Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## ANALISIS HUKUM TERHADAP EKSISTENSI SANKSI A’MASSA PADA DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN GOWA

## Raodatul Jannah*, Syamsuddin Rajab, Bariek Ramdhani Pababbari
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
raodatul.jannah2802@gmail.com

## Abstract
the problem of this study is how the existence of a'massa sanctions as a customary criminal offense in Gowa regency. how the existence of a'massa customary sanctions on criminal offenses in Gowa regency (case study of  Tompobulu  Sub-District),  how  the  application  of  a'massa  customary  sanctions  on  criminal  offenses  is reviewed based on customary criminal law. The type of research is the type of Empirical Legal Research, found the existence of a'massa customary sanctions are still recognized by the community in Gowa kususnya district Tompobulu, a'massa customary sanctions is a manifestation  of customary criminal law whose application  is proven  to  be  able  to  suppress  the  crime  rate  so  this  a'massa  customary  sanctions  if  in  view  of  the  general criminal, because of this a'massa sanction is still in practice but on the other hand the criminal code or positive law prohibits because it is considered a vigilante act..
Keywords: Existence, Customary Sanctions, Enforcement.

## Abstrak
Masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  eksistensi  Sanksi  A’Massa  sebagai  delik  pidana  adat  di  kabupaten Gowa.  bagaimana  Eksistensi  sanksi  adat  A’Massa  pada  delik  pidana  di  Kabupaten  Gowa(studi  kasusu Kecamatan Tompobulu), bagaimana penerapan sanksi adat A’Massa pada delik pidana di tinjau berdasarkan hukum  pidana  adat.  Jenis  penelitian  yaitu  jenis  penelitian  hukum  empiris,  Ditemukan  Eksistensi  sanksi  adat A’Massa  masih  diakui  keberadaanya  oleh  masyarakat  di  kabupaten  Gowa  kususnya  kecamatan Tompobulu,sanksi  adat  A’Massa  ini  merupakan  perwujudan  hukum  pidana  adat  yang  penerapanya  terbukti dapat menekan angka kejahatan demikian Sanksi adat A’Massa ini jika di pandang dari hukum pidana Umum KUHP tetap saja melanggar dan di anggap sebagai perbuatan main hakim sendiri,Hukum Adat A’Massa dan KUHP merupakan dua hal belum ada titik temu, karna sanksi A’Massa ini masih di praktekkan namun di sisi lain KUHP atau hukum positif melarang karna di anggap perbuatan main hakim sendiri..
Kata Kunci: Eksistensi, Sanksi Adat, Pemberlakuan .
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Kesulitan  Salah  satu  aturan  hukum  yang  mengikat/mengatur  kehidupan  masyarakat  ialah hukum pidana . “Dimana dalam hukum pidana dikenal ada dua hukum yang berbeda yang di gunakan oleh  masyarakat  yaitu  peraturan  pidana  yang  tidak  tertulis  kemudian  peraturan  hokum  pidana  yang berbentuk peraturan tertulis yang bersumber dari KUHP dan peraturan lainya. 1
“Hukum Pidana adat di sebut hokum adat delik(Belanda;adatdelichten Recht; inggris;Criminal Adat  Law)merupakan  aturan  aturan  hokum  adat  yang  mengatur  peristiwa  atau  perbuatan  kesalahan yang  berakibat  terganggunya  keseimbangan  masyaraka,sehingga  perlu  di  selesaikan  ( dihukum )agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. 2
“Hukum  pidana  Adat  yaitu  ( The  living  law )  Hukum  yang  hidup  dan  mengatur tindakan/perbuatan yang dianggap  melanggar  perasaan  kepatutan  dan keadilan  yang hidup  di  tengah masyarakat  ,yang  menyebabkan  terganggunnya  keseimbangan  serta  ketentraman  masyarakat  ,yang mengakibatkan  terganggunya  ketentraman  dan  keseimbangan  masyarakat.dan  untuk  memulihkan keseimbangan  dan  ketentraman  tersebut  maka  terjadi  reaksi  adat.  Keberadaan  hukum  pidana  adat merupakan  pencerminan  kehidupan  suatu  masyrakat  dan  pada  masing  masing  daerah  di  Indonesia, memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat dan khas tersendiri yang ada di daerah tersebut.
Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan adat dan kebiasaan masyarakat di provinsi Sulawasi selatan  yang  mana  masyarakat  dan  penduduknya  di  kenal  dengan  julukan  4  kelompok  etnis  yaitu makassar,Bugis,mandar  dan  Toraja.Didalam  kehidupan  masyarakatnya  masih  banyak  terikat  pada system norma dan aturan adatnya yang di keramatkan dan/atau di sakralkan atau dalam suku Makassar di sebut dengan “ panggadakkang ”.
Adat  bagi  bugis  makassar  tidak  hanya  berarti  sekeder  kebiasaan-kebiasaan  ,melainkan merupaka  konsep  untuk  memahami  serta  mengenal  masyarakat  bugis  Makassar.  Adat/kebiasaan merupakan lambing kepribadian dari kultur mereka , lebih dari itu adat adalah pandangan hudup untuk masyrakat  bugis  makassar.Adat  dalam  kedudukan  kehidupan  bugis  Makassar  di  yakini  secara  sadar bahwasanya setiap manusia di ikat dan diatur secara langsung dalam suatu sistim yang mengatur pola kehidupannya,serta mengatur sanksi social atau sanksi adat  yang di sebut reaksi adat yang di kenakan kepada mereka yang melanggar.”Adapun bentuk sanksi A’massa adalah berupa pemberian sanksi non fisik misalnya ,penghinaan ,di usir dari kampong,serta di kucilkan dari pergaulan masyarakat.sedangkan sanksi fisik yaitu dianiaya dan bahkan dibunuh.
Sanksi  adat  ini  di  lakukan  secara  berkolompok( A’massa) dengan  aturan”bahwa  yang diperbolehkan  melaksanakan/melakukan  sanksi  a’massa  ini  adalah  orang-orang  yang  mempunyai hubungan  keluarga  dengan  mereka  yang  melakukan  kawin  lari  jika  kasus  itu  adalah  kasus ( silariang ),serta keluarga korban pelecehan  jika kasus itu merupakan tindakan asusila serta kasus yang tergolong kriminologi laianya seperti pencurian yang tidak terima dengan perbuatan yang di lakukan pelaku tersebut.
1 Topo Santoso: Pluralisme Hukum Pidana  Indonesia ( Jakarta: PT,Ersesco 1990),h. 6.
2 Tauku  Muttaqim  Mansur: Hukum  Adat  Perkembangan  dan  Pembaruanya (Jakarta:  syiah  kuala university press 2018),h. 202.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Menurut hukum adat setempat, konflik yang terjadi dimasyarakat apabila di selesaikan secara adat,maka kehidupan masyarakat akan selalu tejalin serta tidak terjadi konflik  yang berkepanjangan serta meberikan efek jera kepada pelaku secara langsung serta masyarakat.
Jika kita melihat secara garis besar ,sanksi adat A’massa masih di terapkan dan tetap di pegang teguh oleh masyarakat di Kabupaten Gowa,selain karena penerapanya sudah turun temurun dari zaman nenek  moyang  dan  leluhur  mereka,serta  secara  tegas  di  atur  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.yang  legalitas  pengakuan  keberadaanya  jelas  di  atur  seperti  dalam  Pasal  18B ayat 2;
“Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan  kesatuan  hukum  adat  serta  hak  hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ,yang di atur dalam Undang-undang ”.
Jika melihat kasus pernah dan sering terjadi, dengan penerapan sanksi adat ini tergolong sanksi yang  sangat  berat.jika  di  tinjau  dari  hukum  pidana  umum  yang  beralau  di  Indonesia  yang  mana penerapan hukuman mati hanya di berlakukan kepada pelaku ,pengedar narkotika dan terorisme.karena penerapan hukuman mati di nilai bertentangan dengan HAM,yang mana kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadapmhak-haknya sebagai manusia 3 ,maka dari itu di Indonesia sendiri belum melegalkan hukuman mati ini.
