e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk
Baharudin Baharudin 1 , Indah Satria 2 , M. Ariq Gumilang AS 3 .
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Putusan Hakim, Verstek, Perceraian.
How to cite: Baharudin, Baharudin., Satria, Indah., dan Gumilang AS, M. Ariq. (2023). Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Amsir Law Journal, 4(2), 246- 253.
DOI: 10.36746/alj.v4i2.190
Verdict verstek is a decision handed down by a panel of judges without the presence of the Defendant, and his absence is without a valid reason even though he has been summoned officially and properly. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The purpose of this study is to find out the judge ’ s consideration of the verstek decision in divorce cases in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk and what reasons made the trial  judge  in  Decision  Number  1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk  decides  on divorce  cases  verstek.  The  results  of  the  judicial  review  of  the  judge ’ s consideration of the verstek decision in the divorce case in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk is the verstek decision in a contested divorce case.  Legal  considerations  from  judges  in  deciding  verstek  are  contained  in Article 149 paragraph 1 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg). In the absence of the defendant to fulfill the summons without a valid reason, in by Article 125 paragraph 1 and Article 126, the judge can decide verstek. This verstek issue cannot be separated from the provisions of Article 12 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Article 77 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) and Article 125 Paragraph 1 HIR, Article 73 Rv and the verstek decision stipulated in Article 125 Paragraphs 1, 2, 3, 4 HIR. The causes of the court judge  deciding  the  verstek  divorce  case  in  Decision  Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk  found  causal  factors,  namely  that  the defendant never attended court even though he had been summoned properly and officially based on the provisions of the applicable laws. As long as the Defendant is not present and is not caused by a reason justified by law — while the Plaintiff ’ s lawsuit is not against the law — then based on the provisions of Article 149 R.Bg, the Plaintiff ’ s lawsuit can be granted verstek.
Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Perceraian  dengan  gugatan  dalam  istilah  pengadilan  yaitu  cerai  gugat.  Cerai  gugat  adalah gugatan percerian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya
1 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. E-mail: baharudin03031961@gmail.com .
2 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
3 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
meliputi  tempat  kediaman  penggugat,  kecuali  apabila  penggugat  dengan  sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. 4
Dengan kata lain, suami meninggalkan tempat tinggal bersama dengan tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama maupun undang-undang. Sehingga seorang istri tidak sanggup lagi  membina  rumah  tangga  dengan  suami  atau suami  meninggalkan  istri  beberapa  tahun serta tidak mengirimkan nafkah kepada istri untuk dipergunakan biaya hidupnya. Apabila perceraian dilakukan oleh suami maka disebut cerai talak. Maka suami mengajukan perkara di Pengadilan Agama dengan alasan tidak ada pabila perceraian dilakukan oleh suami maka disebut cerai talak. Sementara gugatan perceraian yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat. 5 Apabila perkara sudah didaftarkan di Pengadilan Agama, baik cerai gugat maupun cerai talak, Pengadilan Agama segera memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim. Kehadiran para pihak yang bersengketa menjadi penting kehadiranya untuk didengarkan keteranganya. Oleh karena itu, agar para pihak yang bersengketa menghadiri persidangan maka dibuatlah surat panggilan untuk para pihak, atau yang sering kita sebut dengan relaas , kemudian dikirim kepada pihak yang bersengketa. 6 Dengan adanya relaas ini, para pihak yang bersengketa/yang berperkara dapat mengetahui hari, tanggal, dan jam di mana mereka mengikuti proses persidangan.
