## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI OTORISASI HUKUM YANG DIKELOLA
Oleh: Muslimah Hayati Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
Email: muslimah.h@stihsa-bjm.ac.id

## ABSTRACT
Law  is a rule that must be obeyed by every citizen. The formation  of laws that apply not only  to  the  central  government  but  also  to  local  governments  is  expected  to  be  able  to achieve its goals, namely the welfare of society. For this reason, researchers want to find out  more  about  the  role  of  local  government  in  improving  people's  welfare  through managed legal authorization. The purpose of this research is to obtain information about the  role  of  local  governments  in  making  various  applicable  laws  as  an  effort  to  improve people's welfare. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through literature study. The results of the study  show that local governments have  the  authority  or  autonomy  to  regulate  their  own  affairs,  including  in  formulating various  policies  that  will  be  enforced.  For  this  reason,  local  governments  have  an important  role  in  improving  the  welfare  of  their  people  through  various  regulations  that are  compiled  and  enforced,  such  as  rules  regarding  the  use  of  APBD  funds,  investment, tourism, social welfare, poverty alleviation,  and so on, where this  of course will have an impact on people's welfare.
Keywords : Surrendered Government, People's Welfare, And Legal Authorization

## ABSTRAK
Hukum  merupakan  aturan  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap  warga  negara.  Pembentukan hukum yang berlaku tdak hanya di pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah yang diharapkan  mampu  mencapai  tujuannya  yaitu  menyejahterakan  masyarakat.  Untuk  itu peneliti  ingin  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  Peran  pemerintah  daerah  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  otorisasi  hukum  yang  dikelola.  Tujuan dari  penelitian  ini  ialah  memperoleh  informasi  memgenai  peran  dari  pemerintah  daerah dalam  membuat  beragam  hukum  yang  berlaku  sebagai  upaya  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  kualitatif  deskriptif  dengan  teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah  memiliki  kewenangan  atau  otonomi  dalam  mengatur  dserahnya  sendiri  termasuk dalam  menyusun  beragam  kebijakan  yang  akan  diberlakukan.  Untuk  itu,  pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui beragam aturan yang disusun dan diberlakukan seperti aturan mengenai pemggunaan dana APBD,  investasi,  wisata,  kesejahteraan  social,  penanggulangan  kemiskinan  dan  lain sebagainya  dimana  hal  ini  tentu  saja  akan  memberikan  pengaruh  pada  kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kesejahteraan Masyarajat, Dan Otorisasi Hukum

## 1. PENDAHULUAN
Kemiskinan  masih  saja  menjadi polemik  yang  hangat  diperbincangkan
(Noor Zuhdiyaty,
2017), karena kemiskinan  di  tengah-tengah  masyarakat masih  saja  belum  terentaskan  dengan
baik  (Laga  Priseptian  dan  Wiwin  Priana Primandhana,  2022),  terlebih  di  berbagai negara  beerkembang.  Banyak  para  ahli atau praktisi mengkaji mengenai kemiskinan  di  Indonesia  yang  menjadi masalah  sosial,  dimana  hal  ini  harus ditangani  secara  cepat  dan  tepat  (Tutesa dan  Yossita  Wisman,  2020).  Hal  ini dikarenakan,  apabila  kemiskinan  tidak segera  dilakukan  penanganan  secara
cepat  dan  tepat  maka  kesejahteraan  akan semakin sulit diraih, padahal, masyarakat telah  nelaksanakan  beragam  cara  untuk terus mempertahankan kehidupannya dan berusaha  menjalani  kehidiupan  dengan layak  ditengah  gmpuran  ekonomi  yang masih  fluktuatif.  Data  mengenai  jumlah masyarakat  miskin  Indonesia  sebagai berikut (bps.go.id, 2022) (Rini Andika, et al 2022)
Gambar 1: Grafik kemiskinan Indonesia
Data di atas memberikan informasi bahwa kemiskinan di Indonesia masih  cukup  banyak,  sehingga  perlu adanya peran pemerintah  yang dilakukan secara  signfiikan  dan  kontinyu  untuk menurunkan kemiskinan masyarakat sehingga kesejahteraan dapat terealisasikan dengan cepat.
