## PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMENUHAN
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
(STUDI PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BIREUEN)

[Ridha Khairani] 1 [Fauzah Nur Aksa] 2 [Teuku Yudi Afrizal] 3
[Fitri Magfirah] 4
1 [Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh]
1 [ridha.190510177@mhs.unimal.ac.id]
2[ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh]
2 [fauzah@unimal.ac.id]
3[ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh]
3 [teukuyudiafrizal@unimal.ac.id]
4[ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh]
4 [fitrimagfirah96@unimal.ac.id]

## Abstract
The  judge's  decision  determines  child  custody  after  divorce.  In  some  cases,  the  child's custody  rights  are  given  to  the  mother  or  father,  and  in  implementation,  there  are parents  who  do  not  heed  the  results  of  the  judge's  decision,  so  that  the  plaintiff  must carry  out  the  execution  by  submitting  the  contents  of  the  petition  or  withdrawing  the point of claim such as the Syar'iyah Court Decision Number 594/ Pdt.G/2021/MS.Bir and Decision Number 97/Pdt.G/2023/MS.Bir. This research aims  to find  out and explain  the analysis  of  the  judge's  decision  regarding  the  fulfillment  of  child  support  based  on  the Syar'iyah Court Decision Number 594/Pdt.G/2021/MS.Bir and 97/Pdt.G/2023/MS.Bir and to  find  out  the  obstacles  and  the  efforts  taken  in  implementing  the  Shar'iyah  Court Decision  Number  594/Pdt.G/2021/MS.Bir  and  Decision  Number  97/Pdt.G/2023/MS.Bir. This type of research is qualitative research with an Empirical Juridical approach, and the nature  of  the  research  is  descriptive.  Based  on  the  results  of  the  research,  it  was concluded  that  in  the  syariah  court  decision  number  594/Pdt.G/2021/MS.Bir  and
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617 JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
97/Pdt.G/2023/MS.Bir, the judge considered the decision by analyzing that  the right  to provide  a  living  is  the  father’s  right  by  considering  the  ability  from  both  parties,  and determine  the  amount  of  expenses  borne  by  the  child  according  to  the  parent’s  ability and ask the witness regarding the  father,’s  job,  how  much income  the  father  earns.  At the begining ofthe implementation  of  the  decision,  there were obstacles  in  the  form  of the  father  not  being  able  to  carry  out  his  maintenance  obligations  according  to  the amount  determined  by  the  judge  after  that  the  mother  submitted  a  withdrawal  of several points of the lawsuit, them  the  father  was  able  to  implement  the  syariah  court decision  594/Pdt.G/2021/MS.Bir  and  97/Pdt.G/2023/MS.Bir,  voluntarily  when  it  comes to supporting children.
Keywords: Divorce, Childsupport, Children.
Received: 26 Februari 2024              Revised: 19 April 2024              Aceppted: 30 April 2024

## 1. PENDAHULUAN
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dengan seorang  perempuan  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga yang  bahagia  kekal  dan  sejahtera  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Perkawinan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  merupakan  akad  yang  sangat kuat  atau  mitsaqan  ghalidzan  untuk  mentaati  Allah  dan  menjalankannya merupakan ibadah. 1
Tujuan perkawinan  dalam  Islam  selain untuk  memenuhi  kebutuhan hidup jasmani  dan  rohani  manusia,  juga  sekaligus  untuk  membentuk  keluarga  yang sakinah,  mawadah,  warahmah  serta  untuk  memelihara  dan  meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupnya di dunia juga untuk mencegah terjadinya perzinaan,  agar  tercipta  ketenangan  dan  ketenteraman  jiwa  bagi  keluarga  dan masyarakat. 2 Namun  pada  kenyataannya,  perkawinan  tidaklah  selalu  berjalan dengan  penuh  keharmonisan,  adakalanya  sebuah  rumah  tangga  mendapatkan konflik keluarga yang dapat menimbulkan perceraian.
Perceraian  atau  talak  secara  bahasa  menceraikan  atau  melepaskan. Sedangkan  menurut  syariat  yang  dimaksud  talak  adalah  memutuskan  tali perkawinan  yang  sah,  baik  seketika  atau  dimasa  mendatang  oleh  pihak  suami dengan  pengucapan  kata-kata  tertentu  atau  cara  yang  lain  yang  menggantikan kedudukan  hal  tersebut  dengan  putusnya  suatu  perkawinan,  berdasarkan putusan  Mahkamah  Syariah  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  maka  akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh
1 Simahara,  E,  Yudi  Afrizal,  T,  Nur  Aksa,  F.  2021.  Pelaksanaan  Perkawinan  Angkap  pada Masyarakat  Adat  Gayo  Ditinjau  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (Studi  Penelitian  di  Kabupaten  Bener Meriah), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. IV (3) hlm. 407.
