## URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA
Handryas Prasetyo Utomo * ) andry.dinkes@yahoo.com
Elisatris Gultom *) elisatris@yahoo.com
Anita Afriana *) anita.afriana@unpad.ac.id
(Diterima 12 Mei 2020 , disetujui 27 Juli 2020 )

## ABSTRACT
Indonesia  is  a  country  that  until  now  has  not  have  a  single  law  laws  specifically regulating the protection of personal data. Lately there have been many cases in the community  regarding  the  misuse  of  personal  data.  Especially  with  the  increasingly easy  public  access  to  the  internet  so  that  the  misuse  of  personal  data  through electronic  media  will  spread  quickly.  In  the  field  of  health  services,  the  patient's personal  data  can  not  be  separated  from  the  possibility  of  abuse.  It  would  be  even more dangerous if the personal data is a trace of the patient's medical record which is indeed highly confidential. The use of Information and Communication Technology (ICT) in health services aims to improve access, efficiency, effectiveness, and quality of medical processes that involve medical service organizations in hospitals, clinics, health  centers,  medical  practitioners  both  doctors  and  therapists,  laboratories, pharmacies,  insurance  also  involving  patients  as  consumers.  However,  in  the process of  service  using  the E-health program,  it  will  collect  a number  of  consumer personal data which is sensitive personal data and lead to new legal issues, namely the extent to which the health service provider can protect patient personal data can be  accessed,  disseminated  more  easily  through  the  progress  of  ICT.  Until  now  the existing regulations (exisiting law) have not provided maximum protection for patient personal  data  because  the  arrangements  are  still  sectoral  and  are  scattered  in several laws and regulations .
Keyword : Urgency, Legal Protection, Personal Data
* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  hingga  saat  ini  belum  memiliki  satu undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Akhir-akhir ini  banyak  kasus  yang  ada  di  masyarakat  mengenai  penyalahgunaan  data  pribadi. Terlebih  dengan  semakin  mudahnya  masyarakat  mengakses  internet  sehingga penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik akan menyebar dengan cepat. Di  bidang  pelayanan  kesehatan,  data  pribadi  pasien  pun  tidak  terlepas  dari kemungkinan penyalahgunaan. Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan  suatu  data  jejak  rekam  medis  pasien  yang  memang  bersifat  sangat rahasia.  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dalam  pelayanan kesehatan  bertujuan  untuk  meningkatkan  akses,  efisiensi,  efektivitas,  serta  kualitas proses  medis  yang  melibatkan  organisasi  pelayanan  medis  di  rumah  sakit,  klinik, puskesmas,  praktisi  medis  baik  dokter  maupun  terapis,  laboratorium,  apotek, asuransi  juga  melibatkan  pasien  sebagai  konsumen.  Akan  tetapi  dalam  proses pelayanan  dengan  menggunakan  program  E-health  akan  mengumpulkan  sejumlah data  pribadi  konsumen  yang  merupakan  data  pribadi  sensitif  dan  menimbulkan permasalahan  hukum  yang  baru  yaitu  sejauhmana  pihak  penyelenggara  jasa kesehatan  dapat  melindungi  data  pribadi  pasien  dapat  diakses,  disebarluaskan secara  lebih  mudah  melalui  kemajuan  TIK.  Hingga  saat  ini  peraturan  yang  ada (exisiting  law)  belum  memberikan  perlindungan  yang  maksimal  atas  data  pribadi pasien  karena pengaturannya masih  bersifat  sektoral  dan tersebar  dalam  beberapa Peraturan Perundang-undangan.
Kata Kunci : Urgensi, Perlindungan Hukum, Data Pribadi

## I. Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan pulau, beraneka  suku  bangsa  dan  adat  istiadat  namun  satu  tujuan  dan  satu  cita-cita bernegara  sebagaimana  tertuang  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan  dan  satu  cita-cita  tersebut  diperlukan  suatu  rencana  yang    dapat merumuskan  secara lebih  konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut.  Tujuan    dari  bernegara  sebagaimana  diatur  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk  memajukan  kesejateraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  disusun  sebagai  penjabaran dari  tujuan  dibentuknya  pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  tercantum  dalam
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional.
Pembangunan  nasional  adalah  rangkaian  upaya  pembangunan  yang berkesinambungan  yang  meliputi  seluruh aspek  kehidupan  masyarakat,  bangsa dan  negara,  untuk  melaksanakan  tugas  mewujudkan  tujuan  nasional sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Rangkaian  upaya  pembangunan  tersebut memuat  kegiatan  pembangunan  yang  berlangsung  tanpa  henti,  dengan menaikkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  dari  generasi  demi  generasi. Pelaksanaan  upaya  tersebut  dilakukan  dalam  konteks  memenuhi  kebutuhan masa  sekarang  tanpa  mengurangi  kemampuan  generasi  yang  akan  datang untuk memenuhi kebutuhannya.
