Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
PENEGAKAN HUKUM  TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI  MEDIA ELEKTRONIK

## LAW ENFORCEMENT OF FOLLOWERS CRIMINAL FRAUD THROUGH ELECTRONIC MEDIA
Agus Kasiyanto,Thon Jerri Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Email: Agus.kasiyanto@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Mencegah dan menanggulangi permasalahan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online tidak cukup dengan proses kriminalisasi yang dirumuskan dalam bunyi pasal, tetapi  juga  diperlukan  upaya  lain.  Upaya  tersebut  berupa  tindakan  pemerintah  untuk menangani  kasus  penipuan  di  dunia  maya  ini,  sehingga  peraturan-peraturan  yang mengatur  mengenai tindak pidana penipuan yang terjadi di  dunia maya dapat dijalankan dengan  efektif  apabila  telah  terjadi  kerjasama  antar  para  pihak  yang  terlibat  langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan cyber. Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk  memperoleh  data  yang  akurat  serta  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya. Penelitian  hukum  merupakan  kegiatan  ilmiah  yang  di  dasarkan  kepada  metode sistematika,  dan  pemikiran  tertentu,  dengan  jalan  menganalisisnya.    Penegakan  Hukum terhadap  pelaku    tindak  pidana  penipuan  melalui  media  Elektronik  pada  umumnya dilakukan  dengan  kebijakan  kriminal (criminal  policy) melalui  kebijakan  penal  dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45A Jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan  atas Undang  Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentan Informasi  dan transaksi elektronik, sedangkan sarana non-penal yaitu  penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui  media  eletronik  dilakukan  tanpa  melalui  penerapan  hukum  pidana  melainkan dilakukannya  upaya  pencegahan  sebelum  terjadinya  tindak  pidana  itu,  seperti memperbaiki  perekonomian masyarakat,  mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana  penggunaan  internet  yang  baik  serta  bagiamana  ciri-ciri  tindak  pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.
Kata Kunci : Penegakan hukum, Pidana Penipuan, Media Elektronik

## Abstrak
Preventing  and  overcoming  the  problem  of  fraud  in  online  trading  transactions  is  not enough  with  the  criminalization  process  formulated  in  the  article,  but  other  efforts  are also needed. The effort is in the form of government actions to handle cases of fraud in cyberspace,  so  that  the  regulations  governing  criminal  acts  of  fraud  that  occur  in cyberspace  can  be  implemented  effectively  if  there  has  been  collaboration  between  the parties  involved  directly  or  indirectly  with  cyber  activities.  The  research  method  is carried out in an effort to obtain accurate data and can be justified. Legal research is a scientific activity that is based on systematic methods, and certain thoughts, by analyzing them.  Law  Enforcement  against  perpetrators  of  fraud  through  Electronic  media  is
generally carried out with a criminal policy (criminal policy) through a penal policy and non-penal  policy.  Penal  policy  means  through  the  application  of  criminal  law,  in  this case  regulated  based  on  Article  45A  Jo  Article  28  paragraph  (1)  of Law  Number  19  of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Information and electronic transactions,  while  non-penal  means  namely  law  enforcement  Fraudulent  criminal  acts through  electronic  media  are  carried  out  without  the  application  of  criminal  law,  but prevention  efforts  are  carried  out  prior  to  the  occurrence  of  such  crimes,  such  as improving the community's economy, socializing to the public how to use the internet well and how the characteristics of fraud are carried out through electronic media. Keywords: Law Enforcement, Criminal Fraud, Electronic Media
I. PEDAHULUAN

## 1 . Latar Belakang Masalah
Dampak  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi  sedemikian pesat dirasakan di Indonesia. Globalisasi Informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Hal ini menyebabkan perubahan kegiatan  kehidupan  manusia  dalam  berbagai  bidang  yang  secara  langsung  telah mempengaruhi  lahirnya  bentuk-bentuk  perbuatan  hukum  baru  yang  berkaitan dengan  teknologi  informasi.  Sehingga  mengharuskan  dilakukannya  pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke semua lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tataran  norma,  kejahatan  penipuan  dirumuskan  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  selanjutnya  disebut  KUHP,  pada  BAB  XXV  tentang perbuatan curang yang dimana pada Pasal 378 mennyatakan sebagai berikut  :
“Barangsiapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau orang  lain  secara  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan, menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya, atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Peraturan  mengenai  penipuan  menggunakan  barang  Elektronik  juga dilarang  pada  Pasal  28  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5952,  Perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 angka (1) menyatakan :
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam Transaksi  Elektronik  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Uraian pada Pasal 378 KUHP sudah jelas menyatakan dimana tindakan penipuan itu  dilarang.  Pasal  28  angka  (1)  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  lebih  khusus  menjelaskan  bahwa  tindakan  penipuan  yang  dilakukan dengan sarana elektronik tersebut dilarang. Dapat dilihat pada bunyi pasal tersebut yang menyatakan penipuan menggunakan sarana elektronik adalah :
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
“Tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik  serta menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.
Dilihat  dari  tataran  norma  dapat  kita  lihat  bahwa  pengaturan  pengaturan dalam  norma  tersebut  sudah  jelas,  tetapi  pelaksanaan  dari  norma-norma  tersebut kurang efektif, hal tersebut dilihat dari penegakan hukum terhadap delik penipuan, di Indonesia terkesan kurang mendapatkan prioritas apabila dibandingkan dengan upaya pemberantasan tindak pidana lainnya, seperti narkotika, terorisme, maupun korupsi.  Kondisi  seperti  ini  patutnya  dievaluasi  kembali  karena  akan  semakin meningkat, terlebih dengan semakin meningktanya modus- modus di dunia maya. Semua  orang  rentan  menjadi  korban  dari  kejahatan cyber. Semua  orang  rentan menjadi  korban  cyber  karena  sudah  terpengaruh  oleh  pesatnya  kemajuan teknologi. Tingginya pengaruh-pengaruh negatif dari teknologi khususnya internet akan  memperbesar  timbulnya  suatu  kejahatan cyber .  Peranan  korban  dalam terjadinya  kejahatan Cyber pada  kasus  penipuan  dalam  transaksi  jual  beli  online tidak dapat diabaikan. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang menjadi calon korban ataupun sikap atau keadaan seseorang yang memicu seseorang berbuat kejahatan. Kenyataannya tidak mungkin timbul tindak kejahatan  apabila  tidak  ada  korban.  Korban  kejahatan  bukan  hanya  orang perseorangan  namun  dapat  pula  korporasi,  institusi,  pemerintah,  bangsa  dan negara. 1 Pihak korban sebagai partisipan utama dalam memainkan peran penting. Pihak  korban  dapat  berperan  secara  sadar  ataupun  tidak  sadar,  secara  langsung dan  tidak  langsung,  sendiri  atau  bersama-sama,  bertanggung  jawab  atau  tidak, secara aktif atau pasif. 2
Kasus  penipuan  melalui  media  elektronik  juga  terjadi  di  Balikpapan dimana Penulis  sendiri  yang  menangani perkaranya  yaitu tentang penipuan  yang dialami oleh korban sdri.CHRSSY OKTAVIANI yang melaporkan sdri.NURIYAH  yang  telah  melakukan  penipuan  terhadap  korban  terjadi  pada tanggal  22  Juni  2017  awalnya  korban  sdri.CHRISSY  OKTAVIANI  melakukan pembelian  melalui online  shop (toko online )  yaitu  pembelian  camera  jenis Fujifilm X-A3 Dengan harga yang ditawarkan adalah Rp.4.150.000,- (empat juta seratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  komunikasi  adalah  melalui  Whatsapp    korban tertarik  dan  melakukan  pembayaran  tahap  pertama  yaitu  sebesar  Rp.2.000.000,- (dua  juta  rupiah)    di  transfer  melalui  ATM  pada  tanggal  22  Juli  2017  karena pelaku  berjanji  bahwa  tidak  masalah  dilakukan  pembayaran  secara  berangsur yang  penting  barangnya  bisa  terjual  namun  beberapa  saat  kemudian  pelaku mengabarkan    kembali  kepada  korban  melalui  whatshapp  bahwa  suami  pelaku tidak  mengijinkan  mengirimkan  barang  tersebut  kalau  tidak  dilakukan pembayaran lunas dengan alasan bahwa suami pelaku sangat membutuhkan dana tersebut  selanjutnya  pelaku  menawarkan  agar  melunasi  sisanya  dihari  itu  juga yaitu  meminta  agar  dikirimkan  uang  sebesar  Rp.1000.000,-  (satu  juta  rupiah) sisanya  terserah  bisa  diangsur  akhirnya  korban  tertarik  karena  korba  ada  di
