Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KOTA GORONTALO

## Haritsa
Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Sel., Kota Gorontalo, Gorontalo 96138 Email: harislaw10@gmail.com

## Zohra Moha
Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Sel., Kota Gorontalo, Gorontalo 96138 Email: zohra@gmail.com

## ABSTRACT
Accountability in criminal law is a legal consequence of the perpetrator for all his actions based on the criminal sanctions in the article violated by the perpetrator of the crime of obscenity. This study  aims  to  determine  the  form  of  criminal  responsibility  by  perpetrators  of  crimes  against children  in  Gorontalo  City  and  the  factors  that  influence  criminal  liability  by  perpetrators  of crimes against children in Gorontalo City. This research was conducted at the Gorontalo District Court. Data were collected through interview and documentation methods. The data collected was then  analyzed  descriptively  and  qualitatively.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  form  of accountability  for  adult  perpetrators  is  in  the  form  of  criminal  sanctions  and  fines,  while  the responsibility  for  perpetrators  who  are  still  classified  as  children  aged  12  years  and  not  yet  14 years old  is only in  the form of action sanctions. Meanwhile, child offenders aged 14 to  8 years will receive sanctions in the form of imprisonment and a maximum fine for adult perpetrators. The factors that influence criminal liability by perpetrators of sexual  abuse of children in  Gorontalo City  through  the  Gorontalo  District  Court's  decision  are;  1)  The  age  of  the  perpetrator,  2)  The existence of settlement efforts outside the court, 3) The fulfillment of the rights of the victim by the perpetrator of the crime of obscenity. From this conclusion, the authors suggest that stakeholders immediately  seek  to  form  alternative  criminal  sanctions  as  an  alternative  form  of  criminal responsibility, especially for child offenders, without being bound by diversion requirements.
Keywords: criminal obscenity; child molestation; child crime.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## ABSTRAK
Pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  merupakan  konsekuensi  hukum  terhadap  pelaku  atas segala  perbuatannya  dengan  berdasarkan  pada  sanksi  pidana  dalam  pasal  yang  dilanggar  oleh pelaku  tindak  pidana  pencabulan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk pertanggungjawaban  pidana  oleh  pelaku  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  Anak  di  Kota Gorontalo,  serta  untuk  mengetahui  faktor  yang  mempengaruhi  pertanggungjawaban  pidana  oleh pelaku  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  Anak  di  Kota  Gorontalo.  Penelitian  ini  dilakukan  di Pengadilan  Negeri  Gorontalo,  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  metode  interview,  dan dokumentasi.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  deskriptif.  Hasil penelitian  ini  penulis  menemukan  bahwa  bentuk  pertanggungjawaban  pelaku  dewasa  berupa sanksi pidana dan sanksi denda, sedangkan pertanggungjawaban oleh pelaku yang masih tergolong anak  usia  12  Tahun  dan  belum  mencapai  14  Tahun  hanya  berupa  sanksi  tindakan,  sedangkan terhadap pelaku anak usia 14 Tahun  sampai usia  18 Tahun  sanksinya  berupa pidana penjara dan denda  paling  lama  ½  dari  maksimal  ancaman  pidana  penjara  bagi  pelaku  dewasa.  Faktor-faktor yang  mempengaruhi  pertanggungjawaban  pidana  oleh  pelaku  tindak  pidana  pencabulan  terhadap anak  di  Kota  Gorontalo  melalui  putusan  Pengadilan  Negeri  Gorontalo  yaitu;  1)  Usia  Pelaku,  2) Adanya  upaya  penyelesaian  diluar  pengadilan,  3)  Adanya  pemenuhan  hak  korban  oleh  pelaku tindak  pidana  pencabulan.  Dari  kesimpulan  tersebut,  penulis  menyarankan  agar  pemangku kepentingan, segera mengupayakan terbentuknya alternatif sanksi pidana sebagai bentuk alternatif pertanggungjawaban pidana khususnya pelaku anak, tanpa terikat pada syarat diversi.
Kata kunci: pidana pencabulan; pencabulan anak; pidana anak.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## PENDAHULUAN
Perlunya  perlindungan  atas  hak-hak  anak  bukan  hanya  menjadi  perhatian pemerintahan  di  Negara  kita,  melainkan  telah  menjadi  perhatian  dunia.  Saat  ini telah  banyak  regulasi  nternasional  yang  telah  menjadikan  masalah  perlindungan anak sebagai tema utama (Erdianti, 2020). Salah satu bukti perhatian masyarakat dunia  terhadap  kepentingan  hak-hak  anak  dan  perlindungan  anak  yaitu diadakannya  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak-hak  Anak ( Convention on the Rights of The Child ), disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal  20  November  tahun  1989  dan  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  sebagai anggota PBB melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 (Riza & Sibarani, 2021). Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.
Pada  hekekatnya  prinsip  ini  menerangkan  bahwa  pelaksanaan perlindungan  anak  perlu  diperhatikan  dan  mendapat  prioritas  terkait  dengan pembedaan  perlakuan  dan  ancaman  yang  diatur  dalam  Undang-Undang,  yang mana  hal  sebut  dimaksudkan  untuk  melindungi  dan  mengayomi  anak  tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang (Zein, 2019).
Seiring  berjalannya  zaman  di  era  globalisasi  dan  teknologi  dari  masa  ke masa  tentunya  mampu  memberikan  kemajuan  bagi  kehidupan  manusia,  namun tidak  dapat  dilupakan  juga  bahwa  di  sisi  lain  dari  kemajuan  yang  ditimbulkan akan  membawa  dampak  yang  buruk  terhadap  manusia  jika  semuanya  itu  tidak ditempatkan  tepat  pada  tempatnya  (Farin,  2021).  Perkembangan  masyarakat merupakan  suatu  gejala  sosial  yang  biasa  dan  bersifat  umum  serta  merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa  dampak  yang  luar  biasa  yang  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup.