Sebagaimana yang disebut Kompilasi Hukum Islam Pasal 138 Ayat 1 relaas dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Tergugat atau termohon yang telah dipanggil dengan patut, dan Tergugat atau Kuasa-sahnya tidak datang menghadap maka perkaranya akan diputus secara verstek. 7 Verstek penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah. Cara praktiknya adalah: Pengadilan Agama membuka sidang sesuai dengan hari/tanggal  dalam  surat  panggilan  pertama.  Kepada  penggugat  yang  hadir  diberitahukan kapan berlangsung sidang selanjutnya dan kepada tergugat yang tidak hadir diperintahkan untuk  dipanggil  lagi  untuk  yang  kedua-kalinya  dengan  surat  panggilan,  kemudian  sidang ditutup. 8
Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyatakan bahwa “keputusan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik,  kecuali  terhadap  harta  bersama,  bila  pembatalan  perkawinan  didasarkan  atas perkawinan  lain  yang  lebih  dahulu”.  Undang -Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan  juga  menentukan  bahwa  harus  dan  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang Pengadilan Agama. Jadi selama proses persidangan baik Penggugat dan Tergugat harus hadir ke hadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat pemanggilan dari pengadilan. 9
Antara Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan masing-masing. Karenanya jika salah seorang Penggugat atau Tergugat tidak hadir setelah adanya pemanggilan secara resmi, maka  pihak  pengadilan  yang  menangani  akan  menyelesaikannya. 10 Namun,  sering  kali
4 Manan,  Abdul.,  dan  Fauzan,  M.  (2002). Pokok-pokok  Hukum  Perdata  Wewenang  Peradilan  Agama. Jakarta:  Rajagrafindo Persada, hlm. 51.
5 Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Al- ‘Adalah , 10 (2), 415-422.
6 Mafruh, M. H., Fasa, M. I., dan Ja ’ far, A. K. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada Masa Pandemi Covid-19. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 4 (2), 542-556.
7 Darmawati, D., dan Zainuddin, A. (2015). Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama. Al-Mizan (e-Journal) , 11 (1), 90-101.
8 Rasyid, A. Roihan. (2006). Hukum Acara Peradilan Agama . Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.105.
9 Mukarom, R. (2019). Pertimbangan Hakim terhadap Alasan Perceraian pada Putusan Verstek Cerai Gugat Tahun 2017: Studi 12 Putusan di Pengadilan Agama Sumedang . Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
10 Tompo, J., Nurhalifah, N., dan Arsyad, Y. M. (2022). Putusan Verstek terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 3 (2), 98-107.
ketidakhadiran dilakukan oleh Tergugat, baik pelakunya sendiri atau dengan cara mewakilkan dengan kuasa hukumnya, baik disengaja ataupun tidak disengaja, biasanya akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh pengadilan. Dalam hal ketidakhadiran tergugat inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan verstek. Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak mentaati tertib beracara. 11
Memang  acara  verstek  ini  sangatlah  merugikan  kepentingan  Tergugat,  karena  tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar diberikan kepada tergugat,  disebabkan sikap dan perbuatan tergugat yang tidak menaati tertib beracara di  pengadilan  yang  tentunya  setelah  dipanggil  secara  patut.  Sehingga  bila  ditinjau  dari peraturan  perundang-undangan  dalam  peradilan  agama,  sebenarnya  tidak  mempraktekkan verstek  itu,  sebab  tidak  mempunyai  prosedur  verstek.  Maka  jelaslah  ketentuan  putusan verstek perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke hukum acara pengadilan umum yang mana pembuktian tidak terdapat ketentuan khusus dalam undang-undang  tersebut.
Demikian pula dengan kasus yang terjadi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk yang mana dalam persidangan pihak tergugat tidak pernah menghadiri sidang dan tidak mengirim wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian Majelis Hakim karena jabatannya tidak bias  membiarkan  perkara  tersebut  berlarut-larut  terlalu  lama  sehingga  Majelis  Hakim memberikan putusan verstek. Namun, bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap putusan verstek  dalam  perkara  perceraian  dalam  Putusan  Nomor  1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk  dan alasan apa yang membuat hakim pengadilan dalam putusan Nomor
1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk memutuskan perkara perceraian secara verstek?

