JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 20, No. 1, Juli 2024 Website: http://ejournal.iba.ac.id/index.php/jemasi ISSN 1858-2702, e-ISSN 2684-8732

## DETERMINAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2015-2022
Susi Anggraeni 1 , Masfar Gazali 2
1 Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, Susianggraeni785@gmail.com
2 Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, masfar.gazali.@trisakti.ac.id
DOI: https://doi.org/10.35449/jemasi.v20i1.744

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji variabel-variabel yang diduga mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta selama periode pengamatan 8 tahun, yaitu dari  tahun  2015  hingga  tahun  2022.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder  yang  ditulis  atau  dipublikasi  oleh  instansi  daerah  yang  terlibat  dalam penelitian,  yaitu  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Bank  Indonesia  (BI)  dan  Badan  Koordinasi Penanaman  Modal  (BKPM).  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  linear berganda  menggunakan  skema  autoregressive.  Hasil  analisis  menjelaskan  bahwa  variabel Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  positif  pada  perolehan  pajak  daerah  di  Provinsi  DKI Jakarta, sedangkan variabel Inflasi, Investasi dan Tingkat suku bunga tidak berpengaruh pada Perolehan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta.
Kata  Kunci: Penerimaan  Pajak  Daerah;  Inflasi;  Pertumbuhan  Ekonomi;  Investasi  dan Tingkat Suku Bunga

## PENDAHULUAN
Dalam  usaha  menaikan  akuntabilitas  guna  menyelenggarakan  otonomi  daerah, pemerintah  memperoleh  dominan  kekuasaan  melalui  cakupan  retribusi  daerah  serta  pajak. Berhubungan pada pembagian kekuasaan itu sudah selaras pada  Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Selaku bagian dari pembangunan serta penyelenggaraan peran berkelanjutan di setiap daerah,  pemerintah  tentunya  membutuhkan  perolehan  penganggaran  yang  besar.  Salah  satu sumber pembiayaan yang digunakan bersumber melalui penerimaan pajak daerah. Kebutuhan akan  sumber  pembiayaan  ini  dititikberatkan  pada  daerah  sejak  diberlakukannya  peraturan terkait  dengan  otonomi  daerah.  Dengan  diberikannya  kebijakan  otonomi  kepada  setiap daerah,  memungkinkan  munculnya  kebijakan  terkait  yang  mampu  mengatur  atau  bahkan mengendalikan  perekonomian  daerahnya  dalam  skala  yang  lebih  besar,  realistis  dan bertanggung  jawab  serta  mampu  meningkatkan  efisiensi  dalam  rangka  daya  guna  hasil dengan  harapan  dapat  lebih  mudah  memenuhi  kebutuhan  daerah  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat luas di daerah yang bersangkutan (Mubarok, 2016).
Melalui  Latif Adam dalam Merdeka.com (2022), Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, memainkan  peran  penting  dalam  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  negara  serta memegang  status  sebagai  pusat  ekonomi  dan  keuangan  Indonesia  dengan  kontribusi  yang signifikan  di  berbagai  sektor.  Menurut  laporan,  dari  segi  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB),  Jakarta  berkontribusi  kisaran  15%  hingga  17%  melalui  PDB  Indonesia,  Jakarta menjadi kontribusi tertinggi bagi perekonomian negara. Besarnya kekuatan ekonomi Jakarta diamati melalui Income Per Capita Jakarta yang melampaui rata-rata nasional.

