## Dalang Dibalik Kelangkaan Minyak Goreng: Skandal Korupsi Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan
Hoiru Mustofa 1 , Bilkis Shifa Husaeni 2 , Siti Mumbasiroh 3 , Sekar Salsabilla 4
Program Studi Pendidikan Sosiologi, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Email Coresponden: musstofa2003@gmail.com

## Abstrak
Negara Indonesia yang disebut sebagai negara hukum, akan tetapi hukum yang berlaku  seringkali diabaikan  oleh  mereka  yang  haus  dengan  kekayaan  duniawi. Salah  satu  bentuk  pengabaian  akan  hukum tersebut  dengan  maraknya  kasus  korupsi  yang  ada  di  Indonesia.  Sehingga  tindakan  korupsi  ini  menjadi suatu  hal  yang  biasa  dan bahkan  menjadi  membudaya  di  Indonesia.  Tindakan korupsi  tersebut  akhirnya mengakibatkan  kerugian  yang  dampaknya  tidak  hanya  dirasakan  oleh  negara  tetapi  masyarakat.  Tujuan dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  meninjau  kasus  skandal  korupsi  oleh  Dirjen  Daglu  Kemendag  yang ditinjau dari Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens. Penelitian yang dilakukakn yaitu menggunakan metode  studi  literatur,  dimana  semua  data  berasal  dari  artikel,  jurnal,  buku,  dan  lain  sebagainya. Berdasarkan  hasil  penelitian  korupsi  merupakan  tindakan  kejahatan  luar  biasa  yang  dapat  merugikan masyarakat dan negara. Hukum yang lemah semakin membuat mereka dengan leluasa melakukan tindakan korupsi. Seperti korupsi crude palm oil (CPO) atau biasa dikatakan dengan minyak sawit yang dilakukan oleh Dirjen Daglu Kemendag yang tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga menimbulkan dampak kerugian  yang  cukup  besar  bagi  negara.  Korupsi  yang  dilakukan  tentu  saja  karena  adanya  kewenangan yang dimilikinya.
Kata Kunci : Korupsi, Minyak Sawit, Struktur, Agensi

## Abstract
Indonesia  is  called  a  country  of  law,  but  the  applicable  laws  are  often  ignored  by  those  who  are thirsty for worldly wealth. One form of ignoring the law is the rise in corruption cases in Indonesia. So that this act of  corruption becomes commonplace and even entrenched in Indonesia. These acts of corruption ultimately result in losses whose impacts are not only felt by the state but society. The aim of this research is to review the corruption scandal case by the Director General of Trade, Ministry of Trade, viewed from the  perspective  of  Anthony  Giddens’  Structuration  Theory.  The  research  carried  out  uses  the  literature study method, where all data comes from articles, journals, books, and so on. Based on research results, corruption is an extraordinary crime that can harm society and the country. Weak laws increasingly allow them to freely carry out acts of corruption. Such as corruption in crude palm oil (CPO) or what is usually called palm oil carried out by the Director General of Trade and Industry at the Ministry of Trade, which not only disturbs the public but also causes significant losses for the country. Corruption is carried out of course because of the authority they have.
