Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Discretionary Authority of Government Officials After Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the Perspective of Government Administration:
(Case Study of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020)
Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Administrasi Pemerintahan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
Samuel Ivander Aritonang 1a (*) Anna Erliyana 2b
1 Mahasiswa Program Magister Hukum, Universitas Indonesia
2 Pengajar Program Magister Hukum, Universitas Indonesia
a samuel.ivander11@ui.ac.id b annaer@ui.ac.id
(*) Corresponding Author samuel.ivander11@ui.ac.id
How to Cite: Aritonag (2023) Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Administrasi Pemerintahan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.                                doi: 10.36526/js.v7i2.
Received    : 16-03-2023
Revised      : 06-04-2023 Accepted    : 30-05-2023 Keywords: Discretion, Government Administration, Job Creation, Rules. Abstract Discretion  is  a  necessity  for  official  governemt  to  execute  public  administration.  The government  will  scarcely  operate  and  may  cause  public  service  disfunction  without  a discretionary authority. The discretionary rules is stipulated in Law Number 30 year 2014 concerining  The  Administration  of  Government.  This  Law  regulates  that  discretionary authority have limitations, i.e. prohibition to have any breach to the laws, in order to avoid arbitrariness by the official governemnt. However, Law Number 11 year 2020 concerning Job  Creation  has  annulled  such  prohibition.  The  purpose of  this  research  is  to  review discretionary authority according to Job Creation Law including the implementation the decision of Constitutional Court number 91/PUU-XVIII/2020. The method used herein is normative  research  which  resulted  that  the  execution  of  discretionary  authority  by  the government upon the issuance of Constitutional Court’s decision have breached the laws and its legal system. The Government did not execute the Constitunal Court’s decision by issuing delegated legislations as well as emergency regulation on Job Creation.

## PENDAHULUAN
Pejabat Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi yang bertujuan dalam rangka  melancarkan  penyelenggaraan  pemerintahan,  mengisi  kekosongan  hukum,  memberikan kepastian  hukum,  dan  mengatasi  stagnasi  pemerintahaan  dalam  keadaan  tertentu  guna kemanfaatan dan kepentingan umum  berdasarkan  Pasal  22 ayat  (2) Undang-Undang Nomor  30 Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  (UU  Administrasi  Pemerintahan).  Hal  tersebut sesuai dengan perspektif administrasi pemerintahan yang mengenal “pouvoir discrectionnaire’ atau “freies ermessen” atau asas diskresi, yang mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas, yaitu terhadap tindakan yang akan dilakukan dan kebebasan untuk memilih melakukan atau tidak tindakan tersebut.(Kurniawaty, 2016a)
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Menurut George P. Fletcher, secara etimologis konsep diskresi berasal dari bahasa latin “discernere”  yang  dalam  bahasa  Inggris  memiliki  padanan  kata  “discernment”  dan  “judgement” sehingga dalam konsep yuridis diskresi merupakan suatu kekuasaan pemerintah yang sah dimana badan  atau  pejabat  pemerintah  yang  menjalankannya  berhak  untuk  memperoleh  perlindungan hukum (Darumurti, 2016). Di sisi lain, Sjachran Basah berpendapat bahwa freies ermessen adalah kebebasan  untuk  bertindak  atas  inisiatif  sendiri,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  haruslah tindakan-tindakan  administrasi  negara  itu  sesuai  dengan  hukum  sehingga  dapat dipertanggungjawabkan  (Basah,  1989).  Dalam  sistem  civil  law,  diskresi  itu  dianggap  memiliki keabsahan jika tidak bertentangan dengan hukum tertulis (gescheven recht) dan hukum tidak tertulis (ongescheven  recht),  yakni  algemene  beginselen  van  behoorlijk  bestuur  atau  asas-asas  umum pemerintahan yang baik (Fauzani, 2021). Konsep tersebut juga sudah diakomodasi di dalam Pasal 24 huruf  b  UU  Administrasi  Pemerintahan  yang menyatakan bahwa  Pejabat  Pemerintahan  yang menggunakan kewenangan diskresi harus memenuhi syarat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun  demikian,  Pejabat  Pemerintah  diberikan  kewenangan  diskresi  yang  diperluas berdasarkan  Pasal  175  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta Kerja). Hal ini dapat dilihat bahwa syarat pelaksanaan diskresi tidak lagi mencantumkan unsur “tidak boleh  bertentangan  dengan  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  peraturan  perundang-undangan”. Perluasan  tersebut  diberikan  untuk  memudahkan  Pejabat  Pemerintah  menjalankan  tugas  dan kewenangannya  dalam  rangka  mempercepat  dan  mempermudah  investasi  di  Indonesia  karena adanya  anggapan  bahwa  pengaturan  kewenangan  diskresi  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  (UU  Administrasi Pemerintahan) mempersempit ruang gerak Pejabat Pemerintah untuk mendorong investasi (Farida, 2021).  Padahal  apabila  diskresi  tidak  memiliki  pembatasan  maka  dikhawatirkan  akan  terjadi maladministrasi  akibat  penyalahgunaan  kewenangan  dan  berujung  pada  tindak  pidana,  salah satunya tindak pidana korupsi (Farida, 2021).
