Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam E-ISSN: xxxx-xxxx, P-ISSN: xxxx-xxxx Volume 1 Nomor 2, Desember 2020
Page: 13-29 DOI: xxxxxxxxxxx

## ANALISIS MEKANISME PENENTUAN HARGA LELANG TERHADAP BARANG JAMINAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
Arif Putra Sanjaya 1 , Indra Hidayatullah 2
1 Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia Email: Ainurrofiq310@gmail.com 2 Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia Email: indrahidayatullah9@gmail.com
Abstrak: Lelang termasuk salah satu jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak  ada  hak  memilih,  tidak  boleh  tukar  menukar  dimuka  umum,  dan  pelaksanaannya dilakukan  dimuka  umum.  Dalam  praktiknya,  tidak  jarang  terjadi  penyimpangan  prinsip syariah  seperti  manipulasi,  kolusi  maupun  permainan  kotor  lainnya,  permasalahan  harga memang  merupakan  masalah  yang  berada    diantara  dua  aspek  yang  berbeda  yaitu  dari aspek bisnis dan aliran agama yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam  kehidupan manusia. Dalam hal ini penetapan harga harus dilakukan dengan benar dan jujur agar tidak terjadi  hal  yang  merugikan  salah  satu  pihak  dan  menciptakan  harga  yang  jujur  dan  adil. Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah:  1)  Untuk  mengetahui  mekanisme  penyelesaian pembiayaan  bermasalah  di  BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Sukodono;  2)  untuk  mengetahui mekanisme  penentuan  harga  lelang  terhadap  barang  jaminan  pembiayaan  bermasalah  di BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Sukodono.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif- deskriptif,  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan wawancara  mendalam,  observasi,  dan  dokumentasi.  Adapun  analisisa  data  menggunakan teknik  triangulasi.  Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini;  1)  mekanisme  penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Sukodono yaitu dengan kesabaran, melakukan pendekatan kekeluargaan, dan tidak menekan nasabah. 2) mekanisme penentuan harga  lelang  terhadap  barang  jaminan  pembiayaan  bermasalah  di  BMT  UGT  Sidogiri Capem Sukodono ialah dengan melihat harga pasar setempat (HPS).
Kata kunci: Mekanisme, Penentuan Harga Lelang, Barang Jaminan Pembiayaan Bermasalah
Pendahuluan
BMT  UGT  Sidogiri  merupakan institusi yang memiliki manfaat yang besar bagi  pesantren,  dan  masyarakat.  Bagi pesantren,  keberadaan  kopontren  sangat menunjang  upaya  kemandirian  pasantren karena  sebagian  pendapatan  pesantren yang  digunakan  untuk  operasionalnya merupakan pemasukan dari SHU (Surplus
Hasil  Usaha)  BMT  UGT  Sidogiri.
Sedangkan  bagi  masyarakat  umum,  BMT UGT  sebuah  institusi  yang  menyediakan jasa  simpan  pinjam,  pembiayaan  dan produk-produk lainnya untuk kemandirian ekonomi masyarakat. BMT sebagai lembaga formal yang bergerak di bidang perokonomian (simpan/pinjam)  dan  berperan  sebagai
partner bagi masyarakat dalam melaksanakan fungsi perekonomian. Aktifitas  yang  tidak  kalah  pentingnya dalam  manajemen  dana  BMT  adalah pelemparan  dana  atau  pembiayaan  yang sering  juga  disebut  dengan  lending- financing.  Dalam  keuangan  konvensional istilah  ini  sering  disebut  dengan  kredit. Pembiayaan  sering  digunakan  untuk menunjukkan  aktifitas  BMT  karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin.
1 Dalam  rangka  memperdayakan perekonomian  masyarakat  khususnya usaha  kecil  menengah,  BMT  UGT Sidogori  Capem  Sukodono  menyalurkan pembiayaan  kepada  masyarakat  untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki dan  memberikan  pembiayaan  kepada masyarakat  yang  ingin  memulai  usaha untuk  membangun  ekonomi  keluarga dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  secara mandiri.
Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah  merupakan  suatu  investasi  yang dilakukan koperasi syariah kepada nasabah,  koperasi  mempercayai  nasabah untuk  menjalankan  usahanya  untuk memperoleh  keuntungan.  Keuntungan yang  didapatkannya  akan  dibagi  antara pihak  bank  dan  nasabah  dan  bagi  hasil tersebut merupakan imbalan yang diterima bank  atas  pembiayaan  yang  diberikan kepada nasabah.
Berbicara  tentang  pembiayaan tentunya  hal  tersebut  tidak  lepas  dengan resiko yang akan dihadapi oleh perbankan, yang  mana  resiko  tersebut  adalah peminjaman  yang  tertunda  atau  dengan arti  lain  ketidak  mampuan  nasabah  dalam membayar kewajiban yang telah
1 Muhammad  Ridwan,  Manajemen  Baitul  Mall  Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII Press, 2004), 163.
dibebankan kepadanya. 2 Dan jika nasabah tidak  mampu  untuk  membayar  utangnya maka pihak bank berhak atas barang yang dijadikan jaminan. Jaminan  yang  dijaminkan  oleh nasabah  kepada  bank  syariah  dapat dilakukan  penalty  atau  penyitaan.  Masalah penyitaan  atau  eksekusi  jaminan  di  bank syariah  tergantung  kepada  kebijakan manajemen, ada yang melakukan eksekusi langsung  ada  juga  yang  tidak  melakukan eksekusi  langsung  terhadap  barang jaminan pembiayaan nasabah. Kebanyakan bank melakukan upaya rescheduling, reconditioning, dan pembiayaan ulang dalam bentuk al-Qardul Hasan dan jaminan harus tetap  ada  sebagai  persyaratan  jaminannya. Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan  dengan  penyitaan  barang,  maka penyitaan  dilakukan  kepada  nasabah  yang memang  nakal  dan  tidak  mengembalikan pembiayaan  namun  tetap  dilakukan dengan  cara    sebagaimana  yang  diajarkan Islam seperti: Simpati, sopan, menghargai, dan  focus  ketujuan  penyitaan.  Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan  kesadaran  nasabah  untuk mengembalikan utangnya. Ataupun dengan  cara  menekan  apabila  kedua  cara yang  sebelumnya  tidak  diperhatikan. Apabila  cara  ketiga  tidak  juga  diacuhkan oleh  nasabah,  maka  cara  yang  ditempuh adalah  dengan  terpaksa  menjual  barang jaminan  pembiayaan  dengan  melalui dilelang dimuka umum.
Adapun  fatwa  yang  dijadikan dalam  operasional  di  pegadaian  syariah diantaranya  Fatwa  DSN  MUI  No.  25 Tahun  2002  Tentang  Rahn  dan  Fatwa DSN  MUI  No.  26  Tahun  2002  Tentang Rahn Emas. Dalam Fatwa DSN MUI No. 25  Tahun  2002  Tentang  Rahn,  apabila rahin tidak dapat melunasi utangnya, maka
2 Muhammad,  Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta:
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Manajemen  YKPN, 2011), 311.
marhun  dijual  paksa  atau  di  eksekusi melalui  lelang  sesuai  syariah.  Apabila ternyata  nasabah  pada  saat  jatuh  tempo tidak mampu atau tidak bersedia menebus barang yang digadaikan. Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum.  Jual  beli  ada  hak  memilih,  boleh tukar  menukar  dimuka  umum  dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih,  tidak  boleh  tukar  menukar dimuka  umum,  dan  pelaksanaannya dilakukan  khusus  dimuka  umum.  Lelang merupakan  usaha  untuk  mengembalikan pinjaman  yang  tidak  bisa  dilunasi  sampai batas  tertentu.  Usaha  pelunasan  ini dilakukan  dengan  cara  menjual  barang jaminan tersebut kepada umum. Proses pelelangan dilakukan secara bertahap.  Apabila  sudah  jatuh  tempo  dan rahin tidak mampu untuk membayar, maka murtahin  haruslah  memberikan  peringatan terlebih  dahulu  kepada  rahin  agar menunaikan  kewajibannya.  Namun,  jika ternyata  rahin  tetap  tidak  mampu membayar utangnya, maka murtahin berhak untuk  menjual  atau  melelang  barang jaminan  (marhun)  sebagai  upaya  untuk melunasi hutang rahin kepada murtahin.
