## EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19
1 Nanang Suparman, 2 Ghina Washillah, & 3 Tedi Juana
1,2,3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: n.suparman69@gmail.com

## Abstrak
Pandemi Covid-19 berdampak pada turunanya perekonomian negardan menyebabkan banyak masyarakat miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari. Dalam Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 6 Tahun 2020 dan PMK Nomor 50 tahun 2020 dijelaskan bahwa dalam  rangka  penanggulangan  Covid-19,  penggunaan  dana  desa  diprioritaskan  untuk  BLT Dana  Desa  yang  diperuntukan  bagi  masyarakat  miskin  yang  perekonomiannya  terdampak wabah Covid-19. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Penyaluran  BLT-DD  Tahun  Anggaran  2020  dalam  Upaya  Membantu  Perekonomian Masyarakat  Miskin  Terdampak  Covid-19  dengan  dianalisis  menggunakan  teori  efektifitas menurut Makmur (2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan untuk menentukan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling .  Teknik  pengumpulan  data  penelitian  dilakukan melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Lokus penelitian dilakukan di Desa Haruman kecamatan Leles Kabupaten Garut sedangkan fokus penelitian adalah efektivitas penyaluran BLT Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian  ditemukan  bahwa  efektifitas  penyaluran  BLT  dana  desa  di  Desa  Haruman  belum dapat dikatakan efektif, terbukti dari tidak tepatnya waktu penyaluran BLT dana desa kepada masyarakat, kurangnya transparansi  Pemerintah Desa, serta kurang tepatnya sasaran penerima BLT  Dana  Desa.  Namun  manfaat  BLT-DD  sangat  membantu,  khususnya  bagi  keluarga penerima manfaat bantuan ini.
Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan, BLT-Dana Desa, Covid-19

## Abstract
The Covid-19 pandemic has impacted on the country's economy and has made it increasingly difficult for many poor people to meet their daily needs. In the regulation of the Menteri Desa PDDT No. 6 of 2020 and PMK No. 50 of 2020, it’s explained that in order to Covid-19 respons, the  use  of  village  funds  is  prioritized  for  the  BLT-DD  and  it’s  intented  for  the  poor  society whose  economies  are  affected  by  Covid-19  epidemic.  The  study  aims  to  find  out  how  the Effectiveness of BLT-DD Distribution for Fiscal Year 2020 in an Effort to Help the Economy of  the  Poor  Affected  by  Covid-19  in  Haruman  Village,  Leles  District,  Garut  Regency  by analyzing using the theory of effectiveness according to Makmur (2015).  The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach and to determine the sample using a  purposive  sampling  technique.  The  data  conducted  through  observation,  interviews  and documentation. The locus study in Haruman Village, Leles district, Garut Regency, while the focus of the research was the effectiveness of the distribution of BLT Village Funds. Based on the results of the study, it was found that the effectiveness of the distribution of BLT village funds  in  Haruman  Village  could  not  be  said  to  be  effective,  as  evidenced  by  the  inaccurate timing of the distribution of BLT village funds to the community, the lack of transparency of the
Village Government, and the lack of precise targeting of BLT Village Fund recipients. However, the benefits of BLT-DD are very helpful, especially for the beneficiary families.
Keywords: Effectiveness, Assistance, BLT-Village Fund, Covid-19

## A. PENDAHULUAN
Munculnya wabah yang dikenal dengan corona virueses desiese atau Covid-19 hampir di 210 negara di dunia termasuk Indonesia menyebabkan krisis diberbagai aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi dan kesehatan. Sebagaimana tercantum dalam  (Elvina, 2020) wabah ini telah ditetapkan sebagai pandemi sejak 11 Maret 2020 oleh World Health Organization (WHO) dan tentu  sebagaimana  tercantum  dalam  (Suparman,  2021)  keadaan  ini  memaksa  seluruh pemerintah  dunia  untuk  menanggulangi  dampak  yang  lebih  parah  terhadap  seluruh  aspek kehidupan. Sebagai upaya pencegahan penularan dan penambahan jumlah korban tertular virus Covid-19, pemerintah telah menerpankan kebijakan physical distancing , social distancing serta pembatasan  sosial  berskala  besar  (PSBB).  Namun,  kebijakan  yang  diambil  tersebut  telah menghentikan kegiatan perekonomian sehingga menurunkan tingkat penghasilan masyarakat dan  bahkan  sebagaimana  laporan World  Bank yang  tercantum  dalam  (Suparman,  2021a) menyebutkan  kebijakan  tersebut  menyebabkan  ekonomi  Indonesia  mengalami  kontraksi sebesar -2%.
Pada dasarnya masyarakat harus mampu menghadapi bencana kapanpun itu akan terjadi (Suparman,  2021c).  Namun,  sebagai  upaya  memaksimalkan  serta  menstabilkan  kembali perekonomian negara, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan di bidang perekonomian dan keuangan negara diantaranya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penertapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  2020,  yang  berisi  bahwa untuk memulihkan keadaan kesehatan dan perekonomian nasional, pemerintah menitikberatkan pembiayaan belanja negara terhadap belanja kesehatan, jaring pengaman sosial serta pemulihan perekonomian seperti dunia usaha dan masyarakat yang terkena dampak (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Penurunan tingkat perekonomian akibat wabah Covid-19 sebagaimana hasil Badan Pusat Statistik yang tercantum  dalam (Dzulfaroh, 2020) lebih rentan dampaknya bagi masyarakat miskin. Kerentanan masyarakat miskin tersebut dapat terlihat dari semakin sulitnya masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari karena menurunnya pendapatan,  oleh  karena  itu  masyarakat  membutuhkan  perlindungan  sosial  dari  pemerintah karena  pada  dasarnya  dalam  pasal  4  PP  PSBB  dan  (Disantara,  2020)  baik  pemerintah  pusat maupun  daerah  memiliki  kewajiban  dalam  memenuhi  kebutuhan  penduduk  untuk kehidupannya sehari-hari.
International  Labour  Organization mendefinisikan  perlindungan  sosial  sebagai  salah satu  rancangan  kebijakan  sosial  guna  menjamin  kestabilan  pendapatan  serta  akses  dalam layanan  sosial  bagi  masyarakat,  dengan  memperhatikan  sekelompok  orang  yang  memiliki kerentanan,  melalui  perlindungan  dan  pemberdayakan  masyarakat  di  segala  sisi  kehidupan (Habibullah,  2017).  Melalui  instrument  Jaring  Pengaman  Sosial,  Kementrian  Desa Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  mengeluarkan  kebijakan  yakni  Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Penggunaan  Prioritas  Dana  Desa  yang  diantaranya  terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini menurut (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020) adalah bantuan uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya wabah Covid-19. Karena sebagaimana tertuang dalam (Juana et al., 2021) bahwa Pemerintah Desa adalah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat
sehingga  pemilihan  pemerintah  daerah  untuk  mengalokasikan  bantuan  tersebut  dinilai  akan lebih efektif.
Desa  Haruman  Kecamatan  Leles  Kabupaten  Garut  Provinsi  Jawa  Barat  adalah  salah satu  desa  di  Indonesia  yang  masyarakatnya  juga  terdampak  Covid-19.  Pemerintah  Desa merupakan garda terdepan dalam keberhasilan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Adapun penggunaan anggaran program BLT-DD bersumber dari Dana Desa dan diketahui bahwa Pagu Dana Desa Desa Haruman sebesar Rp. 1.122.385.000. Penyaluran dan pengelolaan  Dana  Desa  diatur  dalam  PMK  40  tahun  2020,  dengan  ketentuan  penyaluran melalui 3 tahap sebagai berikut:
1. Tahap I paling cepat bulan januari sebesar 40%
2. Tahap II paling cepat bulan maret sebesar 40%
3. Tahap III paling cepat bulan juni sebesar 20%
Tabel 1. Penyaluran anggaran dana desa haruman
Jumlah Bulan Tersalur Tahap I (40%) 448.954.000 Januari Tahap II (40%) 448.954.000 Maret Tahap III (20%) 224.477.000 Desember Total 1.122.385.000

