## PERAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
(Studi Di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep)
Oleh : Febriyanto, Irma Irawati, P*, & Alqaf Harto Maryono.* E-mail : irma.puspaningrum@gmail.com

## ABSTRAK
Tata kelola pemerintahan yang baik belum mampu diwujudkan dengan baik oleh pemerintah baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah  bahkan  pada  level  pemerintahan  terendah  yaitu  pemerintahan desa.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  Peranan  Kepala  Desa  Dalam Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  Di  Desa  Gunggung  Kecamatan  Batuan Sumenep.  Kepala  Desa  Gunggung  telah  menjalankan  perannya  sebagai  pimpinan  dalam  rangka mewujudkan  tata kelola pemerintahan  yang baik. Peran tersebut adalah peran dalam menjalankan visi  yang  dimilikinya,  peran  sebagai  pengendali  dan  penghubung  dalam  organisasinya,  peran sebagai  motivator  untuk  bawahannya,  dan  peran  penyampai  informasi-informasi  yang  berkenaan dengan  kepentingan  organisasi  dan  masyarakat.  Dalam    menjalankan  peran-peran  tersebut diketahui  bahwa  visi  yang  dimiliki  oleh  Kepala  Desa  masih  sulit  dijangkau  dan  kurang  terukur. Disamping itu pengendalian yang dilakukan hanya sebatas pada Sumber Daya Manusia sementara Sumber  Daya  Anggaran  dan  Sarana  prasarana  yang  dimilikinya  kurang  dikendalikan.  Sedangkan bentuk  motivasi  yang  diberikan  hanya  berupa  pujian  dan  pengakuan  atas  pekerjaan  yang  telah dilakukan bawahan, padahal insentif dan reward kurang dipertimbangkan.

## Kata  Kunci  :  Tata  kelola  pemerintahan,  Kepala  Desa,  Desa  Gunggung  Kecamatan  Batuan Sumenep

## A. PENDAHULUAN
Perwujudan  pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance) di negara  kita  sebenarnya  telah didukung  oleh political  will dari  pemerintah  melalui  implemetasi  kebijakan  otonomi  daerah. Otonomi daerah telah memberi peluang kepada pemerintah daerah, swasta dan masyarakat menjadi lebih berdaya.
Pada  gilirannya  nanti,  keberdayaan  ini  akan  menjadi  fondasi  yang  kokoh  bagi  perwujudan good governance di  Indonesia. Untuk mencapai hasil maksimal pembangunan dalam mewujudkan good  governance ,  dimulai  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan  hingga  selesainya  pembangunan, yang kata kuncinya diperlukan pengelolaan secara sistematik. Dalam konteks ini sistem manajemen sebagai  perangkat  integral  dan  melekat  dengan  pengelolaan  pembangunan  desa  berfungsi  untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.
Upaya tata kelola pemerintahan desa  yang baik sudah banyak dilakukan dibeberapa daerah yang  dikenal  dengan  program-program  inovatifnya,  misalnya  seperti  Desa  Argorejo  dan  Kebon Agung  di  daerah  Bantul  yang  telah  mengangkat  Kabupaten  Bantul  sebagai  salah  satu  Kabupaten Best  Practice di  Indonesia.  (Lincolin  Arsyad,  2011;73).  Kondisi  ini  berbanding  terbalik  dengan Desa-desa  yang  berada  di  lingkungan  Kabupaten  Sumenep.  Dimana  keadaan  desa-desa  di Kabupaten Sumenep ini masih memperihatinkan.
* Dosen FISIP Universitas Wiraraja Sumenep
Keadaan  hampir  serupa  juga  terdapat  pada  Desa  Gungggung  Kecamatan  Batuan  dimana tingkat  kesejahteraan  masyarakatnya  belum  mampu  mencapai  peningkatan  yang  signifikan. Ditambah lagi dengan kualitas  pelayanan  yang diberikan oleh Pemerintah Desa Gunggung kepada masyarakat  telah  mengalami  penurunan  dan  perlu  diadakan  perbaikan,  bila  dilihat  dari  sisi pembangunan desa masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat dan masih memiliki berbagai kelemahan.    Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  jauh, bagaimana  Peran  Kepala  Desa  Dalam  Mewujudkan  Tatakelola  Pemerintahan  yang  Baik  di  Desa Gunggung Kecamatan Batuan kabupaten Sumenep”
Tujuan Penelitian, Sesuai dengan latar belakang penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan  yang Baik di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep”

