## KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PAPUA BARAT

## Karsiman
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sorong Karsiman@um-sorong.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pembangunan berbasis kearifan lokal di Kabupaten  Teluk  Bintuni.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu;  observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Kebijakan  pembangunan  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni senantiasa memperhatikan keinginan dari 7 Suku Besar yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Adapun  setiap  investor  yang  datang  menanamkan  modalnya  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni senantiasa  memperhatikan  pembangunan  sumber  daya  manusia  7  suku  besar  yang  ada  di Kabupaten Teluk Bintuni.
Kata Kunci: Kebijakan, Pembangunan, dan Kearifan Lokal

## PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat,  dan  pihak  swasta  berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  baik pada  aspek  materiil  maupun  spiritual (Afandi  &  Warjio  dalam  Ramdhani  & Ramdhani,  2016).  Pembangunan  perlu dikendalikan  melalui  suatu  kebijakan  yang memuat pedoman pelaksanaan tindakan dan bahkan  memuat  larangan-larangan  tertentu untuk menjamin proses pembangunan dapat terarah  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Pelaksanaan  kebijakan  tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat,  kekuatan  politik,  ekonomi  dan sosial  dengan  berbagai  pihak.  Pelaksanaan kebijakan  yang  dilaksanakan  secara  tepat
sasaran  dan  berdaya  guna  akan  mampu memecahkan  suatu  permasalahan  secara baik,  semakin  kompleks  permasalahan kebijakan  dan  semakin  mendalam  analisis yang  digunakan,  semakin  diperlukan  teori dan  modal  yang  mampu  menjelaskan ketepatan  pelaksanaan  kebijalan  tersebut (Rohman,  dalam  Ramdhani  &  Ramdhani, 2016)).  Analisa  kebijakan  perlu  dilakukan, tertutama  berkenaan  dengan  dampak  yang dihasilkannya. Kajian pelaksanaan kebijakan  bertujuan  agar  suatu  kebijakan tidak bertentangan dan merugikan kepentingan masyarakat.
Bila  kita  mencermati  pembangunan daerah  bahwa  sejak  kejatuhan  rezim  Orde Baru  pada  tahun  1998,  awal  terjadinya paradigma  pembangunan  masyarakat  di negeri tercinta ini menjadi wacana yang selalu aktual untuk dibicarakan sampai sekarang.  Hal  ini  setidaknya  tercermin  dari tema:”Reformasi  Model  GBHN  (Garis Besar  Haluan  Negara)  Mewujudkan  sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan Daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Menurut (Husnul Imtihan, Wahyunadi, 2017) Negara didirikan dengan satu tujuan utama, yakni untuk memberikan kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Termasuk dalam hal ini antara lain adalah kemakmuran,  kesehatan,  pendidikan,  dan rasa aman bagi rakyatnya serta meningkatkan  harkat  dan  martabat  rakyat sebagai  manusia.  Oleh  karena  itu  negara membentuk  suatu  organisasi  yang  bernama pemerintah  sebagai  pemegang  mandat kekuasaan  negara  untuk  merencanakan, menetapkan  tujuan,  dan  sasaran.  Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat di Daerah maka segala program perencanaan,  pelaksanaan  serta  evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan  dan  kebutuhan  dalam  rangka membangun wilayahnya. Menurut (Edyanto,
2018)
Kepemimpinan  dibutuhkan  manusia  karena adanya  suatu  keterbatasan  dan  kelebihan- kelebihan  tertentu  pada  manusia.  Di  satu pihak,  manusia  terbatas  ke-mampuannya untuk  memimpin,  di  pihak  lain  ada  orang yang  mempunyai  kelebihan  kemampuan untuk  memimpin.  Di  sinilah  tim-bulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan.    Lebih  lanjut,  Menurut (Soares,  Nurpratiwi,  &  Makmur,  2015) Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah mempunyai kewenangan yang sangat strategis  dan  kedudukan  yang  strategis  hal ini  berkaitan  dengan  fungsinya  selaku “pelayanan  publik”  guna  meningkatkan kesejahteraan,  kemakmuran,  keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Ndraha      (dalam  Soares  et  al.,  2015) menyatakan  bahwa  peranan  pemerintah
dalam pembangunan masyarakat amat luas, berawal  dari  hal  yang  bersifat  pelayanan operasional  sampai  pada  hal  yang  bersifat ideologi  dan  spiritual  dengan  ini  peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan  seseorang  tersendiri  untuk melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya seorang  pemimping,  karena  tuntutan  dari tugas  pokok  dan  fungsinya  sendiri  bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah.  Menurut  (Safri  Miradj,  2014) Inti  dari  tujuan  pembangunan  adalah mewujudkan suatu masyarakat yang makmur dan sejahtera baik secara individual maupun secara sosial. Hal ini dimaksudkan agar  makin  tumbuh  kesadaran  masyarakat, pentingnya pendidikan agar dapat mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif di dalam merespon pem- bangunan  yang  berkelanjutan.  Hal  Ini disebabkan pada faktor yang lebih dominan yang  mempengaruhi  persoalan  dari  segi kemanusiaan  dan  pembangunan,  seperti keterbelakangan,  kebodohan,  ketelantaran, kematian  dini,  buta  huruf,  anak  putus sekolah,  anak  jalanan,  pekerja  anak, perdagangan  manusia  (human  trafficking) dan  penganguran,  ini  yang  membuat sebagian  masyarakat  kita  tidak  dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera.
