## WAKAF TUNAI ( CASH WAQF ) MENURUT PERSFEKTIF ULAMA DAN TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH
Neni Hardiati
Program Studi magister Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: nenihardiati@gmail.com

## Abstrak
Wakaf adalah salah satu bentuk pelaksanaan ibadah yang merupakan contoh konkrit atas rasa keadilan. Dalam hal ini, Al-Qur‟an menyebutnya sebagai al-habs sinonim dari kata al-waqaf, yaitu  harta  benda  milik  seseorang  yang  diberikan  untuk  publik  agar  dapat  dimanfaatkan selama barang itu tetap ada. Maka, esensi wakaf terletak pada wujud barangnya yang dalam ajaran Islam sebagai amal jariah yang bersifat terus-menerus. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan  yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para waqif  inilah,  maka  muncul  pemikiran  untuk  berwakaf  dengan  uang.  Dengan  kemudahan wakaf  uang,  maka  masyarakat  dapat  dengan  mudah  membelanjakan  uangnya  untuk diwakafkan  di  jalan  agama.  Dasar  wakaf  dalam  al-Qur‟an  dalam  Surat  Ali-Imran  ayat  92, selain itu, dalam ayat Al-Qur‟an surat Al-Hajj ayat 77. Ada pula hadist Rasulullah SAW yang lebih tegas dalam menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf,  yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar. Mahzab Hanafi juga membolehkan wakaf  tunai  sebagai  pengecualian,  atas  dasar istihsan  bi  al  ’urfi (adat  kebiasaan),  karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Menurut al  Bakri, mahzab Syafi‟i tidak membolehkan wakaf  tunai,  karena  dinar  dan  dirham  (uang)  akan  lenyap  ketika  dibayarkan  sehingga  tidak ada  lagi  wujudnya.  Pendapat  ulama  mengenai  obyek  wakaf  memperlihatkan  bahwa  syarat- syarat  benda  wakaf  (harus  benda,  bermanfaat,  tidak  sekali  pakai,  tidak  haram  zatnya  dan harus  milik  wakif  secara  sempurna).  Wakaf  tunai  tidak  didukung  oleh  hadis  secara  khusus, dan menggunakan ayat-ayat al-Qur‟an dan hadis  bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat obyek wakaf termasuk wilayah ijtihadi.
Kata Kunci : Wakaf Tunai, Hukum Wakaf, Maqasid Syariah

## Abstract
Waqf is a form of worship which is a concrete example of a sense of justice. In this case, the Al-Qur'an calls it al-habs, a synonym of the word al-waqaf, namely property belonging to a person given to the public so that it can be used as long as the item remains. So, the essence of waqf lies in the form of the goods which in Islamic teachings are a continuous charity. In line  with  the  enormous  need  for  funds  for  poverty  alleviation  and  the  location  is  scattered outside  the  area  of  the  waqifs,  this  has  led  to  the  idea  of  donating  with  money.  With  the convenience  of  cash  waqf,  people  can  easily  spend  their  money  to  be  waqf  on  the  path  of religion. The basis for waqf in the Koran is in Surah Ali-Imran verse 92, besides that, in the Qur'anic verse of Surat Al-Hajj verse 77. There is also the hadith of the Prophet Muhammad which  is  more  explicit  in  describing  the  recommendation  of  waqf  worship,  namely  the Prophet's command to Umar to donate his land in Khaibar. The Hanafi Mahzab also allows cash waqf as an exception, on the basis of istihsan bi al urfi (custom), because many people
have  done  it.  According  to  al  Bakri,  the  Syafi'I  school  does  not  allow  cash  waqf,  because dinars and dirhams (money) will disappear when they are paid so that they no longer exist. The opinion of the scholars regarding the object of waqf shows that the conditions for waqf objects (must be objects, useful, not disposable, not haram in substance and must belong to waqf perfectly). Cash waqf is not supported by hadith specifically, and uses verses from the Koran and hadiths of a general nature. Therefore, the determination of the conditions for the waqf object is included in the ijtihadi area.
