Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337
Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo
Yusuf Hafandi 1) , Romandhon 2)*
1,2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur’an, Wonosobo
2)* romandhon@unsiq.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah di  Kabupaten  Wonosobo.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  analisis  data sekunder.  Sampel  yang  digunakan  adalah  seluruh  laporan  rekapitulasi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Wonosobo yang meliputi pajak daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, masa selama 5 tahun atau 60 bulan periode tahun anggaran 2013 sampai tahun 2017. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,048. Variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05  yaitu  sebesar  0,452.  Variabel  retribusi  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,844. Variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,018. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 46,8% dan sisanya 53,2% dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Pajak Daerah, Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pendapatan Asli Daerah.

## Abstract
The purpose of this study aims to determine the effect of regional taxes, the results of the management of the separated regional wealth, regional levies, and other valid regional income to the original regional income in Wonosobo Regency. This research method uses a quantitative approach with secondary data analysis. The sample used is the entire report of the Wonosobo Regency's Original Revenue Recapitulation which includes local taxes, the results of the management of separated regional assets, local levies and other valid  regional income, a period of 5 years or 60 months for the 2013 to 2017 fiscal year period. Testing the hypothesis of this  study  using  multiple  linear  regression  test.  Based  on  the  results  of  the  study  showed  that  local  tax variables  affect  the  Original  Revenue  with  a  significant  value  smaller  than  0.05  that  is  equal  to  0.048. Variable  results  of  the  management  of  the  separated  regional  wealth  do  not  affect  the  Regional  Original Revenue with a significant value greater than 0.05 which is equal to 0.452. Regional levies variable does not affect the Local Revenue with a significant value greater than 0.05 which is 0.844. Other variables of valid regional income affect the Original Local Revenue with a significant value smaller than 0.05 which is equal to  0.018.  The  independent  variable  affects  the  dependent  variable  by  46.8%  and  the  remaining  53.2%  is influenced by factors not examined in this study.
Keywords: Regional Tax, Results of Management of Separated Regional Wealth, Regional Retribution,
Other Legitimate Local Revenues, Regional Original Revenues.
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  sebagai  sebuah  penyelenggara  urusan  pemerintahan  di  sebuah  negara  berkewajiban menuangkan  pemikiran  dan  usulan  dalam  mewujudkan  tujuan  dari  negara,  salah  satunya  dengan  adanya pembangunan (Temaja dan Suputra, 2014). Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan pembangunan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik dan dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri (Widada, 2012 dalam Kurniawati et al. 2014). Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal  mungkin,  agar  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dapat  menjadi  bagian  sumber  keuangan  terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  perimbangan  keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pasal 1 nomor 18 bahwa “Pendapatan  Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan peraturan Perundang-undangan”. Beberapa komponen pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah akan memberikan kontribusi  yang  besar  untuk  realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Kabupaten Wonosobo  memiliki  banyak  sumber  PAD,  diantaranya  berasal  dari  retribusi  terminal,  retribusi  parkir, retibusi wisata seperti  Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng dan lain-lain, walaupun sumber-sumber PAD cukup banyak namun kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah masih kecil.