Syariat  Islam  telah  memberikan panduan  dan  kriteria  umum  sebagai pedoman  pokok  untuk  mencegah  adanya penyimpangan  syariah  dan  pelanggaran hal,  norma,  dan  etika  dalam  lelang. Pedoman  tersebut  yaitu  sebagai  berikut:: transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum  atas  dasar  saling  suka  rela,  objek lelang  harus  halal  dan  bermanfaat, kepemilikan/kuasa  penuh  pada  barang yang  dijual,  kejelasan  dan  transparansi barang  yang  dilelang  tanpa  adanya manipulasi, kesanggupan penyerahan barang  dari  penjual,  kejelasan  dan kepastian  harga  yang  disepakati  tanpa berpotensi  menimbulkan  perselisihan, tidak  menggunakan  cara  yang  menjurus
kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran. 3 BMT  UGT  Sidogiri  Capem Sukodono  merupakan  salah  satu  lembaga keuangan  syariah  yang  beroprasi  di  Kota Lumajang dan memberikan jasa penyaluran  dana  kepada  masyarakat  atas dasar hukum pembiayaan dengan jaminan barang  bergerak  ataupun  tidak  bergerak. Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan  pinjaman-pinjaman  kepada perseorangan.  Pinjaman  yang  diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan.
Apabila  nasabah  tidak  melunasi pembiayaan  yang  ditanggungnya.  Maka BMT  UGT  Siogiri  Capem  Sukodono berhak  melakukan  eksekusi  terhadap barang  jaminan  nasabah  untuk  melunasi hutangnya. Eksekusi barang jaminan harus mengikuti  prosedur  yang  ada  yang  mana ketika  nasabah  sudah  tidak  mampu melunasi  utangnya  BMT  UGT  Sidogiri Capem  Sukodonoakan  memberikan  surat peringatan kepada nasabah dan itu berlaku hingga  tiga  kali  peringatan,  dan  setelah memberikan  tiga  kali  surat  peringatan nasabah tetap tidak membayar tanggungannya  maka  BMT  UGT  Sidogiri Capem Sukodono langsung mengeksekusi barang yang dijaminkannya. Sebelum eksekusi barang dilakukannya, BMT UGT Sidogiri Capem Sukodono  terlebih  dahulu  memeriksa kembali  barang  jaminan  sesuai  dengan surat  bukti  kredit.  Barang  jaminan  yang dieksekusi  terlebih  dahulu  harus  ditaksir ulang  oleh  penaksir,  untuk  menentukan harga jual barang tersebut.
Hasil  observasi  yang  sudah dilakukan  terhadap  masyarakat/nasabah banyak  yang  beranggapan  bahwa  dalam mengeksekusi  barang  jaminan  nasabah, tidak sesuai khususnya dalam menentukan
3 Dewi  Oktayani,  “Pelelangan  Barang Gadai  dalam Perspektif  Islam”,  Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Kita, vol. 8, no. 2, (Desember 2019), 263-264.
harga  dari  barang  tersebut,  ada  yang beranggapan  yang  mana  harga  yang dipasangnya  itu  lebih  rendah  dari  harga yang ada dipasaran. Dalam hal inilah perlu adanya  penelitian  terhadapa  penetapan harga  barang  jaminan  pembiayaan  agar tidak  ada  kesalahfahaman  dan  tidak merugikan  salah  satu  pihak  dan menciptakan harga yang jujur dan adil.
Pembiayaan
Pembiayaan  sering  digunakan untuk menunjukkan aktifitas utama BMT, karna  hal  tersebut  berhubungan  dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan  UU  no  7  tahun  1992,  yang dimaksud pembiayaan ialah:
“penyediaan uang atau tagihan yang dapat  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam  meminjam  antara  bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan pihak  peminjam  untuk  melunasi hutangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  ditambah  dengan  sejumlah bunga,  imbalan  atau  pembagian hasil.”
Sedangkan  menurut  PP  No.  9 tahun  1995,  tentang  pelaksanaan  simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman ialah;
“penyediaan uang atau tagihan yang dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan tujuan atau kesepekatan pinjam  meminjam  antara  koperasi dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan pihak  peminjam  untuk  melunasi hutangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.” Sebagai upaya memperoleh pendapatan  yang  semaksimal  mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas Syariah yakni dapat berupa bagi hasil.
Upaya  ini  harus  dikendalikan  sedemikian rupa  sehingga  kebutuhan  likuiditas  dapat
terjamin  dan  tidak  banyak  dana  yang menganggur. 4 Sebagai  salah  satu  kegiatan  BMT, pembiayaan  mempunyai  peranan  penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya bagi masyarakat kecil menengah.  Dengan  kegiatan  penyaluran dana  yaitu  pembiayaan  masyarakat  bisa meminjam  uang  untuk  mengembangkan atau  memulai  usaha  bisnis  mereka walaupun mereka tidak memiliki modal. Berbicara  tentang  pembiayaan tentunya  dalam  menjalankan  kegiatan tersebut  ada  prosedur  atau  tahap-tahap yang  harus  dilakukan  oleh  lembaga  itu sendiri  maupun  nasabah  yang  ingin mengajukan pembiayaan. Dalam menjalankan  prosedur,  terdapat  aturan yang  harus  dijalani  agar  tujuan  yang ditetapkan bisa tercapai dengan efektif dan efisien.  Dalam  praktiknya,  pembiayaan mempunyai prosedur yang harus terpenuhi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan yang bisa diterapkan oleh lembaga  bank  syariah  dalam  menganalisa pembiayaan adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan analisis pembiayaan 2. Prinsip analisis pembiayaan
3. Keputusan permohonan pembiayaan 4. Aspek yang dianalisis 5. Alat analisis, alat yang digunakan dalam menganalisa  pembiayaan  ialah  berupa angket.
6. Rumusan hasil analisis
Pembiayaan  ialah  suatu  proses, mulai  dari  analisis  kelayakan  pembiayaan sampai  kepada  realisasinya.  Namun realisasi  pembiayaan  bukanlah  tahap terakhir  dari  proses  pembiayaan.  Setelah realisasi selesai maka lembaga bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan  pembiayaan.  Aktifitas  ini memiliki tujuan tertentu yang mana untuk menghindari adanya penyelewengan,
4 Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, 164.
memastikan  kebenaran  data  administrasi dibidang pembiayaan, memajukan efisiensi di  dalam  pengelolaan  tata  laksana  usaha dalam bidang pembiayaan, dan manajemen bank syariah akan dapat lebih rapi  dan  prosedur  pembiayaan  akan  lebih dipatuhi. Pembiayaan Bermasalah dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Nasabah penyaluran  kredit  dari  bank  tidak seluruhnya  dapat  dikembalikan  dengan baik  oleh  nasabah  sesuai  dengan  waktu yang  telah  ditentukan.  Hal  ini  dapat mengakibatkan  perjalanan  kredit  akan terhenti  atau  macet.  Kredit  macet merupakan  resiko  yang  di  hadapi  oleh bank dalam menyalurkan kreditnya, resiko kredit  merupakan  suatu  tingkat  resiko sebagai  akibat  adanya  jangka  waktu  yang memisahkan  antara  pemberian  prestasi dan  kontraprestasi  yang  akan  diterima dikemudian hari.
