## PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK SEBAGAI UPAYA MENGURANGI BEBAN KERJA SISTEM PERADILAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKULU

## BENGET HASUDUNGAN SIMATUPANG, SUDIRMAN SITEPU, PIPI SUSANTI
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu bengetsimatupang@unib.ac.id
Abstract: The treatment of children as perpetrators of criminal acts should be in accordance with the Convention on the Rights of the Child as ratified by the government of the Republic of Indonesia  with  Presidential  Decree  Number  36  of  1990  concerning  ratification  of  the Convention on the Rights of the Child (Convention concerning the Rights of the Child) which strictly regulates the rights of children who have problems and are related to criminal justice. The  objectives  and  rationale  of  juvenile  justice  clearly  cannot  be  separated  from  its  main objective, namely to realize child welfare which is basically an integral part of social welfare. .  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  11  of  2012  concerning  the  Juvenile  Criminal Justice System regulates Restorative Justice and Diversion with the mission to avoid and keep children  away  from  the  judicial  process  so  as  to  avoid  stigmatization of  children  who  are  in conflict  with  the  law  and  it  is  hoped  that  children  can  return  to  the  social  environment  as  a whole. reasonable. This research is an empirical normative  research that uses primary data, namely  interviews  and  secondary  data  consisting  of  primary,  secondary  and  tertiary  legal materials.  Methods  of  data  collection  through  literature  and  interviews,  while  the  data collection  tool  uses  interview  guidelines.  From  the  results  of  the  research  it  is  known  that cases  of  children  who  are  dealing  with  the  law  must  be  tried  at  the  Juvenile  Court  which  is within  the  general  court  environment.  The  process  of  court  cases  for  children  since  they  are arrested,  detained  and  tried,  their  guidance  must  be  carried  out  by  special  officials  who understand children's problems. However, before entering the judicial process, law enforcers, families  and  the  community  are  required  to  seek  a  settlement  process  outside  the  court  line, namely through Diversion based on a Restorative Justice approach at the investigation stage at  the  Police.  There  are  several  obstacles  faced  by  investigators  in  implementing  diversion, including  victims  or  victims'  families  who  still  have  a  paradigm  of  retaliation  against perpetrators so that perpetrators are deterred, legal awareness is still low and it is difficult to bring parties together in a meeting so that a diversion agreement is reached. Keywords: Juvenile Case, Diversion, Criminal Justice System.
Abstrak: Perlakuan  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  seyogiyanya  harus  sesuai dengan  Konvensi  Hak-Hak  Anak  (Convention  on  the  Rights  of  the  Child)  sebagaimana  telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on  the  Rights of the Child (Konvensi  tentang Hak-Hak Anak)  yang  secara  tegas  mengatur  hak-hak  anak  yang  bermasalah  dan  berkaitan  dengan peradilan pidana.Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak jelas tidak dapat terlepas dari tujuan utamanya yakni untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Diversi dengan  misi  untuk  menghindari  dan  menjauhkan  Anak  dari  proses  peradilan  sehingga  dapat menghindari  stigmatisasi  terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  diharapkan Anak  dapat  kembali  ke  dalam  lingkungan  sosial  secara  wajar.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  normatif  empiris  yang  menggunakan  data  primer  yaitu  wawancara  serta  data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara pengumpulan data melalui  studi  pustaka  dan  wawancara,  sedangkan  alat  pengumpulan  data  menggunakan pedoman  wawancara.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwasannya  Perkara  Anak  yang berhadapan  dengan  hukum  wajib  disidangkan  di  Pengadilan  Anak  yang  berada  dilingkungan peradilan  umum.  Proses  peradilan  perkara  Anak  sejak  ditangkap,  ditahan,  dan  diadili pembinaannya  wajib  dilakukan  oleh  pejabat  khusus  yang  memahami  masalah  Anak.  Namun,
sebelum  masuk  proses  peradilan,  para  penegak  hukum,  keluarga,  dan  masyarakat  wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif pada tahap penyidikan di Kepolisian. Ada beberapa hambatan yang  dihadapi  oleh  penyidik  dalam  menerapkan  diversi,  diantaranya  adalah  korban  atau keluarga korban yang masih memiliki paradigm pembalasan terhadap pelaku agar pelaku jera, kesadaran  hukum  yang  masih  rendah  dan  sulitnya  untuk  mempertemukan  para  pihak  dalam suatu pertemuan agar tercapai kesepakatan diversi.
Kata Kunci: Perkara Anak, Diversi, Sistem Peradilan Pidana

## A.Pendahuluan
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis  yang  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Oleh  karena  itu,  kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut  dihayati  sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  perlu  ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.
