NOMOR: 2 HALAMAN: 179 - 194 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25562

## MITIGASI BENCANA BERBASIS SENSITIVE GENDER
Dodi Nuriana 1 , Binahayati Rusyidi 2,* , Muhammad Fedryansyah 3
1,2,3 Pusat CSR. Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
* korespondensi: binahayati@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Kejadian bencana menyebabkan dampak yang dirasakan berbeda bagi perempuan dan laki-laki disebabkan oleh kontruksi gender  dalam masysarakat. Artikel ini bertujuan untuk mekonseptualisasikan mitigasi bencana yang memperhatikan kebutuhan gender melalui pendekatan sensitive  gender. Metode penelitian ini yaitu studi literatur dengan menggunakan kajian-kajian empiris dan teoritis terkait dengan mitigasi bencana dan sensitive gender. Hasil penelitian membagi mitigasi bencana yang sensitive gender menjadi dua yaitu berdasarkan kepada kebutuhan strategis dan kebutuhan praktis. Kebutuhan strategis meliputi peningkatan kekuatan perempuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan keberhakan terhadap posisi kepemimpinan, akses yang setara ke pekerjaan hak-hak hukum yang setara, serta perlindungan dari kekerasan, hak-hak reproduksi, peningkatan mobilitas. Sedangkan kebutuhan praktis yaitu Gathering gender-sensitive data, Legal infrastructure, Physical infrastructure, Human development, Insurance, Knowledge dissemination, Early Warning system. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat dikurangi juga meminimalisir kerentanan akibat perbedaan gender dalam masyarakat.

## Kata Kunci : Gender, Mitigasi bencana, Sensitive Gender

## ABSTRACT
The disaster caused different impacts for women and men due to gender construction in the community. This article aims to conceptualize disaster mitigation that takes into account gender needs through a gender sensitive approach. This research method is a literature study using empirical and theoretical studies related to disaster mitigation and gender sensitive. The results of the study divide gender sensitive disaster mitigation into two, based on strategic and practical needs. Strategic needs include increasing women's power in decision making, increasing entitlement to leadership positions, equal access to equal legal rights, and protection from violence, reproductive rights, increasing mobility. Whereas practical needs are Gathering gender-sensitive data, Legal infrastructure, Physical infrastructure, Human development, Insurance, Knowledge dissemination, Early Warning system. Thus, the impact caused by disasters can be reduced as well as minimizing vulnerability due to gender differences in society.
Keywords: Gender, Disaster Mitigation, Gender Sensitive

## Pendahuluan
Kejadian bencana menyebabkan dampak yang dirasakan secara berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari
lebih tingginya kerentanan perempuan untuk meninggal dunia (Phatak, 2017; Pittaway, 2007; Saito, 2012; Pincha, 2008). Selain itu, setelah kejadian bencana perempuan lebih rentan mengalami kekerasan dan serangan seksual serta
NOMOR: 2 HALAMAN: 179 - 194 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25562
tindakan eksploitasi terhadap pekerjaan yang membuat perempuan bekerja lebih lama dibandingkan laki-laki (Enarson, 2000;   Kohan, 2010; Lynnch, 2011;  dan Partenza, 2012).
Lebih tingginya keretanan perempuan dalam situasi kejadian bencana menurut Duncan, Parknson, Keech dan Emma (2018)  antara lain karena adanya perbedaan pengaruh laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan dan perbedaan akses atas pengetahuan terkait bencana. Eriksen (2014) dan Kahn (2011) mendukung hal tersebut dengan menyebutkan bahwa terdapat kontruksi nilai dimana laki-  laki memiliki otoritas untuk melindungi keluarga dengan komunitas sehingga mengesampingkan keberadaan perempuan. Padahal temuan penelitian Saito (2012) menunjukkan jika diberikan kesempatan, perempuan dapat berperan aktif dan efektif dalam menggerakan masyarakat untuk terlibat dalam menghadapi bencana. Namun, karena adanya dominasi dan kontruksi nilai akan peran laki-laki sehingga menyebabkan kapasitas dan tindakan dari perempuan dikesampingkan, termasuk dalam menghadapi bencana.
Permasalahan-permasalahan yang dijelaskan sebelumnya merupakan permasalahan yang disebabkan oleh diskriminasi dan ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan akibat bencana. Zastrow (2007) lebih lanjut menambahkan kejadian yang menyebabkan kondisi tidak setara dan menimbulkan ancaman termasuk tindakan sexual harrasment, pemerkosaaan dan kekerasan seksual sebagai permasalahan gender . Kemudian menurut Murthakamah (2013) menambahkan situasi diskriminasi, pembedaan peran, akses, partisipasi
dan kontrol terhadap sumber daya dapat dilihat dari masih adanya pelabelan negatif, penomorduaan, marginalisasi ekonomi, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan.
Permasalahan gender berkaitan dengan ketidaksetaraan kondisi sosial dalam masyarakat akibat dari relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Oko (2008) menjelaskan bahwa relasi kuasa tersebut memicu adanya ketidakadilan dan ketidaksamaan kondisi yang dirasakan perempuan sehingga menimbulkan terjadinya konflik. Lebih lanjut, konflik yang dimaksudkan sebagai akibat dari struktur sosial yang tidak setara sehingga merepresentasikan kondisi kehidupan yang berbeda. Oleh sebab itu dibutuhkan kegiatan yang bertujuan untuk mengantisipasi atau meminalisir dampak akibat bencana berdasarkan kepada kebutuhan gender .
Upaya untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kepada perbedaan gender disebut sebagai pendekatan sensitive gender . Pendekatan sensitive gender berkaitan dengan kebutuhan laki- laki dan perempuan namun menekankan pemenuhan kebutuhan perempuan karena seringkali menjadi kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam bencana. (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2010). European Commission (1998) menambahkan bahwa pendekatan sensitive gender dapat mendorong kesetaraan termasuk distributive of resources dalam hal ini pada konteks bencana. Maka dengan demikian, pendekatan sensitive gender berarti upaya untuk meningkatkan pemahaman  dan kesadaran akan adanya perbedaan biologis maupun socio-cultural dari laki-laki dan perempuan
NOMOR: 2 HALAMAN: 179 - 194 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25562
yang menyebabkan adanya kondisi tidak sama seharusnya dapat dipromosikan agar pengurangan resiko bencana dapat secara efektif menyasar kelompok rentan yaitu perempuan.
Pendekatan tersebut diterapkan dalam konteks penanggulangan bencana salah satunya mitigasi bencana. Irawan (2007) mengatakan secara operasional mitigasi merupakan upaya untuk meminimalkan jatuhnya korban jiwa dan hilang atau rusaknya aset serta harta benda, baik melalui upaya mitigasi bencana (pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan) ataupun upaya mengurangi kerentanan (fisik, material, sosial kelembagaan, perilaku atau sikap). Penelitian Shreve dan Kelman (2014) menunjukan mitigasi bencana di Amerika Serikat telah secara efektif menyelematkan nyawa manusia, mengurangi kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi akibat bencana alam.
Pembahasan mengenai mitigasi bencana dengan menggunakan sensitive gender diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan mendorong perubahan mendasar yang mengurangi kerentanan perempuan dalam bencana. Dengan demikian, jaminan perlindungan dan keamanan mengantisipasi bencana yang menjadi hak laki-laki dan perempuan dapat terwujud.
Pembahasan mitigasi bencana yang sensitive gender belum tereksplorasi dengan baik sehingga menyebabkan gap pengetahuan. Penelitian terkait bencana sebelumnya masih dipusatkan dalam konteks saat dan paska bencana terjadi (Neumayer dan Pluemper, 2007; Pincha, 2008; Pittaway, 2007; Alston, 2018; Drolet et al, 2015;  Rowland, 2013; Laksomono, 2008; Wong,
2013; Bauwens dan Naturale, 2017). Sedangkan dilihat dari sudut pandang analisis kebijakan yang digunakan masih secara umum dan belum secara spesifik menggunakan pendekatan sensitive gender (Pancasilawan, 2016; Amalina, 2019; Tan, 2013, Koivisto dan Nohrstedt, 2016; Gerber, 2007; Zang, 2018; Tanaka, 2012). Hal ini menunjukan masih terbatasnya penelitian atau kajian mengenai mitigasi bencana dan pendekatan sensitif gender .
Jikapun ada, umumnya penelitian dilakukan
Pembahasan dalam artikel ini akan dimulai dengan mendiskusikan signifikansi pendekatan sensitif jender dan pembahasan mengenai dimensi sensitif gender dalam mitigasi bencana menurut kerangka konseptual Moser (1993) yang menekankan kepada pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis.