Jadi  intinya  dalam  pemberian kredit,  semakin  lama  waktu  yang  di berikan  maka  semakin  tinggi  juga  resiko akan  kredit  macet  karena  kemampuan manusia  untuk  menerobos  hari  depan  itu masih  terdapat  unsur  ketidakpastian  yang tidak  dapat  diperhitungkan  dan  pada akhirnya bank mengalami kerugian.
Setiap  bank  pasti  mengalami masalah  kredit  bermasalah  dan  kredit macet. Pada umumnya permasalahan yang timbul  berupa  keterlambatan  dalam pembayaran  kredit,  yaitu  disebut  kredit bermasalah/kredit macet. Menurut ketentuan Bank Indonesia  SK  BI  No.  31/147/KEP/DIR dan  SEBI  nop.  31/10/UPPB  tanggal  20 November  1998  tentang  Penilaian
Kualitas Aktiva Bank Umum, kredit bank dibagi  ke  dalam  5  (lima)  kategori,  yaitu kredit-kredit  yang  lancar,  kredit  yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar,  diragukan,  dan  macet.  Terkait dengan  ketentuan  penggolongan  kredit
dapat dilihat pada PBI No. 11/2/PBI/2009 tentang perubahan ketiga atas  peraturan  Bank  Indonesia  No. 7/2/PBI/2005  tentang  penilaian  kualitas aktiva  Bank  Umum.  Menurut  peraturan Bank  Indonesia  tersebut,  penggolongan kualitas  kredit  ditentukan  berdasarkan faktor penilaian:
1. Prospek usaha
2. Kinerja (Perfomance) debitur
3. Kemampuan membayar 5 Berdasarkan  penilaian  kualitas, kredit  tersebut  dibagi  menjadi  sebagai berikut:
1. Kredit lancar Kredit  bisa  dikatakan  lancar apabila  pembayaran  angsuran  tersebut tepat  waktu,  tidak  menunggak  sesuai dengan  yang  disepakatinya,  dan  terus memberikan  laporan  keuangan  dengan teratur dan akurat.
2. Kredit dalam perhatian khusus Artinya jika terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin sampai 90 hari. Tetapi nasabah selalu memberikan laporan  keuangan  secara  teratur  dan akurat  dan  perjanjian  kredit  lengkap pengingatan  agunan  kuat,  maka  hal tersebut  dikatakan  kredit  dalam pengawasan khusus.
3. Kredit kurang lancar Kredit  kurang  lancar  adalah kredit yang apabila angsuran pokok dan margin  melewati  90  hari  sampai  180 hari, dan penyampaian laporan keuangan  tidak  teratur,  perjanjian piutang  tidak  lengkap  dan  pengikatan agunan  kuat,  terjadi  pelanggaran  atas persyaratan pokok piutang dan berupaya  memperpanjang  piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangannya. 4. Kredit diragukan Artinya apabila tunggakan angsuran  pokok  dan  margin  telah
5 Etty  Mulyati,  Kredit  Perbankan  (Bandung:  PT Refika Aditama, 2016), 200.
melewati  180  sampai  270  hari,  dan nasabah  tidak  memberikan  informasi keuangannya,  dokumentasi  perjanjian tidak  lengkap  dan  pengikatan  agunan lemah  serta  terjadi  pelanggaran  secara prinsipil terhadap persyaratan perjanjian pokok. 5. Kredit macet Jika tunggakan angsuran pokok dan  margin  sudah  melewati  270  hari,
dokumentasi  perjanjian  piutang  dan pengikatan  agunan  sudah  tidak  ada maka  hal  tersebut  sudah  dikatakan kredit macet.
6 Berdasarkan kualitas kredit tersebut,  maka  kredit  bermasalah  dalam kategori 2, 3, dan 4 apabila debitur masih mempunyai  prospek  dalam  usahanya dengan  tujuan  untuk  meminimalisasikan kemungkinan  timbulnya  kerugian  bagi bank,  bank  dapat  melakukan  pengelolaan kredit bermasalah, menyelamatkan kembali  kredit  yang  ada  agar  menjadi lancar,  serta  usaha-usaha  lainnya  yang ditujukan    untuk  memperbaiki  kualitas usaha debitur. Terjadinya  kredit  macet  pada umumnya  disebabkan  oleh  beberapa faktor  yang  mempengaruhinya  yaitu  yang berasal dari debitur antara lain penyimpangan  dari  ketentuan  perjanjian kredit.  Debitur  menyalahgunakan  kredit yang  diperolehnya,  tidak  menggunakan setiap kredit yang diperoleh sesuai dengan tujuannya sehingga pemakaian kredit yang menyimpang  akan  mengakibatkan  usaha debitur gagal. Penyebab timbulnya kredit bermasalah dan macet dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber, yaitu sebagai berikut: 1. Faktor intern bank
Lemahnya  sistem  informasi kredit  serta  sistem  pengawasan  dan administrasi kredit sehingga pihak bank
6 Trisadini.,  Transaksi  Bank  Syariah  (Jakarta:  PT. Bumi Aksara, 2013), 105.
tidak dapat memantau aktifitas penggunaan  kredit  dan  perkembangan usaha  ataupun  kondisi  keuangan nasabah  secara  cermat,  rendahnya kemampuan  dan  ketelitian  bank  dalam melakukan analisis kelayakan permintaan  kredit  yang  diajukan nasabah,  komunikasi  antara  bank  dan nasabah tidak berjalan lancar. 2. Faktor ekstern Perkembangan kondisi ekonomi  atau  bidang  usaha  yang  tidak menguntungkan  yang  mengakibatkan penurunan  jumlah  hasil  penjualan barang dan jasa yang mereka usahakan. Faktor  alam,  adanya  bencana yang  membawa  akibat  penurunan usaha  nasabah,  seperti  gempa  bumi, banjir, badai, dan kebakaran.
3. Faktor nasabah debitur Faktor  ini  terbagi  menjadi  dua kelompok,  yaitu  perorangan  dan perusahaan.  Sumber  dana  pembayaran kredit  bagi  sebagian  besar  nasabah perorangan  adalah  penghasilan  tetap seperti  gaji,  upah,  dan  honorarium. Setiap gangguan terhadap kesinambungan penerimaan penghasilan  tetap  akan  mengganggu likuiditas keuangan sehingga pembayaran kredit kurang lancar. Salah  satunya  adalah  terjadinya kerusakan moral dari sebagian nasabah, baik  kelas  kakap  (kredit  kecil)  maupun kelas teri (kredit kecil). Bukti dari tidak adanya  itikad  baik  dari  para  nasabah tersebut  yaitu  melakukan  kredit  fiktif, melakukan  korupsi  terhadap  uang pinjaman  yang  kesemuanya  melakukan pinjaman  yang  tidak  semestinya  atau melakukan  penipuan  guna  mengeruk keuntungan  sebesar-besarnya  untuk kepentingan sendiri. 7
Penanganan Pembiayaan Bermasalah
7 Mulyati, Kredit Perbankan, 206.
Resiko yang terjadi dari peminjaman  adalah  peminjaman  yang tertunda  atau  ketidakmampuan  peminjam untuk  membayar  kewajiban  yang  telah dibebankan,  maka  bank  harus  mampu menganalisis penyebab permasalahannya.