Anak  perlu  mendapat  perlindungan  dari  dampak  negatif  perkembangan  pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan  teknologi,  serta  perubahan  gaya  hidup  dan  cara  hidup  sebagian  orang  tua  yang  telah membawa  perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  sangat berpengaruh  terhadap  nilai  dan  perilaku  Anak.  Penyimpangan  tingkah  laku  atau  perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  Anak,  antara  lain,  disebabkan  oleh  faktor  di  luar  diri Anak  tersebut.  Data  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dari  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan  menunjukkan  bahwa  tingkat  kriminalitas  serta  pengaruh  negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.
Khusus  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  seyogiyanya  harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child ) sebagaimana telah  diratifikasi  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak- Hak  Anak)  yang  secara  tegas  mengatur  hak-hak  anak  yang  bermasalah  dan  berkaitan  dengan peradilan  pidana.  Negara,  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  Keluarga,  dan  Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawabnya.  Perlindungan  terhadap  anak  yang  dilakukan selama  ini  belum  memberikan  jaminan  bagi  anak  untuk  mendapatkan  perlakuan  dan kesempatan  yang  sesuai  dengan  kebutuhannya  dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada  prinsip  hak  asasi  manusia  yaitu  penghormatan,  pemenuhan,  dan  perlindungan  atas  hak anak.
Membicarakan  aspek  perlindungan  anak  dalam  proses  peradilan  tidak  dapat  dilepaskan dari  apa  sebenarnya  tujuan  atau  dasar  pemikiran  dari  peradilan  anak  tersebut.  Bertolak  dari tujuan dan dasar perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan pada anak. Tujuan dan dasar pemikiran  dari  peradilan  anak  jelas  tidak  dapat  terlepas  dari  tujuan  utamanya  yakni  untuk mewujudkan  kesejahteraan  anak  yang  pada  dasarnya  merupakan  bagian  integral  dari kesejahteraan  sosial.  Perlu  adanya  perubahan  paradigma  dalam  penanganan  Anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  antara  lain  didasarkan  pada  peran  dan  tugas  masyarakat, pemerintah,  dan  lembaga  negara  lainnya  yang  berkewajiban  dan  bertanggungjawab  untuk meningkatkan kesejahteraan  Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada  Anak  yang berhadapan dengan hukum.
Undang-Undang  Republik  Indonsia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  mengatur  tentang  Keadilan  Restoratif  dan  Diversi  dengan  misi  untuk menghindari  dan  menjauhkan  Anak  dari  proses  peradilan  sehingga  dapat  menghindari stigmatisasi  terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  diharapkan  Anak  dapat
kembali  ke  dalam  lingkungan  sosial  secara  wajar.  Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan  peran serta  semua  pihak  dalam  rangka  mewujudkan  hal  tersebut.  Proses  itu  harus  bertujuan  pada terciptanya  Keadilan  Restoratif,  baik  bagi  Anak  maupun  bagi  korban.  Keadilan  Restoratif merupakan  suatu  proses  Diversi,  yaitu  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari  solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan  menenteramkan  hati  yang  tidak berdasarkan pembalasan.
Mengingat  ciri  dan  sifat  yang  khas  pada  Anak  dan  demi  perlindungan  terhadap  Anak, perkara  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  wajib  disidangkan  di  Pengadilan  Anak  yang berada dilingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan  diadili  pembinaannya  wajib  dilakukan  oleh  pejabat  khusus  yang  memahami  masalah Anak.  Namun,  sebelum  masuk  proses  peradilan,  para  penegak  hukum,  keluarga,  dan masyarakat  wajib  mengupayakan  proses  penyelesaian  di  luar  jalur  pengadilan,  yakni  melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  sosiologis.  Dengan  metode  ini  diharapkan memberikan pemahaman hukum dalam konteks social, menganalisa hukum dalam masyarakat baik  sebagai  sarana  pengendali  sosial,  mengubah  masyarakat  dan  mengatur  interaksi  sosial agar  mencapai  keadaan  sosial  tertentu.  Dengan  menggunakan  metode  ini  hukum  tidak  hanya dipandang  sebatas  peraturan  atau  kaidah-kaidah  dan  norma  saja,  namun  juga  meliputi bagaimana  bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Studi  Dokumen  dengan  pengumpulan  data  sekunder  yaitu  data yang  telah  ada  di  dalam  masyarakat  dan  lembaga  tertentu.  Termasuk  pengumpulan  data melalui  studi  kepustakaan,  yaitu  menelaah  buku-buku  bacaan,  Jurnal  dan  bahan-bahan sekunder  lainnya  yang  berhubungan  dengan  penilaian  terhadap  permasalahan  yang  diteliti. Selain  itu,  dalam  Pengumpulan  data  juga  digunakan  teknik  wawancara.  Wawancara  sebagai alat  atau  sarana  pengumpulan  data  (penelitian).  Interview  atau  wawancara  merupakan  proses tanya  jawab  secara  lisan  dimana  dua  orang  atau  lebih  berhadapan  secara  fisik.  