Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022

## RELEVANSI POLITIK KEKUASAAN DAN KINERJA BIROKRASI PASCA PEMILIHAN  BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT PERIODE 2017-2022  DI DINAS KESEHATAN
Chairullah, Nurliah Nurdin, Dian Anggraeni Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia Corresponding Author: Chairull759@gmail.com

## ABSTRACT
This study focuses on the relationship between the Pilkada and the performance of the Aceh Barat Health Office. This study aims to analyze the relevance of power politics to the performance of the West Aceh Health Service bureaucracy that has not been optimal, and to find a solution so that the West Aceh Health Service bureaucracy is protected from the political impact of the Pilkada. The  main  theories  used  are  Peter  Merkl's  theory  of  power  politics  (Budiardjo,  2007),  Weber's bureaucratic  neutrality  (Miftah  Thoha,  2014)  and  Sofian  Effendi,  2018),  and  bureaucratic performance theory (Agus Dwiyanto. 2012). Bureaucracy must be impartial, which means it must be fair, objective, unbiased and not in favor of anyone. Mutations and promotions are indicated to be related to the Pilkada process in West Aceh which has affected the West Aceh Health Service so  that  performance  in  serving  the  public  is  disrupted.  The  politicization  of  power  and  the performance of the bureaucracy in Aceh Barat Regency was shown in the form of inappropriate promotions and mutations at the Aceh Barat Health Office. Some of them are: 1) promotion of functional  dr  in  Puskesmas  to  become  director  of  CND  Hospital  in  2018,  2)  recruitment  of Freelance Daily Workers (THL) for cleaning staff, administrative staff and health workers at CND Hospital,  3)  transfer  of  Puskesmas  midwives  to  the  secretariat  DPRK,  4)  transfer  of  specialist doctors from CND Hospital to Puskesmas. The solution to prevent the politicization of power is by means of the DPRK exercising tighter control over the policies of the regent. For example, by creating  a  special  committee  and  urging  the  regent  to  remove  the  incompetent  director  of  the RSUD.
Keywords: Politicization, bureaucratic performance, solutions

## INTRODUCTION
Demokrasi  di  Indonesia  telah  menunjukkan  kemajuan  yang  signifikan  ditandai  dengan adanya pemilihan umum dan pemilukada atau pemilihan umum kepala daerah. Pemilihan umum atau  pemilu  baik  untuk  memilih  presiden  dan  wakil  presiden,  serta  anggota  parlemen  telah berlangsung  berulang  kali  dalam  kurun  20  tahun  terakhir.  Pemilu  menyediakan  ruang  bagi masyarakat  pemilih  untuk  aktif  memilih  siapa  yang  layak  menjadi  kepala  daerah.  Pilkada  telah memiliki  aturan  pemilihan  secara  jelas,  dan  adanya  pembatasan  oleh  UU  No.32  tahun  2004 tentang  Pemeritahan  Daerah  dan  PP  No.  6  Tahun  2005  tentang  Pemilihan,  Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Pilkada ini sering disebut bentuk kedaulatan yang dimiliki rakyat Indonesia dalam memilih wakilnya  untuk  menjalankan  pemerintahan  karena  pilkada  merupakan  mekanisme  rekrutmen pimpinan/kepala  daerah  oleh  rakyat  di  daerah  masing-masing.  Penyelenggaraan  pilkada  oleh KPUD  (Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah)  dipandang  akan  menghasilkan  pimpinan/kepala daerah secara objektif dan sesuai dengan aspirasi rakyat di daerah. Kepala daerah terpilih akan lebih bertanggung jawab karena dalam proses pemilihan selalu terbangun komunikasi di antara
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
keduanya. Kandidat kepala daerah mengunjungi masyarakat pemilih untuk meminta dukungan, sedangkan rakyat pemilih berkesempatan mengenal dan menakar kandidat bersangkutan.
Keterlibatan  ASN  dalam  politik  tersebut  menguatkan  fakta  bahwa  perilaku  birokrasi  di Indonesia selalu saja ditandai oleh dominannya aspek politis di bawah komando penguasa. Ketika berlaku sistem otoriter, maka birokrasi akan menganut tipe dan karakter yang cenderung otoriter; namun  sebaliknya  apabila  suatu  negara  berlaku  sistem  demokrasi,  perilaku  birokrasi  juga  akan memiliki kecenderungan budaya demokrasi.
Keterlibatan  birokrasi  dalam  Pilkada  telah  berdampak  pada  kinerja  birokrasi.  Birokrat cenderung  berpihak  kepada  calon  kuat,  umumnya  berpihak  kepada  petahana.  Keberpihakan birokrat cukup beralasan karena jabatan-jabatan strategis (sekda, kepala biro, kepala dinas, kepala kantor,  kepala  badan)  menjadi  ajang  lobi  politik  antara  partai  pemenang  dengan  partai-partai lainnya. Dampak yang muncul dari kompensasi jabatan antara penguasa dan partai politik adalah terganggunya  kinerja  birokrasi  yang  seharusnya  memegang  teguh merit  system (berdasar profesionalisme).  Karena  sebenarnya  banyak  birokrat  yang  profesional,  tetapi  kalah  dengan birokrat lain yang punya dukungan dari partai-partai politik. Birokrasi negara seolah berubah fungsi menjadi birokrasi politik. Hal ini ditandai oleh adanya intervensi partai politik dalam manajemen publik seperti rekrutmen pejabat,  penganggaran dan penggunaan infrastruktur birokrasi untuk kepentingan kelompok politik teruatama partai pengusung kepala daerah.
