## PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT: ANALISIS HUBUNGAN ANTARA HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT
Damianus Krismantoro Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email: d.krismantoro@uajy.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengganalisis  hubungan  antara  hukum  nasional  dan  hukum adat  atas  tanah  ulayat.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif. Pendekatan  hukum  yang  digunakan  berjenis  konseptual.  Sumber  hukum  yang  digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Analisis dan pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kerangka deduktif. Berdasarkan hasil analisis, dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  antara  hukum  negara  dengan  hukum  adat dalam sektor hukum agraria dan pertanahan, dalam praktiknya ternyata masih banyak yang tidak sesuai dengan semangat bangsa, serta falsafah hukum pertanahan nasional. Pengaturan penetapan  hak  atas  tanah  yang  hanya  berupa  sertifikat  yang  diterbitkan  oleh  BPN  belum dapat  menjawab  harapan  masyarakat  hukum  adat,  karena  kebijakan  tersebut  belum mengatur mekanisme perlindungan terhadap objek hukum pertanahan yang ada di wilayah masyarakat hukum adat.
Kata Kunci: Tanah Ulayat, Hak, Masyarakat Adat, Hukum Nasional.

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the relationship between national law and customary law  on  ulayat  land.  The  type  of  research  used  is  normative  legal  research.  The  legal approach  used  is  conceptual  type.  The  legal  sources  used  are  primary  legal  sources  and secondary  legal  sources.  The  analysis  and  discussion  used  in  this  study  uses  a  deductive framework.  Based  on  the  results  of  the  analysis,  it  can  be  concluded  that  there  is  a relationship  between  state  law  and  customary  law  in  the  agrarian  and  land  law  sectors,  in practice there are still many that are not in accordance with the spirit of the nation, as well as  the  philosophy  of  national  land  law.  The  regulation  on  the  determination  of  land  rights which is only in the form of a certificate issued by the BPN has not been able to answer the expectations  of  the  customary  law  community,  because  the  policy  has  not  regulated  the mechanism  for  the  protection  of  land  law  objects  in  the  territory  of  the  customary  law community.
Keywords: Customary Land, Rights, Indigenous Peoples, National Law.

## A. PENDAHULUAN
UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  merupakan  landasan  yang  bersifat yuridis  serta  landasan  idealisme  dalam  membangun  perekonomian  nasional.  Hal  ini diamanatkan  dalam  rumusan  Pasal  33  UUD  Negara  Republik  Indonesia.  Perubahan konstitusi berupa amandemen keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa  perubahan  yang  cukup  mendasar  pada  sistem  perekonomian  nasional,  ada  dua perubahan  mendasar  yaitu  demokrasi  ekonomi  dan  asas  keadilan  (Kalalo,  2018;  Kristiani, 2020).  Asas  dan  asas  tersebut  erat  kaitannya  dengan  tujuan  mewujudkan  sistem
perekonomian  nasional  sehingga  tercapai  pembangunan  nasional  di  bidang  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi secara nasioanal memiliki  tujuan  menciptakan  harmonisasi  hubungan  pemerintah  sebagai  pihak  pembuat kebijakan dengan pihak masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan infrastruktur ataupun dalam suprastruktur pembangunan (Redi et al., 2018; Laturette, 2021).
Nasir  et  al.  (2021)  memberikan  contoh  pembangunan  tersebut  diantaranya  adalah menciptakan  harmonisasi  antara  pelaku  usaha  dengan  pihak  masyarakat,  hubungan  yang terjalin  mencakup  juga  memberi  peluang  bagi  pengusaha  sebagai  pemeran  utama  dalam program  pembangunan,  sedangkan  pemerintah  sebagai  pihak  yang  memberikan  kuasa, pengarahan, menata serta mendukung bagi pembangunan tersebut. Namun, dalam proyek ini tentu  membutuhkan  sebuah  sikap  yang  saling  mendukung  satu  sama  lain  sebagai  sebuah sistem  guna  mencapai  tujuan  pembangunan  (Hasan  et  al.,  2020;  Pollekila,  2021).  Tujuan utama  dari  harmonisasi  ini  adalah  terciptanya  sebuah  keteraturan,  karena  pada  prinsipnya suatu  masalah  lebih  mudah  diselesaikan  melalui  musyawarah  dan  dengan  suasana kekeluargaan  diantara  pelaku  usaha  dan  masyarakat  secara  luas  (Laike,  2019;  Ibrahim, 2020).  Apabila  hal  ini  bermasalah,  maka  akan  ada  berbagai  konflik  horizontal  terkait agraria, seperti data tahun 2020 sebagai berikut:

## Gambar 1. Rekaman Konflik Agraria Tahun 2019-2020 Dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2020 Berdasarkan  laporan  akhir  tahun  pada  2020  silam,  KPA  mempublikasikan  sebuah data  sebagai  anomali  akrena  konflik  dalam  ranah  agraria  bahwa  setidaknya  ada  sejumlah 241  konflik  terkait  agraria  diberbagai  sektor.  Kendati  menurun  sebanyak  14%  apabila dibanding  tahun  2019,  namun  pada  periode  April  hingga  September  tahun  2020  jumlah kasus  naik  signifikan,  hal  ini  diperparah  ketika  ekonomi  di  Indonesia  memasuki  era  resesi dengan  pertumbuhan  ekonomi  minus  4,4%.  Hal  ini  dipicu  oleh  banyaknya  pembangunan, terutama  konflik  yang  menyangkut  sektor  perkebunan  yang  mencapai  angka  69%  dengan jumlah  101  konflik  di  perkebunan  sawit.  Pembangunan  infrastruktur  juga  banyak  memicu konflik,  terutama  tentang  proyek  pembangunan  strategis  nasional  yang  ditetapkan  oleh Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan sebanyak 201 proyek trategis dalam rentang waktu  2020  hingga  tahun  2024  seiring  dengan  berlakunya  UU  Cipta  Kerja  yang  lebih condok  pada  sektor  industri  ekstraktif  serta  sektor  infrastruktur  yang  mendukung pertumbuhan  ekonomi  secara  masif.  Namun  tentu  diantara  banyaknya  kasus  tersebut, terdapat konflik serius tentang tanah ulayat, yang apabila tidak ditangani secara serius oleh pemerintah  tentu  akan  menimbulkan  konflik  horizontal  yang  berkepanjangan  (Lestari  &
Sukisno, 2021; Syukur, 2020).