Keywords : Corruption, Crude Palm Oil, Structure, Agency

## PENDAHULUAN
Tindakan  korupsi  menjadi  tindakan yang  digolongkan  sebagai  kejahatan  luar  biasa dan  membahayakan  (extraordinary  crimes). Sukardi  mengungkapkan  bahwa  extraordinary crimes  merupakan  kejahatan  yang  sangat berdampak besar dan multi dimensional baik di bidang  sosial,  ekonomi,  budaya,  sampai dibidang politik. Yang mana hal tersebut dapat
diketahui dari akibat yang timbul dari tindakan yang  diperbuatnya.  Orang  pada  mulanya dengan mudah memperkirakan, bahwa kejahatan akan dapat dilenyapkan atau berkurang  dengan  sendirinya  dengan  telah dicapainya  berbagai  kemajuan  di  bidang ekonomi.  Akan  tetapi  dalam  kenyataannya tidaklah  selalu  demikian,  karena  kemajuan- kemajuan  di  bidang  ekonomi  itu  sendiri,  telah
pula  diikuti  secara  membandel  oleh  kemajuan aktivitas  berbagai  bentuk  kejahatan  (Danil,  E., 2021).  Dalam  pasal  2  dan  pasal  3  UU  No.  31 Tahun  1999  jo.  UU  No.  20  Tahun  2001 mengenai  Tindak  Pidana  Korupsi  „kerugian keuangan  negara‟  merupakan  pasal  paling banyak  di  jadikan  sebagai  dasar  KPK  untuk mengurus kasus tindak pidana korupsi. Sedangkan  kondisi  hukum  yang  saat  ini  ada, perhitungan Jaksa Penuntut  mengenai  kerugian negara  yang  diakibatkan  oleh  setiap  kasus korupsi  hanya  memperhitungkan  besaran  uang yang  dikorupsi  atau  disalahgunakan  dan dinikmati  hanya  oleh  terdakwa.  Perhitungan tersebut  belum  mencantumkan  biaya  implisit (opportunity  cost)  maupun  multiplier  ekonomi yang  raib  karena  alokasi  sumber  daya  yang tidak  tepat  (dalam  artian  bahwa  hukuman finansial  yang  digunakan  adalah  penjumlahan dari  denda,  uang  pengganti  dan  uang  yang dirampas  oleh  pengadilan  yang  dijadikan sebagai  barang  bukti).  KPK  pun  memandang hukuman  finansial  tersebut  belum  dapat memulihkan  kerusakan  yang  disebabkan  oleh tindak pidana korupsi yang terjadi.
Banyaknya  catatan  kasus  korupsi  yang terjadi  di  Indonesia.  Sebelumnya  pada  masa pemerintahan  presiden  Joko  Widodo  telah mengeluarkan peraturan presiden No. 102/2020 tentang  pelaksanaan  supervisi  pemberantasan tindak  pidana  korupsi.  Peraturan  presiden  ini mengatur supervisi KPK terhadap instansi yang
berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu, Kepolisian Negara Republik  Indonesia.  Peraturan  presiden  ini mengatur  wewenang  KPK  untuk  mengambil ahli perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani  oleh  Polri  dan  kejaksaan.  Peraturan presiden  ini  disebut  sebagai  bagian  dari  upaya untuk memperkuat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Maka dari itu seharusnya  tingkat  korupsi  di  Indonesia semakin  menurun.  Tetapi  nyatanya  tindakan tersebut  semakin  banyak  dipraktikkan  saat  ini. Salah satunya disebabkan oleh penegak hukum yang  “ lemah ”.  Hal  tersebut  membuat  para koruptor maupun calon koruptor tidak memiliki rasa  jera  atau  takut,  sehingga  mereka  berani untuk melakukan pelanggaran etika administrasi  dalam  pelayanan  publik,  di Indonesia  hal  itu  dirasa  sangat  merusak  citra pemberantasan  korupsi  serta  citra  penegak hukum Indonesia.
