  of  case  studies  by  collecting secondary and primary data through interviews with business actors in Sidoarjo. Based on the results of interviews with MSME actors in Sidoarjo, literacy related to peer to peer lending fintech services is still low and the level of trust  is  also  low. This  is  due  to  the lack  of  socialization  from  companies  and  the  rampant  fraud  related  to illegal fintech lending. However,  there  are  also  business  actors  who  have  trusted  and  used sharia  peer  to  peer lending fintech services because the procedures implemented are easy and fast without collateral. Therefore, the role  of sharia  peer  to  peer  lending fintech  can  be  used  as  an  alternative  to  MSME  capital  because  it  is  easily accessible to micro-enterprises that are still far away in reaching banks.

## Keywords: Fintech, sharia peer to peer lending, business capital, MSMEs
Saran sitasi : Syafitri, M. N., & Latifah, F. N. (2023). Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif  Permodalan  UMKM  Sidoarjo. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  9 (01),  1438-1447.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8482
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8482

## 1. PENDAHULUAN
Mengutip dari data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  Menengah  Provinsi  Jawa  Timur  permasalahan pada  UMKM  Jawa  Timur  pada  saat  ini  yaitu  37% terkait  dengan  permodalan  usaha  (Diskop  UKM Jatim,  2020).  Hal  tersebut  merupakan  permasalahan utama  yang  dihadapi  pelaku  UMKM  (Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah)  jika  dibandingkan  dengan permasalahan lainnya seperti bahan baku, pendistribusian, sumber daya manusia, dan pemasaran.  Permasalahan  dari  pembiayaan  modal akan  menyebabkan  kemunduran  eksistensi  UMKM dalam  persaingan  global  yang  nantinya  berdampak pada perekonomian Indonesia karena UMKM sebagai pondasi  perekonomian  (Mukhtar  &  Rahayu,  2019). Meskipun  demikian  sudah  banyak  fasilitas  yang diberikan oleh pemerintah dan juga perusahaan swasta dengan  memberikan  kredit  pinjaman  melalui perbankan dan juga lembaga keuangan mikro lainnya.
Melalui  lembaga  keuangan  tersebut  nyatanya masih  belum  maksimal  penerapannya.  Hal  tersebut masih  dianggap  sulit  dijangkau  bagi  para  pelaku
UMKM  dalam  mendapatkan  tambahan  modal usahanya.  Anggapan  tersebut  dikarenakan  bunga terlalu  tinggi,  prosedur  pengajuan  yang  sulit,  belum pernah  mengetahui  pembiayaan  tersebut,  pengajuan yang  ditolak  karena  usahanya  tidak  layak  untuk didanai,  tidak  memiliki  agunan  yang  dapat dijadikan sebagai  jaminan  kredit,  serta  tidak  adanya  keinginan untuk  melakukan  pengajuan  pembiayaan  pada lembaga  keuangan  (Putri,  2021).  Di  lain  sisi perbankan juga kesulitan dalam mengambil tindakan pada  penyaluran  pembiayaannya  jika  tanpa  adanya mitigasi  risiko,  karena  dapat  memicu  dampak  buruk terhadap  operasional  bank.  Dari  permasalahan tersebut perlu adanya strategi baru agar pelaku usaha dapat menjangkau pembiayaan untuk pengembangan usahanya  serta  tidak  merugikan  pula  pada  pihak lembaga keuangan.
Seiring  dengan  berkembangnya  era  industri digital atau 4.0 dengan banyaknya kemajuan teknologi disegala  bidang,  menyebabkan  perubahan  yang signifikan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Kemajuan teknologi  yang  terjadi  berdampak  baik  bagi
kehidupan,  terutama  dalam  kegiatan  bisnis  salah satunya  pada  lembaga  keuangan.  Konsep  yang awalnya dilakukan secara secara konvensional diubah menjadi  digital  yang  memberikan  akses  kemudahan dalam  memanfaatkan  teknologi yang  ada.  Salah  satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam bidang keuangan  yaitu  munculnya platfrom keuangan atau program keuangan digital yang dikenal dengan istilah fintech  (financial  technologi) dengan  berbagai  jenis layanan. Fintech sebagai inovasi baru yang merujuk pada  penggunaan  software  atau  disebut  dengan perangkat lunak pada paltform digital yang bertujuan untuk  memberikan  pelayanan  dibidang  keuangan kepada  pengguna  dengan  berbagai  bentuk  transaksi (Misissaifi & Sriyana, 2021).
Pelayanan  keuangan  secara  digital  meliputi berbagai  kegiatan  ekonomi  diantaranya  yaitu  dalam hal  transaksi  pembayaran,  transfer,  investasi, pinjaman uang secara online, rencana keuangan, serta pembanding  antar  produk  keuangan  (Latifah  et  al., 2020). Fintech disini  memiliki  tujuan  untuk memudahkan  masyarakat  dalam  mengakses  suatu produk layanan keuangan digital serta meningkatkan literasi keuangan dilingkungan masyarakat. Selain itu, fintech memberikan  bantuan  kepada  usaha-usaha dalam  menekan  tingginya  biaya  modal  untuk pendirian  maupun  perkembangan  usahanya.  Dalam operasionalnya  secara  khusus  terdapat  perbedaan antara fintech konvensional  dengan fintech syariah.
Menurut  (Subardi,  2021)  mekanisme  pada fintech syariah  dalam  proses  transaksi  dan  investasinya berdasarkan dengan nilai-nilai syariah.