2 Mohd  Idris  Ramulyo.  2002. Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis  Undang-Undang  No  1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Bumi Aksara. Jakarta. hlm. 26-27.
dan  nafkah  atas  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut. 3 Anak  sebagai tunas  bangsa  diharapkan  menjadi  generasi  penerus  yang  memiliki  potensi  agar kelak  dapat  membangun  negara,  sehingga  wajib  dilindungi  dari  segala  bentuk perlakuan  tidak  manusiawi  agar  nantinya  mampu  bertanggung  jawab  bagi keberlangsungan  bangsa  dan  negara.  Pada  hakikatnya  anak  dikehendaki  dalam keadaan  tumbuh  kembang  yang  optimal  baik  secara  fisik,  mental,  serta  sosial. Mereka  juga  berhak  untuk  mendapatkan  pendidikan,  perlindungan  dan kehidupan yang layak tanpa pengecualian sekalipun anak terlantar sebagaimana yang  termaktub  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. 4
Anak  ialah  investasi  serta  harapan  negara  untuk  menjadi  generasi penerus di masa yang akan datang. Di dalam fase kehidupan, masa pertumbuhan memerlukan  kasih  sayang  serta  perhatian  lebih  dari  orangtua  dan  keluarganya sehingga secara esensial maka hak-hak serta keperluan anak harus bisa tercukupi dengan baik. Dalam upaya pencapaian cita-cita bangsa, maka anak wajib dijaga, dibina,  dirawat,  serta  dijamin  kesejahteraannya  agar  bertumbuh  dengan  baik. 5 Hak  asuh  anak  setelah  perceraian  ini  tidak  diatur  di  dalam  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Pasal  45  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  “Orang  tua  wajib memelihara  dan  mendidik  anak  mereka  sebaik-baiknya.kewajiban  itu  berlaku sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri  meskipun  orang  tua  sudah bercerai”.
Hak  nafkah  untuk  anak  pasca  perceraian  dalam  Pasal  41  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  menyatakan  bahwa    “Baik  ibu  atau bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak, pengadilan  memberikan  keputusan”,  yang  artinya  bahwa  akibat  putusnya perkawinan,  istri  dan  suami  tetap  memiliki  kewajiban  memberikan  nafkah kepada anak-anaknya. Kemudian ketentuan KHI mengenai hak asuh ini terdapat di dalam Pasal 105 dan 156. Pasal 105 menyatakan bahwa:
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 adalah hak Ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya
3 Syaf’i Abdullah. 2002 . Fiqih Wanita Lengkap . Arkola. Surabaya. hlm. 193.
4 Datui  Sabilla,  C.  Nasir.  M,  dan  Dameria,  Ei.  2022.  Tuigas  dan  Fuingsi  Dinas  Sosial  dalam Meilinduingi  Anak Terlantar Berkebutuhan  Khusus Disabilitas Mental Berdasarkan Qanun  Aceh  Nomor 11 Tahun  2013  Teintang  Kesejahteraan  Sosial  (Studi  di  Kabupaten  Aceh  Utara), Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa FakultasHukum Universitas Malikussaleh , V (1): 22.
5 N.  Indah.  P.  2021.  Implementasi  Jaminan  Sosial  Terhadap  Biaya  Hidup  Anak  Terlantar  Di Kecamatan  Soreang  Kota  Parepare  (Perspektif  Siyasah  Dusturiyah), Skripsi ,  Fakultas  Syariah  dan  Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri  Parepare.
KHI menyebutkan dalam Pasal 105 dan 156 bahwasannya pengasuhan anak yang  belum  berusia  12  tahun  ialah  hak  ibunya  tetapi  fakta  di  lapangan  tidak mengikuti  ketentuan  tersebut,  dikarenakan  masih  adanya  beberapa  ibu  yang merasa  mempunyai  hak  mengasuh  anaknya,  tetapi  haknya  tersebut  jatuh  pada ayahnya  sesuai  keputusan  majelis  hakim.  Perlu  ditekankan  di  sini  bahwasanya ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang sifatnya materil serta sifatnya  pengasuhan.  Menurut  konsep  Islam,  tanggung  jawab  materil  adalah tugas  ayah,  sementara  tanggung  jawab  pengasuhan  ialah  tanggung  jawab  ibu. Diberbagai  karya  Fikh,  selama  anak  belum  mumayyiz,  orang  yang  paling memenuhi syarat diberikan pada ibunya, dan bila anak telah mumayyiz sehingga ia disuruh menentukan ayah atau ibunya. 6
Putusnya  perkawinan  dengan  putusan  pengadilan  yang  memilki  kekuatan hukum  tetap  mempunyai  akibat  hukum.  Salah  satunya  menyangkut  hak pengasuhan anak yang lahir diluar perkawinan. Hak serta kewajiban muncul dari ikatan  diantara  orangtua  serta  anak  di  bawah  umur.  Orangtua  berkewajiban merawat  anaknya,  dalam  kondisi  berikut  terkait  permasalahan  perekonomian, pendidikan serta seluruh aspek kebutuhan pokok. 7
Salah  satu  tanggungjawab  orangtua  usai  menikah  ialah  menafkahi, menjaga,  mengasuh  dan  merawat  anaknya  sampai  mereka  dewasa.  Keputusan hakim  sangat  menentukan  siapa  yang  akan  merawat  anaknya  setelah  bercerai. Dalam beberapa kasus, hak pengasuhan anak diberi pada ibunya, serta adapula diberi  pada  ayahnya,  dan  dalam  pelaksanaanya,  terdapat  pihak  orangtua  yang tidak  melaksanakan  hasil  putusan  hakim,  sehingga  pihak  penggugat  harus melakukan  eksekusi  dengan  pengajuan  isi  permohonan  ataupun  pencabutan beberapa  point  pada  tuntutan  seperti  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Nomor 594/Pdt.G/2021/MS.Bir dan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/MS.Bir.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  penelitian  ini  berfokus  membahas tentang dua rumusan, yaitu analisis putusan Hakim terhadap pemenuhan nafkah anak  berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/MS.Bir dan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/MS.Bir serta hambatan dan upaya apa yang akan  ditempuh  dalam  pelaksanaan  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Nomor 594/Pdt.G/2021/MS.Bir dan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/MS.Bir.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  memberikan  gambaran  rancangan  penelitian  yang meliputi  antara  lain;  prosedur  dan  langkah-langkah  yang  harus  ditempuh,
6 Wulan  Permata  Sari.  2023.  Hak  Asuh  Anak  Dibawah  Umur  Akibat  Perceraian. Unja  Journal  of Legalstudies, I (1).  hlm. 184.
