Journal of Natural Resources and Environmental Management 10 (3): 446-460. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.3.446-460
E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Strategi  pengelolaan  perikanan  pelagis  kecil  dengan  pendekatan  ekosistem  di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur
Small-pelagic  fisheries management  strategic  using  ecosystem  approach  at  Belu  Regency,  East Nusa Tenggara
Beatrix Maureen Rehatta ac , Mohammad Mukhlis Kamal b , Mennofaria Boer b , Achmad Fahrudin b , Zairion b
a Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Sekolah Pasca Sarjana, IPB Bogor, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia [+62 0380-881677]
b Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
c Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Kristen Artha Wacana, Kupang, Indonesia
Article Info: Received: 04 - 03 - 2020 Accepted: 02 - 07 - 2020

## Keywords:
Belu, EAFM, small-pelagic fisheries management

## Corresponding Author:
Beatrix Maureen Rehatta Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Kristen Artha Wacana; Tel. +62-0380-881677 Email: Beatrixrehatta@gmail.com
Abstract.  Study  on  small-pelagic  fisheries  in  the  border  regions  between Indonesia-Timor Leste has taken place in Belu District, East Nusa Tenggara. It was aimed to assess the status of small pelagic management and formulate the  strategic  and  tactical  steps  for  implementing  sustainable  fisheries management. The study site took place at four villages at the sub-district of Tasifeto  Timur  and  Kakuluk  Mesak.  Data  were  collected  through  interview techniques, observation, and measurement of 30 indicators from six domains of EAFM, ecosystem approach to fisheries management, of which assessment of each indicator within each domain was conducted and presented into the flag  model.  Based  on  that  results,  tactical  decisions  and  strategic  planning were formulated. The results showed that small-pelagic fisheries management in  Belu  classified  as  fairly  medium  category.  Domain  fish  resources  and fishing  technology  classified  as  a  good  category  and  domain  habitat  and ecosystem,  social,  economic,  and  institution  are  classified  as  a  medium category.  To  improve  small-pelagic  fisheries  management  in  Belu  District, several indicators are recommended for improvement in form of tactical and strategic management decisions.
How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Rehatta  BM,  Kamal  MM,  Boer  M,  Fahrudin  A,  Zairion.  2020.  Strategi  pengelolaan  perikanan  pelagis  kecil  dengan  pendekatan ekosistem di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. JPSL 10 (3): 446-460. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.3.446-460.

## PENDAHULUAN
Ikan pelagis kecil merupakan kelompok ikan yang sangat beragam, terutama terdiri dari kelompok ikan planktivores yang memiliki habitat pada lapisan permukaan kolom air di atas landas kontinen pada kedalaman yang  tidak  lebih  dari  200  meter  dan  memiliki  berat  maksimal  kurang  dari  500  gram  (Dalzell,  1993).  Lebih lanjut Doray et al. (2018) menyatakan bahwa ikan pelagis kecil aktif bergerak dan kelimpahan populasinya berfluktuatif dan berubah sangat cepat (Merta et al., 1998; Chambers dan Trippel, 2012), selain itu mempunyai laju pertumbuhan cepat dan mortalitas alami tinggi (Sadhotomo dan Atmaja, 2012) sehingga pengelolaannya menjadi sangat sulit (Bakun, 1996).
Sumber daya ikan pelagis kecil memegang peranan penting bagi kehidupan nelayan dan masyarakat di Kabupaten Belu.  Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi sumber daya ikan pelagis kecil terhadap total produksi ikan laut kabupaten Belu sekitar 60% (DKP Belu, 2018). Lebih lanjut data statistik perikanan tangkap Provinsi NTT  tahun  2018  menunjukkan  bahwa  terdapat  13  jenis  ikan  pelagis  kecil  yang  memberikan  kontribusi terhadap total produksi ikan laut di Kabupaten Belu. Terdapat empat jenis ikan pelagis kecil yang dominan tertangkap dalam beberapa tahun terakhir dan memberikan kontribusi sekitar 50% terhadap produksi perikanan pelagis kecil, yaitu: jenis layang ( Decapterus sp.), selar ( Selaroides sp.), tembang ( Sardinella sp.), dan terbang ( Hirundichthys sp.). Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini keempat jenis ikan tersebut dianggap dapat  mewakili  kondisi  sumber  daya  ikan  pelagis  kecil  di  Kabupaten  Belu  dan  dikaji  untuk  penerapan pengelolaan EAFM.
Konsep  EAFM  ( ecosystem  approach  to  fisheries  management )  yang  diperkenalkan  FAO  tahun  2003 merupakan  pendekatan  pengelolaan  perikanan  melalui  penyeimbangan  antara  keberlanjutan  ekologis, keuntungan ekonomi dan sosial melalui tata kelola yang baik. Aplikasi EAFM telah dilakukan, misalnya pada pengelolaan perikanan kerang di Uruguay (Gianelli et al ., 2015), model penilaian perikanan berbasis ekosistem untuk perikanan di Korea (Zhang et al ., 2009), serta pengelolaan perikanan skala kecil di Filipina (Pomeroy et al ., 2010). Konsep EAFM ini oleh Adrianto et al. (2014) telah diterjemahkan dan diadaptasikan untuk kondisi Indonesia, dan sudah diujicobakan pada tingkatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP), propinsi, maupun kabupaten/kota. Implementasi EAFM di Kabupaten Belu saat ini adalah bagian implementasi keanggotaan The Indonesian Seas Large Marine Ecosystem (ISLME) yang fokus kepada “ Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management of the Indonesia Seas ” di perairan WPPRI dan Timor Leste (FAO, 2016).
Kabupaten Belu adalah wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, di mana kedua negara  berbagi  wilayah  perairan  Selat  Ombai  (Abidin et  al. ,  2003).  Sumber  daya  perikanan  Selat  Ombai dimanfaatkan  secara  bersama  oleh  nelayan  kedua  negara,  sehingga  secara  pengelolaan  termasuk  perikanan lintas  batas  ( transboundary  fishery ).  Aktivitas  perikanan  termasuk  ke  dalam  skala  kecil,  yakni  sekitar  95% armada tangkapnya terdiri atas perahu tanpa motor dan perahu motor tempel dan lebih dari 95% alat tangkap pasif  untuk  perairan  dangkal  (DKP  Belu,  2018)  dan  hasil  tangkapan  berupa  ikan  pelagis  kecil  umumnya dipasarkan secara  lokal. Kondisi pengelolaan perikanan tangkap di Kabupaten Belu saat ini belum optimal. Isu utama di wilayah perbatasan adalah potensi konflik daerah penangkapan ikan antara nelayan Indonesia dan Timor Leste dan juga rawan akan kegiatan illegal fishing . Pemanfaatan potensi perikanan belum optimal dalam hal  kontribusi  yang  rendah  dari  sub-sektor  perikanan  terhadap  pendapatan  dan  kesejahteraan  nelayan  serta PAD.  Untuk  mencapai  pengelolaan  yang  lebih  baik  diperlukan  berbagai  upaya  perbaikan  melalui  interaksi, komunikasi,  dan  koordinasi  antar  pemangku  kepentingan  ( stakeholders ).  Sehubungan  dengan  itu,  maka penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  performa  pengelolaan  perikanan  pelagis  kecil  di  wilayah  ini dengan pendekatan EAFM, selanjutnya merumuskan keputusan taktis untuk strategi pengelolaan perikanan di masa mendatang.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  dua  kecamatan  di  Kabupaten  Belu  Nusa  Tenggara  Timur,  yaitu  Kecamatan Tasifeto  Timur  (Desa  Silawan)  dan  Kecamatan  Kakuluk  Mesak  (Desa  Jenilu,  Desa  Dualaus  dan  Desa Kenebibi).  Lokasi  penelitian  merupakan  wilayah  perbatasan  Indonesia  dan  Timor  Leste  yang  memiliki aktivitas perikanan tangkap yang tinggi terutama menyangkut jumlah nelayan dan armada penangkapan ikan (Gambar 1). Pengumpulan data dilakukan antara bulan Mei 2018 sampai dengan April 2019.

