## UPAYA PEMERINTAH DEARAH DALAM USAHA KONSERVASI ZONA PENYANGGA DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## Agnesia Hartini
STIKP Persada Khatulistiwa, Jl. Pertaina, Sengkuang, Sintang agnes.bintang@gmail.com
Abstrack: The  aim  of  this  research  is  to  find  out  the  local  government’s  efforts  in conservation  of  the  buffer  zone  of  the  Sumirah waterfall  and  also  to  gain  the  factors  which challenge the local government in doing the conservation. This is an empirical normative that explain  the law  aspect  in  doing  the  conservation  to  reach  the  level  of  law synchronization  in community interaction. Primary and secondary data are used for this research. Primary data is collected  by  observation  and  direct  interview  to  the  sample  of  the  research.  The  data  were analyzed  qualitatively  by  explaining  in  descriptive  qualitative  method.  The  results  of  the research  showed  that  the  buffer  zone  of  Semirah  waterfall  carried  out  by  local  government especially forestry servive through the National Movement on Forest and Land Rehabilitation (GN-RHL). The factors constraint the local government are: 1) the minimum resources of the officials,  2)  the  limited  development  budget,  3)  the  absence  of  legal  product  regulating natural  resources,  particularly  the  presence  of  buffer  zone  protection,  4)  the  lack  of cooperation  between  the  involved  instances,  and  5)  the  overlap  of  the  planning  system between local institutional sectors.

## Keywords: Conservation, Local Government, Buffer Zone
Abstrak: Tujuan  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  Pemerintah  Daerah dalam usaha konservasi zona penyangga Air Terjun Sumirah serta mengetahui faktor apa-apa saja yang menjadi kendala Pemerintah Daerah dalam upaya konservasi tersebut. Penelitian ini bersifat normatif empiris yaitu menjelaskan aspek hukum dalam usaha untuk mencapai taraf singkronisasi  hukum  dengan  pergaulan  hidup  di  masyarakat.  Data  penelitian  ini menggunakan  data  primer  dan  sekunder.  Pengumpulan  data  primer  dengan  observasi  dan wawancara secara langsung  dengan sample . Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pemaparan  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  konservasi terhadap zona penyangga Air Terjun Sumirah dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas  Kehutanan  melalui  Program  Gerakan  Nasional  Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan  (GN- RHL).  Adapun  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  pemerintah  daerah  adalah:  1).Minimnya sumber  daya  aparat,  2).Terbatasnya  anggaran  pembanggunan,  3).Belum  ada  produk  hukum yang  mengatur  tentang  keberadaan  perlindungan  terhadap  zona  penyangga  secara  khusus, 4).Kurangnya  kerjasama  antar  instansi  terkait,  5).Tumpang  tindih  sistem  perencanaan  antar sektor kelembagaan daerah.

## Kata Kunci : Konservasi, Pemerintah Daerah, Zona Penyangga

## PENDAHULUAN
Indonesia  kaya  sumber  daya  alam, potensi  sumber  daya  alam  ini  tentu  saja harus dimanfaatkan untuk sebesar- besarnya bagi   kemakmuran rakyat seperti dimandatkan  dalam  Pasal  33  ayat  3  UUD 1945 yang menyatakan bahwa :
”Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.
Untuk  mencapai  kemakmuran  rakyat tersebut pemerintah mempunyai kewenangan mengatur:
1. Hubungan  hukum  antar  orang  dengan tanah;
2. Perbuatan  hukum  orang  terhadap tanah;
3. Perencanaan  persediaan  peruntukan dalam  penggunaan  bagi  kepentingan umum.
Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang  ditegaskan  dalam  pembukaan  UUD 1945  bahwa  negara  melindungi  segenap bangsa  indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian  pemerintah  haruslah  mengambil kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  alam Indonesia yang memihak pada kesejahteraan  masyarakat.  Mengabaikan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya
alam  berarti  mengabaikan  masa  depan masyarakat.
Salah  satu  potensi  sumber  daya  alam adalah  di  sektor  kehutanan.  Hutan  sendiri bagi  masyarakat  mempunyai  dua  fungsi pokok yaitu ekologis dan ekonomis.