## B. LANDASAN TEORI

## Pengertian Peranan
Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang  dalam  suatu  peristiwa”  (Poerwadarminta,  1995:751).  menurut  Veithzal  Rivai  (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 304) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan  yang  terutama  dalam  terjadinya  suatu  peristiwa.  Pendapat  Ali  tersebut  mangandung maksud yaitu dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki tanggungan dalam kehidupan  sosial  akan  lebih  besar  peran  dan  tanggung  jawabnya  dalam  menyelesaikan  masalah- masalah.
Menurut  Hendropuspito  mengungkapkan  bahwa  istilah  peranan  (dalam  sandiwara,  2001;134) oleh  para  ahli  sosiologi  diahlikan  ke  panggung  sandiwara,  diberi  isi  dan  fungsi  baru  yang  disebut peranan  sosial.  Istilah  peranan  menunjukkan  bahwa  masyarakat  mempunyai  lakon,  bahkan masyarakat lakon itu sendiri. Masyarakat adalah suatu lakon yang masih aktual, lakon yang besar, yang terdiri dari bagian-bagian dan pementasannya diserahkan kepada anggota-anggota masyarakat. Lakon masyarakat itu disebut fungsi atau tugas masyarakat. Jadi peranan sosial adalah bagian dari fungsi sosial masyarakat.

## Definisi Good Governace
Sedermayanti  (2009,  273),  menyatakan  kepemerintahan  atau  dalam    bahasa  inggris “ Governance” yaitu  “ the  act,  manner  of  governing” berarti  “tindakan,  fakta,  pola,  dan  kegiatan atau  penyelenggaraan  pemerintahan”.  Kooiman  dalam  Sedermayanti  (2009,  273),  bahwa governance serangkaian  proses  interaksi  sosial  politik  antara  pemerintahan  dengan  masyarakat dalam  berbagai  bidang  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat  dan  intervensi  pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”.
Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan legal  framework bagi  tumbuhnya  aktivitas kewiraswastaan. (Wahab, 2002:34).
Prinsip-prinsip Good Governance
Good  Governance awalnya  digunakan  dalam  dunia  usaha  (corporate)  dan  adanya  desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen  professionalnya,  maka  ditetapkan Good  Corporate  Governance. Sehingga  dikenal prinsip-prinsip  utama  dalam  Governance  korporat  adalah:  transparansi,  akuntabilitas, fairness, responsibilitas, dan responsivitas. (Nugroho,2004:216).
Menurut UNDP melalui LAN yang dikutip Tingkilisan (2005:115) menyebutkan bahwa adanya hubungan  sinergis  konstruktif  di  antara  Negara,  sektor  swasta  atau  privat  dan  masyarakat  yang disusun dalam sembilan pokok karakteristik Good Governance, yaitu:
1. Partisipasi (Participation)
2. Penerapan Hukum (Fairness)
3. Transparansi (Transparency)
4. Tanggung jawab (Responsiveness)
5. Orientasi (Consensus Oreintation)
6. Keadilan (Equity)
7. Efektivitas (Effectivness)
8. Akuntabilitas (Acoountability)
9. Strategi visi (Strategic vision)

## Kepemimpinan
Beberapa  pakar  mendefinisikan  tentang  Kepemimpinan,  diantaranya  James  M.  Kouzes  dan Barry Z. Posner (2004:3), mengatakan kepemimpinan adalah penciptaan cara bagi orang untuk ikut berkontribusi  dalam  mewujudkan  sesuatu  yang  luar  biasa.  Kartono  (2005:153),  mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan.
Dari  definisi  kepemimpinan  tersebut  di  atas  mencerminkan  asumsi  bahwa  kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal ini pengaruh yang disengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi (Pasolong, 2008).

