DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 08 Februari 2024, Revised: 05 Maret 2024, Publish: 20 Maret 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut (Studi Tentang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Mekarsari Tahun 2023)
Nazla Rafilah Wudianto 1* , Tomi Setiawan 2
1 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia, nazla20002@mail.unpad.ac.id
2 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia, Tomi.setiawan@unpad.ac.id
* Corresponding Author: nazla20002@mail.unpad.ac.id
Abstract: This  research  aims  to  analyze  and  evaluate  the  implementation  of  participatory development planning in Mekarsari Village, Cikajang District, Garut Regency, especially in the context of infrastructure development planning. The research method used is qualitative research  with  a  case  study  approach.  Data  was  collected  through  in-depth  interviews, participatory  observation,  and  analysis  of  documents  related  to  development  planning.  The research  results  show  that  Mekarsari  Village  has  implemented  participatory  development planning  by  actively  involving  community  participation  in  the  decision-making  process regarding  village  infrastructure  development.  Participatory  steps  such  as  village  meetings, group  discussions,  and  other  participatory  activities  have  become  an  integral  part  of  the planning  process.  However,  there  are  several  obstacles  such  as  a  lack  of  public understanding  of  the  importance  of  participation,  and  technical  obstacles  in  implementing development plans. This research provides recommendations for increasing the effectiveness of participatory development planning in Mekarsari Village. These recommendations include efforts to increase community understanding about participation in development, more active involvement  of  the  village  government,  and  increased  coordination  between  relevant stakeholders.  In  conclusion,  participatory  development  planning  in  Mekarsari  Village  has great  potential  to  improve  the  quality  of  village  infrastructure  development,  but  further efforts are needed to overcome existing obstacles.
Keyword: Participatory Planning, Development Deliberation, Village Infrastructure.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengevaluasi  implementasi perencanaan  pembangunan  partisipatif  di  Desa  Mekarsari,  Kecamatan  Cikajang,  Kabupaten Garut, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan infrastruktur. Metode penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Data dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam,  observasi  partisipatif,  dan  analisis  dokumen
terkait  perencanaan  pembangunan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Desa  Mekarsari telah menerapkan perencanaan pembangunan partisipatif dengan melibatkan aktif partisipasi masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  pembangunan  infrastruktur  desa. Langkah-langkah  partisipatif  seperti  musyawarah  desa,  diskusi  kelompok,  dan  kegiatan partisipatif  lainnya  telah  menjadi  bagian  integral  dari  proses  perencanaan.  Namun,  terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi, dan kendala  teknis  dalam  pelaksanaan  rencana  pembangunan.  Penelitian  ini  memberikan rekomendasi untuk  meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari.  Rekomendasi  tersebut  meliputi  upaya  peningkatan  pemahaman  masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, pelibatan lebih aktif dari pihak pemerintah desa, dan peningkatan koordinasi antarstakeholder terkait. Kesimpulannya, perencanaan pembangunan partisipatif  di  Desa  Mekarsari  memiliki  potensi  besar  untuk  meningkatkan  kualitas pembangunan  infrastruktur  desa,  namun  diperlukan  upaya  lebih  lanjut  untuk  mengatasi kendala-kendala yang ada.
Kata Kunci: Perencanaan Partisipatif, Musyawarah Pembangunan, Infrastruktur Desa

## PENDAHULUAN
Desa Mekarsari, yang terletak di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, menjadi fokus penelitian  ini  dalam  rangka  menggali  lebih  dalam  mengenai  perencanaan  pembangunan partisipatif,  khususnya  dalam  konteks  pengembangan  infrastruktur  desa.  Perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa  setiap  aspek  pembangunan  benar-benar  mencerminkan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat  setempat.  Desa  Mekarsari  diidentifikasi  sebagai  objek  penelitian  karena perencanaan  pembangunan  partisipatif  di  dalamnya  belum  mencapai  optimalitas,  terutama terlihat  dalam  pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  tingkat desa.