Mutasi  dan  promosi  jabatan  yang  tidak  prosedural  tersebut  telah  berimbas  pada  Dinas Kesehatan Aceh Barat sehingga kinerjanya dalam melayani publik terganggu. Hal ini tampak dari pengisian  sejumlah  jabatan  di  Puskesmas  dan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Cut  Nyak  Dhien (RSUDCND)  Meulaboh.  Pemerintah  kabupaten  melalui  RSUD  ini  resmi  memberhentikan sebanyak 272 tenaga kesehatan rumah sakit pada 2 Januari 2020. Tiga bulan sebelumnya, pihak RS sudah mengirimkan surat pemberhentian kepada semua tenaga kesehatan yang diberhentikan. Alasan  pemberhentian  sebagai  THL  (Tenaga  Harian  Lepas)  karena  tidak  memiliki  STR  (Surat Tanda  Register),  tenaga  yang  berlebihan,  seperti  tenaga  bidan  yang  penetapan  sesuai  dengan rekomendasi kongres XVI IBI tahun 2018, indisipliner. Pada kenyataannya, pegawai yang di PHK ada yang memiliki STR, SIK yaitu Surat Izin Kerja Kebidanan dan  Keperawatan. Saat yang sama, ada pegawai yang tidak memiliki STR justru dipertahakan.
Mutasi  juga  dilakukan  tanpa  mempertimbangkan  kompetensi  dan  keberlanjutan  karier, bahkan  ada indikasi untuk mengganggu konsentrasi lawan politik. Hal ini tampak pada mutasi bidan dari Puskesmas ke sekretariat dewan. Bidan yang dimutasi terebut adalah mantan istri ketua DPRK Aceh Barat yang selama ini kritis pada kebijakan bupati.
Mutasi di lingkungan Dinas Kesehatan Aceh Barat juga dialami oleh dokter spesialis dan wakil  direktur  pelayanan.  Keduanya  dipindah  tugakan  di  Puskesmas  sebagai  dokter  pelaksana Puskesmas.  Sebelum  ada  pemecatan  THL  dan  mutasi  tersebut,  pada  tahun  2018,  Bupati  Aceh Barat, Ramli MS menunjuk orang baru sebagai direktur rumah sakit itu, yakni dr. Furqansyah.
Tindakan PHK dan mutasi tersebut telah berdampak pada pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Aceh Barat dan di RS sehingga muncul komplain dari warga masyarakat. Misalnya terkait  kasus  pasien  yang  melahirkan  di  kamar  mandi  ruang  bersalin  RSUD  Cut  Nyak  Dhien Meulaboh, yang diduga karena terlambat mendapat tindakan medis dari paramedis di rumah sakit pemerintah  tersebut.  Publik  menilai  kinerja  RS  RSU  Cut  Nyak  Dhien  selama  dipimpin  Dr Furqansyah  mengalami  kemunduran.  Dr  Furqansyah  dipandang  kurang  mampu  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  direktur  Rumah  Sakit  Cut  Nyak  Dhien  Meulaboh  serta  tidak mampu  mendisiplinkan  para  dokter  spesialis  yang  bertugas  di  Poliklinik  agar  memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Fakta-fakta  di  atas  menunjukkan  bahwa  bupati  terpilih  telah  melakukan  mutasi  dan promosi jabatan tanpa melalui prosedur yang benar sehingga berdampak pada munculnya pejabat
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
yang  kurang  berkompeten  sehingga  berpengaruh  terhadap  kineja  birokrasi  di  Dinas  Kesehatan Aceh Barat. Fakta ini juga memperlihatkan adanya relasi kekuasaan bupati dengan kinerja birokrasi di Dinas Kesehatan Aceh Barat sehingga menarik untuk diteliti.
Politik kekuasaan secara konsep terbentuk dari dua pengertian yaitu politik dan kekuasaan. Politik dapat dipahami sebagai tindakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berbuhungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah  tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.  Menurut Andrey Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Dua pengertian tersebut menjelaskan bahwa politik bertujuan untuk mencapai  kepentingan  publik  meskipun  di  dalam  proses  politik  sering  ada  konflik  karena perbedaan kepentingan.
Upaya memenangkan konflik kadangkala  ada aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh  kelompok  politik  tertentu  demi  mencapai  tujuan  yang  mereka  cita-citakan.  Peter  Merkl mengatakan  bahwa  politik  dalam  bentuk  yang  paling  buruk,  adalah  perebutan  kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri ( politics at its worst is a selfish grab for power, glory, dan riches ). Dalam praktik politik demikian muncul istilah  politik kekuasaan  sebagai politik untuk perebutan kekuasaan, kekayaan dan kepentingan diri sendiri. Pengertian lain menyebutkan bahwa politik kekuasaan berarti menggunakan  kekuasaan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya agar patuh mengikuti kepentingannya.
Kekuasaan  didefinisikan sebagai  kapasitas individual, kelompok maupun struktur untuk mencapai  efek  yang  diinginkan  seperti  kekuatan,  pengaruh,  dan  otoritas.  Kekuasaan  biasanya digambrkandengan metafora atau gambaran tentang pemaksaan dan dominasi. Misalnya, kekuatan koersif dalam bentuk kekuatan fisik jelas dilaksanakan ketika ingin menyerang dan menaklukkan yang lain. Sumber daya yang digunakan untuk memaksa dapat mencakup kekerasan, kecakapan militer, dan kekuatan tentara besar. Mungkin jenis kekuatan ini adalah bentuk mentah atau paling murni. Dominasi juga mencerminkan penggunaan sumber daya dengan konsekuensi bagi orang lain dalam masyarakat.
Dua instrumen yang biasa dimanfaatkan oleh penguasa yaitu pandangan umum sebagai hal yang  wajar  atau  lumrah.  Orang  yang  berkuasa  dipandang  wajar  menggunakan  kekuasaannya melalui ancaman, intimidasi, atau paksaan. Instrumen kedua adalah kekuatan kompensasi, yang menyiratkan  kemampuan  untuk  mengubah  perilaku  seseorang  dengan  menawarkan  hadiah. Dalam  sistem  kontemporer,  penghargaan  seperti  promosi,  pengakuan  publik,  dan  uang  (atau barang berharga lainnya) adalah instrumen yang efektif untuk mengubah perilaku seseorang.
