## R EFLEKSI S ELINTAS T ENTANG P RIMORDIALISME , P LURALISME , DAN D EMOKRASI
Taufik Abdullah 1

## Abstract
This writing is a reflective analytical description on the relations between primordialism, pluralism and democracy. By using historical analysis, the writer tries to unfold how the words “democracy” arose as an idea that led to a social movement.  Democracy was used to largely interpreted as “modernism” or “developed”, which later debates also included the desire for equality of rights and status.  This later idea has brought the first social movement against colonialism.  By the time Indonesia gained its independence, democracy was thought to be – and can only be achieved – if the people can free themselves from primordial bounds.  the imagined democratic community is a community with a social structure and system that is able to bloom a “Cultural Bazaar” condition, a “market” that spares room for pluralism.  Then, under this conditions, new values can be nurtured as a base to re-create the new society. Keywords: primordialism, pluralism, democracy, historical analysis

## Sejarah dan Mitos
Sikap "taken thing for granted' – kalau boleh memakai ungkapan yang dilarang oleh kebijaksanaan "berbahasa yang baik dan benar" – terhadap segala sesuatu yang telah menjadi bagian dari pengalaman keseharian adalah kecenderungan yang biasa. Apalagi bila segala sesuatu yang telah dirasakan sebagai yang semestinya saja itu telah pula mendapat pengesahan dalam sistem pengetahuan yang dianggap sah dan ideologi yang dominan. Kalau telah begini, maka hal yang mungkin bisa dipertanyakan tidak lagi tertanyakan. Begitulah umpamanya sikap dan pandangan yang  dipelihara terhadap corak dan
1 Ketua Komisi Ilmu-Ilmu Sosial, akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).
keberadaan bangsa dan negara. Adalah hal yang sangat biasa kalau strategi ideologis dari pemegang  kekuasaan untuk menekankan keutuhan jalur sejarah yang  dikatakan otentik akan keabsahan dari kehadirannya. Maka siapapun bisa saja terbuai oleh apa yang dikatakan sebagai kenyataan historis, meskipun  sesungguhnya hal itu tidak lebih daripada mitologisasi dari realitas sejarah saja. Dikatakanlah, umpamanya, bahwa Indonesia adalah satu bangsa yang utuh dan bersatu sejak zaman purbakala dan bahwa keutuhan sejarahnya  hanya terganggu oleh intervensi kolonial, yang dikatakan – lagi-lagi sebuah mitos, tetapi lebih menyesatkan dan lebih bodoh – berlangsung selama 350 tahun.
Memang kalau dipikir-pikir tidak ada satu bangsa pun, bahkan tidak satu komunitas  sekali pun, betapapun kecil dan sederhananya, yang tidak memerlukan mitos integratif. Mitos bukan saja men- transformasikan ingatan sejarah tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu menjadi ajaran moral yang bersifat integratif dan bahkan inspiratif ataupun merupakan refleksi dari keprihatinan kultural, tetapi juga memberi jawab terhadap kemungkinan adanya ketimpangan antara sistem logika dengan realitas empiris yang dihadapi. Mengapa dijajah padahal kita adalah bangsa yang berbudaya tinggi? Maka mitos pun tampil untuk memberi jawab terhadap diskrepansi historis yang menyakitkan ini.
Akan tetapi memang harus disadari juga bahwa tidak jarang mitos adalah juga pantulan dari subjektivitas kolektif  yang bersifat hegemonik. Dengan sifatnya yang hegemonik ini  biasa sekali mitos itu mempunyai kecenderungan untuk meniadakan keabsahan pertanyaan, yang bisa mempertentangkan kebenaran yang diajukannya dengan tinjauan rasional atas struktur realitas empiris.  Karena itulah meskipun bisa memberikan ketenangan perasaan dan suasana kemantapan sosial, mitos tidak menolong dalam usaha untuk mendapatkan  kearifan kultural dalam menghadapi berbagai corak  cobaan dan perubahan yang dialami. Mitos lebih cenderung menampilkan dirinya sebagai pemberi jawab akhir yang memberi kesan final.
Sebab itulah dalam usaha untuk memahami corak dinamika dan perkembangan Indonesia (dan tentu saja negeri lain)  sekali-sekali mitos itu perlu juga dijauhi, meskipun mungkin hanya untuk sementara, dengan mendekatkan diri pada sejarah. Merekonstruksi peristiwa yang terjadi di suatu lokalitas  dalam suatu rentangan waktu adalah tugas
utama dari sejarah, sebagai sebuah cabang keilmuan. Sejarah  bukan saja berusaha sejauh dan seutuh mungkin me-rekonstruksi  apa yang pernah terjadi, di mana dan bila terjadinya dan siapa pula terlibat di dalamnya tetapi juga berusaha mendapatkan jawab terhadap pertanyaan “mengapa” semua itu harus “begini”, bukannya “begitu”. Ketika semua telah ditulis tidak pula jarang  sejarah memancing untuk merenungkan pesan, bahkan tidak pula jarang, makna yang dipancarkan oleh peristiwa yang terjadi di masa lalu itu.  Apakah peristiwa di masa lalu itu meninggalkan pesan moral atau apa saja  atau bahkan memantulkan makna tentang dirinya dan masa depan?  Ataukah  hanya terasa sebagai peristiwa yang lewat dalam lintasan waktu belaka?  Lewat dan berlalu begitu saja.
Meskipun sedemikian banyak kemungkinan yang dipunyainya, sejarah tidak mempunyai claim dan bahkan tidak pula mempunyai hak untuk memberi jawaban yang final . Sejarah malah  lebih cenderung untuk membuka pertanyaan yang seakan-akan tanpa henti. Maka, jika hendak kembali pada masalah semula, yaitu tentang eksistensi bangsa dan negara, sejarah pun tanpa segan-segan akan mengatakan bahwa bukan saja semua itu adalah bagian dari gejala sejarah modern, tetapi juga bahwa kehadiran keduanya – tidak terjadi dengan begitu saja. Kehadiran bangsa dan negara sesungguhnya adalah hasil dari pilihan yang diperjuangkan. Selanjutnya sejarahpun berusaha pula memberitahukan bahwa dalam proses memperjuangkan hasil pilihan itu, perdebatan intelektual dan ideologi, yang  kadang-kadang sangat sengit, terjadi di antara para pemilih cita-cita ke arah terwujudnya nation- formation dan kelanjutan prosesnya, yaitu nation-building.
Batas-batas 'bangsa', azas kebangsaan – bahkan keabsahan religius dari konsep kebangsaan itu sendiri – dan landasan ideologis perjuangan dari negara-bangsa yang dicita-citakan, adalah hal-hal fundamental yang pernah diperdebatkan dalam proses pembentukan bangsa dan negara. Kini, setelah sekitar satu abad berlalu mungkin terasa aneh juga – kalau dikatakan bahwa  konsep demokrasi, apalagi keadilan sosial, yang mula-mula hanya diartikan sebagai perlawanan terhadap kemiskinan dan keterbelakangan, ternyata tidak pemah diperdebatkan dengan sungguh-sungguh di masa awal pergerakan kebangsaan di negeri ini. Tampak bagi kalangan kaum pergerakan Indonesia kedua konsep ideal ini lebih diperlakukan sebagai hal yang telah semestinya saja, meskipun sebenarnya kerap juga diejek oleh mereka yang mempertahankan status quo, sang pembela kemantapan
lama. Keduanya adalah bagian yang esensial dari hasrat untuk memperbaiki situasi dari eksistensi diri dan komunitas.
Kalau sejarah wacana politik di tanah air tercinta ini boleh dikaji lagi, maka tampaklah bahwa ketika kata "demokrasi" pertama kali dipakai konsep ini hanya dipahami sebagai bagian yang esensial dari "kemajuan" dan “dunia maju”. Kedua hal inilah yang menjadi  landasan ideologis yang paling awal mempengaruhi segelintir golongan (agak) terpelajar (dalam pengertian “Barat”) yang berdiam di kota-kota. "Demokrasi", sebagai pengakuan akan hak untuk ikut serta mengatur masyarakat sendiri dianggap sebagai ekspresi dari "kemajuan", sebagaimana ditunjukkan oleh negeri-negeri yang telah “maju”. Jadi ciri utama dari negeri yang “maju” adalah “demokrasi”? Hanya sesederhana itu saja pemahaman tentang demokrasi  pada mulanya. Barulah kemudian dalam perkembangan selanjutnya konsep ini diartikan sebagai cetusan dari hasrat persamaan hak dan status dalam konteks masyarakat kolonial. Maka  seruan demokrasi pun tampil sebagai pantulan dari semangat egaliter-pengingkaran terhadap stratifikasi sosial kolonial dan sekaligus merupakan tuntutan bagi  keikutsertaan dalam pengaturan sosial pemerintahan (Abdullah, 2009: 1–87; 1972). Dalam kaitan inilah slogan "sama rasa, sama rata", sebagaimana dirumuskan untuk pertama kali oleh Mas Marco Kartodikromo (Loir, 1974) di sekitar awal tahun 1920–an, bisa dilihat sebagai perpaduan antara hasrat demokratis dan "keadilan sosial" (sebuah konsep yang baru kemudian dirumuskan).
