Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEKERJA MIGRAN YANG MENGALAMI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Muhammad Iqbal Firdaus 1 , Frans Simangunsong 2* 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia E-mail: frans@untag-sby.ac.id

## Abstract
Indonesia is the fourth most populous country in the world, where it is possible that there are many people, whose wealth is not strong enough to find their income through work. Indonesia's goal is to expect the government to produce clear jobs and clear wages. Many citizens want and accept foreign workers. At that time, Indonesia was sending workers abroad. However, it saddened the Indonesian people. Many cases are made by organized human trafficking investigators. However, all this does not cover the fact that many people are attracted to human trafficking by paying a lot of money by working abroad or even in the country. These various regulations are considered an attempt at protectionism by the Indonesian government. Human trafficking is a crime defined under the law. Recognizing the crime of human trafficking, law enforcement is weak, there are human traffickers who try to use the victims as illegal workers in the bad conditions of society.
Keywords : Legal Protection, Human Trafficking, Migrant Workers

## Abstrak
Indonesia  ini  adalah  negara  yang  penduduk  paling  terpadat  ke-4  di  seluruh  dunia,  dimana kemungkinan  banyak  masyarakat  luar  sana  dengan  ekonomi  yang  cukup  rendah  untuk  mencari penghasilan dari pekerjaan. Tujuan Indonesia diharapkan pemerintah yang menghasilkan kerja sangat jelas  serta  gaji  sangat  jelas  banyak  warga  membutuhkan  dan menyambut tenaga  kerja  asing. Saat itu Indonesia sedang mengirimkan kemampuan kerja ke luar negeri. Namun benar – benar memilukan pada  warga  Indonesia.  Permasalahan  banyak  yang  dilakukan  dalam  penyidik  tindak  perdagangan orang yang merupakan terorganisasi transnasional. Namun, semua itu tidak menutup fakta  bahwa banyaknya orang yang tertipu menjadi human trafficking dengan menjanjikan banyak uang dengan berprofesi  ke  luar  negeri  alias  terutama  di  dalam  negeri.  Berbagai  regulasi  tersebut  dinilai  sebagai upaya dalam bentuk perlindungan dari pemerintah Indonesia. Perdagangan manusia adalah kejahatan khusus di bawah Konstitusi. Kesadaran akan kejahatan perdagangan manusia, lemahnya penegakan hukum,  adanya  pelaku  perdagangan  manusia  yang  berusaha  memanfaatkan  para  korban  tersebut sebagai pekerja ilegal, dan situasi negatif di masyarakat.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang, Tenaga Migran

## PENDAHULUAN
Indonesia  ini  terus  menjadi  berkembangnya  kemajuan  yang  menolong terdapatnya  kebutuhan  pekerjaan  yang  menimbulkan  kesusahan  pada  lapangan pekerjaan yang lebih besar dari ada di dalam negara. Kejahatan ini dalam wujud negeri – negeri  yang  tumbuh  yang  mempunyai  penduduk  besar  yang  mempunyai  jumlah penduduk  laki – laki  serta  wanita  yang  tidak  proporsional.  Nyaris  seluruh  negeri  ikut serta  pada  jaringan  perdagangan  orang  serta  di  mana  orang  dideportasi  ke  negara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
mereka. Korban perdagangan orang pada pekerja imigran ini kurang lebih 50 persen dari tenaga kerja.
Indonesia  yang  berada  di  luar  negeri  jadi  korban  perdagangan  manusia. Permasalahan perdagangan orang terus menjadi bertambah sebab jumlah keuntungan yang  diperoleh  sangat  besar.  Tindak  pidana  perdagangan  orang  tercantum  salah  satu terbanyak  ke  2  tingkatan  dunia  yang  menghasilkan  kurang  lebih(  26.  590  dolar  AS) sebesar 373 juta rupiah. Mengatakan 232 penuntutan permasalahan perdagangan orang pada  tahun  2019.  Dari  sebagian  permasalahan  ini  selalu  terjalin  yang  dirasakan  oleh aspek berarti pemicu hendak terbentuknya tindak pidana perdagangan orang.