1 Bambang Waluyo, 2011, Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.
2 Retna Yulia, 2010, Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 76
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
kirimkan  Foto  Ktp  atas  nama  sdri.  NURIYAH  selanjutnya  uang  pembayaran tersebut  dikirim    keesokan  harinya  yaitu  pada  tanggal  23  Juni  2017.  korban mencoba  untuk  menkonfirmasi  kepada  pelaku  bahwa  uangnya  sudah  dikirim namun  setelah  di  konfirmasi  ke  Nomor  Whatsapp  pelaku  tidak  menjawab  dan setelah  korban  mengecek  di  kontak  Whatsap  ternyata  kontak  korban  sudah diblokir oleh pelaku. 3
Mencegah  dan  menanggulangi  permasalahan  tindak  pidana  penipuan dalam  transaksi  jual  beli  online  tidak  cukup  dengan  proses  kriminalisasi  yang dirumuskan dalam bunyi pasal, tetapi juga diperlukan upaya lain. Upaya tersebut berupa tindakan pemerintah untuk menangani kasus penipuan di dunia  maya  ini, sehingga  peraturan-peraturan  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  penipuan yang  terjadi  di  dunia  maya  dapat  dijalankan  dengan  efektif  apabila  telah  terjadi kerjasama antar para pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan cyber.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  sebagaimana  yang  telah  diuraikan tersebut,maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.?.
2. Apa  yang  menjadi    kendala  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.?.

## 3.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  dilakukan  dalam  usaha  untuk  memperoleh  data  yang akurat  serta  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya.  Penelitian  hukum merupakan  kegiatan  ilmiah  yang  di  dasarkan  kepada  metode  sistematika,  dan pemikiran  tertentu,  dengan  jalan  menganalisisnya.  Selain  itu,  juga  diadakan pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut  untuk  kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul 4
Pendekatan  masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  pendekatan  yang  dilakukan  melalui studi  pustaka  yang  menelaah  data  sekunder  yang  Berupa  Perundang-undangan, hasil penelitian, hasil kajian, Jurnal, makalah, dan refrensi lainnya.
3  Penulis  adalah  penyidik  pembantu  di  satuan  fungsi  Reskrim  unit  Tipiter  Polres Balikpapan yang menangani perkara sdr.Chrissy Oktaviani.
4 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum, Bandung,  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2004, hlm. 32.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939

## 4.  Tinjauan pustaka

## A. Kerangka Konseptual.
Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum  sebagaimana  dinyatakan    di Dalam  Konstitusi  Pasal  1  ayat  3  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,    Negara  hukum  yang  demokratis,  berdasarkan  pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan  menjamin  segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  dalam  hukum  dan  pemerintahan  serta  wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa ada kecuali. 5 Ketika memilih bentuk  negara  hukum,  otomatis  keseluruhan  penyelenggaraan  negara  ini  harus sedapat  mungkin  berada  dalam  koridor  hukum.  Semua  harus  diselenggarakan secara  teratur (in  order) dan  setiap  pelanggaran  terhadapnya  haruslah  dikenakan sanksi yang sepadan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan/atau apa yang  boleh  dilakukan  serta  yang  dilarang.  Sasaran  hukum  yang  hendak  dituju bukan saja orang-orang yang berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum  yang  mungkin  akan  terjadi,  dan  kepada  alat  perlengkapan  negara  untuk bertindak  menurut  hukum.  Sistem  bekerjanya  hukum  yang  demikian  merupakan salah satu bentuk penegakan hukum Penegakan hukum adalah juga ukuran untuk kemajuan  dan  kesejahteraan  suatu  negara.  Karena  negara-negara  maju  di  dunia biasanya  ditandai  dengan  tidak  hanya  sekedar  perekonomiannya  yang  maju, namun  juga  penegakan  hukum  dan  perlindungan  hak  asasi  manusianya  berjalan baik.
1. Penegakan hukum adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi  pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran. Dan jika  terjadi  pelanggaran  usaha  lain  untuk  memulihkan  hukum  yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali. 6
2. Tindak  Pidana  adalah  tindakan  melanggar  hukum  yang  telah  dilakukan dengan  sengaja  atau  pun  tidak  dengan  sengaja  oleh  seorang  yang  dapat dipertanggung  jawabkan  atas  tindakannya  dan  yang  oleh  undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 7
3. Penipuan  adalah  tindakan  seorang  dengan  tipu  muslihat,  rangkaian kebohongan,  nama  palsu  dan  keadaan  palsu  dengan  maksud menguntungkan  diri  sendiri  dengan  tiada  hak.  Rangkaian  kebohongan ialah  susunan  kalimat-kalimat  bohong  yang  tersusun  demikian  rupa  yang merupakan cerita yang seakanakan benar. 8
5 Kelik  Pramudya,  dkk,  2010, Pedoman  Etika  Profesi  Aparat  Hukum, Yogyakarta,  Pustaka Yistisia, hlm.1
6 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2006, hlm 115.
7 P.A.F  Lamintang,  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia, PT  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1996, hlm. 185.
8 R.  Sughandi, KUHP  dan  Penjelasannya, Usaha  Nasional  Offset  Printing,  Surabaya,  1980, hlm 396-397.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
4. Media  Elektronik  adalah  suatu  alat  digunakan  sebagai  perantara  untuk menginformasikan  suatu  hal  atau  masalah  kepada  masyarakat  dalam bentuk  elektronik.  Media  elektronik  dapat  berbentuk  analog  maupun digital. 9
4. Media  Elektronik  adalah  suatu  alat  digunakan  sebagai  perantara  untuk menginformasikan  suatu  hal  atau  masalah  kepada  masyarakat  dalam bentuk  elektronik.  Media  elektronik  dapat  berbentuk  analog  maupun digital. 10
5. Jual  Beli  Secara Online atau E-commerce adalah  suatu  proses  membeli dan  menjual  produk-  produk  secara  elektronik  oleh  konsumen  dan  dari perusahaan  ke  perusahaan  dengan  computer  sebagai  perantara  transaksi bisnis. 11 E-  commerce juga  dapat  diartikan  bahwa  adanya  transaksi  jual beli  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  yang  pembelian  dan pemesanan  barangnya  melalui  media online. Di dalam pengertian  lain, e- commerce yakni  transaksi  komersial  yang  dilakukan  antara  penjual  dan pembeli  atau  dengan  pihak  lain  dalam  hubungan  perjanjian  yang  sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan peralihan hak. 12
Dari berbagai  definisi,  terdapat  kesamaan.  Kesamaan  tersebut memperlihatkan bahwa e-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut : a. Terjadi transaksi antara dua belah pihak..
b. Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi.
c.  Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. 13
Kegiatan E-Commerce mencakup  banyak  hal,  untuk  membedakannya E- Commerce dibedakan menjadi 3 berdasarkan karakteristiknya : 14 a. Business to Business, karakteristiknya :
1) Trading partner yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.