## Gambar 1 Peta lokasi penelitian di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  survei  dan  observasi  lapangan.  Metode  Survei  meliputi wawancara, pengambilan contoh dan pengukuran hasil tangkapan. Wawancara dilakukan terhadap responden nelayan  untuk  mendapatkan  informasi  dan  persepsi  nelayan.  Responden  dipilih  secara  acak  dari  nelayan pelagis  kecil  yang  beroperasi  di  perairan  lokasi  studi.  Pengambilan  contoh  dan  pengukuran  ikan  hasil tangkapan dilakukan setiap bulan selama periode Mei 2018-April 2019, pada masing-masing jenis armada dan alat penangkapan ikan. Jenis ikan pelagis kecil yang diambil contoh meliputi ikan layang ( Decapterus sp.), selar  ( Selaroides sp.),  tembang  ( Sardinella sp.),  dan  terbang  ( Hirundichthys sp.)  (Tabel  1).  Data  yang dikumpulkan  meliputi  30  indikator  dari  6  domain  EAFM,  yaitu  sumber  daya  ikan,  habitat,  teknologi penangkapan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan dan tatakelola (KKP, 2013; Adrianto et al ., 2014).
Tabel 1 Kebutuhan data dan metode pengumpulan data menurut domain EAFM Domain Kebutuhan Data Metode Sumber daya ikan Data primer: Jenis ikan, jumlah hasil tangkapan (kg), panjang total  ikan  (mm),  berat  ikan  (gram),  tren  hasil tangkapan, tren ukuran ikan, daerah penangkapan ikan, spesies ETP
Data skunder :
Total  hasil  tangkapan  ikan  (ton),  jumlah  trip penangkapan (trip), jumlah alat tangkap (unit)
- Survei: pengambilan dan pengukuran ikan contoh, wawancara nelayan - Observasi insidentil kegiatan perikanan Observasi  laporan  statistik  perikanan tangkap Kabupaten Belu Habitat dan ekosistem Data primer : Habitat  penyu,  kondisi  eksisting  eksosistem pesisir, dampak dan adaptasi perubahan iklim Data sekunder:
Kualitas  perairan,  TSS,  konsentrasi  klorofil-a, tutupan  dan  jumlah  jenis  lamun,  tutupan  dan kerapatan  mangrove,  tutupan  karang,  habitat setasea - Survei: wawancara nelayan
- Observasi: pengamatan lapangan Observasi laporan penelitian dan kajian lainnya yang terkait
Teknologi penangkapan ikan Data primer :
Jenis dan lokasi penangkapan ikan yang bersifat destruktif,  jenis  modifikasi  alat  penangkapan ikan, dokumen kapal, jenis kapal, jenis pelatihan Data sekunder :
Jumlah  dan  jenis  alat  tangkap  selektif,  jumlah
trip , jumlah armada, jumlah alat tangkap - Survei: wawancara nelayan
- Observasi: pengamatan lapangan Observasi  laporan  statistik  perikanan tangkap Kabupaten Belu. Sosial Data primer : Partisipasi  dalam  pengelolaan  perikanan,  jenis konflik, jenis pengetahuan lokal Data sekunder : Jenis dan jumlah konflik nelayan Survei:  wawancara  nelayan,  tokoh masyarakat/adat, petugas pos PSDKP Observasi laporan kegiatan pos PSDKP Ekonomi Data primer : Pendapatan RTP, jumlah aset, jumlah tabungan Data sekunder : UMR, suku bunga bank Survei: wawancara nelayan Observasi  Buku  Kab.  Belu  Dalam Angka Kelembagaan Data primer :
Mekanisme  pengambilan  keputusan,  sinergitas kebijakan,  jenis  kegiatan  peningkatan  kapasitas pemangku kepentingan Data sekunder :
Jumlah  kasus  pelanggaran,  aturan  main  formal, dokumen perencanaan pengelolaan perikanan
Survei:  wawancara  nelayan,  pengelola (DKP  Belu,  DKP  NTT,  Pos  PSDKP Atapupu) Observasi laporan dan dokumen terkait

## Metode Analisis Data
Untuk  setiap  domain,  masing-masing  indikator  diukur  dan  dibandingkan  dengan  kriteria  dan  bobot penilaiannya,  yang  mana  berdasarkan  hasil  pengamatan  dari  setiap  atribut  kemudian  membandingkannya dengan reference  point ,  sehingga  nilai  minimum,  sedang  dan  maksimum  dapat  ditentukan  (Adrianto et  al ., 2014;  KKP,  2013).  Pengukuran  secara  langsung  pada  indikator  diperlukan  dalam  implementasi  EAFM (Jennings, 2005). Hasil penilaian indikator pada setiap domain dianalisis secara komposit sederhana berbasis modus  dengan  skala  ordinal  1 - 3 (KKP,  2013).  Melalui  pendekatan multi-criteria  analysis (MCA),  hasil penilaian setiap domain disajikan dalam bentuk flag model /model bendera. Langkah untuk menyajikan model bendera (Tabel 2) secara rinci dapat merujuk kepada Adrianto et al . (2014). Penilaian komposit pada masing- masing domain ke-j (C at-i ) dilakukan dengan formula:
C at-I = Nilai total EAFM dari satu atribut dalam domain ke-i S a-I = Skor atribut ke-i W i = Bobot atribut ke-i D i = Densitas atribut ke-i
Selanjutnya, berdasarkan performa semua domain EAFM eksisting, dilakukan rencana perbaikan sebagai keputusan taktis ( tactical decision ) (Gavaris, 2009), disajikan dalam table continum (Tabel 3). Pada Tabel 3, diisikan hasil penilaian saat ini menurut skala ordinal dan warnanya, dan perbaikan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang ada.  Hasil pada Tabel 2, kemudian diplotkan dalam kuadran
C at - i = S a-i × wi× D i
kobe-plot  yang  menggambarkan  dimensi  pengelolaan  perikanan  pelagis  kecil  dalam  rentang  waktu  tertentu dan capaiannya di Kabupaten Belu pada Tabel 3.
Tabel 2 Visualisasi flag model untuk domain dan indikator EAFM Batasan Skor Indikator Diskripsi Warna Batas Bawah Batas Atas 1 1.5 Rendah/Buruk 1.51 2.5 Sedang 2.51 3 Tinggi/Baik Tabel 3 Aplikasi table continum dalam perencanaan keputusan taktis EAFM untuk perbaikan pengelolaan perikanan Domain dan Indikator Kondisi saat ini (tahun 0) Rencana Perbaikan Jangka Pendek (tahun ke-) Jangka Menengah (tahun ke-) Jangka Panjang (tahun ke-) 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Domain ni Indikator ke -i Indikator ke -+1
Perumusan  keputusan  taktis  dalam  pengelolaan  perikanan  pelagis  kecil  dengan  pendekatan  ekosistem dilakukan dengan pendekatan analisis keputusan strategi dan taktis (Gavaris, 2009). Langkah-langkah dalam merumuskan  keputusan  taktis  adalah  sebagai  berikut:  1)  Menentukan  tujuan  pengelolaan  perikanan  pelagis kecil  dengan  pendekatan  ekosistem  dengan  mengacu  kepada  atribut  dari  hasil  analisis  sebelumnya,  2) Menetapkan  titik  acuan  dari  setiap  atribut  dengan  mengacu  pada  hasil  analisis  sebelumnya,  3)  Menetapkan strategi yang akan dilakukan dengan mengacu kepada faktor pressure dan titik acuan, 4) Menentukan langkah- langkah taktis untuk mencapai strategi pengelolaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Pengelolaan Perikanan Berdasarkan Penilaian Setiap Domain EAFM