Pembangunan  kesehatan  sebagai  bagian  integral  dari  Pembangunan nasional  pada  hakekatnya  adalah  penyelenggaraan  upaya  kesehatan  untuk mencapai  kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  penduduk  untuk  mewujudkan derajat  kesehatan  yang  optimal  dan  merupakan  andil  yang  besar  bagi pengembangan  dan  pembinaan  Sumber  Daya  Manusia  sebagai  Modal Pembangunan  Nasional.  Adapun  salah  satu  tujuan  Pembangunan  Nasional adalah menuju Indonesia sehat 2010 yaitu  dengan meningkatkan mutu sumber daya  masyarakat  yang  sehat,  cerdas  dan  produktif,  serta  mampu  memelihara dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  disertai  komitmen  yang  tinggi terhadap kemanusiaan, etika dan dilaksanakan dengan semangat pemberdayaan  maka  pembangunan  kesehatan  diselenggarakan  dengan prioritas pada upaya peningkatan (promotif),  pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitasi).
Upaya  peningkatan  (promotif),  pencegahan  (preventif),  penyembuhan (kuratif),  dan  pemulihan  (rehabilitasi)  di  masa  ini  dilengkapi  dengan  sarana teknologi  agar  lebih  efektif,  efisien  dan  memudahkan  pelayanan  kesehatan kepada  pasien.  Sesuai  dengan  program  yang  direncanakan  oleh  pemerintah berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk mewujudkan Visi Indonesia  Sehat  2025,  ditetapkan  misi  Pembangunan  Kesehatan,  yaitu meningkatkan  dan  mendayagunakan  Sumber  daya  kesehatan  yang  meliputi sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta sediaan farmasi dan  alat  kesehatan.  Sumber  daya  kesehatan  meliputi  pula  penguasaan  ilmu
pengetahuan dan teknologi kesehatan/kedokteran, serta data dan informasi yang makin  penting  peranannya.  Salah  satu  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam bidang  kesehatan  yang  sesuai  dengan  arus  globalisasi  adalah  pelayanan kesehatan  berbasis  Teknologi  Informasi  Kesehatan,  terlebih  ERA  revolusi industri  4.0  memberikan  tantangan  nyata  yang  tidak  ringan  di  sektor  kesehatan ini.  Selain  bonus  demografi  yang  melimpah,  tantangan  lain  juga  terdapat  pada ranah inovasi teknologi pelayanan kesehatan.
Indonesia merupakan negara yang 171,2 juta penduduknya menggunakan internet (hasil studi Polling Indonesia  yang bekerja sama dengan Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  /  APJII)  (Franedya:  2019) namun  tidak  memiliki  satu  undang-undang  yang  secara  khusus  mengatur perlindungan  data  pribadi.  Sejak  2016,  Rancangan  Undang-undang  (RUU) Perlindungan Data Pribadi telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), akan  tetapi  pembahasan  RUU  yang  diusulkan  pemerintah,  dalam  hal  ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) masih belum disahkan sampai saat ini.
Akhir-akhir  ini  banyak  kasus  yang  ada  di  masyarakat  mengenai penyalahgunaan  data  pribadi.  Terlebih  dengan  semakin  mudahnya  masyarakat mengakses  internet  sehingga  penyalahgunaan  data  pribadi  melalui  media elektronik  akan  menyebar  dengan  cepat.  Per-November  2018,  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 1.330 aduan atas dugaan pelanggaran hukum  dan  hak  asasi  manusia  yang  dilakukan  perusahaan  penyedia  pinjaman online.  Setelah  dicermati,  setidaknya  ada  14  dugaan  pelanggaran,  termasuk pembocoran data pribadi guna menekan peminjam agar segera mengembalikan uang. (Abdulsalam: 2019)
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menyebutkan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Ini berarti  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas hukum.  Dengan sendirinya  perlindungan  hukum  menjadi  unsur  esensial  serta  menjadi konsekuensi  dalam  negara  hukum.  Negara  wajib  menjamin  hak-hak  hukum warga  negaranya.  Perlindungan  hukum  merupakan  pengakuan  terhadap  harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.
Perlindungan data pribadi itu sendiri merupakan  amanat dari Pasal 28G ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang
menyatakan  bahwa:  “setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
Persoalan  perlindungan  terhadap  data  pribadi  muncul  karena keprihatinan  akan  pelanggaran  privasi  yang  dapat  dialami  oleh  orang  dan  atau badan  hukum.  Pelanggaran  privasi  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian  yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga moril yaitu berupa hancurnya nama baik seseorang atau lembaga.
