Page 1281

## PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Rahmaniar Rachman 1 , Riana Anggraeny Ridwan 2
STMIK Hasan Sulur Wonomulyo 1 , Universitas Sulawesi Barat 2 rahmaniarrachman@gmail.com 1 , riana@unsulbar.ac.id 2

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  penerapan  e-Government  di Kabupaten  Polewali  Mandar  dalam  mendukung  transparansi  dan  akuntabilitas pemerintah  daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Dalam  penelitian  ini  penulis  melihat penerapan  e-Government  dengan  pendekatan  elemen-  elemen  sukses  penerapan  e- Government.  Kabupaten  Polewali  Mandar  adalah  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi Sulawesi  Barat  yang  saat  ini  terus  berkembang  dalam  hal  pelayanan  publik.Maka pemanfaatan  teknologi  informasi  merupakan  satu  hal  yang  menjadi  keharusan  untuk Kabupaten  Polewali  Mandar  saat  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  bertipe  deskriptif.  Pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e- Government  di  Kabupaten  Polewali  Mandar    masih  belum  optimal  hal  tersebut  ditinjau dari segi Support, Kapasitas maupun Kemanfaatannya (Value)
Kata Kunci: E-Government, Teknologi, Pemerintah Daerah

## ABSTRACT
The aim of this research is to describe the  implementation of  e-Government in Polewali Mandar  Regency  in  supporting  transparency  and  accountability  of  the  regional government  of  Polewali  Mandar  Regency.  In  this  research  the  author  looks  at  the application  of  e-Government  by  approaching  the  elements  of  successful  e-Government implementation.  Polewali  Mandar  Regency  is  one  of  the  regencies  in  West  Sulawesi Province which is currently continuing to develop in terms of public services. So the use of information technology is something that is mandatory for Polewali Mandar Regency at  this  time.  This  research  uses  descriptive  type  qualitative  research  methods.  Data collection  uses  observation,  in-depth  interviews, and  documentation  studies. The  results of  this  research  indicate  that  the  implementation  of  e-Government  in  Polewali  Mandar Regency is still not optimal in terms of Support, Capacity and Benefits (Value).
Keywords : E-Government, Technology, Local Government

## PENDAHULUAN
Munculnya TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) telah memberikan kesempatan yang  luas  kepada  publik  untuk  mengontrol  pemerintah  dan  telah membuat  manajemen  informasi  yang  lebih  baik.  Sistem  komputerisasi  telah membantu pemerintah  mengelola  informasi  namun  jika tanpa keselarasan sistem komputerisasi  ini  juga  dapat  menciptakan  peluang  untuk  korupsi  dan  penipuan, karena  catatan  elektronik  lebih  rentan  terhadap  gangguan dari  catatan  kertas. Dengan  memanfaatkan  koneksi  internet,  maka  akan  muncul  sangat  banyak pengembangan layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran  aktif  masyarakat  dimana  diharapkan  masyarakat  dapat  secara  mandiri
Page 1282
melakukan registrasi perizinan, memantau proses penyelesaian, melakukan secara langsung untuk setiap perizinan dan layanan publik lainnya. Kemajuan teknologi informasi  yang  demikian  pesat  serta  potensi  pemanfaatannya  secara  luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam  volume  yang  lebih  besar  secara  cepat  dan  akurat.  Kenyataan  telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik  merupakan faktor yang  sangat penting  dalam  berbagai  transaksi  internasional,  terutama  dalam  transaksi perdagangan,  sehingga  pemerintah  harus  mampu  memberikan  informasi  yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang  dapat  meletakkan  bangsa  Indonesia  pada  posisi  yang  serba  salah. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa  masyarakat  ke  dalam  jurang digital  divide ,  yaitu  keterisolasian  dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi.