Perkembangan pemahaman terhadap demokrasi ini terjadi dalam konteks pemikiran yang belum melampaui ikatan lokal. Demokrasi berarti dimungkinkannya anak negeri untuk ikut serta dalam raad lokal atau dewan pemerintahan setempat. Inilah suasana dalam periode setelah kekalahan melawan  kolonialisme telah dialami dan di saat keharusan untuk menemukan pegangan baru, yang dapat merelatifkan makna penjajahan secara psikologis, semakin diperlukan. Dalam tahap perkembangan sejarah seperti ini  masyarakat anak jajahan bisa dikatakan sedang  berada situasi “perantara” 2 – seakan-akan sang penjajah sesungguhnya adalah pemberi contoh dalam peningkatan peradaban.
2 Konsep “Masyarakat Perantara atau  dalam bahasa gado–gado yang pernah dipakai the Schakel Societ” .
Tetapi ketika kolonialisme telah mulai secara intelektual diartikan sebagai penghinaan atas harkat diri dan sebagai penghisap kekayaan tanah air, maka ketika itu pula pergerakan rakyat  mulai memvisualisasikan kehadiran adanya sebuah "bangsa", yang melampaui ikatan lokalitas dan etnis. Dalam suasana ini  kemajuan dan demokrasi dianggap dan bahkan diperlakukan sebagai sine qua non dari eksistensi bangsa yang bersifat antaretnis dan multi–etnis. Adalah sebuah keyakinan politik yang paling awal dari kaum pergerakan bahwa sebuah bangsa yang bersifat multi–etnik dan multi–kultural hanya mungkin tumbuh dan berkembang dalam tatanan sosial dan politik yang bercorak demokratis. Di masa pergerakan kebangsaan telah semakin meningkat barangkali bisa juga sambil lalu dicatat bahwa  adalah Bung Hatta yang paling enggan memperlakukan cita-cita demokratis sebagai  semboyan “demi kemodernan” saja. Berbagai tulisannya yang ditulis sejak ia masih belajar di negeri Belanda memperlihatkan usahanya yang serius dan konsisten untuk mencari sistem demokrasi yang sesuai bagi Indonesia modern tetapi mempunyai latar belakang yang multi–kultural (Hatta, 1952).

## Demokrasi dalam Wacana
Perdebatan tentang demokrasi barulah semakin menjadi marak sekian tahun setelah kemerdekaan tercapai dan kedaulatan negara telah didapatkan. Perdebatan ini terjadi setelah Presiden Sukarno (1956), yang gelisah dengan ketidakstabilan politik yang dihasilkan sistem demokrasi parlementer, yang mempunyai Undang Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) yang menempatkan Presiden hanya sebagai kepala dan simbol negara belaka. Dalam salah satu pidatonya mengatakan bahwa ia "bermimpi semua partai bersedia membubarkan dirinya". "Mimpi" yang kemudian diikuti oleh “konsepsi Presiden” (1957) serta merta dirasakan sebagian  pemimpin partai sebagai ancaman terhadap demokrasi. Bagi Bung Karno pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia yang baru mengecap kemerdekaannya untuk mengatur diri sendiri itu dengan jelas memperlihatkan betapa tidak sesuainya tradisi Indonesia dengan sistem demokrasi yang, katanya diimpor dari Barat. Demokrasi “liberal” yang dijalankan hanyalah berarti tidak lebih daripada “50% tambah satu”. Sistem ini  bahkan juga memberi kesempatan bagi kepura-puraan politik untuk mendapatkan dukungan yang bisa dipergunakan untuk kepentingan yang sama sekali tak ada kaitannya dengan cita-cita demokrasi. Bukankah demokrasi
yang dikatakan Bung Karno liberal itu telah pula menyebabkan terganggunya kestabilan pemerintahan? Bukankah sistem demokrasi yang dipakai itu sesungguhnya bukan saja telah menjauh dari “kepribadian nasional” tetapi juga mengingkari pentingnya peranan fungsi kepemimpinan dalam kehidupan kenegaraan? Semua kelemahan ini sangat ditekankan  apalagi ketika berbagai impian nasional, seperti kesejahteraan rakyat, penyebaran pendidikan dan keutuhan rasa persatuan masih jauh dari rangkulan bangsa (Feith, 1964).
Maka begitulah perdebatan tentang esensi demokrasi pun menjadi semakin marak. Klimaks dari perdebatan ini ialah sebuah esei klasik dari Bung Hatta, Demokrasi Kita (1960), yang juga melihat dengan jelas segala kelemahan demokrasi sebagai sebuah sistem, yang mungkin bisa merangsang hasrat individualisme. Tetapi ia tidak sekadar melihat aspek-aspek  kelemahan demokrasi. Bung Hatta, sang pejuang demokrasi sejak muda, memperlihatkan juga kekuatan sistem yang memberi penghargaan atas hak politik individu ini. Kelemahan dalam pelaksanaan demokrasi, katanya, tidak bisa diselesaikan dengan penciptaan sistem pemerintahan yang diktatorial, sebagaimana yang dilaksanakan Sukarno. Demokrasi bisa tenggelam karena kesalahan para pelaksananya, tetapi adalah “sebuah hukum besi sejarah”, katanya, demokrasi akan hidup kembali.
Tetapi sementara itu Dekrit Presiden telah dikeluarkan. Sejak bulan Juli 1959 Indonesia telah resmi “kembali ke UUD 1945”. Demokrasi Terpimpin, yang didominasi oleh eksekutif, telah berdiri. Sejak itu praktis konsep ”pembagian kekuasaan” antara badan legislatif, eksekutif  dan yudikatif telah digantikan oleh konsep yang dianggap lebih sesuai, yaitu “pembagian tugas”. Kecurigaan yang pernah disuarakan oleh “golongan oposisi” bahwa demokrasi parlementer telah terancam kini telah menjadi kenyataan. Maka perdebatan pun terhenti. Pemimpin Besar Revolusi bukan saja Kepala Negara dan Pemerintahan dan Panglima Tertinggi, sebagaimana ditentukan konstitusi, tetapi adalah juga pemegang monopoli dari keabsahan wacana politik dan ideologi.
Perdebatan tentang demokrasi yang terhenti ini kembali marak di saat Demokrasi Terpimpin telah lumpuh dan Orde Baru masih berada dalam tahap konsolidasi kekuasaan. Tetapi ternyata perdebatan itu tak lebih daripada "musim panas Indian", yang hangat secercah sebelum musim dingin otoritarianisme datang menempa. Seperti halnya dengan
Demokrasi Terpimpin, yang digantikannya, Orde Baru, yang ingin menampilkan diri sebagai penyelamat UUD 1945 yang "telah diselewengkan", memperkokoh kedudukan dan kekuasaannya dengan konsep dan sistem demokrasi "anything but democratic”. Begitulah, kecuali beberapa tahun di saat-saat peralihan  dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru selama hampir empat puluh tahun (1959– 1998) Indonesia harus berada di bawah sistem yang mengingkari keyakinan awal dari pergerakan kebangsaan.
Tetapi sudahlah. Sejarah dihamparkan bukan untuk diumpat dan dimaki atau bahkan dibangga-banggakan, tetapi sebagai usaha untuk merekonstruksi pengalaman yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu sumber untuk mendapatkan kearifan dalam memahami hari ini dan merintis hari depan. Pengalaman kesejarahan  yang dikisahkan di atas memperlihatkan bahwa demokrasi – salah satu prinsip yang paling fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara – barulah kembali diperdebatkan dengan sungguh-sungguh ketika cita-cita ini dirasakan sedang menghadapi ujian yang memprihatinkan. Demokrasi diperdebatkan di saat sistem ini sedang menghadapi ancaman. Meskipun hal ini terasa agak janggal juga, tetapi bisa juga dipahami, kalau saja ditilik kembali sejarah pemikiran kebangsaan Indonesia.