## Tabel. 1 Kontribusi PAD Terhadap Penerimaan Daerah Tahun 2013 - 2017
N No. Tahun Anggaran Jenis Penerimaan (Rp.000) Sumbangan (%) Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan 1 2013 84.066.224.000 745.778.034.000 11,30 2 2014 126.737.232.802 812.486.954.944 15,60 3 2015 154.515.664.500 854.196.099.000 18,08 4 2016 177.947.569.560 1.223.065.453.000 14,54 5 2017 210.138.740.720 1.157.965.665.000 18,14 Total 753.405.431.582 4.793.492.205.944 15,72
Sumber : DPPKAD Kabupaten Wonosobo Tahun 2013-2017 Fenomena  tersebut  menunjukkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Wonosobo  masih  kecil kontribusinya terhadap penerimaan daerah dan PAD Kabupaten Wonosobo masih sangat tergantung kepada sumber  dana  dari  pemerintah  pusat,  karena  kemampuan  dari  sumber  dana  dari  PAD  hanya  sekitar  15,72 persen.  Hal  ini  terlihat  di  dalam  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah),  dimana  sekitar  dua pertiga dari APBD pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo dibiayai dari pemerintah pusat dan provinsi.
Pada  prinsipnya  semakin  besar  kontribusi  PAD  terhadap  pendapatan  daerah  akan  menunjukkan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu (Sulistyorini, 2004).
Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan  milik daerah dan pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  (Halim,  2008).  Penerimaan  ini  antara  lain  dari  BPD, perusahaan  daerah,  deviden  BPR-BKK  dan  penyertaan  modal  daerah  kepada  pihak  ketiga.  Menurut penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kendy et  al. (2017)    Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337
Yang Dipisahkan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008- 2015.
Menurut  Pasal  1  Undang–Undang  No.  28  Th.  2009  tentang  pajak  dan  retribusi  daerah.  “Retribusi daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk  kepentingan orang pribadi atau badan”. Hubungan antara PAD dengan retribusi daerah merupakan hubungan secara fungsional. Karena jika kontribusi retribusi daerah  meningkat  setiap  tahunnya  maka  pembangunan  di  daerah  akan  terlaksana  dengan  baik  serta  untuk menunjang  keperluan  daerah  (Kusuma  dan  Wirawati,  2013).  Lain–lain  pendapatan  daerah  yang  sah  ialah pendapatan-pendapatan  yang  tidak  termasuk  dalam  jenis–jenis  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  pendapatan dinas–dinas  (lestari,  2016).  Kelompok  penerimaan  lain-lain  dalam  pendapatan  daerah  tingkat  II  mencakup berbagai  penerimaan  kecil,  seperti  hasil  penjualan  alat  berat  dan  bahan  jasa,  penerimaan  dari  bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor (prabawa, 2009).
Kabupaten  Wonosobo  terletak  di  jantung  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  merupakan  kabupaten  yang memiliki  potensi  ekonomi,  perikanan  dan  potensi  wisata  yang  lengkap  seperti,  wisata  alam,  religi,  budaya, kuliner,  wisata  buatan  hingga  wisata  minat  khusus,  membuat  julukan  Kota  Wonosobo menjadi  kota  wisata sangat  popular  dikalangan  wisatawan.  Tidak  mengherankan  jika  Kabupaten  Wonosobo  termasuk  urutan  3 (tiga)  terbanyak  yang  dikunjungi  wisatawan  mancanegara( https://jatenglive.com/tampil-berita/Menikmati- Indahnya-Wonosobo-Negeri-Sejuta-Pesona-dan-Budaya ) . Hal  tersebut  tentu  memberi  peluang  bagi Kabupaten  Wonosobo  untuk  lebih  meningkatkan  upaya  perolehan  dan  penggalian  sumber  pendapatan daerah, salah satunya berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah yang meliputi dari sektor pajak daerah, hasil  pengeolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  retribusi  daerah,  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang sah  agar  penerimaannya  semakin  meningkat  seiring  dengan  makin  diperhatikannya  komponen  pendukung yaitu sektor jasa, usaha, dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah.
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Wonosobo  masih  kecil kontribusinya terhadap penerimaan daerah dan PAD Kabupaten Wonosobo masih sangat tergantung kepada sumber dana dari pemerintah pusat.

## 2. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS
Menurut  UU  No.  33  Tahun  2004  mengenai  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah,  yang  dimaksud  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD):  Pendapatan  Asli  Daerah, selanjutnya  disebut  PAD  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah  sesuai  dengan  peraturan  Perundang-undangan.  Menurut  Wasito  (2001)  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya  yang  sah.  Sedangkan  menurut  Mardiasmo  (2002)  dalam  Pratama  (2016),  Pendapatan  asli  daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  dalam menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  perwujudan  asas  desentralisasi.  Pajak daerah  adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  atau  badan  kepala  tanpa  imbalan  langsung  yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Pratama, 2016).