Menurut  Dwiyanto  [1]  definisi  pelayanan  publik  sebagai  artian  semua jenis  pelayanan  untuk  menyediakan  barang  atau  jasa  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  yang  memenuhi  kriteria  yaitu  berupa  jenis  barang  atau  jasa  yang memliki  eksternalitas  tinggi  dan  sangat  diperlukan  masyarakat  serta penyediaannya  berkaitan  dengan  upaya  mewujudkan  tujuan  bersama  yang tercantum  dalam  konstitusi  maupun  dokumen  perencanaan  pemerintah,  baik dalam  hal  memenuhi  kebutuhan  dan  hak  dasar  warga  negara,  demi  mencapai tujuan strategis pemerintah, dan memenuhi komitmen dunia internasional. Dalam hal  ini  pelayanan  publik  dapat  disimpulkan  sebagai  bentuk  pelayanan  berupa barang  atau  jasa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  dan diharapkan  masyarakat  mendapat  kepuasan  yang  tinggi  melalui  pelayanan tersebut.
Kemudian,  pelayanan  pemerintahan  melalui  alat  elektronik  atau e- government merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sebagai  sarana  untuk  melakukan  kegiatan  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik berbasis e-government dapat  mempermudah  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Bentuk  pelayanan  melalui  sistem  elektronik  ini  memudahkan  masyarakat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan ranah pemerintahan.
E-Government adalah  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi dalam  proses  pemerintahan  untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas, transparansi,  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  pelayanan  publik. Istilah  e-Government  berhubungan  dengan  kemampuan  untuk  menggunakan teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  meningkatkan  hubungan  antara pemerintah  dan  masyarakat,  antara  pemerintah  dan  pelaku  bisnis,  dan  di  antara instansi pemerintah  itu  sendiri  baik  antara  eksekutif,  yudikatif,  maupun  legislatif
Page 1283
[2]. Semua  hal  tersebut  dengan  bantuan  teknologi  internet  yang  dapat  dilakukan di  mana  saja  dan  kapan  saja.  Mayasari  (2017)  [3]  mengungkapkan  bahwa Implementasi  e-Government  dapat  dinyatakan  lebih  efektif  dan  efisien  apabila pemerintah  daerah  melakukan  identifikasi  awal  tentang  kesiapan  memanfaatkan fasilitas teknologi dengan lebih baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  studi  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  yang dimaksudkan  untuk  menjelaskan  secara  rinci  mengenai  implementasi  e- government  dalam  mendukung  transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  daerah kabupaten  polewali  mandar  serta  dapat  mengungkapkan  faktor  penghambat  dan pendukung implementasi e-government tersebut. Data Primer dalam penelitian ini adalah  kebijakan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar  mengenai keterbukaan informasi dan penerapan e-government dan hasil wawancara tentang faktor  implementasi  e-government  tersebut.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini adalah  informasi  yang  berupa  dokumen  yang  akan  membantu  peneliti  dalam menganalisis  mengenai  penerapan  e-government  dalam  mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar. Adapun metode pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara, dokumentasi, dan studi literatur.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian mencakup 3 elemen yang perlu dikaji menurut metodologi untuk mengetahui kesiapan pemerintah dalam menghadapi penerapan konsep dan prinsip e-government,  yaitu  :  (1)  elemen  support,  (2)  elemen  capacity,  dan  (3) elemen value.  Electronic Government atau e-government merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik.  Pengembangan e-government merupakan  upaya  untuk  mengembangkan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berbasis  elektronik  dalam  rangka meningkatkan  kualitaslayananpublik  secara  efektif  dan  efesien.  