Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara  Percuma …. – Said Abdullah

## PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA  PERCUMA OLEH ADVOKAD
PADA PERKARA PIDANA
(Kajian Tentang Antara Kebijakan Dan Implentasi Bantuan Hukum Di Wilayah Jambi)
Oleh :
Said Abdullah ∗
Harlidah binti Abdul Wahab ∗

## ABSTRAK
Kebijakan  dibidang  hukum  oleh  pemerintah  Indonesia  telah dilakukan  beberapa  kebijakan  yang  membantu  para  pencari keadilan    yang  tidak  mampu  secara  ekonomi  untuk memperoleh  bantuan  hukum  dalam  proses  peradilan  pidana. Namun  antara  kebijakan  dan  implementasi  belum  optimal  di aktualisasikan  padahal  pemberian  bantuan  hukum  secara percuma  merupakan  hak  warga  negara  sebagaimana  diatur didalam  UU  No  48  tahun  2009  tentang  pokok  kekuasaan kehakiman, UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No18 Tahun  2003  tentang  Advokad  dan  UU  No  16  tahun  2011 tentang  bantuan  hukum  masih  banyak  masyarakat  belum mengakses  keadilan.      Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan akan bantuan hukum terhadap orang  miskin  sebagaimana  diatur  didalam perundang-undangan  dapat  memberikan  konstribusi  akses keadilan  bagi  masyarakat  dan  implementasi  kebijakan perundang-undangan  tentang  bantuan  hukum  dalam  perkara pidana.
∗ Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari. ∗ Pengajar School of Law, UUM, Kedah, Malaysia.
Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara  Percuma …. – Said Abdullah
Kata Kunci: Bantuan hukum, alokasi anggaran, keadilan

## A. Latar belakang
Republik  Indonesia  dikenal  sebagai  negara  hukum, hal  ini  memberikan  konsekuensi  keharusan  adanya  kondisi yang  menunjang  terciptanya  dan  terbentuknya  suatu  negara hukum, pengakuan hak-hak asasi manusia dan peradilan yang bebas  dan  tidak  memihak  serta  dapat  menjamin  hak  setiap warga negaranya yang tersangkut perkara dan tidak memiliki kemampuan  untuk  membela  kepentingannya  sendiri,  oleh karenanya  kewajiban  negara  untuk  memberikan  bantuan hukum khususnya bagi mereka yang tidak mampu karena hal ini  sangat  mendasar  sebagaimana  diatur  dalam  konstitusi intrumen  internasinal  yakni  pada  UDHR 1 antara  lain  diatur didalam  pasal  7,  8  dan  pasal  21ayat  2  Deklarasi  Universal Hak  Asasi  Manusia  Tahun  1948  (UDHR),    Konstitusi  di Indonesia  yang  dijadikan  landasan  bantuan  hukum  yakni pada  pasal  28  huruf  D  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  1945 yang berbunyi:
“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama dihadapan huku m.
1 Artikel  7  UUDHR.  “Semua  orang  sama  didepan  hukum  dan  berhak tanpa diskrimiasi atas perlindungan hukum yang sama . semua berhak  atas  perlindungan  yang  sama  atas  pelanggaran diskriminsi  ,  Deklarasi  ini  melawannhasutan  apapun    untuk diskriminasi  pasal  8  UDHR.  Setiap  orang  berhak  atas pemulihan yang efektif oleh pengadilan
Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara  Percuma …. – Said Abdullah
Selanjutnya  pasal  28  huruf    I  ayat  (4)  Undang- undabg dasar 1945 berbunyi :
“ Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung jawab negara, terutama pemerintah
Dari  bunyi  pasal  tersebut  di  atas  tersimpul  bahwa negara  Republik  Indonesia  sebagai  suatu    negara  hukum menjamin  adanya  prinsip  persamaan  di  dalam  hukum ( equality  before  the  law ).  Hal  ini  merupakan  pengertian landasan  bahwa  persamaan  di  dalam  hukum  tidak digantungkan  pada  faktor  lain,  misalnya  kedudukan  sosial, kemampuan ekonomi dan lain-lainnya.