## METODE ARTIKEL
Artikel ini merupakan kajian literatur  untuk mengurai konsep dan teori yang relevan dalam menjelaskan mitigasi bencana yang sensitive gender . Cross-cutting dari artikel ini yaitu berkaitan dengan mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana dengan pendekatan sensitive gender yang dilakukan berdasarkan kepada perbedaaan biologis dan socio-cultural dalam komunitas. Pembahasan mengenai mitigasi bencana berbasis sensitive gender dapat dilihat dari pendekatan Moser (1993) yang melihat aktivitas harus didasarkan kepada kebutuhan strategis dan kebutuhan praktis dari gender . Kebutuhan praktis bertujuan untuk meningkatkan kondisi lingkungan agar memadai sehingga dapat bertahan hidup sedangkan kebutuhan strategis berkaitan dengan berkaitan dengan keadaan yang
NOMOR: 2 HALAMAN: 179 - 194 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25562
dibutuhkan untuk mengubah posisi subordinasi perempuan agar mencapai kesetaraan. Sumber data dan informasi dalam penelitian adalah berbagai jurnal, buku dan laporan resmi yang kredibel dan reliable terkait dengan mitigasi bencan dan sensitive gender .

## PEMBAHASAN

## Signifikasi Pendekatan Sensitif Gender
Dalam Mitigasi Bencana
Masyarakat baik perempuan dataupun laki- laki memerlukan kapasitas untuk mengurangi resiko bencana. Jika masyarakat tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana maka dampak fatal akibat bencana harus mereka hadapi. Melihat hal tersebut, maka menjadi penting bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan agar mereka memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk menghadapi bencana. Dengan demikian masyarakat mampu beradaptasi dan tahan akan kejadian bencana yang mengancam kelangsungan hidup.
Namun penelitian Oxfam (2005) menemukan bahwa factor kultural mencegah perempuan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas mitigasi bencana. Hal ini akan berdampak kepada perbedaan kapasitas yang dimiliki oleh perempuan sehingga mitigasi yang dilakukan tidak mampu meminimalisir kerentanan yang mereka miliki. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak bisa dilakukan secara netral tanpa memperhatikan perbedaan gender .
Melihat kondisi tersebut, maka mitigasi bencana  perlu dilakukan dengan menekankan pentingnya sensitive gender dalam pelaksanaan.
Pemahaman dan kesadaran akan adanya perbedaan biologis maupun sosio-cultural dari laki- laki dan perempuan yang menyebabkan adanya kondisi tidak sama seharusnya dapat dipromosikan agar pengurangan resiko bencana dapat secara efektif menyasar kelompok rentan. European Commission (1998) mengatakan dengan menggunakan pendekatan sensitive gender dapat mendorong kesetaraan termasuk distributive of resources dalam hal ini pada konteks bencana. Pendekatan sensitive gender berupaya untuk meningkatkan kesetaraan bagi perempuan maupun laki-laki dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan kepada aspek reproduksi dan sosio- cultural gender . Berdasarkan kepada hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan mitigasi bencana yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan sensitive gender .
Mitigasi bencana tidak bisa dilakukan secara netral tanpa memperhatikan perbedaan gender . Hal tersebut didasarkan kepada perbedaan-perbedaan kondisi yang dialami oleh perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh aspek biologis dan socio-cultural (Ariyabandu, 2009). Ariyabandu selanjutnya mengatakan aspek biologis berkaitan dengan kondisi menstruasi, hamil, melahirkan, pengasuhan, periode menyusui sehingga membutuhkan perawatan dan perlindungan dibandingkan laki-laki yang tidak memiliki fungsi  tersebut. Berdasarkan kepada kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki secara harfiah memiliki perbedaan pada fungsi reproduksi sehingga perempuan perlu lebih diperhatikan kebutuhannya
Sedangkan aspek sosio-cultural berkaitan dengan kontruksi  social gender dalam masyarakat
NOMOR: 2 HALAMAN: 179 - 194 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25562
dimana terdapat relasi hubungan yang tidak setara disebabkan oleh factor ekonomi, social, politik, budaya masyarakat, dominasi laki-laki serta pengucilan terhadap pengetahuan dan tindakan perempuan yang tidak disadari dan tidak dihargai dalam bencana (Ariyabandu, 2009; Livingston, 2011; Eriksen,    2014). Kondisi-kondisi demikian merupakan permasalahan gender yang menyebabkan adanya ketidakadilan dan ketidaksamaan kondisi sehingga perempuan menjadi kelompok yang ekslusi dalam bencana alam.

