DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 27 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 10 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB
Nayla Berlianti Puspadewi 1
1 Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, naylaberliantip@gmail.com
Corresponding Author: naylaberliantip@gmail.com
Abstract: One of a few complications that commonly happens following divorcement between husband  and  wife  is  joint  property.  Royalty  for music  or  song  as  Creations  as  part  of  joint property are still quite out of the ordinary to be widely known for general public. This leads to  general  public  questions  about  how  could  royalty  are  decreed  as  joint  property  by  the Religious  Court.  This  research  aim  to  give  an  explanation  about  how  royalty  is  distributes and  regulates  as  part  of  joint  property  based  on  the  Verdict  of  Religious  Court  with registered  Number  1622/Pdt.G/2023/PA.JB.  This  research  employs  normative  juridicial methods and library research based on legal literatures and official government regulations. The  research  results  shows  that  there  is  no  fixed  amounts  and  calculation  on  how  much royalty a creator will get. Furthermore, in this spesific case royalty is classify as assets and a property that can be divided. The existence of  joint  property caused by divorcement  from  a marriage that had not made a prenuptial agreement. Therefore, the entirity of assets that has been made in marriage period, such as royalty, are categorized as joint property.
Keyword: Copyright, Joint Property, Royalty.
Abstrak: Salah satu permasalahan yang kerap terjadi setelah perceraian adalah permasalahan terkait harta bersama (gono-gini). Royalti atas Karya Cipta lagu/musik sebagai harta bersama dalam  sebuah  pekara  perceraian  belum  begitu  umum  diketahui.  Hal  ini  menyebabkan pertanyaan  timbul  mengenai  apakah  royalti  dapat  ditetapkan  sebagai  harta  bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait pengaturan pembagian royalti atas ciptaan berupa  lagu/musik  dan  mekanisme  pembagian  royalti  sebagai  harta  bersama  yang  didasari pada  Putusan  Nomor  1622/Pdt.G.2023/PA.JB.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu  yuridis  normatif  dan  studi  pustaka  bahan-baham  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  tidak  ada  aturan  dan  perhitungan  baku  terkait penetapan  besaran  royalti  yang  akan  diterima  oleh  Pencipta  dan  kedudukan  royalti  dalam kasus  ini  adalah  royalti  sebagai  barang  dan  harta  bersama  yang  dapat  dibagi.  Adanya  harta bersama  dalam  kasus  ini  timbul  karena  perceraian  yang  disebabkan  oleh  tidak  adanya pemisahan  harta  dalam  bentuk  perjanjian  pra  nikah.  Maka,  segala  sesuatu  yang  diperoleh selama perkawinan, seperti halnya royalti atas Karya Cipta lagu/musik dikategorikan sebagai harta bersama.
Kata Kunci: Hak Cipta, Harta Bersama, Royalti.

## PENDAHULUAN
Seiring berkembang secara pesatnya teknologi informasi dan lalu lintas ekonomi baik nasional  maupun  internasional,  sejalan  dengan  perkembangan  Kekayaan  Intelektual  (KI). HKI atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang tercipta dari buah pikiran manusia yang dari pemikiran tersebut tercipta ide ataupun gagasan yang memiliki nilai dan membawa manfaat  serta  mempermudah  kehidupan  manusia  dalam  kesehariannya  (Walukow  et  al., 2022).  Hak  Cipta  sendiri  memberi  perlindungan  atas  ciptaan  manusia  dalam  ruang  lingkup seni,  sastra,  dan  ilmu  pengetahuan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  (UUHC)  dan  menjadi  salah  satu  dari  jenis  Kekayaan Intelektual yang ada di  Indonesia bersamaan dengan merek, desain industri, rahasia dagang, dan paten.