Penguasaan  hak  atas  tanah  menuntut  negara  untuk  menghormati  adanya  hak  ulayat (tata letak) masyarakat adat, selama hak ulayat tersebut masih ada. Penghormatan terhadap urusan  ulayat  dengan  bersandar  pada  sebuah  syarat,  yaitu  “selama  faktanya  masih  ada”, yang mengandung berbagai perbedaan antara satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan konflik  tentang  status  hak  ulayat  tersebut  (Dirkaresha  et  al.,  2020).  Hal  ini  diduga  karena hak ulayat tidak memiliki bukti yuridis formal yang seringkali menimbulkan kesulitan dalam penyesuaian  penerapan  hukum  nasional  di  bidang  agraria.  Pada  prinsipnya  Pasal  2  UUPA memuat asas bahwa semua hak atas tanah dikuasai oleh negara. Sedangkan Pasal 18 UUPA memuat  asas  bahwa  hak  milik  atas  tanah  “dapat  dicabut  untuk  kepentingan  umum”. Pengakuan  hak  ulayat  dalam  UUPA  yang  berlangsung  selama  masih  ada  dan  tidak bertentangan dengan nasional berarti terdapat pluralisme hukum.
Banyaknya  suku  bangsa  yang  mendiami  wilayah  Indonesia  menjadikan  negara  ini salah satu negara dengan kekayaan sumber daya manusia yang luar biasa. Kekayaan budaya merupakan  salah  satu  aset  penting  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  (Bakung, 2019; Marbun, 2021). Keanekaragaman budaya penting untuk pengembangan dan kemajuan sumber  daya  manusia.  Setiap  kebudayaan  adalah  milik  suku-suku  di  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan setiap suku memiliki wilayah adat dan hukum adat yang berlaku. Keanekaragaman adat membutuhkan manajemen keanekaragaman yang baik.
Banyaknya  adat  di  negeri  ini  memerlukan  penanganan  yang  baik,  terkait  dengan hukum konvensional yang sangat bervariasi antara satu masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya. Salah satu bagian yang perlu ditangani dengan baik adalah masalah tanah adat. Setiap  suku  atau  masyarakat  adat  memiliki  tanah  adat  yang  sangat  dijaga  dan  dilestarikan oleh  masyarakat  setempat  (Achmad  et  al.,  2020).  Tanah  adat  yang  dimiliki  masyarakat dilindungi oleh hukum adat setempat, dan biasanya memiliki peraturan atau undang-undang yang  berbeda  yang  mengatur  wilayah  adat  satu  sama  lain.  Keragaman  hukum  ini menyebabkan  sering  terjadi  perselisihan  antara  masyarakat  adat  dengan  individu  dan perusahaan (Sari et al., 2022).
Konflik  atau  sengketa  adat  yang  terjadi  seringkali  disebabkan  oleh  kurangnya kesepahaman  antara  masyarakat  hukum  adat  dengan  masyarakat  atau  perusahaan  yang berniat  untuk  mengelola  atau  memiliki  tanah  di  wilayah  tanah  adat  (aufa  Afinnas,  2022). Fenomena  yang  ada  menunjukkan  bahwa  ketika  terjadi  sengketa,  negara  hadir  sebagai perantara yang membuat penyelesaian atas konflik yang terjadi. Negara yang hadir sebagai perantara  menggunakan  hukum  negara  untuk  dapat  mengatur  dan  menyelesaikan  konflik- konflik  yang  ada.  Namun,  negara  seringkali  gagal  menangani  konflik  yang  terjadi  terkait masyarakat  dan  tanah  adat.  Kegagapan  ini  menjadi  bukti  bahwa  pemahaman  hukum  adat belum dipahami dengan baik oleh pejabat dan pemangku kepentingan yang ada.
Sebagai  contoh,  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  I  Nyoman  Adi  Susila  et  al. (2022),  sengketa  terjadi  antara  Desa  Pakraman  Cekik  dengan  Desa  Pakraman  Gablongan yang  diawali  adanya  banyak  keluhan  dari  warga  yang  tinggal  di  Desa  Pakraman  Cekik, warga  merasa  bahwa  mereka  dirugikan  karena  adanya  proses  upacara  pemakaman  yang dilakukan Desa Pakraman Gablogan. Kemudian Desa Pakraman Gablogan menyetujui untuk melakukan  ganti  rugi  terhadap  kerugian  tersebut,  namun  selamng  beberapa  tahun  Desa Pakraman Gablongan tidak melanjutkan ganti rugi tersebut. Beraawal dari hal itu, terjadilah banyak gesekan sosial yang menjadi masalah serta bersifat kompleks.