Mengingat  bahwa  pembangunan  nasional  berjalan  seiring  dengan kemajuan  budaya  dan  iptek,  perilaku  manusia  didalam  hidup  bermasyarakat  dan bernegara  justru  semakin  kompleks  dan  bahkan  multi  kompleks.  Perilaku demikian  apabila  ditinjau  dari  segi  hukum  tentunya  ada  perilaku  yang  dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak. Seseorang akan cenderung berusaha  memenuhi  kebutuhannya  dalam  rangka  mempertahankan  hidup.  Bagi mereka  yang  memiliki  keahlian  dibidang  tertentu  dan  ditunjang  dengan  tingkat pendidikan  yang  memadai  akan  cenderung  memiliki tingkat  ekonomi  yang  lebih terjamin  karena  mereka  dapat  memperoleh  pekerjaan  berdasarkan  keahlian  yang dimilikinya  tersebut.  Lain  halnya  bagi  mereka  yang  memiliki  tingkat  pendidikan yang  bisa  dikatakan  rendah  dan  tidak  memiliki  keahlian  tertentu.  Mereka cenderung memiliki tingkat ekonomi yang menengah ke bawah. Seiring kemajuan jaman,  kebutuhan  mereka  akan  terus  bertambah  sedangkan  di  sisi  lain perekonomian  mereka  semakin  terpuruk.  Hal  tersebut  dapat  memicu  seseorang untuk  mengambil  jalan  pintas  demi  memenuhi  kebutuhannya  dengan  melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, yaitu kejahatan.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Membicarakan perbuatan pidana tidak lepas dengan akibat-akibat yang di timbulkan  di  tengah  masyarakat,  baik  akibat  terhadap  individhu  maupun kelompok  akibat-akibat  yang  di  timbulkan  ini  menjadi  tolak  ukur  suatu  modus dari  perbuatan  pidana,  apakah  perbuatan  pidana  itu  merupakan  kejahatan  atau pelanggaran.  Ada  yang  berasumsi  bahwa  suatu  kejahatan  itu  tidak  tergolong serius, meresahkan, dan merugikan masyarakat, namun ada pula yang menyatakan bahwa  kejahatan  itu  terjadi  benar-benar  mengakibatkan  penderitaan  yang  luar biasa.  Selama  perkembangan  kehidupan  manusia,  ketentraman  dan  kemanan selalu diharapkan oleh setiap manusia, akan tetapi ketentraman dan keamanan ini sering  terganggu  di  dalam  kehidupan  masyarakat  salah  satu  yang  dapat menggoncangkan kehidupan bermasyarakat adalah kejahatan istialah kejahatan itu mempunyai pengertian baik secara yuridis maupun kriminologis.
Tidak semua perbuatan manusia dapat disebut sebagai tindak pidana,hanya suatu  perbuatan  manusia  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  dalam Undang-undang  yang  disebutkan  sebagai  tindak  pidana  (Sari,  2021),  selanjutnya dalam  pengertian  secara  kriminologis  menurut  Bonger  (1954)  dalam  bukunya pengantar  tentang  kriminologi  yang  menyatakan  bahwa  kejahatan  adalah  suatu perbuatan  anti  social  yang  memperoleh  tantangan  dengan  sadar  dari  Negara berupa pemberian penderitaan, hukuman atau tindakan.
Persoalan kejahatan kemudian menjadi problem serius yang dihadapi oleh setiap  bangsa  dan  Negara  didunia  ini,  karena  kejahatan  pasti  menimbulkan korban.  Masalah  kejahatan  tetap  menjadi  momok  yang  menakutkan  bagi masyarakat  yang  kemungkinan  munculnya  sering  kali  tidak  dapat  diduga  atau tiba-tiba  saja  terjadi  disuatu  lingkungan  dan  komunitas  yang  sebelumnya  tidak pernah  diprediksi  akan  timbul  suatu  kejahatan  (Sidabutar  &  Suhatrizal,  2018). Siapa  saja  dapat  menjadi  korban  kejahatan  namun  pada  umumnya  adalah perempuan  dan  anak  karena  berdasarkan  fisik  mereka  lebih  lemah  dari  pelaku yang pada umumnya laki-laki.
Tindak pidana asusila atau pelecehan seksual lainnya pada dasarnya adalah merupakan  bagian  dari  kekerasan  gender  (Rahmi,  2018),  artinya  kedua  bentuk tindak  pelanggaran  terhadap  hak  perempuan  ini  dilakukan  bukan  semata-mata karena  faktor  spontanitas  atau  sekedar  penyaluran  libido  para  lelaki  yang  sudah tak  bisa  lagi  di  tunda  melainkan  peristiwa  ini  terjadi  karena  di  belakang  benak pelaku  maupun  korban  (Anggoman,  2019;  Dewi,  2019).  Dalam  berbagai  kasus pencabulan  atau  kekerasan  seksual  lainya,  sering  kali  yang  dipersalahkan  adalah pihak  korban.  Pengertian  cabul  adalah  sesutau  yang  melanggar  kesusilaan  yang dilakukan  dengan  perbuatan-perbuatan.  Berbeda  dengan  pengertian  cabul, pornografi diartikan sebagai pelanggaran kesusilaan dengan tulisan atau gambaran (Sari, 2021; Sidabutar & Suhatrizal, 2018).
Bahwa  yang  disebut  dengan  cabul  adalah  perbuatan  mempertontonkan, menyiarkan,  menyediakan  supaya  dapat  diperoleh  surat,  gambar,  buku  atau
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
barang-barang  yang melanggar kesusilaan  yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Kedua  hal  tersebut  termasuk  dalam  ruang  lingkup  dari  delik  susila.  Pengertian delik  susila  adalah  segala  delik  yang  berhubungan  dengan  sex  (Chazawi,  2022). Sebagai  delik  susila  dan  sebagai  obyek  hukum  pidana  didasarkan  aturan-aturan kesusilaan dalam arti yang luas. Jadi pada dasarnya menurut Simorangkir, bahwa antara  cabul  maupun  pornografi  mempunyai  pengertian  yang  sama  yaitu merupakan sesuatu yang melanggar kesusilaan.
Masyarakat  perlu  lebih  jeli  dan  peka  terhadap  lingkungan.  Perlu  disadari bahwa  kejahatan  dapat  dilakukan  oleh  siapapun  dan  terhadap  siapapun.  Setiap orang  dapat  menjadi  sasaran  kejahatan,  baik  itu  orang  dewasa  maupun  anak  di bawah  umur.  Maraknya  kejahatan  kesusilaan  dewasa  ini  berkenaan  dengan biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau  sesama  orang  dewasa  maupun  sesama  anak  dibawah  umur  (Sidabutar  & Suhatrizal,  2018).  Pelaku  kejahatan  tersebut  merasa  bahwa  anak-anak  di  bawah umur dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini  dipengaruhi  oleh  pendapat  bahwa  anak-anak  tidak  cukup  mampu  untuk mengerti  bahwa  perbuatan  itu  merupakan  tindak  pidana  atau  anak-anak  tidak mempunyai  keberanian  untuk  menolak  keinginan  pelaku  padahal  pelakunya adalah juga anak-anak yang masih di bawah umur.
Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan  berdampak  pada  psikologis  maupun  perkembangan  lainnya  terhadap  anak tersebut  terutama  bagi  korban.  Dampak  psikologis  pada  anak-anak  akan melahirkan  trauma  berkepanjangan  yang  kemudian  dapat melahirkan  sikap  tidak sehat,  seperti  minder,  takut  yang  berlebihan,  perkembangan  jiwa  terganggu,  dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal didalam  KUHP  (Kitap  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  telah  tertulis  aturan hukum  tentang  pencabulan  dan  Undang-undang  No  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak.  Dimana  perbuatan  cabul  sendiri  merupakan  perbuatan  yang tidak senonoh dalam bidang seksual: misalnya, perbuatan meraba-raba kemaluan yang  dilakukan  di  muka  umum  yang  menimbulkan  rangsangan  birahi.  (Andi Hamsah, 2008: 32)
Adapun  Undang-undang  No.  35  tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak mengatur  mengenai  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  dimana  ancaman pidananya  lebih  berat  dari  pada  pasal-pasal  tersebut  diatas  yaitu  paling  lama  15 tahun.  Ketentuan  tersebut  terdapat  dalam  pasal  82  yang  menyebutkan  bahwa: "Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan  atau membujuk  anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbutan  cabul  di pidana  penjara  paling  lama  15  (  lima  belas  )  tahun  dan  paling  singkat  3  (tiga) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Melihat  uraian  diatas  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  untuk mengetahui  bentuk  pertanggung  jawaban  pidana  oleh  pelaku  tindak  pidana pencabulan  terhadap  Anak,  serta  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apakah  yang mempengaruhi  pertanggung  jawaban  pidana  oleh  pelaku  tindak  pidana pencabulan terhadap Anak di Kota Gorontalo Tahun 2016-2017.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  akan  ini  dilakukan  Kota  Gorontalo,  tepatnya  di  Pengadilan Negeri Gorontalo. Adapun alokasi waktu Pelaksanaan penelitian kurang lebih satu bulan, yatu pada Bulan April  2017. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Objek dalam penelitian ini adalah  ‘Anaisis  hukum  Pertangungjawaban  Pidana  Oleh  Pelaku  Tindak  Pidana Pencabulan terhadap anak di Kota Gorontalo’.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  data  yang  relevansi  dengan judul  penelitian,  baik  yang  sifatnya  umum  seperti  KUHP  dan  Undang-undang, Peraturan  Kapolri  dan  lain  yang  bersifat  peraturan  tekhnis  yang  mengatur  tugas, fungsi,  kewenangan  dan  kinerja  anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia, khususnya  yang  berkaitan  dengan  peneggakkan  tindak  pidana  pencurian kendaraan roda dua.
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  kualitatif, maksudnya data yang diperoleh akan dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang  dikaji  secara  argumentatif.  Melalui  penilaian  tersebut  akan  diperoleh kesimpulan terkait objek penelitian, yaitu analisi hukum tentang pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kota Gorontalo
Pertanggungjawaban  pidana  pada  dasarnya  mengarah  pada  pemidanaan terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Dalam  hal  ini,  pertanggungjawaban  pidana dimaksudkan  untuk  menentukan  dapat  atau  tidaknya  seseorang  dimintakan pertanggungjawabannya  atas  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi.  Di  dalam  hukum pidana dikenal asas yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang merupakan dasar dipidananya pembuat. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana dan pelaku tindak pidana.
Sebelum jauh membahas, hasil penelitian beserta pembahasan menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila yang dilakukan terhadap  anak  di  Pengadilan  Negeri  Gorontalo  yang  merupakan  Lembaga Peradilan  Pidana  membawahi  wilayah  hukum  Kota  Gorontalo,  terlebih  dahulu
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
penulis  menganalisis  unsur  dan  dasar  hukum  pencabulan  terhadap  anak  dapat dilihat dalam rumusan tentang tindak pidana pencabulan yang diatur secara jelas dalam  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.  Ketentaun  inilah  yang  menjadi  dasar  penuntutan  dan  penjatuhan  pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, adapun isi dari Pasal 82 ayat (1) tersebut adalah:
“Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  76E  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Namun jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, pasal tersebut tidaklah berdiri  sendiri,  sanksi  yang  lahir  dalam  rumusan  Pasal    82  ayat  (1)  tersebut haruslah  dipandang  tidak  terpisah  dengan  Pasal  76E  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:
“Setiap  Orang  dilarang  melakukan  Kekerasan  atau  ancaman  Kekerasan, memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan, atau  membujuk  Anak  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan perbuatan cabul.”
Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa, pertanggungjawaban pidana  tindak  pidana  pencabulan  oleh  pelaku  yang  telah  dewasa  yaitu  berupa, pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta dikenakan sanksi pidana denda paling banyak (maksimal) sebanyak lima miliar rupiah.
Data yang penulis dapatkan selama penelitian, bahwa selama kurun waktu Tahun 2016 sampai Tahun 2017 Pengadilan Negeri Gorontalo telah memutus 23 perkara pencabulan., 2 diantaranya dlakukan oleh pelaku anak. Pada Tahun 2016 sebanyak  17  kasus  dan  selama  januari  sampai  april  Tahun  2017  berjumlah  4 perkara pencabulan, jumlah tersebut tentunya belum termasuk perkara pencabulan yang  masih  diperksa  di  pengadilan  Negeri  Gorontalo.  Dari  keseluruhan  perkara yang masuk di Pengadilan, Agama, terdapat dua diantaranya adalah pelaku yang masih tergolong Anak, untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis gambarkan kedaan berdasarkan  kategori  pelaku  pencabulan  yang  telah  diputuskan  oleh  Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo.
Dengan demikian, pada kurun waktu 2 tahun terhadap perkara pencabulan yang  telah  mendapat  putusan  pengadilan  Negeri  Gorontalo,  tidak  semua  pelaku adalah  dewasa,  melainkan  dua  diantaranya  adalah  pelaku  yang  masih  tergolong Anak.  Terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencabulan,  ancaman  pidananya  sama dengan  melanggar  Pasal  76  D  yakni  pidana  penjara  minimal  5  tahun  dan maksimal  15  tahun  dan  denda  maksimal 5  Milyar.  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  82 ayat 1. namun apabila pelanggaran terhadap pasal 76 D ini dilakukan oleh orang
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
tua,  wali,  pengasuh  anak,  pendidik  atau  tenaga  kependidikan  maka  sanksi pidanananya ditambah1/3,hal ini ditegaskan dalam pasal 82 ayat 2.
Ketentuan  pidana  sebagaimana  tersebut  dalam  UU  No.35  Tahun  2014 berlaku jika pelaku pencabulan kepada anak adalah orang dewasa. Apabila pelaku pencabulan kepada anak adalah juga anak maka berlaku ketentuan Pasal 82 ayat 2 UU SPPA  yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2  (satu  perdua)  dari  maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi  orang  dewasa. Namun pertanggungjawabn pidana ini hanya dapat diterapkan kepada anak pelaku pencabulan  yang  telah  berusia  14  tahun  sampai  dengan  belum  18  tahun.  Sebab apabila  anak  melakukan  pencabulan  pada  saat  usianya  telah  12  tahun  namun belum 14 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 2 UU SPPA, terhadapnya akan dikenai sanksi tindakan semata. Sanksi tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 UU  SPPA  meliputi  pengembalian  kepada  orang  tua/Wali;  penyerahan  kepada seseorang;  perawatan  di  rumah  sakit  jiwa;  perawatan  di  LPKS;  kewajiban mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh  pemerintah atau badan swasta.