Di dalam Hak Cipta terdapat hak ekonomi yang terdapat pada karya ciptanya. Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 mengatur bahwa “Hak eksklusif atas hak cipta terdiri dari hak moral dan  hak  ekonomi.”  Hak  moral  digunakan  untuk  menuntut  agar  karya  ciptaannya diasosiasikan  kepada  Pencipta  terkait,  dengan  meletakkan  namanya  pada  karya  ciptaannya. Sedangkan,  hak  ekonomi  digunakan  guna  mendapatkan  manfaat  ekonomi  dari  hasil ciptaannya.  Keduanya merupakan hak  eksklusif  yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sesuai dengan istilahnya, hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukkan oleh Pencipta aslinya, yang berarti Hak Cipta tersebut hanya diperuntukkan bagi Pencipta. Maka, terdapat batasan bagi pihak lain yang ingin menggunakan hak tersebut yaitu berupa izin dari Penciptanya.  Selain  Pemegang  Hak  Cipta  yang  bukan  Pencipta  asli  hanya  mendapatkan sebagian  dari  hak  eksklusif  yang  berupa  hak  ekonomi  saja  (Walukow  et  al.,  2022).  Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari hukum benda, yaitu benda tak berwujud ( immaterial ).    Berkaitan  dengan  benda immaterial ,  salah  satu  contoh  tidak  berwujud  yaitu lagu  atau  musik  dan  juga  royalti  itu  sendiri.  Karya  lagu/musik  terdiri  dari  unsur  melodi, notasi, syair atau lirik, dan aransemen menjadi bagian dari satu kesatuan sebuah Karya Cipta.
Konsep hak ekonomi  yang terinternalisasi  di  dalam hak cipta, mencerminkan bahwa ciptaan-ciptaan  sebagai  hasil  olah  pikir  manusia  dan  yang  melekat  secara  alamiah  sebagai suatu  kekayaan  si  Pencipta  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  yang  memadai  karena merupakan salah satu  hak asasi  manusia  (Merdekawati, 2009). Pada dasarnya, seperti objek Hak Cipta lainnya lagu/musik memuat hak ekonomi yang dalam hal ini dapat dimanfaatkan guna mengambil keuntungan finansial, seperti uang (Pramiswari, 2015). Dengan adanya hak ekonomi yang menjadi pendorong baik penggiat seni dan industri hiburan untuk memperoleh manfaat yang didapatkan dari intelektualitas manusia, yang dalam hal ini yaitu lagu ataupun musik.
Hak  ekonomi  dalam  karya  cipta  lagu  salah  satunya  adalah  royalti.  Ketentuan  terkait pengelolaan royalti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Dalam PP No. 56 Tahun 2021 tersebut royalti didefinisikan sebagai “Sebuah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”. Royalti hadir untuk melindungi hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta atau pemilik  hak  terkait  atas  bayaran  atau  manfaat  ekonomi  atas  karya  lagu  dan/atau  musik  dari pihak lain yang mengomersialkan karya tersebut (Muthmainnah et al., 2022). Dalam Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kepemilikan royalti adalah perseorangan, yang  berarti  hanya  dimiliki  oleh  Pencipta  atau  pemilik  hak  terkait  serta  pemegang  lisensi. Kendati  demikian,  pihak  yang  tidak  termasuk  dalam  kategori  tersebut  tidak  berhak  atas kepemilikan royalti atas hak cipta.
Bagi seorang penggiat seni sekaligus Pencipta yang terikat dalam sebuah perkawinan pun  tidak  luput  dari  perselisihan.  Disharmonisasi  merupakan  suatu  hal  yang  timbul  dari adanya perselisihan akibat permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Jika perselisihan sudah  terjadi,  ditambah  dengan  kekecewaan  kian  tidak  terbendung,  perceraian  pun  menjadi bentuk  penyelesaian  permasalahan  yang  dipilih.  Namun,  pada  kenyataannya  tidak  hanya berhenti  di  perceraian.  Perceraian  sering  kali  lebih  banyak  menimbulkan  permasalahan  di kemudian  hari.  Salah  satu  permasalahan  yang  kerap  terjadi  setelah  perceraian  adalah permasalahan  terkait  harta  bersama  (gono-gini),  yang  juga  akan  menjadi  fokus  pembahasan dalam jurnal ini.