Kesejahteraan  merupakan  salah datu  keadaan  yang  selalu  diimpikan  oleh setiap masyarakat dimana segala kebutuhannya  dapat  terpenuhi  tanpa harus  memikirkan  sumber  finansial  yang sulit  (Lintang  Prabowo  dan  M  tenku Rafli,  2020).    Perbaikan  kualitas  ini tentunya  merupakan  hasil  peran  dari
beragam pihak yang turut serta bersinergi
dalam memperbaiki kualitas kesejahteraan  masyarakat.  Mengingat, banyaknya warga yang terkena PHK atau belum memiliki pekerjaan selepas terjadinya pemutusan kerja besar-besaran saat  covid-19 (Achmad  Fathoer Chier, et al,  2020).  Peningkatan  kesejahteraan masyarakat tentunya dimulai dari kesejahteraan di setiap daerahnya.  Untuk itu,  pemerintah  daerah  sebagai  pimpinan yang mengatur dan mengelola daerahnya harus memiliki ketegasan dalam mengatur  setiap  masyarakat  yang  ada  di daerahnya  (Edward,  2016).  Hal  ini dikarenakan  pemerintah  daerah  memiliki tugas  dan  fungsi  yang  cukup  vital  dalam mengelola  daerahnya  (Achmad  Fauzi, 2019),  supaya  mampu  mewujudkan daerah  yang  ramah  dan  terentaskan  dari beragam kemiskinan.
Salah  satu  cara  yang  diharapkan mampu meningkatkan kesjehateraan masyarakat  ialah  melalui  pembuatan aturan yang berlaku mengingat pemerintah  daerah  memiliki  hak  untuk mengelola  daerahnya  sendiri  atau  yang biasa  disebut  sebagai  otonomi  daerah (Achmad Fauzi,  2019). Aturan mengenai otonomi  daerah terdapat  pada UU No 23 tahun  2014  pasal  1  ayat  6  diaman  dalam aturan tersebut disebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang  dan  kewajiban  yang  dimiliki
oleh pemerintah daerah dalam mengelola rumah  tangganya  sendiri  sebagaimana peraturan  perundang  undangan  yang berlaku (Faisal dan Akmal Huda Nasution,  2016).  Artinya,  meskipun pemerintah daerah memiliki  kewenangan mengatur daerahnya, namun bukan berarti  diatur  tanpa  adanya  pedoman yang  nantinya  justru  memicu  adanya ketidak  sejalanan  antara  satu  daerah dengan daerah lain yang akan berdampak pada kualitas WNI di negara Indonesia.
Untuk  itu,  pemerintah  daerah harus  memiliki  pemahaman  mengenai peraturan  perundang  undangan,  juga memahamai  perannya  secara  mendalam supaya  tujuan  yang  dicita-citakan  salah satunya peningkatan kesejahteraan masyarakat  dapat  tercapai.  Hal  ini mendasari  peneliti  untuk  melakukan penelitian  mengenai  peran  pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui otorisasi  hukum  yang  dikelola.  Tujuan dari  penelitian  ini  ialah  memperoleh informasi memgenai peran dari pemerintah  daerah  dalam  membuat beragam  hukum  yang  berlaku  sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
Peneliti  berharap  bahwa  nantinya hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan beragam  manfaat  bagi  para  masyarakat yang  telah  memimpikan  kesejahterannya
melalui beragam kebijakan yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerahnya masing masing.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan jenis  kualitatif  deskriptif,  dimana  haisl penelitian  akan  disajikan  dalam  beragam kalimat yang mudah dipahami (Muhammad Rijal Fadli, 2021). Pemilihan  jenis  metode  kualitatif  karena diharapkan mampu mengetahuai beragam fenomena  yang  ada  mengenai  peran pemerintah  daerah  dalam  mengelola
daerahnya sehingga mampu  menciptakan kesjehateraan yang diimpikan oleh masyarakat.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  kajian  pustaka,  yakni dengan  menlakukan  studi  pada  beragam pustaka  terkait  dengan  penelitian  ini. Data  yang  terkumpul.kemudian  akan dilakukan  analisis  secara  mendalam sehingga  diketahui  hasil  penelitian  yang kemudian  akan  disampaikan  melalui beragam  kalimat  yang  mudah  dipahami. Langkah-langkah  pada  penelitian  ini sebagai berikut:
Gambar 2: Langkah-langkah penelitian
Secara lebih rinci, berikut alur penelitian ini:
Gambar 2: Alur penelitian
Gambar  di  atas  memberikan informasi mengenai alur penelitian untuk
diketahui  hasil  penelitian  sebagaimana
tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  membahas  lebih  lanjut mengenai  hasil  penelitian  mari  kita pahami beberapa hal berikut ini:
Pertama, Pemerintahan Daerah.pemerintahan Daerah adalah
penyelenggara urusan pemerintahan yang ada di daerah, dimana hal ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD yang bersinergi untuk melaksanakan pemerintahan sebagaimana asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan  prinsip  melaksaakan  otonomi seluas-luasnya  dalam  sebuah  sistem  dan prinsip  NKRI  hyang  mengacu  pada  UU RI 1945 (Johansyah, 2018).