## Perspektif Gender dalam Mitigasi Bencana
Kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dilakukan melalui upaya persiapan pra- bencana termasuk mitigasi bencana (Fothergill, 1994).  Pada kegiatan ini, perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam perencanaan dan keputusan menghadapi bencana di negara berkembang (Ashraf, 2015). Byrne dan Baden (1995) mengatakan bahwa terdapat bahaya bagi perempuan jika perspektif gender tidak dipertimbangkan dalam layanan program kebencanaan. Hal ini dapat meningkatkan ketidaksetaraan gender dan juga dapat menghambat efektivitas program bantuan (Ashraf, 2015).
Perspektif gender dalam bencana menekankan kepada penilaian kapasitas perempuan serta digunakan untuk merencanakan pelayanan yang efektif dan efisien bagi perempuan dalam menghadapi bencana (Byrne dan Badem, 1995). Mitigasi bencana sendiri merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana (Coppola, 2007). Dengan kata lain, perspektif gender dalam mitigasi berupaya
mengurangi efek negatif dari terjadinya bencana dengan cara meningkatkan kapasitas perempuan.
Byrne dan Badem (1995) menyebutkan bahwa terdapat dua pertanyaan mendasar dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam intervensi mitigasi bencana yaitu :
1. Apakah intervensi yang dilakukan melemahkan akses dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya? Atau
2. Apakah intervensi mendukung kemampuan perempuan untuk mengatasi krisis, meningkatkan keterampilan dan memberi sarana untuk membangun kembali kehidupan perempuan.
Berdasarkan kepada hal tersebut, untuk mengkonseptualisasikan mitigasi bencana yang sensitive gender juga dapat dielaborasikan dengan konsep dari    Moser (1993) dan  Dimitríjevics (2007). Moser (1993) melihat analisis gender dalam konteks program. Sedangkan, berbicara tentang kebutuhan dari praktis dalam mitigasi bencan. Elobarasi dari pandangan Moser dan Dimitríjevics tersebut, digunakan dalam menganalisa mitigasi bencana yang sensitive gender .  Kajian yang disampaikan Moser (1993) menjelaskan bahwa program disebut sensitive gender ketika memenuhi kebutuhan gender , yaitu kebutuhan strategis dan kebutuhan praktis. Kebutuhan praktis berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari,  sedangkan, kebutuhan strategis berkaitan dengan keadaan yang dibutuhkan untuk mengubah posisi subordinat gender . Kemudian, pandangan Dimitríjevics (2007) melengkapi pemahaman mengenai kebutuhan praktis dalam
NOMOR: 2 HALAMAN: 179 - 194 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25562
mitigasi bencana. Kebutuhan praktis tersebut secara spesifik disebutkan yaitu :
Gathering gender - sensitive data
Gender - sensitive data merupakan aktivitas untuk mengumpulkan data yang terkait dengan pemetaaan kemungkinan orang yang terkena dampak dan mengidentifikasi peran yang ditentukan gender (Dimitríjevics, 2007). Kebutuhan untuk adanya ketersediaan data yang sensitive gender berkontribusi untuk meningkatkan respons terhadap bencana dengan efektif dan efisien. Aktivitas ini dilakukan dalam mitigasi bencana untuk memetakan kelompok rentan yang memiliki kemungkinan mengalami dampak akibat bencana.
Kelompok rentan yang perlu di data yaitu perempuan, orang lanjut usia, anak-anak, orang dengan mental disorder dan penyintas disabilitas (Anderson, 2005; Duncan, 2018; Boon, 2016; Enarson, 2000; every, 2015; UNESCAP, 2015). Selain itu, pengumpulan gender - sensitive data juga terkait data tentang kematian dan morbiditas yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin juga dapat berkontribusi pada sistem manajemen bencana yang lebih adil dan efisien (Dimitríjevics, 2007). Ini memungkinkan identifikasi tren sebelum dan sesudah bencana, dan memungkinkan respons yang sesuai dengan kebutuhan aktual.

## Legal infrastructure
Aspek legalitas infrastruktur dapat sangat memengaruhi ketahanan perempuan dan laki-laki terhadap bencana. Pendaftaran atas kepemilikan rumah dan tanah bisa sangat diperlukan dalam rekonstruksi pascabencana, paling tidak ketika
relokasi diperlukan dan kompensasi serta aset baru dialokasikan. Dimitríjevics (2007) mengatakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana, kepemilikan aset atas rumah dan tanah dimungkinkan secara hukum bagi perempuan dan juga untuk setiap kelompok lain dalam suatu masyarakat. Artinya terdapat kesamaan terhadap akses dan control dalam aspek legalitas infrastruktur. Lebih lanjut untuk memungkinkan kepemilikan bersama aset oleh laki-laki dan perempuan harus didorong secara aktif agar tercipta kesetaraan.
Sebuah contoh kasus tentang pentingnya kepemilikan aset atas nama laki-laki dan perempuan ditemukan dalam kejadian bencana Badai Mittch di Amerika Serikat (Fordham, 2001). Program kepemilikan aset atas nama perempuan digagas oleh Save The Children dan Palang merah Amerika untuk menempatkan perempuan memiliki kekuatan yang setara dan memberdayakan perempuan. Hasil dari program ini menunjukan resiliensi dari perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya bekerja jauh dari rumah tanpa memberikan uang dan dukungan lain yang menyebabkan perempuan harus menghidupi kehidupannya sendiri. Berdasarkan kasus tersebut, program yang mendorong kepemilikan aset atas nama laki-laki dan perempuan ketika diterapkan dapat memberikan manfaat dan perlindungan bagi perempuan atas aset yang dimilikanya. Dengan demikian, kepemilikan aset atas nama laki-laki dan perempuan juga dapat diterapkan dalam konteks mitigasi bencana sebagai upaya untuk mengurangi resiko dan memberikan perlindungan bagi perempuan jika bencana menyebabkan suaminya meninggal. Perempuan dapat mengklaim
NOMOR: 2 HALAMAN: 179 - 194 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v9i2.25562
kepemilikan aset dan dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya.

