## PRAKTIK PERJANJIAN NOMINEE DI SEKTOR PARIWISATA

## Putri Kusuma Sanjiwani
Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Surel : kusuma.sanjiwani@gmail.com

## ABSTRACT
This study entitled "Practice of Nominee Agreements  in The Tourism Sector". This research was  motivated  by  the  development  of  enterprises  providing  accommodation  very  rapidly  evolved  in Bali.  Sample  used  is  the  development  of  enterprises  providing  accommodation  in  Ubud  Tourism Village.  Management  system  kinship  turned  into  a  professional  management  due  to  the  influx  of foreign  businessmen  as  an  investor.  Foreign  entrepreneurs  have  the  mission  as  a  tenant  of accommodation  and  practices  nominee  agreement.  Foreign  entrepreneurs  as  foreign  investors borrowed  the  name  of  an  Indonesian  citizen  (citizen)  to  rent  an  accommodation  and  the accommodation  is  not  used  in  private  but more  commercialized  on behalf  citizen  of  Indonesia.  This study uses normative research and analyze the problems with the theory of the state law, the theory of the  agreement,  the  concept  of  tourism  and  the  principle  of  freedom  of  contract  in  dissecting  the problems.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  validity  of  a  nominee  agreement  is  still  not regulated in the legislation and is a commonly used smuggling law in passing foreign businessmen in investing.
Keywords : tourism law, nominee agreement, wanprestasi

## I. PENDAHULUAN
Pariwisata  merupakan  komoditi  utama bagi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah sedang gencar mengeluarkan kebijakan pariwisata dengan mengembangkan aset pariwisata  yaitu  pariwisata  berbasis  masyarakat berupa  produk  Desa  Wisata.  Pengembangan Desa  Wisata  di  Provinsi  Bali  terjadi  secara masif pada lima Kabupaten sebagai berikut :
1. Kabupaten  Badung  memiliki  desa  wisata unggulan yaitu Desa Sangeh
2. Kabupaten  Karangasem  memiliki  desa wisata  unggulan  yaitu  Desa  Tenganan  dan Desa Jasri
3. Kabupaten  Gianyar  memiliki  desa  wisata unggulan yaitu Desa Ubud
4. Kabupaten  Bangli  memiliki  desa  wisata unggulan  yaitu  Desa  Bayung  Gede  dan Desa Panglipuran
5. Kabupaten Klungkung memiliki desa wisata unggulan yaitu Desa Kamasan
Desa  Ubud  merupakan  Desa  Wisata yang  mampu  berkembang  secara  independent sebelum maraknya masyarakat di Bali mengembangkan  Desa  Wisata.  Desa  Ubud terletak  di  Kecamatan  Ubud,  Kabupaten Gianyar  –  Bali.  Desa  Ubud  merupakan  Desa Wisata  yang  menjadi  sentral  dan  contoh perkembangan Desa  Wisata di  Kabupaten
Gianyar. Desa Ubud mengetengahkan pariwisata  budaya  sebagai  keunggulan  utama disamping  Desa  Ubud  memiliki  nilai  lebih  di dalam  daya  tarik  wisata  alam  dengan  bentang alam  yang  sebagian  besar  terdiri  dari rice terrace untuk  persawahan  dan  ngarai  yang dilalui  oleh  aliran  sungai  campuhan. Sebagian besar  pusat  perkembangan  pariwisata  di  Ubud adalah terpusat di Desa Ubud dengan perkembangan  usaha  pariwisata  yang  paling pesat diseputar Desa Pakraman Ubud dan Desa Pekraman Padang Tegal. Alih fungsi lahan dari lahan  pertanian  menjadi  usaha-usaha  pariwisata menyebabkan  krisisnya  lahan  kosong  di Desa Pakraman Ubud  dan Desa  Pakraman Padang Tegal.  Perkembangan  pariwisata  mengalami pemekaran  dalam  pengembangan  alih  fungsi lahan  pertanian  menjadi  usaha  pariwisata  sudah mulai  masuk  ke Desa  Pakraman Bentuyung , Desa  Pakraman Junjungan , Desa  Pakraman Tegallantang dan Desa Pakraman Taman Kaja. Usaha  penyediaan  akomodasi  bagaikan sebuah  berlian  yang  belum  diasah  untuk  para investor  asing,  usaha  pariwisata  tersebut menarik  pengusaha  asing/investor  asing  untuk menanamkan modalnya. Investor datang berkunjung  ke  Desa  Wisata  Ubud  sebagai wisatawan  untuk  menyisir  beberapa  usaha penyediaan  akomodasi  dengan  sasaran  utama yaitu homestay ,  bungalow, cottages ,  dan  villa
yang  berada  di  Desa  Ubud.  Para  investor  asing berusaha  untuk  membuat  komitmen  berupa kerjasama  dengan  pengusaha  akomodasi  lokal dengan menawarkan beberapa hal yaitu : 1. Mengubah  sistem  management  masyarakat Ubud yang masih menggunakan management  keluarga  dalam  menjalankan usaha  penyediaan  akomodasi  menjadi management  profesional  yang  mampu menembus pasar internasional;