Persamaan  di  dalam  hukum  bagi  setiap  orang sebenarnya  amat  individualistis  dan  legalitis,  karena perlindungan individual mendapat jaminan besar dari hukum dan  negara.  Disini  badan-badan  peradilan  memainkan  peran yang  netral  (tidak  memihak)  akan  tetapi  didalam perkembangannya menimbulkan keadaan dimana orang yang lemah  kemampuan  ekonominya  selalu  dalam  keadaan  yang “tidak  adil”  ( injustice ),  karena  golongan  ini  tidak  mampu mendapatkan haknya dalam persamaan hukum.
Selanjutnya salah satu hasil penelitian menunjukkan
bahwa keberadaan Advokad sangat membantu tersangka/terdakwa karena :
Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara  Percuma …. – Said Abdullah
1. Perasaan  menjadi  tenang  dan  tidak  dihinggapi  perasaan was-was  terhadap  kemungkinan  perlakuan  sewenang- wenang dari pihak penyidik.
2. Dapat  menjawab  pertanyaan  yang  diajukan  kepadanya tanpa ada rasa takut dan terpaksa.
3. Tumbuhnya keyakinan kepada Advokad untuk memperjuangkan  keadilan  dan  memberikan  perhatian saat pemeriksaan. 2
Dengan  demikian  hak  tersangka  untuk  didampingi oleh Advokad selama pemeriksaan di tingkat awal sangatlah penting,  oleh  karena  proses  pemeriksaan  awal  ini  akan menentukan nasib seseorang pada saat pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
Pemerintah  Indonesia  pada  tahun  2013  telah mengalokasi  anggaran  sebesar  Rp  40,8  milyar  guna menyediakan  layanan  bantuan  hukum  cuma-cuma  untuk warga  miskin,  hal  ini  sebagaimana  amanat  dari  Undang- undang  No  16  tahun  2011  tentang  bantuan  hukum,  dalam undang-undang  ini  negara  menjamin  hak  konstitusional setiap orang untuk mendapat bantuan hukum.
Dalam rapat kerja Nsional Bantuan hukum juli 2013 presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono  mengakui  bahwa
2 Zulaidi, “ Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/terdakwa Dalam Usaha mencari Keadilan” ,Thesis,
Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Erlangga  Surabaya,  1993, hal 71
“pemberian  bantuan  hukum  belum  banyak  menyentuh masyarakat  miskin  dan  awam  hukum  masih  terabaikan  kala terjerat  kasus  hukum,  kendati  pemerintah  telah  menerbit peraturan  pemerintah  No  42  Tahun  2013  tentang  syarat  dan tata  cara  pemberian  bantuan  hukum  dan  penyaluran  dana Bantuan hukum.
Apabila  dilihat  dari  ketentuan  undang-undang  yang
berlaku mengamanatkan hak-hak masyarakat untuk
memeperoleh bantuan hukum dan dilihat dari jumlah perkara yang terjadi maka  angka-angka tersebut menunjukkan angka yang  sangat  kecil  dalam  perolehan  bantuan  hukum, sedangkan  pasal  56  (1)  KUHAP  pejabat  yang  bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Advokad

## B. Permasalahan.
Pemberian  bantuan  hukum  merupakan  hak  setiap warga  negara  yang  harus  dijamin  dan  dipasilitasi  oleh pemerintah,  implemtasi  ketentuan  tersebut  lebih  dipertegas lagi dalam ketentuan perundang-undangan Repuplik
Indonesia  mulai  dari  undang-undang  nomor  48  tahun  2009 tentang  ketentuan  pokok  kekuasaan    kehakiman.  Undang- undang  no  8  tahun  1981  tentang  hukum  acara  jenayah, undang-undang  nomor  18  tahun  2003  tentang  Advokat  dan undang-undang  nomor  16  tahun  2011  tentang  bantuan
hukum. Berbagai produk hukum diatas belum optimal dalam implementasi masih banyak meninggalkan permasalahan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  permasalahan dirumuskan sebagai berikut;
1. Apakah  kebijakan  pemberian  bantuan  hukum  secara percuma sebagaimana diatur didalam perundang-undangan
sudah optimal memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin?
