## HUKUM ISLAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN LUAR NEGERI PASCA REFORMASI
Salma Institut Agama Islam Negeri Manado, Manado, Indonesia salma@iain-manado.ac,id
Abstract . The development of Islamic law studies in Indonesia is increasingly interesting to follow. the use of a multidisciplinary approach to Islamic sciences, making the science of Islamic  law  not  only  a  normative-theological  analysis  but  also  integrated  with  many scientific  fields  both  in  the  sciences  and  the  humanities.  Contemporary  global  issues require observers and Islamic law reviewers to seriously review Islamic law in depth, one of  the  global  issues  that  is  currently  interesting  and  has  become  a  topic  of  discussion among many is the issue of the protection of human rights. Human rights formulation in international  law  cannot  be  separated  from  the  issue  of  foreign  policy.  This  paper  will conduct a theoretical study of how the concept of Islamic Law itself protects human rights and  how  it  relates  to  its  relationship  with  post-reform  foreign  policy.  This  paper  uses  a comparative study between legislation and texts (verses) both in the Koran and the hadith, a comparative-critical analysis method makes it easier for the author to find substance in terms  of  answering  the  problem  statement  in  this  study.  The  results  or  conclusions obtained  are  that  human  rights  are  a  reflection  of  carrying  out  Islamic  law  in  order  to realize  the  nature  of  universal  human  benefit.  Islam  considers that  human  rights are  in accordance  with  sharia  principles,  namely  protecting one's  right  to  life.  This is a  strong basis  for  the  study  of  Islamic  law  in  contributing  to  the  development  of  human  rights principles in the international community
Keywords: Islamic Law, Human Rights, Globalization, International Law Abstrak. Perkembangan kajian hukum Islam di Indonesia makin menarik untuk diikuti. penggunaan  pendekatan  multidisipliner  ilmu-ilmu  keislaman,  membuat  ilmu  hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-teologis analisanya tapi sudah terintegrasi dengan banyak  bidang  keilmuan  baik ilmu-ilmu  sains  maupun humaniora.  Isu-isu  global  yang sifatnya kontemporer mengharuskan para pengamat dan pengkaji hukum Islam untuk serius melakukan telaah ulang terhadap ilmu hukum Islam secara mendalam, salah satu isu global yang saat ini menarik dan menjadi perbincangan banyak kalangan adalah soal perlindungan hak asasi manusia. Rumusan HAM dalam hukum internasional tidak bisa dilepaskan  dengan  persoalan  politik  luar  negeri.  Tulisan  ini  akan  melakukan  kajian teoritik tentang bagaimana konsep Hukum Islam itu sendiri terhadap perlindungan hak asasi  manusia  dan  bagaimana  pula  terkait  hubungannya  dengan  politik  luar  negeri pasca  reformasi.  Tulisan  ini  menggunakan  studi  komparatif  antara  perundang- undangan  dengan  teks  (ayat)  baik  itu  di  dalam  Al-Quran  maupun  hadits,  metode analisis-kritis komparatif memudahkan penulis menemukan substansi dalam hal untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian  ini. Hasil atau kesimpulan yang didapat adalah HAM adalah refleksi untuk menjalankan syariat Islam demi mewujudkan hakikat kemaslahatan manusia secara universal. Islam memandang bahwa HAM sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni melindungi hak hidup seseorang. Hal ini merupakan dasar yang  kuat  untuk  kajian  hukum  Islam  dalam  memberikan  kontribusi  pada perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam masyarakat internasional.
Kata Kunci: Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Globalisasi, Hukum Internasional

## HUKUM ISLAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN LUAR NEGERI PASCA REFORMASI – Salma

## Pendahuluan
Umat  Islam  memiliki  pedoman hidup  yaitu  al-Qur’an  dan  sunnah  Nabi Saw  yang  merupakan  sumber  ajaran Islam.  Ajaran-ajaran  pokok  yang terkandung  di  dalamnya  merupakan syari’at  bagi  umat  Islam  dalam menjalankan  aktivitas  kehidupannya, baik yang berhubungan dengan masalah ubudiyah  maupun  muamalah    untuk menuju  kehidupan  yang  lebih  baik, tenteram dan aman.