## Domain Sumber Daya Ikan
Hasil penilaian domain sumber daya ikan pelagis kecil berdasarkan 6  indikator kondisinya cukup baik (Tabel 4). Indikator proporsi ikan juwana, komposisi spesies dan ETP menunjukkan skor maksimal, sedangkan CPUE baku dan tren ukuran ikan menunjukkan skor sedang.
Tabel 4 Kondisi pengelolaan perikanan pelagis kecil berdasarkan nilai komposit domain sumberdaya ikan di
Kabupaten Belu, NTT Sumber Daya Ikan 1* 2* 3* 4* 5* 6* Total Hasil Menurun <3.5%/tahun Relatif tetap 4.2%  >95% Relatif tetap Tidak ada ETP Skor 2 2 3 3 2 3 2.3
Ket : * 1) CPUE baku, 2) Tren ukuran ikan, 3) Proporsi ikan juwana, 4) Komposisi spesies, 5) Range collapse , 6) spesies ETP (Sumber: olahan data primer 2019)
Selama  periode  2012-2018,  nilai  CPUE  turun  sebesar  14.1%  (3.52%  per  tahun),  yang  mana  tren penurunan  CPUE  setiap  tahun  untuk  ikan  layang,  selar,  tembang,  dan  terbang  secara  berturut-turut  adalah 13.0%,  10.3%,  13.4%,  dan  3.5%.  Hasil  ini  terkonfirmasi  dari  wawancara  terhadap  nelayan  yang menyampaikan bahwa selama kurun waktu 10 tahun terakhir penurunan hasil tangkapan per trip diperkirakan <25%. Secara aktual, jarang sekali terjadi pemanfaatan sumber daya perikanan pelagis kecil pada penangkapan maupun upaya yang optimal, padahal dengan pemanfaatan pada tingkat optimal inilah, perikanan tangkap akan lestari (Biasane et al ., 2012).
Ukuran  panjang  minimum  (L min ),  maksimum  (L max ),  dan  rata-rata  (L mean )  ikan  dalam  mm  yaitu:  ikan layang (122, 285, 177), selar (138, 250, 153), tembang (75, 175, 106), dan terbang (129, 269, 197). Keterangan responden diperoleh tren  ukuran ikan dimaksud selama sepuluh tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Maunder et al . (2006) menyatakan bahwa ketika ikan ditangkap dari sebuah populasi, setelah sekian waktu populasinya  baik  kelimpahan  maupun  ukurannya  akan  mengalami  penurunan.  Namun,  hasil  penelitian menunjukkan belum ada pengaruh nyata terhadap ukuran ikan. Untuk ukuran tangkap (L c ) umumnya >L m dan proporsi juvenil dan pra dewasa (<Lm) rata-rata sebesar 4.2% (Tabel 5). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran mata jaring alat tangkap jaring insang sudah selektif dalam menangkap ikan target terutama untuk ikan terbang. Adapun  ikan  layang  dan  selar  ditangkap  dengan  lampara  ( mini  purse  seine )  di  daerah  rumpon,  juga menunjukkan proporsi tangkapan ikan usia pra reproduktif yang cukup tinggi. Menurut Prayitno et al . (2017) bahwa rumpon terbukti mampu meningkatkan produksi dan produktivitas hasil tangkapan, namun alat tangkap ini menyebabkan tertangkapnya ikan yang berukuran kecil dan belum dewasa. Komposisi hasil tangkapan ikan pelagis kecil didominasi oleh 4 jenis ikan target tersebut dan tidak mengalami perubahan selama 5 hingga 10 tahun terakhir. Hasil wawancara dan pengamatan menunjukkan >95% hasil tangkapan merupakan ikan target. Selain 4 jenis pelagis kecil, tertangkap juga anak ikan tuna, tetapi persentasenya sangat kecil. Range collapse sumber  daya  ikan  pelagis  kecil  terkait  spesies  target  dan  daerah  penangkapan  ikan  yang  berjarak  2  sampai dengan 4 mil dari fishing base tidak berubah selama kurun waktu 5 hingga 10 tahun terakhir.
Tabel 5 Ukuran panjang ikan pelagis kecil saat tertangkap dibandingkan terhadap ukuran minimum,
maksimum, dan ukuran saat matang gonad di perairan Kabupaten Belu Jenis ikan L max (mm) L min (mm) Lc (mm) L m (mm) <L m (%) Ikan layang 285 122 130.4 140.0 6.1 Ikan selar 250 112 119.1 124.4 2.2 Ikan tembang 175 75 82.7 90.3 8.4 Ikan terbang 269 140 157.4 132.9 0 Rata-rata 4.2 Keterangan: L max = L maksimum, L min = L minimum, L c = L rata-rata saat tertangkap, L m = L saat matang gonad
Perairan Selat Ombai merupakan koridor penting bagi migrasi setasea terutama paus, di mana terdapat 30 spesies  yang  terdiri  atas  18  paus  dan  12  lumba-lumba  melintasi  Perairan  Laut  Sawu,  Selat  Ombai  dan sekitarnya.  Kahn  (2007)  mengamati  pergerakan  paus  biru  dan  paus  sperma  dengan  menggunakan tagging satelit melaporkan bahwa kedua jenis paus tersebut melintasi perairan Selat Ombai. Hasil pengamatan terhadap hasil tangkapan dan hasil wawancara terhadap nelayan, meskipun spesies ETP sering dijumpai saat menangkap ikan  tetapi  jarang  tertangkap  oleh  alat  tangkap  nelayan.  Jenis  ETP  yang  pernah  tertangkap  adalah  lumba- lumba, namun selalu dilepaskan kembali. Para nelayan percaya bahwa lumba-lumba adalah hewan penolong di laut.

