## PERAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM MENJAGA DAN MENCIPTAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM
Yolanda Britania 1 Dila Septiani 2 Muhammad Heru Ghibran 3 Dr. Pani Akhiruddin Siregar, MA 4

## Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: ylndbritania@gmail.com
upshut985@gmail.com mherughibran@gmail.com paniakhiruddin@umsu.ac.id Received  : Jan 19 th 2024 Revised  :   March 17 th 2024    Accepted  :  May 30 th 2024

## ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk memahami peran kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas  ekonomi  menurut  sudut  pandang  Islam.  Dalam  konteks ini,  stabilitas  ekonomi berpengaruh signifikan terhadap stabilitas keseluruhan negara. Kestabilan ekonomi suatu negara  sangat  tergantung  pada  kebijakan  ekonomi,  terutama  kebijakan  fiskal  dan moneter.  Kebijakan  fiskal  dan  kebijakan  moneter  adalah  dua  alat  utama  yang  dipakai pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  stabilisasi  ekonomi.  Perlunya  kebijakan  fiskal  oleh pemerintah adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran pajak guna memengaruhi kinerja  perekonomian  negara  tersebut.  Selanjutnya,  peran  kebijakan  moneter  penting dalam mengatur perekonomian melalui kontrol penawaran uang oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi  jumlah  uang  yang  beredar.  Kajian  Pustaka  dengan  mengacu  pada beberapa jurnal serta artikel dari website atau internet digunakan dalam metode penelitian kualitatif ini. Penelitian menyatakan bahwa dalam pandangan Islam, Kebijakan fiskal dan Kebijakan moneter memegang peran krusial dalam menjaga serta menciptakan stabilitas ekonomi di Indonesia.
Kata kunci : Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, Stabilitas perekonomian

## PENDAHULUAN
Perekonomian merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat. Pemerintah  sebagai  pemegang  mandat dituntut agar mampu melakukan pengelolaan  perekonomian,  baik  dalam skala  mikro  ataupun  yang  lebih  luas dalam  skala  makro.  Salah  satu  tugas pemerintah dalam pengelolaan perekonomian  adalah  menciptakan  dan menjaga stabilitas perekonomian. Stabilitas  negara  secara  keseluruhan sangat dipengaruhi oleh stabilitas perekonomian. Dalam ilmu ekonomi, stabilitas didefinisikan  sebagai  ketika  seluruh ekonomi  berjalan  sesuai  rencana,  dapat dikendalikan,  dan  berkesinambungan satu sama lain. Usaha  untuk  menjaga  perekonomian negara  tetap  stabil  dikenal  sebagai stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter, yang merupakan dua instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mencapai  tujuan  stabilitasi  ekonomi, sangat memengaruhi stabilitas
perekonomian  negara.  Untuk  menjaga stabilitas  perekonomian  yang  sehat, pemerintah  harus  membuat  kebijakan
fiskal  dan  moneter  yang  seimbang  dan tepat serta mengkoordinasikan kebijakan tersebut dengan baik. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian melalui  modifikasi  sistem  perpajakan atau  belanja  disebut  sebagai  kebijakan fiskal.  Sejak  awal,  tatanan  ekonomi Islam  telah  menempatkan  kebijakan fiskal  sebagai  hal  yang  sangat  penting.
Kebijakan  perpajakan  dianggap  sebagai sarana  untuk  mengatur  dan  mengawasi perilaku manusia, dan hal ini dipengaruhi oleh insentif yang diperoleh dari peningkatan pendapatan pemerintah melalui  pajak,  pinjaman,  atau  jaminan atas  pengeluaran  pemerintah.  Tujuan kebijakan  perpajakan  Islam  mungkin adalah  untuk  membangun  masyarakat yang ditandai dengan distribusi kekayaan  yang  adil,  dimana  aspek material dan spiritual memiliki arti yang sama.  Dalam  Islam,  upaya  peningkatan kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai mekanisme seperti zakat, infaq, dan  sedekah,  yang  diselenggarakan melalui  lembaga  yang  disebut  Baitul Mal.  Kebijakan  moneter  pada  dasarnya difokuskan  pada  pencapaian  tujuan menjaga stabilitas tingkat harga. Dengan meningkatkan  dan  menurunkan  jumlah uang  beredar,  kebijakan  yang  diambil oleh bank sentral mempengaruhi perekonomian. Peran bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneter melalui  berbagai  instrumen  diharapkan dapat  meredam  berbagai  gejolak  yang ditimbulkan  oleh  perekonomian  global. Dalam  mengendalikan  perekonomian secara makro, kebijakan moneter dengan memperhatikan ukuran standard moneter menjadi salah satu Solusi untuk memperbaiki aturan perekonomian dalam  peredaran  uang.  Upaya  ini dilakukan  dalam  rangka  memperoleh stabilitas  dari  segi  harga  dan  inflasi. Diantara kebijakan moneter yang diterapkan  oleh  Rasulullah  SAW  yaitu penetapan  Dinar  dan  Dirham  sebagai mata  uang  resmi  dan  larangan  transaksi riba. Terlepas dari pemaparan diatas,  penelitian  ini  akan  berfokus untuk  membahas  mengenai  apa  saja peran dari kebijakan fiscal dan moneter dalam menjaga dan menciptakan stabilitas perekonomian Indonesia menurut Perspektif islam.