Kedua, otorisasi diartrikan sebagai  wewenang  atau  dapat  pula diartikan  sebagai  hak  dan  kakuasaan untuk  menentukan  pilihan,  baik  sikap atau Tindakan sebagai upaya pelaksanaan tugas dan peranannya untuk menyeimbangkan  tanggung  jawab  (Joko Prayogi, 2022).
Ketiga, hukum.  Hukum  diartikan sebagai  aturan  yang  terdiri  dari  beragam norma  dan  sanksi,  biasanya  hukum  juga dikumpulkan  dan  memiliki  kaitan  erat dengan kehidupan manusia dalam melaksanakan  aktivitasnya  (Subiharta, 2015).  Sehingga  kehidupan  manusia menjadi  lebih  teratur  dan  terarah  karena dibatasi hukum yang berlaku. Pembuatan
hukum yang dilakukan oleh pemerintahan  daerah  juga  tidak  boleh sewenang-wenang atau semuanya sendiri tapi  harus  mengacu  pada  karakteristik masyarakat  setempat  dan  UU  yang berlaku.
Keempat, otonomi daerah.Otonomi  daerah  diartikan  sebagai hak,  wewenang,  dan  kewajiban  yang dimiliki  oleh  daerah  otonom  untuk melakukan  pengaturan  dan  pengurusan urusan sendiri dalam aspek pemerintahan dan  jepentingan  masyarakat  setempat sebagaimana peraturan perundang- undangan  )Faisal  dan  Akmal  Huda Nasution, 2016).
Kelima, kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan keadaan dimana beragam kebutuhan baik materi,spiritual  dan  sosial  terpenuhi sehingga  kehidupan  menjadi  lebih  layak dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya sehingga mampu  melaksanakan  beragam  fungsi sosial  yang  dimiliki  (Mohamad  Teja, 2015).
Setelah  dilakukan  Analisa  lebih lanjut  diketahui  data  mengenai  tingkat kemiskinan  sebagai  berikut  (bps.go.id, 2022):

## Tabel 1. Data kemiskinan penduduk Indonesia
Data di atas memberikan
informasi  bahwa  tingkat  kemiskinan  di
Indonesia  masih  cukup  tinggi  sehingga setiap pemerintah daerah perlu
Semester 1 (Maret) Semester 2 (Septemb er) Tahunan Semester 1 (Maret) Semester 2 (Septemb er) Tahunan Semester 1 (Maret) Semester 2 (Septemb er) Tahunan Semester 1 (Maret) Semester 2 (Septemb er) Tahunan Semester 1 (Maret) Semester 2 (Septemb er) Tahunan Semester 1 (Maret) Semester 2 (Septemb er) Tahunan ACEH 10.46 10.58 - 10.31 10.35 - 17.78 18.04 - 16.87 17.06 - 15.33 15.53 - 14.64 14.75 - SUMATE RA UTARA 9.15 8.68 - 8.76 8.63 - 8.84 8.26 - 7.98 7.96 - 9.01 8.49 - 8.42 8.33 - SUMATE RA BARAT 5.30 4.83 - 4.95 4.90 - 7.91 7.23 - 6.86 7.20 - 6.63 6.04 - 5.92 6.04 - RIAU 6.52 6.72 - 6.34 6.49 - 7.51 7.19 - 7.08 7.07 - 7.12 7.00 - 6.78 6.84 - JAMBI 11.52 10.50 - 10.51 10.48 - 6.42 6.28 - 6.19 6.32 - 8.09 7.67 - 7.62 7.70 - SUMATE RA SELATA
N 12.36 11.99 - 11.23 11.37 - 13.12 13.28 - 12.31 12.30 - 12.84 12.79 - 11.90 11.95 - BENGKU LU 15.10 14.73 - 14.88 14.53 - 15.28 14.28 - 14.49 14.24 - 15.22 14.43 - 14.62 14.34 - LAMPUN G 9.29 8.50 - 8.31 8.34 - 14.18 13.18 - 13.14 12.96 - 12.62 11.67 - 11.57 11.44 -
KEP.
