…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Kebebasan Berekspresi VS Pencemaran Nama Baik di Tinjau dari Peraturan Perundang Undangan di Indonesia
Solikhin 1 , Trias Saputra 2 , Sarman 3 1,2,3 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa E-mail: isol65964@gmail.com

## Article History:
Received: 14 Juni 2024
Revised: 25 Juni 2024
Accepted: 26 Juni 2024 Abstract: Bahwa saat ini perkembangan teknologi semakin pesat perkembanganya sehingga masyarakat begitu
mudah dalam menggunakan serta memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada tersebut, salah satu teknologi yang sangat memudahkan manusia dalam kehidupan sehari hari ialah Internet. Di akui bahwa saat ini keberadaan internet telah mampu mengubah peradaban dunia di mana salah satunya adalah bagaimana kemudian dengan berbagai macam teknologi lain yang saling berkaitan seperti komputer dan smartphone mampu membuat internet semakin mudah di akses sehingga manusia dapat dengan mudah berkomunikasi degan manusia lain tanpa ada batasan Ruang dan waktu.
Namun di balik kemudahan tersebut sering kali seseorang terjebak dalam perbuatan yang tanpa di sadarinya ternyata tindakannya tersebut telah bertentangan dengan norma yang tumbuh di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga perbuatanya ternyata melanggar norma hukum yang ada di negara ini. Perkembangan internet saat ini di barengi juga dengan semakin canggih nya berbagai macam produk elektronik seperti laptop, handphone dan berbagai jenis lainya sehingga semakin memudahkan manusia untuk menggunakan layanan internet, namun di balik kemudahan dalam mengakses internet tersebut, ternyata di lain sisi penggunaan internet juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya, hal itu di karenakan tidak bijaknya seseorang dalam mempergunakanya, salah satu kasus hukum yang sering timbul dari akibat kurang cermatnya masyarakat dalam bermedia sosial yaitu kasus pencemaran nama baik.
Keywords: Kebebasan Berekspresi, Pencemaran Nama Baik, Peraturan Perundang Undangan.
PENDAHULUAN Sekarang ini banyak sekali kita jumpai informasi atau berita tentang adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan melalui media sosial internet seperti perjudian, penipuan,
pencemaran nama baik dan lain sebagainya, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial atau internet masih marak di lakukan oleh masyarakat baik di indonesia maupum di berbagai negara di belahan dunia, bentuknya bermacam macam dari yang model unggahan video, gambar yang di sertai dengan keterangan pendapat pribadi sehingga dari tindakan tersebut yang tanpa di sadari pada akhirnya menyerang orang lain. Salah satu perbuatan yang di anggap sederhana namun berdampak cukup besar yaitu dengan memasang status di media sosial baik itu berupa gambar, video serta tulisan seperti di media sosial facebook, whatsup dan media sosial yang lainya. Pada ahirnya ada beberapa orang yang kemudian terjerat atas pencemaran nama baik akibat dari tidak bijaknya dalam muatan baik redaksi, video, maupun gambar yang ternyata menyerang martabat dan kehormatan orang lain. Media pemberitaan online atau dalam istilah sehari-hari biasa disebut dengan koran digital merupakan bagian dari media massa yang juga hadir menghiasi saluran informasi di era modern sebagai suatu bentuk pemanfaatan sistem elektronik yang dianggap lebih efisien dan efektif dalam meraih jumlah penikmat berita. (Deden, 2021, p. 2594)
Tindak pidana pencemaran nama baik sering kali dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang bertujuan untuk mencoreng reputasi dan martabat seseorang dengan menyebarkan informasi palsu, merugikan, atau tidak benar yang dapat merusak nama baik orang tersebut. Tindakan pencemaran nama baik bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, dan dapat merugikan korban secara sosial, ekonomi, dan emosional. Hal ini melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina. Nama yang baik adalah penilaian yang baik dalam opini umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yaitu, kebiasaan atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian umum dalam masyarakat tertentu di di batasi mana tindakan itu dilakukan dan Konteks tindakan. Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: "menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding ofgeode naam)". Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah "pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan mengklaim sesuatu jejaring sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan masing-masing individu. (Lubis, Muhamad Ansori;, 2020, p. 38)
Di Indonesia masih cukup banyak kasus pencemaran nama baik yang sampai ke ranah meja hijau dan beberapa waktu yang lalu ada kasus yang cukup menyita perhatian publik di mana kasus tersebut merupakan kasus pencemaran nama baik yang melibatkan tokoh terkenal di negeri ini yaitu kasus yang terjadi antara Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan seorang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Haris Azhar seorang pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan Fatia Maulidianti yang merupakan seorang koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Kasus ini sendiri bermula pada bulan agustus tahun 2021 lalu Perkara ini berawal dari percakapan antara Haris azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam video yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar. Video tersebut berjudul " Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!!Jendral BIN juga
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
ada!!!ngehamtam” . Laporan Luhut terhadap Haris dan Fatia dibuat di Polda Metro Jaya pada 22 September . Penulis melihat bahwa kasus tersebut sangat menarik untuk di lakukan kajian karena kasus ini melibatkan orang orang yang cukup populer di indonesia, menjadi menarik karena di lihat dari segi kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang sangat mendasar di negara demokrasi.