Direktur  Jenderal  Perdagangan  Luar Negeri  Kementerian  Perdagangan  RI  saat  ini justru  dikenal  sebagai  seorang  koruptor. Korupsi  yang  dilakukannya  berawal  dari terjadinya  kasus  kelangkaan  minyak  goreng  di Indonesia,  yang  awalnya  mengira  kelangkaan minyak goreng tersebut karena ulah pengusaha. Ternyata  setelah  diusut  lebih  lanjut  Dirjen Daglu  Kemendag  ternyata  telah  mengeluarkan izin  ekspor  ke  para  pengusaha  minyak  goreng dan  tidak  memedulikan  aturan Domestik
Market Obligation (DMO) dan Domestik Price Obligation (DPO).  Pada  penelitian  ini,  penulis akan  membahas  kasus  korupsi  yang  dilakukan oleh Dirjen Daglu Kemendag, dampak kerugian negara  dari  kasus  korupsi  tersebut,  dan menganalisis  kasus  korupsi  dalam  perspektif teori Strukturasi Antony Giddens.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode studi  literatur.  Metode  studi  literatur  ini merupakan  metode  yang  semua  data  berasal dari  artikel,  jurnal,  buku,  dan  lain-lain. Penelitian  ini  akan  memberikan  pemahaman kepada  pembaca  tentang  kasus  korupsi  yang pernah  terjadi  yang  dilakukan  oleh  Dirjen Daglu  Kemendag  khususnya  dalam  perspektif teori Struktural Anthony Giddens.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus Korupsi Minyak Goreng oleh Dirjen Daglu Kemendag
Minyak  goreng    adalah    bahan  baku yang  berbahan  dasar crude  palm  oil (CPO) atau  biasa  disebut  dengan  minyak  sawit. Korupsi bukanlah suatu budaya, tetapi korupsi yang  terjadi  di  Indonesia  sudah  seperti membudaya.  Kasus  korupsi  yang  terjadi sudah  seperti  suatu  budaya  yang  dipelihara, yang terus menerus bertambah setiap tahunnya.
Gambar 1. Jumlah Kasus
Data pada (gambar 1) tersebut menunjukkan banyaknya jumlah kasus  tindak pidana  korupsi  yang  diusut  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sejak  tahun 2004 sampai tahun 2022 yaitu sebanyak 1.351 kasus.  Kasus  korupsi  yang  ditangani  oleh KPK sifatnya cenderung fluktuatif (tidak tetap dan berubah-ubah), hal ini telah terjadi selama 18  tahun  terakhir.  Titik  terendah  dari  kasus korupsi  yang  terjadi  yaitu  pada  tahun  2004 dengan  hanya  2  kasus  korupsi.  Dan  puncak dari terjadinya kasus korupsi yaitu pada tahun 2018  dengan  jumlah  200  kasus.  Gratifikasi merupakan  jenis  tindak  pidana  korupsi  yang paling  banyak  diusut  oleh  KPK  dengan jumlah  kasus  yaitu  sebanyak  904  kasus  dari tahun  2004  sampai  tahun  2022.  Lalu  diikuti dengan  pengadaan  barang/jasa  sebanyak  277 kasus, penyalahgunaan anggaran sebanyak 57 kasus, Tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebanyak  50  kasus,  Pungutan/pemerasan sebanyak  27  kasus,  perizinan  sebanyak  25
kasus, dan menghalangi proses KPK sebanyak 11 kasus.
Minyak  goreng  merupakan  bahan  baku penting  yang  tidak  dapat  ditinggalkan  oleh masyarakat Indonesia. Indonesia yang masyarakatnya  tidak  dapat  terlepas  dari penggunaan  minyak  goreng  juga  menjadi negara  dengan  penghasil  CPO  terbesar  di dunia.  Sebagaimana  yang  dapat  kita  ketahui melalui  data  yang  di  tunjukan  oleh United States  Department  of  Agriculture (USDA) bahwa  Indonesia  memproduksi  minyak  sawit diperkirakan  mencapai  46  juta metrik  ton (MMT) pada tahun 2022-2023, hal  ini terjadi karena adanya dukungan cuaca yang menguntungkan  dan  margin  keuntungan produsen  yang  lebih  tinggi.  Tetapi  pada nyatanya Indonesia yang merupakan penghasil  minyak  terbesar  ironisnya  justru mengalami  kelangkaan  minyak  goreng.  Hal ini  mengakibatkan  terjadinya  kontroversi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah yang alih-alih berupaya mengatasi permasalahan  kelangkaan  justru  menduga adanya  penimbunan  oleh  masyarakat  dan sebaliknya  masyarakat  yang  menduga  bahwa ada  dalang  dari  langkanya  minyak  goreng tersebut.  Pemerintah  terus  berupaya  untuk menemui  titik  terang  atas  problematika  yang terjadi  dengan  mengeluarkan  kebijakan- kebijakan  guna  menjamin  kebutuhan  minyak goreng.  Kebijakan  yang  dikeluarkan  sebagai