Salah  satu  layanan  pada fintech yaitu P2P lending yang merupakan sebuah layanan digital yang diselenggarakan  untuk  mempertemukan  dua  pihak yaitu pemilik dana dengan penerima dana yang sedang membutuhkan  modal  untuk  usahanya  (Devi  et  al., 2022).  Dengan  kata  lain  penerima  dana  meminjam sejumlah  dana  dari  pemilik  modal  melalui  platform layanan P2P  lending untuk  biaya  modal  usaha. P2P lending terbagi menjadi 2 sistem dalam operasionalnya yaitu sistem konvensional dan sistem syariah.  Kedua  operasional  tersebut  tetap  sama dengan  mempertemukan  pemilik  dana  dengan  pihak yang  membutuhkan  dana  namun  pada  sistem konvensional menerapkan prinsip bunga didalamnya, sedangkan pada sistem syariah tidak ada prinsip bunga dan menghindari dari adanya kegiatan gharar, maysir, serta jual beli yang tidak jelas (Iskandar et al., 2019). Sehingga  perusahaan fintech  peer  to  peer  lending
syariah hanya memberikan pinjaman dana pada usaha yang halal dan jelas kegiatan usahanya.
Permasalahan  yang  terjadi  pada  pelaku  UMKM saat  ini  memiliki  potensi  yang  cukup  besar  dengan cara pemanfaatan layanan fintech P2P lending. Selain itu, sebagian besar permasalahan permodalan dialami oleh  UMKM  dengan  kriteria  mikro  yang  tidak bankable atau sulit menjangkau pembiayaan perbankan  (Nasution,  2017).  Melalui fintech  peer  to peer  lending ini  dapat  memperluas  peluang pengaksesan layanan dan dapat menjangkau pembiayaan  dengan mudah,  cepat, dan  tanpa  adanya jaminan  atau  agunan  seperti  lembaga  keuangan lainnya  (Aprita,  2021).  Kemudahan  akses  yang diberikan  kepada  penerima  pinjaman  dan  pemberi pinjaman  dapat  memperluas  minat  penggunanya. Dibawah  ini  merupakan  tingkat  pertumbuhan  dari pengguna  platform fintech  peer  to  peer  lending di Indonesia pada tahun 2021.

## Gambar 1. Perbandingan Jumlah Akun Lender dan Borrower di  Fintech P2P Lending Indonesia (Entitas) Tahun 2021
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021 (Data diolah)
Gambar  diatas  merupakan  laporan  data  statistik OJK  pada  tahun  2021  terkait fintech  lending yang menunjukkan  bahwa  minat  masyarakat  terhadap penggunaan  platform  layanan  tersebut  sangat  tinggi terutama  bagi  pihak  yang  membutuhkan  dana (Keuangan,  2021).  Pertumbuhan  pengguna  layanan tersebut  cenderung  meningkat  dengan  rata-rata pertumbuhan  akun  pemberi  pinjaman  sekitar  8  juta pengguna.  Sedangkan  rata-rata  pengguna  akun penerima  pinjaman  mencapai  24  juta  pengguna. Tingginya  antusiasme  masyarakat  terutama  pelaku penerima  pinjaman  atau borrower dikarenakan mereka  membutuhkan  biaya  modal  serta  kelebihan fintech  peer  to  peer  lending yang  lebih  mudah mekanismenya jika dibandingkan pengajuan pembiayaan dibank umum.

## Gambar 2. Perbandingan Jumlah Dana Lender dan
Borrower di  Fintech P2P Lending Indonesia (Triliun)
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021 (Data diolah)
Sedangkan  pada  gambar  2  dapat  dilihat  bahwa partisipasi  pelaku  pemberi  pinjaman  atau lender dalam  berinvestasi  pada  perusahaan fintech  peer  to peer  lending selama  kurun  waktu  satu  tahun  pada tahun  2021  sangat  tinggi  berdasarkan  data  OJK (Keuangan,  2021).  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan dana  yang  telah  dikumpulkan  telah  mencapai  lebih dari  Rp.  8  Triliun  setiap  bulannya.  Dana  yang terkumpul  kemudian  disalurkan  kepada borrower yang  telah  memiliki  akun  dan  mengajukan pembiayaan  pada platform  fintech  peer  to  peer lending .  Dengan  tingginya  penyaluran  dana  kepada borrower diharapkan  mampu  menjadikan  awal perkembangan  usaha  yang  dimiliki.  Semakin berkembangnya  usaha  maka  akan  berdampak  baik pula pada perekonomian negara.
Pada kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  (Harp  et  al.,  2021)  menghasilkan  data  bahwa fintech  peer  to  peer  lending syariah  memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kinerja UMK yang diukur berdasarkan dengan keuntungannya. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Rainanto, 2019) dengan hasil penelitian data berupa terdapat hambatan yang dihadapi pada usaha mikro di Kabupaten Bogor terkait dengan pemasaran, permodalan,  produksi,  SDM,  bahan  baku,  legalitas dokumen,  manajemen  keuangan,  dan  distribusi. Kemudian  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Mukhtar  &  Rahayu,  2019)  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif dan objek penelitiannya pada PT Investree Radhika Jaya, menghasilkan data penelitian berupa  peningkatan  penyaluran  modal  pinjaman kredit  kepada  UMKM  dari  tahun  2016-2018  dengan persebaran  3.000  unit  UMKM.  Serta  memberikan
pengaruh  positif  kepada  penggunanya  terhadap kebutuhan permodalan UMKM.