2) Pertukaran  yang  dilakukan  secara  brulang-ulang  dan  berkala  dengan format data yang telah disepakati.
3) Salah  satu  pelaku  tidak  harus  menunggu partner mereka  lainnya  untuk mengirimkan data.
4) Model  yang umumnya digunakan  adalah peer to  peer dimana processing intelligence dapat didistribusikan dikedua pelaku bisnis.
9 Mutiara Lesa, “Media Komunikasi”, http://hukum.kompasiana.com., diakses pada 06 Mei 2016 pukul 17:00.
10 Mutiara Lesa, “Media Komunikasi”, http://hukum.kompasiana.com., diakses pada 06 Mei 2018 pukul 17:00
11 Andreas  Viklund,  E-commerce: Definisi,  Jenis,  Tujuan,  Manfaat  dan  Ancaman, menggunakan Ecommerce, 2009, http://jurnal-sdm.blogspot.com, diunduh tanggal 06 Mei 2018
12 Aspek-aspek  Hukum  Tentang  Pemalsuan  Tanda  Tangan  Digital  dalam  E-commerce, http://elib.unikom.ac, diunduh 06 Mei 2018.
13 Faulidi  Asnawi, Transaksi  Bisnis  e-commerce  perspektif  Islam, Magistra  Insania  Press, Yogyakarta, 2004, hlm.17
14 Anonim, Pengertian Contoh dan Karakteristik E- Commerce http://ssbelajar.blogspot.com/2013/12/Pengertian-Contoh-dan-Karakteristik-E-Commerce-di Indonesia.html, diunduh 06 Mei  2018.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
b. Business to consumer, karakteristiknya :
1). Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan secara umum.
2). Service yang dilakukan juga bersifat umum, sehingga mekanismenya juga dapat digunakan oleh orang banyak.
3). Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan.
4). Sering dilakukan system pendekatan client serve .
c. Consumer  to  consumer ,  merupakan  transaksi  bisnis  secara  elektronik  yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. 15

## II. Pembahasan
A. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  penipuan melalui media Eletronik.
Penegakan Hukum kejahatan di dunia maya tidak terlepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, menurut  Sudarto  politik  kriminal  merupakan  suatu  usaha  yang  rasional  dari masyarakat dalam  menanggulangi  kejahatan. 16 Dari sudut criminal policy , upaya penegakan hukum kejahatan yaitu cybercrime tidak dapat dilakukan semata-mata secara  parsial  dengan  hukum  pidana  (sarana  penal),  tetapi  harus  ditempuh  pula dengan pendekatan integral/sistematik. Sebagai salah satu bentuk high tech crime yang  dapat  melampaui  batas-batas  negara  (bersifat transnational/transborder) , merupakan  hal  yang  wajar  jika  upaya  penegakan  hukum cybercrime juga  harus ditempuh  dengan  pendekatan  teknologi (techno  prevention) .Di  samping  itu, diperlukan  pula  pendekatan  budaya/kultural,  Oleh  karena  itu  tujuan  pembuatan
15 Natcommerce, Pengertian dan Karakteristik E-Commerce , http://natcommerce.blogspot.com/2011/03/pengertian-dan-karakteristik-e-commerce.html,diunduh 06 Mei  2018.
16 Widodo, Aspek  Hukum  Pidana  Kejahatan  Mayantara, (Yogyakarta:  Aswaja  Pressindo, 2013), hlm. 180
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
UU  ITE  tidak  terlepas  dari  tujuan  politik  kriminal  yaitu  sebagai  upaya  untuk kesejahteraan  sosial  dan  untuk  perlindungan  masyarakat.  Evaluasi  terhadap kebijakan  di  dunia  siber  tetap  diperlukan  sekiranya  ada  kelemahan  kebijakan hukum  pidana  dalam  perundang-undangan  tersebut.  Dari  sudut criminal policy , upaya  Penegakan  Hukum  kejahatan cybercrime tidak  dapat  dilakukan  semata- mata  secara  parsial  dengan  hukum  pidana  (sarana  penal),  tetapi  harus  ditempuh pula  dengan  pendekatan  integral/sistematik.Sebagai  salah  satu  bentuk high  tech crime yang
dapat melampaui
batas-batas negara (bersifat transnational/transborder) ,  merupakan  hal  yang  wajar  jika  upaya  penegakan hukum cybercrime juga  harus  ditempuh  dengan  pendekatan  teknologi (techno prevention) .  Di  samping  itu,  diperlukan  pula  pendekatan  budaya/cultural pendekatan  moral/edukatif,  dan  bahkan  pendekatan  global  (kerjasama internasional). 17
Penegakan  hukum  tindak  pidana  siber (cybercrime) bukan  sesuatu  yang mudah  dan  murah.  Terbentuknya  UU  ITE  yang  mengatur  tindak  pidana  siber masih harus ditindaklanjuti dengan berbagai upaya agar UU ITE tersebut berlaku efektif  dalam  masyarakat.Sarana  prasarana  dan  kemampuan  aparat  penegak hukum  yang  memadai di  bidang teknologi  informasi dan komunikasi  merupakan hal  yang  sangat  penting  dalam  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana siber.Kebijakan kriminalisasi tersebut harus dilaukan karena dampak negatif yang ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  siber  jauh  lebih  besar  dibanding  dengan  tindak pidana yang dilakukan secara tradisional. 18
Penggunaan  hukum  pidana  dalam  mengatur  masyarakat  yaitu  lewat peraturan  perundang-undangan  pidana  pada  hakekatnya  merupakan  bagian  dari suatu langkah kebijakan (policy) . Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah  (usaha)  yang  rasional  dalam  melakukan  kebijakan  tidak  dapat  pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian  dalam  usaha  untuk  menentukan  suatu  kebijakan  apapun  (termasuk kebijakan  hukum  pidana)  selalu  terkait  dan  tidak  terlepaskan  dari  tujuan pembangunan  nasional  itu  sendiri  yaitu  bagaimana  mewujudkan  kesejahteraan bagi masyarakat.
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  atau  yang  biasa  dikenal  dengan istilah politik kriminal Menurut GP Hoefnagles dapat ditempuh dengan: 19
a). Penerapan hukum pidana (criminal law application) ;
b). Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) ;
c) Mempengaruhi pandangan  masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui  mass  media (influencing  views  of  society  on  crime  and punishment).
Untuk  kategori  pertama  dikelompokkan  ke  dalam  upaya  penegakan hukum lewat jalur penal, sedangkan kedua dan ketiga termasuk upaya penegakaan hukum  melalui  jalur  non  penal.Terhadap  ke-2  (dua)  sarana  tersebut  Muladi
17 Barda  Nawawi  Arief, Tindak  Pidana  Mayantara  (Perkembangan  Kajian  Cyber  Crime  di Indonesia), (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) hlm.90
18 Sigid Suseno, Yuridiksi Tindak Pidana Siber , (Bandung: Refika Aditama, 2012) hlm.194.
19 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 44.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
berpendapat  bahwa  kebijakan  kriminal  adalah  usaha  rasional  dan  terorganisasi dari  suatu  masyarakat  untuk  menanggulangi  kejahatan.  Kebijakan  kriminal  di samping  dapat  dilakukan  secara  represif  melalui  sistem  peradilan  pidana (pendekatan  penal)  dapat  pula  dilakukan  dengan  sarana  non  penal  melalui pelbagai  usaha  pencegahan  tanpa  harus  menggunakan  sistem  peradilan  pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum  perdata  dan  hukum  administrasi,  dan  sebagai  bentuk  krimininalisasi penyalahgunaan komputer (computer abuse) menggunakan pendekatan evolusioner dan pendekatan kompromis.