Hukum  Islam  merupakan  istilah khas  di  Indonesia,  sebagai  terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau  dalam keadaaan  konteks  tertentu  dari as- syariah  al-Islamy. Istilah  ini  dalam wacana  ahli  hukum  Barat  disebut Islamic  Law. Dalam  al-Qur’an  dan sunnah,  istilah al-hukm  al-Islam tidak ditemukan.  Namun,  yang  digunakan adalah  kata  syariat  Islam,  yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fiqh. 1
Penyebutan  hukum  Islam  sering dipakai  sebagai  terjemahan  dari  syariat Islam  atau  fiqh  Islam.  Apabila  syariat Islam  diterjemahkan  sebagai  hokum
1 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia (Cet.  I;  Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.
Islam  (hukum in  abstracto) ,  maka berarti  syariat  Islam  yang  dipahami dalam  makna  yang  sempit.  Karena kajian  syariat    Islam  meliputi  aspek i’tiqadiyah, khuluqiyah, dan  ‘ amal syar’iyah .  Sebaliknya  bila  hokum  Islam menjadi  terjemahan  dari fiqh Islam, maka  hokum  Islam  termasuk  bidang kajian ijtihadi yang bersifat dzanni . 2
Hukum-hukum    Allah  Swt  telah disampaikan  melalui  ayat-ayat  al- Qur’an,  baik  yang  bersifat  global maupun  yang  bersifat  khusus.  Namun terkadang  ayat-ayat  global  diiringi dengan ayat-ayat yang memberi penjelasan  secara  rinci,  sunnah  pun berperan  dalam  hal  ini.  Hukum  Islam yang  bersumber  dari  wahyu  tersebut dapat mengatur manusia dalam bertindak  agar  selamat  dan  bahagia  di dunia maupun di akhirat. 3
Ruang lingkup hukum Islam mencakup  ibadah,  muamalah,  jinayah, siyasah,  akhlak  dan  peraturan  lainnya. Jika ruang lingkup syariah ini dianalisis obyek pembahasannya, tampak mencerminkan seperangkat norma Ilahi
2 Ibid., h.2.
3 Lihat  Juhaya  S.  Praja,  Filsafat  Hukum Islam (Cet. I; Bandung: Yayasan Tiara, 1993), h.
75.
POTRET PEMIKIRAN  – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2015
yang  mengatur  tata  hubungan  manusia dengan  Allah,  hubungan  manusia dengan  manusia  lain  dalam  kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.
Hukum  Islam  bila  ditinjau  dari proses  perkembangannya,  maka  ia merupakan  suatu  sistem  hukum  dalam hukum  internasional,  termasuk  tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Masyarakat di Barat memiliki kebiasaan mangaitkan  setiap  perkembangan  yang menguntungkan di dunia bagi kepentingan  mereka.  Pada  abad  ke  -17 di  Barat  belum  mempunyai  konsep tentang  HAM  dan  hak  warga  Negara. Nanti  pada  akhir  abad  ke  -18,  konsep tersebut  mendapat  tempat  praktis dalam  konstitusi  Amerika  Serikat  dan Prancis. 4 Hak-ahak  asasi  manusia  telah mendapat  posisi  dalam  percaturan dunia internasional.
Dari  beberapa  karakteristik  hukum Islam,  salah  satunya  adalah  bahwa hukum  Islam  bersifat  universal  seperti perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia  yang  merupakan  hak  yang melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan
4 Lihat  Abu  A’la  Maududi, Human  Right in  Islam ,  diterjemahkan  oleh  Bambang  Iriana Djajaatmadja  dengan  judul,  Hak-hak  Asasi Manusia  dalam  Islam  (Cet.  II;  Jakarta:  Bumi Aksara, 2000), h.9.
manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan  hak  dasar  yang  secara kodrati  melekat  pada  diri  manusia. Karena  hak  dasar  ini  bersifat  universal dan  langgeng,  maka  harus  dilindungi, dihormati,  dipertahankan,  dan  tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas  oleh  siapapun  juga,  baik dalam negeri mapun di luar negeri. Hak asasi  manusia  telah  dilindungi  dan diakui oleh seluruh negara di dunia.