Berdasarkan  dengan  kajian  penelitian  tersebut, peneliti telah menentukan rumusan masalah yang akan diteliti terkait dengan permasalahan tersebut yaitu: a. Apakah  peran  dari  layanan peer  to  peer  lending syariah dapat menjadi solusi untuk permasalahan modal UMKM Sidoarjo?
b. Kendala  apa  saja  yang  menjadi  faktor  penyebab terhambatnya  penerapan  pembiayaan  modal fintech  peer  to  peer  lending pada  UMKM
Sidoarjo?

## 2. METODE PENELITIAN
Penggunan  jenis  penelitian  yang  dipilih  oleh peneliti  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  studi  kasus.  Penggunaan metode  ini  agar  peneliti  dapat  menganalisis  dan memahami  suatu  fenomena  yang  sedang  terjadi  di lingkungan  masyarakat.  Selain  itu,  penggunaan pendekatan studi kasus memudahkan dalam mendeskripsikan masalah yang ada secara mendalam sehingga  menghasilkan  informasi  secara  langsung dari  informan.  Lokasi  penelitian  dilakukan  di beberapa  desa  di  daerah  Sidoarjo,  Kabupaten Sidoarjo.  Peneliti  memilih  beberapa  desa  dikarena untuk memaksimalkan hasil data yang akan diperoleh dalam  obyek  penelitian  terkait  penggunaan  layanan fintech lending syariah dalam permodalan UMKM.
Kemudian  sumber  pengambilan  datanya  berasal dari dua sumber data, berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian sebelumnya  terkait  dengan fintech  peer  to  peer lending syariah untuk permodalan UMKM. Selain itu, perolehan  data  dari  website  pemerintah  yang  telah tercatat dari tahun per tahunnya dan sumber data dari ketetapan  aturan  pemerintah  berupa  undang-undang dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  pada  data  primer, peneliti secara langsung mendapatkan informasi data dari  informan/narasumber  yang  bersangkutan  yaitu pemilik UMKM sehingga data yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode wawancara  merupakan  proses  dalam  mendapatkan informasi  secara  langsung  dengan  bertanya  kepada narasumber  yang  telah  dipilih  terkait  permasalahan yang bersangkutan dengan cara memberikan pertanyaan  terstruktur  dan  mendalam.  Narasumber pada  wawancara  ini  yaitu  pelaku  UMKM  daerah Sidoarjo  baik  layanan fintech  peer  to  peer  lending syariah  ataupun  tidak.  Lalu  dokumentasi  merupakan
Rp- Rp2,0 Rp4,0 Rp6,0 Rp8,0 Rp10,0 Rp12,0 Rp14,0 Rp16,0 Pemberi Pinjaman Penerima Pinjaman
teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yang berupa  sebuah  dokumen,  foto  atau  video  pada  saat wawancara,  dan  rekaman  suara  hasil  wawancara dengan narasumber.
Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan beberapa  langkah  yang  pertama  yaitu  reduksi  data yang  merupakan  teknik  analisis  dengan  cara menggolongkan  dan  memilih  hal-hal  yang  penting dari  hasil  wawancara.  Tujuan  analisis  ini  yaitu  agar data  yang  dihasilkan  dapat  dengan  mudah  dipahami sehingga simpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan (Nugrahani, 2014). Langkah selanjutnya  yaitu  sajian  data  yang  merupakan sekumpulan informasi yang berbentuk deskripsi atau narasi  yang  disusun  berdasarkan  pokok  penting  data yang  telah  dipilih  sata  reduksi  data.  Tujuan  dalam melakukan sajian data yaitu untuk dapat merumuskan masalah  yang  telah  ditemukan  dan  mempermudah proses  analisis.  Proses  yang  terakhir  ialah  penarikan simpulan  dengan  menafsirkan  hasil  analisis  dan interpretasi data dari hasil pembahasan peristiwa yang telah diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Konsep  dan  Mekanisme  Fintech  Peer  to  peer

## Lending Syariah
Data  OJK  per  22  April  2022  tercatat  102 perusahaan fintech  lending yang  telah  terverifikasi memiliki  izin  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk beroperasi  dan  terjamin  keamanannya  (Keuangan, 2022). Jika dilihat dari sistem operasionalnya sekitar 94  perusahaan fintech lending dilakukan  secara konvensional,  sedangkan  8  perusahaan  lainnya dilakukan  secara  syariah.  Layanan  pinjaman  pada platform fintech  peer  to  peer  lending merupakan berbentuk patungan secara online yang melibatkan 3 pihak utama. Pihak pertama yaitu pemilik usaha yang berperan  sebagai  peminjam  dana  untuk  mengajukan pembiayaan  usaha  miliknya  atau  disebut  dengan borrower. Pihak  kedua  yaitu  donatur/investor  yang berperan sebagai pemberi dana kepada pemilik usaha yang  mengajukan  pembiayaan  atau  disebut  dengan lender. Kemudian  pihak  ketiga  yaitu  sebuah perusahaan  atau platform yang  berperan  sebagai pengelola dana serta sebagai pihak penghubung antara pihak borrower dengan pihak lender.

## Gambar 3. Mekanisme P2P Lending Syariah Sumber: Baihaqi, 2018
Berdasarkan  gambar  diatas  mekanisme  dari fintech  peer  to  peer  lending yaitu  yang  pertama pemilik  dana  akan  memberikan  dana  yang  akan diinvestasikan dan  disalurkan melalui penyelenggara atau  perusahaan fintech .  Kemudian  penyelenggara akan  menyalurkan  dana  tersebut  kepada  pengguna platform P2P  lending yang  telah  mengajukan pembiayaan  untuk  keperluan  modal  usaha  dengan kesepakatan dan ketentuan yang telah disepakati baik dalam  jangka  waktu,  nisbah,  maupun  risikonya. Setelah dana diberikan dan digunakan  oleh penerima dana, maka setiap waktu yang telah  ditentukan harus mengembalikan sejumlah dana melalui penyelenggara yang  selanjutnya  dana  tersebut  akan  disalurkan kembali  kepada  pemilik  dana  oleh  penyelenggara. Begitupun  dengan  nisbah  atau  ujrahnya  yang  mana penerima  dana  akan  membayarkan  sejumlah  dana sesuai kesepakatan kepada penyelenggara,  kemudian penyelenggara  akan  menyalurkan  kepada  pemilik dana.