Atas dasar tersebut sebagaimana sudah penulis uraikan, maka penulis melihat bahwa kasus yang terjadi antara Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan seorang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Haris Azhar seorang pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan Fatia Maulidianti yang merupakan seorang koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sangat menarik untuk di lakukan kajian karena kasus ini melibatkan orang orang yang cukup populer di indonesia, menjadi menarik karena di lihat dari segi kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang sangat mendasar di negara demokrasi seperti Indonesia yang mana kebebasan berpendapat merupakan unsur penting di dalam ber jalanya sebuah demokrasi yang baik.

## LANDASAN TEORI
Tindak pidana
Sebelum kita ulas lebih dalam tentang apa itu tindak pidana pencemaran nama baik, terlebih dahulu kita fahami kembali tentang apa itu tindak pidana. Hukum pidana belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang kadang juga delict yang berasal dari kata latin delictuym . Hukum pidamna negara angelo saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP indonesia berasal atau bersumber dari WvS belanda, maka istilah aslinya pun sama, yaitu strafbaar feit. Timbulah masalah dalam menerjemahkan istilah strafbaar feit itu ke dalam bahasa indonesia. Moljanto dan roeslan saleh memakai istilah perbuatan pidana, meskipun tidak untuk menerjemahkan strafbaarfeit itu. Utrecht menyalin istilah strafbaarfeit menjadi istilah tindak pidana. Rupanya utrecht menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang di pakai oleh Utrecht, UUD sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.
Moeljanto menolak istilah peristiwa pidana karena menurutnya, peristiwa itu adalah pengertian konkrit yang hanya menunjuk kepada sesuatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Sekarang ini semua undang undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang Undang Tindak Pidana Ekonomi, undang undang tindak pidana imigrasi, undang undang tindak pidana suap, dan seterusanya. Istilah tindak pidana itu pun di setujui oleh moeljanto. Anthara lain di katakan bahwa “tindak” sebagai kata yang tidak begitu di kenal, maka perundang undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasanya hampir selalu memakai pula “perbuatan”. A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena perbuatan pidana yang di pakai oleh moeljanto itu juga kurang tepat karena dua kata benda bersambungan yaitu perbuatan dan pidana, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya, jadi meskipun ia tidak sama dengan moeljanto tetapi keduanya rupanya di pengaruhi oleh istilah yang di pakai di jerman yaitu “Tat” perbuatan atau “Handlung” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata feit dalam bahasa belanda itu, tetapi A. Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik di pakai istilah pidananya saja yang umum di pakai oleh para sarjana yaitu delik. (Hamzah, 2012, p. 118).