2. Membagi  keuntungan  sesuai  dengan  porsi yang  disepakati  dengan  pendapatan  yang lebih besar dari sebelumnya;
3. Pengembangan  usaha  dengan  membuat cabang usaha akomodasi baru atau memperluas areal akomodasi.
4. Pengusaha  asing  menyewa  akomodasi secara  keseluruhan  dengan  cara  pengusaha asing  meminjam  nama  Warga  Negara Indonesia  dalam  melakukan  perjanjian dengan pengusaha akomodasi.
Pengusaha  asing/investor  asing  dalam menjalankan keinginan mereka untuk berinvestasi  melakukan  penawaran  perjanjian nominee untuk  mempermudah  birokrasi  seperti menghindari perijinan dan perpajakan. Perjanjian nominee tersebut  berupa  meminjam nama  Warga  Negara  Indonesia  sebagai  atas nama  pihak  pengusaha  asing  dalam  segala bentuk  tindakan  hukum  di  Indonesia  dalam berinvestasi.  Warga  Negara  Indonesia  yang dipinjam  namanya  oleh  pengusaha  asing  akan mengikatkan  diri  dalam  perjanjian  baru  berupa perjanjian  sewa-menyewa  akomodasi  dengan pengusaha  akomodasi  lokal  di  Desa  Ubud Dampak yang harus dikhawatirkan dan diperhatikan  di  dalam  perjanjian nominee tersebut  adalah  apabila  terjadi  permasalahan atau  wanprestasi  dikemudian  hari  terhadap perjanjian  sewa-menyewa  akomodasi  yang dilakukan  pengusaha  asing/investor  asing  maka hal  tersebut  akan  membahayakan  pihak  WNI yang dipinjam namanya.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  yaitu  penelitian  normatif  dikaji  dan diteliti dari aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam  aturan-aturan  hukum  yang  ada  di Indonesia  sesuai  dengan  hierarki  peraturan perundang-undangan  dalam  Undang-Undang No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Fokus penelitian  ilmu  hukum  normatif  sebagai  ilmu praktis adalah mengubah keadaan serta menawarkan  penyelesaian  terhadap  problem
kemasyarakatan yang konkret maupun potensial. Pendekatan yuridis normatif memiliki sasaran  penelitian  yaitu  hukum  atau  kaedah ( norm ). Penelitian ini menggunakan data primer (peraturan perundang-undangan) dan data sekunder yaitu bersumber dari buku – buku atau literatur  Indonesia  maupun  literatur  asing. Penelitian normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dalam lingkup pendekatan  Undang-Undang  ( statue  approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).  Metode  pengumpulan  data  adalah dengan  cara  s tudi  pustaka,  observasi  dan wawancara.  Teknik  analisis  data  menggunakan teknik analisis dan teknik evaluasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan industri pariwisata dalam sektor usaha pariwisata yang diatur dalam pasal  14  Undang-Undang  Kepariwisataan  yaitu berjumlah  13  usaha  pariwisata  mengalami pengembangan  yang  kompleks  pada  usaha penyediaan akomodasi. Usaha akomodasi bagaikan  berlian  di  dalam  sebuah  Desa  Wisata, khususnya  Desa  Wisata  Ubud  karena  Desa Wisata  tidak  dapat  terlepas  dengan  usaha penyediaan akomodasi. Melihat adanya hubungan  erat  usaha  penyediaan  akomodasi  di dalam  sebuah  Desa  Wisata  maka  Desa  Wisata adalah  suatu  bentuk  integrasi  antara  atraksi, akomodasi  dan  fasilitas  pendukung  yang disajikan  dalam  suatu  struktur  kehidupan masyarakat  yang  menyatu  dengan  tata  cara  dan tradisi  yang  berlaku.  Usaha  akomodasi  yang diberkembang  di  sebuah  Desa  Wisata  identik dengan  pola  rumah  tradisional  di  Desa  Wisata tersebut  baik  arsitektur,  interior  dan  eksterior bangunan.  Akomodasi  mengikuti  sebagian  dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit  yang  berkembang  atas  konsep  tempat tinggal  penduduk. Masyarakat  tradisional  yang terbiasa  melihat  pola  bangunan,  interior  dan eksterior  tradisional  tidak  mampu  membaca peluang  dalam  melakukan  bisnis  akomodasi. Para  investor  melirik  nafas  tradisional  tersebut dengan  melakukan  sedikit  polesan-polesan untuk  menjadikan  akomodasi  tersebut  menjadi standar internasional.