Politisasi kekuasaan berarti menggunakan kekuasaan untuk tujuan politik tertentu, bukan untuk  kepentingan  publik.  Namun,  politisasi  dipandang  legal  karena  kekuasaan  melekat  pada institusi yang memiliki otoritas untuk mengendalikan dan mendistribusikan kembali kekuasaan kepada  pihak  lain.  Institusi  dibayangkan    untuk  mengorganisasikan    politik  yang  mengatur bagaimana  mempertahankan  kekuasaan,  melakukan  pengendalian,  melegitimasi  dan mendistribusikan kembali kekuasaan.
Politik kekuasaan tidak dapat dihindari karena politik berada dalam suatu sistem yang di dalamnya  terdapat  sistem  pemerintahan  dan  sistem  kekuasaan  yang  mengeluarkan  peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan-hubungan individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan antara negara dengan negara. Praktik politik tidak terpuji bisa
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
dilakukan oleh siapa saja, baik oleh individu politikus maupun oleh partai politik. Partai politik sangat mungkin melakukan politik kekuasaan karena partai politik merupakan organisasi publik yang  bertujuan  untuk  membentuk  opini  masyarakat  dan  membawa  pimpinannya  berkuasa  dan memungkinkan para pendukungnya mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut
Berdasarkan  penjelasan  dari  berbagai  sumber  di  atas,  politisasi  kekuasan  tampak  pada indikator yaitu: ancaman, intimidasi atau paksaan, serta penggunaan kekuatan kompensasi untuk mengubah  perilaku  bawahan.  Politik  kekuasaan  dilakukan  dengan  tujuan  agar  bawahan  loyal kepada pemilik kekuasaan, meskipun kurang berpihak pada kepentingan publik.
Birokrasi  memiliki  sejumlah  makna,  di  antaranya  adalah  pemerintahan  yang  dijalankan oleh suatu biro yang biasanya disebut dengan officialism , badan eksekutif pemerintah ( the executive organs of government ), dan keseluruhan pejabat publik ( public officials ), baik itu pejabat tinggi ataupun rendah. Dalam konteks Indonesia, lembaga pemerintah pada umumnya memiliki hierarki yang panjang, prosedur dan standar operasi yang tertulis, spesialisasi yang rinci, dan pajabat karier yang menjadi  karakteristik  birokrasi  Weberian.  Oleh  karena  itu,  lembaga  pemerintah  sering  disebut sebagai  birokrasi  pemerintah.  Karena  kinerja  birokrasi  pemerintah  pada  umumnya  cenderung buruk  dan  mengecewakan,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik,  sehingga pandangan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah kurang baik.
Menurut Hegel dalam budi, birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral  dalam  struktur  sosial  dan  berfungsi  sebagai  penghubung  antara  negara  yang memanifestasikan  kepentingan  umum  dan  masyarakat  sipil  yang  mewakili  kepentingan  khusus dalam  masyarakat.  Menurut  Blau  mengatakan  bahwa  birokrasi  merupakan  organisasi  yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis. Muhaimin mengatakan bahwa birokrasi adalah keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah (untuk memberikan pelayanan publik) dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu.
Robbins mengutip konsep birokrasi ideal dari Weber yang terdiri dari 7 elemen, sebagai berikut:
a. Spesialisasi  pekerjaan,  yaitu  semua  pekerjaan  dilakukan  dalam  kesederhanaan,  rutinitas  dan mendefinisikan tugas dengan baik.
b. Hierarki kewenangan yang jelas, yaitu sebuah struktur multi tingkat yang formal, dengan posisi hierarki atau jabatan, yang memastikan bahwa setiap jabatan yang lebih rendah berada di bawah supervisi dan kontrol dari yang lebih tinggi.
c. Formalisasi yang tinggi, yaitu semua anggota organisasi diseleksi dalam basis kualifikasi yang didemonstrasikan dengan pelatihan, pendidikan atau latihan formal.
d. Pengambilan  keputusan  mengenai  penempatan  pegawai  yang  didasarkan  atas  kemampuan, yaitu keputusan tentang seleksi dan promosi didasarkan atas kualifikasi teknis, kemampuan dan prestasi para calon.
e. Bersifat tidak pribadi (impersonalitas), yaitu sanksi-sanksi diterapkan secara seragam dan tanpa perasaan  peribadi  untuk  menghindari  keterlibatan  dengan  keperibadian  individual  dan freferensi peribadi para anggota.
f. Jejak karier bagi para pegawai, yaitu para pegawai diharapkan mengejar karier dalam organisasi. Sebagai  imbalan  atas  komitmen  terhadap  karier  tersebut,  para  pegawai  mempunyai  masa jabatan,  artinya  mereka  akan  dipertahankan  meskipun  mereka  tidak  berfungsi  atau  jika kepandaiannya tidak terpakai lagi.
g. Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan peribadi, yaitu pejabat tidak bebas  menggunakan  jabatannya  untuk  keperluan  dan  kepentingan  pribadinya  termasuk keluarganya.