Berkenaan dengan pembahasan sebelumnya terkait pembagian royalti lagu atau musik yang  belakangan  ini  menjadi  objek  sengketa  pembagian  harta  bersama  dalam  perkawinan, belakangan  ini  terdapat  isu  yang  menarik  perhatian  publik  mengenai  perselisihan  pasangan publik  figur  yaitu  penyanyi  Virgoun  dan  Inara  Rusli.  Berdasarkan  keterangan  Arjana Bagaskara selaku kuasa  hukum  Inara Rusli, ia menyatakan bahwa untuk  pertama kalinya di Indonesia royalti menjadi objek dari harta bersama. Kasus ini berawal dari gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ina Idola Rusli (Inara) selaku Penggugat kepada Muhammad Virgoun Putra Tambunan  (Virgoun).  Inara  Rusli  mengajukan  gugatan  cerai  di  Pengadilan  Agama  Jakarta Barat.  Dalam  gugatan  cerai  tersebut  terdapat  poin  pengajuan  pembagian  harta  bersama berupa royalti atas lagu ciptaan Virgoun. Inara Rusli memilih aset tidak berwujud ini berupa lagu  yang  berjudul  “Surat  Cinta  Untuk  Starla”,  “Bukti”,  “Orang  Yang  Sama”,  “Saat  Kau Telah  Mengerti”.  Gugatan  tersebut  diputus  oleh  Majelis  Hakim  PA  Jakarta  Barat  dengan Putusan  No.  1622/PDT.G/2023/PA.JB  pada  tanggal  10  November  2023  yang  mana ditetapkan pembagian royalti antara Virgoun serta Inara sebanyak 50%:50% (Huzaini, 2023).
Maka  dari  itu,  agar  pembahasan  jurnal  ini  tidak  meluas  dan  tetap  relevan  dari pembahasan  yang  seharusnya,  dalam  penelitian  ini  didasari  hanya  sebatas  pada  putusan tingkat pertama dengan Nomor Perkara 1622/PDT.G.2023/PA.JB. Berdasarkan permasalahan yang  diuraikan,  pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas  oleh  penulis,  antara  lain  terkait pengaturan  pembagian  royalti  atas  ciptaan  berupa  lagu/musik  dan  mekanisme  pembagian royalti sebagai harta bersama yang didasari pada Putusan Nomor 1622/PDT.G.2023/PA.JB.

## METODE
Pada  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  yaitu  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum secara normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum  sebagai  landasan  norma.  Norma  dalam  artian  asas-asas,  kaidah,  putusan  pengadilan dan  peraturan  perundang-undangan  (Fajar  &  Achmad,  2015).  Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  hukum  normatif  dilakukan  dengan  studi  pustaka  terhadap  bahan-bahan hukum,  baik  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Terdapat  dua  sumber  data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain, pertama bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB, UU No. 28 Tahun 2014,  dan  PP  No.  56  Tahun  2021  sebagai  regulasi  utama  yang  menjadi  rujukan  penulis. Kedua,  yaitu  bahan  hukum  sekunder  berupa  jurnal,  buku,  artikel,  ataupun  hasil  penelitian yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  guna  memberikan  penjelasan  terhadap bahan hukum primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan dan Mekanisme Pembagian Royalti Lagu/Musik
Lagu/musik  sebagai  karya  cipta  yang  dihasilkan  atas  kreativitas  individu  dengan proses yang tidak instan guna menghasilkan karya yang berkualitas dan setelahnya dari hasil karya  tersebut  menghasilkan  hak  ekonomi  (Rahesatama,  2023).  Pada  hakikatnya,  sudah menjadi  hak  Pencipta  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  segi  finansial  atas  suatu  karya serta  hasil  kreasi  produk  masing-masing  pencipta,  yang  dikenal  sebagai  hak  ekonomi
(Atmadja, 2003). Adanya hak ekonomi dalam hal untuk mendapatkan keuntungan atas karya cipta  memungkinkan  Pencipta  untuk  menambah  penghasilan  yang  dimana  akan  menunjang kesejahteraan  bagi  Pencipta  lagu/musik.  Untuk  dapat  memperoleh  hak  ekonomi  tersebut, seorang Pencipta tidak dapat melakukan pengkoleksian royalti secara individu. Pasal 1 angka 22  UU  Nomor  28  Tahun  2014  (UUHC)  mendefinisikan  Lembaga  Manajemen  Kolektif (LMK)  sebagai  “Pengelola  hak  ekonomi  dalam  melakukan  penarikan  dan  mendistribusikan royalti”. Lebih lanjut, terkait tugas dan kewenangan dipertegas dalam Pasal 87 UUHC bahwa Lembaga Manajemen Kolektif  (LMK) memiliki tujuan  untuk  “Menghimpun, menarik, serta mendistribusikan  royalti,  dan  juga  menarik,  menghimpun,  dan  mendistribusikan  royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait”. Selain LMK,  yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri dilarang untuk melakukan hal-hal tersebut.