Pendekatan evolusioner adalah pendekatan dengan melakukan pembaharuan  atau  amandemen  perumusan  tindak  pidana  terhadap  kejahatan- kejahatan  tradisonal  dengan  menambah  objek  atau  acara-acara  dilakukannya kejahatan,  sedangakn  pendekatan  kompromis  adalah  pendekatan  anatara pendekatan  global  dan  pendekatan  evolusioner.Pendekatan  global  adalah pendekatan  dengan  melakukan  pengaturan  baru  yang  bersifat  umum  tentang kejahatan komputer. Dengan demikian pendekatan kompromis adalah pendekatan dengan cara mencantumkan komputer dalam kodifikasi hukum pidana. 20
Pendekatan  dengan  cara  non  penal  mencakup  area  pencegahan  kejahatan (crime  prevention) yang  sangat  luas  dan  mencakup  baik  kebijakan  maupun praktek. Sarana nonpenal pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan  kode  etik  sampai  dengan  pembaharuan  hukum  perdata  dan  hukum administrasi. Kebijakan tersebut bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang  lain  sesuai  dengan  latar  belakang  kultural,  politik  dan  intelektual  yang  ada pada  masing-masing  masyarakat. Berbicara tentang kebijakan kriminal (criminal policy) yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya  akan  bersentuhan  dengan  kriminalisasi  yang  mengatur  ruang  lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang  dapat  dijatuhkan,  baik  berupa  pidana (punishment) maupun  tindakan (treatment).
Sarana  kebijakan  penegakan  hukum  tindak  pidana cybercrime dapat dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  penal  (hukum  pidana),  maka  kebijakan hukum  pidana (penal  policy) harus  memperhatikan  dan  mengarah  pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa social welfare dan social defence . Penanggulangan  kejahatan  harus  ada  keseimbangan  antara  sarana  penal  dan nonpenal.  Dilihat  dari  sudut  politik  kriminal,  kebijakan  paling  strategis  melalui sarana  non  penal  karena  lebih  bersifat  preventif.  Walaupun  demikian  kebijakan penal  tetap  diperlukan  dalam  penanggulangan  kejahatan,  karena  hukum  pidana merupakan  salah  satu  sarana  kebijakan  sosial  untuk  menyalurkan  ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial (social disapproval/social  abhorrence) yang  sekaligus  juga  diharapkan  menjadi  sarana perlindungan  sosial (social  defence). Sarana  penal  merupakan  penal  policy  atau
20 Sigid Suseno, Yuridiksi Tindak Pidana Siber , (Bandng: Refika Aditama, 2012) hlm. 197.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
penal law  enforcement  policy sangat  vital  perannya  dalam  proses  penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan. 21
Penegakaan  Hukum cybercrime memerlukan  paduan  kebijakan  penal  dan nonpenal  secara  terencana,  terarah,  dan  professional.  Langkah  kebijakan  penal adalah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkategori cybercrime , dan penalisasi sebagaimana diatur dalam hukum pidana, pembaruan hukum acara pidana,  dan  pembaruan  hukum  penitensir.  Sedangkan  langkah-langah  kebijakan non penal di Indonesia, yaitu melakukan upaya berikut: 22
a) Mempengaruhi pandangan  masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui  media  massa,  yaitu  dengan  cara  mendeskripsikan,  menayangkan, meneliti,  dan  membahas  berdasarkan  kajian  ilmiah  tentang cybercrime di media massa oleh pihak-pihak yang kompeten secara proporsional.
b) Pencegahan  tanpa  menggunakan  pidana,  meliputi  kerjasama  antarnegara, kerjasama antarpelaku atau antarpraktisi teknologi informasi, meningkatkan pengamanan sistem atau jaringan komputer,
mengembangkan  kode  etik  profesi  teknologi  informasi  dan  sertifikasi teknologi  informasi,  meningkatkan  kebijakan  sosial,  mengembangkan kesehatan mental masyarakat, perbaikan kesehatan mental secara nasional, meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dan  kesejahteraan  anakanak,  dan optimalisasi penerapan hukum.
Politik kriminal yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal berarti penggunaan  sistem  peradilan  pidana,  mulai  dari  kriminalisasi  sampai  dengan pelaksanaan  pidana.  Pendekatan  dengan  sarana  penal  harus  terus  menerus dilakukan  melalui  pelbagai  usaha  untuk  menyempurnakan  sistem  peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi), perbaikan  sarana-prasarana  sistem,  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.
Berdasarkan  hal tersebut penggunaan  hukum pidana untuk mencegah dan memberantas tindak pidana siber pada hakekatnya sesuai dengan cost and benefit principle. Penggunaan  hukum  pidana  dalam  mencegah  dan  memberantas  tindak pidana  siber  lebih  menguntungkan  dibanding  dengan  potensial  kerugian  yang terjadi oleh tindak pidana  siber  yang  sangat besar dan  luas. Permasalahan dalam penggunaan hukum pidana untuk mencegah dan memberantas tindak pidana siber adalah  bagaimana  mengefektifkan  perundang-undangan  dan  meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam penegakan hukum. 23
B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku  Tindak Pidana Penipuan Melalui media Elektronik
1. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) .
21 Barda  Nawawi  Arief  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 176
22 Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Op.cit, hal.196.
23 Sigid Suseno, Op.cit, hlm.195.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
Kebijakan  hukum  pidana  adalah  penerapan  hukum  pidana  untuk menanggulangi  kejahatan.  Pengertian  kebijakan  hukum  pidana  sama  dengan kebijakan  penal (penal  policy) ,  sehingga  pengertian  kebijakan  hukum  pidana terhadap cybercrime adalah  penerapan  hukum  pidana  untuk  menanggulangi cybercrime. 24
Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “modern criminal science” terdiri dari  tiga  komponen  yaitu “criminology”,  “criminal  law”, dan “penal  policy” . Dikemukakan olehnya, bahwa penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya  mempunyai tujuan praktis untuk  memungkinkan peraturan hukum positif  dirumuskan  secara  lebih  baik  dan  untuk  memberi  pedoman  tidak  hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang  dan  juga  kepada  para  penyelenggara  atau  pelaksana  putusan pengadilan. 25
Kebijakan  penal  (kebijakan  hukum  pidana)  adalah  penanggulangan kejahatan  dengan  menggunakan  hukum  pidana (criminal  law  application). Kebijakan tersebut dioperasionalisasikan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu  hukum  materil,  hukum  formal,  dan  hukum  penitensier  dalam  masyarakat. Operasionalisasi  kebijakan  hukum  penal  meliputi  kriminalisasi,  diskriminalisasi, penalisasi dan depenalisasi. Penegakan  hukum pidana tersebut sangat tergantung pada  perkembangan  politik  hukum,  politik  kriminal,  dan  politik  sosial,  oleh karena  itu  penegakan  hukum  tidak  hanya  memperhatikan  hukum  yang  otonom, melainkan  memperhatikan  juga  masalah  kemasyarakatan  dan  ilmu  perilaku sosial. 26
Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu sering pula diakatakan  bahwa  politik  atau  kebijakan  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari kebijakan  penegakan  hukum (law  enforcement  policy) .Di  samping  itu,  upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya  juga  merupakan  bagian  integral  dari  usaha  perlindungan  masyarakat (social walfare). 27
Hoefnegels  mengemukakan  bahwa  penerapan  hukum  pidana  untuk menanggulangi kejahatan meliputi ruang lingkup sebagai berikut:
a). Administrasi peradilan pidana dalam arti sempit, yaitu pembuatan hukum pidana dan yurisprudensi, proses peradilan pidana dalam arti luas meliputi ilmu kejiwaan, ilmu sosial dan pemidanaan.
b). Psikiatri dan psikologi forensik.
c). Forensik kerja sosial.
d). Kejahatan, pelaksanaan pemidanaan dan kebijakan statistic.
