Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No. 12 Desember 2018
PENGAWASAN  KESEHATAN  TENAGA  KERJA  MENURUT  PP  NOMOR  50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SMK3

## Andi Lala
Akademi Minyak dan Gas (AKAMIGAS) Balongan Indramayu Email: cirebonkotakip11@gmail.com

## Abstrak
Kecelakaan  kerja  merupakan  salah  satu  masalah  yang  ada  pada  sektor ketenagakerjaan,  untuk  itu  pemerintah  perlu  melakukan  upaya  untuk meminimalisasi  kecelakaan  kerja  tersebut  untuk  mengakomodir  hak  pekerja  atas perlindungan  saat  bekerja.  Sistem  manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah  kecelakan kerja.  Dalam  pelaksanaannya  agar  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  tersebut  berjalan  dengan  baik  perlu  diadakan  sebuah pengawasan.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan  fungsi  pengawasan  system  manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja dan factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada dasarnya pengawasan SMK3  merupakan  sub  bagian  dari  pengawasan  ketenagakerjaan  yang dilaksanakan oleh pemerintah, namun terdapat perbedaan yang mendasar terletak pada  pengawasan  SMK3  dilakukan  juga  oleh  auditor  SMK3.  Audit  SMK3 dilakukan  secara  internal  dan  eksternal.  Secara  internal  audit  dilaksanakan  oleh perusahaan/pengurus  sedangkan  pada  audit  eksternal  dilakukan  oleh  Badan Auditor yang dilakukan minimal 3 tahun sekali.
Kata  kunci : Kecelakaan  Kerja,  Pengawasan,  Perlindungan  Tenaga  Kerja,  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
.

## Pendahuluan
Setiap  perusahaan  atau  dimanapun  tempat  kerja  terdapat  sumber  bahaya  yang mengancam  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  bagi  para  tenaga  kerja  yang  bekerja didalamnya.  Berbagai  macam  potensi  bahaya  yang  mengancam  Potensi  bahaya  di tempat  kerja  dapat  ditemukan mulai  dari bahan  baku,  proses  kerja,  hingga  produk  dan limbah  (cair,  padat  dan  gas)  yang  dihasilkan.  Proses  kerja  di  dalam  perusahaan disamping  memberikan  dampak  positif,  tidak  jarang  mengakibatkan  dampak  buruk terutama  apabila  tidak  dikelola  dengan  baik.  Berbagai  sumber  bahaya  di  tempat  kerja baik  faktor  fisik,  kimia,  biologi,  fisiologi,  psikososial,  peralatan  kerja,  perilaku  dan
kondisi  manusia  merupakan  faktor  risiko  yang  tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja ( Ramli,203:5).
Menurut  data  dari  PT.  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  (Jamsostek),  angka kecelakaan  kerja  tahun  2012  di  Indonesia  mencapai  103.000  kasus.  Jumlah  tersebut meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 sebanyak 94.736 kasus, tahun 2009 sebanyak 96.314 kasus, tahun 2010 sebanyak 98.711 kasus, dan tahun 2011 sebanyak  99.491  kasus.  Sehingga  di  Indonesia,  angka  kecelakaan  kerja  tergolong semakin tinggi setiap tahunnya ( Ramli,203:4).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2012  pasal  5  ayat  1  yang  mengatur tentang SMK3 menjelaskan bahwa setiap perusahaan hukumnya wajib Dan diharuskan untuk  menerapkan  SMK3.  SMK3  merupakan  bagian  dari  sistem  manajemen  secara keseluruhan mulai dari  struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya  yang dibutuhkan  dalam rangka  pengendalian risiko yang    ditanggung  sebagai  upaya  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  yaitu  terwujudnya tempat kerja yang aman Dan nyaman ( Tarwaka, 2008:2).