## TINJAUAN PUSTAKA
Kebijakan Fiskal Kebijakan
fiskal adalah kebijakan  pemerintah  yang  mengatur kinerja ekonomi melalui penerimaan dan pengeluaran  pemerintah.  Kebijakan  ini mengatur seluruh pendapatan dan pengeluaran  negara  untuk  menjaga stabilitas  ekonomi  dan  mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Kedua  jenis kebijakan fiskal adalah aktif (pemerintah mengubah  tingkat  pajak  atau  rencana pengeluaran)  dan  pasif.  Kebijakan  yang dikenal  dengan  kebijakan  fiskal  pasif adalah kebijakan yang cenderung meningkatkan surplus pemerintah (mengurangi  defisit  pemerintah)  atau meningkatkan  surplus  pemerintah  tanpa adanya  tindakan  tegas  dari  pengambil kebijakan.  Imam  al-Ghazali  meyakini bahwa  kebijakan  fiskal  merupakan  cara untuk  mencapai  tujuan  hukum  syariah, seperti meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan,
kehidupan,  kekayaan,  kepemilikan  dan kecerdasan. Ibnu  Khaldun  berpendapat bahwa  kebijakan  fiskal  mempunyai  tiga fungsi  besar:  alokasi,  alokasi  dan stabilisasi. Dengan memotong pajak dan meningkatkan belanja pemerintah, kebijakan fiskal dapat menjadi penangkal  resesi dan menciptakan stabilitas  perekonomian.  Tujuan  dari kebijakan  fiskal  sendiri  adalah  untuk membuat masyarakat bertanggung jawab  atas  kemiskinan  dan  krisis ekonomi. Dalam kebijakan
fiskal menurut  perspektif  islam,  pemasukan atau pendapatan negara bersumber dari beberapa instrument sebagai berikut:
a. ZISWA
Zakat  dalam  agama  Islam
mengacu pada sejumlah kekayaan tertentu yang dibagikan kepada individu yang memenuhi kriteria tertentu dan memenuhi kewajibannya. Zakat merupakan  salah  satu  bentuk pendapatan  di  negara-negara Islam  yang  digunakan  sebagai penyeimbang dan sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan jumlahnya biasanya lebih kecil dibandingkan  pajak.  Namun infaq,  wakaf  dan  sedekah merupakan pemberian sukarela yang  sangat  dianjurkan  dalam
Islam.
b. Kharaj
Pajak  yang  dikenal  sebagai Kharaj dipungut atas tanah milik pribadi.  Sesuai  aturan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB), pajak ini dikenakan setiap tahun atas seluruh tanah dan bangunan milik  pribadi.  Namun  pajak tersebut tidak ditentukan berdasarkan zonasi atau klasifikasi lahan, melainkan berdasarkan tingkat produktivitas lahan tersebut. c. Jizyah Jizyah adalah pajak yang dibayarkan  oleh  non-Muslim sebagai  imbalan  atas  fasilitas sosial,  ekonomi,  kesejahteraan, dan  keamanan  yang  mereka terima  dari  negara  Islam.  Pada era sekarang jizyah bisa dikatakan  seperti  pajak  hidup yang dipungut pemerintah terhadap  orang  asing  yang masuk  dan  tinggal  di  wilayah pemerintahan,disini disebut dengan visa. d. Khums Dana yang berasal dari ghanimah yaitu seperlima rampasan perang disebut
dengan  khums.  Surat  Al-Anfal khususnya  ayat  41  membahas tentang pembagian harta rampasan  tersebut.  Menurut ulama  Syiah,  khumus  harus diterapkan  pada  segala  bentuk pendapatan  dengan  tarif  20%. Di  sisi  lain,  ulama  Sunni berpendapat  bahwa  ayat  ini hanya berkaitan dengan rampasan perang. Namun Imam Abu Ubaid sebagaimana dikutip  Adiwarman  A.  Karim berpendapat  bahwa  khumus mencakup  barang-barang  yang ditemukan  dan  diambil,  tidak hanya sebatas rampasan perang. e. Usyur Di negara-negara Islam, terdapat pungutan yang disebut dengan  Usyur  yang  dikenakan terhadap  barang-barang  yang masuk atau berasal dari negara-negara  tersebut.  Pajak yang  berbentuk  bea  masuk  ini dipungut  setiap  tahun  dan berlaku khusus untuk pedagang. Perlu diketahui bahwa  pajak  ini  hanya berlaku untuk barang-barang yang berasal  dari  negara  Islam  itu sendiri,  dengan  syarat  nilainya melebihi 200 dirham.
f. Pinjaman
Dalam  ekonomi  Islam,  sistem riba  dan  bunga  tidak  dikenal, dan konsep pemungutan pajak, bagi  hasil,  pinjaman,  kredit, dan  utang  semuanya  dianggap sebagai  sumber  pendapatan sekunder, baik di dalam negeri maupun internasional.
g. Penerimaan lainnya
Kaffarat  adalah  denda.  Dalam kasus di mana seseorang meninggal  dan  tidak  memiliki ahli  waris,  harta  warisannya
dimasukkan  sebagai  pendapatan negara.
