## PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA MELALUI PELATIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DESA KARANGPANINGAL KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS

## IMPROVEMENT OF VILLAGE GOVERNMENT APPLICATES CAPACITY THROUGH GOVERNMENT ADMINISTRATION TRAINING IN

## KARANGPANINGAL VILLAGE, TAMBAKSARI DISTRICT, CIAMIS DISTRICT

## Endah Vestikowati*, Kiki Endah, Eet Saeful Hidayat
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh * Email: vestiunigal@gmail.com

## ABSTRAK
Kapasitas  aparatur  menjadi  salah  satu  pilar  penunjang  keberhasilan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Oleh  karenanya,  menjadi  hal  yang  krusial  untuk  meningkatkan pemahaman  dan  kapabilitas  perangkat  desa  guna  mewujudkan  administrasi  pemerintahan yang  baik.  Pada  kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  dilaksanakan  di  Desa Karangpaningal  Kecamatan  Tambaksari  Kabupaten  Ciamis  bertujuan  memberikan pelatihan  mengenai  tata  kelola  administrasi  pemerintahan  desa  dalam  meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini  yaitu  dengan  pemaparan,  diskusi  dan  pelatihan.  Hasil  pengabdian  ini  secara  umum diharapkan adalah: (1) Aparatur pemerintah desa dapat memperoleh informasi secara detail mengenai  peningkatan  kapasitas  personal  dari  segi  pengetahuan  dan  keterampilan  untuk mengelola  potensi  desa.  (2)  Terselenggaranya  tata  kelola  sistem  administrasi  yang  benar, rapi  dan  tertib  pada  pemerintahan  desa  yang  dapat  menjadi  bank  data  bagi  penyusunan program  dan  pengambilan  keputusan  maupun  pengawasan  dan  evaluasi  kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa. (3) Masyarakat sebagai pengguna jasa  akan  mendapat  layanan  yang  optimal  melalui  platform  digitalisasi  pelayanan administrasi  yang  dapat  diakses  oleh  khalayak  ramai,  khususnya  masyarakat  desa,  tetapi perlu dimodifikasi dan dioptimalisasi dalam proses penyelenggaraanya.

## Kata Kunci: Kapasitas Aparatur, Pelatihan, Administrasi Pemerintahan

## ABSTRACT
The  capacity  of  the  apparatus  is  one  of  the  pillars  supporting  the  successful implementation  of  regional  governance.  Therefore,  it  is  crucial  to  increase  the understanding  and  capability  of  village  officials  in  order  to  realize  good  government administration.  Community  service  activities  carried  out  in  Karangpaningal  Village, Tambaksari  District,  Ciamis  Regency  aim  to  provide  training  on  village  administration governance in increasing the capacity of village government officials. The method used in this service activity is presentation, discussion and training. The results of this service are generally expected to be (1) Village government officials can obtain detailed information about  increasing  personal  capacity  in  terms  of  knowledge  and  skills  to  manage  village potential.  (2)  The  implementation  of  a  correct,  neat  and  orderly  administrative  system governance  in  the  village  government  which  can  become  a  data  bank  for  program preparation  and  decision  making  as  well  as  supervision  and  evaluation  of  development activities and village governance. (3) The community as service users will receive optimal services through a digitalization platform for administrative services that can be accessed
by  the  general  public,  especially  village  communities,  but  needs  to  be  modified  and optimized in the process of its implementation.
Keywords : Apparatus Capacity, Training, Government Administration