1. Analisa sebab kemacetan
a. Aspek internal 1) Peminjam  kurang  cakap  dalam usaha tersebut 2) Manajemen  tidak  baik  atau kurang rapi
3) Laporan keuangan tidak lengkap 4) Penggunaan  dana  yang  tidak sesuai dengan perencanaan
5) Perencanaan yang kurang matang 6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut b. Aspek eksternal 1) Aspek pasar kurang mendukung 2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang 3) Kebijakan pemerintah 4) Pengaruh lain di luar usaha
5) Kenakalan peminjam 2. Menggali potensi peminjam Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus  dimotivasi  untuk  memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi  penyebab  kemacetan usaha atau angsuran. 3. Melakukan perbaikan akad (Remidial)
4. Memberikan  pinjaman  ulang,  mungkin dalam  bentuk:  pembiayaan  al-Qardul
Hasan; Murabahah atau Mudharabah
5. Penundaan pembayaran 6. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang  waktu  atau  akad  dan margin baru (Rescheduling) 7. Memperkecil  margin  keuntungan  atau bagi hasil 8
Lelang
8 Muhammad, Manajemen, 311.
Lelang  adalah  penjualan  barang secara terbuka di muka umum dengan cara penawaran semakin meningkat yang mana dipimpin oleh juru lelang. Dari penjelasan ini  bisa  dikatakan  bahwa  lelang  adalah suatu  jual  beli  dimuka  umum  yang  mana dalam  penawarannya  itu  mulanya  rendah hingga    semakin  naik  dan  akan  terjual kepada calon pembeli yang penawarannya lebih  tinggi  dari  calon  pembeli  lainnya yang dipimpin oleh seorang juru lelang. Secara  syariah  lelang  yaitu  bebas dari  unsur  gharar,  maysir,  riba  dan  bhatil. Istilah  yang  digunakan  adalah  istilah  yang berlaku  pada  POGS,  misalnya  barang jaminan  adalah  Marhun,  nasabah  adalah Rahin,  serta  istilah  lainnya.  Lelang  secara syariah  ialah  proses  penjualan  Marhun sebagaimana  dijelasakan  menurut  fatwa DSN  No.  25/DSN-MUI/III-2002  butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang  melelang  barang  dan  penjualan marhun.
Misalnya sebagai berikut:
penjualan  marhun:1)  apabila  jatuh  tempo, murtahin  harus  memperingatkan  rahin untuk segera melunasi utangnya, 2) apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun  akan dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah (DSN 2002). 9 Di  dalam  Al-Quran  tidak  ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, begitupun  hadits.  Tapi  bisa  disamakan atau diqiyaskan dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan pihak pembeli. Dimana pihak  bank  yang  sebagai  penjual  dan masyarakat  sebagai  pembeli.  Dengan pemahaman  jual  beli  tersebut  mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran,  dimana  Allah  SWT  berfirman dalam surat An-Nisaa’ ayat 29: Artinya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan
9 Dewi Oktayani, “Pelelangan Barang  Gadai Dalam Persepektif  Islam”.  Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Kita, vol. 8, No. 2, (Desember 2019), 263.
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.  dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu. Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa’ ayat 29) 10
Lelang  dapat  berupa  penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya  membuka  lelang  dengan  harga rendah,  kemudian  semakin  naik  sampai akhirnya  diberikan  kepada  calon  pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala  Belanda  (dutch  Auction)  dan  disebut dengan  lelang  naik  yang  bisa  dilakukan  di bank  konvensional.  Lelang  juga  dapat berupa  penawaran  barang  yang  pada mulanya  membuka  lelang  dengan  harga tinggi,  kemudian  semakin  turun  sampai akhirnya  diberikan  kepada  calon  dengan harga  tawaran  tertinggi  yang  disepakati penjual    dan  biasanya  ditandai  dengan ketukan  (disebut  lelang  turun)  yang selanjutnya  dijadikan  pola  lelang  di  bank. Harga  penawaran  pertama  (harga  tinggi) disebut  sebagai  harga  penawaran  lelang (HPL):  bisa  berupa  Harga  Pasar  Pusat (HPP),  Harga  Pasar  Daerah  (HPD),  dan Harga  Pasar  Setempat  (HPS)  dengan memperhitungkan kualitas/kondisi
barang,  daya  tarik  (model  dan  kekhasan serta  animo  pembeli  pada  marhun  lelang tersebut pada saat lelang). 11
Lelang dalam Islam Jual beli lelang (Muzayyadah) dalam hukum  Islam  boleh  atau  Mubah.  Dalam kitab  Subulus  Salam  Juz  III/23  disebutkan Ibnu  Abdil  Dar  berkata,  “Sesungguhnya tidak  haram  menjual  barang  kepada  orang dengan  adanya  penambahan  harga  (lelang)”. Dengan  kesepakatan  diantara  semua pihak. Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya
Ijma’ kesepakatan  ulama  tentang  bolehnya  jual beli  secara  lelang  bahkan  telah  menjadi
10 Al-Qur’an, 4:29.
11 Adrian  Sutedi,  Hukum  Gadai  Syariah  (Bandung: Alfabeta, 2011), 137-138.
kebiasaan yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu.
Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dalam melaksanakan lelang, berikut panduan atau dan  kriteria  umum  sebagai  pedoman pokok yaitu diantaranya:
1. Transaksi  dilakukan  oleh  pihak  yang cakap  atas  dasar  saling  sukarela (antharadhin).
2. Objek  lelang  harus  halal  dan bermanfaat.
3. Kepemilikan  atau  kuasa  pada  barang jaminan yang akan dijual.
4. Kejelasan  dan  transparansi  barang jaminan  yang  dilelang  tanpa  adanya manipulasi.
5. Kesanggupan penyerahan barang jaminan dari penjual. Jual  beli  secara  lelang  tidak termasuk  praktik  riba  meskipun  ia dinamakan  bai’  Muzayyadah  dari  kata
Ziyyadah  yang  bermakna  tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian disini berbeda. Dalam Muzayyadah  yang  bertambah  adalah penawaran  harga  lebih,  dalam  akad  jual beli  yang  dilakukan  oleh  penjual  atau lelang  sedang  dilakukan  oleh  pembeli maka  yang  bertambah  adalah  penurunan tawaran,  sedangkan  dalam  praktik  riba tambahan  haram  yang  dimaksud  adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam  akad  pinjam  meminjam  uang  atau barang ribawi lainnya. 12 Syarat-syarat  yang  harus  dilakukan dalam melaksanakan lelang adalah sebagai berikut:
1. Adanya bukti diri pemohon lelang Bukti  ini  diperlukan  untuk mengetahui  bahwasanya  pemohon lelang  benar-benar  orang  yang  berhak
12 Fitri  Wahyuni.  Analisis  Penetapan  Harga  Lelang Barang  Jaminan  Dalam  Mengurangi  Resiko pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.(Lampung:  Unifersitas  Islam  Negeri Raden Intan Lampung, 2018), bab 2,
untuk  melakukan  lelang  atas  barang yang akan dilelang.
2. Adanya  bukti  kepemilikan  atas  barang yang akan di lelang Bukti  kepemilikan  diperlukan untuk  mengetahui  bahwasanya  barang yang akan dilelang benar-benar milik si pemohon lelang.