Data  pribadi  di  bidang  kesehatan  pun  tidak  terlepas  dari  kemungkinan penyalahgunaan.  Akan  lebih  bahaya  lagi  apabila  data  pribadi  tersebut merupakan  suatu  data  jejak  rekam  medis  pasien  yang  memang  bersifat  sangat rahasia,  sehingga  ada  beberapa peraturan  khusus  seperti  diantaranya  Undang- Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur bahwa setiap  Dokter  dan  Dokter  Gigi  dalam  menyelenggarakan  praktik  kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh  Dokter  atau  Dokter  Gigi  dan  pimpinan  sarana  pelayanan  kesehatan. Kemudian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis  menyebutkan  bahwa  meskipun  informasi  tentang  identitas,  diagnosis, riwayat  penyakit,  riwayat  pemeriksaan  dan  riwayat  pengobatan  pasien  harus dijaga  kerahasiaannya  oleh  klinisi,  petugas  pengelola  dan  pimpinan  sarana kesehatan,  namun  informasi  ini  dapat  dibuka  antara lain  untuk  memenuhi permintaan  aparatur  penegak  hukum  atas  perintah  pengadilan  dan  memenuhi permintaan  institusi/lembaga  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Rumah Sakit.  Selain  itu,  Permenkes  ini  juga  mengatur  mengenai  kepemilikan,  manfaat dan  tanggung  jawab  dalam  mengelola  Rekam  Medis.  Berkas  rekam  medis adalah  milik  sarana  pelayanan  kesehatan  dan  isinya  yang  berupa  ringkasan rekam  medis  merupakan  milik  pasien.  Ringkasan  tersebut  dapat  diberikan, dicatat  atau  dicopy  oleh  pasien  atau  orang  yang  diberi  kuasa  atau  atas persetujuan tertulis pasien atau keluarganya yang berhak untuk itu.
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  untuk menghubungkan  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  maupun  Rumah  Sakit  dengan menggunakan  aplikasi electronic  health ( e-health )  telah  menjadi  isu  global. E-
health yang  merupakan  salah  satu  Rencana  Aksi World  Summit  on  the Information  Society (WSIS)  Geneva  2003  tersebut  merupakan  aplikasi  berbasis TIK untuk industri pelayanan kesehatan. Penggunaan aplikasi e-health bertujuan untuk  meningkatkan  akses,  efisiensi,  efektivitas,  serta  kualitas  proses  medis yang  melibatkan  organisasi  pelayanan medis  di  rumah  sakit,  klinik,  puskesmas, praktisi  medis  baik  dokter  maupun  terapis,  laboratorium,  apotek,  asuransi  juga melibatkan  pasien  sebagai  konsumen,  akan  tetapi  dalam  proses  pelayanan dengan  menggunakan  program E-health akan  mengumpulkan  sejumlah  data pribadi  konsumen  yang  merupakan  data  pribadi  sensitif  dan  menimbulkan permasalahan  hukum  yang  baru  yaitu  sejauhmana  pihak  penyelenggara  jasa kesehatan  dapat  melindungi  data  pribadi  pasien  dapat  diakses,  disebarluaskan secara lebih mudah melalui kemajuan TIK.
Permasalahan hukum ini menjadi sangat penting karena jika data pribadi seseorang disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini bertentangan dengan hak dasar manusia yaitu perlindungan terhadap privasi dan  data  pribadi  seseorang  yang  telah  dilindungi  oleh  instrumen  internasional, regional  dan  nasional.  Indonesia  hingga  saat  ini  belum  memiliki  regulasi  yang secara  khusus  melindungi  warga  negara  dari  praktik  pemanfatan  data  pribadi yang  sewenang-wenang,  baik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  perusahaan swasta  maupun  individu  (Dewi:  2016).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  penting dilakukan  untuk  menciptakan  konsep  pengaturan  yang  memadai  dalam  rangka memberikan  perlindungan  hukum  atas  data  pribadi  pasien  dalam  pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi kesehatan di Indonesia.
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  mengubah  perilaku masyarakat  dan  peradaban  manusia  secara  global,  dimana  teknologi  informasi telah  menyebabkan  dunia  menjadi  tanpa  batas  (borderless)  dan  menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi  saat  ini  menjadi  pedang  bermata  dua,  karena  selain  memberikan konstribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  Pasal  26  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  kecuali  ditentukan lain  oleh  Peraturan  Perundang-undangan,  penggunaan  setiap  informasi  melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas
persetujuan  orang  yang  bersangkutan.  Berkaitan  dengan  penjelasan  Pasal  26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  terdapat  peraturan  yang  mengatur  secara  khusus  mengenai penggunaan data pribadi (dalam hal ini data pribadi sebagai privacy) yaitu diatur dalam  Pasal  84  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Pasal ini berbunyi :
“ (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
a. Nomor KK;
b. NIK;
c.  Tanggal/bulan/tahun lahir;
d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
e. NIK ibu kandung;
f.  NIK ayah;dan
g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting. ”
Meskipun  telah  dijamin  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, dan diatur pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, namun ternyata tidak  cukup  menjamin  suatu  perlindungan  hukum  atas  data-data  pribadi seseorang ataupun pasien dalam suatu pelayanan kesehatan berbasis Teknologi Informasi Kesehatan.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  tersebut,  permasalahan  hukum  yang akan  dibahas  dalam  artikel  ini  adalah  sebagai  berikut  :    (1)  Bagaimana perlindungan  hukum  atas  data  pribadi  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan berbasis teknologi  informasi  kesehatan  berdasarkan  UU  Nomor  11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  sebagimana  telah  diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)  ? (2) Bagaimana urgensi perlindungan  hukum  data  pribadi  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan  berbasis teknologi di Indonesia ?