Dalam  Deklarasi  Universal  HAM yang  diterbitkan  tanggal  10  Desember 1948, 5 dengan  ditetapkan  seluruh  anak manusia  dilahirkan  bebas  dan  sama martabat  dan  haknya.  Hal  ini  sejalan dengan  prinsip-prinsip  hukum  Islam yang  mengajarkan  manusia,  baik sebagai  individu  maupun  sebagai makhluk  sosial  yang  selalu  berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
Dari  uraian  di  atas,  maka  penulis dapat  merumuskan  masalah  dalam makalah  ini  yaitu:  Bagaimana  konsep Hukum  Islam  terhadap  perlindungan Hak Asasi Manusia dan  bagaimana pula
5 Lihat Muhammad Anas Qasim Ja’far, al- Huquq al-Siyasiyyah li al-Ma’rifah fi al-Islam wa al-Fikr  al-Tasyri’, diterjemahkan  oleh  Mujtaba Hamdi  dengan  judul, Mengembalikan  Hak-hak Politik Perempuan Sebuah Perspektif Islam (Cet.
I; Jakarta: Azan, 2001), h. 100.
HUKUM ISLAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN LUAR NEGERI PASCA REFORMASI – Salma
dalam hubungannya dengan politik luar negeri pasca reformasi.
Pembahasan
1. Pengertian Hukum Secara Umum, Hukum Islam dan

## Karakteristiknya
Para  ahli  hukum  tidak  sependapat dalam  memberikan  definisi  tentang hukum,    bahkan  sebagian  ahli  hukum mengatakan  bahwa  hukum  itu  tidak dapat  didefinisikan  karena  luas  sekali ruang  cakupannya  dan  meliputi  semua bidang  kehidupan  masyarakat  yang selalu  mengalami  perkembangan  dan perubahan.  Jika  hendak  membuat definisi hokum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandang.
Achmad Ali mengemukakan definisi tentang  hukum  yaitu:  “Hukum  adalah seperangkat  kaidah  atau  ukuran  yang tersusun  dalam  satu  sistem,  yang menentukan  apa  yang  boleh  dan  apa yang  tidak  boleh  dilakukan  manusia sebagai  warga    masyarakat  dalam kehidupan  bermasyarakatnya,  yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun  dari  sumber  lain,  yang  diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat  tersebut, serta  benar-benar diberlakukan  oleh  warga  masyarakat (sebagai  satu  keseluruhan)  dalam
kehidupannya,  dan  jika  kaidah  tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan  bagi  otoritas  tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal” 6
Menurut Van Apeldoorn dan E. Kant menyatakan  bahwa  pengertian  atau definisi  hokum  itu  belum  didapatkan dan  masih  terus  dicari,  karena  hukum mencakup  berbagai  macam  aspek. 7 Hal ini  menunjukkan  bahwa  usaha  untuk mencari  definisi  atau  pengertian tentang hukum masih terus dilakukan.
Berdasarkan definisi yang dikemukakan  oleh  Achmad  Ali  di  atas, maka  unsur-unsur  yang  harus  ada  bagi hukum sebagai kaidah adalah :
1. Harus ada seperangkat kaidah atau  aturan  yang  tersusun secara sistematis;
2. Perangkat kaidah itu menentukan  apa  yang  boleh dan  apa  yang  tidak  boleh dilakukan oleh warga masyarakat;
6 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum; Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis (Cet.  II; Jakarta: PT. Toko Gunung Jati, 2002),h. 35.
7 Lihat Rien G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu  Hukum  Lengkap (Cet.  I;  Jakarta:  Bina Aksara, 1988), h. 12.