7 Andi Acoagus dan  Haryani.  2018.  Hak Asuh  Anak Pasca Perceraian.  . Jurnal Supremasi, XIII (1). hlm. 62.
sumber  data  dan  analisis  data. 8 Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Yuridis empiris,  yaitu  penelitian  dengan  melihat  suatu  kenyataan  hukum  di  dalam masyarakat 9 dimana  penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengadakan  hubungan dengan  objek  penelitian  dalam  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Nomor 594/Pdt.G/2021/MS.Bir  dan  Putusan  Nomor  97/Pdt.G/2023/MS.Bir.    sumber data penelitian adalah data primer dengan melakukan wawancara dengan objek penelitian  kemudian  data  kepustakaan  untuk  menganalisis.  Lokasi  penelitian adalah di Mahkamah Syariah Bireuen, pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (field Research) dan studi kepustakaan (Library Research), analisis data dilakukan dengan data diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif.

## 3. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN
3.1 Analisis Putusan Hakim Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak
Pasal  1  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dengan demikian  anak  seusia  ini  benar-benar  membutuhkan  kesejahteraan  dan perlindungan  dalam  perkembangan  hidupnya.  Orang  yang  pertama  kali berhak  untuk  melakukan  perlindungan  terhadap  kepentingan  diri  seorang anak  adalah  orangtua  anak  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  299 KUHPerdata, yang menyatakan tentang asas-asas kekuasaan orang tua. Pasal ini  menerangkan  bahwa  “Selama  perkawinan  orangtuanya,  setiap  anak sampai  dewasa  tetap  berada  dalam  kekuasaan  kedua  orangtuanya,  sejauh kedua orangtua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.
Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan karunia Tuhan yang luar  biasa,  yang  wajib  dijaga  dan  dirawat  dengan  sebaik-baiknya.  Persoalan akan  muncul  saat  perkawinan  yang  putus  dengan  berbagai  alasan  yang dibenarkan  oleh  pengadilan  sehingga  jatuhlah  putusan  cerai.  Pada  saat putusnya  perkawinan  karena  bercerainya  kedua  suami  istri  mau  tidak  mau anak  akan  menjadi  korban. 10 Ketika  perceraian  terjadi  pentingnya  untuk memperhatikan  persoalan  tanggung  jawab  atas  biaya  nafkah  anak  yang menyangkut  semua  kebutuhan  anak  mulai  dari  Kesehatan,  pendidikan,  dan kebutuhan  lainnya.  Kewajiban  pemenuhan  nafkah  anak  menjadi  tanggung jawab  orang  tua  bersama.  Penentuan  dan  pembebanan  nafkah  anak  yang biasanya dinyatakan oleh hakim adalah terkait siapa yang menanggung nafkah
8 Anthon  F.  Susanto.  2015. Penelitian  Hukum  Transformatif-Partisipatori. Setara  Press.  Malang. hlm. 160.
9 Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 105.
10 Wahyu  Ernaningsih  dan  Putu  Samawati.  2008. Hukum  Perkawinan  Indonesia .  Rambang Palembang. Palembang. hlm. 129.