Berbagai  upaya  dilakukan  oleh  investor untuk  mempermudah  langkah  mereka  dalam berinvestasi.  Adanya  peluang  dalam  asas kebebasan  berkontrak  membuat  pengusaha asing/ investor  asing  melakukan  praktik perjanjian.  Bentuk  perjanjian  yang  menjadi favorit  pengusaha  asing/  investor  adalah perjanjian sewa-menyewa akomodasi.
Perjanjian  sewa-menyewa  akomodasi pada  awalnya  hanya  sebuah  perjanjian  sewa- menyewa  biasa  antara  pemilik  akomodasi  atau pengusaha  akomodasi  dengan  warga  negara asing  atau  wisatawan  asing.  Perkembangan usaha  pariwisata  membawa  perjanjian  sewa- menyewa yang hanya antara dua pihak penyewa dan  si  penyewa  berubah  menjadi  beberapa  tipe sistem penyewaan yaitu :
1.   Pengusaha  asing  dengan  berkedok  sebagai wisatawan,  atas  nama  sendiri  menyewa sebuah akomodasi kepada pengusaha akomodasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada praktek sewa-menyewa, pengusaha  asing  sebagai  pihak  penyewa, menyewakan  kembali  akomodasi  tersebut kepada  orang  lain  yaitu  wisatawan  asing lainnya  dan  hal  ini  terjadi  selama  rentang waktu  yang  pengusaha  asing  menyewa akomodasi  tersebut.  Bentuk  akomodasi yang  menjadi  favorit  dalam  bisnis  sewa- menyewa akomodasi ini adalah:
a. Villa
b. Pondok Wisata
2. Pengusaha  asing  menyewa  akomodasi dengan  meminjam  nama  warga  negara Indonesia  yang  berdomisili  di  Bali  untuk menyewa  akomodasi  dan  melakukan  bisnis akomodasi atas nama warga negara Indonesia.  Bentuk  akomodasi  yang  menjadi favorit dalam bisnis sewa-menyewa akomodasi ini adalah :
a. Villa
b. Hotel Melati
c. Pondok Wisata
3. Pengusaha  Asing  murni  sebagai  pengusaha melakukan  bisnis  pariwisata  secara  legal menurut  hukum  Indonesia  yaitu  menyewa akomodasi  atau  sebagai  investor  asing. Bentuk  akomodasi  yang  menjadi  favorit dalam  bisnis  sewa-menyewa  akomodasi  ini adalah :
a. Hotel
b. Resort
c. Bumi Perkemahan
Pondok  wisata  merupakan  usaha  penyediaan akomodasi  yang  tidak  boleh  dimasuki  oleh pengusaha asing/investor asing.
Pengusaha
asing menggunakan perjanjian nominee sebagai solusi  untuk menguasai  suatu  usaha  penyediaan  akomodasi dengan cara :
1. Menanamkan  modal  atau  investasi  dengan cara  bagi  keuntungan  kepada  pihak  pemilik usaha penyediaan akomodasi yang berwarga
negara  Inonesia  (WNI)  untuk  menghindari terkena  pajak  investor  atau  mengurus perijinan dalam investasi.
2. Menyewa akomodasi tersebut secara keseluruhan  tetapi  meminjam  nama  warga negara  Inonesia  (WNI)  sebagai  pihak penyewa  di  dalam  proses  perijinan  dan perpajakan.
Perjanjian nominee dikategorikan  sebagai  salah satu  bentuk  dari  perjanjian innominaat karena belum ada pengaturan secara khusus tentangnya dan  tidak  secara  tegas  disebutkan  dalam  pasal- pasal KUHPerdata.