Paradigma pelayanan  pemerintah  yang  bercirikan  pelayanan  melalui  birokrasi  yang  lamban, prosedur  yang  berbelit-belit  dan  tidak  ada  kepastian  berusaha  diatasi  melalui penerapan e-government ini  [4]  .    Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  (TIK)  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  sebagaimana  dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan e-Government.  Keluarnya Instruksi Presiden RI No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government merupakan langkah  serius  Pemerintah  Indonesia  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi di dalam proses pemerintahan dan menciptakan masyarakat Indonesia yang  berbasis  informasi  [5].  Instruksi  Presiden  ini  merupakan  pedoman  bagi
Page 1284
semua  instansi  pemerintah  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah dalam  pelaksanaan  e-Government.  Dengan  demikian  diharapkan  terdapat kesamaan  pemahaman,  keterpaduan  langkah  dari  seluruh  instansi  pemerintah dalam mengaplikasikan dan mengembangkan e-Government. Maka implementasi e-  Government  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  saat  ini  pada  umumnya dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain ketersediaan regulasi atau kebijakan terkait  pemanfaatan  TIK,  ketersediaan  Infrastruktur  Jaringan  Informasi. Pengelolaan  Informasi,  Masyarakat  dan  Sumber  Daya  Manusia,  aspek-aspek tersebut  harus  dikelola  dengan  baik  agar  implementasi  e-Government  dapat menunjukkan  ke  arah  pembentukan  e-  Government  yang  baik  [6].  Sehingga Pelayanan  yang  diberikan  melalui  situs-  situs  pemerintah  didukung  oleh  sistem manajeman dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  memadai  untuk  dapat  mendorong pemanfaatan tekonologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.
Konsep-konsep  digitalisasi  pada  sektor  publik  dapat  dilakukan  secara sungguh-sungguh  dan  diperhatikan  oleh  sektor  publik.  Untuk  mendukung penerapan e-goverment tigua elemen sukses penerapan e- Government yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh sungguh, yaitu : Support, Capacity dan Value. Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah nexus atau  pusat  syaraf  jaringan  e-Government  yang  akan  merupakan  kunci  sukses utama penjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman memperlihatkan bahwa  jika  elemen  yang  menjadi  fokus  sebuah  pemerintah  yang  berusaha menerapkan konsep e- Government berada di luar area ketiga elemen pembentuk nexus  tersebut,  maka  probabilitas  kegagalan  proyek  tersebut  akan  tinggi.  Untuk itu  menganalisis  implementasi  e-Government  dalam  pelayanan  publik  di Kabupaten Polewali  Mandar  ini penulis  menggunakan pendekatan ketiga elemen sukses  penerapan  e-  Government  yaitu  Elemen  Support,  Elemen  Capacity,  dan Elemen Value sebagaimana diuraian di bawah ini.

## Element Support
Ditinjau  Dari  Sisi  Kebijakan  Atau  Regulasi  Pemerintah  Kabupaten Polewali Mandar Telah Mengeluarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23  Tahun  2013  Tentang  Pengembangan  Sistem  Informasi  Manajemen  Dalam Kerangka E-Government Dilingkungan Pemerintah  Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan  dari  sisi  dukungan  finansial  sejak  tahun  2013  sampai  dengan  tahun 2016  Pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar  telah  mengalokasikan  rata-rata setiap  tahun  sebesar  3  (tiga)  milyar  rupiah.  Sementara  ditinjau  dari  ketersediaan sumber  daya  manusia  Pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar  memiliki  Jumlah Pegawai  sebanyak  kurang  lebih  6.200  orang  termasuk  tenaga  Pranata  Komputer yang tersebar di 28 SKPD. Sedangkan dari aspek dukungan terhadap ketersediaan
Page 1285
infrastruktur teknologi  informasi  pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar  adalah sebagai berikut:
a. Tersedia server di Bagian Telematika, Dispendukcapil, BKD, BPPT, DPPKA. RSUD.