anak tersebut serta berapa besaran yang harus diberikan kepada anak setiap bulannya. Penjatuhan putusan pembebanan nafkah anak pada dasarnya harus ditujukan kepada seorang ayah. Terkait besaran nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada anak disesuaikan dengan kemampuan ayah berdasarkan bukti-bukti  yang  kemudian  mampu  menjadi  fakta  hukum  yang  menunjukkan kemampuan ekonomi seorang ayah pada saat pemeriksaan persidangan. 11
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan penggugat atau ibu dari anak  yang  tidak  mendapatkan  hak  nafkah  dalam  Putusan  Nomor 594/Pdt.G/2021/Ms.Bir,  diketahui bahwa  sejak  dari  3 bulan  setelah  menikah tergugat  tidak  pernah  memberikan  nafkah  untuk  keluarganya  hingga  pada saat setelah perceraian tergugat juga tidak pernah memberikan kewajibannya terhadap  anak.  Bahkan  tergugat  beserta  keluarga  besar  tergugat  tidak  bisa dihubungi (lost  contact) sampai  saat  ini.  penggugat  juga  sudah  kewalahan mencari tergugat hingga pada akhirnya penggugat menyerah. 12
Berdasarkan  keterangan  dari  saksi  penggugat  yang  merupakan  paman penggugat bahwa penyebab terjadinya perceraian dikarenakan tergugat tidak memberikannya  nafkah  kepada  penggugat,  pihak  tergugat  juga  sering membentak  dan  memarahi  penggugat  serta  melakukan  KDRT  terhadap penggugat sebanyak 2 kali. Kemudian saksi sudah cukup sering mendamaikan ketika  penggugat  dan  tergugat  bertengkar,  saksi  juga  berusaha  untuk merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat dalam rumah tangga, bahkan  sampai  2  kali  didamaikan  ketika  tergugat  melakukan  KDRT,  namun tidak  berhasil  karena  penggugat  tetap  pada  keinginannya  untuk  bercerai dengan tergugat. 13
Terdapat beberapa  pandangan  hakim  selaku  narasumber utama dalam penelitian  ini  dengan  melibatkan  penekanan  tentang  aspek  utama  dalam menyusun  pertimbangan  berdasarkan  kajian  sosiologis  perkara  yang kemudian  disesuaikan  dengan  perundangan-undangan  yang  ada  sehingga putusan  bersifat  final  dan  dapat  terealisasi.  Putusan  yang  dikabulkan  oleh hakim,  seluruhnya  mengacu  kepada  apakah  pemeliharaan  tersebut  diminta atau  tidak,  jika  tidak  diminta  maka  sesuai  asas  hakim  bersifat  pasif  maka putusan hadhanah (pengasuhan anak) tidak akan di berikan. Berbeda halnya jikalau  hadhanah  tersebut  diminta  oleh  sang  ibu,  maka  biaya  pemeliharaan anak  walau  tidak  diturutsertakan  dalam  gugatan,  hakim  sesuai kewenangannya  dapat  menjatuhkan  hukuman  untuk  membayar  biaya
11 M.Zakaria.  2018.  Nafkah  Anak  Pasca  Perceraian  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif  (Studi  Kasus  Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama  Riau). Disertasi .  Fakultas  Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
12 Miftahul Jannah, Penggugat, Wawancara, tanggal 30 Januari2023.
13 Sulaiman Amin, Saksi Penggugat, Wawancara, tanggal 30 Januari2023.
pemeliharaan  anak  kepada  ayahnya. 14 Pandangan  hakim  ini  sangat  sesuai dengan  Pasal  41  huruf  b  dan  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  dimana  Pasal  41  huruf  b  menyatakan  bahwa  “Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban  tersebut,  Pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul biaya  tersebut”.  Kemudian  Pasal  41  huruf  c  yang  menyatakan  bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.
Pada  beberapa  putusan  tentang  nafkah  anak,  muncul  beragam fenomena  mengenai  pertimbangan  hakim  dalam  menentukan  jumlah  atau besaran nafkah pada anak. Adapun sebagian yang menilai bahwa menentukan jumlah  nafkah  anak  itu  tidak  secara  mendetail  seperti  memperhatikan komponen-komponen  kebutuhan  anak  yang  lengkap  mulai  dari  kebutuhan sehari-hari, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. 15
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  dosen  hukum perkawinan  Universitas  Malikussaleh,  didapatkan  pandangan  bahwa  hakim dalam  mengadili  suatu  perkara  yang  diajukan  kepadanya  bersifat  pasif, dimana hakim hanya mengadili tanpa memperlebar atau memperluas perkara yang  diajukan  kepadanya.  Dalam  hal  hak  asuh  anak,  penggugat  akan mengemukakan  secara  tegas  petitum  gugatan  yang  diajukan,  agar  hakim dapat  mengabulkan  dan  mempertimbangkan  kemashlahatan  jika  hak  asuh maupun nafkah anak dijatuhkan kepada penggugat. Jika suatu putusan sudah bersifat  inkrah,  tetapi  isi  putusan  tidak  dijalankan  sebagaimana  semestinya, maka  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  penyebabnya.  Jika  disebabkan kurangnya  kesadaran  hukum  pihak  yang  ditetapkan  sebagai  yang berkewajiban  menafkahi  anak,  maka  perlu  adanya  eksekusi  putusan.  Akan tetapi  jika  disebabkan  oleh  ketidakmampuan  pihak  yang  ditetapkan  untuk menafkahi anak, maka perlu menerapkan shared parenting atau hak asuh dan kewajiban nafkah bersama demi kemashlahatan anak pasca perceraian. 16
Hakim  dalam  Putusan  Perkara  Nomor  594/Pdt.G/2021/Ms.Bir menyatakan bahwa penggugat telah mencabut beberapa petitum yaitu angka (3)  yang  dimana  hakim menetapkan  1  (satu)  orang  anak  yang  berumur  6 bulan,  berada  dalam  asuhan/hadanah  ibu  kandungnya  (penggugat)  dengan biaya hidup dibebankan kepada tergugat sebesar Rp.1.500.000, 00 (satu juta lima  ratus  ribu  rupiah)  setiap  bulannya  sampai  anak  tersebut  dewasa, kemudian  angka  (4)  yaitu  tergugat  memerintahkan  membayar  uang  nafkah
14 Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen,Wawancara, tanggal 8 Juni 2023.