## Gambar 1. Data Penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta Tahun 2015-2022 Sumber: Jakarta.bps.go.id, 2023
Berdasarkan data pada Gambar 1, Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan realisasi penerimaan  pajak  tertinggi  di  Indonesia,  selalu  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2015 sampai  dengan  tahun  2020.  Maka  taraf  keterkaitan  Provinsi  DKI  Jakarta  pada  pemerintah pusat  menyusut  per  tahun.  Akan  tetapi,  pada  tahun  2021  penerimaan  pajak  DKI  Jakarta mengalami  penurunan  sebanyak  18,44%  dari  tahun  sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  penelitian ini  utama  dilaksanakan  untuk  mengamati  faktor-faktor  yang  mendampaki  kenaikan  dan penurunan penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun faktor yang peneliti ambil untuk  dilakukan  pengujian  ialah  inflasi,  pertumbuhan  ekonomi,  investasi,  dan  tingkat  suku bunga.
Faktor  yang pertama adalah inflasi. Menurut BPS, Inflasi menjadi salah satu indikator pengendalian ekonomi makro yang berdampak signifikan terhadap banyak indikator ekonomi lainnya,  maka  dari  itu  pemerintah  menggunakan  tingkat  inflasi  untuk  mengukur  laju pertumbuhan  ekonomi  dan  efektivitas  insentif  pajak.  Terjadinya  peningkatan  inflasi  akan berdampak buruk karena dapat mengubah pendapatan masyarakat yang berpenghasilan tetap dan memungkinkan memungut pajak lebih rendah dari sebelumnya.
Hasil  teori  selaras  dengan  pengkajian  yang  dilakukan  Arfah  et.  Al.  (2020)  dan  Ghina Umniati (2020), menjabarkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif, tetapi tidak sejalan dengan hasil pengkajian Kadafi et. Al. (2020) yang menerangkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Kota Samarinda.
Faktor  yang  kedua  adalah  pertumbuhan  ekonomi.  Menurut  Sarjono  et.  al.  (2018), besarnya  penerimaan  pajak  daerah  ditentukan  oleh  kondisi  ekonomi  di  sekitarnya,  karena semakin tinggi kegiatan ekonomi masyarakat maka semakin kuat pendapatan daerah, karena pajak daerah yang dibayar oleh masyarakat melalui kegiatan ekonominya.
Hasil  teori  selaras  pada  hasil  pengkajian  Nadhiroh  (2018),  mengatakan  jika  variabel PDRB  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  daerah. Berbeda  dengan  pengkajian  yang  dilaksanakan  Triastuti  dan  Pratomo  (2016),  menyebutkan
Rp- Rp10.000.000.000.000 Rp20.000.000.000.000 Rp30.000.000.000.000 Rp40.000.000.000.000 Rp50.000.000.000.000 Rp60.000.000.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
jika  PDRB  tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  disebabkan  karena  PDB maupun  PDRB  merupakan  tolak  ukur  yang  bersifat  global  dan  kurang  tepat  jika  dijadikan alat  ukur  pertumbuhan  ekonomi,  karena  belum  bisa  mencerminkan  kesejahteraan  penduduk yang sesungguhnya.
Faktor  yang  ketiga  adalah  investasi.  Sebagai  pusat  perekonomian  dan  pemerintahan, DKI  Jakarta  menjadi  magnet  tersendiri  bagi  investor  dalam  menanamkan  modal  dan berinvestasi, karena semua perangkat pemerintahan nasional, juga wakil negara asing berada di  DKI  Jakarta.  Investasi  menjadi  salah  satu  kontributor  terbesar  terhadap  perkembangan ekonomi  di  DKI  Jakarta  yang  berasal  baik  melalui  PMA  serta  PMDN  seiring  dengan  terus berlangsungnya  pembangunan  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN)  dan  proyek  strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pengkajian  Wulandari  dan  Budhi  (2021),  mengatakan  jika  variabel  investasi berpengaruh positif dan  signifikan terhadap PAD  yang berarti semakin  besar investasi  yang masuk  maka  semakin  besar  juga  PAD-nya,  hal  ini  disebabkan  investasi  yang  tepat  sasaran yang  digunakan  untuk  membangun  infrastruktur  dan  segala  hal  demi  menunjang kesejahteraan  masyarakat  sehingga  menambah  pemasukan  penerimaan  pajak  daerah.  Disisi lain hasil pengkajian Wadjaudje et. Al. (2018) dan Setiani, Widya Resti (2017) menyebutkan jika Investasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah,
Faktor  yang  terakhir  adalah  tingkat  suku  bunga.  Jika  suku  bunga  tinggi  maka masyarakat  cenderung  memilih  untuk  menabungkan  uang  mereka  di  bank,  disisi  lain  minat untuk berinvestasi semakin menurun. Sebaliknya, jika suku bunga menurun maka masyarakat cenderung menginvestasikan uang mereka dengan memulai bisnis atau aktivitas lainnya yang bisa menaikkan pendapatan pajak, seperti memilih untuk membelanjakan uang mereka untuk konsumsi.  Melalui  hasil pengkajian  Arfah  et.  Al.  (2020)  melihatkan  jika Interest  Rate  tidak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  yang  artinya  masyarakat  di  Kota  Makassar mengambil  banyak  peran  dalam  berinvestasi  sehingga  naik  turunnya  suku  bunga  tidak mempengaruhi minat kebanyakan masyarakat dalam berinvestasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)
Dalam  ranah  pemerintahan,  pemerintah  selaku  pemegang  kekuasaan  harus memberikan  penekanan  yang  kuat  pada  kepentingan  rakyat  selaku  pemangku  kepentingan atau stakeholder (Putro, 2013). Dengan kata lain, teori ini menegaskan bahwa “keberhasilan pemerintah  selaku  pemegang  kekuasaan  suatu  negara  sangat  tergantung  dalam kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan rakyat”.

## Penerimaan Pajak Daerah
Penjelasan  terkait  pajak  daerah  dijabarkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  berupa  “kontribusi  wajib  kepada  Daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi maksimal kemakmuran rakyat”. Terdapat empat fungsi pajak bagi negara antara lain berfungsi sebagai anggaran, mengatur, stabilitas, dan redistribusi pendapatan.