Selanjutnya,  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ivan  &  Jamin  (2018),  yang meneliti  tentang  sengketa  penguasaan  tanah  suku  di  Jayapura  yang  memiliki  luas  202  Ha yang  bertempa  di  Jayapura,  sengekta  terthadap  pembataan  sertifikat  hak  milik  atas  tanah bekas  hak  ulayat  oleh  hakim.  Bagi  masyarakat  adat,  tanah  merupakan  objek  vital  dan memiliki makna transendental bagi masyarakat setempat. Makna transendental tanah inilah
yang  seringkali  tidak  diketahui  oleh  warga  di  luar  budaya  dan  adat  istiadat  masyarakat setempat.  Hal  inilah  yang  sering  dijadikan  sebagai  delik  bagi  pendatang  yang  ingin menguasai tanah di wilayah adat setempat. Bagi masyarakat umum, tanah dimaknai dari segi produksi  dan  ekonomi  saja.  Kesenjangan  ini  seringkali  memicu  konflik  antara  masyarakat adat dengan penduduk atau individu maupun dengan perusahaan (Rahmadi, 2022; Firdaus et al., 2022).
Nilai  sakral  dan  ekonomis  ini  telah  dijembatani  oleh  pendiri  Negara  Kesatuan Republik Indonesia dan tertuang dalam UUD 1945, secara khusus hal tersebut disebut dalam dalam  pasal  33  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  Bumi,  Air,  dan  Kekayaan  Alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikelola  oleh  Negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat.  Negara  telah  menjamin  kemakmuran  rakyat  melalui  apa  yang  ada  di bumi  dan  kekayaan  alam  Indonesia,  termasuk  masyarakat  hukum  adat.  Namun,  secara faktual  ditemukan  bahwa  pelaksanaan  UUD  1945  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  dengan baik.  Kepemilikan  tanah  oleh  pengusaha  sudah  masuk  wilayah  tanah  adat  sehingga  sering terjadi konflik atau sengketa antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan (Ardiansyah et al., 2020; Sahari, 2022).
Dalam  hal  ini,  kebijakan  hukum  nasional  tentu  ditantang  untuk  dapat diimplementasikan  sistem  hukum  dengan  memfungsikan  hukum  nasional  dalam  bentuk hukum  positif  tertulis  atau  peraturan  perundang-undangan  sebagai  sebuah  kekuatan pembaharu yang berlandaskan pada sikap volkgeist (semangat bangsa) serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang secara efektif dapat mendorong perubahan kehidupan, dari sebuah bentuk  masyarakat  lokal-agraris dan skala kehidupan baru yang lebih urban, dalam format dan lingkup nasional.  Pelaksanaan pasal  33 ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai  landasan  konstitusional  diletakkan  pada  konsep penguasaan negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang  belum  sesuai  dengan  harapan  rakyat  Indonesia  secara  umum.  Dan  keberlakuan  UU Pokok  Agraria  yang  diharapkan  menjadi living  law yang  secara  nasional  dalam penerapannya  tidak  jarang  melanggar  falsafah  hukum  adat  atau  jiwa  dan  semangat  UU Pokok  Agraria.  Selanjutnya,  Hukum  Pertanahan  Nasional  juga  harus  dipahami  sebagai sebuah sistem norma yang didasarkan pada falsafah hukum adat, sehingga setiap peraturan perundang-undangan  yang  tertinggi  sampai  dengan  peraturan  yang  terendah  harus merupakan sistem hukum yang paralel dan saling melengkapi (konkretisasi).

## B. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan hukum yang digunakan berjenis konseptual. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum  primer  dan  sumber  hukum  sekunder.  Sumber  hukum  primer  diperoleh  dari  UUD nomor t tahun 1960 tentang PPA, Peraturan Menteri Pertanahan, UU nomor 32 tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  serta  PBPN  RI  nomor  18  tahun  2019  tentang  Administrasi Pertanahan  Ulayat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat.  Selanjutnya,  sumber  hukum sekunder yang diguanakan adalah studi literatur tentang permasalahan relevan. Analisis dan pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kerangka deduktif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Yuridis Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia
Undang-Undang  Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut  UUPA)  tidak  menjelaskan secara  ketat  tentang  hak  ulayat,  tetapi  hanya  menyebutkan  Hak  Ulayat  bersifat beschikkingsrecht atau  bersifat  kolektif.  Beberapa  literatur  terdahulu  telah  menjelaskan bahwa Hak Ulayat sebagai istilah hukum merupakan hak yang melekat sebagai suatu aturan unik  dan  khas  dalam  masyarakat  hukum  adat,  berupa  kewenangan/kekuasaan  untuk
mengelola  dan  mengatur  seluruh  tanah  dengan  praktek  kekuasaan  ke  dalam  dan  ke  luar. Masyarakat  adat  sebagai  satu  kesatuan  dengan  tanah  yang  ditempatinya  tentu  memiliki hubungan  yang  sangat  erat.  Hubungan  tersebut  didasarkan  pada  pandangan  religius  yang sangat  kuat  diantara  kelompk  mereka.  Relasi  ini  juga  menyebabkan  masyarakat  adat memperoleh  hak  untuk  menguasai,  memanfaatkan,  mengumpulkan  hasil  dari  tumbuh- tumbuhan ada, serta berburu binatang yang tinggal di sana (Dirkareshza et al., 2021).