Sebagai  perwujudan  Tujuan  dari  Negara  Republik  Indonesia  yang  tertuang dalam  UUD  1945  yaitu  melindungi  segenap  Bangsa  Indonesia,  maka  disahkannyalah UU  No.  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  sebagai  bentuk  perlindungan  negara terhadap  masyarakatnya  dalam  hal  ini  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Pada  undang-undang ini  terdapat  peran  penting  tenaga  kerja  dalam  pembangunan  nasional  dalam mewujudkan  Indonesia  yang  sejahtera  dan  didalamnya  juga  terdapat  upaya perlindungan  tenaga  kerja.  Dengan  UU  no.  13  tahun  2003,  sektor  ketenagakerjaan merupakan  salah  satu  sektor  pembangunan  yang  layak  mendapat  perhatian  serius  oleh pemerintah, karena dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan  dan  kedudukan  yang  sangat  penting  sebagai  pelaku  dan  tujuan  pembangunan, sektor ini dinilai cukup berpotensi dalam meningkatkan perekonomian rakyat.
Salah  satu  permasalah  ketenagakerjaan  yang  masih  sering  terjadi  di  Indonesia adalah  kecelakaan  kerja.  Dalam  rangka  persaingan  ekonomi  banyak  perusahaan  yang melakukan  industrialisasi  dengan  melakukan  modernisasi  perusahaan  mereka,  ditandai dengan  adanya  sistem  elektrifikasi  dan  modernisasi.    Oleh  sebab  itu  secara  tidak langsung  terjadi  peningkatan  penggunaan  teknologi  secara  besar  –  besaran  sehingga tingkat bahaya dan resiko yang ditimbulkan juga semakin meningkat.
Pengawasan  merupakan  proses  pengamatan  dari  berbagaiorganisasi  bahwa semua kegiatan yang dicapai sesuai dengan rencanaselanjutnya. Sasaran pengawasan itu adalah untukmenunjukkan kelemahandan kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya  dan  mencegah  agartidak  terulang  kembali.  Dalam  Manullang (2005:172)  disebutkan  bahwa  fungsi  pengawasan  dilakukan  terhadap  perencanaan  dan kegiatan  pelaksanaannya.  Menurut  Kadarman  dalam  Mangkunegara  pengawasan  yang baik  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan  yaitu  langkah-langkah  proses  pengawasan yaitu:  (1)  Menetapkan  Rencana  /  Standar,  (2)  Mengukur  Kinerja,  (3)Memperbaiki Penyimpangan.  Ketiga  tahapan  tersebut  harus  dijalankan  secra  maksimal  agar  tujuan dari  pengawasan  dapat  tercapai  (  Prabu,  2002).  Untuk  melihat  pengawasan  penerapan SMK3 yang dijalankan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten Temanggung peneliti  menggunakan  teori  langkah  pengawasan  oleh  Kadarman  tersebut  sehingga dapat  diketahui  tahapan-tahapan  dalam  pengawasan  penerapan  SMK3  apakah  sudah berjalan maksimal atau belum.
Berdasarkan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dan  Peraturan  Pemerintah tentang  Penerapan  SMK3  disebutkan  bahwa  pemerintah  berperan  sebagai  pengawas ketenagakerjaan.  Pengawasan  ditujukan  untuk  menjamin  terlaksananya  peraturan  yang sudah  ditetapkan  pemerintah  guna  melindungi  pekerja  dan  mengawasi  jalannya perusahaan.Pengawasan  ketenagakerjaan  dilaksanakan  dari  tingkat  nasional  sampai tingkat provinsi. Pada tingkat nasional pengawasan dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja sedangkan pada tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif, Penelitian ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objeck tertentu dimana peneliti menjadi instrument kunci (Sugiyono, 2015). Sedangkan Ngani mengungkapkan penelitian kualitatif suatu kerangka operasional dimana kejadian –  kejadian  yang  terjadi  di  lapangan  disesuaikan  dengan  sistem  litertasi,  sehingga maksud  yang  terkandung  lebih  jelas  dan  terang.    Dengan  demikian  metode  penelitian kualitatif  adalah  strategi  yang  teratur  dilakukan  secara  tepat  dan  sistematis  melalui metode  ilmiah  dengan  menguji  pengetahuan  ataupun  hipotesis  yang  sudah  diketahui sebelumnya.
