## JARÎMAH ZINA SEBAGAI KONTRIBUSI PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Amini Mahfuzoh Fakultas Syari’ah dan Hukum  UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo amini.mhf@gmail.com
Nurma Khusna Khanifa Fakultas Syari’ah dan Hukum  UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo nurmakhusna@unsiq.ac.id

## ABSTRAK
Kaedah hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini terdapat tiga sistem hukum, yaitu  sistem  hukum  adat,  sistem  hukum  Islam,  dan  sistem  hukum  Barat.  Ketiga sistem  hukum  ini  sangatlah  tidak  mendukung  adanya  perzinaan.  Konsep  zina  di Indonesia  dalam  pasal  284  KUHP  jauh  lebih  sempit  jika  dibandingkan  dengan konsep zina dalam pandangan hokum Islam. Oleh karena itu, norma agama dalam hal ini hukum Islam pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, karena nilainya yang bersifat universal, dan tidak ditemukan adanya perbedaan, maupun pertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.
Kata kunci  : ḣudûd , hukum islam, jarîmah , zina, KUHP.

## A. PENDAHULUAN
Sesungguhnya  sudah  jelas  firman Allah  dalam  Al-Qur`an  dan  sabda Rasulullah  dalam  Haditsnya  serta  Ijma' para  Ulama  tentang  haramnya  zina  dan bahwasanya termasuk kekejian dan dosa besar.  Tetapi  masih  didapati  banyak kaum  muslimin  yang  terjerumus  ke dalam jurang kekejian. Mereka mengikuti hawa  nafsu  dan  syahwat,  lupa  kepada Allah  dan  laranganNya,  lupa  kepada Rasulullah  dan  nasihanya.  Sebagian mereka  berusaha  menghalalkan  zina dengan ta'wîl - ta'wîl yang bâṭil bahwa zina  adalah  perkosaan,  sedang  jika berdasarkan  suka  sama  suka  tidak mengapa  hanya  berniat  memuaskan
nafsunya  untuk  sementara  waktu  atau berdalil tentang kawin muṭ'ah yang mana tidak  lain  penghalalan  zina  dengan berkedok agama.
Di  dalam  Islam,  hukuman  tidak didasarkan  pada  pendapat  manusia  atau kesepakatan  manusia  belaka  meskipun mereka  seorang  ahli  atau  pakar  hukum. Karena apa yang dapat manusia pandang sangatlah terbatas, dan seringkali pandangannya  berubah  karena  faktor eksternal  yang  ada  disekitarnya.  Bahkan apa yang dipandang baik dalam pandangan  manusia,  pada  hakikatnya belum  tentu  baik.  Demikian  juga,  apa yang  buruk  dalam  pandangan  manusia, hakikatnya  belum  tentu  buruk.  Umat
Islam diajarkan bahwa penilaian baik dan buruk  itu  sepenuhnya  hak  Allah  yang telah menciptakan diri dan seluruh alam.
Kaedah  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  sekarang  ini  terdapat  tiga sistem hukum,  yaitu sistem hukum  adat, sistem  hukum  Islam,  dan  sistem  hukum Barat  (Supriyadi,  2007:291) . Ketiga sistem  hukum  itu,  jelas  bahwa  sistem hukum  adat,  dan  sistem  hukum  Islam mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat dengan  agama,  dan  hukum  Islam  adalah hukum yang bersifat universal, karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang unversal  sifatnya  (Ali,  1990:  266)  sebab mencakup  semua  manusia  di  dunia  ini, tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan sesuatu negara (Muhammad, 1992: 113).
Ketaatan masyarakat terhadap hukum  itu  kadang-kadang  diabaikan lantaran  memper  turutkan  hawa  nafsu belaka.  Kendati  memang  setiap  individu itu  tidak  terlepas  dari  kecenderungan untuk  memperturutkan  hawa  nafsunya. Dampak  dari  hawa  nafsu  ialah  zina. Perbuatan  zina  merupakan  salah  satu tindak  pidana  yang  dilarang  oleh  sistem hukum barat, sistem hukum adat, maupun sistem hukum Islam.
Sistem hukum Islam yang normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang isinya  berupa  larangan,  perintah,  dan anjuran,  yang  tujuannya  adalah  untuk kemaslahatan  manusia.  Allah  SWT
mensyariátkan  hukum-Nya  adalah  untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus  untuk    menghindari  mafsadat, baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Kemaslahatan  itu  dapat  diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan  dipelihara. Kelima unsur pokok  itu,  menurut  al-Syatibi  adalah agama,  jiwa,  keturunan,  akal  dan  harta, kelima unsur pokok ini di dalam literatur- literatur  hukum  Islam  dikenal  dengan Uṣûl al-Khamṡah (Huda, 2006: 116).
Salah  satu  dari  lima  itu  adalah memelihara keturunan yakni disyariatkan untuk  menikah  dilarang  berzina.  Zina termasuk  jarîmah  yang  hukumannya adalah ḣudûd , yakni hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al- Qur`an, maupun di dalam al-Hadits.
Pelaku  zina  dalam  kaedah  hukum Islam sanksinya  telah ditetapkan oleh Al- Qur`an. Akan tetapi sanksi yang ditetapkan  oleh  kaedah  keagamaan mempunyai karakter transendental, sanksi  ini  tidak  diformulasikan  oleh masyarakat,  namun  demikian  ditetapkan oleh  kaedah  keagamaan.  Sanksi  yang ditetapkan  oleh  kaedah  keagamaan menurut  Wardi  Muslich  (2007:  59) adalah  suatu  tindakan  yang  diberikan oleh syara’ ,  sebagai  pembalasan  atas perbuatan  yang  melanggar  ketentuan syara’ , dengan tujuan untuk  memelihara ketertiban  dan  kepentingan  masyarakat,
sekaligus juga untuk melindungi kepentingan  individu.  Kemudian  lebih lanjut  dijelaskan  oleh  Rahmat  Hakim, bahwa  esensi  dari  pemberian  hukuman bagi pelaku suatu jarîmah menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan ( al-radd  wa  al-zahr ),  dan  kedua  adalah perbaikan dan pengajaran ( al-iṣlâh wa at- tahḍîb ) (Syah, 1992: 65).
Berdasarkan tujuan hukuman tersebut di atas, pelaku jarîmah seyogyanya  tidak  mengulangi  perbuatan jeleknya. Di samping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi  orang lain untuk tidak melakukan hal  yang sama. Hukum pidana  yang  berlaku  sekarang  ini  yang mengatur  tentang  zina  belum  bisa memelihara  ketertiban  dan  kepentingan masyarakat,  serta  untuk  melindungi kepentingan  individu.  Oleh  karena  itu permasalahan adalah bagaimanakah jarîmah  zina  kontribusi  pembaruan hukum pidana di Indonesia.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Jarîmah dan Zina
Jarîmah berasal  dari  kata bahasa Arab ﻡﺭﺠ - ﻡﺭﺠﻳ - ﺔﻤﻴﺭﺠ yang  sinonim dengan ﺐﺳﻛ dan ﺐﻛﺗﺭﺍ , artinya  usaha.
Kata-kata jarîmah ini  dipakai  terhadap tindakan-tindakan yang tidak disukai, dan istilah jarîmah ini  adalah  sama  dengan tindak  pidana  atau  peristiwa  pidana dalam hukum positif Al-Mawardi
(t.th.: 50) memberikan definisi mengenai jarîmah , yaitu: Jarîmah adalah larangan-larangan  yang  diancam  oleh Allah. dengan hukuman ḣad atau ta’zîr.
Mengenai larangan-larangan sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh definisi  di  atas,  adalah  larangan  yang sifatnya larangan untuk  melakukan tindakan-tindakan  yang  dilarang  oleh agama. Adakalanya larangan itu dilarang untuk  meninggalkan  suatu  perbuatan. Maka apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan yang seharusnya ia tinggalkan atau meninggalkan yang seharusnya ia lakukan, maka ia telah dianggap melakukan jarîmah .
Sedangkan zina  menurut  pengertian bahasa, yaitu persetubuhan yang diharamkan  (Ibn  al-‘Arabî,  1968:  131 ) . Adapun  pengertian  zina  menurut  istilah fukaha  adalah  setiap  persetubuhan  yang terjadi  bukan  karena  pernikahan  yang sah.  Bukan  karena  menikah,  dan  bukan pula  karena  kepemilikan  (terhadap hamba), sehingga zina yaitu memasukkan alat  kelamin  pria  pada  alat  kelamin wanita dalam pelampiasan nafsu syahwat yang  tidak  dibenarkan  menurut syara’ (Ibn  Rusyd,  1996:  613).  Dari  definisi- definisi  di  atas  dapat  disederhanakan ialah  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan  dengan  cara  yang  tidak
dibenarkan oleh syara’ , maka persetubuhan tersebut dinamakan zina.
Dalam  bahasa  hukum,  pelarangan terhadap  suatu  perbuatan  yang  tercelah atau terlarang yang sering dikenal dengan sebutan  tindak  pidana  atau  menurut terminologi hukum pidana Islam biasanya  disebut  dengan  istilah  jarîmah atau  jinayah.  Suatu  perbuatan  dinamai jarîmah  (tindak  pidana,  peristiwa  pidana atau  delik)  apabila  perbuatan  tersebut mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain atau  masyarakat  baik  jasad  (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata  aturan  masyarakat,  nama  baik, persamaan  ataupun  hal-hal  lain  yang harus  dipelihara  dan  dijunjung  tinggi keberadaannya (Hakim, 2000: 70).
Jarîmah zina  dikategorikan  sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarîmah ḣudûd, yaitu kelompok  jarîmah  yang  menduduki urutan  teratas  dalam  hirarki jarîmah- jarîmah. Kelompok jarîmah  ḣudûd ini mengancamkan pelakunya dengan hukuman  yang  sangat  berat,  seperti rajam, didera, dan hukuman pengasingan ( isolasi ).
Dalam hukum pidana Islam ditemukan beberapa  ‘ illat (alasan)  yang menyebabkan  jarîmah  zina  dianggap sebagai  jarîmah  yang  sangat  tercela  dan dapat membahayakan terhadap keberadaan  moral  masyarakat,  termasuk
dosa besar yang paling keji, dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh karena  itu  sanksinya  juga  sangat  berat, karena  mengancam  kehormatan  dan hubungan nasab (As-Syarbaini, t.th: 143).
Kemudian Abdur  Rahman  I  Doi mengemukakan bahwa ‘ Illat atau alasan- alasan  dilarangnya  perbuatan  zina  itu disebabkan karena :
“Pertama, Zina  dipandang  sebagai perbuatan yang dapat mencegah tercapainya  salah  satu  dari  tujuan disyari’atkannya  hukum  Islam  yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia.  Islam  menganggap  apabila perbuatan zina tidak dilarang maka akan banyak  terjadi  kehamilan  di  luar  nikah yang  pada  gilirannya  kondisi  sosial  ini akan  merusak  moralitas  dan  kesucian keturunan  manusia  secara  luas.  Oleh karena itu hal tersebut harus dicegah yang diantaranya  melalui  pengaturan  hukum tentang  larangan  zina  ini. Kedua ,  Zina dalam pandangan Islam dianggap sebagai salah  satu  dari  3  (tiga)  dosa  besar  yakni setelah perbuatan syirik dan pembunuhan. Ketiga ,  Dalam  pandangan Islam  perbuatan  zina  dianggap  sebagai potensi  yang  membuka  peluang  bagi terjadinya jarîmah (tindak  pidana)  dan berbagai  dampak  negatif  lainnya  seperti pembunuhan, pencurian, kehancuran keluarga,  dan  penyakit  aids.  (I  Do’i, 1992: 31-32).
Menurut  beberapa  ‘ illat (alasan)  di atas  tentang  dilarangnya  zina  tersebut, maka ada beberapa ketentuan hukum atau nash baik di dalam Al-Qur`an, maupun di dalam al-hadis untuk mencegah perbuatan  zina  dan  disertai  dengan ancaman  pidana  yang  demikian  berat. Ketentuan  nash  atau  hukum  yang tercantum  di  dalam  Al-Qur`an,  dan  al- hadis  merupakan  sumber  pengaturan tentang jarîmah zina  tersebut.

## 2. Mekanisme Penyelesaian Pelanggran Berat Hak Asasi Manusia
Konsep  zina  di  Indonesia  dalam pasal  284  KUHP  jauh  lebih  sempit  bila dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan  Islam.  Hal  ini  disebabkan karena  konsep    zina  dalam  pasal  284 KUHP  itu  hanya  pelaku  persetubuhan yang  sudah  terikat  perkawinan  yang dapat  sebagai  pezina.  Jika  keduanya sudah  menikah,  maka  keduanya  adalah pezina.  Jika  salah  satu  saja  yang    sudah terikat  perkawinan,  maka  yang  belum terikat itu disebut sebagai peserta pezina saja.  Apabila  keduanya  belum  menikah, maka  tidak  ada  pezina  diantara  mereka. Sedangkan di dalam hukum Islam, bahwa zina itu bukan saja dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga, tetapi juga orang yang belum berkeluarga yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah.
Reaksi  hukum  pidana  terhadap pelaku  tindak  pidana  zina  sebagaimana dirumuskan  di  dalampasal  284  KUHP terlalu  ringan,  hanya  diancam  hukuman dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan)  bulan.  Akibatnya,  hukum tidak  membuat  orang  jera  atau  takut melakukan tindak pidana.Dengan demikian  sanksi  pidana  yang  tercantum di  dalam  Pasal  284    KUHP  itu  tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Jika  diperhatikan    perumusan  Pasal 284 KUHP itu tidak sejalan dengan nilai- nilai agama Islam dan adat budaya bangsa Indonesia  yang  berdasarkan  falsafah Pancasila.  Hal  ini  senada  dengan pendapat  S.R  Sianturi,  rumusan  zina dalam  Pasal  284  tersebut  dirasakan kurang  sesuai  dengan  moralitas  bangsa kita  yang  mendasari  Pancasila  di  mana sila-silanya dipedomani secara berimbang, harus disempurnakan (Sianturi, 1983: 230).
Berbeda  dengan  hukum  Islam, perzinaan  merupakan  suatu  perbuatan yang  sangat  terkutuk    dan    dianggap sebagai jarîmah. Perzinaan adalah hubungan  badan  yang  diharamkan  oleh Allah di dalam Q.S. al-Isra [17]: 32 yang menjelaskan  kepada  manusia  sebagai berikut,
ٓى ٰن ِّ زلا اوُب َرْقَت ا َل َو ا ً ل ْيِّب َس َءۤا َس َوۗ ًة َش ِّحاَف  َناَك ٗهَّنِّا
Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina; (zina)  itu  sungguh  suatu  perbuatan  keji, dan suatu jalan yang buruk.
Makna  QS  al  Isra:  32  di  atas  dapat dibagi menjadi beberapa makna (Sakinar, 2015: 156). Pertama , makna
اَل َو ا ا قَت ا اوُب َر اٱ ا   ىَن ِّ زل menurut  para  mufasir  al-Misbah  oleh Quraish  Shihab,  tafsir  Fi  Zhilalil  Qur'an oleh  Sayyid  Qutb  artinya  adalah dan janganlah kamu mendekati zina , menurut tafsir Ibnu Tafsir oleh muhammad Nasib Ar'rifai artinya janganlah kamu mendekati perzinahan , menurut tafzir Al Azhar  oleh  HAMKA  adalah dan janganlah  kamu  dekati  zina ,  Tafsir  Al Maraghi  oleh  Ahmad  Musthafa  Al Maraghi  adalah  bahwa Allah  ta'ala melarang  hamba-hamba-Nya  mendekati perzinahan .
Kedua , makna اُهَّنِّإ ۥا اَناَك menurut Tafsir Al  Misbah  oleh  M.Quraish  Shihab, Hamka adalah sesungguhnya dia itu keji , Tafsir Ibnu Katsir oleh Muhammad Nasib Ar Rifai adalah sesungguhnya perzinaan itu  merupakan  perbuatan  keji ,  tafsir  al Maraghi  oleh  Ahmad  Musthafa  Al Maraghi  adalah sesungguhnya  berzina adalah  nyata  keburukannya ,  tafsir  Fi Zhilalil Qur'an oleh Sayyid Quthb adalah sesungguhnya  zina  itu  adalah  suatu perbuatan yang keji .
Ketiga , makna ا َف ا ةَش ِّح ا ا اَس َو اَءا ا ليِّبَس menurut tafsir Al Misbah oleh M. Quraish Shihab, tafsir Ibnu Katsir oleh Muhammad Nasib
Ar  Rifai,  tafsir  Fi  Zhilalil  Qur'an  oleh Sayyid Quthb adalah dan satu jalan yang buruk . Hamka adalah sejahat-jahat jalan , tafsir Al Maraghi oleh Ahmad Mustafa Al Maraghi  adalah dan  memuat  banyak kerusakan .
Berdasarkan  makna  mufassir  dapat ditarik esensi  yaitu perintah Allah untuk menjauhi  zina;  zina  itu  termasuk perbuatan  keji;  zina  itu  berbahaya  bagi kehidupan  manusia.  Zina  merupakan tindak  pidana  yang  diancam  dengan hukuman ḥudud atau ḥad ,  yakni  suatu hukuman  yang  diberlakukan  terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.
Dengan  demikian,  hukuman  tindak pidana  zina  telah  diatur  oleh  Al  Quran karena  merupakan  hak  Allah  secara mutlak  perbuatan  zina  yang  mendapat hukuman  wajib  bagi  pelakunya,  (1) ghairu muḥṣan ,  artinya  suatu  zina  yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan  perkawinan  yang  sah. Artinya  pelaku  zina  yang  masih  bujang atau  perawan,  yaitu  mereka  yang  belum menikah. Untuk hukuman yang dibebankan  pada  pelaku  zina  dengan status ghair  muḥṣan adalah  dera  seratus kali. (2) Zina muḥṣan di mana zina yang dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan yang  sudah  bekeluarga  maka  hukuman untuk  pelaku  zina muḥṣan adalah  dera seratus kali dan di- rajam .
Hal  itu  berdasarkan  dalam  Q.S.  an- Nur [24]: 2 berbunyi.
َةَئا ِّم  اَم ُهْن  ِّم  ٍد ِّحا َو َّ ل ُ ك  ا ْو ُدِّل ْجا َ ف  ْي ِّنا َّزلا َو ُةَيِّنا َّزل َ ا
ْمُت ْ ن ُ ك ْ ن ِّا  ِّ ه للّٰا  ِّنْيِّد  ْيِّف ٌةَف ْ أ َر اَم ِّهِّب ْم ُ ك ْ ذ ُخ ْ أَت ا َ ل َّوۖ ٍة َد ْ ل َج ٌة َ فِٕىۤا َط اَم ُهَبا َ ذ َع  ْد َه ْشَي ْ ل َو ِۚ ِّر ِّخ ٰ ا ْ لا ِّم ْوَي ْ لا َو ِّ ه للّٰاِّب َ ن ْوُن ِّم ْؤُت ْيِّن ِّم ْؤ ُم ْ لا  َن ِّ م

## َن
Pezina  perempuan  dan  pezina  laki-laki, deralah  masing-masing  dari  keduanya seratus  kali,  dan  janganlah  rasa  belas kasihan  kepada  keduanya  mencegah kamu untuk ( menjalankan ) agama
( hukum ) Allah,  jika  kamu  beriman kepada  Allah  dan  hari  kemudian;  dan hendaklah ( pelaksanaan ) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang- orang yang beriman.
Makna  ayat  ini  ialah  penjelasan halal,  haram,  perintah  larangan,  dan batasan-batasan  (hukum)  didalamnya yakni terkandung hukuman ḣad bagi para pezina.  Lebih  lanjut  juga  dijelaskan  di dalam Q.S.an-Nur [24]: 3 bahwa:
ا َ ل  ُة َيِّنا َّزلا َّوۖ ًةَكِّر ْشُم  ْو َ ا  ًة َيِّنا َز  اَّلِّا  ُح ِّكْنَي اَل  ْيِّنا َّزل َ ا ى َ ل َع  َكِّل ٰذ  َم ِّ ر ُحَو ِۚ ٌك ِّر ْشُم  ْو َ ا  ٍنا َز  اَّلِّا  ٓاَه ُح ِّكْنَي
َنْيِّن ِّم ْؤ ُم ْ لا
Pezina  laki-laki  tidak  boleh  menikah kecuali  dengan  pezina  perempuan,  atau dengan  perempuan  musyrik;  dan  pezina perempuan  tidak  boleh  menikah  kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki- laki  musyrik;  dan  yang  demikian  itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.
Makna  ayat  di  atas  menurut  al- Maududi  (1995:  91),  bahwa  selama pezina  laki-laki  belum  bertaubat,  maka wanita  yang  cocok  dinikahinya  adalah
wanita  yang  pezina.  Laki-laki  pezina tidak  pantas  mengawini  mukminah  dan wanita  shalehah.  Begitu  juga  halnya dengan  wanita  pezina,  bahwa  laki-laki yang  pantas  dengannya  adalah  laki-laki pezina.
Dari  berbagai  bentuk  sanksi  tindak pidana zina sebagaimana telah dijelaskan di dalam nas tersebut dapat ditarik benang merah  seperti  yang  diungkapkan  oleh Jalaluddin Rahmat, hukum rajam mempunyai  fungsi  sebagai  penjera  yang dalam konteks masyarakat modern dapat diganti  dengan  hukuman  lain ( Rahmat, 1996:  16).  Kemudian  Makhrus  Munajat mengemukakan,  bahwa  hukum rajam atau  dera  seratus  kali  bagi  pezina bukanlah  suatu  kemutlakan  (Munajat, 2004:  141).  Lebih  lanjut  Muhammad Syahrur  menjelaskan,  bahwa  hukum rajam, dera bisa dipahami sebagai hukum tertinggi  dan  adanya  upaya  untuk berijtihad  dalam  kasus  tersebut  dapat dibenarkan (Syahrur, 1990: 455).
Ketegasan dalam menegakkan hukuman ḥad ,  dilarang  memberi  belas kasihan  dalam  menjatuhkan  hukuman atas  kekejian  yang  dilakukan  oleh  dua orang pezina tersebut,  juga ada larangan membatalkan hukuman ḥad atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan
mengundurkan hak-Nya.
Disinilah  perlu  adanya  konsep pembaruan  hukum  pidana  di  Indonesia. Pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan  individu.  Hukum  pidana merupakan  hukum  sanksi,  suatu  upaya untuk dapat mempertahankan agar kehidupan  bersama  akan  selalu  dalam keadaan lestari. Senada dengan pernyataan  tersebut  di  atas,  sejalan dengan  pendapat  Roeslan  Saleh  yang mengatakan bahwa tujuan dari hukuman terutama  adalah  untuk  mempertahankan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat itu antara lain dijamin dengan aturan-aturan pidana (Saleh, 1983: 30).
Perumusan  Pasal  284  KUHP  yang berlaku  sekarang  ini  belum  memenuhi tujuan  pemidanaan.  Oleh  karena  itu perumusan  Pasal  284  KUHP  itu  perlu direformasi  atau  diperbaharui  dalam upaya penanggulangan tindak pidana zina tersebut. Dalam konteks inilah reformasi atau pembaharuan hukum pidana menjadi sangat  urgen,  yaitu  sebagai  upaya  untuk memasukkan  nilai-nilai  yang  hidup dalam  masyarakat  ke  dalam  hukum pidana  Indonesia  (Tongat,  2002:  25). Seperti  nilai  hukum  adat,  nilai-nilai
Pancasila  terutama  nilai  sila  pertama yakni  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  dan sila kedua, yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan  Beradab,  serta  nilai  hukum  Islam.
Tentu  saja  nilai  hukum  adat  dan  nilai hukum Islam itu  dapat mewarnai bahkan menjadi  materi  pokok  hukum  nasional (Muslich, 2005: 16).
Hal ini sesuai dengan teori lingkaran konsentris  yang  dikemukakan  oleh Azhary  (2007:  67),  yang  mengatakan bahwa  negara  dan  hukum  sangat berkaitan  erat  dengan  agama.  Ketiga komponen itu agama, hukum dan negara apabila  disatukan  akan  membentuk lingkaran  konsentris  yang  merupakan satu  kesatuan  dan  berkaitan  erat  antara satu dengan yang lainnya.
Agama  sebagai  komponen  pertama berada  pada  posisi  lingkaran  yang terdalam,  karena  merupakan  inti  dari lingkaran  itu.  Kemudian  disusul  oleh hukum yang menempati lingkaran kedua. Negara sebagai komponen ketiga berada dalam lingkaran terakhir. Jika digambarkan  posisi  ketiga  komponen tersebut  dapat  dilihat  dalam  Teori Lingkaran Kosentris berikut ini:
Ketiga  komponen  itu,  yakni  agama, hukum  dan  negara,  maka  posisi  agama merupakan inti dari lingkaran konsentris itu,  maka  pengaruh  agama  sangat  besar

## NEGARA
HUKUM AGAMA
sekali  terhadap  hukum  dan  sekaligus, bahwa  agama  merupakan  sumber  utama dari hukum di samping di samping rasio sebagai  sumber  komplementer.  Jika dilihat  dari  sudut  Islam  yang  terdiri  dari aqidah  dengan  tauhid  (Ketuhanan  Yang Maha Esa) sebagai titik sentral, syari’ah dan  akhlak  harus  tercermin  dalam struktur  dan  substansi  hukum,  sehingga konsep  hukum  dalam  lingkungan  itu berisi,  bukan  hanya  semata-mata  hukum dalam  arti  normatif  saja,  tetapi  juga hukum dan kesusilaan.
Oleh karena itu, agama dalam hal ini hukum  Islam  pantas  menjadi  sumber pembentukan  hukum  nasional,  karena nilainya yang bersifat universal, dan tidak ditemukan  adanya  perbedaan,  maupun pertentangan  dengan  nilai-nilai  yang terkandung  di  dalam  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya nilai-nilai  hukum  yang  universal  itu dikembangkan  dan  diangkat  menjadi kaedah  hukum  normatif  yang  konkrit dalam perundang-undangan nasional.
Urgensi  dari  penggunaan  nilai-nilai hukum  Islam  tersebut  relevan  untuk dikedepankan,  karena  hukum  pidana yakni  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  nasional  yang  akan  datang terbentuk  nantinya  harus  berakar  dan sekaligus  manifestasikan  nilai  keadilan yang  ada  dalam  kehidupan  masyarakat. Sedangkan salah satu sumber pandangan
tentang nilai keadilan masyarakat adalah ajaran agama Islam yang menyatu dengan keyakinan  ummat  pemeluknya.  Oleh karena  itu,  membangun  hukum  pidana nasional  yang  responsif  terhadap  nilai- nilai ajaran hukum pidana Islam memang sesuai dengan rasa keadilan.
Konsep  pemikiran jarîmah zina sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas, kiranya sangat urgen untuk diimplementasikan  dalam  penyusunan Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia  mendatang  yang  tujuannya sejalan dengan tujuan umum dari hukum Islam, yakni untuk menciptakan maṣlaḣah dan  mencegah mafsadah dengan memberikan jaminan perlindungan  kepada    tiga  persoalan, yaitu sebagai berikut:
Pertama ,
persoalan pokok
( ḍarûriyyat ) untuk mempertahankan hidup  dan  kehidupan  yang  asasi,  seperti agama, jiwa, akal,  kehormatan keluarga, dan  harta. Kedua ,  kebutuhan  hidup  ( al- hâjiyat )  untuk  menjaga  martabat  hidup dalam  pergaulan  sosial  yang  wajar. Ketiga ,  kebaikan  hidup  ( at-taḣsîniyat ) untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan  sosial  manusia  sebagai makhluk  yang  berbudaya  (Hasan,  2005: 108).
Masalah  tersebut  di  atas  dipandang Islam sebagai syarat terwujudnya kemaslahatan  umat  manusia,  dan  oleh
karenanya  harus  diatur  dengan  tatanan hukum  yang  mengikat  dan  mengandung sanksi, baik berupa sanksi fisik, material maupun  spiritual.  Pada  dasarnya  Islam datang  bertujuan  untuk  membimbing orang-orang  baik  serta  menjaga  mereka (preventif)  supaya  taat  pada  aturan  dan tidak  menyalahinya.  Ini  didasari  pada konsep  semua  manusia  pada  awalnya adalah  orang-orang  baik,  mereka  adalah bayi-bayi  suci  yang  kemudian  tercemar dan  kotor  akibat  lingkungan  yang  tidak baik.  Islam  turun  untuk  menyelamatkan bayi-bayi  suci  tersebut,  menjaga  mereka agar tetap berada dalam fitrahnya. Dan ini sangat logis ketika kemudian Islam hadir dengan aturan  yang sesuai  dengan  fitrah manusia (Ibrahim, 2012: 270).
Rumusan tindak pidana ini berpedoman  kepada  pemikiran  konsep jarîmah zina  yang  berdasarkan  nilai hukum  adat,  dan  nilai-nilai  pancasila terutama  nilai  ketuhanan,  kemanusiaan dan keadilan, dan nilai-nilai ajaran Islam yang ancaman hukumannya sangat berat. Hal ini disebabkan karena tujuan hukum pidana Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan inilah yang tetap berwujud dalam seluruh hukum  Islam. Tidak ada sesuatu hukum  Islam  yang  tidak  mengandung
kemaslahatan  yang  hakiki,  walaupun kemaslahatan  itu  tidak  nampak  bagi sebagian  orang  (Ash-Shiddieqy,  2013: 115 ). Islam menetapkan hukuman zina itu dengan  berat  yang  bertujuan  untuk tertibnya  kehidupan  individu  maupun masyarakat  sebagai  orang  yang  telah melanggar  akan  merasakan  hukuman yang  sebanding  dengan  perbuatannya, tertanam perasaan  jera  dan  takut melakukan perzinaan berikutnya, sehingga  akan  timbul  sifat  kehati-hatian dalam  berperilaku,  dan  tercegah  untuk melakukan perbuatan zina tersebut.

## C. SSIMPULAN
Tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP perlu direformasi dengan memasukkan  nilai  hukum  adat,  nilai Pancasila,  serta  nilai  hukum  Islam. Dalam hukum Islam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya ghairu muḥṣan (belum pernah melangsungkan  perkawinan  yang  sah) hukumannya dera seratus kali. Jika sudah menikah (zina muḥṣan ) maka hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, H. Muhammad Daud. 1990. Hukum
Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia . Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Al-Mawardi. T.th. Al-Ahkam Al- Sulthaniyah . Mesir: Dâr al-Fikr.
Al-Maududi,  Abul  A’la.  1995. Tafsir Surat An-Nur. penerjemah, A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press.
Al-Syarbaini,  Muhammad  al-Khatib. T.th. Mughni Al-Muhtaj . Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr.
Ash-Shiddieqy,  Teungku  Muhammad Hasbi.  2013. Falsafah  Hukum Islam .  Semarang:  Pustaka  Rizki Putra.
Azhary,  H.  Muhammad  Tahir.  2007.
Negara  Hukum  Suaru  Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat  dari Segi  Hukum  Islam, Implementasinya  pada  Periode
Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Prenada Media Group.
Bakri,  Asafri  Jaya.  1996. Konsep Maqashid  Syariáh  Menurut  Al-
Syatibi .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Departemen Agama RI. 1982. Al-Qurán dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur`an. Hakim,  H.  Rahmat.  2000. Hukum Pidana  Islam  (Fikih  Jinayah). Bandung: Pustaka Setia.
Hamka.  2006. Tafsir  Al  Azhar .  Jakarta:
Pustaka Panjimas. Juz  XXII.
Hasan,  Muhammad  Tholhah.  2005. Islam  dalam  Perspektif  Sosio Kultural.
Cetakan Ketiga. Jakarta: Lantabora Perss.
Huda,  Miftahul.  2006. Filsafat  Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam .
Ponorogo: STAIN ponorogo Press.
Ibn  al-‘Arabî.  1968. Ahkâm  Al-Qur`an . Jil. III. Mesir: Isa alHalabi.
Ibn Rusd.  1996. Bidayah  al-Mujtahid .
Juz.  II,  terj.  Abdurrahman. Semarang: As-Syifa.
Ibrahim,  Muhammad  Syahrial  Razali.
2012. “Al-Qur`an  dan  Keadilan Islam dalam Pensyariatan Ḣudûd” .  Media  Syari’ah  Jurnal
Hukum Islam dan Pranata Sosial.
Vol.XIV, No.1. Januari-Juni.
I  Do’i,  Abdur  Rahman.  1992. Tindak Pidana  dalam  Syari’at  Islam .
Jakarta: Rineka Cipta.
Munajat,  Makhrus.  2004. Dekontruksi Hukum Pidana Islam ,
Yogyakarta: Logung Pustaka.
Muslich,  H.  Ahmad  Wardi.  2005.
Hukum  Pidana  Islam .  Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
Muslich,  H.  Ahmad  Wardi.  2007.
Hukum  Pidana  Menurut  Al- Qur`an .  Cet.  I.  Jakarta:  Diadit
Media.
Sakinar,  Dinni  Noer,  Saifudin  ASM, Asep  Dudi  Suhardini.  2010.
Implikasi  dari Q.S Al Israa ayat
32  tentang  pendidikan  Seks Terhadap Upaya Menjauhi Zina a. Prosiding Pendidikan Agama  Islam.  Universitas  Islam Bandung. ISSN 2460-6413.
Sianturi,  SR.  1983. Tindak  Pidana  di KUHP Berikut Uraiannya.
Jakarta: AHM-PTHM.
Saleh, Roeslan. 1983. Suatu Reorientasi dalam  Hukum  Pidana ,  Cetakan kedua. Jakarta: Aksara Baru.
Shaleh ,  Q.  1976. Ayat-ayat  Hukum , Bandung: Diponegoro.
Shihab,  M.  Quraish.  2002. Tafsir  Al-
Misbah Pesan, Kesan dan
Keserasian  Al-Qur`an .  Jakarta:
Lentera Hati.
Supriyadi,  Dedi.  2007. Sejarah  Hukum Islam  (Dari  Kawasan  Jazirah Arab Sampai Indonesia , Bandung: Pustaka Setia. Syah,  H.  Ismail  Muhammad.  1992.
Filsafat  Hukum  Islam ,  Cetakan
kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
Syahrur, Muhammad. 1990. Al-Kitab wa Al-Qur`an  Qira’ah wa al Mu‘as irah . Mesir: Dar al-Insaniyah al- ‘Arabiyah.
Rahmat,  Jalaluddin.  1996. Pengantar dalam  Islam  dan  Tantangan Modernitas . Bandung: Mizan.
Tongat.  2002. Pidana  Kerja  Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: Djambatan.