## Hipotesis 1 : Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004,  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah,  disediakan  untuk menganggarkan  penerimaan  daerah  yang  tidak  termasuk  dalam  jenis  pajak  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik  negara/BUMN  dan  bagian  laba  atas  penyertaan modal  pada  perusahaan  milik  swasta  atau  kelompok  masyarakat.  Jenis  pendapatan  ini  meliputi  objek pendapatan
yaitu
bagian laba perusahaan milik
daerah,  bagian  laba  lembaga  keuangan  Bank,  bagian  laba  lembaga  keuangan  non  Bank,  bagaian  laba  atas penyertaan  modal/investasi  (Halim,  2004  dalam  Nuzulistyan,  2017). Bahwa  yang  dimaksud  dengan  hasil
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.  Menurut  Halim  (2004)  dalam  Pratomo  (2016)  mengemukakan  bahwa  hasil  pengelolaan  kekayaan milik  daerah  yang  dipisahkan  adalah  hasil  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  hasil  perusahaan  milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## Hipotesis 2 : Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah
Retribusi  secara  umum  adalah  pembayaran  wajib  dari  penduduk  kepada  negara  karena  adanya  jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan atau kelompok. Dalam konteks daerah,  retribusi  daerah  merupakan  peungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (siahaan, 2005 dalam Effendi, 2018).

## Hipotesis 3 : Retribusi daerah bepengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah
Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  adalah  pendapatan  keuangan  daerah  yang  diperoleh  dari  lain- lain  milik  pemerintah  daerah  (Halim  dan  Kusufi,  2014  dalam  Agustin et  al. 2018).  Pendapatan  asli  daerah tidak  seluruhnya  memiliki  kesamaan,  terdapat  sumber-sumber  pendapatan  lainnya,  yaitu  penerimaan  lain- lain  yang  sah  seperti  hasil  penjualan  alat  berat  dan  bahan  jasa,  bunga  simpanan  bank  dan  giro,  serta penerimaan  denda  kontraktor.  Namun  demikian  sumber  pendapatan  ini  tergantung  dari  potensi  daerah  itu sendiri (Barmin, 2018).
Hipotesis 4 : Lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

## Gambar 1. Model Penelitian

## 3. METODE
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  yaitu  penelitian dengan  memperoleh  data  yang  berbentuk  angka  atau  data  kualitatif  yang  diangkakan  (Sugiono,  2012). Penelitian ini akan menganalisis data dengan mendeskriptifkan data dengan apa adanya yang ada di laporan rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo periode tahun 2013 sampai 2017.
Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  sensus  sampling  (sampel  jenuh)  yaitu semua  anggota  populasi  digunakan  sebagai  sampel  (sugiyono,  2012).  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah laporan  rekapitulasi  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Wonosobo  yang  meliputi  pajak  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  retribusi  daerah,  dan  lain-lain  pendapatan  daearah  yang  sah periode tahun anggaran 2013 sampai 2017. Yang terdiri dari 5 tahun atau 60 bulan kalender dari awal Januari 2013 sampai Desember 2017.
Pajak Daerah (X1)
(X1)
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan              (X2)
(X2) Retribusi Daerah (X3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah    (X4) Pendapatan Asli Daerah (Y) H1 (+) H2 (+) H3 (+) H4 (+)
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337
Teknik  analisis  data  menggunakan  regresi  linear  berganda  dengan  langkah  menganalisis  statistik deskriptif kemudian menguji ketepatan model (Uji F). Sebelum menganalisis hipotesis dilakukan uji kualitas data  dengan  mengukur  validitas  dan  reliabilitas.  Kemudian  dilakukan  pengujian  asumsi  klasik  berupa  uji normalitas,  multikolonieritas,  dan  heterokedastisitas.  Terakhir  uji  determinasi  (R 2 )  dilakukan  untuk mengetahui besar keterikatan atau keeratan variabel dependen.