Maka  kembali sebuah flashback kesejarahan bisa dilihat lagi, hanya saja  sekali ini lebih jauh ke belakang. Sejak  negeri yang  masih bernama Hindia Belanda ini memasuki zaman eksploitasi kapitalistik yang modern – menjelang  awal tahun 1900–an – beberapa gelintir kaum terpelajar, yang menampilkan diri sebagai pelopor kemajuan, telah merasakan dan menyadari bahwa keterbelakangan masyarakat "bumiputera"  hanyalah mungkin diakhiri dengan membebaskan diri dari ikatan tradisi yang kaku. “Dunia maju” dan 'kemajuan' hanya mungkin didekati kalau buaian primordialisme, yang serba ramah, tetapi melenakan, bisa diatasi. Sejak saat itu pula beberapa tokoh dari kalangan terpelajar (“Barat’) yang masih segelintir itu mulai berusaha mendapatkan sebuah masyarakat baru. Mereka adalah para perantau, yang secara fisik telah terpisah dari tanah kelahiran dan secara intelektual telah pula mulai merasakan perlunya  melepaskan  diri dari ikatan kultural masyarakatnya yang intim, asli, dan primordial. Berada di dunia luar, di kota-kota pusat kekuasaan dan ekonomi kolonial, mereka mendapatkan perspektif  perbandingan. Mereka  memasuki pergaulan kota, yaitu sebuah lingkungan sosial yang tumbuh dari tumpukan "komunitas orang asing" ( communities of strangers ) yang
berdatangan dari mana-mana, yang secara bertahap semakin mendapatkan sistem komunikasi simbolik. Secara bertahap tetapi semakin kelihatan “para orang asing” yang berdatangan dari mana-mana ini semakin berhasil membentuk suatu komunitas kota yang bisa saling mengerti. Ketika rasa keasingan telah  buyar maka secara pelan sebuah komunitas baru mulai berfungsi.
Dalam masa ketika proses masyarakat kota telah  tumbuh ini, maka kaum yang relatif terpelajar inipun menjadi bagian dari struktur dari masyarakat kota. Hanya saja kota kolonial, bukanlah kota yang dihuni oleh komunitas yang mempunyai harkat hidup yang sama.  Kota kolonial diatur berdasarkan  sistem hirarki dan status, yang bercorak kolonial dan rasial. Urbane, terpelajar, tetapi mereka  kaum perantau ini berada pada jenjang status kolonial yang rendah. Mereka menyadari juga bahwa usaha untuk memasuki "dunia maju", yang bebas dari keterbelakangan dan kemiskinan, tidak dapat berjalan baik dalam suasana keterikatan pada ikatan tradisional dan primordial, yang asli. Mereka tahu juga bahwa suasana keramahan dan keakraban kultural yang diberikan oleh primordialisme harus dibayar dengan keterikatan pada keharusan struktural yang mengekang. Dalam suasana ini cita-cita kemajuan, yang membayangkan suatu situasi yang melampaui struktur kekinian dan ikatan kultural yang berakar dari masa lalu, akan dengan serta merta menimbulkan berbagai dilema kultural yang tak mudah diselesaikan. Karena itulah sejak semula mereka merasakan perlunya sebuah suasana dan masyarakat baru, yang mengatasi, tetapi tidak mengingkari, apalagi menghancurkan, ikatan primordial itu. 3
Primodialisme adalah suasana keakraban "pulang kampung", yang  memuaskan rasa kerinduan kepada keaslian yang dianggap belum ternoda, tetapi masyarakat baru adalah sebuah pengembaraan yang memperkaya dan memperluan cakrawala pandangan. Masyarakat baru yang terbayangkan adalah sesuatu yang bersifat majemuk, pluralistik,
3 Dalam realitas  sudah jelas masalahnya tidaklah sesederhana ini. Tetapi kalau sejarah formal tidak bisa terlalu jauh memasuki suasana dilematis antara keharusan memasuki “dunia baru” dan  keterikatan pada “dunia lama”, maka sastra dengan sangat baik menunjukkannya. Lihat Abdoel Moeis, Salah Asuhan, Djakarta, Balai Pustaka, yang telah diterbitkan beberapa kali. Pada tingkat yang lebih sophisticated, ketika  suasana dilematis telah semakin kompleks, lihat  Armijn Pane, Belenggu, Djakarta, 1940. Kupasan historis terhadap  kedua novel ini dan pendahulunya, Marah Roesli, Sitti Noerbaja.
tetapi diikat oleh hasrat untuk menggapai keluasan cakrawala kehidupan dan pengetahuan serta didukung oleh keyakinan akan masa depan yang lebih cerah. Masyarakat majemuk yang terbayangkan tidaklah berarti keharusan lahirnya sebuah dunia sosial yang asing dan menakutkan tetapi sesuatu yang senantiasa bisa menambah pengkayaan kultural.Maka begitulah  pluralisme, yang diikat oleh harapan tentang hari depan yang cerah dan terbuka semakin tumbuh dan berkembang juga.
Masyarakat yang diinginkan adalah sebuah tatanan sistem pergaulan yang dapat memupuk suasana cultural bazaar, sebuah "pasar" bagi setiap unsur kultural untuk tampil  memperkenalkan diri. Yang diinginkan ialah tumbuhnya suasana untuk bergaul bahkan bersaing, saling belajar dan saling berusaha memperlihatan keunggulan modal tradisional yang telah dimiliki maisng-masing.  Dalam  proses inilah terjadi pengkayaan dan, bila perlu, transformasi dari  unsur-unsur kultural yang telah menjadi bagian dari kehidupan. Dalam suasana inilah pula nilai simbolik yang baru bisa dipupuk untuk kemudian menjadi dasar dari masyarakat baru yang sedang dalam proses pembentukan itu.
Masyarakat baru yang diinginkan itu adalah sebuah struktur yang dibentuk dan ditentukan oleh keharusan "dunia maju", yang terbebas dari keharusan yang askriptif. Masyarakat dan suasana baru inilah yang secara konseptual menghadapkan dirinya terhadap berbagai masalah dalam usaha memasuki suasana “kemajuan”. Suasana dan masyarakat baru inilah yang kemudian disebut 'bangsa'–suatu corak komunitas yang dilahirkan oleh hasrat dan dorongan untuk mendapatkan harkat kemanusiaan yang modern, maju, dan progresif. Sejak semula kelahirannya  'bangsa' telah terkait erat dengan pengakuan akan kenyataan internal dirinya yang mempunyai unsur-unsur yang majemuk, yang multi–kultural dan multi–etnik. Di saat ini mulai tumbuh usaha untuk meninggalkan suasana bazaar dengan melahirkan suatu bentukan kultural yang  baru, progresif dan modern. Ketika yang tampil sebagai sebagai contoh dari unsur-unsur yang mewakili suasana serba maju dan terbuka itu adalah dunia Barat, bisa jugalah dipahami adanya seruan untuk bersama-sama menunju “dunia Barat” yang modern, maju, kuat dan dinamis. Kalau hal ini telah terjadi maka perdebatan intelektual pun tidak terelakkan. Apakah hal ini berarti meniadakan esensi diri sendiri yang telah diwarisi?  Maka dalam sejarahn tercatat kegairahan intelektual dan pergolakan  pemikiran
kebudayaan dalam  episode yang disebut sebagai “polemik kebudayaan” di akhir tahun 1930–an (Abdullah, 2001).
Penjelajahan sejarah modern Indonesia akan  semakin jauh juga kalau ditelusuri dinamika  tumbuhnya akar-akar yang menyebabkan kemajemukan ini sehingga akhirnya bisa tumbuh menjadi sebuah "bangsa". Tetapi dalam konteks sejarah modern bisalah dikatakan bahwa apapun mungkin akar-akar itu, namun satu hal perlu juga diingatkan bahwa para pendekar kebangsaan itu sejak semula  telah terlibat dalam budaya cetak yang sedang bersemi. 4 Kata-kata yang tertulis dan yang bisa diproduksi secara besar-besaran serta disebarkan ke mana saja  memberikan kemungkinan untuk menyamakan persepsi tentang pengalaman sejarah dan struktur kekinian yang dialami. Kegairahan ini semakin menaik juga karena teks-teks yang dicetak itu bisa juga dijual dan sekaligus memberi penghasilan utama atau – lebih sering – tambahan bagi sang penghasil teks. Makna dari kehadiran teks -teks itu semakin penting juga karena ketika itu  partai-partai yang saling bersaingan ideologi, telah pula berperan sebagai penyalur cita- cita dan pemikiran yang semula hanya disalurkan lewat teks. Di samping teks, pemikiran itu bisa disampaikan lewat kegiatan dan pertemuan tatap muka. Berbagai perkumpulan sosial, yang tidak secara langsung melibatkan diri dalam perdebatan dan kegiatan politik  bisa juga sebagai brokers of  ideas. Tanpa dimaksud dan  mungkin bahkan tanpa mengatakan apa-apa  akan tetapi tenaga birokrasi kolonial dan pengajar dan guru  yang dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain secara langsung ataupun tidak adalah juga penyalur suasana persamaan yang “sebangsa” dari kesatuan-kesatuan etnis dan daerah yang pada dasarnya bersifat pluralistik.