Keywords : Cash Waqf, Waqf Law, Maqasid Sharia.

## A. PENDAHULUAN
Wakaf adalah salah sebuah kegiatan dalam agama Islam yang bernaung spiritual, pun ialah  ibadah  yang  mementingkan  setitik  kebaikan  demi  keperluan  universal  yang berkesinambungan  juga  merupaakan  suatu  gerakan  perniagaan,  sementara  donatur  waqf mensedekahkan  kekayannya  untuk  di  alokasikan  sepenuhnya  unuk  nadzir  kelola.  Sehingga benda yang di distribusikan oleh wakif , namun benda yang sudah di wakafkan tak dapat  di tarik  lagi,  meskipun  menghasilakan  maslahat  atas    keuntungan  dari  pengelolaan  benda tersebut.  Kaidah  waqf  memiliki  arti  berhenti  atau  diam,  juga  barang  yang  di  wakafkan.  Di Indonesia sendiri memiliki arti benda yang di wakafkan oleh lembaga namun bendanya tidak boleh di jual (Munir, 2015).
Sebagai umat umat muslim kita sudah familiar melalui waqf tidak bergerak contohnya tempat ibadah dan sekolah. Kebiasaan masyarakat muslim sejak dahulu kala dalam berwakaf dengan objek wakaf tidak bergerak. Namun pekerjaan wakaf terdahulu ttidak efisien karena ini yang  menikmati dan memanfaatkan benda wakaf  tersebut adalah masyarkat yang tinggal di  sekitar  tempat  objek  wakaf  tersebut  berada.  Sebab  itu    masyarakat  diluar  wakif  tersebut tidak  tersentuh.  Sedangkan  saat  ini  banyak  rakyat  penduduk  kurang  dalam  finansial  yang membutuhkan pertolongan menjalar lepas di seantero tanah air sebab itu memerlukan sumber permodalan baru yang tidak terkurung area dan durasi. Umat muslim memerlukan aset wakaf terkini yang mampu melaksanakan kemaslahatan oleh semua lapisan, seperti dibangun pusat belanja  bahkan  bisa  untuk  membantu  siswa  atau  mahasiswa  yang  tidak  beruntung  untuk pendidikan (Arif, 2010).
Sejalan  dengan  keperluan  modal  dalam  mengurangi  masyarkat  kurang  beruntung dalam finasial yang terlampau luas denagn area menjalar di luar daerah para waqif, karena itu terbesit  gagasan  melaksankan  cash  waqf.  Saat  ini  banyak  sekali  perbincangan  mengenai wakaf  tunai  yang  tidak  hanya  kepada  pemikiran  wakaf  tanah  atau  benda  bergerak  lainnya saja,  hal  ini  bukan  hanya  menyentuh  sisi  rohaniah  saja  namun  dapat  menyentuh  sisi  sosial
kemanusiaan  melalui  menumbuhkan  potensi  kesejahtraan  atau  kemasalatan  umum  secara signifikan. Cash waqf dapat menjadi sebuah solusi berbagai permasalahan sosial bukan hanya keagamaan saja.
Menurut Antonio  dalam    (Isfandiar, 2008)  cash  wakaf memiliki  4 kegunaan, kesatu, uang  ini  dari  segi  kuantitas  dapat  bervariasi  hal  ini  menjadi  kabar  gembira  yang  belum memiliki  tanah  atau  bangunan  dapat  berwakaf  dengan  uang  yang  ia  miliki.  Kedua,  melalui uang aset tanah yang tidak digunakan bisa dibangun atau di produktifkan melalui cash waqf ini,  ketiga,  uang  wakaf  dapat  disalurkan  untuk  membantu  institusi  pendidikan  yang  tidak berkembang, keempat, dengan izin Allah swt akan mandiri dalam pendidiakan sehingga tidak menggantungkan diri kepada dana pendidikan dari pemerintah yang jumlahnya terbatas.