2. Bagaimana  implementasi  kebijakan  yang  termuat  di dalam perundang-undangan bantuan hukum?

## C. Tujuan penelitian
Pertama Untuk  menjelaskan  apakah  kebijakan berbagai  undang-undang  tentang  bantuan  hukum  khusus kepada  masyarakat  miskin  sudah  diaktualisasikan kedua mendiskripsikan bagaimana implementasi kebijakan perundangan-undangan dalam praktek?

## D. Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  merupakan  kajian  hukum normatif,  artinya  melihat  dari  bunyi  undang-undang  dan penerapannya,  Data  utama  adalah  data  dokumenter  yang dikumpul  dari  kebijakan  akan  bantuan  hukum  di  indonseia seperti  Undang-undang  No  48  Tahun  2009,  Undang-undang No 8 Tahun 1981, Undang-undang No8 Tahun 2003 tentang
Advokad,  dan  Undang-undang  No  16  Tahun  2011  tentang Bantuan hukum dalam pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memberikan  gambaran  dibeberapa  daerah  didalam  wlayah propinsi    jambi  yang  terkena  dampak  dari  suatu  kebijakan pemberian  bantuan  hukum    Data  dianalisis  secara  kualitatif dan disimpulkan secara deduktif
E. Analisa dan pembahasan
1  Optimalisasi  akses  keadilan  dalam    Kebijakan Pemberian Bantuan       hukum pada perkara pidana
Pemerian  bantuan  hukum  merupakan  hak  setiap warga  negara  yang  harus  dijamin  dan  difasilitasi  oleh pemerintah, kebijakan tersebut di lakukan didalam ketentuan perundang-undangan  Repuplik  Indonesia  antara  lain  : Undang-undang  No  48  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman, Undang-undang  no  8  Tahun  1981,  undang-undang  No  18 taun  2003  Tentang  Advokad  dan  Undang-undang  No  16 tahun  2011  tentang  Bantuan  hukum  masih  banyak meninggalkan permasalahan.
Hak  untuk  memperoleh  jasa  bantuan  hukum  bagi yang  terlibat  perkara  pidana  sudah  diatur  di  berbagai perundang-undangan, walaupun demikian preraktek penegakan hukum tersebut belum diaktualisasikan,
berdasarkan  hasil  penelitian    pada  tahun  2012  di  wilayah pengadilan  negeri  jambi  jumlah  perkara  sebanyak  802  kasus
Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara  Percuma …. – Said Abdullah
masyarakat  yang  menggunakan  dana  pribadi  sebanyak  82 kasus,  yang  diberi  bantuan  sebanyak  72  kasus  selebihnya yang  tidak  memperoleh  bantuan  sebanyak  655  Kasus 3 .  Hal ini  setelah  dilakukan  pengamatan  dikarenakan  beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah  tidak mendukung program  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  yang  kurang mampu pada peradilan pidana antara lain :
a. Jumlah advokad yang terakreditasi tida seimbang dengan jumlah kasus
Dengan di keluarkan nya peraturan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manausia  Repuplik  Indonesia  No  03  tahun 2013  tentang  tata  cara  verifikasi  dan  Akreditasi  Lembaga Bantuan  Hukum  atau  Organisasi  Kemasyarakatan,  bahwa setelah  dilakukan  verifikasi  dan  akreditasi  oleh  Kantor wilayah  Hukum  Dan  Hak  asasi  Manusia  Jambi  ternyata hanya 7  (tujuh ) 0rganisasi bantuan hukum yang dinyatakan lolos untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin dengan  klasifikasi  nilai  rata-rata  C  ,  secara  keseluruhan organisasi  bantuan  hukum  yang  terakreditasi  oleh  Kanwil Hukum  dan  Ham    berada  di  kota  jambi,      hal  ini  tidak seimbang  jumlah  advokad  yang  memberi  bantuan  hukum percuma  untuk  orang  miskin    dengan  jumlah  kasus  pidana yang  terjadi  di  wilayah  jambi,  berikut  organisasi  bantuan
3 Data dokumentasi jumlah perkara pada pnegadilan  negeri  jambi Tahun 2012.
hukum yang telah mendapat akreditasi oleh pemerintah untuk membantu bagi masyrakat miskin.