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  sebagi  berikut  :  (1)  Untuk menganalisis  penerapan  perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  pasien dalam  pelayanan  kesehatan  berbasis  teknologi  saat  ini;  (2)  Untuk  meneliti urgensi  perlindungan  hukum  data  pribadi  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan berbasis teknologi di Indonesia.
Jenis  penelitian  dalam  jurnal  ini  adalah  literer  atau  penelitian perpustakaan  (library  research),  artinya  sebuah  studi  dengan  mengkaji  buku-
buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian  dan  literatur-literatur  lainnya (elektronik) (Hadi, 1980: 3).
Pendekatan  dalam  penelitian  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penulisan jurnal ini pendekatan yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif,  yaitu  pendekatan  yang  dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variable  matematis  melainkan  dengan  pemahaman  mendalam  (in  depth analysis).  Dalam  pembahasannya  peneliti  menggunakan  pendekatan  yuridis- normatif,  yaitu  jenis  pendekatan  dengan  menggunakan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku  pada  suatu  negara  atau  metode  pendekatan  hukum doktrinal  yaitu  teori-teori  hukum  dan  pendapat  para  ilmuwan  hukum  terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1998: 24).
Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  melalui  hukum  positif,  yaitu  menelaah  aturan-aturan  hukum  positif untuk  menemukan  pentingnya  perlindungan  hukum  data  pribadi  pasien  dalam pelayanan  kesehatan berbasis  teknologi  di  Indonesia. Tulisan  ini  menggunakan data sekunder, yaitu: (Arikunto, 2000: 234)
1.  Bahan  Hukum  Primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat (Soekanto,  2015:  52)  seperti  UUD  1945;  UU  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); UU Nomor 19 Tahun 2016  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
2.  Bahan  Hukum  Sekunder  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah bahan  yang  dapat  membantu  mengembangkan  bahan  hukum  primer yang telah digunakan, seperti Naskah Akademik. Rancangan Undang- Undang, penelitian, atau doktrin pakar hukum.
3.  Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam tulisan ini adalah bahan yang  dapat  membantu  mengembangkan  bahan  hukum  primer  dan sekunder antara lain kamus dan ensiklopedia  (Amiruddin dan Asikin, 2006: 31-32).
Adapun  bahan  lain  yang  menjadi  objek  penelitian  adalah  Buku  dan Perundangan  tentang  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi,  Hukum  Teknologi Informasi,  dan  Hukum  Perlindungan  Konsumen.  Selain  itu  untuk  melengkapi data dan informasi, perlu juga dipahami dengan mewawancara pihak-pihak yang terkait dengan tema penulisan artikel ilmiah ini.

## II.  Tinjauan Pustaka
Teori  hukum  positif (The  Pure  Theory  of  Law) merupakan  suatu  teori yang  berusaha  menjawab  pertanyaan  tentang  apa  seharusnya  hukum  itu  dan bagaimana  hukum  itu  dibuat. The  Pure  Theory  of  Law yang  dinyatakan  oleh Hans Kelsen telah membebaskan ilmu hukum dari semua elemen asing. Teori itu telah  mengarahkan  pemahaman  hukum  hanya  pada  hukum  itu  sendiri  dan menghilangkan  semua  yang  tidak  menjadi  objek  pemahaman  hukum  itu  (Hans Kelsen, 2012: 37).
Semua  masalah  hukum  dihadapi  dan  diselesaikan  sebagai  sebuah masalah sistem. Hukum sebagai sebuah sistem merupakan suatu sistem norma hukum.  Suatu  norma  menjadi  sah  apabila  substansinya  dapat  dirujuk  sampai kepada  norma  tertinggi  sebagai  dasarnya.  Dalam  membahas  urgensi perlindungan  hukum  data  pribadi  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan  berbasis teknologi  di  Indonesia,  penulis  akan  menggunakan The  Pure  Theory  of  Law sebagai  teori  hukum  untuk  menentukan  faktor  serta  indikator  urgensitas perlindungan  hukum  data  pribadi  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan  berbasis teknologi di Indonesia saat ini.