Musrenbang  merupakan  salah  satu  tahap  penting  dalam  proses  perencanaan pembangunan  partisipatif  di  tingkat  desa.  Dalam  konteks  Desa  Mekarsari,  terdapat  kendala terkait keterlibatan stakeholders yang belum optimal, terutama dalam memastikan partisipasi aktif  mereka  dalam  proses  perumusan  kebijakan  pembangunan.  Selain  itu,  keterbatasan pengetahuan  formal  dan  felt  needs  yang  dimiliki  oleh  perwakilan  masyarakat  juga  menjadi perhatian,  mengingat  kedua  aspek  tersebut  memiliki  peran  sentral  dalam  memastikan kesesuaian rencana pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengevaluasi  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kurangnya  optimalitas  perencanaan  pembangunan  partisipatif  di  Desa Mekarsari,  dengan  fokus  pada  pengembangan  infrastruktur  desa dalam  tahun  2023.  Dengan merinci  aspek-aspek  seperti  peran  aktor  (pelaku),  pengetahuan  (knowledge),  dan  ruang (spaces)  dalam  proses  perencanaan,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan yang  mendalam  mengenai  hambatan  dan  potensi  solusi  untuk  meningkatkan  efektivitas perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa.
Melalui penerapan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data seperti studi kepustakaan, observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi, penelitian ini berupaya menggambarkan  kondisi  aktual  serta  dinamika yang terjadi dalam  pelaksanaan perencanaan  pembangunan  partisipatif  di  Desa  Mekarsari.  Temuan  dan  rekomendasi  dari penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  signifikan  dalam  pengembangan praktik  perencanaan  pembangunan  partisipatif,  tidak  hanya  bagi  Desa  Mekarsari  tetapi  juga sebagai sumbangan bagi pemahaman teoritis dan praktis di tingkat lebih luas.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  pendekatan  kualitatif deskriptif.  Penelitian  dilakukan  di  Desa  Mekarsari,  Kecamatan  Cikajang,  Kabupaten  Garut, dengan  fokus  pada  perencanaan pembangunan partisipatif, khususnya dalam  pengembangan infrastruktur  desa.  Lokasi  penelitian  dipilih  karena  adanya  indikasi  bahwa  perencanaan pembangunan partisipatif di desa tersebut belum mencapai tingkat optimal, terutama terlihat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  berbagai  teknik,  termasuk  studi  kepustakaan untuk  memahami  dasar  konsep  perencanaan  partisipatif  dan  infrastruktur  desa,  serta  teori- teori  terkait.  Metode  observasi  dilakukan  secara  langsung  pada  kegiatan  Musrenbang  dan situasi  terkait  di  Desa  Mekarsari.  Wawancara  mendalam  dilakukan  dengan  berbagai  pihak yang  terlibat,  seperti  perwakilan  masyarakat,  tokoh  desa,  pemerintah  desa,  fasilitator musrenbang,  dan  stakeholders  terkait.  Studi  dokumentasi  melibatkan  analisis  dokumen perencanaan desa, notulensi Musrenbang, dan kebijakan terkait.
Teknik  purposive  sampling  digunakan  untuk  memilih  informan  berdasarkan  kriteria tertentu,  seperti perwakilan masyarakat  yang terlibat  dalam  Musrenbang,  tokoh  masyarakat, pemerintah desa, dan fasilitator musrenbang. Analisis data dilakukan secara induktif dengan pendekatan  tematik,  melibatkan  proses  coding  untuk  mengidentifikasi  pola,  tema,  dan hubungan antarinformasi.
Dalam  menjalankan  penelitian  ini,  etika  penelitian  dijaga  dengan  memastikan persetujuan  dan  partisipasi  sukarela  dari  informan.  Kerahasiaan  data  dijaga,  dan  keinginan informan  yang  tidak  ingin  diidentifikasi  dihormati.  Metode  penelitian  ini  diharapkan memberikan  gambaran  yang  komprehensif  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kurangnya  optimalitas  perencanaan  pembangunan  partisipatif  di  Desa  Mekarsari,  terutama dalam konteks pengembangan infrastruktur desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menyoroti  berbagai  aspek  yang mempengaruhi  kurangnya  optimalitas perencanaan  pembangunan  partisipatif  di  Desa  Mekarsari,  Kecamatan  Cikajang,  Kabupaten Garut.  Analisis  data  menunjukkan  bahwa  proses  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang) di desa tersebut masih menghadapi tantangan dalam mencapai partisipasi aktif dari seluruh stakeholders. Meskipun kegiatan ini seharusnya menjadi platform inklusif untuk menghimpun aspirasi masyarakat, terdapat kelompok stakeholders yang belum terlibat secara optimal, menciptakan kesenjangan dalam representasi masyarakat desa.