Tabel 1. Daftar  Nama  Lembaga  Pengguam  yang  Lolos Akreditasi  Kanwil  Hukum  Dan  HAM  Propinsi Jambi No. Nama Lembaga Pengguan Alamat Akreditasi 1. Yayasan BHK dan keadilan Kota Jambi C 2. Lembaga BHK Citra Keadilan Kota Jambi C 3. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (KBH) Jambi Kota Jmabi C 4. Bantuan Hukum yayasan pendidikan dan BHK Indonesia (KBH) Jambi Kota Jambi C 5. Yayasan LBH lingkungan (YLBHL) Kota Jambi C 6. Pusat Advokasi HK & HAM (PAHAM) Kota Jambi C 7. Lembaga bantuan HK justisia Indonesia Jakarta cabang Jambi Kota Jambi C
Sumber : Kanwil Hukum Dan HAM Propinsi Jambi.
Pada  Perturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Repuplik  Indonsia  Nomor  03  Tahun  2013  tentang tatacara  verifikasi  dan  akreditasi  lembaga  bantuan  hukum atau  organisasi  kemasyrakatan  diatur  tentang  persyaratan pengklasifikasian  pemberi  bantuan  hukum    sebagai  mana diatur didalam pasal 29 sebagai berikut :
Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara  Percuma …. – Said Abdullah
(1) Lembaga bantuan hukum atau organisasi  yang telah lulus verifikasi diberikan akreditasi
(2) Akreditasi  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  dilakukan dengan  mengklsifikasikan  lembaga  bantuan  hukum  atau organisasi berdasarkan :
a.  Jumlah  kasus  dan  kegiatan  yang  di  tangani  terkait dengan orang miskin
b.  Jumlah program bantuan hukum non legitasi,
c.  Jumlah advokad yang dimiliki,
d.  Pendididkan  formal  dan  non  formal  yang  dimiliki advokad dan apar legal,
e.  Pengalaman  dalam  menangani  atau  memberikan bantuan hukum,
f.  Jamngkauan penaganan kasus,
g.  Status kepemilikan dan saraana prasarana kantor,
h.  Usia atau lama berdirinya lembaga bantuan hukum,
i.  Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,
j.  Laporan keungan sesuai dengan standart akutansi,
k.  Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga bantuan hukum,
j  Jaringan yang dimiliki lembaga bantuan hukum,
Berdasarkan  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam pasal  29  peraturan  menteri  Hukum  dan  Ham  No  03  Tahun 2013 maka yang dinyatakan memenuhi persyaratan ada tujuh lembaga  bantuan  hukum  yang  memberikan  bantuan  hukum kepada  orang  miskin,  bila  dilihat  kasus  pidana  yang  terjadi
Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara  Percuma …. – Said Abdullah
selama  satu  tahun  tidak  mungkin  masayarakat  miskin mendapat  akses  keadilan  didalam  perkara  pidana,  berikut jumlah kes jenayah selama satu tahun.
Tabel 2  Jumlah  Kes  Jenayah  Th  2013  di  Wilayah Jambi No. Pengadilan Kab/Kota Jumlah Perkara Kelas Pengadilan 1. Kota jambi 778 Kelas II A 2. Sengai Penuh 153 Kelas II B 3. Muara Bulian 228 Kelas II B 4. Kuala Tungkal 139 Kelas II B 5. Muara Bungo 312 Kelas II B 6. Bangko 170 Kelas II B 7. Sengeti 185 Kelas II B 8. Muaro Tebo 132 Kelas II B 9. Sarolangun 207 Kelas II B 10. Tanjab Timur 139 Kelas II B Jumlah 2.443 Sumber Pengadilan Tinggi Wil Jambi
Dari  tabel  diatas  terlihat  sangat  mencolok  antara jumlah  kasus  pidana  dengan  jumlah  pengguam  yang  sudah memperoleh  akreditasi,  apalagi  mereka  yang  lolos  verifikasi kantor  dan  advokadnya  berada  di  wilayah  kota  jambi, sementara  untuk  sembilan  wilayah  sulit  untuk  memperoleh bantuan hukum percuma, dikarenakan jarak antara kota jambi dengan wilayah yang lain sangat jauh  deangan jarak tempuh
paling dekat memakan waktu kurang lebih dua jam tiga puluh menit,    hal  ini  tidak  sejalan  antara  kebijakan  pemerintah untuk  memberikan  akses  keadilan  kepada  orang  miskin dalam implementasi nya .