## Inflasi
Menurut BPS, inflasi  adalah proses kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus  menerus  ( continue )  yang  berkaitan  dengan  mekanisme  pasar.  Hal  itu  bisa  disebabkan oleh  beberapa  faktor,  seperti  konsumsi  masyarakat  yang  meningkat,  sampai  termasuk  juga akibat  adanya  ketidaklancaran  distribusi  barang  dan  turunnya  daya  jual  mata  uang  suatu negara.
Inflasi umumnya disebabkan oleh tiga macam faktor, antara lain:
1) Kenaikan permintaan ( demand pull )
Jenis  inflasi  ini  diakibatkan  oleh  kenaikan  rata-rata  permintaan  untuk  berbagai  produk  dan jasa,  yang  jika  tidak  diimbangi  dengan  kenaikan  pasokan  atau  produksi,  akan  mendorong kenaikan biaya barang dan jasa tersebut.
2) Kenaikan ongkos produksi ( cost push )
Inflasi  yang  diakibatkan  oleh  faktor-faktor  yang  menaikkan  biaya  produksi,  seperti  tingkat upah/gaji, harga produk domestik dan impor, atau sebab-sebab struktural.
3) Peningkatan jumlah uang beredar ( monetary inflation )
Inflasi diakibatkan karena adanya peningkatan jumlah uang beredar, seperti ketika uang baru dicetak atau uang lama diterbitkan kembali untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar.

## Pertumbuhan Ekonomi
Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting pada  tingkat  regional  (provinsi)  untuk  menentukan  kondisi  perekonomian  dan menggambarkan  kemampuan  provinsi  untuk  menciptakan output (nilai  tambah)  yang dihasilkan  oleh  semua  unit  usaha  di  suatu  daerah  dalam  periode  tertentu,  baik  atas  dasar harga  berlaku  maupun  atas  dasar  harga  konstan  yang  mana  guna  meraingkainya  digunakan dua pendekatan, yaitu produksi dan pengeluaran dengan menampilkan komposisi data output yang  telah  dirinci  menurut  sumber  kegiatan  ekonomi  (lapangan  usaha)  dan  menurut komponen penggunaannya.
PDRB  melalui  sisi  lapangan  usaha  berupa  cakupan  semua  unsur  nilai  tambah  bruto yang  bisa  dibentuk  pada  beragam  kegiatan  produksinya.  Dilain  sisi,  melalui  bagian pengeluaran menjabarkan mengenai pemakaian nilai tambah yang disertai.

## Investasi
Definisi  Investasi  dijelaskan  melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  63  Tahun  2019, mengatakan “investasi adalah penempatan sejumlah dana atau asset keuangan dalam jangka panjang  untuk  investasi  dalam  bentuk  pembelian  saham,  surat  utang,  surat  berharga  dan investasi  langsung  guna  mendapat  manfaat  ekonomi,  sosial,  dan  manfaat  lainnya  dalam jangka waktu tertentu”.
Melalui  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal,  menjelaskan  tentang  tipe  investasi  yang  terbagi  menjadi  dua  golongan, berupa:
1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Kegiatan  menanam  modal  untuk  melakukan  bisnis  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh penanam  modal  dalam  negeri  (WNI)  dengan  menggunakan  modal  dalam  negeri  serta
dilakukan  dalam  bentuk  perseorangan,  badan  usaha  yang  berbentuk  badan  hukum,  tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.
2) Penanaman Modal Asing (PMA)
Berupa kegiatan menanam modal untuk melakukan bisnis di  Indonesia  yang dilakukan oleh penanam  modal  asing,  baik  yang  menggunakan  modal  asing  sepenuhnya  maupun  yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

## Tingkat Suku Bunga
Tingkat suku bunga ( Interest Rate ) didefinisikan sebagai harga atau rasio yang dibiayai melalui  penggunaan  dana  investasi  ( loanable  funds )  dalam  periode  waktu  tertentu  yang dipakai debitur serta perlu dibiayai pada kreditur. Interest Rate berupa sebuah indikator guna menetapkan  apakah  individu  hendak  melaksanakan  investasi  atau  menabung  (Boediono, 2014).

## Gambar 2. Kerangka Konseptual
Sumber: Data diolah, 2023

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kuantitatif,  penelitian  yang menggambarkan, mengukur, dan menjelaskan suatu topik  yang diteliti secara mendetail dan menarik kesimpulan dari fenomena  yang dapat dipahami dengan melalui data (angka).  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dalam bentuk  runtun waktu ( time  series )  yang  berasal  dari  data  rentang  waktu  kuartalan  dengan  kurun  waktu  8  tahun yang  dimulai  pada  tahun  2015:Q1  –  2022:Q4  dengan  jumlah  keseluruhan  sampel  sebanyak 32  sampel.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  linear  berganda  dengan  menerapkan skema autoregressive dimana pengamatan yang dilakukan tidak lepas dari pengamatan yang terjadi  pada  periode  sebelumnya.  Untuk  mengestimasi  data  kuantitatif  pada  penelitian  ini dibutuhkan bantuan program Microsoft Excel dan perangkat lunak eviews9 .