## Physical infrastructure
Elemen kunci dalam mitigasi bencana adalah penguatan infrastruktur fisik untuk lebih tahan terhadap bencana, sehingga ketika infrastruktur rusak tidak menimbulkan ancaman bagi kehidupan manusia. Infrastruktur yang dirancang dengan baik, lokasi yang tepat, dan dengan harga terjangkau dapat menjadi alat yang kuat dalam mengejar kesetaraan gender (Dimitríjevics, 2007).  Infrastruktur terkait dengan mitigasi bencana berkaitan dengan bangunan yang menunjang untuk mengurangi resiko dari kejadian bencana. Coppola (2007) mengatakan bahwa bangunan yang tahan terhadap bencana merupakan bangunan yang diadaptasi dari potensi ancaman bencana yang terjadi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk membangun infrastruktur yang. Dalam konteks mitigasi bencana, upaya untuk memperkuat infrastruktur yang resilien terhadap bencana dibagi menjadi dua yaitu tempat tinggal dan posko penampungan (shelter) (Dimitríjevics, 2007).
Tempat tinggal dan posko penampungan yang resiliense terhadap bencana dilihat dari sudut pandang gender menekankan kepada beberapa aspek seperti lokasi yang aman dari bencana, akses terhadap kamar  mandi dan sanitasi, akses terhadap pelayanan kesehatan. Dimitríjevics (2007) mengatakan bahwa lokasi yang aman akan tempat tinggal dan posko penampungan dari potensi bencana akan mencegah dampak tambahan akibat terjadinya bencana. Hal tersebut disebabkan  oleh lokasi dan pengaturan tempat tinggal dan penampungan dapat memengaruhi
keselamatan yang dirasakan dari para korban akibat bencana.
Akses yang aman ke area kamar mandi dan sanitasi di posko penampungan sering dilaporkan sebagai tempat tempat pelecehan terhadap perempuan terjadi. berbagai penelitian menunjukan adanya faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual terjadi karena tidak amannya akses terhadap kamar mandi dan sanitasi seperti laporan Oxfam International yang menyebutkan serangan seksual yang terjadi di toilet diakibatkan oleh kurangnya lampu penerangan (Oxfam 2005). selain itu,  Keselamatan dan akomodasi sama pentingnya dalam mendapatkan Akses yang aman ke area kamar mandi dan sanitasi. Fisher (2005) mencatat insiden di kamp tsunami Sri Lanka menyebutkan laki-laki yang memicu pemadaman listrik sebelum melkaukan kekerasan terhadap perempuan yang sedang tertidur. Di India, perempuan yang tinggal di posko bantuan tsunami memiliki kekhawatiran tentang para lelaki muda yang berkeliaran di malam hari dengan pengaturan tempat tinggal yang berdekatan satu sama lain, dan tanpa pintu dan lampu yang aman di banyak daerah (Pincha. 2007). Menurut Dimitríjevics (2007) akses yang aman berarti  area higienis harus memadai dan sesuai secara budaya dimana kamar mandi dan toilet paling baik dipisahkan berdasarkan jenis kelamin ; menempatkan area kamar mandi perempuan dan laki-laki agak jauh dari satu sama lain dan daerah yang cukup terang juga dapat meningkatkan privasi; bila diperlukan secara budaya, area higienis wanita juga harus mencakup area terpisah untuk mencuci dan mengeringkan pakaian atau pembalut saat menstruasi.
NOMOR: 2 HALAMAN: 179 - 194 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25562

## Human development
Kekuatan fisik dan kondisi kesehatan juga dapat memengaruhi ketahanan individu terhadap bencana. Tingkat kekuatan tidak hanya tergantung pada faktor biologis tertentu seperti jenis kelamin, tetapi juga pada kondisi fisik umum, nutrisi dan kesehatan. Dalam rumah tangga miskin yang terkadang mengalami kekurangan sumber daya gizi dalam waktu lama, seringkali ada hierarki yang menentukan akses anggota rumah tangga terhadap makanan. Pada konteks ini, kebutuhan yang diperlukan untuk memiliki kondisi hidup yang memadai, seperti perawatan kesehatan dan akses ke air yang aman serta sanitasi (Dimitríjevics, 2007).
Schaffer dan Lamb (1974) selanjutnya mendefinisikan akses sebagai hubungan antara pengalokasian layanan dengan mereka yang membutuhkan layanan tersebut. Pengalokasian layanan diatur dan diberikan oleh pemberi layanan, dimana dalam konteks ini adalah pemerintah sebagai pemberi layanan. Namun, ketika membicarakan akses terhadap air bersih dan sanitasi, ada hal-hal lain dari sekedar pengadaan air bersih dan sanitasi tersebut secara fisik saja, melainkan juga keadaan air maupun kemampuan masyarakat di wilayah itu sendiri dalam mendapatkan air.
Permasalahan kesehatan lingkungan seringkali terjadi disebabkan oleh kurangnya sumber air bersih serta sanitasi yang layak. Akper (2012) menyatakan bahwa sanitasi yang baik dan sumber air yang bersih akan mengurangi prevalensi penyakit, meningkatkan  produktivitas, serta mengurangi polusi dari sumber air. Faktor lain yang juga menyebabkan. Permasalahan
terhadap air bersih dan sanitasi layak di masyarakat adalah akses terhadap layanan air bersih dan sanitasi layak tersebut. Marganingrum et al  (2011) Ketersediaan air bersih tersebut mempunyai implikasi pada tingkat kualitas hidup masyarakat. selanjutnya terdapat dua hal yang mempengaruhi upaya masyarakat dalam memperoleh air bersih, antara lain ketersediaan air dan kemampuan mendapatkan air tersebut. Faktor ketersediaan air didukung oleh adanya sumber dan kelimpahan air bersih yang memenuhi syarat kualitas serta kondisi lingkungan yang baik yang dapat menjaga kondisi dan ketersediaan air dengan baik.
Sedangkan terkait dengan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan air antara terdapat tiga factor yang berpengaruh yaitu lokasi pengambilan air, pengalokasian peruntukkan air, serta kapasitas masyarakat (Marganingrum et al, 2011). Faktor berikutnya adalah lokasi pengambilan air bersih. Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan infrastuktur pengantar air. Kemudian terkait dengan sanitasi, terdapat 4 komponen yang dikeluarkan oleh UN Water (2008), antara lain sanitasi dasar rumah tangga, manajemen limbah padat rumah tangga, drainase air limbah rumah tangga dan air hujan serta pengelolaan limbah industri.