## Tipe dan Gaya Kepemimpinan
Menurut  (Nawawi,  2006),  Tipe  kepemimpinan  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  atau  pola  atau jenis  kepemimpinan,  yang  di  dalamnya  diimplementasikan  satu  atau  lebih  perilaku  atau  gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Sedang gaya kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara  yang  dipilih  dan  dipergunakan  pemimpin  dalam  mempengaruhi  pikiran,  perasaan,  sikap  dan perilaku para anggota organisasi/bawahannya .
Selanjutnya Nawawi memaparkan tipe dan gaya kepemimpinan  diantaranya:
1. Tipe dan gaya kepemimpinan otoriter
Tipe kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku atau gaya kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin (sentralistik) sebagai satu-satunya penentu.
2. Tipe dan gaya kepemimpinan demokratis
Tipe  kepemimpinan  demokratis  menempatkan  manusia  sebagai  faktor  terpenting  dalam kepemimpinan  yang  dilakukan  berdasarkan  dan  mengutamakan  orientasi  pada  hubungan  dengan anggota organisasi.
3. Tipe kepemimpinan bebas
Tipe  kepemimpinan  ini  pada  dasarnya  berpandangan  bahwa  anggota  organisasinya  mampu mandiri  dalam  membuat  keputusan  atau  mampu  mengurus  dirinya  masing-masing.  Pemimpin memberikan sedikit dukungan untuk melakukan usaha secara keseluruhan.

## Pemerintahan Desa
Pemerintah  Desa  menurut  Sumber  Saparin  dalam  bukunya  “Tata  Pemerintahan  dan Administrasi  Pemerintahan  Desa”,  menyatakan  bahwa:  Pemerintah  Desa  ialah  merupakan  simbol formal  daripada  kesatuan  masyarakat  desa.  Pemerintah  desa  diselengarakan  di  bawah  pimpinan seorang  kepala  desa  beserta  para  pembantunya  (Prangkat  Desa),  mewakili  masyarakat  desa  guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”. (Saparin , 2006 ; 27).
Pemerintah  Desa  mempunyai  tugas  membina  kehidupan  masyarakat  desa,  membina perekonomian  desa,  memelihara  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  desa,  mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai
peraturan desa bersama dengan BPD. Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi  Pemerintah  Desa,  yang  menyatakan  bahwa  Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  dan Perangkat Desa.

## C. METODE PENELITIAN
Metode ilmiah adalah suatu sistem dan metode yang ketat untuk mengatur rangkaian kegiatan yang  sistematis  dan  terkontrol  secara  empirik  terhadap  sifat-sifat  dan  hubungan-hubungan  antar berbagai variable yang terdapat dalam fenomena yang diteliti.
Penelitian  kualitatif  adalah  suatu  pendekatan  penelitian  yang  mengungkap  situasi  social  tertentu dengan  mendeskripsikan  kenyataan  secara  benar,  dibentuk  oleh  kata-kata  berdasarkan  teknik pengumpuklan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  meminjam  teori  Bales  dan  Slater  dalam  Sondang  (1999;50-51)  yang dinyatakan bahwa ada 4 (empat) peranan pemimpin, yaitu:
1) The  Vision  Role, yaitu  bagaimana  visi  yang  dimiliki  oleh  kepala  desa  dalam  rangkan mewujudkan good governance di Desa Gunggung Kecamatan Batuan;
2) Pengendalian  dan  Hubungan  Organisasional,  melihat  bagaimana  pengendalian  yang dilakukan  serta  hubungan  organisasional  yang  dilakukan  Kepala  Desa  guna  mewujudkan good governance;
3) Pembangkit  Semangat,  menekankan  pada  pemberian  motivasi  kerja  terhadap  bawahannya dalam perwujudan good fovernance;
4) Menyampaikan  Informasi,  merupakan  penyampaian  informasi-informasi  publik  terhadap masyarakat sehingga transparansi dalam good governance mudah diwujudkan.