Beberapa  pengertian  tentang  perlindungan  hukum  menurut  para  ahli yaitu perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum (Sacipto  Rahardjo,  2000:  54). Pendapat  lain  mengatakan  bahwa  perlindungan hukum  bagi  rakyat  sebagai  tindakan    pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan represif.  Perlindungan  hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah  berikap  hati-hati dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkan  diskresi  dan  perlindungan  yang represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya  sengketa,  termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Hadjon, 1987: 2).
Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur,  jenis  kelamin,  pendidikan,  pekerjaan,  alamat,  dan  kedudukan  dalam keluarga (Wiktionary Indonesia: 2020). Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data  yang  berupa  identitas,  kode,  simbol,  huruf  atau  angka  penanda  personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia (Latumahina: 2014).
Seringnya terjadi penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak pemerintah  maupun  pihak  swasta,  maka  dari  itu  diperlukan  adanya  aturan perundang-undangan yang  akomodatif  dan yang  bisa  memberikan  jaminan  dan keamanan  terhadap  data  pribadi  sehingga  penggunaan  data  pribadi  tersebut tidak  dapat  disalahgunakan.  Masing-masing  negara  menggunakan  terminologi yang  berbeda  antara  informasi  pribadi  dan  data  pribadi.  Akan  tetapi  secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai definisi yang hampir sama sehingga kedua  istilah  tersebut  sering  digunakan  secara  bergantian.  Seperti  misalnya Amerika  Serikat,  Kanada,  dan  Australia  menggunakan  istilah  informasi  pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa, Malaysia dan Indonesia sendiri dalam UU ITE menggunakan istilah data pribadi (Dewi: 2014).
Data  Pribadi  Pasien adalah data  yang  memiliki  hubungan formal  antara pasien  dan  penyelenggara  jasa  pelayanan  kesehatan,  tidak  terbatas  hanya kepada  data  pasien  yang  disampaikan  kepada  penyelenggara  jasa  pelayanan kesehatan pada saat proses registrasi saja. Hampir seluruh penyelenggara jasa pelayanan  kesehatan  yang  ada  di  Indonesia  saat  ini  sudah  menggunakan bantuan  teknologi  ( hardware maupun software )  baik  itu  dalam  pengolahan informasi  data  pasien  dalam  hal  penyimpanan,  pencarian,  berbagi,  maupun untuk komunikasi dan pengambilan keputusan.
Terlepas  dari  segala  manfaat  yang  dapat  diambil  dengan  penerapan teknologi  informasi  kesehatan  pada  pelayanan  kesehatan,  teknologi  informasi tetap  memiliki  dampak  negatif  yang  harus  disadari  dan  diantisipasi.  Dampak negatif  yang  mungkin  timbul  antara  lain  peralatan  yang  membahayakan, pelanggaran privasi, pencurian data dan kurangnya sentuhan pada pasien. Oleh karena  itu,  sebagai  upaya  untuk  memberikan  jaminan  akan  kepastian  hukum serta jaminan adanya perlindungan hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien,  ukurannya  secara  kualitatif  ditentukan  dalam  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah kedalam  Undang-Undang  No.  19  tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga Peraturan Perundang-undangan yang lainnya.

## III.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1. Perlindungan  hukum  atas  data  pribadi  pasien  dalam  pelayanan kesehatan  berbasis  teknologi  informasi  kesehatan  berdasarkan  UU Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (ITE)  sebagimana  telah  diubah  dengan  UU  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Aturan  berkaitan  dengan  Perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia masih  lemah  dan  bersifat  umum  karena  aturannya  termaktub  dalam beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  terpisah  dan  hanya menggambarkan  konsep  perlindungan  data  pribadi  secara  general  dan aturan  yang  hanya  dituangkan  dalam  bentuk  Peraturan  Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Beberapa aturan Undang- undang yang terpisah tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  No.  11  Tahun  2008,  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  2009,  tentang  Kearsipan,  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1997  tentang  Dokumen  Perusahaan,  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992  tentang  Perbankan,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang Telekomunikasi  (UU  Telekomunikasi),  dan  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).
Selain  beberapa  aturan  tersebut  diatas  secara  implisit,  Konstitusi Indonesia  (UUD  NKRI  1945)  memuat  norma  tentang  Perlindungan  data pribadi.  Pasal  28  G  ayat  (1)  memuat  “Setiap  orang  berhak  atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,...”.  (Daniar Supriadi : 2019).
Pengaturan  mengenai  perlindungan  data  pribadi  diatur  dalam beberapa  Pasal  di  UU  ITE.  UU  ini  memang  belum  memuat  aturan perlindungan  data  pribadi  secara  tegas  dan  komprehensif.  Meskipun
demikian,  secara  tidak  langsung  UU  ini  melahirkan  pemahaman  baru mengenai  perlindungan  terhadap  keberadaan  suatu  data  atau  informasi elektronik  baik  yang  bersifat  umum  maupun  pribadi.  Penjelasan  tentang data  elektronik  pribadi  diamanatkan  lebih  lanjut  oleh  UU  ITE  dalam  PP Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PSTE).  Perlindungan data  pribadi  dalam  sebuah  sistem  elektronik  di  UU  ITE  meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara  sistem  elektronik,  dan  perlindungan  dari  akses  dan interferensi ilegal.