## Sumber: Desa Haruman Tahun 2020 (diolah oleh peneliti)
Data diatas menunjukan bahwa penyaluran Anggaran Dana Desa di Desa Haruman pada tahap  I  dan  tahap  II  ke  rekening  desa  tersalur  tepat  pada  waktunya,  namun  pada  tahap  III penyaluran  Dana  Desa  ke  rekening  kas  desa  mengalami  keterlambatan  sehingga  berdampak pula  pada  proses  penyaluran  BLT  Dana  Desa  kepada  masyarakat  yang  tidak  tepat  waktu. Sebelum  menyalurkan  BLT-DD  kepada  masyarakat,  Pemerintah  Desa  Haruman  harus melakukan proses pendataan yang dilaksanakan oleh petugas pendata atau petugas relawan desa yang terdiri dari ketua RT dan RW. Kemudian sasaran penerima BLT-DD adalah masyarakat miskin  yang  termasuk  kedalam  kriteria  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, yakni sebagai berikut:
1. Tidak termasuk kedalam penerima bantuan PKH, BPNT, dan bantuan Kartu Pra Kerja.
2. Masyarakat yang putus sumber penghasilannya atau pekerjaannya sehingga tidak bisa mencukupi kehidupan perekonomiannya untuk tiga bulan kedepan.
3. Memiliki anggota keluarga yang sakit secara kronis atau sakit menahun.
Dalam Peraturan Kepala Desa Haruman Nomor 3 Tahun 2020 diketahui jumlah penerima BLT-DD di Desa Haruman sebanyak 187 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah tersebut ditentukan  berdasarkan  presentase  Anggaran  Dana  Desa  yang  digunakan  untuk  BLT-DD, dengan perhitungan yang ditetapkan dalam PMK 40 tahun 2020, sebagai berikut:
Jumlah KPM BLT-DD = 30% × 1.122.385.000 600.000 × 3 bulan = 187 KPM
Berikut data jumlah penerima, besaran bantuan dan ketentuan penyaluran BLT-DD di Desa Haruman.

## Tabel 2. Ketentuan Penyaluran BLT-DD
Jumlah KPM Jumlah Bantuan Keter angan Jumlah Bantuan Tersalurkan Total
Tahap I (April, Mei, Juni) 187 600.000 3 Bulan  1.800.000 336.600.000 Tahap II (Juli,  Agustus, September) 187 300.000 3 Bulan  900.000 168.300.000 Tahap III (Oktober, November, Desember) 187 300.000 3 Bulan  900.000 168.300.000 Total Anggaran Dana Desa untuk BLT-DD 673.200.000

## Sumber: Desa Haruman Tahun 2020 (diolah peneliti)
Penyaluran BLT-DD kepada masyarakat dilakukan melalui 3 tahap. Pada tahap I jumlah bantuan sebesar 600.000 rupiah per KPM dalam kurun waktu 3 bulan yakni pada bulan April, Mei dan Juni, ketentuan besaran BLT-DD tahap I di atur dalam PMK/40/2020. Kemudian BLT- DD diperpanjang masa penyalurannya yang dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, September (tahap  II)  dan  bulan  Oktober,  November,  Desember  (tahap  III),  dengan  jumlah  uang  yang diberikan sebesar 300.000 rupiah ketentuan ini diatur dalam PMK/50/2020 dan PMK/156/2020. Sehingga jumlah uang yang diterima per keluarga penerima manfaat (KPM)  bertambah, dari semula 1.800.000 menjadi 3.600.000 sampai dengan bulan Desember.
Berdasarkan hasil observasi terdahuliu yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa pada praktiknya jumlah masyarakat yang berhak menerima BLT-DD lebih dari 187 KPM. Data jumlah penduduk miskin di Desa Haruman yang memenuhi kriteria penerima BLT-DD yakni sebanyak 232 KPM, sebagian masyarakat miskin yang tidak menerima BLT-DD menjadi salah satu  permasalahan  Pemerintah  Desa  dalam  proses  penyaluran  BLT-DD  di  Desa  Haruman sehingga  menjadi  tantangan  bagi  Pemerintah  Desa  agar  segera  mendapatkan  solusi  atas permasalahan  tersebut.    Ketepatan  Pemerintah  Desa  dalam  menetapkan  keluarga  penerima manfaat BLT-DD merupakan hal yang sangat berpengaruh. Diketahui bahwa masih terdapat konflik  di  masyarakat  dengan  adanya  kecemburuan  sosial.  Peneliti  juga  menemukan  bahwa Pemerintah  Desa  Haruman  tidak  bersikap  transparan  mengenai  daftar  penerima  BLT-DD sehingga  validitas  data  diragukan  oleh  masyarakat  dan  berdampak  pada  ketepatan  sasaran penerima  bantuan  BLT-DD.  Jika  efektivitas  disini  ditujukan  dalam  proses  kerja  atau pelaksanaan  kegiatannya  selalu  tepat  melalui  pencapaian  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan (Makmur, 2015), maka efektivitas menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Desa Haruman dalam  melaksanakan  program  BLT  Dana  Desa.  Oleh  karenanya  berdasarkan  permasalahan tersebut  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  untuk  menguji  pertanyaan  penelitian “bagaimana  efektifitas  penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  di  Desa Haruman Kecamatan Leles Garut?”

## B. KAJIAN PUSTAKA
1. Efektivitas Program
Efektivitas memiliki kata dasar “efek” dan digunakan dalam istilah efektivitas yang berkaitan dengan sebab akibat. Menurut James L. Gibson dalam (Pasolong, 2013) efektivitas merupakan upaya  bersama  dalam  pencapaian  sasaran.  Jadi  tingkat  efektivitas  ditunjukan  oleh  tingkat pencapaian  sasaran.  Djokroamidjojo  (1987:3)  mengatakan  bahwa  supaya  pelaksanaan administrasi mendapat hasil yang direncanakan, dan sasaran bisa tercapai serta berhasil guna disebut  dengan  efektivitas.  Kemudian  menurut  (Makmur,  2015)  efektifitas  bisa  diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu:
a. Ketepatan  Penentuan  Waktu,  tingkat  keefektifan  suatu  kegiatan  atau  program  dalam mencapai tujuan dapat dipengaruhi oleh waktu yang digunakan secara tepat.
b. Ketepatan Perhitungan Biaya, biaya digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan  agar  dalam  pelaksanaanya  dana  atau  anggarannya  tidak  mengalami kekurangan.
c. Ketepatan dalam Pengukuran, pengukuran disini adalah penerapan standarisasi dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. Standarisasi dapat dijadikan patokan dalam menjalankan kegiatan atau program untuk mencapai keefektivitasan.
d. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan, untuk mecapai keefektifan sebuah kegiatan atau program  perlu  menenentukan  pilhan  dengan  proses  yang  tepat  agar  tujuan  yang ditentukan bisa tercapai.
e. Ketepatan  Berfikir,  ketepatan  berfikir  dapat  mempengaruhi  tingkat  keefektifan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.
f. Ketepatan dalam Melakukan Perintah, keefektifan kegiatan atau program dapat diukur melalui  keterampilan  menyampaikan  perintah  yang  jelas  dan  bisa  dimengerti  dalam setiap aktivitas individu atau kelompok.
g. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan, efektivitas pelaksanaan program ditopang oleh penetapan tujuan yang tepat.
h. Ketepatan Sasaran, tercapainya tujuan, keberhasilan aktivitas setiap orang atau kelopok ditentukan oleh penentuan sasaran yang tepat.