Dalam  proses interview ada  dua  pihak  yang  menempati  kedudukan  yang  berbeda,  satu  pihak  berfungsi sebagai  pencari  informasi  atau  penanya  atau  disebut interviewer sedangkan  pihak  yang  lain berfungsi  sebagai  pemberi  informasi  atau  disebut interviewer atau  informan  atau  respoden. Wawancara ini diadakan dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya  dan  dikembangkan  pada  saat  wawancara  dengan  membatasi  pertanyaan  sesuai dengan  aspek  masalah  yang  diteliti.  analisis  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah analisis  data  kualitatif.  Yang  dimaksud  dengan  metode  analisis  kualitatif  adalah  suatu  cara penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  analitis  yang  dinyatakan  oleh  responden  secara tertulis  atau  lisan  serta  juga  tingkah  laku  nyata  dan  dipelajari  sebagai  suatu  yang  utuh.  Data yang didapatkan peneliti harus diperiksa kembali kelengkapan data agar memudahkan peneliti dalam  menganalisis  data.  Hasil  analisis  data  ini  kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

## C. Hasil dan Pembahasan
Setiap negara memiliki defenisi yang berbeda tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Convention on the Right of the Child menetapkan defenisi anak : “Anak berarti setiap manusia  di  bawah  umur  18  tahun,  kecuali  menurut  undang-undang  yang  berlaku  pada  anak, kedewasaan  dicapai  lebih  awal.”  Menurut  Undang-Undang  No.  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  :  “Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  Tahun,  termasuk  anak yang masih dalam  kandungan.”  Lebih lanjut  dalam Pasal 1  angka 3 Undang-Undang No.  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak yang berkoflik dengan hukum yang selanjutnya disebut  anak adalah anak yang  telah berumur 12 (dua belas) tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana. Berdasarkan  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  maka  dapat
disimpulkan  bahwa  yang    masuk  dalam  kualifikasi  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.
Keberadaan  Undang-Undang  No.  8  Tahun1981  dalam  kehidupan  hukum  di  Indonesia telah  meniti  suatu  era  baru,  yaitu  era  kebangkitan  hukum  nasional  yang  mengutamakan perlindungan  hak  asasi  seorang  tersangka  dalam  mekanisme  sistem  peradilan  pidana. Perlindungan  atas  hak  asasi  tersangka  tersebut  diharapkan  akan  dapat  dilaksanakan  sejak seorang  tersangka  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  dan  diadili  di  muka  persidangan  pengadilan. Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga diharapkan agar penegakan hukum berlandaskan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab kepada hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Harapan tersebut di atas tampaknya  hanya  dapat  diwujudkan  apabila  orientasi  penegakan  hukum  dilandaskan  pada pendekatan  sistem  atau system  approach .  Suatu  pendekatan  sistem  adalah  pendekatan  yang mempergunakan  segenap  unsur  yang  terlibat  di  dalamnya  sebagai  suatu  kesatuan  dan  saling berhubungan  (interelasi)  dan  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Dalam  proses  penegakan hukum,  unsur-unsur  tersebut  meliputi  :  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  dan  Lembaga Pemasyarakatan.
Apabila  ditelaah  secara  teliti  isi  ketentuan  sebagaimana  dimuat  dalam  Undang-Undang No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  maka  “criminal justice system” di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat penegak hukum tersebut  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  satu  sama  lain,  bahkan  dapat  dikatakan  saling menentukan.  Melalui  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  diharapkan  dapat  terciptanya kesatuan  tindakan  diantara  aparat  penegak  hukum.  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar- benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka atau terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks inilah kita berbicara tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses atau disebut “criminal justice  system”.  “Criminal  justice  system”  dimulai  dari  proses  penangkapan,  penggeledahan, penahanan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  muka  siding  pengadilan,  serta  diakhiri  dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan”.
Penegakan  hukum  yang  baik  ialah  apabila  sistem  peradilan  pidana  bekerja  secara objektif  dan  tidak  bersifat  memihak  serta  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam  wujud  reaksi  masyarakat  terhadap  setiap  kebijakan  kriminal  yang  telah  dilaksanakan oleh  aparatur  penegak  hukum.  Dalam  konteks  penegakan  hukum  yang  mempergunakan pendekatan  sistem,  terdapat  hubungan  pengaruh  timbal  balik  yang  signifikan  antara perkembangan  kejahatan  yang  bersifat  multi  dimensi  dan  kebijakan  kriminal  yang  telah dilaksanakan  oleh  aparatur  penegak  hukum.  Seorang  delinkuen  sangat  membutuhkan  adanya perlindungan  hukum.  Masalah  perlindungan  hukum  bagi  anak  merupakan  salah  satu  cara melindungi  tunas  bangsa  di  masa  depan.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak  menyangkut semua  aturan  hukum  yang  berlaku.  Perlindungan  ini  perlu  karena  anak  merupakan  bagian masyarakat  yang  mempunyai  keterbatasan  secara  fisik  dan  mentalnya.  Oleh  karena  itu,  anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.