Pengelolaan hutan yang berkelanjutan ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Kesatuan dan kelestarian ekologistik .
b. Pemanfaatan  hasil  hutan  dan  jasanya oleh manusia secara adil dan berkelanjutan.
c. Manajemen  terpadu  pada  skala  yang tepat
Salah  satu  potensi  hutan  yang memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam adalah Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan  hutan  dan  perairan  Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 259/Kpts-II/2000
tanggal  23  Agustus  2000  adalah  seluas  ± 9.178.759  Ha.  Dimana  Kawasan  hutan  ini terdiri  atas  kawasan  Hutan  Konservasi  ± 1.645.579 Ha (17,93%) Ha Hutan Lindung ±2.307.045  Ha  (25,13%)  dan  kawasan Hutan  Produksi  ±  5.226.135  Ha  (56,94%) yang  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT) 26,65%  Hutan  Produksi  Tetap  (HP) 24,59%,  Hutan  Produksi  yang  dapat dikonversi  (HPK)  5,60%.  Luas  kawasan hutan  ini  meliputi  beberapa  Kabupaten diantaranya Pontianak, Singkawang,
Sanggau,  Sambas,  Ketapang,  Sintang,
Landak, Melawi, Kapuas
Hulu,
Bengkayang dan Sekadau.
Untuk kawasan wilayah di Kabupaten  Sekadau juga memliki potensi sumber  daya  alam    tercatat  seluas  ± 557.331  Ha,  yang  terdiri  dari  Hutan Lindung  (HL)  56.364  Ha,  Hutan  Produksi (HP)  64.989  Ha,  Hutan  Produksi  Terbatas (HPT)  17.122  Ha  dan  untuk  Areal Penggunaan Lahan (APL) 419.486 Ha.
Selama Orde Baru berkuasa, pembangunan  sektor  kehutanan  lebih banyak  dalam  bentuk  eksploitasi  untuk mendukung industri ketimbang konservasi. Dengan  perspektif  pertumbuhan  ekonomi, maka masuknya modal-modal besar dalam bentuk  investasi  menjadi  syarat  utama. Salah satunya adalah dengan cara menarik masuk  para  investor  perkebunan  untuk menanamkan modalnya melalui pembukaan  dan  ekspansi  besar-besaran disektor perkebunan.
Anggapan  investasi  kelapa  sawit sangat menguntungkan daerah dan masyarakat,  tentu  tidak  salah  apabila  nilai hutan  dan  keberagaman  nilai  ekonomi potensial  masyarakat  yang  hilang  tidak diperhitungkan.  Berbagai  kebijakan  yang di keluarkan pemerintah tersebut mengakibatkan  hutan  Kalimantan  Barat setiap  hari  mengalami  deforestasi  dengan laju kerusakan pertahun  mencapai  2,1 juta ha/tahun  dan diperkirakan akan habis pada
tahun  2010  (data  Dephut  2002).  Banyak faktor yang  menyebabkan  terjadinya kerusakan hutan mulai dari kebijakan yang tidak memihak pada kelestarian lingkungan. Untuk kawasan Kabupaten Sekadau penyebab utama terjadinya kerusakan  hutan  adalah  akibat  ekspansi perkebunan  kelapa  sawit  yang  berlebihan. Menurut data Dinas Kehutanan Kabupaten Sekadau  sampai  tahun  2006  luas  lahan yang  dipergunankan  untuk  perkebunan kelapa sawit adalah 47.110 Ha.  Tingginya laju kerusakan hutan alam akibat eksploitasi  dan  konversi  lahan  hutan merupakan suatu dampak kurang menghargai sumber daya hutan itu sendiri.
Dalam rangka melaksanakan pengelolaan  dan  perlindungan  dengan asas-asas  keberlanjutan  dari  lingkungan hidup  itu  sendiri  seperti  yang  terkandung dalam  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  32 tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:
Perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:
a. tanggung jawab negara;
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keserasian dan keseimbangan;
d. keterpaduan;
e. manfaat;
f. kehati-hatian;
g. keadilan;
h. ekoregion;
i. keanekaragaman hayati;
j. pencemar membayar;
k. partisipatif;
l. kearifan lokal;
m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n. otonomi daerah .
Ruang
lingkup upaya
penanggulangan kerusakan
sebagai perlindungan terhadap hutan tersebut dapat dilakukan dengan upaya konservasi.
Dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 41 tahun  1999  tentang  Kehutanan  yang menyatakan :
“Penyelenggaraan perlindungan hutan  dan  konservasi  bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal”.