Lembaga  Manajemen  Kolektif  (LMK)  dalam  Pasal  1  angka  22  UUHC  disebutkan sebagai  “Institusi  yang  berbentuk  badan  hukum  nirlaba  yang  diberi  kuasa  oleh  Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk  menghimpun  dan  mendistribusikan  royalti”.  Dua  LMK  yang  terdapat  di  Indonesia antara  lain  yaitu  Wahana  Musik  Indonesia  (WAMI)  dan  Yayasan  Karya  Cipta  Indonesia (YKCI). Sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) UUHC dijelaskan bahwa “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota LMK agar  dapat  menarik  imbalan  yang  wajar  dari  pengguna  yang  memanfaatkan  Hak  Cipta  dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial”. Selain itu, pada Pasal 89 ayat (1) dan (3) UUHC jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ayat (2) dan (3)  menjelaskan  bahwa  “LMKN  dalam  melakukan  koordinasi  dan  menetapkan  besaran royalti  yang  menjadi  hak  masing-masing  LMK  sesuai  dengan  kelaziman  dalam  praktik berdasarkan keadilan dan ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh Menteri”.
Ketua  Perkumpulan  WAMI  Chico  Hindarto  menjelaskan  dalam  video  dari  kanal Youtube  Wahana  Musik  Indonesia,  bahwa  sebuah  karya  yang  diciptakan  (dalam  hal  ini lagu/musik)  harus  memiliki  data  yang  akurat  dan  lengkap.  Data  yang  akurat  dan  lengkap tersebut  digunakan  untuk  menentukan  persentase  pembagian  royalti.  Namun,  jika  tidak  ada persentase, dalam hal ini data yang akurat dan lengkap, maka akan dibagi berdasarkan default yaitu 50:50. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021. Dalam video  yang  sama,  Muara  Sipahutar  sebagai  Music  Content  Partnership  Manager  Youtube Indonesia  menjelaskan  terkait  pembagian  royalti  yang  diperoleh  dari  Youtube.  Ia menjelaskan  jika  seorang  komposer  ingin  mendapatkan  pendistribusian  royalti,  haruslah terdaftar di publisher dan menjelaskan bahwa pembagian royalti yang diperoleh dari Youtube tidak  memiliki  formula  resmi  dikarenakan  banyaknya  perbedaan  faktor,  seperti  perbedaan publisher , label produksi, dan region negara yang berbeda.

## Hadhanah dan Harta Bersama
1. Hadhanah
Perceraian  dari  perkawinan  yang  dianugerahi  keturunan  akan  menimbulkan konsekuensi penetapan hak asuh anak atau disebut dengan hadhanah . Hadhanah berasal dari kata hadhana-yadhunu-hadhanatun yang memiliki arti mengasuh atau memeluk anak (Yunus, 2000). Dalam istilah fiqih, hadhanah yaitu memelihara anak dari  segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga keamanan dan kebersihan,  serta  mengusahakan  pendidikan  sampai  anak  tersebut  mampu  berdiri  dalam menghadapi  kehidupan  sebagai  muslim  (Winanda  Putri  &  Hidayatul  Imtihanah,  2021). Pemeliharaan anak dalam  hal  ini  yaitu hadhanah ditetapkan oleh para ulama hukumnya adalah  wajib,  yang  didasari  oleh  surat  Al-Baqarah  ayat  233  yang  pada  intinya  berisi perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dengan cara yang patut (halal).
Hak  dan  kewajiban  anak  dipertegas  dalam  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Walaupun  salah  satu  dari  orang  tuanya  tidak  berkeyakinan Islam  ataupun  berbeda  kewarganegaraan,  akan  tetapi  perlindungan  anak  sangat diutamakan  demi  kemaslahatan  baik  dunia  maupun  akhirat  anak  tersebut.  Terkait pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dijelaskan dalam Pasal  105  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  merupakan  hak  ibunya.  Namun,  sebelum  itu dijelaskan pada Pasal 104 ayat (1) KHI bahwa terkait “Biaya penyusuan anak seluruhnya dipertanggungjawabkan  kepada  ayahnya  dan  apabila  ayahnya  telah  wafat,  maka  biaya tersebut  dibebankan  kepada  orang  yang  berkewajiban  memberi  nafkah  kepada  ayahnya atau walinya.” Hal yang sama diatur dalam Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan.