24 Widodo, Memerangi Cybercrime (Karakteristik, motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi), (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 139.
25 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.23.
26 Widodo, Aspek  Hukum  Pidana  Kejahatan  Mayantara, (Yogyakarta:  Aswaja  Pressindo, 2013), hlm.188.
27 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),hlm.32.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
Kebijakan  hukum  pidana  dapat  didefenisikan  sebagai  usaha  mewujudkan peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi pada  suatu  waktu  dan  untuk  masa  yang  akan  datang.  A.  mulder  mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah kebijakan untuk menentukan: 28
a). Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
b). Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
c). Cara  bagaimana  penyidikan,  penuntutan,  peradilan  dan  pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
Pada  hakekatnya  kebijakan  untuk  membuat  peraturan  hukum  pidana menjadi  lebih  baik  merupakan  bagian  dari  upaya  dalam  penanggulangan kejahatan.Dengan  demikian  kebijakan  hukum  pidana,  hakekatnya  merupakan bagian  dari  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  (politik  kriminal).  Berkaitan dengan  penerapan  hukum  pidana  dalam criminal  policy, Bambang  Purnomo berpendapat,  bahwa  tujuan  hukum  pidana  adalah  agar  masyarakat  dan  setiap anggota  masyarakat  terlindungi  oleh  hukum  sehingga  dapat  mencapai kesejahteraan  lahir  batin.  Tujuan  ini  tidak  lepas  dari  dua  fungsi  hukum  pidana, yaitu:  fungsi  primer,  sebagai  sarana  untuk  mencegah  kejahatan  dan  fungsi sekunder yakni menindak pelaku kejahatan. Fungsi sekunder akan diterapkan jika fungsi  primer  tidak  mampu  dilaksanakan.  Dalam  lingkup  kebijakan penanggulangan kejahatan, hukum pidana hanya merupakan salah satu upaya dari beberapa upaya penanggulangan kejahatan. 29
Terkait dengan masalah Kebijakan penanggulangan tindak pidana menurut Muladi  terdapat  dua  masalah  sentral  dalam  kebijakan  kriminal  dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan: 30
a). Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
b). Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar. Pemberian  sanksi  dalam  kebijakan  hukum  pidana,  maka  terlebih  dahulu  harus mengetahui seluk beluk hakikat suatu sanksi hukum. Sanksi hukum adalah sanksi atau  hukuman  yag  dijatuhkan  pada  seseorang  yang  melanggar  hukum.  Sanksi hukum  diatur  oleh  hukum  baik  mengenai  ruang  lingkup  maupun  cara pelaksanaannya.  Sanksi  diadakan  sebagai  konskekuensi  dari  perbuatan  yang dianggap merugikan masyarakat dan yang menurut maksud dari tata hukum terus dihindari.Perbuatan  yang  merugikan  ini  disebut  delik.Sanksi  yang  diberikan  tata hukum  dengan  maksud  untuk  menimbulkan  perbuatan  tertentu  yang  dianggap dikehendaki  oleh  pembuat  undang-undang.  Pelanggaran  terhadap  norma  hukum akan  berakibat  adanya  sanksi  hukuman  yang  sifatnya  memaksa,  yaitu  hukuman mati, hukuman penjara atau kurungan dan hukuman denda. 31
Dengan  demikian  dapat  ditegaskan,  bahwa  masalah  sentral  hukum pidana  mencakup  tindak  pidana,  pertanggungjawaban  pidana  dan  pidana.
28 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime) , (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.53
29 Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Op.cit, hlm.189.
30 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru) , Op.cit, hlm.30.
31 Budi Suhariyanto, Op.cit, hlm. 35.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
Kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam menanggulangi dua masalah sentral tersebut, yang  harus pula dilakukan dengan pendekatan  yang  berorientasi pada  kebijakan (policy  oriented  approach) sehingga  kebijakan  hukum  pidana (penal  policy) dapat  didefinisikan  sebagai  usaha  mewujudkan  peraturan perundangundangan  pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi  pada  suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Definisi tersebut sekilas terlihat bahwa kebijakan  hukum  pidana  identik  dengan  pembaharuan  perundang-undangan hukum  pidana  namun  sebenarnya  antara  keduannya  berbeda,  dimana  hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (culture) , struktur dan substansi  hukum,  sehingga  pembaharuan  hukum  pidana  tidak  sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui  sektor-sektor lain seperti  ilmu  hukum pidana dan  ide-ide  hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.
Upaya  penanggulangan  melalui  kebijakan  hukum  pidana  dilaksanakan melalui  kriminalisasi  hukum  pidana  yaitu  dengan  pembentukan  undang-undang yang  secara  khusus  mengatur  perbuatan  yang  dilarang  tersebut.  Upaya penanggulangan tindak pidana siber (cybercrime) melalui sarana penal tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas UndangUndang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online melalui sarana penal diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE.
Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna  dengan  penipuan.  Penipuan  dapat  dilakukan  dengan  motivasi,  yaitu untuk menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan  sebagai  penipuan.Secara  umum  penipuan  itu  telah  diatur  sebagai tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP. 32
Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai bentuk  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  penipuan  tersebut  yaitu  mengatur perbuatan  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45  ayat (2) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. 33
Kebijakan  perundang-undangan  secara  fungsional  dapat  dilihat  sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan bahkan dapat dikatakan  sebagai  langkah  awal.  Penggunaan  hukum  pidana  pada  upaya pencegahan  dan  penanggulangan  cybercrime  sangat  relevan  mengingat  bahaya- bahaya  dan  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  meningkat  pesatnya  teknologi informasi  tersebut  menjadi  pertimbangan  yang  sangat  layak.  Hukum  pidana dipanggil  untuk  menyelamatkan  kerugian  yang  diderita  oleh  masyarakat  karena
32 Budi Suhariyanto, Op.cit, hlm.124.
33 Sigid Suseno, Op.cit, hlm.127.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
kejahatan  tersebut  dapat  menghalangi  aktivitas  kehidupan  sosio-ekonomi masyarakat. 34
Sehingga sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan secara  online  dalam  mencapai  pelindungan  terhadap  kepentingan  masyarakat (social defence) tersebut, maka keberadaan hukum pidana sangat diperlukan agar dapat teratasinya kejahatan di dunia siber yang notabenenya menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan. Melalui dari substansi hukum, struktur hukum bahkan  kultur  hukmnya  harus  berjalan  dengan  maksimal.  Hanya  melalui penegakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  penipuan  melalui  media  elekronik  dapat terealisasikan.