Platform fintech  P2P  lending ini  memberikan kemudahan kepada pengguna jasa serta pihak donatur atau  investor  (Baihaqi,  2018).  Mengapa  demikian, dikarenakan  pada  pihak  donatur  atau  investor platform  P2P Lending ini  memberikan  dan menyediakan sebuah informasi terkait investasi yang dapat dipilih oleh mereka, serta informasi usaha mana saja yang dapat diberikan pembiayaan (Muhammad & Nissa, 2020). Sedangkan pada pengguna jasa tersebut dapat  mengakses  serta  melakukan pengajuan  dengan mudah dan cepat.
Dalam  menjamin  keamanan  penggunaan  jasa layanan fintech  peer  to  peer  lending maka  telah ditetapkan  aturan  dari  OJK  nomor  77  tahun  2016 terkait  dengan  penerima  pinjaman  dan  pemberi pinjaman.  Dalam  aturan  tersebut  dijelaskan  bahwa pihak penerima pinjaman harus WNI (Warga Negara Indonesia)  atau  sebuah  badan  hukum  Indonesia. Namun, untuk pihak pemberi pinjaman diperbolehkan berasal  dari  luar  ataupun  dalam  negeri.  Selain  itu,
terdapat  pula  perjanjian  yang  dapat  dilakukan  oleh penyelenggara  dengan  yaitu  antara  penyelenggara dengan  pemberi  pinjaman  dana  dan  penerima pinjaman yang mana perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk  dokumen  elektronik  dan  menggunakan  tanda tangan elektronik (Keuangan, 2016).

## 3.2. Penerapan  Fintech  Peer  To  Peer  Lending Syariah pada Pelaku UMKM Sidoarjo
Pelaksanaan  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti menghasilkan berupa data wawancara dengan 16 narasumber yang merupakan seorang pelaku usaha di  daerah  Sidoarjo.  Berikut  merupakan  data  umum pelaku  usaha  atau  narasumber  yang  didapatkan peneliti:
Gambar 4. Jenis Kelamin Narasumber
Gambar 5. Usia Narasumber
Gambar 6. Jenis Usaha Narasumber
Gambar 7. Lama Usaha Narasumber
Berdasarkan  gambaran  data  diatas  di  dominasi oleh narasumber perempuan dengan nilai 94% dari 16 narasumber.  Rentang  usia  narasumber  yang  terpilih yaitu  antara  21  tahun  hingga  55  tahun.  Sedangkan untuk  kategori  jenis  usahanya  terdapat  7  kategori dengan  jenis  usaha  terbanyak  pada  usaha  pedagang. Lama  usaha  yang  didirikan  oleh  narasumber  dengan rentang waktu  sekitar  1-10  tahun  lamanya.  Untuk kriteria  UMKM  yang  dimiliki  oleh  narasumber merupakan  UMKM  dengan  kriteria  rata-rata  usaha mikro.  Dari  16  narasumber  tersebut  peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara yang berkaitan dengan penerapan fintech peer to peer lending syariah dikalangan pelaku usaha. Hasil  yang  diperoleh  berupa  persepsi  para  pelaku usaha yang berbeda-beda terkait dengan layanan peer to  peer  lending .  Berikut  merupakan  data  persepsi pelaku usaha yang diperoleh peneliti:
Gambar 8. Pengetahuan Narasumber Terkait Fintech Peer To Peer Lending
Gambar 9. Pengguna Fintech Peer To Peer Lending Syariah
9 7 Tidak Iya

## Gambar 10. Minat Narasumber Menggunakan
Fintech Peer To Peer Lending Syariah
Dari  16  orang  narasumber  terdapat  62%  yang merupakan  bukan  pengguna  layanan peer  to  peer lending syariah  atau  sekitar  10  orang.  Hal  tersebut disebabkan  karena  narasumber  lebih  memilih menggunakan  modal  sendiri  dibandingkan  dengan mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan. Selain itu,  dapat  dilihat  pada  gambar  8  yang  mana  masih cukup  banyak  orang  yang  belum  mengetahui  terkait apa itu fintech peer to peer lending . Pengetahuan atau literasi masyarakat masih tergolong rendah mengenai hal-hal  yang  berkaitan  dengan fintech dan  cara penggunaannya.  Masyarakat  cenderung  masih  gagap teknologi  dikarenakan  munculnya  inovasi fintech ini masih terbilang baru dikalangan masyarakat. Bahkan, minat  penggunaan pada  layanan fintech  peer  to  peer lending syariah ini masih belum 100% karena masih terdapat  narasumber  yang  kurang  yakin  akan penggunaannya.
Meskipun  demikian  masih  terdapat  narasumber yang  percaya  serta  menggunakan  layanan  ini  karena mereka  beranggapan  bahwa  dengan  adanya  layanan P2P  lending syariah  dapat  membantu  mereka  dalam hal  permodalan  dengan  mudah.  Dengan  adanya perputaran  dana  modal  maka  akan  meningkatkan produktifitas  usaha  mereka.  Selain  itu,  dana  yang dibutuhkan  pelaku  usaha  lebih  cepat  pencairannya serta  mereka  dapat  melakukan  pengajuan  kembali dengan  nominal  yang  lebih  tinggi  tanpa  agunan. Namun,  disisi  lain  narasumber  juga  beranggapan bahwa  risiko  yang  dihadapi  dalam  penggunaan layanan P2P  lending ini  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  layanan  pembiayaan  dibank,  salah  satunya yaitu wanprestasi dan penipuan.

