## ABSTRACT
This  article  would  like  to  discuss  about  the  meaning  of  equality  on  the verse  of  Al-Qur‟an  (Al-Baqarah:  282):  “one  man  two  women”  in  terms  of testimony. However, various interpretations have broadly attracted the attention of many  interpreters  of  the  Al-Qur'an  dealing  with  the  meaning  of  justice  and equality  between  man  and  woman.  By  using Maqashid  Shariah as  the  tool  of analysis, this article would like to elaborate more on finding the purposes of sharia by stating that one man equal two women regarding testimony. The main problem is  what  the  verse  should  be  interpreted  looks  like:  whether  literally  or  trying  to find the depth meaning by searching the purposes of sharia behind the meaning of justice and equality in terms of testimony of man and woman. Besides, finding the purposes  of  sharia's  view  on  the  issue  of  gender  equality  which  is  increasingly debated in the current contemporary times becomes more important in order to get its comprehensive view on such matter.
Keywords : Al-Qur’an  Exegesis,  One  Man  Two  Women,  Testimony,  Maqashid Shariah, Gender Equality

## ABSTRAK
Artikel  ini  mendiskusikan  makna  dari  persamaan  dalam  ayat  Al-Qur‟an (Al-Baqarah:  282):  “seorang  lelaki  dan  dua  perempuan”  terkait  dengan  hal kesaksian.  Bagaimanapun,  beragam  penafsiran  telah  menarik  perhatian  segenap penafsir  Al-Qur‟an  sekaitan  makna  keadilan  dan  persamaan  antara  lelaki  dan perempuan.  Dengan  menggunakan Maqashid  Shariah sebagai  perangkat  analisa, artikel ini berupaya menggali lebih dalam dengan menemukan tujuan dan maksud syariat  yang  menyebutkan  persamaan  kesaksian  seorang  lelaki  dan  dua perempuan.  Permasalahan  utama  di  sini  adalah  bagaimana  ayat  tersebut  harus ditafsirkan:  apakah  secara  harfiyah  (literal)  ataukah  berupaya  menggapai  makna terdalam  dengan  cara  menemukan  maksud  syariat  di  belakang  makna  keadilan dan  persamaan  terkait  kesaksian  seorang  lelaki  dan  dua  perempuan.  Di  samping itu, dengan menemukan maksud dan tujuan syariat terkait persamaan gender yang
kian  meningkat  diperdebatkan  di  masa  kontemporer  sekarang  ini  akan menjadikannya  kian  penting  dalam  menemukan  pandangan  secara  komprehensif mengenai hal tersebut.
Kata  Kunci: Penafsiran  Al-Qur’an,  Seorang  Lelaki  dan  Dua  Perempuan,

## Kesaksian, Maqashid Shariah, Persamaan Gender

## A. PENDAHULUAN
Tuntutan  persamaan  gender  antara  lelaki  dan  perempuan  merupakan  di antara  persoalan  kontemporer  yang  acap  dihadapi  umat  Islam  zaman  sekarang, terutama  berkaitan  dengan  penafsiran  dogma  agama  yang  kerap  menempatkan perempuan  sebagai  “warga  kelas  dua”  atau  “sublatern”  dalam  masyarakat Muslim.  Sejumlah  bukti  penafsiran  ayat  Al-Qur‟an  sering  dituduhkan  bahwa ajaran  Islam  sama  sekali  tidak  mengusung  keadilan,  apalagi  mengakui  nilai persamaan  antara  lelaki  dan  perempuan.  Belum  lagi  sejumlah  persoalan pembagian harta warisan yang sering dianggap lebih didominasi lelaki ketimbang perempuan,  sehingga  semakin  menggenapkan  penilaian  dan  tuduhan  akan ketidakadilan  Islam  karena  tidak  menghargai  persamaan  antara  lelaki  dan perempuan. Berikutnya, sejumlah tuduhan lain turut pula ditujukan kepada Islam terkait tuntutan hubungan yang lebih egaliter antara lelaki dan perempuan.
Bila  ditelisik  lebih  jauh  terhadap  sejumlah  ayat  Al-Qur‟an,  baik  secara analitik  maupun  tematik,  maka  dapatlah  ditemukan  sebenarnya  ajaran  Islam menempatkan  posisi  yang  berimbang  dan  saling  komplementer  antara  lelaki  dan perempuan.  Setidaknya  sejumlah  ayat  dapat  dijadikan  bukti  dan  hujjah  akan  hal ini, seperti dalam Surat At-Tawbah ayat 71; An-Nahl ayat 97 dan Al-Hujurat ayat 13 yang secara umum berbicara mengenai persamaan lelaki dan perempuan secara kualitatif.  Namun  keberimbangan  secara  kuantitatif  tetap  lebih  sering  dikritik sebagai  sasaran  ketidakadilan  Islam,  seperti  mengenai  ayat  pembagian  harta warisan  dalam  surat  An-Nisa‟  11,  12  dan  176.  Juga  hal  yang  sama, ketidakseimbangan  secara  kuantitatif  ditampakkan  pada  persoalan  kesaksian seorang  lelaki  sama  dengan  dua  perempuan,  seperti  terdapat  dalam  surat  Al- Baqarah ayat 282.