berikut:  Peraturan  Menteri  Perdagangan (Permendag)  Nomor  3  Tahun  2022  tentang penyediaan  minyak  goreng  dalam  kemasan untuk  keperluan  masyarakat  “penyediaan merupakan  tersedia  dan  terdistribusi  minyak goreng  kemasan  ditingkat  pengecer  dengan tujuan  mewujudkan  kestabilan  harga  agar dapat  terjangkau  oleh  masyarakat  termasuk UMK”.  Kebijakan  tersebut  berlaku  pada tanggal  19  Januari  2022  dengan  harga  ecer sebesar  Rp.  14.000/liter.  Dan  kebijakan peraturan  Menteri  Perdagangan  (Permendag) Nomor  6  Tahun  2022  mengenai  penetapan Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  “harga  jual tertinggi  minyak  goreng  sawit  kepada konsumen  akhir  dipasar  ataupun  ditempat penjualan eceran”. Kebijakan tersebut dikeluarkan  pada  tanggal  1  Feruari  2022 dengan  HET  minyak  goreng  curah  sebesar Rp.  11.500/liter,  minyak  goreng  sederhana sebesar  Rp.  13.500/liter,  dan  minyak  goreng premium  senilai  Rp.  14.000/liter.  Sebagai bentuk  untuk  mendukung  HET,  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  penurunan  harga minyak  kelapa  sawit  melalui domestik  price oligation (DPO)  dan domestik  market oligation (DMO).
Akan  tetapi,  kebijakan-kebijakan  yang dilakukan  belum  juga  mencapai  titik  terang dan  kelangkaan  minyak  masih  saja  berlanjut, hingga  pada  akhirnya  dalam  mencoba mengatasi  persoalan  kelangkaan  minyak
goreng  yang  tidak  henti-henti  maka  pihak berwajib mencoba melakukan suatu penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan dalang dibalik problematika yang terjadi. Usut punya usut masyarakat Indonesia dihebohkan dengan suatu berita yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung)  bahwa  ternyata  dalang  dibalik langkanya  minyak  goreng  tersebut  adalah seorang  Direktur  Jenderal  Perdagangan  Luar Negeri  Kementerian  Perdagangan    (Dirjen Daglu  Kemendag)  yang  kemudian  resmi ditetapkan  sebagai  tersangka  karena  telah melakukan pemberian izin persetujuan ekspor (PE).  Tidak  hanya  itu  Kejaksaan  Agung  juga menetapkan  tiga  tersangka  lainnya  sebagai tersangka  pemberian  fasilitas  ekspor  CPO. Adapun tiga tersangka tersebut yaitu Komisaris  PT  Wilmer  Nabati  Indonesia, Senior  Manager  Corporate  Affair  Permata Hijau  Group,  General  Manager  di  PT  Musim Mas.  Perusahaan-perusahaan  tersebut  adalah bagian  dari  perusahaan  yang  telah  menerima insentif Program Mandatori Biodiesel sebanyak 30% (B30).

## Dampak Korupsi yang Diakibatkan
Fenomena  kelangkaan  minyak  goreng tentunya  berimplikasi  pada  naiknya  harga minyak goreng itu sendiri dan hal itu tentunya membuat  masyarakat  kesulitan.  Di  tambah lagi  kelangkaan  minyak  goreng  ini  terjadi pada  saat  pendemi  Covid-19.  Tindakan
korupsi  dapat    ditelaah    melalui    proses interaksi    sosial        yang    terbangun    antara beberapa pihak  yang  terlibat  pada  tindakan korupsi    tersebut    (Shafira,  2022).  Tindakan korupsi  yang  dilakukan  tentunya  memiliki dampak yang sangat merugikan. Diperkirakan kerugian  berpotensi  mencapai  Rp.  5,9  triliun. Jumah  tersebut  disebutkan  oleh  Masyarakat Anti  Korupsi  Indonesia  (MAKI)  yang terhitung  pada  jumlah  Bantuan  Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang digelontorkan oleh pemerintah kepada masyarakat.  Tidak  hanya  rugi  dalam  hal material  saja,  dari  tindakan  korupsi  ini  juga memunculkan  inflasi  di  Indonesia.  Dari  data Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada  April  2022 lalu  terjadi  inflasi  sebanyak  0,95% month  on month  (mom) atau  setara  dengan  tahunan sebanyak  3,47% year  on  year  (yoy). Adapun salah  satu  penyebab  inflasi  ialah  akibat langkanya  bahan  pokok  tersebut yang menyebabkan kenaikan harga melonjak tinggi.