Di Kabupten Sekadau upaya perlindungan  dan  konservasi  sebagai upaya  penanggulangan  fungsi  hutannya dengan  cara  rehabilitasi  seperti  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Dearah Kabupaten  Sekadau  khususnya  Dinas Kehutanan.  Upaya  konservasi  ini  adalah rehabilitasi dalam bentuk reboisasi penanaman  di  sekitar  zona  penyangga  Air Terjun  Sumirah.    Konservasi  pada  zona penyangga  ini  dalam  bentuk  Gerakan Nasional  Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan (GN-RHL)  ini  di  lakukan  dalam  bentuk
Kegiatan  Pembuatan  Tanaman  Hutan Rakyat  Pola Block  Grant sesuai  dengan SK  19/SPKS/GN  RHL-HR/2007  yang kemudian  dilaksanakan  oleh  masyarakat setempat  yang  dibuat  dalam  kelompok tani.  Pelaksanaan  Rehabilitasi  ini  dengan cara  melakukan penanaman terhadap zona penyangga  air  Terjun  Sumirah  sebagai upaya  konservasi  zona  penyangga  Air Terjun Sumirah.
Atas dasar latar belakang masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka di rumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana upaya konservasi zona  penyangga  di  perkebunan kelapa  sawit  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau?
2. Faktor-faktor apa yang merupakan  kendala  Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dalam  mewujudkan  konservasi zona penyangga?

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian normatif  empiris  yaitu  penelitian  yang menjelaskan  aspek  hukum  dalam  usaha untuk  mencapai  taraf  sinkronisasi  hukum dengan  pergaulan  hidup  manusia  dalam rangka  bermasyarakat,  berbangsa  dan
bernegara,  yang  mencakup  kebijakan pemerintah  pusat  di  daerah  dan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan topik penelitian.
Adapun  jenisnya  adalah purposive sampling yaitu dilakukan dengan
mengambil orang yang spesifik berdasarkan  kualifikasi  dari  peneliti  yang telah ditetapkan sebelumnya.
a. Lokasi penelitian
Lokasi  penelitian  di  Air  Terjun Sumirah  Desa  Tinting  Boyok Kecamatan  Sekadau  Kabupaten
Sekadau Provinsi Kalimantan
Barat.
b. Respoden Penelitian
Responden  dalam  penelitian  ini adalah  masyarakat  sekitar  zona penyangga Air Terjun Sumirah.
c. Narasumber penelitian
Narasumber  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Kepala bagian atau yang
mewakili Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau
2. Kepala bagian atau yang
mewakali  Kantor  Lingkungan Hidup dan Pertanaman Kabupaten Sekadau
3. Kepala bagian atau yang
mewakili Perusahaan
Perkebunan  Kelapa  sawit  PT. Tinting  Boyok  Sawit  Makmur
(PT.  TBSM)  di  Kabupaten Sekadau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Upaya Pemerintah Daerah
Kabupaten  Sekadau  dalam  Usaha Konservasi Zona Penyangga.
a. Gambaran Umum Kabupaten

## Sekadau
Kabupaten  Sekadau  merupakan Kabupaten  pemekaran  dari  Kabupaten Sanggau. Yang meliputi beberapa Kacamatan  diantaranya  Kecamatan  Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan  Sekadau  Hulu,  Kecamatan Sekadau  Hilir,  Kecamatan  Belitang  dan Kecamatan Belitang Hulu.
Secara geografis
Kabupaten
Sekadau  terletak pada  00°38’23” LU dan 00°44’25”  LS  serta  berada  diantara 111°77’44” BT dan 110°33’07 BB.
Letak  wilayah    Kabupaten  Sekadau berbatasan dengan :
• Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Sintang
• Sebelah  Selatan  berbatas dengan
Kabupaten Ketapang
• Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Sintang
• Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Sanggau.
Luas  wilayah  Kabupaten  Sekadau mencapai  5.444,30  Km²  (3,7%  luas Provinsi  Kalimantan  Barat)  yang  terdiri dari 7 Kecamatan, 76 desa dan 268 dusun. Untuk  potensi  kawasan  hutan  Kabupaten Sekadau secara umum  wilayah Kabupaten Sekadau  yang  memliki  kekayaan  sumber daya  alam  seluas  ±  557.331  Ha,  yang terdiri  dari  Hutan  Lindung  (HL)  56.364 Ha,  Hutan  Produksi  (HP)  64.989  Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 17.122 Ha dan untuk Areal Penggunaan Lahan (APL) 419.486 Ha.