Ketentuan  Pasal  33  ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang Penanaman
Modal
menyiratkan  adanya  pelarangan  peminjaman nama  atas  sebuah  kepemilikan  yang  tersirat dalam isi pasal-pasal sebagai berikut :
1. Penanaman  modal  dalam  negeri  dan penanaman  modal  asing  yang  melakukan penanaman  modal  dalam  bentuk  perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau  pernyataan  yang  menegaskan bahwa  kepemilikan  saham  dalam  perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain
2. Penanaman  modal  dalam  negeri  dan penanaman modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum
Suatu perjanjian dapat memiliki dampak tidak  terpenuhinya  prestasi  yang  tertuang  di dalam  perjanjian,  hal  tersebut  disebut  dengan wanprestasi. Wanprestasi dalam sebuah perjanjian  sewa-menyewa  akomodasi  yang  di dalamnya  terdapat  perjanjian nominee akan memberikan dampak besar yaitu :
1. Orang  yang  dipinjam  nama  oleh  pengusaha asing,  baik  itu  WNI  atau  Pengusaha  WNI akan menjadi orang yang bertanggungjawab penuh  terhadap  perjanjian  atas  terjadinya wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pengusaha asing tersebut di mata hukum.
2. Orang  yang  dipinjam  nama  oleh  pengusaha asing,  baik  itu  WNI  atau  Pengusaha  WNI akan menjadi orang yang bertanggungjawab penuh  untuk  memenuhi  atau  pemenuhan prestasi perjanjian sewa-menyewa.
3. Apabila  terjadi  sengketa  hukum  dalam perjanjian  sewa  –  menyewa  akomodasi maka  pihak  tergugat  adalah  orang  yang dipinjam  nama  oleh  pengusaha  asing,  baik itu WNI atau Pengusaha WNI.
4. Nominee arrangement
merupakan
perjanjian yang dilarang oleh hukum karena
bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal  yang  melarang  membuat  perjanjian atas  kepemilikan  orang  lain  sehingga investor  asing  atau  pengusaha  asing  yang melakukan  investasi  tidak  dapat  dilindungi oleh pemerintah atau hukum di Indonesia
Tidak  adanya  pengaturan  di  dalam Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia  yang secara  tegas  mengatur  perjanjian nominee adalah  salah  satu  bentuk  kekosongan  norman yang  terjadi.  Kekosongan  norma  ini  terjadi  di dalam  tidak  adanya  pengaturan  perjanjian nominee dalam  KUHPerdata  Indonesia  dan Peraturan Undang-Undang lainnya. Kekosongan norma dalam hukum positif adalah tidak adanya Peraturan
Perundangan-Undangan
atau kekosongan Undang-Undang di dalam pengaturan  suatu  hal  tertentu.  Dampak  yang terjadi  dalam  adanya  kekosongan  norma  adalah dapat terjadi ketidakpastian hukum ( rechtsonzekerheid ) atau ketidakpastian peraturan  perundang-undangan  yang  berakibat timbulnya
kekacauan hukum ( rechtsverwarring ).  Diperlukan  sebuah  aturan atau  produk  hukum  yang  mengatur  perjanjian nominee khususnya dalam Peraturan Perundang- Undangan Indonesia dengan tujuan :
1. Menghapus  kekosongan  norma  dalam pengaturan  perjanjian nominee karena semakin  maraknya  praktek  perjanjian  ini digunakan di Indonesia.
2. Untuk  melindungi  Warga  Negara  Indonesia atau  pengusaha  WNI  yang  dipinjam  nama apabila perjanjian nominee tersebut
menyebabkan akibat hukum yang berdampak  merugikan  pihak  Warga  Negara Indonesia atau pengusaha WNI.

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan,  maka  dapat ditarik simpulan sebagai berikut :
1. Asas  kebebasan  berkontrak  telah  membuat adanya  warna  abu-abu  di  dalam  legalitas perjanjian nominee dalam praktek hukum di Indonesia.  Para  pihak  yang  menginginkan adanya perjanjian untuk mengikat satu sama lain  dalam  suatu  kesepakatan  diberikan kebebasan di dalam pembuatan isi perjanjian  tetapi  tidak  melampaui  batasan- batasan  Peraturan  Perundang-Undangan  / hukum Indonesia
2. Menyikapi  kekosongan  norma  di  dalam
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia  terhadap  legalitas  perjanjian nominee dan  menyikapi  terhadap  sangat
maraknya penggunaan atau praktek perjanjian nominee tersebut  maka  harus segera  dibuat  suatu  peraturan  baik  bersifat lex  generalis atau lex  specialis yang mengatur  batasa-batasan  sebuah  perjanjian nomine dalam penerapannya.