Prinsip-prinsip  perlindungan  terhadap  anak  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  diatur oleh  sejumlah  konvensi  Internasional  dan  peraturan  perundang-undangan  secara  nasional. Berikut sejumlah konvensi Internasional yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam  menyelenggarakan  atau  melaksanakan  peradilan  anak  dan  menjadi  standar  perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana: 1) Deklarasi Universal tentang Hak  Asasi  Manusia  (Universal  Declaration  Of  Human  Rights),  Resolusi  No.  217  A  (III) tanggal  10  Desember  1948;  2)  Konvenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik ( International Convenan on Civil and Political Right ) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966; 3) Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the  Child),  Resolusi  No.  109  Tahun  1990;  dan  4)  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Jo
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Pihak  yang  memberikan  perlindungan  kepada  anak  adalah  negara,  pemerintah, masyarakat,  keluarga,  dan  orang  tua.  Beberapa  hak  anak  yang  termuat  dalam  ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: a) Setiap anak berhak mendapatkan  perlindungan  dari  penganiayaan,  penyiksaan  atau  penjatuhan  hukuman  yang tidak  manusiawi;  b)  Setiap  anak  berhak  untuk  memperoleh  kebebasan  sesuai  dengan  hukum; c) Penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila  tidak  ada  upaya  terakhir  lagi  dan  harus  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku;  d)  Anak yang  terpaksa  harus  dipidana  penjara  tetap  berhak  untuk  mendapatkan  perlakuan  secara manusiawi  dan  harus  dipisahkan  dari  orang  dewasa;  e)  Anak  yang  terlibat  tindak  pidana berhak  mendapatkan  bantuan  hukum  untuk  setiap  tahapan  upaya  hukum  yang  berlaku;  f) Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin  hak asasi  anak  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis  kelamin,  etnik,  budaya  dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental; g) Negara dan  pemerintah  berkewajiban  dan  bertanggungjawab  memberikan  dukungan  dan  prasarana dalam  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  dan  menjamin  perlindungan,  pemeliharaan  dan kesejahteraan  anak  dan  negara  juga  menjadi  pengawas  dalam  penyelenggaraan  perlindungan anak;  dan  h)  Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  merupakan kewajiban  dan  tanggungjawab  pemerintah  dan  masyarkat.  Perlindungan  tersebut  meliputi perlakuan  secara  manusiawi  sesuai  dengan  martabat  dan  hak-hak  anak,  tersedianya  petugas pendamping khusus anak, penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik buat anak, pemantauan dan pencatatan tentang perkembangan anak.
Diversi  berasal  dari  bahasa  Inggris diversion ,  yang  bermakna  penghindaran  atau pengalihan. Kata diversion, pertama kali dikemukakan dalam laporan pelaksanaan pengadilan anak  yang  disampaikan President’s  Crime  Commissions (Presiden  Komisi  Pidana  Anak)  di Amerika  pada  tahun  1990.  Selanjutnya  menurut  Bynum  dan  Thomson,  deversi  adalah Diversion  is  an  attempt  to  divert  or  channel  out,  youthfull  offender  from  the  juvenile  justice sistem (diversi  adalah  sebuah  tindakan  atau  perlakuan  untuk  mengalihkan  atau  menempatkan pelaku  tindak  pidana  keluar  dari  sistem  peradilan  pidana).  Dalam  Pasal  1  butir  7  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyebutkan  bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Adapun tujuan dari program Diversi menurut McCarthyadalah :
a.Bagi Pelaku: 1) Melakukan evaluasi dan intervensi segera setelah pelaku teridentifikasi; 2) Menyediakan  program  selain  yang  ditawarkan  system  peradilan;  3)  Meminimalisasi gangguan social, emosional, dan ekonomi yang dihadapi tertuduh pelaku tindak pidana; 4) Menghindari stigma dan kebebasan pribadi bagi pelaku; dan 5) Menyediakan lingkungan yang tidak koersif terhadap sisa masa pelayanan program diversi bagi pelaku.
b.  Bagi  Korban  dan  Masyarakat:  1)  Mengurangi  beban  kerja  sistem  peradilan  pidana;  2) Mencapai  restitusi  atau  pemerhatian  masalah  korban  secara  lebih  cepat;  3)  Membuat sumber daya sistem peradilan pidana lebih berfokus pada tindak pidana yang lebih berat; dan 4) Mengurangi biaya untuk upaya penurunan tindak pidana.
Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversi bertujuan: a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b)  Menyelesaikan  perkara  anak  di  luar  proses  peradilan;  c)  Menghindarkan  anak  dari perampasan  kemerdekaan;  d)  Mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi;  dan  e) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.
Perlu  adanya  perubahan  paradigma  dalam  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum,  antara  lain  didasarkan  pada  peran  dan  tugas  masyarkat,  pemerintah,  dan  lembaga negara  lainnya  yang  berkewajiban  dan  bertanggungjawab  untuk  melindungi  dan  mengayomi
anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  agar  anak  dapat  menyongsong  masa  depannya  yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan agar diperoleh jati  dirinya  untuk  menjadi  manusia  yang  mandiri,  bertanggungjawab,  dan  berguna  bagi  diri sendiri,  keluarga,  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum berarti  anak  dalam  posisi  sebagai  korban  tindak  pidana  dan  anak  yang  menjadi  saksi  tindak pidana,  sedangkan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  berarti  anak  dalam  posisi  sebagai tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada dasarnya sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa hanya saja pelakunya adalah anak-anak, yang dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukumnya mulai dari  tahap  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  persidangan,  serta  pelaksanaan pidananya  mempunyai  perbedaan  dengan  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang dewasa.
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah memberikan  bentuk-bentuk  perlindungan  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan    hukum  dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di  pengadilan  pidana  anak  yang  berada  di  lingkungan  peradilan  umum.  Proses  peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum,  keluarga,  dan  masyarakat  wajib  mengupayakan  proses  penyelesaian  di  luar  jalur peradilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak  yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan  sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
Proses  Diversi  merupakan  sebuah  mekanisme  baru  dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia  khususnya  bagi  anak.  Dalam  proses  Diversi,  penyelesaian  perkara  anak  dialihkan dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.  Proses  Diversi  wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  Proses  Diversi  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap anak yang pernah  melakukan  pengulangan  tindak  pidana  baik  yang  sejenis  maupun  yang  tidak. Dalam penerapan  Diversi  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  penyidik  menggunakan konsep  restorative  justice  dengan  melibatkan  pelaku  dan  korban  serta  pihak  terkait  dengan prinsip  kepentingan  terbaik  terhadap  anak.  Restorative  justice  atau  sering  diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada  sistem  peradilan  pidana    konvensional,  pendekatan  ini  menitikberatkan  pada  adanya partisipasi  langsung  pelaku,  korban,  dan  masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  perkara pidana.
Penanganan  perkara  pidana  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  menawarkan pandangan  dan  pendekatan  berbeda  dalam  memahami  dan  menangani  suatu  tindak  pidana. Dalam  pendekatan  keadilan  restoratif,  korban  utama  atas  terjadinya  suatu  tindak  pidana bukanlah  negara  sebagaimana  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  sekarang  ada.  Oleh karenanya  kejahatan  menciptakan  kewajiban  untuk  membenahi  rusaknya  hubungan  akibat terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Sementara  keadilan  dimaknai  sebagai  proses  pencarian pemecahan  masalah  yang  terjadi  atas  suatu  perkara  pidana  dimana  keterlibatan  korban, masyarakat, dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi, dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.
Pendekatan  keadilan  restoratif  diasumsikan  sebagai  pergeseran  paling  muktahir  dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara  pidana  pada  saat  ini.  Pendekatan  keadilan  restoratif  merupakan  suatu paradigma  yang  dapat  dipakai  sebagai  bingkai  dari  strategi  penanganan  perkara  pidana  yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan  restoratif  adalah  sebuah  konsep  pemikiran  yang  merespon  pengembangan  sistem
peradilan  pidana  dengan  menitikberatkan  pada  kebutuhan  pelibatan  masyarakat  dan  korban yang  dirasa  tersisihkan  dengan  mekanisme  yang  bekerja  pada  sistem  peradilan  pidana  yang ada  pada  saat  ini.  Di  pihak  lain,  keadilan  restoratif  juga  merupakan  suatu  kerangka  berfikir yang  baru  yang  dapat  digunakan  dalam  merespon  suatu  tindak  pidana  bagi  penegak  dan pekerja hukum.
Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan bukan  pembalasan.  Polisi  adalah  gerbang  ( gatekeepers )  dari  sistem  peradilan  pidana.  Peran Kepolisian  sebagai  penyelidik  dan  penyidik  tindak  pidana  yang  menempatkan  Polisi berhubungan  langsung  dengan  sebagian  besar  tindak  pidana  umum  yang  terjadi.  Sebagaian besar  Polisi  bekerja  reaktif  dari  pada  proaktif  dengan  sangat  bergantung  pada  warga masyarakat  untuk  mengadu  atau  melapor  atas  dugaan  terjadinya  tindak  pidana.  Perubahan model  penyidikan  dari  yang  bersifat  semata-mata  punitif  (menghukum)  kearah  restoratif (pemulihan  pelaku  maupun  korban)  merupakan  perubahan  lebih  dari  sekedar  teknik,  namun kultur  penyidikan.  Oleh  karena  itu,  membutuhkan  proses  panjang  untuk  adaptasi.  Sebagai contoh,  skema  melibatkan  korban  ( victims  participation  scheme )  dalam  proses  penyelidikan atau  penyidikan  bukan  hal  mudah  karena  menuntut  perubahan  dari  pola-pola  yang  biasa “tertutup”  menjadi  lebih  “terbuka”.  Belum  lagi  persoalan  partisipasi  korban  ( victims participation )  itu  sendiri  sulit  untuk  didefenisikan,  artinya  sampai  batas  apa  partisipasi  itu dimungkinkan  meskipun  secara  keseluruhan  potensial  memberi  manfaat  restoratif,  terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.
Pada  tabel  berikut  ini  diuraikan  jumlah  kasus  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum selama 6 (lima) tahun terakhir yang terjadi di wilayah hukum Polres Bengkulu.
Tabel 1 .Jumlah Kasus Anak yang berkonflik dengan hukum dari Tahun 2017 – 2022 No Tahun Jumlah Kasus 1 2017 29 2 2018 16 3 2019 12 4 2020 21 5 2021 18 6 2022 26
Sumber Data : Satreskrim Polres Bengkulu Dari  data  yang  ada  pada  tabel  1  di  atas,  tergambar  bahwa  kasus  anak  yang  berkonflik dengan hukum selama 6 (enam) tahun terakhir grafiknya fluktuatif. Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa syarat suatu perkara Anak Pelaku dapat dilakukan diversi adalah suatu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan “pidana penjara di bawah  7  (tujuh)  tahun”  mengacu  pada  hukum  pidana,  sedangkan  pengulangan  tindak  pidana dalam  ketentuan  ini  merupakan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Anak,  baik  tindak  pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.
Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan  katagori  tindak  pidana,  umur  Anak  Pelaku,  hasil  penelitian kemasyarakatan  dan  dukungan  lingkungan  keluarga  dan  masyarakat.  Hal  ini  dapat menggambarkan  bahwa  semakin  rendah  ancaman  pidana  semakin  tinggi  prioritas  diversi, begitu pula terkait umur Anak Pelaku, semakin muda umur Anak Pelaku, maka semakin tinggi prioritas  diversi.Undang-Undang  Sistem  Pe  radilan  Pidana  pada  Bab  II  mengatur  ketentuan mengenai pelaksanaan diversi  secara umum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses  pemeriksaan  perkara  di  sidang  pengadilan  negeri.  Selanjutnya  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12  Tahun mengatur secara  rinci mengenai prosedur pelaksanaan diversi serta sistem koordinasi dalam setiap tahapan Peradilan Anak.
Pelayanan  dan  perlindungan  khusus  kepada  anak  dan  wanita  baik  sebagai  pelaku maupun  korban  dilaksanakan  oleh  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  (Unit  PPA)  yang
khusus  menangani  tindak  pidana  yang  melibatkan  perempuan  dan  anak.  Sebelum menindaklanjuti  pemeriksaan  terhadap  pelaku  anak,  penyidik  PPA  mengirimkan pemberitahuan yang ditujukan kepada Bapas, bahwasannya Unit PPA sedang menangani kasus yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  dan  disertai  dugaan  pasal  yang  dikenakan.  Pada  hari yang telah ditentukan, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Pelaku dengan didampingi  oleh orang  tua  dan  diakhir  pemeriksaan  ditutup  dengan  menandatangai  berita  acara  pemeriksaan oleh  Anak  Pelaku  dan  orangtua  Anak  Pelaku.  Setelah  pemeriksaan  terhadap  Anak  Pelaku dilakukan, selanjutnya penyidik akan mengirimkan permintaan penelitian kemasyarakatan oleh Bapas  terhadap  Anak  Pelaku,  serta  permintaan  ke  pekerja  sosial  profesional  (Dinas  Sosial) untuk  membuat  laporan  sosial  terhadap  Anak  Korban  dan/atau  Anak  Saksi.  Pada  saat  hasil penelitian  kemasyarakatan  (Litmas)  dari  Bapas  telah  keluar  dan  merekomendasikan  untuk dilaksanakan diversi, maka ini menjadi dasar Penyidik  Unit PPA untuk melaksanakan diversi terhadap  kasus  yang  ditangani.  Setelah  keluar  rekomendasi  untuk  dilaksanakan  diversi, selanjutnya  penyidik  memberitahukan  tanggal  pelaksanaan  diversi  kepada  korban/keluarga, Anak  Pelaku  dan  keluarga,  Bapas,  pekerja  sosial  dari  Dinas  Sosial  Provinsi,  dan  apabila diperlukan juga mengundang tokoh adat dan agama.