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
Eksistensi  birokrasi  sebagai  suatu  organisasi  erat  kaitannya  dengan  lingkungan  internal ataupun eksternal organisasi. Lingkungan internal organisasi tidak saja meliputi kondisi fisik yang sifatnya  kasat  mata,  melainkan  hal-hal  yang  tidak  secara  eksplisit  terlihat  akan  tetapi  juga mempengaruhi  kondisi  lingkungan  internal,  seperti  budaya  kerja,  kebiasaan-kebiasaan  pegawai, perilaku  organisasi,  sistem  diskresi,  dan  lain-lain.  Kondisi  internal  pegawai  tersebut  senantiasa berubah  dan  berkembang,  sehingga  menuntut  sebuah  pembelajaran  yang  sesuai,  agar permasalahan-permasalahan  yang  muncul  dapat  diantisipasi.  Sedangkan  lingkungan  eksternal meliputi  instansi-instansi  lain,  organisasi  swasta,  masyaralat,  kebijakan-kebijakan  pemerintah, teknologi,  kondisi  sosial  ekonomi  yang  mengalami  dinamika  dari  waktu-ke  waktu.  Eksistensi birokrasi    adalah  untuk  melayani  masyarakat  atau  publik.  Sikap  birokrasi  terhadap  masyarakat dapat  dibedakan  menjadi  dua  katagori;  orientasi  pelayanan  ( service  orientation )  dan  orientasi pengendalian sosial (s ocial control orientation ). Ketika birokrasi berorientasi pada pelayanan, maka masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah yang melayani kepentingan rakyatnya. Ketika birokrasi  berorientasi  pada  pengendalian  sosial,  masyarakat  dipandang  hanya  sebagai  objek kekuasaan.
Birokrasi  sering  dihadapkan  pada  dinamika  tarik  menarik  kekuasan  politik  sehingga birokrasi menjadi tidak netral. Netralitas birokrasi pada hakikatnya adalah suatu sistem dimana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada masternya (dari parpol yang memerintah), biarpun masternya berganti dengan master (parpol) lain. Pemberian pelayanan tidak bergeser  sedikit  pun  walau  masternya  berubah.  Birokrasi  dalam  memberikan  pelayanan berdasarkan  profesionalisme  bukan  karena  kepentingan  politik.  Menurut  Rouke  dalam (Watunglawar,  2015,  hal.  26),  mengatakan  bahwa  netralitas  birokrasi  dari  politik  sulit  terjadi karena birokrasi dalam melaksanakan program akan membutuhkan dukungan dari masyarakat luas yang  berpolitik.  Namun  memihaknya  birokrasi  pemerintah  kepada  kekuatan  politik  atau  pada golongan yang dominan membuat birokrasi tidak steril. Akan tetapi ketika birokrasi tidak netral, maka    ada  banyak  virus  yang  merusak  birokrasi  seperti:  pelayanan  yang  memihak,  jauh  dari obyektifitas,  terlalu  birokratis  (bertele-tele)  dan  sebagainya,  akibatnya  mereka  merasa  lebih  kuat sendiri, kebal dari pengawasan dan kritik.
Menurut Sofian Effendi (2018) menyampaikan bahwa “Netralitas mengacu pada imparsial yang artinya birokrasi haruslah adil, obyektif, tidak bias dan tidak berpihak pada siapapun, tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam pelayanan publik (tidak diskriminatif), pembuatan kebijakan (tidak  berpihak  pada  kelompok  tertentu),  dan  manajemen  ASN  (menerapkan  merit  sistem)”. Secara lebih rinci, Netralitas memiliki aspek-aspek sebagai berikut:  a. Netralitas dalam politik; b. Netralitas  dalam  pelayanan  public;  c.  Netralitas  dalam  manajemen  ASN;  d.  Netralitas  dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
Berangkat dari kemungkinan birokrasi yang tidak netral, pemerintah membuat UU yang mengatur netralitas birokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik; dan perekat dan pemersatu bangsa. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, pegawai ASN diberi  kewenangan  mengelola  keuangan  dan  asset  negara,  menggunakan  fasilitas  negara  serta membuat  kebijakan  yang  berdampak  pada  masyarakat  luas.  Agar  kewenangan  tersebut  tidak disalahgunakan dan hanya menguntungkan kelompok tertentu maka pegawai ASN harus bersikap netral. Pegawai ASN tidak diperbolehkan menggunakan uang dan asset negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Pegawai ASN juga dilarang membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif dan mengutamakan pelayanan hanya kepada kelompok tertentu saja.
Birokrasi  memiliki  kekuatan,  bahkan  menjadi  sumber  kekuatan  bagi  elit  untuk mengamankan  kepentingan  elit  di  birokrasi  itu  sendiri.  Dalam  konteks  otonomi  daerah,  elit tertinggi  adalah  bupati.  Elit  penguasa  atas  nama  negara  biasanya  beroperasi  untuk  melindungi
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
pengaturan kelembagaan yang menguntungkan elit dominan. Dalam konteks Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang menekankan pada syari’at Islam, pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan elit  akan  mudah  dilegitimasi  oleh  kultur  masyarakat  Aceh.    Aktor  dalam  budaya  tertentu memandang '' budaya '' itu sendiri - mungkin sebagai ''senjata '' atau ''sumber daya'' dalam perebutan kekuasaan.
Berdasarkan penjelasan dari sejumlah sumber di atas, dapat ditarik sejumlah indikator yang menunjukkan netralitas birokrasi. Netralitas birokrasi dilihat dari sejumlah indikator berikut: 1) pelayanan  berdasarkan  profesionalisme,  2)  tidak  memihak,  3)  adil,  4)  obyektif,  5)  tidak  bias. Pengertian tidak memihak ini tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam pelayanan publik (tidak diskriminatif),  pembuatan  kebijakan  (tidak  berpihak  pada  kelompok  tertentu),  dan  manajemen ASN (menerapkan merit sistem)

## METHODS
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  ( qualitative  research ). Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan relasi Pilkada  Aceh  Barat  dengan  kinerja  Dinas  Kesehatan  Aceh  Barat.  Pendekatan  kualitatif  yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh  dari  wawancara,  pengamatan  kepustakaan  dan  pengamatan  lapangan,  kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

## RESULT AND DISCUSSION
Pilkada  Kabupaten  Aceh  Barat  tahun  2017  telah  memunculkan  kepala  daerah  baru  yaitu Bupati Ramli MS dan  dengan kewenangan yang telah ditetapkan.  Bupati Ramli yang dilantik pada 10  Oktober  2017  telah  melakukan  langkah  perombakan  kabinetnya  sedemikian  rupa  sehingga sering melakukan mutasi pejabat. Ada indikasi motif politik kekuasaan dalam proses mutasi dan promosi  pegawai  di  lingkungan  Dinas  Kesehatan.  Pada  sub  bab  ini  dipaparkn  relevansi  politik kekuasaan dengan kinerja birokrasi.

