KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN CIAMIS.
Oleh DESI APRIANI Dapriani63@gmail.com Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis Jl. RE Martadinata Nomor 150 Ciamis
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana kualitas pelayanan perizinan pembuatan Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu(DPMPTSP)  Kabupaten  Ciamis  (2)  mengetahui  faktor  yang  menghambat  dalam  kualitas pelayanan  perizinan  pembuatan  IMB  di  DPMPTSP  Kabupaten  Ciamis  (3)  untuk  mengetahui upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam  kualitas  pelayanan perizinan  pembuatan  IMB  di  DPMPTSP  Kabupaten  Ciamis.  Metode  penelitian  yang  digunakan yaitu  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan  dan  studi lapangan  berupa  observasi  dan  wawancara.  Adapun  yang  menjadi  informan  dalam  penelitian ini berjumlah 13 orang, yaitu 1 orang Kabid pelayanan perizinan, 2 orang  petugas pelayanan dan 10 masyarakat  atau  pemohon  IMB.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  mengenai Kualitas Pelayanan Perizinan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Ciamis  masih  belum  berjalan dengan  optimal,  dikarenakan  masih  kurangnya  SDM  yang  bekerja  dibidang  pelayanan  perizinan pembuatan  IMB  di  DPMPTSP  Kabupaten  Ciamis,  kurangnya  kemampuan  petugas  dalam menyelesaikan pelayanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta kurangnya pemahaman pemohon  dalam  pembuatan  IMB,  dan  masih  belum  mampunya  petugas  untuk  mengoptimalkan website pelayanan online kepada para pemohon perizinan termasuk perizinan IMB.
Kata Kunci :Kualitas Pelayanan, Pelayanan Publik, Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
1. PENDAHULUAN
Kualitas  pelayanan merupakan suatu keadaan  yang  berhubungan  dengan  kemampuan memenuhi  keinginan  pelanggan  sehingga  tidak terjadi  kesenjangan  antara  harapan  dengan kenyataan  yang  terjadi.  Pelayanan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  pengguna  jasa  publik  sangat penting  dalam  upaya  mewujudkan  kualitas pelayanan  dalam  pembuatan  IMB  yang  dapat memberikan kepuasan
pelanggan atau masyarakat.  Pelayanan  publik  dapat  menjadi tolak  ukur  suatu  badan  atau  dinas  pemerintahan, dimana setiap pelayanan menjadi suatu mekanisme  yang  sangat  viral  sesuai  dengan bagiannya masing-masing. Namun pada kenyataannya  yang  ada saat ini pelayanan publik masih jauh dari kata memuaskan yang ditunjukan oleh  banyaknya  petugas  dalam  memberikan pelayanan yang masih belum optimal. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
merupakan  izin  yang  diberikan  oleh  pemerintah daerah  kepada  orang  atau  badan  hukum  untuk mendirikan  bangunan  yang  dimaksudkan  agar pembangunan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan tata ruang yang berlaku dan sesuai dengan syarat-
syarat  keselamatan  bagi yang menempati bangunan tersebut.
Izin  Mendirikan  Bangunan  adalah  salah satu  bentuk  pelayanan  perizinan  yang  diberikan oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten Ciamis  dari  sekian  banyak  perizinan  yang diberikan. Sebelum mendirikan bangunan pemohon  perlu  memiliki  izin  terkait  tentang kelayakan,  kenyamanan,  keamanan,  kepastian hukum sesuai dengan fungsinya. Tujuan diperlukannya  IMB  adalah  untuk  menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan dan keamanan  dari  bangunan  itu  sendiri  terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya.
Kualitas  pelayanan  perizinan  pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum berjalan optimal. Hal itu terlihat dalam indikator-indikator sebagai berikut :
1. Pelayanan  yang  berbelit-belit  dan  rumit,  hal ini membuat masyarakat merasa kurang puas dan  kecewa  terhadap  pelayanan  yang diberikan oleh para birokrat tersebut.
2. Proses  pelayanan  yang  memakan  waktu yang  cukp  lama,  sehingga  masyarakat  atau
pemohon  harus  menunggu  dalam  waktu yang  cukup  lama  dalam  proses  pelaksanaan pembuatan IMB.
3. Kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat pemohon  IMB  yang  dilakukan  oleh  petugas Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,
penulis  merumuskan  masalah  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kualitas  pelayanan aparatur pemerintah dalam pelayanan perizinan pembuatan  Izin  Mendirikan  Bangunan  di Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  Kabupaten
Ciamis ?
2. Apa  saja  hambatan-hambatan  yang  dihadapi dalam  memberikan  pelayanan  perizinan pembuatan  Izin  Mendirikan  Bangunan  di Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten Ciamis ?
3. Bagaimana  upaya-upaya  yang  dilakukan untuk  mengatasi  hambatan  dalam  kualitas pelayanan perizinan pembuatan Izin Mendirikan  Bangunan  di  Dinas  Penanaman
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis ?

## 3. LANDASAN TEORITIS
Penelitian ini membahas mengenai Kualitas  Pelayanan  Perizinan  Pembuatan  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Ciamis,  maka diambil  beberapa  teori  yang  relevan  untuk dijadikan  referensi  dalam  penelitian  ini,  teori tersebut  diambil  dari  beberapa  sumber  mengenai kualitas pelayanan perizinan pembuatan IMB.
Pada  dasarnya  manusia  membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan  publik  menurut  Sinambela  (2016:5) adalah  :  “Sebagai  pemberian  layanan  (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai  kepentingan  pada  organisasi  itu sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara  yang telah ditetapkan”.
Selanjutnya  menurut Peraturan Pemerintah RI  Nomor  96  Tahun  2012  tentang  pelaksanaan Undang-undang  Nomor  25  tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik adalah: kegiatan atau rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik.
Masyarakat  setiap  waktu  selalu  menuntut pelayanan pubik yang berkualitas dari pemerintah.  Dimana  pelayanan  yang  berkualitas atau  pelayanan  prima  menurut  Kasmir  (dalam Pasolong,  2013  :323)  menyatakan  bahwa  : “pelayanan  yang  baik  atau  berkualitas  adalah kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan  yang  dapat  memberikan  kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang ditentukan.” Pelayanan  perizinan  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan bagian dari pelayanan  publik,  dimana  dalam  pelayanan pembuatan IMB masyarakat  yang  membuat IMB seharusnya  dilayani  dengan  baik  sesuai  dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Menurut  Sutedi  (2015:195)  menjelaskan bahwa IMB adalah :
Izin  Mendirikan  Bangunan  adalah  izin yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah kepada  orang  pribadi  atau  badan  hukum untuk mendirikan bangunan yang dimaksudkan  agar  pembangunan  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  tata  ruang yang  berlaku  dan  sesuai  dengan  syarat- syarat  keselamatan  bagi  yang  menempati bangunan  tersebut.  Dimana  mengenai pengaturan  dari  izin  mendirikan  bangunan diatur oleh  Perda  setempat  dimana bangunan itu akan didirikan.
4. METODE PENELITIAN
4.1 Jenis Penelitian Penelitian  ini  harus  menggunakan  metode tertentu. Dengan metode penelitian akan mempermudah untuk menentukan urutan penelitian dan bagaimana penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini,
penulis menggunakan  metode  deskriptif  dimana  data yang  dikumpulkan  adalah  berupa  kata-kata, gambar,  dan  bukan  angka-angka  (Moleong, 2014:11).Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini adalah  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  atau tulisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan antara fenomena yang diselidiki.
Dengan  menggunakan  metode  deskriptif maka  penelitian  ini  termasuk  penelitian  jenis kualitatif,  dimana  menurut  Sugiyono  (2016:15) mengemukakan bahwa:
Penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,
digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi objek  yang  alamiah,  dimana  peneliti sebagai  instrumen  kunci,  pengambilan sampel, sumber data yang dilakukan secara purposif,  teknik  pengumpulan  dengan tringulasi,  analisis  data  bersifat  induktif  / kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif lebih  menekankan  makna  dari  pada generalisasi.
4.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Penulis  melakukan  penelitian  di  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis. Penelitiandilakukan penelitian dilaksanakan
dalam  kurun  waktu  6  bulan,  yakni  terhitung  dari bulan Februari 2018 sampai bulan Juli 2018.