Padahal, faktanya, ketidaksetaraan secara kuantitatif antara dua perempuan yang dianggap setara dengan satu laki-laki, sebagaimana dinyatakan pada ayata di atas,  lebih  berasal  dari  penafsiran  harfiah  dari  ayat  yang  disebut  sebagai  ayat hutang ( āyat al-dayn ) dalam Al-Quran (2: 282). Namun, dalam proses interpretasi, satu hal yang tidak boleh diabaikan ialah bahwa pemahaman suatu teks tidak bisa dilepaskan dengan konteks di sekitarnya ketika teks itu muncul, ketimbang makna teks  itu  sendiri.  Banyak  ahli  hukum  Islam  mengkategorikan  ayat  ini  sebagai  hal yang  “direkomendasikan”  atau  hanya  “instruksional  (irsyād)”  ketimbang kewajiban maupun ījāb. 1
Artikel ini berkepentingan mengkaji makna dari persamaan “seorang lelaki dan  dua  perempuan”  terkait  dengan  hal  kesaksian.  Bagaimanapun,  beragam penafsiran  telah  menarik  perhatian  segenap  penafsir  Al-Qur‟an  sekaitan  makna keadilan dan persamaan antara lelaki dan perempuan. Permasalahan utama di sini __________
1 Taha J. Al-‟Alwānī, “The Testimony of Women in Islamic Law”, The American Journal of Islamic Social Sciences , 1996, 13:2, hlm. 173
adalah, bagaimana ayat tersebut harus ditafsirkan: apakah secara harfiyah ataukah berupaya menggapai makna terdalam dengan cara menemukan maksud syariat di belakang makna keadilan dan persamaan terkait kesaksian seorang lelaki dan dua perempuan.  Selanjutnya,  artikel  ini  mengajukan Maqashid  Shariah sebagai perangkat  analisa  dalam  upaya  menggali  lebih  dalam,  untuk  menemukan  tujuan dan  maksud  syariat  yang  dirasa  lebih  tepat  dan  mashlahat  mengenai  persamaan kesaksian seorang lelaki dan dua perempuan.
Pada  bagian  berikut,  akan  dihadirkan  kajian  tarik-menarik  antara penafsiran Al-Qur‟an dan dominasi budaya terhadap makna ayat Al-Qur‟an surat Al-Baqarah: 282 tentang kesaksian seorang lelaki dan dua perempuan. Setelah itu, akan dicobauraikan kajian Maqashid Shariah sebagai upaya menggali lebih dalam dengan  menemukan  tujuan  dan  maksud  syariat  yang  menyebutkan  persamaan kesaksian  seorang  lelaki  dan  dua  perempuan.  Berikutnya,  akan  dikaji  pencarian makna kesaksian dalam tinjauan Maqashid  Shariah, serta ditutup  di  bagian akhir nanti dengan kesimpulan.

## B. PEMBAHASAN
1. Antara Penafsiran Al-Qur’an dan Dominasi Budaya
Kendati  sering  dianggap  sikap  yang  apologetik,  secara  umum  dapatlah diterima,  bahwa  ajaran  Islam  memiliki  pandangan  yang  komprehensif  dalam  hal mendefinisikan  keadilan  mengenai  posisi  laki-laki  dan  perempuan  dalam  suatu masyarakat.  Pandangan  seperti  ini,  bagaimanapun,  masih  terus  dilestarikan  dan dipertahankan dalam kerangka masyarakat Muslim sampai masa pemahaman dan interpretasi ketidaksetaraan ayat Al-Quran muncul ke permukaan dan selanjutnya menjadi “interpretasi arus utama” ( mainstream ) yang kemudian dianggap sebagai otoritas  yang  sah  untuk  memberikan  hak  makna  dalam  menafsirkan  dan menginterpretasikan Al-Quran. 2
Model  penafsiran  yang  terakhir  ini  pula  yang  terus  berusaha  untuk dibenarkan  dan  dikuatkan  dengan  mencari  beberapa  alasan  berupa  keterbatasan yang  dimiliki  perempuan  dalam  hal  kekurangan  intelektual,  kurang  dapat diandalkan,  kurang  dapat  dipercaya  dalam  situasi  tertentu  yang  dapat dikategorikan  sebagai  beberapa  prasangka  psikologis  dan  sosiologis  yang diwariskan  secara  turun-temurun  di  tengah  masyarakat.  Padahal,  faktanya, ketidaksetaraan  secara  kuantitatif  antara  dua  perempuan  yang  dianggap  setara dengan  satu  laki-laki,  sebagaimana  dinyatakan  pada  ayata  di  atas,  lebih  berasal dari penafsiran harfiah dari ayat  yang disebut sebagai ayat hutang ( āyat al-dayn ) dalam Al-Quran (2: 282).