## PENDAHULUAN
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  memberikan konsekwensi  kepada  pemerintah  desa  untuk  menjalankan  otonomi  desa  dengan  seluas- luasnya. Di samping itu, hadirnya undang-undang tersebut memberikan pengakuan bahwa pemerintah  desa  merupakan  penyelenggara  pemerintahan  yang  mengembangkan kemandirian  dan  berhak  memanfaatkan  segala  sumber  daya  yang  terdapat  pada  masing- masing  pemerintah  desa.  Undang-undang  tersebut  secara  tegas  memberikan  kekuatan bahwa  pemerintah  desa  ditempatkan  sebagai  subyek  dan  bukan  sebagai  obyek  dalam pembangunan. Selain itu, pemerintah desa sekaligus sebagai perancang pembangunan yang sesuai dengan potensi kebutuhan desa itu sendiri.
Pemerintah  desa  sebagai  penyelenggara  pemerintahan,  pembangunan  dan kemasyarakatan  harus  memiliki  kemampuan  bekerjasama  dan  bertanggung  jawab  dalam menjalankan tugas yang diemban. Lahirnya Undang-Undang Desa di satu sisi memberikan peluang  besar  bagi  penyelenggara  pemerintah  desa,  tetapi  di  sisi  lain  memberikan kegelisahan  karena  daya  dukung  unsur-unsur  desa  belum  memadai  untuk  melakukan akselerasi  perubahan.  Administrasi  pemerintahan  memegang  peranan  penting  dalam keterlibatan  pemerintah  pada  proses  pembangunan  dan  sistem  administrasi,  sehingga tertibnya  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  setidaknya  harus  didukung  oleh  sistem administrasi  yang  benar,  rapi  dan  tertib  sehingga  dapat  memberikan  informasi  secara mudah  dan  sistimatis  yang  sangat  berguna  bagi  penyusunan  program  dan  pengambilan keputusan maupun pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.
Sehingga  untuk  dapat  menyelenggarakan  roda  pemerintahan  diperlukan  kapasitas aparatur  pemerintah  desa  yang  memiliki  kemampuan  dan  keterampilan  dalam  urusan- urusan  yang  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  desa.  Administrasi  pemerintahan memegang peranan penting dalam keterlibatan pemerintah pada proses pembangunan dan sistem administrasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa tertib administrasi desa  memiliki  fungsi  sebagai  data  dan  informasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa. Kemudian dikatakan bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan keseluruhan

## ABDIMAS GALUH
proses kegiatan pencatatan dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa.
Tertibnya  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  setidaknya  harus  didukung  oleh sistem  administrasi  yang  benar,  rapi  dan  tertib  sehingga  dapat  memberikan  informasi secara  mudah  dan  sistimatis  yang  sangat  berguna  bagi  penyusunan  program  dan pengambilan  keputusan  maupun  pengawasan  dan  evaluasi  kegiatan  penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, kapasitas aparatur pemerintah desa menjadi hal  yang  sangat  penting  demi  memberikan  kontribusi  signifikan  bagi  efektivitas pelaksanaan  Undang-Undang  Desa.  Selain  dilandasi  kapasitas  dan  keterampilan  yang memadai,  juga  harus  disertai  disiplin  yang  tinggi,  untuk  mewujudkan  desa  yang  maju, mandiri  dan  sejahtera.  Termasuk  kemampuan  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi aparatur pemerintahan desa.
Masih  ditemukan  adanya  permasalahan  terkait  pelaksanaan  tertib  administrasi pemerintahan  seperti  yang  diamanatkan  dalam  peraturan  pemerintah  karena  keterbatasan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia perangkat desa. Maksudnya aparatur pemerintahan  desa  dihadapkan  pada  keterbatasan  kapasitas  dalam  menyusun  administrasi pemerintahan secara baik, tertib dan benar
Berangkat  dari  segala  keterbatasan  tersebut,  menjadi  peluang  untuk  melakukan pengembangan  yang  diawali  dari  sisi  internal  dengan  memanfaatkan  peluang  yang  ada dengan cara membangun Hal ini menuntut adanya kapasitas  yang mumpuni dari aparatur pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  potensi  desa  dan  melaksanakan  tertib  administrasi desa,  karena  dengan  kapasitas  aparatur  yang  baik  maka  akan  berdampak  positif  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya  pendampingan  untuk memperoleh jalan keluar yang paling memungkinkan.