Pendekatan  Penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan  studi kepustkaan  yakni    merupakan  pendekatan  penelitian  dengan  mengambil  data  yang bersumber dari buku-buku literasi yang kemudian dikaji diolah  secara  sistematis sesuai dengan  pokok  bahasan  dan  kajian  dari  penelitian.  Analisis  Data  dalam  penelitian  ini dengan  menggunakan  analisis  data  kualitatif,  dalam  hal  ini  mengkaji  secara  lebih mendalam  bahan  hukum  yang  ada,  dan  selanjutnya  digabungkan  dengan  bahan,  lalu dipadukan  dengan  teori-teori  yang  mendukung  dan  terakhir  menarik  kesimpulan  dari hasil pengolahan dan analisi data.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Proses Pengawasan
Proses  pengawasan  merupakan  gabungan  dari  semua  kegiatan    dalam pelaksanan  suatu  pekerjaan  disebuah    perusahaan  atau  organisasi.  Menurut  T.  Hani handoko  ada  beberapa  tindakan  atau  langkah  yang  bersifat  fundamental  dalam melakukan pengawasan di sebuah perusahaan adalah  sebagai berikut:
a. Penetapan standar pelaksanaan/perencanaan
b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
d. Perbandingan  pelaksanaan  dengan  standar  analisis  penyimpangan  Tahap  kritis dari  proses  pengawasan  adalah  membandingkan  pelaksanaan  nyata  dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.
Sedangkan  Ranu  Pandoyo  menjelaskan  bahwa  dalam  merumuskan proses/langkah – langkah yang harus dilakukanya adalah sebagai berikut:
a. Menentukan ukuran atau pedoman baku yang sesuai  dengan standar
b. Melakukan evaluasi / penilaian terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan.
c. Membandingkan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang  telah  ditetapkan  untuk  mengetahui  penyimpangan-penyimpangan  yang terjadi.
d. Mengadakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
Dari  beberapa  penjelasan  para  ahli  diatas  semakin  jelas  bahwa  yang dimaksud  dengan  proses  pengawasan  adalah  serangkaian  atau  gabungan  dalam
melakukan  pengawasan.  Sedang  langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  dalam melaksanakan  pengawasan  ini  adalah  dengan  menetapkan  terlebih  dahulu  setandar pengawasan yang dinginkan.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dapat  diambil  beberpa  pernyataan  yang dijadikan indikator pengukuran dalam proses pengawasan, yaitu:
a. Menentukan ukuran (pedoman baku standart) pelaksanaan/perencanaan
b. Mengadakan  monitoring  dan  evaluasi  dengan  melakukan  penilaian  terhadap kinerja yang sudah.
c. Proses membandingkan antara pekerjaan dilapangan disesuaikan dengan pedoman baku  sebagai  alat  ukur  untuk  menemukan  hal  –  hal  yang  tdak  sesuai  dengan pedoman.
d. Melaksanakan  proses  perbaikan  atas  penyimpangan  yang  ditemukan  dilapangan, agar apa yang telah dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan.

## 2. Teknik Pengawasan
Teknik  pengawasan  adalah  strategi  dalam  melakukan  pengawasan  dengan menetapkan  titik-titik  pengawasan  sebagai  langkah  pertama  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan  secara  keseluruhan  dari  kegiatan  yang  sudah  dikerjakan  Manullang menyebutkan teknik pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Peninjauan secara pribadi
b. Pengawasan secara laporan lisan
c. Pengawasan secara tertulis
d. Pengawasan control by exeption.
3. ManajemenKeselamatan dan Kesehatan Kerja
a. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Penegrtian dalam arti luas kecelakaan diartikan sebagai suatu kejadian atau fenomena  yang  tidak  disangka-sangka.  Kecelakaan  kerja  juga  diartikan  sebagai satu  kondisi  yang  tidak  selamat.  Sesuai  dengan  definisi  dari  kecelakaan  kerja maka  muncullah  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  yang  menyebutkan  bahwa strategi  dalam  menghindari  kecelakaan  adalah  dengan  menghilangkan  hal-hal yang menjadi faktor penyebeb dari kecelakaan terjadi atau dengan kata lain harus dilakukanya  sebuah  pengawasan  yang  ekstra  ketat.  Keselamatan  dan  Kesahatan kerja  pada  dasarnya  mencari  dan  mengungkapkan  kelemamahan  yang
memungkinkan terjadinya keceakaan. Menurut Mangkunegara bahwa tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:
a. Semua  tenaga  pekerja  mendapatkan  jaminan  kesehatan,  keselamatan,  social, fisik maupun psikologinya.