## Relevansi Politik Kekuasaan dan Kinerja Birokrasi di Dinas Kesehatan Aceh Barat
Pilkada  telah  melahirkan  Bupati  kepala  daerah  yang  baru  sehingga  muncul  kebijakan- kebijakan Bupati yang disesuaikan dengan kepentingan politik Bupati, baik sejalan dengan visi dan misi yang pernah disampaikan saat kampanye ataupun kepentingan yang bersifat politik kekuasaan bagi bupati dan tim suksesnya. Pada tahun pertama memimpin, Bupati Ramli telah melakukan perombakan kabinet dengan banyak melakukan mutasi di semua instansi pemerintahan yaitu pada bulan Februari 2018, Juli 2018, Mutasi Januari 2019, Juni 2019 untuk eselon 2 dan 3, Mutasi Mei 2019, mutasi Oktober 2019 untuk eselon 2, 3 dan 4,  Februari 2020.
Perombakan dalam bentuk promosi jabatan merupakan hasil dari seleksi terbuka atau fit and proper test yang dilaksanakan Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat beberapa waktu lalu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).  Namun demikian, promosi dan mutasi  sejumlah  pejabat  tidak  lepas  dari  indikasi politisasi kekuasaan demi kepentingan bupati sebagai kepala daerah.
Politisiasi  ini  berimbas  pada  SKPD  Dinas  Kesehatan  Aceh  Barat.  Dinas  Kesehatan Kabupaten  adalah  satuan  kerja  pemerintahan  daerah  kabupaten  yang  bertanggung  jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten Aceh Barat yang juga menjadi wewenang dan tanggung jawab Bupati.  Kepala Dinas Kesehatan merupakan pejabat
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
di bawah Bupati yang menjalankan tugas dan wewenang urusan kesehatan tersebut.  Dalam hal ini, Bupati telah mengganti kepala dinas beberapa kali, termasuk mengangkat kepala dinas kesehatan yang baru yaitu H. T. R. Ridwan, M. Kes. Selain itu, bupati juga memutasi tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas-puskesmas.
Namun,  seringnya  melakukan  mutasi  pejabat  memperlihatkan fit  and  proper  test tidak dilakukan dengan baik. Buktinya, ada pejabat yang baru tiga hari dilantik sudah dimutasi ke posisi yang baru lagi. Kepala Dinas Kesehatan H. T. R. Ridwan, M. Kes yang baru dilantik bulan Februari 2018  sudah  dimutasi  menjadi  staf  ahli  bupati  pada  Mei  2019.  Sebagai  gantinya  yaitu  Syarifah Junaidah SKM MSi dari sebelumnya Kadis Sosial.
Mutasi  pada  bulan  Januari  2019  di  lingkungan  Dinas  Kesehatan  dialami  oleh  bidan Nilatrisna AMK yang selama ini bertugas sebagai perawat dan bidan di Puskesmas Kaway XVI tiba- tiba  dilantik  menjadi  Kepala  Sub  Bagian  (Kasubbag)  Rumah  Tangga  dan  Perlengkapan  pada Kesekretariatan DPRK Aceh Barat. Nilatrisna yang selama ini berprofesi sebagai bidan dan perawat lebih  tepat  ditempatkan  pada  bidang  keahlian  yang  dimilikinya,  seperti  di  rumah  sakit  atau puskesmas dalam melayani masyarakat. Di satu sisi merasa kekurangan tenaga kesehatan, tetapi di saat  yang  sama  justru  memutasi  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas  ke  kantor  DPRK  Aceh  Barat. Mutasi  ini  memperlihatkan  keputusan  yang  tanpa  pertimbangan  kompetensi  dan  kinerja, melainkan cenderung pada pertimbangan politis semata. Nilatrisna AMD merupakan mantan istri dari  Ketua  DPRK  saat  ini  yatu  Ramli  SE.  Penempatan  mantan  istri  yang  semula  bertugas  di Puskesmas ke sekretariat  DPRK seolah dimaksudkan untuk mengacaukan konsentrasi Ramli SE yang sejak masa kampanye 2017 memberikan dukungan kepada kandidat yang menjadi saingan berat bupati terpilih saat ini.
Pada  Februari  2020,  terjadi  mutasi  dokter  spesialis  dari    RSUD  ke  Puskesmas.  Mutasi dokter  spesialis  bedah  ke  puskesmas  menunjukkan  pemahanan  manajemen  Bupati  Aceh  Barat dalam  menempatkan  staff  masih  diragukan.  Puskesmas  merupakan  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama yang tidak memiliki urgensi penempatan dokter spesialis bedah. Terkait dengan hal ini, salah seorang informan menjelaskan:
Kita mencurigai mutasi tersebut sangat politis, penempatannya tidak berdasarkan analisis kebutuhan,  logika  apa  yang  digunakan  sehingga  keputusan  mutasi  sangat  tidak  tepat dengan menempatkan dokter Spesialis ke Puskesmas.
Keputusan Bupati Aceh barat Nomor:Peg.824.3/194/2020 tentang mutasi dr. Said Fuadi S.Bd sangat politis, karena penempatan dokter Spesialis bedah ke Puskesmas tidak berdasarkan analisis  kebutuhan,  sementara  Puskesmas  merupakan  Fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  yang tidak memiliki urgensi penempatan dokter spesialis bedah.