Pada tahap pra-Musrenbang, ditemukan bahwa pengetahuan formal dan felt needs yang dimiliki  oleh  perwakilan  masyarakat  masih  perlu  ditingkatkan.  Beberapa  informan menunjukkan  kurangnya  pemahaman  mengenai  rencana  pembangunan  desa  dan  urgensi infrastruktur  tertentu.  Hal  ini  dapat  mempengaruhi  kualitas  masukan  yang  diberikan  dalam proses perumusan kebijakan pembangunan.
Selanjutnya,  teknik  perumusan  usulan  prioritas  dengan  sistem  voting  pada  tahap  pra- Musrenbang memunculkan keterbatasan dalam memperhitungkan kepentingan minoritas atau kebutuhan  khusus  yang  mungkin  tidak  terwakili  dengan  baik.  Hasil  voting  dapat mencerminkan  mayoritas,  namun  ada  potensi  mengesampingkan  suara  minoritas  yang mungkin memiliki pandangan atau kebutuhan yang berbeda.
Temuan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perlu adanya upaya meningkatkan keterlibatan  aktif  semua  stakeholders  dalam  Musrenbang  untuk  memastikan  representasi yang lebih merata. Sosialisasi yang lebih intensif dari pihak Bappeda Kota Bandung tentang peraturan, prosedur, dan tahapan Musrenbang hingga tingkat RT di Desa Mekarsari menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.
Peningkatan  pengetahuan  masyarakat  mengenai  rencana  pembangunan  desa  perlu diperkuat melalui pendekatan edukatif dan penyuluhan. Diperlukan strategi komunikasi yang lebih  efektif  untuk  menyampaikan  informasi  terkait  prioritas  pembangunan  dan  urgensi infrastruktur tertentu agar masyarakat dapat memberikan kontribusi yang lebih informasional dan bermakna.
Terakhir,  mengenai  teknik  perumusan  usulan  prioritas,  perlu  dipertimbangkan  metode yang  lebih  inklusif  dan  memperhitungkan  keberagaman  pandangan  masyarakat.  Proses  ini dapat  melibatkan  dialog  lebih  lanjut,  diskusi  kelompok,  atau  metode  lain  yang memungkinkan  seluruh  pandangan  masyarakat  didengar  dan  dipertimbangkan.  Melalui pembahasan  ini,  diharapkan  dapat  merumuskan  rekomendasi  dan  strategi  yang  dapat meningkatkan  efektivitas  perencanaan  pembangunan  partisipatif  di  Desa  Mekarsari,  dan sekaligus  memberikan  wawasan  konstruktif  untuk  pengembangan  infrastruktur  desa  secara lebih inklusif.
Banyaknya  usulan  yang  diajukan  RT/RW  yang  tidak  diakomodir  di  Desa  Mekarsari Kecamatan  Cikajang  Kabupaten  Garut  karena  kesalahan  yang  sifatnya  administratif,  usulan tidak  rinci  ataupun  tidak  jelas,  perkiraan  biaya  yang  dibutuhkan  yang  tidak  jelas,  salahnya SKPD  yang  dituju,  pada  dasarnya  dipengaruhi  oleh  rendahnya  pemahaman  maupun pengetahuan  ketua  RT  dan  RW  di  Desa  Mekarsari  mengenai  bagaimana  seharusnya perencanaan tersebut dirumuskan, disusun dan dilakukan.