Khusus  untuk  pelaku  anak,  sesuai  dengan  ketentuan  terbaru  yaitu  UU sistem  peradilan  pidana  anak  tahun  2012  terhadap  anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  apapun,  tentunya  akan  berbeda  sanksi  pidananya,  yang sudah barang tentu dari segi pertanggungjawaban pidananya juga berbeda dengan  pelaku  tindak  pidana  yang  sudah  dewasa,  untuk  anak  yaitu seperdua  dari  maksimal  pidana  terhadap  pelaku  yang  tergolong  telah dewasa.  Dari  perbedaan  sanksi  pidana  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  menurut  aturan  pelaku  dewasa  bentuk  pertanggungjawabannya berpatokan pada Pasal 82 UU Perindungan anak, bahwa sanksinya adalah maksimal  15  tahun  dan  denda  sebesar  lima  miliyar,  sedangkan  untuk pelaku  anak  adalah  separuh  dari  sanksi  tersebut,  dan  terhadap  anak tentunya kami dalam memutuskan pastinya mempertimbangkan UU  yang bersifat lex  specialis yaitu  UU  sitim  perradilan  pidana  anak  (Wawancara dengan, Zaka Talpatty, Hakim PN Gorontalo, 2 Mei 2017)
Perkembangan  paradigma  kedailaan  dari  pendekatan  model retributive justice yang  hanya  berorientasi  pada  pelaku  dan  kurang  memerhatikan  nasib korban  dan  apa  yang  sesungguhnya  diinginkan  oleh  korban  karena  korban  tidak terlibat  secara  langsung  dalam  menentukan  penyelesaian  kasus  tersebut.  Negara yang  dipresentasikan  aparat  penegak  hukum  dalm  hal  ini  Hakim  di  pengadilan pada  umumnya  tidak  secara  langsung  mengambil  alih  hak-hak  korban  dengan mengatasnamakan penegakan hukum melalui prosedur yang berlaku.
Dari hasil penelitian pula menunjukkan bahwa, faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  pencabulan  adalah  faktor  usia dan  adanya  pemenuhan  hak-hak  korban  oleh  pelaku  dan  atau  keluarga  pelaku, Faktor  usia  yang  dimaksudkan  disini  adalah  koneskuensi  hukum  yang  akan dijatuhkan oleh setiap hakim dalam memeriksa perkara pencabulan terhadap anak akan  jelas  berbeda  baik  dari  segi  perlakuan,  maupun  lama  tidaknya  pidana
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
penjara.  Perlakuan  penanganan  yang  berbeda  antara  pelaku  anak  dengan  pelaku yang  telah  tergolong  dewasa  menurut  undang-undang,  akan  turut  mempengaruhi bentuk  sanksi  yang  merupakan  pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatan  yang dilakukan oleh pelaku.
Seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya  dalam  penjabaran  bentuk pertanggungjawaban  pidana  diatas  bahwa,  ketentuan  terhadap  sanksi  pidan maksimal dan minimal sesuai dalam UU  Nomor 35 Tahun 2014, khusunya pada Pasal 28 tidak akan diberlakukan secara sepenuhnya terhadap pelaku pencabulan kepada  anak  yang  masih  tergolong  anak.  Sehingga  apabila  pelaku  pencabulan kepada anak adalah juga anak maka berlaku ketentuan Pasal 81 ayat 2 UU SPPA yakni  pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Anak  paling  lama  1/2  (satu perdua)  dari  maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi  orang  dewasa.  Dengan catatan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  ini  hanya  tentunya  hanya  dapat diterapkan  kepada  anak  pelaku  pencabulan  yang  telah  berusia  14  tahun  sampai dengan belum 18 tahun.
Jelas  bahwa,  tindak  pidana  asusila  adalah  merupakan  tindak  pidana  yang cukup  berat  sanksi  pidananya  saat  ini,  namun  khsusu  untuk  anak  mereka memiliki sistim peradilan tersendiri, shingga hal ini mempengaruhi secara langsung  bentuk  pertangungjawaban  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak untuk  semua  jenis  tindak  pidana.  Dalam  hal  pertanggungjawban  pidan oleh  anak,  terdapat  dua  kelompok  anak  berdasarkan  usia  yang  tentunya berbeda  dalam  hal  pemberian  sanksi,  dalam  undang-undang  sistim peradilan  pidana  anak,  UU  No,  11  Tahun  2012,  dijelaskan  bahwa  anak yang  bisa  diberikan  sanksi  dipidana  adalah  mereka  yang  telah  genap  14 sampai yang belum genap berusia 18 Tahun, sedangkan anak yang berusia 12  samapi  belum  genap  14  Tahun  hanya  dapat  diberikan  sanksi  tindakan dengan  beberapa  jenis  sanksi  tindakan  berdasarkan  Pasal  69  (Wawancara dengan Erwinson Nababan, Hakim PN Gorontalo, Gorontalo, 2 Mei 2017)
Sedangkan  faktor  lain  yang  turut  mempengaruhi  pertanggungjawaban pidana  oleh  pelaku  tindak  pidana  asusila  berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa, adanya  upaya  pemenuhan  hak  korban  oleh  pelaku maupun keluarga  pelaku  secara  kekeluargaan,  namun  tentunya  upaya  ini  tidak menghilangkanproses  hukum  yang  sedang  berjalan,  hal  ini  sangat  jelas  turut memberikan pengaruh terhadap pertanggujawaban pidana pelaku tersebut, namun hal  ini  umumnya  dilakukan  hanya  terbatas  pada  pelaku  pencabulan  yang  juga masih tergolong anak.
Menurut  Erwinson  Nababan  SH  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri Gorontalo, bahwa:
Pengadilan  melalui  majelis  Hakim  berdasarkan  undang-undang  dapat memberikan keputusan mengenai pemberian kompensasi dan restitusi ini, kompensasi  dari  Negara,  ataupun  restitusi  atau  ganti  rugi  dari  pelaku, namun selama ini pada umumnya pemberian kompensasi dan restitusi ini
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
dapat  diberikan  apabila adanya  permohonan  dari  korban  pihak  korban  ke pengadilan, kenytaan  yang ada selama ini dipengadilan negeri Gorontalo, sangat  jarang  korban  yang  bermohon,  sehingga  kami  lantas  kamipun sebagai hakim, tidak memasukkan dalam putusan. Terkait pertanggungjawaban  pidana,  kami  sebagai  hakim  tentunya  akan mempertimbangkan,  sebagai  hal  yang  meringankan,  jika  dalam  proses perkara  berjalan,  diluar  pengadilan  atau  melalui  polisi,  jaksa  dan  hakim, pelaku asusila, atau keluarga memiliki inisiatif untuk memeberikan, ganti rugi  atau  semacam  pemenuhan  hak  korban  lainya.  Sering  hal  itu  terjadi jika terdapat  komunikasi  antara  pihak  pelaku  dengan  korban, entah  biaya rumah  sakit,  terkait  pemulihan  trauma,  maupun  pemulihan  lainnya  yag merupakan  akibat  dari  perbuatan  pelalaku  terhadap  korban  (Wawancara dengan  Erwinson  Nababan,  Hakim  PN  Gorontalo,  Gorontalo,  2  Mei 2017).