Keberadaan  pemberlakuan  sanksi  adat  a’massa  yang  masih  di  akui  Eksistensinya  oleh masayarakat  di  kabupataen  Gowa  ini  menjadi  sesuatu  yang  menarik  untuk di  kaji  .  Hal  ini  dikarena sanksi  adat  a’massa  merupakan  salah  satuh  wujud  hukum  pidana  adat  yang  harus  di  kaji  selain memperhatikan keberadaan hukum pidana positif.

## METODE
Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum Empiris, Penelitian hukum empiris atau yang biasa di kenal dengan istilah lain biasa di sebut penelitian hukum sosiologis atau di sebut dengan penelitian lapangan.  Penelitian  hukum  empiris  adalah  sebuah  metode  penelitian  hukum  yang  berupaya  untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat,meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. 4 Alas an penulis menggunakan penelitian hukum empiris,karena penelitian ini di lakukan berdasarkan  observasi\peninjauan  penulis  secara  langsung.”  dimana  pendekatan  ini  berfungsi  untuk melihat  hukum  secara  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan masyrakat.pendekatan penelitian empiris ini  di sebut sebagai penelitian hukum sosiologis .Penelitian sosiologis  ini  diambil  dari  fakta-fakta  yang  ada  dalam  suatu  masyarakat”,Badan  hukum  atau  Badan Pemerintah. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Eksistensi  Sanksi  A’Massa  pada  Delik  pidana  adat  dikabupaten  Gowa  (Studi  di  Kecamatan Tompobulu)
Adat  bagi  Masyarakat  di  Kabupaten  Gowa  ,Khususnya  masyarakat  di  Kecamatan
3 Rahman  Syamsuddin  danIsmail  Aris, Merajud  Hukum  di  Indonesia (Jakarta:Mitra  Wacana Media,2014),h.131.
4 Jonaedi  Efend.,  Prof.Dr.Junaedi  Ibrahim: Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris (Jakarta  , Pranadamedia Grub, 2018),h,150
5 Andi Rustandi ,”Metode penelitian Hukum Empiris dan Normatif”

## Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Vol. 5, No. 1, 2023
Tompobulu tidak hanya berarti sekedar kebiasaan-kebiasaan ( gewooten ),hal itu merupakan konsep kunci dalam memahami serta menggambarkan masyarakat setempat.Sebagai pandangan hidup bagi masyarakat  setempat.  Adat  ialah  pribadi  dari  kebudayaan  mereka.dan  lebih  dari  itu  adata  adalah pandangan  hidup  bagi  masyarakat  setempat  di  anggap  sama  dengan  syarat-syarat  kehidupan manusia.
Adat dalam kedudukanya dalam kehidupan masyarakat Gowa diyakini dengan sadar,bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan,mengetahui interaksi social antara manusia,mengatur tanggung jawab anggota masyarakat,dan mengatur sanksi social atau sanksi adat terhadap mereka yang dianggap melanggar adat seta mengganggu keseimbangangan masyarakat.Dalam hal ini berupa Sanksi A’Massa .
Eksistensi  sanksi  A’Massa  di  kecamatan  Tompobulu  erat  kaitanya  denga  kasus-kasus Pencurian,perzinahan/pemerkosahan (Kategori Siri’) ,perjudian,Miras(Minuman keras) dan Narkotika.Namun yang dominan terjadi pemberlakuan sanksi A’Massa bagi pelaku Pencurian dan kasus Siri’ .Adat,keseimbangan  masyarakat  serta Siri’ merupakan  satu  kesatuan  bagi  masyarakat Kab.Gowa  khususnya  di  Kecamatan  Tompobulu    yang  dianggap  bangunan  moralitas  adat,ketika seseorang  terbukti  melakukan  penyimpangan,baik  itu  dilihat  dari  perspektif  adat  yang  dilandasi keamana  dan  ketentraman  masyarakat  serta  peneguhan  harga  diri  masyarakat.Terlebih  lagi  yang berkaitan dengan Siri’ atau Masyarakat ketika merasa tersinggung atau di permalukan (Nipakasiri’ )lebih memeilih mati dengan perkelahian daripada hidup tampa siri’.
