Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 1

## KONSEP SURAT HUTANG NEGARA (SUN) DAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) DALAM BINGKAI EKONOMI SYARIAH
Rina El Maza Haris Munandar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO rinaelmaza23@gmail.com

## Abstract
Government as a leading sector of economic development, can make use of several sources of financing some of which are debt securities State and sharia state. Both instruments are financial instruments in the form of securities whose issuance and payment are guaranteed by law. Government bonds are financial instruments whose coupon payments  use  an  interest  system.  The  sharia  securities  of  Islamic financial  instruments  whose  payments  use  the  sharia  system  are adjusted  to  the  principle  of  the  contract  used.  The  difference  of the  above  principles,  making  the  investor  can  choose  the  financial instruments  to  be  desired.  And  the  DSN  Fatwa  which  forbids interest, increasingly accommodates the needs of Muslims regarding investments in accordance with sharia.
Keyword: Government  debt,  State  sharia  securities,  Sharia economy.

## Abstrak
Pemerintah  sebagai  leading  sector  pembangunan  ekonomi, dapat memanfaatkan beberapa sumber pembiayaan beberapa diantaranya adalah surat hutang Negara dan surat berharga syariah  Negara.  Kedua  instrument  tersebut  merupakan instrument  keuangan  dalam  bentuk  surat  berharga  yang

## 104 Rina El Maza Haris Munandar
penerbitan dan pembayarannya dijamin oleh Undang-undang. Surat  hutang  Negara  merupakan  instrument  keuangan yang  pembayaran  kuponnya  menggunakan  system  bunga. Adapun surat berharga syariah Negara instrument keuangan syariah  yang  pembayarannya  menggunakan  system  syariah disesuaikan  dengan  prinsip  akad  yang  digunakan.  Adanya perbedaan prinsip di atas, menjadikan investor dapat memilih instrumen  keuangan  yang  akan  diinginkan.  Dan  adanya Fatwa  DSN  yang  mengharamkan  tentang  bunga,  semakin mengakomodir  kebutuhan  umat  muslim  tentang  investasi yang sesuai dengan syariah.
Kata  Kunci: Surat  hutang  Negara,  surat  berharga  syariah Negara, ekonomi syariah.

## Pendahuluan A.
Surat utang negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara adalah  instrument  keuangan  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah. Surat Utang Negara adalah surat pengakuan utang dari penerbit ke investor dan Surat Berharga syariah Negara adalah surat pengakuan kerjasama antara penerbit dan investor. Salah satu instrument surat utang Negara adalah obligasi.
Surat  Utang  Negara  (SUN)  dan  Surat  berharga  Syariah merupakan instrumen investasi portofolio bagi investor, dan diminati oleh  investor  asing.  Investasi  asing  pada  surat  utang  negara  dan surat berharga syariah dapat menggambarkan adanya kepercayaan pihak  asing  pada  program-program  pembangunan  ekonomi  yang dilaksanakan pemerintah. Pemanfaatan pada instrument keuangan pemerintah  untuk  membiayai  pembangunan  ekonomi  merupakan hal yang biasa ditempuh oleh berbagai negara di dunia, termasuk oleh  pemerintah  Amerika  Serikat  sendiri.  Penerbitan  surat  utang negara sebagai alternatif untuk membiayai pembangunan ekonomi tidak dapat disebut sebagai gambaran ketidakmampuan pemerintah memobilisasi  sumber-sumber  utama  pembiayaan  pembangunan, karena  fungsi  dari  surat-surat  berharga  tersebut  dalam  hal  ini semata-mata  hanya  untuk  menjembatani  kekurangan  dalam pembiayaan  pembangunan.
Selain  berfungsi  sebagai  salah  satu  alternatif  sumber pembiayaan ekonomi, peningkatan kepemilikan asing di satu pihak dapat memberikan sinyal positif karena menjadi salah satu indikator tentang makin besarnya kepercayaan investor asing pada instrumen surat utang yang diterbitkan pemerintah. Hal ini juga dapat menjadi gambaran  tentang  kredibilitas  pasar  modal  Indonesia  di  mata investor asing. Adanya kepercayaan asing pada surat-surat berharga tersebut  dapat  memicu  pemerintah  untuk  lebih  mengoptimalkan fungsi  investasi  asing  pada  surat  utang  negara  dalam  membiayai pembangunan ekonomi nasional. 1
Dalam  ekonomi  syariah  seluruh  aktivitas  manusia  harus merujuk  pada  Al  Qur’an  dan  Hadist  diantaranya  adalah  tentang investasi. Investasi merupakan hal yang dianjurkan dalam ekonomi syariah  karena  sebagaimana  tertuang  dalam  QS  Al  Hasyr:18,  QS Al Lukman:34 dan QS. Albaqarah:261 dan QS A Nisa : 9 dan lain- lain.  Namun  tidak  semua  investasi  diperbolehkan  dalam  Islam. Investasi yang diperbolehkan adalah investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip  syariah,  baik  dari  pihak  emiten,  usahanya,  dan sistem keuntungan yang akan disharekan kepada pihak investor dan tidak  boleh  mengandung  unsur  gharar,  maysir,  tadlis,  dzulm  dan lain- lain.
Pada  penerbitan  surat  hutang  Negara  dan  surat  berharga syariah  Negara  terdapat  perbedaan  sistem  keuntungan  yang disharekan.  Pada  surat  hutang  Negara,  pemerintah  menetapkan sistem  bunga  (kupon)  sebagai  imbalan  yang  diberikan  kepada pihak  investor,  dan  menggunakan  perjanjian  utang-piutang  yang pembagian  bunganya flad dan  bersifat  spekulasi,  sedangkan  pada surat  berharga  syariah  Negara,  pemerintah  memberikan  imbalan sesuai  dengan  akad  yang  digunakan  pada  saat  penerbitan  surat berharga  tersebut  dan  mengharuskan  adanya  suatu  aset  yang berwujud atau memiliki underlying asset . Misalnya apabila akadnya menggunakan  mudharabah  maka  pemerintah  akan  memberikan bagi hasil kepada investor, murabahah maka akan dikenakan margin dan lain-lain. Dalam hal ini tentu terdapat kontroversi terkait dengan
1 Sihombing; 2008, 195

## 106 Rina El Maza Haris Munandar
surat hutang Negara dan surat berharga syariah Negara. Berdasarkan fatwa  MUI  menurut  pendapat  para  ulama  ahli  fiqh  bahwa  bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (Utang Piutang, al qardh, al qard wal iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba. Dan bunga uang atas pinjaman (al Qardh) yang berlaku diatas adalah lebih buruk dari riba  yang  diharamkan  oleh  Allah  dalam  Al  Qur’an,  karena  dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak  mampu  mengembalikan  pinjaman  pada  saat  jatuh  tempo. Sedangkan dalam sitem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak transaksi terjadi. 2

## Manfaat Penelitian 1.
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam terkait dengan isntrumen  keuangan  pada  investasi  serta  dapat  dijadikan  rujukan bagi penelitian berikutnya tentang surat utang Negara (SUN) dengan surat  berharga  syariah  Negara  (SBSN).  Penelitian  ini  diharapkan dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  pemerintah  dalam menerbitkan  surat  hutang  Negara  dan  bagi  para  investor  dalam mengambil keputusan berinvestasi.