Pembatasan  diskresi  dinilai  penting  supaya  masyarakat  memiliki  tolak  ukur  yang  jelas dalam melakukan pengawasan terhadap tertib penyelenggaraan pemerintahan. Mekanisme kontrol terhadap  diskresi  oleh  Pejabat  Pemerintah  menjadi  berkurang.  Hal  ini  dikarenakan  apabila menggunakan  pendekatan  secara  a  contrario,  maka  penafsiran  yang  timbul  mengenai  diskresi menjadi  dimungkinkannya  melanggar  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Oleh karenanya,  dengan tidak  adanya  lagi  syarat keharusan menaati  peraturan  perundang-undangan, penyelenggaran pemerintahan melalui diskresi yang diperluas tersebut justru dikhawatirkan akan membawa dampak negatif.
UU Cipta Kerja sendiri kemudian diajukan permohonan uji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, baik pengujian secara formil dan materil. Selanjutnya pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah  Konstitusi  membacakan  Putusan  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  yang  mengabulkan permohonan  uji  formil  untuk  sebagian  terhadap Undang-Undang Nomor  11 Tahun  2020  tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam putusan tersebut, UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  secara  bersyarat  sepanjang  tidak  dimaknai  “tidak  dilakukan perbaikan  dalam  2  (dua)  tahun  sejak  putusan  tersebut  diucapkan”.  Dengan  telah  dibacakannya putusan tersebut, tentu sangat banyak aspek yang dapat diteliti dari berbagai macam sudut pandang.
Penelitian  terdahulu  yang  dituliskan  oleh  Nur  Wahyuni  Utamo  bahwa  implikasi  dari perluasan  pengaturan  diskresi  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  adalah  menimbulkan  potensi kekuasaan  yang  tidak  terbatas  melalui  pengaturan  diskresi  yang  tidak  dibatasi  oleh  ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan diskresi yang tidak lagi dibatasi oleh ketentuan peraturan  perundang-undangan,  membuka  peluang  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  yang bermuara pada pelanggaran terhadap hak warga masyarakat (Utami, 2022).
Selain hasil penelitian di atas, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Janitra Syena Narindra dan Budi Ispriyarso yang menyimpulkan bahwa penghapusan syarat “tidak bertentangan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
dengan peraturan perundang-undangan” dalam penggunaan diskresi pada Undang-Undang Cipta Kerja memiliki sisi positif dan sisi negatif. Dilihat dari sisi positifnya, pengaturan baru diskresi dinilai dapat  menunjang  penerapan  desentralisasi  fiskal  oleh  pemerintah  daerah,  yang  tidak  lain  guna mempercepat mengatasi permasalahan daerah terlebih pada situasi yang darurat seperti pandemi COVID-19 lewat kebijakan yang bersifat responsi (Narindra & Ispriyarso, 2022). Namun, keduanya tetap melihat sisi negatif penghapusan syarat tersebut, yakni terbentuknya Keputusan Tata Usaha Negara yang menghilangkan prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kepastian dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.(Narindra & Ispriyarso, 2022)
Beberapa hasil penelitian terhadap perluasan kewenangan diskresi tersebut memperkuat argumentasi  mengapa  Undang-Undang  Cipta  Kerja  memang  layak  untuk  dilakukan  pengujian undang-undang secara formil dan materil serta putusan  Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Undang-Undang  Cipta  Kerja  secara  “inkonstitusional  bersyarat”.  Dengan  demikian,  penelitian perluasan kewenangan diskresi tersebut perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam terlebih setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan dengan adanya dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengatur kewenangan diskresi  bagi  pejabat  pemerintah?  Kedua,  bagaimana  implikasi  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap pemberian kewenangan diskresi terhadap pejabat pemerintah.
METODE Dalam  penulisan  artikel  ini,  Penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan  jenis  penelitian  hukum  normatif,  yakni  dengan  melakukan  penelaahan  secara normatif  atas  ketentuan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  91/PUU-XVIII/2020,  termasuk  juga  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan. Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdapat di dalam buku, jurnal, maupun artikel terkait. Bahan hukum tersebut didapatkan dengan  menggunakan  metode  studi  dokumen  atau  penelitian  kepustakaan  (library research),  yaitu  suatu  proses  untuk  mendapatkan  bahan  hukum  melalui  penelitian  di perpustakaan  terhadap  literatur  hukum,  pendapat  sarjana  hukum,  ataupu  artikel  yang menguraikan konsep hukum.
Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan (conceptual approach) dan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statue  approach).  Pendekatan  tersebut menggunakan  doktrin  hukum  untuk  mendapatkan  gagasan  yang  menghasilkan  konsep hukum,  definisi  hukum,  serta  asas  hukum  terkait  dengan  permasalahan  hukum.  Setelah bahan hukum tersebut dikumpulkan, permasalahan hukum yang diuraikan di dalam artikel ini  akan  dianalisa  dengan  menggunakan  teknik Deskriptif-Analitis,  yaitu  menggambarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan (Soemitro, 1990).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewenangan Diskresi Dalam Administrasi Pemerintahan Indonesia sebagai negara hukum memiliki ketentuan yang harus dijalankan oleh aparatur negara  dalam  menjalankan  pemerintahan  yang  termasuk  ke  dalam  ruang  lingkup  hukum administrasi  negara.  Istilah  hukum  administrasi  negara  (administratief  recht)  sering  disebut  juga sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan (Syahrani, 1991). Berdasarkan pendapat  Abdoel  Jamali,  hukum  administrasi  negara  dinyatakan  sebagai  aturan  hukum  yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antar warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
sampai  negara  itu  berfungsi  (Djamali,  1984).  Maksudnya,  merupakan  gabungan  petugas  secara struktural berada di bawah pimpinan pemerintah yang melaksanakan tugas sebagai bagiannya, yaitu bagian dan pekerjaan yang tidak ditujukan kepada lembaga legislatif, yudikatif, dan atau lembaga pemerintahan daerah otonomi (mengurus daerahnya sendiri).(Djamali, 1984) Dalam konteks hukum administrasi negara, diskresi (freiss ermessen) menjadi bagian dari kewenangan aparatur negara untuk menjalankan pemerintahan. Tidak setiap permasalahan yang dihadapi dan tindakan yang diambil oleh administrasi negara telah tersedia aturannya mengingat sedemikian  luasnya  aspek  kehidupan  sosial  dan  masyarakat,  sehingga  perlu  ada  kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaannya sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang  timbul  dengan  sekonyong-konyong  dan  yang  peraturan  penyelesaiannya  belum ada.(Taufiqurrahman, 2019)
Kebebasan diskresi tersebut adalah kebebasan yang mencakup kebebasan administrasi (interpretatieverijheid),  kebebasan  mempertimbangkan  (beoordelingsvrijheid),  dan  kebebasan mengambil  kebijakan  (beleidsvrijheid)  (Ansori,  2015).  Menurut  Indroharto,  diskresi  sebenarnya merupakan kebebasan untuk menentukan kebijaksanaan atau kebebasan untuk mengadakan suatu penilaian mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang tepat, dan mana yang tidak tepat .
Dalam tataran implementasi, diskresi memiliki 2 (dua) pola, yakni:(Taufiqurrahman, 2019)
a. Kebebasan  untuk  menilai  secara  obyektif,  yaitu  apabila  norma  dalam  undang- undangnya  bersifat  samar-samar  akan  tetapi  sesungguhnya  dimaksudkan  sebagai norma  hukum  yang  obyektif,  karena  rumusan  eksplisitnya  sulit  untuk  diberikan, misalnya: rumusan “bertingkah laku sebagai abdi negara yang baik”’
b. Kebebasan  menilai  secara  subyektif,  artinya  adanya  kebebasan  melakukan  suatu kebijakan  sendiri,  karena  undang-undang  memberikan  wewenang  kepada  pejabat publik  untuk  menentukan  sendiriapa  yang  harus  dilakukan ketika  menghadapi  suatu peristiwa konkret.
Prajudi Atmosudirjo menjelaskan bahwa diskresi  diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas,  yaitu  asas  hukum  administrasi  negara  yang  menyatakan  bahwa  setiap  tindak  atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang (Atmosudirjo, 1994). Namun demikian, tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktek kehidupan sehari-hari dan oleh karenanya perlu diberikan kebebasan atau diskresi dari administrasi negara yang terdiri atas diskresi bebas dan diskresi terikat.(Atmosudirjo, 1994)
Goodnow  bahkan  menyatakan  bahwa  diskresi  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat dihindari  (Goodnow,  1905).  Dia  menjelaskan  bahwa  “the major  premise  underlying  the  idea  that administrative discretion is unavoidable is the proposition that no legislature has the insight or vision necessary to regulate all of the details of administration or to render in the form of unconditional commands the rules necessary to express the will of the state.” (Goodnow, 1905) Namun, sekalipun diskresi  adalah  satu  hal  yang  tidak  dapat  dihindari,  diskresi  perlu  dilakukan  dalam  kerangka administrasi yang sesuai dengan rule of law. Indroharto menyatakan bahwa pembuatan salah bagian dari diskresi/freiss ermessen yaitu peraturan kebijaksanaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:(Ridwan, 2014)
a. Tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  dasar  yang  mengandung  wewenang diskresioner yang dijabarkan itu.
b. Tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat.
c. Harus  dipersiapkan  dengan  cermat;  semua  kepentingan,  keadaan-keadaan  serta alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangkan.
d. Isi dari kebijaksanaan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturan tersebut.
e. Tujuan-tujuan  dan  dasar-dasar  pertimbangan  mengenai  kebijaksanaan  yang  akan ditempuh harus jelas.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
f. Harus memenuhi syarat kepastian hukum material, artinya hak-hak yang telah diperoleh dari warga masyarakat yang terkena harus dihormati, kemudian juga harapan-harapan warga yang pantas telah ditumbulkan jangan sampai diingkari.