Sementara. Dr. Fitri Wahyuni dalam bukunya mengatakan bahwa Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istiah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah strafbaarfeit adalah peristiwa pidana; strafbare handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan criminal act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. (Wahyuni, 2017, p. 35)
Pencemaran Nama Baik Pencemaran nama baik secara singkat dapat di artikan sebagai suatau perbuatan yang di lakukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tujuan untuk menjatuhkan harkat serta martabat oang lain. Dr. Yurizal menyatakan bahwa pencemaran nama baik di dalam Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) NO 11 TAHUN 2008 tidak di sebutkan tentang pencemaran nama baik, tapi dengan merujuk pasal 310 ayat 1 KUHP pncemaran nama baik dapat di artikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang di maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum. (Yurizal, 2018, p. 33)
Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat penting. Kebebasan berpendapat memungkinkan setiap orang untuk mengemukakan pandangan dan pendapatnya tanpa takut akan tindakan balasan atau hukuman dari pemerintah atau entitas lain. Dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat memainkan peran penting dalam memastikan keberadaan sistem politik yang terbuka dan demokratis, dan juga membantu dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia lainnya. Dalam deklarasi universal hak asasi manusia, Pasal 19 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa campur tangan dan mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa pun dan tanpa memandang batas wilayah." Hal ini menunjukkan pentingnya kebebasan berpendapat dalam menjaga keberlangsungan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, kebebasan berpendapat seringkali terbatas oleh undang-undang atau tindakan pemerintah yang membatasi hak ini. Beberapa negara mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional, tetapi pada kenyataannya hukum dan kebijakan yang diterapkan seringkali membatasi kebebasan berpendapat. Selain itu, kebebasan berpendapat juga terkait erat dengan hak-hak lain, seperti hak atas informasi, hak atas
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
privasi, dan hak atas kebebasan pers. Keterkaitan ini menekankan pentingnya memastikan bahwa kebebasan berpendapat dijaga dan di lindungi dalam konteks yang lebih luas dari hak asasi manusia. Dalam rangka memastikan kebebasan berpendapat dilindungi dan dihargai, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan media. Masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam memperjuangkan kebebasan berpendapat dan memonitor tindakan pemerintah untuk membatasi hak ini. Sedangkan media dapat membantu dalam memastikan akses informasi yang terbuka dan transparan, serta memberikan platform untuk individu dan kelompok untuk mengemukakan pandangan mereka. (Kusuma, Ersa;, 2023, p. 99)
Hak Asasi Manusia Pegertian hak asasi manusia menurut deklarasi universal HAM yaitu hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang di peroleh sejak lahir dan tiak dapat di cabut dari seseorang. (Sunarso, 2020, p. 1) . Sedangkan menurut Undang Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 menyatakan “ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugrahnya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ”. Secara etimologis, hak asasi manusia terdiri dari tiga suku kata yaitu hak, asasi dan manusia. Dua kata pertama hak dan asasi berasal dari bahasa arab, sementara kata Manusia adalah kata dari bahasa indonesia, kata haqq adalah bentuk tunggal dari kata huquq . Kata haqq di ambil dari akar kata haqqa , yahiqqu, haqqaan yang berarti benar, nyata, pasti, tetap dan wajib apabila di katakan , yahiqqu alaika an taf’ala kadza , artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian tersebut, haqq adaah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukkan sesuatu. Adapun kata asasiy brasal dari akar kata assa, yaussu, asasaan artinya membangunn mendirikan dan meletakan kata assas adalah bentuk tunggal dari kata usus yan berarti asal, essensial, asas, pangkal dasar dari segala sesuatu, dengan demikian kata asasi di adopsi ke dalam bahasa indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok. (muhtaj, 2008, p. 17)

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, di mana yang di maksud di sini adalah penelitian hukum kepustakaan yang di lakukkan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka maupun bahan sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Mamudju, 2001)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bagaimana Pengaturan Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik
a. Pengaturan tindak pencemaran nama baik menurut KUHP Di dalam tatanan hukum Indonesia. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHPidana Dalam peraturan perundang-undangan, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Dalam ayat 1, dinyatakan bahwa “ barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Selanjutnya ayat 2, menyatakan bahwa “ apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah” . Sebaliknya, ayat 3 menegaskan bahwa “ tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri ”. Maka dilihat dari ketentuan Pasal 310 telah dirumuskan tindakan Pencemaran Nama Baik itu dapat berupa :