## 2.  Metode
Metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan sekunder. 12 Data primer  ialah  data yang  didapat  dari  lapangan secara  langsung  pada  objek  penelitian.  Data sekunder  ialah  data  yang  didapat  dari  studi  kepustakaan.  Data  selanjutnya  dianalisis  dan dibahas secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut  kegiatan  yang  diperoleh  di  lapangan  dan  disusun  serta  diuraikan  dalam  bentuk kalimat. 13

## 3.  Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian dalam Putusan Nomor 1916/Pdt.G /2022/PA.Tnk
Hal  pokok  yang  hendak  disasar  melalui  sistem  verstek  dalam  hukum  acara,  yakni  untuk mendorong  para  pihak  guna  mentaati  tata  tertib  beracara,  sehingga  proses  pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari kesewenangan. Dapat dikatakan bahwa sistem verstek dapat merugikan kepentingan Tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan putusan dijatuhkan.  Akan  tetapi,  kerugian  tersebut  dirasa  dalam  taraf  wajar  ada  pada  Tergugat disebabkan  tindakannya  yang  tidak  mentaati  tata  tertib  beracara  di  pengadilan,  karena putusan ini hanya bisa dijatuhkan apabila Tergugat telah dipanggil secara patut. Putusan yang dijatuhkan  dengan  verstek  pun  tidak  boleh  dijalankan  sebelum  melewati  14  hari  sesudah pemberitahuan, 14 seperti  yang  tersebut  dalam  Pasal  149 Rechtreglement  voor  de
11 Maswandi, S. H. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. Jurnal Mercatoria , 10 (2), 160-179.
12 Soemitro, R. H. (1980). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 1.
13 Soekanto, Soerjono. (1942). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 41.
14 Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). Hikmah , 15 (1), 63-71.
Buitengewesten ( RBg) atau Pasal 128 Herzien Inlandsch Reglement ( HIR) atau juga pada Pasal 152 RBg). 15
Hakim  Pengadilan  Agama  Tanjung  Karang,  Afrizal,  menerangkan  bahwa  adapun perkara perceraian di mana penggugat telah  mengajukan  gugatan cerai  gugat pada tanggal 7 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  Agama Tanjung Karang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk telah  mengemukakan  hal-hal/duduk  perkaranya. 16 Penggugat  dengan  Tergugat  telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 3 Maret 2012 di  rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa emas seberat sepuluh  gram dibayar tunai. Hal ini tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Bukti berupa buku kutipan akta nikah Nomor: 138/18/III/2012, tertanggal 5 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Betung Barat.
Pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  didasarkan  suka  sama  suka.  Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah. Setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua  Tergugat  di  Kelurahan  Janimena,  Kecamatan  Natar,  Kabupaten  Lampung  Selatan, Provinsi  Lampung, selama  lebih kurang  satu  tahun  enam  bulan.  Penggugat dan  Tergugat berpindah-pindah  tempat  tinggal  dan  terakhir  tinggal  di  rumah  bersama  di  Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, hingga ahirnya  berpisah  tempat  tinggal  pada  bulan  Februari 2022. Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri ( ba’da dukhul ), dan sudah dikaruniai dua orang anak yang mana kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat. 17
Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis.  Sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat  kurang bertanggung  jawab  dalam  memenuhi  kebutuhan  ekonomi,  bahkan  yang  membantu memenuhi   kebutuhan ekonomi adalah Penggugat. Tergugat sering bermain judi online dan Tergugat  sering  berhutang  tanpa  sepengetahuan  Penggugat.  Puncak  perselisihan  dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah  tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di rumah bersama dan Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan Tergugat tinggal di rumah  orang  tua  Tergugat.  Tergugat  tidak  pernah  lagi  memberikan  nafkah  lahir  maupun batin terhadap Penggugat. Atas keterangan tersebut, Penggugat sudah  tidak  sanggup  lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat, hingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai. 18
Penggugat  telah  mengajukan  surat-surat  bukti  berupa  foto  kopi  Kartu  Tanda Penduduk  atas  nama  Penggugat,  nomor  NIK  1871034607900005  dikeluarkan  oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup  dan telah dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua  Majelis  diberi  tanda  P1, fotokopi    kutipan  akta  nikah  dari    KUA  Teluk  Betung  Barat,  Nomor  138/18/III/2012 Tanggal 5 Maret 2012, bukti surat tersebut telah  diberi  meterai cukup, telah dicap pos dan
15 Fauzan, M. (2005). Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah di Indonesi. Jakarta: Kencana, hlm. 21.
16 Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Desember 2022 di Bandar Lampung.
17 Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Desember 2022 di Bandar Lampung.