Permenag  5/1999  yang  mengatur  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak-Hak Masyarakat  Adat  tercatatt  tanggal  24  Juni  1999  dalam  Pasal  2.  Selanjutnya,  Hak-hak masyarakat adat dianggap masih sah jika terdapat beberapa syart, antara lain sebagai berikut: 1) terdapat sekelompok masyarakat yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga  negara  persekutuan  hukum  tertentu,  masyarakat  ini  mengakui  dan  menerapkan ketentuan  kelompok  dalam  kehidupan  sehari-hari;  2)  terdapat  tanah  ulayat  yang  menjadi lingkungan  hidup  warga  yang  mempunyai  persekutuan  hukum  adat  dan  tempat  diaman merkea  mengambil  kebutuhan  sehari-hari;  dan  3)  terdapat  tatanan  hukum  adat  mengenai pengelolaan, penguasaan serta penggunaan tanah ulayat yang terjadi dan ditaati oleh warga persekutuan hukum.
Pasal  5  Ayat  (1)  menyatakan,  bahwa  penetapan  dan  hasil  penelitian  masih  terdapat Hak  Ulayat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah dengan  mengikutsertakan  para  ahli  hukum  yang  fokus  pada  ilmu  hukum  adat,  masyarakat hukum  adat  yang  berada  di  daerah  terkait,  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat)  dan lembaga/lembaga  yang  mengelola  sumber  daya  alam.  Keberadaan  LSM  dan lembaga/instansi  tersebut  kemudian  dituangkan  ke  dalam  peta  dasar  pendaftaran  tanah dengan  menambahkan  tanda  kartografi  dan  apabila  diperbolehkan,  menguraikan  batasan- batasan dalam pendaftaran tanah (Ayat 2).
Selanjutnya,  dalam  pasal  4  ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa  adanya  hak penguasaan  tanah  ulayat  diberikan  kepada  masyarakat  ada  tertentu  dengan  hak  untuk menguasai  yang  diatur  dalam  hukum  ada  yang  berlaku  dalam  suatu  wilayah,  lebih  jauh apabila  pemegang  hak  mengendaki  untuk  didaftarkan  sebagai  hak  atas  tanah  yang  diatur oleh undang-undang yang berlaku. Selain itu, pendaftaran tersebut juga dapat dilakukan oleh instansi  pemerintah  atau  oleh  bdan  hukum,  atau  juga  pihak  perseorangan  yang  bukan merupakan  warga  masyarakat  adat  dengan  hak  atas  tanag  berdasar  pada  ketentuan  UUD sesuai dengan tata cara hukum adat yang berlaku.
Berbagai ketentuan tersebut, berarti bahwa terdapat keumungkinan apabila ada orang asing atau individu yang tidak terikat hukum ada juga memiliki Hak Ulayat, namun dengan syarat  melepaskan  hak  masyarakat  terlebih  dahulu  oleh  individu  terkait.  Lebih  jauh,  tanah tersebut  juga  dapat  dilepas  oleh  masyarakat  adat  apabila  dikehendaki.  Maka,  peraturan  ini tentu  dinilai  kurang  memberika  perlindungan  dan  merupakan  upaya  untuk  menekan  ruang lingkup kepentingan nasional dari sisi pembangunan infrastruktur serta dalam waktu yangs ama  tentu  cenderung  mengabaikan  kepentingan  masyarakat  ada  secara  luas.  Apabila  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  nasional,  keberadaan  Hak  Ulayat  akan  tetap  diakui  oleh negara  (Pradhani,  2018).  Namun  secar  fakta  sosial,  hal  tersebut  sering  disalahgunakan seperti adanya kepentingan individu atau kelompok tertentu yang mengabaikan kepentingan primer yang bersangkutan dengan masyarakat adat.

## 2. Pertentangan Nilai Penguasaan Negara dengan Nilai Hidup Masyarakat Adat
Konsep hak menguasai tanah oleh negara yang dipahami oleh pemerintah seringkali bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hak Menguasai Negara yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  sangat  menghormati  hak-hak  ulayat  masyarakat  untuk kepentingan pembangunan nasional, artinya pemerintah hanya mendasarkan hal tersebut atas ketentuan undang-undang yang berlaku formal, yang dalam praktiknya berdasar pada norma
hukum  yang  berlaku  dalam  peraturan  undang-undang  tanpa  memandang  fakta  sosial  yang terjadi, yaitu hukum yang berlaku dalam budaya masyarakat.
Akibat  dari  penerapan  serta  pemahaman  hukum  itu,  adanya  Hak  Ulayat  masyaraka adat  tentu  cenderung  tidak  terlindungi  oleh  pemerintah.  Landasan  formil  dalam  Pasal  5 UUPA  yang  menyatakan  bahwa:  “Hukum  agraria  yang  berlaku  atas  bumi,  air  dan  ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan kepentingan  negara,  yang  didasarkan  pada  tentang  persatuan  nasional,  serta  dengan peraturan  yang  terkandung  dalam  undang-undang  ini  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya,  segala  sesuatu  dengan  memperhatikan  unsur-unsur  agama.    Selain  itu,  menurut undang-undang  pengadaan  tanah  di  Indonesia,  untuk  memiliki  tanah,  perusahaan  swasta harus  menghubungi  pemilik  tanah  masyarakat  hukum  adat  sebagai  subyek  kontrak pengembangan tanah ulayat secara langsung.