## 3.3. Penerapan Prosedur dari Perusahaan Peer To Peer Lending Syariah
Fintech  P2P  lending merupakan  salah  satu perusahaan  yang  memiliki  risiko  yang  cukup  tinggi dalam  penerapannya.  Hal  ini  dikarenakan  dalam
operasional pembiayaannya tidak menyertakan adanya  agunan  dari  pihak  debitur.  Namun  tentunya untuk  mencegah  hal-hal  yang  akan  merugikan perusahaan,  maka  perusahaan  akan  melakukan mitigasi  risiko  sebelum  menyetujui  pengajuan  calon debitur.  Kerugian  yang  terjadi  dapat  berupa wanprestasi  yaitu  terjadinya  gagal  bayar  atau  pihak debitur  tidak  melakukan  kewajibannya  dalam membayar  angsuran  pembiayaan tepat waktu (Hidayat et al., 2022).
Menurut penjelasan  Bapak  Amir  selaku  pegawai perusahaan P2P  lending pada  PT.  Amaan  Indonesia Sejahtera, sebelum menyetujui pengajuan pembiayaan maka  hal  yang  harus  dilakukan berupa  survei  secara langsung  ke  calon  debitur  untuk  pengecekkan  data. Meskipun  layanannya  melalui  digital,  akan  tetapi perusahaan  tetap  menurunkan  petugas  ke  lapangan untuk  memastikan  kebenaran  data  sesuai  dengan kondisi  lapangan.  Penerapan  mitigasi  risiko  tetap menggunakan  prinsip  6C  ( Character,  Capital, Capacity,  Conditions  of  Economy,  Collateral, dan Constraint )  untuk  menentukan  layak  atau  tidaknya calon  debitur  menerima  pinjaman.  Melalui  prinsip- prinsip  tersebut  dapat  mempermudah  petugas perusahaan dalam menggali informasi yang berkaitan dengan  calon  debitur  seperti  kepribadiannya,  usaha yang dimiliki, alasan pengajuan pembiayaan, keadaan ekonominya,  kemampuan membayar  pinjaman,  serta hambatan  apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi  bisnis calon debitur.
Selain  itu,  petugas  juga  melakukan  pengecekkan melalui  BI checking untuk  mengetahui  apakah  calon debitur  tersebut  terdapat  masalah  pembiayaan  di lembaga  keuangan  lainnya  atau  tidak.  Hal  ini  dapat dijadikan  sebagai  pertimbangan  atau  patokan  bagi pihak perusahaan peer to peer lending syariah dalam menerima atau menolak pengajuan pembiayaan yang ada, karena melalui record tersebut perusahaan dapat mengantisipasi apabila terjadi kredit macet. Kemudian apabila  pembiayaan  telah  disetujui  maka  pihak UMKM harus melakukan sebuah perjanjian atau akad murabahah  bil  wakalah .  Akad  ini  merupakan  akad jual  beli  dengan  sistem wakalah yaitu  mewakilkan pembelian suatu barang (Herlambang et al., 2019).
Dijelaskan  pula  dari  hasil  wawancara  dengan salah  satu  pegawai  perusahaan P2P  lending PT. Amaan Indonesia Sejahtera yaitu Bapak Amir, konsep akad murabahah bil wakalah berupa pihak perusahaan akan memberikan modal dari investor kepada debitur untuk  membeli  barang  yang  dibutuhkan  untuk
usahanya, yang kemudian debitur dapat menyerahkan bukti  pembelian  barang  tersebut  kepada  perusahaan. Melalui  akad  ini  penyaluran  modal peer  to  peer lending syariah akan dimanfaatkan oleh debitur sesuai dengan kebutuhan usahanya bukan untuk hal lainnya, sehingga dapat membantu permodalan dan perkembangan usaha yang dimiliki oleh debitur.
Meskipun telah melakukan mitigasi risiko di awal tidak dapat dipungkiri setelah diterimanya pengajuan debitur  akan  melakukan  wanprestasi  atau  kesulitan dalam  membayar  angsurannya.  Pada  saat  hal  ini terjadi  maka  perusahaan  akan  melakukan  tindakan berupa  penjadwalan,  persyaratan,  dan  restrukturisasi kembali  pada  pembiayaan  debitur.  Namun,  apabila tetap  tidak  membayar  maka  perusahaan    dapat menyelesaikannya  melalui  jalur  pengadilan.  Selain itu, akan berdampak pula pada pencatatan BI checking debitur  yang  nanti  juga  akan  menimbulkan  masalah berupa  sulitnya  mengajukan  pembiayaan  kembali diberbagai lembaga keuangan karena record pembiayaannya bermasalah atau macet.

## 3.4. Kendala  Penerapan  Peer  To  Peer  Lending Syariah di Masyarakat
Penyebab  dari  penerapan fintech  P2P  Lending syariah dikalangan masyarakat atau pelaku usaha yang belum maksimal dikarenakan beberapa faktor yakni: a. Pemahaman  terkait  jenis fintech  peer  to  peer lending yang masih rendah.
b. Tidak mengetahui bagaimana cara penggunaannya (Gaptek).
c. Khawatir terkait penipuan online.
d. Bunga yang terlalu tinggi.
e. Lebih percaya dan memilih mengajukan pembiayaan  pada  bank  umum  karena  lebih  pasti keberadaannya.