3. Keadaan fisik barang Keadaan  fisik  barang  harus diketahui  kebenarannya  dari  barang yang  akan  dilelang,  untuk  barang bergerak, harus ditunjukkan yang mana barang  yang  akan  dilelang.  Untuk barang  yang  tidak  bergerak  seperti tanah,  kendaraan  bermotor  harus ditunjukkan sertifikatnya.
Sistem lelang
Sistem  lelang  yang  digunakan dalam  pelelangan  ada  dua  sistem  yaitu sistem pelelangan dengan penawaran lisan dan  sistem  pelelangan  dengan  penawaran tertulis. 1. Sistem  pelelangan  dengan  penawaran lisan System  lelang  ini  di  bedakan menjadi  dua  yaitu  sistem  dengan penawaran  harga  yang  berjenjang  naik, dimana kepala juru lelang menyebutkan harga  penawaran  dengan  suara  keras dan terang di depan calon pembeli dan penawaran  ini  dibuka  dengan  harga yang  rendah  dan  semakin  naik.  Dan sistem  yang  kedua  yaitu  sistem  dengan penawaran  harga  yang  berjenjang turun,  dimana  dalam  sistem  ini  kepala juru lelang menyebutkan harga penawaran  awal  dengan  harga  yang lebih  tinggi  dari  barang  yang  dilelang. Apabila  dalam  penawaran  tertinggi  ini belum  ada  yang  minat  maka  harga penawarannya  akan  diturunkan  sampai ada  yang  berminat/membeli  barang tersebut.
2. Sistem  pelelangan  dengan  penawaran tertulis Sistem  ini  biasanya  dilakukan oleh lembaga dengan cara membagikan surat  penawaran  kepada  para  pembeli. Dalam  surat  tersebut  para  pembeli mnuliskan  identitas  mereka  dan menuliskan berapa banyak barang yang akan dibelinya dan berapa banyak harga yang  dipasangnya  terhadap  barang tersebut. 13
Penetapan Harga Lelang Mengingat  bahwa  nilai  pinjaman didasarkan  atas  besarnya  nilai  taksiran harga  jual  barang,  yang  digunakan  untuk mendapatkan hasil hitungan taksiran yang akurat  dibuatlah  mekanisme  penetapan harga  lelang  barang  jaminan  sebagai berikut:
1. Harga pasar pusat (HPP) Harga  pasar  pusat  adalah harga  pasar  untuk  emas  dan  permata yang  ditetapkan  oleh  kantor  pusat sebagai  patokan  umum  bagi  kantor cabang,  berdasarkan  perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitugkan kecenderungan perkembangan  harga  di  masa  yang akan  datang.  Cara  menentukan  HPP emas yaitu: a. Melihat  harga  dasar  lelang  emas (HDLE), terbentuk berdasarkan mekanisme  pasar  yakni  harga  emas dunia  yang  di  konversikan  kedalam satuan rupiah atau gram.
b. Melakukan  survey  harga  pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui  berapa  harga  emas  di pasar tersebut.
c. Melakukan  taksiran  ulang  dilakukan untuk  mengetahui  berapa  harga  yang akan diberikan kepada pembeli lelang.
d. Mengupayakan  penjualan  lelang  yang setinggi-tingginya  dikarenakan  hal
13 Eka  Pratiwi.  Mekanisme  Lelang  dan  Penetapan Harga  lelang  Barang  Sitaan  Dalam  Perspektif Hukum  Islam  (Studi  Kejaksaan  Negri  Salat
Tiga).(Salat Tiga: Institut Agama Islam Negeri Salat Tiga, 2019), 28,
tersebut  untuk  melindungi  nasabah dari  kerugian  karena  barang  jaminan nasabah sudah di lelang. Dibawah ini contoh penetapan harga lelang barang jaminan yaitu emas:
a. Melihat  harga  dasar  lelang  emas (HDLE) pusat melalui website resmi. Contoh:  tanggal  20  Februari  2020  = Rp. 509.290 b. Melakukan  survey  harga  ke  pasar setempat. Contoh:  tanggal  20  Februari  202  = Rp. 500.000 c. Jika  lebih  rendah  kantor  cabang mengajukan  permohonan  penetapan harga  dasar  lelang  ke  kantor  wilayah. Catatan:  jika  disetujui  oleh  kantor wilayah. Disetujui harga emas (24 karat) = Rp. 500.000 2. Harga pasar daerah (HPD) Harga  pasar  daerah  adalah  harga pasar  emas  yang  ditetapkan  oleh  kantor wilayah  dengan  memperhatikan  toleransi maksimum  dan  minimum  terhadap  harga pasar  pusat  (HPP)  yang  ditetapkan  dalam surat edaran (SE) Direksi.
a. Kondisi  harga  pasar  emas  di  masing- masing wilayah.
b. Kantor  cabang  yang  terdekat  dengan kantor  cabang  di  wilayah  kantor wilayah lain.
c. Luas  wilayah  kantor  wilayah,  dalam arti jika kondisi menghendaki pemimpin  wilayah  dapat  menetapkan lebih  dari  satu  harga  pasar  daerah (HPD).
Apabila  kantor  wilayah  tidak menetapkan  harga  pasar  daerah  (HPD), kantor  cabang  mengacu  pada  harga  pasar pusat  (HPP), tetapi sebaliknya bila kantor wilayah  telah  menetapkan  harga  pasar daerah  (HPD)  maka  kantor  cabang  wajib mengikutinya.
3. Harga pasar setempat (HPS) Harga  pasar  setempat  dipakai  atas dasar  perhitungan  taksiran  barang  gudang yang digunakan oleh kantor cabang, harga
pasar  setempat  (HPS)  adalah  harga  pasar barang-barang gudang second yang didasarkan  pada  harga  pasar  di  daerah setempat. Penentuan  harga  pasar  setempat
(HPS)  ini  ditetapkan  oleh  pemimpin wilayah  untuk  regional  tertentu  (satu kabupaten,  satu  wilayah  pembantu gubernur  dan  lain-lainnya)  atas  dasar usulan cabang maupun melalui penggalian berbagai informasi. Barang yang menggunakan harga pasar setempat (HPS) adalah  kendaraan  bermotor,  mobil  dan elektronik. 14 Berdasarkan  penjelasan  diatas dapat  dipahami  bahwa  mekanisme penetapan  harga  lelang  ada  tiga  yaitu melalui  harga  pasar  pusat  (HPP),  harga pasar daerah (HPD), harga pasar setempat (HPS).

## Metode Penelitian
Pendekatan dan Jenis Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  memakai  metode penelitian kualitatif. Ada beberapa definisi tentang  metode  penelitian  kualitatif  yang dikemukakan  oleh  para  ahli.  Penelitian kualitatif  didefinisikan  sebagai  metode penelitian dalam mendeskripsikan fenomena  berdasarkan  sudut  pandang para  imforman,  menemukan  realita  yang beragam dan mengembangkan pemahaman secara holistik tentang sebuah fenomena  dalam  konteks  tertentu  (Hilal dan  Alabri:  2013).  Oun  dan  Bach  (2014) menyebut  metode  kualitatif  merupakan metode  untuk  menguji  dan  menjawab pertanyaan  tentang  bagaina,  dimana,  apa, kapan,  dan  mengapa  seseorang  bertindak dengan cara-cara tertentu pada permasalahan  yang  spesifik.  Artinya penelitian  yang  menggunakan  data
14 Susanti,  “Konsep  Harga  Lelang  Barang  Jaminan Gadai
Dalam Ekonomi Islam”, Palembang:UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 5, No. 1, (Juni 2016), 54.
informasi  berbagai  macam  teori  yang diperoleh. Sejalan dengan definisi tersebut, Bogdan  dan  Taylor  mendefinisikan metode  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang dapat diamati.