Tindak pidana perdagangan orang memanfaatkan dengan istilah perkara sosial, ekonomi,  kasus,  ataupun  bencana  alam  yang  membentuk  orang – orang  terpaksa  buat mencari pekerjaan buat bertahan hidup. pada awal mulanya diiming – iming di luar negeri dengan  honor  besar  nyatanya  jadi  salah  satu  perdagangan  orang.  Tindak  kejahatan perdagangan insan berkembang karena didukung oleh geografis Indonesia, tidak hanya karena perkara ekonomi, dan juga budaya permisif pada wilayah Indonesia. pada perihal ini,  pemerintah  bisa  membagikan  pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  korban perdagangan  orang,  biar  masa  depan  perempuan  dan  anak  bisa  terpelihara memanfaatkan  baik,  bukan  dirusak  maupun  memperlakukan  orang  yang  tidak  baik. Selama masalah ini banyak terjalin tenaga kerja Indonesia yang menimbulkan Tenaga kerja  Indonesia  lebih  kecil  kemungkinannya  untuk  melakukan  perbuatan  pidana perdagangan manusia asal mula tidak ada proteksi keadilan hukum bagi tenaga kerja. Penempatan pekerja migran Indonesia, di mana sebagian zona yg sangat rentan terjalin perdagangan  orang  dan  perbudakan  insan  antara  lain  zona  perikanan,  perkebunan kelapa sawit dan zona dalam negeri.
Dalam  bidang  keimigrasian  guna  meloloskan  diri  masuk  ke  daerah  negeri Indonesia  yang  terjalin  pada  tindak  pidana  perdagangan  orang  serta  penyelundupan manusia.  Indonesia  melaksanakan  penegakkan  hukum  terhadap  oknum  yang melaksanakan  perdagangan  orang  serta  penyelundupan  manusia  dan  juga  membuat peraturan menimpa pengendalian orang asing yang jadi korban penyelundupan manusia serta perdagangan orang. Perdagangan orang pula dikatakan selaku perbudakan serta pula  melanggar  hak  asasi  manusia.  Penangkapan  perdagangan manusia  yang melanggar hak asasi manusia wajib dicoba secara komprehensif.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Penegakan  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  perdagangan  mausia  serta pengiriman  Tenaga  Kerja  Migran  ke  Indonesia  (  TKI).  Diakibatkan  dari  uraian  aparat yang mengenai undang – undang perdagangan orang yang terbatas. Indonesia mengalami kerap  memperoleh  eksekusi  ringan  sebagai  bentuk  permasalahan – permasalahan perdagangan  orang  di  Indonesia  terus  timbul.  Pengiriman  ataupun  penempatan  oleh perseorangan calon TKI ataupun pekerja migran sangat bertabiat illegal serta melanggar syarat  yang  diatur  dalam  batas  yang  memperoleh  melaksanakan  penerapan  pekerja migran  Indonesia  ke  luar  negara  ialah:  industri  perekrutan  tenaga  pekerja  migran Indonesia,  maupun  industri  yang  memiliki  tenaga  pekerja  migran  Indonesia  buat kebutuhan industri sendiri.[1]
Banyak orang Indonesia yang mau bekerja di luar negara dengan jalur kilat buat menemukan honor dengan ekonomi lumayan banyak, tetapi banyak pemicu mereka yang jadi korban perdagangan orang yang tidak cocok dengan ketentuan hukum yang berlaku di  Indonesia.  Terdapat 2  pemicu  pada  utama pekerja  migran  yang  tidak berdokumen, ialah pekerja migran lewat jalan illegal, ialah pekerja migran yang miskin tidak sanggup membayar bayaran migrasi serta pekerja sah yang melarikan diri sejak pemiliknya sebab pemiliknya  menunjang  seluruh  lisensi  mereka.  Dalam  membagikan  proteksi  hukum terhadap  tenaga  pekerja  migran  yang  menjadi  korban  perdagangan  manusia  dari pemerintah  Indonesia  buat  membagikan  restitusi  serta  kompensasi  dorongan  hukum buat  menjamin  hak – hak  tenaga  migran  korban  perdagangan  orang  semacam  rahasia bukti diri buat memperoleh rehabilitas.[2]

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan menjelaskan keamanan manusia. Baik dari literatur yang menggunakan berbagai sumber dan bukti dari hasil penelitian, buku, dan berbagai sumber. Pada sebagai sudut pandang dalam melihat permasalahan perdagangan manusia. Juga mampu mengembangkan riset perdagangan  manusia  yang  di  Indonesia  dan  cara  mencegahnya  pada  kebijakan – kebijakan diambil oleh pemerintah Indonesia pada sudut pandang manusia. Data – data ini digunakan dalam penulisan yaitu data sekunder, karya ilmiah, artikel – artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Upaya terhadap pekerja migran pada tindak perdagangan orang