Ketentuan  di  atas  berarti  bahwa  hukum  agraria  nasional  haruslah  tunduk  pada kepentingan nasional dan negara. Tidak menghalangi rencana dan upaya pemerintah dalam mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian pemerintah dengan alasan  kepentingan  nasional  dan  negara  dapat  mengambil  atau  membuka  hak  atas  tanah ulayat  masyarakat  dan  masyarakat  tidak  boleh  menghalanginya.  Pelaksanaan  UUPA  ini dalam  prakteknya  menimbulkan  permasalahan,  khususnya  mengenai  hak  atas  tanah masyarakat  berdasarkan  hukum  adat  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  pembangunan  untuk kepentingan  bangsa  dan  negara. Berdasarkan  penjelasan  umum  II  UUPA,  penyelesaian sengketa  tanah  yang  menyangkut  hak  ulayat  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  dan menawarkan  ganti  rugi  atau  pengakuan,  namun  dalam  pelaksanaan  musyawarah  berubah menjadi  menawarkan  ganti  rugi  dengan  pembayaran  yang  tidak  wajar  yang  membuat masyarakat  lebih  miskin  dari  pada  sebelumnya.  Sedangkan  dalam  pasal  18  UUPA  berisi asas  yang menyataka  bahwa hak milik atas tanah terkait “dapat  dicabut  untuk  kepentingan umum”.  Pengakuan  hak  ulayat  dalam  UUPA  yang  ada  selama  masih  ada  dan  tidak bertentangan dengan kepentingan skala nasional, yang berarti terdapat pluralisme hukum.
Pluralisme  ini  terjadi  dalam  bentuk  pluralisme  hukum  yang  lemah,  karena  selain UUPA sebagai hukum negara yang berlaku secara nasional, di wilayah masyarakat tertentu sistem  hukum  adat  masyarakat  hukum  adat  berlaku  atas  tanah  adat.  lemahnya  pluralisme hukum dalam hukum pertanahan nasional ditandai dengan berlakunya UUPA dan berbagai peraturan  pelaksanaannya  sebagai  hukum  positif  berupa  hukum  negara/nasional  tertulis,  di satu sisi, dan di sisi lain berlaku hukum adat yang umumnya tidak tertulis dan secara khusus berlaku  untuk  setiap  negara.  setiap  pesta.  setiap  daerah  dimana  hukum  adat  itu  berlaku. Dominasi hukum nasional yaitu UUPA sangat kuat terhadap hukum tanah adat. Pluralisme hukum pertanahan tampaknya merujuk pada adanya pengaturan mengenai hukum tanah oleh hukum  adat  di  samping  hukum  negara  yang  bersifat  sentralistik.  Pluralisme  hukum  yang lemah  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya  sengketa  hukum  dalam  tatanan substantif khususnya dalam sengketa tanah hak ulayat yang berdampak pada pelaksanaannya di  lapangan  dan  menimbulkan  ketidakadilan,  artinya  pluralisme  hukum  tanah  yang  lemah sering  diupayakan  untuk  dihilangkan  karena  pertanahan.  kebijakan  politik  yang  diambil. lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi
Persyaratan  yang  dikemukakan  oleh  ketentuan  Pasal  3  dan  5  UUPA  seringkali menjadi  alasan  untuk  menghilangkan  pluralisme  hukum  dan  menjadikan  UUPA  sebagai pusat  dari  berbagai  peraturan  pertanahan  (legal  centralism),  dan  merupakan  satu-satunya peraturan pertanahan yang berlaku secara nasional (unifikasi hukum). Selain itu, pembatasan terhadap  isi  Pasal  2  dan  Pasal  18  UUPA  menjadi  sumber  sengketa  yang  muncul  karena beberapa  pasal  undang-undang  tersebut  dinyatakan  tidak  mampu  menyelesaikan permasalahan  yang  muncul.  Secara  umum  permasalahan  yang  sering  muncul  para  ahli menjadi  empat  kelompok,  yaitu:  Pertama,  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung
berkaitan  dengan  fungsi  sosial  hak  atas  tanah.  Kedua,  tentang  pengaturan  tanah  atau penataan  kembali  kepemilikan/penguasaan  tanah.  Ketiga,  mengenai  penggunaan  tanah, termasuk  kewajiban  memelihara  tanah.  Keempat,  tentang  hak  atas  tanah  dan  tentang kepastian hukum hak atas tanah.

## 3. Hubungan  Hukum  Nasional  dengan  Hukum  Adat  dan  Pengakuan  Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam suku bangsa dan peradaban yang  memiliki  perbedaan  budaya  yang  tersebar  luas.  Selain  itu,  Indonesia  adalah  negara hukum,  hal  tersebut  berarti  hukum  memegang  posisi  sentral  dalam  negara.  Seluruh  aspek pemerintahan  dan  kehidupan  publik  diatur  secara  formal  oleh  hukum  nasional,  konstitusi dan  undang-undang  serta  peraturan  tambahan.  Ikhtisar  ini  berisi  hukum  agraria,  yang mengatur  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa.  Akan  tetapi,  di  Indonesia,  hukum  pertanian  tidak dapat  ditegakkan  dengan  baik  kepada  kelompok-kelompok  lokal.  Hal  ini  disebabkan  oleh fakta  bahwa  masih  masyarakat  penduduk  adat  di  Indonesia.  Masyarakat  yang  diatur  oleh hukum adat memiliki hukum sendiri yang berbeda dengan hukum nasional Indonesia. Pasal 18B ayat  2  UUD 1945  menguraikan secara konstitusional  penerimaan hukum  adat  sebagai berikut: “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya  sepanjang  hayat  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang ”.