Berdasarkan  pendapat  beragam  ahli  ekonomi  Islam,  melakukan  waakf  melalui  cash waqf  ini  mudah  di  laksankan  dan  efisen  daripaa  wakaf  tidak  bergerak.  Hingga  kini  benda wakaf  tidak  bergerak  seeprti  tanah  semakin  langka  jika  pun  ada  harganya  tinggi  apalagi  di wilyah  kota  besar.  Sebab  itu  masyarkat  Islam  mendapati  kesusahan  ketika  ingin  berwakaf dengan  tanah.  Dengan  kemudahan  wakaf  uang,  maka  masyarakat  dapat  dengan  mudah membelanjakan uangnya untuk diwakafkan di jalan agama (Mahfudz, 2014).
Selain  itu  dengan  wakaf  uang,  maka  benda  wakaf  bisa  dengan  mudah  digunakan, diinvestasikan atau dijalankan untuk usaha. Bagi pihak lembaga yang diberikan wakaf, dalam hal  ini  sekaligus  pengelola  (nadzir),  juga  lebih  mudah  untuk  memanfaatkan  benda  wakaf. Karena  menurut  pengalaman,  saat  ini  banyak  tanah  wakaf  yang  menganggur  karena  tidak subur dan tidak ditanami. Karena itu tanah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan. Ini banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air. Kondisi seperti ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan wakaf,  yaitu mengekalkan benda  wakaf untuk  dimanfaatkan kaum  muslimin. Sudah  saatnya  tanah  wakaf  diproduktifkan  atau  dicarikan  jalan  keluar  yang  lain  untuk mengoptimalkan  benda  wakaf.  Dengan  wakaf  uang  ini,  lembaga  pengelola  wakaf  (nadzir) dapat dengan mudah menggunakan uang tersebut untuk dijadikan bisnis produktif. Kemudian hasil tersebut akan digunakan untuk kepentingan umat Islam secara luas (Karim, 2013).
Melalui  tulisan  wakaf  tunai  ini,  kita  akan  mendapatkan  kajian  yang  bermanfaat  dan menarik, khususnya mengungkap potensi wakaf tunai di Indonesia yang sangat besar sebagai mayoritas  penduduk  muslim  untuk  membantu  kesejahtraan  sesasma  dalam  kegiatan keagamaan maupun sosial kemanusiaan sesuai dengan Hadist Riwayat Muslim:
Dari  Abu  Hurairah  radhiyallahu  anhu,  “sesungguhnya  Rasulullah  SAW  bersabda: “Apabila  anak  adam  (manusia)  meninggal  dunia,  maka  putuslah  amalnya,  kecuali  tiga perkara: 1. shodaqah jariyah, 2. ilmu yang bermanfaat, 3. anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya” (H. R. Muslim No. 1631).
Dari  hadist  tersebut  menyatakan  bahwa  ada  3  hal  yang  pahala  amalnya  tidak  akan berhenti walaupun orangnya (wakif) sudah meninggal salah satunya "shadaqoh jariyah" yaitu bukan  shadaqoh  biasa,  sebab  shadaqoh  lain  (bukan  wakaf)  tidak  menghasilkan  pahala  yang terus  menerus  (jariyah)  karena  benda  yang  di  sedekahkan  tidak  kekal.  Atas  dasar  tersebut maka wakaf dapat di kategorikan harta yang terus menerus memberikan pahala kepada wakif dari Allah SWT.
Aziz  (2017),  menyatakan  bahwa  umat  Islam  masih  membiasakan  diri  dengan  wakaf tanah  yang  manfaatnya  hanya  di  peroleh  oleh  masyarakat  sekitar  tanah  wakaf.  Namun keberadaan  wakaf  tunai  tersebut  dapat  menjangkau  lapisan  daerah  untuk  di  salurkan  dalam berbagai bidang pengentasan kemiskinan. Suryani & Yunal (2016), menyatakan bahwa cash waqf merupakan terobosan baru dalam memberikan manfaat bagi kegiatan sosial yang sesuai dengan kaidah agama ( maqashid alshariah ). Artikel ini membahas tentang bagaimana hukum wakaf tunai menurut persfektif ulama dan manfaat wakaf tunai sesuai maqashid syariah.