## Variabel Dependen (Variabel Terikat)
Penerimaan  Pajak  Daerah  adalah  variabel  dependen  (Y)  dalam  penelitian  ini.  Pajak daerah  yang  akan  dibahas  adalah  pajak  daerah  di  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  ditarik  oleh pemerintah  daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  sesuai  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  tidak  secara  langsung  menimbulkan  ketimpangan  serta  digunakan  untuk pembangunan daerah. Dalam pengukurannya, variabel ini dilakukan secara kuantitatif dalam
Inflasi (X 1 )
Pertumbuhan Ekonomi (X 2 )
Investasi (X 3 ) Tingkat Suku Bunga (X 4 ) Penerimaan Pajak Daerah (Y)
bentuk  data  tahunan  yang  selanjutnya  dilakukan  interpolasi  data  yang  merupakan  metode pemecahan data menjadi empat data dalam bentuk kuartalan.
Variabel Independen (Variabel Bebas)
a. Inflasi (X 1 )
Variabel  Inflasi  menggunakan  data  sekunder  yang  tersedia  di  website  BPS  Provinsi  DKI Jakarta  yang  dalam  perhitungannya  diambil  dari  data  yang  terdapat  pada  bulan  akhir kuartalan.
b. Pertumbuhan Ekonomi (X 2 )
Variabel Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dengan PDRB yang dalam perhitungannya dapat diukur  dengan  data  PDRB  atas  dasar  harga  konstan  menurut  pendekatan  lapangan  usaha. Data PDRB menggunakan data yang sudah tersedia di website BPS Provinsi DKI Jakarta. c. Investasi (X 3 )
Data  investasi  diambil  dari  data  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta melalui  website  BPS  dan  BKPM.  Nilai  investasi  di  DKI  Jakarta  diambil  dari  hasil penjumlahan PMDN dan PMA dalam bentuk data kuartalan.
d. Tingkat Suku Bunga (X 4 )
Dalam  penelitian  ini,  nilai Interest  Rate menggunakan  data  suku  bunga  pinjaman  yang dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  melalui  website  resminya  yang  dalam  perhitungannya diambil dari data yang terdapat pada bulan akhir kuartalan.
Tabel 1. Sumber Data NO Variabel Satuan Sumber 1 Penerimaan Pajak Daerah (TAX) Rupiah https://jakarta.bps.go.id 2 Inflasi (INF) Persen https://jakarta.bps.go.id 3 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Rupiah https://jakarta.bps.go.id 4 Investasi (INV) Rupiah https://ppid.bkpm.go.id 5 Tingkat Suku Bunga (IR) Persen https://www.bi.go.id
Sumber: Data diolah, 2023

## Uji Stasioneritas Data
Pengujian  ini  dijalankan  untuk  mengetahui  pada  agregat  integrasi  berapakah  data tersebut  stasioner.  Jika  nilai  rata-rata,  varians,  dan  kovarians  untuk  setiap  lag  tidak  berubah secara  konsisten  sepanjang  waktu,  maka  data time  series dianggap  stasioner  atau  valid. Penelitian  ini  membandingkan  nilai  statistik  ADF  dengan  nilai  kritis  ADF  menggunakan pendekatan Augmented  Dickey  Fuller (ADF).  Data  dikatakan  stasioner  dalam  uji  akar  unit dan derajat integrasi, apabila:
a. Data dikatakan stasioner jika nilai absolut ADF > α = 1%, 5%, 10%.
b. Data dikatakan tidak stasioner jika nilai absolut statistik ADF < α = 1%, 5%, 10%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Stasioneritas Data
Tabel 2. Hasil Uji Stasioneritas Data Variabel pada Lags 7 Level 1st difference 2nd difference Probabilitas Probabilitas Probabilitas TAX (Y) 0.2376 0.0722 0.0000* INF (X1) 0.5460 0.0000* 0.0000* PDRB (X2) 0.6704 0.0000* 0.0000* INV (X3) 0.0145 0.0002* 0.0000* IR (X4) 0.1892 0.2199 0.0000*
Sumber: Olah data Eviews9, 2023, * stasioner pada α=1%
Kesimpulan  dari  uji  akar  unit  variabel  dependen  dan  independen  dalam  penelitian  ini mengungkapkan permasalahan dimana variabel tidak stasioner ditingkat yang sama, variabel penerimaan  pajak  daerah  (Y)  dan  tingkat  suku  bunga  (X 4 )  stasioner  pada second  difference sedangkan  variabel  inflasi  (X 1 ),  pertumbuhan  ekonomi  (X 2 )  dan  investasi  (X 3 )  pada first difference .
Uji Asumsi Klasik Uji Autokorelasi Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi DL DU DW 4-DU 4-DL 1,1769 1,7323 2,167309 2,2677 2,8231

## Sumber: Olah data Eviews9, 2023
Dari  hasil  perhitungan Durbin-Watson yang  dijabarkan  dalam  Tabel  3  dapat  dilihat  bahwa posisi DW terletak di antara DU dan (4-DU). Dapat ditarik kesimpulan bahwa model ini tidak menunjukkan gejala terkait autokorelasi.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

## Sumber: Olah data Eviews9, 2023
Dari hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu inflasi,  pertumbuhan  ekonomi,  investasi  dan  tingkat  suku  bunga  tidak  terdapat  masalah multikolinearitas dengan dilihat dari nilai VIF < 10.
Variable
Coefficient Variance Uncentered VIF Centered VIF C 20.24912 181.1361 NA INF 0.107680 1.451629 1.394944 PDRB 6.43E-05 113.6352 1.221034 INV 0.000296 3.335540 1.141480 IR 0.113382 26.35665 1.563546

## Uji Heteroskedastisitas

## Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

## Sumber: Olah data Eviews9, 2023
Terlihat dari Tabel 5, menunjukkan jika model regresi yang digunakan dalam penelitian ini  tidak  mempunyai  permasalahan  heteroskedastisitas  dan  tidak  memerlukan  penyembuhan karena hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Prob. Chi-Square adalah 0,1148 > 0,1.