Adapun petikan terjemahan ayat tersebut sebagai berikut:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,  meka  hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang berhutang  itu  mengimlakkan  (apa  yang  akan  ditulis  itu),  dan  hendaklah  ia
__________
2 Khaled  Abou  El  Fadl, Speaking in God’s Name  – Islamic  Law, Authority and Women , (UK: Oneworld Oxford), 2003, hlm. 98-140
bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun daripada hutangnya. Jika  yang berhutang itu orang  yang lemah akalnya atau lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  maka hendaklah  walinya  mengimlakkan  dengan  jujur.  Dan  persaksikanlah  dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang  kamu  ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa  maka  yang  seorang mengingatkannya.”
Di antara alasan-alasan yang kerap digunakan sebagai justifikasi mengenai kesaksian  perempuan  sebagaimana  terdapat  dalam  ayat  tersebut,  dapat  dilihat pada  penekanan  makna  secara  eksplisit  untuk  mencari  kesaksian  dari  dua perempuan menggantikan kesaksian seorang lelaki, dengan mengatakan, “... jika dua  laki-laki  tidak  ada,  maka  seorang  lelaki  dan  dua  perempuan  dari  saksi-saki yang  kamu  ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa  maka  yang  seorang  lagi mengingatnya...”.
Terkait  hal  ini,  sejumlah  ulama  penafsir  Al-Quran  mencoba  memaknai maksud ayat tersebut. Fakhr al-Din al-Razi (w. 1210 M) misalkan, seorang teolog dan  penafsir  Al-Qur‟an  terkemuka  abad  ke  VI  H.,  menjelaskan  bahwa  sifat biologis perempuan yang berbeda membuatnya lebih cenderung untuk melupakan (sesuatu)  daripada  kaum  lelaki. 3 Senada  dengan  al-Razi,  seorang  pemikir Mu'tazilah yang juga terkenal sebagai penafsir Al-Quran, Zamakhsyari (wafat 538 H),  lebih  kurang  juga  menulis  alasan  yang  sama  tentang  kemungkinan  untuk melupakan  sebagai  kekurangan  pada  perempuan,  sehingga  pada  konteks  ini, membutuhkan  dua  perempuan  jika  satu  (perempuan)  berbuat  salah,  maka  yang lain akan mengingat. 4
Hal  yang  sama  dapat  pula  dijumpai  pada  karya-karya  penafsir  Al-Quran modern,  seperti  Sayyid  Quthb  (wafat  1966  M)  melalui  karya  besarnya, Fī Zīilāl Qur'ān ,  yang  berpendapat  bahwa  persyaratan  kehadiran  dua  perempuan  seperti dalam ayat, lebih disebabkan oleh faktor psikologi perempuan, khususnya insting keibuannya, yang mencegahnya dari memiliki objektivitas yang diperlukan untuk menjadi seorang saksi. 5
Namun penafsiran berbeda tentang ayat ini sempat muncul ke permukaan ketika  seorang  reformis  Muslim  terkenal  dari  Mesir,  Muhammad  'Abduh  (wafat 1905  M)  dengan  muridnya,  Muhammad  Rasyid  Ridha  (wafat  1935  M)  menolak pemahaman dan penafsiran tuntutan dua saksi perempuan berdasarkan perbedaan sifat pada kaum lelaki dan perempuan. Melalui karya besarnya, Tafsir al-Manar , ia berpendapat: bahwa sebenarnya baik kaum lelaki maupun perempuan memiliki kapasitas  yang  sama  untuk  mengingat  dan  melupakan.  Dengan  demikian, perbedaan  peran  ekonomi  laki-laki  dan  perempuan  dalam  masyarakat  membuat masing-masing  rentan  untuk  melupakan  hal-hal  yang  bukan  bagian  dari pengalaman mereka sehari-hari (laki-laki atau perempuan). 6
__________
3 Fakhr al-Dīn Al-Rāzi, Mafātiḥul Ghayb , (Beirut: Dār al-Fikr), 1981, 7/122-123
4 Zamakhsyarī, Tafsīr  al-Kashshāf  ‘an  Haqā’iq  Tanzīl  wa  ‘Uyūn  al-Aqāwīl  fi  Wujūh  al- Ta’wīl , (Beirut: Dār el-Ma‟rifah), 2009, hlm. 156
5 Sayyid Quthb, Fī Dhilāl al-Qur’ān , (Cairo: Dār el-Shurūq), 2003, hlm. 335-336
6 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsīr al-Manār , (Cairo: Dār al-Manār), 1367 H, 3/122-123
Sejalan  dengan  pandangan  Abduh,  hal  yang  sama  pentingnya  untuk disebutkan  pula  di  sini,  pendapat  yang  dituliskan  oleh  seorang  reformis  Muslim kontemporer terkenal asal Tunisia, Muhammad Al-Thahir Ibn 'Ashūr (wafat 1973 M)  yang  secara  luas  dikenal  sebagai  Ulama  Maqāshid  lewat  karya monumentalnya, Maqashid  al-Shari’ah .  Ibn  'Ashūr  mencoba  menganalisis  ayat dengan  menggunakan  metodologi  dalam  ushūl  fiqh  (prinsip-prinsip  penalaran hukum Islam) untuk menemukan dasar dari konteks keadaan ayat tersebut ( 'illah ).