Sejalan dengan Indroharto, Muchsan juga menyebutkan bahwa pembatasan penggunaan diskresi  meliputi  a)  Penggunaan  diskresi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  sistem  hukum  yang berlaku  (kaidah  hukum  positif);  dan  b)  Penggunaan  diskresi  hanya  ditujukan  untuk  kepentingan umum  (Patiro,  2012).  Adanya  kekhawatiran  bahwa  pouvoir  discretionnaire  dapat  bertentangan dengan  asas  legalitas  timbul  dari  kaum  legis,  terutama  prinsip  wetmatigheid  van bestuur.(Taufiqurrahman, 2019)
Peluang terjadinya  penyalahgunaan  kewenangan  oleh  administrasi  negara  dapat  terjadi dalam menggunakan kewenangan diskresi-nya melalui peraturan kebijakan (Muin, 2018). Peraturan kebijakan oleh administrasi negara dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig overheidsdaad),  atau  penyalahgunaan  kewenangan  yang  tidak  sesuai  dengan  kewenangannya (detourment de pouvoir), dan dapat pula terjadi kesewenang-wenangan oleh administrasi negara (willekeur)  (Muin,  2018).  Oleh  karena  pemerintah  dilarang  melakukan  tindakan-tindakan  yang bersifat detourment de pouvoir atau onrechtmatige overheidsdaad (perbuatan melawan hukum oleh penguasa serta dapat merugikan warganya, maka pemerintah dapat dituntut baik melalui peradilan administrasi negara maupun melalui peradilan umum.(Marbun & Mahfud MD, 1987)
Politik hukum administrasi pemerintahan di Indonesia yang menghendaki perlindungan bagi pejabat  pemerintah  dalam  mengambil  kewenangan  diskresi  sekaligus  memberikan  perlindungan terhadap masyarakat dapat terlihat pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dalam agenda Pembicaraan  Tingkat  II  Pengambilan  Keputusan  Terhadap  Rancangan  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Azwar Abubakar, sebagai berikut: “...salah  satu  tujuan  utama  disusunnya  Rancangan  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan  ini  adalah  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  yang  menjadi  dasar perlindungan  terhadap  pengambilan  keputusan  dan/atau  tindakan  dari  badan  dan/atau pejabat pemerintahan. Rancangan undang-undang ini diharapkan bisa menjadi landasan hukum  untuk  mengenali  sebuah  keputusan  dan/atau  tindakan  sebagai  kesalahan administrasi atau penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak pidana. Dengan demikian pembuat keputusan tidak mudah dikriminalisasi dan melemahkan mereka dalam melakukan inovasi dalam pemerintahan, sekaligus menjaga agar badan dan/atau pejabat pemerintahan  tidak  mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan  sewenang-wenang.
Masyarakat  terlindungi  dari  kesewenang-wenanganan  dan  praktek  maladministrasi pejabat.”(Endang, 2018)
Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  Pasal  23  mengatur  secara  spesifik  ruang lingkup diskresi, yaitu:
a. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan b. Karena peraturan perundang-undangan tidak memberikan aturan
c. Karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, dan
d. Karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
Bahwa terhadap Pasal 23 tersebut, Tatiek Sri Djatmaiati menjelaskan pendapatnya sebagai berikut:(Endang, 2018)
“...makna  pengambilan  keputusan  karena  peraturan  perundang-undangan  tidak  lengkap atau tidak  jelas  harus  dimaknai  hati-hati.  Tidak  lengkap berkaitan dengan  pembentukan norma yang kurang lengkap. Pengertian tidak jelas tersebut berkaitan dengan aturan atau norma  yang  disebut  vage  norm  atau  makna  kabur.  Makna  kabur  artinya  tidak  bisa
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
didefinisikan.  Misalnya  kepentingan  umum,  dalam  keadaan  tertentu,  dalam  kegentingan yang memaksa, dsb.”
Namun  demikian,  terdapat  juga  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  penggunaan diskresi  bagi  pejabat  publik  berdasarkan  Pasal  24  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan sebagai berikut:
a. Dibuat berdasarkan tujuan diskresi yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.
b. Diskresi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan.
c. Diskresi juga harus sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
d. Dalam pembentukan diskresi harus didasarkan pada alasan-alasan yang objektif.
e. Diskresi yang dibuat tidak menimbulkan konflik kepentingan.
f. Dan dalam pembentukan diskresi harus didasarkan pada itikad baik.