Secara konseptual "bangsa" – suatu “ state of mind“ kata Hans Kohns sekian puluh tahun yang lalu. Dan biasa sekali dikutip oleh para nasionalis  – bisa dibayangkan sebagai suasana dan alam pikiran sosial politik yang memberi kemungkinan bagi berbagai inovasi kultural untuk menampilkan diri. Bangsa atau “komunitas yang dibayangkan” itu, sebagaimana dikatakan Ben Anderson,   adalah pula suasana yang dapat menghindarkan diri dari berbagai dilema kultural yang mungkin dihadapi oleh masyarakat-masyarakat  primordial dalam berhadapan dengan dunia modern. Adalah "bangsa" yang akan menentukan bahwa
4 Tentang peranan  sentral dari budaya cetak,  tetapi disebutnya, print– capitalism .
bentuk negara yang modern ialah "republik yang demokratis dengan pimpinan yang dipilih secara demokratik dan disebut Presiden". Keabsahan dari kehadiran masyarakat tradisional dan primordial, dengan sistem status dan kekuasaannya masing-masing, secara konseptual tidak disinggung dan tidak pula diganggu. Semuanya dibiarkan sebagai bagian  dari sejarah dan  unsur dari perbendaharaan kultural yang dibiarkan begitu saja.
Segala perdebatan dan pergolakan berada dalam suasana 'bangsa'. Pemilihan “bahasa Melayu” sebagai bahasa persatuan dari "bangsa" yang sedang berada dalam tahap pembentukan ini adalah contoh betapa pilihan itu sekaligus memberikan kebebasan kultural relatif dalam pembentukan sistem simbol dan mengelakkan dilema kultural dari ikatan sosial yang primordial (Abdullah, 1983).
Begitulah setelah melalui berbagai proses perdebatan tentang batas-batasnya dan pemilihan nama maka atas usul Perhimpunan Indonesia (1924), dan mendapat pengesahan dalam Sumpah Pemuda
(1928) bangsa yang berada dalam pembentukannya itu dinamakan "Indonesia". Meskipun sesungguhnya secara konseptual bangsa ini hanyalah satu, tetapi dalam realitas terdiri atas dua lapis. Yang pertama , bercorak primordial, asli, akrab, dan secara kultural masing-masing kesatuan relatif bersifat homogen; Kedua , bersifat pluralistik yang selalu berada dalam proses pembentukan diri. Karena keduanya adalah unsur-unsur yang organis dan dinamis, maka dengan mudah dapat dibayangkan bahwa kedua lapis ini saling memasuki dan saling mempengaruhi. Kadang-kadang pengaruh itu saling memperkuat, tetapi bisa pula saling menggerogoti. Ketika yang pertama yang terjadi berarti “integrasi nasional” telah semakin utuh tetapi di saat yang kedua dianggap telah terjadi orangpun mulai berbicara tentang ancaman "disintegrasi nasional". Ketika yang pertama harus dipelihara, diskusi tentang masalah desentralisasi pun dilancarkan. Namun bila yang kedua telah semakin mencekam maka kekuatiran tentang separatisme dan sentralisme yang eksesif seperti tidak terelakkan.
Lagi-lagi peristiwa kebahasaan dapat dipakai sebagai contoh. Bagaimanapun juga ternyata bahasa adalah unsur kebudayaan yang paling strategis untuk melihat hubungan dan kompetisi dari kedua lapis situasi konseptual ini. Kini para literati daerah sering mengeluh tentang betapa pengaruh bahasa Indonesia yang semakin mengental yang bahkan telah menciptakan krisis dalam kebahasaan dan sastra daerah.
Sebaliknya, bukankah  sering juga terdengar keluhan para ahli bahasa Indonesia betapa struktur dan lafal bahasa daerah mengganggu penggunaan bahasa Indonesia yang "baik dan benar"?
Jika sejarah pergerakan kebangsaan  dikaji lagi, maka sejak semula telah terlihat juga adanya pergulatan dan persaingan antara para pendukung “nasionalisme kultural” yang cenderung primordialis dan pendukung “nasionalisme politik” yang pluralis, dalam menentukan corak wacana intelektual. Kekuatiran dari para pendukung "nasionalisme kultural" beralasan juga, sebab para “nasionalis politik”, yang bertolak dari suasana kultural yang bercorak bazaar, tidak saja mempersoalkan keampuhan landasan kultural dari ikatan primordial dalam berhadapan dengan masalah kontemporer dan tantangan zaman, tetapi juga keabsahan yang mengancam seluruh struktur ikatan tersebut. Bagi para pendukung "nasionalisme kultural" keunggulan tatanan yang pluralistik adalah kehilangan dunia yang akrab dan membanggakan. Tetapi ketika akhirnya Proklamasi Kemerdekaan diucapkan dan revolusi kemerdekaan meletus, siapapun bisa juga berkata bahwa sebuah “bangsa” yang utuh telah ingin mengikat dirinya dalam sebuah negara-bangsa yang berdaulat dan bersatu. Mukaddimah atau Pembukaaan UUD bukan saja merupakan latar belakang intelektual dari teks Proklamasi Kemerdekaan  yang sangat ringkas dan lugas tersebut, tetapi bisa pula dilihat sebagai dokumen tentang “kemenangan” dari “nasionalisme politik”. Dalam suasana inilah pula tatanan demokratis diperlakukan sebagai hal yang semestinya saja. Maka bisalah dipahami kalau Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol negara dihasilkan oleh periode demokrasi parlementer.
Seperti halnya dengan masalah demokrasi, yang diperdebatkan ketika landasan ideal ini dianggap terancam, begitu pula halnya dengan hubungan antara tarikan primordialisme, baik yang bercorak etnis- kultural ataupun ikatan keagamaan atau, lebih sering, keduanya, yang selalu riil dalam kehidupan bangsa, dan pluralisme, yang berasal dari dinamika sejarah dan perubahan sosial serta landasan dari eksistensi negara. Masalah ini baru diperdebatkan ketika suasana sewajarnya yang selama ini dipelihara  mulai dirasakan mengalami situasi yang porak poranda. Dan di saat ini pula kembali esensi dari kehidupan yang demokratis menjadi masalah besar.
Belum pernah dalam sejarah pasca-kemerdekaan bangsa dan negara terjadi keporak-porandaan "bangsa" dan “demokrasi' – dua aspek
yang saling berkaitan dalam proses pertumbuhan kenegaraan Indonesia – sebagaimana yang terjadi ketika arus Reformasi sedang melanda tanah air tercinta ini. Bahkan  suasana ini masih  terasa sampai sekarang. Ada saat-saat ketika perbedaan ideologi yang tajam rnenyebabkan bangsa terpecah atas berbagai pasangan konflik aliran politik. Pernah  situasi konflik antara komunisme dan kekuatan yang menyebut dirinya Pancasila  berubah menjadi konflik terbuka. Ada pula masanya ketika kecenderungan sentralisme yang dianggap eksesif berhadapan keras dengan hasrat regionalisme yang tidak sabar. Tetapi bagaimana sejak Reformasi bermula? Apa saja corak pasangan yang secara teoretis mungkin bisa  dilihat sebagai berada dalam situasi konflik yang kini mungkin berada dalam ancaman konflik terbuka yang keras? Apakah yang akan dikatakan ketika terjadi konflik terbuka dan bersifat fisik dari dua desa yang bertetangga, murid-murid dari sekolah yang berdekatan, pendatang dengan penduduk setempat, pemakai jalan dengan penduduk yang tinggal di pinggir jalan, aparat pemerintah dengan pedagang kaki lima atau pengemudi ojek, preman yang berkeliaran dengan penduduk setempat, kesatuan etnis yang berbeda, pribumi dengan non-pribumi, Islam dan Kristen, kaya dan miskin, pengikut doktrin yang orthodoks dengan yang dianggap heterodoks, bahkan antara militer dengan polisi, dan entah pasangan situasi konflik apa lagi. Bahkan lebih sering berbagai pasangan dalam situasi konflik menentukan afinitas masing- masing dan menghasilkan konflik terbuka yang lebih keras. Kesemuanya bukan saja menunjukkan ciri-ciri  disintegrasi sosial, tetapi bahkan juga memperlihatkan tanda-tanda dari anarki sosial. Jika hal ini saja belum cukup, integrasi nasional dan teritorial pun telah pula menjadi taruhan. Kalau Timor Timur bisa dikatakan sebagai suatu historical deviation dan Irian Jaya/ Papua adalah  anggota baru dalam mainstream of history dalam proses pembentukan bangsa, bagaimanakah halnya dengan kecenderungan separatisme yang pernah terjadi di Aceh? Sementara hal-hal ini mulai terselesaikan dan negara telah meninggalkan kecenderungan otoritarianisme dan sentralisme yang kaku, gerakan “internal separatisme”pun seakan-akan dengan tiba- tiba menjadi marak. ”Pemekaran wilayah” tiba-tiba dengan begitu saja seakan-akan telah menjadi rule of the game. Tanpa disadari provinsi yang semula 27 setelah dikurangi satu (dengan berpisahnya Timor Timur)  dalam waktu yang relatif singkat jumlah propinsi malah menjadi 33 dan jumlah kabupaten/kota lebih 400. Tiba-tiba pula –
dikatakan atau tidak – seruan “putra daerah”pun diperdengarkan sebagai alat negosiasi politik dan pancingan untuk mendapatkan  suara.