Secara  umum,  anggaran  negara Islam terbagi menjadi: a. Belanja untuk Pengeluaran untuk keperluan operasional penting pemerintah. b. Belanja  umum  yang  dilakukan oleh  pemerintah  terlibat  dalam pengeluaran umum ketika sumber daya keuangan melimpah. c. Belanja  umum  yang  berkaitan dengan Pendanaan publik dialokasikan untuk proyek- proyek yang disetujui masyarakat, termasuk pembangunan  jalan,  lembaga pendidikan, dan jembatan. Kebijakan Moneter Pengaturan jumlah uang beredar  dalam  perekonomian  yang disebut  dengan  kebijakan  moneter dilakukan  untuk  memastikan  kondisi makroekonomi berfungsi sesuai ekspektasi. Hal ini melibatkan pengelolaan jumlah  uang  yang  beredar dengan  tujuan  menstabilkan  harga  dan mengendalikan inflasi. Sebagai otoritas moneter,  bank  sentral  bertanggung jawab  menjaga  keseimbangan  antara jumlah  uang  beredar  dan  ketersediaan barang. Hal ini penting untuk mencegah inflasi, meningkatkan lapangan  kerja,  dan  memfasilitasi kelancaran arus barang dan jasa.
a. Kebijakan moneter ekspansif, yang meningkatkan sirkulasi uang.
b. Kebijakan  moneter  kontraktif, yang  mengurangi  jumlah  uang
yang beredar. Kebijakan  moneter  mencakup berbagai  alat  seperti  kebijakan  pasar terbuka (operasi pasar terbuka), persyaratan cadangan minimum, perhitungan  suku  bunga,  diskon,  dan bujukan  moral.  Indikator  dan  orientasi berfungsi  sebagai  komponen  utama kebijakan moneter, yang akan dijelaskan
di  bawah  ini.  Indikator  dan  orientasi kebijakan  moneter  mencakup  aspek- aspek berikut. a. Tingkat Suku Bunga Penentuan  tingkat  suku  bunga yang optimal untuk merangsang investasi merupakan  tujuan  utama  dari kebijakan moneter yang berfokus  pada  suku  bunga. Untuk  mencapai  hal  ini,  bank sentral  menerapkan  langkah- langkah ekspansi moneter untuk menurunkan suku bunga ketika  melebihi  tingkat  yang diinginkan,  dan  sebaliknya,
menaikkan  suku  bunga  ketika turun  di  bawah  tingkat  yang diinginkan. b. Uang beredar Kebijakan moneter dengan agregat  moneter  (uang  yang beredar) sebagai sasaran antara (intermediate target)
memberikan  dampak  positif berupa  stabilisasi  suku  bunga. Jika  jumlah  uang  berfluktuasi, yaitu  melebihi  atau  turun  di bawah jumlah yang ditetapkan, maka bank sentral akan memperketat  atau  memperluas uang  untuk  menjaga  jumlah uang pada jumlah yang ditetapkan.
Dari  pemaparan  diatas,  perlu diingat Kembali bahwa islam melarang keras adanya praktik riba dalam sistem perekonomian.  Untuk  itu  pada  zaman Rasulullah  SAW  terdapat  beberapa kebijakan  moneter  yang  ditetapkan olehnya, diantaranya sebagai berikut.
1. Penetapan  Dirham  dan  Dinar sebagai mata uang resmi: Dirham  dan  dinar  yang  terbuat dari  logam  mulia  seperti  emas dan  perak  cenderung  stabil seiring waktu, yang dapat mengurangi votalitas dan fluktuasi nilai mata uang, membantu  menjaga  stabilitas
harga  dan  mencegah  inflasi  di negara yang menerapkannya.