## Domain Habitat dan Ekosistem
Domain habitat terdiri atas enam indikator, yaitu kualitas perairan, status lamun, status mangrove, status terumbu  karang,  habitat  unik/khusus,  dan  perubahan  iklim  (Tabel  6).  Pada  indikator  kualitas  perairan, pemeriksaan  terhadap  limbah  tidak  sebatas  pada  baku  mutu  yang  dipersyaratkan,  namun  juga  harus menganalisis beban pencemaran pada setiap parameter kualitas limbah per satuan waktu (Cordova, 2011).
Konsentrasi klorofil-a bervariasi menurut musim menunjukkan bahwa konsentrasi tertinggi terjadi pada saat musim timur (Agustus-September) yaitu berkisar 0.2-6.0 µg/m -3 . Saat musim pancaroba (November dan April)  konsentrasi  klorofil-a  di  perairan  Selat  Ombai  dan  sekitarnya  relatif  tinggi  dibandingkan  dengan perairan di sekitarnya (Susanto et al., 2006; Moore and Marra, 2002).
Habitat  lamun  di  perairan  Kabupaten  Belu  tersebar  pada  beberapa  lokasi  sepanjang  pesisir  kecamatan Kakuluk Mesak, dengan 8 jenis yang tergolong dalam 6 genus vegetasi lamun. Nilai indeks keanekaragaman ekosistem  lamun  berkisar  antara  0.4239  hingga  0.6840  dengan  rata-rata  0.58.  Brower et  al. (1990), menyatakan  bahwa  suatu  komunitas  dikatakan  memiliki  keanekaragaman  jenis  tinggi,  jika  proporsi  antara jenis secara keseluruhan sama banyak. Rata-rata persentase penutupan lamun 62.0%, nilai kepadatan lamun berkisar  antara  60.8  hingga  272.6  ind.m -2 dengan  rata-rata  1796  ind.  m -2 (Merryanto et  al. ,  2016).  Adapun mangrove  tersebar  di  wilayah  perbatasan  sepanjang  pesisir  Kabupaten  Belu,  terutama  di  Teluk  Gurita  dan Afui.  Jenis  vegatasi  mangrove  ada  17  spesies  yang  tergolong  kedalam  10  genus  dan  8  famili.  Kerapatan vegetasi  mangrove  berkisar  139  hingga  500  pohon/ha  dengan  rata-rata  278  pohon/ha.  Tutupan  vegetasi mangrove berkisar antara 6.9 hingga 25.0% dengan rata-rata 16.0%. Terumbu karang  tersebar di sepanjang pesisir pada kedalaman 3 hingga 15 meter. Persentase tutupan karang keras sebagai indikator penting status terumbu karang berkisar antara 21.4 hingga 61.2% dengan rata-rata 39.7% dan secara umum tergolong dalam kondisi cukup baik (Merryanto et al ., 2016).
Tabel  6 Kondisi pengelolaan perikanan tangkap pelagis kecil berdasarkan nilai komposit habitat dan
ekosistem di Kabupaten Belu, NTT Habitat dan Ekosistem 1* 2* 3* 4* 5* 6* Total Hasil Konsentrasi klorofil-a 0.2-6.0 µg/m 3 Tutupan 62% dan jumlah jenis 8 Tutupan 16% dan kerapatan 278 pohon/ ha Tutupan 39.7% Diketahui dan tidak dikelola dengan baik Diketahui dan tidak ada strategi adaptasi Skor 2 3 1 2 2 2.5 2
Ket : * 1) Kualitas perairan, 2) Status ekosistem lamun, 3) Status ekosistem  mangrove, 4) Status ekosistem terumbu karang, 5) Habitat unik, 6) Perubahan iklim (Sumber: Olahan data primer, 2019)
Pengaruh perubahan iklim di wilayah pesisir Kabupaten Belu sampai saat ini belum diinvestigasi secara khusus.  Dampak  perubahan  iklim  terhadap  sumber  daya  laut  merupakan  hal  yang  penting  (Shaffril et  al ., 2017), karena dapat menurunkan kuantitas ikan sejalan dengan meningkatnya suhu permukaan laut, sehingga berpengaruh  pada  pola  migrasi  ikan,  masa  inkubasi  telur  dan  pemijahan  (Ottersen et  al .,  2009).  Meskipun penyebab pastinya belum jelas diketahui, hasil wawancara dengan nelayan bahwa musim ikan semakin sulit diprediksi karena adanya pergeseran awal musim angin.
Status habitat dan ekosistem pada perikanan pelagis kecil di perairan Kabupaten Belu memiliki nilai rata- rata  2  (sedang).  Sebagai  dasar  dalam  analisis  komposit  domain  habitat  dan  ekosistem  menunjukkan  bahwa total nilai komposit sebesar 5438 atau sekitar 62.5%.

## Domain Teknik Penangkapan Ikan
Praktik penangkapan ikan yang bersifat destruktif menurut informasi yang diperoleh kurang dari 5 kasus per  tahun  yang  dilaporkan.  Indikator  penangkapan  ikan  yang  bersifat  destruktif  dan  modifikasi  alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan tergolong dalam kondisi baik, karena terdapat pengawasan dari stakeholder terkait seperti DKP Kabupaten Belu, Pos Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan dan Polisi Perairan. Indikator modifikasi alat penangkapan ikan dengan menggunakan parameter ukuran ikan target tidak  layak  tangkap  (<Lm)  yang  tertangkap  menunjukkan  proporsi  sebesar  4.2%.  Kapasitas  perikanan  dan upaya  penangkapan  ikan  pelagis  kecil  di  Kabupaten  Belu  dalam  kurun  waktu  2012  sampai  dengan  2018 berkisar antara 0.91 hingga 1.36 dengan rata-rata sebesar 1.12. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat intensitas penangkapan masih dalam batas yang dapat ditoleransi untuk menjamin kelestraian sumber daya ikan pelagis kecil.
Persentase penggunaan alat tangkap yang tergolong tidak selektif terhadap jumlah total alat tangkap pada perikanan pelagis kecil di Kabupaten Belu rata-rata 2.3% atau <50% dan tergolong tinggi. Kesesuaian fungsi dan  ukuran  kapal  penangkapan  ikan  merupakan  perbandingan  antara  dokumen  legal  yang  dimiliki  dengan aktivitas  nyata  dari  fungsi  dan  dimensi  ukuran  kapal  dalam  melakukan  operasi  penangkapan  ikan.  Bila dokumen izin tidak sesuai dengan aktivitas, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai illegal fishing .
Hasil  penilaian  performa  pengelolaan  perikanan  pelagis  kecil  di  Kabupaten  Belu  untuk  domain  teknik penangkapan  ikan  menunjukkan  indikator  yang  tergolong  baik  adalah  penangkapan  ikan  yang  bersifat destruktif,  modifikasi  alat  penangkapan  ikan,  kapasitas  perikanan  dan  upaya  penangkapan  dan  selektivitas penangkapan, sedangkan indikator peningkatan kapasitas nelayan tergolong buruk dan membutuhkan adanya upaya perbaikan pengelolaan (Tabel 7).
Tabel 7 Kondisi pengelolaan perikanan tangkap pelagis kecil berdasarkan nilai komposit domain teknik
penangkapan ikan di Kabupaten Belu, NTT Teknik Penangkapan Ikan 1* 2* 3* 4* 5* 6* Total Hasil <5 kasus per tahun 4.2% ukuran target sp. <L m Rasio kapasitas penangkapan 1.12 2.3% API tidak selektif Kesesuaian 15% Keikutsertaan nelayan dalam pelatihan 20% Skor 3 3 3 3 2 1 2.5
Ket:  *1)  Penangkapan  ikan  yang  bersifat  detsruktif,  2)  Modifikasi  alat  penangkapan  ikan,  3)  Kapasitas perikanan  dan  upaya  penangkapan,  4)  Selektivitas  penangkapan,  5)  Kesesuaian  fungsi  dan  ukuran  kapal penangkapan ikan, 6) Peningkatan kapasitas nelayan (Sumber: Olahan data primer, 2019)
Hasil  penelitian  terkait  peningkatan  kapasitas  nelayan  menunjukkan  bahwa  sekitar  80%  nelayan  di Kabupaten  Belu  belum  pernah  mengikuti  pelatihan  yang  dapat  menunjang  pekerjaan  sebagai  nelayan. Umumnya nelayan yang terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan lebih karena ikatan kekerabatan dan tidak berdasarkan keahlian yang dimiliki.