Dalam  hal  ini,  beliau  mengemukakan  bahwa  tujuan  syariah  pada  masalah  dua saksi  perempuan  adalah  untuk  kesederhanaan  dan  kemudahan  ( tawsi'ah )  umat manusia  dalam  transaksi  keuangan  dengan  melibatkan  perempuan  di  dalamnya, tidak sama seperti tradisi Arab pra-Islam. 7
Bila  halnya  yang  dikemukakan  di  atas  adalah  rangkuman  dari  penafsiran Al-Qur‟an  yang  pernah  ditulis,  baik  dari zaman  klasik  maupun  modern,  terdapat pula  pandangan  berbeda  yang  muncul  belakangan  yang  menganggap  interpretasi yang  tidak  berimbang  mengenai  kesaksian  lelaki  dan  perempuan  ini,  lebih dikarenakan  warisan  budaya  patriarkhi  yang  diwarisi  secara  turun-temurun  dan diterima  secara  final  tanpa reserve . 8 Di  antara  pandangan  berbeda  yang ditimbulkan  oleh  beberapa  sarjana  Muslim  modern  kontemporer  tentang interpretasi  ayat  tersebut,  seperti  diajukan  seorang  feminis  Muslim,  Amina Wadud,  yang  menyebutkan  bahwa  kondisi  ketidaksetaraan  kaum  lelaki  dan perempuan tidak dapat dipisahkan dari metode tafsir Qur'an ayat-demi-ayat secara tradisional ( tafsir bil ma'tsūr ) yang sepanjang masa didominasi oleh kaum lelaki, sehingga  pada  gilirannya  telah  meminggirkan  pengalaman  perempuan  dalam memahami maksud dan makna wahyu. 9
Begitu  pula  pandangan  lain  yang  mengajukan  bahwa  interpretasi ketidaksetaraan  itu  layak  dikritik  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Fatima  Mernissi dengan  mengatakan  bahwa  kritik  terhadap  para  ulama  (didominasi  kaum  lelaki) tidak  begitu  banyak  sehingga  mereka  menemukan  misognisme  mereka  sendiri seakan  dikonfirmasi  oleh  wahyu  Allah,  tetapi  mereka  gagal  dalam  menciptakan "prinsip,  hukum  atau  aksioma  yang  tepat  untuk  membedakan  struktur  dari keadaan". 10
2. Maqashid Shariah: Pengertian dan Perkembangan
Seperti  disinggung  di  bagian  pendahuluan,  artikel  ini  mengajukan Maqashid Shariah sebagai perangkat analisa dalam upaya menggali lebih dalam, untuk  menemukan  tujuan  dan  maksud  syariat  yang  dirasa  lebih  tepat  dan mashlahat  mengenai  persamaan  kesaksian  seorang  lelaki  dan  dua  perempuan. Maqashid  Shariah adalah  memahami  serta  menangkap  maksud,  tujuan  serta rahasia dibalik pemberlakuan hukum syariat kepada manusia. Seperti dimaklumi,
__________
7 Ibn „Ashūr, Muhammad Al-Thahir, Tafsīr al-Taḥrīr wat Tanwīr . (Tunisia: Dār Tūnisiah lin Nasyr), 1984, 3/108
8 Hamdiah  A.  Latif,  “Kesaksian  Dua  Perempuan  dalam  Al-Qur‟an:  Studi  Komparatif Kitab Tafsir”, Al-Mu’ashirah , 15:2, Juli 2018, hlm. 122-131
9 Amina  Wadud-Muhsin, Quran  and  Woman ,  (Kuala  Lumpur:  Penerbit  Fajar  Bakti  Sdn. Bhd.), 1994, hlm. 1-2
10 Fatima  Mernissi, The  Veil  and  the  Male  Elite ,  (New  York:  Addison-Wesley),  1987, hlm. 127
bahwa  tujuan  hukum  syariat  adalah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan,  kebaikan, kemanfaatan  dan  hikmah;  bukan  kemudaratan,  keburukan,  kerusakan  apalagi kesia-siaan. 11
Tujuan hukum syariat ini selanjutnya dirumuskan oleh para ulama sarjana Muslim dengan pengklasifikasian pada tiga tingkatan: asasi ( dharuriyyat ), primer ( hajjiyyat )  dan  sekunder  ( tahsiniyyat ).  Penekanan dharuriyyat begitu  penting sebab ini sekaligus menentukan tegak atau tumbangnya kemaslahatan hidup dunia dan  akhirat,  di  mana  syariat  bertujuan  melindungi  agama,  jiwa,  akal,  keturunan dan  harta  serta  kehormatan.  Bentuk  perlindungan  syariat  atas  komponen- komponen  tersebut  melalui  dua  cara:  menciptakan  dan  merealisasikannya (produktif) serta mempertahankan dan menjaganya (preventif).