15 Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan alat bantu dalam pengumpulan  data,  data-data  yang dikumpulkan perlu ditunjang oleh pemahaman  yang  mendalam  tentang makna data-data yang diperoleh. Kemudian materi direkam dan dikaji ulang oleh  peneliti  dengan  melibatkan  wawasan pribadinya sebagai instrumen kunci untuk menganalisisnya.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Lembaga  BMT  UGT    Sidogiri  Capem Sukodono,  yang  beralamat  di  Jl.Letnan jendral  Sunandar  priyo  sudarmo.  peneliti memilih  lokasi  tersebut  sabagai  bahan penelitian  karena  ketertarikan  peneliti terhadap  mekanisme  penentuan  harga lelang terhadap barang jaminan pembiayaan  bermasalah yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Sukodono.
Sumber Data
Pada  penelitian  ini,  sumber  data yang diperoleh utamanya berupa kata-kata dan  tindakan,  melalui  wawancara  dengan beberapa  responden  atau  informan  yang dianggap  dapat  memberikan  informasi yang  terkait  dengan  permasalahan  yang diangkat  peneliti,  antara  lain  sebagai berikut:
1. Data primer Sumber  data  primer  ini  peneliti mendapatkannya melalui wawancara dengna pihak yang terkait yaitu:
a. Kepala instansi
15 Lexy  J.  Moleon,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 03.
b. Karyawan
2. Data sekunder
Sumber  data  sekunder  ini  peneliti mendapatkannya  dari  wawancara  dan mencari  data-data  yang  terkait  dengan permasalahan yang diangkat.
Selanjutnya  penentuan  sumber data  atau  informan  dapat  berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan penelitian dalam pengumpulan data.
Teknik Pengumpulan Data Sebelum  mengadakan  penelitian, terlebih  dahulu  harus  ditentukan  metode yang akan digunakan dalam mengumpulkan  data,  harus  diperlihatkan cara  dan  hakekat  pemakaian  metode pengumpulan  datanya.  Pengumpulan  data pada  dasarnya  adalah  suatu  kegiatan operasional  agar  tindakan  seseorang peneliti  masuk  pada  penelitian  yang sebenarnya,
Dalam  hal  ini  ada  beberapa metode  penelitian  yang  digunakan  antara lain:
1. Motode observasi Suatu  pengamatan  yang  dilakukan secara  sengaja,  sistematis  mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam melakukan observasi peneliti  melakukan  pengamatan  dan pencatatan  secara  sistematik  terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
2. Metode Interview Yang  dilakukan  peneliti  dalam metode ini ialah percakapan itu dilakukan oleh  dua  pihak,  yaitu  wawancara  yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai  yang  memberikan  jawaban pertanyaan. 3. Metode Dokumentasi Metode penelitian untuk memperoleh  data  atau  keterangan  dan
catatan  masa  lalu  yang  terdapat  dalam buku legger atau dokumen stambook. 16 Penelitian  dalam  metode  ini mencari  data  mengenai  hal-hal  atau variabel  yang  berupa  catatan,  transkip, buku,  surat  kabar,  majalah,  prasati, notulen  rapat,  agenda  dan  sebagainya. Dibandingkan  dengan  metode  lainnya  , maka  metode  ini  agak  tidak  begitu  sulit, dalam  arti  apabila  ada  kekeliruan  sumber datanya  masih  tetap,  belum  berubah. Dengan  metode  dokumentasi  yang diamati  bukan  benda  hidup  tetapi  benda mati.

## Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik  analisis  reflektif thinking  atau  mengkombinasikan  cara berfikir  deduktif  dengan  cara  berfikir induktif dalam langkah-langkah pengumpulan  data,  klasifikasi,  analisis data,  membuat  kesimpulan  dan  laporan serta  tujuan  membuat  penggambaran tentang suatu  keadaan secara objektif dan deskriptif situasi. Dari data yang terkumpul (observasi,  Interview,  dan  dokumentasi) maka ada tiga tahapan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu: 1. Reduksi data Reduksi  data  merupakan  bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang  yang  tidak  perlu,  dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian  rupa  hingga  kesimpulan- kesimpulan  akhirnya  dapat  ditarik  dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif  dapat  disederhanakan  dan ditransformasikan  dalan  aneka  macam cara  melalui  seleksi  ketat,  melalui ringkasan
atau uraian singkat,
16 Suharsami  Arikunto,  Prosedur  Penelitian  (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.
menggolongkan dalam satu pola yang luas, dan sebagainya. 2. Penyajian data
Penyajian  yang  dimaksud  adalah sekumpulan  informasi  terusan  yang memberi  kemungkinan  adanya  penarikan kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan. Penyajian  yang  paling  sering  digunakan pada  data  kualitatif  adalah  bentuk  teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan Bagian terakhir dari analisis adalah menarik  kesimpulan.  Dari  permulaan pengumpulan  data,  penelitian  mulai mencari  arti  benda-benda,  pola-pola, penjelasan,  konfigurasi-konfigurasi  yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan  kesimpulan,  hanyalah  sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Pembuktian  kembali  atau  verifikasi  dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan,  sehingga  validitas  dapat tercapai.
Keabsahan Data Agar  data  yang  telah  diperoleh dalam penelitian ini dijamin kepercayaannya, maka peneliti menggunakan  teknik  triangulasi.  Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang  memanfaatkan  sesuatu  yang  lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan  atau  sebagai  pembandimg terhadap data itu. 17 Teknik  triangulasi  yang  paling banyak  digunakan  adalah  pemeriksaan melalui sumber lainnya, yakni membandingkan  dan  mengcek  balik derajat  kepercayaan  suatu  informasi  yang diperoleh  melalui  waktu  dan  alat  yang berbeda.
Tahap-tahap Penelitian 1. Tahap penelitian pendahuluan Tahap ini dilakukan untuk menguji berbagai  refrensi  untuk  menetapkan
bagian  hal  yang  akan  dikaji,  kemudian menentukan  latar  belakang  yang  mungkin bisa  dijadikan  lokasi  penelitian.  Mengurus perijinan untuk pengamatan awal, kemudian mengadakan pengamatan pendahuluan  pada  lokasi  yang  telah ditetapkan,  dalam  hal  ini  tempat penelitiannya adalah Lembaga BMT UGT
Sidogiri Capem Sukodono.
2. Tahap pengembangan desain
Setelah  pengamatan  awal  dan menetapkan  permasalahan  yang  akan diteliti  pada  lokasi  yang  telah  ditetapkan. Pada tahap ini peneliti berkonsultasi pada pembimbing  dan  selanjutnya  diujikan. Kegiatan berikutnya yang peneliti lakukan adalah  menyusun  garis-garis  pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara.
3. Tahap penelitian Setelah  mendapatkan  ijin  untuk
mengadakan penelitian, peneliti memasuki latar  penelitian  untuk  mendapatkan  data.
Langkah  awal  yang  peneliti  lakukan dengan menyampaikan surat ijin penelitian dari  lembaga  Institut  Agama  Islam Syarifuddin Wonorejo Kedungjajang Lumajang, untuk mendapatkan data sesuai dengan  teknik  yang  telah  direncanakan.
Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kegiatan  pengumpulan  data  dan  juga dilakukan analisis data.
4. Tahap penulisan laporan
Tahap  penelitian  ini  adalah penulisan  laporan.  Data  yang  telah diperoleh  dan  dianalisis  kemudian  ditulis dalam  laporan  hasil  penelitian  dalam bentuk Skripsi.