## Domain Sosial
Hasil  penilaian  performa  pengelolaan  perikanan  pelagis  kecil  di  Kabupaten  Belu  untuk  domain  sosial menunjukkan bahwa indikator konflik perikanan tergolong sedang. Indikator pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan perikanan tergolong sedang dan indikator pemangku kepentingan tergolong buruk. Hasil
ini  menunjukkan  bahwa  upaya  perbaikan  pengelolaan  perikanan  perlu  dilakukan  terutama  pada  perbaikan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan (Tabel 8).
Tingkat  partisipasi  pemangku  kepentingan  sangat  menentukan  keberhasilan  kegiatan  pengelolaan perikanan. Dari  hasil penelitian dapat diketahui  bahwa partisipasi pemangku  kepentingan  perikanan  pelagis kecil di Kabupaten Belu tergolong rendah.
Tabel 8 Kondisi pengelolaan perikanan tangkap pelagis kecil berdasarkan nilai komposit domain sosial di
Kabupaten Belu, NTT Sosial 1* 2* 3* Total Hasil <50% <2 kali/tahun Ada tapi tidak efektif Skor 1 3 2 2
Ket: *1) Partisipasi pemangku kepentingan, 2) Konflik perikanan, 3) Pemanfaatan pengetahuan lokal (Sumber: olahan data primer, 2019)
Konflik  perikanan  merupakan  pertentangan  yang  terjadi  antar  nelayan  akibat  perebutan  wilayah penangkapan ( resources conflict ) dan benturan alat tangkap ( fishing gear conflict ). Kegiatan perikanan pelagis kecil di Kabupaten Belu diketahui sangat jarang terjadi konflik antara nelayan. Namun potensi konflik tetap ada, baik konflik antar nelayan di Kabupaten Belu maupun konflik antar nelayan di Kabupaten Belu dengan nelayan di Distrik Bobonaro Timor Leste. Sejalan dengan hasil kajian Munro (1979) yang mengatakan bahwa konflik  dalam  pengelolaan  sumber  daya  dapat  pulih  oleh  dua  negara  ditimbulkan  karena  adanya  perbedaan persepsi terhadap social rate of discount , fishing effort cost dan consumer pre ferences . Sehubungan dengan hal tersebut maka disimpulkan bahwa pembagian keuntungan yang adil di antara kedua belah pihak merupakan cara yang paling efektif dalam resolusi konflik pengelolaan sumber daya.
Pengetahuan  lokal  nelayan  di  Kabupaten  Belu  khususnya  terkait  perlindungan  habitat  dan  biota  yang dilindungi, lokasi daerah asuhan dan daerah pemijahan ikan sudah ada, namun belum efektif digunakan untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

## Domain Ekonomi
Hasil  penilaian  performa  pengelolaan  perikanan  pelagis  kecil  di  Kabupaten  Belu  menurut  domain ekonomi  menunjukkan  kondisi  sedang/cukup  baik.  Indikator  pendapatan  rumah  tangga  perikanan  (RTP) tergolong  baik,  indikator  kepemilikan  aset  tergolong  sedang  dan  indikator  rasio  tabungan  tergolong  buruk. Upaya perbaikan pengelolaan perikanan perlu lebih difokuskan pada indiaktor rasio tabungan (Tabel 9).
Tabel 9 Kondisi pengelolaan perikanan tangkap pelagis kecil berdasarkan nilai komposit domain ekonomi di
Kabupaten Belu, NTT Ekonomi 1* 2* 3* Total Hasil Nilai aset tetap >rata-rata UMR Kurang dari bunga kredit pinjaman Skor 2 3 1 2
Ket: *1) Kepemilikan aset, 2) Pendapatan RTP, 3) Rasio tabungan (Sumber: Olahan data primer, 2019)
Nilai aset nelayan di Kabupaten Belu cenderung tetap, yakni tidak ada nilai aset yang bertambah untuk meningkatkan  usaha  ekonominya.  Pendapatan  rumah  tangga  perikanan  bersumber  dari  pendapatan  kepala rumah  tangga  dan  anggota  rumah  tangga,  baik  berasal  dari  bidang  perikanan  maupun  di  non  perikanan. Berdasarkan indikator upah minimum regional (UMR), pendapatan RTP nelayan pelagis kecil di Kabupaten
Belu berkisar 1 hingga 3 juta/bulan. Sementara UMR Kabupaten Belu tahun 2018 Rp 1660000,- (BPS NTT, 2018), sehingga penghasilan nelayan masih dalam kisaran UMR bahkan dapat lebih baik.
Kondisi saving rate sangat rendah yaitu 0.25%, lebih kecil dari tingkat bunga BI tahun 2018 (6%). Selain akibat  pendapatan  nelayan  rata-rata  per  bulan  lebih  kecil  dari  rata-rata  perbulan  yang  dikeluarkan  untuk kebutuhan  hidup  sehari-hari,  juga  adanya  pengeluaran  konsumtif  sehingga  tidak  ada  kelebihan  pendapatan untuk  ditabung.  Hal  ini  berakibat  banyaknya  nelayan  berhutang  untuk  memenuhi  kebutuhannya,  sementara harga barang-barang di perbatasan lebih mahal dibandingkan dengan di pusat kota.

## Domain Kelembagaan
Kondisi pengelolaan perikanan skala kecil menurut perfoma domain kelembagaan secara umum tergolong sedang, dimana 4 indikator tergolong sedang, sedangkan  indikator perencanaan pengelolaan perikanan pelagis kecil dan kapasitas pemangku kepentingan tergolong buruk (Tabel 10).
Tabel 10  Kondisi pengelolaan perikanan tangkap pelagis kecil berdasarkan nilai komposit domain
kelembagaan di Kabupaten Belu, NTT Kelembagaan 1* 2* 3* 4* 5* 6* Total Hasil <2 kali pelanggaran; >5 informasi pelanggaran Regulasi belum ada; penegakan belum efektif Ada mekanisme tapi tidak efektif Tidak ada dokumen perencanaan pengelolaan perikanan Komunikasi tidak efektf Tidak ada peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Skor 2 2 2 1 2 1 2
Ket: *1) Kepatuhan terhadap prinsip perikanan berkelanjutan, 2) Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan,  3)  Mekanisme  pengambilan  keputusan,  4)  Perencanaan  pengelolaan  perikanan,  5)  Tingkat sinergitas dan kelembagaan pengelolaan, 6) Kapasitas pemangku kepentingan (Sumber:  Olahan data primer 2019)
Faktor  kepatuhan  terhadap  peraturan  baik  yang  formal  maupun  non  formal  merupakan  jaminan  bagi keberhasilan  pengelolaan  perikanan.  Berdasarkan  hasil  survei  dan  wawancara  dengan  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten  Belu,  Pos  Pengawasan  Sumberdaya  Kelautan  dan  Perikanan  Atapupu  dan  Polisi Perairan, diketahui bahwa pelanggaran terhadap aturan perizinan dan  jalur penangkapan ikan tergolong rendah yaitu <2 kali per tahun.  Selain itu berdasarkan hasil wawancara nelayan diketahui bahwa terdapat pelanggaran batas wilayah Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Timor Leste berjumlah >5 kali setiap tahun namun tidak dilaporkan.
Selain  kepatuhan,  kebijakan,  kelembagaan  yang  kuat,  adanya  perencanaan  pengelolaan  yang  baik,  dan sinergitas  para  pelaksana,  sangat  menentukan  keberhasilan  pengelolaan.  Upaya  penegakan  hukum  dirasa belum  efektif  meskipun  sejumlah  peraturan  dan  keputusan  menteri  telah  dikeluarkan  yaitu  Permen-KP  No. 18/2014,  Kepmen-KP  No.  50/2017,  dan  Permen-KP  No.33/2019.  Secara  kelembagaan,  Pemerintah  sedang memperkuat  kelembagaan  WPPRI,  dimana  pengelolaan  perikanan  Kabupaten  Belu  masuk  ke  dalam kewenangan Pemerintah Provinsi NTT yang masuk dalam WPP 573. Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) saat ini sudah disusun untuk WPP 573, didalamnya termasuk wilayah perairan Kabupaten Belu di Selat Ombai. Untuk itu perlu adanya tindak lanjut penyusunan rencana aksi pengelolaan perikanan pelagis kecil di tingkat provinsi dan diimplementasikan hingga ke tingkat kabupaten. Tingkat sinergitas antar pemangku kepentingan dalam mengelola perikanan pelagis kecil di Kabupaten Belu sudah terbangun namun belum efektif.
Menurut  Leonard  (2008),  bahwa  ikatan  sosial  dan  hubungan  struktur  sosial  berkontribusi  terhadap pengelolaan melalui pemberian informasi dan sumber daya lainnya, berpengaruh terhadap efektivitas lembaga pengelola dalam keberlanjutan stok ikan lintas batas.