18 Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Desember 2022 di Bandar Lampung.
telah dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2. 19
Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada  tanggal  3  Maret  2012.  Perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang kedua orang anak bersama dengan Penggugat. Sejak awal bulan Juli 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  keluarga,  Tergugat  sering  bermain  judi online ,  dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Sejak sembilan bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil. 20
Alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak  ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  di  antara  keduanya,  sehingga dengan  kondisi  tersebut  sudah  tidak  ada  saling  mengasihi  dan  menyayangi  dan  saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  sesuai  dengan kehendak Pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah , mawaddah wa rahmah sesuai dengan petunjuk Al- Qur’an surat ar -Rum ayat 21, sulit untuk  diwujudkan lagi. 21
Hakim  Pengadilan  Agama  Tanjung  Karang  menerangkan  bahwa  berdasarkan  pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup  alasan  untuk  menceraikan  Penggugat  dengan  Tergugat.  Oleh  karena  itu,  gugatan Penggugat  sebagaimana pada Petitum Angka 2 Primer dapat dikabulkan dengan talak satu ba’in shugra terhadap Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.
Melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukan di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak. Berdasarkan fakta  kejadian  ( feitlijke  gronden ) dan fakta hukum ( rechtlijke gronden ) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun  ia  telah  dipanggil  dengan  patut  dan  resmi  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku,  sedangkan  ketidakhadirannya  itu  tidak  ternyata  disebabkan  oleh suatu  alasan  yang  dibenarkan  oleh  hukum,  sementara  gugatan  Penggugat  tidak  melawan hukum,  maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg,  gugatan Penggugat dapat dikabulkan  dengan  verstek.  Maajelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Tanjung  Karang menerangkan  bahwa  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  verstek  adalah
19 Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Desember 2022 di Bandar Lampung.
20 Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Desember 2022 di Bandar Lampung.
21 Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Desember 2022 di Bandar Lampung.
ketentuan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan ( ex aequo et bono ) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah  Agung.  Hakim  dalam  pemeriksaan  suatu  perkara  juga  memerlukan  adanya pembuktian, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan  adil. 22 Hakim  tidak  dapat  menjatuhkan  suatu  putusan  sebelum  nyata  baginya  bahwa peristiwa  atau  fakta  tersebut  benar-benar  terjadi,  yakni  dibuktikan  kebenaranya,  sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. 23
Hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal  yaitu pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan dan adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. Majelis Hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan tanpa ada pertimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan, maka  pihak  yang  berperkara  harus  membuktikan  dalil-dalil yang  diajukan sehingga  hakim dapat  memberikan  keputusan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Berkenaan  dengan putusan  verstek  yang  mana  praktek  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  verstek tersebut dan berlaku juga di lingkungan Pengadilan Agama.
Dasar hukum verstek diatur dalam Pasal 149 RBg dan Pasal 125 HIR. Pasal 149 RBg menetapkan  bahwa  (1)  Apabila  pada  hari  yang  telah  ditentukan  tergugat  tidak  datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. Dan, (2) Apabila  tergugat  dalam  surat  jawabannya  seperti  dimaksud  dalam  Pasal  145  mengajukan sanggahan  tentang  kewenangan  pengadilan  negeri  itu,  maka  pengadilan  negeri,  meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkara. Dalam Pasal 125 ayat 1 HIR juga menetapkan bahwa apabila pada hari yang telah  ditentukan,  tergugat  tidak  hadir  dan  pula  ia  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak tau tidak beralasan.
Berdasarkan  pasal  tersebut,  kepada  Majelis  Hakim  diberi  wewenang  menjatuhkan putusan di luar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:
1) Apabila  tergugat  tidak  datang  menghadiri  sidang  pemeriksaan  yang  ditentukan tanpa alasan yang sah ( default without reason ).
22 Nurdin, M. (2018). Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 13 (2), 270-285.
23 Basir, A. (2023). Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Verstek Sengketa Hak Milik Atas Tanah. Pledoi Law Jurnal , 1 (1), 1-9.
2) Dalam hal seperti pada poin 1, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum:
a) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian; atau
b) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.