Sekian  banyak  permasalahan  ini  kerap  berlangsung  pada  korban  penerapan tindakan pidana perdagangan orang ataupun manusia (TPPO) berlimpah yang adil akibat Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Banyak yang berhubungan dari system rancangan yang  terpaut  legalitas  semacam  dokumen  data  yang  tidak  secara  lengkap  yang  tidak cocok oleh prosedurnya. Hingga dari itu, menghindari dorongan tenaga kerja Indonesia yakni  perorangan  pemimpin  yang  melaksanakan  upaya  yanki  hambatan  terhadap perorangan  yang  melaksanakan  tempat  tinggal  pekerja  migran  di  luar  negeri  dengan meerapkan  Undang – Undang  18  tahun  2017  tentang  Proteksi  Perlindungan  Pekerja Migran  Indonesia.  upaya  terpaut  proteksi  proses  terhadap  Pekerja  Migran  Indonesia (PMI), serta proteksi dari beberapa Tindakan Pidana Perdagangan Orang/Manusia(TPPO).  upaya  yang  sudah  ditempuh  berfokus  pada  2  perihal,  adalah pada penataan peraturan perundang – undangan serta pada tingkatan partisipasi warga. sebagian  peraturan  perundang – undangan.  Awal,  kami  sudah  mengkoordinasikan penataan  Peraturan  Presiden  No  22  Tahun  2021  tentang  Pergantian  atas  Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Serikat Pekerja Penangkalan serta Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Rancangan Perpres Rencana Aksi Nasional( RAN) Penangkalan  serta  Penindakan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  tahun  2020-  2024, serta  dikala  ini  letaknya  telah  terletak  di  Sekretariat  Kabinet.  KemenPPPA  pula melaksanakan kerja sama dengan proteksi PMI, dan proteksi dari TPPO.
Menggunakan  adanya  secara  pencegahan  tindak  pidana  perdagangan  manusia untuk memperbaiki sistem peradilan, pada asal struktur sertasubstansi, budaya hukum memang hidup dalam masyarakat. pada Undang – Undang mengenai dimana ancaman kejahatan  mengancam  pelaku  kejahatan  serta  berkembangnya  pelaku  kejahatan  yang memicu  korban  berhak  mendapatkan  kompensasi,  restitusi  dari  pelaku  tersebut. perseteruan  yang  berkaitan  dengan  warga  internasional.  dengan  adanya  aturan internasional, pula menyampaikan proteksi pada individu-individu menjadi migran atau pekerja  migran.  Instrumen  internasional  terkait  dengan  masalah  ini  merupakan  The Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Dalam Pasal  10  menekankan  bahwa  pekerja  tenaga  migran  serta  keluarga  akan  dilindungi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dalam segala bentuk penyiksaan, pemaksaan serta perlakuan buruk, termasuk larangan perbudakan dan perlakuan buruk.[2]
Pencegahan TKI Irregular secara proses penerbitan paspor ini dapat memberikan izin  keluar  TPI  tersebut  secara  menginstruksikan  ke  seluruh  instansi  imigrasi  untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan munculnya TKI non prosedural, yaitu sebagai berikut:
a. Pengendalian  pengeluaran  paspor  RI  dengan  menverifikasi  keaslian  dan  keutuhan dokumen.
b. Melaksanakan metode wawancara[3]
Indonesia  sendiri,  dalam  kasus  perdagangan  manusia  di  bawah  pidana  umum (Dittipidum), menyebutkan 1.154 WNI diperdagangkan di seluruh tanah air sejak 2014 hingga 2018. Perdagangan manusia serta perempuan bisa diperdagangkan dengan cepat, sebab  ada  daerah  perbatasan  bisa  di  akses,  tetapi  di  beberapa  tempat  di  daerah perbatasan,  mereka  tidak  bisa  menutupi  perbatasan  kedua  negara.  Saya  benar-benar merasakan  dan  menimbulkan  risiko  langsung  bagi  pembela  setiap  warga  negara  di perbatasan, Selain itu, mereka yang melakukan berbagai kejahatan yang menggunakan cara  untuk  menghindari,  mengelak  dari  keadilan,  termasuk  agen  pemerintah  kadang- kadang memulai bisnis belanja imigran gelap ke berbagai negara.[4]
Banyak yang menerima kepedulian lewat upaya sosialisasi serta pendampingan buat  menghindari  terbentuknya  kawin  paksa  paling  utama  golongan  wanita  dan  juga anak.  Perihal  ini  menampilkan  kalau  perdagangan  manusia  dilihat  dari  wujud eksploitasinya  dalam  perihal  ini  pernikahan  lewat  perantara,  tidak  cuma  terjalin  di negara- negara maju, apalagi di negara- negara tumbuh semacam Indonesia. Indonesia merupakan  pengiriman  pekerja  migran,  namun  pekerja  migran  di  satu  negeri  mereka gampang  ditipu  dengan  bujuk  rayu  buat  dieksploitasi.  Perdagangan  orang  tidak  jauh berbeda  dalam  konteks  wujud  perdagangan  manusia  Indonesia  yang  sedikit  mengacu dengan jaringan global yang didukung memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi modern.[5]
Langkah – Langkah pengamanan, khususnya sebagai upaya untuk menyelamatkan masyarakat  dengan  memperluas  jaringan  hukum,  langkah-langkah  ini  paling  baik dilakukan  jika  diterapkan  sistem  hukum  yang  berbeda  jenis  pengamanannya.  Strategi yang mampu digunakan ialah sebagai berikut:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
a. peninjauan bermaca peraturan serta pengembangan hukum baru tentang proteksi anak serta wanita.