Kesepakatan  mengenai  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  setelah  perceraian, diberikan  hak  yang  sama  baik  ibu  ataupun  bapak.  Namun,  apabila  perceraian  tersebut diikuti dengan perselisihan, maka pemberian hak diserahkan kepada pengadilan. Terkait biaya  pemeliharaan  anak,  tidak  hanya  bapak  yang  bertanggung  jawab.  Sesuai  dengan Pasal 41 (b) dan UU Perkawinan dijelaskan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu;  bilamana  bapak dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  terssebut,  Pengadilan  dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”
2. Harta Bersama
Harta  bersama  dalam  konteks  pembahasan  ini  memiliki  arti  hasil  ciptaan.  Maka, pada saat proses penciptaan tersebut dilakukan, saat itulah ciptaan menjadi harta bersama. Sesuai  dengan  Pasal  8  UUHC  bahwa  “Hak  ekonomi  merupakan  hak  eksklusif  Pencipta atau  pemegang  Hak  Cipta  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  Ciptaan.”  Sebuah Hak Cipta mendapatkan hak eksklusif otomatis pada saat diumumkan. Pertanyaan lainnya timbul  mengenai  apakah  royalti  yang  didapatkan  pasca  pernikahan  berakhir  merupakan bagian  dari  harta  bersama.  Faktanya,  hal  tersebut  tergantung  dari  kapan  sebuah  karya cipta tersebut diciptakan. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  menyebutkan  bahwa  “Harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan  menjadi  harta  bersama.”  Lahirnya  suatu  ciptaan  menimbulkan  Hak  atas ciptaan tersebut. Apabila sebuah Hak Cipta didapatkan pada saat masa pernikahan, maka segala keuntungan dan manfaat atas Hak Cipta tersebut menjadi milik bersama, terkecuali diperjanjikan lain dalam berbentuk Perjanjian Pranikah.
Hak  cipta  merupakan  benda  bergerak  tidak  berwujud.  Undang-undang  dengan sangat jelas menyebutkan bahwa Hak merupakan benda. Pasal 499 KUH Perdata bahwa “Benda ( zaak ) adalah tiap benda dan tiap hak  yang dapat menjadi objek dari hal milik.” Maka,  apabila  benda  tersebut  didapatkan  pada  saat  pernikahan,  maka  dengan  otomatis Hak yang merupakan benda menjadi bagian dari harta bersama, sebagaimana peraturan di atas.  Pembahasan  terkait  harta  bersama  tidak  luput  dalam  aspek  hukum  Islam.  Pasal  1 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menjelaskan  bahwa  “Harta  kekayaan  dalam perkawinan  atau  syirkah  yang  diperoleh  baik  sendiri-sendiri  atau  bersama  suami-istri selama  dalam  ikatan  perkawinan  berlangsung”  selanjutnya  disebut  harta  bersama,  tanpa mempersoalkan  terdaftar  atas  nama  siapa  pun.  Dalam  hukum  Islam,  setelah  perkawinan berlangsung,  harta  bawaan  istri,  harta  bawaan  suami,  dan  hasil  harta  yang  diperoleh suami  menjadi  harta  bersama  selama  perkawinan.  Sepanjang  harta  tersebut  didapatkan selama perkawinan yang sah, maka menjadi harta bersama. Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) KHI  menjelaskan  bahwa  “Harta  bersama  dapat  berupa  benda  berwujud  atau  tidak berwujud  dan  harta  bersama  yang  berwujud  dapat  meliputi  benda  tidak bergerak,  benda bergerak,  dan  surat-surat  berharga.”  Serta  dipertegas  dalam  Pasal  91  ayat  (3)  KHI menyatakan  bahwa  “Harta  bersama  yang  tidak  berwujud  dapat  berupa  hak  maupun kewajiban.”