Beberapa  klausul  penting  yang  berkaitan  dengan  status  konstitusional  hukum  adat dapat  ditarik  kembali  serta  melihat  kedudukan  hukum  ada  dalam  UUD,  Hak  kesatuan masyarakat  hukum  adat  Indonesia  diakui  secara  konstitusional  oleh  negara.  Hukum  yang berada  di  dalamnya  tentu  saja  hukum  adat  itu  sendiri.  Pengakuan  atas  hak  keberadaan masyarakat  adat  ini  dapat  dilihat  sebagai  pengakuan  atas  hak-hak  masyarakat  adat,  seperti adanya  Jaminan konstitusional  yang melindungi keberadaan komunitas  masyarakat  hukum adat  dan  praktik  hukum  adat  itu  sendiri,  yang  merupakan  elemen  vital  dalam  kehidupan kelompok tersebut.
Pengakuan  dan  keabsahan  masyarakat  hukum  adat  akan  tetap  ada  selama  entitas kelompok masyarakat adat itu masih ada. Mengingat keterpurukan masyarakat hukum adat saat  ini  di  tengah-tengah  arus  modernisasi,  maka  harus  menjadi  catatan  bagi  bangsa Indonesia  untuk  mempertahankan  masyarakat  hukum  adat  beserta  perangkatnya  sebagai warisan  agung  negara  Indonesia  yang  telah  melalui  sejarah  panjang  dan  masih  tetap bertahan  melawan  arus  urbanisasi.  Hukum  tertulis  dan  hukum  adat  keduanya  merupakan bagian  dari  tatanan  hukum  suatu  masyarakat,  menurut  teori  pluralisme  hukum  John Griffiths.  Hukum  negara  dan  hukum  adat  harus  saling  mendukung  satu  sama  lain  untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat dilindungi.
Hal  ini  ditandai  dengan  lahirnya  filosofis  hukum  negara  berdasarkan  kesepakatan bersama dalam suatu negara berdaulat yang di dalamnya terdapat beragam budaya dan adat istiadat,  namun  tetap  dalam  satu  kesatuan  sebagai  satu  kesatuan  Bhinneka  Ika  dengan semangat  dan  tujuan  yang  berlandaskan  ideologi  Pancasila  ( Staffundamentalnorm )  dan UUD 1945 (Staffgrundnorm). Dari hubungan tersebut  negara tidak lepas  dari hukum  yang hidup  dalam  masyarakat  (living  law)  sebagai  bagian  terpenting  untuk  mewujudkan kebenaran  rakyat  dalam  pembangunan.  Dengan  demikian,  nilai-nilai  hukum  yang  terdapat dalam norma harus mewujudkan amanat konstitusi.
Sebagai  wujud dari pasal  18B UUD 1945 hubungan hukum  agraria dengan hukum adat  yang  tertuang  dalam  pasal  3  UUD  1945  Pokok  Agraria,  yaitu:  “Dengan  mengingat ketentuan  pasal  1  dan  2  pelaksanaan  ulayat  dan  hak-hak  serupa  masyarakat  hukum  adat, sepanjang faktanya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan
nasional  dan  negara,  berdasarkan  kesatuan  bangsa  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”.
Dan  dalam  Pasal  5  UU  Pokok  Agraria  disebutkan  bahwa:  “Hukum  agraria  yang berlaku  di  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  adalah  hukum  adat,  sepanjang  tidak  bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia dan dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur- unsur yang bersandar pada hukum agama”.
Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa hukum adat merupakan dasar pembentukan hukum  agraria  nasional  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  terutama  yang berkaitan  dengan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat.  Jika  melihat  asas  penguasaan  oleh negara yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara, maka tidak  dapat  diartikan  bahwa  negara  memiliki  hak  penuh  atas  tanah  ulayat,  melainkan  asas penguasaan  negara.  merupakan  bentuk  penguasaan  dan  perlindungan  terhadap  hak  ulayat Masyarakat  Hukum  Adat.  Karena  bagaimanapun,  hak  ulayat  merupakan  bagian  dari  jalan untuk  mewujudkan  cita-cita  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat.  Dan  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  telah  memberikan kewenangan  kepada  otonomi  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingannya  sesuai  dengan  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Penerapan  pasal  3  dan  5  UUPA  merupakan  salah  satu  bentuk  pengakuan  atas  hak ulayat  yang  diatur  lebih  lanjut  oleh  Menteri  Dalam  Negeri;  Pasal  4  Kementerian  Dalam Negeri  memuat  insentif  bagi  tanah  ulayat.  Pedoman  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hukum Masyarakat  Adat,  Permendagri  Nomor  52  Tahun  2014.  Selain  itu  juga  diatur  dengan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  18 Tahun  2019  Indonesia  tentang  Pelaksanaan  Tanah  Adat  Bagi  Masyarakat  Adat. Sebelumnya, sejumlah peraturan menteri tentang masyarakat hukum adat telah dibuat, tetapi dianggap  tidak  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat.  Tujuan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang  Pengelolaan  Pertanahan  Kesatuan  Masyarakat  Yang  Diatur  Hukum  Adat  adalah untuk menyelenggarakan urusan pertanahan yang berkaitan dengan penyelesaian hak. yang masih hidup dan terpelihara dengan baik.
Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara Pertanahan  mengatur  tentang  pelaksanaan  pengalihan  hak  atas  tanah  kepada  masyarakat. diatur  oleh  hukum  adat.  Penatausahaan  tanah  ulayat  kesatuan  masyarakat  diatur  dengan hukum  adat.  Namun  demikian,  syarat-syarat  berikut  harus  dipenuhi  untuk  memenuhi ketentuan: 1) masyarakat dan lembaga hukum adat; 2) Wilayah dimana hak ulayat berada; 3)  hubungan,  keterkaitan,  dan  ketergantungan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dengan wilayahnya;  dan  4)  Kewenangan  untuk  bersama-sama  mengatur  penggunaan  tanah  dalam wilayah  masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan,  berdasarkan  hukum  adat  yang  masih berlaku  dan  dianut  oleh  masyarakat  tersebut.  Hubungan,  keterkaitan,  dan  ketergantungan kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dengan  Wilayah  yang  berhak  adalah:  1)  secara  aktual, teritorial,  genealogis,  dan fungsional; 2) sejalan  dengan perkembangan masyarakat;  dan 3) sesuai dengan prinsip NKRI.
Bentuk  pengakuan  hak  masyarakat  hukum  adat  atas  tanah  ulayat  didasarkan  pada penetapan  pengakuan  dan  pelestarian  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Permohonan  administrasi  pertanahan  bagi Masyarakat Adat harus diajukan kepada Direktur Kantor Pertanahan setempat. Pengelolaan
tanah  adat  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  meliputi  survei,  pemetaan,  dan pendokumentasian  tanah.  Pada  batas-batas  bidang  tanah  yang  ditetapkan  kesatuan masyarakat  yang  diatur  oleh  hukum  adat  dilakukan  pengukuran.  Bidang-bidang  tanah kesatuan  masyarakat  yang  diatur  oleh  hukum  adat  tersebut  kemudian  dipetakan  pada  peta pendaftaran  tanah  untuk  tata  cara  pengukuran  selanjutnya.  Bidang  tanah  diukur  dan dipetakan  sesuai  dengan  kriteria  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah,  kemudian  diberi nomor pengenal dengan satuan tanah kabupaten/kota di bidang kesatuan masyarakat hukum adat.
Dengan  adanya  bukti  kepemilikan  tanah  kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  dengan sendirinya  masyarakat  hukum  adat  juga  mendapatkan  perlindungan  secara  administratif. Namun,  hal  itu tidak cukup memadai  dengan berbagai  konflik kepentingan yang berkaitan dengan  tanah  masyarakat  hukum  adat.  Artinya,  perlindungan  juga  harus  memberikan perlindungan  represif  ketika  tanah  diambil  alih  oleh  pihak  lawan,  tidak  semata-mata preventif  terhadap  tanah  tersebut,  tetapi  hukum  dan  kebijakan  Pemerintah  harus  dapat melakukan  penegasan  berupa  tindakan  atas  pengakuan  tersebut.  dari  keseluruhan  hak-hak Masyarakat Hukum Adat.
Pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat atas tanah merkea merupakan suatu  kewajiban  bagi  Pemerintah  dalam  memberikan  penghormatan,  perlindungan  serta kesempatan bagi berkembangnya masyarakat hukum adat dan hak tradisional yang dimiliki oleh  merka  selama  masih  dalam  bingkai  NKRI.  Pengakuan  tersebut  juga  menunjukkan bahwa  negara  telah  mengakui,  menyatakan  hak,  atau  menyatakan  masyarakat  hukum  adat berhak  atas  sumber  daya  alam  yang  dimilikinya  dan  mewajibkan  Pemerintah  untuk menandingi hak-hak tersebut dari ancaman/gangguan pihak lain. Pengakuan ini dirumuskan dalam bentuk  hukum  negara  atas hak masyarakat  hukum  adat  atas tanah  dan sumber daya alam lainnya.
Berdasarkan penjelasan tersebut, pengakuan hak masyarakat hukum adat atas tanah adat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum  adat.  Namun,  tidak  mampu  memberikan  perlindungan  hukum  masyarakat  hukum adat  secara  keseluruhan  sebagai  sistem  publik  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  hukum dan  kebijakan  pemerintah  harus  memberikan  perhatian  khusus  pada  hak-hak  Masyarakat Hukum Adat, yang bersifat implemntatif.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara hukum  negara  dengan  hukum  adat  dalam  sektor  hukum  agraria  dan  pertanahan  ternyata tidak sesuai dengan semangat jiwa bangsa serta falsafah hukum ada yang menjadi daari bagi pembentukan hukum pertanahan nasional. Selain itu, perkembangan peraturan formal dalam bidang  pertanahan  ini  belum  menujukan  keselarasan  dalam  aplikasinya.  Pengaturan penetapan  hak  atas  tanah  yang  hanya  berupa  sertipikat  yang  diterbitkan  oleh  BPN  belum seperti  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  hukum  adat,  karena  kebijakan  tersebut  belum mengatur mekanisme perlindungan terhadap objek hukum masyarakat hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  I.  A.,  Risdiwanto,  G.,  &  Rezandy,  J.  G.  (2020).  Kewenangan  Hak  Menguasai Negara atas Hak Ulayat pada Kawasan Hutan Lindung. Soumatera Law Review , 3 (1),
81-92.