Akan  tetapi  kekayaan  sumber daya  alam    ini  terancam  keberadaannya dengan  adanya  kebijakan  pemerintah Kabupaten Sekadau melaksanakan pembangunan  dengan  pesat  di  berbagai sektor  salah  satunya  disektor  perkebunan. Pembangunan  disektor  perkebunan  ini tidak  dapat  dielakkan  dengan  adanya konversi lahan untu dijadikan
pengembangan perkebunan termasuk perkebunan  kelapa  sawit.  Konversi  lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten  Sekadau  sampai  tahun  2006 seluas  47.110 Ha.

## b. Air  Terjun  Sumirah  Sebagai  Zona Penyangga
Berdasarkan  ketentuan  dalam Undang-undang  Nomor  5  tahun  1990 tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Hayati dan  Ekosistemnya,  maka  yang  dimaksud dengan Zona Penyangga adalah:
“wilayah  yang  berada  di  luar kawasan pelestarian alam baik sebagai kawasan hutan lindung,  tanah  negara  bebas maupun  tanah  yang  dibebani hak  yang  diperlukan  maupun menjaga  keutuhan  kawasan pelestarian alam”.
Sedangkan pengelolaan dan pengembangan  zona  penyangga  secara umum bertujuan untuk menjamin keutuhan secara  stimulan  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan  dan  meningkatkan  teraf  hidup masyarakat disekitarnya.
Zona penyangga disini adalah Air Terjun  Sumirah  yang  terdapat  di  Desa Tinting  Boyok.    Desa  Tinting  Boyok merupakan  satu  dari  beberapa  wilayah yang  terdapat    di  Kabupaten  Sekadau Provinsi  Kalimantan  Barat.  Keberadaan
Air Terjun Sumirah ini mempunyai  fungsi yang  sangat  penting  bagi    masyarakat Dusun  Belandung  yang  satu  Desa  dengan Tinting Boyok.
Air
Terjun
Sumirah ini merupakan sumber mata air yang mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting sehingga apabila terjadi penurunan terhadap kualitas airnya menjadi pengaruh terhadap keberlangsungan masyarakat sekitar  mengingat  keberadaan  sumber  air ini sangat penting bagi masyarakat sekitar. Kenyataan  ini  mendorong  Pemerintah Kabupaten  Sekadau  khususnya  Dinas Kehutanan  untuk    melakukan  upaya konservasi.

## c. Kebijakan  Strategis  Pemerintah
Daerah
Kabupaten Sekadau Terhadap  Upaya  Konservasi  Zona Penyangga
Tidak  diketahui  kapan  pastinya tetapi  sudah  sejak  lama  kawasan  Air Terjun  Sumirah  ini  sebagai  tempat  wisata bagi  masyarakat  sekitar.  Keberadaan  Air Terjun  Sumirah  ini  sangat  penting  karena selain  sebagai  obyek  wisata  masyarakat juga  sebagai  daerah  resapan  air,  sumber mata  air  bagi  masyarakat  Tinting  Boyok dan Belandung (masyarakat sekitar kawasan).
Sebagai  sumber mata air, aliran air terjun  ini  mengaliri  sungai-sungai  yang selanjutnya  keberadaan  sungai  tersebut
yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat  sebagai  penopang  kebutuhan rumah  tangga  penduduk  dan  tempat mencari ikan. Dalam pengelolaan air terjun ini  oleh  masyarakat  sekitar  dilakukan secara turun temurun dan alami.
Tahun  2006  terjadi  penurunan terhadap  kualitas  air  dan  ketersediaan  air bersih    di  daerah  Tinting  Boyok  dan sekitarnya,    hal  ini  disebabkan  adanya kegiatan  pembukaan  lahan  disekitar  air terjun  sumirah  untuk  perkebunan  kelapa sawit  oleh    PT.  Tinting  Boyok  Sawit Makmur  (PT.TBSM).    Penurunan  kualitas ini  terlihat  terjadinya  kekeruhan  terhadap sumber air dan air sungai. Sebagai wilayah zona  penyangga  air  tejun  sumirah  yang memiliki  fungsi  sangat  penting  bagi masyarakat  karenanya  upaya  pelestarian serta  perlindungan  kawasan  ini  dianggap penting  untuk  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah.
Sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 2  Undang-undang  Nomor  7  tahun  2004 tentang Sumber Daya Air :
Perlindungan dan pelestarian sumber  air  berserta  lingkungan dilakukan melalui :
a. pemeliharaan  kelangsungan  fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
b. pengendalian  pemanfaatan  sumber air;
c. pengisian air pada sumber air;
d. pengaturan  prasarana  dan  sarana sanitasi;
e. perlindungan  sumber  air  dalam hubungannya dengan kegiatan
f. pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
g. pengendalian  pengolahan  tanah  di daerah hulu;
h. pengaturan daerah sempadan sumber air;
i. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
j. pelestarian  hutan  lindung,  kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
Berikut beberapa alasan mendasar yang menjadi pertimbangan akan pentingnya  konservasi  terhadap  zona penyangga  Air  Terjun  Sumirah  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sekadau khususnya Dinas Kehutanan adalah: a. Air Terjun Sumirah merupakan Daerah Resapan Air (DRA)
b. Air Terjun Sumirah merupakan kawasan perlindungan setempat Penetapan kawasan Air Terjun
Sumirah sebagai kawasan perlindungan setempat ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres)) Nomor 837/Kpts/11/1980.
c. Air Terjun Sumirah merupakan sumber mata air.
d. Air Terjun Sumirah ini akan dikembangkan menjadi daerah wisata.
Pentingnya keberadaan zona penyangga bagi kehidupan masyarakat ini, maka  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sekadau    berupaya  melakukan  usaha pelestarian dan perlindungan berupa konservasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kehutanan  melalui    program  Gerakan Nasional  Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan
(GN-RHL),    melalui    Surat  Keputusan Nomor 19/SPKS/GN RHL-HR/2007 tentang  Kegiatan  Pembuatan  Tanaman Hutan  Rakyat  Pola Block  Grant di  Desa Tinting Boyok Kabupaten Sekadau. Upaya konservasi  ini  dalam  bentuk  penanman kayu-kayu  keras  seperti  kayu  meranti  dan kayu  jati.  Program  Gerakan  Nasional Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan  (GN-RHL) ini  melibatkan    masyarakat  sekitar  zona penyangga  Air  Terjun  Sumirah  Desa Tinting  Boyok.  Melalui  Surat  Perjanjian Kerja Sama No. 19/SPKS/GNRHL- HR/2007  tentang  Perjanjian  Kerja  Sama antar Pemerintah Daerah Dinas Kehutanan Kabupaten  Sekadau  dengan  masyarakat sekitar zona penyangga dibentuklah kelompok  tani  dengan  nama  Gua  Putih sebagai pelaksanaan penanaman.
Kelompok  tani  ini  mempunyai  tanggung jawab terhadap proses pelakasanaan penanaman pada zona penyangga ini.
Tanggung  jawab  kelompok  tani  sebagai berikut :
1. Melaksanakan  penanaman  dan pemeliharaan tanaman.
2. Melaksanakan pembangunan konservasi tanah.
3. Membantu  dinas/instansi  yang bertanggung jawab dibidang kehutanan  dalam  melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman.
2. Fakor-faktor yang menjadi kendala Pemerintah Daerah Kabupaten
Sekadau dalam
mewujudkan konservasi zona penyangga.
1. Minimnya sumber Daya Aparat
Hasil  studi  dokumentasi  yang dilakukan  penulis  sumber  daya  manusia aparat  khususnya  instansi  yang  terkait dengan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di Kabupaten Sekadau masih perlu diperhatikan,  karena  belum  memiliki tenaga ahli atau professional dalam bidang ilmu  lingkungan  atau  berkenaan  dengan spesikfikasi  sumber  daya  alam  mengingat Kabupaten Sekadau merupakan Kabupaten baru.
2. Terbatasnya Anggaran

## Pembanggunan
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  Agustinus  SH  Kepala Bagian    Kantor  Lingkungan  Hidup  dan Tanaman  menyatakan  bahwa:  k egiatan  yang bertalian  dengan  konservasi    sumber  daya alam  hayati  dan  ekosistemnya  pada khususnya  dan  perlindungan  hutan  pada umumnya  memerlukan  pendanaan  yang tidak  sedikit.  Kendala  pendanaan  ini  yang menjadi  masalah  Pemerintah  Daerah Kabupaten Sekadau sulit melakukan upaya konservasi hutan dan lahan.
3. Belum  ada  produk  hukum  yang mengatur tentang keberadaan
perlindungan terhadap zona penyangga secara khusus
Dari  hasil  wawancara  dengan  Bapak Ir. Irwanuddin Dinas Perkebunan menyatakan  bahwa di Kabupaten Sekadau sampai  saat  ini  belum  memiliki  produk hukum  Peraturan  Dearah  (PERDA)  yang mengatur  tentang  perlindungan  terhadap konservasi  serta  perlindungan  kawasan setempat atau terhadap keberadaan sumber daya alam potensial lainnya secara detail.