Kearifan  lokal  merupakan  suatu istilah yang mencuat ke permukaan dengan mengadopsi prinsip, nasihat, tatanan, norma, dan perilaku leluhur kita masa lampau yang masih  sangat  urgen  untuk  diaplikasikan dalam  menata  berbagai  fenomena  yang muncul.  Kearifan  lokal  tidak  terlepas  dari kearifan  budaya  setempat.  Istilah  kearifan, biasanya dikenakan pada masalah lingkungan,  yaitu  hubungan  timbal  balik antara manusia dan lingkungannya. Manusia berperang ganda, yaitu sebagai subjek yang
mempengaruhi  lingkungan  dan  sebagai objek  yang  dipengaruhi  lingkungannya. Kearifan berarti kebijakan (wisdom) mengola alam, agar lingkungan tetap lestari. Keberadaan  kearifan-kearifan  lokal  yang memiliki peran signifikan. Oleh karena itu, keberadaan kearifan lokal sudah sepantasnya  mendapat  perhatian  untuk dikembangkan  menjaga  kerukunan  hidup umat beragama. Kearifan di dalam masyarakat lokal ada yang berupa tradisi dan praktek terbaik (best practice) yang terjelma dalam tingkah laku, dan ada pula yang dalam bentuk  ungkapan-ungkapan  dan  pesan- pesan.  Tradisi  lisan  dalam  bahasa  lokal merupakan  sarana  utama  penerusan  pesan- pesan  tersebut  dari  generasi  ke  generasi. Ketika  tradisi  lisan  mulai  terdesak  oleh ruang  ekspresi  yang  dipenuhi  budaya popular, masih ada harapan ke tradisi rulisan yang masih tersisa (Darwis Muhdina, 2015). Lebih lanjut, Menurut (Jupir, 2013) budaya dalam  beragam  manifestasinya  menjadi daya  tarik  dan  pendorong  bagi  wisatawan yang  berkunjung  ke  suatu  tempat  dan menjadi  objek  konsumtif  yang  menarik  di bidang  pariwisata  karena  di  dalamnya mengadung pengalaman (experience).
Berangkat  dari  uraian  diatas  maka  penulis tertarik  untuk  meneliti  tentang ’’Kebijakan pembangunan  berbasis  kearifan  lokal  di Kabupaten Teluk Bintuni’’.

## METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten  Teluk  Bintuni  Provinsi  Papua Barat.
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif artinya penulis mengumpulkan  data  tidak  menggunakan statistik,  dimana  penulis  akan  meneliti
dengan  memberikan  pertanyaan-pertanyaan kepada  responden  untuk  mendapatakan data-data.  Pendekatan  deskriptif  kualitatif bertujuan  untuk    memberikan  gambaran secara jelas mengenai kebijakan pembangunan  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni. Dalam  pendekatan  kualitatif  ini,  peneliti terjun langsung di Kabupaten Teluk Bintuni untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai Kebijakan
Pembangunan  Di  Kabupaten  Teluk  Bintuni berbasis kearifan Lokal.

## Jenis dan Sumber data
Jenis  dan  sumber  data  berpedoman pada  data  primer  maupun  data  sekunder dimana  penulis  akan  memperoleh  data dengan  cara  wawancara  dan  memperoleh data  yang  sudah  disediakan  dalam  bentuk dokumen  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung di lapangan (observasi),  wawancara,  Studi  Pustaka, Studi Dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Dalam  menganalisa  suatu  data  dan pemecahan  masalah  untuk  mempermudah penulis  dalam  menafsirkan  data-data  yang telah dikumpulkan dan diolah, maka penulis menggunakan analisa kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan pembangunan berbasis kearifan  lokal  adalah  kebijakan  di  bidang pembangunan  yang  mengedepankan  segala bentuk  keunikan  yang  dimiliki  oleh  suatu komunitas  atau  daerah  tertentu  yang mengandung  nilai-nilai  kebudayaan  baik yang bersifat material maupun non-material, adapun  kebijakan  pembangunan  berbasis
kearifan  lokal  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni, diantaranya:
A. Partisipasi Masyarakat (7 Suku Besar Di Kabupaten Teluk Bintuni).
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni sangat menentukan kebijakan pembangunan di  Kabupaten  Teluk  Bintuni.  Secara  umum pemerintah  daerah  sudah  meletakan  dasar pembangunan daerah dan itu dimuat  dalam visi  dan  misi  bupati  dan  wakil  bupati. Pemerintah dalam melaksanakan
pembangunan  yang  selama  ini  berlangsung ada prioritas pembangunan yang di lakukan yakni masing-masing di bidang infrastruktur,  pendidikan,  dan  kesehatan dengan  memperhatikan  kearifan  lokal  di Kabupaten Teluk Bintuni. Partisipasi Masyarakat  merupakan  modal  dasar  dalam pembangunan dalam suatu daerah.
Sama halnya dalam setiap komunitas masayarakat  senantiasa  terdapat  proses politik  dan  distulah  dilahirkan  pemimpin, dalam  kepemimpinan  itu  ada  seorang pemimpin, menyusun organisasi, memperoleh  dan  menggunakan  kekuasaan. Orang  Teluk  Bintuni  mengenal  sistem kepemimpinan sejak nenek moyang mereka. Di  Kabupaten  Bintuni  adalah  7  kelompok sub suku besar yang mendiami teluk Bintuni antara  lain  sub  suku Wamesa , Sebyar , Kuri , Irarutu , Moskona , Sumuri dan Sough . 7 Suku besar inilah yang memegang peranan penting dalam pemerintahan Kabupaten  Teluk  Bintuni.  Dalam  hal  ini, setiap  pengambilan  kebijakan  haruslah senantiasa  memperhatikan  aspirasi  dari masyarakat 7 suku besar di Kabupaten Teluk Bintuni.  Dalam  Visi  Misi  Pemerintah Daerah,  Investor  yang  masuk  hendaknya memperhatikan  7  suku  besar    masyarakat Bintuni.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Sekretaris  DPRD  Kabupaten  Teluk Bintuni  berinisial  ED,  mengemukakan bahwa :
’’.....  Kebijakan  pembangunan  di Kabupaten Teluk wajib memperhatikan kemauan dan aspirasi  dari  7  Suku  besar  itu, sekiranya  kebijakan  itu  tidak sejalan  dengan  keinginan  dari  7 suku  besar  itu  maka  kebijakan  itu harus dihentikan’’. (Hasil wawancara 2019).
Hasil  wawancara  dengan  informan dari  pihak  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Teluk Bintuni, mengemukakan bahwa:
’’........Pokoknya kuncinya  ada pada  kemauan  7  suku  besar  ini, kalau  sekiranya  mereka  7  suku besar itu tidak mau maka kebijakan tidak akan berjalan, maka hendaknya  7  suku  besar  itu  harus diperhatikan’’.  (Hasil  wawancara 2019).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas diperoleh informasi bahwa kebijakan pembangunan  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni senantiasa  memperhatikan  keinginan  dari  7 Suku  Besar  yang  ada  di  Kabupaten  Teluk Bintuni.  Hal  ini  mengangdung  arti  bahwa Pembangunan yang dilakukan dilaksanakan di  Kabupaten  Teluk  Bintuni  senantiasa memperhatikan  Kearifan  lokal  atau  Local Wisdom  yang  merupakan  gagasan-gagasan atau  nilai-nilai,  pandangan  pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan  diikuti  oleh  anggota  masyarakatnya. Untuk  mengetahui  kearifan  lokal  di  suatu wilayah  maka  kita  harus  bisa  memahami nilai-nilai  budaya  yang  baik  yang  ada  di dalam wilayah tersebut. Nilai-nilai kearifan lokal  ini  sudah  diajarkan  secara  turun temurun oleh orang tua kepada
anakanaknya, Karena kearifan lokal merupakan  nilai-nilai  yang  baik  dan  telah diyakini  oleh  masyarakat  secara  turun temurun,  maka  mengenali  unsur-unsur kearifan  lokal  suatu  masyarakat  sangat penting  dalam  proses  pemberdayaan  dan pembangunan  bagi  mereka.  Seringkali pembangunan  dipandang  secara  keliru, dengan  menganggap  bahwa  pembangunan merupakan perubahan-perubahan nilai, pembangunan gedung-gedung mewah, bahkan transformasi dari masyarakat tradisional  ke  masyarakat  modern.  