Dalam situasi yang penuh kegalauan ini ada kalanya primordialisme lama merupakan perlindungan terhadap ancaman yang dianggap datang dari kelompok lain atau menjadi landasan sikap agresif terhadap yang lain, tetapi tak jarang pula landasan ini sama sekali tidak berfungsi apa-apa. Corak pluralitas yang semakin kompleks telah tidak lagi bisa dengan begitu saja dipasangkan dengan primodialisme dalam pengertiannya yang semula.
Salah satu tragedi dalam sejarah pasca-kemerdekaan Indonesia terjadi  ketika kompleksitas yang semakin menaik dari situasi kemajemukan  dinisbikan dengan begitu saja oleh sistem kekuasaan. Hal ini dilakukan  dengan  pemupukan mitos “persatuan dan kesatuan” dan  pengadaan reifikasi 5 dari konsep “keserasian, keselarasan, keseimbangan" serta  peniadaan keabsahan dari keterbukaan dan perbedaan yang demokratis. Dengan dalih "kepribadian nasional" dan "revolusi belum selesai", seperti yang diindoktrinasikan oleh rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno atau "jati-diri bangsa" dan "pembangunan nasional" sebagaimana yang di-P4-kan (diajarkan sebagai bahan indoktrinasi) oleh Orde Baru Soeharto, bukan saja keterbukaan dari kehidupan demokrasi dikekang,  penetrasi kultural yang subversif dan tanpa kompetisi dari unsur kultural primordialisme yang dominan ke dalam kehidupan nasional yang pluralistik dibiarkan begitu saja  terjadi. Maka ketika sistem akhirnya tumbang, segala kekuatan dan aspirasi yang selama ini tanpa diberi kesempatan untuk menguji keampuhan logikanya tiba-tiba merebak ke luar dan ke luar tanpa ujian akan keabsahan logika dan aspirasi.
Keabsahan dari mitos, reifikasi, dan penetrasi primordialisme yang subversif terhadap pluralisme itu seakan-akan mendapat pembenaran selama dukungan dari sistem kekuasaan yang otoriter dan dari sistem patronage ekonomi yang kolusif masih kuat. Tetapi ketika sistem otoriter itu goyah dan kemampuan sistem patronage tergoncang oleh krisis moneter maka pilar-pilar yang mendukung sistem itupun saling bertumbangan. Ketika hal itu terjadi segala keampuhan untuk menjaga riak-riak dinamis yang dipantulkan oleh tatanan sosial yang
5 Yaitu kecenderungan untuk menyamakan saja konsep analitis ataupun konstruksi normatif dengan realitas yang sesungguhnya).
pluralistik pun menjadi problematik yang serius. Ketika itulah realitas semu yang diciptakan oleh mitos, reifikasi konsep, dan penetrasi unsur primordialisme yang subversif pun mendapat tantangan yang keras dari perkembangan  realitas sosial yang sesungguhnya.
Perdebatan tentang "demokrasi" dan “ketegangan antara primordialisme dan pluralisme" menjadi gencar ketika suasana krisis sedang melanda. Jawaban yang tepat belum tentu didapatkan, tetapi harga dari kealpaan dalam mempersoalkan masalah yang terlanjur telah dilebur dalam suasana konsensus harus dibayar mahal. Akhirnya sebuah pertanyaan tertanyakan juga. Mestikah bangsa harus selalu menanti untuk mempersoalkan segala sesuatu ketika krisis telah melanda dan di saat luka sosial telah mendalam?

## Sebagai Gejala Sejarah Sosial
Tuduhan Orde Baru bahwa baik sistem demokrasi parlementer, yang dikatakan "liberal", dan maupun “demokrasi terpimpin” dari rezim Demokrasi Terpimpin yang dinamakan "Orde Lama", telah gagal memenuhi janji-janji Proklamasi untuk menjalankan pembangunan bangsa, tidak seluruhnya menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya. Betapapun juga dalam usaha ke arah demokratisasi pendidikan, kedua periode  yang dinista dalam sejarah politik itu telah dapat juga memberikan hasil betapapun mungkin tidak terlalu memuaskan. Tetapi, memang tidak pula bisa dibantah bahwa percepatan pembangunan ekonomi barulah terjadi dalam masa Orde Baru. Perbaikan  sistem   transportasi   dan  komunikasi  sampai  dengan – sebelum krismon melanda – pengurangan kemiskinan; mulai dari pembangunan gedung-gedung mewah dan perumahan rakyat, baik yang rumah sederhana (RS) maupun rumah sangat sederhana (RSS), sampai dengan penyebaran puskesmas dan posyandu di desa-desa. Berapa banyakkah kota-kota baru atau bahkan juga “kota-kota satelit” yang tumbuh dan berapakah jumlah jembatan serta jalan raya baru yang sempat dibangun di masa ini? Kota-kota manakah yang tidak mengalami pertumbuhan dan peningkatan kecanggihan modern? Namun seandainya proses pembangunan itu tidak dilihat hanya sebagai tonggak-tonggak statistik yang pasif, melainkan sebagai sesuatu yang bergerak, maka akan bertemulah gerak perubahan sosial yang seakan- akan tanpa henti. Tampaklah bahwa sesungguhnya esensi pembangunan itu adalah perubahan. Demikianlah selama periode yang disebut “masa pembangunan” itu berlangsung terjadi jugalah percepatan mobilitas
geografis, yang didorong urban bias dan konservatisme dalam penentuan wilayah pertumbuhan.
Betapapun masyarakat desa dan pembangunan pertanian secara ideologis termasuk prioritas dari Orde Baru tetapi dari sudut manapun ingin dilihat, kesan akan kuatnya bias kekotaan dari pelaksanaan pembangunan tidak terhindarkan. Ketika pertumbuhan ekonomi telah dijadikan sebagai strategi utama, dengan dalih "membesarkan kue, sebelum dibagi-bagi", dan di saat pilihan telah dijatuhkan pada usaha industrialisasi, maka sengaja atau tidak penekanan pada pengembangan kota pun tidak terhindarkan. Strategi dan pelaksanaan pembangunan nasional yang mempunyai bias kekotaan inilah yang menyebabkan percepatan yang sangat hebat dari urbanisasi. Baik sebagai pekerja industri yang menetap maupun sebagai pekerja konstruksi bangunan yang bersifat musiman para pekerja mendatangi kota yang dianggap serba-menjanjikan. Gejala ini bukan saja menyebabkan penetrasi urbanisme ke dalam kehidupan desa sebuah gejala kultural yang bisa diperkirakan terjadi dalam konteks ekonomi kapitalistik – tetapi juga penyebaran proletarianisme di kota-kota. Maka di kota-kota pun berdiam komunitas-komunitas yang rnenjadi dan diperlakukan sebagai golongan yang – kalau ungkapan lama dari Toynbee boleh dipakai – “in but not of the society”. Mungkinkah proses penciptaan proletarisme telah terjadi pula?
Di samping itu ketidakseimbangan regional dalam kesempatan ekonomi atau regional discrepancy dari pembangunan nasional yang telah dilancarkan  menyebabkan kota-kota dan daerah-daerah tertentu memantulkan efek magnetis yang kuat bagi terjadinya migrasi. Begitulah, pembangunan Orde Baru praktis menjadikan berbagai kota dan daerah tertentu sebagai mozaik dari keragaman etnisitas dan agama. Sekarang tidak satu wilayah pun yang bisa menyebutkan dirinya homogen. Perbedaan dari struktur kependudukan di antara kota-kota lebih banyak ditentukan oleh kadar heterogenitas yang dialaminya dan kemampuan kota untuk melebur communities of strangers, dengan simbol dan kelembagaan khas masing-masing. Apakah rumah peribadatan, organisasi orang sekampung dan sebagainya, berusaha membawa semua keragaman etnisitas dan agama ke dalam lingkungan masyarakat kota yang bersifat inklusif. Mungkinkah penduduk kota yang majemuk diikat oleh simbol kebersamaan. Bisakah kota memberikan suasana "at home” bagi penduduknya?