## 4. Kurangnya  kerjasama  antar  instansi terkait
Sampai saat ini hubungan kerjasama antar instansi  pemerintah masih belum  teralisasi  secara  baik,  dari  hasil penelitian  di  lapangan  ternyata  upaya konservasi  untuk  pengelolaan  terhadap zona  penyangga  yang  terdapat  di  Air Terjun  Sumirah  itu  hanya  dilakukan  oleh Dinas  Kehutanan  saja  melalui  program Rehabilitasi  yang  dilaksanakan  tanpa dukungan  dari  instansi-instansi  terkait. Begitu  juga  hubungan  antar  pihak  swasta (perusahaan) dan masyarkat sekitar.
5. Tumpang  tindih  sistem  perencanaan antar sektor kelembagaan daerah.
Banyak  pihak  atau  instansi  yang kewenangannya  bersinggungan  dengan lingkungan  hidup,  banyak  pula  kebijakan
yang  dikeluarkan  pada  umumnya  adalah upaya peningkatan dan pemasukan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD),  yang  telah  ditargetkan  pada masing-masing sektor.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  sebelumnya  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Sekadau dalam konservasi zona
penyangga Air Terjun Sumirah adalah :
a. Melaksanakan  Program  Gerakan Nasional  Rehabilitasi  Hutan  dan
Lahah (GN-RHL). Upaya Rehabilitasi  ini  melalui  Reboisasi atau  penamanan  kembali  di  sekitar zona penyangga Air Terjun Sumirah.
b. Upaya  Rehabilitasi  tersebut  di laksanakan melalui program Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Pola  Block  Grant  yang  dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan berkerjasama  dengan  masyarakat sekitar yang di sebut kelompok tani GUA PUTIH.
2. Faktor-faktor yang merupakan kendala  yang  di  hadapi  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sekadau  dalam mewujudkan konservasi zona
penyangga adalah :
a. Minimnya sumber Daya Aparat
b. Terbatasnya Anggaran Pembanggunan
c. Belum  Ada  produk  hukum  yang mengatur  tentang  sumber  daya alam khususnya perlindungan terhadap zona penyangga.
d. Kurangnya kerjasama antar instansi terkait
e. Tumpang tindih sistem
perencanaan antar sektor kelembagaan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Badan Pusat Stastistik Kabupaten Sekadau
. 2005. Perencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Sekadau .
Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertambangan Pemerintah Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan  Barat.  2008. Laporan Status  Lingkungan  Hidup  Daerah Kabupaten Sekadau.
Hakim,  Abdul  2001. Dampak  Penerapan Kebijakan  Konversi  Lahan  Pada
Kerusakakan lingkungan (Studi Kasus  Pelepasan  Kawasan  Hutan
Untuk Perkebuan Sawit. Tesis Magister  ilmu  Hukum  Lingkungan Pasca Sarjana UI.
Hardjasoemantri,  Koesnadi  1991. Hukum Perlindungan  Lingkungan  (Hukum Konservasi  Sumber  Daya  Alam
Hayati  dan  Ekosistemnya). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
Lorens.  2006. “Kelapa  Sawit  sang Primadona (Suatu Analisis perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia Provinsi Kalimantan Barat)” WWF INDONESIA FOREST CONVERSION INITIATIVE PROGRAM. Muchan, Pengantar  Hukum  Administrasi Negara Indonesia , Liberty, Jakarta. Riyanto,Rudi. 2005, Pemerdayaan Masyarakat  Sekitar  Hutan  Dalam PerlindunganKawasan  Pelestarian, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor. RJ,  Yohanes,  2006 Air  Mata  Manis  Mata (Penilaian  Ekonomi  dan  Ekologi Sumber  Daya  Alam  Yang  Hilang Akibat Alih Fungsi Menjadi Perkebunan Sawit ) Santosa,  Mas  Achmad.  1990. Peran  serta Masyarakat dan Potensi Peningkatannya di Indonesi a. ICEL.
Jakarta
Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam
Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran
Negara  RI  1990-49,  Tambahan Lembaran Negara RI No. 3419
Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup,  Lembaran  Negara  RI  1997- 68,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI No. 3699.
Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran  Negara  RI  2004-125,
Tambahan Lembaran Negara No.4437. Undang-undang  No.7  Tahun  2004  tentang Sumber  Daya  Air.    Lembaran Negara RI 2004-32 Tambahan Lembaran Negara No.4377.