https://jim.usk.ac.i d/sejarah

## Original Article
Politik Etis Sebagai Pemantik Awal Pembentukan Organisasi Pergerakan Nasional: Study Kasus Budi Utomo
Nicholas Edward Siagian 1 ✉ , Yudha Rivaldo Silalahi 2 Zeki Lewis Hasiholan Pandiangan 3 1,2,3 Universitas Negeri Medan
Correspondence Author: nicholassiagian091@gmail.com ✉
Abstrak:
Politik  etis  berfokus  pada  pengelolaan  irigasi,  pelaksanaan emigrasi, dan penyediaan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Meskipun  politik  etis  mendorong  kemajuan  bagi  bangsa Indonesia,  kebijakan  ini  masih  berada  di  bawah  kekuasaan penjajahan  Belanda.  Awalnya,  kebijakan  ini  dilaksanakan dengan  tanggung  jawab,  di  mana  Belanda  memberikan perhatiankepada  rakyat  lokal  dan  memberikan  bantuan kepada Indonesia  ketika  menghadapi  kesulitan.  Meskipun tidak  langsung  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat, kebijakan ini mampu mengubah struktur kehidupan bangsa, seperti  dengan  penyebaran  sistem  irigasi  dan  pengenalan serta  pengolahan  berbasis  pertanian  dan  perkebunan modern.  Pelaksanaan  transmigrasi,  di  mana  masyarakat dipindahkan  keluar  dari  Pulau  Jawa,  membantu mempererat hubungan antarmasyarakat Indonesia. Dampak politik  etis  yang  paling  mencolok  terjadi  di  bidang pendidikan.  Adanya  sistem  pendidikan  bagi  bangsa Indonesia  memungkinkan  perubahan  dalam  pemikiran mereka, mendorong mereka untuk berpikir maju serta lebih kritis  guna  memperjuangkan  kemerdekaan  tanpa  perlu berperang  seperti  masa  lampau.  Melalui  pendidikan,  lahir individu-individu yang cerdas serta memiliki pola pikir yang sebanding  dengan  bangsa  Barat.  Mereka  kemudian memimpin  perjuangan  kemerdekaan  Indonesia  dengan semangat nasionalisme, baik melalui negosiasi internasional maupun konflik bersenjata.
Kata  kunci :  politik  etis,  pergerakan  nasional,  kebangkitan nasional
Abstract:
Ethical politics focused on managing irrigation, implementing  emigration,  and  providing  education  for Indonesians.  Although  ethical  policy promoted progress  for Indonesians, it was still under Dutch colonial rule. Initially, this  policy  was  implemented  responsibly,  with  the  Dutch paying attention to the local people and providing assistance to  Indonesia  when  it  faced  difficulties.  Although  it  did  not directly  improve  the  welfare  of  the  people,  this  policy  was able to change the structure of the nation's life, such as with the  spread  of  irrigation  systems  and  the  introduction  and processing  of  modern  agriculture  and  plantations.  The implementation  of  transmigration,  in  which  people  were moved  out  of  Java,  helped to  strengthen  relations  between Indonesian communities. The most striking impact of ethical politics  occurred  in  the  field  of  education.  The  existence  of an  education  system  for  the  Indonesian  people  enabled  a change in their thinking, encouraging them to think forward and  more  critically  in  order  to  fight  for  independence without  the  need  to  fight  wars  like  in  the  past.  Through education,  intelligent  individuals  were  born  who  had  a mindset comparable to  the  West.  They  then  led the struggle for Indonesian independence with the spirit of nationalism, both through international negotiations and armed conflict. Keywords: Ethical  politics  ,  National  movement organizations, National awakenin . Pendahuluan.

## Pendahuluan
Ratu  Belanda  pada  tahun  1901  mengungkapkan  tanggung  jawab  Belanda untuk  mempromosikan  kemakmuran  dan  kemajuan  sosial  serta  otonomi  bagi penduduk  Indonesia.  Pernyataan  ini  muncul  sebagai  respons  terhadap  kritik terhadap  kebijakan  kolonial  Belanda  yang  dianggap  tidak  memperhatikan kepentingan  rakyat  Hindia  Belanda.  Kritik  tersebut  juga  memunculkan  dorongan dari  beberapa  tokoh  Belanda  yang  mendukung  Hindia  Belanda,  seperti  van Deventer,  yang  memperkenalkan  konsep  Politik  Etis,  atau  yang  dikenal  sebagai Eereschuld,  yang  mengartikan  kewajiban  moral  atau  tanggung  jawab  moral.  Ini mengacu  pada  hutang  moral  yang  harus  dibayar  oleh  pemerintah  Belanda  kepada Hindia  Belanda  dengan  cara  meningkatkan  kesejahteraan  melalui  pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Regulasi dari politik etis yang di terapkan pada awal abad ke-20 (Etische Politiek) menjadi titik awal mula pemuda-pemudi bangsa indonesia dalam  memandang  pendidikan.  Namun  menurut Ricklefs,  (2007:319). Masa  awal abad-20  regulasi  pemerintah  kolonial  belandatelah  mengalamai  perubahan mendasar  dalam  sejarahnya.  Politik  etis  yang  berawal  dari  rasa  etika  moral kemanusiaan sekaligus untuk keuntungan ekonomi. Kecaman-kecaman pemerintah yang  terus  di  lontarkan  dalam  Max  Havelaar  (1860)  dan  dalam  manifestasi  lain mulai  membuahkan  hasil.  Mulailah  bertambah  suara  pendukung  untuk mengurangi  penderitaan  rakyat  yang  tertindas. (Galih,  Dhimas  Rangga  &  Artono, 2017:  752). Keuntungan  yang  di  dapat  pihak  kolonial  Belanda  berupa  upeti  dari rakyat sepanjang abad ke-19 telah memajukan dan membangun
kalangan  pemerintah Belanda.  Periode  Kebijakan  etis  bergantung  pada  dominasi militer  pada  saat  itu,  dikarenakan  hanya  ketika  hindia  Belanda  tergabung  kedalam satu  etinitas  tungal  saja  pembaharuan  dapat  di  capai.  Di  bawah  pemerintahan Gubernur Jenderal van Heutsz pembaharuan telah banyak terjadi seperti revitalisasi pembangunan  candi,  jaringan  transportasi  yang  di  perluas  beserta  kesempatan menempuh pendidikan lebih  baik telah banyak dibuka. (Vickers, Adrian, 2011:24-27) . Melihat  latar  belakang  kebijakan  politik  etis,  penulis  memiliki  ide  mengungkap dampak  politik  etis  serta  ketersinambungannya  bagi  awal  terbentuknya  pergerakan pelajar  dan  yang kedepannya menjadi pemantik pergerakan berskala nasional.