## Temuan
Mekanisme  Pembiayaan  BMT  UGT Sidogiri Capem Sukodono Berbicara  tentang  pembiayaan tentunya  dalam  menjalankan  kegiatan tersebut  ada  prosedur  atau  tahap-tahap yang  harus  dilakukan  oleh  lembaga  itu
sendiri  maupun  nasabah  yang  ingin mengajukan pembiayaan. Dalam menjalankan  prosedur,  terdapat  aturan yang  harus  dijalani  agar  tujuan  yang ditetapkan bisa tercapai dengan efektif dan efisien.  Dalam  praktiknya,  pembiayaan mempunyai prosedur yang harus terpenuhi. Ada  beberapa  pendekatan  analisa pembiayaan  yang  dapat  diterapkan  oleh para  pengelola  bank  syariah  dalam kaitannya  dengan  pembiayaan  yang  akan dilakukan, yaitu:
1. Pendekatan  jaminan,  artinya  bank dalam  memberikan  pembiayaan  selalu memperhatikan  kuantitas  dan  kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. 2. Pendekatan  karakter,  artinya  bank dalam memberikan pembiayaan menilai secara sungguh-sungguh terkait karakter nasabah. 3. Pendekatan  kemampuan  pelunasan, artinya  bank  menganalisa  apakah nasabah  mampu  melunasi  pembiayaan yang diambilnya. 4. Pendekatan  dengan  studi  kelayakan, artinya  bank  memperhatikan  kelayakan usaha  yang  telah  dijalankan  oleh nasabah. 5. Pendekatan  fungsi-fungsi  bank,  artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga  intermediary  keuangan,  yaitu mengatur  mekanisme  dana  yang  di kumpulkan dengan dana yang disalurkan. 18 BMT  UGT  Sidogiri  Capem Sukodono dalam memberikan pembiayaan tidak semerta-merta langsung memberikan pembiayaan  begitu  saja  melainkan  BMT menganalisanya  terlebih  dahulu  dengan mendatangi  rumah  nasabah  sambil mencari tahu karakter nasabah dan apakah nasabah mempunyai tanggungan terhadap bank  lain,  selain  menyurvey  kerumah nasabah  BMT  UGT  Sidogiri  Capem Sukodono juga melalui tetangga-
18 Muhammad, Bank Syariah, 304.
tetangganya  sehingga  pihak  BMT  benar- benar  yakin  dalam  memutuskan  layak tidaknya  mendapatkan  pembiayaan,  hal tersebut  sesuai  dengan  teori  yang  ada diatas yaitu dalam memberikan pembiayaan  BMT  UGT  Sidogiri  Capem Sukodono  melakukan  dengan  pendekatan karakter  artinya  BMT  bersungguh- sungguh  dalam  menilai  karakter  nasabah dalam memberikan pembiayaannya.
Dan  juga  dalam  menentukan kelayakan  pemberian  pembiayaan  kepada nasabah  sesuai  dengan  teori  yaitu,  BMT UGT Sidogiri Capem Sukodono menganalisa  kemampuan  nasabah  dalam menjalankan usahanya, kemampuan pelunasan  pinjaman  yang  diambilnya, melihat karakter yang dimiliki nasabah dan melihat kualitas atau kuantitas barang yang akan dijaminkan.
BMT  UGT  Sidogiri  Capem Sukodono  dalam  menilai  suatu  kelayakan menggunakan  pendekatan  kemampuan pelunasan  pembiayaan  yang  diambilnya dan BMT lebih memprioritaskan pendekatan karakter yang dimiliki nasabah karena  hal  tersebut  sangat  mempengaruhi akan terjadinya kredit macet. Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaiannya di BMT UGT Sidogiri Capem Sukodono Pembiayaan  kepada  nasabah  tidak
semua  akan  lancar  ada  juga  yang bermasalah  entah  itu  disengaja  atau  tidak di sengaja, hal semacam ini sudah menjadi resiko  bagi  BMT  UGT  Sidogiri  Capem Sukodono,  hal  yang  lebih  penting  ialah bagaimana  cara  menangani  hal  semacam itu,  artinya  strategi  yang  akan  dilakukan BMT  dalam  menangani  pembiayaan bermasalah atau wanprestasi. Resiko yang terjadi dari peminjaman  adalah  peminjaman  yang tertunda  atau  ketidakmampuan  peminjam untuk  membayar  kewajiban  yang  telah dibebankan,  maka  bank  harus  mampu menganalisis penyebab permasalahannya.
Analisa sebab kemacetan 1. Aspek internal a. Peminjam  kurang  cakap  dalam usaha tersebut
b. Manajemen  tidak  baik  atau  kurang rapi
c. Laporan keuangan tidak lengkap d. Penggunaan  dana  yang  tidak  sesuai dengan perencanaan
e. Perencanaan yang kurang matang f. Dana  yang  diberikan  tidak  cukup untuk menjalankan usaha tersebut
2. Aspek eksternal a. Aspek pasar kurang mendukung b. Kemampuan  daya  beli  masyarakat kurang
c. Kebijakan pemerintah
d. Pengaruh lain di luar usaha
e. Kenakalan peminjam 19 Dalam  menangani  pembiayaan bermasalah  BMT  UGT  Sidogiri  Capem Sukodono  melakukan  dengan  cara pendekatan  secara  kekeluargaan  dan mencari tahu sebab terjadinya wanprestasi.
Selain  itu  BMT  UGT  Sidogiri Capem  Sukodono  tidak  grusah  grusuh dalam menangani nasabah yang wanprestasi melainkan  dengan  sabar  dan  tidak menuntut  nasabah  untuk  langsung membayar  tunggakannya  tapi  dengan seadanya  dulu.  Untuk  meminimalisir adanya  nasabah  yang  enggan  dalam membayar  tanggungan  yang  dimilikinya BMT  melakukan  tindakan  dengan  tidak menekan  nasabah  melainkan  dengan mengambil hati nasabah dan menyadarkan nasabah akan tanggungannya. Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan teori  yang  ada,  karna  dalam  menangani pembiayaan  bermasalah  BMT  UGT Sidogiri  Capem  Sukodono  melakukan penanganan dengan menggunakan pendekatan  secara  kekeluargaan  dan  tidak menekan  nasabah,  untuk  meminimalisir adanya  nasabah  yang  enggan  membayar tanggungannya.
19 Muhammad, Manajemen, 311.
Dan  ketika  nasabah  tidak  bisa melunasi  utangnya  maka  BMT  UGT Sidogiri Capem Sukodono berhak menyita barang yang dijadikan jaminan pembiayaan tersebut,  tapi  BMT  tidak  semerta  merta langsung  menyita,  melainkan  memberikan peringatan melalui lisan atau menelponnya, setelah diperingatkan dengan lisan nasabah masih menghiraukannya BMT memberikan peringatan  secara  tertulis  kepada  nasabah, dan  jika  masih  dihiraukan  nasabah tersebut dipanggil untuk datang ke kantor BMT,  tiga  kali  peringatan  masih  di hiraukan  maka  pihak  BMT  UGT  Sidogiri Capem  Sukodono  memiliki  hak  atas penyitaan barang jaminan tersebut.
Mekanisme Lelang Untuk  menjalankan  lelang  tentu ada prosedur atau  tahap-tahap yang harus dilakukan  supaya  tidak  ada  hal  yang  tidak diinginkan dikemudian hari dalam melakukan  lelang  yang  harus  dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Adanya bukti diri pemohon lelang Bukti  ini  diperlukan  untuk mengetahui  bahwasanya  pemohon lelang  benar-benar  orang  yang  berhak untuk  melakukan  lelang  atas  barang yang akan dilelang.