## B. METODE
Penulisan  artikel  jurnal  ini  menggunakan  metode  studi  pustaka  yang  di  lakukan dengan  cara  mengumpulkan,  menganalisis  buku,  karya  ilmiah  dan  dokumen  terkait  seperti tesis  dan  jurnal  yang  berkaitan  dengan  wakaf  tunai.  Langkah-langkah  yang  di  laksanakan dalam  studi  pustaka  ini  adalah  mereduksi  data  dalam  bentuk  editing  dan  meringkas  guna mendapat  kan  data  utama  mengenai  intisari  artikel,  penyajian  data,  penarikan  kesimpulan, verifikasi  dan  penelaahan  terhadap  data  yang  di  peroleh  agar  dapat  menarik  hasil  dengan benar (Sugiyono, 2011).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dasar Hukum Wakaf
Dasar hukum wakaf ini berasal dari  ayat Al-Quran dan Hadist yang menjadi patokan disyariatkan  nya  pelaksanaan  wakaf,  tetapi  tidak  langsung  menjelaskan  wakaf  dalam  al- Qur‟an dan hadist, namun  kata wakaf lebih sering disebut dengan kata infaq dan shodaqoh atau mengungkap kan dengan kata menginfaq kan sebagian harta di jalan Allah SWT. Namun dalam hadist lebih lebih di kenal dengan kata tahan atau “habs”, sebagaimana seperti isi dari ayat Al-Qur‟an dalam surat Ali-Imran: 92 sebagai berikut:
Artinya: “ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu  menafkahkan  sebagian  harta  yang  kamu  cintai.  Dan  apa  saja  yang  kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui ”.
Selain itu, dalam Q.S Al-Hajj ayat 77 berbunyi:
Artinya:  “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  rukuklah  kamu,  sujudlah  kamu  dan sembahlah  Tuhanmu,  dan  perbuatlah  kebabaikan,  supaya  kamu  mendapat kemenangan ”.
Artinya:  “ Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh)  orang-orang  yang menafkahkan  harta  nya  di  jalan  Allah,  adalah  serupa  dengan  sebutir  benih  yang menumbuhkan  tujuh  butir,  pada  tiap-tiap  butir  menumbuhkan  seratus  biji.  Allah melipatgandakan  (ganjaran)  bagi  siapa  saja  yang  Dia  kehendaki  dan  Allah  Maha Luas (Karunia nya) lagi Maha Mengetahui .” (QS. Al-Baqarah: 261).
Selain ayat-ayat  Alquran di  atas, ada juga hadits Nabi  Muhammad SAW, lebih jelas nya ketika menceritakan anjuran ibadah wakaf yaitu perintah Nabi untuk memberikan Umar tanah nya di Khaibar.:
Artinya:  “ Dari  Ibnu  Umar  r.a.,  bahwa  Umar  pernah  mendapatkan  sebidang  tanah dari  tanah  Khaibar,  lalu  ia  bertanya:  ‘Ya  Rasulullah  SAW,  aku  mendapatkan sebidang  tanah  di  Khaibar,  suatu harta yang belum pernah kudapatkan sama sekali yang  lebih  baik  bagiku  selain  tanah  itu,  lalu  apa  yang  hendak  engkau  perintahkan kepadaku?  Maka  jawab  Rasulullah  SAW;  jika  engkau  suka  tahanlah  pokok  nya  dan sedekahkan  hasil  nya.  Lalu  umar  menyedekahkan  nya,  dengan  syarat  tidak  boleh dijual,  tidak  boleh  diberikan  dan  tidak  boleh  diwariskan,  yaitu  orang-orang  fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil), dan tidak berdosa orang yang mengurusi nya itu untuk memakan sebagian nya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarga nya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dan dalam suatu riwayat dikatakan; dengan syarat jangan dikuasai pokok nya ” (H. R. Muslim).