BANGK A BELITUN G 3.57 3.22 - 3.09 3.48 - 6.63 6.57 - 6.26 6.13 - 4.90 4.67 - 4.45 4.61 - KEP. RIAU 5.72 5.37 - 5.68 5.46 - 11.10 10.45 - 10.68 10.63 - 6.12 5.75 - 6.24 6.03 - DKI JAKART A 4.72 4.67 - 4.69 4.61 - - - - - - - 4.72 4.67 - 4.69 4.61 - JAWA BARAT 7.82 7.48 - 7.57 7.52 - 10.46 9.76 - 9.88 9.75 - 8.40 7.97 - 8.06 7.98 - JAWA TENGAH 10.58 10.16 - 9.92 10.02 - 13.07 12.44 - 12.04 12.05 - 11.79 11.25 - 10.93 10.98 - DI YOGYA KARTA 12.23 11.20 - 10.56 10.64 - 14.44 13.99 - 13.65 14.00 - 12.80 11.91 - 11.34 11.49 - JAWA TIMUR 8.38 7.99 - 7.71 7.78 - 15.05 13.79 - 13.69 13.90 - 11.40 10.59 - 10.38 10.49 - BANTEN 5.93 6.04 - 5.73 5.89 - 8.49 7.72 - 7.46 7.29 - 6.66 6.50 - 6.16 6.24 - BALI 4.12 4.33 - 4.23 4.12 - 5.52 5.68 - 5.39 5.58 - 4.53 4.72 - 4.57 4.53 - NUSA TENGGA RA BARAT 14.92 14.54 - 14.10 13.98 - 13.37 13.12 - 13.24 13.66 - 14.14 13.83 - 13.68 13.82 - NUSA TENGGA RA TIMUR 8.60 8.57 - 8.84 9.00 - 25.08 24.42 - 23.86 24.11 - 20.99 20.44 - 20.05 20.23 - KALIMA NTAN BARAT 4.68 4.72 - 4.44 4.63 - 8.54 8.05 - 8.06 8.10 - 7.15 6.84 - 6.73 6.81 - KALIMA NTAN TENGAH 4.86 5.08 - 5.17 5.09 - 5.38 5.23 - 5.36 5.32 - 5.16 5.16 - 5.28 5.22 - KALIMA NTAN SELATA
N 3.89 3.81 - 3.64 4.03 - 5.71 5.28 - 5.31 5.17 - 4.83 4.56 - 4.49 4.61 - KALIMA NTAN TIMUR 5.01 4.74 - 4.80 4.97 - 9.87 9.63 - 9.64 9.71 - 6.54 6.27 - 6.31 6.44 - KALIMA NTAN UTARA 5.85 5.32 - 5.66 5.58 - 9.82 9.31 - 8.75 9.15 - 7.36 6.83 - 6.77 6.86 - SULAWE SI UTARA 5.36 5.09 - 5.14 5.04 - 10.61 10.07 - 9.77 10.16 - 7.77 7.36 - 7.28 7.34 - SULAWE SI TENGAH 9.15 8.82 - 9.03 9.13 - 14.73 13.71 - 13.87 13.79 - 13.00 12.18 - 12.33 12.30 - SULAWE SI SELATA
N 4.77 4.89 - 5.07 4.98 - 12.05 11.55 - 11.63 11.81 - 8.78 8.53 - 8.63 8.66 - SULAWE SI TENGGA
RA 7.66 7.14 - 6.95 7.22 - 13.89 14.34 - 13.57 13.60 - 11.66 11.74 - 11.17 11.27 - GORONT ALO 4.23 4.06 - 3.97 4.49 - 24.47 24.38 - 24.42 24.52 - 15.61 15.41 - 15.42 15.51 - SULAWE SI BARAT 9.82 9.72 - 9.76 9.33 - 11.67 12.39 - 12.26 12.58 - 11.29 11.85 - 11.75 11.92 - MALUK U 6.29 6.13 - 5.82 5.90 - 26.96 24.34 - 23.50 24.54 - 17.87 16.30 - 15.97 16.23 - MALUK U UTARA 5.13 4.83 - 5.18 6.17 - 7.59 7.00 - 6.66 6.45 - 6.89 6.38 - 6.23 6.37 - PAPUA BARAT 6.50 6.44 - 6.96 7.64 - 33.40 33.50 - 31.42 32.12 - 21.84 21.82 - 21.33 21.43 - PAPUA 4.91 4.94 - 5.02 5.29 - 35.71 36.50 - 35.39 35.68 - 26.86 27.38 - 26.56 26.80 -
INDONE SIA 7.89 7.60 - 7.50 7.53 - 13.10 12.53 - 12.29 12.36 - 10.14 9.71 - 9.54 9.57 - Provinsi Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah Perkotaan Perdesaan Jumlah 2021 2022
2021 2022 2021 2022