Maqashid  Shariah bukanlah  barang  baru,  sebab  ia  merupakan  warisan ulama  Islam  masa  silam  yang  dapat  dilacak  pada  masa  awal-awal  dalam  karya Imam  al-Haramyn  Al-Juwaini  (478  H)  dalam  kitabnya, al-Burhān ,  yang  secara eksplisit menegaskan bahwa hukum syariat berasaskan kepada kemaslahatan ( al- syarī’ah  mabniyyatun  ‘alā  al-istishlah ).  Dilanjutkan  kemudian  oleh  muridnya, Abu  Hamid  Al-Ghazali  (505  H.)  dalam  kitabnya  yang  terkenal, Syifāul  Ghalīl . Usaha  ini  kemudian  ditambahkan  oleh  „Izzuddin  bin  Abdussalam  yang  bergelar Sulthān ‘Ulamā (660 H.) dalam karyanya Qawā’id al-Ahkām fī Mashalih al-Anām serta  muridnya  Syihabuddin  Al-Qurafi  (684  H.)  dalam  bukunya ,  al-Furūq . Kehadiran  Imam  Al-Syathibi  (790  H.)  kemudian  mensistematikkan  dan menyempurnakan usaha para pendahulu tentang perumusan Maqashid Shariah ini dalam dua karyanya, al-Muwāfaqāt dan al-I’tishām . Sebagaimana masing-masing Ibnu  Taimiyah  (728  H.)  dalam Majmū’  Fatāwā beserta  muridnya, Ibnul  Qayyim Al-Jawziyyah (751  H.)  melalui  karyanya, I’lām  al-Muwaqqi’īn  ‘an  Rabb  al- ‘Alamīn memiliki  saham  yang  tidak  sedikit  dalam  menyempurnakan  dan mematangkan Maqashid Shariah ini. 12
Imam Al-Syathibi telah merumuskan pula patron yang mesti diperhatikan dalam  kajian Maqashid  Shariah berdasarkan  skala  prioritas  dengan mempertimbangkan  kemaslahatan-kemudaratan,  bahwa Maqashid  dharūriyyāt (asasiah)  haruslah  lebih  utama  dan  didahulukan  ketimbang Maqashid  hājjiyyāt (primer)  dan Maqashid  tahsīniyyāt (skunder). Maqashid  dharūriyyāt secara sederhana dapatlah dipahami bahwa segala hal  asasi  yang harus terpenuhi  dalam hidup  untuk  tercapai  kemaslahatan  dunia  dan  akhirat. Maqashid  dharūriyyāt ini mencakup lima hal mulai dari  melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sehingga lebih dikenal dengan sebutan al-dharuriyyat al-khams . Sedangkan Maqashid  hājjiyyāt lebih  menerangkan  kepada  kemaslahatan yang sejatinya juga harus terpenuhi, sebab jika hilang atau tiada, maka tidak serta- merta  melenyapkan  kehidupan,  hanya  saja  membuat  kehidupan  yang  dijalani menjadi  lebih  sulit  dan  payah.  Termasuk  dalam  kategori  Maqashid  Shariah  ini adalah  kebolehan  berbuka  puasa  bagi  orang  yang  sedang  mengandung  atau __________
11 Lihat  Husni  Mubarrak  A.  Latief, Belajar  Mudah  Fikih  Kontemporer  –  Catatan  Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam , Banda Aceh: LKKI Publisher, 2019, hlm. 52-55. Lihat pula  Husni  Mubarrak  A.  Latief,  “Revitalisasi  Maqasid  Syari'ah:  Hukum  Islam  Berbasis Teoantroposentris”, Jurisprudensi , Vol. 2, Edisi 1, Januari-Juni 2010
12 Ahmad Raisuniy, Nadhariyyatul  Maqashid Shariah  ‘inda al-Imam  al-Syathibi ,  Cairo: Dar el-Kalimah li Nasyr wa Tawzi‟, 2014, hlm. 32-39
menyusui, serta boleh menjamak dan mengqashar shalat, bagi orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir).
Akan  halnya Maqashid  tahsīniyyāt lebih  kepada  kebiasaan  atau  hal  yang dianggap  baik  oleh  tradisi  dan  adat  lokal  serta  memenuhi  kriteria muru’ah (kelayakan  sosial)  sehingga  tetap  terpelihara  dan  terjaga.  Sekaitan Maqashid tahsīniyyāt ini  biasanya  lebih  banyak  berkaitan  dengan  kearifan  lokal  di  suatu tempat atau kebiasaan baik yang diwariskan turun-temurun di masyarakat, dan ini sejalan dengan kaedah fikih ”adat kebiasaan atau tradisi bisa jadi (pertimbangan) hukum” ( al-’adat muhakkammah ). 13

## 3. Makna Ayat Kesaksian dalam Tinjauan Maqashid Shariah
Seperti  disebutkan  pada  bagian  sebelumnya,  bahwa  dari  pelbagai  kitab tafsir  (baik  kitab  tafsir  klasik  maupun  modern),  sebagian  besar  penafsiran  yang dibuat  terkait  pemahaman  ayat  Al-Quran  (2:  282)  didasarkan  dengan menempatkan  secara  harfiah  makna  kata  "tadhilla"  yang  dipahami  sebagai "berbuat  salah  dan  melupakan"  dan  satu  lagi,  ( fa  tudhakkira )  yang  berarti "mengingat".  Beranjak  dari  pendekatan  semantik  untuk  menemukan  makna  kata sebenarnya  dari  ayat  tersebut,  merupakan  upaya  serius  juga,  untuk  bisa menganalisis  ayat  tersebut  dengan  menggunakan  metode  penemuan  alasan  dan dasar  dari  konteks  ayat  secara  mendalam,  dengan  mencari  rasio-legis  ( 'illah ) seperti  yang  ditunjukkan  dalam  karya  tafsir  Ibnu  „Ashur.  Menurut  „Ashūr,  ini tidak  berarti  bahwa  kesaksian  perempuan  tidak  diterima,  sebab  tujuan  syariah dalam masalah dua saksi perempuan adalah untuk kesederhanaan dan kemudahan ( tawsi'ah )  umat  manusia  dalam  transaksi  keuangan  apa  pun  dengan  melibatkan perempuan di dalamnya, tidak seperti tradisi Arab pra-Islam.
Dengan  demikian,  kebutuhan  untuk  memaknakan  kembali  ayat  tentang kesaksian  perempuan  ini  (2:  282)  terang  dirasa  perlu:  apakah  hanya  secara harfiyah  (literal)  ataukah  berupaya  menggapai  makna  terdalam  dengan  cara menemukan  maksud  syariat  di  belakang  makna  keadilan  dan  persamaan  terkait kesaksian seorang lelaki dan dua perempuan, sehingga nantinya masalah ini dapat dipahami secara kontekstual dalam skala yang lebih luas, untuk menemukan pesan inti  di  balik  ayat  tersebut  dan  akhirnya  sampai  pada  semangat  keadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Islam.
Dengan  kata  lain,  hukum  Islam  pada  mulanya  diturunkan  dalam  bentuk wahyu, tetapi ketika ia dicobaterapkan dalam masyarakat, ia tidak lagi ditafsirkan semata-mata  dengan  mengacu  pada  wahyu,  melainkan  harus  digabung  dengan kondisi  di  sekitar  masyarakat  tempat  ia  diimplementasikan.  Cara  ini  dikenal sebagai  proses  gabungan  untuk  mendapatkan  interpretasi  yang  lebih  kontekstual dengan  menafsirkan  wahyu  ( fahm  nushūsh )  dan  menafsirkan  realitas  ( fiqh  al- wāqi' )  agar  perintah  wahyu  tersebut  dapat  diterjemahkan  dan  dibumikan  dalam tataran realitas.
Seperti  disebutkan  dalam  banyak  tafsir  ayat  Al-Quran  tentang  kesaksian perempuan  di  atas,  sebagian  besar  penafsir  berpendapat  ketidaksetaraan  kaum lelaki  dan  perempuan  berdasarkan  terletak  pada  kemampuan  dan  kecenderungan
__________
13 Al-Syathibi,  Abu  Ishaq, al-Muwafaqat  fi  Ushl  al-Syari’ah ,  Cairo:  al-Maktabah  al- Tijariyyah al-Kubra, t.t.
untuk  mudah  melupakan  pada  diri  perempuan  dengan  menempatkan  secara harfiah  arti  kata  "tadhilla"  dalam  ayat  yang  dipahami  sebagai  "untuk  berbuat salah"  dan  “untuk  melupakan”,  dan  satu  lagi,  (“fa  tudhakkira”)  yang  berarti “mengingat”.  Penafsiran  semacam  ini  tampaknya  bertentangan  dengan  pesan utama  dalam  Islam  tentang  kesetaraan  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan yang pada akhirnya menunjukkan ketegangan antara Islam yang secara doktrin di satu  sisi  memuat  pesan  egaliter,  dengan  apa  yang  berlaku  secara  praktis  di kalangan masyarakat Muslim, begitu pula pada sisi historis. 14
Singkatnya,  untuk  menafsirkan  ayat  Al-Quran  tentang  kesaksian perempuan  tampaknya  perlu  dikontekstualisasikan  untuk  menemukan  semangat Islam  yang  lebih  rasional  dan  masuk  akal  tentang  keadilan  kesetaraan  gender, khususnya yang berkaitan dengan kesaksian perempuan ini. Bagaimana membaca Al-Qur‟an  dalam  konteks  kekinian  agar  lebih  sesuai,  dapat  diterima,  masuk  akal dan dapat diterapkan pada zaman sekarang adalah tantangan nyata yang dihadapi oleh umat Islam di era modern. Ada banyak masalah yang disebutkan dalam Al- Qur‟an  yang  berkaitan  dengan  masalah  agama  yang  muncul  ke  permukaan  pada saat  ini tampaknya perlu ditafsirkan kembali,  terkhusus pada masalah kesetaraan gender.
Permasalahan  muncul  misalnya,  tentang  bagaimana  menafsirkan  makna kesetaraan  dan  keadilan  pada  ayat  Al-Quran  tentang  dua  perempuan  yang  setara dengan  satu  lelaki  dalam  hal  kesaksian.  Tuntutan  kesetaraan  di  sini  tidak  berarti dengan  melakukan  perubahan  paradigma  dengan  menyamakan  secara  langsung satu  perempuan  sama  dengan  satu  laki-laki.  Masalahnya  tidaklah  semudah  itu. Untuk membuat perubahan yang berharga pada interpretasi Al-Quran tidak hanya mengubah makna, tetapi juga terkait erat dengan bagaimana paradigma dibangun, prinsip-prinsip  apa  yang  berhubungan  dengan  interpretasi  Al-Quran  yang digunakan,  serta  bagaimana  penalaran  hukum  dipertahankan  untuk  menjelaskan paradigma yang telah berubah tersebut?
Cara  atau  metode  yang  dapat  diusulkan  dalam  mencari  interpretasi  baru tentang  masalah  ini  adalah  dengan  meningkatkan  disiplin maqāshid syariah (memahami  tujuan  syariah)  sebagai  studi  paling  berharga  dalam  studi  hukum syariah  Islam  saat  ini  untuk  mencari  kebijaksanaan  dan  hikmah,  objek,  tujuan, mashlahat dan kebaikan bagi umat manusia dari setiap penetapan hukum syariah Allah, baik yang tertuang dalam Al-Quran ataupun hadits.
Dalam hal penerapan studi fiqh maqāshid tersebut terhadap ayat Al-Quran tentang kesaksian perempuan (2: 282), apa  arti sebenarnya dari syahādah (untuk bersaksi) dalam bahasa Arab? Apakah persyaratan dua perempuan dan satu lelaki dalam  semua  hal  terkait  dengan  hal  peradilan  atau  hanya  dalam  transaksi keuangan sebagaimana konteks ayat? Bagaimana memahami tujuan syariah yang diwakili dalam keadilan dan kebaikan dalam ayat ini? Apakah keadilan diperlukan jumlah saksi  yang sama  atau hanya dalam kualitas saksi? Pertanyaan lain  adalah bagaimana menemukan makna dan alasan yang mendalam menjadi lebih penting
__________
14 Mohammad  Fadel,  “Two  Women,  One  Man:  Knowledge,  Power,  and  Gender  in Medieval Sunni Legal Thought”, International  Journal  of  Middle  East  Studies .  29:2,  1997,  hlm. 199
untuk  menemukan  makna  akurat  dari  tujuan  syariah  ( Maqashid  Shariah ) dari penetapan hukum dari ayat tersebut.
Melalui  studi maqashid  syariah dapatlah  ditetapkan  bahwa  untuk mendapatkan  tujuan  inti  dan  kebijaksanaan  dari  setiap  peraturan  Allah  dengan cara membedakan apa yang seharusnya menjadi maksud makna harfiah ( maqāṣid khiṭāb )  dari  apa  yang  bisa  menjadi  rahasia  dan  tujuan  dari  hukum  Allah  itu? Untuk  diferensiasi  seperti  hal  itu,  banyak  contoh  Al-Qur'an  yang  memiliki  kata- kata yang sama dalam berbagai ayat, tetapi memiliki arti dan tujuan yang berbeda.
Untuk  menyebutkan  beberapa,  bagaimana  membedakan  makna  kata ḥurrimat (dilarang  atau  diharamkan)  seperti  yang  disebutkan  dalam  Al-Qur'an  (An-Nisa  ': 23  dan  Al-Ma'idah:  3).  Sekalipun  kedua  ayat  itu  menggunakan  kata hurrimat , namun secara pemaknaannya terang memiliki arti dan maksud berbeda.