Hal-hal  tersebut  merupakan  hasil  dari  persepsi narasumber  yang  tidak  ingin  menggunakan  layanan P2P lending dan menjadi sebuah kendala yang perlu dihadapi oleh perusahaan fintech peer to peer lending dalam  penerapan  di  masyarakat. Selain  kendala- kendala  tersebut  yang  menyebabkan  minat  pelaku usaha  kurang  dalam  menggunakan  layanan peer  to peer  lending, terdapat  pula  keunggulan  dan keuntungan yang diperoleh dari layanan tersebut. Hal ini  juga  dikatakan  oleh  narasumber  yang  merupakan pengguna layanan peer to peer lending syariah dalam pembiayaan modal usahanya.
Keunggulan-keunggulan tersebut yang ditawarkan pada fintech peer to peer lending syariah yaitu:
a. Proses pengajuan pembiayaan cepat dan mudah.
b. Menggunakan sistem syariah.
c. Tanpa adanya agunan atau jaminan.
d. Pencairan dana cepat.
e. Terdaftar pada OJK.
Keunggulan-keunggulan  tersebut  merupakan hasil  yang  didapatkan  oleh  peneliti  dari  wawancara kepada  narasumber  yang  menggunakan  layanan fintech peer to peer lending syariah pada PT. Amaan Indonesia Sejahtera yang berkaitan dengan kemudahan pengajuan. Informasi yang di dapat yaitu selama  proses  pengajuan  hanya  membutuhkan  foto identitas  diri  berupa  KTP  dan  Kartu  Keluarga  serta foto usaha yang sedang dijalani pada saat ini melalui platform  aplikasi fintech  lending .  Setelah  data-data terpenuhi  maka  akan  diproses  langsung  oleh  pihak fintech  peer  to  peer  lending syariah  berdasarkan dengan  ketentuan  serta  akad  perjanjian  yang  telah ditetapkan . Debitur  hanya tinggal menunggu informasi selanjutnya.
Selain itu, kemudahan lainnya menurut narasumber yang diberikan pada layanan fintech peer to peer lending syariah ini yaitu tidak adanya agunan yang  dijadikan  sebagai  jaminan  perusahaan fintech pada  saat  pengajuan  pembiayaan.  Hal  tersebut mempermudah  pelaku  usaha  terutama  pada  pelaku usaha  mikro  yang  tidak  memiliki  aset  lebih.  Tidak adanya jaminan dapat membantu pelaku usaha untuk dapat melakukan pengajuan dan tanpa perlu khawatir terkait  pengajuan  yang  akan  ditolak  akibat  tidak memiliki agunan. Sedangkan margin yang ditetapkan oleh  perusahaan  menurut  narasumber  tergolong rendah sehingga tidak memberatkan pelaku usaha.
Kemudian  dana  yang  diajukan  dan  dibutuhkan oleh peminjam  dana  akan  cair  selama  beberapa  hari, setelah  semua  data  telah  diproses  oleh  pihak peer  to peer  lending syariah.  Pencairan  dana  dilakukan melalui metode transfer ke nomor rekening penerima dana dan  selanjutnya  dana  tersebut  dapat  digunakan untuk biaya permodalan usaha . Pencairan yang cepat juga merupakan kepuasan tersendiri bagi debitur yang juga  berdampak  pada  tingkat  kepercayaan  pada perusahaan.  Selain  itu,  alasan  lain  narasumber mengapa percaya menggunakan layanan ini dikarenakan telah terdaftar di OJK serta menggunakan sistem  syariah.  Kedua  hal  tersebut  menambah  nilai
positif bagi pelaku usaha karena tidak perlu takut akan adanya  penipuan  yang  menyebabkan  kerugian  bagi debitur.

## 3.5. Solusi  terhadap  Kendala  dalam  Penerapan Peer To Peer Lending Syariah di Masyarakat
Kendala  akan  selalu  ada  di  setiap  kegiatan  dan hal itu akan mengakibatkan terhambatnya perkembangan dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, terdapat  solusi  untuk  menangani  kendala  dalam penerapan fintech P2P lending syariah di masyarakat. Pertama,  terkait  dengan  pengetahuan  masyarakat yang masih rendah dapat dilakukan dengan cara pihak platform fintech haruslah  melakukan  sosialisasi kepada masyarakat sebaik mungkin mengenai apa itu fintech peer to peer lending pada kalangan masyarakat menengah  ke  bawah. Hal  tersebut  dapat  dilakukan melalui iklan maupun terjun secara langsung  kepada masyarakat. Karena bagaimanapun UMKM memiliki peluang yang besar dalam hal perekonomian, dengan membantu dan mensosialisasikan maka pelaku usaha akan  lebih  tertarik  dengan  kemudahan  yang ditawarkan. Sehingga fintech mampu berkembang dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.
Selanjutnya terkait dengan kendala pada masyarakat  yang  masih  gagap  teknologi  dapat diselesaikan dengan cara sosialisasi dalam penggunaan  layanan fintech  peer  to  peer  lending . Dimulai  dari  bagaimana  cara  mendaftarkan  akun melalui  aplikasi  hingga  cara  pengajuan  dan pembayarannya, dengan melalui sebuah video singkat maupun penjelasan secara langsung kepada masyarakat.  Melalui  penjelasan  tersebut  dapat memudahkan  calon  pengguna  dalam  menggunakan aplikasi fintech peer to peer lending . Selain itu, para muda-mudi  yang  sudah  melek  teknologi  dapat membantu  dan  mendampingi  pelaku  usaha  dalam melakukan pengajuan pembiayaan modal usaha.