15 Siti Salwa, Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen,Wawancara, tanggal 8 Juni 2023.
16 Jumadiah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, wawancara, tanggal 18 April 2024.
pengganti  sejak  pernikahan  sebanyak  19  bulan  dengan  besaran Rp.20.000.000,00  (dua  puluh  juta  rupiah),  dan  angka  (5)  tenggugat memerintahkan  untuk  melunasi  kekurangan  Maskawin  (jeulame) sebanyak 1,5  mayam  emas.  Dikarenakan  petitum  tersebut  telah  dicabut  oleh penggugat,  maka  Majelis  Hakim  tidak  akan  mempertimbangkannya  lebih lanjut.  Sedangkan  pada  putusan  Nomor  97/Pdt.G/2023/MS.Bir  ini berdasarkan  wawancara  dengan  tergugat,  bahwa  mengenai  penyebabnya perceraian tersebut tidak semua benar, seperti tergugat mengeluarkan kata- kata kasar pada saat terjadinya pertengkaran, karena pada saat pertengkaran terjadi  penggugat  dan  tergugat  sama-sama  saling  emosi  dan  berkata  kasar tetapi benar adanya bahwa tergugat tidak patuh pada penggugat selaku suami tergugat  dan  dibenarkan  bahwa  tergugat  tidak  melaksanakan  kewajibannya sebagai istri kepada penggugat, hal tersebut dikarenakan penggugat memakai narkoba dan penggugat sudah menikah sirri dengan wanita lain, sehingga hal itu  yang  menjadi  penyebab  penggugat  tidak  menafkahi  keluarganya  secara layak. 17 Menurut saksi penggugat yang merupakan tetangga penggugat bahwa penyebab  terjadinya  perceraian  dikarenakan  tergugat  sering  marah-marah dikarenakan penggugat kurang memberikan nafkah terhadap penggugat yang gaya hidupnya tidak mampu dipenuhi oleh penggugat. 18 Sedangkan menurut saksi tergugat yang merupakan saudara sepupu tergugat penyebab perceraian ini  terjadi  dikarenakan  penggugat  sering  membanding-bandingkan  tergugat dengan wanita lain. 19
Terdapat beberapa  pandangan  hakim  selaku  narasumber utama dalam penelitian  ini  dengan  melibatkan  penekanan  tentang  aspek  utama  dalam menyusun  pertimbangan  berdasarkan  kajian  sosiologis  perkara  yang kemudian  disesuaikan  dengan  perundangan-undangan  yang  ada  sehingga putusan  bersifat  final  dan  dapat  terealisasi.  Putusan  yang  dikabulkan  oleh hakim,  bahwa  tergugat  selaku  ayah  dari  anak  tersebut  berkewajiban  untuk bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  hidup  dan  pendidikan  anak  sampai dewasa  yang  tentunya  disesuaikan  dengan  kemampuan  tergugat  dan  rasa keadilan  yang  jumlahnya  sebagaimana  tertuang  dalam  amar  keputusan tersebut. Mengenai besaran biaya hadhanah 2 (dua) orang anak sebagaimana ditetapkan  di  atas,  maka  tuntutan  biaya  hak  hadhanah  yang  diminta Penggugat  sejumlah  Rp1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  setiap bulannya  dan  Tergugat  dalam  jawaban  Rekonvensinya  menyatakan keberatan,  maka  Hakim  tunggal  mempertimbangkan  berdasarkan  Pasal  41 Undang-Undang  Nomor:  1  Tahun  1974,  Jo.  Pasal  156  huruf  d  Kompilasi