## Kompetensi Absolut
Batasan kompetensi atau kewenangan badan peradilan di  Indonesia diciptakan untuk menghindari ketimpangan wewenang antar masing-masing badan peradilan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama, dijelaskan  bahwa  “Wewenang  dan  tugas  pengadilan  agama  meliputi  pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian perkara antara orang-orang beragama Islam di tingkat pertama di  bidang  perkawinan,  waris,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah,  dan  ekonomi  syariah” sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 51 UU Nomor 7 Tahun 1989.
Sementara  itu,  pengadilan  niaga  yang  dibawahi  oleh  Peradilan  Umum  berwenang untuk  memeriksa  perkara  lain  di  bidang  perniagaan  yang  penetapannya  ditetapkan  dengan undang-undang,  seperti  halnya  sengketa  di  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Hak  Cipta sebagai bagian dari HAKI, tidak luput dari hak ekonomi yaitu royalti. Hal-hal apa saja terkait royalti  yang  dipersidangkan  di  pengadilan  niaga  diatur  dalam  Pasal  95  ayat  (1)  dan  (2) UUHC  yang  menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa  cara  yang  dapat  ditempuh  untuk melakukan  “Penyelesaian  sengketa  Hak  Cipta  dilakukan  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa,  arbitrase,  atau  Pengadilan  Niaga”  dan  “Pengadilan  yang  berwenang  terhadap penyelesaian  sengketa  Hak  Cipta  tersebut  adalah  pengadilan  niaga”.  Namun,  lebih  lanjut dijabarkan  dalam  Penjelasan  Pasal  95  ayat  (1)  UUHC  bahwa  terkait  dengan  Hak  Cipta, meliputi  “Sengketa  berupa  perbuatan  melawan  hukum,  perjanjian  lisensi,  dan  sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.”

## Analisis Putusan No. 1622 PDT.G.2021/PA.JB

## 1. Pengaturan dan Mekanisme Pembagian Royalti Lagu/Musik
Dikaitkan  dengan  pembahasan  sebelumnya  terkait  penetapan  besaran  royalti menimbulkan ketidakjelasan. Terminologi “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC  mengakibatkan  ambiguitas  terkait  sampai  mana  batasan  “wajar”  sebenarnya (Riyanto,  2015).  Jika  dalam  hal  ini  LMKN  secara  sepihak  menentukan  besaran  royalti, akan  sangat  mungkin  dihadapkan  dengan  penolakan  dari  pihak  lainnya,  karena  tingkat kewajaran menurut LMKN dan user sebagai pihak yang menggunakan lagu/musik secara komersial  akan  terlihat  kontras.  Pada  akhirnya,  akan  sulit  untuk  mencapai  kesepakatan karena  ambiguitas  kewajaran  untuk  penetapan  besaran  imbalan  yang  diterima  karena tidak ada standar baku yang dijadikan konsensus.
Lebih  lanjut,  bahwa  sebagai  dasar  penetapan  besaran  royalti  oleh  LMKN  sesuai dengan  Pasal  89  ayat  (3)  UUHC  “Untuk  melakukan  penghimpunan  LMKN  wajib melakukan  koordinasi  dan  menetapkan  besaran  royalti  dengan  sesuai  dengan  kelaziman dalam praktiknya berdasarkan keadilan.” Namun, pada faktanya tidak ada parameter baku yang dijadikan patokan dalam menentukan besaran royalti karena cakupan kelaziman dan keadilan terlalu luas. Jika mendengar kata kelaziman dan keadilan, harus ditentukan dari sudut  pandang  mana  dua  hal  tersebut  harus  ditetapkan,  karena  kelaziman  dan  keadilan akan menjadi sangat relatif dan tidak pasti yang mengakibatkan antara LMK dan Pencipta berpegang kepada standarnya masing-masing (Riyanto, 2015).  Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa tidak ada aturan baku terkait penetapan besaran royalti yang akan  diterima  oleh  Pencipta,  karena  hal  tersebut  dikembalikan  kepada  masing-masing LMK.
2. Hadhanah dan Harta Bersama Secara  istilah, hadhanah merupakan  pemeliharaan  atau  pengasuhan  anak  yang belum  cukup  umur  dalam  memilah  hal-hal  yang  baik  ataupun  buruk.  Mengacu  pada putusan ini, dengan jelas Virgoun ditetapkan untuk membayar biaya hadhanah atas ketiga anaknya dengan masing-masing sebesar sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per anak per bulannya, dengan total Rp45.000.000 (empat puluh lima juta) per bulan.