Dari hadist tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa nadzir (pengurus wakaf) dapat mengambil  sebagian  dari  hasil  wakaf  secara  ma'ruf  (patut).  Dalam  hadist  lain  juga disebutkan:
Artinya: Dari  Abu  Hurairah  radhiyallahu  anhu,  “sesungguhnya  Rasulullah  SAW bersabda:  “Apabila  anak  Adam  (manusia)  meninggal  dunia,  maka  putuslah  amal nya,  kecuali  tiga  perkara:  1.  shodaqah  jariyah,  2.  ilmu  yang  bermanfaat,  3.  anak saleh yang mendoakan kedua orang tua nya ” (H.R. Muslim No. 1631).
Memang tidak banyak ayat Al-Qur‟an dan Hadist yang menyinggung tentang wakaf. Sebab  itulah  sedikit  pula  hukum-hukum  wakaf  yang  ditetapkan  berdasarkan  kedua  sumber tersebut.  Meskipun  demikian,  ayat  Al-Qur‟an  dan  Hadist  yang  sedikit  itu  mampu  menjadi pedoman para ahli fiqh Islam.

## 2. Definisi Wakaf Tunai
Wakaf tunai adalah sedekah yang  benda nya merupakan uang , yaitu dana atau uang yang di kumpulkan oleh lembaga pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat uang yang  di  beli  oleh  seseorang  atau  lembaga  (Muhammad  &  Prastiwi,  2015).  Selain  itu,  cash waqf    juga  dapat  dimaknai  sebagai  aset,  dalam  hal  ini  uang  yang  di  sumbangkan  oleh lembaga  syariah  seperti  bank  syariah  atau  lembaga  ziswaf  akan  mengaturnya,  yang keuntungan  nya  akan  di  sumbangkan  kepada  penerima  wakaf,  tetapi  modalnya  tidak  dapat untuk  di  sedekahkan,  sedangkan  dan  wakaf  yang  sudah  di  himpun  selanjutnya  dapat  di distribusi kan dan di investasikan di berbagai bidang usaha halal dan produktif oleh Nadzir, kemudian  di  gunakan  untuk  pembangunan  masyarakat  sehingga  akan  menguntungkan  dan bangsa secara global (Haq, 2013).
Makna  wakaf  tunai  yang  lainnya,  ialah  sedekah  yang  dilaksanakan  oleh  individu, perkumpulan  orang,  maupun  institusi  yang  sudah  memiliki  badan  hukum  dalam melaksanakan  cash  waqf    (Ula,  2016).  Sementara  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) dalam (Muhammad & Emy Prastiwi, 2015) mengemukakan cash waqf yaitu :
a. Cash Waqf ialah kegiatan yang di lakukan seorang individu, sekelompok masyarakat orang ataupun institusi berbadan hukum yang melaksankan cash waqf.
b. Cash wakaf juga bisa berarti   sertifikat-sertifikat yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
c. Cash waqf menurut MUI hukumnya boleh.
d. Di salurkan kepada seuatu yang bersifat halal saja
Kemudian  nilai  benda  awaln  harus  dijaga  kemurniannya,  tidak  untuk  dijual, disedekahkan, dan atau pun diberikan sebagai waris. Wakaf tunai itu sebenar nya merupakan pembahasan para ulama sebelum  nya. Beberapa sivitas akademika pun memiliki perbedaan pendapat  tentang  hukum  Wakaf  tunai.  Pertama,  mayoritas  ulama  (Malikiyyah,  Syafi'iyyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyah) berpendapat bahwa Wakaf tunai tidak sah karena dalam bentuk  bendanya  harus  padat/utuh    (tidak  habis  saat  di  gunakan)  karena  tidak  memenuhi persyaratan  wakaf.  Kedua,  beberapa  mazhab  Safi‟iyah,  Hanafi  dan  Imam  Az  Zuhri (meninggal  124H)  mengizinkan  Wakaf  tunai  dengan  mengubah  uang  menjadi  modal komersial  yang  hasinya  di  berikan  kepada  penerima  wakaf.  Ketiga,  Imam  Abu  Hanifah membolehkan  jika  di  guna  kan  dalam  pembangunan  masjid  namun  tidak  di  perboleh  kan untuk memperbaiki jalan, mengairi dan bangunan lainnya.