Kinerja Dinas Kesehatan dalam hal ini dilihat dari pelayanan  di RSUD dan di puskesmas- puskesmas, baik pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan kepada petugas kesehatan itu sendiri. Pelayanan kepada masyarakat tampak dari pelayanan kesehatan di RSUD menunjukkan kinerja  yang  kurang  baik.  Beberapa  bukti  yang  tampak  yaitu  adanya  rekrutmen  Tenaga  Harian Lepas yang tidak transparan, penempatan atau mutasi pegawai yang tidak tepat.
Pada  awal    bulan  Februari  tahun  2018,  Bupati  Ramli  MS  melantik  dr.  M.  Furqansyah sebagai direktur RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh menggantikan direktur lama yaitu Dr. Akbar Siregar SP.Pd. Sebelumnya, dr M. Furqansyah hanyalah fungsional dokter pada UPTD Puskesmas Johan Pahlawan.
RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh merekrut 1000 lebih THL untuk mengisi posisi sebagai tenaga  kebersihan  hingga  tenaga  kesehatan.  Semula  tidak  semua  pelamar  lolos  seleksi,  namun pihak  pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  meminta  agar  semua  diluluskan  dan  diterima. Dampaknya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak maksimal, bahkan berakibat fatal yaitu
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
adanya  malpraktik  di  RSUD  Cut  Nyak  Dhien  yang  menyebabkan  meninggalnya  pasien  anak. Penelusuran DPRK  dan keterangan dari pihak RSUD Cut Nyak Dhien ditemukan bahwa petugas kesehatan  yang  menangani  pasien  tersebut  adalah  petugas  di  bagian  administrasi  dan  belum memiliki  Surat  Tanda  Register.  Petugas  tersebut  adalah  hasil  seleksi  tenaga  kesehatan  oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Universitas Syah Kuala pada bulan Juli 2018.
Namun, pada tahun 2019 muncul banyak masalah seperti gaji yang minim dan banyak THL yang di-PHK. Ratusan perawat dan bidan yang bertugas di Rumah Sakit Cut Nyak Dhien  pada tanggal 1 September 2018 menggelar aksi mogok kerja menolak upah Rp 1 juta per bulan. Massa menuntut  manajemen  rumah  sakit  untuk  tetap  menyalurkan  uang  jasa  medis  yang  selama  ini mereka  peroleh  sebesar  Rp  2  juta  –  Rp  3  juta  per  bulan,  sesuai  dengan  jerih  payah  selama  ini mereka terima. Akibat aksi tersebut, pelayanan terhadap pasien di rumah sakit tersebut sempat terganggu. Lebih dari 500 orang tenaga medis dari jalur tenaga harian lepas menolak bertugas.
Kinerja  RSUD  demikian  mencerminkan  ketidakmampuan  direktur  dalam  mengelola rumah  sakit.  Direktur  RSUD  yang  diangkat  oleh  Bupati  Ramli  pada  awal  Februari  2018  ini menggantikan  direktur  lama  yaitu  Dr.  Akbar  Siregar  SP,  Pd.  Direktkur  RSUD  saat  ini,  dr Furqansyah  sebelumnya  sebagai  fungsional  dokter  pada  UPTD  Puskesmas  Johan  Pahlawan sehingga dilihat dari kompetensi dan pengalaman mengelola RSUD masih kurang.  Saat yang sama, direktur lama yaitu Dr. Akbar Siregar SP, Pd hanya menjadi fungsional dokter pada BLUD RSUD Cut Nyak Dhien.
Mutasi  sejumlah  bidan  desa  oleh  Bupati  juga  dinilai  meresahkan  para  bidan.    Sebagai contoh, salah seorang bidan  yang sehari-harinya bertugas di Desa Peuleukung, Kecamatan Woyla Barat  dimutasi  ke  Puskesmas  Meutulang,  Kecamatan  Panton  Reu,  Aceh  Barat.  Mutasi  yang dilakukan terkesan sarat kepentingan politik karena bidan bersangkutan sering melontarkan kritik keras  terhadap  pengelolaan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Cut  Nyak  Dhien  (RSUDCND) Meulaboh. Seharusnya bidan desa tetap ditugaskan di desa itu dan tidak boleh dipindah tugaskan berdasarkan SK pengangkatan juga jelas tidak bisa dimutasi selama masa tugas lima tahun. Bidan dengan status PTT setelah diangkat menjadi PNS, harus dikembalikan ke desa mereka bertugas selama  menjadi  bidan  PTT.  Hal  ini  dijuga  diungkapkan  oleh  infoman  seperti  dalam  kutipan jawaban di bawah ini.
Ada  penempatan  bidan  ke  lokasi  di  puskemas  yang  jauh  dari  tempat  tinggalmya.  Misal bidan asal  woyla domisili di Woyloa dan tugas di Woyla dipindahtugaskan  ke kebon tulang.Ini juga menjadikan bidan jarang ke Puskesmas.