Perluasan Diskresi Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pada  dasarnya,  setiap  campur  tangan  pemerintah  harus  didasarkan  pada  peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas (Fauzani, 2021). Namun, oleh karena ada keterbatasan dari asas ini atau karena adanya kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, maka kepada pemerintah diberi kebebasan diskresi, yaitu kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas sendiri dalam menyelesaikan persoalan- persoalan sosial.(Fauzani, 2021)
Pasal  175  angka  2  Undang-Undang  Cipta  Kerja  telah  menghapus  syarat  “tidak bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan”  bagi  pejabat  pemerintah  agar dapat melakukan kewenangan diskresi. Di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terlihat politik hukum penghapusan syarat tersebut sebagai berikut:
“...Pengaturan  kembali  mengenai  persyaratan  diskresi  perlu  dilakukan  mengingat persyaratan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan menimbulkan  ketidakefektifan,  padahal  sesungguhnya  Presiden  memiliki  kewenangan diskresi  kebebasan bertindak.  Namun  demikian, dengan  persyaratan seperti tidak  boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan tersebut, membuat ruang kebebasan bertindak menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan ulang persyaratan diskresi menjadi lebih baik...”
Perluasan  konsep  diskresi  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  bermakna  untuk memperluas ruang gerak pejabat pemerintah dalam mengeluarkan diskresi dan dapat memunculkan terobosan hukum baru dalam percepatan investasi baik pada tingkat pusat maupun daerah sehingga dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  (Kurniawaty,  2016b).  Namum  demikian, diskresi tidak dapat berjalan dengan baik apabila dipersempit karena pejabat pemerintahan akan sulit  dalam  mengambil  keputusan,  dan  sebaliknya  apabila  diskresi  terlalu  longgar  akan memunculkan  terjadinya  tindakan  yang  melebihi  wewenang  (excess  du  pouvoir)  yang  akan mengarah kepada perbuatan melawan hukum. (Natasasmita, 2011)
Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan penggunaan diskresi secara luas, termasuk oleh presiden. Jika presiden melakukan diskresi, tidak ada lagi kontrol terhadap diskresi presiden itu,  karena  tidak  ada  lagi  jabatan  yang  lebih  tinggi  untuk  mengawasi  Presiden.  Begitu  pun penggunaan  diskresi  oleh  menteri  karena  satu-satunya  kontrol  terhadap  penggunaan  diskresi menteri ialah ke Presiden. Tatkala Presiden telah berkehendak, dengan sendirinya diskresi itu pasti akan berjalan walaupun dengan tujuan yang tidak benar dan di situlah letak semakin berbahayanya penumpukan kuasa ke Presiden tersebut.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Rumusan  syarat  penggunaan  diskresi  di  dalam  Undang-Undang Cipta  Kerja  juga  dinilai ambigu  karena  tetap  mempertahankan syarat  “sesuai  dengan  AUPB”  yang  dalam  hal  ini  adalah hukum tidak tertulis (meskipun pada akhirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur tentang eksistensi AUPB dan apa saja contoh dari AUPB), tetapi di lain hal Undang-Undang Cipta Kerja  justru  menghilangkan  syarat  “tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan” (Fauzani, 2021). Agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap ambiguitas yang dihasilkan  oleh  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  seharusnya  pengaturan  diskresi  dapat  memenuhi empat hal yang ada di dalam suatu kepastian hukum menurut pandangan Gustav Radbruch, yakni:
(Firdaus & Erliyana, 2020)
a. Hukum  itu  positif,  artinya  bahwa  ia  dibuat  berdasarkan  perundang-undangan (Gesetzliches Recht);
b. Bahwa  hukum  itu  didasrkan  pada  fakta  (Tatsachen),  bukan  suatu  rumusan  tentang penilaian  yang  nanti  akan  dilakukan  oleh  hakim,  seperti  “itikad  baik”  atuapun “kesopanan”
c. Bahwa  fakta  itu  harus  dirumuskan  dengan  cara  yang  jelas  sehingga  menghindari kekeliruan dalam pemaknaan (multitafsir), di samping juga mudah dijalankan
d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.
Berdasarkan  pendapat  Gustav  Radbruch  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  konsep  diskresi dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  tidak  memenuhi  syarat  “dibuat  berdasarkan  perundang- undangan”  sehingga  mengakibatkan  tidak  adanya  kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan administrasi pemerintahan.  Padahal di dalam Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, asas kepastian hukum juga termasuk dalam AUPB.