## 2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Bantuan langsung tunai atau disingkat BLT dalam bahasa inggris juga disebut dengan cash transfers . Menurut Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan mengatakan pengertian BLT yaitu program bantuan pemerintah yang berupa uang kontan atau bantuan lain yang diberi dengan  memiliki  syarat  ataupun  tidak  memiliki  syarat  kepada  masyarakat  miskin.  Program pemerintah  yang  bertujuan  untuk  menekan  tingkat  kemiskinan  serta  meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah program bantuan langsung tunai.
Pada tahun 2020 BLT kembali di luncurkan oleh Presiden Jokowi Dodo. Tujuan dari BLT  ini  yaitu  agar  masyarakat  dapat  mempertahankan  tingkat  konsumsi  dan  membantu perekonomian  masyarakat  miskin  yang  terkena  dampak  Covid-19  di  lingkungan  desa. Berdasarkan  Peraturan  Kementrian  Desa  PDTT  Nomor  6  Tahun  2020,  pengertian  Bantuan Langsung  Tunai    Dana  Desa  (BLT-DD)  merupakan  bantuan  untuk  penduduk  miskin  yang berasal dari dana desa (Kemendes, 2019). Adapun pegertian dana desa sebagaimana yang diatur dalam  Peraturan  Kementrian  Keuangan  Nomor  25  Tahun  2020,  dana  desa  yaitu  dana  yang berasal dari APBN yang dikirim melalui APBD kabupaten/kota yang diperuntukan bagi desa guna  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020a). Bantuan langsung tunai merupakan bentuk program pemerintah yang memiliki maksud tertentu yang di tuangkan dalam sebuah kebijakan. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Program BLT-DD ini memiliki maksud dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat adanya pandemik Covid-19.  Kebijakan Program BLT-DD ini dikeluarkan guna  membantu  masyarakat  rentan.  Masyarakat  rentan  yang  dimaksudkan  merupakan masyarakat miskin yang memiliki tingkat perekonomian dan pendapatan yang rendah sehingga akan rentan kesejahteraannya ketika terkena dampak Covid-19. Tujuan BLT-DD adalah:
a. Bantuan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat  miskin  atas  kebutuhan  hidup  dan kesehatan.
b. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  miskin  yang  mengalami  kesulitan perekonomian.

## C. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  studi pendekatan  kualitatif.  Penelitian  deskriptif.  (Silalahi,  2009)  Pada  penelitian  ini  sumber  data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara  dan  observasi  sedangkan  data  sekunder  berasal  dari  berbagai  media,  seperti website- website pemerintah, peraturan perundang- undangan, berita- berita online serta jurnal- jurnal  yang  membahas  masalah  yang  sedang  diteliti.  Adapun  dalam  penelitian  ini,  peneliti menentukan  Desa  Haruman  sebagai  subjek  penelitian  sedangkan  objek  penelitiannya  yaitu Efektivitas  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa.  Adapun  penentuan  responden dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana informan dipilih karena dianggap  mewakili  populasi  dan  dapat  memberikan  informasi  terkait  masalah  yang  sedang diteliti.  Informan  tersebut  diantaranya  yakni  Sekertaris  Desa  Haruman,  Kepala  Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Pendamping Desa Haruman serta Petugas Relawan Desa Haruman. Kemudian  Peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  diantaranya  melalui  observasi, wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Adapun  data-  data  yang  telah  dikumpulkan  selanjutnya disusun secara terperinci untuk dianalisis. Peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles  dan  Huberman  dalam  (Silalahi,  2009)  dan  membagi  kegiatan  analisis  data  menjadi  3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan..

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Fokus  pada  penelitian  ini  adalah  Efektivitas  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  dalam Membantu  Perekonomian  Masyarakat  Miskin  Terdampak  Covid-19  di  Desa  Haruman Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Untuk mengukur tingkat keefektivitasan program BLT-DD di  desa  haruman,  peneliti  menggunakan  indikator    menurut  teori  (Makmur,  2015).    Jika efektivitas  disini  ditujukan  dalam  proses  kerja  atau  pelaksanaan  kegiatannya  selalu  tepat melalui pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan (Makmur, 2015), maka efektivitas menjadi unsur  pokok  bagi  setiap  organisasi  guna  mencapai  sasaran  yang  telah  ditetapkan,  dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran tersebut dapat tercapai. Kemudian dalam melakukan penelitian, Peneliti  menggunakan  teori  yang  dikemukakan  oleh  (Makmur,  2015)  untuk  mengukur keefektivitasan program BLT-DD di Desa Haruman yang tediri dari beberapa indikator, sebagai berikut:

## 1. Ketepatan Penentuan Waktu
Tingkat keefektifan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan dapat dipengaruhi oleh  waktu  yang  digunakan  secara  tepat.  Keefektivitasan  program  Bantuan  Langsung  Tunai Dana Desa (BLT-DD) dapat dilihat dari hasil atau pencapaian pemerintah Desa Haruman dalam proses penyaluran BLT-DD yang disalurkan kepada masyarakat miskin dan rentan yang terkena dampak Covid-19 tepat dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Penentuan waktu  penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD)  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  14  Tahun  2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020.  Pada  perubahan  ketiga  peraturan  ini  dibuat  atas  dasar perkembangan  yang  terjadi  dalam  menghadapi  dampak  dari  wabah  Covid-19  yang  terus berkepanjangan  dan  dapat  membahayakan  perekonomian  masyarakat  khususnya  masyarakat
miskin yang rentan. Pada peraturan ini disebutkan bahwa rentang waktu serta besaran BLT-DD berlangsung dalam waktu 9 bulan dimulai dari bulan April hingga bulan Desember tahun 2020. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) disalurkan melalui 3 tahap, yakni sebagai berikut:
a. Tahap I disalurkan pada bulan April, Mei dan Juni dengan jumlah uang yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar 600.000 rupiah.
b. Tahap II disalurkan pada bulan Juli, Agustus, dan September dengan jumlah uang yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar 300.000 rupiah.
c. Tahap  III  disalurkan  pada  bulan  Oktober,  November,  dan  Desember  dengan  jumlah uang yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar 300.000 rupiah. (Kementrian Desa PDTT, 2020a)

## Tabel 3. Ketentuan Penyaluran BLT-DD
Jumlah KPM Jumlah Bantuan Keterangan Jumlah Bantuan Tersalurkan Total Tahap I (April, Mei, Juni) 187 600.000 3 Bulan 1.800.000 336.600.000 Tahap II (Juli,  Agustus, September) 187 300.000 3 Bulan 900.000 168.300.000 Tahap III (Oktober, November, Desember) 187 300.000 3 Bulan 900.000 168.300.000 Total Anggaran Dana Desa untuk BLT-DD 673.200.000

## Sumber: Desa Haruman Tahun 2020 (diolah peneliti)
Dalam  menjalankan  program  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-DD), Pemerintah Desa Haruman mengalami permasalahan dimna waktu penyaluran BLT-DD kepada masyarakat  tidak  tepat  pada  waktu  yang  telah  ditentukan.  Berikut  penuturan  Bapak  Itang Suherman  mengenai  kendala  dalam  proses  penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa (BLT-DD) di Desa Haruman:
“kalau hambatan di segi ketepatan waktu penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Haruman sih di awal bulan seperti ditahap pertama dan ke dua itu berjalan lancar- lancar saja  karena  memang  mengikuti  instruksi  dari  pemerintah  untuk  mempercepat  penyaluran bantuan  apapun  itu  ke  masyarakat  agar  masyarakat  bisa  tenang,  tapi  di  tahap  ke  tiga  ada permasalahan. Permasalahannya itu bersumber dari uang anggaran Dana Desa dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) belum cair jadi berpengaruh juga ke penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Jadi penyaluran BLT-DD ke masyarakat terlambat di bulan Oktober dan November tidak tersalur jadi uangnya diberikan kemasyarakat itu disatukan di bulan Desember”
Kemudian  untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi  penyebab  keterlambatan  pencairan anggaran  dana  desa  di  Desa  Haruman,  berikut  pernyataan  Bapak  Julhadi  selaku  aparatur Pendamping  Desa  Haruman,  beliau  mengatakan:  “ keterlambatan  pencairan  anggaran  dana desa bukan cuma di Desa Haruman, seluruh desa di Kabupaten Garut seperti itu. Jadi ketika desa  sudah  menyalurkan  BLT-DD  tahap  I  ke  masyarakat,  maka  Pemerintah  Pusat  meminta laporan realisasi penyaluran BLT Dana Desa tahap I untuk melakukan pencairan anggaran
dana  desa  untuk  tahap  II  dan  III,  tapi  karena  banyaknya  desa  di  Kabupaten  Garut  yang terlambat mengirimkan laporan realisasi tersebut, maka imbasnya ke semua desa, pencairan dana desanya pun ikut terlambat ”
Pernyataan  Bapak  Itang  dan  Bapak  Julhadi  diperkuat  dengan  adanya  data  penyaluran anggaran  dana  Desa  Haruman  yang  mengalami  keterlambatan  di  tahap  ke  III  sehingga menghambat penyaluran BLT-DD kepada masyarakat.