Terkait  dengan  perlindungan  data  pribadi  dari  penggunaan  tanpa izin, Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam  sebuah  media  elektronik  harus  mendapat  persetujuan  pemilik  data bersangkutan.  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  ini  dapat  digugat atas  kerugian  yang  ditimbulkan.    Dalam  penjelasannya,  Pasal  26  UU  ITE juga  menyatakan  bahwa  data  pribadi  merupakan  salah  satu  bagian  dari hak pribadi seseorang. UU ITE (11/2008 jo. 19/2016) sebagai UU generik memuat  norma  perlindungan  data  pribadi  pada  Pasal  26,  yang  pada intinya,  penggunaan  setiap  data  dan  informasi  di  media  elektronik  yang terkait  dengan  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas  persetujuan orang  yang  bersangkutan  atau  berdasarkan  hukum  positif  (peraturan perundang-undangan).  Pada  dasarnya  ketentuan  ini  memuat  dua  dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu (a) consent / persetujuan; dan (b) norma  hukum  positif.  Kedua  prinsip  ini  adalah  dasar lawful data processing .
3.2. Urgensi  perlindungan  hukum  data  pribadi  pasien  dalam  pelayanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia
Menurut  Sonny  Zulhuda,  dari  International  Islamic  University Malaysia  mengatakan  bahwasanya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  masih  sangat  tidak signifikan  dalam  mengatur  penggunaan  data  pribadi  karena  Pasal  yang ada dalam UU  ITE tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan  berbagai  isu  masalah  yang  banyak  di  bicarakan  di  level internasional  saat  ini.  Jadi  dapat  dipahami  berdasarkan  deskripsi  diatas bahwa  aturan  berkenaan  dengan  Perlindungan  Data  Pribadi  Indonesia
masih  bersifat  umum  dan  terletak  terpisah-pisah  dalam  beberapa  aturan undang-undang.  Selain  itu  juga  diharapkan  pemerintah  dan  parlemen Indonesia  untuk  segera  membahas  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi sehingga Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi digital juga  dapat  memberikan  jaminan  keamanan  terhadap  data  pribadi pengguna serta dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi pihak lain.
Akhir-akhir  ini  banyak  kasus  yang  ada  di  masyarakat  mengenai penyalahgunaan  data  pribadi.  Terlebih  dengan  semakin  mudahnya masyarakat  mengakses  internet  sehingga  penyalahgunaan  data  pribadi melalui  media  elektronik  akan  menyebar  dengan  cepat.  Per-November 2018,  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Jakarta  menerima  1.330  aduan atas  dugaan  pelanggaran  hukum  dan  hak  asasi  manusia  yang  dilakukan perusahaan  penyedia  pinjaman  online.  Setelah  dicermati,  setidaknya  ada 14  dugaan  pelanggaran,  termasuk  pembocoran  data  pribadi  guna menekan  peminjam  agar  segera  mengembalikan  uang  (Abdulsalam: 2019).
Dari  kasus-kasus  secara  umum  tersebut,  tidak  jauh  berbeda kemungkinan  terjadinya  penyalahgunaan  data  pribadi  pasien  dalam pelayanan  kesehatan  berbasis  teknologi  di  Indonesia.  Akan  lebih  bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien  yang  memang  bersifat  sangat  rahasia,  sehingga  ada  beberapa peraturan  khusus  seperti  diantaranya  Undang-Undang  Nomor  29  tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter  Gigi  dalam  menyelenggarakan  praktik  kedokteran  harus  membuat rekam  medis  dan  rekam  medis  ini  harus  dijaga  kerahasiaannya  oleh Dokter  atau  Dokter  Gigi  dan  pimpinan  sarana  pelayanan  kesehatan. Kemudian,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  269  tahun  2008  tentang Rekam  Medis  menyebutkan  bahwa  meskipun  informasi  tentang  identitas, diagnosis,  riwayat  penyakit,  riwayat  pemeriksaan dan  riwayat  pengobatan pasien  harus  dijaga  kerahasiaannya  oleh  klinisi,  petugas  pengelola  dan pimpinan  sarana  kesehatan,  namun  informasi  ini  dapat  dibuka  antara  lain untuk  memenuhi  permintaan  aparatur  penegak  hukum  atas  perintah pengadilan  dan  memenuhi  permintaan  institusi/lembaga  sesuai  dengan
ketentuan  perundang-undangan.  Permintaan  tersebut  harus  disampaikan secara  tertulis  kepada  pimpinan  Rumah  Sakit.  Selain  itu,  Permenkes  ini juga mengatur mengenai kepemilikan, manfaat dan tanggung jawab dalam mengelola  Rekam  Medis.  Berkas  rekam  medis  adalah  milik  sarana pelayanan  kesehatan  dan  isinya  yang  berupa  ringkasan  rekam  medis merupakan  milik  pasien.  Ringkasan  tersebut  dapat  diberikan,  dicatat  atau dicopy  oleh  pasien  atau  orang  yang  diberi  kuasa  atau  atas  persetujuan tertulis pasien atau keluarganya yang berhak untuk itu.