## BAHAN DAN METODE
Khalayak  sasaran  dalam  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  seluruh  aparatur pemerintah  desa  yang  berada  di  wilayah  Pemerintahan  Desa  Karangpaningal  Kecamatan Tambaksari  Kabupaten  Ciamis  yang  diharapkan  dapat  mendapatkan  pemahaman  tentang pentingnya  tata  kelola  administrasi  yang  tertib  sehingga  dapat  mengimplementasikan pelatihan yang diperolehnya ke dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan desa berupa digitalisasi administrasi kependudukan.
Kegiatan  pengabdian  ini  dilakukan  di  Aula  Desa  Karangpaningal  Kecamatan Tambaksari  Kabupaten  Ciamis.  Metode  yang  digunakan  dalam  pengabdian  ini  yaitu pemaparan  materi,  diskusi  serta  pelatihan  pengelolaan  administrasi  pemerintahan  desa secara digital. Kegiatan pemaparan, diskusi dan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  arti  penting  pengelolaan  administrasi  pemerintahan desa bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  Karangpaningal  secara  administratif  berada  di  dalam  wilayah  Kecamatan Tambaksari  Kabupaten  Ciamis  Propinsi  Jawa  Barat.  Desa  ini  dibatasi  oleh  beberapa wilayah  administrasi  pemerintahan  yaitu  sebelah  utara  adalah  Desa  Kaso,  Kecamatan Tambaksari,  sebelah  timur  Sungai  Cijolang,  Desa  Matenggeng,  Kecamatan  Dayeuhluhur, Propinsi  Jawa  Tengah,  sebelah  selatan  adalah  Desa  Bangunharja/Girimukti,  Kecamatan Cisaga,  dan  sebelah  barat  adalah  Desa  Tambaksari,  Kecamatan  Tambaksari.  Desa Karangpaningal  berdasarkan  topografi  termasuk  ke  dalam  dataran  rendah,  dengan ketinggian mencapai 463 mdpl. Perkiraan iklim di Desa Karangpaningal termasuk bertipe iklim  agak  basah  sedangkan  suhu  di  Desa  Karangpaningal  berkisar  antara  adalah  24-35 derajat  celcius.  Adapun  jumlah  aparatur  pemerintah  desa  Karangnpaningal  Kecamatan Tambaksari  Kabupaten  Ciamis  dalam  menyelenggarakan  roda  pemerintahan  sebanyak  11 orang.  Tingkat  pendidikan  aparatur  pemerintah  desa  didominasi  lulusan  Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan tingkat usia rata-rata 40-50 tahun.
Berdasarkan  data  monografi  desa,  sebanyak  50%  masyarakatnya  bermata pencaharian sebagai petani dan  buruh tani, kemudian peternak sebanyak 20%, PNS (10%), pedagang 10%, pensiunan 3%, dan lain-lain sebanyak 7%.  Dilihat dari aspek pendidikan penduduk  lebih  yang  menyelesaikan  pendidikan  SLTA  hanya  berjumlah  147  orang, diploma  5    orang  dan  sarjana  15  orang,  suatu  kondisi  yang  cukup  memprihatinkan  bila dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  yang  mencapai  2.603  orang.    Begitu  pula  untuk tingkat  pendidikan  aparat  desa,  rata-rata  SLTA.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  faktor ekonomi dan motivasi mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih rendah. Sementara lembaga Badan Permusyawaratan Desa jenjang pendidikannya rata-rata SLTA, SLTP dan 2 orang (S1). Kondisi ini tidak dapat memperbaiki akselerasi perubahan perkembangan  ekonomi  desa  bila  dilihat  dari  struktur,  dimana  ketua  BPD  pendidikannya SLTP  yang  secara  keilmuan  kurang  dapat  diandalkan  untuk  berfikir  kreatif  dan  inovatif dalam pengembangnya.
Namun  masih  adanya  permasalahan  terkait  pelaksanaan  tertib  administrasi pemerintahan  seperti  yang  diamanatkan  dalam  peraturan  pemerintah  karena  keterbatasan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia perangkat desa. Maksudnya aparatur pemerintahan  desa  dihadapkan  pada  keterbatasan  kapasitas  dalam  menyusun  administrasi pemerintahan  secara  baik,  tertib  dan  benar.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Sulamadi, dkk. (2017) yang mengungkapkan bahwa pemerintah desa masih mengalami  masalah  serius  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  antara  lain minimnya  kapasitas  sumber  daya  manusia  pemerintah  desa,  jumlah  perangkat  desa  yang terbatas, dan perangkat desa yang belum memahami tupoksinya masing-masing.