Selain  kerugian  negara,  kerugian  masal juga  terjadi  dan  dirasakan  oleh  masyarakat akibat  dari  kelangkaan  dan  mahalnya  minyak goreng.  Beberapa  kerugian  yang  dirasayakan oleh masyarakat, diantaranya:
1. Masyarakat  dengan  terpaksa  membeli minyak  goreng  yang  harganya  lebih  tinggi dari  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET). Terjadinya  kelangkaan  bahan  pokok  ini
menjadikan  masyarakat  dengan  terpakasa untuk  tetap  membeli  minyak  goreng  demi memenuhi  kebutuhan  primer  meskipun dengan    harga  yang  memang  lebih  tinggi dari  biasanya.    Kerugian  yang  mesti ditanggung  oleh  masyarakat  menurut Lembaga  Riset  Institutr  for  Demograpich and poverty Studies  (IDEAS) diperkirakan sebesar Rp 3,38 triliun.
2. Mengakibatkan panic  buying. Fenomena panic  buying terjadi  ketika  orang-orang membeli  barang  dalam  jumlah  besar karena  barang  tersebut  langka  di  pasaran, sehingga  orang  lain  juga  ikut  membeli barang  tersebut  dengan  jumlah  yang banyak. Panic  buying dipicu  oleh  rasa takut  dan  kekhawatiran  bahwa  barang tersebut  akan  sulit  ditemukan  di  masa depan.  Kelangkaan  minyak  goreng  di pasaran  telah  menyebabkan panic  buying di masyarakat, dengan orang-orang membeli  minyak  goreng  dalam  jumlah besar  sehingga  menyebabkan  orang  lain kesulitan  untuk  mendapatkan  kebutuhan pokok tersebut.
UMKM  mengalami  kesulitan  dalam melanjutkan  usaha . Pengusaha  mikro,  kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pengguna  minyak  goreng  dalam  jumlah  yang signifikan,  terutama  para  pedagang  makanan yang  menggunakan  minyak  goreng  untuk mengolah  makanan.  Kenaikan  harga  minyak
goreng telah menyebabkan pembatasan pembelian  kebutuhan  pokok  ini,  yang mengakibatkan  dilema  bagi  para  pelaku UMKM  karena  mereka  harus  memilih  antara mengurangi  jumlah  barang  yang  dijual  atau menaikkan harga jualannya.

## Analisis Kasus dalam Perspektif Teori Strukturasi Anthony Giddens
Gagasan  pemikiran  Giddens yaitu mengenai  praktik  sosial  manusia,  Giddens menegaskan  bahwa  tindakan  manusia  bisa dilihat  sebagai  sesuatu  yang  berulang.  Yaitu tindakan-tindakan  yang  tidak  dibentuk  oleh aktor-aktor sosial, melainkan selalu direproduksi  oleh  individu  melalui  pola-pola yang sama yang digunakan guna mengekspresikan  individu  sebagai  aktor. Melalui tindakan-tindakan, para agen melahirkan  kondisi  yang  memungkinkan tindakan-tindakan tersebut (Giddens, 1984).