## Insurance
Asuransi risiko bencana memiliki potensi untuk menyediakan likuiditas penting setelah bencana, dan dapat memudahkan akses ke kredit selama periode reguler karena mengurangi risiko kelompok rentan seperti perempuan yang dipaksa untuk melakukan pinjaman. Menurut Dimitríjevics (2007) asuransi harus memastikan akses yang
NOMOR: 2 HALAMAN: 179 - 194 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25562
sama semua segmen masyarakat dimana asuransi disediakan, termasuk perempuan. Dorongan lebih lanjut untuk mendaftarkan asuransi risiko bencana serta asuransi jiwa dan properti umum atas nama laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Melalui asuransi bencana, seluruh kerusakan yang diakibatkan peristiwa alam berskala besar seperti gempa bumi, angin topan, badai, banjir, dan kebakaran semak belukar dapat dikurangi tingkat kerugiannya. Lantham (2010) selanjutnya mengatakan terdapat dua pilihan  di dalam menerapkan asuransi bencana alam, yaitu :

## 1. Pemerintah sebagai sole insurer
Implementasi dari pilihan Pemerintah sebagai sole insurer menempatkan pemerintah sebagai aktor yang memberikan subsidi asuransi bagi korban bencana.  Porgram asuransi ini pemerintah menyediakan pilihan premi asuransi bencana alam yang berbeda dan masyarakat sendiri yang menentukan pilihan asuransi bencana alam mana yang ingin diambil dan besaran preminya. Tentu, masyarakat harus tetap membayar premi tersebut namun besaran premi lebih kecil dari swasta karena disubsidi. Program asuransi bencana alam seperti ini sudah dimplementasikan untuk semua bencana alam di Spanyol, asuransi banjir di Amerika Serikat, dan untuk asuransi gempa di Turki.

## 2. Pemerintah sebagai reinsurer
Pilihan pendekatan asuransi ini disediakan dan ditentukan seluruhnya oleh swasta berdasarkan pertimbangan latar belakang dan kondisi penerima manfaat, hanya saja seluruh pembiayaan dilakukan oleh pemerintah. Swasta bertindak sebagai pihak ketiga yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam
memberikan asuransi. Dengan sistem ini, pemerintah tidak akan dianggap melanggar kesamaan kedudukan setiap warga negara karena yang menentukan program asuransi bencana alam adalah pihak swasta. Program asuransi bencana alam seperti ini sudah diimplementasikan di Selandia Baru, Jepang, Afrika Selatan, Norwegia, Prancis, dan Inggris.
Kegunaan asuransi seperti ini mengutamakan manajemen risiko yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian masyarakat yang nilainya tidak pasti (Nasution, 2015). Dengan adanya asuransi bencana, pendataan aset rusak tidak perlu memakan waktu lama karena telah terdata oleh pihak penyedia asuransi. Penyedia asuransi memerlukan data-data tersebut guna kepentingan dalam penilaian dan besarnya tanggungan suatu aset yang akan diasuransikan (Noor, 2014).

## Knowledge dissemination
Knowledge dissemination terkait dengan kesadaran akan bencana merupakan aspek yang penting dalam mengurangi resiko bencana. Dimitríjevics, (2007) mengatakan bahwa knowledge dissemination  berarti mengetahui bagaimana mengenali tanda-tanda bencana yang akan datang, dan bagaimana cara terbaik untuk bertindak, adalah prasyarat respons bencana yang efektif. Pada konteks ini, laki-laki dan perempuan memerlukan pengetahuan akan tanda dan respon dari kemungkinan terjadinya bencana. Artinya, laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang sama dalam menghadapi bencana.
Dalam  perencanaa Knowledge dissemination, gender harus dipertimbangkan dalam memilih metode yang digunakan dilihat dari
NOMOR: 2 HALAMAN: 179 - 194 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25562
tingkat literasi, mobilitas, akses ke tempat umum, jadwal kerja serta preferensi umum untuk sarana partisipasi (Dimitríjevics, 2007). Terkait dengan gender dalam knowledge dissemination, terdapat kasus terkait perbedaan penyebaran pengetahuan bagi laki-laki dan perempuan. Di Afrika Selatan, ditemukan bahwa laki-laki lebih menyukai informasi terkait iklim melalui radio sedangkan perempuan lebih menyukai informasi tersedia melalui petugas penyuluh atau melalui sekolah. Perempuan kurang mampu menjadwalkan waktu untuk mendengarkan radio karena memiliki banyak tanggung jawab dari  bekerja sebagai bertani ke peran domestik di rumah. Selain itu, perempuan lebih menyukai lingkungan di mana pertanyaan dapat ditangani dengan segera dan diskusi dapat berkembang (Archer 2001). Pada kasus ini, penting kiranya perencanaan terkait dengan knowledge dissemination memperhatikan perbedaan peran dan waktu bagi perempuan dan laki-laki agar pengetahuan dapat disebarluaskan secara efekti.
Pentingnya knowledge dissemniation digambarkan pada kasus kejadian bencanaa oleh tsunami di Papua Nugini pada tahun 1998 dan 2000. Pada tahun 1998 orang-orang hampir tidak memiliki pengetahuan tentang tsunami, masyarakat memilih  berdiri di pantai untuk menonton laut yang surut dipanggir pantai dibandingkan mencari perlindungan segera sehingg menewaskan sedikitnya 200 ribu jiwa. Setelah kejadian bencana, pemerintah bekerja sama dengan akademisi dan ahli dari Jepang dan AS untuk meningkatkan kesadaran tsunami melalui penyebaran pamflet, video, dan melalui pendidikan di sekolah-sekolah. Ketika tsunami 2000 mencapai pantai Papua Nugini, kerusakan materi sangat
besar, tetapi penduduk segera dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi, dan tidak ada korban (ADRC 2000).