## Uji Regresi Linear Berganda

## Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -2.706520 2.100058 -1.288783 0.2103 INF 0.031738 0.423678 0.074911 0.9409 PDRB 0.011727 0.004748 2.469930 0.0214* INV -0.013866 0.018746 -0.739659 0.4670 IR 0.089738 0.124478 0.720918 0.4782 TAX(-1) 1.398549 0.168172 8.316189 0.0000* TAX(-2) -0.663016 0.186839 -3.548588 0.0017*
Sumber: Olah data Eviews9, 2023, *= signifikan pada α 5%
Berdasarkan  hasil  regresi  pada  Tabel  6  diperoleh  model  regresi  linear  adalah  sebagai berikut:
TAX t = -2.706520 + 0.031738INF + 0.011727PDRB - 0.013866INV + 0.089738IR + 1.398549TAX t-1 - 0.663016TAX t-2 + e t Berdasarkan hasil regresi di atas, dapat diterangkan sebagai berikut: a. Nilai konstanta sebesar -2.706520 menunjukkan bahwa apabila inflasi (INF), pertumbuhan ekonomi  (PDRB),  investasi  (INV)  dan  tingkat  suku  bunga  (IR),  nilainya  nol  maka  nilai penerimaan pajak daerah (TAX) adalah -2.706520.
b. Hasil analisis inflasi (INF) memiliki nilai koefisien bertanda positif dengan nilai koefisien 0.031738.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  apabila  nilai  inflasi  (INF)  meningkat  1  satuan maka nilai  penerimaan pajak daerah (TAX) akan mengalami  peningkatan sebesar 0.9409 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
c. Hasil  analisis  pertumbuhan  ekonomi  (PDRB)  memiliki  nilai  koefisien  bertanda  positif dengan  nilai  koefisien  0.011727.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  apabila  nilai  pertumbuhan ekonomi  (PDRB)  meningkat  1  satuan  maka  nilai  penerimaan  pajak  daerah  (TAX)  akan mengalami  peningkatan  sebesar  0.011727  dengan  asumsi  variabel  independen  lainnya konstan.
d. Hasil  analisis  investasi  (INV)  memiliki  nilai  koefisien  bertanda  negatif  dengan  nilai koefisien -0.013866. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai investasi (INV) meningkat 1 satuan maka nilai penerimaan pajak daerah (TAX) akan mengalami penurunan sebesar - 0.013866 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey Obs*R-squared 7.430538      Prob. Chi-Square(4) 0.1148
e. Hasil  analisis  tingkat  suku  bunga  (IR)  memiliki  nilai  koefisien  bertanda  positif  dengan nilai  koefisien  0.089738.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  apabila  nilai  tingkat  suku  bunga (IR)  meningkat  1  satuan  maka  nilai  penerimaan  pajak  daerah  (TAX)  akan  mengalami peningkatan sebesar 0.089738 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
f. Hasil analisis regresi menunjukkan TAX(-1) adalah penerimaan pajak daerah dengan lag t- 1 memiliki koefisien bertanda positif dengan nilai koefisien 1.398549 dan hasil nilai Prob 0.0000  >  0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerimaan  pajak  dalam  periode  satu  tahun sebelumnya mempengaruhi penerimaan pajak pada periode sekarang.
g. Hasil analisis regresi menunjukkan TAX(-2) adalah penerimaan pajak daerah dengan lag t- 2 memiliki koefisien bertanda negatif dengan nilai koefisien -0.663016 dan hasil nilai Prob 0.0017  >  0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerimaan  pajak  dalam  periode  dua  tahun sebelumnya mempengaruhi penerimaan pajak pada periode sekarang.

## Uji Hipotesis

## Uji t (Parsial)
Tabel 7. Hasil Uji t (Parsial) Hipotesis Nilai Status Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak t-tabel 1,31253 H1 = Ditolak t-hitung 0.074911 t-hitung < t-tabel dan Prob 0.9409 > 0.05 Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak t-tabel 1,31253 H2 = Diterima t-hitung 2.469930 t-hitung > t-tabel dan Prob 0.0214 > 0.05 Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak t-tabel 1,31253
H3 = Ditolak t-hitung 0.739659 t-hitung < t-tabel dan Prob 0.4670 > 0.05 Tingkat suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak t-tabel 1,31253 H4 = Ditolak t-hitung 0.720918 t-hitung < t-tabel dan Prob 0.4782 > 0.05