b. Perlengkapan dan peralatan kerja dipergunkan secara efektif dan efisien.
c. Keamanan hasil produksi terjamin.
d. Jaminan atas kesehatan gizi
e. Meningkatkan semangat dan etos kerja pegawai
f. Terhindar dari  kecelakaan kerja yang diakibatkan
Agar setiap karyawan atau pegawai merasa aman dan nyaman dalam  bekerja dan terlindungi, maka K3 juga  dapat digunakan untuk:
1) Mencapai  derajat  kesehatan  tenaga  kerja  yang  seoptimal  dan  semaksimal mumgkin sesuai dengan yang diharapkan
2) Sebagai  alat  untuk  meningkatkan  produksi  dan  produktivitas  kerja  yang berlandasan kepada perbaikan etos kerja.
Menurut  Lalu  Husni  ditinjau  dari  segi  keilmuan,  keselamatan  dan kesehatan  kerja  ialah  sebagai  suatu  ilmu  pengetahuan  dan  aplikasinya  dalam upaya  mencegah  kemungkinan  bahaya  yang  ditimbulkan  akibat  kecelakaan kerja.
b. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kebijakan adalah arah yang ditentukan untuk dipatuhi dalam proses kerja dan  organisasi  perusahaan.  Dalam  kebijakan  K3  mengaris  bawahi  hubungan kerja  manajemen  dan  karyawan  dalam  rangka  peaksanaan  program  K3  yang efektif.
Permasalahan  yang  melatar  belakangi  sehingga  ditetapkannya  kebijakan K3 dalam sebuah perusahaan adalah seperti beberpa hal berikut :
a. Pentingnya  penerapan  K3  masih  belum  menajadi  kebutuhan  perioritas  bagi perusahaan.
b. Kurangnya keterlibatan pimpinan perusahaan terhadap penerapan K3.
c. Pada  umumnya  penerapan  K3  masih  pada  perusahaan  yang  berskala  besar yang  potensi  bahayanya  tinggi  seperti  perusaahaan  minyak  dan  gas, petrokimia, dan perusahaan asing.
d. Minimnya pegawai pengawas pemerintah keselamatan dan kesehatan kerja di kota  maupun  kabaupaten  baik  secara  jumlah  (kuantitas)  maupun  secara kualitas merupakan kendala pengawasan yang dilakukan pemerintah.
e. Belum  maksimalnya  proses  penegakkan  hukum  pemrintah  yang  mengatur tentang pelanggaran perturan perudangan.
Kebijakan K3 merupakan perwujudan dari komitmen puncak pimpinan yang memuat visi dan tujuan organisasi, komitmen dan tekad untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, kerangka dan program kerja.
Kebijakan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) merupakan suatu syarat yang  mendasari  sebuah  sistem  untuk  membangun  menejemen  yang  efektif  dan efisien.  Kebijakan  K3  merupakan  komitmen  pimpinan  suatu  oraganisasi  atau perusahaan  untuk  menagatur  dan  menjamin  kesehatan  dan  keselamatan  kerja bagi  seluruh    pegawai  atas  kendalinya  Dan  pihak  yang  berhubungan  di  sebuah perusahaan yang dikelola.
Harapanya  dengan  adanya  kebijakan  K3  ini  bisa  terwujudnya  tujuan utama dari UU No.1 Tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja yaitu antara lain:
a. Menjamin  dan  melindungi    bagi  setiap  tenaga  kerja  untuk  mendapatkan  ha katas kesehatan dan keselamatan kerja.
b. Memberikan jaminan untuk setiap sumber produksi.
c. Meingkatkan kesejahteraan dan produktifitas nasional.

## c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  ialah bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  sebuah  sistem  manajemen  dalam  suatu perusahaan dalam upaya pengendalian resiko perusahaan yang berkaitan dengan proses  kegiatan  kerja  guna  mencapai    maksud  dan  tujuan  terciptanya  tempat, kondisi  dan  suasana    kerja  yang  aman  dan  nyaman  serta  efektif  dan  efisien. Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  50  Tahun  2012  Pelaksanaan  SMK3  tersebut bertujuan:
1. Untuk  meningkatkan  efektifitas  perlindungan  K3  dengan  cara  :  terintegrasi, terstruktur,  terencana, dan terukur,
2. Untuk  mencegah  bahaya  yang  diakibatkan  dari  kecelakaan  kerja  dan  juga mengurangi  penyakit  akibat  kerja,  dengan  melibatkan:  manajemen,  tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja.