## Metode penelitian 2.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan,  dimana dalam  mendapatkan  informasi  harus  melalui  kepustakaan, dan  bersifat  deskriptif  untuk  mendeskripsikan  dan  membedah konsep surat utang Negara dengan surat Berharga syariah Negara dalam  bingkai  ekonomi  syariah.  Sumber  data  dalam  penelitian ini  menggunkan  sumber  data  sekunder  yaitu  data  yang  telah diteliti  dan  dikumpulkan  oleh  pihak  lain  yang  berkaitan  dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode  dokumentasi,  kemudian  dalam  menganalisis  data  melalui penalaran deduktif dan keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan  metode  analisa  kualitatif  dengan  tujuan  penelitian yang  bersifat  pembahasan  mendalam  terhadap  isi  suatu  informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Peneliti juga menggunakan
2 Himpunan Fatwa MUI, No 1 tahun 2004 tentang Bunga
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 1
analisa  komparatif  yang  dilakukan  secara  kualitatif  yaitu membandingkan antara surat utang Negara dengan surat berharga syariah  Negara  sehingga  menemukan  hubungan,  perbedaan  dan persamaan. Peneliti juga menggunakan metode analisa data secara kualitatif library .
Pembahasan B.
Konsep surat hutang Negara dan surat berharga syariah Negara
1.
Definisi a.
Surat utang negara (SUN) adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah berupa surat pengakuan utang dimana pembayaran  bunga  dan  pokoknya  dijamin  oleh  Negara sesuai masa berlakunya, 3 dan dapat dilakukan dengan mata uang rupiah maupun valuta asing 4 . Surat utang negara (SUN) merupakan salah satu potensi pembiayaan untuk mengurangi beban dan risiko keuangan bagi Negara dimasa mendatang. Surat utang negara (SUN) memiliki ketentuan umum: pertama pasar  perdana  tempat  kegiatan  penawaran  dan  penjualan surat  utang  negara  (SUN)  untuk  pertama  kali, kedua pasar sekunder  tempat  kegiatan  perdagangan  surat  utang  negara (SUN) yang telah dijual dipasar perdana, ketiga pemerintah pusat Negara Republik Indonesia, keempat menteri keuangan Republik Indonesia.
Dalam  penerbitannya  surat  utang  negara  (SUN) diterbitkan dalam bentuk warkat atau tidak warkat. 5 Menurut Fakhrudin  dan  Hardianto  pengertian  surat  utang  negara (SUN)  adalah  surat  berharga  atau  sertifikat  yang  berisi kontrak  antara  sipemberi  pinjaman  (investor)  dengan  yang diberi  pinjaman (issuer) .  Menurut  Rahar  djosurat  utang negara (SUN) adalah suatu produk pengembangan dari surat utang jangka panjang. 6 Maka dapat disimpulkan surat utang
3 EduardusTandelilin, Portofolio dan InvestasiTeori dan Aplikasi, (Yogyakarta:
Kanisius, 2010),h. 253.
4 http://www.bi.go.id. diunduh pada 2016.
5 https://www.bappenas.go.id. diunduh pada 2002.
6 http://www.sumberpengertian.com. diunduh pada 2016.

## 108 Rina El Maza Haris Munandar
negara  (SUN)  adalah  suatu  pernyataan  utang  dari  penerbit surat utang kepada pemegang surat utang beserta janji untuk membayar  kembali  pokok  utang  beserta  kupon  bunganya kelak pada saat jatuh tempo pembayaran.
Adapun surat berharga syariah Negara (SBSN) dapat disebut juga sukuk Negara, yaitu surat berharga negara yang diterbitkan  pemerintah  berdasarkan  prinsip  syariah.  Dan bukti sebagai penyertaan terhadap aset SBSN dan dalam surat berharga  tersebut  ditandatangani  oleh  KEMENKEU. Sukuk sendiri bukan hanya kepemilikan surat utang berharga tetapi bukti kepemilikan aset (manfaat, jasa dan hak). 7 Pendapatan atau  hasil  yang  diperoleh  pemegang sukuk sesuai  transaksi yang  digunakan,  serta  dalam  pemindahan  kepemilikannya mengikuti  transaksi-transaksi  yang  digunakan. 8 Larangan terhadap  bunga  menutup  sekuritas  utang  murni,  namun obligasi  yang  berhubungan  dengan  kinerja  aset  riil  dapat diterima. Dengan demikian syariah menerima aset financial yang  mendasarkan  pengembaliannya  dari  aset  riil  dasar. Sukuk bisa juga disebut sertifikat partisipasi berkaitan dengan aset tunggal atau sekumpulan aset.
Tidak  hanya  itu  saja sukuk juga  dapat  didefinisikan merepresentasikan  kepemilikan  atas  sebuah  aset  yang proporsional dalam jangka waktu tertentu ketika risiko dan pengembalian  yang  berhubungan  dengan  aliran  kas  yang dihasilkan  oleh underlying  asset dalam  sebuah  kumpulan modal  diserahkan  kepada  pemegang sukuk (investor)  atau bagi hasil dengan persentase sesuai akad yang disepakati. 9

## Macam-macam surat hutang Negara
2.
Surat  utang  negara  (SUN)  dapat  dibedakan  menjadi  dua yaitu:
7 Muhammad Nizarul Alim, Muhasabah Keuangan Syariah, (Solo: Aqwam, 2011), h. 136.
8 Ahmad  Mujahidin, Kewenangan  dan  Prosedur  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 302.
9 Zamir  Iqbal  dan  Abbas  Mirakhor, Pengantar  Keuangan  Islam:  Teori  dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 225.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 1
Surat Perbendaharaan Negara (SPN) a.
Surat  perbendaharaan  negara  (SPN)  dengan  jangka waktu  sampai  dua  belas  bulan  dengan  pembayaran  bunga secara diskonto dan lebih dikenal dengan T-Bills atau Tresure Bills . 10 Kurangnya  minat  investor  atas  instrument  surat perbendaharaan  negara  (SPN),  mendorong  pemerintah untuk mengembangkan pasar SPN dengan cara menghapus PP nomor 11 tahun 2006 dengan menerbitkan PP nomor 27 tahun  2008  tentang  pajak  penghasilan  atas  diskonto  SPN, sebesar 20% dilakukan dipasar sekunder dan pada saat jatuh tempo.  Tidak  hanya  diperjualbelikan  surat  perbendaharaan negara (SPN) dapat pula dipindahtangankan kepemilikannya dipasar  sekunder. 11 Surat  perbendaharaan  negara  (SPN) suatu  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan Negara  termasuk  investasi  yang  ditetapkan  dalam  APBN dan  APBD. 12
Salah satu bentuk utang yang umum digunakan oleh Negara  surat  perbendaharaan  negara  (SPN),  menurut  El- Diwany mengatakan bahwa bank Islam yang menggunakan sistem non-bunga akan meringankan beban utang Negara. 13
Maka  dapat  disimpulkan  surat  perbendaharaan  negara (SPN) adalah surat utang yang hanya akan menambah beban keuangan pemerintah dan beban tersebut akan semakin berat apabila  digunakan  untuk  proyek-proyek  tidak  produktif, yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  dan  diperdagangkan dibursa efek konvensional.
Obligasi Negara (ON)
b.
Obligasi  adalah  surat  utang  jangka  panjang  yang dikeluarkan  oleh  emiten  atau  pemerintah.  Jangka  waktu obligasi  sekitar  lima  sampai  dua  puluh  tahun.  Bagi  para investor, obligasi merupakan investasi yang menguntungkan
10 EduardusTandelilin, Portofolio dan., h. 253.
11 http://www.djppr.kemenkeu.go.id. diunduh pada 2015.
12 http://www.bpk.go.id. diunduh pada 2006.
13 MuhammadNafik, Bursa  Efek  dan  Investasi  Syariah, (Jakarta:  Serambi, 2009), h. 271.

## 110 Rina El Maza Haris Munandar
karena  pembayaran  bunganya  yang  lebih  tinggi  dari deposito. Berdasarkan kupon obligasi yang diberikan, terbagi menjadi  obligasi  sederhana,  obligasi  dengan  tingkat  bunga mengambang  dan  obligasi  dengan  tingkat  nol.  Obligasi sederhana  ialah  obligasi  yang  bunganya  tetap,  sedangkan obligasi  dengan  tingkat  bunga  mengambang  ialah  tingkat bunga dengan persentase diatas deposito dan obligasi dengan tingkat diakhir periode dan dijual dengan diskon. 14
Nilai  utang  obligasi  dinyatakan  dalam  surat utangnya  yang  ditandatangani  oleh  KEMENKEU.  Dari macam pembayaran bunga yang ditetapkan, obliges dengan pembayaran  bunga  tetap,  misalnya  14%  setahun.  Maka obligasi tersebut dikenal sebagai sekuritas pendapatan tetap. Obligasi yang tercatat dipasar modal memiliki kode dengan tujuan  untuk  membedakan  satu  obligasi  dengan  obligasi lainnya, untuk kepentingan pencairan dan data dikomputer serta menunjukan karakteristik obligasinnya. 15
Beberapa  karakteristik  obligasi  sebagai  instrumen utang jangka panjang:
Nilai obligasi (jumlah dana yang dipinjamkan), perusahaan 1. penerbit obigasi akan dengan jelas menyatakan jumlah dana yang dibutuhkan (jumlah emisi obligasi).
Jangka  waktu  obligasi,  setiap  obliges  memiliki  setiap  masa 2. jatuh  tempo (maturity), masa  jatuh  tempo  di  Indonesia bervariasi,  ada  yang  satu  tahun,  lima  tahun  dan  sepuluh tahun.  Namun  semakin  pendek  jangka  waktunya  akan semakin diminati oleh investor dikarenakan kecil risikonya.
Pada  saat  jatuh  tempo  perusahaan  penerbit  obligasi  harus melunasi pokok investasi disertai bunganya.
Tingkat  suku  bunga,  setiap  perusahaan  mempunyai  cara 3. untuk  menarik  para  investor,  dengan  cara  menaikan  suku bunga yang relativ lebih tinggi dari pada perbankan. Tingkat
14 Martalenadan  Maya  Malinda, Pengantar  Pasar  Modal  di DesainUntukMempelajari Pasar Modal DenganMudah dan Praktis, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 69.
15 Jogiyanto Hartono, TeoriPrtofolio., h. 153.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 1
suku  bunga  dalam  obligasi  disebut  juga  kupon  obligasi. Tingkat suku bunga berbanding lurus dengan tingkat risiko obligasi tersebut.
Jadwal pembayaran, pembayaran obligasi yang dikeluarkan
4. perusahaan  penerbit  dapat  dilakukan  dengan  triwulan, semesteran dan satu tahunan sesuai dengan kesepakatan. Membuka  rekening,  calon  investor  harus  terlebih  dahulu 5. memilih  perusahaan  sekuritas  yang  menangani  pembelian dan penjualan obligasi dan perusahaan yang kompetitif dalam fee,  serta  dealer  yang  solid.  Dengan  membuka  rekening, investor  tahu  informasi  perkembangan  dan  perdagangan obligasi serta pergerakan pasar modal secara akurat.
Pahami  produk  obligasi,  dengan  memahami  risiko  dan 6. keuntungannya  dengan  mempelajari  instrument  obligasi secara lengkap.
Lakukan  analisis,  aspek-aspek  yang  dibutuhkan  seperti 7. kupon, jangka waktu, nilai penerbitan dan peringkat, dengan banyaknya  informasi  diharapakan  tidak  menimbulkan kerugian  yang  cukup  besar  dan  membandingkan  antar obligasi sejenis.
Memberikan amanat beli kepada broker obligasi yang dipilih 8. oleh  investor,  dan  melakukan  pembelian  obligasi  dengan jenis dan harga yang diinginkan.
Siapkan dana, dana investor harus sudah dialokasikan, karena 9. keterlambatan pembayaran dapat dikenakan pinalti.
Penyelesaian  pembayaran  obligasi,  pembayaran  dilakukan 10. dengan  cara  transfer  kerekening  perusahaan  sekuritas,  dan obligasi  yang  dibeli  tercantum  dalam  rekening  perusahaan sekuritas  yang  tercacat  di  KSEI  (Kustodian  Sentral Efek  Indonesia). 16

## Prinsip dan persyaratan surat berharga syariah Negara
3.
Syarat  yang  dapat  dilakukan  pada  surat  berharga  syariah negara (SBSN) harus memiliki underlying asset (aset yang mendasari)
16 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada ., h. 87.

## 112 Rina El Maza Haris Munandar
dan  contoh  dari  aset  yang  mendasari  seperti  pembangunan rumah  sakit,  jalan  raya,  universitas.  Jenis  kegiatan  usahanya  tidak bertentangan  dengan  syariah,  dan  jenis  usaha  yang  bertentangan dengan  syariah  diantaranya  perjudian,  yang  mengandung  ribawi, perdagangan makanan dan minuman yang haram dan usaha-usaha yang  barang-barang  dan  jasa  yang  merusak  moral  dan  bersifat mudarat,  sepertihalnya  perusahaan  rokok  yang  tidak  termasuk dalam kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan syariah.
Selanjutnya  transaksi  yang  dilakukan  harus  menerapkan, pertama investasi yang tercantum harus sesuai dengan prinsip kehati- hatian ( ihtiyath ), kedua tidak melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung  unsur gharar, meliputi najsy yaitu  panawaran  palsu, bai  al-ma’dum yaitu  penjualan  atas  barang  yang  belum  dimiliki (short  selling).  Insider  trading yaitu  menyebarluaskan  informasi yang  menyesatkan  atau  memakai  informasi  orang  dalam  untuk memperoleh  keuntungan, ketiga modal  perusahaan  harus  lebih dominan dari utangnya. 17
Dalam  fatwa  DSN-MUI  No.32/DSN-MUI/IX/2002,  yang dimaksud  obligasi  syariah (sukuk) ialah  surat  berharga  jangka panjang  yang  dikeluarkan  oleh  Negara  maupun  perusahaan  yang berdasarkan  prinsip  syariah,  yang  mewajibkan  emiten  untuk membayar  pendapatan  kepada  pemegang sukuk berupa  bagi  hasil serta membayar dana sukuk pada saat jatuh tempo. Prinsip sukuk tidak mengenal  adanya  utang  melainkan  kewajiban  yang  timbul  karena adanya  transaksi  atas  aset,  sehingga  terjadi  transaksi  pembiayaan. Pada  saat  terjadi  transaksi  jual  beli  obligasi  syariah  yang  pertama ditentukan  adalah  proporsi  pembagian  hasil  saat  mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang dan keuntungan yang didapat oleh investor yaitu aman, bagi hasil yang kompetitif, pajak yang lebih kecil  dari  deposito  serta  ikut  perpartisipasi  dalam  pembangunan negara. Menurut Hero Sudarsono obligasi syariah tetap sebagaimana obligasi konvensional, tetapi penyertaan dana yang didasari prinsip bagi hasil. Transaksinya berupa akad penyertaan. . 18
17 Muhammad Nizarul Alim, Muhasabah Keuangan. , h. 138.
18 Abdul Manan, Hukum Ekonomi., h. 333.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 1
Perbedaan  Surat  Utang  Negara  (SUN)  dengan  Surat  Berharga 4.

## Syariah Negara (SBSN)
Dalam  konteks  kemandirian  bangsa,  potensi  yang  tersedia didalam Negari harus dioptimalkan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi  dan  membiayai  kegiatan  pembangunan.  Sehubungan dengan  hal  tersebut,  pemerintah  perlu  diberikan  peluang  untuk meningkatkan  akses  yang  dapat  menggali  potensi  sumber pembiayaan  pembangunan  dan  memperkuat  basis  pemodal domestik.  Pembiayaan  tersebut  akan  terjamin  keamanannya apabila  mobilisasi  dana  masyarakat  disertai  dengan  bekerjanya sistem  keuangan  yang  efisien.  Terciptanya  keragaman  dalam mobilisasi dana dapat menghasilkan sistem keuangan yang kuat dan memberikan alternatif bagi para pemodal.
Untuk  saat  ini,  di  Indonesia  dikenal  dua  macam  surat berharga, yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut Undang-undang No.24 Tahun 2002, yang dimaksud  Surat  Utang  Negara  (SUN)  adalah  surat  berharga  yang berupa  surat  pengakuan  utang  dalam  mata  uang  Rupiah  maupun valuta  asing  yang  dijamin  pembayaran  bunga  dan  pokoknya  oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Berbeda dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang penerbitannya menggunakan  berbagai  macam  akad  syariah,  Surat  Utang  Negara (SUN) diterbitkan hanya berdasarkan perjanjian utang piutang yang berbasis pada sistem bunga. Melalui surat berharga ini, investor yang membeli Surat Utang Negara (SUN) akan mendapatkan keuntungan berupa bunga (interest) sebagai kompensasi dari dana yang mereka keluarkan untuk memberikan pinjaman melalui bukti kepemilikan surat berharga. Mengambil manfaat atau keuntungan dari transaksi utang  piutang  secara  hukum  haram  hukumnya.  Keharaman  ini terjadi  karena  adanya  unsur  kezaliman  dan 19 ketidakadilan  dalam sistem  riba  tersebut  yang  menyebabkan  pemerintah  sebagai  pihak yang  menerbitkan  surat  berharga  harus  menanggung  utang  dan bunga sebagai kompensasi.
19 Ibid, h. 97.

## 114 Rina El Maza Haris Munandar
Sedangkan  menurut  ketentuan  objeknya,  surat  berharga syariah negara (SBSN) mengharuskan adanya evaluasi aset tertentu (underlying asset), baik ditinjau dari segi kehalalan maupun potensi ekonominya. Karena keberadaan evaluasi aset secara riil inilah yang akan digunakan untuk menentukan harga transaksi yang dijalankan berdasarkan akad-akad syariah tersebut.
Perbedaan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  dengan Surat Utang Negara (SUN) antara lain:
Sifat instrumen, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah a.
surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan sebagai bukti kepemilikan atau pernyataan terhadap aset SBSN.  Sedangkan  Surat  Utang  Negara  (SUN)    adalah  surat berharga  yang  merupakan  surat  pengakuan  utang  tanpa syarat dari penerbit.
Underlying  asset, b. Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN) memerlukan underlying  asset sebagai  dasar  penerbitan.
Sedangkan Surat Utang Negara (SUN) umumnya tidak ada.
Fatwa  DSN-MUI,  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN) c. memerlukan  fatwa  DSN-MUI  untuk  menjamin  kesesuaian sukuk dengan prinsip syariah. Sedangkan Surat Utang Negara (SUN) tidak ada.
Keuntungan  bagi  investor,  Surat  Berharga  Syariah  Negara d.
(SBSN)  menggunakan  imbalan  dan  bagi  hasil.  Sedangkan Surat Utang Negara (SUN) menggunakan bunga.
Dasar  hukum,  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN) e. ditetapkan  dalam  UU  No.19  Tahun  2008  tentang  Surat Berharga  Syariah  Negara  (SBSN).  Sedangkan  Surat  Utang Negara  (SUN)ditetapkan  dalam  UU  No.24  Tahun  2001 tentang Surat Utang Negara (SUN).
Segmentasi investor, Surat Utang Negara (SUN) berasal dari f. konvensional  sedangkan  Surat  Berharga  Syariah  Negara (SBSN) berasal dari konvensional dan syariah.
Dokumen  yang  diperlukan,  Surat  Utang  Negara  (SUN)
g. menggunakan  dokumen  pasar  modal  sedangkan  Surat
Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  menggunakan  dokumen pasar modal dan syariah.
Penggunaan  hasil  penjualan h. (proceed), Surat  Utang  Negara (SUN)  bersifat  bebas  sedangkan  Surat  Berharga  Syariah Negara (SBSN) harus sesuai syariah.
Lembaga terkait, Surat Utang Negara (SUN), lembaga yang i. terkait yaitu trustee dan agen pembayaran . Sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) lembaga yang terkait  yaitu SPV, trustee dan agen pembayaran.
Syariah  compliance  endorsement, j. Surat  Utang  Negara  (SUN) tidak perlu sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) perlu menggunakannya.
Hukum, Surat Utang Negara (SUN) haram dan Surat Berharga k. Syariah Negara (SBSN) hukumnya halal.
Akibat,  Surat  Utang  Negara  (SUN)  mempunyai  dampak l. mudharat sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
membawa kemaslahatan dunia akhirat. 20
Kelebihan Surat Utang Negara (SUN) Dengan Surat Berharga 5.

## Syariah Negara (SBSN)
Kelebihan  dari  surat  utang  negara  (SUN)  dengan  surat berharga  syariah  negara  (SBSN)  yaitu  secara  potensial  dapat mengurangi  ketergantungan  pada  pembiayaan  luar  Negeri  yang sangat  rentan  terhadap  fluktuasi  nilai  tukar. 21 Surat  berharga syariah negara (SBSN) mengharuskan adanya valuasi aset tertentu (underlying asset), baik ditinjau dari segi kehalalan maupun potensi ekonominya yang menjadikan surat berharga syariah negara (SBSN) memiliki kejelasan dalam berinvestasi. Pemerintah selaku penerbit surat  berharga  syariah  negara  (SBSN)  tidak  dibebankan  dengan utang  melainkan  kerja  sama  dengan  investor  dengan  bagi  hasil sesuai  dengan  akad  yang  disepakati  di  awal  serta  penerbitannya hanya  untuk  proyek-proyek  produktif  dan  mengoptimalkan
20 Ibid, h. 98.
21 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan., h. 226.

## 116 Rina El Maza Haris Munandar
pemanfaatan barang milik negara serta menjadi salah satu sumber keuangan  negara. 22
Kelebihan  dari  surat  utang  negara  (SUN)  dapat  membantu APBN  dan  menutup  kekurangan  jangka  pendek 23 .  Serta  surat berharga  syariah  negara  (SBSN)  yang  bersifat  kehati-hatian  serta terhindar  dari gharar dan  lebih  selektif  di  mana  perusahaan  yang ingin  menerbitkannya  harus  lebih  dominan  pada  modalnya  dari pada utang perusahaan, hal ini yang memberikan kenyamana dan keamanan kepada masyarakat dalam berinvestasi serta penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) merupakan bagian manajemen risiko yang dilakukan perusahaan. 24
Kekurangan Surat Utang Negara (SUN) Dengan Surat Berharga 6.
Syariah Negara (SBSN)
Kekurangan  surat  utang  negara  (SUN)  yaitu  investor  yang membeli Surat Utang Negara (SUN) akan mendapatkan keuntungan berupa bunga sebagai kompensasi dari dana yang mereka keluarkan untuk  memberikan  pinjaman  melalui  bukti  kepemilikan  surat berharga, namun mengambil manfaat atau keuntungan dari transaksi utang piutang secara hukum haram hukumnya. Serta menyebabkan pemerintah  sebagai  pihak  yang  menerbitkan  surat  berharga  harus menanggung  utang  dan  bunga  sebagai  kompensasi.  Penerbitan surat utang negara (SUN) tersebut membebani anggaran serta beban yang  bersifat  tetap.  Beban  keuangan  pemerintah  akan  bertambah apabila  surat  utang  yang  diterbitkan  bukan  untuk  membiayai proyek-proyek  produktif,  serta  tidak  adanya  aset  yang  mendasari sehingga menjadikannya gharar. 25 Surat utang negara (SUN) adalah jenis  investasi  yang  bersifat  bebas  sehingga  tidak  memberikan kemaslahatan dan tidak menguatkan aqidah serta moral. 26
22 Muhammad Nafik, Bursa Efek., h. 272. 23 Eduardus Tandelilin, Portofolio dan., h. 254. 24 Irham Fahmi, Rahasi Saham., h. 181. 25 Muhamad Nafik, Bursa Efek., h. 271. 26 Indah Yuliana, Investasi Produk., h. 21.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 1
Persamaan Surat Utang Negara (SUN) Dengan Surat Berharga 7.

## Syariah Negara (SBSN)
Dari  kesamaan  surat  utang  negara  (SUN)  dengan  surat berharga  syariah  negara  (SBSN)  dapat  dilihat  dari  penggunaan dananya,  dimana  surat  berharga  syariah  Negara  (SBSN)  dan surat  utang  negara  (SUN)  sama-sama  digunakan  untuk  sumber pembiayaan  APBN,  termasuk  pembiayaan  proyek  pemerintah. Tidak hanya itu saja, surat berharga syariah negara (SBSN) dan surat utang  negara  (SUN)  memiliki  kesamaan  dari  Penerbitnya  dimana surat  utang  negara  (SUN)  maupun  surat  berharga  syariah  negara (SBSN)sama-sama diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi. Dari metode  penerbitannyapun  surat  utang  negara  (SUN)dengan  surat berharga  syariah  negara  (SBSN)  sama-sama  dengan  cara  lelang, bookbuilding dan private placement, serta sama-sama menjadi potensi pembiayaan  untuk  mengurangi  beban  dan  risiko  keuangan  bagi Negara dimasa  mendatang. 27
Surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN)  sama-sama  memiliki  persentase  imbalan  yang  lebih  besar dari pada perbankan. Surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) bila terjadi moral hazard dari pihak penerbit maka  investor  berhak  membatalkannya  dengan  meminta  semua investasinya dan secara potensial dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar Negeri yang sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. 28
Dari  kedua  investasi  surat  utang  negara  maupun  surat berharga  syariah  negara  sama-sama  mempunyai  bentuk  riil dari  investasi  tersebut  yaitu  seperti  sekolah,  jalan  raya,  rumah sakit,  universitas.