17 Hasniati, Tergugat, Wawancara, tanggal 17 Januari 2023.
18 Rusmani, Saksi Penggugat,Wawancara, tanggal 17Januari 2023.
19 Nursyitah,SaksiTergugat,Wawancara, tanggal 17Januari 2023.
Hukum  Islam  (KHI),  dengan  demikian  Hakim  Tunggal  akan  menghukum Tergugat  untuk  membayar  nafkah  anak  tersebut  kepada  Penggugat  minimal sejumlah  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  setiap  bulannya  sampai  kedua anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
Menimbang  bahwa  nilai  sesuatu  dipengaruhi  inflasi,  maka  Hakim
Tunggal  harus  mempertimbangkan  kenaikan  inflasi  yang  jumlah  rata-ratanya sekitar  10  sampai  20  persen  setiap  tahunnya.  Oleh  sebab  itu  biaya  yang dibebankan  kepada  Tergugat  harus  mempertimbangkan  inflasi  setiap tahunnya dengan  menambahkan amar putusan dengan  kenaikan  10%  setiap tahunnya.    Menimbang  dikarenakan  petitum  gugatan  Penggugat  Rekonvensi dinyatakan dikabulkan, namun terdapat jumlah nominal yang dikabulkan tidak sama  dengan  yang  menjadi  tuntutan  Penggugat  konvensi,  oleh  karena  itu Hakim Tunggal mencantumkan dalam amar putusan ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan serta menolak untuk selebihnya. Dari  kedua  putusan  di  atas  hakim  menganalisis  bahwa  kewajiban memberi  nafkah  itu  adalah  hak  ayah  yang  dimana  pihak  ayah  berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, tetapi sebelum memberikan hak nafkah sepenuhnya kepada pihak ayah hakim menimbang terlebih dahulu dari kedua  pihak.  Apabila  pihak  ayah  tidak  bercukupan/  sanggup  memberikan nafkah  sepenuhnya  kepada  anak  maka  pihak  ibu  yang  memberikan  nafkah. Sesuai  dengan Pasal  45  Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang  menyatakan  bahwa:  “Orang  tua  wajib  memelihara  dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua sudah bercerai.” Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/Ms.Bir  dan  Putusan  Nomor97/Pdt.G/2023/MS.Bir,  analisis yang  digunakan  hakim  dalam  mempertimbangkan  putusan  tersebut merupakan  langkah  yang  tepat  untuk  dilakukan,  yaitu  dengan  menganalisis bahwa  kewajiban memberi  nafkah  adalah  hak  ayah  dengan  menimbang kesanggupan  dari  kedua  pihak,  dan  menetapkan  jumlah  tanggungan  biaya kepada anak juga sesuai dengan kesanggupan orangtua yang dibebankan.
3.2 Hambatan  dan  Upaya  yang  Ditempuh  dalam  Pelaksanaan  Putusan Mahkamah  Syar’iyah  Nomor  594/Pdt.G/2021/Ms.Bir  dan  Putusan Nomor97/Pdt.G/2023/MS.Bir
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  awalnyaterdapat hambatan  bahwa  ayah  tidak  melaksanakan  putusan  yang  sudah  ditetapkan, dan ayah juga tidak datang saat persidangan padahal sudah dipanggil secara patut.  Kemudian  ibu  mengajukan  pencabutan  gugatan,  barulah  kemudian putusan  dilaksanakan  secara  suka  rela  dan  tidak  terdapat  hambatan pelaksanaan  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Nomor  594/Pdt.G/2021/Ms.Bir
dan  Putusan  Nomor97/Pdt.G/2023/MS.Bir,  Apabila  pihak  suami  tidak  hadir maka hakim akan mengkonfirmasikan kesanggupannya untuk memberi nafkah terhadap  anaknya.  Apabila  pihak  terkait  tidak  hadir  dipersidangan  maka hakim dapat memutuskan bahwa pihak yang bersangkutan sudah menyetujui segala  putusan  yang  ditetapkan  karena  pihak  terkait  tidak  mempertahankan haknya. Ada beberapa perkara pada saat persidangan pihak suami tidak hadir, maka  hakim  akan  mengabulkan  berapapun  biaya  yang  dimintai  pihak  istri perihal nafkah, dikarenakan tidak adanya tempat konfirmasi dari pihak suami dengan  ketidakhadirannya,  maka  pihak  suami  dianggap  sudah  menerima segala isi putusannya yang termuat dalam gugatan. 20
Hak  mencabut  gugatan  merupakan  hak  penggugat,  sehingga  ketika dinyatakan  bahwa  pihak  penggugat  ingin  mencabut  gugatan  maka,  gugatan tersebut  dicabut  dan  pihak  hakim  tidak  menanyakan  alasan  kenapa  putusan tersebut ingin dicabut, karena tidak ada wewenang akan hal tersebut. Namun jika  pihak  penggugat  meminta  hak  asuh,  tetapi  tidak  dalam  hal  menafkahi, maka  hakim  bisa  memutuskan  atau  di  muatkan  dalam  amar  tanpa  diminta (exofficio).  Tetapi  ketika  diminta  hak  asuh  tanpa  dimintai  nafkah  terhadap anaknya,  maka  hakim  bisa  menetapkan  hak  asuh  dan  beberapa  biaya nafkahnya. 21 Hal  ini  juga  tercantum  dalam  Pasal  41  huruf  b  dan  huruf  c Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dimana  Pasal  41 huruf b menyatakan bahwa “Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu;  bilamana  bapak dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut,  Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Kemudian Pasal 41  huruf  c  yang  menyatakan  bahwa  “Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.
Setelah  hakim  menetapkan  jumlah  biaya  nafkah  anak  yang  harus diberikan  ayah,  kemudian  ayah  tidak  menjalankan  kewajibannya,  dan  ibu mengajukan  eksekusi,  maka  proses  yang  dilalui  akan  lebih  sulit  dikarenakan memakan banyaknya biaya. Oleh karena itu, jika pertimbangan hakim dalam menetapkan  jumlah  biaya  pada  perkara  cerai  gugat  tersebut  sudah  jelas dalam  gugatan,  maka  hakim  akan  melakukan  konfirmasi  kepada  ayah mengenai  kesanggupannya  dalam  memberikan  nafkah  dengan  jumlah  yang sudah tertera dalam putusan, jika suami sanggup atau tidak keberatan maka hakim akan memberikan putusan yang inkrah, tetapi fakta yang terjadi sesuai dengan 2 putusan di atas, tuntutan yang dituntut dengan kemampuan suami berbeda,  sehingga  pertimbangan  hakim  juga  harus  melihat  kebutuhan  dari
20 . Yusuf. Ketua Mahkamah Syar’iyah,Wawancara, tanggal 8 Juni 2023.