## Faktor  yang  Mempengaruhi  Pertanggungjawaban  Pidana  oleh  Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Kota Gorontalo
Hukum  pidana  di  Indonesia  memberikan  konsep  pertanggungjawaban pidana bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana seseorang meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat  bahwa  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  harus  mempunyai  kesalahan. Menurut  Roeslan  Saleh  dalam  Lewokeda  (2018),  pertanggungjawaban  pidana adalah  seseorang  itu  dapat  dipidana  atau  tidaknya  karena  kemampuan  dalam mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Dalam  bahasa  asing  dikenal  dengan Toerekeningsvatbaarheid dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu  tidak  melanggar  hukum.  Untuk  adanya  pertanggungjawaban  pidana,  harus jelas  terlebih  dahulu  siapa  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Ini  berarti  harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.
Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan
pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya  yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman  yang  dipertanggungjawabkan  pada  pelakunya.  Pertanggungjawaban pidana  atau  kesalahan  dalam  arti  luas  menurut  R.  Abdussalam  dalam  Andayani (2018),  mempunyai  tiga  bidang,  yaitu:  1)  Kemampuan  bertanggung  jawab  orang yang  melakukan  perbuatan,  2)  Hubungan  batin  (sikap  psikis)  orang  yang melakukan  perbuatan  dengan  perbuatannya,  3)  Perbuatan  yang  ada  kesengajaan, atau,  3)  Perbuatan  yang  ada  alpa,  lalai,  kurang  hati-hati,  4)  Tidak  ada  alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.
Pertanggungjawaban  pidana  melihat  pada  adanya  unsur  kesalahan. Apabila  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu  memang  melakukan  kesalahan, maka  ia  akan  dipidana  (Candra,  2013).  Berarti  orang  yang  melakukan  tindak pidana  akan  dikenakan  pidana  atas  perbuatannya.  Seseorang  harus  bertanggung jawab  terrhadap  sesuatu  yang  dilakukan  sendiri  atau  bersama  orang  lain,  karena
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
kesengajaan  atau  kelalaian  secara  aktif  atau  pasif,  dilakukan  dalam  wujud perbuatan  melawan  hukum,  baik  dalam  tahap  pelaksanaan  maupun  tahap percobaan.  Konsep  Asas  Legalitas  menyatakan  bahwa  seseorang  baru  dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian, orang tersebut  belum  tentu  dapat  dijatuhi  pidana,  karrena  masih  harus  dibuktikan kesalahannya,  apakah  dapat  dipertanggungjawabakan  pertanggungjawaban tersebut.  Agar  seseorang  dapat  dijatuhi  pidana,  harus  memenuhi  unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.
Tanggungjawab  pidana  dapat  diartikan  sebagai  akibat  lebih  lanjut  yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang selaras  dengan  hukum  maupun  yang  bertentangan  dengan  hukum.  Tanggung jawab  pidana  adalah  akibat  lebih  lanjut  yang  harus  diterima/dibayar/ditanggung oleh  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  secara  langsung  atau  tidak langsung. Untuk dapat dipidana, maka perbuatannya harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka kepada  yang  bersangkutan  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  secara yuridis.
Pertanggungjawaban  pidana  pada  dasarnya  mengarah  pada  pemidanaan terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Dalam  hal  ini,  pertanggungjawaban  pidana dimaksudkan  untuk  menentukan  dapat  atau  tidaknya  seseorang  dimintakan pertanggungjawabannya  atas  suatu  tindak  pidana  yang  terjadi.  Di  dalam  hukum pidana dikenal asas yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang merupakan dasar dipidananya pembuat. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana dan pelaku tindak pidana.
Bentuk  pertenggugjawaban  uang  petama  tentunya,  pertanggungjwaban pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dewasa  yang  dapat  dilihat  dalam  ketentuan Pasal    82  ayat  (1)  tersebut  haruslah  dipandang  tidak  terpisah  dengan  Pasal  76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dari  penjelasn  pasal  diatas diketahui  bahwa,  pertanggungjawaban  pidana  tindak  pidana  pencabulan  oleh pelaku yang telah dewasa yaitu berupa, pidan penjara paling singkat 5 Tahun dan paling  lama  15  Tahun  serta  dikenakan  sanksi  pidana  denda  paling  banyak (maksimal)  sebanyak  lima  miliar  rupiah,  sedangakan  terhadap  pelaku  anak terdapat  perbedaan  dari  segi  penanganan  dan  pembebabnan  pertaggungjawaban pidana  terdapat  perbedaan  antara  antara  anak  dengan  orang  dewasa,  namun sebenarnya  perlakuan  berbeda  juga  pada  anak,  karena  perbedaan  budaya  dan kondisi  masyarakat,  yang  turut  mempengaruhi  pembedaan  penggunaan  batas umur  minimum  dan  maksimum  dalam  hukum  positif  di  suatu  negara.  Adanya pembedaan  sedemikian,  mencerminkan  pula  bervariasinya  kematangan  pribadi dan  pemikiran  anak-anak  di  suatu  negara  dengan  di  Negara  lainnya.  Penentuan batas  umur  tertentu  yang  digunakan,  berarti  mengambil  ukuran  rata-rata kematangan  pribadi  dan  pemikiran  anak-anak  umumnya  pada  usia  tersebut,  di
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
negara  tertentu.  Dalam  konteks  ini,  penekannya  adalah  pada  unsur  kesamaan dalam diri anak.
Pencabulan  merupakan  salah  satu  jenis  tindak  pidana  yang  dari  waktu  ke waktu  marak  menimpa  anak.  Namun  yang  lebih  memprihatinkan  dewasa  ini banyak diantara pelaku pencabulan kepada anak dilakukan oleh anak pula. Seperti halnya yang terjadi di Kota Gorontalo, menerut data yang penulis peroleh, perkara anak  di  Pengadilan  Negeri  Gorontalo  banyak  juga  yang  pelakunya  masih tergolong Anak. Salah satu faktor pemicu hal ini adalah semakin banyaknya situs- situs  porno  yang  dengan  mudah  dapat  diakses  oleh  anak  melalui  perangkat teknologi  seperti  handphone  (HP)  ataupun  gadget  yang  terkoneksi  dengan internet.  Handphone  sudah  lagi  bukan  menjadi  barang  mewah,  anak-anak  sedari kecil sudah terbiasa menggunakan benda tersebut.