Penempatan tenaga bidan termasuk tenaga kesehatan lainnya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga kesehatan.  Menurut UU No 36 tathun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa  penempatan harus melalui seleksi. Penempatan tenaga kesehaan juga harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  No  69  tahun  2019  tentang  pengelolaan  tenaga  kesehatan Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa: “ Yang dimaksud dengan "pemerataan" adalah proses penataan penempatan Tenaga Kesehatan agar jenis, dan mutu/kualifikasi Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dilihat dari ketentuan tersebut, jelas bahwa mutasi  tenaga kesehatan harus memperhatikan kebutuhan masing-masing Puskesmas, baik jumlah  maupun  kualifikasinya.  Penempatan  dokter  spesialis  bedah  di  Puskesmas  jelas  tidak menunjukkan akuntabilitas pengelolaan tenaga kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan No 69 tahun 2019 tentang pengelolaan tenaga kesehatan juga memuat  ketentuan  Penetapan  lokasi  penempatan  harus  memperhatikan:  a.  Usulan  daerah;  b. Kriteria daerah; c. Kebutuhan pelayanan; dan d. Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah ada di daerah tujuan. Bupati kepala daerah sebagai pembina dan pengawas tenaga kesehatan sudah seharusnya melakukan  penempatan  dengan  tujuan  yang  sebagaimana  diatur  oleh  Permenkes  No.  7  Tahun
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
2013  tentang  Pedoman  Pengangkatan  dan  Penempatan  Dokter  dan  Bidan  disebutkan  bahwa penembatan  dokter  dan  bidan  ditujukan  untuk:  a.meningkatkan  kedisiplinan,  kinerja  dan pelaksanaan program kesehatan di daerah; dan b.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter dan Bidan sebagai PTT kepada masyarakat. Dilihat dari peraturan tersebut, jelas  bahwa    tindakan  bupati  Aceh  Barat  melakukan  mutasi  dokter  spesialis  ke  Puskesmas  dan mutasi bidan jauh dari tempat domisili bidan justru bertentangan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ketersediaan tenaga strategis (dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, farmasi, gizi dan laboratorium) masih belum terpenuhi dan merata, kecuali untuk jenis tenaga bidan dan perawat yang  memang  sudah  tercukupi.  Kebutuhan  dan  ketersediaan  tenaga  dilihat  dari  ratio  tenaga strategis  terhadap  100.000  penduduk,  dan  bahkan  untuk  wilayah  dengan  tingkat  kepadatan penduduk yang tinggi, digunakan ratio per 10.000 penduduk. Pada tahun 2018 masih diperkirakan ratio  terhadap  100.000  penduduk,  begitupun  angka  ratio  masih  berada  dibawah  standar  yang ditetapkan.  Keterbatasan  ini  semakin  diperburuk  lagi  dengan  ketidak-merataannya  distribusi tenaga, data terakhir menunjukkan sebanyak 2/3 tenaga kesehatan berada di wilayah perkotaan.
Sebelum mutasi, mestinya ada penilaian kinerja terhadap PNS bersangkutan, kinerja tidak bisa dilihat hanya dalam hitungan bulan atau satu tahun. Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan  dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan  jabatan  dan  kenaikan  pangkat,  pemberian  tunjangan  dan  sanksi,  mutasi,  dan promosi,  serta  untuk  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan.  Fakta  seringnya  Bupati  Ramli  MS melakukan mutasi dalam waktu singkat menunjukkan tidak adanya pertimbangan kinerja terhadap pegawai bersangkutan.
Pegawai-pegawai yang dimutasi akan melalui proses adaptasi dengan lingkungan kerja yang baru  sehingga  selama  proses  adaptasi,  pelaksanaan  tugas  kurang  optimal.  Hal  ini  sebagaimana dialami oleh para bidan yang dimutasi ke Puskesmas yang jauh dari tempat domisilinya. Akibatnya, bidan terhambat untuk melakukan kunjungan pembinaan di tengah masyarakat seperti Posyandu balita, penyuluhan kesehatan dan sebagainya.
Waktu pelayanan kesehatan di Puskesmas hanya sampai jam 13 siang. Pelayanan kesehatan di puskesmas yang terbatas waktu dan kurang baik telah mendorong sebagian warga di Aceh Barat justru memeriksakan kesehatan di Puskesmas lain di luar Aceh Barat.
Sejumlah  fakta  di  atas  menunjukkan  adanya  politisasi  kekuasaan  oleh  bupati  untuk mencapai  kepentingan  diri  dan  kelompoknya  sehingga  mengganggu  kinerja  birokrasi  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aspek produktivitas, kualitas layanan, reponsivitas, responsibilitas, dan  akuntabilitas. Temuan di lapangan menunjukkan kelima aspek tersebut menghadapi sejumlah masalah.

## CONCLUSION
Hasil penelitian dan pembahasan tentang politisasi kekuasaan dan kinerja birokrasi pada bab sebelumnya ditarik beberapa kesimpulan berikut:
Politisasi kekuasaan di Kabupaten Aceh Barat pada masa Pilkada Aceh Barat tahun 2017 kurang tampak meskipun  para ASN tetap memiliki politik untuk mendukung salah satu kandidat. Politisasi kekuasaan justru menonjol setelah Pilkada sebagaimana dilakukan oleh Bupati terpilih Ramli MS.  Politisasi ditunjukkan dalam bentuk promosi dan mutasi yang tidak tepat  di Dinas Kesehatan  Aceh  Barat.  Beberapa  di  antaranya  yaitu:  1)  promosi  terhadap  dr  fungsional  di Puskesmas  menjadi  direktur  RSUD  CND  di  tahun  2018,  2)  rekrutmen  Tenaga  Harian  Lepas (THL)  untuk  tenaga  kebersihan,  tenaga  administrasi  dan  tenaga  kesehatan  di  RSUD  CND,  3)
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
mutasi  bidan  Puskesmas  ke  sekretariat  DPRK,  4)  mutasi  dokter  spesialis  dari  RSUD  CND  ke Puskesmasi.
Promosi dan mutasi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang dituju, kompetensi pegawai yang dipromosikan atau dimutasi, dan kesinambungan karir.  Bahkan ada  indikasi  kuat  bupati  melakukan  promosi  dan  mutasi  untuk  melemahkan  orang-orang  yang sebelumnya  kritis  terhadap  kebijakan  bupati.  Mutasi  bidan  Puskesmas  ke  sekretariat  DPRK dimaksudkan untuk mengganggu konsentrasi ketua DPRK yang merupakan mantan suami bidan bersangkutan, mutasi dokter spesialis dari RSUD CND ke Puskesmas karena dokter bersangkutan kritis terhadap kebijakan rekrutmen THL. Rekrutmen THL sendiri bermasalah karena akhirnya semua pelamar diterima bekerja di RSUD CND, meskipun sebelumnya banyak yang tidak loloskan oleh tim seleksi dari Unsyiah. Akibatnya, muncul kasus tindakan malpraktik di RSUD CND yang dilakukan oleh dua orang tenaga medis yang berstatus THL.