Tetapi, memang, masalahnya tidaklah semudah keberhasilan mempunyai pusat kesenian yang membanggakan ataupun kesebelasan sepak bola yang selalu menjadi juara.  Sebab masalahnya ialah bahwa tidak pula jarang anggota yang menjadi bagian dari komunitas masing- masing itu – komunitas yang "asing" bagi yang lain – bersifat transient, sementara. Mereka di sana untuk waktu tertentu menjelang mendapatkan kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Transient community tak pernah merasa akrab dengan lingkungannya dan tak jarang pula menjadi kecurigaan dari penduduk setempat.
Pembangunan ekonomi bukan saja bisa mempercepat mobilitas geografis, baik spontan dan menjadi bagian dari dinamika kehidupan kota, maupun yang diatur dalam program transmigrasi dan diharapkan menjadi pendorong pembangunan pertanian, tetapi juga memperluas kesempatan untuk terjadinya mobilitas sosial. Hal ini tentu saja dimungkinkan oleh dinamika yang dihasilkan oleh kekuatan pasar, penyebaran pendidikan dan birokrasi. Hanya saja mobilitas sosial ini menambah kompleksitas dari kemajemukan sosial yang disebabkan mobilitas geografis. Kalau dinamika pasar adalah sebuah wilayah kompetitif yang "tak mengenal bendera" sedangkan keberhasilan dalam dunia pendidikan sangat tergantung pada kemampuan ekonomis dan intelektual, maka aliansi politik yang tepat boleh dikatakan  merupakan saluran terpendek untuk mendapatkan tempat dalam sistem birokrasi. Dalam suasana ini bukanlah hal yang aneh jadinya kalau pendatang bisa lebih berhasil dalam usaha menaiki tempat yang lebih tinggi dalam proses mobilitas sosial. Bukankah perantau atau pendatang adalah pada dasarnya pengelana yang telah menyediakan diri untuk terlibat dalam berbagai macam pergulatan nasib? Maka bisa pula dibayangkan dalam dinamika pasar yang   enggan untuk mengenal prejudice hal ini bukan tidak mungkin menyebabkan para pendatang lebih berhasil memenangkan persaingan di pasar terbuka itu.
Demokratisasi pendidikan, mekanisme dan dinamika pasar, dan birokratisasi kehidupan politik adalah faktor-faktor  yang dapat menyebabkan dipertanyakan dan bahkan digugahnya kemantapan sistem hirarki dan status yang telah berurat berakar. Pola distribusi wibawa dan kekuasaan yang selama ini diterima sebagai sewajarnya saja bisa saja  mengalami goncangan. Pendidikan dan pasar yang semakin terbuka menghasilkan “orang baru”, yang menuntut tempat yang sesuai dengan tingkat mobilitas yang dialaminya. Masalahnya pun menjadi lebih rumit jika saja masyarakat setempat itu terdiri atas
komunitas-komunitas yang sejak semula berbeda secara horizontal. Ketika inilah primodialisme mengalami transformasi menjadi pluralitas yang kompetitif. Birokratisasi dalam kehidupan politik, seperti yang dijalankan Orde baru, menjadikan suasana kompetitif harus diselesaikan dalam suasana aliansi politik yang didominasi oleh sistem kekuasaan, bukan oleh kecenderungan sosial politik masyarakat.
Sudah dapat diperkirakan bahwa situasi konflik yang dilahirkan oleh kompleksitas dari hubungan kemajemukan horizontal, yang ditentukan oleh perbedaan ras, etnis, dan agama, dengan kemajemukan vertikal, yang bersifat hirarkis dan yang didapatkan dalam situasi persaingan, sangat keras di kota-kota. Semakin kota tersebut menjadi tarikan ekonomi dan pusat persaingan birokrasi maka semakin keras pulalah situasi konflik itu. Meskipun demikian, bolehlah dikatakan bahwa tanpa kecuali semua ibukota propinsi merupakan jaringan dari pasangan situasi konflik yang bersifat multi-dimensional.
Konsep situasi konflik hanyalah mengacu bahwa pasangan yang berada dalam situasi itu secara hipotetis dimungkinkan untuk terlibat dalam kompetisi  untuk mendapatkan status dan wibawa yang lebih dalam keterbatasan  sumber kekuasaan atau kekayaan. Kesemuanya tidak akan lebih daripada kemungkinan analitis belaka jika saja kemampuan conflict management yang dipunyai dan dipelihara oleh kekuatan wibawa dan wewenang dari sang pemegang kekuasaan masih kuat dan dihormati. Semuanya barulah merupakan potensi konflik belaka  jika kesempatan ekonomi yang tersedia tidak menutup kemungkinan golongan-golongan yang tertinggal dalam persaingan untuk mendapatkan bagian mereka, betapapun mungkin  kecilnya. Kalau segala hasrat normatif yang tumbuh dalam konteks pluralitas yang kompleks ini mendapat saluran yang wajar maka bisa juga diperkirakan bahwa semua situasi konflik yang berdimensi banyak ini akan berangsur-angsur menemukan pola peleburannya. Kemungkinan ini semakin besar kalau saja sistem kepemimpinan lokal yang didukung oleh tradisi "masyarakat madani" sehat dan kreatif. Tetapi bagaimana kalau semua prasyarat kelembagaan itu absen atau kehilangannya fungsinya?

## Pluralisme dan Masyarakat
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dilahirkan ketika kedaulatan negara baru saja mendapat pengakuan internasional  dan Indonesia
masih berada dalam suasana demokrasi parlementer. Semboyan, yang terpatri pada lambang negara, ini adalah pantulan yang murni dari semangat pluralisme – keragaman yang diikat oleh hasrat persatuan dalam sebuah negara-bangsa. Tetapi kini terasa juga kadang-kadang semboyan ini seperti telah  kehilangan makna. Hanya ketika sentralisme dirasakan sangat menyesakkan dada orang masih ingin juga menyebut- nyebutnya. Bukankah di masa  Orde Baru semboyan yang selalu diulang ialah “persatuan dan kesatuan”, bukannya semboyan yang diambil dari naskah kuno yang ditulis Mpu Tantular itu?
Setiap rezim selalu ingin dan berusaha meninggalkan jejak dalam sejarah. Setiap rezim juga ingin memperkenalkan simbol dan mitos demi  peneguhan kekuasaan dan legitimasinya. Pemilihan ungkapan klasik yang dirumuskan oleh pujangga Jawa Kuno, Mpu Tantular, bukan saja merupakan pengakuan akan keabsahan historis dan antropologis Indonesia yang pluralistik tetapi juga kebanggaan akan sistem demokrasi yang menjadi landasan ideal dari keragaman. Bukankah pola lukisan "garuda" yang dipakai sebagai lambang seakan- akan mengatakan bahwa Pancasila, yang menjadi landasan negara, didukung oleh pengakuan akan "keragaman dalam persatuan" itu? Maka, ketika konsep "persatuan dan kesatuan" diperkenalkan oleh Orde Baru di samping  keragaman secara simbolis  telah "dipersatukan", kesemuanya pun dibayangkan sebagai  berada dalam "kesatuan" komando. Dengan begini maka bukan saja pluralisme dinisbikan, sentralisasi sistem kekuasaan pun diperkenalkan pula.
Kalau Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya, yang terpukau oleh hasrat untuk memimpin “a multi complex revolution” dan “a summary of many revolutions in one generation”, bertolak dari "paradigma konflik", maka Soeharto dengan Orde Barunya memperkenalkan "paradigma konsensus". Kalau "paradigma konflik" melihat dunia sebagai terdiri atas pasangan-pasangan kontradiksi yang antagonistik maka “paradigma konsensus” meniadakan secara konseptual konflik dan perbedaan. Soekarno akan "mengganyang" semua lawan yang "reaksioner" dan Soeharto "mendiamkan" atau "menjadikan tak ada" segala unsur disonan, mbalelo, yang dianggap merusak konsensus yang "bulat" dan utuh. Dalam kedua suasana ini pluralisme dianggap sebagai ketidakwajaran, penyimpangan, yang harus dibereskan. Soekarno, sang nasionalis, mungkin menyadari kemajemukan bangsa, tetapi Soekarno, sang penguasa, terlalu menyadari bahwa “sorga para antropolog” adalah “mimpi jelek dari
administrator”. lapun melebur keragaman internal dengan menantang dunia luar dengan sikap agresif. Tetapi Soeharto adalah militer yang hanya menghargai mata rantai komando yang utuh dan tunggal.