Kontrol  yang  kurang  dari  orang  tua  ataupun  lingkungan  terhadap penggunaan  HP  oleh  anak-anak  menyebabkan  mereka  menyalahgunakan kecanggihan  teknologi  tersebut  untuk  menonton  gambar  ataupun  adegan-adegan porno  sehingga  memicu  nafsu  birahi  mereka  untuk  mencoba  adegan  tersebut kepada  teman  lawan  jenis  yang  kita  kenal  dengan  istilah  pencabulan.  Hal  ini diperkuat  bahwa  sumber  kekerasan  seksual  berakar  pada  tiadanya  kontrol  secara kolektif  terhadap  tindakan  individu,  pemberlakuan  dan  pentaatan  norma-norma sosial yang telah ada atau yang telah dibuat oleh masyarakat setempat.
Pencabulan  sekalipun  dilakukan  oleh  anak  kepada  anak  tentu  saja  tetap memiliki konsekuensi hukum. Siapapun yang melakukan pencabulan, apalagi jika pencabulan  tersebut  dilakukan  kepada  anak  maka  dapat  dijerat  dengan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak.  Pasal-pasal  yang masuk kategori pencabulan dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 76 D dan E.  Pasal  76  D,  menegaskan  bahwa  “Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang  lain”.  Bagi  yang  melanggar  ketentuan  di  atas  diancam  dengan  pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 Milyar.
Ketentuan  pidana  sebagaimana  tersebut  dalam  UU  No.35  Tahun  2014 berlaku jika pelaku pencabulan kepada anak adalah orang dewasa. Apabila pelaku pencabulan kepada anak adalah juga anak maka berlaku ketentuan Pasal 82 ayat 2 UU SPPA  yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2  (satu  perdua)  dari  maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi  orang  dewasa. Namun pertanggungjawabn pidana ini hanya dapat diterapkan kepada anak pelaku pencabulan  yang  telah  berusia  14  tahun  sampai  dengan  belum  18  tahun.  Sebab apabila  anak  melakukan  pencabulan  pada  saat  usianya  telah  12  tahun  namun belum 14 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 2 UU SPPA, terhadapnya akan dikenai sanksi tindakan semata. Sanksi tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 UU  SPPA  meliputi  pengembalian  kepada  orang  tua/Wali;  penyerahan  kepada seseorang;  perawatan  di  rumah  sakit  jiwa;  perawatan  di  LPKS;  kewajiban mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh  pemerintah atau badan swasta.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Menyikapi  pedoman  hakim  memberikan putusan  pidana  yang  merupakan pintu  masuk  pertanggungjawaban  pidan  oleh  setiap  pelaku  tindak  pidana, khsusunya  tindak  pidana  pencabulan  dapat  ditemukan  dalam  dalam  Pasal  10 KUHP.  Dengan  adanya  ketentuan  tersebut  sebagai  dasar  seorang  memutuskan sebuah  perkara.  Selain  dalam  ketentaun  tersebut  Hakim  mempunyai  kewajiban yang  tertera  juga  dalam  Pasal  28  UU  No.  4  Th.  2004  Jo  UU  48  Th.  2009  yang mengatur  tentang  kekuasaan  kehakiman  dan  juga  melihat  unsur-unsur  yang terdapat pada pasal yang dikenakan.
Pengadilan  merupakan  instansi  yang  dipimpin  langsung  oleh  hakim  dan yang  berhak  untuk  menjatuhkan  hukuman,  maka  hakim  dituntut  harus  dapat melihat  dan  mendengar  dengan  jeli  dan  peka  dalam  menjalankan  persidangan seperti yang tercantum dalam Pasal 183, 184 KUHAP dan Pasal 28 UU No. 4 Th. 2004.  Dalam  kasus  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor  dengan  pemberatan, hakim  selain  harus  menguraikan  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  82  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.),  juga  harus menguraikan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 183  mengenai syarat minimal dua  alat  bukti  serta  Pasal  184  KUHAP  mengenai  sanksi  pidana,  yaitu  sebagai berikut:
Pembuktian,  Berdasarkan  Pasal  183  KUHAP  menerangkan  bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang  terbukti melakukannya.  Ketentuan ini  untuk  menjamin tegaknya  kebenaran,  keadilan  dan kepastian  hukum  bagi  seseorang.  Maka  hakim  dalam  hukum  acara  pidana berkewajiban menetapkan: 1) Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan, 2) Apa yang telah membuktikan bahwa terdakwa  bersalah  atas  perbuatanperbuatan  yang  didakwakan,  3)  Tindak  pidana apakah  yang  telah  dilakukan  sehubungan  dengan  perbuatanperbuatan  itu,  4) Hukuman  apakah  yang  harus  dijatuhkan  kepada  terdakwa,  5)  Pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan.
Alat bukti ialah apa yang merupakan alat bukti yang mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas peristiwa, sehingga dapat dilihat. Hal tersebut sebagai perwujudan dari pasal 183 KUHAP yang mana tidak akan dapat dijatuhi  pidana  kecuali  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti,  sesuai  dengan  alat bukti  maka  dapat  menjawab  semua  sangkalan  yang  dikemukakan  oleh  terdakwa dan jika berusaha mengelak.
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  akan  menilai  semua  alat  bukti  yang sah  untuk  menyusun  keyakinan  hakim  dengan  mengemukankan  unsur-unsurnya kejahatan  yang  didakwakannya  menurut  hukum  pidana  atau  tidak,  serta  pidana apa yang setimpal dengan perbuatan pelaku pencabulan. Tugas hakim sesuai yang telah  dijelskan  ditas,  khususnya  terkait  dalam  praktek  penjatuhan  hukuman terhadapa tindak  pidana  pencabulan  yang  dilakukan terhadap  Anak  sesuai  dalam
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
rumusan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
Di  dalam  persidangan,  ada  pembacaan  tuntutan,  keterangan  saksi  yang memberatkan,  tanggapan  dari  tersangka  yaitu  bisa  sendiri  atau  diwakili pengacaranya,  keterangan  saksi  yang  meringankan,  dan  adanya  putusan  hakim. Dalam  hal  putusan  hakim,  hakim  memutuskan  berdasarkan  kenyataan  yang terungkap  dalam  persidangan  seperti  yang  tertera  dalam  UU  No.  4  Th.  2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan berdasarkan pasal 183 dan pasal 184 KUHAP dengan pertimbangan unsur-unsur pada tututan Jaksa dan KUHP.