Disamping itu, penulis juga melihat kalau dalam penentuan skala prioritas usulan yang diajukan  harus  disesuaikan  dengan  keterangan  dari  sifat  dan  kondisi  rencana  kegiatan pembangunan.  Kepekaan,  pengetahuan  dan  pemahaman  dari  ketua  RW  dan  RT  mengenai kondisi  wilayah  maupun  isu  serta  permasalahan  yang  timbul  di  masyarakat  sangatlah diperlukan. Maka dari itu, pada tahap pra-Musrenbang keterlibatan warga sangatlah penting. Sayangnya, selain  tidak dilibatkannya warga dalam pra-Musrenbang oleh ketua RT ataupun RW,  pada  tahap  ini  ketua  RW  memiliki  pandangan  bahwa  semakin  banyak  usulan  yang diajukan,  maka  semakin  besar  peluang  usulan  yang  diajukan  olehnya  akan  diakomodir. Dalam  menentukan  usulan  skala  prioritas,  ketua  RW  melakukan  dengan  cara  voting  bukan mengedepankan musyawarah atau dialog dengan warga maupun RT.
Tindakan  yang  cenderung  dilakukan  oleh  ketua  RT/RW  di  Desa  Mekarsari  tersebut tidak  dapat  terlepaskan  dari  pentingnya  sosialiasi  mengenai  mekanisme  dan  tahapan Musrenbang, ataupun petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis Musrenbang yang memang kurang optimal. Fakta di lapangan yang penulis temukan juga ternyata menunjukkan bahwa banyak  ketua  RT  dan  RW  yang  baru  menjabat  di  Desa  Mekarsari  sehingga  mereka  tidak mengerti proses perencanaan pembangunan dalam Musrenbang. Namun adanya perpindahan pemegang  jabatan  ketua  RW  ataupun  RT  di  Desa  Mekarsari  tidak  diperhatikan  atau mendapatkan perlakuan yang baik dalam hal pemberian pengetahuan terkait mekanisme dan tahapan Musrenbang, ataupun petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis Musrenbang yang memang kurang optimal oleh pihak pemerintah desa.
Berdasarkan pembahasan dan pemaparan mengenai pengetahuan (knowledge) dari para aktor yang terpilih terlibat dalam kegiatan Musrenbang Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut yang telah penulis uraikan, secara umum penulis melihat bahwa perwakilan masyarakat,  yaitu  ketua  RT  dan  ketua  RW  yang  baru  menjabat  serta  LKK,  yaitu  Karang Taruna di Desa Mekarsari mengalami lack of know how. Mereka tidak mengetahui peraturan, prosedur, mekanisme dan tahapan musrenbang, ataupun petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis  Musrenbang.  Hal  ini  terjadi  karena  sosialisasi  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Desa hanya  sampai  tingkat  RW.  Sedangkan  RT  dan  LKK  tidak  mendapatkan  sosialisasi  dari pemerintah  desa.  Ketua  RT  hanya  memperoleh  informasi  jadwal  Musrenbang  dan  usulan yang  akan  diajukan  saja  dari  Ketua  RW.  Namun,  warga  tidak  mendapatkan  sosialisasi
maupun  informasi  apapun  mengenai  peraturan,  prosedur,  mekanisme  dan  tahapan musrenbang, ataupun petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis Musrenbang.
Merujuk  pada  uraian  diatas  penulis  melihat  bahwa  pemahaman  maupun  pengetahuan mengenai  formal  knowledge  dan  felt  needs  dalam  Musrenbang  Desa  Mekarsari  cenderung lebih  dipahami  oleh  aktor,  seperti  Ketua  RW,  BPD,  dan  aparatur  Desa  Mekarsari  lainnya. Sedangkan  ketua  RT  dan  warga  cenderung  memiliki  pengetahuan  maupun  pemahaman mengenai  formal  knowledge  dan  felt  needs  dalam  rangkaian  proses  Musrenbang  desa  yang lebih terbatas.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menegaskan  bahwa  perencanaan  pembangunan partisipatif di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, menghadapi sejumlah hambatan  yang  perlu  segera  diatasi  untuk  mencapai  optimalitas.  Proses  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  masih  mengalami  kendala  dalam  mencapai partisipasi  aktif  dari  semua  stakeholders,  menciptakan  ketidakmerataan  dalam  representasi suara  masyarakat  desa.  Hal  ini  menunjukkan  perlunya  perbaikan  dalam  membangun kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa.
Ditemukan  pula  bahwa  pengetahuan  formal  dan  felt  needs  yang  dimiliki  oleh perwakilan  masyarakat  belum  sepenuhnya  memadai,  menciptakan  ketidaksetaraan  dalam kontribusi  dan  pemahaman  mereka  terhadap  rencana  pembangunan  desa.  Oleh  karena  itu, peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai rencana pembangunan desa perlu menjadi fokus perbaikan untuk meningkatkan partisipasi yang lebih bermakna.