Dengan alasan "revolusi belum selesai" dan demi pencapaian sasaran revolusi Presiden Sukarno membuat berbagai  perangkat  politik – mulai DPRGR dan MPRS dengan para anggota yang diangkat, Front Nasional, dan sebagainya – untuk memperkecil kemungkinan keragaman aspirasi yang tumbuh dari bawah. Maka realitas yang majemuk pun makin kehilangan saluran yang sah. Dengan dalih "kepribadian nasional", sebagai pengganti demokrasi Barat, yang dikatakan bercorak "free fight liberalism”, Presiden Sukarno memperkenalkan konsep “musyawarah dan mufakat”, tetapi sekaligus ia melakukan penetrasi kultural primordialisrne yang subversif ke dalam konteks negara–nasional yang berakar pluralistik. Dalam hal ini Presiden Soeharto bukan saja pengikut setia pendahulunya, tetapi adalah juga murid yang berhasil mengatasi kepintaran dan kecanggihan sang guru. Dengan dalih yang tampaknya masuk akal bahwa "pembangunan nasional" memerlukan stabilitas politik, maka segala macam kelembagaan ektra–konstitusional pun diperkenalkan dan konsep dwifungsi ABRI pun bukan saja dipersuci tetapi diaktualkan sampai titik optimal (Abdullah, 2009). Lebih daripada apa yang sempat terpikirkan oleh Sukarno, seorang tokoh yang menurut Dahm dipengaruhi oleh alam pikiran wayang (Dahm, 1969), Soeharto dengan konsep "jati-diri bangsa" melakukan penetrasi kultural primordial yang sangat subversif ke dalam cita-cita demokrasi yang sejak semula menjadi landasan persatuan bangsa. Entah sengaja, entah tidak, keduanya bukan saja menampilkan diri sebagai penguasa dari sebuah sistem – royal presidency, tetapi ironisnya kedua mereka juga menjadi penguasa tradisional yang primordial dari sebuah negara bangsa yang modern.
Berbagai perundangan yang dihasilkan Orde Baru – jangankan kebijaksanaan politik – lebih sering bersifat pengingkaran atas keabsahan kemajemukan dan pluralisme. UU No. 5, Tahun 1974 tentang Otonomi Daerah, menjadi daerah sangat tergantung pada keputusan pusat. UU No. 5, Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa bukan saja menjadikan seluruh desa harus mengikuti pola Jawa, tetapi juga praktis mengancam keberlanjutan masyarakat desa yang organik. Negara telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat desa. Sistem pemilihan umum yang proporsional dengan urutan calon berdasarkan ketentuan pusat memberi
kesempatan yang terbatas bagi daerah untuk menentukan wakilnya sendiri. Dengan segala macam penilitikan khusus yang dilakukan terhadap para calon, maka kemungkinan calon yang dianggap terlalu independen untuk tampil diperkecil pula. Kebijaksanaan politik yang terang-terangan mengharuskan PNS dan bahkan kepala desa, yang resminya bukan aparatur negara, sebagai kader Golkar, pelaksanaan konsep floating mass, yang tak membolehkan partai-partai (kecuali Golkar, yang dikatakan bukan partai) untuk berfungsi di bawah kabupaten adalah langkah-langkah ke arah penggerogotan kewibawaan dan wewenang moral pemimpin informal lokal. Pergerakan wanita pun mengalami kemerosotan ketika segala fasilitas diberikan pada Dharma Wanita, persatuan para isteri pegawai negeri. Kebijaksanaan ini semakin terjamin setelah "asas tunggal" menjadi keharusan. Pemegang kekuasaan negara pun menjadi satu-satunya penafsir Pancasila yang sah.
Berbagai hal lain masih bisa didaftarkan, tetapi kesemuanya hanya memperlihatkan betapa inginnya Orde Baru membina sebuah negara yang aman, tenteram, stabil, di bawah sebuah sistem yang otoriter. Bahwa negara adalah pemegang legitimasi politik adalah patokan yang semestinya saja dan bahwa negara adalah pula pemegang patronage ekonomi hanyalah sekadar kesaksian akan berlakunya sistem "kapitalisme negara", yang pada gilirannya bisa juga menghasilkan erzats capitalism, kapitalisme semu, yang didukung sistem kekuasaan. Tetapi  bila negara adalah pula pemegang hak tunggal sebagai penentu ideologi dan haluan negara, maka sebuah sistem yang menutup kemungkinan bagi munculnya alternatif telah didirikan. Maka, apakah yang  didapatkan selain dari penampilan yang sombong dari sebuah "negara yang serakah"? Inilah negara yang tak puas hanya dengan kepatuhan warga negara, sumber ekonomi, dan legitimasi politik, tetapi juga ingin menguasai kesadaran manusia.
Demikianlah, seluruh sistem yang dirintis Demokrasi Terpimpin dan mencapai klimaks yang tertinggi di zaman Orde Baru menuju ke pada serba–ketunggalan. Sistem politik yang bercorak konsentrik yang diperkenalkan kedua rezim ini, bukan saja menjadikan pusat semakin kuat dalam berhadapan dengan daerah, tetapi memperkokoh segala hak- hak ekstra konstitusional dan prerogatif yang diberikan kepada Presiden. Ketika semua unsur dari sistem kekuasaan ini ingin diberi landasan ideologis maka ketika itu yang terjadi bukan saja diperlakukannya penafsiran kultural terhadap politik tetapi juga
sesungguhnya penetrasi primordialisme yang subversif terhadap wilayah kultural bangsa yang pluralistik. Maka marginalisasi dari cita- cita kehidupan kenegaraan yang awal pun tertinggal dan negara hukum, yang dicita-citakan, semakin memperlihatkan dirinya sebagai sebuah negara kekuasaan ( machtstaat ) . Kemungkinan yang sempat menjadi keprihatinan beberapa orang founding fathers bangsa  ternyata menjadi realitas yang keras  juga.
Selagi ekonomi berjalan lancar dan selama economic miracle dirasakan sebagai sebuah realitas yang akan berlanjut terus segala kesenjangan ideologis ataupun ketidakserasian realitas sosial yang hidup dengan keharusan sosial-politik yang dipaksakan masih bisa diterima sebagai hal yang sifatnya sementara. Kesemua corak discrepancies, ketimpangan, yang dirasakan ataupun riil itu mungkin masih bisa ditolerir kalau semua keperluan ekonomis terpenuhi. Demikian pula halnya dengan berbagai keharusan politik yang sentralistis, otoriter, dan konsentrik mungkin tertahankan juga selama rasa keamanan terjamin. Tetapi ketika kegoncangan ekonomi terjadi dan kemantapan politik menjadi taruhan, tiba-tiba  kesemuanya pun menjadi goyah. Baik dari sudut keharusan teoritis, maupun dan apalagi dari kenyataan empirik, ternyatalah bahwa keseluruhan sistem yang dibangun dan dibina adalah taruhan yang sangat riskan dalam menghadapi berbagai kemungkinan perubahan sosial-ekonomi yang terjadi, yang datangnya tak selalu dengan mudah bisa diramalkan. Bisa jadi – bahkan sangat mungkin – berbagai goncangan sosial malahan juga anarki sosial yang terjadi di beberapa daerah yang akhir-akhir ini adalah buah dari kecanggihan para provokator, apapun mungkin tujuan politiknya. Tetapi provokasi hanyalah mungkin "berhasil dengan memuaskan" jika dilaksanakan pada lahan sosial yang telah masak untuk dipermainkan.
Berbagai corak tragedi sosial yang kini kadang-kadang, bahkan agak sering juga, dihadapi bangsa memperlihatkan bahwa keragaman situasi-konflik ( the multiplicity of conflict situation ) rupanya  telah mengalami proses keausan untuk bisa menjadi landasan kestabilan sosial. Keragaman situasi-konflik tidak lagi menghasilkan ekuilibrium, sebagaimana pernah diteorikan. Berbagai pasangan situasi konflik bahkan mendapatkan afinitas dengan yang lain maka konflik terbuka pun terjadi. Apakah corak konflik ini? Ketika pasar swalayan, mobil dan rumah mewah dibakar dan dijarah massa, siapapun mungkin bisa berkata bahwa kesemua ini adalah pertanda bahwa konflik kelas telah
terjadi. Tetapi bagaimana kalau dalam waktu bersamaan masjid dibakar dan gereja dihancurkan serta kantor-kantor pemerintah dirusak pula? Masjid, gereja, dan rumah suci lain bukanlah sekadar gedung, tetapi secara sosiologis adalah pula simbol dari identitas kedirian dan komunitas yang paling hakiki. Dan, apa pula yang akan dikatakan kalau ketika itu rumah-rumah sederhana serta kios-kios kecil di tengah pasar dijadikan mangsa api? Pada tahap yang paling awal dan mendasar bagaimanakah  akan mengelak dari pandangan bahwa kesemua peristiwa yang memprihatinkan itu adalah pertanda dari kegagalan dari sistem otoritas dan ketidakmampuan aparat keamanan untuk menjalankan fungsinya yang utama. Kegagalan ini tidak bisa disembunyikan dengan dalih apapun. Dalam situasi inilah inilah perhatian utama harus diberikan dan pertanggungjawaban politik dan hukum harus dituntut.