1. Pemfitnahan atau fitnah (laster) pasal 311 2. Penghinaan sederhana atau bersahaja. Pasal 315.
3. Pemfitnahan atau fitnah (laster) pasal 311
4. Penghinaan sederhana atau bersahaja. Pasal 315.
Dalam pasal 310 ini, ada dua bentuk kejahatan penghinaan yang dapat kita temukan yaitu pencemaran atau penistaan yang terdapat pada ayat 1, dan yang kedua adalah pencemaran tertulis yang terdapat pada ayat 2. Subjeknya adalah barang siapa, unsur sengaja di sini di tempatkan di bagian depan yang berarti mempengaruhi seluruh unsur atau rumusan yang mengikutinya. Namun perlu di perhatikan bahwa dalam rangka penerapan pasal ini tidak perlu di permasalahkan apakah si pelaku juga mengetahui atau bahkan menghendaki akibat dari pencemaranya itu. Misalnya si A yang di cemarkan nama baikya atau kehormatanya oleh atasanya telah di mutasikan atau di tunda kenaikan jabatanya, maka cukuplah jika si pelaku mengetahui bahwa ia telah mencemarkan seseorang, cukuplah jika si pelaku menyadari bahwa ia telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu dan dengan maksud supaya di ketahui oleh umum, kalaupun di persoalkan atau di pertanyakan akibat yang lebih jauh yang di kehendaki oleh pelaku, maka hal ini hanyalah merupakan bahan pertimbangan untuk menentukan berat ringnanya pidana yang akan di jatuhkan. (Sianturi, 2016, p. 558)
Kemudian, jika kita maknai perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu sebagaimana terdapat pada ayat (1) adalah dengan ucapan, ucapan terdiri dari kata kata atau rangkaian kalimat. di dalam perbuatan menyerang dengan cara menuduh orang melakukan perbuatan tertentu karena sifatnya maka harus di lakukan dengan perbuatan yang wujudnya adalah ucapan tentang kata kata atau kalimat. tuduhan melakukan perbuatan yang sifatnya mencemarkan yang sifat mana terdapat juga pada tulisan, karena tulisan adalah wujud nyata dari kata kata atau kalimat yng di ucapkan. Pencemaran menurut ayat (1) atau pencemaran lisan, adalah perbuatan berupa menyerang perbuatan menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan perbuatan, tidak perlu di lakukan secara terbuka atau di muka umum, tetapi boleh di muka yang di tuju saja, tetapi terkandung maksud yang terang agar di ketahui umum, sementara itu pada pencemaran tertulis, dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, menggunakan sarana tulisan atau gambar dengan cara di siarkan, di pertunjukan atau di tempelkan di syaratkan harus secara terbuka. (Adami Chazawi, 2009, p. 101)b).
Selanjutnya jika di lihat dari unsur tulisan atau gambar adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun dengan alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata kata atau kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu menyerang kehormatan dan nama baik orang di atas sebuah kertas atau benda lainya yang sifatnya dapat di
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
tulisi seperti kertas, papan, kain dan lain sebagainya. Cara membuat benda tulisan dapat di lakukan dengan tangan, dengan mesin ketik, dengan mesin cetak dan dengan cara apapun, tulisan boleh di buat dengan bahasa apapun asalkan dapat di mengerti oleh orang orang yang di mana tempat tulisan itu di siarkan, di pertunjukan atau di tempelkan. Hal ini berhubung dengan dapat terserangnya nama baik dan kehormatan orang lain, apa bila isi tulisan itu dapat di mengerti oleh umum atau orang orang di mana tempat pencemaran itu di lakukan, kesengajaan si pembuat di tujukan agar isi tulisan di ketahui umum, untuk itu haruslah dengan bahasa yang di mengerti oleh lingkungan masyarakat di mana tulisan itu di siarkan, di pertunjukan, dan di tempelkan. Gambar atau gambaran atau lukisan adalah tiruan dari benda yang di buat dengan coretan tangan melalui alat tulisan seperti pensil, kuas, dan cat dengan alat apapun di atas kertas atau benda lainya yang sifatnya dapat di gambari atau di tullisi, gambar ini harus mengandung suatu makna yang sifatnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu yang di tuju. (Adami Chazawi, 2009, p. 102) Yang berikutnya