## Lokasi Penelitian
Obyek  studi  yang  akan  dijadikan  dasar  penulisan  adalah  Desa  Gunggung  Kecamatan Batuan  Kabupaten  Sumenep.  Adapun  pertimbangan  dari  penulis  adalah  Desa  Gunggung merupakan  desa  yang  terletak  dipinggiran  Kota  Kabupaten  Sumenep  dan  termasuk  kategori desa tertinggal.

## Sumber Data
Sumber data dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
1) Data Primer;  yaitu data  yang diperoleh dari jawaban respoden dan hasil  wawancara secara langsung di lokasi penelitian.
2) Data Sekunder; bentuk data sekunder yaitu berupa dokumen, surat-surat, laporan, arsip dan data lain yang ada di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep.
3)

## Instrumen Penelitian
1) Pedoman  Wawancara;  Panduan  wawancara  yang  sudah  disusun  sesuai  dengan  masalah kemudian digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi.
2) Observasi;  peneliti  juga  melakukan  observasi,  dengan  terlibat  langsung  dalam  objek  yang akan diteliti yaitu di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep.
3) Dokumentasi;  data  yang  diperoleh  melalui  dokumen-dokumen  yang  ada  berkenaan  dengan peranan Kepala Desa dalam mewujudkan good governance.

## Subjek Penelitian
Penelitian ini penulis menentukan informan, yaitu:
1) Informan Kunci : Kepala Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep;
2) Informan  Utama  :  Sekretaris  Desa  dan  segenap  perangkat  Desa  serta  BPD  di  Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
3) Informan Tambahan : Masyarakat Desa Gunggung dari masing-masing dusun yaitu 3 orang guna memberikan informasi tambahan bagi peneliti.

## Teknik Pengumpulan Data
1) Wawancara  yaitu  dengan  mengadakan  wawancara  langusng  dengan  pihak  yang  berkaitan dengan pokus penelitian untuk mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan.
2) Observasi  yaitu  suatu  metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan  jalan  mengadakan pengamatan yang disertai dengan suatu instrumen tentang obyek yang kita teliti.
3) Dokumentasi  yaitu  data  yang  ada  di  instansi  yang  bersangkutan  yang  berupa  arsip  dan dokumentasi yang ada di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep.

## Teknik Analisa Data
1) Reduksi  Data;  yaitu  penajaman  data  dan  menggolongkan  membuat  data  yang  tidak  perlu mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final didapatkan.
2) Penyajian Data; yaitu berupa sekumpulan data dan informasi tersusun yang memungkinkan adanya  pengambilan  tindakan  dengan  melihat  penyajian  data  ini  maka  dapat  diketahui  apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
3) Menarik  Kesimpulan;  penarikan  kesimpulan  adalah  suatu  kegiatan  dari  konfigurasi  yang utuh. Kesimpulan juga diverivikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung.

## E. Hasil Penelitian
Peranan Kepala Desa dimaksud meliputi : 1) The Vision Role , 2) Pengendalian dan Hubungan Organisasional, 3) Pembangkit Semangat, dan 4) Menyampaikan Informasi.