21 Rosdiana,Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar’iyah Bireuen,Wawancara, tanggal 2 Mei 2023.
anak  dan  kemampuan  dari  ayah.  Upaya  Hakim  lainnya    adalah  menanyakan kepada  saksi  terkait  dengan  pekerjaan  dari  ayah,  berapa  penghasilan  yang dihasilkan  oleh  ayah,  dan  lain  sebagainya  untuk  alasaan  pertimbangan hakim. 22
Hakim  juga  melihat  dari  segi  bentuk  kebutuhan  anak  dikarenakan kebutuhan  anak  berbeda  melalui  segi  umurnya  dan  pendidikannya.  Aturan khusus  tentang  pemberian  nafkah  anak  sudah  dijelaskan  didalam  KHI  yang termuat  dalam  Pasal  80  ayat  (2)  KHI,  yakni  bahwasannya  suami  mempunyai kewajiban  melindungi  istrinya  serta  memberi  segala  sesuatu  kebutuhan berumah tangga sejalan keahliannya. Berikutnya, dalam ayat (4) mengatakan bahwasannya  sesuai  dengan  penghasilannya  suami  menanggung,  yakni:  a) Nafkah,  kiswah  serta  rumah  untuk  istri;  b)Biaya  rumah  tangga,  perawatan maupun  pengobatan  untuk  isteri  serta  anak;  dan  c)  biaya  pendidikan  anak. namun  terkait  dengan  jumlah  yang  ditetapkan  tidak  ada  aturan  khusus dikarenakan pemberian nafkah ini dilihat melalui kesanggupan ayah. Apabila setelah putusan pengadilan ditetapkan seorang ayah yang bertanggungjawab dalam menafkahi anak, kemudian ayah tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah tertera diputusan tersebut, maka ayah tidak mendapatkan sanksi, dikarenakan  kewajiban  mahkamah  tidak  sampai  ke  tahap  yang  memberikan sanksi  ke  ayah,  sehingga  solusi  yang  diberikan  adalah  ibu  harus  mengajukan eksekusi atau mengajukan permohonan isi putusan. Namun selama ini hakim belum  menemukan  solusi  dikarenakan  biaya  yang  ditetapkan  di  dalam putusan  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  biaya  ekseskusi  yang  berurusan langsung  dengan  pihak  terkait  dengan  membawa  pengamanan,  hal tersebutlah  yang  membuat  eksekusi  lebih  banyak  memakan  biaya.  Namun apabila  kelalaian  orangtua  dalam  memenuhi  hak-hak  anak  terus  berlanjut, maka  akan  berakibat  pada  pencabutan  hak  asuh  orangtua  dan  penetapan perwalian kepada anak. 23
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  yang  orang  tuanya  bercerai.  Selain  itu diatur juga upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang  tidak  bertanggung  jawab  dalam  Pasal  76  B  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perindungan  Anak  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melibatkan,  menyuruh melibatkan  Anak  dalam  situasi  perlakuan  salah  dan  penelantaran”,  dimana sanksinya  terdapat  dalam  Pasal  77B  menjelaskan  bahwa  “Setiap  orang  yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76B,  dipidana
22 Rosdiana,Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar’iyah Bireuen,Wawancara, tanggal 2 Mei 2023.
23 M.  Rizqy.  S,  E.  Kathryn.  B,  Desi,  2023.  pemenuhan  hak  korban  perceraian  berdasarkan  hukum positif  indonesia  (Studi  Kasus:  Kasus  Kabupaten  Agam). Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidikan .  9  (18),  hlm. 472.
dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  /  atau  denda  paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/Ms.Bir  dan  Putusan  Nomor97/Pdt.G/2023/MS.Bir,  pada awalnya  terdapat  hambatan,  dimana  ayah  tidak  melaksanakan  hak  nafkah sesuai  besaran  yang  ditetapkan,    kemudian  ibu  mencabut  beberapa  point gugatan  seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  karena  pihak  tergugat juga  tidak  hadir  dalam  persidangan.  Apabila  suami  tidak  hadir  maka  hakim akan  mengkonfirmasikan  kesanggupannya  untuk  memberi  nafkah  terhadap anaknya.  Apabila  suami  tidak  hadir  dipersidangan  maka  hakim  dapat memutuskan  bahwa  suami  sudah  menyetujui  segala  putusan  dikarenakan suami  tidak  mempertahankan  haknya.  Kemudian  jika  ayah  tidak  memenuhi kewajibannya  sesuai  yang  telah  tertera diputusan  tersebut,  maka ayah  tidak mendapatkan  sanksi,  dikarenakan  kewajiban  mahkamah  tidak  sampai  ke tahap yang memberikan sanksi ke ayah, sehingga solusi yang diberikan adalah ibu  harus  mengajukan  eksekusi  atau  mengajukan  permohonan  isi  putusan. Jika  upaya  ini  juga  tidak  berhasil,  maka  dapat  dilakukan  upaya  hukum  yang dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab dalam  Pasal  76  B  dan  Pasal  77  B  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perindungan  Anak.  Namun  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Nomor 594/Pdt.G/2021/Ms.Bir  dan  Putusan  Nomor  97/Pdt.G/2023/MS.Bir,  pada awalnya dilaksanakan  tidak  sesuai  dengan  amar  putusan,  dimana  ayah  tidak melaksanakan  keseluruhan  putusn  tersebut  sehingga  ibu  mengajukan pencabutan beberapa poin gugatan, barulah kemudian putusan dilaksanakan secara sukarela oleh ayah yang dibebankan dalam hal nafkah anak, dan ayah menyanggupi  hasil  keputusan  tersebut  dikarenakan  upaya  hakim  yang mengonfirmasi kesanggupan ayah dalam kewajiban nafkah anak tersebut dan upaya  Hakim  lainnya    adalah  menanyakan  kepada  saksi  terkait  dengan pekerjaan  dari  ayah, berapa  penghasilan  yang  dihasilkan  oleh  ayah,  dan  lain sebagainya untuk alasan pertimbangan hakim.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/Ms.Bir dan Putusan Nomor97/Pdt.G/2023/MS.Bir,  hakim  mempertimbangkan  putusan  tersebut dengan  menganalisis  bahwa  hak  memberi  nafkah  adalah  hak  ayah  dengan menimbang kesanggupan dari kedua pihak, dan menetapkan jumlah tanggungan biaya kepada anak juga sesuai dengan kesanggupan orangtua yang dibebankan, serta  menanyakan  kepada  saksi  terkait  dengan  pekerjaan  dari  ayah,  berapa penghasilan yang dihasilkan oleh ayah.
Pada  awal  pelaksanaan  putusan,  terdapat  hambatan  berupa  pihak  ayah tidak  mampu  melaksanakan  kewajiban  nafkah  sesuai  besaran  yang  ditetapkan oleh  hakim,  setelah  itu  ibu  mengajukan  pencabutan  beberapa  poin  gugatan, kemudian  barulah  ayah  mampu  melaksanakan  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah Nomor  594/Pdt.G/2021/Ms.Bir  dan  Putusan  Nomor97/Pdt.G/2023/MS.Bir, secara suarela dalam hal menafkahi anak.

## 5. REFERENSI
Buku:
Ramulyo,  M.  I.  2002. Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis  Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Bumi Aksara. Jakarta. Abdullah, S. 2002 . Fiqih Wanita Lengkap . Arkola. Surabaya.
Susanto,  A.  2015. Penelitian  Hukum  Transformatif-Partisipatori. Setara  Press. Malang.
Ali, Z. 2014. Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 105. Ernaningsih, W. dan P. Samawati. 2008. Hukum Perkawinan Indonesia . Rambang Palembang. Palembang.

## Jurnal:
Acoagus,  A.  dan  Haryani.  2018.  Hak  Asuh  Anak  Pasca  Perceraian.  . Jurnal Supremasi, XIII (1): 62.
Rizqy,  M.  E.  Kathryn.  Dan  Desi.  2023.  Pemenuhan  Hak  Korban  Perceraian Berdasarkan  Hukum  Positif  Indonesia  (Studi  Kasus:  Kasus  Kabupaten Agam). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan . 9 (18): 472.
Sabilla, D. Nasir. M, dan E. Dameria. 2022. Tuigas dan Fuingsi Dinas Sosial dalam Meilinduingi  Anak  Terlantar  Berkebutuhan  Khusus  Disabilitas  Mental Berdasarkan  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2013  Teintang  Kesejahteraan Sosial (Stuidi diKabuipatein Aceih Uitara), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , V (1): 22.
Sari,  Wulan  Permata.  2023.  Hak  Asuh  Anak  Dibawah  Umur  Akibat  Perceraian. Unja Journal of Legalstudies, I (1): 184.
Simahara.  T.  Y.  Afrizal,  dan  F.  N.  Aksa.  2021.  Pelaksanaan  Perkawinan  Angkap pada  Masyarakat  Adat  Gayo  Ditinjau  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam (Studi  Penelitian  di  Kabupaten  Bener  Meriah), Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. IV (3): 407.

## Skripsi, Tesis, Disertasi:
Indah,  P.  2021.  Implementasi  Jaminan  Sosial  Terhadap  Biaya  Hidup  Anak Terlantar  Di  Kecamatan  Soreang  Kota  Parepare  (Perspektif  Siyasah Dusturiyah), Skripsi , Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri  Parepare.
Zakaria,  M.  2018.  Nafkah  Anak  Pasca  Perceraian  dalam  Perspektif  Hukum  Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau). Disertasi .  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif Kasim, Riau.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perindungan  Anak  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  297,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
Undang-  Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1979  Nomor  32,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

## Putusan Pengadilan:
Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 594/Pdt.G/2021/MS.Bir perihal Perceraian,
22 Februari 2022.
Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Nomor  97/Pdt.G/2023/MS.Bir  perihal  Perceraian,
27 Maret 2023.