Selain  itu,  Anthony  Giddens  juga menjelaskan  konsep  tentang  struktur  dan agensi.  Menurut  Giddens,  struktur  mengacu pada  elemen-elemen  penstrukturan  yang memungkinkan perjumpaan ruang-waktu dalam sistem sosial. Elemen ini memungkinkan terjadinya praktik sosial  yang sama  dalam  waktu  dan  ruang  yang  beragam sekaligus  memberikan  bentuk  sistemik  pada praktik  sosial  tersebut.  Sementara  agensi merujuk pada tindakan individu yang memiliki maksud dan disadari oleh
masyarakat  sehingga  mampu  memperkuat atau  memperlemah  struktur  sosial.  Agar tindakan  bisa  dianggap  sebagai  agensi  paling tidak  perlu  melakukan  tindakan  berdasarkan deskripsi.  Contoh  agensi  adalah  tindakan korupsi  oleh  Direktur  Jenderal  Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) yang memberikan fasilitas izin ekspor " Crude Palm Oil "  (CPO)  dan  produk  turunannya  ke beberapa  perusahaan  sehingga  menyebabkan kerugian  negara  dan  kelangkaan  minyak goreng  di  dalam  negeri.  Dalam  ilmu  sosial, kejahatan korupsi dipandang sebagai kejahatan  struktural.  Tetapi,  makna  struktur yang  dimaksud  adalah  sebagai  sesuatu  yang mengekang individu. Korupsi sebagai kejahatan  struktural  adalah  akibat  dari kekuasaan, dalam tindakan korupsi kekuasaan dimanfaatkan oleh penguasa untuk melakukan sesuatu  yang  menguntungkan  dirinya  dan pihak-pihak  yang  berada  di  sampingnya.
Seperti  pada  kasus  korupsi  minyak  goreng oleh  Direktur  Jenderal  Perdagangan  Luar Negeri  di  mana  tindakan  itu  menguntungkan dirinya  dan  beberapa  perusahaan  yang diberikan izin ekspor olehnya.
Kejahatan  korupsi  tidak  terlepas  dari dualitas  struktur,  dalam  tindakan  korupsi minyak  goreng,  kebijakan  diciptakan  dan dibentuk  oleh  penguasa  untuk  kebutuhan masyarakat,  namun  pada  saat  yang  sama kebijakan tersebut dilanggar sehingga
mengakibatkan  kelangkaan  dan  kekacauan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa struktur bukanlah sesuatu yang selalu mengekang  agen,  tetapi  agen  juga  bisa mengubah struktur yang ada. Jika kelangkaan minyak  goreng  terus  terjadi  maka  akan mempengaruhi  rutinitas  kehidupan  manusia. Seperti ibu rumah tangga yang biasa memasak menggunakan  minyak  maka  tidak  akan  lagi memasak dengan cara menggoreng.
Terdapat  tiga  dimensi  besar  dalam konteks  dualitas  struktur  yaitu  dimensi signifikasi,  dominasi  dan  legitimasi  (Giddens 1984)
Gambar 2. Skemata simbolik
Pertama, dimensi signifikasi ( signification ) yang berkaitan dengan skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Dalam kasus korupsi, gugus signifikasi mengacu pada tingkat dampak dari tindakan  korupsi  tersebut.  Perilaku  korupsi menjadi  signifikan  jika  dampaknya  merusak bagi  masyarakat  atau  lembaga  yang  terlibat ataupun  melibatkan  uang  dengan  jumlah besar. Kedua,  gugus  dominasi  ( domination ) yang  berkaitan  dengan  skemata  penguasaan atas  individu  dan  barang/hal.  Dalam  konteks
korupsi,  gugus  dominasi  merujuk  pada kekuasaan  yang  disalahgunakan  oleh  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  tindakan  korupsi. Pihak  yang  memiliki  kekuatan  besar  dapat menggunakan dominasi mereka untuk memaksa  atau  menguntungkan  diri  sendiri atau  kelompok  tertentu  secara  tidak  adil. Ketiga,  gugus  legitimasi  ( legitimation )  yang berkaitan  dengan  peraturan  normatif  yang tercantum dalam tata hukum. Gugus dominasi berkaitan  dengan  pembenaran  yang  sah terhadap  suatu  tindakan  atau  perilaku.  Dalam kasus  korupsi,  legitimasi  bisa  terjadi  ketika tindakan korupsi dianggap wajar atau diterima dalam  konteks  tertentu,  meskipun  sebenarnya tindakan  tersebut  melanggar  hukum  atau etika.