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dengan mengacu pada indicator kesejahteraan rakyat, salah satunya dengan  melakukan  pemulihan  ekonomi masyarakat.    Ekonomi  merupakan  aspek penting  yang  mampu  meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena
memiliki  kebebasan  untuk  melakukan
beragam aktivitas tanpa adanya kekhawatitran  berlebih  karena  ekonomi sudah tercukupi. Data mengenai indikator ekonomi Indonesia sebagai berikut (bps.go.id, 2021):
Indikator Ekonomi Maret 2021
Gambar 3: Data Indikator Ekonomi Maret 2021
Selain  ekonomi,  terdapat  beberapa aspek yang mampu mempengaruhi kesejahteraan  masyarakat  diantaranya (Andi Surya, 2013):
1. Jumlah tanggungan keluarga. Semakin banyak  jumlah  tanggungan  keluarga maka  kebutuhan  akan  semakin  tinggi sehingga dapat menurunkan
kesejahteraan masyarakat (Agung
Purwanto dan Budi Muhammad Taftazani,  2018).  Maka  dari  itu, pemerintah  daerah  melalui  otorisasi hukumnya  dapat  membuat  aturan mengenai KB (Keluargha Berncana).
2. Pendapatan keluarga, pendapatan merupakan  aspek  penting  yang  harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat  saat  ini  banyak  maysrakat yang tidak memiliki pekerjaan sebagai dampak  covid-19  tahun  2020  yang berakibat  pada  banyaknya  karywan yang terkena PHK (Pemutusan
Hubungan  Kerja)  dari  perusahaan. Pada  aspek  ini,  pemerintah  daerah melalui otorisasi hukum dapat membuat  aturan  mengenai  investasi, wisata  dan  gaji  pokok  minimum  pada tiap  kabupaten/kota  (Abdul  Azim Wahbi, et al 2020).
3. Umur.  Semakin  tua  usia  maka  tingkat produktivitas semaki rendah dan lebih banyak  memerlukan  bantuan  dari orang  lain,  karena  fisik  sudah  tidak sehat seperti dikala muda.
4. Tabungan.  Tabungan  merupakan  hal penting  yang  sehaarusnya  dimiliki oleh masyarakat, namun tidak memungkiri  jika  ada  masyrakat  yang tidak memiliki tabungan karena
banyaknya  kebutuhan  tidak  diimbangi dengan banyaknya pendapatan 5. Beban hutang keluarga. Hutang piutang  bukang  lagi  masalah  yang ganjil, karena nyatanya banyak masyarakat yang melakukan Tindakan utang  piutang  baik  anatar  warga ataupun  kepada  instansi  seperti  bank. Beban  hutang  dapat  mengurangi kesejahteraan masyarakat karena jumlah  hutang  yang  dimiliki  cukup banyak  dan  tidak  sesuai  dengan pendapatan
6. Lokasi  tempat  tinggal.  Lokasi  tempat tinggal  membeirkan  pengaruh  pada kesejahteraan masyarakat karena umumnya  masalah  datang  berawal dari  keluarga,  Hal  ini  memberikan dampak bukan hanya pada kesejahteraan namun juga kebahagiaan.  Semakin  tinggi  tingkat kebahagiaan  maka  kesjehteraan  dapat mengiringi, begitupula sebaliknya.