b. Peninjauan  serta  penguatan  mekanisme  implementasi  legalisasi  tentang  proteksi  ank serta wanita.
c. pelatihan buat staf pemerintah tentang mekanisme implementasi secara baik.
d. Mengadakan  pembelajaran  kepada  publik  tentang  proteksi  perlindungan  hukum  serta mekanisme implementasi yang bermacam produk hukum.
e. pendirian unit-unit proteksi eksklusif.
f. Pengembangan  kebijakan  dan  pusat  informasi  dan  layanan  perlindungan  perempuan pekerja migran dan keluarga berbasis desa dan responsif gender.[6]
Praktik penjual yang menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi tanpa memberi tahu mereka tentang risiko yang terlibat dalam pekerjaan dan dokumentasi. Terlihat jelas masih kurangnya kesadaran  penduduk  oleh  pemerintah  serta  LSM  tentang  praktek  perdagangan  manusia, sehingga warga tidak sanggup membedakan antara institusi pemerintah yang illegal. Pekerja migran Indonesia sering banget mengalami masalah pada PMI salah satu paling banyak lebih dari 12 ribu warga dari 10 persen. berikut ada beberapa ketentuan pidana menurut sanksi pelanggaran  tindak  perdagangan  manusia  yang  dibahas  pada  penelitian  ini  pada  pasal  27 yaitu:
1. Tiap orang serta/ataupun Lindungan Hukum yang langgar syarat terutama Pasal 8 ayat (1) huruf e serta huruf b ancaman berdasarkan yakni sanksi kriminal kurungan setidaknya lama  6  bulan  serta/maupun  denda  setidaknya  mulia  sebesar  Rp  50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah).
2. Perbuatan  sebagaimana  diartikan  pada  ayat  (1)  menggambarkan  tindak  pidana pelanggaran.
3. Denda  yang  dikenakan  sebagaimana  diartikan  pada  ayat  (1)  Peraturan  wilayah  ini menggambarkan penghasilan Kas Negeri.
Berikut  ini  meupakan  sanksi  hukum  yang  diberikan  kepada  pelaksana  perdagangan orang dalam kasus dibahas pada riset ini, yakni selaku berikut:
1. Pasal 4 UU No 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Manusis , yang berbunyi “ Tiap pribadi menghasilkan penduduk negara Indonesia ke luar daerah negeri Republik Indonesia dengan iktikad buat dieksploitasi di luar wilayah negara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Republik  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  setidaknya  paling  sedikit  3  (tiga) tahun serta lebih dari 15 tahun serta pidana denda setidaknya sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) serta paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
2. Pasal 10 UU No 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Manusia, yang berisi: “ Tiap orang menolong ataupun berupaya melaksanakan Tindakan pidana  perdagangan  manusia,  pidana  serupa  ibarat  diartikan  Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  4, Pasal 5, serta Pasal 6”.[7]
Dimana UU mengatur tentang ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  diancam  dengan  pidana  minimum  dan maksimum, dan korban berhak memperoleh ganti rugi dan restitusi dari pelaku. Selain itu,  juga  dikenal  untuk  meningkatkan  hukuman  dalam  kasus  perdagangan  manusia seperti  yang  disebut  dalam  hukum  pidana  Indonesia.  Terhadap  Undang – Undang  ini mengalami perkara rekrutmen calon pekerja migran, pelayanan imigrasi, seta Kesehatan, Ini merupakan wujud negara dan perlindungan buruh migran. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan lapangan kerja dan bagi para TKI yang bekerja di luar negeri sangat tidak mudahnya mencari pekerjaan di berbagai negara serta pekerjaan yang tidak mudah.[8]
Tidak  semua  kejahatan  perdagangan  manusia  adalah  ilegal,  namun  dapat menerapkan  antisipasi  shukuman  bagi  pelaku  yang  sudah  seharus  alayaknya mendapatkan denda berat untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Langkah-langkah prosedural  dari  penyidikan,  persidangan  dan  peninjauan  kembali,  terkait  dengan penegakan  terhadap  TPPO  diatur  dalam  KUHAP,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  UU PTPPO., diatur oleh KUHAP, kecuali sebagaimana ditentukan oleh PTPPO. Siapapun yang membeberkan saksi atau korban meskipun diberitahu bahwa saksi serta korban hendak disembunyikan,  bagi  pasal  24  UU  PTPPO,  hendak  dihukum  seberat-beratnya  selama Tahun 3, sangat lama 7 serta denda sangat minim Rp. 120.000.000, - serta optimal Rp. 280.000.000,  -.  Pelaku  perdagangan  manusia  dapat  dijerat  pasal  4  dan  10  UU Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang/manusia 21 Tahun 2007 (TPPO), serta pasal 81 serta 86 UU No 18 Tahun 2017 mengenai UU konservasi tenaga pekerja migran Indonesia. Dimana perkara 86 menyatak an: “ Pidana sementara pidana penjara paling tempo 5 tahun serta setidaknya sanksi paling tinggi sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tiap penduduk mempunyai permasalahan:
a. Memberikan aksi materi pengeluaran pada pencamtunan yang sudah menjalankan para calon  Pemberi  Kerja  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  diartikan  dalam  Pasal  72 huruf a;
b. Meletakkan  tiap  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  negeri  tentu  dinyatakan  tertutup sebagaimana maksud Pasal 72 huruf b;
c. Menugaskan tiap Calon Pekerja Migran Indonesia tiada SIP2MI ibarat diartikan pasal 72 huruf c;
d. Menugaskan  Pekerjaan  Migran  Indonesia  negara  tujuan  pemindahan  sesuai  diartikan berisi Pasal 72 huruf d.
Banyak  kasus  TPPO  tidak  selalu  sampai  ke  pengadilan.  tetapi  tidak  ada  aturan pada perlindungan kekerasan pada PMI yang bisa terjadi korban meninggal yang sesuai kontrak  masing – masing.  Sampai  detik  ini  masih  berlanjut  informasi  pemberitahuan Banding serta Kasasi kepada Mahkamah Agung.[9]
Sepanjang ini yang menerapkan permasalahan perekrutan tenaga kerja Indonesia merupakan oknum, menciptakan terjadinya tenaga kerja Indonesia yang sangat rentan berdasarkan tindakan pidana perdagangan manusia sebab terbatasnya proteksi hukum. Akan  tetapi  upaya  penangkalan  ekspor  tenaga  pekerja  Indonesia  yakni  lembaga  dinas yang mengerjakan larangan bagi orang yang pekerja migran di luar negeri dengan itikad membagikan  jaminan  porteksi  serta  pemenuhan  HAM  terhadap  calon  pekerja migran.[10]
Salah  satu  upaya  Indonesia  memberikan  perlindungan  terbaik  kepada  calon pekerja migran dengan tujuan pemerintah yang terisi otomatis kerja sangat jelas serta gaji juga jelas melalui berbagai strategi untuk mencapai migrasi yang efisien dan akurat. Perlindungan pekerja migran Indonesia di masa depan serta pekerjaan migran Indonesia membutuhkan perlindungan TKI bermaksud untuk:
a. Mengendalikan  penghormatan  serta  pemenuhan  hak  asasi  manusia  sebagai  warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia;
b. Mengalami  proteksi  hukum,  ekonomi,  serta  sosial  Tenaga  kerja  pada  Pekerja  Migran Indonesia ataupun keluarganya.
c. Menegaskan  serta  melindungi  para  calon  TKI  saat  pra  penempatan  serta  purna penempatan
d. Menaikkan kesejahteraan TKI serta keluarga besarnya.
Adapun  beberapa  perlu  diperhatikan  dalam  hal  meningkatkan  tingkat  penekanan pemerintah yang dikarenakan dapat meningkatkan jaminan Pekerja Migran Indonesia. [11] Saat ini perdagangan orang dianggap perbudakan modern, perdagangan orang merupakan salah  satu  persoalan  penting  untuk  menekan  pertumbuhan/kejahatan  di  dunia.  Beberapa golongan pekerjaan yang dijadikan objek perdagangan, yaitu:
a. Pekerja Rumah Tangga
b. Pramusaji
c. Buruh Pabrik serta tanaman
d. Industri Hiburan
Korban dijadikan komoditas untuk dijual, dibeli dan diperlakukan secara brutal terus menerus demi keuntungan. Upaya ini memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, yaitu dengan cara  menghasilkan keadaan supaya tenaga kerja mendapatkan hak  serta kewajiban  sebagaimana  mestinya.  Dalam  pelaksanaan  undang-undang  tentang perlindungan  pekerja  migran,  PBB  melalui  International  Labour  Organization  (ILO) menetapkan  perubahan  terkait  perlindungan  pekerja  migran.[12]  Dalam pertimbangannya,  hakim  menilai  perbuatan  terdakwa  terhadap  pemberantasan tindakan  pidana  perdagangan  orang  mengungkapkan  aturan  dalam  UU  No  21  Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Manusia dengan melakukan upaya-upaya.  pemerintah  dan  masyarakat  dan  dengan  mempercepat  pelaksanaan undang-undang  ini.  Dalam  mengimplementasikan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007, pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional, nasional, serta regional untuk berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan yang efektif untuk mencegah  serta  memantau  kejahatan  perdagangan  manusia.  Tetapi  masih  angka tingginya  kasus  yang  berjalan  karena  rata – rata  masyarakat  memang  lebih  tingginya kasus  tersebut.  Perdagangan  manusia  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  salah satunya dengan rekrutmen dan janji kerja dimana orang yang diperdagangkan dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan yang baik dan gaji yang besar serta mendapatkan banyak perusahaan, tentunya hal ini merupakan kesempatan yang baik dan menarik, khususnya. jika  ditawarkan  kepada  orang  dengan  tingkat  pendidikan  tinggi  dan  orang  dengan potensi  ekonomi  rendah,  sehingga  pelaku  dapat  memanfaatkan  kesempatan  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
ditawarkan  oleh  pencari  kerja  tersebut,  dan  ternyata  ketika  orang  tersebut  datang, pelaku.  menerimanya,  pekerjaan  yang  dijanjikan  berbeda  dengan  apa  yang  akan dilakukan oleh korban, itulah yang mereka katakan adalah seorang pebisnis.[13] Tujuan yang diharapkan oleh pemerintah pada pekerja migran Indonesia harus memenuhi kerja yang sangat jelas serta gaji sangat jelas untuk melengkapi ekonomi tersebut. Pada motif pekerja  ini  warga  yang  kehidupan  adalah  untuk  mewujudkan  kesuksesan  serta keberhasilan pada pekerja migran tersebut.
Kemiskinan,  stigma  ekonomi  mengurangi  peluang  dan  pendapatan  dari perladanan  yang  tidak  membagikan  hasil  yang  benar  serta  biasa  mendapatkan  serta peluang  buat  bekerja  di  industri  sudah  menarik  tenaga  kerja.  Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia UU No17 Tahun 2013 mengendalikan tentang proteksi Tenaga kerja Indonesia. Pasal 12 yang menyatakan laporan jika Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia.
Lindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia pada pra penempatan yang membagikan data informasi secara lengkap kepada Calon Tenaga Kerja Indonesia dalam perihal:
a. Dokumen yang wajib dipunyai secara lengkap.
b. Hak serta kewajiban kepada para Calon Tenaga Kerja Indonesia.
c. Besarnya anggaran penempatan.
d. Keadaan  serta  ketentuan  kerja  meliputi  pendapatan,  jam  waktu  kerja,  waktu rehat/kebebasan, lembur, jaminan perlindungan, serta fasilitas lain yang memperoleh.
e. Resiko-resiko yang bisa kita hadapi.
Tidak hnya proteksi sebagaimana diartikan ayat (1) Calon Tenaga Kerja Indonesia juga memperoleh proteksi dalam wujud:
a. validasi instruction.
b. Kepercayaan keikutsertaan jaminan.
c. Memfasilitaskan penyelenggaraan atas memenuhi hak – haknya.
d. perkembangan derajat, serta
e. Pembinaan serta supervisi.
UU  No  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  mengatur perlindungan  pekerja  migran.  Mengenai  Pasal  7  disebutkan  bahwa  Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia di masa mendatang meliputi :
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
a. Pengamanan mengalami pra-kerja.
b. Pengamanan semasa bekerja.
c. Pengamanan sesudah bekerja.
Tindakan  untuk  hak  asasi  manusia  memprovokasi  Organisasi  Perburuhan Internasional  (ILO)  pada  tahun  1919,  mendorong  kesepakatan  internasional  untuk melindungi  pekerja  di  pabrik  eksploitatif  serta  memperbaiki  kondisi  masa  bekerja mereka. Makalah ILO, yang dikembangkan oleh Dinas Perburuhan Internasional, secara eksklusif  membahas  wewenang  atas  kedaulatan  dari  kerja  paksa,  kesetaraan  serta tindakan di tempat kerja.[14]
Upaya  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  seperti  yang  terlibat  dalam tindak  pidana  perdagangan  orang  harus  berupa  perlindungan  preventif  dan perlindungan lawan sebagaimana peraturan perundang-undangan. perlindungan hukum yang terjadi ketika ada korban tindak pidana perdagangan orang. Para korban diberikan jenis  kejahatan  yang  berbeda-beda,  kemudian  korban  diminta  untuk  memilih  suatu keahlian  yang  akan  ditekuni  berdasarkan  minatnya,  kemudian  diberikan  bonus  usaha untuk memulai usaha berdasarkan keahlian yang diminatinya. Upaya pada perlindungan keadilan  ini  bagi  para  tenaga  kerjaan  Indonesia  yang  terlibat  dalam  tindakan  pidana perdagangan manusia berupa upaya pencegahan dan penegakan hukum harus dilakukan dengan  baik  sesuai  sistem  hukum.[15]  perkembangan  pada  pencegahan  serta penanggulangan perdagangan manusia dapat dilakukan beberapa cara, yaitu:
1. Melakukan tindakan yang nyata dengan cara membuka tempat penampungan bagi para korban.
2. komunikasikan bagi para resiko sosialisasi bahaya dari perdagangan manusia.
3. Aparat  penegak  hukum  serta  pihak  lain  yang  berkepentingan  harus  berupaya  bekerja keras  untuk  melindungi  isu – isu  terhadap  perdagangan  orang,  khususnya  perempuan sebagai  ekploitasi  secara  ketat,  yang  memerlukan  perhatian  serta  upaya  untuk mengatasinya.
4. Selanjutnya  pemerintah  dapat  menyempurnakan  peraturan  UU  No  21  Tahun  2007 mengenai  Tindak  Pidana  Perdagangan  manusia  tidak  bertentangan  dengan  Pasal  28B yang  berbunyi  “ Tiap  orang  berhak  mencari  nafkah  dalam  membentuk  keluarga  dan melanjutkan keturunan melalui hidup anak di luar nikah.[16]
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## KESIMPULAN
Pasal  4  UU  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang Siapa mengambil penduduk negara Indonesia di wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan bekerja  di luar wilayah Indonesia. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tiga tahun dan lebih dari 15 (lima belas) tahun serta denda setidaknya paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus juta rupiah dua puluh)  serta denda lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".
Dimana tertulis Pasal 86 mengungkapkan : “Diancam sementara hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun serta hukuman paling tinggi Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), masing-masing:
a. Menetapkan sebuah bagian dari hasil investasi pencari kerja yang harus disimpan oleh calon Pekerjaan Migran Indonesia sesuai tujuan dalam Pasal 72 huruf a;
b. Penugasan  para  karakter  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  negara  tentu  dapat  dinyatakan privasi jika bila seakan – akan tujuan Pasal 72 huruf b;
c. Penugasan  penyediaan  Tenaga  Kerja  Migran  Indonesia  tanpa  SIP2MI  sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf c;
d. Peletakan  dari  ketentuan  Tenaga  Kerja  Migran  Indonesia  serta  wilayah  negara  tujuan dalam Pasal 72 huruf d.
Perdagangan manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan rekrutmen dan janji kerja dimana orang yang diperdagangkan dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan yang baik dan gaji yang besar serta mendapatkan banyak perusahaan, tentunya hal ini merupakan kesempatan yang baik dan menarik, khususnya. jika ditawarkan kepada orang dengan tingkat pendidikan tinggi dan orang dengan potensi ekonomi rendah, sehingga pelaku dapat memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan oleh pencari kerja tersebut, dan ternyata ketika  orang  tersebut  datang,  pelaku.  mengambilnya,  pekerjaan  yang  dijanjikan  berbeda dengan  apa  yang  akan  dilakukan  oleh  korban,  itulah  yang  mereka  katakan  perdagangan manusia atau human trafficking .

## DAFTAR PUSTAKA
Fikriyanto , “ANALISIS HUKUM TERHADAP KRIMINALITAS PERDAGANGAN MANUSIA DALAM
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
BERHUBUNGAN  DENGAN  EKSPOR  TENAGA  PEKERJA  INDONESIA  KE  LUAR  NEGERI AKIBAT PEREORANGAN MENURUT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA UU NO. 21 TAHUN 2007,” Univ. Islam Malang , pp. 1 – 23, 2016.
A.  Oktavia,  Ayu  Dewi  Puspita  Lestari,  and  Depict  Pristine  M.Adi,  “Perlindungan  Hukum Pemerintah Indonesia Terhadap Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia: Studi Kasus Human Trafficking,” IAIN Jember , vol. 2, no. 1, pp. 12 – 22, 2020, doi: 10.47435/al- ahkam.v2i1.325.
S. Susanto, F. W. Pradana, I. Irsan, M. Setiawan, serta P. Purboyyu, “Memfasilitasi pelayanan Keimigrasian dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pengiriman TKI ilegal Non Prosedural ke Wilayah Perbatasan,” J. Indones. Sos. Teknol. , vol. 3, no. 08, pp. 328 – 341, 2022, doi: 10.36418/jist.v3i2.975.

## A.  C.  D.  Panjaitan,  “HARMONISASI  UU  NO  21  TAHUN  2007  TENTANG  PEMBERANTASAN

## TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROTOKOL PALERMO DALAM
PERLINDUNGAN PERDAGANGAN MANUSIA DI IN DONESIA,” Univ. Ngurah Rai , vol. 16, no. 1, pp. 1 – 13, 2022.
Dr. Samsuddin, “Struktur Perdagangan Manusia Serta Perkara Psikososial Objek,” Sosio Inf. , vol. 6, no. 1, 2020, doi: 10.33007/inf.v6i1.1928.
D. Rajagukguk, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI PRINSIP MENJADI WNI YANG BEKERJA KE LUAR NEGERI (Putusan Mahkamah Agung RI No.  1851  K/Pid.Sus/2018),” Univ.  Islam  Sumatera  Utara ,  vol.  4,  no.  2,  pp.  208 – 224,
2020.
A. D. Yuliardi, A. Noor, A. C. Banjarnahor, A. Bararah, and A. N. Fauzi, “Preteksi pekerja Migran Indonesia yang diperdagangkan di Timur Tengah berdasarkan Hukum Internasional,” IUniversitas  Singaperbangsa ,  vol.  5,  no.  2,  pp.  134 – 144,  2021,  doi: 10.35308/jic.v5i2.3466.
S. Wusitarany, “Tinjauan Hukum pertahanan peraturan Pekerja Orang Asing dari Perdagangan Manusia bagi Pemerintah Indonesia.,” Univ. Diponegoro , vol. 2, no. 1, pp. 24 – 37, 2020, doi: 10.14710/jphi.v2i1.24-37.

## M. Kusumo, “PENEGAKAN PERATURAN BERHUBUNGAN PERDAGANGAN MANUSIA DI BAWAH
MISI EKSPOR PE KERJA MIGRAN INDONESIA,” Univ. Tamansiswa , pp. 21 – 28.
Suparyanto  dan  Rosad  (2015,  “ANALISIS  TINDAK  PIDANA  PERDAGANGAN  MANUSIA  BAGI HUBUNGAN PEMINDAHAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI BAGI OKNUM BERDASARKAN  TENTANG  PEMBERANTASAN  TINDAK  PIDANA  PERDAGANGAN MANUSIA UU NO 21 TAHUN 2007 Fikriyanto1,” Univ. Islam Malang , vol. 5, no. 3, pp. 248 – 253, 2020.
T. RY. Utamy serta M. Adzhar, “Usaha Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Solechan,” Univ. Diponegoro , vol. 2, no. 1, pp. 153 – 161, 2020.
P.  T.  Adi  Suhendra,  Nasional,  and  H.  Internasional,  “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP TENAGA  KERJA  INDONESIA  TERHADAP  TINDAK  PIDANA  PERDAGANGAN  ORANG BERDASARKAN  HUKUM  NASIONAL  SERTA  PERATURAN  INTERNASIONAL,” Univ. Udayana , pp. 1 – 13, 2007.

## A.  MUSFIRA,  “TINJAUAN  PENGADILAN  PIDANA  TENTANG  PELAKU  TINDAK  PIDANA
PERDAGANGAN  ORANG  DALAM  KEGIATAN  KRIMINAL  SEHUBUNGAN  DENGAN  JANJI KONTRAK KERJA,” Univ. MATARAM , vol. 63, no. 2, pp. 1 – 3, 2018.
G.  D.  Palilingan,  “Kewajiban  Serta  Tanggung  Jawab  Pe merintah  Dalam  Melindungi  Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,” Lex Soc. , vol. VII, no. 3, pp. 16 – 26, 2019.
S.  Sinta  Zulfi  Nur  Laily,  “BENTUK  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  TENAGA  KERJA INDONESIA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN,” vol. 8, no. 1, pp. 21 – 32. Khosyzufarannaafi2001,  “Penuntutan  Perdagangan  Manusia  di  Indonesia  proses  Tindak Pidana Perdagangan Manusia UU No. 21 Tahun 2007,” Univ. Brawijaya , vol. 19, no. 2, pp. 118 – 122, 2019.