Diskresi yang mengalami perluasan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga berpotensi membentuk diskresi yang inkonstitusional (Farida, 2021). Merujuk pada hierarkis  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  7  Undang- Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, UUD NRI 1945 menempati posisi hierarkis yang  paling  tinggi.  Sehingga,  dihapusnya  syarat  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan dalam pembentukan diskresi akan berpotensi diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah bersifat inkonstitusional sebab dimungkinkan bertentangan dengan UUD NRI sebagai hukum tertinggi di Indonesia.(Farida, 2021)

## Implikasi Secara Yuridis dan Praktis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Kewenangan Diskresi
Mahkamah  Konstitusi  diharapkan dapat menjadi penyeimbang  kekuasaan  di  antara  dua kekuasaan  besar,  yaitu  kekuasaan  legislatif  dan  kekuasaan  eksekutif,  sehingga  tidak  terjadi kecenderungan  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  para  pejabat  pemerintahan  yang  berwenang (Indonesia, 2019).  Untuk itu, terdapat pengujian formil Undang-undang Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020  menyebut  sebagai  pengujian  atas  pelaksanaan  tata  cara  atau  prosedur pembentukan  undang-undang,  bentuk,  format,  atau  struktur  undang-undang,  maupun  pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil (Haryono, 2021). Jadi, pengujian formil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini sebenarnya tidak termasuk pengujian terhadap keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang- undang.(Haryono, 2021)
Undang-Undang Cipta Kerja telah dinyatakan cacat formil setelah Undang-Undang tersebut diajukan  pengujian  undang-undang  terhadap  UUD  NRI  1945.  Namun,  demi  kemanfaatan  maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku (Fathorrahman, 2021). Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII.2020 menyatakan bahwa:
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
a. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan
b. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku  sampai  dengan  dilakukan  perbaikan  pembentukan  sesuai  dengan  tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.
c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen d. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.
e. Menyatakan  untuk  menangguhkan  segala  tindakan/kebijakan  yang  bersifat  strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Makna  dari  “melakukan  penangguhan  seluruh  kebijakan/tindakan yang  berdampak  luas dan sifatnya strategis tidak dibenarkan mengeluarkan peraturan pelaksana baru yang berhubungan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” menjadikan Undang-Undang Cipta  Kerja  tersandra  atau  untuk sementara  ‘dipetieskan’  meskipun  dalam  amar  putusan lainnya menyatakan masih diberlakukan hingga diperbaiki pembentukannya berdasarkan batas waktu paling lama  2  (dua)  tahun  (Irawan,  2022).  Setidaknya  terdapat  4  Peraturan  Presiden  (Perpres)  dan  45 Peraturan  Pemerintah  (PP)  yang  tidak  bisa  dilaksanakan  karena  berdampak  luas  dan  sifatnya strategis, yaitu: 1) Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor: 15 PP; 2) Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): 4 PP; 3) Investasi: 5 PP dan 1 Perpres; 4) Ketenagakerjaan: 4 PP; 5) Fasilitas Fiskal: 3 PP; 6) Penataan Ruang: 3 PP dan 1 Perpres; 7) Lahan dan Hak Atas Tanah: 5 PP; 8) Lingkungan Hidup: 1 PP; 9) Konstruksi dan Perumahan: 5 PP dan 1 Perpres; 10) Kawasan EkonomiL 2 PP; 11) Barang dan Jasa Pemerintah: 1 Perpres.(Irawan, 2022) Setelah  pembacaan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  pada  tanggal  25  November  2021, Presiden  menetapkan  Peraturan  Presiden  Nomor  113  Tahun  2021  tentang  Struktur  dan Penyelenggaraan  Badan  Bank  Tanah  pada  tanggal  27  Desember  2021.  Peraturan  Presiden  ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Dapat dilihat bahwa keberadaan Peraturan Presiden tersebut  melanggar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  oleh  karena Peraturan Presiden a quo merupakan suatu tindakan atau kebijakan dari Presiden selaku otoritas yang dapat membuat peraturan pelaksana (Perpres) yang sifatnya strategis dan berdampak luas, hal ini dapat dilihat dari Perpres yang harus dimuat dalam Lembaga Negara Republik Indonesia yang berfungsi agar setiap orang mengetahuinya.(Anwar & Shafira, 2022) Selain  itu,  Presiden  juga  telah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) pada tanggal 30 Desember 2022.  Di  dalam  konsiderans  Perppu  tersebut  dicantumkan  bahwa  untuk  melaksanakan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020,  perlu  dilakukan  perbaikan  terhadap  UU  Cipta Kerja.  Kemudian  Pasal  185  Perppu  Cipta  Kerja  menyatakan  bahwa  dengan  berlakunya  Perppu tersebut UU Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Menurut  Nidyo  Pramono,  pembentukan  Perppu  Cipta  Kerja  didasarkan  pada  adanya kegentingan yang memaksa sebagai sebuah upaya mencegah Indonesia agar tidak masuk ke dalam situasi  stagflasi  (krisis).  Ia menambahkan  bahwa mengenai  kegentingan  yang  memaksa sebagai dasar penerbitan Perppu adalah bentuk diskresi Presiden. Namun, Allan Fatchan Gani Wardhana
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
berpendapat bahwa pemerintah mengambil jalan pintas yang sesat yaitu dengan menggunakan dalih adanya kegentingan yang memaksa untuk menghanyutkan partisipasi publik.