Setelah diselidiki lebih lanjut diketahui  bahwa  tingkat  kebahagiaan Indonesia  meningkat  dari  70,69  pada tahun  2017  dan  meningkat  jadi  71,49  di tahun  2021.  Grafik  mengenai  hal  ini sebagai berikut (bps.go.id 2021):

## Gambar 4: Indeks kebahagiaan Indonesia
Kebahagiaan yang meningkat tentu  tidak  dikarenakan  usaha  stau  orang saja,  namun  merupakan  usaha  yang dilakukan  oleh  setiap  pemerintahan daerah  sehingga  mampu  mewujudkan
masyarakat yang bahagia. Selain itu, juga diketahui bahwa kesejahteraan masyarakat  Indonesia  pin  meningkat, sebagaimana  data  berikut  ini  (bps.go.id, 2021):
Gmbar 5: Data tingkat kesjehateraan masyrakat Indonesia
Data  di  atas  memberikan  informasi bahwa kesejahateraan masyarakat Indonesia  mengalami  peningkatan  dari 71,  9  menjadi  72,3.  Begitupula  dengan taraf  pengangguran  yang  mengalami
penurunan  dari  7,3  menjadi  6,5.  Kendati demikian,  hal  ini  masih  terus  harus ditingkatkan supaya kesejahteraan semakin  meningkat  dan  pengangguran semakin  menurun.  Pemerintah  daerah
sebagai  penguasa  di  daerahnya  memiliki tugas  dan  fungsi  diantaranya  (Adrie, 2022):
1. Menyusun  kebijakan  pemerintahan daerah, dimana kebijakan yang disusun seharusnya mampu mrmberikan keberpihakan kepada para rakyat yang ada di daerahnya,
sehingga rakyat menjadi lebih berkembang secara finansial.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas. Seeingga setiap pegawai pemerintah daerah dapat
melaksanakan  tugas  dan  fungsinya secara optimal
3. Melakukan  pemantauan  dan  evaluasi kineja  sebagai  bentuk  penerapan kebijakan
4. Membina  administrasi  dan  apartur pemerintah daerah
supaya membeirkan  kinerja  optimal  bagi masyarakat.
Beberapa  hal  di  atas  memberikan informasi bahwa salah stau tugas dan fungsi  yang  penting  dilaksanakan oleh  pemerintahan  daerah  adalah menyususn  kebijakan,  Kebijakan  ini dapat  merubah  masyarakat  menjadi lebih  sejahtera  apabila  dilaksanakan secara  kontinyu  dan  sesuai  dnegan prinsip-prinsip yang berlaku.
Kebijakan  ini  dibuat  dalam  bentuk hukum yang disebut sebagai peraturan pemerintah daerah.
Misalnya, peraturan untuk kesejahteraan  sosial,  penanggulangan kemiskinan,  dan  lain  sebagainya. Melalui  aturan  tersebut  pemerintah dapat memberikan beragam kebijakan bagi masyarakat untuk terus mengembangkan kemampuannya dalam mengentaskan diri dari kemsikinan, pemerintah juga hendaknya membuat beragam kebijakan untuk meningkatkan kreativitas masyarakat melalui anggaran  dana  yang  dimilikinya, mengingat  peemerintah  daerah  juga memiliki otoritas dalam
mengguankan anggran daerah.
Dengan  adanya  aturan  mengenai kesejahteraan sosial dan penanggulangan  kemsikinan  maka beragam program-program yang dilakukan  pemerintah  dapat  berjalan sebagaimana mestinya dengan melakukan kerjasama pada perangkat-perangkat  daerah  lainnya dari  lini  teratas  hingga  terbawah untuk bersinergi Bersama-sama mencapai tujuan yang sama. Kebijakan  yang  dapat  pemerintah daerah  lakukan  diantaranya  membuat penganggaran  untuk  semua  program yang dilaksanakan, integrasi perencanaan dan penguatan kelembagaan  sehingga  tujuan  dan sasaran dapat dicapai secara optimal.