3. Masyarakat  lokal  atau  Warga  Negara Indonesia  yang  buta  hukum  terhadap perjanjian nominee hendaknya lebih banyak menambah pengetahuan di dalam pengetahuan  hukum  atau  berkonsultasi terlebih  dahulu  untuk  menghindari  dampak negatif  yang  disebabkan  dari  sebuah perjanjian nominee yang  belum  diakui keabsahannya.
4. Wanprestasi  di  dalam  perjanjian  sewa- menyewa  akomodasi  yang  di  dalamnya terdapat perjanjian nominee dapat merugikan  para  pihak  baik  pihak  yang dipinjam  nama  atau  pun  pihak  yang meminjam nama.
5. Pengusaha asing/investor asing yang
melakukan investasi hendaknya memperhatikan  aturan  hukum  di  dalam suatu  negara  agar  tidak  terlibat  dalam masalah  hukum  yang  dapat  mengakibatkan sanksi  baik  kurungan  (pidana)  maupun denda (perdata) serta pemulangan
(deportasi) dari negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema. 1993. Contract Law in the Netherlands. Kluwer, Deventer. Astim Riyanto. 2006. Negara Kesatuan; Konsep, Asas dan Aktualisasinya . Yapemdo, Bandung. Bachsan Mustafa. 1982. Pokok-Pokok Hukum
Administrasi Negara . Alumni,
Bandung. Bagir Manan. 1994. Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 . Makalah Ilmiah disampaikan kepada mahasiswa Mahasiswa Pasca Sarjana Unpad Tahun 1994//1995 di Bandung tanggal 3 September 1994. Bryan A. Garner. 1999. Black’s Law Dictionary With Guide to Pronunciation, Cet.7. West Publishing, St. Paul. Dicey, A.V., 1952, Introduction to Study of The Law of The Constitution , Ninth Edition,
ST. Martin’s Street, London: Macmillan And Co, Limited.
Gatot Adiprana. 2013. Peranan Desa Pakraman Ubud dalam Menghadapi
Perkembangan Pariwisata . Universitas Udayana.
Hans Kelsen. 1961. General Theory of Law State. Russel & Russel, New York. Jimly Asshiddiqie. 2009. Gagasan Kedaulatan Lingkungan (Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945 ).
Rajagrafondi/Rajawali Pers, Jakarta. J.M. van Dunne. 1993. Verbintenissenrecht Deel 1 Conractenrecht, 1e gedeelte, toetstandkoming van Overeenkomsten, Inhoud, Contractsvoorwaarden, Gebreken, Kluwer, Deventer. Johannes Gunawan. 2008. “ Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak ” (Butir- butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof.Dr.B.Arief Sidharta). Aditama, Bandung. Johny Ibrahim. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing, Malang.
Lili Adi Wibowo. 2008. Usaha Jasa Pariwisata . Universitas Pendidikan Indonesia. Lon L. Fuller dan Melvin Aron Eisenberg. 1972.
Basic Contract Law . West Publishing Co, St. Paul-Minn. Mertokusumo, Sudikno, 1996, Penemuan
Hukum , Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges (Makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya). Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Udayana. 2008. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Penulisan tesis Ilmu Hukum. Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar. Philipus M. Hadjon. 1994. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia . Bina Ilmu,
Surabaya.
Ratih Permata Putri Hadiwinoto. 2007.
“ Nominee Arrangement Dalam
Kaitannya Dengan Pemberlakuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ” Universitas Airlangga. Surabaya. R.Setiawan. 1987. Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Bina Cipta, Bandung. R. Suroso. 1993. Pengantar Ilmu Hukum . Sinar Grafika, Jakarta.
Soekanto, dkk. 1985. Penelitian Hukum Normatif . Radjawali, Jakarta. Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum . Rajawali, Jakarta.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . UI Press, Jakarta. Subekti, 1992, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Alumni, Bandung. Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) . Liberty, Yogyakarta. Sumardjono, Maria S.W. (2009). Kebijakan
Pertanahan (Antara Regulasi dan Implementasi) , Cet. VI, Ed. Revisi,
Kompas, Jakarta. ______________________. (2012).
“Penguasaan Tanah Oleh WNA Melalui Perjanjian Nominee , (Makalah yang disampaikan pada Ratap Kerja Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pengurus Wilayah Bali dan NTT, Bali, 24 November 2012). Sutan Remy Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia . Institut Bankir Indonesia, Jakarta. Sri Soedewi Masjchon, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan , Liberty, Yogyakarta. Titik Triwulan Tutik. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 . Kencana, Jakarta. Utrecht. 1962. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia . Ichtiar, Jakarta.