## 4. HASIL dan PEMBAHASAN
Penelitian  ini  untuk  membuktikan  bahwa  pengaruh  pajak  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan,  retribusi  daerah,  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah.  Data  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Wonosobo.  Objek penelitian ini adalah laporan realisasi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun periode 2013 sampai tahun 2017. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 laporan bulanan.
Tabel 2. Deskriptif Variabel Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation PAD 60 3.11 43.12 16.2618 8.00606 PD 60 1.22 3.88 2.4782 .78765 HPKDYD 60 .35 2.56 1.0223 .63401 RD 60 .59 2.88 1.2355 .53038 LPDYS 60 3.59 20.88 11.5282 4.90129 Valid N (listwise) 60
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 Berdasarkan tabel 2. diketahui bahwa terdapat lima variabel penelitian (Pendapatan asli daerah, pajak daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  retribusi  daerah,  dan  lain-lain  pendapatan daerah yang sah) dan jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 60 sampel. Dengan nilai minimum sebagai nilai terendah, nilai maksimum sebagi nilai tertinggi, mean sebagai nilai rata-rata dan standar deviasi sebagai suatu indeks yang menggambarkan sebuah data terhadap rata-ratanya untuk setiap variabel dalam penelitian.
Pada  uji goodness  of  fit dihasilkan  F  hitung  lebih  besar  dari  F  tabel  yaitu  32,526  >  14,859  dengan tingkat  signifikan  di  bawah  0,05  yaitu  0,000.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  Pajak  daerah, Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah,  Retribusi  daerah,  dan  Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  sudah sesuai atau fit sehingga secara bersama-sama dapat mempengaruhi Pendapatan asli daerah.
Uji Normalitas
Tabel 3. Analisis Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residua l N 60 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation ,36142992 Most Extreme Differences Absolute ,075 Positive ,075 Negative -,067
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 (Lampiran) Tabel  3.  memperlihatkan  bahwa  hasil  perhitungan  normalitas  dengan  menggunakan  uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test memiliki probabilitas tingkat signifikan di atas tingkat α = 0,05 yaitu 0,200. Hal ini berarti dalam model regresi terdapat variabel residual yang terdistribusi secara normal.
Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi
Hasil Uji Run Test
a. Median
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 (Lampiran )
Tabel  4.  memperlihatkan  bahwa  hasil  perhitungan  autokorelasi  dengan  menggunakan  uji Run  Test memiliki  probabilitas  tingkat  signifikan  di  atas  tingkat  α  =  0,05  yaitu  0,118.  Hal  ini  berarti  dalam  model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.
Tabel 5. Pengujian Hipotesis Pengujian Koefisien Determinasi

## Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 ( Lampiran ) Tabel  5.  menunjukkan  bahwa  koefisien  determinasi  nilai adjusted  r-square ( adjusted R²)  sebesar 0,468.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  besar  pengaruh  variabel  independen  (pajak  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  retribusi  daerah,  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah)  terhadap variabel  dependen  (Pendapatan  Asli  Daerah)  yang  dapat  diterangkan  oleh  model  persamaan  ini  adalah sebesar  46,8%  sedangkan  sisanya  53,2%  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam model regresi.
Test Statistic ,075 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d

## Runs Test
Unstandardized Residual Test Value a -1.29916 Cases < Test Value 30 Cases >= Test Value 30 Total Cases 60 Number of Runs 25 Z -1.562 Asymp. Sig. (2-tailed) .118 Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .710 a .504 .468 5.83910 1.783
a. Predictors: (Constant), LPDYS, PD, RD, HPKDYD
b. Dependent Variable: PAD
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337
Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)
Tabel 5. Uji Hipotesis
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .866 4.346 .199 .843 PD 2.194 1.085 .216 2.021 .048 HPKDYD 1.743 2.302 .138 .757 .452 RD -.337 1.701 -.022 -.198 .844 LPDYS .745 .305 .456 2.442 .018
a. Dependent Variable: PAD Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 (Lampiran )

## Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pajak  daerah  berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  dilakukan  oleh  Dewi  (2017),  Prasetyo  2017  (2017),  dan  Kusuma  dan  Wirawati  (2013)  yang membuktikan  bahwa  pajak  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Pajak  daerah merupakan  andalan  bagi  daerah  dan  diharapkan  dari  penerimaan  sumber  tersebut  dapat  memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah (Effendi, 2018). Jika dilihat dari realisasi penerimaan selama  tahun  2013  sampai  tahun  2017  selalu  mengalami  peningkatan  dan  melebihi  target  yang  telah ditetapkan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Wonosobo.  Hal  ini  terjadi  karena  diiringi  dengan  peningkatan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo untuk mengimbangi dana perimbangan dari pemerintah pusat di Kabupaten Wonosobo yang masih cukup tinggi.