Metode Adapun  Jenis  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  menggunakan  metode penelitian sejarah. Adapun metode Sejarah yaitu penelaahan serta sumber lain yang berisi  informasi  atau  gambaran  mengenai  masa  lampau  dan  di  laksanakan  secara sistematis. Tahapan proses dari penelitian sejarah adalah penyelidikan, menjelaskan dan  memahami  kegiatan  atau  peristiwa  yang  telah  terjadi  di  masa  lampau  untuk menemukan  suatu  fakta.  Urutan  metode  sejarah  adalah:  Heuristik,  Kritik, Interprestasi,  dan  Historiografi (Gottsschalk,  2008:  39) .  Pengadaan  penelitian dilakukanmelalui  tahapan  yang  sesuai  dengan  metode  penelitian  yang  di  gunakan yaitu  historis (Sjamsuddin  2007  :  85-155) yakni;  heuristik,  kritik  sumber,  serta interprestasi dan penulisan sejarah (Historiografi).

## Pembahasan

## Regulasi etis politik di Nusantara
Ketika  perumusan  regulasi  politik  etis  di  berlakukan  telah  menimbulkan dinamika pro maupun kontra bagi kalangan intelektual, politisi, dan pemuka agama (lingkaran gereja). Terdapat perbedaan pandangan di parlemen Belanda, di mana ada yang  mendukung  terbentuknya  program  ini.  Di  mana  mereka  menganggap  itu masih  menjadi  kewajiban  moral  dan  kemanusiaan  untuk  bangsa  Indonesia. Berlakunya kebijakan politik etis diberlakukan setelah pidato dari Ratu Wilhemina di Staten  pada  tahun  1901.  Keadaan  sebelum  tahun  1901  adalah  Belanda  yang  hanya mementingkan membuat keuntungan untuk keberlangsungan ekonomi mereka serta eksploitasi  kekayaan  tanpa  mempertimbangkan  rakyat  Indonesia.  Dalam  pidatonya Ratu Wilhemina menyuarakan menyeimbangkan kepentingan negara dan kewajiban moral. Penjelasan Van Deventer mengenai konseptualisasi politik etis adalah irigagsi, pendidikan,  dan  migrasi.  Dalam  buku  Miftakudin  Kolonialisme:  Eksploitasi  dan Pembangunan untuk Hegemoni (2019), pendidikan sejujurnya hanya di perbolehkan untuk jajaran kelas bangsawan serta di setujui oleh raja dan wali di sekitar kraton dan pesantren.
Kebijakan  dan  Intervensi  pihak  kolonial  Belanda  menyebabkan  terjadinya pembangunan  sekolah.  Sekolah  yang  di  bangun  adalah  seperti;  HIS  (Hollandsch- Inlandsche School) untuk tingkat sekolah dasar (SD), Meer Uitgebreid Lagere School Onderwijs  untuk  tingkat  sekolah  menengah  (SMP)  dan  Algemeen  Metddelbare School  (AMS)  untuk  sekolah  menengah  atas.  Berikutnya  adalah  TechnicalHoogere School  (THS)  Bandung,  School  tot  Opleiding  Van  IndienArtsen  (STOVIA),  Medical School  and  Legal  Hoogere  School  (RHS),  atau  Fakultas  Hukum  Batavia. Pembangunan  sekolah-sekolah  ini  didasarkan  pada  kepentingan  Belanda  akan pegawai  negeri,  tenaga  medis  serta  personil  militer.  Sejak  kala  itu,  hanya  pria
bangsawan  yang  diizinkan  bersekolah.  Di  era  pergerakan  nasional,  ia  mulai mengabdikan  dirinya  untuk  pendidikan  secara  mandiri  dan  memulai  sekolah  untuk masyarakat  adat.  Hal  ini  sebagai  bentuk  kepedulian  terhadap  nikmat  pemerintah Belanda.  Kelas  enam,  kelas  tiga,  dan  kelas  tiga  adalah  contoh  warisan  tak  benda pemerintah  kolonial  Belanda  yang  berdampak  positif  bagi  bangsa  Indonesia  dengan membangun sekolah-sekolah dalam implementasi kebijakan timbal balik pemerintah Hindia  Belanda.  Beberapa  di  antaranya  adalah:  Meningkatkan  pendidikan  formal Berkurangnya jumlah  buta  huruf  Pribumi  terdidik  dapat  bekerja  secara  profesional untuk Hindia Belanda dan menjadi titik awal untuk ide dan keberadaan munculnya organisasi pergerakan nasional.
Keberadaan sekolah sangat penting dalam pembangunan Berperan Memperluas sistem  pendidikan  Hindia  Belanda.  Efek  positif  jangka  panjang  yang  di  capai penduduk indonesia yang mulai terpelajar dan mendapat pendidikan yang baik mulai melahirkan  kelompok-kelompok  yang  mulai  berpotensi  mengancam  keberadan pemerintah  kolonial  Belanda.  Dengan  di  awali  oleh  Budi  utomo  sebagai  pemicu berdinya  organiasai  pergerakan  nasional  serta  sarikat  islam  dan  lain-lainnya. Kemudian  pada  tahun-1900  sekolah  didirikan  dan  di  bangun  hampir  merata  di seluruh wilayah. Siswa Bumiputera tidak memperhatikan Ras, Suku, dan Agama dan Perbedaan  hal  inilah  memicu  adanya  persatuan.  Perjuangan  pun  mulai  di  lakukan dengan mobilisasi para tokoh-tokoh intelektual.

## Pendidikan Untuk Bangsa Barat
Pada  awal  abad  ke-20  berdiri  sekolah-sekolah  yang  tersebar  luas  di  berbagai daerah,  melayani  baik  kaum  priyayi  maupun  rakyat  biasa.  Terdapat  dua  jenis penggunaan bahasa di sekolah tersebut: sekolah yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, dan sekolah yang menggunakan bahasa Belanda.  Pendidikan  untuk  anak-  anak  Belanda  atau  Eropa  disebut  Europe  Lagere School (ELS), di mana para guru biasanya berasal dari Belanda. ELS terbagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan kelas sosial  (Eropa,  Timur Asing, dan Pribumi), dan juga tersedia  untuk  anak-anak  Jawa  yang  memiliki  gaya  hidup  yang  mirip  dengan  orang Belanda  atau  Indo-Belanda.  Fasilitas  di  sekolah  ini  sangat  baik,  termasuk perpustakaan yang dilengkapi dengan beragam buku. Perpustakaan tersebut bahkan diperluas untuk meningkatkan pembelajaran bagi keturunan Belanda.
Pada tahun 1903, dimulai pendirian sekolah rendah yang dikenal sebagai Volk School  atau sekolah  desa,  dengan  durasi  belajar  selama  3  tahun,  diikuti  dengan program  Vervolg  School atau sekolah lanjutan selama 2 tahun. Perkembangan sekolah ini  berlanjut pada tahun- tahun berikutnya, seperti pendirian MULO (setingkat SMP) dan  AMS  (Algemeene  Middelbare  School).  Sekolah  menengah  setara  SMA  yang dikenal  dengan  MULO  (Meer  Uitgebereid  Lager  Onderwijs)  awalnya  merupakan pengembangan  dari  pendidikan  dasar  menjadi  pendidikan  menengah  untuk  anak- anak  Belanda.  Durasi  studi  di  MULO  adalah  selama  3  tahun.  Siswa  yang  lulus dari ELS  dapat  melanjutkan  pendidikan  mereka  di  MULO.  Para  pengajar  di  MULO memiliki kualifikasi HA (hoofdacte) atau kepala sekolah, yang merupakan gelar atau
diploma  dalam  bidang  khusus.  Setelah  menyelesaikan  MULO,  siswa  dapat melanjutkan  ke  HBS  dan  AMS. Hogere  Burgerschool (HBS)  sebelumnya  hanya tersedia di Belanda. HBS di Hindia Belanda setara dengan HBS di Belanda dalam hal kurikulum  dan  pengajarannya,  dengan  pengajar  yang  kebanyakan  berasal  dari Belanda.  Pada  tahun  1914,  pengajaran  Bahasa  Belanda  dimulai  di  kelas  satu,  yang kemudian menyebabkan perubahan sekolah menjadi Holland Inlandse School (HIS) dengan durasi studi 7 tahun menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. HIS  menjadi  institusi  untuk  pendidikan  Barat,  khususnya  pembelajaran  bahasa Belanda  sebagai  kunci  untuk  pendidikan  dan  pekerjaan,  serta  untuk  meningkatkan status  sosial.  Awalnya,  sekolah  ini  hanya  terbuka  untuk  elit,  tetapi  dengan  adanya Politik Etis, sekolah ini menjadi terbuka untuk golongan yang lebih rendah.
Selain  itu,  ada  HCS  (Hollandsch  Chineesche  School)  yang  merupakan  sekolah untuk anak- anak Cina. Sekolah ini didirikan oleh perkumpulan Ho Tjiong Hak Kwan di daerah pemukiman etnis Tionghoa. Bahasa pengantar di HCS adalah Bahasa Kuo Yu atau bahasa nasional Tiongkok. Selain itu, ada juga sekolah kelas satu HCS yang terbuka untuk keturunan Timur Asing atau orang Cina, dengan durasi studi 7 tahun dan  menggunakan  bahasa  Belanda  sebagai  bahasa  pengantar.  Materi  pelajaran  di HCS  meliputi  membaca,  menulis,  berhitung,  berbicara  dalam  bahasa  Belanda,  ilmu bumi,  ilmu  tumbuhan,  ilmu  hewan,  sejarah  Belanda  dan  Hindia Belanda,  serta seni dan gambar.

## Pendidikan Untuk Pribumi
Pendidikan  yang  dikelola  oleh  pemerintah  kolonial  di  Jawa  terdiri  dari  dua tingkatan, yakni Sekolah Dasar Kelas Pertama (De Schoolen Der Eerste Klasse) dan Sekolah Dasar Kelas Dua (De Schoolend Er Tweede Klasse), sesuai dengan kebijakan pemerintah  Hindia  Belanda.  Namun,  kurikulum  yang  diterapkan  di  Sekolah  Desa terlalu  sederhana  dan  tidak  relevan  dengan kebutuhan  masyarakat  Jawa,  terutama bagi  mereka  yang  tinggal  di  pedesaan.  Penggunaan  bahasa  daerah  sebagai  bahasa pengantar di Sekolah Desa menjadi hambatan bagi kemajuan anak-anak Jawa dalam melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi. Siswa  yang  lulus dari  Sekolah Desa tidak diakui sebagai kandidat pegawai, sehingga Sekolah Desa  dianggap hanya sebagai  upaya  pemutusan  buta  huruf.  Sebagian  besar  masyarakat  Jawa  yang menyelesaikan  pendidikan  di  Sekolah  Desa  kembali  menjadi  buta  huruf.  Demi meningkatkan  kualitas  pendidikan,  didirikan  Sekolah  Sambungan  (Vervolgschool) sebagai  kelanjutan  dari  Sekolah  Desa.  Anak-anak  Jawa  yang  memiliki  kemampuan dan  bakat  diarahkan  untuk  melanjutkan  ke  Sekolah  Peralihan  (Schakelchool),  di mana Bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa pengantar dan materi pelajarannya disesuaikan dengan standar HIS. Setelah menyelesaikan Schakelchool, mereka diberi kesempatan  untuk  melanjutkan  ke  MULO.  Selain  di  Jawa,  pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  Belanda  juga  dapat ditemukan  di  Sumatera  Barat, seperti  INS (Indonesisch  Nederlandsche  School)  Kayutanam  yang  didirikan  pada  tanggal  31 Oktober 1926 oleh Muhammad Sjafei. INS Kayutanam merupakan contoh pendidikan yang  diberikan  kepada  masyarakat  pribumi  elit  di  Sumatera  Barat.  Institusi  ini memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  pendidikan  dengan standar Belanda dan mendapatkan akses ke pengetahuan yang lebih luas.
Peran Politik Etis Terhadap Kebangkitan Nasional
Pengaruh  dari  gelombang  liberalisasi  dan  revolusi  demokrasi  yang  melanda Eropa pada sekitar tahun 1840-an juga berdampak pada situasi politik di Belanda. Di bawah  kepemimpinan  Rudolf  Thorbecke,  Partai  Liberal  Belanda  berhasil memanfaatkan momentum ini untuk menginisiasi perubahan sistem politik di negara tersebut (Abdullah,  2017:  35). Awalnya  Regulasi  Politik  Etis  yang  diterapkan  oleh pemerintah Kolonial Belanda adalah niat awal guna mempertahankan kekuasaannya dari  Hindia  Belanda  (Indonesia  doeloe)  menurut  Snouck  hurgronje  seorang  ahli kajian  Islam  Universitas  Leiden  pemberian  pendidikan  bangsa  barat  dapat  memuat akulturasi  budaya  sehingga  harapannya  mampu  membantu  pihak  pemerintah kolonial  dalam  mengkontrol  masyarakat  pribumi  secara  keseluruhan.  Peran pemerintah  Belanda  sangat  signifikan  dalam  ranah  pendidikan.  Perubahan  dalam sistem  pendidikan  tidak  dapat  terwujud  tanpa  persetujuan  Gubernur  Jenderal  atau dewan  pendidikan  yang  bertindak  atas  nama  pemerintah  kolonial  Belanda. Pendidikan  pada  masa  penjajahan  Belanda  tidak  memiliki  struktur  organisasi  yang teratur,  karena  didirikannya  lembaga-lembaga  pendidikan  semata-mata  sebagai upaya  pemerintah  Belanda  untuk  memfasilitasi  kepentingan  politiknya.  Meskipun demikian,  keberadaan  lembaga  pendidikan  tersebut  mendorong  masyarakat  untuk meningkatkan  taraf  intelektual  bangsa,  meskipun  kebijakan  pendidikan  masih terbatas (Ismawati, Dwi Nur, dkk, 2017: 284-285).
Kehadiran  Kebijakan  etis  melahirkan  kelas  sosial  baharu  untuk  kalangan Bumiputera (Abdullah,  2017:  41) yakni  kaum  bumiputera  yang  memperoleh pendidikan di bawah naungan pemerintah kolonial yang kemudian di kenal dengan Bumiputera  terpelajar.  Mayoritas  mahasiswa  bumiputera  yang  terpelajar  adalah mereka  yang  mengikuti  pendidikan  kedokteran,  tidak  hanya  menerima  pendidikan dari  negara-negara  Barat,  tetapi  juga  menggunakan  bahasa  Belanda,  berpakaian seperti orang Belanda, dan mengikuti gaya hidup orang Belanda (Pols, 2019: 27) . Ini adalah faktor yang membuat kalangan mahasiswa bumiputera mulai terbiasa dengan modernitas dan budaya Barat.
Dalam  mendirikan  sekolah-sekolah  untuk  anak-anak  pribumi  di  Indonesia menjadi  tonggak  awal  dalam  perjuangan  kaum  muda  di  negeri  ini.  Meskipun  pada awalnya  hanya  anak-  anak  dari  kalangan  bangsawan  pribumi  yang  diizinkan  untuk bersekolah,  namun  hal  ini  membuka  jalan  bagi  munculnya  intelektual  yang  peduli terhadap  nasib  bangsanya  yang  terpinggirkan.  Lulusan  dari  sekolah-sekolah  tinggi, seperti  bidang  kehakiman,  kedokteran,  dan  teknik,  menjadi  pilar  terdepan  dalam perjuangan  kaum  muda  terpelajar  di  Indonesia.  Pada  mulanya,  perjuangan  kaum muda  Indonesia  dimulai  dari  lembaga  pendidikan  menengah  seperti  STOVIA (Sekolah  Tinggi  Kedokteran),  OSVIA  (Sekolah  Tinggi  Hukum),  dan  sekolah pertanian.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  mahasiswa  dari  institusi  pendidikan tinggi pun turut aktif dalam gerakan perjuangan. Mereka berkontribusi dalam upaya memperjuangkan  hak-hak  dan  kepentingan  rakyat,  serta  membangun  kesadaran akan  pentingnya  kemerdekaan  dan  perubahan  sosial  di  Indonesia.  Melihat  kondisi Negara  yang  ditindas  dan  keterpurakan  yang  dialami  oleh  warga  pribumi  membuat para  pelajar  mengajak  warga  pribumi  untuk  melakukan  perlawanan  terhadap kesemena menaan bangsa Eropa terhadap rakyat Pribumi. Apalagi melihat dari surat kabar  yang  beredar  penindasan  dan  diskriminasi  yang  dilakukan  oleh  warga  Eropa
terhadap  Pribumi  sanagtlah  mencolok  serta  kesenjangan  dalam  berbagai  aspek membuat  para  pelajar  atau  pribumi  elit  memliki  hasrat  untuk  mengajak  kaum pribumi  lainnya  untuk  menempuh  pendidikan  agar  dapat  melakukan  perlawanan terhadap kesemena-menaan belanda.

## Politik dan Munculnya Pers Bumiputera
Politik  Etis  dan  munculnya  Kesadaran  Baru  dalam  Pers  Bumiputra  memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan pers di Hindia Belanda. Kaum bumiputra terpelajar  dengan  cepat  menjadi  pionir  perubahan  sosial-politik  di  Hindia  Belanda, menggunakan media pers sebagai sarana untuk memperjuangkan perbaikan kondisi mereka serta memajukan bangsa mereka. Kesadaran baru ini menjadi ciri khas dari berbagai  media  pers  bumiputra  pada  awal  abad  ke-20.  Salah  satu  media  pers bumiputra yang muncul pertama kali adalah Bintang Hindia, yang pertama kali terbit pada  tahun  1903  dan  menggunakan  bahasa  Melayu.  Bintang  Hindia  didirikan  oleh N.J Boon di Amsterdam. (Poeze, 2008:44) Surat kabar ini merupakan hasil kerjasama antara Abdul Rivai, seorang bumiputra terpelajar, dan H. C. C. Clockener Broussons, seorang pensiunan dari Koninklijk Nederlandsche- Indische Leger (KNIL). Meskipun demikian, Abdul Rivai adalah aktor utama di balik konten artikel yang terbit dalam Bintang Hindia, sementara Broussons lebih banyak fokus pada urusan sirkulasi surat kabar. Bintang Hindia menjadi salah satu surat kabar paling berpengaruh di Hindia Belanda  pada  awal  abad  ke-20.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  tingginya  sirkulasi  surat kabar ini, yang mencapai 27.000 eksemplar pada tahun 1904. Keberhasilan sirkulasi Bintang  Hindia  tidak  terlepas  dari  dukungan  penuh  Gubernur  Jenderal  van  Heutsz yang memberikan subsidi kepada surat kabar ini. (Adam, 2003: 171).
Pers lain yang mencerminkan kesadaran baru di kalangan bumiputra terpelajar adalah  Medan  Prijaji.  Terbitan  ini  berlangsung  dari  tahun  1907  hingga  1912  dan menjadi surat kabar pertama di Hindia Belanda di mana seluruh anggota redaksinya berasal  dari  kaum  bumiputra.  Sebagaimana  Bintang  Hindia,  Medan  Prijaji  juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utamanya. Diterbitkan oleh perusahaan penerbitan N.V. Medan Prijaji, surat kabar ini didirikan oleh R.M. Tirto Adhi Soerjo dan Haji Mohammad Arsad. (Toer, 1985:49). R.M. Tirto Adhi Soerjo menjadi tokoh utama  di  balik  kemunculan  dan  perkembangan  Medan  Prijaji.  Lahir  di  Bojonegoro pada  tahun  1880,  Tirto  Adhi  Soerjo  sempat  bersekolah  di  STOVIA  meskipun  tidak menyelesaikan  studinya.  Medan  Prijaji  menjadi  surat  kabar  pertama  di  Hindia Belanda yang sepenuhnya dikelola oleh kaum bumiputra, baik dalam proses produksi maupun  redaksi.  Pendirian  Medan  Prijaji  menjadi  tonggak  baru  dalam perkembangan pers bumiputra di Hindia Belanda. Peran Medan Prijaji juga penting dalam  memajukan  kesadaran  nasional  Indonesia. (Nuryanti,  2008:33) Hal  ini tercermin  dalam  slogan  Medan  Prijaji  yang  menekankan  persatuan  dan  kesamaan nasib  di  antara  berbagai  lapisan  masyarakat  di  Hindia  Belanda.  Isi  Medan  Prijaji benar-benar mencerminkan semangat dan visi dari surat kabar.

## Budi Utomo (20 Mei 1908)
Budi  Utomo  yang  lahir  pada  tanggal  20  Mei  Tahun  1908  di  STOVIA  yang dimana awalnya Organisasi ini lahir dari diskusi diskusi yang sering dilakukan oleh para  pelajar  Indonesia  di  Perpustakaan  School  tot  Opleiding  van  Inlandsche  Artsen yang  dimana  para  pelajar  tersebut  adalah  Soetomo,  Goenawan  Mangoenkoesoemo, Goembrek, Saleh, dan Soeleman. Yang dimana mereka membahas mengenai keadaan
rakyat  Indonesia  yang  di  belunggu  oleh  kekejaman  Kolonial  Belanda.  Istilah  Budi Utomo  berasal  dari  kata  “Budi”  yang  barti  perangai  atau  tabiat dan “Utama” yang berarti  baik  atau  luhur.  Budi  Utomo  yang  dimaksud  oleh  pendirinya  dalah perkumpulan  yang  akan  mencapau  sesuatu  berdasarkan  keluhuran  budi  dan kebaikan  perangai  atau  tabiat. Nama  Budi  Utomo  ini  terinspirasi dari dialog  antara Sutomo dan  Dr. Wahidin Sudiro Husodo (Sudiyo, 2002: 21).
Organisasi  Budi Utomo,  yang  didirikan  oleh para  murid STOVIA pada  tanggal 20  Mei  1908,  secara  esensial  bertujuan  untuk  mewujudkan  cita-cita  Dr.  Wahidin Soediro  Husodo  dalam menanggapi  kondisi  sulit  pendidikan  bangsa  Indonesia  pada masa  itu.  Dr.  Wahidin  merasa  prihatin  melihat  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  orang pribumi  dalam  mendapatkan  pendidikan.  Upaya  tersebut  ditandai  dengan  upaya besar  dalam  menyebarkan  ide-ide  pro-pendidikan,  termasuk  penawaran  beasiswa bagi  individu  pribumi  yang  berbakat.  Dalam  menjalankan  inisiatif  pemberian beasiswa,  Dr.  Wahidin  tidak  sendirian,  ia  didampingi  oleh  Pangeran  Arya  Nata Dirodjo  yang  secara  aktif  mendukung  pendidikan  Barat.  Meskipun  demikian, semangat keduanya terkadang menghadapi rintangan, terutama dari sejumlah Bupati yang  merasa  gerakan  ini  mengganggu  ketertiban  yang  ada.    Meskipun  demikian, upaya  kampanye  mereka  tidak  selalu  berakhir  sia-sia,  dengan  seringkali mendapatkan  simpati  dari  individu  yang  mereka  temui,  khususnya  dari  para  murid STOVIA yang memiliki peran penting dalam perjalanan Organisasi Budi Utomo.Para siswa  dari  kota-kota  kecil  yang  bersekolah  di  STOVIA  tidak  hanya  menerima pendidikan  formal,  tetapi  juga  terlibat  dalam  sebuah  lingkungan  yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengaruh intelektual dari kota besar dan modern. Terletak di Weltevreden, bagian sentral dari Batavia, kota yang merupakan pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan, STOVIA menjadi pusat kegiatan intelektual. Di Batavia, terdapat sekelompok kecil intelektual pribumi yang tengah berkembang, yang  tidak  terikat  pada  politik.  STOVIA,  sebagai  satu-satunya lembaga  pendidikan menengah  di  Batavia  pada  waktu  itu,  secara  alami  menjadi  tempat  di  mana  siswa- siswanya  berinteraksi  dengan  kelompok  intelektual  tersebut  dan  terpengaruh  oleh ide- ide yang mereka miliki.
Terinspirasi  oleh  gagasan  Dr.  Wahidin,  Soetomo  dengan  cepat  terlibat  dalam usaha  mendirikan  sebuah  perkumpulan  di  dalam  lingkungan  STOVIA.  Hal  ini mencerminkan dinamika sosial dan intelektual yang tengah berkembang di masa itu, di mana pertukaran ide dan gagasan di antara pemuda-pemuda terdidik memainkan peran penting dalam membentuk arah gerakan-gerakan kemasyarakatan dan politik di Indonesia. Perlu diketahui bahwa penggolongan etnik dan suku sudah sangat tegas dilakukan,  hal  ini  menunjukkan  kurangnya  kesadaran  akan  persatuan  nasional  di kalangan penduduk Indonesia secara umum, tetapi juga karena adanya antipati yang telah lama berlangsung antara golongan pendidik Jawa dan non-Jawa.  Orang Jawa memiliki  kebanggaan  terhadap  keunggulan  budaya  mereka  sendiri,  sehingga  tidak mengherankan  jika  siswa-siswa  Jawa  di  STOVIA  ragu  untuk  mengundang  siswa- siswa  non-Jawa  untuk  bergabung  dalam  gerakan  mereka.  Organisasi  untuk  kaum muda  Jawa  ini  didirikan  oleh  Soetomo  pada  hari  Minggu  tanggal  20  Mei  1908, tepatnya  pukul  sembilan  pagi.  Para  hadirin  yang  berkumpul  di  aula  STOVIA  bukan hanya  siswa-siswanya,  tetapi  juga  siswa-siswa  dari  berbagai  sekolah  seperti  sekolah pertanian  dan  kehewanan  di  Bogor,  sekolah  pamong  praja  di  Magelang  dan
Probolinggo, sekolah petang di Surabaya, serta sekolah pendidikan guru di Bandung dan  Yogyakarta.  Seruan  dari  kelompok  STOVIA  dengan  cepat  menyebar  di  seluruh Jawa.  Organisasi  Budio  Utomo  melakukan  Kongres  pertama  pada  tanggal  3-5 Oktober 1908, bertempat di sekolah pendidikan guru Yogyakarta. Yang dimana pada komgresnya  pertamanya  organisasi  ini  dibagi  menjadi  2  kelompok,  yang  dimana kelompok  pertama  diwakali  oleh  Wahidin,  Radjiman  dan  Swidjosewoyo  mereka berpendapat bahwa “apabila elite masyarakat Jawa telah berpendidikan, maka rakyat jelata  akan  segera  mengikutinya  atau  pendekatan pendidikan  dari  atas”  sedangkan kelompok  kedua  yang  di  wakali  oleh  Tjipto,  Goenawan  dan  Soetomo  berbeda pandangan  dengan  kelompok  pertama  mereka  berpendapat  bahwa  kebutuhan pendidikan  desa  harus  di  utamakan  atau  yang  menjadi  prioritas.  Selain  membahas pendapat  dari  kedua  golongan  tersebut  Kongres  pertama  juga  menetapkan  R.A.A. Tirtikoesoemo, Bupati Karanganyar  sebagai  ketua  umum,  beliau  dianggap  sebagai pemerhati  di  bidang  pendidikan  pada  saat  itu  hal  ini  dapat  dilihat  dari dirikannya sekolah  gadis  pada  tahun  1908.  Akan  tetapi  terpilihnya  Tirtokoesoemo  merupakan penyerahan  tidak  langsung  kepemimpinan  dari  tangan  siswa  STOVIA  kepada anggota-anggota  yang  lebih  dewasa.  Dengan  terpilihnya  Tirtokoesoemo  diharapkan mampu  mempersatukan  gagasan  gagasan  dari  pihak  pihak  yang  berbeda  pendapat serta  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  di  dalam  organisasi  dan  dapat  membawa organisasi  Budi  Utomo  menjadi  Organisasi  yang  lebih  maju.  Budi  Utomo  juga menekankan program- program kemasyarakatan dan kebudayaan karena pada masa tersebut,  program  edukasi  dari  Politik  Etis  Belanda  sebenarnya  merupakan  bentuk imperialisme kebudayaan yang terselubung (Kansil & Julianto, 1985: 23).
Oleh  karena  itu,  program  Budi  Utomo  secara  tegas  menentang  hegemoni budaya yang tersirat dalam program edukasi tersebut. Tujuan dari program tersebut adalah  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  bumiputera  tentang  adat  istiadat mereka  sendiri  dan  menghindari  pengaruh  kebudayaan  Eropa.  Sebagai  pemimpin, Tirtokoesoemo  ternyata  kurang  berhasil  mengatasi  konflik  tersebut,  meskipun  ia memiliki  visi  yang  maju  dan  pandangan  yang  luas.  Namun,  kemampuannya  dalam bertindak  tidak  sebanding  dengan  itu.  Akibatnya,  ia  tidak  berhasil  memenuhi harapan  besar  yang  diletakkan  oleh  para  anggota  Budi  Utomo  yang  telah mempercayainya.  Pada  tanggal  10-11  Oktober  1909  organisasi  Budi  Utomo melakukan Kongres kedua yang bertepatan di gedung Mataram Kota Yogyakarta yang dimana  pada  Kongres  kedua  ini  dihadiri  oleh  9  cabang  akan  tetapi  pada  kongres kedua  ini  sangat  berbeda  dengan  kongres  yang  pertama  yang  dimana  pada  kongres yang  kedua  berlangsung  tanpa  banyak  berarti  oleh  karena  menurunnya  semangat organisasi  yang  mencolok.  Selain  itu  ada  beberapa  orang  yang  ingin  mengubah organisasi  budi  utomo  menjadi  organisasi  yang  bergerak  di  bidang  polik  yang dimana  hal  tersebut  berbeda  dengan  prinsip  budi  utomo  yang  ingin  bergerak dibidang pendidikan sosial hal tersebut lah yang membuat semangat akan organisasi ini  menjadi  menurun  tersebut.  Berbagai  rubrik  dalam  Medan  Prijaji  menyoroti  isu- isu  penting  pada  masa  itu.  Rubrik  "surat  pembaca"  menjadi  salah  satu  yang  paling berpengaruh,  di  mana  Tirto  tidak  hanya  menanggapi  surat  pembaca,  tetapi  juga memberikan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan.
Selain  Medan  Prijaji,  Tirto  juga  mendirikan  surat  kabar  khusus  untuk perempuan  bumiputra  bernama  Poetri  Hindia.  Surat  kabar  ini  bertujuan  untuk
memajukan  perempuan  bumiputra  di  Hindia  Belanda,  mencerminkan  semangat kemajuan bagi kaum perempuan. Keberadaan Poetri Hindia menegaskan konsistensi sikap  surat  kabar  ini  yang  mendukung  kemajuan  perempuan  bumiputra  di  Hindia Belanda.  Rubrik-rubrik  dalam  Poetri  Hindia  juga  diperuntukkan  khusus  bagi  kaum perempuan. Dengan demikian, Poetri Hindia menjadi surat kabar yang dikelola oleh perempuan  bumiputra  dan  diterbitkan  juga  untuk  kepentingan  perempuan bumiputra.  Berikut  adalah  pembahasan  mengenai  Organisasi  Budi  Utumo  yang merupakan  dampak  dari  politik  etis  Belanda  terhadap  Indonesia,  yang  dimana Organisasi tersebut adalah Organisasi pertama yang di dirikan oleh pelajar indonesia yang ada di STOVIA dan akan menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi organisasi lain di Indonesia Motivasi dan hasrat untuk keluar dari belunggu penderitaan ini lah yang  menjadi  awal  atau  latar  belakang  terbentuknya  organisasi  organisasi  seperti Budi  Utomo,  Serikat  Islam,  Indische  Partij  yang  kemudian  diikuti  dengan terbentuknya  beberapa organisasi  pergerakan  nasional  lainnya.  Di  dalam  organisasi yang dibentuk oleh para pribumi elit ini lah gagasan dan pemikiran pemikiran untuk terlepas  dari  penindasan  dan  keserakahan  kolonial  Belanda  di  bentuk,  siasat  siasat untuk  menaikan  harkat  dan  martabat  bangsa  dan  negara  di  utarakan  dalam organisasi organisasi tersebut.

## Kesimpulan
Regulasi Politik Etis yang dicanangkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada awal  abad  ke-20  membawa  perubahan  signifikan  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia.  Meskipun  awalnya  hanya  bertujuan  untuk  mempertahankan  kekuasaan Belanda,  kebijakan  ini  justru  menjadi  pemicu  kebangkitan  kesadaran  nasional  di kalangan  bumiputera  terpelajar.  Pendidikan  yang  ditawarkan  oleh  pemerintahan kolonial Belanda menjadi sarana bagi kaum intelektual pribumi untuk meningkatkan pengetahuan  dan  membuka  wawasan  baru  tentang  kemajuan  dan  kebebasan. Munculnya  organisasi-organisasi  seperti  Budi  Utomo,  Serikat  Islam,  dan  Indische Partij  menjadi  tonggak  penting  dalam  menggerakkan  semangat  nasionalisme  di Indonesia.  Melalui  organisasi-organisasi  tersebut,  gagasan  dan  pemikiran  untuk membebaskan  diri  dari  penindasan  dan  eksploitasi  Belanda  dapat  disalurkan.  Pers bumiputera  seperti  Bintang  Hindia  dan  Medan  Prijaji  juga  berperan  dalam menyebarkan ide-ide cemerlang dan perlawanan terhadap penjajahan.

## Saran
Pemerintah  dan  lembaga  pendidikan  perlu  terus  mendorong  dan  memfasilitasi pengembangan  wawasan  kebangsaan  dan  nasionalisme  di  kalangan  generasi  muda,  dengan mengapresiasi  nilai-nilai  perjuangan  para  pahlawan  dan  tokoh  pergerakan  nasional. Masyarakat  perlu  menghargai  dan  melestarikan  warisan  sejarah,  seperti  bangunan-bangunan bersejarah, surat kabar lama, ataupun naskah-naskah penting yang terkait dengan pergerakan nasional,  sebagai  bentuk  penghargaan  dan  pembelajaran  bagi  generasi  mendatang.  Para peneliti  dan  akademisi  diharapkan  dapat  terus  mengembangkan  kajian  tentang  sejarah pergerakan nasional Indonesia, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan  komprehensif  tentang  proses  perjuangan  kemerdekaan  bangsa.  Pemerintah  dan  lembaga terkait  perlu  memfasilitasi  akses  informasi  dan  sumber  daya  yang  terkait  dengan  sejarah pergerakan  nasional,  agar  masyarakat  dapat  lebih  mudah  mempelajari  dan  menghargai perjuangan  para  tokoh  bangsa.  Peran  media  massa,  baik  cetak  maupun  elektronik,  sangat penting  dalam  menyebarluaskan  informasi  dan  pengetahuan  tentang  sejarah  pergerakan nasional,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  apresiasi  masyarakat  terhadap perjuangan  kemerdekaan.  Dengan  memahami  dan  menghargai  sejarah  pergerakan  nasional,
diharapkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air dapat terus tumbuh dan berkembang di kalangan generasi muda Indonesia.

## Referensi
Abdullah,  Aznar.  (2017).  Ethical  Politic  and  Emergence  of  Intellectual  Class. Paramita: Historical Studies Journal. 27 (1). Hlm. 37-49. Gottschalk  L. (2008). Mengerti Sejarah . Jakarta: Universitas Indonesia.
Adam,  Ahmat.  (2003). Sejarah  Awal  Pers  dan  Kebangkitan  Kesadaran Keindonesiaan. Jakarta : Hasta Mitra.
Galih,  Dhimas  Rangga  &  Artono.  (2017).  Penerapan  Politik  Etis  di  Surabaya  Tahun 1911- 1930. Avatara Jurnal Pendidikan Sejarah Volume 6, Nomor 3. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unnesa. Surabaya.
Ismawati,  Dwi  Nur,  dkk.  (2017).  The  Intelectual’s  Contribution  In  The  National
Movement of  In  Indonesian  1908-1928. Jurnal Historica Volume  1,  Issue.  1. History Education Program Unej. Jember
Kansil,  C.S.T  &  Julianto.  (1985). Sejarah  Perjuangan  Pergerakan  kebangsaan Indonesia. Jakarta: Erlangga. Nuryanti,  Reni.  (2008). Soenting  Melajoe.  dalam  Rhoma  Dwi  Aria  Yuliantri,  dkk. Seabad  Pers  Perempuan:  Bahasa  Ibu  Bahasa  Bangsa .  Yogyakarta: I:BOEKOE.
Poeze,  Harry.  A.  (2008). Di  Negeri  Penjajah:  Orang  Indonesia  di  Belanda  (1600- 1950). Jakarta: Penerbit KPG. Pols,  Hans.  ( 2019). Merawat  Bangsa:  Sejarah  Pergerakan  Para  Dokter Indonesia . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Pratama, Y. P. R. A. (2022). Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia . Jawa Tengah: Lakeisha. Ricklefs,  M.C.  (2007).  S ejarah  Indonesia  Modern  (1200-2004) .  Jakarta:  Serambi Alam Semesta.
Ricklefs, M.C. (2011). Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta : UGM Press. Sjamsuddin, Helius. (2007). Metodologi Sejarah. Jakarta: Ombak. Sudiyo. (2002). Pergerakan Nasional Mencapai &  Mempertahankan Kemerdekaan . Jakarta: Rineka Cipta.
Toer, Pramoedya Ananta. (1985). Sang Pemula . Jakarta: Hasta Mitra Vickers, Adrian. (2011). Sejarah Indonesia Modern . Yogyakarta: Insan Madani.