Hal  ini  menuntut  adanya  kapasitas  yang  mumpuni  dari  aparatur  pemerintah  desa dalam pengelolaan potensi desa dan melaksanakan tertib administrasi desa, karena dengan kapasitas  aparatur  yang  baik  maka  akan  berdampak  positif  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Menurut  Morgan  (Soeprapto,  2010:10),  kapasitas  adalah  kemampuan, keterampilan,  pemahaman,  sikap,  nilai-nilai,  hubungan,  perilaku,  motivasi,  sumber  daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan  yang  telah  ditetapkan  dari  waktu  ke  waktu.  Jadi  menurut  Morgan  bahwa kapasitas  dapat  diukur  melalui  3  (tiga)  indicator,  yaitu:  1)  Pemahaman;  2)  keterampilan; dan 3) kemampuan.
Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan  tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi  pemerintahan  desa  senantiasa  perlu  memiliki  suatu  daya  kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi  masing-masing  aparat  pemerintah  desa.  Peningkatan  kapasitas  mengacu  kepada kebutuhan  akan  penyesuaian  kebijakan-kebijakan  dan  peraturan-peraturan  yang dikeluarkan  oleh  pusat,  modifikasi  prosedur-prosedur  dan  mekanisme-mekanisme koordinasi,  sehingga  terpenuhinya  tuntutan  dan  kebutuhan  otonomi  daerah,  sebagai  suatu cara pendekatan baru ke arah tertib administrasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
Langkah  awal  kegiatan  pengabdian  adalah  observasi  awal  yang  kemudian dilanjutkan dengan identifikasi permasalahan mitra. Sasaran dalam pengabdian ini adalah pemerintah  desa  Karangpaningal  Kecamatan  Tambaksari  Kabupaten  Ciamis.  Sebelum kegiatan  pengabdian,  dilakukan  persiapan  mencari  referensi,  penyiapan  materi  dan
pemenuhan  administrasi  perizinan  kegiatan  pengabdian.  Dalam  pelaksanaan  pengabdian yang  dilakukan  dengan  pemaparan  materi,  pelatihan  digitalisasi  administrasi kependudukan dan diskusi yang dilakukan di Aula Kantor Desa Karangpaningal.
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang diimplementasikan oleh FISIP Universitas Galuh, melalui Tim pendampingan desa  untuk  meningkatkan  kapasitas  aparatur  dan  lembaga  Desa  Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.  Dengan harapan implikasi dari pelatihan yang dilaksanakan  mampu  menstimulasi  seluruh  unsur  desa  untuk  memahami  pentingnya pendataan  informasi  dokumen  dan  menginventarisir  dokumen  aset  dan  potensi  yang dimiliki  desa  agar  lebih  tertib  administrasi.dan  memberikan  solusi  alternatif  melalui digitalisasi administrasi desa berbasis IT.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Mais  dkk  (2015)  bahwa  pemerintah  desa sebagai penata dan pengelola administrasi desa seyogyanya dilakukan secara efektif akan membawa perubahan besar terhadap pemerintahan desa dan menunjang pembangunan desa dan  pada  akhirnya  akan  membawa  kemaslahatan  serta  kesejateraan  rakyat.  Akan  tetapi sebaliknya, jika pemerintah tidak dengan bijak mengelola serta menata administrasi desa, maka akan menjadi patologi tersendiri terhadap kemajuan suatu desa.
Oleh sebab itu, munculnya hambatan-hambatan dalam kegiatan pelatihan diantaranya (1)  tidak  adanya  ketersediaan  jaringan  internet  sehingga  menyulitkan  pemateri  saat melakukan  simulasi  praktek;  (2)  semua  peserta  tidak  membawa  media  pelatihan  berupa laptop  sehingga  praktek  hanya  mengandalkan  simulasi  dari  pemateri;  dan  (3)  keadaan SDM  perangkat  desa  yang  mayoritas  berpendidikan  SLTP  dan  SLTA  sehingga  respon terhadap  materi  yang  disampaikan  lambat,  seyogyanya  dapat  menjadi  cambuk penyemangat  bagi  pemerintah  desa  Karangpaningal  untuk  terus  memperbaiki  diri  demi terciptanya otonomi desa khususnya dalam rangka tertib administrasi desa.