## Surat Utang Negara (SUN) dan  Surat Berharga Syariah Negara
8.
(SBSN) Dalam Bingkai Ekonomi Syariah
Ekonomi  syariah  adalah  ilmu  ekonomi  yang  berdasarkan nilai atau ajaran Islam dan suatu sistem yang menyangkut kegiatan
27 http://www.bappenas.go.id. Diunduh pada 2002.
28 Jugianto Hartono, Teori Portofolio., h. 158.

## 118 Rina El Maza Haris Munandar
ekonomi  dalam  suatu  masyarakat  atau  Negara  dan  ekonomi syariah  juga  sebagai  suatu  prilaku  individu  muslim  dalam  setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga Agama, jiwa, akal, dan  harta.
Ekonomi  syariah  muncul  karena  sumber  hukum  yang mendasarinya  yaitu  Al-qur’an  dan  Hadits.  Dari  sumber  hukum tersebut memberikan perbedaan antara investasi konvensional dan investasi  syariah,  dimana  surat  utang  negara  (SUN)  adalah  jenis investasi yang berlandaskan ekonomi kapitalis yang menggunakan sistem bunga dan sudah jelas haram bagi umat muslim. 29
Dalam Ekonomi Islam terdapat prinsi-prinsip yang menjadi landasan  untuk  melakukan  aktivitas  yang  sesuai  syariah,  dan  ada lima  prinsip  dalam  ekonomi  Islam  yaitu tauhid (keimanan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah),  dan ma’ad (hasil). Prinsip-prinsip yang terdapat dalam ekonomi syariah, surat berharga obligasi sudah jelas bentuk investasi yang tidak dibolehkan untuk  umat  muslim,  dikarenakan  obligasi  tidak  memiliki  nilai ketauhidan dimana investasi tersebut menggunakan bunga dan akan membawa umat muslim pada dosa yang harus mereka pertanggung jawabkan kelak.
Keadilan  obligasi  pun  tidak  mengindahkannya  dengan melakukan  investasi  yang  tidak  memiliki  aset  yag  mendasari  dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan riba, dimana pemerintah atau  perusahaan  yang  menerbitkan  menzalimi  diri  sendiri  serta para  investor  muslim.  Prinsip nubbuwah (kenabian)  dimana  Allah memerintah umat muslim untuk mencontoh manusia paling mulia utusan-NYA yaitu Rosulullah SAW, salah satunya sifatnya ialah jujur dan amanah, obligasi yang bersifat konvensional disini alat investasi pemerintah  untuk  masyarakatnya,  namun  pemerintah  tidak  jujur dan  amanah  dimana  melakukan  aktivitas  investasi  yang  dilarang Islam dengan menggunakan riba, tidak adanya aset yang mendasari dan dana investor yang digunakan Negara bersifat bebas.
Prinsip  selanjutnya  ialah  khilafah,  setiap  manusia  adalah seorang  pemimpin  dimana  akan  diminta  pertanggungjawabnya kelak  diakhirat.  Peran  pemerintah  sangat  penting  dimana pemerintah  harus  menjamin  perekonomian  harus  sesuai  dengan ajaran Islam, namun dalam obligasi pemerintah tidak menjalankan perannya sebagai khilafah untuk mesyarakatnya dimana pemerintah menjalankan dan menerapkan sistem ekonomi konvensional dengan dana  obligasi  yang  dapat  digunakan  dalam  bidang  halal  maupun haram, tidak adanya kejelasan aset yang mendasari, pembagian hasil yang mengunakan sistem bunga dan sudah pasti riba.
Dan yang terakhir ialah ma’ad (hasil), setiap tindakan ekonomi yang  dilakukan  seseorang  akan  menuai  hasil.  Namun  dalam ekonomi Islam hanya mengenal usaha yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Tidak hanya baik namun harus halal. Obligasi adalah investasi yang baik karena menghasilkan dan manusia mau melalukan  aktifitas  ekonomi,  namun  obligasi  disini  mendapatkan hasil  yang  haram  yang  membuat  obligasi  menjadi  haram  untuk dilakukan untuk umat muslim. 30
Surat  utang  negara  (SUN)  merupakan  instrument  investasi yang haram, karena bersifat bebas dan objek yang ditransaksikannya bisa  juga  dilarang  walaupun  akadnya  sah.  Seperti  Negara mengeluarkan  surat  utang  Negara  (SUN)  untuk  proyek  minuman keras, tempat hiburan malam dan lainnya, hal ini termasuk dalam haram  berupa  zatnya.  Tidak  hanya  berupa  zatnya,  surat  utang negara  (SUN)  pun  haram  dalam  melanggar  prinsip la  tazhlimuna wa la Tuzhlamun yakni jangan menzalimi dan dizalimi. Ini termasuk dikarenakan  Negara  menzalimi  diri  sendiri  dan  menzalimi  para investor. return yang menggunakan bunga yang bersifat riba serta tidak adanya aset yang mendasari,
Bunga  dan time  value  of  money, definisi  ini  tidak  akurat karena  setiap  investasi  selalu  mempunyai  kemungkinan  untuk mendapat return positif, negativ atau nol dan setiap investasi selalu ada  probabiliti,  adanya  probabiliti  inilah  yang  menimbulkan