Dalam putusan ini, putusan terkait perceraian, harta bersama, dan hadhanah menjadi satu  kesatuan  dikarenakan  timbulnya  harta  bersama  disebabkan  oleh  adanya  perceraian, dan pada hakikatnya hadhanah wajib hukumnya.  Serta sesuai dengan Pasal  104 ayat  (1) KHI  seluruhnya  dipertanggungjawabkan  kepada  seorang  ayah  dengan  melihat  kondisi ekonominya.  Mengenai  darimana  uang hadhanah diserahkan,  apakah  dari  hasil  royalti, ataupun  hasil  penjualan  harta  bersama,  tidak  menjadi  kendala.  Selama  mengutamakan kewajiban  sebagai  orang  tua  untuk  membayarkan hadhanah atas  anak-anaknya  setiap bulan dengan total sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta) per bulan tersebut harus dipenuhi.
3. Kompetensi Absolut
Permasalahan  terkait  royalti  pada  umumnya  adalah  kompetensi  pengadilan  niaga, akan  tetapi  terdapat  pengecualian  yang  salah  satunya  termuat  dalam  Putusan  No. 1622/PDT.G/2023/PA.JB.  Berdasarkan  putusan  tersebut  salah  satu  harta  yang  telah ditetapkan  sebagai  harta  bersama  antara  Inara  selaku  Penggugat  dan  Virgoun  selaku Tergugat  yaitu  lima  puluh  persen  pendapatan  bersih  royalti  yang  diperoleh  Virgoun. Menurut  ahli  Hak  Cipta  Dr.  Andrew  Bethlehn,  S.H.,  M.H.,  CPCD  menjelaskan  bahwa dalam konteks kasus ini yang menjadi harta bersama adalah Ciptaannya. Ciptaan tersebut mengandung  hak  ekonomi  dan  hak  moral.  Karena  adanya  ciptaan  tersebut,  secara otomatis hak ekonominya ada. Ciptaan ini dianggap sebagai barang, sesuai dengan Pasal 499  KUH  Perdata  yang  menerangkan  bahwa  “Benda  ( zaak )  adalah  tiap  benda  dan  tiap hak yang dapat menjadi objek dari hal milik.”
Adanya  harta  bersama  timbul  karena  adanya  perceraian.  Hal  tersebut  disebabkan karena  di  awal  perkawinan  tidak  ada  pemisahan  harta  antara  Inara  dan  Virgoun  dalam bentuk perjanjian pranikah. Maka, segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan, baik harta benda karya cipta berupa lagu/musik itu dikategorikan sebagai harta bersama. Lebih lanjut,  bahwa  dalam  konteks  Putusan  No.  1622/PDT.G/2023/PA.JB,  royalti  bukanlah sebagai karya cipta, namun sebagai barang dan harta bersama. Kedudukan royalti dalam kasus  ini  adalah  royalti  sebagai  barang  dan  harta  bersama  yang  dapat  dibagi.  Yang berarti, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) UUHC. Sebagaimana yang telah dijelaskan  sebelumnya  bahwa  royalti  lagu/musik  dalam  kasus  ini  sebagai  bagian  dari harta bersama, apabila terdapat gugatan harta gono-gini dari salah satu pihak, dengan ini royalti  yang  merupakan  bagian  dari  harta  bersama  dapat  menjadi  objek  dan  dimintakan pembagiannya  kepada  Pengadilan  Agama,  yang  dalam  hal  ini  putusan  perceraian  dan putusan terkait harta bersama menjadi satu kesatuan.
Maka  dari  itu,  karena  sudah  ditetapkan  sebagai  harta  bersama,  Pengadilan  Agama Jakarta  Barat  berhak  menyidangkan  perkara  ini  karena  putusannya  pun  tidak  berkaitan dengan  status  kepemilikan  Hak  Cipta  sebuah  Ciptaan,  namun  melainkan  royalti  sebagai harta bersama dari perkawinan Virgoun dan Inara. Dengan kata lain, Pengadilan Agama Jakarta  Barat  tidak  menyidangkan  hal-hal  yang  menjadi  kewenangan  pengadilan  niaga sesuai Pasal 95 ayat (1) dan (2) UUHC.