Kendati
demikian, proses pembuatan  aturan  juga  tidak  serta merta,  terdapat  beberapa  tahapan yang harus dilaksnakan unytuk
membuat peraturan daerah
diantaranya (Aristo Ecandy A Barlian, 2016):
Gambar 6 alur penysusunan hukum atau peraturan Pemerintah Daerah
Data di atas memberikan informasi  bahwa  untuk  membuat aturan  atau  hukum  yang  berlaku disuatu  daerah  dimana  hal  ini dilakukan dengan kepemilikan otorisasi juga harus tetap
dilaksanakan  sebagaiamana  prosedur yang ditentukan dengan tujuan bahwa aturan  yang  berlaku  tidak  menyalahi
aturan perundang-undangan atau merugikan  masyarakat.  Sejauh  ini telah banyak pemerintah daerah  yang membuat  aturan  untuk  diterapkan  di daerahnya,  berikut  kami  tampilkan contoh  grafik  jumlah  pemda  dari Kabupaten Indragiri
Hulu (jdih.inhukab.go.id, 2022)
Gambar 5 : grik jumlah perda kabupaten indrgairi hulu
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa pemerintah  cukup  produktif  untuk  terus membuat  beragam  aturan supaya mampu bersinergi dan bekerjasama dalam
meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya.
Dengan  ini  maka  diketahui  bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diketahui bahwa  semakin  efektif  perda  yang berlaku  maka  semakin  meningkat  pula kesejahteraan  masyarakat  karena  dengan adanya aturan masyarakat menjadi memiliki  arah  dan  tujuan  juga  tetap memiliki  kebebasan  dalam  melakikan aktivitas. Salah satunya dengan membuat aturan  untuk  kesejahteraan  social  dan mengurangi penagngguran dnegan beragam  cara  sepertimembukan  investasi bagi investor untuk memperluas lapangan
kerja, membantu masyarakat untuk meningkatkan  kesjehateraannya  pribadi yang  kemudian  akan  berdampak  pada kesejahteraan daerah.
Maka  dari  itu,  setiap  pemrrintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesjahteraan masyarakat melalui beragam kebijakan  yang  dibuat.  Maka  dalam membuat kebijakan hendaknya memperhatikan keadaan masyarakat sehingga  aturan  menjadi  lebih  efektf  dan efisien.

## 4. SIMPULAN
Pemerintah Daerah memiliki wewenang atau otoritas dalam mengelola daerahnya  melalui  beragam  produk hukum  yang  disusun.  Maka  dari  itu, otoritas  ini  juga  dapat  digunakan  untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dengan
menerapkan  hukum  yang  baik  dan  tepat seperti  kesejahteraan  sosial,  dan  lain sebagainya.  Dengan  meleknya  para pemerintah  daerah  untuk  mengelola daerahnya  dengan  baik,  pembuatan hukum yang pro dengan rakyat, peka atas kebutuhan rakyat yang diutarakan melalui beragam aturan seperti membuka investasi bagi para investor,
meningkatkan daya tarik wisata, membuka  lapangan  pekerjaan,  mengatur jumlah tanggungan keluarga melalui KB, dan  lain  sebagainya  diketahui  mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat  menjadi  lebih  baik.  Dengan ini  maka  pemerintah  memiliki  peran penting untk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui otiritas yang dimiliki.
Peneliti  berharap  bahwa  hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dalam meluaskan wawasanya, bagi pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan tugas  dan  fungsinya,  dan  bagi  para peneliti  untuk  melakukan  penelitian berikutnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Admin.  2019. Grafik  Jumlah  Produk
Hukum . Diakses melalui https://jdih.inhukab.go.id/content/gr afik-jumlah-produk-hukum tanggal 4 Februari 2023.
Adrie.  (2022). Peran    Pemerintah Daerah  Dalam  Pelaksanaan Tata Pemerintahan    Yang    Baik    (Good Governance) Dalam Perspektif Hukum    Kepegawa ian.  Justita 16(1), 22-36.