Ardiansyah, A., Sabardi, L., & Putro, W. D. (2020). National Law Relations with Customary Law  in  the  Establishing  of  Regulation  of  the  Recognition  of  Indigenous  Peoples
Rights  to  the  Land  of  Ulayat. International  Journal  of  Multicultural  and Multireligious Understanding , 7 (5), 426-434. aufa Afinnas, M. A. (2022). Perbandingan Hukum Penetapan Eksistensi Hak Ulayat dengan Penetapan Native Title di Australia. Diversi: Jurnal Hukum , 8 (1), 139-168.
Bakung, D. A. (2019). Tertium Comparatum Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Akad Nikah. Jurnal Legalitas , 12 (1), 48-56.
Budiarta, I. D. G., Yadnya, P. A. K., & Surya, I. K. A. (2022). Kedudukan Tanah Druwe Pura Setelah  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960. Vidya  Wertta:  Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia , 5 (1), 9-20.
Dirkareshza,  R.,  Ibrahim,  A.  L.,  &  Ardianto,  A.  (2021).  Antinomi  Regulations  on  the Recognition and Enforcement of Ulayat Right from Indigenous Peoples. International Journal of Social Science And Human Research , 4 , 596-602.
Dirkareshza,  R.,  Ibrahim,  A.  L.,  &  Pradana,  R.  (2020).  Urgensi  Hak  Ulayat  terhadap Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De'jure: Kajian Ilmiah Hukum , 5 (1), 94-109.
Firdaus,  F.,  Samariadi,  S.,  &  Hendra,  R.  (2022,  April).  The  Settlement  of  Ulayat  Land Disputes  by  Returning  Land  to  Each  of  the  Senamanenek  Indigenous  Peoples, Kampar Regency. In 2nd Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2021) (pp. 45-48). Atlantis Press.
Hasan,  U.,  Suhermi,  S.,  &  Sasmiar,  S.  (2020).  Eksistensi  Hak  Ulayat  dalam  Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 4 (2), 649-660.
Ibrahim,  E.  (2020).  Peranan  Penghulu  terhadap  Hak  Ulayat  di  Minangkabau. JCH  (Jurnal Cendekia Hukum) , 6 (1), 161-171.
Ivan, E., & Jamin, M. (2018). Pembatalan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Bekas Hak Ulayat oleh Hakim Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Jurnal Repertorium , 5 (2).
Kalalo, J. J. J. (2018). Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Daerah Perbatasan. Makassar: Disertasi Universitas Hasanuddin . Kristiani,  V.  (2020).  Hukum  yang  Berkeadilan  bagi  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat (Kajian Dan Implementasi). ADIL: Jurnal Hukum , 11 (1).
Laike,  R.  J.  (2019).  Problematika  Pengakuan  Hukum  terhadap  Hak  Ulayat  Masyarakat Hukum Adat. Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan , 3 (1), 23-30. Laturette, A. I. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan. Sasi , 27 (1), 102-112.
Lestari, R., & Sukisno, D. (2021). Kajian Hak Ulayat di Kabupaten Kampar dalam Perspektif Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Hukum  Adat. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum , 28 (1), 94-114.
Marbun, M. (2021). Kedudukan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dihubungkan dengan  Otonomi  Daerah  (Studi  di  Kecamatan  Harian  Kabupaten  Samosir). Jurnal Darma Agung , 29 (2), 125-134.
Nasir, G. A., Khudzaifah Dimyati,  S. H., &  Absori,  S. H. (2021). Penguasaan Hak Ulayat: Studi  Perubahan  Nilai  Penguasaan  Tanah  Hak  Ulayat  di  Nagari  Kayu  Tanam- Sumatera Barat (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Pellokila,  J.  R.  Z.  (2021).  Analisis  Penyelesaian  Konflik  Hak  Ulayat  pada  Masyarakat Hukum  Adat  di  Kabupaten  Jayapura  Papua. Jurnal  Syntax  Transformation , 2 (8), 1111-1123.
Pradhani,  S.  I.  (2018).  Traditional  Rights  of  Indigenous  People  in  Indonesia:  Legal Recognition and Court Interpretation. Jambe Law Journal , 1 (2), 177-205.
Rahmadi,  A.  (2022).  Urgensi  Penetapan  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua. Tunas Agraria , 5 (1), 17-32.
Redi,  A.,  Prianto,  Y.,  Sitabuana,  T.  H.,  &  Adhari,  A.  (2018).  Konstitusionalitas  Hak Masyarakat  Hukum  Adat  atas  Hak  Ulayat  Rumpon  di  Provinsi  Lampung. Jurnal Konstitusi , 14 (3), 463-488.
Sahari, A. (2022). Settlement of Conflict Utilization of Plantation Land above Ulayat Rights of Indigenous Communities. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum , 11 (1), 59-72.
Sari,  E.  N.,  Yamin,  M.,  &  Ikhsan,  E.  (2022).  Peran  Dalihan  Natolu  dalam  Penyelesaian Sengketa  Tanah  Hak  Ulayat  untuk  Pengadaan  Kepentingan  Umum  di  Kabupaten Humbang  Hasundutan. Jurnal  Hukum  Al-Hikmah:  Media  Komunikasi  dan  Informasi Hukum dan Masyarakat , 3 (2), 393-416.
Syukur, M. (2020). Analisis Yuridis Permenag Nomor 5 Tahun 1999 tentang Eksistensi Hak Ulayat dalam Hukum Agraria Nasional. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 26 (8), 951-965.