## Tabel 4. Penyaluran Anggaran Dana Desa Haruman
Jumlah Bulan Tersalur Tahap I (40%) 448.954.000 Januari Tahap II (40%) 448.954.000 Maret Tahap III (20%) 224.477.000 Desember Total 1.122.385.000

## Sumber: Desa Haruman Tahun 2020 (diolah oleh peneliti)
Dari  hasil  penelitian  mengenai  ketepatan  waktu,  Pemerintah  Desa  Haruman  melakukan proses penyaluran BLT Dana Desa kepada  masyarakat sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan,  namun  keterlambatan  pencairan  dana  desa  mempengaruhi  penyaluran  BLT  Dana Desa di tahap III kepada masyarakat. Hal ini  menjadikan sasaran waktu yang telah ditentukan sebelumnya belum bisa tercapai dengan baik.

## 2. Ketepatan Perhitungan Biaya
Biaya merupakan hal penting dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan agar dalam pelaksanaanya  dana  atau  anggarannya  tidak  mengalami  kekurangan.  Dalam  menghadapi dampak  Covid-19  terhadap  perekonomian  negara  dan  perekonomian  masyarakat  khususnya masyarakat  miskin  dan  rentan,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  melalui  kementrian keuangan  untuk  mengubah  skema  penyaluran  Dana  Desa.  Dalam  PMK  40  Tahun  2020 penyaluran  anggaran  dana  desa  berasal  dari  APBN  yang  diproyeksikan  sebesar  71,2  triliun rupiah  dengan  skema  penyaluran  dana  desa  Tahap  I  disalurkan  selama  3  bulan  dengan tambahan ketentuan yakni:
a. Bulan  I  sebesar  15%  dengan  syarat  menetapkan  keluarga  penerima  manfaat  BLT dana desa dalam Peraturan Kepala Desa.
b. Bulan  II  sebesar  15%  dengan  syarat  memberikan  laporan  pelaksanaan  BLT  Dana Desa pada bulan pertama.
c. Bulan III  sebesar 10% dengan syarat memberikan laporan pelaksanaan BLT  Dana Desa pada bulan kedua.
Dalam  peraturan  ini  juga,  Kementrian  Keuangan  mengatur  pengelolaan  anggaran  untuk BLT Dana Desa, dengan klasifikasi sebagai berikut:
a. Pagu Dana Desa dengan besaran kurang dari 800 juta, BLT-DD dialokasikan sebesar 25%.
b. Pagu  Dana  Desa  dengan  besaran  antara  800  juta  sampai  1,2  miliar,  BLT-DD dialokasikan sebesar 30%.
c. Pagu Dana Desa dengan besaran lebih dari 1,2 miliar, BLT-DD dialokasikan sebesar 35%. (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020b)
Besaran  Pagu  Dana  Desa  di  Desa  Haruman  sebesar  1.122.385.000  rupiah,  sehingga anggaran  yang  digunakan  untuk  BLT  Dana  Desa  yakni  sebesar  30%  untuk  penyaluran  BLT Dana  Desa  pada  Tahap  I.  Berikut  merupakan  penjelasan  Bapak  Itang  Suherman  mengenai mekanisme besaran Anggaran Pagu Dana Desa yang digunakan untuk BLT Dana Desa, beliau mengatakan:  “ kalau  anggaran  untuk  BLT  ini  bersumber  dari  Dana  Desa  atau  yang  berasal dari  rekening  kas  desa  yang  rutin  dianggarkan  oleh  pemerintah  pusat.  Nah  untuk  Pagu
Anggaran Dana Desa Haruman sebesar 1.122.385.000 rupiah, jadi untuk anggaran BLT-DD itu  diambil  sebesar  30%  dari  Pagu  Dana  Desa  Haruman.  Penyaluran  BLT-DD  untuk masyarakat  dimulai  dari  bulan  April  sampai  Juni  tahun  2020  atau  tahap  I    dan  ketentuan jumlah uang yang diberikan sebesar 600.000 untuk setiap KPM ”
Namun pada prosesnya penyaluran  BLT  Dana Desa di Desa Haruman, permasalahan ditemukan. Jika ada batasan besaran Pagu Dana Desa yang digunakan untuk penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat, maka jumlah keluarga penerima manfaat yang menjadi calon penerima BLT Dana Desa menjadi terbatas juga karena kebijakan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Kementrian Keuangan mengeluarkan peraturan pengganti yakni PMK Nomor 50 Tahun 2020. Adapun isi dari peraturan ini yakni adanya perpanjangan penyaluran BLT Dana Desa selama 9 bulan hingga akhir bulan Desember 2020 serta mengubah mekanisme presentase Pagu Dana Desa yang digunakan untuk BLT Dana Desa yang pada awalnya dibatasi, namun diubah dengan memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Desa untuk menganggarkan BLT Dana Desa dalam APBDes serta memperluas cangkupan keluarga penerima BLT Dana Desa.
Kemudian  Bapak  Julhadi menambahkan informasi mengenai  penggunaan  Dana  Desa tahun anggaran 2020 di Desa Haruman, beliau mengatakan: “ peraturan untuk BLT-DD sudah 4 kali perubahan selama tahun ini. Proses penyaluran BLT-DD tahap I kan berdasarkan PMK 40 tahun 2020, kemudian ada perpanjangan tahap II dan III, aturannya beda lagi yaitu PMK 50 tahun 2020 dan uang yang diberikan 300.000 per KPM. Untuk Desa Haruman menetapkan penerima di angka 187 KPM, enggak ada pengurangan atau penambahan soalnya kembali lagi ke keterbatasan anggaran. Kan program penanggulangan Covid-19 ini tidak hanya untuk BLT- DD saja tapi masih ada program lain yang butuh dana seperti program Padat Karya Tunai Desa,  Program  Desa  Tanggap  Covid-19  dan  banyak  lagi ”  Dari  hasil  penelitian  mengenai ketepatan  perhitungan  biaya,  Pemerintah  Desa  Haruman  belum  bisa  memaksimalkan penggunaan  Dana  Desa  untuk  BLT-DD  karena  keterbatasan  Pemerintah  Desa  dalam menggunakan  dana  desa.  Peneliti  berpendapat  bahwa  sebaiknya  Pemerintah  Desa  Haruman untuk lebih memperioritaskan dana desa untuk BLT-DD sesuai dengan yang tercantum dalam PMK  50  tahun  2020,  agar  anggaran  dana  desa  dapat  mencangkup  masyarakat  miskin  yang terdampak perekonomiannya akibat wabah Covid-19 secara luas.