## 120 Rina El Maza Haris Munandar
ketidakpastian. Dalam ekonomi konvensional ketidakpastian return dikonversi menjadi suatu kepastian.
Surat  utang  negara  (SUN)  juga  termasuk  dalam  kebijakan fiskal pemerintah dengan membiayai pengeluaran dengan meminjam dari masyarakat dan menjadi salah satu kebijakan perusahaan agar bisa mendapatkan dana tanpa harus berhutang melalui perbankkan dengan  menerbitkan  obligasi. 31 Dalam  ekonomi  syariahpun  harus memiliki  etika  dan  obligasi  tidak  memberikan  kemaslahatan, investasinya  bebas  dan  bisa  dalam  usaha  yang  haram  dan  pasti produknya tidak menguatkan aqidah dan moral.
Obligasi  yang  menggunakan  sistem  riba  dan  melakukan spekulasi, hal tersebut yang dapat merugikan masyarakat luas dan norma obligasi menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan. 32
Dalam  obligasi  tidak  adanya  transparan  yang  membuat  investasi ini bisa bergerak dalam bidang usaha yang haram dan halal, tidak memiliki  risiko  yang  seharusnya  segala  bentuk  kegiatan  ekonomi memiliki  risiko  dan  bersifat  spekulatif,  oleh  karena  itu  dalam ekonomi syariah obligasi merupakan instrument yang diharamkan dan obligasi merupakan instrument utang piutang dengan bunga. 33
Obligasi merupakan sarana untuk mendapatkan modal dari masyarakat dan pemodal asing atau utang jangka panjang. Obligasi dapat  dialihkan,  yaitu  obligasi  yang  menggunakan  nama  dapat dialihkan dengan syarat dan prosedur, sedangkan obligasi yang tidak memiliki  nama  pemiliknya  dapat  dialihkan  dengan  mudah.  Tidak hanya  itu  saja  obligasi  juga  ada  yang  memiliki  jaminan  dan  tidak menggunakan  jaminan  dengan  hanya  menggunakan  kepercayaan seperti obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Dalam  ekonomi  syariah  ada  tiga  kunci  konsepsional  yaitu kesejahteraan, sumber-sumber daya, partisipasi dan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi serta kesejahteraan spiritual. Hal ini lah yang
31 Irham Fahmi, Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal, (Jakarta:
Mitra Wacana Media, 2014), h. 413.
32 Indah Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah, (Malang: Maliki Pers, 2010), h. 20.
33 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 191.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 1
membuat surat utang negara (SUN) atau obligasi sebagai instrument investasi yang tidak transparan dikarenakan tidak adanya sumber daya yang menjadi aset yang mendasari serta hanya mendapatkan kesejahteraan  ekonomi. 34 Selain  itu  ada  beberapa  syarat  dalam obligasi, yang tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Seperti syarat untuk  mencapai  kesejahteraan  ekonomi  harus  anti  riba,  dalam syarat  untuk  mencapai  kesejahteraan  kultural  tidak  menjual  atau menkonsumsi  minuman  keras,  dan  syarat  mencapai  kesejahteraan politik yaitu berdasarkan niat berjuang dijalan Allah.
Surat  utang  negara  (SUN)  atau  obligasi  tidak  memenuhi prinsip  sumber  ilmu  ekonomi  syariah  seperti  obligasi  tidak menggunakan  prinsip  Al-Quran,  Sunnah  Rosul,  hukum  Islam. Serta hukum yang mengatur dan mengawasi berbeda dimana surat utang negara (SUN) atau obligasi menggunakan peraturan Undang- undang dan kementerian keuangan, surat utang negara (SUN) atau termasuk dalam kegiatan ekonomi makro yang melibatkan Negara, swasta dan dana dari masyarakat. 35
Sumber  daya  alam  dalam  ekonomi  syariah  mengutamakan keseimbangan,  dikarenakan  sumber  daya  alam  yang  berasal  dari Allah merupakan kebutuhan untuk manusia. Ini diartikan sebagai adanya keseimbangan antara utang Negara dan pendapatan Negara agar  tidak  terjadi  risiko  gagal  bayar  dikarenakan  hutang  Negara yang lebih besar dari pada pendapatan. Seperti yang sudah diketahui bahwa surat utang negara (SUN) adalah instrument investasi dalam bentuk utang piutang. 36
Dalam ekonomi syariah mencapai kepuasan dalam kebutuhan jasmani dan rohani sangat dianjurkan, tidak hanya untuk diri sendiri maupun  untuk  masyarakat.  Hak  milik  relatif  perseorangan  diakui sebagai  usaha  dan  kerja  secara  halal  harus  digunakan  untuk  hal- hal yang halal pula. Hal ini tidak terdapat pada surat utang negara (SUN)  karena  surat  utang  negara  (SUN)  hanya  mementingkan
34 H. Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 58.
35 Ibid, h. 62.
36 Ibid, h. 61.

## 122 Rina El Maza Haris Munandar
kebutuhan jasmani dan hak milik perseorangan dari usaha halal dan dapat digunakan untuk hal-hal yang haram. 37
Secara  epistemologis  ekonomi  syariah  berasal  dari  agama Islam sehingga pemikiran ekonomi Islam langsung bersumber dari Allah S.W.T, selain itu juga ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengatur manusia tidak hanya didunia melainkan diakhirat.  Dari  aspek  normatif  apa  yang  harus  dilakukan  atau dihindari bukan semata-mata dilihat dari aspek efisiensi sebagaimana dikenal dalam ekonomi konvensional yang menjadi kiblat dari surat utang  negara  (SUN),  melainkan  apa  yang  dikerjakan  didunia  juga menghasilkan imbalan di akhirat. 38
Surat  utang  negara  (SUN)  menggunakan  sistem  ekonomi konvensional yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrument profitnya. Hal ini berbanding terbalik dangan sistem ekonomi syariah dimana  instrument  profitnya,  yaitu  sistem  bagi  hasil  atau  sistem pembiayaan  lainnya. 39 Ekonomi  syariah  memiliki  nilai-nilai  yang berfokus kepada amar ma’ruf dan nahi mungkar, karena itu ekonomi syariah memiliki empat sudut pandang yaitu ekonomi Ilahiyah yang mengandung arti dalam mencari rizki harus sesuai syariah, ekonomi akhlak  yaitu  menguntungkan  dengan  mempedulikan  orang  lain, ekonomi kemanusiaan dimana manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi, dan yang terakhir ekonomi keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati. 40
Adapun  Surat  berharga  syariah  negara  (SBSN)  merupakan investasi yang sesuai syariah dan menerapkan Prinsip-prinsip yang terdapat pada ekonomi syariah. Dari kelima prinsip tersebut yaitu tauhid (keimanan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan ma’ad (hasil), obligasi syariah menerapkan prinsip tersebut dengan diawasi langsung oleh DSN-MUI. Obligasi syariah adalah bentuk investasi yang pembagian hasilnya menggunakan bagi
37 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.50.
38 Ibid, h. 51.
39 Ahmad Roziq dan M. Mufti Mubarok, Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah, (Surabaya: Dinar Media, 2012), h. 3. 40 Ibid, h. 15.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 1
hasil,  adanya  aset  yang  mendasari  sehingga  bentuk  dari  investasi tersebut  jelas  tidak  adanya  unsur  maysir  dan  riba,  dana  dari  para investor digunakan untuk proyek-proyek yang produktif. 41
Surat  berharga  syariah  Negara  (SBSN)  diperjualbelikan dipasar  modal  syariah  dengan  prinsip  yang  sudah  sesuai  dengan Al-Quran dan Hadist. 42 Ketentuan lain pada surat berharga syariah negara (SBSN) dapat dicantumkan seperti identitas pemegang sukuk , pembatasan-pembatasan  atas  tindakan  hukum  yang  dilakukan penerbit. Surat berharga syariah Negara (SBSN) pun memiliki nama sesuai dengan jangka waktu seperti obligasi yang memiliki jangka waktu. 43 Untuk  jangka  waktunya  SBSN  memiliki  jangka  waktu panjang  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dikeluarkan  emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar  pendapatan  kepada  pemegang  obligasi  syariah  berupa bagi  hasil  atau  margin  atau  fee,  serta  membayar  kembali  dana obligasi  pada  saat  jatuh  tempo.  Hal  ini  sesuai  dengan  fatwa  DSN No.32/DSN-MUI/IX/2002. 44
Syarat penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) yaitu meliputi  aktivitas  yang  halal  dan  peringkat investment  grade atau memiliki fundamental keuangan yang kuat. Dalam ekonomi syariah syarat  dan  prinsip  surat  berharga  syariah  negara  (SBSN)  sudah sesuai. 45 Dalam Islam, motif aktivitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang  tentu  ada  batasnya,  meskipun bersifat  dinamis  sesuai  tingkat  ekonomi  masyarakat  pada  saat  itu, tidak hanya itu saja ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada materi namun harus ada yang bersifat abstrak seperti amal. 46
Surat berharga syariah negara (SBSN) sendiri surat berharga jangka  panjang  yang  memiliki  nilai-nilai  yang  terdapat  pada  nilai- nilai ekonomi syariah seperti materi dan amal, karena surat berharga syariah negara (SBSN) bentuk kerja sama Negara dengan masyarakat.
41 http://www.repository.uin-suska.ac.iddiunduh pada 2014. 42 Ibid, h. 95. 43 Ibid, h. 100.
44 Ibid, h. 101.
45 Ibid, h. 102.
46 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Grafindo, 2013), h.6.