2. Kebijakan Non-Hukum Pidana (Nonpenal Policy).
Kebijakan penegakan hukum lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan.  Mengingat  upaya  penegakan  Hukum lewat  jalur  non  penal  lebih  bersifat  tindakan  pencegahan  untuk  terjadinya kejahatan,  maka  sasaran  utamanya  adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif penyebab  terjadinya  kejahatan.  Faktor-faktor  kondusif  itu  antara  lain,  berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung  dapat  menimbulkan  atau  menumbuhsuburkan  kejahatan.  Mengingat upaya  penegakan  hukum  kejahatan  lewat  jalur  non  penal  lebih  bersifat  tindakan pencegahan  untuk  terjadinya  kejahatan,  maka  sasaran  utamanya  adalah menangani  faktor-faktor  kondusif  penyebab  terjadinya  kejahatan.  Faktor-faktor kondusif  itu  antara  lain,  berpusat  pada  masalah-masalah  atau  kondisi-kondisi sosial  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat  menimbulkan  atau menumbuh-suburkan  kejahatan.  Dengan  demikian,  dilihat  dari  sudut  politik kriminal  secara  makro  dan  global,  maka  upaya  menduduki  posisi  kunci  dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. 35
Kebijakan  non  penal  dapat  ditempuh  dengan  cara  memperbaiki perekonomian  nasional,  melakukan  pendidikan  budi  pekerti  kepada  setiap  orang baik  secara  formal  maupun  informal  terutama  kepada  pihak  yang  rentan melaksanakan  kejahatan,  memperbaiki  sistem  kesehatan  mental  masyarakat, mengefektifkan  kerjasama  internasional  dalam  pemberantasan cyber  crime , memperbaiki  sistem  pengamanan  komputer,  serta  mengefektifkan  hukum administrasi  dan  hukum  perdata  yang  berhubungan  dengan  penyelenggaraan sistem  dan  jaringan  internet. 36 Upaya  penegakan  hukum  tindak  pidana  melalui sarana  nonpenal  dianggap  strategis  dalam  menanggulangi  sebab-sebab  dan kondisi-kondisi yang Perkembangan internet membuka akses seluas-luasnya bagi semua  pihak  untuk  dapat  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi tersebut dengan mudah, murah dan cepat. Di sisi lain, keberadaan internet sebagai
34 Budi Suhariyanto, Op.cit, hlm. 44.
35 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Op.cit, hlm. 46
36 Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Op.cit , hlm.191.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
sarana baru penunjang aktivitas tersebut memberikan dampak negatif kepada para penggunanya untuk melakukan kejahatan baru.
Upaya  penegakan  hukum  tindak  pidana  melalui  sarana  nonpenal dianggap  strategis  dalam  menanggulangi  sebab-sebab  dan  kondisi-kondisi  yang menimbulkan  kejahatan,  hal  ini  ditegaskan  dalam  berbagai  Kongres  PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Pada kongres PBB ke-6 Tahun 1980 di Caracas Venezuela, dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi mengenai crime tends and crime prevention strategies, antara lain sebagai berikut: 37
a). Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang laya/pantas bagi semua orang.
b). Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
c). Bahwa  penyebab  utama  dari  kejahatan  di  banyak  negara  ialah kepetimpangan  sosial,  diskriminasi  rasial,  dan  diskriminasi  nasional, standar  hidup  yang  rendah,  pengangguran  dan  kebodohan  diantara golongan besar penduduk.
Hal  menarik dari kebijakan  nonpenal  yang dikemukakan dalam kongres PBB  ialah  upaya  mengembangkan  pengamanan/perlindungan  komputer  dan tindakan-tindakan  pencegahan.Jelas  hal  ini  terkait  dengan  pendekatan techno prevention , yaitu upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan dengan menggunakan  teknologi.Sangat  disadari  oleh  kongres  PBB,  bahwa cybercrime yang  terkait  erat  dengan  kemajuan  teknologi,  tidak  dapat  semata-mata ditanggulangi dengan pendekatan yuridis, tetapi juga harus ditanggulangi dengan pendekatan  teknologi  itu  sendiri.  Aspek  lain  yang  menarik  dari  kebijakan nonpenal  yang  terungkap  dari  kongres  PBB  ialah  perlunya  pendekatan  budaya, kultural  dan  etik  dalam  kebijakan  penanggulangan  tindak  pidana  siber (cybercrime) , yaitu membangun/ membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah tindak pidana siber dan menyebarluaskan/  mengajarkan  etika  penggunaan  komputer  melalui  pendidikan dan pendekatan budaya. 38
Hal  ini  senada  dengan  ketentuan  dalam Convention  on  Cybercrime , bahwa kerjasama internasional yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan cybercrime adalah  perjanjian  ekstradisi, mutual  assistance  in criminal matters , pemberian informasi secara spontan, dan pembentukan jaringan yang  dikelola  oleh  tenaga-tenaga  profesional  dalam  rangka  menjamin terselenggaranya  bantuan  secepatnya  untuk  investigasi  dan  peradilan  untuk pengumpulan  alat  bukti  elektronik.  Bantuan-bantuan  tersebut  meliputi  pula pemberian  fasilitas  atau  bantuan  lain,  dengan  syarat  diijinkan  oleh  hukum nasional  masing-masing  negara,  dalam  hal  ini  diatur  pula  tentang
37 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Op.cit , hlm. 47.
38 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan, Op.cit, hlm.239.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
pertanggungjawaban  korporasi (corporate  liability) ,  baik  dalam  hukum  pidana maupun hukum perdata dan hukum administrasi. 39
Muladi  berpendapat  bahwa  dalam  kaitannya  dengan  upaya  memerangi cybercrime melalui sarana nonpenal, memerlukan upaya sebagai berikut: 40 a). Perlu dirumuskan terlebih dahulu model undang-undang payung (umbrella act) yang  mengatur  kebijakan  tentang  komunikasi  massa  baik  yang berbentuk cetak, penyiaran maupun siber.
b). Perlu  dirumuskan  secara  professional  penyusunan  kode  etik, code  of conduct and code of practice tentang penggunaan teknologi informatika.
c). Perlu kerjasama antarsemua pihak yang terkait termasuk kalangan industri untuk  mengembangkan preventive  technology menghadapi  tindak  pidana siber.
Dalam  kebijakan  nonpenal,  Muladi  menyatakan  bahwa  perlu  juga
dilakukan  upaya  lain  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  siber  yaitu  sebagai berikut:
a). Kerjasama  Internasional  Sifat  tindak  pidana  siber  adalah  transnasional, karena  itu  diperlukan  kerjasama  internasional  yang  intensif  baik  dalam penegakan  hukum  pidana  maupun  dalam  bidang  teknologi  berupa pembentukan  jaringan  informasi  yang  kuat.Pelatihan  personil  penegak hukum  yang  memadai,  harmonisasi  hukum  dan  penyebarluasan kesepakatan-kesepakatan  internasional.  Penyelarasan  hukum  pidana materiel  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  siber  merupakan  inti  dari kerjasama  internasional,  yang  diharapkan  diperoleh  dari  penegak  hukum dan kewenangan pengadilan dari negara berbeda.