## The Vision Role
Salah  satu  peran  yang  dimiliki  oleh  seorang  pemimpin  adalah  memiliki  visi  kedepan  dalam mengelola organisasi yang dipimpinnya. Kepala Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep juga memiliki  visi  yang  cukup  mulia  yaitu  terciptanya  Tata  Kelola  Pemerintahanyang  baik  di  Desa Gunggung. Hanya saja kemulian visi yang dimilikinya ini masih belum terkonsep dengan baik dan kurang terukur dengan baik pula. Hal ini terbukti dengan tidak dipublikasikannya visi tersebut serta belum diwujudnyatakannya dalam visi yang dimiliki oleh organisasinya yaitu pemerintahan desa.
Walaupun  demikian,  Kepala  Desa  Gunggung  telah  melakukan  upaya  yang  cukup  maksimal dalam  mewujudkan  impiannya  tersebut.  Adapun  upaya-upaya  yang  telah  Kepala  Desa  Gunggung lakukan guna mewujudkan visinya, ialah :
1. Mengayomi bawahan; mengayomi dimaksud yaitu dengan cara terus memberikan perhatian dan  mengapresiasi  apa  yang  telah  perangkat  desa  lakukan  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya.
2. Mengarahkan;  yaitu sebuah arahan  yang Kepala Desa lakukan supaya perangkat desa mau dengan  sepenuh  hati  melakukan  apa  yang  menjadi  instruksinya.  Sehingga  dengan  ini dipersepsi  akan  mampu  mewjudkan  mimpi  kepala  desa  dalam  menciptakan  pemerintahan yang baik.
3. Peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat;  yaitu  dengan  terus  berupaya  memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dari upaya-upaya itulah, diprediksi akan mampu mewujudkan  impian  dari  Kepala  Desa  Gunggung  dalam  mewujudkan  Tata  Kelola Pemerintahanyang baik di Desanya. Satu hal  yang cukup menarik sebenarnya terletak pada satu  prinsip  yang  dimiliki  oleh  Kepala  Desa  yaitu  pembenahan  di  internal  pemerintahnya. Karena beliau beranggapan bahwa ketika penataan pemerintahan di internal ini sudah baik, sikap dan kemampuan perangkatnya baik pula, maka pada ahirnya kesejahteraan masyarakat akan terwujud.  Jika melihat model penataan yang dilakukan yaitu model top down dimana penataan yang dilakukan dari atas terlebih dahulu baru kemudian kebawah.

## Pengendalian Dan Hubungan Organisasional
Peran ini sudah Kepala Desa Gunggung jalankan dengan cukup baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kemampuan Kepala Desa Gunggung dalam mengendalikan pemerintahan desa yang meliputi:
1. Keuangan dan aset organisasi Kepala Desa Gunggung mampu mengelola keuangan desa dengan baik. Artinya penggunaan keuangan  desa  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pemerintah  desa,  baik  dalam  hal operasionalisasi  kegiatan  dan  program  serta  bantuan-bantuan  sosial  lainnya  dalam pembangunan desa gunggung.
2. Kinerja Organisasi Kepala  Desa  Gunggung  juga  telah  mampu  meningkatkan  kinerja  organisasinya.  Hal  ini dikarenakan adanya pengendalian dari kepala desa terhadap perangkat desanya agar mampu dan dapat meningkatkan kinerjanya.
3. Kondusifitas Organisasi Kepala Desa Gunggung juga telah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif baik dalam tubuh  pemerintah  desa  maupun  ditingkat  masyarakat.  Dari  ini  sudah  menunjukkan  pula bahwa  Kepala  Desa  telah  mampu  menjalankan  peran  sebagai  pengendali  dan  hubungan organisasional.

## Pembangkit Semangat
Kepala Desa memberikan semangat kepada seluruh perangkat desa meliputi:
1. Pujian,  yaitu  berupa  penghargaan  dan  insentif  yang  diberikan  kepada  perangkat  desa  yang telah mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
2. Dukungan,  yaitu  berupa  kata-kata  yang  diberikan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung dalam  bentuk  kalimat-kalimat    sugestif  yang  diberikan  oleh  Kepala  Desa  Gunggung terhadap bawahannya.
3. Punishment
Adanya  sanksi  bagi  perangkat  desa  yang  melanggar  ketentuan  yang  berlaku  dan  lalai dalam  menjalankan  tugas  fungsinya.  Dari  penerapan  sanksi  ini  ternyata  telah  dapat meningkatkan  semangat  kerja  yang  dimiliki  oleh  perangkat  desa  di  Desa  Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep.