Tetapi pada tahap analisis selanjutnya, tragedi ini memperlihatkan kegagalan daya tahan sosial, social resilience, menghadapi tantangan. Kesemuanya juga menunjukkan betapa kebekuan pandangan kultural terhadap perbedaan mengakibatkan orang mudah lari kepada perlindungan yang paling akrab atau menjadi agresif terhadap segala unsur yang dianggap sebagai wakil dari "keasingan". Di saat yang kritis maka sekecil apapun perbedaan telah tampak sebagai momok yang mengancam. Dalam situasi seperti  inilah  bisa tampak pula  betapa mahalnya harga yang harus dibayar masyarakat setelah pranata sosial lokal yang organik telah digerogoti oleh sistem kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Ketika krisis sedang terjadi masyarakat yang pluralistik berubah menjadi atom-atom yang terpencar-pencar yang terbawa oleh psikologi massa. Di saat seperti ini mereka bisa saja terbius oleh hasutan yang dihembuskan para agent provocateur. Ketika krisis meledak maka atom-atom masyarakat itupun terpaksa mencari perlindungan sendiri-sendiri. Pada tahap ini  semakin jelas pula kelihatan betapa sistem yang dibangun dan dipelihara sistem sentralistis dan otoriter bukan saja telah melemahkan pranata kepemimpinan lokal tetapi juga tidak memberi kesempatan lagi tumbuhnya masyarakat madani, yang bisa berperan sebagai perantara antara  dunia kekuasaan yang disebut negara, dengan the state of nature anggora masyarakat.
Ketiadaan atau ketidaberdayaan  masyarakat madani, yang sehat dan independen, berarti individu tidak mempunyai perlindungan terhadap kemungkinan penetrasi kekuasaan negara yang berlebihan. Ketiadaan masyarakat madani ( civil society ) berarti pula tiadanya
pranata sosial yang bisa mengisi fungsi yang berada di luar kemampuan negara untuk menjamahnya. Dalam situasi ini maka orang perseorangan (individu) terperangkap dalam keadaan telanjang sosial dalam menghadapi segala corak ancaman. Betapa "sunyi" jadinya hidup kemasyarakatan jika terjadi dalam konteks masyarakat yang semakin majemuk, baik secara horizontal maupun vertikal, ketika keragaman sosial–kultural telah semakin kompleks dan di saat sistem status sosial semakin berjenjang. Betapa tak berdayanya seseorang dalam konteks sistem politik yang otoriter. Dalam "kesunyian" struktural ini iapun tak dimungkinkan untuk menyampaikan impian dan keluhannya kepada negara yang dianggapnya sebagai pelindung, tetapi berada jauh “di sana”.
Mungkin berlebih-lebihan tetapi pada tahap analisa sosiologis huru-hara sosial atau bahkan anarki sosial yang masih juga kadang- kadang terasa  di beberapa daerah  adalah pantulan yang keras dari masyarakat majemuk yang berada dalam “kesunyian” tanpa perlindungan sistem kepemimpinan lokal dan masyarakat madani yang sehat dan fungsional. Kesemuanya memperlihatkan betapa keterlepasan situasi kemajemukan dari pluralisme dan tatanan yang demokratis dengan mudah menjadi menjadi mangsa dari afinitas unsur-unsur primodialisme–bikinan, yang muncul dari persentuhan unsur disintegratif dari kemajemukan vertikal dan horizontal.

## Penutup
Barangkali "penutup" ini tidak diperlukan. Jika saja uraian analitis ini bisa dipertanggungjawabkan, maka pemecahannya masalahnya pun telah menjadi pembicaraan dan perdebatan sehari-hari. Demokratisasi, dalam arti teknis terciptanya sebuah pemerintahan yang bertanggungjawab kepada rakyat pemilih – sang pemegang kedaulatan, dalam pengertian filsafat politik – dalam kehidupan kenegaraan adalah suatu keharusan yang tak bisa lagi dilarutkan dalam argumen "jati-diri bangsa" dan sebagainya. Pemupukan pertumbuhan masyarakat madani yang sehat dan kreatif adalah pula sebuah keharusan, karena hanya dengan begini individu yang terlibat dalam pergaulan masyarakat bangsa yang pluralistik, di satu pihak terlepas dari ikatan primordialisme yang sempit dan kaku, dan di pihak lain, mendapatkan perlindungan dari kemungkinan bangkitnya kembali “negara yang serakah”.
Akhirnya, bagaimanakah  akan melupakan masa depan yang semakin bercorak globalistik? Globalisme adalah masa depan tidak ubahnya dengan suatu kekuatan yang  telah berada di kamar tidur tanpa lebih dulu mengetok pintu. Tantangan globalisme, yang bisa mengancam terjadinya penyeragaman (homogenisasi) kebudayaan, dengan mudah bisa menghidupkan primordialisme, apalagi kalau sikap kultural "klasik", yang selama ini dipegang.  “Bangsa”, yang pluralistik, seperti juga dunia global, tetapi didukung oleh sikap kultural yang dinamis dan semangat pluralisme, akan lebih bisa menahan penetrasi subversif dari globalisasi. Dunia yang global adalah dunia yang tanpa ingatan. Ia datang dan memasuki kehidupan sosial begitu saja, diundang ataupun tidak. Tetapi  bangsa adalah sebuah dunia yang dibina dan dipupuk oleh ingatan yang senantiasa dipupuk–“di suatu masa inilah yang terjadi... Dan betapa mengharukan kejadian itu”.”Bukankah pula kelahiran dan pertumbuhan sebuah “bangsa” didorong oleh imajinasi kreatif yang diperjuangkan? Dan perjuangan selalu meninggalkan bekas dalam ingatan–suatu kenangan tentang masa lalu yang senantiasa terasa bagaikan  memberi sinar  dalam menjelajahi masa depan.
Maka, begitulah bisa juga dikatakan bahwa pandangan dan sikap hidup yang didukung semangat primordialisme mungkin juga bisa memberikan cultural sanctuary, perlindungan kultural, ketika ancaman terhadap eksistensi diri dirasakan dan di saat jawab atau response yang kreatif tak tersedia. Tetapi pluralisme, yang didukung oleh tatanan demokratis (dengan segala ciri ideal yang terkait padanya), yang lebih mungkin melihat masa depan dengan kaca mata yang optimis. Pluralisme dengan wajar bisa melihat dan memahami perjalanan dunia yang senantiasa bergolak dengan rasa percaya diri yang tinggi. Terlepas segala macam bentrokan dan konflik sosial yang kadang-kadang mengancam pada akhirnya pluralisme akan menyadari  bahwa bagaimanapun juga  dunia ini milik bersama dan umat manusia memang terdiri atas berbagai corak keragaman yang senantiasa berserak dan bergolak.

## Daftar Pustaka
Benedict  Anderson.  1991. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London, New York: Verso,  revised edition.
Bernard Dahm.1969. Sukarno and the struggle for Indonesian independence, (terjemahan dari bahasa jerman oleh Mary F. Somers–Heidhues), Ithaca, New York: Cornell University Press,
Henri Chambert–Loir. 1974. “Mas Marco Kartodikromo (c.1890–1932) ou l’EducationPolitique”. Dalam  P.B. Lafort & D. Lombart (Editors), Literature Contemporaines de l’Asie du Sud–est”, Paris: Revue a l’Asiatique.
Herbert Feith. 1964. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Ithaca, New York: Cornell University Press.
Mohamad Hatta. 1952. Verspreiden Geschiften, Djakarta, Amsterdam, Surabaja,
Van fder Piet.
Mohamad Hatta. 1960. Demokrasi Kita. Djakarta: Demokrasi Ita,
Taufik Abdullah. 1972. Indonesia. Towards Democracy, Singapore:  ISEAS, 2009,1–87. Dalam Claire Holt, et. al. (Eds), Culture and Politics in Indonesia, Ithaca, London: Cornell University Press.
Taufik Abdullah. 1977. “The Making of the Schakel Society; The Minangkabau Region  in the Late Nineteen Century”. Majalah Ilmu– Ilmu Sastra.
Taufik Abdullah, “Historical Reflections on three  pre–war Indonesia”. Dalam Taufik Abdullah (Editor) Papers on the Fourth Indonesia–Dutch History Conference, Yogyakjarta, 24–29 July 1983, Volume Two Lietaruture and Hitory. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986, 215–234.
Taufik Abdullah.  2001. ”Inherited Identity” and ”the New Nation”: The Politics of  Cultural Discourse in Indonesia”. Dalam Identity, Locality and Globalization: Expereiences of India and Indonesia. New Delhi: India Council of Social Science Research.
Taufik Abdullah,  “Nation Formation and Structural Concern: A Problem in Indonesia Historiography,” Prisma: The Indonesian Indicator, 29, (September 1983), 31–43.
Taufik Abdullah, Indonesia Towards Democracy, 279–306, 356–381.