a. Bentuk Sanksi A’Massa
Bentuk  sanksi  A’massa  ini  bermaksud  untuk  memberikan  penjelasan  mengenai  macam macam  sanksi  yang  dikategorikan  sanksi  A’massa,sampai  kepada  bagaiman  sanksi  itu  dapat dijatuhkan kepada pelaku-pelaku pelanggaran.Adapun bentuk sanksi A’Massa terbagi menjadi dua yaitu  Sanksi fisik dan non-fisik .Sanksi  nan-fisik  berupa,diusir  dari  dari  kampong  (dalam  Bahasa Makassar  dikenal  dengan  istilah  “ Nisili ”),Penghinaan,dan  dikucilkan  dari  pergaulan masyarakat(sama dengan sanksi social di dalam Hukum Positif) . Sedangkan sanksi fisiknya ialah ,penganiayaan  ringan,penganiayaan  berat  dan  bahkan  penbunuhan/Hukuman  Mati  jika palanggaranya sudah sangat berat.Hukuman Mati ini diberikan apabila sebelumnya si pelaku sudah diberikan peringatan sebanyak 2 kali dengan cara adat yang disebut “ Nipajempolo Cera’ ” dengan dilakukanya hal itu berarti pelaku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanya kembali,namun ketika sipelaku terbukti melakukan kejahatan kembali di kali ke 3 maka Barulah pemberlakuan Hukuman mati ini diberikan,berbeda lagi apabila pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan Siri’ seperti kasus  perselingkuhan,pemerkosaan  ataupun  percobaan  pemorkosahan  maka  biasanya  setelah terbukti  siapa  pelakunya,maka  hukuman  yang  diberikan  cenderung  pada  penganiayaan  berat  dan sanngat berpeluang untuk Hukuman mati.
Jadi  Pemberlakuan  hukuman  mati  bagi  pelaku-pelaku  yang  melakukan  pelanggaran  adat tidak serta merta diberikan hukuman mati.Pemberian hukumanya sanksi A’Massa ini juga dilihat dari seberapa berat pelanggaran yang ia lakukan,hal ini dapat disamakan dengan aturan-aturan yang Terdapat  dalam  Hukum  Positif  Atau  KUHP  yang  setiap  pelanggaran  atau  pelanggaran  dalam pemberian  hukumanya  dan  pengkategorianya  di  perhatikan  unsur-unsur  pelanggaran  apa  yang dilanggar barulah kemudian di putuskan hukumannya.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
b. Sikap Hukum
Sikap  hukum yaitu  penilaian  masyarakat  terkait  adanya  Hukum  adat  disamping  Hukum positif yang mana diketahui bahwa hukum positif adalah hukum yang memang mutlak berlaku di Indonesia.Yang  mana  sikap  hukum  masyarakat  akan  membawa  kita  untuk  menggali  lebih  dalam Keberadaan  sanksi  A’Massa  ini  di  Kecamatan  Tompobulu,ini  juga  mengenai  alasan  masyarakat memilih untuk menerapkan sanksi A’Massa dibandingkan Hukum Positif dalam hal penyelesaian masalah.apakah memang menurut masyarakat sanksi A’Massa ini dirasa lebih efektif memberikan efek jerah bagi pelaku pelanggaran dibandingkan Hukum positif atau ada alasan alasan tertentu.