POTRET PEMIKIRAN  – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2015
3. Berlaku manusia sebagai warga masyarakat, dan manusia sebagai individu;
4. Kaidah itu secara nyata benar- benar  dilakukan  oleh  warga masyarakat  (sebagai  satu kesluruhan) di dalam
kehidupan  mereka, yakni sebagai living law;
5. Harus  ada  sanksi  eksternal jika terjadi pelanggaran kaidah hukum tersebut, sanksi mana  dipertahankan  oleh otoritas tertinggi tersebut. 8
Fuller  sebagaimana  dikutip  Satjipto Rahardjo 9 ,  meletakkan  asas-asas  sistem hukum  yang  disebut Principles  of Legality ,  yaitu:  Pertama,  suatu  sistem hukum  harus  mengandung  peraturan- peraturan;  Kedua,  Peraturan  yang dibuat  harus  diumumkan;  Ketiga,  tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut; Keempat,  peraturan  harus  disusun dalam  rumusan  yang  bisa  dimengerti; Kelima,  suatu  sistem  tidak  boleh mengandung peraturan yang bertentangan  satu  sama  lain;  Keenam, peraturan  tidak  boleh  mengandung
8 Achmad Ali, op.cit., h.35.
9 Lihat  Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum (Cet. IV; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996),
h. 51.
tuntutan  yang  melebihi  apa  yang dilakukan;  Ketujuh,  tidak  boleh  ada kebiasaan  untuk  sering  mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang  akan  kehilangan  orientasi; Kedelapan, harus ada kecocokan  antara peraturan  yang  diundangkan  dengan pelaksanaannya sehari-hari.
Istilah  hukum  Islam  tidak  serta merta dapat dianggap sebagai terjemahan langsung dari  syariat Islam, karena  dalam  ajaran  Islam  ( al-Din  al- Islam )  perkataan  syariat  Islam  jarang ditemukan,  yang  paling  sering  dijumpai dalam  sejumlah  ayat  al-Qur’an  dan Sunnah  hanyalah syari’ah , syara’ ,  dan syar’iyyah tidak  diikuti  dengan  kata Islam. 10 Syariat Islam merupakan firman Allah  yang  ditujukan  kepada  orang mukallaf  yitu  orang-orang  yang  sudah mengerti  tentang  bertanggung  jawab hokum,  berpa  perintah,  larangan  atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan tindakannya. 11
Istilah  hukum  Islam  berkembang ketika  dunia  Barat  khususnya  para
10 Lihat  Arfin  Hamid,  Membumikan Ekonomi Syari’ah di Indonesia; Perspektif Sosio- Yuridis (Cet. I; Jakarta : eLSAS  , 2007),h. 57.
11 Lihat  Subhi  Mahmassani, Falsafah  al- Tasyri’I  fi  al-Islam, diterjemahkan  oleh  Ahmad Sudjono  dengan  judul Filsafat  Hukum  dalam Islam (Cet.  II;  Bandung:  PT.  al-Ma’arif,  1981),h. 23.
HUKUM ISLAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN LUAR NEGERI PASCA REFORMASI – Salma
orientalis  mulai  tertarik  untuk  menulis dengan  judul Islamic  Law 12 buku  ini diterjemahkan  dengan  judul  hukum Islam.  Di  dalamnya  dibahas  tentang proses dan perkembangan hukum Islam di dunia, baik di dunia Timur maupun di Barat.
Di dunia Timur, pakar yang merintis tentang  hukum  Islam  antara  lain
Muhammad
Khudari Bek, dalam bukunya Tarikh  al-Tasyri’  al-Islami (Sejarah  Perkembangan  Hukum  Islam), menjelaskan  tentang  pertumbuhan  dan perkembangan  hukum  Islam  dengan mengaitkan  sejarah  kehidupan  sosial yang mempengaruhinya. 13
Pengertian syariat Islam yang lazim dianut menurut Mahmud Syaltut adalah peraturan-peraturan  yang  diciptakan Allah  atau  yang  diciptakan  pokok- pokoknya, sedangkan manusia berpegang kepadanya dalam hubungannya  dengan  Tuhan  dan dengan  saudaranya  sesama  manusia, beserta  hubungannya  dengan  alam
12 J.N.D.  Anderson, Islamic  Law  in  the Modern  World ,  diterjemahkan  oleh  Mashum Hussin  dengan  judul, Hukum  Islam  di  Dunia Modern (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), h. i.