Sehubungan  dengan  arti  dari  kegentingan  yang  memaksa  sebagaimana  yang  diatur  di dalam  Pasal  22  UUD  NRI  1945,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  138/PUU-VII/2009 memberikan parameter kegentingan yang memaksa dalam kaitannya dengan pembentukan Perppu, yakni: a) karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan  Undang-Undang;  b)  Undang-Undang  yang  dibutuhkan  belum  ada  sehingga  terjadi kekosongan  hukum  atau  tidak  memadainya  Undang-Undang  yang  saat  ini  ada;  dan  c)  kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatai dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Kekosongan hukum yang dijadikan dalih oleh Pemerintah tersebut itu dianggap tidak  ada  oleh  Allan  Fatchan  Gani Wardhana karena dalam  amar  Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  dinyatakan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu 2 tahun. Bahkan saat ini Perppu Cipta Kerja sudah diajukan permohonan pengujian formil dan materil ke Mahkamah Konsitusi dengan nomor permohonan 5/PUU-XIX/2023 dan 6/PUU-XIX/2023. Pemohon menyatakan bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 karena tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa yang seharusnya didasarkan pada keadaan yang objektif.
Partisipasi  publik  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  saat  ini  diartikan sebagai  ‘meaningful  participation’  sebagaimana  yang  dicantumkan  di  dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  dan  juga  sudah  diatur  di  dalam  Pasal  96  Undang-Undag Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Dengan adanya UU PPP yang mengakomodasi  ketentuan  ‘meaningful  participation’  tersebut,  sudah  seharusnya  Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru dengan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif  dan  bermakna  untuk  menggantikan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  sebelumnya  yang  tidak melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pembentukan  undang-undang  tersebut.  Oleh  karenanya, langkah  Pemerintah  dengan  menerbitkan  Perppu  menjadi  kontraproduktif  dengan  Mahkamah Konstitusi.
Pengaturan  kewenangan  diskresi  dalam  ruang  lingkup  administrasi  pemerintahan sebagaimana  tercantum  di  dalam  Perppu  Cipta  Kerja  tersebut  juga  tetap  tidak  memasukan pembatasan adanya ketentuan  larangan tidak  boleh bertentangan dengan  peraturan  perundang- undangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan. Sekali lagi dapat dilihat bahwa kehendak dari pembentuk Perppu adalah tetap mempertahankan kewenangan diskresi yang cenderung tidak dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penulis  juga  menilai  bahwa  pembentukan  dan  penerbitan  Perppu  Cipta  Kerja  ini  juga menunjukan diskresi  Pemerintah tersebut sebenarnya  bertentangan dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Perppu  Cipta  Kerja  pada  dasarnya  juga  disusun  dengan  menggunakan metode omnibus yang dapat terlihat dimasukannya berbagai ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif. Sedangkan, berdasarkan Pasal 42A Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  mengatur  bahwa penggunaan  metode  omnibus  dalam  penyusunan  suatu  Rancangan  Peraturan  Perundang- undangan  harus  ditetapkan  dalam  dokumen  perencanaan.  Apabila  ditelusuri  di  tahun  2022, pembahasan  revisi  Undang-Undang  Cipta  Kerja  tidak  dilakukan  oleh  DPR  dan  pada  tanggal  15 Desember 2022 tidak ada agenda revisi Undang-Undang Cipta Kerja masuk ke dalam Prolegnas Prioritas  2023  yang  disetujui  dalam  rapat  paripurna  DPR  hingga  penerbitan  Perppu  Cipta  Kerja terjadi pada tanggal 30 Desember 2022.
Dengan mengingat bahwa Perppu Cipta Kerja disusun karena adanya kegentingan yang memaksa  untuk  menghindari  krisis  serta  pembentukannya  harus  dilakukan  secara  cepat  dan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
mendesak, Perppu yang menggunakan metode omnibus tersebut tidak ditetapkan dalam dokumen perencanaan terlebih dahulu.
Dengan dikeluarkannya baik Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan  Penyelenggaraan  Badan  Bank  Tanah  pada  tanggal  27  Desember  2021  maupun  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  tersebut menunjukan bahwa pada prinsipnya Pemerintah memiliki pandangan bahwa diskresi dapat diambil tanpa harus berdasarkan pada sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif).
Pandangan  diskresi  yang  masih  sejalan  dengan  pengaturan  di  dalam  Undang-Undang Cipta Kerja maupun Perppu Cipta Kerja tersebut menunjukan bahwa Pemerintah tidak sepenuhnya menghormati Mahkamah Konstitusi dalam rangka check and balances dan berpotensi menimbulkan diskresi yang inkonstitusional. Oleh karena itu, Penulis menilai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020  hanya  memiliki  implikasi  secara  normatif  saja  terhadap  kewenangan  diskresi bagi pejabat pemerintah dan tidak memiliki kekuatan pada tataran implementatif.

## PENUTUP
Kewenangan  diskresi  bagi  pejabat  pemerintah  telah  mengalami  perluasan  dengan dihapuskannya  frase  “bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan”  (yang  sebelumnya diatur  di  dalam  Pasal  24 Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan)  di  dalam  Undang-Undang Cipta Kerja. Penghapusan syarat pembatasan diskresi tersebut dilakukan dengan alasan untuk lebih memudahkan  investasi  dan  perizinan  berusaha  yang  sebelumnya  berbelit-belit.  Namun, penghapusan  syarat  tersebut  juga  membuka  ruang  bagi  aparat  pemeritnah  untuk  melakukan tindakan yang melebihi kewenangannya.