Dan  dari  penelitian  yang  di  peroleh  ,  dapat  diketahui  bahwa  masyrakat  di  Kecamatan Tompobulu mengakui sanksi adat A’Massa ini memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana adat secara umum.Sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka  adat  terdahulu.Penerapan  Sanksi  adat    A’Massa      dalam  penyelesain  sengketa mastarakat gowa khususnya kecamatan Tompobulu karna sanksi ini cukup efektif menekan angka kejahatan,yang mana merupakan salah satu daerah di Sulawesi selatan yang masih memegang teguh adanya  sanksi  adat  A’Massa  dalam  penyelesain  sengketa  dikehidupan  masyarakat.Kemudian menurut  hukum  Adat  setempat  setiap  konflik  yang  terjadi  apabila  diselesaikan  secara  adat  maka lebih praktis dan proses penyelesianya tidak membutuhkan waktu yang lama. 6
c. Pandangan Kepolisian Terhadap  Sanksi A’Massa
Pandangan  kepolisian  terhadap  sanksi  A’Massa  artinya  bagaimana  pandangan  pihak kepolisian  sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum  memandang  adanya  hukum  adat  berupa A’massa di samping berlakunya hukum positif berupa KUHP di tengah masyarakat Gowa terkhusus di Kecamatan Tompobulu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Bapak  Syamsuddin  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  pihak  kepolisian  memang  menghargai  adanya  hukum  adat  berupa  sanksi A’Massa,nanmun  tetap  saja  sebagai  salah  satu  instansi  penegak  hukum  pihak  kepolisian  tidak membenarkan  dan menganggap penerapan sanksi A’Massa ini bertentangan dengan hukum yang berlaku dinegara kita.Disamping mengingat bahwa memang Indonesia pada dasarnya sangat-sangat menghargai  adanya  hukum  adat  sebagai  hukum yang  menjadi dasar  pemberlakuan  hukum  positif maka upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian yaitu melakuikan sosialisasi kepada tokoh-tokoh adat,masyarakat  dan  pemerintah  bahwa  hukum  ini  bertentatangan  dengan  hukum  yang  berlaku mutlak di Indonesia.
Kemudian  bapak  juga  menjelaskan  bahwa,apabila  dimasyarakat  telah  terjadi  penerapan Sanksi A’Massa atau sudah tejadi maka pihak kepolisan mengatakan bahwa sebagai aparat hukum tentu  saja  tetap  ditindak  lanjuti  sebagaimana  aturan  hukum  yang  ada.Namun  di  Kecamatan Tompobulu sendiri setiap akan melaksanakan Sanksi A’Massa maka forum-forum A’Massa tersebut apabila akan melaksanakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum,maka masyarakat melakukan koordinasi kepihak kopolisian.tentunya hal ini sesuai dengan Pasal 18 B Ayat 2 mengenai legalitas pengakuan  keberadaan  aturan  adat  yang  berbunyi:“Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan Hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
6 Kesimpulan  Hasil  wawancara  dengan  beberapa  tokoh    masyarakat,Tompobulu  kabupaten  Gowa,20 Januari 2021.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
masyarakat dan prinsip negara kesatuan repoblik indonesia,yang di ataur dalam undang-undang ” . 7
Lebih  lanjut  mengenai  Tanggapa  kepolisian  apa  yang  menjadi  sisi  positif  adanya  sanksi A’Massa.yang Mana bahwa menurut kepolisian sisi positifnya Yaitu selama forum ini melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian maka hal itu tidak menjadi  masalah  selagi  mengacu  dengan  aturan  yang  ada,karna  memang  terbukti  bahwa  dengan adanya sanksi A’Massa ini memberikan dampak serta efek jerah ditengah masyarakat hal ini dapat dikatakan  menekan  angka  kriminologi  ditengah  masyarakat.Sebagaimana  diketahui  bahwa  forum A’Massa ini merupakan Mitra,yaitu mitra pemerintah dan kepolisian yang dalam hal ini membantu memberantas  perbuatan-perbuatan  pidana  ditengah  masyarakat,yang  mana  pelaksaananya  tentu dengan koordinasi dengan pemerintah dan kepolisian. 8 Jadi intinya A’Massa ini dapat mengurangi niat para pelaku-pelaku untuk melakukan kejahatan dan hal yang memicu itu yaitu bentuk Sanksi yang berat.
Berdasarkan  pemaparan  diatas  dapat  disimpulkan  pahak  kepolisan  Menghargai  adanya sanksi ini serta  memebenarkan adanya sanksi A’Massa ditengah masyarakat  meskipun diketahui bahwa KUHP melarang, hal ini adalah dua hal yang belum ada titik temu karna sanksi A’Massa itu masih  dipraktekan  namun  disisi  lain  KUHP  atau  hukum  positif  melarang.Maka  Pihak  kepolisian sebagai aparat penegak hukum hanya mampu memberikan arahan-arahan,pengertian dan mencoba memberikan pemahaman bahwa sanksi ini tetap melanggar aturan yang ada.