b). Rencana Aksi Nasional (National Action Plan ) di Indonesia Dalam ruang lingkup nasional perlu disusun suatu rencana aksi nasional (national plan of  action) untuk  menanggulangi  tindak  pidana  siber,  karena  proses vikitimasi  kejahatan  tersebut  sangat  luas  dan  sifatnya  transnasional. Pemerintah  dan  beberapa  komunitas  teknologi  informasi  perlu menggalang  kerja  sama  guna  menanggulangi  kejahatan  di  dunia  maya (cybercrime) .  Kegiatan  yang  sudah  dilakukan  tersebut  misalnya  melalui pendirian Indonesia Forum on Information for Infocom Incident Response and  Security  Team (ID-FIRST),  yang  diharapkan  menciptakan  sinergi antara  pemerintah,  kepolisian  dan  industri  teknologi  informasi  dalam mencegah dan memberantas kejahatan dunia maya melalui internet. Selain hal tersebut di  atas, dalam upaya nonpenal  yang dilakukan sebagai
langkah  pencegahan  terhadap  tindak  pidana  penipuan  secara  online  juga  dapat dilakukan sebagai berikut:
a). Pendekatan Teknologi (Techno Prevention)
Menurut Volodymyr Golubev, banyak aspek dari  kasus-kasus cybercrime yang terjadi akibat lemahnya perlindungan informasi daripada diakibatkan oleh  perbuatan  pelaku  kejahatan.  Oleh  karena  itu,  perlu  diberikan  lebih
39 Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Op.cit, hlm . 192
40 Widodo, Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penangannya dalam Perspektif Kriminologi), Op.cit, hlm.147.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
banyak  informasi  mengenai  kelemahan/kerentaan  dari  sistem  komputer dan  sarana  perlindungan  yang  efektif. 41 Dalam  konteks cybercrime erat hubungannya  dengan  teknologi,  khususnya  teknologi  komputer  dan telekomunikasi sehingga pencegahan cybercrime dapat digunakan melalui saluran teknologi seperti media massa dan media pers (techno prevention).
b) Pendekatan Budaya
Pentingnya  pendekatan  budaya  dalam  kebijakan  penanggulangan cybercrime, untuk membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum  terhadap  masalah cybercrime dan menyebarluaskan  atau  mengajarkan  etika  penggunaan  komputer  melalui media  pendidikan.  Pendekatan  budaya  berupaya  untuk  mengembangkan kode  etik  dan  perilaku  khususnya  upaya  mengembangkan  kode  etik  dan perilaku (codes of behaviour and ethics) terungkap dalam pernyataan IIIC (International  Information  Industry  Congress) yaitu  berupa  upaya  untuk membangun  atau  mengembangkan  kode  etik  dan  perilaku  dalam menggunakan  komputer  dan  internet  dan  menekankan  perlunya  perilaku yang  etis  dan  bertanggungjawab  serta  standar  norma  dalam  berperilaku yang berkualitas tinggi (terpuji) di ruang siber. 42
Saat  ini  pertumbuhan  industri  yang  dilakukan  melalui  pemanfaatan perkembanga  teknologi  yaitu  melalui  internet (online) melaju  sangat  cepat, penelitian  terakhir  mengungkapkan  bahwa  masalah  keamanan  masih  menjadi salah  satu  isu  utama  yang  menerpa  konsumen  dalam  industri  tersebut.  Hasil penelitian  terbaru  Karpersky  Lab  dan  B2B  International  menyebutkan,  sebanyak 26  persen  konsumen  Indonesia  telah  kehilangan  uang  mereka  karena  menjadi sasaran  tindak  penipuan  daring (online) dan  Indonesia  menjadi  negara  dengan korban penipuan online tertinggi. 43
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  siber  dalam  perkembangannya  di Indonesia  secara  infrastruktur  telah  dibentuk  badan  yang  mengawasi  lalu  lintas data  yaitu  Id-SIRTII/CC  atau Indonesian  Security  Incident  Response  Team  on Internet  and  Ifrastructure/Coordination  Center (Id-SIRTII)  bertugas  melakukan pengawasan  keamanan  jaringan  telekomunikasi  berbasis  protokol  internet. IdSIRTII/CC  memiliki tugas pokok melakukan sosialisasi dengan terkait tentang IT security (keamanan  sistem  informasi),  melakukan  pemantauan  dini, pendekteksian  dini,  peringatan  dini  terhadap  ancaman  jaringan  telekomunikasi dari  dalam  maupun  luar  negeri  khususnya  tindakan  pengamanan  pemanfaatan jaringan,  membuat/  menjalankan/mengembangkan  dan  database log  file serta statistic kemanan  internet  di  Indonesia.  Id-SIRTII/CC  menyelenggarakan penelitian  dan  pengembangan  di  bidang  pengamanan  teknologi  informasi/sistem informasi seperti laboratorium simulasi pengamanan, digital pengamanan, digital
41 Barda  Nawawi  Arief, Tindak  Pidana  Mayantara  (Perkembangan  Kajian  Cybercrime  di Indonesia), Op.cit, hlm.4.
42 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan, Op.cit, hal. 241.
43 Adhi  Baskara,  Indonesia,  Negara  dengan  Tingkat  Penipuan  Online  Tertinggi,  diakses  dari https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/indonesia-negara-dengan-tingkat-penipuan- onlinetertinggi-9ni, daikses pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 21.32.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
forensic,  malware  analysis,  data  mining dan  menyelenggarakan  proyek content filtering, antispam dan sebagainya. 44
Selain dari Id-SIRTII/CC, Kepolisian  Republik Indonesia  juga  memiliki divisi yang menangani kejahatan siber namun tidak semua kepolisian daerah yang memiliki  divisi  yang  menangani  kejahatan  siber.Peran  serta  dari  masyarakat sendiri sangat diperlukan dalam  menangani  serangan kejahatan siber  ini, terlebih pada  serangan  penipuan  berbasis  internet.  Terdapat  beberapa  tindakan  yang mampu dilakukan untuk mencegah serangan penipuan berbasis internet yaitu: 45
a). Meningkatkan  awareness  (kesadaran)  organisasi  tentang  ancaman  siber; Menerapkan standar kemanan informasi siber keseluruh organisasi;
b). Melatih SDM menguasai keahlian pengamanan siber secara berkelanjutan;
c). Menerapkan arsitektur sistem dan layanan yang aman dan update periodik;
d). Memiliki kemampuan pencegahan, mitigasi dan remediasi serta audit. Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  tiap  tahun  selalu  mengadakan kegiatan, dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat terhadap pengguna  internet  bahwa  data  yang  mereka  masukkan  itu  memiliki  nilai, tergantung  dari  situasi  dan  kondisi.  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika sendiri telah melakukan bentuk perlindungan kepada pengguna internet Indonesia dari  kejahatan  siber  termasuk  didalamnya  penipuan  berbasis  internet  dengan cara: 46
a). Pembentukan regulasi;
b). Pendekatan infrastruktur;
c). Pendekatan masyarakat (culture).

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Penegakan Hukum terhadap pelaku  tindak pidana penipuan melalui media Elektronik pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal  45A  Jo  Pasal  28  ayat  (1)  UU  Nomor  19  tahun  2016  tentang Perubahan  atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentan Informasi dan  transaksi  elektronik,  sedangkan  sarana  non-penal  yaitu    penegakan hukum  tindak  pidana  penipuan  melalui  media  eletronik  dilakukan  tanpa melalui  penerapan  hukum  pidana  melainkan  dilakukannya  upaya pencegahan  sebelum  terjadinya  tindak  pidana  itu,  seperti  memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta bagiamana ciri-ciri tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.
44 Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 94.