2. Larangan Transaksi Riba Kebijakan  moneter  sebenarnya bukannya  hanya  mengutamakan suku bunga, Bahkan pada zaman Rasulullah SAW, kebijakan  moneter  dijalankan tanpa instrumen bunga atau riba. Selain itu, teori ekonomi mengatakan bahwa inflasi disebabkan  oleh  suku  bunga yang tinggi. Di Indonesia, bunga sudah  membebani  APBN  untuk membayar bunga obligasi perbankan  konvensional  yang telah  dibantu  oleh  Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Stabilitas Perekonomian Stabilitas  Dalam  ilmu  ekonomi, stabilitas  didefinisikan  sebagai  ketika seluruh ekonomi berjalan sesuai rencana, dapat dikendalikan, dan berkesinambungan  satu  sama  lain. Usaha untuk menjaga agar perekonomian suatu negara tetap berada pada  level  yang  stabil  dikenal  sebagai stabilitas ekonomi. Dalam jangka panjang, perekonomian yang stabil akan mengurangi ketidakpastian dan mendorong  peningkatan  pertumbuhan ekonomi.  Tentu  saja,  stabilitas  ekonomi akan dicapai hanya jika kebijakan fiskal dan moneter diterapkan dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  memberikan  analisis  deskriptif kualitatif yang menjelaskan fenomena, data, dan penelitian sebelumnya, dan selanjutnya menarik kesimpulan  dari  subjek  yang  relevan. Pilihan  untuk  menggunakan  metode penelitian ini berakar pada kecenderungan  pendekatan  kualitatif untuk menggali topik atau permasalahan dengan lebih mendalam,  akurat,  dan  jelas,  sambil mengandalkan  bukti  faktual.  Untuk mengumpulkan data, peneliti
menggunakan teknik penelitian kepustakaan,  yang  termasuk  dalam ranah  sumber  data  sekunder  yang dapat membuktikan keabsahan informasi.  Untuk  mencapai  hal  ini, peneliti menggunakan literatur primer yang  terdiri  dari  jurnal,  artikel,  dan laporan  penelitian  sebelumnya  yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas.

## HASIL
Peran  Kebijakan  Fiskal  terhadap Stabilitas Perekonomian di Indonesia menurut Pandangan Islam Kebijakan fiskal Islam diharapkan dapat secara efektif melaksanakan  tugas  alokasi,  distribusi, dan  stabilisasi  di  negara-negara  yang memiliki  karakteristik  khusus  mengenai orientasi  nilai,  dimensi  etika,  dan dimensi  sosial  dalam  pendapatan  dan pengeluaran negara-negara Islam. Kebijakan fiskal Islam memiliki karakteristik berikut: a. Pengeluaran negara yang dilakukan berdasarkan pendapatan  untuk  mengurangi deficit anggaran b. Sistem perpajakan yang berjalan secara proporsional dikenal dengan sistem pajak proporsional.  Misalnya,  dalam kasus  Kharaj,  besaran  pajak dihitung dengan mempertimbangkan faktor- faktor  seperti  kesuburan  tanah, metode  irigasi  yang  digunakan, dan  jenis  tanaman  tertentu  yang dibudidayakan.
c. Penghitungan zakat perdagangan  ditentukan  oleh keuntungan  yang  dihasilkan, bukan kuantitas barangnya. Adapun zakat untuk perdagangan,  jumlah  zakatnya berasal  dari  keuntungan  yang diperoleh, sehingga tidak memperhitungkan biaya produksi.
Menurut  hukum  Islam,  kebijakan  fiskal adalah  hak  rakyat.  Oleh  karena  itu, kebijakan  fiskal  harus  difokuskan  pada pembentukan  sistem  distribusi  ekonomi yang  adil  daripada  hanya  meningkatkan ekonomi  dan  kesejahteraan  rakyat.
Kebijakan  fiskal  melakukan  banyak  hal dalam  perekonomian  negara. Pertama, tujuan kebijakan fiskal adalah membantu perekonomian mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Dalam hal ini, kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pemotongan  pajak.  Jika  pajak  lebih rendah,  konsumen  akan  memiliki  lebih banyak  uang  untuk  dibelanjakan  dan diinvestasikan. Kemudian, dalam mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi, kebijakan  fiskal  juga  berfungsi  untuk menjaga  stabilitas  dan  kontrol  anggaran pengeluaran  dan  belanja  pemerintah. Kedua, untuk mengurangi pengangguran,  membuka  lebih  banyak kesempatan kerja. Perekonomian negara akan terjejas oleh peningkatan pengangguran. Perlambatan pertumbuhan  ekonomi  menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran. Dimungkinkan untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan  lebih  banyak  lapangan kerja  jika  anggaran  belanja  pemerintah digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ketiga, mendorong investasi  melaui  Tax  holiday,  Tax Allowance,  Super  Deducation  Tax  dan pengendalian  impor  (berupa  mengatasi problem  deficit  ganda  dalam  neraca pembayaran,  mendorong  public  untuk lebih produktif, memperjuangkan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi serta mengembangkan produktifitas  dan  daya  saing). Keempat, Meningkatkan sektor pertanian . Peran Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian di Indonesia Menurut Pandangan Islam Salah  satu  komponen  stabilitas nasional dan tujuan pembangunan
nasional adalah mempertahankan stabilitas  moneter.  Kebijakan  moneter yang stabil sangat memengaruhi aktivitas  ekonomi.  Untuk  menciptakan kondisi  perekonomian  yang  harmonis, bank sentral harus memiliki kemampuan untuk  menjaga  stabilitas  moneter.  Jika dibandingkan  dengan  negara  maju, kebijakan  moneter  memiliki  peran  yang lebih  besar  di  negara  berkembang seperti  Indonesia.  Untuk  mencapai tingkat  stabilitas  yang  lebih  baik  dalam jumlah  uang  beredar,  sangatlah  penting untuk  menerapkan  pendekatan  yang cermat  terhadap  belanja  domestik  dan perdagangan  internasional.  Hal  ini  akan memastikan  bahwa  kebijakan  fiskal, yang  berkaitan  dengan  pengeluaran pemerintah,  seimbang  secara  harmonis. Perbankan  di  Indonesia  memainkan peran  penting  dalam  proses  ini  dengan menerapkan kebijakan moneter makroprudensial  melalui  pemanfaatan instrumen  yang  tersedia.  Tujuan  utama kebijakan moneter adalah untuk mengawasi dan mempengaruhi stabilitas,  aktivitas,  dan  pertumbuhan perekonomian.  Sebagaimana  tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun  1999,  dan  selanjutnya  diubah dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2009,  Bank  Indonesia  mempunyai tanggung  jawab  untuk  menjaga  laju inflasi  dengan  menjaga  kestabilan  nilai rupiah yang pada akhirnya mempengaruhi  harga  barang  dan  jasa. Sejak  Juli  2005,  Bank  Indonesia  telah menerapkan Inflation Targeting Framework  (ITF)  sebagai  kerangka kebijakan  moneternya.  ITF  dirancang khusus  untuk  mencapai  target  inflasi  di masa  depan,  yang  dipublikasikan  untuk menunjukkan komitmen dan akuntabilitas  bank  sentral.  Sebagai otoritas  dan  lembaga  moneter  yang bertugas menstabilkan  sistem  keuangan, Bank Indonesia berpegang pada prinsip-
prinsip ekonomi dan nilai-nilai keuangan  syariah  dalam  menjalankan operasionalnya dan mendorong pembangunan ekonomi melalui keuangan  syariah.  Hal  ini  dicapai
dengan  menerapkan  kebijakan  pasar terbuka, menetapkan cadangan minimum,  menetapkan  tingkat  diskon, dan menggunakan bujukan moral sebagai  bagian  dari  kerangka  kebijakan moneter.  Tujuan  utama  kerangka  ini adalah untuk menjamin stabilitas perekonomian, meningkatkan kesempatan  kerja,  menjaga  stabilitas harga,  mendorong  stabilitas  neraca pembayaran, dan mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Tujuan-tujuan ini  selaras  dengan  komitmen  Bank Indonesia  terhadap  transparansi,  tata kelola yang baik, keadilan, dan produktivitas,  dalam  upaya  mencapai target  inflasi  di  masa  depan  yang dikomunikasikan kepada masyarakat. Dalam sistem moneter konvensional,  tujuan  utama  alat kebijakan  moneter  adalah  untuk mengatur  aliran  mata uang di masyarakat.  Namun  prinsip  Islam melarang penggunaan instrumen berbasis  bunga  di  pasar,  sehingga menggeser  fokus  kebijakan  moneter Islam  ke  arah  menjaga  sirkulasi sumber  daya  ekonomi.  Oleh  karena itu, badan pengatur harus memastikan ketersediaan badan usaha dan ekonomi  untuk  mendukung  tujuan tersebut.  Produk  keuangan  syariah memainkan  peran  penting  dalam menarik potensi investasi dari masyarakat,  mengurangi  waktu  yang dibutuhkan pemodal untuk menyimpan  uang  mereka  seminimal mungkin. Namun, hal ini secara tidak sengaja dapat menghambat kecepatan pertumbuhan ekonomi. Intinya, penerapan peraturan yang mendorong peluang  usaha,  produk  keuangan syariah,  dan  langkah-langkah  lain terkait  aliran  dana  akan  berkontribusi pada percepatan perekonomian.
Tujuan  kebijakan  moneter
Islam  konsisten  dengan  kebijakan moneter secara keseluruhan, termasuk menjamin stabilitas mata uang domestik dan internasional, mendorong keragaman instrumen keuangan, menjaga likuiditas, mendorong transparansi sistem keuangan, dan membangun mekanisme  pasar  yang  efektif  untuk mendukung  pertumbuhan  ekonomi.
Namun  terdapat  perbedaan  mendasar antara  prinsip  moneter  konvensional dengan  prinsip  moneter  berbasis syariah.  Prinsip  syariah  melarang penggunaan  jaminan  nilai  nominal atau suku bunga. Akibatnya, penerapan kebijakan moneter berbasis syariah  tidak  dapat  dicapai  melalui penyesuaian  otomatis  suku  bunga sebagai target operasional agar selaras  dengan  tujuan  kebijakan. Namun  demikian,  menurut  banyak pakar  ekonomi  Islam,  instrumen kebijakan moneter konvensional tertentu,  termasuk  rasio  cadangan deposito, suasion moral, dan penyesuaian  basis  moneter,  masih dapat digunakan untuk tujuan
pengaturan  mata  uang  dan  kredit, baik  dalam  skala  luas  maupun  dalam skala  besar,  secara  tepat  sasaran. Sekuritas ekuitas juga dapat berfungsi sebagai  alat  untuk  mengendalikan operasi pasar terbuka. M. Umer Chapra menegaskan, agar mekanisme instrumen  kebijakan  moneter  selaras dengan syariah Islam, harus
mencakup  enam  elemen  penting,
yaitu sebagai berikut: 1. Target Pertumbuhan M dan  Mo. Setiap  tahunnya, bank sentral bertugas menentukan perluasan peredaran  uang  (M)  sesuai dengan  tujuan  perekonomian bangsa. Pertumbuhan M sangat terkait dengan perluasan  uang  yang  beredar dan  cadangan  devisa  yang dimiliki  oleh  bank  sentral. Sangat  penting  bagi  bank sentral  untuk  secara  cermat memantau alokasi dana kepada pemerintah, bank komersial, dan lembaga keuangan,  untuk  memastikan
bahwa proporsinya ditetapkan berdasarkan kondisi  perekonomian  dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. 2. Saham Publik terhadap Deposito  Atas  Unjuk/Uang Giral . Untuk membiayai inisiatif sosial yang bermanfaat,  bank  komersial wajib mengalokasikan sebagian  tertentu  dari  giro mereka  (hingga  25%)  kepada pemerintah. Dana ini berkontribusi  pada  produksi dan distribusi barang dan jasa penting yang memenuhi kebutuhan  berbagai  lapisan masyarakat. 3. Cadangan  Wajib  Resmi . Bank komersial harus menyetorkan sejumlah cadangan  wajib  ke  bank sentral.  Persyaratan cadangan wajib membantu mengamankan  simpanan  dan membantu menyediakan likuiditas  yang  cukup  bagi bank. 4. Pembatasan  Kredit .  Untuk mempertahankan target moneter dan mendorong persaingan  yang  sehat  di antara  bank-bank  komersial, kebijakan tersebut menetapkan batas kredit yang menentukan sejauh mana penciptaan kredit. 5. Alokasi Kredit yang Berorientasi pada Nilai . Peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan pencapaian  kredit.  Alokasi kredit  mempunyai  pengaruh langsung  terhadap  cadangan bank umum.
6. Teknik Lain . Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penting untuk melengkapi teknik kualitatif dan kuantitatif tersebut
dengan alat tambahan, seperti persuasi etis.
Berikut  di  bawah  ini  negara- negara  yang  menggunakan sistem kebijakan moneter
Islam: 1. Regulasi Moneter Iran , Iran adalah negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai  republik  Islam  pada tahun  1979.  Melalui  gerakan revolusioner  yang  dipimpin oleh Khomeini, sistem politik Iran diubah dari kerajaan/monarki yang semula menjadi Republik
Islam.  Sesuai  dengan  prinsip Islam,  sistem  ekonomi  dan kebijakan  moneter  di  Iran diatur  oleh  Republik  Islam Iran.  Pemerintah  Republik Islam Iran telah mengamanatkan bahwa bank- bank Iran harus menghapuskan  sistem  riba sebagai bagian dari kebijakan moneter  mereka.  Kebijakan ekonomi  Iran  berpedoman pada  prinsip  hukum  syariah, sehingga mengharuskan penghapusan unsur-unsur yang  dilarang  Islam  dan diganti  dengan  unsur-unsur yang  sejalan  dengan  ajaran Islam.  Pihak  berwenang  di Iran  menggunakan  berbagai instrumen moneter untuk mengelola perekonomian mereka, termasuk Rasio Persyaratan Cadangan, operasi  pasar  terbuka  yang disesuaikan,  tingkat  diskon, plafon kredit, dan rasio keuntungan  minimum  yang diharapkan  dari  bank,  serta bagian keuntungan bank dalam berbagai kontrak.
2. Regulasi  Moneter  Saudi Arabia ,  Syekh  Mohammed
Abdul  Wahab  mempunyai peranan  yang  sangat  penting dalam  berdirinya  Kerajaan
Arab Saudi, yang menjadikan
Abdul Aziz bin Abdulrahman Al Saud sebagai raja pertama berupaya  menjadikan  Arab Saudi  sebagai  negara  yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip  Islam.  Nabi menjalankan pemerintahannya. Sebagai negara  yang  menganut  dan berlandaskan  prinsip  syariah, Arab Saudi menjalankan aktivitas  moneternya  dengan menggunakan peraturan moneter  yang  memasukkan prinsip syariah. 3. Regulasi  Moneter  Pakistan ,
Arab  Saudi,  sebagai  negara yang  berlandaskan  prinsip- prinsip  syariah,  menjalankan operasi  moneternya  sesuai dengan peraturan yang mencakup prinsip-prinsip syariah. Sejak didirikan, Pakistan telah menganut prinsip-prinsip  Syariah,  yang sangat  mempengaruhi  sistem perbankan  negara  tersebut, sebagaimana  ditentukan  oleh konstitusi berbasis Islam. Pakistan  telah  membentuk departemen di bank sentralnya  untuk  mengelola ekonomi  Islam,  yang  salah satu tugasnya adalah mempelajari  konsep-konsep ekonomi Islam.

## 4. Regulasi Moneter Indonesia
Indonesia  merupakan  negara yang menganut konsep ganda yaitu  ekonomi  konvensional dan  hukum  syariah  dalam kebijakan ekonominya, sehingga kebijakan moneternya perlu diatur. Untuk mencapai tujuan Kebijakan  Moneter  Syariah (OMS), Bank Indonesia baru- baru ini menerbitkan Peraturan  Bank  Indonesia
Nomor: 10/36/PBI/2008 yang fokus pada pelaksanaan Pengendalian Mata Uang Syariah. Peraturan ini menekankan pentingnya menjaga  stabilitas  nilai  mata uang, karena berdampak langsung terhadap pembangunan  ekonomi  suatu negara  secara  keseluruhan. Memastikan  stabilitas  nilai mata  uang  adalah  hal  yang paling penting dalam pengelolaan mata uang Islam, karena  hal  ini  menandakan stabilitas  tingkat  harga  yang diperlukan  untuk  mencapai tujuan ekonomi.

## KESIMPULAN
Kebijakan  fiskal  mencakup upaya  pemerintah  untuk  mengatur kinerja perekonomian melalui pengelolaan  mekanisme  pendapatan dan  belanja  pemerintah.  Kebijakan fiskal merupakan
kebijakan pemerintah  untuk  mengatur  seluruh pendapatan  dan  pengeluaran  nasional dalam  rangka  menjaga  stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Ada  dua kategori kebijakan fiskal yang berbeda:  kebijakan  fiskal  aktif  dan kebijakan  fiskal  pasif.  Kebijakan fiskal  aktif  melibatkan  pemerintah yang  menerapkan  perubahan  tingkat pajak  atau  rencana  pengeluaran.  Di sisi  lain,  kebijakan  fiskal  pasif mengacu pada kebijakan yang bertujuan  untuk  meningkatkan  defisit atau surplus pemerintah tanpa memerlukan  tindakan  tegas  dari pembuat  kebijakan.  Indikator  dan pedoman  kebijakan  moneter  adalah sebagai berikut. Ketiga, Islam dengan tegas  melarang  riba  dalam  sistem perekonomian.
Stabilitas perekonomian merupakan  upaya  untuk  menjaga kestabilan tingkat stabilitas perekonomian suatu negara.
Perekonomian yang stabil akan mengurangi ketidakpastian perekonomian dan menghasilkan pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih baik dalam jangka panjang. Di  negara  Islam,  kebijakan fiskal bertugas memenuhi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dengan mempertimbangkan karakteristik unik  dari  nilai-nilai  masyarakat,  etika, dan dimensi sosial dalam hal pendapatan dan pengeluaran. Meningkatnya pengangguran  dapat  disebabkan  oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional, di mana bunga digunakan sebagai  alat  untuk  mengatur  jumlah uang beredar, regulator harus memprioritaskan  pengembangan  usaha ekonomi  dan  produk  keuangan  syariah untuk menarik investasi publik. Tujuan mendasar dari kebijakan moneter Islam sejalan dengan kebijakan moneter  konvensional,  yaitu  menjaga stabilitas mata uang, menetapkan berbagai instrumen keuangan, memastikan likuiditas, mendorong transparansi dalam sistem keuangan, dan menerapkan  mekanisme  pasar  yang efektif  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi  yang  diinginkan.  Arab  Saudi, negara  yang  didirikan  dan berkomitmen pada  prinsip-prinsip  syariah  Islam,
menjalankan  operasi  moneternya  sesuai dengan  peraturan  ini.  Ketika  suatu negara memiliki Konstitusi yang berdasarkan  Islam,  maka  bank-bank  di negara  tersebut  akan  mengikuti  prinsip- prinsip  syariah  dalam  operasionalnya. Pakistan  telah  membentuk  divisi  untuk mengawasi  ekonomi  Islam  di  bank sentralnya, salah satu tanggung jawabnya  adalah  mempelajari  konsep- konsep  ekonomi  Islam.  Bank  sentral Indonesia  menerapkan  konsep  ganda dalam  kebijakan  ekonominya,  yang mencakup  prinsip  konvensional  dan Islam, sehingga memerlukan pengelolaan  kebijakan  moneter  yang cermat. SARAN
Berdasarkan  temuan  penelitian dan  kesimpulan,  saran  yang  dapat diajukan adalah sebagai berikut: 1. Kemampuan pemerintah Indonesia untuk secara efektif menjaga  stabilitas  moneter merupakan  aspek  dan  tujuan penting dari kemajuan nasional. Kehadiran kebijakan moneter yang stabil juga  mempunyai  pengaruh yang signifikan terhadap upaya perekonomian. 2. Bank Indonesia, sebagai lembaga  yang  bertanggung jawab menjaga otoritas moneter  dan  stabilitas  sistem keuangan di Indonesia, diharapkan  dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi keuangan syariah. Pembangunan ini harus mencakup prinsip-prinsip keadilan,  efisiensi,  dan  tata kelola  yang  efektif.  Melalui penyediaan peluang perekonomian, produk keuangan syariah, dan regulasi terkait peredaran uang  di  masyarakat,  Bank Indonesia berupaya mempercepat kemajuan perekonomian. 3. Indonesia,  dengan  mayoritas penduduknya beragama Islam, diperkirakan akan mengikuti jejak negara- negara  lain  yang  menerapkan strategi keuangan Islam, seperti  Arab  Saudi,  negara yang telah mencapai perkembangan signifikan dalam  skala  global.  Dimana Saudi Arabia yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam regulasi moneter  nya  dapat  bersaing dengan  negara-negara  maju lainnya  yang  menggunakan prinsip konvensional, hal tersebut  membuktikan  bahwa kebijakan moneter Islam
dapat besaing secara seimbang  dengan  kebijakan moneter konvensional. 4. Terdapat  pandangan  optimis bagi  para  peneliti  di  masa depan untuk mendalami kajian tentang bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkontribusi  dalam  menjaga dan  membangun  stabilitas perekonomian  di  Indonesia dari sudut pandang Islam, dan tidak membatasi ruang lingkupnya hanya pada Indonesia  saja.  Diharapkan para  peneliti  di  masa  depan akan memiliki kapasitas untuk melakukan analisis komparatif kebijakan moneter  dan  fiskal  antara Indonesia  dan  negara-negara lain  yang  juga  menganut prinsip-prinsip Syariah dalam kerangka keuangan dan peraturan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal
A,  F.  R.,    Aimon,  H.  (2022).  Analisis Dampak  Instrrumen  Kebijakan Moneter  Terhadap  Stabilitas Perekonomian di Indonesia. JKEP: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN , 21-28. Aini,  I.  (2019).  Kebijakan  Fiskal  dalam Ekonomi Islam. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum , 43-50. Arif,  M.  M.,    Tohari,  A.  (2006). PERANAN KEBIJAKAN MONETER DALAM MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN
INDONESIA SEBAGAI RESPON TERHADAP FLUKTUASI PEREKONOMIAN DUNIA. Bulletin Of Monetary Economics and Banking . Ayyub,  Anshory,  M.  N.,    Pradiandy, H. (n.d.). PERAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGATASI KRISIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. JEI  (Jurnal  Ekonomi Islam .
Aziz,  R.  A.,    Setiawan,  I.  (2023).
Kebijakan  Moneter  di  Negara
Islam dan Negara Muslim: Iran, Pakistan,  Saudi  Arabia,  dan Indonesia. Tawazun:  Journal  of
Sharia Economic Law , 210-214. Handoko, D. O., Putra, P. A., Ismail, R., Soemitra, A. (2023). BAURAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER TERHADAP PEREKONOMIAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH. Jurnal Tabarru': Islamic Banking dan Finance , 12-20. Mujasmara,  D.  F.,  Panggabean,  R.  T., Muliana,  R.  S.,  Nugrahadi  ,  E. W.,  Rinaldi, M. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Indonesia. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research , 1-12. Nurlina,    Zurjani.  (2018).  Dampak Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter dalam  Perekonomian  Indonesia. JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA , 126-136. Paramita,  R.  (2021).  EFEKTIVITAS KEBIJAKAN  FISKAL  DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM MENGATASI INFLASI DI INDONESIA PERIODE  1984-2019. JURNAL BUDGET , 152-168.
Pardamean,  A.  T.  (n.d.).  DAMPAK
KEBIJAKAN  FISKAL  DAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA. QE  Journal ,  36-
51. Putra,  M.  U.  (2015).  PERAN  DAN
KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMATERA  UTARA. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil , 41-49. Ramadhan,  D.  A.  (n.d.).  Tujuan  dan
Fungsi  Kebijakan  Fiskal  Di Indonesia. 1-16. Rukiah,    Daulay,  U.  D.  (2022).  Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia:  Tinjauan  Ekonomi Syariah. TAZKIR: Jurnal Penelitian  Ilmu-ilmu  sosial  dan Keislaman , 73-90. Syamsuri,  Rahmania,  N.,    Lahuri,  S. B. (2022). KEBIJAKAN MONETER INDEPENDEN MENURUT  IBNU  KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP STABILITAS EKONOMI INDONESIA. Ekonomi Islam , 186-200.