Gugatan  pada  putusan  Nomor  1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk  menerangkan  bahwa apabila pada hari sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penundaan Tergugat masih tidak hadir juga, Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan verstek karena pada hakikatnya Tergugat tidak pernah hadir. Walaupun Tergugat tidak wajib menghadiri sidang, Tergugat perlu  meladeni  gugatan  Penggugat  mengingat  adanya  ancaman  verstek.  Acara  yang berlangsung  pada  sidang  pertama  tanpa  hadirnya  Tergugat  disebut  acara  verstek  ( default procedure ).  Putusan  verstek  diatur  dalam  Pasal  49  RBg.  Dalam  ketentuan  pasal  tersebut, menyatakan bahwa hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat. 24
Senioretta Mauliasari, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Karang menerangkan bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai yaitu pihak tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. 25 Resmi itu dalam artian pemanggilan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (jurusita) dan  patut dalam  artian  pemanggilan  dilakukan  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan  yaitu  tiga  hari sebelum persidangan, tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, gugatan yang diajukan tidak bertentangan  dengan  hukum  syarat  yang  berlaku  dan  merupakan  kewenangan  mutlak peradilan yang memeriksa. 26

## 4.  Kesimpulan
Pertimbangan  hakim  terhadap  putusan  verstek  pada  perkara  perceraian  dalam  putusan Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk merupakan putusan verstek dalam perkara cerai gugat. Sistem verstek dibolehkan agar proses berperkara secara cepat tanpa memerlukan waktu yang lama  dapat  dilakukan.  Gugatan  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  dapat  diputus  tanpa kehadiran salah satu pihak yang berperkara, dengan ketidakhadiran Tergugat maka Majelis Hakim dapat menetapkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek ada dalam Pasal 149 ayat 1 R.Bg. Ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan tersebut dengan tanpa alasan yang sah, sesuai Pasal 125 ayat 1 dan Pasal 126 HIR. Penyebab hakim pengadilan memutus perkara perceraian dengan verstek dalam  putusan  Nomor  1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk  bahwa  pertimbangan  Majelis  Hakim berdasarkan  fakta  kejadian  dan  fakta  hukum,  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan meskipun  telah  dipanggil  dengan  patut  dan  resmi  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku,  sedangkan  ketidakhadirannya  itu  tidak    ternyata  disebabkan  oleh suatu alasan  yang  dibenarkan  oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

## Referensi
Buku dengan penulis: Fauzan,  M.  (2005). Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah Syari’ah di Indonesi. Jakarta: Kencana.
24 Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 di Bandar Lampung.
25 Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 di Bandar Lampung.
26 Prasetya, U. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt. G/2019/PN Pwr). Amnesti Jurnal Hukum , 2 (2), 57-75.
Manan, Abdul., dan Fauzan, M. (2002). Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Mukarom, R. (2019). Pertimbangan Hakim terhadap Alasan Perceraian pada Putusan Verstek Cerai Gugat Tahun 2017: Studi 12 Putusan di Pengadilan Agama Sumedang . Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Rasyid, A. Roihan. (2006). Hukum Acara Peradilan Agama . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Soekanto, Soerjono. (1942). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
Soemitro, R. H. (1980). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Artikel jurnal: Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Al- ‘Adalah , 10 (2),
415-422.
Basir,  A.  (2023).  Analisis  Yuridis  Perlawanan  Pihak  Ketiga  (Derden  Verzet)  terhadap Putusan Verstek Sengketa Hak Milik Atas Tanah. Pledoi Law Jurnal , 1 (1), 1-9.
Darmawati, D., dan Zainuddin, A. (2015). Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama. Al-Mizan (e-Journal) , 11 (1), 90-101.
Mafruh,  M.  H.,  Fasa,  M.  I.,  dan  Ja’far,  A.  K.  (2022).  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada Masa Pandemi Covid-19. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 4 (2), 542-556.
Maswandi,  S.  H.  (2017).  Putusan  Verstek  dalam  Hukum  Acara  Perdata. Jurnal Mercatoria , 10 (2), 160-179.
Nurdin, M. (2018). Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 13 (2), 270-285.
Prasetya,  U.  (2020).  Analisis  Asas  Audi  Et  Alteram  Partem  dalam  Proses  Persidangan Perkara  Perdata  (Perkara  Nomor  20/Pdt.  G/2019/PN  Pwr). Amnesti  Jurnal Hukum , 2 (2), 57-75.
Sitorus,  S.  (2018).  Upaya  Hukum  Dalam  Perkara  Perdata  (Verzet,  Banding,  Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). Hikmah , 15 (1), 63-71.
Tompo, J., Nurhalifah, N., dan Arsyad, Y. M. (2022). Putusan Verstek terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 3 (2), 98-107.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.