## Pengaruh  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah
Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  tidak  berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dewi (2017) dan Laksmi (2017) yang membuktikan  bahwa  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  tidak  berpengaruh  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah.  Tetapi  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Prabawa  (2009)  dan Nuzulistyan et  al. (2017)  yang  membuktikan  bahwa  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan berpengaruh  positif    dan  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Penelitian  ini  membuktikan  bahwa penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meningkat tidak memberikan pengaruh terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Hal  ini  disebabkan  karena  masih  minimnya  perusahaan  milik  daerah  atau swasta yang ada di Wonosobo. Hal ini tentu menjadi pemacu atau penyemangat bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo  untuk  terus  berusaha  mengoptimalkan  penerimaan  dari  sektor  perusahaan  milik  daerah  atau swasta  yang  merupakan  sumber  penerimaan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan.  Dengan meningkatnya  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  akan  meningkatkan  penerimaan pemerintah daerah untuk program-program pembangunan.

## Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Retribusi  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah,  hasil  ini  sejalan  dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetyo (2017), Kusuma dan Wirawati (2013) dan  Ishak et al. (2014) menunjukan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabawa (2009), dan Kendy et al. (2017)yang membuktikan bahwa  retribusi  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Retribusi  daerah  ini  diperoleh dari  pemungutan  hasil  dari  jasa  umum,  jasa  usaha,  dan  perizinan  tertentu  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Wonosobo  salah  satunya  yaitu  retribusi  pasar  adalah  subyek  (jumlah  pedagang),  obyek (luas,  los,  dan  dasaran  terbuka),  tarif  serta  kinerja  pemungutan  (efisiensi  dan  efektivitas  pemungutan) retribusi  pasar.  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  semakin  banyak  jumlah  pedagang,  luas  kios,  dan  dasaran terbuka  serta  jumlah  petugas  pemungut  retribusi  maka  peranan  penerimaan  retribusi  pasar  akan  semakin besar  atau  semakin  banyak  orang  yang  memanfaatkan  jasa  pelayanan  pemerintah  daerah  maka  penerimaan
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337
daerah  dari  sektor  retribusi  pasar  juga  semakin  meningkat.  Namun  penelitian  ini  membuktikan  bahwa meningkatnya penerimaan retribusi pasar tidak memberi pengaruh terhadap retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Lain-lain  Pendapatan  Daerah  Yang  Sah  merupakan  pendapatan  asli  daerah  yang  terdiri  dari  dana hibah,  dana  darurat,  dan  dana  denda  retribusi  (Kendy et  al. 2017).  Hasil  pengujian  keempat  pada  tabel  4.7 membuktikan  bahwa  lain-lain  Pendapatan  Daerah  Yang  Sah  berpengaruh  positif  terhadap  pendapatan  asli daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Wahyu et al. (2017), Laksmi (2017) dan prabawa (2009) membuktikan bahwa variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun rendahnya penerimaan denda retribusi tersebut  tidak sebanding  dengan  dengan  perkembangan  objek  dan  sarana  wisata  yang  terus  berkembang  di  Kabupaten Wonosobo serta jumlah pengunjung yang terus meningkat. Hal ini tentunya menjadi tugas besar bagi pemerintah  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  denda  retribusi  sesuai  dengan  fungsinya.  Hal  ini  juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang akan diiringi pula dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