Dalam hal ini, seorang hakim hanya dapat memberi hukuman pidana yang hanya  tertera/tercantum  dalam  pasal  10  KUHP.  Hakim  dalam  memutuskan perkara tidak hanya berpatokan pada KUHAP dan UU No. 4 Th. 2004 saja namun juga  harus  melihat  pada  unsur-unsur  pidananya  dalam  KUHP  seperti  yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum serta memperhatikan pula surat tuntutan Jaksa Penuntut  Umum.  Dari  berbagai  pertimbangan  diatas,  yang  merupakan  landasan yuridis  normatif  dalam  setiap  prose  penjatuhan  sanksi  pidana  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  pidan  oleh  pelaku  tindak  pidan,  khususnya  pelaku  tindak pidana  asusila  yang  ditangani  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Gorontalo berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  menunjukkan  bahwa  setiap  bentuk pertanggungjawaban  pidana,  bukanlah  lahir  dari  keputusan  hakim  yang  tanpa petimbangan, melainkan dari pertimbangan itulah dapat dilihat beberapa hal yang menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  pertanggung  jawaban  pidana  tersebut. Adapun    faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pertanggungjawaban  pidana  pelaku pencabulan diantaranya adalah sebagai berikut:
Usia  Pelaku : Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  salah  satu  faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan adalah  faktor  usia.  Faktor  usia  yang  dimaksudkan  disini  adalah  koneskuensi hukum  yang  akan  dijatuhkan  oleh  setiap  hakim  dalam  memeriksa  perkara pencabulan  terhadap  anak  akan  jelas  berbeda  baik  dari  segi  perlakuan,  maupun lama tidaknya pidana penjara. Perlakuan penanganan yang berbeda antara pelaku anak  dengan  pelaku  yang  telah  tergolong  dewasa  menurut  undang-undang,  akan turut  mempengaruhi  bentuk  sanksi  yang  merupakan  pertanggungjawaban  pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
Seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya  dalam  penjabaran  bentuk pertanggungjawaban  pidana  diatas  bahwa,  ketentuan  terhadap  sanksi  pidan maksimal dan minimal sesuai dalam UU  Nomor 35 Tahun 2014, khusunya pada Pasal 28 tidak akan diberlakukan secara sepenuhnya terhadap pelaku pencabulan kepada  anak  yang  masih  tergolong  anak.  Sehingga  apabila  pelaku  pencabulan kepada anak adalah juga anak maka berlaku ketentuan Pasal 81 ayat 2 UU SPPA yakni  pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Anak  paling  lama  1/2  (satu perdua)  dari  maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi  orang  dewasa.  Dengan catatan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  ini  hanya  tentunya  hanya  dapat
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
diterapkan  kepada  anak  pelaku  pencabulan  yang  telah  berusia  14  tahun  sampai dengan belum 18 tahun.
Sebab  menunurut  undang-undang  sisteim  peradilan  pidana  anak  yang disingakat UUPA, apabila anak melakukan pencabulan pada saat usianya telah 12 tahun namun belum 14 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 2 UU SPPA, terhadapnya  hanya  akan  dikenai  sanksi  tindakan  semata,  sesuai  dengan  sanksi tindakan  berdasarkan  pada  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-Undang  sitim  peradilan pidana  anak  (SPPA)  meliputi  pengembalian  kepada  orang  tua/Wali;  penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan,  baik  yang  diadakan  oleh pemerintah ataupun yang diadakan oleh badan penyelanggara pelatihan swasta.
Adanya  Pemenuhan  Hak  Korban  Oleh  Pelaku:  perkembangan  paradigma kedailaan dari pendekatan model retributive justice yang hanya berorientasi pada pelaku  dan  kurang  memerhatikan  nasib  korban  dan  apa  yang  sesungguhnya diinginkan  oleh  korban  karena  korban  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam menentukan  penyelesaian  kasus  tersebut.  Negara  yang  dipresentasikan  aparat penegak  hukum  dalm  hal  ini  Hakim  di  pengadilan  pada  umumnya  tidak  secara langsung  mengambil  alih  hak-hak  korban  dengan  mengatasnamakan  penegakan hukum melalui prosedur yang berlaku.
Faktor  yang  mempengaruhi  pertanggungjawaban  pidana  oleh  pelaku tindak  pidana  asusila  berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  adanya upaya  pemenuhan  hak  korban  oleh  pelaku  maupun  keluarga  pelaku  secara kekeluargaan, namun tentunya upaya ini tidak menghilangkanproses hukum yang sedang  berjalan,  hal  ini  sangat  jelas  turut  memberikan  pengaruh  terhadap pertanggujawaban  pidana  pelaku  tersebut,  namun  hal  ini  umumnya  dilakukan hanya  terbatas  pada  pelaku  pencabulan  yang  juga  masih  tergolong  anak.  Prinsif restorative  justice atau  alternative  penyelesaian  sengketa  sebagai  pemecahan masalah dalam sistem peradilan pidana anak. Namun hal ini belum dominan pada upaya  untuk  mengakomodir  kepentingan  pelaku,  melainkan  lebih  dominan  pada kepentingan  dan  perlindungan  terhadap  hak  korban,  serta  mencari  solusi  yang lebih baik untuk kedua belah pihak.
Mediasi  dipilih  oleh  pihak  hakim  karena  dengan  malakukan  proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta- fakta  sehingga  yang  didapat  adalah  suatu  kebenaran  dan  kemanfaatan  serta  apa yang  akan  diputuskan  untuk  menyelesaikan  masalah  kedua  belah  pihak  dapat dibicarakan  tanpa  ada  tekanan.  Tindakan  Hakim  sebagai  bagian  dari wewenangnya  tentunya  mempunyai  batasan  untuk  mencegah  penyalahgunaan wewenang,  dengan  memeprhatikan  beberapa  asas,  antara  lain  yaitu:  1)  Asas Keperluan, 3) Tindakan benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian, 4) Asas Tujuan, 4) Asas Keseimbangan.
Perumusan kaidah hukum untuk menyelesaikan perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita-cita hukum dan asas hukum. Oleh karena
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
itu  pola  mediasi  yang  diterapkan  harus  mengacu  pada  nilai-nilai  keadilan,  nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang- undang,  yang  jelas  undang-undang  akan  sangat  sulit  untuk  mengimbanginya. Begitupula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidaka adil ketika rasa keadilan  itu  benar-benar  eksis  dan  dirasakan  oleh  mayoritas  kolektif  maka kepastian  hukum  akan  bergerak  menuju  rasa  keadilan  itu  sendiri.  Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen  yang  terpisah.  Begitu  halnya  yang  dilakukan  oleh  Hakim  Pengadilan Ngeri Gorontalo dalam memeriksa Perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, namun  untuk  tindak  pidana  yang  maksimal  ancaman  diatas  lima  tahun, penyelesaian  tindak  pidana  mealalui  diversi  bukanlah  merupakan  kewajiban, diversi  tidak  dapat  diterapkan  pada  kasus  pencabulan  dengan  usia  anak sebagaimana tersebut di atas karena syarat diversi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal  7  ayat  2  UU  SPPA  khususnya  tentang  batas  maksimum  ancaman  pidana yang  dapat  memperoleh  diversi  tidak  terpenuhi  sehingga  upaya  penyelesaian  ini hanyalah bersifat komunikasi pihak pelaku dengan pihak korban.