## Menyampaikan Informasi
Peran inipun juga sudah Kepala Desa jalankan dengan cukup baik. Artinya, Kepala Desa sudah memberikan  informasi  –  informasi  yang  menyangkut  kepentingan  masyarakat  desa  kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi langsung, Kepala Desa lakukan ketika pada acara pertemuan-pertemuan desa, sedangkan informasi tidak langsung adalah informasi yang  diberikan  kepada  masyarakat  melalui  aparatur  atau  perangkat  desanya.  Tentunya  terlebih dahulu sudah ada komunikasi dan arahan dari kepala desa terhadap para perangkatnya.
Walaupun  informasi  yang  disampaikan  sudah  cukup  baik,  namun  sangat  disayangkan  karena Kepala Desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat kurang memanfaatkan media dan teknologi  informasi  yang  telah  berkembang  pesat  saat  ini.  Sehingga  informasi  tidak  cepat  didapat dan diketahui oleh masyarakat. Jangankan media teknologi informasi, papan pengumumanpun yang ada dibalai desa ini kurang difungsikan oleh Pemerintah Desa dalam penyampaian informasi.
Disamping  itu,  informasi  yang  disampaikan  ini  tidaklah  terlalu  dirinci.  Sehingga mengakibatkan efek praduga yang kurang baik dari masyarakat Desa Gunggung. Seperti dalam hal penyampaian informasi keuangan yang disampaikan hanya secara umum saja.

## E. Kesimpulan

## The Vision Role
Kepala Desa Gunggung telah menjalankan perannya sebagai pemimpin yang memiliki visi jauh kedepan ( visioner ), hanya saja visi yang dimilikinya ini masih terlalu besar dan sulit dijangkau. Hal ini  diketahui  dengan  belum  adanya  konsep  dan  perencanaan  yang  jelas  dalam  pencapaian  visi tersebut.

## Pengendalian Dan Hubungan Organisasional
Dalam  menjalankan  peran  ini,  Kepala  Desa  Gunggung  lebih  menitik  tekankan  pada pengendalian  terhadap  Sumber  Daya  Manusia  yaitu  kemampuan  dan  skill  yang  dimiliki  oleh perangkat  desa  dibandingkan  Sumber  Daya  lainnya  seperti  Sumber  Daya  Keuangan  dan  Sumber Daya Sarana Prasarana (Fasilitas) yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Gunggung.

## Pembangkit Semangat
Untuk  peran  pembangkit  semangat  ini,  Kepala  Desa  telah  memerankannya  dengan  cara memberikan motivasi kepada bawahannya. Jenis motivasi terebut berupa pujian dan pengakuan atas pekerjaan bawahannya.

## Menyampaikan Informasi
Kepala  Desa  Gunggung  dalam  menjalankan  peran  sebagai  penyampai  informasi  juga  telah dilakukan  dengan  cukup  baik.  Hanya  saja  informasi  yang  disampaikan  ini  menimbulkan  efek praduga negatif, karena informasi yang disampaikan kurang diperinci.

## F. Daftar Pustaka
Alijoyo , 2004, Good Governance dan Clean Governance, Balai Pustaka. Jakarta Arikunto,  Suharsini,  2004, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek, PT  Asdi Mahasatya.
Daniri , 2006,  Prinsip-prinsip  good  governance  dalam  pelayanan  public,  Rosdakarya. Bandung
Dwiyanto,  Agus, Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik ,  Yogyakarta  : Gajah Mada University Press, 2006 Moleong, J. Lexy. 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Bandung .
Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta
, 2010. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta Poerwodarminto,  W.J.S., Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  P.N,  Jakarta,  Balai  Pustaka, 1976.
Sedarmayanti,  2003. Good  Governance  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah ,  Mandar  Maju, Bandung. ......................, 2009. Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung : PT. Refika Aditama.
Sugiyono, 2006. Leadership. (gaya, tipologi, fungsi,praktek). TUGU. Yogyakarta Suyanto,  Bagong,  2005,  Metode  Penelitian  Sosial  (berbagai  alternative  pendekatan), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S.  2005. Manajemen  Publik .  Jakarta:  Gramedia  Widia  Sarana Indonesia.
Widodo, Djoko. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Balai Pustaka. Jakarta. Kris Yuliani, 2002. Pemimpin dan kepemimpinan di Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta
Perundang-undangan Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2004 dalam Pelayanan Publik di Era Reformasi. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor
PER/15/M.PAN/7/2008  tentang  Pedoman  Umum  Reformasi  Birokrasi  Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No.  26/KEP/M.PAN/2/2004  Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.;
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.