## Early Warning
Early Warning Systems bergantung kepada sarana dan keterampilan yang dimiliki masyarakat untuk menerima peringatan, memahaminya, dan bereaksi dengan tepat. Perbedaan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki perlu dipertimbangkan karena hal ini dapat memberikan informasi yang berharga untuk mengembangkan sistem peringatan dini dan informasi (Dimitríjevics, 2007). Gender adalah faktor penting dalam penyebaran early warning yang dikeluarkan saat keadaan bencana (Chakrabarti dan Walia, 2009). Contoh kasus kejadian yang tidak memasukan gender dalam aktivitas early warning yaitu dalam Kejadian angin topan dan banjir di Bangladesh tahun 1991 melaporkan bahwa early warning diberikan melalui pengeras suara dan dari mulut ke mulut (Baden et al. 1994). Dalam masyarakat yang sangat dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, informasi peringatan dini ditransmisikan oleh laki-laki ke laki- laki di ruang publik. Sedangkan  Wanita yang memiliki pengetahuan yang relatif kurang tentang angin topan bergantung pada pengambilan keputusan pria,  menunggu suami mereka untuk pulang ke rumah dan membawa mereka ke tempat yang aman.
Dimitríjevics (2007) mengatakan perempuan maupun laki-laki perlu memiliki akses ke informasi dan peringatan tepat waktu tentang risiko atau bencana yang akan datang. Namun, dalam beberapa konteks, informasi saja tidak akan cukup bagi perempuan untuk dapat merespons
NOMOR: 2 HALAMAN: 179 - 194 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25562
secara memadai. Kendala spesifik gender , seperti kurangnya otoritas pengambilan keputusan, kurangnya modal dalam berbagai bentuk (keuangan, fisik, manusia, sosial) dan norma sosial-budaya pada mobilitas, berarti bahwa perempuan mungkin perlu tambahan dukungan untuk dapat bertindak secara efektif atas informasi atau peringatan tersebut. Untuk membangun sistem peringatan dini yang efektif, diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang alasan mengapa beberapa kelompok lebih terpengaruh daripada yang lain pada saat bencana, sering dikaitkan dengan fakta bahwa perempuan dan laki- laki dari berbagai budaya dan agama memiliki wilayah tanggung jawab yang berbeda tugas, derajat kebebasan bergerak, kode pakaian, pendidikan, dan sebagainya.
Aktivitas early warning sistem yang sensitive gender dilihat dari dua aspek yaitu dissemination dan awareness (Chakrabarti dan Walia, 2009). Lebih lanjut, yang dimaksudkan dengan Dissemination berarti memastikan peringatan disebarkan di setiap pintu rumah penduduk yang rentan tidak hanya tempat umum serta melibatkan perempuan dan laki-laki yang dalam menyebarkan peringatan dini. Sedangkan awareness berarti menjelaskan pemahaman peringatan dini kepada perempuan yang mungkin kekurangan informasi untuk memahami sinyal peringatan serta meningkatkan pengetahuan terkait mengenai pentingnya peringatan dini dan kebutuhan untuk mematuhi peringatan tersebut sejak awal.
Setelah melihat kebutuhan praktis gender dalam mitigasi bencana, selanjutanya adalah
kebutuhan strategis gender . Kebutuhan strategis dengan berkaitan dengan keadaan yang dibutuhkan untuk mengubah posisi subordinasi perempuan agar mencapai kesetaraan. Menurut Pincha (2008) mitigasi bencana meliputi peningkatan kekuatan perempuan dalam pengambilan keputusan, peningkatan keberpihakan terhadap posisi kepemimpinan, serta perlindungan dari kekerasan. Tujuan dari aktivitas- aktivitas yang mendorong pemenuhan kebutuhan strategis gender menurut Murtakhamah (2013) untuk menyelesaiakan permasalahan ketidaksetaraan gender dalam bencana seperti:
1. Pelabelan negatif atau stereotype dimana perempuan  seringkali dilabeli dengan sifat lemah lembut, sementara laki-laki dianggap kuat. Pelabelan ini membuat perempuan selalu ditempatkan dalam kondisi yang lemah, tidak berdaya dan tidak bisa menjadi pemimpin. Sementara laki-  laki dianggap bisa menolong dirinya sendiri dan menjadi pemimpin.
2. Penomorduaan atau Subordinasi yang berarti terdapat anggapan satu jenis kelamin lebih penting dibanding jenis kelamin yang lain. Sejak dulu, ada pandangan bahwa perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Dalam situasi bencana perempuan menjadi  dirugikan karena kebutuhan-kebutuhannya sebagai perempuan seringkali terabaikan. Kebutuhan khusus perempuan seperti misalnya pembalut, celana dalam dan alat- alat kesehatan reproduksi lainnya seringkali tidak ada. Dengan cara seperti ini seolah-olah semakin menguatkan
NOMOR: 2 HALAMAN: 179 - 194 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25562
pandangan bahwa tugasnya perempuan adalah memasak.
3. Peminggiran ekonomi atau marginalisasi. Proses peminggiran mengakibatkan salah satu jenis kelamin terabaikan dalam akses sumberdaya.  Dalam  situasi bencana, perempuan seringkali tidak bisa mengakses bantuan karena dianggap bukan pencari nafkah utama atau kepala keluarga. Situasi ini sangat tidak menguntungkan terutama bagi perempuan yang harus menjadi kepala keluarga baik sebelum atau sesudah bencana terjadi. Proses ini semakin mengakibatkan kehidupan perempuan semakin berat karena semua hal yang berkaitan dengan akses bantuan atau sumberdaya misalnya pelatihan- pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan atau kredit modal usaha harus seijin dan sepengetahuan laki- laki/suaminya atau ayahnya.
4. Beban ganda atau double burden. Salah satu jenis kelamin seringkali  harus memerankan beberapa pekerjaan/beban sekaligus. Dalam situasi bencana, perempuan seringkali mengalami beban ganda. Perempuan hampir mengerjakan 80% pekerjaan rumah tangga mulai dari menyediakan makanan, mengurus anak, merawat orang sakit dan lanjut usia, tetapi di sisi lain, perempuan juga dibebani untuk mencari kayu bakar, air bersih dan mencari bantuan. Beban domestik ditambah dengan beban-beban lainnya bagi perempuan dalam situasi seperti ini
sangatlah berat, semua serba terbatas dan semua harus dilakukan yang menambah tingkat kelelahan dan stres seorang perempuan.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam mitigasi bencan berbasis sensitive gender yaitu untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam bencana. Kesetaraan gender berupaya untuk menghapus diskriminasi dan ketidakadilan structural sehingga perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan berpartisipasi dan kontrol yang sama. Akses dalam berpartisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya  dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