Meskupun  kenyatan  yang  ada  kepentingan  korban  telah  diwakili  oleh negara  melalui  Hakim  dan  aparat  penegak  hukum  lainnya  dengan  cara  cara memidanakan pelaku, sedangkan korban hanya bisa menunggu dan menyaksikan apa  yang  dilakukan  oleh  negara.  Terkadang,  putusan  hakim  dapat  memuaskan bagi  korban,  namun  tidak  jarang  justru  membuat  korban  kecewa,  karena putusannya jauh dari rasa keadilan yang diidam-idamkan korban dan masyarakat. Setelah  berkembangnya  paradigma baru  berupa restorative  justice yang menawarkan  solusi  berbeda.  Proses  penyelesaian  perkara  pidana  dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban. Pola  penyelesaian  perkara  dengan  model  mediasi  menjadikan  para  pihak  lebih banyak berperan mengatasi persoalannya. Praktek pemenuhan hak korban, secara tidak  langsung    akan  mempengaruhi  pertanggungjawaban  pidan  oleh  pelaku, kerena  akan  hakim  dalam  memutuskan  sebuah  perkara  dalam  bentuk  vonis, tentunya  akan  menggali  hal-hal  yang  meringankan  dari  sipelaku  dan  akan menyebutkan  dalam  amar  putusan,  karena  putusan  pengadilan  terhadap  pelaku pencabulan  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  pelaku  pencabulan  terhadap anak di Pengadilan Negeri Gorontalo.

## KESIMPULAN
Pada  kurun  waktu  2016  sampai  Tahun  2017  terdapat  21  Perkara Pencabulan  yang  divonis  oleh  pengadilan  dan  dari  hasil  penelitian  tersebut,  dan bentuk  pertanggungjawaban  pidana  oleh  pelaku  tindak  pidana  pencabulan terhadap anak di Kota Gorontalo melalui keputusan Pengadilan Negeri Gorontalo yaitu  terbagi  atas:  1)  Pertanggungjawaban  Pelaku  Dewasa  berupa  sanksi  pidana dan  sanksi  denda;  2)  Pertanggungjawaban  oleh  Pelaku  yang  masih  tergolonga anak berupa, sanksi tindakan bagi yang telah genap berusia 14 Tahun dan belum mencapai 18 Tahun, sedangkan terhadap pelaku anak yang telah berusia 14 Tahun
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
sampai  usia  18  Tahun  sanksinya  berupa  pidana  penjara  paling  lama  ½  dari maksimal  ancaman  pidana  penjara  bagi  pelaku  dewasa,  sedangkan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  pertanggungjawaban  pidana  oleh  pelaku  tindak  pidana pencabulan  terhadap anak  di  Kota  Gorontalo  melalui  putusan  Pengadilan  Negeri Gorontalo yaitu; 1) Usia Pelaku, 2) Adanya upaya penyelesaian diluar pengadilan, 3) Adanya pemenuhan hak korban oleh pelaku tindak pidana pencabulan.
Merujuk pada hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat merekomendasikan  beberapa  saran  dsebagai  berikut:    1)  Diharapkan  bagi pemangku  kepentingan,  segera  mengupayakan  terbentuknya  alternatif  sanksi pidana  sebagai  bentuk  alternative  pertanggungjawaban  pidana,  terhadap  pelaku pencabulan  yang  masih  tergolong  anak,  mengingat  dalam  ketentuan  sistem peradilan pidana anak, yang wajib diversi adalah jenis pidana yang tidak lebih dari 7  Tahun  maksimal  ancaman  pidananya,  sesuai  dengan  Pasal  7  ayat  (2)  Undang- undang  sistim  peradilan  pidana  anak,  2)  Diharapkan  bagi  Hakim  agar  dapat semaksimal  mungkin  mempertimbangkan  pertimbangan-pertimbangan  lainnya yang  sekiranya  dapat  memenuhi  rasa  keadilan,  baik  bagi  pelaku  terkait pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatannya,  terlebih  bagi  korban  dalam  hal terpenuhinya  hak-haknya,  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pelaku  berupa restitusi  yang  menunjukkan  adanya  pengertian  akan  penderitaan  korban sesuatu perbuatannya di dalam setiap putusan pengadilan.

## REFERENSI
Andayani,  I.  D.  A.  Y.  (2018).  Pidana  Penjara  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak. Jurnal Yustitia, 12(2), 56–66.
Anggoman, E. (2019). Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. Lex Crimen, 8(3).
Bonger, W. A. (1954). Inleiding tot de criminologie.
Candra,  S.  (2013).  Pembaharuan  Hukum  Pidana;  Konsep  Pertanggungjawaban Pidana  Dalam  Hukum  Pidana  Nasional  Yang  Akan  Datang.  Jurnal  Cita Hukum, 1(1), 95895.
Chazawi,  A.  (2022).  Tindak  Pidana  Pornografi.  Media  Nusa  Creative  (MNC Publishing).
Dewi,  I.  A.  A.  (2019).  Catcalling:  Candaan,  pujian  atau  pelecehan  seksual.  Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 4(2), 198–212.
Erdianti,  R.  N.  (2020).  Hukum  Perlindungan  Anak  Di  Indonesia  (Vol.  1). UMMPress.
Farin,  S.  E.  (2021).  Peran  Perempuan  Dalam  Pendidikan  Di  Indonesia  Pada Zaman Modern. OSF Preprints. May, 1(2), 1–6.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 1 (2022): 16-33 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Lewokeda,  M.  D.  (2018).  Pertanggungjawaban  pidana  tindak  pidana  terkait pemberian delegasi kewenangan. Mimbar Keadilan, 14(28).
Rahmi,  A.  (2018).  Urgensi  Perlindungan  Bagi  Korbankekerasan  Seksual  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Berkeadilan  Gender.  Jurnal  Mercatoria, 11(1), 37–60.
Riza,  F., & Sibarani,  F.  A. (2021).  Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak (Vol. 1). umsu press.
Sari,  I.  (2021).  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  Dalam  Hukum  Pidana  Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1).
Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5(1), 22–31.
Zein,  M.  F.  (2019).  Anak  dan  Keluarga  dalam  Teknologi  Informasi.  Mohamad Fadhilah Zein.