b. Masayrakat  belum  bisa  mengakses  keadilan    dalam menerima informasi akan bantuan hukum
Bila dilihat dasar tujuan Bantuan hukum
sebagaimana  diatur  pasal  3  huruf  a  dan  huruf  c  UU  No  16 Tahun  2011,  “menjamin  dan  memenuhi    bagi  penerima bantuan  hukum  untuk  mendapat  akses  keadilan”  hak  akses keadilan  dapat  dioptimalkan  jika  semua  masyrakat  miskin memiliki  aksses  keadilan  dengan  baik  jika  negara mnyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  akses tersebut seperti :1 membuka akses kepada orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum, 2 kelembagaan yang kuat dan koordinatif.
Bantuan  hukum  Pada  peradilan  Pidana  merupakan suatu  kewajiban  tidak  diakomodir  oleh  Undang-undang  No 16  tahun  2011,  sedangkan  pada  pasal  56  Kuhap,  UU  No  8 Tahun  1981mengharuska  para  aparat  penegak  hukum  untuk menginformasikan kepada tersangka atau terdakwa
memberikan  perlindungan  dan  petunjuk  untuk  mengakses keadilan  bebas  dari  biaya  jika  :  a.  Tundak  Pidana  yang dituduhkan atau dikenakan hukuman mati atau seumur hidup, tanpa  melihat  latar  belakang  ekonomi  tersangka  atau
terdakwa. b. Tersangka atau terdakwa memiliki latar belakng miskin    secara  ekonomi  dan  diduga  diancam  dengan  tindak pidana penjarah selama lima tahunatau lebih.
Namun  dalam  praktek  hal  ini  tidak  selamanya diaktualisasikan  oleh  para  penegak  hukum  terutama tersangka/terdakwa  yang  diancam  lima  tahun  lebih,  karena disamping  tidak  ada  pasal  yang  memberikan  sanksi  kepada para  penegak  hukum  juga  tidak  ada  merupakan  kewajiban bagi penegak hukum meyampaikan kepada
terdakwa/tersangka.  Akan  tetapi    UU  No  8  Tahun  1981, memberikan  ruang  kepada  terdakwa  tidak  perlu  lagi mengajukan permohonan bantuan hukum, hal  ini diharapkan pada revisi UU No 16 Tahun 2011yang sudah dianggendakan dalam  prolegnas  akan  diakomodir  hal  yang  berkaitan memudahkan  memperoleh  akses  keadilan  dengan  segala penerapan  sanksi  jika  para  penegak  hukum  mengabaikan kewjibannya.