Badan  Pusat  Statistika  Nasional  yang diakses melalui bps.go.id  tanggal  3 Februari 2023.
Barlian,  Aristo  Evandy  A.  (2016).
Konsistensi Pembentukan Peraturan  Daerah  Berdasarkan Hierarki
Perundang-Undangan Dalam  Perspektif  Politik  Hukum . Fiat Justisia 10(4), 605-820. Budiyono.  (2013). Pelaksanaan  Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan  Good  Governance . Jurnal Ilmu Hukum 7(1), 1-11.
Choer,  Achmad  Fathoer,  Shaqila  Sendi Permata Cinta, dan Shifa Septefany. (2020). Peranan Pemerintah Daerah Dalam
Menjamin  Kesejahteraan  Rakyat Selama  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal Rechten 2(3), 10-20.
Edward. (2016). Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  Dengan Pemerintah Daerah
Dalam Pengelolaan  Keuangan  Daerah . Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja 13(1), 1-9.
Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami Desain Metode
Penelitian  Kualitatif. Humanika 21(1), 33-54.
Faisal dan Akmal Huda Nasution. (2016).
Otonomi  Daerah  :  Masalah  Dan Penyelesaiannya Di Indonesia.
Jurna; Akuntansi 4(2), 216-215. Fauzi, Achmad. (2019). Otonomi Daerah
Dalam Kerangka Mewujudkan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik . Jurnal Spektrum Hukum 16(1), 119-136. Johansyah. (2018). Pemerintahan
Daerah  dalam  Sistem  Otonomi . Solusi 16(3), 283-292.
Piseptian,  Lega  dan  Wiwin  Priana Primandhana. (2022). Analisis
Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi kemiskinan Forum  Ekonomi  24(1),
45-53.
Prabowo,  Lintang  dan  M  Tenku  Rafli.
(2020). Pengaruh  Otonomi Daerah
Terhadap Kesejahteraan
RakyatIndonesia .  Jurnal  Rechten 2(2), 20-28.
Prayogi,  Joko.  (2022). Pengaruh  Sistem
Otorisasi Transaksi Keuangan Dan Lingkungan Pengendalian Terhadap Pengendalian Intren Persediaan Pada PT. Lestari Abadi .  Jurnal  Institusi  Poletknik Ganesha Medan 5(1), 37-45.
Purwanto,  Agung  dan  Budi  Muhammad Tftazani.  (2018). Pengaruh  Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan  Ekonomi  Keluarga Pekerja K3l Universitas Padjadjaran . Jurnal Pekerjaan
Sosial 1(2), 33-43.
Risnawati,  Dewi.  (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan  Kesejahteraan  Di Desa  Krayan  Bahagia  Kecamatan
Long Ikis Kabupaten Paser.
Ejournal  Ilmu  Pemerintahan  5(1), 199-212.
Subiharta,  (2015). Moralitas  Hukum Dalam  Hukum  Praksis  Sebagai Suatu  Keutamaan .  Jurnal  Hukum dan Peradilan 4(3), 385-398. Surya, Andi. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Sektor  Pertanian  dan  Implikasinya terhadap  Kesejahteraan  Petani  di Provinsi Lampung . Jurnal Ekonomi 15(1), 87-141.
Teja,  Mohamad.  2015). Pembangunan Untuk  Kesejahteraan  Masyarakat Di Kawasan Pesisir . Aspirasi 6(1),
63-76.
Tutesa  dan  Yosita  Wisman.  (2020).
Permasalahan
Sosial Pada
Masyarakat . Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 12(2), 94- 99.
Wahbi,  Abdul  Azim,  Syahrudi,  dan Prasetio
Ariwibowo. (2020).
Pengaruh  Pendapatan  Terhadap Kesejahteraan
Keluarga Pada
Industri  Konveksi  Di  Kampung Bulak  Timur  Depok  Jawa  Barat .
Referensi 8(1), 52-60. Zuhdiyaty, Noor. (2017). Analisis Faktor -  Faktor  Yang  Mempengaruhi Kemiskinan  Di  Indonesia  Selama Lima  Tahun  Terakhir  (Studi  Kasus Pada  33  Provinsi) .  Jibeka  11(2),
27-31.