Politisasi kekuasaan terjadi di Dinas Kesehaan Aceh Barat tidak sepenuhnya mengganggu kinerja  birokrasi  Dinas  Kesehatan  dalam  memberikan  layanan  kepada  publik  di  puskesmas- puskesmas. Namun demikian, tidak tampak ada kemajuan dalam memberikan pelayanan publik karena masyarakat merasa sudah terbiasa dengan kondisi pelayanan yang ada di Puskesmas.
Sulit  untuk  mencegah  adanya  politisasi  kekuasaan  karena  publik  memandang  bahwa praktik politisasi oleh bupati terpilih sebagai hal yang wajar dilakukan. Namun demikian, sebagaian informan menyebutkan perlunya solusi yaitu dengan cara DPRK melakukan kontrol lebih ketat terhadap  kebijakan-kebijakan  bupati.  Misalnya  dengan  membuat  pansus  dan  mendesak  bupati untuk mencopot direktur RSUD yang tidak berkompeten.

## REFERENCES
Agus Dwiyanto . Reformasi Birokrasi Public di Indonesia .Yogakarta: Gadjah Mada University Press. 2012,
h. 50
Albrow. Birokrasi (Cetakan Ketiga). Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006, h. 116-117
Alfian dan Nazaruddin Syamsudin,   (ed), Profil  Budaya  Politik  Indonesia. Jakarta,  Pustaka  Utama Grafiti,  1991, 25
As’ad, M., Psikologi Industri, Seri Ilmu Sumber Daya Manusia , Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta. 1998, hlm 45
Bastian , Indra .  Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. 2006 , h. 227
Budi Sulistio dan Budi, Waspa Kusuma. Birokrasi Publik (perspektif Ilmu Administrasi Publik). Bandar Lampung: CV. Badranaya. 2009, h. 7
Dida  Daniarsyah,  Bureaucratic  Political  and  Neutrality  of  Bureaucracy  in  Indonesia, Jurnal  Ilmu Politik dan Komunikasi Volume V No. 2 / Desember 2015, 95.
Fitriyanti,  N.,  Rahman,  K.,  Prayuda,  R.,  Zainal,  Z.,  &  Rosmayani,  R.  Implementation  of government regulations in the implementation of child protection in Rokan Hilir Regency of Indonesia.
Firman,    Meritokrasi  Dan  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  (Asn)  Dalam  Pengaruh  Pilkada Langsung,  IJPA-The  Indonesian  Journal  of  Public  Administration,  Volume  3,  Nomor  2, Desember 2017, 1 - 18
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tetang Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Media Online CNN Indonesia. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi , 9 (2), 167-184.
Joko J. Prihatmoko, 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 115
Lexie M. Giroth dan Jacson F.R. Giroth Reformasi dan Performansi Pamong Praja, CV. Indra Prahasta, Bandun, 2004, hlm 100
Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta:Bumi Aksara, 2011, h. 136
Lutfi Wahyudi,  Politisasi Birokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jurnal Paradigma, Vol. 7  No. 3, Desember  2018, 155-164
Khoatami,  K.,  &  Zainal,  Z.  (2022).  Tata  Kelola  Keuangan  Desa  Di  Kepenghuluan  Balam  Jaya Kecamatan  Balai  Jaya  Kabupaten  Rokan  Hilir. Bhakti  Nagori  (Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat) , 2 (1), 47-51.
Mangkunegara,  Anwar  Prabu,  A.A., Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  Rosda  Karya,  Bandung. 2003, hlm 47
Matheus dan Sulistiyani. Memahami Good Governance: Dalam Perspektif. Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gava Media. 2011., 47-48
Mattew B. Meles, dkk., Analisa Data Kualitatif , (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 16
Moh. Waspa Kusuma Budi, Arah Baru Reformasi Birokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora, 451-456.
Ombi Romli, Tanpa Incumbent ,  Keterlibatan Politik Aparatur Birokrasi Pada Pemilukada Serentak Menurun (Studi Perbandingan Pemilukada Langsung Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan Tahun 2015), Jurnal Ilmu Pemerintahan,  CosmoGov , Vol. 2 No. 1, April 2016, 132- 159
Ombi Romli, Tanpa Incumbent, Keterlibatan Politik Aparatur Birokrasi pada Pemilukada Serentak Menurun (Studi Perbandingan Pemilukada Langsung Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan Tahun 2015), Jurnal ilmu Pemerintahan, CosmoGov, Vol. 2 No. 1, April 2016, 132- 159
Pasolong , Harbani .  Teori Administrasi Publik. Bandung: CV Alfabeta, 2008 , h. 7
Rahmad Fadhil, Kinerja Pelayanan Publik Sektor Kesehatan Kota Banda Aceh, Analisis Situasi, Edisi 12 tahun 2016, 1 - 17
Ramlan Surbakti, 2008, Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi, dalam ramlan surbakti, dkk (Ed.), Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis, Kemitraan Jakarta, hlm 27 , dalam Luki Sandra Amalia, Syamsuddin Haris, Sri nur yanti, Lili Romli, Devi Darmawan, 2016, Evealuasi Pemilu Legislatif 2014 : Analisi Proses dan Hasil, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 8
Ratnia Solihah & Siti Witianti, Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 1 2017, Hal. 13-33.
Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022
Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of Communication , 5 (1),
49-62.
Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of Communication , 5 (1),
49-62.
Robbins, Stephen P. Perilaku Organisasi (alih bahasa Drs. Benjamin Molan). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006, h. 338.
Tjahjo Kumolo, 2015, Politik Hukum Pilkada Serentak, Expose, Jakarta, hlm.16
Widuri Wulandari, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015, naskah publikasi , Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, h. 1-12.
Zainal, Z. (2020). Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Dalam Keamanan Pantai (Studi Di Pantai Pambang Pesisir Desa). Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics , 6 (2), 38-53.