## Sumber: Olah data Eviews9, 2023
Hasil pengujian Uji t pada Tabel 7 ditemukan bahwa:
a. Hasil analisis nilai probabilitas inflasi (INF) adalah 0.9409 > 0.05, dan disimpulkan bahwa inflasi secara statistik tidak mempengaruhi penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.
b. Hasil analisis nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah 0.0214 > 0.05, dan disimpulkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  secara  statistik  mempengaruhi  penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.
c. Hasil analisis nilai probabilitas investasi (INV) adalah  0.4670 > 0.05. Dapat disimpulkan bahwa  investasi  secara  statistik  tidak  mempengaruhi  penerimaan  pajak  daerah  Provinsi DKI Jakarta.
d. Hasil  analisis  nilai  probabilitas  tingkat  suku  bunga  (IR)  adalah  0.4782  >  0.05.  Dapat disimpulkan  bahwa  tingkat  suku  bunga  secara  statistik  tidak  mempengaruhi  penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta.
Uji F (Simultan) Tabel 8. Hasil Uji F (Simultan) F-tabel F-hitung Prob (sig) 2.95 30.21237 0.000000

## Sumber: Olah data Eviews9, 2023
Pada  Tabel  8  Hasil  Uji  F  ditemukan  F-hitung  sebesar  30.21237  menyatakan  nilai  ini  lebih besar dari F-tabel (30.21237 > 2.95) dan nilai Prob (sig) 0.000000 < 0.05. Dapat disimpulkan bahwa  Inflasi  (INF),  Pertumbuhan  Ekonomi  (PDRB),  Investasi  (INV)  dan  Tingkat  Suku Bunga  (IR)  secara  keseluruhan  memiliki  pengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah (TAX),  oleh  karena  itu  perubahan  yang  terjadi  terhadap  variabel  independen  juga  akan mengakibatkan perubahan pula terhadap tingkat Penerimaan Pajak Daerah.

## Koefisien Determinasi (R²)
Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi (R²) R-squared Adjusted R-squared 0.887406 0.858034 Sumber: Olah data Eviews9, 2023
Pada  Tabel  9  hasil  uji  Koefisien  Determinasi  (R 2 )  dicerminkan  dari  dari  nilai Adjusted  R- Squared sebesar 0.858034, yang berarti seluruh variabel independen pada penelitian ini, yaitu inflasi  (INF),  pertumbuhan  ekonomi  (PDRB),  investasi  (INV)  dan  tingkat  suku  bunga  (IR) dapat menjelaskan penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta (TAX) sebagai variabel dependen sebesar 85,8% dan sisanya sebesar 14,2% dijelaskan oleh faktor dan variabel lain dengan asumsi cateris paribus .

## Pengaruh Inflasi terhadap Perimaan Pajak Daerah
Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  Inflasi  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2022. Berdasarkan pengujian menggunakan Eviews9 , dalam penelitian ini diperoleh hasil uji-t pada variabel Inflasi dengan nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikan yaitu 0.9409 > 0.05, artinya variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Triastuti  dan  Pratomo  (2016),  Purwanto  dan Rohman  (2018)  dan  Arfah  et.  Al.  (2020).  yang  menerangkan  bahwa  secara  parsial  inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
Berdasarkan  rata-rata  tingkat  inflasi  DKI  Jakarta  tahun  2015  hingga  2022  mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat dan melonjak dari tahun ke tahun sehingga dinilai belum termasuk  dalam  kategori  baik.  Pengaruh  inflasi  tidak  hanya  mencakup  kenaikan  harga, namun  juga  berdampak  pada  aspek  perekonomian  lainnya,  sehingga  mempengaruhi  laju perekonomian satu negara dan tidak berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajak daerah.

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Hipotesis  kedua  menyatakan  bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  berpengaruh  positif signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  di  Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2015-2022. Berdasarkan pengujian menggunakan Eviews9 , dalam penelitian ini diperoleh hasil uji-t pada
variabel  Pertumbuhan  Ekonomi  dengan  nilai  probabilitas  lebih  kecil  dari  nilai  signifikan yaitu  0.0214  >  0.05  dan  nilai  koefisien  bertanda  positif  dengan  nilai  0.011727,  artinya variabel  Pertumbuhan  Ekonomi  mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Daerah  secara  signifikan dengan arah positif sesuai dengan hipotesis penelitian.
Hasil  pengujian  ini  sejalan  dengan  pengkajian  sebelumnya  yang  dilaksanakan  oleh Sarjono et.  al.  (2018)  dan  Nadhiroh  (2018)  menjabarkan  hasil  yang  sama  dimana  variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, artinya  besarnya  penerimaan  pajak  daerah  ditentukan  oleh  kondisi  ekonomi  disekitarnya. Ketika pertumbuhan perekonomian suatu daerah semakin kuat ditandai oleh tingginya tingkat PDRB  dan  naiknya  pendapatan  perkapita  masyarakat  seiring  dengan  naiknya  jumlah penduduk  serta  didukung  dengan  tersedianya  infrastruktur  dan  fasilitas  umum  yang menunjang  kegiatan  ekomomi  masyarakat,  membuat  pendapatan  daerah  bertambah  karena pajak daerah yang dibayar oleh masyarakat melalui kegiatan ekonominya.
Dilihat  dari  tingkat  PDRB,  DKI  Jakarta  menjadi  provinsi  dengan  PDRB  tertinggi. Sektor perdagangan besar dan eceran: perawatan mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, dan  industri  pengolahan  merupakan  sektor  ekonomi  yang  menghasilkan  realisasi pertumbuhan PDRB terbesar yang dapat dijadikan basis perekonomian. Hal ini juga didukung oleh  fakta  bahwa  realisasi  perolehan  pajak  daerah  di  Provinsi  DKI  Jakarta  paling  besar bersumber  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dengan  realisasi  tahun  2022  sebesar  Rp. 9.404.927.298.262, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 6.297.765.879.900 dan Pajak Restoran dengan rincian realisasi sebesar Rp. 3.395.306.334.845.