2. Adanya  bukti  kepemilikan  atas  barang yang akan di lelang
Bukti  kepemilikan  diperlukan untuk  mengetahui  bahwasanya  barang yang akan dilelang benar-benar milik si pemohon lelang.
3. Keadaan fisik barang Keadaan  fisik  barang  harus diketahui  kebenarannya  dari  barang yang  akan  dilelang,  untuk  barang bergerak, harus ditunjukkan yang mana barang  yang  akan  dilelang.  Untuk barang  yang  tidak  bergerak  seperti
tanah,  kendaraan  bermotor  harus ditunjukkan sertifikatnya. 20 mekanisme  lelang  yang  dilakukan BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Sukodono ialah  pertama-tama  BMT  melakukan pemberian  SP  1  sampai  SP  3  dan  ketika pemberian SP 3 tidak ada tanggapan maka BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Sukodono langsung  mengeksekusinya  yaitu  menjual barang tersebut dan penjualannya dilakukan dengan cara online. Mekanisme  yang  dilakukan  BMT  UGT
Sidogiri  Capem  Sukodono  sesuai  teori yaitu  melihat  keadaan  barang  yang  akan dilelang  dan  adanya  bukti  kepemilikan barang.
Penetapan Harga Lelang Mengingat  bahwa  nilai  pinjaman didasarkan  atas  besarnya  nilai  taksiran harga  jual  barang,  yang  digunakan  untuk mendapatkan hasil hitungan taksiran yang akurat  dibuatlah  mekanisme  penetapan harga  lelang  barang  jaminan  sebagai berikut:
1. Harga pasar pusat (HPP) Harga pasar pusat adalah harga pasar  untuk  emas  dan  permata  yang ditetapkan  oleh  kantor  pusat  sebagai patokan  umum  bagi  kantor  cabang, berdasarkan perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitugkan kecenderungan perkembangan harga di masa yang akan datang. 2. Harga pasar daerah (HPD) Harga  pasar  daerah  adalah harga  pasar  emas  yang  ditetapkan  oleh kantor  wilayah  dengan  memperhatikan toleransi  maksimum  dan  minimum terhadap harga pasar pusat (HPP) yang ditetapkan  dalam  surat  edaran  (SE) Direksi.
20 Eka Pratiwi. Mekanisme Lelang dan Penetapan Harga lelang  Barang  Sitaan  Dalam  Perspektif  Hukum Islam  (Studi  Kejaksaan  Negri  Salat  Tiga).(Salat
Tiga: Institut Agama Islam Negeri Salat Tiga,
2019), 28,
Apabila  kantor  wilayah  tidak menetapkan harga pasar daerah (HPD), kantor  cabang  mengacu  pada  harga pasar  pusat  (HPP),  tetapi  sebaliknya bila  kantor  wilayah  telah  menetapkan harga pasar daerah (HPD) maka kantor cabang wajib mengikutinya.
3. Harga pasar setempat (HPS) Harga  pasar  setempat  dipakai atas  dasar  perhitungan  taksiran  barang gudang  yang  digunakan  oleh  kantor cabang,  harga  pasar  setempat  (HPS) adalah  harga  pasar  barang-barang gudang  second  yang  didasarkan  pada harga pasar di daerah setempat. Penentuan harga pasar setempat  (HPS)  ini  ditetapkan  oleh pemimpin  wilayah  untuk  regional tertentu  (satu  kabupaten,  satu  wilayah pembantu  gubernur  dan  lain-lainnya) atas  dasar  usulan  cabang  maupun melalui  penggalian  berbagai  informasi. Barang yang menggunakan harga pasar setempat  (HPS)  adalah  kendaraan bermotor, mobil dan elektronik. 21 BMT  UGT  Sidogiri  Capem Sukodono dalam menentukan suatu harga barang yang akan dilelangnya yaitu dengan melihat harga pasar. Dan apabila hasil dari penjualan  barang  jaminan  melebihi  dari pembiayaan  nasabah  maka  sisa  uang  dari penjualan  barang  jaminan  tersebut  akan dikembalikan  kepada  nasabah  dan  jika kurang  dari  pembiayaannya,  nasabah masih  mempunyai  tanggungan  kepada BMT  UGT  Sidogiri  Capem  Sukodono atas pembiayaannya itu. Dalam  menentukan  harga  jual barang jaminan BMT UGT Sidogiri sudah sesuai  dengan  teori  yang  ada  yaitu  dalam menentukan  harga  barang  seperti  alat elektronik,  mobil,  kendaraan  bermotor dengan melihat harga pasar setempat.
21 Susanti,  “Konsep  Harga  Lelang  Barang  Jaminan Gadai  Dalam  Ekonomi  Islam”,  Palembang: UIN  Raden  Fatah  Palembang,  Vol.  5,  No.  1, (Juni 2016), 54.

## Kesimpulan
Dalam  menangani  pembiayaan bermasalah  BMT  UGT  Sidogiri  Capem Sukodono  melakukan  dengan  cara pendekatan  secara  kekeluargaan  dan mencari sebab terjadinya wanprestasi. Selain itu BMT UGT Sidogiri Capem Sukodono tidak  grusah  grusuh  dalam  menangani nasabah yang wanprestasi melainkan dengan sabar  dan  tidak  menuntut  nasabah  untuk langsung  membayar  tunggakannya  tapi dengan seadanya dulu. Untuk meminimalisir  adanya  nasabah  yang enggan dalam membayar tanggungan yang dimilikinya  BMT  melakukan  tindakan dengan tidak menekan nasabah melainkan dengan  mengambil  hati  nasabah  dan menyadarkan nasabah akan tanggungannya. BMT  UGT  Sidogiri  Capem Sukodono dalam menentukan suatu harga barang  agar  tercipta  harga  yang  jujur  dan adil  dan  tentunya  tidak  merugikan  salah satu  pihak  BMT  UGT  Sidogiri  Capem Sukodono  yaitu  dengan  melihat  harga pasar yang berlaku diwilayah itu sendiri.

## Referensi
Arikunto,  Suharsami.  2002.  Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Departemen  Agama  RI.  1976.  Al-Qur’an dan  Terjamahannya.  Jakarta:  Bumi Restu.
Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif.  Bandung:  Remaja  Rosda Karya.
Mulyati,  Etty.  2016.  Kredit  Perbankan. Bandung: PT Refika Aditama.
Oktayani,  Dewi.  “Pelelangan  Barang Gadai  dalam  Perspektif  Islam”, Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Kita,  vol.  8,  no.  2,  (Desember 2019),  263-264.
Pratiwi,  Eka.  Mekanisme  Lelang  dan Penetapan Harga lelang Barang Sitaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kejaksaan  Negri  Salat  Tiga).(Salat Tiga: Institut Agama Islam Negeri Salat Tiga, 2019), 28,
Ridwan,  Muhammad.  2004.  Manajemen Baitul  Mall  Wa  Tamwil  (BMT). Yogyakarta: UII Press.
Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Gadai
Syariah. Bandung: Alfabeta.
Susanti.  “Konsep  Harga  Lelang  Barang Jaminan  Gadai  Dalam  Ekonomi Islam”, Palembang:UIN Raden Fatah Palembang,  Vol.  5,  No.  1,  (Juni 2016), 54.
Trisadini.  2013.  Transaksi  Bank  Syariah. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Wahyuni,  Fitri.  Analisis  Penetapan  Harga
Lelang  Barang  Jaminan  Dalam Mengurangi Resiko pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.(Lampung:  Unifersitas  Islam Negeri  Raden  Intan  Lampung,
2018), bab 2.