45 Ibid, hlm. 95 46 Ibid, hlm. 96.
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
2. Terhadap  kendala  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  penipuan  yang dilakukan  melalui  media  elektronik  karena  terbatasnya  sarana  dan prasarana,  serta  kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat,  seyogyanya aparat  penegakan  hukum  membutuhkan  sinergi  antara  masyarakat  yang partisipatif  dengan  aparat  penegak  hukum  yang  demokratis,  transparan, bertanggung  jawab  dan  berorientasi  pada  pengayoman  sebenarnya. Kepolisian  sebagai  aparat  penegak  hukum,  juga  memerlukan  kerja  sama yang melibatkan sivitas akademika diperguruan tinggi ilmu hukum, untuk dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan berkelanjutan kepada masyarakat tentang dampak bertransaksi elektronik, bagaimana mencegah atau  menanggulangi  tindak  pidana  penipuan  transaksi  elektronik  dan sosialisasi bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dengan  tidak  melanggar  undang-undang,  tidak  bertentangan  dengan kesusilaan  dan  kepatutan.  Pada  akhirnya  perangkat  hukum  yang  sudah ada, diharapkan tidak berorientasi pada apa yang seharusnya (das sollen) , tetapi  harus  memperhatikan  apa  yang  senyatanya (das  sein) ,  akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap  permasalahan, termasuk dampak  negatif  penyalahgunaan  internet  dengan  berbagai  motivasi  yang dapat  menimbulkan  korban-korban  seperti  kerugian  materi  dan  non- materi,  juga  sebagai  upaya  terpenuhinya  rasa  aman  di  masyarakat  yang dengan  sendirinya  akan  membangun  suasana  kondusif,  menciptakan kondisi  stabilitas  pembangunan  masyarakat  yang  berkelanjutan,  adil, makmur dan sejahtera.

## B. Saran
Adapun  saran-saran  yang  dapat  penulis  kemukakan  dari  penulisan  Tesis ini adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan  komitmen  strategi/prioritas  nasional  terutama  aparat penegak  hukum  dalam  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  di  dunia maya,  oleh  karena  itu  pembentukan  satuan  tugas  ( cyber  task  force) dari lingkup  pusat  hingga  ke  daerah  perlu  dipertimbangkan  agar  ada  satuan tugas  khusus  yang  menangani  kasus-kasus cybercrime seperti  kasus korupsi, terorisme, narkoba dan sebagainya.
2. Masyarakat  harus  lebih  cermat dan  berhati-hati  melihat apakah  informasi yang  di  terima  melalaui  media  elektronik  tersebut  benar  atau  tidak,  serta lebih  memahami  melalui  pembelajaran  internet  tentang cybercrime khususnya  penipuan  yang  dilakukan  melalui  media  elektronik  dan diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk dapat melaporkan kepada  pihak  kepolisian  apabila  ada  hal  yang  patut  dicurigai  melalui transaksi  melalaui  media  eletronik  merupakan  tindak  pidana  penipuan. Karena  upaya  pencegahan  bukan  hanya  tugas  aparat  yang  berwenang
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana penipuan melalui media elektronik tersebut.

## I. Daftar pustaka
Abdul Wahidi dan M. Labib, Kejahatan Mayantara (cybercrime) , Bandung. Refika Aditama, 2005.
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung:
2006.
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rienka Cipta, Jakarta, 2001.
Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime) , (Bandung: Refika Aditama, 2010).
Abdul Wahib dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Abdul Wahib, Refika Aditama, Bandung, 2005.
Bambang Waluyo, 2011, Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta.
Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika Jakarta. Burhan Ashofa, 2010, Metode Penelitian hukum , Rineka Cipta, Jakarta. Bambang Sugono,2006, Metode Penelitian hukum, Raja Grafindo Persada. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana, 2016). Barda Nawawi Arief Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2007). Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia), (Jakarta: Raja Grafindo, 2007). Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb NMamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009.
Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty . Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010,
Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004.
Horton, Paul B dan Chester L. Hunt, Sosiologi, Erlangga, Jakarta, 1984. J.E.Sahetapy, Kapita Selekta Kriminologi, Citra Adtya Bakti, Bandung, 1979. Kelik Pramudya, dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Yogyakarta, Pustaka Yistisia.
Muladi , Demokratisasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
Indonesia, The Habibie Centre, Jakarta, 2002. Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan PenegakanHukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
Retna Yulia, 2010, Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman,  Jakarta,
1983.
R. Sughandi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya, 1980.
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999.
Sigid Suseno, Yuridiksi Tindak Pidana Siber , (Bandung: Refika Aditama, 2012). Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Alumni, Bandung, 1987.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Alumni, Bandung, 1987. Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan ke II, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 2005.
Peter Mahmud  Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008. P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Warrasih, Esmi, Pranata Hukum Suatu Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)
Widodo, Memerangi Cybercrime (Karakteristik, motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi), (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

## Peraturan perundang-undangan
1). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2).Ketentuan  tentang  penipuan  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)
3). Undang-Undang  RI  Nomor  19  Tahun  2016  tentang    Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Eletronik Elektronik (UU ITE).
4). Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 1999 tentang  Perlindungan Konsumen.

## Media massa/internet/Sumber lain
Mutiara Lesa, “Media Komunikasi”, http://hukum.kompasiana.com., diakses pada 06 Mei 2018 pukul 17:00.
Mutiara Lesa, “Media Komunikasi”, http://hukum.kompasiana.com., diakses pada 06 Mei 2018 pukul 17:00
Andreas Viklund, E-commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman, menggunakan  Ecommerce, 2009,  http://jurnal-sdm.blogspot.com,  diunduh tanggal 06 Mei 2018
Aspek-aspek  Hukum  Tentang  Pemalsuan  Tanda  Tangan  Digital  dalam  E- commerce, http://elib.unikom.ac, diunduh 06 Mei 2018.
www. teori-teori-sosiologi-hukum-menurut.html Diakses pada tanggal 22 Mei 2018. www.google.com/Teori hukum-Dan-Keadilan- indonesia.htm html Diakses pada tanggal 22 Mei 2018.
www,google,com://http/web.unair.ac.id Diakses pada tanggal 22 Mei 2018.
5http://umum.kompasiana.com/2009/07/13/faktor-faktor-yang
mempengaruhipenegakan-hukum-di-indonesia-8562.html  diakses  pada tanggal 22  Mei 2018.
www. teori-teori-sosiologi-hukum-menurut.html Diakses pada tanggal 22 Mei 2018.
www.google.com/Teori hukum-Dan-Keadilan- indonesia.htm html Diakses pada tanggal 22 Mei 2018.
www,google,com://http/web.unair.ac.id Diakses pada tanggal 22 Mei 2018 Adhi Baskara, Indonesia, Negara dengan Tingkat Penipuan Online Tertinggi,
diakses dari https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/indonesia- negara-dengan-tingkat-penipuan-onlinetertinggi-9ni,  daikses  pada  tanggal 28 Mei 2018 pukul 21.32.
Anonim, Pengertian Contoh dan Karakteristik E- Commerce http://ssbelajar.blogspot.com/2013/12/Pengertian-Contoh-dan- Karakteristik-E-Commerce-di Indonesia.html, diunduh 28 Mei  2018.
Natcommerce, Pengertian dan Karakteristik E-Commerce , http://natcommerce.blogspot.com/2011/03/pengertian-dan-karakteristik-e-
Vol.  4 No. 2 Januari 2018 ISSN : 2356-1939
commerce.html,diunduh 28 Mei 2018.
Soekanto,  Soerjono, Faktor  –  Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Soerjono  Soekanto, Penegakan  Hukum  dan  Kesadaran  Hukum, Makalah  pada Seminar  Hukum  Nasional  Ke  IV,  Jakarta,  1979),  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 1993.
Penulis  adalah  penyidik  pembantu  di  satuan  fungsi  Reskrim  unit  Tipiter  Polres Balikpapan yang menangani perkara sdr.Chrissy Oktaviani.