2. Implementasi  kebijakan  Bantuan  Hukum  dalam perkara Pidana
a. Alokasi dana untuk Bantuan Hukum kecil
Disamping  kurang  optimalnya  akses  keadilan  dalam pemberian  bantuan  hukum  masih  ada  regulasi  yang  dikeluar Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  M.HH-03.03 Tahun  2013  tentang  Besaran  biaya  Bantuan  Hukum, disampig  besaran  biaya  jasa  bantuan  hukum  yang  dialokasi
pemerintah  terlalu  kecil  juga  proses  pembayaran  dilakukan dengan  mekanisme  yang  lama  dengan  menunjuk  kan  bukti- bukti  bahwa  organisasi  bantuan  hukum  tersebut  telah melakukan  pembelaan  terhadap  orang  miskin  hal  ini merupakan faktor keenganan para advokad untuk
memeberikan  bantuan kepada orang miskin, berikut  akan di lihat  jumlah  dana  bantuan  hukum  berdasarkan  lampiran keputusan menteri Hukum dan Ham No M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 9 juli2013 sebagai berikut :
Tabel3.Lampiran  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM
Tentang  Besaran  Biaya  Bantuan  Hukum  Litigasi  dan Non Litigasi No. Uraian Satuan Biaya (1) (2) (3) (4) Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi 1.1 Perkara Hukum Pidana Per- Kegiatan 5.000.000 1.1.1. Tahap Persidangan 2.000.000 1.1.2. Tahap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 3.000.000 1.2 Perkara Hukum Perdata Per- Kegiatan 5.000.000 1.2.1. Tahap Persidangan 2.000.000 1.2.2. Tahap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau perara dianggap selesai 3.000.000 1.3 Perkara Hukum Tata Usaha Negara Per- Kegiatan 5.000.000 1.3.1. Tahap Persidangan 2.000.000 1.3.2. Tahap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 3.000.000
Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara  Percuma …. – Said Abdullah
Berdasarkan  alokasi  biaya  untuk  perkara  pidana sebagaimana  keputusan  menteri  Hukum  dan  Ham  diatas sebesar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah ) dibayar dua  tahap persidangan  dan  tahap  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  masa  pencairan  dana terlalu  panjang  senagaimana  peraturan  pemerintah  No  42 tahun  2013  seperti  pasal  23  ayat  1  sampai  ayat  4,  pasal  24 ayat 1 samapi dengan 4, pasal 25 ayat 1 sampai 2 huruf a, b ,c dan d   dan pasal 27 ayat 1 dan 2 meneyebutkan :
(1) Penyaluran dana bantuan guaman legitasi didaerah selepas pemberian  antun  guaman  menyelesaiakan  perkara  pada tahap  proses  beracara  dan  pemberian  bantuan  guaman menyampaikan laporan yang disertai bukti pendukung
(2) Tahapan  proses  beracara  sebagimana  dimaksud  ayat  1 merupakan  tahapan  pengendalian  perkara  dalam  kes jenayah  meliputi  penyidikan,  persidangan  tingkat  I, persidangan  tingkat  banding,  persidangan  tingkat  kasasi dan peninjauan kembali
Bila  di  semak  dari  bunyi  pasal  diatas  maka pelaksanaa  pembayaran  setelah  putusan yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  tentu  akan  memerlukan masa  yang  panjang  dan  birokrasi  yang  berbelit  disisi  lain pengguam sangat memerlukan oprasional ofice dan gaji kaki tangan  kondisi  seperti  inilah  para  pengguam  enggan
Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara  Percuma …. – Said Abdullah
mendampingi  para  mayarakat  yang  tidak  mampu  pada perkara pidana
Menurut  UU  No  48  Tahun  2009  anggaran  bantuan hukum  dialokaskan  melalui    Mahkamah  Agung  dengan diterbtkan  praturan  Mahkamah  Agung  No  I  Tahun  2014 Tentang pedoman pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak  mampu,  namun  regulasi  ini  hanya  di  berikan  pada waktu  sidang  di  pengadilan  sedang  pada  saat  proses penyelidikn dan penyidikan oleh jaksa dan kepolisian belum boleh  diperuntukan.Sementara  pada  UU  N0  16  Tahun  2011, anggaran biaya bantuan hukum dianggarkan Oleh
Kementerian  Hukum  dan  Ham  ternyata  bantuan  hukum dengan  UU  ini  belum  optimal  dilaksanakan  kurang dikarenakan  masih  banyak  sisi  kelemahannya  seperti  yang telah dikemukakan diatas.
Sepatutnya negara dalam hal ini pihak eksekutif dan yudikatif  membentuk  suatu  lembaga  yang  melaksanakan penyelenggaraan  bantuan  hukum,  seperti  Pemerintah  Pusat berfungsi  sebagai  penyedia  dana,  pengawas  dan  penilai, pemmerintah daerah berfungsi sebagai penyedia dana, komisi verifikasi  dan  sertifikasi  adalah  lembaga  yang  dibentuk  oleh pemerintah berfungsi sebagai penilai bantuan hukum
b. Advokad  menghindar  untuk  membantu  masyarakat  yang miskin
Pada  UU  No  18    Tahun  2003    tentang  Advokad pada pasal 22 ayat (1) mewajibkan para advokad memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma ( pro bono ) kepada klien yang tidak mampu , dalam kenyataannya hanya beberapa advokad saja yang bersedia dan  melaksanakan pada pasal 22 ayat (2) menetapkan  bahwa  ketentuan  tentang  persyaratan  dan prosedur bantuan hukum diatur dengan peraturan pemerintah, sampai saat ini peraturan pemerintah ini belum di berlakukan. Banyak para advokad enggan mendampingi orang miskin jika dalam perkara pidana hal ini dikarenakan dari segi sukses fee relatif  rendah  dan  UU  tidak  memberikan  sanksi  kepada advokat  yang  tidak  memberikan  bantuan  hukum  kepada masyarakat miskin.
F . Kesimpulan dan saran

## a.  Kesimpulan
Dari  analisis  kebijakan  hukum  yang  berkaitan dengan  bantuan  hukum  pada  perkara  pidana    dalam prakteknya  belum  optimal  memberikan  akses  keadilan kepada  masyarakat  miskin  hal  ini  masih  terkendala  serperti anatar jumlah kasus mengakses bantuan hukum secara Cuma- Cuma dari beragai informasi, terbatasnya alokasi dana untuk bantuan hukum percuma terlalu sedikit, Advoad menghindar diberikan terlalu kecil dan belum ada sanksi yang tergas bagi advokad yang tidak bersedia membantu.
Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara  Percuma …. – Said Abdullah

## b. Saran
Sebagai  upaya  melaksanakan  prinsip-prinsip  pokok Hak  Asasi  Mansia  diharapkan  pemerintah  Melakukan  kajian ulang  tentang  persyaratan  organisasi  bantuan  hukum  yang terakreditas  dan  merekrut  para  advokad  muda  yang berkualitas  dan  menghayati  profesinya.  Agar  pemerintah menjamin  pemenuhan  akan  keadilan  bagi  msyarakat  yang tidak  mampu  untuk  dapat  mengakses  bantuan  hukum  baik masyarakat miskin secara ekonomi maupun secara struktural, Menyusun  alokasi  anggaran  untuk  Bantuan  hukum  yang realistis.  Pemerintah  segera  merevisi  aturan  tentang  bantuan hukum yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

## G  Daftar Pustaka
Broto, A. W., & Widiartama, G. “ Pembahasan Hukum Acara Pidana”. Bandung: PT. Citra Aditya .2005. Dirjosisworo,  S.  “ Pemeriksaan  Pendahuluan  Menurut
KUHAP”. Bandung: Alumni. 1992. Harahap, M. Y. “ Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan
KUHAP”. Jakarta: Garuda Metropolitas Press.1990.
Kadir,  M.  A.  “ Etika  Profesi  Hukum”. Bandung:  PT.  Citra
Aditya. 1997. Kusuma,  M.  “ Bantuan  Hukum  Bagi  Kelompok-kelompok
Miskin”. Jakarta : LP.1994.
Rahardjo,  S.  “ Hukum  Masyarakat  Dan  Pembangunan”. Bandung: Alumni. 1980. Rahardjo,  S.  “ Bantuan  Hukum  Sebagai  Sarana  Pemerataan Keadilan” . Semarang : FH Undip. 1984. Soekanto, S. “ Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”. Jakarta: Ghalia.1983.
Sumaryono,  E.  “ Etika  Profesi  Hukum  (Norma-Norma  Bagi Penegak Hukum)”. Yogyakarta: Kansisius. 1996.
Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara  Percuma …. – Said Abdullah
Tanya, B. L. “ Antara Budaya Dan Hukum Pidana”. Jakarta: PPS VI. 1992. Yusriadi.  “ Kajian  Sosiologi  Hukum  Tentang  Implementasi Hak  Bantuan  Hukum.  Masalah-masalah  Hukum ”,
1993. Zulaidi.  “ Manfaat  Pelaksanaan  Bantuan  Hukum  Bagi Tersangka/ Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan”. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga. 1993.