13 Lihat  Abdul  Aziz  Dahlan,  et.al., Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid 2 (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeeve, 2001),h. 579.
seluruhnya  dan  hubungannya  dengan kehidupan. 14 Ibrahim
Hosen mendefinisikan  hokum  Islam  sebagai seperangkat  aturan  yang  ditetapkan secara  langsung  dan  tegas  oleh  Allah Swt  atau  ditetapkan  pokok-pokoknya untuk  mengatur  hubungan  manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya  dan  manusia  dengan  alam semesta. 15
Pembicaraan syariat Islam mencakup  ruang  lingkup  yang  bersifat menyeluruh,  baik  berdimensi  nilai-nilai Ilahi,  nilai-nilai  Rabbani,  dan  nilai-nilai Insani.  Ruang  lingkup  ini  tercakup dalam masalah-masalah  akidah, ibadah, dan  muamalah  serta  akhlak  tasawuf. Sejalan  dengan  itu,  tampaknya  terjadi mata  rantai  antara  fiqih  dan  syariah. Oleh  karena  itulah,  dapat  dipahami bahwa syariah adalah konsep substansial  dari  seluruh  ajaran  Islam, meliputi  aspek  keyakinan,  moral,  dan hukum.  Sementara  fiqih  merupakann upaya  untuk  memahami  ajaran  Islam
14 Lihat Mahmud Syaltut, al-Islam Aqidah wa Syari’ah (Qahirah : Dar al-Qalam, t.th), h.12.
15 Lihat  Ibrahim  Hosen, Fungsi  dan Karakteristik  Hukum  Islam  dalam  Kehidupan Umat  Islam dalam  Amrullah  Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Cet.
I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 86-87.
POTRET PEMIKIRAN  – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2015
tersebut. Dengan demikian fiqih cenderung  sebagai  konsep  funsional. Akan  tetapi,  dalam  perkembangan terakhir,  fiqih  dipahami  oleh  kalangan ushuliyyun sebagai hokum praktis hasil ijtihad, sementara kalangan fuqaha pada umumnya  mengartikan  fiqih  sebagai kumpulan hokum Islam yang mencakup semua  aspek  hukum  Syar’I,  baik  yang tertuang  secara  kontekstual  maupun hasil  penalaran  atas  teks.  Dengan demikian,  telah  terjadi  pergeseran  fiqih dari  konsep  fungsional  menuju  konsep institusional. Meskipun demikian, terlepas  fiqih  memiliki  dua  konsep tersebut,  pada  dasarnya  ia  merupakan mata  rantai  dengan  syariah  yang berdimensi teologis.
Dari  uraian  di  atas,  dapatlah dipahami  bahwa  hukum  Islam  adalah hokum  yang  bersifat  divine  ( uluhiyah ) karena  Allah  sendiri  yang  menentukan atau  transaksi  tertentu  sah  atau  tidak. Sebagai  esensi  dari  kehendak  Tuhan, syariah  bersifat  universal,  kekal,  dan mencakup  semua  kode  hukum  dan moral,  termasuk  tradisi-tradisi  yang dilakukan oleh masyarakat. Di karenakan hukum berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah  bagian dari  agama, paling tidak ada empat pendekatan yang harus  digunakan  dalam  penelitian
tersebut.  Yaitu  :  pendekatan  teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping itu, pendekatan bahasa merupakan  alat  pelengkap  pendekatan tersebut.

## 2. Hubungan  Hukum  Islam  dengan
Politik Luar Negeri Pasca Reformasi
Islam  sebagai  agama  universal mengandung  prinsip-prinsip  hak  asasi manusia. Sebagai sebuah konsep ajaran, Islam  menempatkan  manusia  pada kedudukan yang sejajar dengan manusia  lainnya,  yang  membedakan hanya  terletak  pada  keimanan  dan ketakwaannya.
Adanya  perbedaan  tersebut,  bukan merupakan  ukuran  perbedaandalam kedudukan  social.  Hal  ini  merupakan dasar  yang  kuat  dan  tidak  dapat dipungkiri,  karena  telah  memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip- prinsip  hak  asasi  manusia  di  dalam masyarakat  internasional,  yang  dikenal dengan istilah Piagam Madinah ( Misaqul al-Madinah) dan  Deklarasi  Kairo  ( Cairo Declaration) 16 Piagam  Madinah  dan Deklarasi  Kairo  tersebut  adalah  bukti
16 Lihat  A.Ubaidillah,  et.al., Pendidikan Kewargaan:  Demokrasi,  HAM  dan  Masyarakat Madani (Cet.  I,    Jakarta:  IAIN  Jakarta  Press,
2000), h. 215.
HUKUM ISLAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN LUAR NEGERI PASCA REFORMASI – Salma
otentik bahwa hokum islam merupakan suatu system dalam hukum internasional.
Di  Indonesia  juga  telah  mendapat posisi  yang  kuat  pasca  reformasi ditandai  dengan  lengsernya  H.M. Soeharto  sebagai  Presiden  RI  pada  21 Mei  1998,  berkenaan  dengan  itu  hadir pula  Undang-Undang  No.  39  Tahun 1999  tentang HAM, Undang-Undang N0. 20  Tahun  2000  tentang  Pengadilan HAM,  dan  pada  amandemen  kedua tahun  2000,  UUD  1945  ditambah  satu bab,  ayitu  pasal  28A,  28B,  28C,  28D, 28E,  28F,  28G,  28H,  28I,  dan  28J,  yang khusus  menyangkut  berbagai  unsur HAM. 17
Ruang  lingkup  pengertian  HAM sangat  luas,  karena  persoalan  HAM tidak  dibatasi  oleh  sekat-sekat  suku, kaum etnis, dan ras. Sementara seorang pemikir  dibatasi  dan  dipengaruhi  oleh lingkungan  dan  tradisi  yang  berbeda dengan  orang  lain.  Tidak  dibatasinya persoalan  HAM  seperti  sekat  wilayah negara, sosial, politik dan hukum karena Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak  dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa
17 Selengkapnya lihat UUD RI Tahun 1945.
kepada  manusia  tanpa  melihat  adanya sekat atau perbedaan tersebut.
Itulah  sebabnya The  Universal Declaration  of  Human  Right yang selanjutnya  disebut  Deklarasi  Universal Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  atau pernyataan  tentang  HAM  sedunia  yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disingkat PBB pada tahun  1948.  Dalam  awal  deklarasinya disebutkan  bahwa  “pernyataan  umum tentang  HAM  ini  sebagai  suatu  dasar pelaksanaan  umum  bagi  semua  bangsa dan  negara.  Tujuannya  agar  setiap orang  dan  badan  dalam  masyarakat senantiasa berusaha untuk mempertinggi  penghargaan  terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan denga  jalan  mengambil  tindakan progresif  yang  bersifat  nasional  dan internasional” 18
Menurut  Miriam  Budiardjo, 19 hak asasi  adalah  hak  yang  dimiliki  manusia yang elah diperoleh dibawanya bersamaan  dengan  kelahiran  atau kehadirannya  di  dalam  kehidupan masyarakat.  Dianggap  bahwa  beberapa
18 Lihat Mukaddimah Piagam PBB Tahun 1948.
19 Lihat  Miriam  Budiardjo, Mencari Kedaulatan  Rakyat (Jakarta  :  Mizan  Pustaka, 1998), h.120.
POTRET PEMIKIRAN  – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2015
hak  itu  dimilikinya  tanpa  perbedaan atas  dasar  bangsa,  ras,  agama  atau kelamin,  dan  karena  itu  bersifat  asasi dan  universal.  Dasar  dari  semua  hak asasi adalah manusia harus memperoleh kesempatan untuk
berkembang  sesuai  dengan  bakat  dan cita-citanya.
Mengenai  pengertian  atau  batasan HAM yang sering menimbulkan perdebatan oleh
Aswanto 20
dikemukakan bahw aruang lingkup dan pelaksanaan HAM masih menjadi bahan perdebatan  di  kalangan  pemikir  dan politisi. Beberapa teoretisi HAM berpendapat  bahwa  HAM  seharusnya dibatasi  oleh  hak-hak  politik dan  sosial saja. Ada juga yang berpendapat bahwa HAM hanya mencakupi hak-hak ekonomi saja.
Dalam  DUHAM  tahun  1948,  yang dikutip  oleh  Prinst 21 secara  tegas diberikan  pengertian  dan  pembagian HAM sebagai berikut:
“Bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri  manusia  secara  kodrati,
20 Lihat  Aswanto, Instrumen  Hukum Penegakan HAM, “Clavia”, Vol.1. 2002 h. 27-28.
21 Lihat  Prinst,  Darwan, Sosialisasi  dan Desiminasi Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 182.
universal  dan  abadi  sebagai anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga,
hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan,  hak  kemerdekaan,  hak berkomunikasi,  hak  keamanan, hak  kesejahteraan,  yang  oleh karena  itu  tidak  boleh  diberikan atau  dirampas  oleh  siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai  hak  dan  tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat”.
Kalau  dianalisis  isi  DUHAM  ini, maka  klasifikasi  penghargaan  terhadap HAM  terdiri  dari  hak-hak  sosial, ekonomi  dan  yuridis  sehingga  setiap orang dituntut untuk menghormati hak- hak  tersebut.  Jadi  ruang  lingkup  HAM bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik saja, melainkan juga meliputi hak sosial, ekonomi, dan budaya.
Kesadaran  manusia  terhadap  HAM berasal  dari  keinsyafan  terhadap  harga diri, harkat dan martabat
kemanusiannya, karena itu
sesungguhnya  hak  manusia  itu  sudah ada  sejak  manusia  dikodratkan  lahir  di dunia  ini.  Dengan  demikian,  hak-hak
HUKUM ISLAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN LUAR NEGERI PASCA REFORMASI – Salma
asasi  manusia  bukan  merupakan  hal yang baru lagi.
Indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB sudah membuat instrumen hukum (hukum nasional) pasca reformasi  tentang  HAM  yang  merujuk pada  DUHAM  tahun  1948.  Dalam konsideran  hokum  nasional  Indonesia yaitu  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang HAM (UUHAM) disebutkan bahwa Indonesia
mengembang  tanggung  jawab  moral dan  hokum  untuk  menjunjung  tinggi dan  melaksanakan  deklarasi  tentang HAM yang ditetapkan oleh PBB.
Adapun  penggolongan  HAM  secara konsepsional  dalam  konteks  situasi HAM  di  Indonesia  menurut  Muladi dalam  Thontowi 22 ,  dapat  dibagi  atas empat pandangan sebagai berikut :
1. Pandangan  universal  absolut melihat  HAM  sebagai  nilai- nilai  universal  sebagaimana dirumus  dalam The  Universal
Declaration  of  Human  Right’s.
Mereka  yang  berpandangan seperti ini memeluk
22 Lihat  Jawahir  Thontowi, Hukum Internasional  di  Indonesia  Dinamika  dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan (Yogyakarta:  Madyam,  2002), h.10-11.
perbedaan tradisi, budaya dan agama  dalam  memberlakukan HAM internasional.
2. Pandangan  universal  relative, berpendapat  bahwa  HAM tetap  universal  akan  tetapi mengakui akan adanya pengecualian-pengecualian tertentu sesuai dengan ketentuan  yang  diatur  dalam pasal 29  Piagam HAM Dunia.
3. Pandangan partikularistik absolute, melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa  tanpa  memberikan alasan  yang  kuat,  khususnya dalam  melakuka  penolakan tethadap  dokumen-dokumen Internasional.
4. Pandangan partikularistik relatif,  mereka  memandang HAM  selain  sebagai  masalah yang universal juga merupakan  masalah  masing- masing negara.
Hubungannya dengan hokum Islam, bahwa  perlindungan  terhadap  HAM adalah  sesuatu  yang  universal  absolute sebagai anugerah pemebrian dari Tuhan karena  kehadiran  syariat  Islam  bersifat sebagai rahmatan  li  al-  ‘alamin .  Hal  ini
POTRET PEMIKIRAN  – Vol.19, No. 1, Januari - Juni 2015
dapat  dilihat  pada  tujuan  syariat  itu yang  diturunkan  oleh  Allah  Swt  yaitu untuk mewujudkan hakikat kemaslahatan manusia dengan senantiasa  menjaga dharuriyyat  al- khamsah, yang  meliputi  :  pemeliharaan terhadap  agama,  pemeliharaan  jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan  dan  pemeliharaan  terhadap harta.  Sementara  tingkatan-tingkatan kemaslahatan manusia itu adalah terdiri dari  mewujudkan  kebutuhan  yang bersifat daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.
Berkaitan  dengan  itu, political  will para the ruling class di Indonesia untuk memberikan  perlindungan  terhadap HAM patut diapresiasi secara positif. Hal ini terlihat dalam amandemen konstitusi  Republik  Indonesia,  UUD 1945 pasca reformasi terkhusus amandemen  kedua  pada  tahun  2000 telah mencerminkan dan sesuai dengan syariat Islam dan hokum intermasional. Walaupun  harus  diakui  pula  bahwa
secara
empirik ( political implementation) belumlah  optimal  dan terkadang  masih  terjadi  beberapa pelanggaran  HAM  terutama  pada konflik-konflik  social  yang  terjadi selama ini.

## Penutup
Hukum  Islam  di  Indonesia  dan hubungannya dengan politik luar negeri pasca  reformasi  terhadap  perlindungan Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  seperti instrument  perlindungan  HAM,  yaitu pasal 28 UUDNRI 1945, Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  dan  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan HAM adalah suatu anugerah Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  refleksi untuk  menjalankan  syariat  Islam  demi mewujudkan  hakikat  kemaslahatan manusia  secara  universal.  Hal  ini merupakan  dasar  yang  kuat  untuk memberikan kontribusi pada perkembangan    prinsip-pronsip  hak asasi  manusia  di  dalam  masyarakat internasional.

## Daftar Pustaka
Ahmad  Amrullah, Dimensi  Hukum  Islam dalam  Sistem  Hukum  Nasional ,
Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Ali  Achmad, Menguak  Tabir  Hukum; Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis , Jakarta: PT. Toko Gunung Jati, 2002.
A.Ubaidillah, et.al., Pendidikan Kewargaan:  Demokrasi,  HAM  dan Masyarakat  Madani ,    Jakarta:  IAIN Jakarta Press, 2000.
HUKUM ISLAM DAN HUBUNGANNYA DENGAN LUAR NEGERI PASCA REFORMASI – Salma
Aswanto, Instrumen  Hukum  Penegakan HAM,  “Clavia”, Vol.1.  2002  h.  27- 28.
Ali  Zainuddin, Hukum  Islam  Pengantar Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Budiardjo  Miriam, Mencari  Kedaulatan Rakyat ,  Jakarta  :  Mizan  Pustaka,
1998.
Darwan Prinst,
Sosialisasi
dan
Desiminasi  Penegakan  Hukum  Hak Asasi  Manusia ,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2001.
Hussin  Mashum, Hukum  Islam  di  Dunia Modern , Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994
Hamid  Arfin, Membumikan  Ekonomi Syari’ah  di  Indonesia;  Perspektif Sosio-Yuridis , Jakarta: eLSAS, 2007.
Hamdi  Mujtaba, Mengembalikan  Hak- hak  Politik  Perempuan  Sebuah Perspektif  Islam ,  Jakarta:  Azan, 2001.
Kartasapoetra  G.  Rien, Pengantar  Ilmu Hukum  Lengkap ,  Jakarta:  Bina Aksara, 1988.
Maududi Abu A’la, Human Right in Islam , Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
Praja  S.  Juhaya,  Filsafat  Hukum  Islam, Bandung: Yayasan Tiara, 1993.
Sudjono  Ahmad  dengan  judul Filsafat Hukum dalam Islam , Bandung: PT. al-Ma’arif, 1981.
Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum ,
Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
1996.
Thontowi  Jawahir, Hukum  Internasional di Indonesia Dinamika dan
Implementasinya  dalam  Beberapa Kasus  Kemanusiaan ,  Yogyakarta: Madyam, 2002.