## KESIMPULAN
Minyak  goreng  merupakan  salah  satu komponen kebutuhan pokok yang tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki ketergantungan terhadap penggunaan  minyak  goreng.  Indonesia  yang masyarakatnya  tidak  dapat  terlepas  dari penggunaan  minyak  goreng  juga  menjadi negara  dengan  penghasil  CPO  terbesar  di dunia.  Tetapi  pada  nyatanya  Indonesia  yang merupakan penghasil minyak terbesar ironisnya justru mengalami kelangkaan minyak goreng.
Usut  punya  usut  masyarakat  Indonesia dihebohkan dengan suatu berita yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung)  bahwa  ternyata  dalang  dibalik langkanya  minyak  goreng  tersebut  adalah seorang  Dirjen  Daglu  Kemendag  yang kemudian  resmi  ditetapkan  sebagai  tersangka karena  telah  melakukan  pemberian  izin persetujuan ekspor (PE). Fenomena kelangkaan minyak goreng tentunya berimplikasi  pada  naiknya  harga  minyak goreng  itu  sendiri  dan  pastinya  menrugikan masyarakat.  Apalagi  kelangkaan  minyak goreng terjadi pada saat pendemi Covid-19.
Kejahatan  korupsi  dipandang  sebagai kejahatan  struktural.  Tetapi,  makna  struktur yang  dimaksud  adalah  sebagai  sesuatu  yang mengekang individu. Korupsi sebagai kejahatan  struktural  adalah  akibat  dari kekuasaan, dalam tindakan korupsi kekuasaan dimanfaatkan oleh penguasa untuk melakukan sesuatu  yang  menguntungkan  dirinya  dan pihak-pihak yang berada di sampingnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyaningrum, D. 2022. Kebijakan Pengendalian  Harga  Minyak  Goreng . XIV(3). 13-18.
Chotimah,  A.  N.,  &  Hendrajito,  A.  X.  2022. Analisa  Kelayakan  Penjatuhan  Pidana
Terhadap Pelaku Ekspor Minyak Goreng . 2(3), 1-20.
Danil,  Elwi.  2021. Korupsi:  Konsep,  Tindak Pidana  dan  Pemberantasannya .  PT.
Raja Grafindo Persada.
Dwipayana, I. K. Y. O., Sugiartha, I. N. G., &
Sujana,  I.  N.  (2023). Pemberian Fasilitas  Ekspor  Crude  Palm  Oil  Oleh
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Ditinjau  dari  Undang–Undang  Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Konstruksi Hukum , 4 (1), 40-45.
Giddens,  A.  2010. Teori  Strukturasi:  Dasar- dasar  Pembentukan  Struktur  Sosial
Masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Belajar
Herry-Priyono,  B.  2016. Anthony  Giddens Suatu Pengantar. Jakarta : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
Katadata.co.id.  (2023,  09  Maret).  Jumlah
Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia
(2014-2022). Diakses dari
Lestari.,  S.  I.  A.  &  Haryono.  2022. Tindak Korupsi:  Budaya  Praktik  Gratifikasi Dalam Pelayanan Administratif Masyarakat (Analisis Sosiologi Korupsi). 3(2), 120-125.
Ritzer,  G.  2012.  Teori  Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan
Terakhir Postmodern . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Suharjo,  S.  &  Harianto,  S.  2022. Analisa proses Penetapan Hukum Kasus Tindak Korupsi  Djoko  Soegiarto  Tjandra.
Jurnal  Sosiologi  Nusantara. 8(2),  253- 264.