## 124 Rina El Maza Haris Munandar
Namun  dana  dari  masyarakat  tidak  digunakan  semena-mena melainkan dana tersebut digunakan untuk aktifitas halal, memiliki aset yang mendasari. Sehingga masyarakat selaku peminjam dana kepada pemerintah  mendapatkan  fee  bentuk  materi  dan  pengembangan usaha  halal  dalam  bentuk  amal  seperti  yang  tertera  pada  aktivitas ekonomi  syariah.
Surat  berharga  syariah  negara  (SBSN)  dalam  menguatkan landasan  hukum  agar  memberikan  kenyamanan  bagi  para  investor DSN-MUI mengeluarkan hukum yang termaktub dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.32/DSN-MUI/IV/2006 tentang obligasi. Fatwa ini  memberikan  kenyamanan  dan  keamanan  kepada  masyarakat dalam berinvestasi dalam surat berharga syariah Negara atau sukuk . 47

## Kesimpulan
C.
Surat utang Negara dan surat berharga syariah Negara keduanya merupakan instrument keuangan yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam membiayai kebutuhan pemerintah. Surat utang Negara memiliki beberapa  macam  salah  satunya  adalah  obligasi.  Kompensasi  yang diberikan dalam obligasi dalam bentuk bunga. Adapun surat berharga syariah Negara merupakan instrument  syariah
Surat  utang  Negara  dan  surat  berharga  syariah  dalam penerbitannya terdapat perbedaan dimana surat utang Negara bentuk investasi yang bebas dan memiliki landasan hukum dari Negara, surat utang Negara tidak ada underlaying asetnya, dan fee yang diberikan pada investor  berbentuk  bunga.  Surat  berharga  syariah  Negara  memiliki underlaying  asset ,  investasi  yang  bergerak  dalam  bidang  yang  halal, memiliki landasan hukum Negara serta diawasi oleh DSN-MUI.
Surat berharga syariah Negara tidak lepas dari prinsip-prinsip syariah yaitu meliputi keimanan, keadilan, kenabian, pemerintah, dan hasil. Hal inilah yang membuat surat berharga syariah Negara dalam penerbitannya harus menggunakan aset yang mendasari sehingga fee yang diberikan pada investor berupa bagi hasil atau tergantung akad yang telah digunakan.
47 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 229.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 1

## DAfTAR PUSTAKA
Abdul Manan, HukumEkonomi Syariah: DalamPerspektifKewenanganPeradilan Agama , Jakarta, Kencana, 2012.
Ahmad Mujahidin, Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
Ahmad Roziq dan M. Mufti Mubarok, Buku Cerdas Investasi dan  Transaksi  Syariah, (Surabaya:  Dinar  Media, 2012)
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Grafindo, 2013) EduardusTandelilin, Portofolio  dan  InvestasiTeori  dan Aplikasi, (Yogyakarta: Kanisius, 2010) Himpunan Fatwa MUI, No 1 tahun 2004 tentang Bunga Indah Yuliana, Investasi Produk Keuangan Syariah, (Malang: Maliki Pers, 2010) Irham Fahmi, Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) Juhaya  S.  Pradja, Ekonomi  Syariah, (Bandung:  Pustaka
Setia, 2012) Jogiyanto
Hartono, TeoriPortofolio dan AnalisisInvestasiedisiketujuh ,  Yogyakarta,  BPFE-
Yogyakarta, 2012
M.  Nur  Rianto  Al  Arif, Lembaga  Keuangan  Syariah,
(Bandung: Pustaka Setia, 2012)
Martalena  dan  Maya  Malinda, Pengantar  Pasar  Modal  di DesainUntukMempelajari Pasar Modal Dengan Mudah
dan Praktis, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011)
Muhammad Nafik, Bursa Efek dan Investasi Syariah, Jakarta, Serambi, 2009.

## 126 Rina El Maza Haris Munandar
Muhammad  Nizarul  Alim, Muhasabah  Keuangan  Syariah, (Solo: Aqwam, 2011) Nurul  Huda  dan  Mohamad  Heykal, Lembaga  Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010) Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, Jakarta, KencanaPrenada Media Group, 2008.
Suhrawardi  K.  Lubis  dan  Farid  Wajdi, Hukum  Ekonomi
Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
Zamir  Iqbal  dan  Abbas  Mirakhor, Pengantar  Keuangan Islam: Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2008)
http://www.bappenas.go.id. http://www.bi.go.id. http://www.bpk.go.id http://www.djppr.kemenkeu.go.id. http://www.repositori.uinbanten.ac.id http://www.repository.uin-suska.ac.id