4.3 Subjek Penelitian
Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Ciamis.  Untuk menentukan narasumber  /  informan yang akandijadikan  sebagai  sampel  dalam  penelitian ini  maka  teknik  pengambilan  sampel  yang digunakan  yaitu  sampel  purposive  yang  menurut Sugiyono,  (2016:301)  adalah  “teknik  penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang  dianggap  paling  tahu  tentang  apa  yang  kita harapkan,  atau  mungkin  dia  sebagai  penguasa sehingga  akan  memudahkan  peneliti  menjelajahi obyek  /  situasi  sosial  yang  diteliti.  Peneliti memilih  sampel  berdasarkan  penilaian  atas karakteristik  anggota  sampel  yang  dengannya diperoleh  data  yang  sesuai  dengan  maksud penelitian.
Adapun  sumber  data  atau  informan  dalam penelitian  ini  adalah  Petugas  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  Kabupaten  Ciamis  dan  masyarakat pemohon  IMB.  Dengan  jumlah  informan sebanyak  13  orang,  yang  terdiri  dari  :  1  orang Kepala  badan  DPMPTSP  Kabupaten  Ciamis,  2 orang  petugas  pelayanan,  dan  10  orang masyarakat pemohon IMB.

## 4.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan penulis  dalam  skripsi  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
1. Studi Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku- buku  dan  bahan  pustaka  lainnya  yang  ada hubungannya  dengan  masalah  yang  sedang diteliti penulis.
2. Studi Lapangan, merupakan teknik pengumpulan  data  dan  penyelesaian  secara langsung yang diperoleh dari lokasi
penelitian. Pelaksanaan studi lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Observasi Menurut  Sutrisno  Hadi  (dalam  Sugiyono, 2014:145)  observasi  adalah  suatu  proses yang  kompleks,  suatu  proses  yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan ingatan. b. Wawancara. Menurut Moleong (2011:186) mengemukakan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan  itu  dilakukan  oleh dua pihak, yaitu pewawancara ( interviewer ) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara ( interviewee )  yang  memberikan  jawaban atas pertanyaan itu.
c. Dokumentasi Guba  dan  Lincoln  (dalam  Moleong,
2011:216)  dokumen  adalah  setiap  bahan tertulis ataupun film, foto yang dipersiapkan  karena  adanya  permintaan seorang penyidik.

## 4.5 Teknik Pengolahan Data  /Analisis Data
Analisis  dalam  penelitian  ini  adalah analisis  data  kualitatif.  Menurut  Bogdan  (dalam Sugiyono,  2016:332)  menyatakan  analisis  data adalah  :  “Proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahan-bahan lain. Sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya  dapat  diinformasikan  kepada  orang lain”.
Adapun  proses  analisis  data  kualitatif menurut  Sugiyono  (2016:334)  adalah  sebagai berikut :
a) Analisis Data Sebelum di Lapangan.
b) Analisis  Data  Selama  di  Lapangan Model Milles danHuberman.
Adapun  langkah-langkah  analisis  data yang  dilakukan  menurut Model  Milles  and
Huberman yaitu :
a) Data Reduction / Reduksi Data Reduksi  data  berarti  merangkum,  memilih hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  padahal- hal  yang  penting,  dicaritema  polanya. Dengan  demikian  data  yang  telah  direduksi akan memberikan gambaran  yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti  untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan
mencarinya bila diperlukan.
b) Data Display / Penyajian Data
Penyajian  data  inidapat  dilakukan  dalam bentuk  tabel,  grafik,  pie  chard,  pictogram, dan lain-lain. Melalui penyajian program data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun,  dalam  pola  hubungan,  sehingga akan semakin mudah dipahami.
c) Conclusion drawing/ Verification
Tahap  terakhir  proses  pengumpulan  data adalah  verifikasi  dan  penarikan  kesimpulan, yang  dimaknai  sebagai  penarikan  arti  data yang  telah  ditampilkan.  Kesimpulan  dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang
dirumuskan sejak  awal, tetapi  mungkin juga tidak,  karena  seperti  yang  telah  ditemukan bahwa  masalahkan  rumusan  masalah  dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan  akan  berkembang  setelah  penelitian  di lapangan.
5. HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  difokuskan  kepada Kualitas  pelayanan  perizinan  pembuatan  IMB dengan menggunakan teori yang sudah dijelaskan pada  bagian  pendahuluan,  maka  dengan  ini ditarik dimensi kualitas sebagai berikut :
a. Transparansi (keterbukaan)
b. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)
c. Kondisional
d. Partisipatif
e. Kesamaan hak
f. Keseimbangan hak dan kewajiban
a. Pelaksanaan Kualitas Pelayanan Perizinan
Pembuatan  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB)  di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis. Hasil  penelitian  pelaksanaan  Kualitas Pelayanan Perizinan Pembuatan IMB di DPMPTSP  Kabupaten  Ciamis  untuk  setiap dimensi tersebut peneliti sajikan sebagai berikut :
1. Dimensi Transparansi
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada dimensi  transparansi  (keterbukaan)  untuk pelaksanaannya indikator
keterbukaan
prosedur  pembuatan  IMB  dan  keterbukaan rincian biaya pembuatan IMB dalam pelaksanaannya, keterbukaan prosedur
pembuatan  IMB  belum  dilakukan  secara terbuka  yaitu  berupa  belum  melakukan keterbukaan  mengenai  prosedur  pembuatan IMB  melalui  online  oleh  petugas  kepada pemohon,  hal  tersebut  membuat  pemohon menjadi tidak mengetahui prosedur pelayanan  online  yang  disediakan  oleh DPMPTSP. Selanjutnya mengenai
keterbukaan  rincian  biaya  pembuatan  IMB belum  dilaksanakan  secara  terbuka  dapat dilihat  dari  beberapa  pemohon  yang  kurang mengetahui mengenai rincian biaya pelayanan  pembuatan  IMB.  Serta  masih adanya  beberapa  petugas  yang  meminta tambahan biaya yang tidak jelas peruntukannya  kepada  para  pemohon  IMB dalam proses pelaksanaan pembuatan IMB.
Sebagaimana  teori  yang  diutarakan oleh Sinambela (2016:6) menyatakan bahwa: “Transparansi adalah pelayanan yang bersifat terbuka,  mudah,  dan  dapat  diakses  oleh semua  pihak  yang  membutuhkan  dan disediakan  secara  memadai  serta  mudah dimengerti”.
Berdasarkan  observasi  dilapangan mengenai  keterbukaan  prosedur  dan  rincian biaya belum dilakukan secara optimal, dilihat dari  belum  banyaknya  pemohon  yang mengakses  website  pelayanan  perizinan, dikarenakan  pemohon  belum  mengetahui tentang pelayanan online tersebut.
2. Dimensi Akuntabilitas Berdasarkan hasil  penelitian  pada dimensi  akuntabilitas  untuk  pelaksanaan indikator  pelayanan  yang  sesuai  dengan aturan-aturan  yang  berlaku  dan  pelayanan yang dapat memberikan keamanan,
kenyamanan  dan  kepastian  hukum  dalam pelaksanaannya pelayanan yang sesuai dengan  aturan-aturan  yang  berlaku  dirasa belum  sesuai  dengan  peraturan  yang  sudah ada,  ditandai  dengan  masih  adanya  petugas yang  mengerjakan  persyaratan  pemohon yang  seharusnya  dikerjakan  oleh  pemohon itu  sendiri  akan  tetapi  ini  malah  dikerjakan oleh petugas tersebut yaitu berupa pembuatan gambar  atau  denah  bangunan.  Selanjutnya pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum  belum  semuanya  terpenuhi,  seperti dalam  hal  kenyamanan  petugas  belum  dapat memberikan  sarana  dan  prasarana  yang menunjang  dalam  pelaksanaan  pembuatan IMB.
Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Sinambela  (2016:6)  mengemukakan  bahwa: “Akuntabilitas  adalah  pelayanan  yang  dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Dengan  demikian  bahwa  akuntabilitas mengenai  pelayanan  yang  sesuai  dengan aturan-aturan  yang  berlaku  dan  pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan  dan  kepastian  hukum  masih belum dilaksanakan dengan optimal.
3. Dimensi Kondisional Berdasarkan hasil  penelitian  pada dimensi  kondisional  untuk  pelaksanaan indikator  pelayanan  yang  sesuai  dengan kondisi/  kemampuan  pemberi  pelayanan  dan pelayanan  yang  berpegang  pada  prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaanya belum  sesuai,  dilihat  dari  belum  mampunya petugas dalam memberikan pelayanan berbasis online kepada masyarakat dan masih banyaknya  pemohon  yang  belum  bisa mengumpulkan  persyaratan  pembuatan  IMB
degan lengkap secara cepat sehingga penyelesaian pelayanan tidak berjalan dengan efektif.
Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Sinambela  (2016:6)  mengemukakan  bahwa  : “kondisional  adalah  pelayanan  yang  sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima  pelayanan  dengan  tetap  berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas”.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa mengenai  Kondisional  masih  dikatakan belum  berjalan  dengan  optimal,  ditandai dengan  kemampuan  petugas  dan  kesadaran pemohon  dalam  pengumpulan  persyaratan masih belum berjalan dengan efektif.
4. Dimensi Partisipatif Berdasarkan hasil  penelitian  pada
dimensi partisipatif pada indikator pelayanan yang  dapat  memberikan  kebutuhan  dan harapan  masyarakat  dalam  pelaksanaannya petugas belum mampu memberikan kebutuhan masyarakat berupa dalam penerbitan  atau  pengeluaran  SK  izin  petugas kurang  cepat  dalam    mengeluarkan  SK  izin, Selanjutnya pelayanan yang dapat memberikan  harapan  masyarakat  masih kurang  optimal,  yaitu  berupa  petugas  belum mampu  mengoptimalkan  website  pelayanan perizinan online.
Dimana  menurut  Sinambela  (2016:6) menyatakan  bahwa  :  “partisipatif  adalah pelayanan  yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan  publik  dengan  memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat”. Berdasarkan hasil observasi menunjukan bahwa tingkat partisipatif masyarakat  masih  kurang,  ditandai  dengan website  pelayanan  online  yang  disediakan oleh  petugas  masih  belum  banyak  diakses oleh masyarakat pemohon pembuatan IMB.
5. Dimensi Kesamaan Hak Berdasarkan hasil  penelitian  pada dimensi  kesamaan  hak  dalam  pelaksanaan indikator  pelayanan  yang  tidak  melakukan
diskriminasi  dan pelayanan  yang  cepat, tepat serta  tanggap  terhadap  keinginan  konsumen dalam  pelaksanaanya  masih  kurang  optimal, dilihat  dari  masih  adanya  petugas  yang membeda-bedakan pemohon yang satu dengan pemohon yang lainnya dan kurangnya kecepatan petugas dalam
menyelesaikan  tugasnya  yang  menyebabkan keterlambatan  hasil  perizinan,  dikarenakan petugas pelayanan yang masih terbatas.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa mengenai  kesamaan  hak  masih  dikatakan kurang,  ditandai  dengan  belum  adanya kesadaran  petugas  untuk  tidak  melakukan diskriminasi kepada masyarakat atau pemohon  perizinan  dan  masih  terbatasnya SDM  dibidang  pelayanan  perizinan  di  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis.
6. Dimensi Keseimbangan Hak dan Kewajiban Berdasarkan hasil  penelitian  pada dimensi  keseimbangan  hak  dan  kewajiban dalam  pelaksanaan  indikator  pelayanan  yang mempertimbangkan apa yang dibayar pelanggan  sesuai  dengan  apa  yang  diterima pelanggan  dan  indikator  pelayanan  yang dapat  diselesaikan  dalam  kurun  waktu  yang telah ditentukan, dalam pelaksanaanya masih kurang,  dilihat  masih  adanya  petugas  yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada  kepentingan  pemohon  dan  kurang kesadaran  masyarakat  untuk  melengkapi persyaratan perizinan secara cepat.
Berdasarkan
hasil observasi pelayanan  yang  diberikan  oleh  petugas pelayanan  belum  adanya  keseimbangan  hak dan  kewajiban  hal  tersebut  ditandai  dengan pelayanan  yang  dilakukan  tidak  sesuai dengan SOP dimana pemohon harus membayar  terhadap  pelayanan  akan  tetapi hak  yang  diterima pemohon  masih  dikatakan kurang  karena  tidak  berdasarkan  dengan Standar Pelayanan SOP.
b. Pembahasan tentang Hambatan- hambatan  dalam  Kualitas  Pelayanan Perizinan  Pembuatan  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB)  di  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis.