## 2. Penerapan Sanksi Adat A’massa Pada Delik Pidana Adat Di Kabupaten Gowa Berdasarkan Hukum Pidana Adat
Kabupaten Gowa secara umum masih dipengaruhi alam sekitarnya yang megis-religius dan memiliki sifat kedaeraan yang kental,oleh sebab itu sumber hukum yang diakui dalam aturan yang berlaku  di  masyarakat  didalam  lapangan  hukum  pidana  adalah  hukum  pidana  adat  disamping berlakunya  hukum  positif(KUHP).Keberadaan  hukum  pidana  adat  pada  masyrakat  di  Kabupaten Gowa  merupakan  pencerminan  kehidupan  masyarakat  tersebut  dan  pada  masing-masing  daerah memiliki  hukum  pidana  adat  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  adat  istiadat  yang  ada  didaerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasi,hal ini serupa dengan aturan adat yang ada di Kabupaten Gowa khususnya Kecamatan Tompobulu.
Sanksi adat A’Massa ini merupakan perwujutan hukum pidana adat yang harus dikaji selain memperhatikan  keberadaan  hukum  positif  ,juga  harus  memeperhatikan  kajian  terhadap manusia,alam dan tradisi masyarakat di Kabupaten gowa,sehingga dapat dihasilkan hukum pidana adat yang bercirikan ke-indonesiaan atau  setidaknya memberikan bentuk dari ciri khas kreatifitas lokal yang dijadikan aturan berupa sanksi yang dibentuk sesuai dengan kesepakatan masyarakat adat terdahulu yang menjadi budaya adat istiadat  untuk mengurangi kejahatan-kejahatan di tengah  yang mengganggu keseimbangan masyarakat yang dipertahankan sampai saat ini.
Jika dilihat secara garis besar sanksi adat A’Massa masih tetap diterapkan oleh masyarakat di Kabupaten Gowa ,selain penerapanya sudah terun-temurun,juga dianggap memberikan efek jerah yang  cukup  berpengaruh  sebagai  gambaran  ditengah  masyarakat  apabila  melakukan  pelanggaran yang ancaman sanksinya adalah sanksi adat. Kemudian secara tegas diatur dari beberapa peraturan
7 http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1488/1402.(Diakses 30 Januari 2021).
8 Kesimpulan Hasil Wawancara dengan beberapa Anggota kepolisian Tompobulo,Malakaji,20 Januari 2021.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
perundang-undangan di Indonesia.Salah satunya “ Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang darurat No 1 Tahun 1951 ” yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumya. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa hukum pidana adat pada dasarnya tidak membedakan lapangan hukum seperti yang dikenalkan  oleh  hukum  Eropa.dalam  Hukum  Pidana  Adat  terdapat  sebuah  asusmsi  jika  suatu perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekolompok  orang  mengganggu  keseimbangan kehidupan  dari  kehidupan  sekolompok  orang,maka  perbuatan  tersebut  dipandang  sebagai  sebuah perbuatan  pidana  menurut  adat  dan  biasanya  diberikan  sanksi  adata  ( reaksi  adat )  yang  bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat  akibat dari perbuatan tersebut.Dalam hal ini  bentuk  Sanksi  A’Massa  merupakan  bentuk  reaksi  adat  yang  bertujuan  untuk  mengembalikan keseimbangan masyarakat di kabupaten Gowa.