Selanjutnya  kemajuan  hasil  dari  hasil  kegiatan  tersebut  pada  tahap  peningkatan kapasitas aparatur desa tentang pengelolaan administrasi desa antara lain:
a. Meningkatnya kemampuan teknis aparatur desa yang meliputi: penyusunan administrasi desa dan digitalisasi pelayanan publik;
b. Meningkatnya  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  desa  yang  didukung  oleh aparatur pelaksana dengan komptensi yang baik;
c. Meningkatnya kepercayan masyarakat terhadap pemerintah desa yang akan mendorong peran aktif dalam pross pembangunan desa;
d. Terpenuhinya  hak  masyarakat  dalam  mempeoleh  informasi  penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan administrasi kependudukan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil evaluasi bahwa aparatur pemerintah desa di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis setelah mengikuti kegiatan pelatihan, diperoleh hasil  sebagai  berikut:  (1)  Aparatur  pemerintah  desa  memperoleh  informasi  secara  detail mengenai  peningkatan  kapasitas  personal  dari  segi  pengetahuan  dan  keterampilan  untuk mengelola  potensi  desa.  (2)  Terselenggaranya  tata  kelola  sistem  administrasi  yang  benar, rapi  dan  tertib  pada  pemerintahan  desa  yang  dapat  menjadi  bank  data  bagi  penyusunan program  dan  pengambilan  keputusan  maupun  pengawasan  dan  evaluasi  kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan desa. (3) Masyarakat sebagai pengguna jasa  akan  mendapat  layanan  yang  optimal  melalui  platform  digitalisasi  pelayanan administrasi  yang  dapat  diakses  oleh  khalayak  ramai,  khususnya  masyarakat  desa,  tetapi perlu dimodifikasi dan dioptimalisasi dalam proses penyelenggaraanya.
Adapun  rekomendasi  dari  kegiatan  pengabdian  ini  yaitu  perlu  adanya kesinambungan program dan monitoring pasca pengabdian ini agar tujuan yang diharapkan yakni meningkatnya kapasitas pemerintah desa dapat secara maksimal tercapai. Bagi pihak Pemerintah  Desa  Karangpaningal,  sebaiknya  perlu  meningkatkan  kompetensi  aparatur pemerintah desa melalui pendidikan  yang lebih tinggi, merencanakan pengadaan jaringan internet yang dapat membantu pelayanan serta diakses oleh masyarakat, dan perlu adanya tenaga sukarelawan yang memahami IT untuk menginput dan mengelola buku administrasi desa secara digital.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan  selesainya  PKM  ini  kami  ucapkan  terima  kasih  kepada  Pjs  Kepala  Desa beserta perangkat desa Karangpaningal yang telah ikut serta dalam mensukseskan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Soeprapto, Riyadi MS. 2010. The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance , Word bank.
Mais,  T.,  P  Rumapea,  J  Rares. 2015.  Tata  Kelola  Administrasi  Desa  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di  era  otonomi  Desa.  Jurnal  Administrasi Publik ejournal.unsrat.ac.id. Universitas Sam Ratulangi Manado
Morgan, P. (2006). The  Concept of Capacity. Brussel: Europian Centre for Development
Policy Management. Retrieved from http://
www.hiproweb.org/fileadmin/cdroms/Biblio_Renforcement/documents/Chapter-1/ Chap1Doc5.pdf
Sulismadi,  S.,  Wahyudi,  W.,  &  Muslimin,  M.  (2017). Model  Penguatan  Kapasitas Pemerintah  Desa  dalam  Menjalankan  Fungsi  Pemerintahan  Berbasis  Electronic Government  (E-Government)  menuju  Pembangunan  Desa  Berdaya  Saing . ARISTO , 5 (2), 216–258. https://doi. org/10.24269/ARS.V5I2.487.