Untuk  mengetahui  hambatan-hambatan dalam  kualitas  pelayanan  perizinan  IMB  di DPMPTSP  Kabupaten  Ciamis,  diantaranya sebagai berikut :
1) Petugas pelayanan belum mampu mengoperasikan  komputer  dan  petugas belum  mampu  mengoptimalkan  website pelayanan online.
2) Masih  terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia (SDM) yang bekerja dibidang pelayanan.
3) Masih  kurangnya  pemahaman  masyarakat dalam pembuatan IMB, seperti mengumpulkan  persyaratan  IMB  yang belum lengkap 4) Kurangnya  kemampuan  petugas  untuk memberikan  pelayanan  secara  efektif  dan
efisien.
5) Kurangnya  pemahaman  petugas  mengenai SOP yang berlaku.
6) Masih  adanya  petugas  yang  kurang memperhatikan  keluhan  masyarakat  atau pemohon  sehingga  terkesan  petugas  lebih mementingkan  kepentingan  pribadi  dari pada kepentingan pemohon.
7) Masih  adanya  petugas  yang  melakukan diskriminasi kepada para pemohon IMB.
c. Pembahasan  tentang  Upaya-upaya  yang dilakukan  untuk  Mengatasi  Hambatan- hambatan  dalam  Kualitas  Pelayanan Perizinan  Pembuatan  Izin  Mendirikan Bangunan  (IMB)  di  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis.
Kemudian  upaya-upaya  yang  dilakukan untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  tersebut yaitu :
1) Memberikan  pelatihan  kepada  petugas  agar terampil  dalam  mengoperasikan  komputer serta  dengan  pemberian  arahan  agar  petugas mampu  mengoptimalkan  website  pelayanan online  agar  dapat  mudah  diakses  oleh  para pemohon.
2) Peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) dibidang  pelayanan  perizinan  khususya pelayanan perizinan IMB.
3) Meningkatkan  kemampuan  petugas  dalam pemberian petunjuk dan pemberian informasi mengenai  prosedur  pelayanan  sesuai  dengan SOP kepada para pemohon.
4) Pemberian arahan dan bimbingan oleh kepala terkait sikap petugas untuk tidak terpengaruh dengan kondisi pemohon.
5) Mengadakan  penganggaran  barang  khusus untuk  meningkatkan  sarana  prasarana  di DPMPTSP Kabupaten Ciamis.
6) Melakukan  bimbingan  oleh  kepala  kepada petugas  agar  petugas  tidak  melakukan  sikap diskriminasi  kepada  para  pemohon  perizinan dan  agar  petugas  lebih  bertanggungjawab terhadap setiap pekerjaannya.
7) Pemberian sanksi oleh kepala kepada petugas apabila  terdapat  petugas  yang  melaksanakan tugasnya  dengan  membeda-bedakan  para pemohon IMB.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

## 6.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai Kualitas  Pelayanan  Perizinan  Pembuatan  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis, kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan  (IMB)  oleh  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis pada umumnya  telah  berjalan,  namun  belum optimal.  hal  itu  dapat  dilihat    dari  masih adanya beberapa indikator yang masih belum terealisasi  dalam  pelaksanaannya  seperti pelayanan perizinan pembuatan IMB berbasis online, masih kurangnya kemampuan petugas dalam  memberikan  pelayanan  secara  efektif dan efisien sesuai dengan peraturan dan SOP yang  berlaku,  kurangnya  sosialisasi  yang diberikan  oleh  petugas  terkait  pembuatan IMB kepada masyarakat.
2. Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  Kabupaten  Ciamis,  adalah petugas  belum  mampu  mengoperasikan komputer  sehingga  petugas  belum  mampu mengoptimalkan
pelayanan perizinan
berbasis  online,  masih  belum  memadainya SDM, masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan, kurangnya kemampuan  petugas  dalam  memberikan pelayanan  secara  efektif  dan  efisen  dan penyelesaian  pembuatan  IMB  belum  sesuai dengan  waktu  yang  telah  ditentukan,  masih kurangnya pemahaman petugas dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, serta  adanya sikap diskriminasi yang dilakukan petugas kepada para pemohon.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam kualitas pelayanan perizinan pembuatan  Izin  Mendirikan  Bangunan  di Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten Ciamis  yaitu  Peningkatan  sumber  daya manusia dibidang pelayanan perizinan khususnya  dalam  pelayanan  pembuatan  Izin Mendirikan  Bangunan  di  Dinas  Penanaman
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis, Meningkatkan  kemampuan  petugas  dalam pemberian petunjuk dan pemberian informasi
mengenai prosedur pelayanan kepada masyarakat  pemohon  IMB,  Memberikan pelatihan kepada petugas agar terampil dalam mengoperasikan  komputer  serta  pemberian arahan agar petugas mampu mengoptimalkan website  pelayanan  online  agar  dapat  mudah diakses  oleh  para  pemohon,  pemberian bimbingan  dan  arahan  oleh  kepala  terkait sikap  petugas  untuk  tidak  terpengaruh dengan kondisi pemohon, mengadakan penganggaran barang khusus untuk
meningkatkan  sarana  dan  prasarana  di  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Ciamis, upaya  agar  dalam  melaksanakan  tugasnya tanpa  diskriminasi agar petugas  menganggap bahwa  setiap  orang,  siapa  pun  dia  berhak mendapatkan  pelayanan  yang  sama  tanpa membedakan  satu  sama  lain,  Penjelasan secara  rutin  dan  menyeluruh  oleh  kepala kepada  petugas  mengenai  SOP  dalam pelayanan pembuatan Izin Mendirikan
Bangunan.
6.2 Saran
Melihat  dari  kesimpulan  penelitian  yang penulis kemukakan sebelumnya, kemudian penulis  dapat  mengemukakan  beberapa  saran atau  rekomendasi  sebagai  bahan  pertimbangan dalam  kualitas  pelayanan  perizinan  pembuatan Izin  Mendirikan  Bangunan  di  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPSTP)  Kabupaten  Ciamis  yang  dapat penulis uraikan sebagai berikut :
1. Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten Ciamis  perlu  melakukan  sosialisasi  lagi kepada masyarakat mengenai proses pelayanan pembuatan Izin Mendirikan
Bangunan.
2. Dioptimalkannya  kembali  website  resmi
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
Terpadu  Satu  Pintu demi kemudahan masyarakat dalam mencari informasi mengenai  Dinas  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)
Kabupaten Ciamis.
3. Perlu  dioptimalkannya  kembali  website pelayanan  perizinan  berbasis  online,  agar masyarakat  bisa  mengakses  pelayanan  dan mengisi persyaratan IMB tanpa harus  datang ke  kantor  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)
Kabupaten Ciamis.
4. Perlu  diadakannya  rekrutmen  pegawai  baru khususnya  dibidang  pelayanan  perizinan pembuatan  IMB.  Supaya  proses  pelayanan
dapat  terselesaikan  dengan  waktu  yang  telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU-BUKU Arikunto.  2013. Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktik ,  Ed  Revisi  VI,. Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta. Kasmir. 2017. Customer Service Excellent :Teori dan  Praktik .  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Moleong,  Lexy  J.  2014. Metode  Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Pasolong,  Harbani.  2013. Teori  Administrasi Publik . Bandung: CV Alfabeta.
Priansa,  Dono  Juni  Garnida,  Agus.  2015.
Manajemen  Perkantoran  Efektif,  Efisien, dan Profesional . Bandung : CV Alfabeta.
Sinambela.  2005. Reformasi  Pelayanan  Publik . Jakarta : PT Bumi Aksara.
……….  .        2016. Reformasi  Pelayanan  Publik .
Jakarta : PT Bumi Aksara.
Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif  dan  R&D .  Bandung  :  CV. Alfabeta. Sutedi,  Adrian.  2015. Hukum  Perizinan  Dalam Sektor  Pelayanan  Publik .  Jakarta  :  Sinar Grafika.
Winarsih,  Septi  Atik  dan  Ratminto.  2016.
Manajemen  Pelayanan .  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar.
……….  .    2016. Metode  Penelitian  Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : CV. Alfabeta.
B. DokumenPerundang-undangan :
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  96  Tahun  2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor  25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  4 tahun 2016 tentang perubahan keempatatas Peraturan  Daerah  Nomor  21  Tahun  2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  17
Tahun  2014  tentang  penyelenggaraan  Izin Mendirikan Bangunan.

## C. Dokumen Sumber Lain
Profil  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis.
Rencana  Strategis  Tahun  2014-2019  DPMPTSP Kabupaten Ciamis.