## Kondisi Eksisting Pengelolaan Perikanan Pelagis Kecil
Berdasarkan nilai agregat seluruh domain, kondisi pengelolaan perikanan pelagis kecil di Kabupaten Belu tergolong  dalam  kategori  cukup  baik  atau  sedang.  Secara  umum  domain  sumber  daya  ikan  dan  teknik penangkapan ikan tergolong baik sedangkan domain lainnya tergolong dalam kategori sedang (Tabel 11). Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil yang cenderung meningkat belum berdampak  terhadap  status  sumber  daya  ikan  namun  tata  kelola  perikanan  yang  belum  efektif  berdampak terhadap aspek habitat dan ekosistem, sosial dan ekonomi.
Tabel 11 Nilai agregat performa pengelolaan perikanan pelagis kecil di Kabupaten Belu, NTT
Domain Nilai Agregat Nilai Komposit Skor Indikator Status Pengelolaan Perhitungan Batas Maksimum Sumberdaya ikan 6525 8700 75 2.5 Baik Habitat dan ekosistem 5438 8700 62.5 2.1 Sedang Teknik penangkapan ikan 6671 8700 76.6 2.5 Baik Sosial 4496 8700 51.7 2.0 Sedang Ekonomi 5220 8700 60.0 2.00 Sedang Kelembagaan 4942 8700 56.8 1.85 Sedang Agregat 5548 8700 63.8 2.13 Sedang
Kelembagaan  pengelolaan  perikanan  yang  belum  optimal  terutama  karena  belum  adanya  dokumen perencanaan  pengelolaan  perikanan  dan  rendahnya  kapasitas  pemangku  kepentingan  dalam  mendukung pengelolaan perikanan, menjadi faktor utama belum efektifnya tata kelola perikanan di Kabupaten Belu.

## Keputusan Taktis (Tactical Decision) Pengelolaan Perikanan Pelagis kecil
Upaya  perbaikan  pengelolaan  perikanan  pada  setiap  domain  dan  indikatornya  diformulasikan  sebagai keputusan  taktis  dalam  skala  waktu  yang  rasional  dengan  pencapaiannya.  Perbaikan  untuk  domain  sumber daya ikan perlu difokuskan kepada tren CPUE baku, tren ukuran ikan dan range collapse . Untuk tren CPUE baku  maka monitoring hasil  tangkapan  perlu  dilaksanakan,  dan  untuk  mencegah  laju  penurunan  CPUE (3.52%/tahun) dapat dilakukan dengan pengaturan alat tangkap dengan mata jaring yang tidak terlalu kecil (>1 inchi).
Perbaikan domain habitat dan ekosistem difokuskan untuk perbaikan ekosistem mangrove dan terumbu karang serta habitat unik/khusus. Vegetasi mangrove perlu direhabilitasi dengan penanaman kembali. Kondisi persentase tutupan karang keras dan indeks keanekeragaman karang yang tergolong sedang perlu dilakukan alokasi  perlindungan  habitat.  Hal  ini  lebih  baik  daripada  dilakukan  upaya  transplantasi  karena  akan  lebih mahal. Dukungan para pemangku kepentingan terutama komunitas pesisir sangat diperlukan untuk mencegah laju kerusakan terumbu karang. Habitat unik/khusus yang merupakan jalur migrasi setasea di perairan Selat Ombai perlu dipetakan secara spasial dan temporal agar tidak overlapping dengan daerah penangkapan ikan sehingga  tidak  menghalangi  jalur  migrasi.  Penyadaran  masyarakat  dan  peningkatan  pengawasan  terhadap pengambilan  telur  penyu  perlu  dilakukan  melalui  perlindungan  habitat  penegakan  hukumnya.  Beberapa penulis  (Pikitch et  al .,  2004;  Francis et  al., 2007;  Link,  2005)  menyatakan  bahwa  upaya  mempertahankan ukuran  populasi  stok  yang  cukup  besar  dieksploitasi  yaitu  dengan  mempertahankan  fungsi  ekologi  seperti melindungi habitat dan spesies kritis.
Nelayan umumnya kurang terlatih dan belum pernah mengikuti pelatihan yang mendukung pekerjaannya. Pelatihan  mesin  kapal,  alat  tangkap,  keselamatan  kerja  di  laut,  penanganan  hasil  tangkapan,  sanitasi  dan higienis  ikan,  penentuan  posisi  di  laut  dan  jenis  pelatihan  lainnya  sangat  dibutuhkan  untuk  meningkatkan keterampilan  nelayan.  Peningkatan  kapasitas  nelayan  melalui  pelatihan  dan  magang  serta  sertifikasi kompetensi  perlu  dilakukan  secara  bertahap  hingga  mencapai  >50%  keikutsertaan  nelayan.  Kepemilikan
dokumen  legal  berkisar  15%  dari  jumlah  armada  penangkapan  ikan.  Guna  meningkatkan  kepemilikan dokumen legal kapal perikanan hingga mencapai 30 sampai dengan 50% maka perlu dilakukan registrasi kapal perikanan berukuran <10 GT dan pengurusan bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) secara bertahap.
Performa domain sosial ditunjukkan masih kurang optimalnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan  perikanan.  Peningkatan  partisipasi  masyarakat  dapat  dilakukan  melalui  upaya  penyadaran masyarakat, keterbukaan informasi, pembentukan forum masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan  perikanan.  Selain  itu  juga  pengetahuan  lokal  dalam  pengelolaan  perikanan  masih  perlu dimasyarakatkan  lagi  untuk  meningkatkan  kepatuhan.  Terdapat  sejumlah  kearifan  lokal  dalam  pengelolaan sumber daya  alam di Kabupaten Belu namun belum diterapkan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Pengambilan  keputusan  dalam  penggunaan  sumber  daya  mencakup  banyak  aspek  dan  bahkan  ketika  ikan ditangkap tanpa adanya kontrol dan hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetap akan menentukan aspek keberlanjutan  sumber  daya  (McGoodwin,  1990;  Bene  dan  Tewfik,  2001).  Hal  ini  sejalan  dengan  Ostrom (2009), Basurto (2005), Filipe et al. (2008), dan Wamukota et al. (2012) yang menyatakan bahwa Common pool resources , sistem akses terbuka dan tata kelola di seluruh dunia telah menekankan pentingnya memahami factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi lokal dalam regulasi penggunaan sumber daya.
Indikator rasio tabungan pada domain ekonomi tergolong buruk.  Meskipun pendapatan RTP berada di atas  UMR,  untuk  itu  perlu  upaya  peningkatan  nilai  tambah  produk  melalui  pengolahan  hasil  perikanan, pengembangan koperasi nelayan, pengembangan arisan aset produksi, sosialisasi tabungan dan mendekatkan pelayanan bank dan koperasi pada sentra-sentra produksi perikanan di Kabupaten Belu.
Domain  kelembagaan  memiliki  dua  indikator  yang  tergolong  buruk  yaitu  dokumen  perencanaan pengelolaan perikanan dan kapasitas pemangku kepentingan. Dokumen rencana pengelolaan perikanan pelagis kecil  di  Kabupaten  Belu  belum  tersedia,  begitu  pula  dengan  kapasitas  pemangku  kepentingan  terkait pengelolaan  perikanan  masih  relatif  rendah,  ditambah  tingkat  sinergitas  kebijakan  dan  kelembagaan  dalam pengelolaan  perikanan  masih  kurang  efektif.  Kelengkapan  aturan  dalam  pengelolaan  perikanan  di  perairan perbatasan  Indonesia  dan  Timor  Leste  masih  belum  optimal  dalam  hal  pengaturan  pengelolaan  wilayah perbatasan. Bundy et  al .  (2017)  menyatakan  bahwa  implementasi  rencana  pengelolaan  jangka  panjang termasuk  dimensi  ekonomi  dan  sosial  perikanan  pada  ekosistem  yang  dieksploitasi  adalah  faktor  kunci keberhasilan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.
Gambar 2 Kobe plot strategi perbaikan pengelolaan perikanan pelagis kecil di Kabupaten Belu, NTT