Teknik  perumusan  usulan  prioritas  dengan  sistem  voting  juga  menunjukkan keterbatasan  dalam  merangkul  suara  minoritas,  menciptakan  potensi  pengesampingan kebutuhan  khusus  atau  pandangan  yang  mungkin  berbeda.  Oleh  karena  itu,  perlu  diadopsi teknik  perumusan  prioritas  yang  lebih  inklusif,  memperhitungkan  keragaman  pandangan masyarakat.
Dalam  konteks  ini,  direkomendasikan  adanya  upaya  yang  lebih  intensif  dalam sosialisasi  dan  edukasi  masyarakat  mengenai  proses  perencanaan  pembangunan  partisipatif, serta peningkatan kapasitas fasilitator musrenbang. Melalui upaya bersama, diharapkan Desa Mekarsari  dapat  mencapai  perencanaan  pembangunan  partisipatif  yang  lebih  efektif  dan inklusif,  menciptakan  pembangunan  yang  lebih  berkelanjutan  dan  sesuai  dengan  kebutuhan riil masyarakat. Kesimpulan ini menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan dan praktik perencanaan pembangunan partisipatif yang lebih baik di tingkat desa.

## REFERENSI
Adhy  Suhanda.  (2012).  Proses  perencanaan  Pembangunan  Partisipatif  di  Desa  Rahayu Kecamatan  Margaasih  Kabupaten  Bandung  (Studi  Tentang  Penyusunan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  Rahayu  Tahun  2007-2013)  (Skripsi). Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Padjadjaran . Aichael, M. B. (2007). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi . Jakarta: Universitas Indonesia. Aji Suseno, D. (2016). Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis UU Desa No. 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang . STIE Semarang. Arnstein,  S.  (1969).  A  ladder  of  citizen  participation. Journal  of  the  American  Institute  of Planners, 35 , 216-24. Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design:  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Campuran.  Diterjemahkan  oleh  Achmad  Fawaid  dan  Rianayati  Kusmini  Pancasari . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Cook,  B.  J.  (2007).  Woodrow  Wilson's  Ideas  About  Local  Government  Reform:  A  Regime Perspective  on  the  New  Push  for  Citizen  Engagement  in  Public  Administration.
Administration & Society, 39 (2), 294-314.
Indri  Noviani.  (2016).  Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif  di  Desa  Kutamandiri Kecamatan  Tanjungsari  Kabupaten  Sumedang  (Studi  Tentang  Penyusunan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  Kutamandiri  Tahun  2015-2021)  (Skripsi). Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran . Kartasasmita,  G.  (1997). Administrasi  Pembangunan:  Perkembangan,  Pemikiran,  dan Praktiknya di Indonesia . Jakarta: LP3ES. Nugroho, R., & Wirihatolo, R. R. (2011). Manajemen Perencanaan Pembangunan . Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nengsih, R. (2013). Perencanaan Pembangunan Jalan Mariwati-Jojogan . Unpad. McGee,  R.  (2002). The  International  Workshop  on  Participatory  Planning  Approaches  for Local Governance . Diakses dari www.partcipatoryplanning.org McGee, R. (2003). Legal Frameworks for Citizen Participation: Synthesis Report . Brighton, United  Kingdom:  Logo  Link  report,  Institute  for  Development  Studies,  University  of Sussex.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  54  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang  Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Rencana  Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  2015-2019.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.
Schmitter, P. C. (2002). Participation in Governance Arrangements: Is there any Reason to Expect  it  will  Achieve  Sustainable  and  Innovative  Policies  in  a  Multi-level  Context? Dalam J. Grote & B. Gbikpi (Eds.), Participatory Governance: Political and Societal Implications , Opladen: Leske + Budrich.
Siagian, S. P. (2008). Administrasi Pembangunan . Jakarta: PT. Bumi Aksara. Silalahi,  U.  (2007). Studi  tentang  Ilmu  Administrasi  Konsep,  Teori  dan  Dimensi .  Bandung: Sinar Baru.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.