## KESIMPULAN
Eksistensi  Sanksi  adat  A’Massa  masih  diakui  keberadaanya  oleh  masyarakat  di  Kabupaten Gowa,khususnya  di  Kecamatan  Tompobulu.Sanksi  adat  A’Massa  merupakan  perwujudan  Hukum pidana adat.Sanksi Adat ini dibentuk dan terapkan di tengah masyarakat  karna banyaknya pelanggaran- pelanggaran yang terjadi sebelumnya sehingga hal itulah yang menjadi factor pemberlakuanya hingga saat  ini,juga  setelah  adanya  sanksi  adat  A’Massa  ini  terbukti  bahwa  sanski  ini  dapat  mengurangi kejahatan-kejahatan  yang  terjadi  ditengah  masyarakat  dan  memberikan  efek  jerah  yang  cukup  besar yang mampu mengembalikan keseimbangan Masyarakat. Dalam penerapan sanksi A’Massa ini tidak serta merta dilakukan ada aturan-aturan tidak tertulis yang telah disepakati oleh leluhur atau masyarakat adat  terdahulu  dalam  pengkategorian  pelanggaran,pemberlakuan,hingga  pelaksaanaan  sanksi A’Massa,misalkan mengenai hukuman mati baru dapat dilaksanakan apabila memang pelaku terbukti melakukan dan sudah 3 kali melakukan perjanjian secara adat “ Nipajempolo cera’ ” yang isinya pelaku tidak  akan  mengulangi  kembali  kesalahanya  dan  setelah  itu  ia  terbukti  melakukanya  kembali  maka barulah  dilakukan  hukuman  Mati  dalam  hal  ini  banyak  diterapkan  dala  kasus  (pencurian  dan  kasus siri’ ).serta  dalam  pelaksanaanya  selalu  melakukan  koordinasi  kepada  pihak  pemerintah  dan  piahk kepolisian sebagai aparat penegak hukum.meskipun sanksi adat A’Massa ini hidup dalam masyarakat tentu  saja  Hal  ini  jika  dipandang  menurut  hokum  positif  KUHP  tetap  saja  melanggar  dan  dianggap sebagai  perbuatan  main  Hakim  sendiri  terlebih  lagi  diketahui  bahwa  hukuman  mati  sendiri  belum dilegalisasi di indonesi,maka dari itu Hukum adat A’Massa dan KUHP merupakan dua hal yang belum ada titik temu karna sanksi A’Massa itu masih dipraktekan namun disisi lain KUHP atau hukum positif melarang.Maka  pihak  kepolisian  sebagai  aparat  penegak  hukum  hanya  mampu  memberikan  arahan- arahan,pengertian dan mencoba memberikan pemahaman bahwa sanksi ini tetap melanggar aturan yang ada.
Penerapan sanksi adat A’Massa yang berlaku di kabupaten Gowa jika ditinjau dari perspektif hokum  pidana  adat  memiliki  kesaamaan  dari  segi  sifat  dan  karakter.dari  kesamaan  inilah  yang kemudian  dapat  dikatakan  bahwa  sanksi  adat  a’massa  merupakan  penerapan  dari  hukum  pidana adat.Persamaan  dari  segi  pelaksanaan  bahwa  hokum  pidana  adat  dan  Sanksi  Adat  A’massa  di laksanakan ketika terjadi delik adat (Pencurian, perzinahan/pemerkosaan, perjudian, dan miras) yang mengganggu ketertiban  masyarakat.sedangkan dari segi kesamaan sifatnya antara lain hokum pidana adat  dan  sanksi  adat  A’massa  memiliki  sifat  individual  -  komunal,  bersifat  terbuka  (dinamis), menyeluruh,menyatukan,tidak membedakan stratifikasi pelanggaran,tidak mengenal istilah percobaan pelanggaran  dan  residivis,,tidak  mengenal  perbuatan  itu  karena  kelalain  ( culpa )  atau  sengaja( dalus ) namun dari akibatnya,serta memiliki hak menghakimi sendiri.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## DAFTAR REFERENSI
Andi Rustandi , ”Metode penelitian Hukum Empiris dan Normatif” https;//www.andirustandi.com/baca/ 386 / Metode - Penelitian - Hukum - Empiris - dan-Normatif.html.
Efend  Jonaedi,  Junaedi  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris (Jakarta  , Pranadamedia Grub, 2018).
Muttaqim  Mansur  Tauku: Hukum  Adat  Perkembangan  dan  Pembaruanya (Jakarta:  syiah  kuala university press 2018).
Santoso Topo: Pluralisme Hukum Pidana  Indonesia ( Jakarta: PT,Ersesco 1990).
Sugono Bambang: Metodologi Penelitian Hukum (Bandung Radjawali pars,2008).
Syamsuddin  Rahman  danIsmail  Aris, Merajud  Hukum  di  Indonesia (Jakarta:Mitra  Wacana Media,2014).
Kesimpulan  Hasil  wawancara  dengan  beberapa  tokoh    masyarakat,Tompobulu  kabupaten  Gowa,20 Januari 2021.
http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1488/1402.