## Kesimpulan
Mitigasi bencana perlu menggunakan pendekatan sensitive gender agar pelayanan yang diberikan melihat kebutuhan yang relatif sama maupun berbeda antara laki-laki dan perempuan.Tujuan dari pendekatan tersebut agar terdapat kesetaraan gender dalam konteks mitigasi bencana sehingga perempuan dan laki-laki memiliki kapasitas yang sama untuk mengurangi dampak akibat bencana.
Upaya tersebut dilakukan dengan melihat kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis dari gender . Kebutuhan strategis meliputi peningkatan kekuatan perempuan dalam pengambilan
NOMOR: 2 HALAMAN: 179 - 194 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25562
keputusan, peningkatan keberhakan terhadap posisi kepemimpinan, akses yang setara ke pekerjaan hak-hak hukum yang setara, serta perlindungan dari kekerasan, hak-hak reproduksi, peningkatan mobilitas. Sedangkan kebutuhan praktis yaitu Gathering gender - sensitive data, Legal infrastructure, Physical infrastructure, Human development, Insurance, Knowledge dissemination, Early Warning . Aspek-aspek tersebut dapat diimplementasikan dalam aktivitas- aktivitas mitigasi bencana. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat dikurangi juga meminimalisir kerentanan akibat perbedaan gender dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka
Anderson, W.A. (2005). Bringing Children into Focus on the Social Science Disaster Research Agenda. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 23(3), 159-175
Archer, E. 2001. A’ gendered warning system’ example from the Northern Province, South Africa. Message posted on 11 October 2001 to the United Nations Division for the Advancement of Women online forum on “Gender equality, environmental management and natural disaster mitigation.” Accessed on 30jan.
2020,
Arriyabandu, M.,M. 2009. Sex, Gender and Gender Relations in Disasters. chapter in Enarson (2009) Women, Gender and Disaster. SAGE Publications India Pvt Ltd ; New Delhi
Byrne, B. and Baden, S. 1995. Gender,
Emergencies and Humanitarian Assistance. BRIDGE Report No 35. Sussex: IDS.
Dimitríjevics, A. (2007). Mainstreaming Gender into Disaster Recovery and Reconstruction. The World Bank Institute
Duncan, Alyssa., Parknson, Debra., Archer, Frank., Keech, Emma. 2018. Diversity in Disaster conference : Executive Summary of Issues paper. Australian Journal of Emergency Management, Vol 3, pg 5-10
Enarson, Elaine. 2000. Gender Equality, Work and Disaster Reduction : Making The Connections. Researchgate
Eriksen, C. 2014. Gender and wildfire: Landscapes of uncertainty. New York: Routledge.
European Commission (1998). 100 Words for Equality: A Glossary of Terms on Equality between Women and Men.
Every, D. (2015). Different but also the same : mental illness and bushfire planning, preparation and response. Australian Journal of Emergency Management,
30(4), 37-40
Fisher, S. (2005) Gender based violence in Sri Lanka in the after-math of the 2004 Tsunami crisis: the role of international organisations and international NGOs in prevention and response to gender based violence. MA thesis, University of Leeds.
Fordham, M. (2001) Challenging boundaries: a gender perspective on early warning in disaster and environmental
NOMOR: 2 HALAMAN: 179 - 194 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25562
management. Prepared for the United Nations Division for the Advancement of Women and the International Strategy for Disaster Reduction Expert Group Meeting on “Environmental management and the mitigation of natural disasters: a gender perspective”, 6-9 November 2001, Ankara, Turkey
Fothergill, A. 1996.The Neglect of Gender in Disaster work: Anoverview of the
Literature. International Journal of Mass
Emergencies and Disasters.14(1): 33-56,
International  Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC).2010. A practical guide to Gender-sensitive Approaches for Disaster Management.
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
Irawan, Valentinus "Pengurangan Resiko Bencana", makalah p.tda diskusi 01ientmi Pengurangan 1\.nzko Bentana,
Proyck Pu\-UNDP, 6 Yogyakarta 12 Juli 2007, h. 5
Kahn, J. S. 2011. Feminist therapy for men: challenging assumptions and moving forward. Women and Therapy, 34, 59-76.
Latham, C., McCourt, P., & Larkin,C . 2010. Natural Disasters in Australia: Issues of funding and insurance. Presented to the Institute of Actuaries of Australia 17th General Insurance Seminar 7 –  10 November 2010 Gold Coast
Livingston, M. 2011. A longitudinal analysis of alcohol outlet density and domestic violence. Addiction, 106, 919-925.
Lohan, L. 2010. Disaster exacerbates violence against women in Haiti. Dari  http://womensissues.about.com/b/ 2010/01/21/disaster-exacerbates- violence-againstwomen-in-haiti.htm
Lynch, K. 2011. Spike in domestic violence after Christchurch earthquake. Dari http://www.stuff.co.nz/national/christch urch-earthquake/4745720/Spike-in- domesticviolence-after-Christchurch- earthquake
Marganingrum, D., Santoso, H., Makhmuddin, D.,
& Rusydi, A. F. (2011). Kemiskinan dan Kemiskinan Air. Jakarta: LIPI Press.
Marganingrum, D., Santoso, H., Makhmuddin, D.,
& Rusydi, A. F. (2011). Kemiskinan dan Kemiskinan Air. Jakarta: LIPI Press.
Moser, Caroline Gender Planning and Development. (1993). Theory, practice and Training, Routledge, UK/ USA.
Murtakhamah, Titin. 2013. Petingnya
Pengarusutamaan
Gender dalam program pengurangan Resiko Bencana.
Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2:1, pg 38: 53
Nasution, As’at dan Lubis, Irsyad. (2015). Analisis Minat Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Jasa Dan Fasilitas Lembaga Asuransi (Studi Kasus Pegawai Negeri Sipil).Jurnal Ekonomi dan Keuangan 3, hlm. 126.
Nasution, As’at dan Lubis, Irsyad. (2015). Analisis Minat Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Jasa Dan Fasilitas Lembaga Asuransi (Studi Kasus Pegawai
NOMOR: 2 HALAMAN: 179 - 194 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25562
Negeri Sipil).Jurnal Ekonomi dan Keuangan 3, hlm. 126.
Neumayer, E., & Pluemper T. (2007). The gender ed nature of natural disasters: The impact of catastrophic events on the gender gap in life expectancy 1981-2002
Noor,Djauhari.2014, Pengantar Mitigasi Bencana Geologi, Yogyakarta: Deepublish
Oko, Juliette. 2008. Understanding and Using Theory in Social Work. Learning Matters Ltd. British
Oxfam (2005a) The tsunami’s impact on women.
Oxfam Briefing Note
Partenza, N. 2012. Women’s health Goulburn North East. http://www.theage.com.au/victoria/blac k-saturday-caused-increase-in-domestic- violence- researchﬁnds -20120123-
1qe13.html
Pathak, S., & Ahmad, M. M. (2018). Role of government in flood disaster recovery for SMEs in Pathumthani province, Thailand. Natural Hazards. doi:10.1007/s11069- 018-3335-7
Pincha, Chaman. 2008. Penanggulangan Bencana yang Peka Gender . Earthworm Books for Oxfam America dan NANBAN Trust
Pittaway, Eileen., Bartolomei, Linda dan Rees, Susan. 2007. Gender ed Dimensions of the 2004 Tsunami and a Potential Social Work Response in Post Disaster Situation. International Social Work, 50:3, pg 307-
319
Saito, Fumie.2012. Women and the 2011 East Japan Disaster. Journal of Fender & Development, 20:2, pg 265-279
Schaffer, B., and Geoff B. Lamb. 1974. “Exit, Voice and Access.” Social Science Information 13 (6): 73–90.
Shreve dan Kelman. 2014. Does mitigation save? Reviewing cost-benefit analyses of disaster risk reduction. International Journal of Disaster Risk Reduction 10 (2014) 213–235.
UNESCAP. (2015). Disability-inclusive disaster risk reduction. Retreived from: https://www.unescap.org/sites/default/fi les/preods/E_CDR(4)_INF4.pdf
United Nation Water.(2008). World Water Day '08. January 16, 2020, UN Water: http://www.unwater.org/wwd08/flashin dex.html
Zastrow, Charles dan Kirst-Ashman, Karen. 2007. Human Behavior and The Social Environment. Thomson Brooks/Cole. United States of America
Neumayer, E., & Pluemper T. (2007). The gendered nature of natural disasters: The impact of catastrophic events on the gender gap in life expectancy 1981-2002
Pincha, Chaman. 2008. Penanggulangan Bencana yang Peka Gender. Earthworm Books for Oxfam America dan NANBAN Trust
Pittaway, Eileen., Bartolomei, Linda dan Rees, Susan. 2007. Gendered Dimensions of the 2004 Tsunami and a Potential Social Work Response in Post Disaster Situation.
NOMOR: 2 HALAMAN: 179 - 194 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.25562
International Social Work, 50:3, pg 307- 319
Alston, M.,  Hargreaves, D, and Hazeleger, T. (2018). Postdisaster Social Work:
Reflections on the Nature of Place and
Loss. Australian Social Work, Vol(1), pg 1-12
Drolet, J., Dominelli, L., Alston, M., Ersing,
R.,Mathbor, G., & Wu, H. (2015). Women rebuilding lives post-disaster: innovative community practices for building resilience and promoting sustainable development, Gender & Development, 23:3, 433-448
Rowlands, Allison.2013. isaster Recovery Management in Australia and the Contribution of Social Work, Journal of
Social Work in Disability & Rehabilitation, 12:1-2, 19-38
Laksomono, B,S., Pattiasina, C., Sirojudin, A., Osburn, L. 2008. Policy and Historical Context of Disaster Relief in Aceh Relevant Factors in Social Work Assessment. Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 18:2, 6-18
Bauwens, J., & Naturale, A. (2017). The role of social work in the aftermath of disasters and traumatic events. Clinical Social Work Journal, 45(2), 99–101.
Wong, J. (2013) Psychosocial Recovery for Children Disabled in an Earthquake: School Social Work in Dujiangyan, China, Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation,
12:1-2, 102-11.
Pancasilawan, Ramadhan. 2016. Analisis Kebijakan Sosial Penanggulangan bencana Alam : Pasca Bencana Gempa Bumi tahun 2009 di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
Amalina, N. 2019. Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sumedang. Skripsi di Universitas Padjadjaran.
Tan, Ngoh Tiong.2013.Policy and Collaboration for Social Recovery After Disaster, Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 12:1-2, 145-157
Koivisto, Jenni. E and Nohrstedt, Daniel. 2016. A Policymaking Perspective on Disaster Risk Reduction in Mozambique. Journal Environmental hazards. hl 1-17.
Gerber, Brian J. 2007. Disaster Management in the United States: Examining Key Political and Policy Challenges. Policy Studies Journal; May 2007; 35, 2; pg. 227
Zhang, Qiang., Lu, Qibin., Zhong, Deping., Ye, Xuanting. 2018.he Pattern of Policy Change on Disaster Management in China: A  Bibliometric Analysis of Policy Documents, 1949–2016. International Jorunal Disaster Risk Scince 9:55–73
Tanaka, Yasuo .2012. Disaster Policy and Education Changes over 15 Years in Japan, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 14:3,
245-253