## C. KESIMPULAN
Perdebatan  tentang  penafsiran  ayat  kesaksian  seorang  lelaki  dan  dua perempuan  sebagaimana  terdapat  dalam  Al-Quran  (2:  282)  tampaknya  kerap dipahami  secara  harfiah,  khususnya  ketika  dipahami  pernyataan  secara  eksplisit, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk membawa dua saksi lelaki, atau dengan  tidak  adanya  dua  lelaki,  maka  seorang  lelaki  dan  dua  perempuan,  untuk menyaksikan  jenis  kontrak  tertentu,  karena  ayat  tersebut  berbicara  tentang transaksi keuangan.
Dua  kata  yang  muncul  dalam  ayat  Al-Qur'an  tersebut  sepertinya  secara luas membahas kondisi perempuan, yang secara harfiah dalam bahasa Arab berarti dan  dipahami  sebagai  "melupakan"  ( tadhilla )  dan  "mengingat"  ( fa  tudhakkira ). Mayoritas  penafsir  Al-Qur‟an  berpendapat,  ketidaksetaraan  kaum  lelaki  dan perempuan berdasarkan kemampuan dan kecenderungan untuk mudah melupakan di  kalangan  perempuan  serta  dianggap  kurang  rasional.  Interpretasi  semacam  ini dirasa  tidak  sejalan  dengan  pesan  utama  dalam  Islam  tentang  kesetaraan  gender antara kaum lelaki dan perempuan. Banyak ayat yang disebutkan dalam Al-Quran dan beberapa hadits Nabi yang secara eksplisit menyatakan kesamaan kesempatan dan  kapasitas  yang  sama  serta  hubungan  timbal  balik  antara  kaum  lelaki  dan perempuan sebagai khalifah Allah di muka bumi.
Untuk  itu,  terang  diperlukan  upaya  interpretasi  baru  dengan  tetap mengedepankan  metodologi  dan  kaedah  penafsiran  Al-Qur‟an  serta  mengajukan model  paradigma  baru  (salah  satunya  adalah  metode  Maqashid  Shariah  ini)  agar dapat  menangkap  pesan  dan  makna  keadilan  serta  persamaan  tentang  kesaksian seorang lelaki dan dua perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Latif,  Hamdiah,  “Kesaksian  Dua  Perempuan  dalam  Al-Qur‟an:  Studi Komparatif Kitab Tafsir”, Al-Mu’ashirah , 15:2, Juli 2018
Abou  El  Fadl,  Khaled, Speaking  in  God’s  Name  –  Islamic  Law,  Authority  and Women , (UK: Oneworld Oxford), 2003
Al-‟Alwānī, Taha J., “The Testimony of Women in Islamic Law”, The American Journal of Islamic Social Sciences , 1996
Al-Rāzi, Fakhr al-Dīn, Mafātihul Ghayb , (Beirut: Dār al-Fikr), 1981
Al-Syathibi, Abu Ishaq, al-Muwafaqat fi Ushl al-Syari’ah , Cairo: al-Maktabah al- Tijariyyah al-Kubra, t.t.
Fadel, Mohammad, “Two Women, One Man: Knowledge, Power, and Gender in Medieval  Sunni  Legal  Thought”, International  Journal  of  Middle  East Studies . 29:2, 1997
Fatima  Mernissi, The  Veil  and  the  Male  Elite ,  (New  York:  Addison-Wesley), 1987
Ibn  „Ashūr,  Muhammad  Al-Thahir, Tafsīr  al-Taḥrīr  wat  Tanwīr .  (Tunisia:  Dār Tūnisiah lin Nasyr), 1984
Mubarrak  A.  Latief,  Husni, Belajar  Mudah  Fikih  Kontemporer  –  Catatan  Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam , Banda Aceh: LKKI Publisher, 2019
Mubarrak  A.  Latief,  Husni,  “Revitalisasi  Maqasid  Syari'ah:  Hukum  Islam Berbasis  Teoantroposentris”, Jurisprudensi ,  Vol.  2,  Edisi  1,  Januari-Juni 2010
Quthb, Sayyid, Fī Dhilāl al-Qur’ān , (Cairo: Dār el-Shurūq), 2003
Raisuniy,  Ahmad, Nadhariyyatul  Maqashid  Shariah  ‘inda  al-Imam  al-Syathibi , Cairo: Dar el-Kalimah li Nasyr wa Tawzi‟, 2014
Rasyid Ridha, Muhammad, Tafsīr al-Manār , (Cairo: Dār al-Manār), 1367 H.
Wadud-Muhsin, Amina, Quran and Woman , (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.), 1994
Zamakhsyarī, Tafsīr  al-Kashshāf  ‘an  Haqā’iq  Tanzīl  wa  ‘Uyūn  al-Aqāwīl  fi Wujūh al-Ta’wīl , (Beirut: Dār el-Ma‟rifah), 2009