## 3. Ketepatan dalam Pengukuran
Pengukuran disini adalah penerapan standarisasi atau parameter dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. Standarisasi dapat dijadikan patokan dalam menjalankan kegiatan atau program  untuk  mencapai  keefektivitasan.  Agar  penyelenggaraan  program  BLT  Dana  Desa dalam membantu perkonomian masyarakat miskin terkena dampak Covid-19, maka Pemerintah Desa  Haruman  harus  memiliki  standar  atau  parameter  yang  jelas  untuk  dapat  menentukan masyarakat  yang  berhak  mendapatkan  bantuan.  Sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Kementrian Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 berikut beberapa karakteristik yang digunakan sebagai standar untuk menentukan penerima BLT-DD, yakni:
1) Tidak termasuk kedalam penerima bantuan PKH, BPNT, dan bantuan Kartu Pra Kerja.
2) Masyarakat yang putus sumber penghasilannya atau pekerjaannya sehingga tidak bisa mencukupi kehidupan perekonomiannya untuk tiga bulan kedepan.
3) Memiliki anggota keluarga yang sakit secara kronis atau sakit menahun. (Kementrian Desa PDTT, 2020b)
Secara  umum  kriteria  penerima  BLT-DD  terdiri  dari  3  poin  diatas,  namun  dalam  proses pendataan di lapangan, Kemendes mengeluarkan surat edaran serta lampiran mengenai kriteria penerima  BLT  Dana  Desa  yang  terdiri  dari  14  kriteria  sebagai  pedoman  bagi  pencatat  data
keluarga  miskin  calon  penerima  manfaat  BLT  Dana  Desa.  Berikut  merupakan  14  kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
1) Luas lantai kurang dari 8𝑚 2 per orang.
2) Lantai terbuat dari tanah atau bamboo atau kayu murah.
3) Dinding terbuat dari bamboo atau rumbia atau kayu murah atau tembok tanpa plester.
4) Tidak mempunyai fasilitas untuk buang air besar atau bersama orang lain.
5) Tidak menggunakan penerangan dengan listrik.
6) Mengkonsumsi qir minum dari sumur atau mata air tidak terlindungi atau sungai atau air hujan.
7) Menggunakan bahan bakar kayu bakar atau arang atau minyak tanah.
8) Konsumsi daging atau susu atau ayam hanya 1 kali dalam seminggu.
9) Mampu membeli satu stel pakaian per tahun.
10) Makan hanya 1-2 kali setiap hari.
11) Tidak mampu berobat ke puskesmas atau poliklinik.
12) Sumber  penghasilan  sebagai  petani  berlahan  kurang  dari 500𝑚 2 ,  buruh  tani,  buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain dengan upah kurang dari Rp. 600.000 per bulan.
13) Pendidikan terakhir dalam KK tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD.
14) Tidak mempunyai tabungan atau barang yang dapat dijual minimal Rp. 500.000. Namun  pada  kenyataanya  dilapangan  untuk  memenuhi  14  kriteria  atau  minimalnya  9 kriteria  sangat  jarang  ditemui  di  Desa  Haruman.  Berikut  merupakan  hasil  wawancara  yang dilakukan dengan salah satu Aparatur Desa  yaitu Bapak Zippy  Firmansyah  yang  merupakan Kepala  Seksi  Kesejahteraan  Masyarakat  sekaligus  Ketua  Pelaksana  penyaluran  BLT  Dana Desa: “ orang yang melakukan pendataan masyarakat yang menerima BLT-DD disebut Gugus Tugas Covid-19 atau Relawan Desa dan dibentuk oleh Kepala Desa dalam musdesus, dalam pendataan calon penerima BLT-DD di Desa Haruman paling cuma mengambil minimalnya 5 kriteria karena ya mengikuti kondisi masyarakat di Desa Haruman secara real. Kriteria 14 itu kalau diikuti hanya ada 1 berbanding 1000, karena setiap tahunnya kesejahteraan masyarakat semakin meningkat ”
Hasil  penelitian  mengenai  ketepatan  dalam  pengukuran,  Peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa  penggunaan  standarisasi  penerima  BLT  Dana  Desa  masih  dikatakan  menyusahkan masyarakat. Dalam situasi pandemi Covid-19 ini masyarakat yang terkena dampak tidak bisa diukur  dengan  14  kriteria,  karena  seperti  yang  diketahui  bahwa  tingkat  kesejahteraan masyarakat khususnya dipulau jawa, semakin tahun semakin membaik. Jika kriteria tersebut digunakan  maka  realisasi  program  BLT  Dana  Desa  tidak  dapat  berjalan  secara  efektif. Sebaiknya  Pemerintah  Desa  Haruman  menggunakan  3  kriteria  umum  untuk  menentukan penerima  BLT  Dana  Desa  agar  pendataan  calon  penerima  BLT  Dana  Desa  dapat  berjalan efektif dan efisien.
4. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan
Untuk  mecapai  keepektifan  suatu  kegiatan  atau  program  perlu  menenentukan  pilihan dengan proses yang tepat agar tujuan yang ditentukan bisa tercapai. Indikator penetapan pilihan yang dimaksud adalah ketepatan pemerintah desa untuk dapat memilih calon penerima BLT- DD yang pelaksanaannya tidaklah mudah dan tidak asal- asalan tetapi ada tahapan yang harus dilakukan.  Peran  Kepala  Desa  sebagai  penanggung  jawab  program  BLT-DD  harus  dapat memberikan  keputusan  yang  tepat  agar  dapat  menemukan  yang  benar-  benar  berhak  diberi bantuan. Adapun mekanisme dan alur pendataan masyarakat yang merupakan calon penerima BLT Dana Desa diatur oleh Kementrian Desa PDTT. Berikut merupakan mekanisme pendataan
calon penerima BLT Dana Desa yang digunakan agar pemerintah desa dapat menetapkan calon penerima BLT Dana Desa:
a. Mekanisme Pendataan Calon Penerima BLT Dana Desa TA 2020
1) Pemerintah  Desa  menyediakan  data  desa  berupa  data  profil  penduduk  desa  yang diantaranya yakni usia, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan disabilitas.
2) Kepala  desa  sebagai  penanggung  jawab  harus  membentuk  Relawan  Desa  atau Gugus Tugas Covid-19 kemudian memberikan surat tugas guna mendata keluarga miskin dan rentan sebagai calon penerima BLT Dana Desa.
3) Relawan desa atau gugus tugas covid-19 sebagai petugas pendata calon penerima BLT Dana Desa minimal berjumlah 3 petugas dan jika lebih maka harus berjumlah ganjil.
4) Relawan Desa atau Gugus Tugas Covid-19 mendata masyarakat dan menyertakan formulir  pendataan  di  wilayah  RT  atau  RW  atau  petugas  dapat  memanfaatkan aplikasi Desa melawan Covid-19. Dalam melakukan kegiatan pendataan, relawan desa di harapkan tetap menjalankan protokol kesehatan.
b. Mekanisme Konsolidasi dan Verifikasi Calon Peneima BLT-DD TA 2020
1) Hasil pendataan penduduk calon penerima BLT-DD di wilayah RT, RW atau dusun dikumpulkan  oleh  Relawan  Desa  yang  kemudian  data  akan  di  verifikasi  dan  di tabulasi. Pada saat proses verifikasi, terdapat beberapa syarat bagi penerima BLT- DD oleh karena itu ada hal yang harus dilakukan yakni:
a) Data keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH  atau  BPNT  dapat  dihapus  dari  daftar  calon  penerima  BLT-DD.  Data nama keluarga yang menerima bantuan PKH ataupun BPNT atau data DTKS bisa diperoleh di Dinas Sosial Kabupaten atau Kota atau dari pendamping desa.
b) Data  keluarga  miskin  yang  menerima  bantuan  prakerja  dapat  dihapus  dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data nama penerima bantuan prakerja dapat diperoleh di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat.
c) Penerima  BLT-DD  harus  diidentifikasi  dengan  memprioritaskan  keluarga miskin dan rentan.
d) Calon  penerima  BLT  Dana  Desa  diverifikasi  status  kependudukannya disesuaikan  dengan  data  adminsitrasi  kependudukan  yang  berada  di  desa masing- masing atau dari Disdukcapil Kabupaten atau Kota setempat.
e) Calon  penerima  BLT  Dana  Desa  merupakan  seorang  perempuan  sebagai kepala  keluarga,  penyandang  disabilitas,  warga  lanjut  usia  dapat  ditamakan atau tidak boleh terlewat dan harus dipastikan agar terdata oleh Relawan Desa atau Gugus.
2) Relawan  Desa  atau  Gugus  Tugas  Covid-19  ketika  sedang  melakukan  proses verifikasi  dan  identifikasi  keluarga  miskin  dan  rentan  diwajibkan  melakukan pengambilan  foto  dan  pencatatan  lokasi  tempat tinggal  dengan  cara  manual  atau digital.
3) Jika terdapat calon penerima BLT Dana Desa yang nomor induk kependudukannya belum  tercatat,  Relawan  Desa  atau  Gugus  Tugas  Covid-19  dapat  mencatat  dan meyerahkan  data  tersebut  kepada  Kasi  Pemerintahan  atau  aparat  desa  agar kemudian  dapat  dibuatkan  Surat  Keterangan  Domisili.  Kemudian  jika  calon penerima  BLT  Dana  Desa  hanya  mempunyai  surat  keterangan  domisili  dapat dicatat dan dinformasikan kepada petugas adminsitrasi kependudukan di desa atau di  kecamatan  atau  bisa  langsung  diserahkan  ke  Disdukcapil  untuk  mendapat pelayanan admnistrasi kependudukan.
4) Relawan  Desa  atau  Gugus  Tugas  Covid-19  menyerahkan  hasil  verifikasi  dan pendataan keluarga miskin dan rentan penerima BLT-DD yang baru kepada Kepala Desa.
c. Proses Validasi dan Penetapan Penerima BLT-DD
1) Dalam hal penetapan calon penerima BLT Dana Desa, kepala desa menyediakan fasilitas  bagi  badan  permusyawaratan  desa  (BPD)  serta  mengajak  perwakilan masyarakat dan pihak lain agar dapat ikut serta dalam proses verifikasi dan validasi data penerima di dalam musyawarah desa khusus (musdesus).
2) Keluarga  miskin  dan  rentan  sebagai  calon  penerima  BLT  Dana  Desa  didapatkan dari hasil musyawarah desa khusus dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD. Kemudian desa menyalurkan BLT Dana Desa di bulan pertama kepada penerima BLT Dana Desa berdasarkan daftar yang telah di sahkan.
3) Daftar penerima BLT Dana Desa kemudian diinformasikan kepada masyarakat atau dapat diumukan papan pengumuman atau ditempelkan dilokasi yang strategis agar dapat  dijangkau  masyarakat.  Daftar  penerima  BLT  Dana  Desa  juga  dapat dipublikasikan oleh Desa melalui Website Desa untuk informasi publik.
4) Jika terdapat keluhan yang dilontarkan masyarakat mengenai daftar penerima BLT Dana Desa, maka Kepala Desa dan BPD sesegera mungkin membahasnya dalam musyawarah desa khusus untuk mencari serta menetapkan solusinya. (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020)
Dalam proses pendataan, peran ketua RT dan RW sangat  berpengaruh karena mereka lebih  dekat  dengan  masyarakat  dan  mengetahui  kondisi  masyarakat  dengan  baik.  Untuk mengetahui  bagaimana  ketepatan  Pemerintah  Desa  dalam  menentukan  penerima  BLT  Dana Desa berikut pendapat yang diutarakan salah satu Gugus Tugas Covid-19 yang menjadi petugas pendata  penerima  BLT-DD  sekaligus  seorang  ketua  RT  yaitu  Ibu  Tuti  Hayati,  berikut penjelasan beliau: “ pemerintah desa menugaskan saya untuk mendata masyarakat yang berhak menerima BLT Dana Desa, saya sebagai ketua RT dapat mengajukan siapa- siapa yang berhak menerima asal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Di RT 02 ini saya sudah mengajukan 9 data masyarakat yang saya kira berhak menerima BLT Dana Desa, kemudian masyarakat yang saya pilih, saya datangi rumahnya untuk diminta KTP dan KK. Untuk verifikasi masyarakat yang  mendapatkan  BLT  Dana  Desa  itu  keputusan  desa,  kemudian  setelah  diputuskan,  saya diberi  tugas  untuk  memberikan  surat  undangan  kepada  penerima  BLT  Dana  Desa.  Cuma masalahnya masyarakat yang menerima itu tidak semua kebagian, ada juga masyarakat yang benar- benar berhak tapi tidak terpilih. Jadi saya Cuma memberikan himbauan atau saran saja kepada  yang  menerima  BLT  Dana  Desa  untuk  saling  berbagi  pada  yang  benar-  benar membutuhkan. Contohnya disini ada banyak anak yatim piatu, jadi kalau bisa sisihkan uang untuk mereka, pasti mereka senang walau sedikit ”
Kemudian setelah melakukan proses validasi, maka Pemerintah Desa telah menetapkan penerima BLT-DD secara sah dan selanjutnya merupakan proses penyaluran BLT-DD kepada masyarakat. Adapun daftar penerima BLT-DD dapat dipublikasikan Pemerintah Desa Haruman sebagai  bentuk  transparansi  dan  bentuk  pertanggung  jawaban  Pemerintah  Desa  dalam menjalankan  program  BLT-DD  kepada  masyarakat.  Untuk  mengetahui    bagaimana transparansi  Pemerintah  Desa  Haruman  mengenai  daftar  penerima  BLT-DD  kepada masyarakat, berikut pernyataan beliau: “ daftar penerima BLT-DD dituangkan dalam lampiran kepala  desa  tentang  penetapan  penerima  BLT-DD,  namun  daftar  tersebut  tidak  kami publikasikan secara luas kepada masyarakat. Daftar penerima itu sudah kami sepakati didalam musdesus  jadi  yang  mengetahui  hanya  orang-  orang  yang  ikut  musdesus.  Tapi  kami  juga
mengundang tokoh- tokoh masyarakat sebagai perwakilan agar masyarakat dapat mengetahui penerima BLT-DD ”
Sedangkan dalam hal pengaduan keluhan masyarakat mengenai BLT-DD, pemerintah pusat bersama BPD serta relawan desa/ gugus tugas Covid-19 telah mengeluarkan mekanisme saluran  pengaduan  terkait  keluhan  atau  aspirasi  dalam  penyelenggaraan  BLT-DD  yang  bisa digunakan oleh masyarakat. Aspirasi dan keluhan masyarakat dapat disalurkan melalui nomor WhatsApp, telepon, kotak saran serta aplikasi SID  yang terhubung dengan pemerintah desa. (Arumdani, 2021). Hasil penelitian mengenai ketepatan penentuan pemilihan, Pemerintah Desa Haruman telah mengikuti mekanisme pendataan yang ditentukan, namun pada proses pemilihan calon  penerima  BLT-DD  Pemerintah    Desa  tidak  bersikap  transparan  kepada  masyarakat, sehingga validitas data penerima BLT-DD dirasa meragukan dan dampaknya masyarakat yang sebelumnya di data oleh petugas tidak mengetahui apakah mereka mendapat bantuan atau tidak dan mereka tidak leluasa untuk mengajukan keluhan.

## 5. Ketepatan Berfikir
Ketepatan  berfikir  dapat  mempengaruhi  tingkat  keefektifan  pencapaian  tujuan  yang telah  ditentukan.  Ketepatan  berfikir  disini  diartikan  sebagai  ketepatan  dalam  menyelesaikan setiap  permasalahan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  program.  Program  BLT  Dana  Desa merupakan salah satu kebijakan melalui jaring pengaman sosial  yang diselenggarakan untuk menjawab  permasalahan  publik  dengan  adanya  dampak  Covid-19  terhadap  perekonomian masyarakat  dan  negara.  Sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  Peraturan  Menteri  Desa  PDTT Nomor  14  Tahun  2020  disebukan  bahwa  prioritas  penggunaan  Dana  Desa  salah  satunya digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
Ketepatan  berfikir  adalah  salah  satu indikator  yang  mendorong  pelaksanaan  program BLT Dana Desa agar dapat mengatasi kendala atau masalah di masyarakat, maka Pemerintah Desa  harus  mampu  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dengan  pemikiran  yang  tepat  dan matang,  agar  terhindarnya  kericuhan  di  masyarakat.  Dalam  pelaksanaan  program  BLT-DD masih ditemukan permasalahan yaitu adanya keributan di masyarakat karena masih banyaknya masyarakat  yang  tidak  menerima  bantuan  apapun  dari  pemerintah.  Untuk  mengetahui bagaimana  ketepatan  berfikir  pemerintah  Desa  Haruman  untuk  dapat  menyelesaikan permasalah  di  masyarakat,  berikut  merupakan  penuturan  Bapak  Zippy  Firmansyah,  beliau mengatakan: “ jadi kalau berbicara permasalahan yang terjadi dimasyarakat itu banyak. Salah satunya  kecemburuan  sosial,  banyak  masyarakat  yang  pengen  diberi  bantuan  padahal perekonomiannya tercukupi. Ya semuanya kembali lagi ke prosedur, kan BLT-DD sasarannya buat masyarakat yang gak mampu masa yang mampu mau dikasih. Masalah lainnya yaitu ada sedikit masyarakat yang belum mendapat bantuan apapun. Solusi yang kami lakukan adalah dengan melakukan musyawarah desa khusus secara rutin disetiap tahap penyaluran BLT-DD. Misalnya ditahap I selama 3 bulan si A mendapat bantuan dan si B belum mendapat bantuan, maka di tahap II selama 3 bulan selanjutnya si B akan mendapat giliran mendapatkan bantuan. Jadi sistemnya di rolling, agar sama- sama mendapat bantuan, biar adil juga ” Hasil penelitian mengenai ketepatan berfikir, Pemerintah Desa belum dapat menjawab permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Peneliti  berpendapat  bahwa  solusi  yang  diambil belum tepat, karena jika beberapa penerima BLT Dana Desa pada setiap tahapnya di rolling atau ditukar, maka penerima BLT Dana Desa dikatakan tidak menerima bantuan uang selama 9 bulan penuh.
6. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah
Keefektifan kegiatan atau program dapat diukur melalui keterampilan menyampaikan perintah  yang  jelas  dan  bisa  dimengerti  dalam  setiap  aktivitas  individu  atau  kelompok.
Ketepatan  dalam  melaksanakan  berarti  kemampuan  seorang  Kepala  Desa  sebagai  pelaksana kebijakan  pemerintah  guna  membantu  perekonomian  masyarakat  miskin  melalui  program BLT-DD. Kepala Desa Haruman sebagai penanggung jawab harus mampu memberikan arahan kepada bawahannya agar dapat melaksanakan perintahnya secara efektif.
Penyelenggaraan  program  BLT  Dana  Desa  di  Desa  Haruman  tidak  lepas  dari  peran Kepala  Desa  sebagai  penanggung  jawab  dan  Kepala  Seksi  Kesejahteraan  yang  menjadi pelaksana  program  BLT-DD,  dalam  pelaksanaanya  pun  dibutuhkan  kerjasama  yang  baik diantara  agar  program  berjalan  dengan  lancar.  Untuk  mengetahui  bagaimana  Kepala  Desa memberikan  perintah  dalam  proses  penyelenggaraan  program  BLT-DD  Di  Desa  Haruman berikut  pernyataan  Bapak  Zippy  Firmansyah,  beliau  mengatakan:  “ perintah  yang  di  berikan Kepala Desa itu berupa aturan  untuk penyaluran BLT-DD ke masyarakat. Misalnya di tahap I  penyaluran  dilakukan  bulan  April,  Mei  dan  Juni,  nah  uang  yang  diberikan  itu  bertahap dilakukan setiap bulan, dan berjenjang. Alasannya agar terasa manfaatnya oleh masyarakat. Kalau misal disekaliguskan, nanti perihal pelaporan juga bakal bingung. Terus karena jumlah wilayah RT di Desa Haruman ada 31 RT, Kepala Desa memberi keputusan untuk membagi rata jumlah  penerima  BLT-DD  yaitu  6  KPM  per  RT  dan  ada  1  RT  dengan  7  KPM,  tapi  itu  pun kondisonal  melihat  bagaimana  keadaan  masyarakat.  Jika  di  RT  lain  jumlah  yang  berhak menerima BLT-DD itu lebih banyak maka bisa ambil kuota dari RT yang lain, itu pun sesuai kesepakatan bersama.”
Kemudian untuk mengetahui bagaimna tingkat kepatuhan Petugas Relawan Covid-19 dalam  menjalankan  perintah  dari  Kepala  Desa,  berikut  penjelasan  dari  Bapak  Zippy Firmansyah,  beliau  mengatakan:  “ selama  menjalankan  tugas,  Alhamdulillah  mereka  bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena perintah yang diberikan sudah jelas saat melakukan musyawarah desa khusus. Paling kendala- kendala yang dirasakan dilapangan hanya perihal pelaporan saja. Kembali lagi kendala terjadi di lapangan atau dimasyrakat ketika pengambilan uang, pasti ada saja yang telat mengambilnya atau ada juga orang tua yang sudah jompo, jadi prosedur  pemberiannya  diantar  ke  rumahnya ”  Hasil  penelitian  mengenai  ketepatan  dalam melakukan perintah, Aparatur Desa telah melaksanakan keputusan Kepala Desa dengan baik. Aparatur  Desa  dapat  memahami  dengan  jelas  setiap  intruksi  Kepala  Desa  mengenai  proses penyelenggaraan  BLT-DD,  sehingga  peran  Kepala  Desa  dalam  memberikan  arahan  kepada bawahannya dikatakan baik dan efektif.

## 7. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan
Efektivitas  pelaksanaan  program  ditopang  oleh  penetapan  tujuan  yang  tepat. Pelaksanaan Program BLT Dana Desa diselenggarakan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan dan alasan tertentu. Secara umum tujuan dari program BLT Dana Desa adalah untuk membantu perekonomian  masyarakt  miskin  dan  rentan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-  hari selama adanya wabah Covid-19. Suatu program dikatakan berhasil jika tujuan yang ditetapkan telah  tercapai.  Program  Penyaluran  BLT-DD  memiliki  tujuan  untuk  membatu  masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Untuk mengetahui apakah tujuan program BLT-DD dapat dirasakan  oleh  masyarakat  secara  langsung,  maka  peneliti  melakukan  wawancara  dengan seorang  informan  yaitu  ibu  Nani  Sumarni,  beliau  mengatakan:  “ Alhamdulillah  saya  sebagai orang yang sudah tua dan gak sanggup bekerja berat diberi bantuan dari desa sangat senang dan membantu sekali, jadi uangnya saya gunakan untuk kebutuhan sehari- hari ”
Selain  itu  peneliti  juga  melakukan  wawancara  seorang  informan  yaitu  Bapak  Deni selaku  penerima  BLT-DD,  untuk  mengetahui  apakah  tujuan  BLT-DD  dapat  membantu perekonomian  masyarakat  di  masa  pandemi  Covid-19.  Berikut  pernyataan  beliau: “ Alhamdulillah  kemarin  dapet  bantuan  dari  desa,  itu  pun  saya  harus  komplen  dulu  ke  desa baru dikasih sembako sama uang. Saya kan disini memang kerjaannya serabutan jadi butuh
bantuan dari desa di kondisi seperti ini ” Hasil penelitian mengenai ketepatan penentuan tujuan, Penyaluran  BLT-DD  kepada  masyarakat di  Desa  Haruman  dikatakan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa pandemi Covid-19.

## 8. Ketepatan Sasaran
Tercapainya tujuan, keberhasilan aktivitas setiap orang atau kelompok ditentukan oleh penentuan sasaran yang tepat. Hal ini menunjukan arti bahwa pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat dikatakan efektiv jika Pemerintah Desa Haruman tepat dalam menentukan sasaran penerima BLT-DD. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) di Desa  Haruman sebanyak 187 keluarga penerima manfaat (KPM). Untuk  mengetahui proses  penentuan  jumlah  keluarga  penerima  manfaat  di  Desa  Haruman,  berikut  merupakan pernyataan Bapak Itang Suherman mengenai penerima BLT-DD: “ penerima BLT-DD di desa haruman ada 187 KPM. Angka 187 itu bukan asal nembak, tapi memang ada aturannya. Kan sudah ada aturannya kalau anggaran untuk BLT-DD itu ngambil 30% dari Pagu Dana Desa. Setelah dipersenkan maka dibagi dengan besaran BLT-DD yang diberikan yaitu 600 ribu dan dikalikan selama 3 bulan kemudian diketahui hasilnya yakni 187 ”
Sesuai  dengan  pernyataan  informan,  berikut  merupakan  sistematika  perhitungan  jumlah keluarga penerima manfaat yang dirumuskan oleh Pemerintah Desa Haruman:
Jumlah penerima BLT-DD = 30% ×1.122.385.000 600.000 ×3 = 187 KPM
Menurut  (Suparman,  2021a),  keberhasilan  program  ditunjang  dengan  penetapan sasaran- sasaran, maka sasaran tersebut dapat  diperoleh melalui penggunaan tolak ukur yang dinyatakan  secara  sepesifik.  Namun  dalam  rentang  waktu  yang  panjang,  terkadang  sasaran tersebut  hanya  tertulis  secara  general  saja  sehingga  pelaksanaan  kegiatan  program  tidak berjalan dengan baik dan muncul kontra produktif. Diketahui bahwa jumlah masyarakat miskin yang  dikatakan  merupakan  sasaran  penerima  BLT-DD  dan  memenuhi  kriteria  ada  sebanyak 232 orang sedangkan penerima BLT-DD telah ditentukan ada sebanyak 187 KPM. Sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan ini pun menjadi permasalahan bagi pemerintah Desa  Haruman.  Kemudian  bagaimana  solusi  yang  digunakan  oleh  Pemerintah  Desa  dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat yang belum menerima BLT-DD, berikut penjelasan Bapak  Itang  Suherman,  beliau  berkata:  “ permasalahan  mengenai  jumlah  masyarakat  yang memenuhi kriteria dan berhak mendapatkan BLT-DD yang diajukan oleh petugas pendata ada 232  tapi  yang  menerima  hanya  187,  jadi  untuk  solusi  yang  diambil,  sisanya  yang  tidak mendapatkan itu sudah tercover dengan bantuan lain ”
Adapun untuk mengetahui realisasi penyaluran BLT-DD di Desa Haruman dapat dilihat melalui  Lampiran  Keputusan  Kepala  Desa  Haruman  tentang  penetapan  penerima  BLT-DD, didalamnya  disebutkan  nama  penerima,  jenis  pekerjaan,  jumlah  tanggungan  serta  jumlah penghasilan. Dalam lampiran tersebut peneliti melihat bahwa realisasi penerima BLT-DD telah tersalurkan kepada 187 KPM, namun peneliti menemukan bahwa penerima BLT-DD dikatakan tidak berhak menerima BLT-DD dikarenakan  nama penerima tersebut merupakan salah satu RT  dan  RW  yang  bertugas  menjadi  petugas  pendata.  Kemudian  peneliti  menemukan  sikap nepotisme  dalam  penentuan  penerima  BLT-DD  yakni  penerima  BLT-DD  merupakan  orang yang dekat dengan aparat pemerintah desa.
Penyaluran BLT-DD seharusnya dilakukan sesuai dengan sasaran penerima BLT-DD yang  merupakan  masyarakat  miskin  yang  perekonomannya  terdampak  Covid-19,  maka Pemerintah  Desa  Haruman  seharusnya  lebih  memprioritaskan  masyarakat  yang  lebih membutuhkan. Untuk itu peneliti juga mewawancarai seorang informan yaitu ibu Teni, untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat yang tidak mendapat bantuan, beliau mengatakan:
“ saya selama mengetahui banyak bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat, tapi kenapa saya gak pernah kebagian. Padahal kerjaan saya pedagang, di situasi gini jualan saya gak lancar, kalau ada lockdown pasti gak jualan otomatis gak dapet uang ”
Dari hasil penelitian mengenai ketepatan sasaran, Peneliti mengetahui bahwa beberapa dari  penerima  BLT-DD  adalah  orang  yang  tidak  berhak  menerima  BLT-DD,  sebaliknya ternyata terdapat keluarga yang berhak menerima tidak mendapatkan bantuan tersebut. Peneliti berpendapat sebaiknya Pemerintah Desa Haruman lebih memprioritaskan masyarakat penerima BLT-DD  yang  belum  terdaftar,  agar  pelaksanaan  program  BLT-DD  berjalan  baik  dan  tepat sasaran.  Peneliti  menyimpulkan  bahwa  ketepatan  sasaran  program  BLT-DD  ini  dikatakan kurang tepat.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas,  maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa Efektifitas  Penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2020  dalam Upaya Membantu Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Haruman Kecamatan Leles  Kabupaten Garut dikatakan kurang efektif. Ketidakefektifan tersebut dapat dilihat dari indikator ketepatan waktu penyaluran  BLT-DD kepada masyarakat tidak dapat tersalur pada waktu  yang  telah  ditentukan  sehingga  dikatakan  tidak  tepat  waktu.  Kemudian  pelaksanaan pendataan penerima BLT-DD kurang efektif karena ditemukan bahwa adanya penerima yang tidak  layak  merima  BLT-DD  sebaliknya  yang  layak  menerima  tidak  mendapatkan  bantuan. Pemerintah  Desa  Haruman  juga  tidak  bersikap  transparan  kepada  masyarakat,  sehingga validitas data penerima BLT-DD dirasa meragukan. Namun manfaat program BLT-DD bagi Keluarga  Penerima  Manfaat  bantuan  ini  merasa  sangat  terbantu  dalam  memenuhi kebutuhannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arumdani, N. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Mojoruntut  Kecamatan  Krembung  Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal  Indonesia  Sosial Teknologi , 2 (5), 6. Disantara, F. P. (2020). Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 6 (1), 48. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.262 Dzulfaroh, A. N. (2020). Yang Paling Terdampak Covid-19: Masyarakat Miskin, Rentan Miskin, Pekerja Informal . Kompas.Com. https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/04/131427465/yang-paling-terdampak- covid-19-masyarakat-miskin-rentan-miskin-pekerja?page=all
Elvina, L. (2020). WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global . Kompas.Tv. https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai- pandemi-global
Habibullah, H. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia. Sosio Informa , 3 (1), 1–14. https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.492
Juana, T., Suparman, N., Trisakti, F., Sciences, P., & Barat, J. (2021). Jurnal magister administrasi publik . 4494 (2), 112–121. Kemendes.  (2019). Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2019  Tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 .
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  (2020).  Panduan  Pendataan  Bantuan
Langsung Tunai – BLT Dana Desa. E-Book , 1–26. Kementrian Desa PDTT. (2020a). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 . Kementrian Desa PDTT. (2020b). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 .
Makmur. (2015). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan . PT Refika Aditama. Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2020a).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020. In Kementrian Keuangan . Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020b). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  40/  PMK.07/2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa . Pasolong, H. (2013). Teori Administrasi Publik . Alfabeta. Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi  Covid-19  dan/atau  Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian N . Silalahi, U. (2009). Metode Penelitian Sosial . PT Refika Aditama.
Suparman, N. (2021a). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara.
Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  Dan Kebijakan Publik , 6 (1), 31–42. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261
Suparman, N. (2021b). Strategic priorities and accountability for allocating the state budget amid  Covid-19  pandemic  in  Indonesia. Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  Dan Pembangunan Daerah , 9 (1), 61–72. https://doi.org/10.22437/ppd.v9i1.11640 Suparman, Nanang (2021c). Kebijakan Penanggulangan Bencana: Model Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Sekolah/Madrasah di Jawa Barat. Jurnal Public Policy 7 (1), pp 29- 35. DOI: https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3393