Pasca  dibacakannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020, kewenangan diskresi bagi pejabat pemerintah yang tidak lagi dibatasi oleh peraturan perundang- undangan justru melahirkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan putusan tersebut, yakni  Pemerintah menerbitkan  Peraturan  Presiden  Nomor  113 Tahun  2021 tentang  Struktur  dan Penyelenggaraan  Badan  Bank  Tanah  pada  tanggal  27  Desember  2021  maupun  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dikeluarkannya kedua peraturan perundang-undangan tersebut terjadi karena akibat tidak adanya kewajiban bagi pemerintah  dalam  membuat  suatu  diskresi  untuk  menyesuaikan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Kewenangan diskresi seharusnya tetap harus dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  24  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan.  Hal tersebut bertujuan supaya pemerintah tidak membuat suatu kebijakan yang mengabaikan prinsip negara  hukum  dan  meminimalisir  kesewenang-wenangan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pejabat pemerintah.

## Ucapan terima Kasih (Acknowledgments)
Penulisan artikel ini dapat dilakukan oleh karena dukungan yang diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk terus memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di  Indonesia.  Dukungan  terhadap  penulis  juga  diberikan oleh  seluruh  jajaran  pegawai  Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur sebagai tempat Penulis bekerja saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansori,  L.  (2015).  Diskresi  Dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Yuridis, 2(1), 135–150.
Anwar, M., & Shafira, W. C. (2022). Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2021 tentang Struktur  dan  Penyelenggaraan  Bank  Tanah  Ditinjau  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 11(1), 99–115.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                                   DOI: 10.36526/js.v7i2.
Research Article                                                                                                                     e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Atmosudirjo, S. P. (1994). Hukum Administrasi Negara, Cet. Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta. Basah, S. (1989). Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Alumni. Darumurti,  K.  D.  (2016).  Diskresi:  kajian  teori  hukum  dengan  postscript  dan  apendiks.  Genta Publishing.
Djamali, A. (1984). Pengantar Hukum Indonesia. CV. Rajawali, Jakarta. Endang, M. I. A. (2018). Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang- Undang  Administrasi  Pemerintahan/Discretion  and  Responsbility  of  Government  Officials Based on Law of State Administration. Jurnal Hukum Peratun, 1(2), 223–244.
Farida,  M.  (2021).  Problematika  Konsep  Diskresi  dalam  Penyelenggaraan  Administrasi Pemerintahan  pasca  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, 1(1), 11–20.
Fathorrahman, F. (2021). Pengaturan dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(2), 133–148.
Fauzani, M. A. (2021). Desain Diskresi Dan Fiktif Positif Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Literasi Hukum, 5(2).
Firdaus, F. R., & Erliyana, A. (2020). Perlindungan Kebijakan Diskresi dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. PALAR: Pakuan Law Review, 6(02), 23–41. Goodnow, F. J. (1905). The Principles of the Administrative Law of the United States (Boston, GP Putnam’s Sons).
Haryono, D. (2021). Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Konstitusi, 18(4), 774–802.
Indonesia,  S. J.  K.  Y. R.  (2019).  Memperkuat  peradaban  hukum  dan  ketatanegaraan  Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Irawan, A. (2022). Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. LITIGASI, 23(1), 101–133.
Kurniawaty, Y. (2016a). Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(1), 53–62.
Kurniawaty,  Y.  (2016b).  Penggunaan  Diskresi  Dalam  Pembentukan  Produk  Hukum  (The  Use  of Discretion in The Formation of a Legal Product). Jurnal Legislasi Indonesia, 13(01).
Marbun, S. F., & Mahfud MD, M. (1987). Pokok-pokok hukum administrasi negara. Liberty. Muin,  F.  (2018).  Diskresi  Dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan. Tanjungpura Law Journal, 2(2), 151–165.
Narindra, J. S., & Ispriyarso, B. (2022). Analisis Penghapusan Syarat Tidak Bertentangan dengan Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam  Penggunaan  Diskresi  Pada  Omnibus  Law  Cipta Kerja. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(3), 418–432.
Natasasmita, B. I. (2011). Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap  Fenomena  Pejabat  Otoritas.  MIMBAR:  Jurnal  Sosial  Dan  Pembangunan,  27(2),
143–149.
Patiro, Y. M. I. (2012). Diskresi pejabat publik dan tindak pidana korupsi. Keni Media. Ridwan, H. R. (2014). Hukum administrasi negara.
Soemitro, R. H. (1990). Metode penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta. Syahrani, R. (1991). Rangkuman intisari ilmu hukum.
Taufiqurrahman, M. (2019). Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan. Jurnal Retentum, 1(01), 48– 61.
Utami, N. W. (2022). Perluasan Pengaturan Diskresi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(4).