Namun, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berakar dan mempertimbangkan  dengan  seksama  nilai- nilai  lokal  yang  ada  dalam  masyarakat. Kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan  kebijakan  pada  level  lokal  di bidang  kesehatan,  pertanian,  pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam. B. Pengalokasian Sumber Daya Sebuah  kebijakan  akan  bermanfaat apabila  itu  telah  diimplementasikan  dan keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan sangat  ditentukan  yang  terlibat.  Idealnya aktor implementasi kebijakan itu mencakup tiga  aktor  utama,  yakni  pemerintah  (state), swasta  (private)  dan  masyarakat  sipil  (civil society)  (Jupir,  2013).  Kesemua  aktor tersebut  berafiliasi  pada  upaya  memajukan dan menyukseskan kebijakan. Untuk mengoptimalkan  implementasi  kebijakan yang  menggunakan  pendekatan  top-down, maka ketersedian sumber daya implementasi harus  mumpuni.  Menurut  Webber  (dalam (Jupir,  2013))  mengatakan  bahwa  supaya seseorang  dapat  bekerja  secara  efisien,  ia harus  memiliki  keahlian-keahlian  tertentu dan  menerapkan  secara  aktif  dan  rasional. Setiap  anggota  harus  ahli  dalam  bidang keterampilan tertentu untuk dapat
menjalankan tugas yang dibebankan kepadannya.
Untuk menyatukan visi misi pemerintah  daerah  dalam  pembangunan  di Kabupaten Teluk Bintuni, maka di Kabupaten  Teluk  Bintuni  terdapat  Forum pemangku  kepentingan  yang  terdiri  dari pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  dalam hal  ini  perwakilan  7  suku  besar  di  Teluk Bintuni.  Dalam  forum  ini  pemda  bersama dengan perwakilan masyarakat dan investor menyatukan visi dalam membangun bintuni. Pemda  Teluk  Bintuni  sangat  berharap kepada  investor  bahwa  kehadiran  para investor  haruslah  memperhatikan  dan memberikan  manfaat  kepada  7  suku  besar yang  mendiami  Kabupaten  Teluk  Bintuni. Pembangunan  sebagai  suatu  proses  pada hakekatnya  merupakan  pembaharuan  yang terencana  dan  dilaksanakan  dalam  tempo yang  relatif  cepat.  Berbagai  pembaharuan yang  telah  dilakukan  membawa  kita  pada kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, pertumbuhan  ekonomi  dan  kecanggihan sarana komunikasi.

## KESIMPULAN
Kebijakan
pembangunan di
Kabupaten Teluk Bintuni senantiasa memperhatikan keinginan dari 7 Suku Besar yang  ada  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni.  Hal ini  mengangdung  arti  bahwa  Pembangunan yang  dilakukan  dilaksanakan  di  Kabupaten Teluk  Bintuni  senantiasa  memperhatikan Kearifan  lokal  atau  Local  Wisdom  yang merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan  pandangan  setempat  atau  lokal yang  bersifat  bijaksana,  penuh  kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota  masyarakatnya.  Adapun  setiap investor yang datang menanamkan modalnya  di  Kabupaten  Teluk  Bintuni senantiasa  memperhatikan  pembangunan
sumber daya manusia 7 suku besar yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni.

## DAFTAR PUSTAKA
Darwis  Muhdina.  (2015).  Kerukanan  Umat Beragama  Berbasis  Kearifan  Lokal  Di Kota Makassar. Diskursus Islam , 3 (1), 20–36.
Edyanto,  K.  (2018).  Leadership  Bupati
Dalam  Pembangunan  Di  Kabupaten Tambrauw (Studi Kepemimpinan Bupati  Tambrauw). Sosio  E-Kons , 10 (2), 143–149.
Husnul  Imtihan,  Wahyunadi,  F.  (2017). Peran  Pemerintah  Dan  Partisipasi
Masyarakat Dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah. Neo-Bis , 11 (1).
Jupir, M. M. (2013). Implementasi
Kebijakan
Pariwisata
Berbasis Kearifan Lokal. Journal of Indonesian
Tourism  and  Development  Studies ,
1 (1), 28–37.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, 1–12.
Safri  Miradj,  S.  (2014).  Pemberdayaan Masyarakat  Miskin,  Melalui  Proses Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten  Halmahera  Barat. -  Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 1 (1).
Soares,  A.,  Nurpratiwi,  R.,  &  Makmur,  M. (2015).  Peran  Pemerintah  Daerah Dalam  Pembangunan  Daerah. JISIP: Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik ,
4 (2), 231–236.