## Pengaruh Investasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa  Investasi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap penerimaan  pajak  daerah  di  Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2015-2022.  Berdasarkan  pengujian menggunakan Eviews9 ,  dalam  penelitian  ini  diperoleh  hasil  uji  t  pada  variabel  Investasi dengan nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikan yaitu 0.4670 > 0.05, artinya variabel Investasi  tidak  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah.  Dilihat  dari  nilai  koefisien variabel Investasi yang bertanda negatif dengan nilai koefisien -0.013866.
Nilai koefisien yang bertanda negatif sejalan dengan hasil pengkajian Wadjaudje et. Al. (2018)  serta  Resti  Widya  (2017)  menyebutkan  jika  investasi  berpengaruh  negatif  terhadap penerimaan pajak  daerah, hal  ini dikarenakan investasi  yang ada merupakan investasi  padat modal sehingga memberikan kontribusi yang sedikit pada penerimaan pajak daerah.
Salah satu yang berperan penting dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi yaitu tingginya  tarif  pajak  yang  diterapkan  oleh  pemerintah,  sehingga  pendapatan  investasi sebagian  digunakan  untuk  membayar  pajak  dan  tidak  sedikit  yang  memilih  untuk menggunakan  badan  asing  atas  pertimbangan  penarikan  pajak  yang  lebih  rendah.  Faktor lainnya  berupa  nilai  investasi  yang  fluktuasi  memberikan  dampak  nyata  pada  penerimaan pajak daerah, nilai investasi di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan tertinggi terjadi di kuartal pertama tahun 2020 karena kondisi ekstrem diluar prediksi, Pandemi Covid-19 yang melumpuhkan banyak negara dalam dua tahun.

## Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Hipotesis  keempat  menyatakan  bahwa  Tingkat  Suku  Bunga  berpengaruh  negatif signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  di  Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2015-2022. Berdasarkan pengujian menggunakan Eviews9 , dalam penelitian ini diperoleh hasil uji t pada variabel Tingkat Suku Bunga dengan nilai Prob lebih besar dari nilai signifikan yaitu 0.4782 >  0.05,  artinya  variabel  Tingkat  Suku  Bunga  tidak  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak Daerah.  Ini  sejalan  dengan  hasil  pengkajian  Yartono  Azizah  (2020),  menjabarkan  bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.
Jumlah  penerimaan  pajak  daerah  yang  diterima  pemerintah  tidak  terpengaruh  oleh kenaikan  dan  penurunan  suku  bunga.  Melalui  kenaikan  suku  bunga  BI  tentu  perekonomian dan  masyarakat  umum  akan  terdampak,  dengan  naiknya  suku  bunga  BI  yang  juga  akan berpengaruh  pada  suku  bunga  di  bank  umum  dan  menyebabkan  peningkatan  produk perbankan seperti KPR dan bentuk kredit lainnya.
Dari perspektif pasar modal, kenaikan suku bunga seringkali menjadi tren negatif yang membuat  pasar  modal  melemah.  Tidak  diragukan  lagi,  kenaikan  suku  bunga  akan  memicu pergeseran  prioritas  masyarakat  dari  konsumsi  ke  tabungan.  Masyarakat  akan  semakin tertarik untuk menyimpan uang di bank sebagai akibat dari kenaikan suku bunga, hal ini tentu mendampaki pada peredaran uang cash di pasar yang kian menurun dipicu oleh tingkat suku bunga.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  utama  dilaksanakan  untuk  mengetahui  pengaruh  terkait  variabel  Inflasi, Pertumbuhan  Ekonomi,  Investasi  dan  Tingkat  Suku  Bunga  terhadap  Penerimaan  Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2015-2022. Penelitian ini menggunakan metode analisis  linear  berganda  dengan  skema autoregressive dimana  pengamatan  yang  dilakukan tidak  lepas  dari  pengamatan  yang  terjadi  pada  periode  sebelumnya.  Skema Autoregressive Orde-Dua (AR(2)) yang diterapkan pada penelitian ini memberikan perbaikan nilai atau hasil persamaan  hubungan  yang  valid  atau  BLUE  ( Best  Linier  Unbiased  Estimator ).  Setelah melakukan perhitungan dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil analisis pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun  2015-2022,  menemukan  bahwa  secara  parsial  variabel  Inflasi  tidak  berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
2. Hasil  analisis  pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dengan  menggunakan  PDRB  harga konstan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  di  Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2015-2022, menemukan  bahwa  secara  parsial  variabel  Pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
3. Hasil  analisis  pengaruh  Investasi  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  di  Provinsi  DKI Jakarta  tahun  2015-2022,  menemukan  bahwa  secara  parsial  variabel  Investasi  tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
4. Hasil  analisis  pengaruh  Tingkat  Suku  Bunga  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2022, menemukan bahwa secara parsial variabel Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

## REFERENSI
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
-----------------------, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
-----------------------, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
-----------------------, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
------------------------,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal.
Anggraini, N. (2017). Pengaruh Investasi dan Sumber Daya Manusia Terhadap Pendapatan Asli  Daerah  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  Variabel  Intervening  (Studi Kasus  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah) .  Doctoral  dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Arfah,  A.,  Fitri,  N.,  &  Zakaria,  J.  (2020).  Pengaruh  Nilai  Tukar  Rupiah,  Suku  Bunga  dan Tingkat  Inflasi  Terhadap  Penerimaan  Pajak  di  Kota  Makassar. PARADOKS:  Jurnal Ilmu Ekonomi, 3(1), 156-168.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Data Penerimaan Pajak Daerah Tahun  2022 .  https://bprd.jakarta.go.id/data-penerimaan-pajak-daerah  (diakses  14  Juli 2023).
Badan Pusat Statistik (BPS)
Provinsi
DKI Jakarta. Inflasi (Persen) . https://jakarta.bps.go.id/indicator/3/90/2/is-inflasi.html (diakses 05 Juni 2023)
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  DKI  Jakarta. Realisasi  Pendapatan  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut Jenis Pendapatan.
https://jakarta.bps.go.id/indicator/101/730/1/realisasi-pendapatan-pemerintah- provinsi-dki-jakarta-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-.html  (diakses  05  Juni 2023).
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  DKI  Jakarta  (2016) . Data  PDRB  DKI  Jakarta  Menurut Pengeluaran  Atas  Dasar  Harga  Konstan  Tahun  2015-2016. Jakarta:  Badan  Pusat Statistik (BPS).
Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis. Boediono (2014). Seri Sinopsis Pengantar Ilmu – No. 5 Ekonomi Makro . Yogyakarta: BPFE Chariri,  A.,  &  Ghozali,  I.  (2007).  Teori  akuntansi. Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 409.
Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP). Fungsi  Pajak .  https://www.pajak.go.id/id/Fungsi-Pajak (diakses 06 Mei 2023).
Eko, P., & Sunardi, R. (2018). Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di  Kota  Bandung  Periode  2008  sd  2017. In  Search  (Informatic,  Science, Entrepreneur, Applied Art, Research, Humanism) , 38-46.
Gedik,  M.  A.  (2013).  Determinants  of  foreign  direct  investment  for  OECD  countries: Evidence  from  dynamic  panel  data  analysis. British  Journal  of  Economics,  Finance and Management Sciences , 7(2), 119-140.
Hariandja,  F.  (2020).  Pajak  Daerah  dan  Restribusi  Daerah  (PDRD)  Dikaitkan  dengan Pertumbuhan Investasi. Jurnal Suara Hukum , 2 (2), 154-183.
Kadafi, M., Mersa, N. A., & Putri,  H. S. (2020). Determinan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Samarinda. Jurnal eksis, 16(1). Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi  (Kominfo). Realisasi  Investasi  Januari-Desember 2022 . https://www.kominfo.go.id/content/detail/47153/realisasi-investasi-januari- desember-2022/0/rilis_media_gpr (diakses 05 Juni 2023).
Lumy,  D.  G.,  Kindangen,  P.,  &  Engka,  D.  S.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 19(2), 1-16.
Murni, A. (2016). Ekonomika Makro Edisi Revisi, PT. Refika Aditama, Bandung .
Sumidartini, A. N. (2017). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Serta Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan  Pajak  Pada  Direktorat  Jenderal  Pajak. Transparansi:  Jurnal Ilmiah  Ilmu Administrasi , 9 (1), 53-68. Sunariyah (2013). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal . Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
Triastuti,  D.,  &  Pratomo,  D.  (2016).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Belanja Pembangunan/Modal, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  Periode  2007-2014). eProceedings  of Management , 3 (1).
Wadjaudje,  D.  U.,  Susanti,  S.,  &  Pahala,  I.  (2018).  Pengaruh  Belanja  Modal,  Investasi, Jumlah  Wisatawan,  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Provinsi DKI Jakarta. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) , 105-128. Wulandari, N. L. P., & Budhi, M. K. S. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Investasi  Dan  Inflasi  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Bali. E-Jurnal  EP Unud, 10 (10), 4051 – 4080.