Bagi perusahaan SMK3 diwajibkan untuk dilaksanakan, mempekerjakan lebih  dari  100  orang,  sehingga  potensi  bahayanya  pun  tinggi.  Oleh  karena  itu sebuah perusahaan diharuskan untuk menyusun Dan merencanakan K3 tersebut, pengusaha  melibatkan  Ahli  K3,  Panitia  Pembina  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja (P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yang terkait. Berdasarkan peraturan pemeritah  RI  No.  50  Tahun  2012  ialah  rencana  pelaksanaan  K3,  pelaksanaan dan  Evaluasi kinerja sekaligus peninjauan dan peningktan kualitas kerja SMK3. Berikut  adalah    lima  prinsip  Penerapan  SMK3  yang  sesuai  dengan  standar OHSAS 1800 18001: 2 008 :
1. Kebijakan K3
Manajemen  Perusahaan  berkomitmen  agar  tetap  mematuhi  peraturan perundang-undangan  mengenai  K3,  selalu  berupaya  mencegah  kecelakaan kerja,  penyakit  akibat  kerja,  dan  pencemaran  akibat  dari  proses  kerja. Kewenanangan yang dimiliki pihak manajemen pusat adalah memberi aturan tegas berupa sanksi ketat bagi para pegawainya bagi yang tidak menggunakan alat keselamatan Dan kesehatan kerja.
2. Perencanaan
Salah  satu  perencanaan  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak  manajemen adalah  membuat  jadwal  kegiatan  perusahaan  yang  berkaitan  dengan penerapan  sistem  K3.  Kemudian  Perencanaan  hendaknya  melakukan identifikasi  bahaya,  penilaian  dan  pengendalian  resiko  K3  serta menanggulangi bahaya limbah dan dampak yang diakibatkan dilingkunaganya.
3. Pelaksanaan
Dalam  struktur  dan  tanggung  jawab  SMK3  di  sebuah  perusahaan hendaknya dibentuk tim P2K3. P2K3 ini dibentuk sebagai bagian dari divisi keselamata  dan  kesehatan  kerja  (damkar).  Tim  P2K3  adalah  tim  yang  harus menyediakan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana,  memiliki
tanggung  jawab  dan  kewenangan,  berkaitan  tentang  pelaksanaan  sistem manajemen K3.
Adapun  beberapa  program  keselamatan  yang  dilaksanakan  anatara adalah sebagai berikut:
1) Memasang  rambu-rambu  penggunaan  alat  pelindung  diri  di  setiap  area kerja,
2) Rambu peringatan bahaya kerja sendainya terjadi kecelakaan kerja,
3) Memasang toolbox meeting ,
4) Menyediakan alat pelindung diri secara gratis bagi karyawan,
5) Mengadakan  rapat  panitia  pembina  dan  sosialisasi  tentang    keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3),
6) Melaksanakan  pelatihan  tentang  P3K  dan  pelatihan  sistem  tanggap darurat,
7) Menjalankan patroli control setiap pagi selama proses jam kerja,
8) Pada  setiap  area  kerja  disediakan  alat  pemadam  kebakaran  dan penyediaan jalur evakuasi.
4. Pemeriksaan dan Tindakan Perbaikan
Strategi pemeriksaan SMK3 yang dilakukan diantaranya  dengan cara mengukur  faktor  lingkungan  kerja  yang  didalamnya  terdapat  peralatan  kerja yang digunakan untuk kerja.
5. Kaji Ulang Manajemen
Pengkajian  ini  dilakukan  dalam  upaya  menjamin  kesinambungan antara  pelaksanaan  manajemen    yang  digunakan  apakah  proses  yang dilakukan telah sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan.
Kajian  ulang  ini  dilaksanakan  dengan  mengadakan  Rapat  Tinjauan Tim  (RTT)  P2K3  dengan  para  pihak  manajemen  puncak  yaitu  dewa  direksi dan kepala divisinya.