## 5. PENUTUP
Pendapatan  Asli  Daerah  agar  bisa  diperoleh  secara  maksimal  harus  melakukan  pembenahan  dalam hal  peningkatan  pajak  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dengan  memberikan ruang  yang  luas  terhadap  pendirian  perusahaan  milik  daerah  atau  swasta  yang  ada  di  Wonosobo,  retribusi daerah, dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu ruang lingkup  penelitian  hanya  masih  sebatas  di  Kabupaten  Wonosobo.  Hal  ini  menyebabkan  hasil  penelitian  ini tidak bisa digeneralisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin,  YL.  Utomo,  SW.  dan  Sulistyowati,  NW.  2018. Analisis  Penerimaan  Pajak  Daerah  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Madiun. Jurnal  Forum  Ilmiah  Pendidikan  Akuntansi.  Program  Studi Pendidikan Akuntansi-FKIP, Universitas PGRI Madiun. Artikel diakses 23 September 2019. Asteria, B. 2015. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jurnal Riset Manajemen 2(1):51-61. Prodi Manajemen, STIE Widya Wiwaha.
Barmin,  RY.  2018. Perkembangan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Gorontalo. Jurnal  Riset (2018)  2(1)  P-ISSN:  2614-5170  E-ISSN:  2615-1375.  Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Gorontalo. Artikel diakses 23 September 2019.
Batik,  K.  (2013). Analisis  Pengaruh  Investasi,  PDRB,  Jumlah  penduduk,  penerimaan  pembangunan,  dan inflasi terhadap PAD di kab Lombok Barat . Jurnal Ekonomi Pembangunan 116-140 Vol 11 No 1. Dewi, K. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kota  Tasikmalaya  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Tasikmalaya  dan  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Barang  Daerah  Kota  Tasikmalaya). Artikel diakses 15 Oktober 2019.
Effendi,  DA.  2018. Analisis  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan  Laba  Badan  Usaha  Milik Daerah  (BUMD)  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2015-2016. [Skripsi]. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Ferdiyanto,  Yanuar.2010. Analisis  Kemampuan  Keuangan  Kabupaten  /Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah Sebelum  Dan  Sesudah  Kebijakan  Otonomi  Daerah. [Skripsi].  Fakultas  Ekonomi,  Universitas Diponegoro, Semarang.
Fitriana.  2014. Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  Kota Tanjungpinang  Periode  2009-2014. Jurusan  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi,  Universitas Maritim Raja Ali Haji. Artikel diakses 10 Februari 2017. Funangi,  U.,  Mollet,  JA.,  dan  Bisay,  C.M.  2018. Analisis  Efektifitas  dan  Kontribusi  Hasil  Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua . Jurnal
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337
Kajian  Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah.  Jurusan  Ilmu  Ekonomi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Cendrawasih Papua. Artikel diakses 12 September 2019.
Ghazali,  I.  2011. Aplikasi  analisis  multivariate  dengan  program  IBM  SPSS  23  (Ed.  Ke-8) .  Semarang: Universitas Diponegoro.
Gitaningtyas,  YK.,  Dan  Kurrohman,  T.  2014. Pengaruh  Produk  Domestik  Regional  Bruto,  Jumlah Penduduk,  dan  Investasi  Swasta  Terhadap  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Kabupaten/Kota Di Provinsi  Jawa Timur. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ). Artikel diakses 23 Februari 2019.
Halim, A. 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP-AMP Yogyakarta: YKPN. Halim,  A.  2008. Analisis  Investasi  (Belanja  Modal)  Sektor  Publik  Pemerintah  Daerah. Yogyakarta:  Unit Penerbit dan Percetakan STIE YKPN. Hardiyanti  V.  2012. Analisis  Pemungutan  Pajak  Hiburan  dalam  rangka  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah di Kota Surabaya. [Sekripsi S1] . Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya. Indriani, E. 2018. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap  Peningkatan  PAD  Se-Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bali  Tahun  2009-2016. [Skripsi]. Program  Studi  Ekonomi  Pembangunan,  Fakultas  Eknomi  dan  Bisnis,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Ishak, Y, Soegiarto, E. dan Hariyadi, RM. 2014. Analisi Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
Kusuma,  Md.KAA.  dan  Wirawati  Ni  Gst.  P.  2013. Analisis  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  Terhadap  Peningkatan  PAD  SeKabupaten/Kota  Di  Prov.  Bali. E-jurnal  Akuntansi Universitas  Udayana  5.3:574-585.  ISSN:  2302-8556.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas Udayana (UNUD), Bali, Indonesia.
Laksmi, DN. 2016. Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Realisasi PAD Tahun Anggaran 2006-2015 Kota Magelang. [Skripsi]. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta . Penerbit Andi. Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : CV Andi Offset. Nuzulistyan, KR, Supriyanto, A, dan Paramita, PD. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan  dan  Lain-lain  Pendapatan  Daerah  Yang  Sah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah (Studi  Kasus  Pada  DPPAD  Prov.  Jawa Tengah  Periode  Tahun  2008-2015.  [Skripsi].  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis  Universitas Pandanaran Semarang.
Novalistia, RL. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  dan  Bagi  Hasil  Pajak  Terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Pada  Pemerintahan Kabupaten  atau  Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah (Studi  Empiris  Pada  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa Tengah  periode  2012-2014). Journal  Of  Accounting 2(2).  Jurusan  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi, Universitas Pandanaran Semarang.
Prabawa  A.  2009. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Banyumas. Majalah  Ilmiah  Ekonomika  Volume  12  Nomor  3,  Agustus  2009:  109-179. Artikel di akses 10 Oktober 2019.
Prasetyo  R.  2017. Analisis  Pengaruh  Penerimaan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magetan. Jurnal dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor  3,  Maret  2017  ISSN:  2460-0585.  Program  Studi  Akuntansi,  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
Pratama,  YAL.  2016. Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah Yang  Dipisahkan  dan  Lain-lain  Pendapatan  Terhadap  Belanja  Daerah  di  Kabupaten  Bantul. [Sekripsi] . Program Studi Akuntansi, Fak. Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. Puteri,  Mervina.  2015. Pengaruh  Pajak  Hiburan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bandung  (Studi Kasus  Pada  Dinas  Pelayanan  Pajak  Kota  Bandung  Periode  2010-2013). [Skripsi].  Sekolah  Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas. Bandung.
Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol. 3, No. 2, Agustus 2020 p-ISSN : 2622-8394 | e-ISSN : 2622-8122 https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jematech DOI: https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337
Putro,  NS.  2010. Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  (Study  Kasus  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa Tengah) . [Skripsi]. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Semarang. Ramlan,  Darwanis,  dan  Abdullah,  S.  2016. Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Lain-lain Pendapatan  Daerah  yang  Sah,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja  Modal (Studi  pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh).  Jurnal  Magister  Akuntansi  pp:  79-88.  ISSN  2302- 0164. Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Sihotang,  Y.  2018. Kaitan  Pajak  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun 2013-2017 . Jurnal Riset Akuntansi, 1-25 Volume 7 Nomor 1. Sugiyono. 2012. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D . Bandung: ALFABETA. Suharsimi, A. 2012. Pengelolaan Kelas Dan Siswa . CV. Rajawali. Jakarta. 8 Temaja,  I.  D.  G.  Agung  Dwi  dan  Suputra,  I.  D.  G.  Dharma.  2014. Pengaruh Retribusi  Daerah  Pelayanan Pasar,  Pajak  Hotel  dan  Restoran  Pada  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Gianyar. E-Journal Akuntansi  Universitas  Udayana  9(1):  209-220.  ISSN  2302-8556.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, Universitas Udayana.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 28  Tahun  2009. Tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi  Daerah . Diunduh  12  Oktober  2019  dari http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang- pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973/UU_28_Tahun_2009_TtgPDRD.pdf Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah .  2004.  Jakarta:
Pemerintah Republik Indonesia. Diunduh
dari http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf . Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004. Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah. 2004. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Diunduh dari http://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/95 . Wasito. 2001. Pendapatan Asli Daerah. Universitas Gajah Mada Yogyakarta. http://jurnal.ugm.ac.id. https://jatenglive.com/tampil-berita/Menikmati-Indahnya-Wonosobo-Negeri-Sejuta-Pesona-dan-Budaya  (14 Okt 2014, 12:06 WIB). Diunduh 20 Oktober 2019.