Proses  peradilan  perkara  Anak  sejak  ditangkap,  ditahan,  dan  diadili  pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi.
Tabel 2. Jumlah Kasus Anak yang berkonflik dengan hukum dari Tahun 2017 – 2022
yang diselesaikan melalui Diversi No Tahun Jumlah Kasus Kasus yang selesai melalui Diversi 1 2017 29 3 2 2018 16 5 3 2019 12 Nihil 4 2020 21 3 5 2021 18 3 6 2022 26 7
Sumber Data : Polres Bengkulu
Data  pada  tabel  2  menggambarkan  bahwa  kasus  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum dari Tahun 2016 – 2022 yang dapat diselesaikan melalui Diversi dengan menggunakan konsep restorative  justice  persentasenya  sangat  rendah,  hal  ini  menurut  responden  Iptu  Anita Nainggolan  selaku  Kepala  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Kepolisian  Resor Bengkulu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:
1.Faktor Balas Dendam. Ada keinginan balas dendam oleh korban atau kelurga korban atas perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  terhadap  korban.  Korban  atau  keluarganya menghendaki  agar  si  pelaku  dihukum  seberat-beratnya  sebagai  balasan  atas perbuatannya  yang  menyebabkan  penderitaan  baik  fisik  maupun  materil  yang ditanggung  atau  yang  dirasakan  oleh  korban.  Apabila  kasus  seperti  ini  yang  muncul dalam  upaya  Diversi,  Penyidik  harus  mengupayakan  memberikan  pemahaman  kepada korban  ataupun  keluarganya  agar  bisa  menerima  permintaan  maaf  dari  pelaku  disertai dengan  penggantian  biaya  ganti  rugi  materil  dari  pelaku  yang  dialami  oleh  korban. Menurut  responden,  kadang  yang  mereka  alami  dalam  mengupayakan  Diversi  di lapangan  ada  yang  bisa  menerima  atau  memahami  saran  dan  petunujuk  dari  Penyidik atau  Penyidik  Pembantu,  namun  masih  ada  juga  yang  tetap  bersikeras  tidak  mau masalahnya  diselesaikan  melalui  upaya  Diversi.  Dalam  kasus  seperti  ini  maka  upaya Diversi  gagal  dan  bilamana  berkas  perkaranya  sudah  selesai,  Penyidik  melimpahkan perkara ke Kejaksaan Negeri. Perlu diketahui bahwa dalam upaya Diversi, Penyidik atau Penyidik Pembantu dilarang mengintervensi  dengan melakukan penekanan kepada para pihak
2.Faktor  Ketidaktahuan  Hukum.  Menurut  responden,  berbagai  macam  pengalaman  yang mereka alami dalam mengupayakan Diversi, salah satunya adalah tentang ketidaktahuan hukum para pihak yang ikut terlibat dalam Diversi tersebut. Sering kali para pihak tidak mengetaui bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan  secara diversi yang menghasilkan kesepakatan  damai.  Dilihat  dari  jumlah  Pelaku  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum selama 6 (enam) tahun terakhir mulai dari  Tahun 2016  – 2021, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :
Tabel 3.Jumlah Pelaku Anak yang berkonflik dengan hukum dari Tahun 2016 – 2021 No Tahun Jumlah Kasus Jumlah Pelaku (orang) 1 2016 20 33 2 2017 29 39 3 2018 16 20 4 2019 12 16 5 2020 21 51 6 2021 18 14
Sumber Data : Polres Bengkulu
Data yang tertera pada tabel 3 tersebut menggambarkan bahwa pada umumnya kasus atau perkara kenakalan anak dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) orang atau dengan  kata  lain  pada  umumnya  pelakunya  tidak  sendiri.  Hal  ini  membuktikan  bahwa perbuatan  yang  dilakukan  oleh  anak  tersebut  masih  bersifat  kenakalan  dan  belum dikualifikasi  sebagai  kejahatan  serta  kualifikasi  perbuatannya  pada  umumnya  masih bersifat ringan dan demikian juga halnya dengan modus yang mereka  gunakan umumnya masih  sangat  sederhana.  Lebih  lanjut  berikut  ini  akan  diuraikan  kualifikasi  perbuatan kenakalan anak yang berkonflik dengan hukum yang berhasil diselesaikan melalui Diversi dengan  menggunakan  konsep  restorative  justice  dengan  melibatkan  pelaku  dan  korban serta  pihak  terkait  dengan  prinsip  kepentingan  terbaik  terhadap  anak  selama  6  (enam) tahun terakhir sebagaimana tertera pada tabel 4 berikut ini.
Tabel 4. Kualifikasi perbuatan kenakalan anak yang berkonflik dengan hukum yang
berhasil diselesaikan melalui Diversi dari Tahun 2016 – 2021 No Tahun Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Diversi Kualifikasi perbuatan kenakalan anak yang diselesaikan melalui Diversi 1 2016 13 K. Pencurian = 1 orang L. Penganiayaan = 1 orang M.Kekerasan terhadap anak = 2 orang N. Pengeroyokan = 9 orang 2 2017 3 g. Pengeroyokan = 1 orang h. Pencurian = 1 orang i. Penganiayaan = 1 orang 3 2018 5 1. Penipuan/Penggelapan = 1 orang 2. Pencurian = 1 orang 4 2019 Nihil Nihil 5 2020 3 A. Menyetubuhi anak di bawah umur = 1 orang B. Penganiayaan = 1 orang C. Pengeroyokan = 1 orang 6 2021 1 Kekerasan terhadap anak = 1 orang
Sumber Data : Polres Bengkulu
3.Sulit Mempertemukan Para Pihak. Mengundang semua para pihak yang terkait untuk hadir dalam  upaya  Diversi,  kadang  kala  harus  dilakukan  beberapa  kali  pertemuan  baru  bisa hadir  secara  lengkap  hal  ini  disebabkan  faktor  tempat  tinggal  dan  latarbelakang perkerjaan para pihak yang memungkinkan pada saat waktu sudah ditentukan tapi tidak dihadiri  secara  lengkap,  sehingga  harus  dijadwalkan  ulang  agar  tercapai  kesepakatan damai (diversi).

## D. Penutup
Peradilan  pidana  anak  jelas  tidak  dapat  terlepas  dari  tujuan  utamanya  yakni  untuk mewujudkan  kesejahteraan  anak  yang  pada  dasarnya  merupakan  bagian  integral  dari kesejahteraan  sosial.  Undang-Undang  Republik  Indonsia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Diversi dengan misi untuk  menghindari  dan  menjauhkan  Anak  dari  proses  peradilan  sehingga  dapat  menghindari stigmatisasi  terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan  diharapkan  Anak  dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan  Restoratif,  baik  bagi  Anak  maupun  bagi  korban.  Keadilan  Restoratif  merupakan suatu  proses  Diversi,  yaitu  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu bersama-sama  mengatasi  masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala sesuatunya  menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  Anak  dan  masyarakat  dalam mencari  solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan  menenteramkan  hati  yang  tidak didasarkan  pada  pembalasan.  Perkara  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  wajib disidangkan di Pengadilan Anak yang berada dilingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus  yang  memahami  masalah  Anak.  Namun,  sebelum  masuk  proses  peradilan,  para penegak  hukum,  keluarga,  dan  masyarakat  wajib  mengupayakan  proses  penyelesaian  di  luar jalur  pengadilan,  yakni  melalui  Diversi  berdasarkan  pendekatan  Keadilan  Restoratif.  Ada beberapa  hambatan  yang  dihadapi  oleh  penyidik  dalam  menerapkan  diversi,  diantaranya adalah  korban  atau  keluarga  korban  yang  masih  memiliki  paradigm  pembalasan  terhadap pelaku  agar  pelaku  jera,  kesadaran  hukum  yang  masih  rendah  dan  sulitnya  untuk mempertemukan  para  pihak  dalam  suatu  pertemuan  agar  tercapai  kesepakatan  diversi.  Saran yang  dapat  direkomendasikan  adalah  adanya  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  secara luas  terkait  diversi  agar  terjadi  perubahan  paradigma  dan  ketersedian  fasilitas  yang  memadai dalam rangka mendukung tercapainya diversi pada tahap penyidikan  guna mengurangi beban kerja sistem peradilan pidana.

## Daftar Pustaka
Anthony  M.  Platt.  1977.  The  Child  Savers  :  The  Invention  of  Delinquency,  Chicago  dan London, The University of Chicago Press. Second Edition, Englanrge, 54. Bambang Sunggono. 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Rajawali Pers, Jakarta, 118. DS  Dewi.,  Fatahillah  A.  Syukur.  2011.  Mediasi  Penal  Penerapan  Restorative  Justice  di Pengadilan Anak Indonesia. Indi Publishing, Depok, 51.
Hadi  Supeno.  2010.  Kriminalisasi  Anak,  Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan  Anak  Tanpa Pemidanaan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 40.
Romli  Atmasasmita.  1982.  Strategi  Pembinaan  Pelanggar  Hukum  Dalam  Konteks  Penegakan Hukum Di Indonesia. Alumni, Bandung, 70.
Soemitro.,  Ronny  Hanitijo.  1990.  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri.  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 97.
Soerjono Soekanto. 1988. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Rajawali Press, Jakarta, 42. Harkristuti Harkrisnowo, Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia), Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana, Medan, 4-5 April 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Republik  Indonsia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Konvenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik,  Resolusi  Majelis  Umum  2200  A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, Pasal 9 ayat (1).