kita lihat makna dengan cara di siarkan, di pertunjukan,atau di tempelkan secara terbuka. Di siarkan ( verspreiden ) maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut di buat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat di cetak atau di photo chopy yang kemudian di sebrakan dengan cara apapun misalnya di perjualbelikan, di kirim ke berbagai pihak, atau di bagi bagikan kepada siapapun. Oleh sebab itu ver-spreiden dapat pula dengan kata menyebarkan, dan cara menyabarkan sekian banyak tulisan atau gambar kepada khalayak ramai, telah nampak maksud si penyebar agar isi tulisan atau makna dalam gambar yang di siarkan yang sifatnya penghinaan di ketahui umum. Menyiarkan tidak selalu di lakukan secara langsung berhadapan antara si pembuat dan orang orang seperti membagi bagikan pamflet di jalan umum, juga bisa secara tidak langsung misalnya mengirimkan majalah majalah yang ada tulisan atau isinya menghina orang melalui kantor pos kepada langganan atau kepada agen untuk di sampaikan kepada langganannya atau untuk di perjual belikan. Di pertunjukan ( ten toon gesteld ) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya tadi mennghina kepada umum sehingga orang banyak mengnetahuinya. Menunjukan bisa terajdi secara langsung pada saat menunjukan kepada umum ketika itu banyak orang, tetapi bisa juga secara tidak langsung misalnya memasang sebuah sepanduk yang isi nya menghina di atas sebuah jalan raya di lakukan pada tengah malam yang saat itu tidak ada seorangpun melihatnya. Namun pada keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina pada spanduk tersebut. Sedangkan di tempelkan ( aanslaan ), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut di tempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat di tempeli misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya. Perbuatan menempelkan juga dapat terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung yakni ketika sedang menempelkan tulisan atau gambar di lakukan secara langsung di hadapan banyak orang, tetapi bisa juga secara tidak langsung misalnya menempelkan pamlet di setiap pohon di sepanjang jalan ketika tengah malam ketika itu tidak ada seorang pun melihatnya, keesokan harinya semua orang yang melalui jalan itu dengan leluasa dapat membaca tulisan itu. (Adami Chazawi, 2009, p. 103)
Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang Undang Ite Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki pengaturan di bidang teknologi informasi yang diundangkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelum ada UU ITE, kasus-kasus di bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan persoalan hukum pidana diselesaikan dengan KUHP saat ini dan peraturan
perundang-undangan di luar KUHP. Dengan adanya UU ITE, negara Idonesia telah melakukan salah satu upaya dalam memberantaskan kejahatan di dunia teknologi informasi. (Lawalata, Imanuel Jerry Arthur;, 2024, p. 17218) Kemudian, tindak pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 2024 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termuat di dalam pasal 27a yang menyatakan. “ Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik ”. Di dalam pasal 27a ini, penulis melihat bahwa secara muatan materi di dalam pasal ini lebih mengakomodir ketentuan di dalam pasal 310 KUHP ayat 1 dan ayat 2,
Ketentuan pidana di dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ini di buat lebih detail lagi dari Undang Undang sebelumnya, di mana di dalam ketentuan ini lebih luas lagi pengaturanya di mana secara ancaman pidana memang lebih rendah detail di sebutkan termasuk muatan di dalam pasal 27a ini merupakan tindak pidana aduan sehingga hanya dapat di tuntut atas pengaduan langsung dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Berikut ini detail ketentuan ancaman pidana yang termuat di dalam pasal 45 ayat 4 sampai dengan pasal 45 ayat 7 :
(4) Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya ha1 tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp4O0.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.