## Strategi Pengelolaan Perikanan Pelagis Kecil
Penyusunan rencana aksi strategis perbaikan pengelolaan perikanan dibuat berdasarkan kaidah SMART (Doran,  1981),  yaitu: specific (khusus), measurable (terukur), assignable (tersedia), realistic (realistis)  dan time-related (tepat waktu). Strategi dilakukan berdasarkan hasil penilaian awal dan dilakukan untuk memenuhi tujuan  pengelolaan,  di  mana strategic  decisions menurut  Gavaris  (2009)  harus  dapat  memfasilitasi perbandingan  atribut  yang  dihasilkan  dengan  alternatif  referensi  yang  dipilih.  Rumusan  strategi  untuk pengelolaan perikanan pelagis kecil dengan pendekatan ekosistem di Kabupaten Belu disajikan pada Gambar 2. Pendekatan strategi yang direkomendasikan adalah pendekatan social development strategy untuk jangka pendek (5 tahun) dan existing maintenance strategy untuk jangka menengah (10 tahun) dan jangka panjang (15 tahun). Secara rinci dapat diuraikan strategi pengelolaan perikanan sebagai berikut:
1. Menjaga dan mengontrol status sumber daya ikan agar tetap berada dalam kisaran referensi indikator;
2. Memperbaiki,  menjaga,  mengatur  dan  meningkatkan  status  habitat  dan  ekosistem  agar  dapat  mencapai kisaran referensi indikator;
3. Meminimalkan dan mengatur penggunaan teknologi penangkapan ikan yang berdampak terhadap sumber daya ikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan;
4. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dan pemanfaatan kearifan lokal;
5. Meningkatkan kepemilikan aset produksi dan saving rate agar mencapai kisaran referensi indikator serta menjaga agar pendapatan nelayan tetap di atas UMR;
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan perikanan agar mencapai kisaran referensi indikator.