## KESIMPULAN
Sebuah ciptaan yang dalam hal ini berupa lagu/musik mengandung hak ekonomi yang disebut  sebagai  royalti.  Pengaturan  terkait  pengelolaan  royalti  Hak  Cipta  lagu/musik  diatur dalam  PP  Nomor  56  Tahun  2021.  Namun,  terkait  dengan  penetapan  besaran  royalti  yang diatur  dalam  UU  Nomor  28  Tahun  2014  (UUHC)  tidak  memberikan  ketentuan  dan  standar baku  yang  mengakibatkan  ambiguitas  dalam  penetapan  besaran  royalti  yang  akan  diterima oleh Pencipta.
Mengacu kepada Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB, dalam ketetapannya yaitu mengklasifikasikan  pendapatan  bersih  royalti  sebagai  harta  bersama  antara  Inara  selaku Penggugat  dan  Virgoun  selaku  Tergugat.  Adanya  harta  bersama  timbul  karena  perceraian
yang dalam masa perkawinan tidak ada kesepakatan terkait pemisahan harta antara Inara dan Virgoun.  Maka,  segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama  perkawinan,  baik  harta  benda  berupa lagu/musik  dikategorikan  sebagai  harta  bersama.  Kedudukan  royalti  dalam  kasus  ini  adalah royalti  sebagai  barang  dan  harta  bersama  yang  dapat  dibagi,  dengan  ini  royalti  yang merupakan  bagian  dari  harta  bersama  dapat  menjadi  objek  dan  dimintakan  pembagiannya kepada Pengadilan Agama.

## REFERENSI
Atmadja, H. T. (2003). Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta menurut Sistem Civil Law dan Common Law. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 10 (23).
Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif . Pustaka Pelajar.
Huzaini,  M.  D.  P.  (2023,  November  21). Royalti  Sebagai  Harta  Bersama  dan  Cara Pembagian Pasca Putusan Cerai . Hukumonline.Com.
https://www.hukumonline.com/stories/article/lt655aded0dcb9f/royalti-sebagai-harta- bersama-dan-cara-pembagian-pasca-putusan-cerai
Merdekawati, T. I. (2009). Implementasi Pemungutan Royalti Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial  (Studi  Kasus  pada  Stasiun  Televisi  Lokal  di  Semarang) .  Universitas Diponegoro.
Muthmainnah,  N.,  Ajeng  Pradita,  P.,  &  Putri  Abu  Bakar,  C.  A.  (2022).  PERLINDUNGAN HUKUM  TERHADAP  HAK  CIPTA  BIDANG  LAGU  DAN/ATAU  MUSIK BERDASARKAN  PP  NOMOR  56  TAHUN  2021  TENTANG  PENGELOLAAN ROYALTI  HAK  CIPTA  LAGU  DAN/ATAU  MUSIK. Padjadjaran  Law  Review , 10 (1). https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898 Pramiswari,  R.  G.  (2015). Implementasi  Pembayaran  Royalti  Hak  Cipta  Lagu  Untuk Kepentingan  komersial  di  Rumah  Karaoke  Keluarga  Masterpiece  Tangerang  Sesuai dengan  Undang-Undang  Hak  Cipta  Nomor  19  Tahun  2002 .  Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Rahesatama,  Y.  M.  H.  (2023).  Pengaturan  Hak  Royalti  Musik  Oleh  Lembaga  Manajemen Kolektif di Indonesia. Kertha Desa , 11 (2).
Riyanto,  A.  (2015,  April  21). Penentuan  dan  Penetapan  Besaran  Royalti .  Business- Law.Binus.Ac.Id. https://business-law.binus.ac.id/2015/04/21/penentuan-dan- penetapan-besaran-royalti/
Walukow, A. J., Rumokoy, D. A., & Palilingan, T. N. (2022). Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau  Musik  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2021  Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Lex Administratum , 10 (5), 1–4. Winanda  Putri,  L.,  &  Hidayatul  Imtihanah,  A.  (2021).  Hak  Hadhanah  Anak  yang  Belum Mumayiz  kepada  Ayah  Kandung  Perspektif  Hukum  Islam. Jurnal  Antologi  Hukum , 1 (2), 132–144. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.305 Yunus, M. (2000). Kamus Bahasa Arab-Indonesia . Hidakarya Agung.