(6) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.00O,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(7) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau b. dilakukan karena terpaksa membela diri
Pencemaran Nama Baik Dan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dari sebuah sistem demokrasi di Indonesia. Negara yang demokrasi dapat terlihat dari adanya perlindungan terhadap warga negaranya akan kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka di ruang publik. Indonesia merupakan negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, sehingga sebuah perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat di jadikan sebuah faktor untuk mendukung pengawasan, kritik, dan juga saran terhadap jalanya penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokrasi,
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
kemerdekaan mengemukakan pikiran serta pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian inti dari hak asasi manusia yang sangat hakiki, hal ini diperlukan guna menegakkan kebenaran dan juga keadilan, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebebasan berekspresi di perlukan suatu jaminan perlindungan hak untuk memperoleh informasi yang merupakan bagian darri sebuah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi yang bersifat umum atau publik, yang demikian merupakan salah satu ciri penting dari sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik.
Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Hal ini diaminkan dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian penafsiran dari pasal tersebut diakomodir melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) “kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.”.
Kemudian, ia juga di perkuat lagi oleh Undang Undang Lainya Yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang Undang ini, pengaturan tentang hak asasi manusia lebih rinci lagi dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini di landasi asas asas hak asasasi manusia yang universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia manusia bagi setiap warga negara. Dalam Undang Undang ini hak hak dasar manusia sangatlah di jamin sebagaimana di sebutkan pada ayat 1 yang menyatakan:
1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
Jika kita lihat dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi, maka hal tersebut merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia yang di berikan serta di jamin oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang Undang ini, kebebasan berpendapat dan berekspresi termuat pada pasal 23 ayat 2 yang menyatakan:
(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak meupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa Beberapa aturan diatas menegasakan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan di ruang publik. Setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah serta lembaga negara lainnya. Pendapat
atau kritikan atas setiap kebijakan publik merupakan suatu kontrol terhadap jalannya suatu pemerintahan. Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan tidak bertentangan dengan HAM dan kebijakan tertuju jelas untuk rakyat. Terdapat empat aspek penting dalam penilaian kondisi demokrasi di Indonesia 1). Kebebasan Sipil. 2). Partisipasi Sipil. 3). Supermasi Hukum. 4). Perlindungan HAM. (Nasution, 2020, p. 38).
KESIMPULAN
Bahwa tindak pidana pencemaran nama baik sering kali terjadi akibat semakin canggih dan juga semakin pesatnya peerkembangan teknologi dan semakin mudahnya mengakses internet, sehingga dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara ketentuan pidananya lebih baik dari Undang Undang sebelumnhya ini dapat membuat seseorang untuk lebih berhati hati dan lebih bijak lagi dalam menggunakan serta memanfatkan teknologi internet hususnya dalam bermedia sosial.
Bahwa perlu di fahami, kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berekspresi tetap ada batasan batasannya meskipun hal ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang di miliki oleh setiap warga negara, namun demikian kita tetap harus memahami bahwa kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berekspresi tidaklah sebebas bebasnya.
Poin penting yang harus kita fahami adalah bahwa pencemaran nama baik dan kebebasan berekspresi adalah suatu hal yang berbeda, pencemaran nama baik lebih kepada tuduhan yang tidak dapat di buktikan kebenaranya, sedangkan kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan suatu tindakan yang berdasarkan data dan juga fakta.
DAFTAR REFERENSI Adami Chazawi. (2009). Hukum Pidana Positif Penghinaan. Surabaya: PMN Surabaya. Hamzah, A. (2012). Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembanganya. Medan: Softmedia. Kusuma, Ersa;. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. Sanskara Hukum dan HAM , 99. Lawalata, Imanuel Jerry Arthur;. (2024). Hakikat Hukum tentang Delik Pencemaran Nama Baik . Jurnal Pendidikan Tambusai , 17218. Lubis, Muhamad Ansori;. (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA . JURNAL RETENRUM, Volume.1 No. 02 , 38. Mamudju, S. S. (2001). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers. muhtaj, m. e. (2008). DImensi Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sianturi, S. (2016). Tindak Pidana Di KUHP. Jakarta. Sunarso. (2020). Pendidikan Hak Asasi Manusia. Surakarta: Indotama Solo. Wahyuni, F. (2017). DASAR-DASAR HUKUM PIDANA. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama. Yurizal. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Cryme. Malang: Media Nusa Creative.