## KESIMPULAN
Pengelolaan perikanan pelagis kecil di Kabupaten Belu berdasarkan penerapan indikator EAFM tergolong cukup baik atau sedang dalam menjamin keberlanjutan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya. Indikator EAFM  yang  tergolong  baik  dalam  penerapannya  dan  perlu  dipertahankan  meliputi  proporsi  ikan  yuwana, komposisi spesies, speies ETP, status ekosistem lamun, penangkapan ikan yang bersifat destruktif, modifikasi alat  penangkapan  ikan,  kapasitas  perikanan  dan  upaya  penangkapan,  selektivitas  penangkapan,  konflik perikanan dan pendapatan RTP. Indikator EAFM yang masih kurang dan perlu upaya perbaikan meliputi status ekosistem  mangrove,  peningkatan  kapasitas  nelayan,  partisipasi  pemangku  kepentingan,  rasio  tabungan, perencanaan  pengelolaan  perikanan,  dan  kapasitas  pemangku  kepentingan.  Strategi  perbaikan  pengelolaan dilakukan  dengan  pendekatan social  development  strategy untuk  jangka  pendek  dan existing  maintenance strategy untuk jangka menengah dan panjang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih pada Kementerian Ristek Dikti melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atas pembiayaan dana penelitian melalui beasiswa BPPDN. Peneliti juga mengucapkan terima kasih untuk  rekan-rekan  yang  ada  di  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Belu  dan  Fakultas  Perikanan  dan Kelautan  Universitas  Kristen  Artha  Wacana  Kupang  yang  membantu  selama  proses  penelitian.  Semoga penelitian  ini  bermanfaat  dan  menjadi  bahan  pertimbangan  untuk  kemajuan  pengelolaan  perikanan  pelagis kecil di Kabupaten Belu dan menjadi informasi bagi peneliti lain untuk melakukan riset lanjutan yang terkait dengan perikanan pelagis.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu. 2018. Laporan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur . Belu (ID): BPS Kabupaten Belu.
[DKP]  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Belu.  2018. Laporan  Statistik  Perikanan  Tangkap  Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur . Belu (ID): DKP Kabupaten Belu.
[FAO] Food and Agricultural Organization. 2003. Ecosystem Approach to Fisheries . FAO Technical Paper.
Rome (IT): FAO.
[FAO] Food and Agricultural Organization. 2016. FAOR remarks on the signing of Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management of The Indonesian Seas . Rome (IT): FAO.
[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013. Modul Penilaian Pengelolaan Perikanan Berpendekatan Ekosistem  (EAFM) .  Jakarta  (ID):  Direktorat  Sumberdaya  Ikan,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia.
[Kepmen-KP] Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 50 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah  Tangkapan  yang  Diperbolehkan,  dan  Tingkat  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Ikan  di  Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta (ID): Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
[Permen-KP] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 33 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Lembaga  Pengelola  Perikanan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia. Jakarta (ID): KKP Republik Indonesia.
[Permen-KP] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta (ID): KKP Republik Indonesia.
Abidin HZ, Sutisna S, Anas M, Arief M, Djunarsah E, Andreas H, Patmasari T, Silaban B, Herwanto, Adil I, Lubis S. 2003. Status dan permasalahan teknis dari delimitasi batas laut Indonesia – Timor Leste. Jurnal Surveying dan Geodesi . 13(1): 27-47.
Adrianto L, Habibi A, Fahrudin A, Azizy A, Susanto HA, Musthofa I, Kamal MM, Wisudo SH, Wardiatno Y, Raharjo P, Nasution Z. 2014. Modul Penilaian Indikator untuk Pengelolaan Perikanan Berpendekatan Ekosistem  (EAFM) .  Jakarta  (ID):  Direktorat  Sumberdaya  Ikan,  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan Republik Indonesia.
Bakun  A.  1996.  Patterns  in  the  ocean:  ocean  processes  and  marine  population  dynamics.  LaPaz  (MX):
California  Sea  Grant  College  System,  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  in cooperation with Centro des Investigaciones Biological del Noroeste.
Basurto X. 2005. How locally designed access and use controls can prevent the tragedy of the commons in a Mexican small-scale fishing community. Journal of Society and Natural Resources. 18: 643-659. Bene C, Tewfik A. 2001. Fishing effort allocation and fishermen's decision making process in a multi-species small-scale  fishery:  Analysis  of  the  conch  and  lobster  fishery  in  Turks  and  Caicos  Islands. Human Ecology . 29(2): 157-186.
Biasane AN, Fauzi A, Monintja DR, Dedi Soedharma D. 2012. Pengelolaan perikanan pelagis kecil berbasis daya  dukung  lingkungan  perairan  di  Kepulauan  Sangihe. Jurnal  Pengelolaan Sumberdaya  Alam  dan Lingkungan. 2(1): 37-45.
Brower JE, Zar JH, and Von Ende ZN. 1990. Field and  Laboratory Methods for General Ecology . Dubuque (US): McGraw-Hill Education.
Bundy A, Chuenpagdee R, Boldt JL, de Fatima Borges M, Camara ML, Coll M, Diallo I, Fox C, Fulton EA, Gazihan  A, et  al .  2017.  Strong  fisheries  management  and  governance  positively  impact  ecosystem status. Fish and Fisheries . 18: 412-439. doi: https://doi.org/10.1111/faf.12184. Chambers  RC,  Trippel  E.  2012. Early  Life  History  and  Recruitment  in  Fish  Population .  Dordrecht  (NL):
Springer.
Cordova MR. 2011. Identifikasi industri berdasarkan limbah yang menunjang perekonomian nelayan namun relatif  menurunkan  kualitas  air  dan  produksi  perikanan. Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  Dan Lingkungan. 1(2): 120-126.
Dalzell P. 1993. Small pelagic fishes. Di dalam: Wright A, Hill L, editor. Nearshore Marine Resources of the South Pacific . Suva: Institute of Pacific Studies.
Doray M, Hervy C, Huret M, Petitgas P. 2018. Spring habitat of small pelagic fish communities in the Bay of Biscay. Progress in Oceanography . 166: 88-108.
Doran  GT.  1981.  There’s  a  S.M.A.R.T.  Way  to  Write  Management’s  Goals  and  Objectives. Management Review . 70: 35-36.
Filipe JACB, Ferreira MA, Coelho MFP, Pedro MIC. 2008. Anti-commons: How tragedies happen-some cases and the evidence on fisheries. China-Usa Business Review . 7(11): 9-14.
Francis RC, Hixon MA, Clarke ME, Murawski SA, Ralston S. 2007. Ten commandments for ecosystem-based fisheries scientists. Fisheries. 32: 217-233.
Gavaris  S.  2009.  Fisheries  management  planning  and  support  for  strategic  and  tactical  decisions  in  an ecosystem approach context. Fisheries Researc h. 100: 6-14.
Gianelli I, Gastón M, Omar D. 2015. An ecosystem approach to small-scale co-managed ﬁsheries: The yellow clam ﬁshery in Uruguay. Marine Policy . 62: 196-202.
Jennings S. 2005. Indicators to support an ecosystem approach to fisheries. Fish and Fisheries. 6: 212-232. Kahn. 2007. Blue Whales of the Savu Sea, Indonesia. Bali (ID): APEX Environmental. Link JS. 2005. Translating ecosystem indicators into decision criteria. ICES Journal of Marine Science 62: 569-576.
Maunder  MN,  Sibert  JR,  Fonteneau  A,  Hampton  J,  Kleiber  P,  Harley  SJ.  2006.  Interpreting  catch  per  unit effort data to assess the status of individual stocks and communities. ICES Journal of Marine Science . 63: 1373-1385. doi: 10.1016/j.icesjms.2006.05.008.
McGoodwin JR. 1990. Crisis in the world’s fisheries: People, problems, and policies. Stanford (US): Stanford University Press.
Merta IGS, Subhat N, Widodo J. 1998. Sumberdaya perikanan pelagis kecil. Di dalam: Widodo J, Kiagus AZ, Bambang  EP,  Tampubolon  GH,  Nursali  N,  Djamali  A,  editor. Potensi  dan  Penyebaran Sumberdaya Ikan Laut di Perairan Indonesia . Jakarta (ID): LIPI.
Merryanto  Y,  Ninef  JSR,  Kiuk  J.  2016.  Pengelolaan  perikanan  skala  kecil  di  Kabupaten  Belu. Laporan  Akhir Penelitian Internal , Tahun Anggaran 2016 . Kupang (ID): Universitas Kristen Artha Wacana.
Moore II TS, J. Marra. 2002. Satellite observations of bloom events in the Strait of Ombai: Relationships to monsoons and ENSO. Geochem Geophys Geosyst . 3(2): 1-15. doi: 10.1029/2001GC000174.
Munro  GR.  1979.  The  optimal  magement  of  transboundary  renewable  resources. Canadian  Journal  of Economy . 12(3): 355-376.
Ostrom  E.  2009.  A  general  framework  for  analyzing  sustainability  of  socio-ecological  systems. Science . 325(5939): 419-422.
Ottersen G, Kim S, Huge G, Polovina JJ, Stenseth NC. 2009. Major pathways by which climate may force marine fish populations. J Mar Syst . 79: 343-360. doi: 10.1016/j.jmarsys.2008.12.013.
Pikitch EK, Santora C, Babcock EA, Bakun  A, Bonfil R, Conover DO, Dayton P, Doukakis P, Fluharty D,
Heneman B, et al . 2004. Ecosystem-based fishery management. Science . 305(5682): 346-347.
Pomeroy  R,  Garces  L,  Pido  M,  Silvestre  G.  2010.  Ecosystem-based  ﬁsheries  management  in  small-scale tropical  marine  ﬁsheries:  Emerging  models  of  governance  arrangements  in  the  Philippines. Marine Policy . 34: 298-308.
Sadhotomo  B,  Atmadja  SB.  2012.  Sintesa  kajian  stok  ikan  pelagis  kecil  di  Laut  Jawa. Jurnal  Penelitian Perikanan Indonesia . 18(4): 221-232.
Shaffril HAM, Samah AA, D'Silva JL. 2017. Adapting towards climate change impacts: Strategies for small- scale fishermen in Malaysia. Marine Policy. 81: 196-201.
Susanto RD, Moore II TS, Marra J. 2006. Ocean color variability in the Indonesian Seas during the SeaWiFS era. Geochemistry Geophys Geosystems . 7: 1-16.
Wamukota  AW,  Cinner  JE,  Mc  Clanahan  TR.  2012.  Co-Management  of  coral  reef  fisheries:  A  critical evaluation of the literature. Marine Policy . 36: 481-488.
Zhang CI,  Kim S, Gunderson D, Marasco R, Lee JB, Park HW, Lee JH.  2009. An ecosystem-based fisheries assessment approach for Korean fisheries . Fisheries Research . 100: 26-41.