Dalam  penerapan  SMK3  ada  lima  prinsip  yang  harus  diterapkan sebagai  langkah  perbaikan  agar  bisa  berkelanjutan  oleh  manajemen perusahaan. Perbaikan berkelanjutan ini dilaksanakan agar terus berkesinambungan  dalam  penerapan  SMK3  sehingga  mengurangi  jumlah kecelakan  kerja  ( zero  accident) .  Dalam  penerapannya  pemberian
penghargaan zero accident adalah menunjukkan bahwa perusaahaan tersebut telah  menjalankan  SMK3  sesuai    dengan  standar  peraturan  perundangan dalam  rangka  memminimalisir  kuantitas  kecelakaan  kerja.  Tingkat pengawasan  yang  ketat  juga  akan  mempengaruhi  baik  buruknya  sistem SMK3 dalam prose produksi dan produksivitas kerja yang maksimal, sehigga mendapatkan hasil sesuai dengan harapan yang didinginkan.

## Kesimpulan
Pengawasan  Pemerintah  terhadap  Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Kabupaten Temanggung, maka penulis dapat menarik kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  pemerintah  terhadap  penerapan  SMK3 dilaksanakan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  pada  Bidang  Hubungan Industrial  dan  Pengawasan  dengan  Unit  Pengawasan  Ketenagakerjaan.  Pengawasan pemerintah  terhadap  penerapan  SMK3  di  Temanggung  belum  berjalan  efektif,  hal tersebut  dilihat  dari  tahapan  pengawasan  yang  belum  berjalan  efektif  dan  terdapat berbagai faktor penghambat penerpan SMK3.
Pengawasan SMK3 merupakan bagian dari Pengawasan Ketenagakerjaan karena belum memiliki instrumen khusus pengawasan SMK3.  Pengawasan tersebut dilakukan melalui  empat  tahapan  yaitu  sebagai  berikut:  a)  Penyusunan  rencana  kerja,  b) Pemeriksaan  di  perusahaan  atau  tempat  kerja,  c)  Penindakan  korektif  baik  secara preventif maupun secara represif,dan d) Pelaporan hasil pemeriksaan.

## BIBLIOGRAFI
Anizar.  2012. Teknik  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  di  Industri .Yogyakarta:Graha Ilmu
Anwar,  Prabu  Mangkunegara.  2002. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan . Bandung: Remaja Rosdakarya
Bennet,  Silalahi.  1995. Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja. Jakarta:  Bina Rupa Aksara.
Handayaningrat. 2005. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: PT Eresco
Handoko, T. Hani. 2001. Manajemen. Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE
Ibrahim,  Lubis.  2005. Pengendalian  dan  pengawasan  proyek  dalam  Masyarakat.
Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
John, Ridley. 2008. Ikhtisar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Terjemahan oleh Soni Astranto . Jakarta: Erlangga
Korry,  Apriandi.  2015. Pelaksanaan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Dan  Kesehatan Kerja  (SMK3)  Berdasarkan  OHSAS  18001:2007  pada  Unit  Spinning  V  PT. Sinar  Pantja  Djaja  di  Semarang  Tahun  2014, Skripsi,  Universitas  Negeri Semarang.
Husni,  Lalu.  2006. Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada
Manullang,  M.  1990. Dasar-Dasar  Manjemen .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press
Moekijat. 1990. Asas-asas Perilaku Organisasi . Bandung: CV. Mandar Maju.
Peraturan  Pemerintah  No.50  Tahun  2012  Tentang  Penerapan  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Boedi,  Rijanto,  R,.  2010. Pedoman  Praktis  Keselamatan,  Kesehatan  kerja  dan Lingkungan (K3L) Industri Kontruksi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
R. Pandoyo. 1990. Manajemen Personalia. Edisi Keempat, Yogyakarta: BPFE
Rudi,  Suardi.  2005. Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja .  Jakarta:

## PPM
Soehatman,  Ramli.  2010. Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja OHSAS 18001 , Jakarta: PT. Dian Rakyat
Soehatman, Ramli.2013. Smart Safety Panduan Penerapan SMK3 yang Efektif ,(Jakarta:
PT. Dian Rakyat
Tarwaka. 2008. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja, Surakarta: Harapan Press.
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja