Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020

## TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. JASA RAHARJA (PERSERO) DALAM PENYELESAIAN KLAIM
ASURANSI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA (STUDI KASUS DI PT. JASA RAHARJA CABANG JAWA TIMUR)
Oleh:
Hesti Oktaviana
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Indonesia hestioktaviana88@gmail.com

## ABSTRAK
Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita.  Khususnya  risiko  yang  diakibatkan  dari  kecelakaan  lalu  lintas,  yang  dewasa  ini semakin meningkat. Peningkatan kecelakaan di jalan raya tersebut disebabkan karena kemajuan ekonomi dan teknologi khususnya dibidang tranportasi. oleh sebab itu masyarakat pengguna sarana jalan raya, harus memperoleh jaminan perlindungan dari pemerintah. PT. Jasa Raharja (Persero)  adalah  Badan  Uasaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang  pembinaanya  dibawah Departemen Keuangan. PT. Jasa Raharja (Persero) menjalankan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu  Lintas Jalan Badan usaha inilah yang mengelola iuran dan sumbangan wajib, untuk selanjutnya disalurkan kepada korban/ahliwaris korban yang mengalami  kecelakaan di  jalan raya sebagai  santunan asuransi  jasa raharja. Namun  PT. Jasa Raharja  (Persero)  belum  sepenuhnya  menjamin  korban  kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan  raya. khususnya dalam pemberian santunan kepada korban kecelakaan tunggal, maka dari itu perlu “payung hukum” yang lebih tinggi.
Kata Kunci : PT Jasa Raharja, Pemberian Santunan, Korban.

## A. PENDAHULUAN
Pola dasar Pembangunan Nasional meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan bangsa dan  mewujudkan  pembangunan  nasional.  Dalam  pola  dasar  juga  ditandaskan  bahwa pembangunan  nasional  pada  hakekatnya  adalah  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. 1
Pembangunan  yang  dilakukan  bangsa  Indonesia  meliputi  berbagai  bidang  kehidupan diantaranya idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak hanya  memberikan  manfaat  dan  pengaruh  positif  terhadap  perilaku  kehidupan  masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka
1 Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Bahan  Penataran  dan Referensi Penataran, Jakarta, 2007, hal. 76.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
berat  dan  ahli  waris  korban  meninggal  dunia  sangat  membutuhkan  biaya  untuk  keperluan pengobatan  maupun  biaya  pemakaman.  Inilah  yang  merupakan  keadaan  tidak  kekal  yang merupakan  sifat  alamiah  yang  mengakibatkan  adanya  suatu  keadaan  yang  tidak  dapat diramalkan terlebih dahulu secara tepat dan pasti.
Pada  dasarnya,  setiap  warga  negara  harus  mendapat  perlindungan  terhadap  kerugian yang diderita karena risiko-risiko tersebut oleh Negara. Khususnya risiko yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas, yang dewasa ini semakin meningkat.
Prinsip  sebagaimana  Undang-undang  No.  34  Tahun  1964  adalah  masyarakat  pemilik kendaraan bermotor saja. 2 Oleh sebab itu dalam perkembangannya Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Jasa Raharja ( Persero) sebagai alat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sosial untuk memupuk, menghimpun dan menyalurkan dana santunan jasa raharja sebagai jaminan pertanggungan kepada korban/ahliwaris korban  kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yang dewasa ini jumlahnya semakin meningkat pesat.
PT.  Jasa  Raharja  (Persero)  adalah  salah  satu  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) dibawah pembinaan Departemen Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa Raharja (Persero) di dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  senantiasa  harus  selalu  menyesuaikan dengan perkembangan serta, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kerjasama antara PT. Jasa Raharja (Persero) dengan pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  adalah  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  bagi  masyarakat pemilik  kendaraan  bermotor  dan  pengguna  fasilitas  jalan  raya  lainnya.  Selain  dari  pada  itu untuk menumbuh kembangkan kesadaran pemilik kendaraan bermotor dan pungusaha angkutan umum untuk membayar iuran dan sumbangan wajib jasa raharja.
Karena masih banyak ditemukannya perbedaan penafsiran yang sangat tajam berkaitan dengan santunan asuransi jasa raharja. Hambatan-hambatan yang timbul ketika korban atau ahli waris korban menuntut hak atas ansuransi jasa raharja dari kepolisian sampai kepada pihak PT Jasa Raharja (Persero). Hambatan-hambatan yang ditemukannya di tengah masyarakat cukup bervasiasi,  sehingga  terkesan  sangat  sulit  mendapatkan  haknya  atas  santunan  jasa  raharja semakin  menggejala.  Sehingga  dengan  demikian  maka,  Tanggung  Jawab  Hukum  PT.  Jasa Raharja  (Persero)  Dalam  Penyelesaian  Klaim  Asuransi  Korban  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di Jalan Raya (Studi Kasus di PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur) sangatlah penting untuk di
2 Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
cermati  dan  di  pahami  secara  lebih  mendalam. Berdasarkan  alasan  penelitian  yang  telah dirumuskan, maka perumusan masalah pada penelitian ini mengenai:
1. Bagaimana  tanggungjawab  hukum  PT.  Jasa  Raharja  (Persero)  dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhdap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya?
2. Bagaimana mengetahui klaim yang diajukan oleh korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya kepada PT. Jasa Raharja (Persero)?
Adapun  tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menyalurkan santunan asuransi jasa raharja terhdap korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya dan mengetahui klaim yang diajukan oleh korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya kepada PT. Jasa Raharja (Persero).

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis sosiologis, yaitu dalam menganalisa data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan- perbandingan  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat.  Dan  metode  pengumpulan  data  sebagai metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan.  Dengan  teknik  pengumpulan  bahan  hokum  primer  menggunakan  metode pengumpulan bahan hukum primer yaitu dengan mengumpulkan semua peraturan perundang- undangan  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Serta  teknik  pengumpulan  hokum sekunder dengan wawancara, pengamatan dan pencatatan langsung.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengajuan Klaim Oleh Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya kepada PT. Jasa Raharja (Persero) Pengaturan Asuransi kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan  diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964  tentang  Dana  Kecelakaan  lalu  Lintas  Jalan,  Lembaran  negara  Nomor  138  tahun  1964, mulai  berlaku  31  Desember  1964.  Asuransi  Kecelakaan  Lau  Lintas  jalan  termasuk  jenis asuransi wajib (compulsory insurance) . Dikatakan asuransi wajib karena:
a. Berlakunya asuransi Kecelakaan lalu Lintas Jalan ini diwajibkan oleh undang-undang, bukan berdasarkan perjanjian.
b. Pihak  penyelenggara  asuransi  ini  adalah  pemerintah  yang  didelegasikan  kepada  Badan Usaha Milik Negara (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964).
Vol 18 No 1 April 2020
c. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bermotif perlindungan masyarakat (social scurity) , yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya kecelakaan lalu lintas jalan.
d. Dana  yang  sudah  terkumpul  dari  masyarakat,  tetapi  belum  digunakan  sebagai  dana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi. 3

## b. Kerugian Asuransi Kecelakaan lalu Lintas Jalan
Menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, besarnya jumlah dana dalam hal kematian atau cacat tetap, dan penggantian maksimum biaya-biaya pengobatan dokter, serta biaya penguburan ditentukan oleh Menteri Keuangan. 4
Menurut  ketentuan  Pasal  10  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  tahun  1965,  setiap orang  yang  berada  diluar  alat  angkutan  lalu  lintas  jalan,  yang  menjadi  korban  akibat kecelakaan  dari  penggunaan  alat  angkutan  lalu  lintas  jalan  tersebut,  diberi  hak  atas pembayaran  dana  kecelakaan  lalu  lintas  jalan. 5 Biaya-biaya  perawatan  dan  pengobatan dokter  meliputi  semua  biaya-biaya:  pertolongan  pertama  pada  kecelakaan,  honorarium dokter,  alat-alat  pembalut  dan  obat-obat  atas  resep  dokter,  perawatan  dalam  rumah  sakit, photo Rontgent, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan, seperti kaki/tangan buatan, gigi atau mata palsu, dan lain-lain sebagainya.
Bagan I : Besaran Dana Santunan Sumber : Data Primer yang diolah
Dalam hal korban tidak meninggal dunia, pembayaran dana diberiakan kepada korban sendiri.  Akan  tetapi,  dalam  hal  korban  meninggal  dunia,  maka  yang  berhak  menerima pembayaran adalah:
a. Janda/dudanya yang sah;
b. Jika tidak ada janda/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah;
c. Jika tidak ada janda/dudanya yang sah dan anak-anaknya yang sah, orangtuanya yang sah.
3 Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan.
4 Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK/010/2008 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan.
5 Peraturan  Pemerintah  No.  17  dan  18  Tahun  1965  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pelaksanaan  Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Hak  untuk  mendapat  pembayaran  dana  tidak  boleh  diserahkan  kepada  pihak  lain, digadaikan, atau dibuat tanggungan pinjaman dan tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim ataupun menjalankan kepailitan 6 (Pasal 12 Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1965). Menurut  ketentuan  Pasal  14  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  1965, pengusaha/pemilik  kendaraan  bermotor  wajib  mengembalikan  kepada  Perusahaan  PT.  Jasa Raharja  (Persero)  jumlah  pembayaran  dana  yang  telah  dibayarkan  kepada  korban/ahliwaris, bila kecelakaan disebabkan oleh:
1. Kendaraan dikemudikan oleh orang yang tidak mempunyai surat izin mengemudi yang sah;
2. Pengemudinya dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, obat bius, minuman beralkohol, atau hal-hal lain;
3. Tindakan  yang  merupakan  pelanggaran
dengan sengaja peraturan lalu lintas; 4. Tidak memenuhi kewajibannya
menurut/berdasarkan  pasal  2  ayat  (1)  pasal  3 Peraturan Pemerintah ini; Kecuali jika pengusaha jika pengusaha/pemilik  kendaraan  bermotor  yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kecelakaan  terjadi  di  luar  tanggung  jawab  atau diluar kesalahannya.
Tuntutan ganti kerugian (pembayaran dana) diajukan  kepada  penanggung,  yaitu  PT.  Jasa Raharja  (Persero)  setempat  sebagai  penguasa dana.  Untuk  pembuktian  keabsahan  suatu  tuntutan  pembayaran  dana,  wajib  diserahkan surat-surat bukti yang ditentukan oleh Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 berikut ini:
1. Dalam hal kematian, proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang, keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan, surat  keterangan  dokter  dan  bukti  lain  yang  dianggap  perlu,  guna  pengesahan  fakta kematian yang terjadi.
6 Peraturan Pemerintah No. 17 dan 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Sifat Cedera Moda Angkutan Umum Darat/Laut Udara Meninggal Rp. 25.000.000 Rp. 50.000.000 Cacat Tetap(Max) Rp. 25.000.000 Rp. 50.000.000 Biaya Perawatan (Max) Rp. 10.000.000 Rp. 25.000.000 Biaya Penguburan Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000
2. Dalam  hal  cacat  tetap  atau  cidera,  proses  verbal  polisi  lalu  lintas  atau  lain  yang berwenang,  surat  keterangan  dokter  tentang  jenis  cacat  tetap/cidera  yang  telah  terjadi akibat kecelakaan lalu lintas yang bersangkutan, dan surat bukti lain yang dianggap perlu, guna pengesahan fakta cacat tetap/cidera yang terjadi. 7
c. Hubungan Perusahaan Asuransi Lain Dengan Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban/Ahli Waris Korban.