Solusi  dari  kendala  berikutnya  dalam  mengatasi dan  mencegah  adanya  korban  penipuan  terhadap aplikasi fintech  lending ilegal  yaitu  hal  yang  paling utama dengan memastikan informasi terkait pengawasan  dan  perizinan  yang  telah  terdaftar  pada OJK. Apabila layanan fintech lending tersebut belum terdaftar, maka lebih baik tidak melakukan pengajuan pada  layanan  tersebut.  Karena  risiko  pengajuan pembiayaan  pada fintech  lending ilegal  lebih  tinggi yaitu  tidak  adanya  pengawasan  dari  OJK,  data pribadi  dapat  disebar  luaskan,  bunga  dan denda yang lebih  tinggi,  serta  penagihan  yang  tidak  sesuai
ketentuan  disertai dengan  ancaman.  Meskipun demikian,  masih  banyak  korban-korban  yang  tetap melakukan  pengajuan akibat  rendahnya  pengetahuan dan  kebutuhan  yang  tinggi  sehingga  menyebabkan kerugian yang cukup besar.
Akibat permasalahan  tersebut  OJK  dengan  sigap memberantas  keberadaan fintech  lending ilegal bersama  Satgas  Waspada  Investasi  (SWI)  dengan melakukan  tindakan  tegas  berupa  pemblokiran website  aplikasi  ilegal,  mengumumkan  nama-nama fintech  lending ilegal  kepada  masyarakat,  dan memutuskan  akses  keuangan fintech  lending ilegal pada  perbankan  (Chrisjanto  &  Tajsgoani,  2020). Kendala  selanjutnya  terdapat  pada  persepsi  pelaku usaha  terkait  bunga/margin  yang  lebih  tinggi  jika dibandingkan  dengan  bank  umum.  Hal  tersebut merupakan  sebuah  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan perusahaan  atau  platform fintech  lending masing- masing.  Namun,  jika  dibandingkan  dengan  layanan syariah  maka  margin  yang  diperoleh  cukup  rendah. Karena pada dasarnya layanan syariah bertujuan untuk saling tolong menolong, bukan hanya sekadar meraih keuntungan  saja.  Melalui  layanan  syariah  dapat menjadi solusi dalam bertransaksi secara aman tanpa perlu khawatir adanya risiko kerugian.
Penggunaan  layanan fintech  lending melalui sistem digital membuat jangkauan menjadi lebih luas hingga  daerah  yang  cukup  jauh  dari  perkotaan. Meskipun menguntungkan akan tetapi bagi beberapa pihak hal tersebut perlu adanya kewaspadaan, karena perusahaan  biasanya  hanya  terdapat  pada  beberapa pusat  kota  saja  sehingga  debitur  belum  sepenuhnya mengetahui  terkait  perusahaan  tersebut.  Hal  ini berkaitan  dengan  kendala  yang  terakhir  yaitu narasumber  lebih  percaya  mengajukan  pembiayaan pada  bank  umum  karena  sudah  pasti  keberadaannya dan  lebih  banyak  sehingga  dapat  secara  langsung bertemu. Permasalahan ini berkaitan dengan kepercayaan  pada  masing-masing  individu.  Namun dalam  menjalankan  sebuah  bisnis  tentunya  harus saling  menjaga  kepercayaan  dengan  selalu  jujur disetiap  kegiatan  bisnisnya,  hal  tersebut  merupakan hal dasar dalam etika bisnis. Mengawali bisnis dengan kejujuran  akan  menyebabkan  reputasi  perusahaan akan baik dan dipercaya oleh masyarakat.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Penerapan fintech  P2P  lending syariah  di masyarakat meskipun belum maksimal akibat terdapat
kendala  pada  pelaku  usahanya  sendiri,  akan  tetapi peran  layanan  tersebut  cukup  membantu  usaha mereka.  Layanan P2P  lending syariah  dapat  dengan mudah diakses dengan prosedur pengajuan yang lebih mudah serta tanpa adanya agunan, jika dibandingkan pada lembaga keuangan lainnya. Keunggulan tersebut dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro yang tidak bisa menjangkau  bank  untuk  melakukan  pengajuan pembiayaan  usaha.  Meskipun  memiliki  risiko  yang tinggi  namun  pihak  perusahaan  telah  melakukan mitigasi risiko dan bertindak tegas apabila terjadi hal yang  merugikan  perusahaan.  Melalui  pemanfaatan fintech  peer  to  peer  lending syariah  ini  diharapkan mampu  menjadi  peluang  bagi  UMKM  di  Sidoarjo untuk  lebih  berkembang  dan  produktif  serta  dapat mengatasi  permasalahan  permodalan  baik  di  daerah Sidoarjo maupun di Indonesia.

## 4.2. Saran
Untuk meningkatkan penerapan dan penggunaan dari fintech  peer  to  peer  lending syariah  dikalangan pelaku  usaha,  maka  perlu  adanya  kesadaran  dari masyarkat  itu  sendiri  serta  perlu  adanya  sosialisasi yang lebih efektif dari pihak perusahaan fintech peer to peer lending syariah. Dengan meningkatnya minat pengguna  diharapkan  dapat  memberikan  solusi kemudahan  dalam  mendapatkan  modal  usahanya sehingga usaha mereka dapat berkembang lebih besar dan  juga  berdampak  pula  bagi  perekonomian Indonesia.

## 5. REFERENSI
Aprita,  S.  (2021).  Peranan  Peer  To  Peer  Lending dalam  Menyalurkan  Pendanaan  pada  Usaha Kecil  dan  Menengah. Jurnal  Hukum:  Samudra
Keadilan ,
16 (1), 37–61.
https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407
Baihaqi,  J.  (2018).  Financial  Technology  Peer-To- Peer  Lending  Berbasis  Syariah  di  Indonesia. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law , 1 (2). http://dx.doi.org/10.29406/jpr.v8i2.3458 Chrisjanto, E., & Tajsgoani, N. (2020). Karakteristik Hukum Fintech Ilegal dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman  Online. Jurnal  Meta  Yuridis , 3 (2). https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.5859 Diskop  UKM  Jatim.  (2020).  Profil  K-UMKM.
Diakses dari
https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_dat a/
Diskop  UKM  Jatim.  (2019).  Infografis  Kontribusi KUMKM  Dalam  Perekonomian.  Diakses  dari https://data.diskopukm.jatimprov.go.id/satu_dat
a/
Devi, O. S., Tamara, D. A. D., & Mai, M. U. (2022).
Minat  Publik  Terhadap  Investasi  P2P  Lending Fintech Syariah di Alami Sharia : Produk, Akad, Imbal  Hasil,  Tingkat  Keberhasilan  Bayar. Indonesian Journal of Economics and Management , 2 (2), 409–420. https://doi.org/10.35313/ijem.v2i2.3695
Harp, A. P., Fitri, R., & Mahanani, Y. (2021). Peer-to- Peer  Lending Syariah  dan Dampaknya  terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil ( UMK ) pada Masa Pandemi Covid- 19.
Al-Muzara’ah , 9 (1), 109–127. https://doi.org/10.29244/jam.9.1.109-127
Herlambang, Y., Azyani, S., Farras, Y. E. I., & Amin, M.  F.  (2019).  Konsep  Keadilan  Bagi  Nasabah Dalam  Akad  Murabahah  Bil  Wakalah  Di  Bank Syariah. Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  dan
Keuangan Syariah , 3 (2), 163–180. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4297
Hidayat,  A.,  Azizah,  N.,  &  Ridwan,  M.  (2022).
Pinjaman  Online  dan  Keabsahannya  Menurut Hukum  Perjanjian  Islam. Jurnal  Indragiri: Penelitian Multidisiplin , 2 (1), 1–9.
Iskandar, E., Ayumiati, & Katrin, N. (2019). Analisis Prosedur  Pembiayaan  Dan  Manajemen  Risiko Pada  Perusahaan  Peer  To  Peer  (P2P)  Lending Syariah  Di  Indonesia  (Studi  Kasus  Pada  PT. Ammana  Fintek  Syariah). Jurnal  J-Iscan , 1 (2), 1–28. https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.698 Keuangan,  O.  J.  (2016). Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi
Informasi . Diakses dari https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa- keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/
POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20- %20POJK%20Fintech.pdf Keuangan,  O.  J.  (2021). Statistik  Fintech  Lending Indonesia Periode Desember 2021 . Diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech- Lending-Periode-Desember-2021.aspx Keuangan, O. J. (2022). Perusahaan Fintech Lending Berizin . Diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial- technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-
Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April- 2022.aspx
Latifah, F. N., Maika, M. R., & Azizah, N. L. (2020).
Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Melakukan Pembayaran Transaksi Non Tunai Berbasis Web. Malia:  Jurnal  Ekonomi  Islam , 12 (1),  29–38. https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2005
Misissaifi,  M.,  &  Sriyana,  J.  (2021).  Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Minat  Menggunakan Fintech Syariah. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi
Kita , 10 (1), 109–124. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.276
Muhammad,  R.,  &  Nissa,  I.  K.  (2020).  Analisis Resiko  Pembiayaan  dan  Resolusi  Syariah  pada Peer-To-Peer Financing. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah , 8 (1).
http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.655 8
Mukhtar,  D.  F.,  &  Rahayu,  Y.  (2019).  Analisis Pendanaan  Modal  UMKM  Melalui  Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 8 (5).
Nasution,  D.  S.  (2017).  Urgensi  Fintech  dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi. IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Syariah , 8 (2). https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v8i1.389 Nugrahani,  F.  (2014).  Metode  Penelitian  Kualitatif.
Solo: Cakra Books , 1 (1).
Putri,  S.  (2021).  Peran  Pembiayaan  Syariah  Dalam Pengembangan  UMKM  DI  Indonesia. Al- Amwal:  Jurnal  Ekonomi  Islam , 10 (2),  170–177. https://doi.org/10.36341/al-amwal.v10i2.208
Rainanto,  B. H.  (2019). Analisis  Permasalahan  yang Dihadapi  Oleh  Pelaku  Usaha  Mikro  agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil (Scalling Up) pada  UMKM  di  14  Kecamatan  di  Kabupaten Bogor. JIMKES:  Jurnal  Ilmiah  Manajemen
Kesatuan , 7 (1), 201–210. https://doi.org/10.37641/jimkes.v7i1.213
Sidoarjo,  B.  P.  S.  (2022). Pertumbuhan  Ekonomi
Menurut  Lapangan Usaha  Kabupaten  Sidoarjo .
Diakses dari
https://sidoarjokab.bps.go.id/indicator/52/52/1/p ertumbuhan-ekonomi-menurut-lapangan- usaha.html
Subardi,  H.  M.  P.  (2021).  Mekanisme  Pembiayaan Fintech  Peer  to  Peer  Lending  Syariah  Bagi UMKM di Indonesia. Jurnal Produktivitas , 8 (2), 305–311. http://dx.doi.org/10.29406/jpr.v8i2.3458