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  untuk menghubungkan  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  maupun  Rumah  Sakit dengan  menggunakan  aplikasi  electronic  health  (e-health)  telah  menjadi isu  global. E-health yang  merupakan  salah  satu  Rencana  Aksi World Summit  on  the  Information  Society (WSIS)  Geneva  2003  tersebut merupakan  aplikasi  berbasis  TIK  untuk  industri  pelayanan  kesehatan. Penggunaan  aplikasi e-health bertujuan  untuk  meningkatkan  akses, efisiensi,  efektivitas,  serta  kualitas  proses  medis  yang  melibatkan organisasi  pelayanan  medis  di  rumah  sakit,  klinik,  puskesmas,  praktisi medis  baik  dokter  maupun  terapis,  laboratorium,  apotek,  asuransi  juga melibatkan  pasien  sebagai  konsumen.  Akan  tetapi  dalam  proses pelayanan  dengan  menggunakan  program E-health akan  mengumpulkan sejumlah data pribadi konsumen yang merupakan data pribadi sensitif dan menimbulkan  permasalahan  hukum  yang  baru  yaitu  sejauhmana  pihak penyelenggara jasa kesehatan dapat melindungi data pribadi pasien dapat diakses,  disebarluaskan  secara  lebih  mudah  melalui  kemajuan  TIK. Permasalahan  hukum  ini  menjadi  sangat  penting  karena  jika  data  pribadi seseorang  disalahgunakan  oleh  pihak  penyedia  data  atau  pihak  ketiga, maka  hal  ini  bertentangan  dengan  hak  dasar  manusia  yaitu  perlindungan terhadap  privasi  dan  data  pribadi  seseorang  yang  telah  dilindungi  oleh instrumen  internasional,  regional  dan  nasional.  Indonesia  hingga  saat  ini belum memiliki regulasi yang secara khusus melindungi warga negara dari praktik  pemanfatan  data  pribadi  yang  sewenang-wenang,  baik  yang dilakukan  oleh  pemerintah,  perusahaan  swasta  maupun  individu.  (Dewi: 2016).  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  menciptakan  konsep  pengaturan yang  memadai  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  atas  data
pribadi  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan  berbasis  teknologi  informasi kesehatan di Indonesia.

## IV.  Kesimpulan dan Saran

## 4.1.  Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan a.  Banyaknya  kasus  yang  ada  di  masyarakat  mengenai  penyalahgunaan data  pribadi  tidak  terlepas  dari  semakin  mudahnya  masyarakat mengakses  internet  sehingga  penyalahgunaan  data  pribadi  melalui media elektronik akan menyebar dengan cepat. Persoalan perlindungan  terhadap  data  pribadi  muncul  karena  keprihatinan  akan pelanggaran  privasi  yang  dapat  dialami  oleh  orang  dan  atau  badan hukum.  Pelanggaran  privasi  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian yang  tidak  hanya  bersifat  materiil  tetapi  juga  moril  yaitu  berupa hancurnya nama baik seseorang atau lembaga.
b.  Di bidang kesehatan, data pribadi pun tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan,  akan  lebih  bahaya  lagi  apabila  data  pribadi  tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat  rahasia,  sehingga  ada  beberapa  peraturan  khusus  seperti diantaranya  Undang-Undang  Nomor  29  tahun  2004  tentang  praktik kedokteran yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan  praktik  kedokteran  harus  membuat  rekam  medis dan  rekam  medis  ini  harus  dijaga  kerahasiaannya  oleh  Dokter  atau Dokter  Gigi  dan  pimpinan  sarana  pelayanan  kesehatan.  Kemudian, Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  269  tahun  2008  tentang  Rekam Medis  menyebutkan  bahwa  meskipun  informasi  tentang  identitas, diagnosis,  riwayat  penyakit,  riwayat  pemeriksaan  dan  riwayat pengobatan  pasien  harus  dijaga  kerahasiaannya  oleh  klinisi,  petugas pengelola  dan  pimpinan  sarana  kesehatan,  namun  informasi  ini  dapat dibuka  antara  lain  untuk  memenuhi  permintaan  aparatur  penegak hukum  atas  perintah  pengadilan  dan  memenuhi  permintaan institusi/lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## 4.2.  Saran
a.  Meskipun telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  dan  diatur  pula  dalam  UU  Nomor  11  Tahun
2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  beserta perubahannya,  namun  ternyata  tidak  cukup  menjamin  suatu perlindungan hukum atas data-data pribadi seseorang ataupun pasien dalam  suatu  pelayanan  kesehatan  berbasis  Teknologi  Informasi Kesehatan.  Indonesia  pun  dirasa  sangat  perlu  untuk  segera diberlakukan aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi yang disahkan  dalam  bentuk  Undang-Undang.  Diharapkan  dengan  adanya peraturan yang tegas dan memadai dapat memberikan keamanan bagi pengguna teknologi informasi dan juga khususnya dapat meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis teknologi.