Hubungan Perusahaan Asuransi Lain dengan Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero). PT  Jasa  Raharja  (Persero)  adalah  salah  satu  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  untuk melaksanakan, penyelenggaraan dana pertanggngan wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan  lalu  lintas  jalan  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  diatur  oleh Undang-undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah  No.  8  Tahun  1965.  Selanjutnya  bagaimanakah  hubungan  Perusahaan  PT  Jasa Raharja  (Persero)  dengan  Perusahaan  Asuransi  Lain  sesama  BUMN..  Secara  operasional. Perusahaan-  Perusahaan  Asuransi  di  bawah  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  ini berdiri  sendiri-sendiri  serta  mempunyai  dasar  hukum  sendiri  pula,  walaupun  mereka bergerak di bidang asuransi kerugian yang bersifat sosial. Sehingga secara operasional tidak ada hubungannya sama sekali, hanya secara herarki mereka di bawah pembinaan Menteri Keuangan Republik Indonesia diantaranya adalah :
1. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK)
2. Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (ASPENS)
3. Asuransi Sosial ABRI (ASABRI)
4. Asuransi Sosial Kesehatan (ASKES)
Selanjutnya  PT  Asuransi  Bhakti  Bhayangkara  pusat  Jakarta  (PT  ABB)  Jakarta)  yang memasarkan atau mengelola 3 (tiga) Jenis Asuransi yaitu :
1. Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi (AKDP)
2. Asuransi Tanggung Jawab Hukum Bagi Tuntutan Pihak ke tiga (ATJHK)
3. Asuransi Kecelakaan Diri Anggota Polri (AKDA). 8
7 Peraturan  Pemerintah  No.  17  dan  18  Tahun  1965  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pelaksanaan  Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
8 PT. Jasa Raharja (Persero), Utama Dalam Perlindungan Prima Dalam Pelayanan Masyarakat, Jakarta, 1999.

## D. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  ialah  tanggung  jawab  Perusahaan  PT.  Jasa  Raharja (Persero) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas. Didalam pelaksanaan penyaluran santunan jasa raharja kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, PT Jasa Raharja (Persero) bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Dengan prosedur santunan untuk korban  kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan  raya  kepada  PT.  Jasa  Raharja  (Persero)  adalah  cara memperoleh santunan, bukti lain yang diperlukan, ketentuan lain yang perlu diperhatikan, dan daluarsa.
Saran untuk tidak lanjut yaitu PT. Jasa Raharja (Persero) diharuskan senantiasa selalu menyesuaikan  dengan  perkembangan  serta,  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Kerjasama antara PT. Jasa Raharja (Persero) dengan pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  merupakan  salah  satu  cara  meningkatkan  pelayanan  bagi  masyarakat  dan korban sehingga harapannya tidak ditemukan perbedaan penafsiran yang sangat tajam berkaitan dengan santunan asuransi jasa raharja.
Vol 18 No 1 April 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Resiko, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
Alfred Manes, Versitcherungslexikon , Auflage, 2009.
Agus Sujarwanto, Hukum Asuransi, 2009-2010,
Agus Purwoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, Yogyakarta, 2008.
Dirjen  Pendidikan  Tinggi  Departemen  Pendidikan  dan  kebudayaan , Bahan  Penataran  dan Refrensi Penataran, Jakarta, 2007.
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Fakultas Hukum UGM, Jogja, 1975. Ferdinand Silalahi, Manajemen dan Asuransi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997. Gunarto, Hukum Perjanjian Asuransi Kerugian Dalam Kenyataan dan Harapan, Jakarta, 2009. Hermawan Darmawi, Manajemen Asuransi , Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
Jimly  Asshiddqie,  Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Konstitusi  dan  Pelaksanaannya  di Indonesia, Jakarta, 1994.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Man  Suparman  Sastrawidjaja,  Aspek-Aspek  Hukum  Asuransi  dan  Surat  Berharga,  Alumni,
Bandung, 2008.
Padmo Wahyono, Indonesia Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, 1993.
Peraturan Pemerintah No. 17 dan 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1978 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “ Jasa Raharja”.
Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK/010/2008 Tentang Besar Santunan dan Sumbangan
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan.
PT. Jasa Raharja (Persero), Utama Dalam Perlindungan Prima Dalam Pelayanan Masyarakat,
Jakarta, 1999.
Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Indonesia Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1985.
Sukardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta, 1977.
Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Pembangunan Hukum Pidana,
Sinar Baru, Bandung, 2006.
Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Syachran  Basah,  Eksistensi  dan  Tolak  ukur  badan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia, Bandung, 2006.
Sentanoe  Kartanegoro,  Jaminan  Sosial  Perencanaan,  Pembiayaan,  dan  Peranannya,  Mutiara Sumber WIjaya, Jakarta, 2008.
Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan.
Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Vanberneveld, Pengetahuan Umum Asuransi, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 2009.