b. Tersedia web Polewali Mandar satu data (https://satudata-v3.polmankab.go.id/)
c. Tersedia Sistem Aplikasi Pelayanan di Bagian Telematika, Dispendukcapil

## Element Capacity
Ditinjau dari sisi kebijakan, Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun  2013  Tentang  Pengembangan  Sistem  Informasi  Manajemen  Dalam Kerangka E-Government Dilingkungan Pemerintah  Kabupaten Polewali Mandar, belum  mampu  mengintegrasikan  semua  sistem  aplikasi  yang  dibangun  oleh masing-  masing  SKPD  karena  belum  ada  regulasi  yang  lebih  kuat/khusus,  disisi lain SKPD belum berani share data karena adanya regulasi induk dari Pemerintah Pusat [7]. Dari aspek  finansial  Alokasi dana belum  mampu  memberikan dampak dalam pengembangan TIK yang handal, dikarenakan belum tersedia perencanaan kebutuhan infrastruktur dan sistem aplikasi di Kabupaten Po lewali Mandar.
Sedangkan  dari  aspek  Sumber  Daya  Manusia  menjadi  kendala  tersediri karena Keterbatasan Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kompetensi di bidang  teknologi  informasi  yang  dimiliki  SDM  hanya  pada  level  operator komputer  (74%),  sementara  26  %  tersebar  pada  kompetensi  di  bidang programmer,  analis  sistem/data,  teknisi  komputer/  jaringan,  administrator database  dan  multimedia  atau  sekitar  25%  yang  memiliki  kompetensi  di  bidang TIK. Sementara dari aspek Infrastruktur bidang TIK cukup memadai baik ditinjau dari  segi  hardware  maupun  software,  namun  saat  ini  masih  belum  terintegrasi dalam satu sistem informasi Pemerintah Daerah.

## Element Value
Dengan  terbitnya    Peraturan  Bupati  Polewali  Mandar  Nomor  23  Tahun 2013  Tentang  Pengembangan  Sistem  Informasi  Manajemen  Dalam  Kerangka  E- Government Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar [8], SKPD di Polewali Mandar berinisiatif membangun sistem aplikasi untuk merespon tuntutan masyarakat  terkait  dengan  percepatan  pelayanan  dan  transparansi  pelayanan, Namun  demikian  sistem  aplikasi  yang  dibangun  secara  sendiri-sendiri  dan  tidak terintegrasi dalam sistem informasi Kabupaten Polewali Mandar [9].
Sementara  alokasi  anggaran  setiap  tahun  sudah  maksimal,  tetapi  jika dilihat dari segi pemanfaatan untuk jangkauan pelayanan TIK secara keseluruhan belum optimal dengan dana  yang tersedia. Belum  lagi  Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala tersendiri dalam mengembangkan sistem informasi dan Teknologi  di  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Karena  pemahaman  e-Government
Page 1286
masih  sangat  terbatas  oleh  sumber  daya  manusia  aparatur  di  Pemerintah Kabupaten  Polewali  Mandar.  Sedangkan  pemanfaatan  terhadap  infrastruktur Teknologi  informasi  tersedia  saat  ini  belum  optimal  karena  infrastruktur  TIK tersebut masih dikelola oleh SKPD Masing-masing termasuk pengolahan datanya, sehingga  perilaku  membagi  data  masih  rendah,  karena  belum  ada  regulasi  yang mengatur  sistem  informasi  pemerintah  daerah  secara  terintegrasi,  sehingga infrastruktur  yang  ada  belum  dimanfaatkan  secara  maksimal  oleh  Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

## SIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  dan  data  yang  diperoleh  dengan  pendekatan  pada elemen  sukses  penerapan  e-  Government  yang  menjadikan  pijakan  dalam melakukan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  inisiatif  tersebut  di  atas  belum menunjukan  arah  pembentukan  e-Government  yang  baik.  Berdasarkan  hasil pembahasan  dengan  pendekatan  Elemen  Support,  Elemen  Capacity,  dan  Elemen Value, beberapa aspek yang  menonjol adalah sebagai berikut: a. Dari sisi elemen Support,  pelayanan  yang  diberikan  melalui  situs  pemerintah  dan  sistem  aplikasi dan  infrastruktur teknologi  informasi  yang  tersedia,  belum  ditunjang  oleh  sistem manajeman dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan  sumber  daya  manusia  sangat  membatasi  penetrasi  komputerisasi  ke dalam  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  pemerintah;  b.  Dari  sisi  elemen Capacity,  belum  mapannya  strategi  serta  tidak  memadainya  anggaran  yang dialokasikan untuk pengembangan e-  Government  serta terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang  tekonologi informasi pada masing- masing  instansi  Pemeritah  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  menjadi  kendala tersendiri dalam penerapan e-Government di Kabupaten Polewali Mandar, c. Dari sisi  elemen  Value  (manfaat),  penyediaan  sistem  aplikasi  dan  penyediaan infrastruktur  jaringan  komputer  telah  memberikan  dampak  yang  positif  dalam pelayanan  publik,  namun  demikian  penyediaan  sistem  aplikasi  tersebut merupakan  upaya  instansi  secara  sendiri-sendiri,  maka  sejumlah  faktor  seperti standardisasi,  keamanan  informasi,  otentikasi,  dan  berbagai  aplikasi  dasar  yang memungkinkan  untuk  berinteraksi  antar  situs  secara  andal,  aman,  dan  terpercaya untuk  mengintegrasikan  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  pada  instansi pemerintah  ke  dalam  pelayanan  publik  yang  terpadu  kurang  mendapatkan perhatian,  d.  Pendekatan  yang  dilakukan  secara  sendiri-sendiri  tersebut  tidak cukup
kuat  untuk  mengatasi  kesenjangan  kemampuan  masyarakat  untuk  mengakses jaringan  internet,  sehingga  jangkauan  dari  layanan  publik  yang  dikembangkan menjadi terbatas pula.
DAFTAR PUSTAKA
Page 1287
[1] A. Dwiyanto, “Manajemen_Pelayanan_Publik.pdf.” 2005. [Online].
Available:
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=boY5EAAAQBAJ&oi=fn d&pg=PP1&dq=teori+kepemimpinan&ots=lT5rnv09hH&sig=QeP8cqCfst SCPsbF_LWyVCR2uVc
[2] P. Auliyaa, R. Hidayat, and R. Nababan, “Implementasi pelayanan publik berbasis e-government melalui ogan lopian,” Kinerja , vol. 18, no. 4, pp. 502–512, 2022, doi: 10.30872/jkin.v18i4.9804.
[3] R. F. Nurita, “Penerapan Layanan E-Government Dalam Perwujudan Good Governance Di Pemerintah Kota Malang,” J. Cakrawala Huk. , vol. 7, no. 2, pp. 238–246, 2016, doi: 10.26905/idjch.v7i2.1914.
[4] V. Wirawan, “Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia,” J. Penegakan Huk. dan Keadilan , vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2020, doi: 10.18196/jphk.1101.
[5] J. G. Salas, “No Title ةعقوقلا,” CWL Publ. Enterp. Inc., Madison , vol. 2004, p. 9, 2004, [Online]. Available:
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_2469_C.pdf
[6] I. Mayasari, R. Hendrowati, A. Sofia, and I. Wiadi, “Implementation Of E- Government Through Implementation Of Technology Acceptance Model,” J. Apl. Manaj. , vol. 15, pp. 659–669, Dec. 2017, doi: 10.21776/ub.jam2017.015.04.13.
[7] G. dan Sumarno, V. D. C. Hf, M. P. Di, and V. D. C. Hf, “ Analisis. Pengaruh Bookvalue Per Share Terhadap Harga Saham Perusah. Di Bursa
Efek Jakarta (Studi Kasus Perusah. Kelompok LQ-45) Oleh , vol. 5, no. 3, pp. 1–8, 2009, [Online]. Available:
http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF
[8] Keputusan Bupati Polewali mandar, “Bupati polewali mandar,” pp. 19–20, 2013.
[9] Ф. Котлер, “No TitleМаркетинг по Котлеру,” p. 282, 2008.