b.  Selain  adanya  peraturan  yang  tegas  dan  memadai  untuk  dapat memberikan  keamanan  bagi  pengguna  teknologi  informasi  guna meningkatkan  pelayanan  kesehatan  berbasis  teknologi,  penting  juga pembentukan  lembaga  yang  berfungsi  sebagai  regulator,  pengawas, dan  pengendali  ( independent  regulatory  body ),  atau  sebuah  komisi perlindungan  data  pribadi.  Tugas  pengawasan  ini  justru  diserahkan kepada pemerintah, sesuai dengan sektornya masing ‐ masing, dengan berkoordinasi  kepada  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika.  Ini  berarti Kementerian Dalam Negeri akan mengawasi data pribadi yang terkait dengan kependudukan, OJK akan mengawasi data pribadi yang terkait dengan  keuangan  dan  perbankan,  dan  Kementerian  Kesehatan  akan mengawasi data pribadi yang terkait dengan rekam medis pasien.

## Daftar Pustaka

## A.  Buku
Abdul  Halim  Barkatulah.  2008. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Kajian  Teoritis dan Perkembangan Pemikiran . Kalimantan Selatan: Nusa Media.
Amiruddin,  dan  Zainal  Asikin.  2006. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. PT. Jakarta: Raja Grafindo.
Burhanuddin S.. 2011. Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal . Malang: UIN-Maliki Press.
Dikdik  M.  Arief  Mansur  &  Elisatris  Gultom.  2005. Cyber  Law  :  Aspek  Hukum Teknologi Informasi . Bandung: Refika Aditama.
Edi  Junaidi.  2011. Mediasi  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Medik .  Jakarta: Rajawali Pers.
Ishaq. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Kelsen,  Hans.  2012. Pengantar  Teori  Hukum ,  Diterjemahkan  oleh  Siwi Purwandari. Bandung: Nusa Media.
Phillipus  M.  Hadjon.  1987. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia . Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Sinta Dewi. 2009. CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional . Bandung: Widya Padjadjaran.
Soekanto, Soerjono. 1983. Penegakan Hukum . Bandung: Binacipta.
________ . 2015. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI-Press. Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
_______  .  1998. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Suharsimi,  Arikunto.  2000. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek , Jakarta: Rineka Cipta.
Sutrisno, Hadi. 1980. Metodologi Reasearch 1 . Yogyakarta: Gajah Mada.
Tri Kunawangsih. 2006. Aspek Dasar Ekonomi Mikro . Jakarta: PT. Grasindo.

## B.  Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  tahun  2019  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan Sebagaimana  Telah  Diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  24  tahun 2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan  Menteri  Kominfo  Nomor  20  tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

## C. Jurnal dan Makalah Ilmiah
Dewi,  Sinta.  2016. “Konsep  Perlindungan  Hukum  Atas  Privasi  dan  Data  Pribadi Dikaitkan  dengan  Penggunaan  Cloud  Computing  di  Indonesia”, dalam Yustisia Jurnal Hukum , Vol.5 No.1.
Latumahina,  Rosalinda  Elsina.  2014. “Aspek  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  di Dunia Maya”, dalam Jurnal GEMA AKTUALITA . Vol. 3 No. 2.

## D.  Lain-Lain
Daniar  Supriadi.  “Data  Pribadi  dan  Dua  Dasar  Legalitas  Pemanfaatannya”.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan- dua-dasar-legalitas  pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi.  Diakses  Pada Tanggal  22 September 2019.
Husein  Abdulsalam.  “Sulitnya  Melindungi  Data  Pribadi  di  Indonesia”. https://tirto.id/sulitnya-melindungi-data-pribadi-di-indonesia-edCX. Diakses Pada Tanggal  22 September 2019.
Jalil, S. A. “Teknologi informasi untuk kesehtan sebagai komunikasi informasi efektif bagi daerah”. http://repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/3309.pdf. Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2020.
Roy  Franedya.  “Survei:  Pengguna  Internet  di  RI  Tembus  171,17  Juta  Jiwa”.
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190516191935-37-73041/survei- pengguna-internet-di-ri-tembus-17117-juta-jiwa.  Diakses  pada  tanggal  4 Maret 2020.
Wiktionary  Indonesia.  “Data  Pribadi”.  https://id.wiktionary.org/wiki/data_pribadi.
Diakses pada tanggal 4 Maret 2020.