Ibn  Abidin  berpendapat  bahwa  cash  waqf,  yang  konon  merupakan  tradisi  umum, merupakan  tradisi  umum  dalam  masyarakat  Romawi,  dan  cash  waqf  bukanlah  kebiasaan  di
negara  lain.  Oleh  karena  itu,  Ibn  Abidin  ber  pendapat  bahwa  cash  waqf  itu  ilegal  atau dilarang.  Beliau  juga  berpendapat  bahwa  wakaf  tunai  seharus  nya  tidak  boleh  menurut mazhab Syafi'i.  Begitupun Al Bakri, menurut mazhab Syafi'i tidak mengizinkan wakaf tunai karena  dinar  dan  dirham  (uang)  akan  hilang  ketika  di  bayar    kan,  sehingga  tidak  ada  lagi wujudnya.
Mohammad  Musthafa  Syalabi  menjelaskan  bahwa  ada  empat  syarat  untuk  tujuan wakaf:  pertama,  properti  harus  mutaqawwim  (memungkinkan  untuk  dilindungi  dan  di gunakan dengan cara tertentu); kedua, jika aset yang di sumbangkan dijaminkan oleh wakaf, maka  dapat  diketahui  secara  sempurna  oleh  wakaf  dan  pengelola  wakaf  (pembeli);  Ketiga, benda  yang di  wakafkan secara sempurna berada pada milik wakif dan dapat  di  pindah kan apabila benda tersebut  diikrarkan untuk  wakaf, dan ke  empat, benda  yang merupakan milik wakif dapat dipisahkan secara mutlak tanpa terikat pada yang lain.
Di  Indonesia  terdapat  peraturan  perundang-undangan  khusus  mengenai  wakaf  yaitu dalam  Undang-Undang  No.  41  tentang  wakaf  tahun  2004  disebutkan  bahwa  wakaf  ada  dua jenis yaitu wakaf untuk harta bergerak dan wakaf untuk harta tidak gerak, wakaf bergerak ini termasuk  wakaf  tunai.  (uang),  logam  mulia,  surat  berharga  dan  benda  bergerak  lain  nya sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum yang berlaku.

## 3. Maqashid Syariah
Ialah  yang  berarti  tujuan  dasar,harapan  atau  maksud  akhir.    Sementara  lafal  syariah adalah jembatan untuk mengarah kepada asal mata air dalam kehidupan. Menurut Al-Syatibi dalam (Febriadi, 2017), mengungkapkan bawah maqashid syariah memiliki kaidah kegunaan dalam  segala  ketetapan  aspek  hukum.  Artinya,  jika  ada  masalah,  bisa  dianalisis  melalui maqashid syariah, yang bisa dilihat dari ruh syariah dan tujuan umum Islam. Teori maqashid syariah secara umum di rujuk dengan masalah ta'lil (penentuan hukum berasal dari illat) dan masalah al-mahalih dan mafasid (kegunaan dan kebangkrutan).
Seorang  ahli  hukum  harus  mengetahui  tujuan  dari  Allah  SWT  dalam  setiap  syari'at nya  (perintah  atau  larangan)  agar  fatwa  nya  sejalan  dengan  maksud  Allah  SWT  sehingga, misal nya  sesuatu  yang merupakan kebutuhan manusia tetapi dihukum dengan sunnah atau mubah. Manfaat Maqasid Syariah adalah sebagai berikut:
a. Memahami teks dan hukum Alquran dan hadits secara komprehensif.
b. Menilai  salah  satu  pendapat  hukum  berdasarkan  Maqasid  syariah  sebagai  salah  satu standar (murajjihat).
c. Ma'alat  (pertimbangan  jangka  panjang),  memahami  aktivitas  dan  kebijakan  manusia dan menghubungkan nya dengan ketentuan hukum nya (Oni, 2015).
Berdasarkan  fakta  di  lapangan  yang  dikemukakan  penulis,  wakaf  mempunyai  nilai manfaat yang luar biasa jika dikelola secara maksimal oleh lembaga wakaf yang profesional. Hal tersebut juga telah di bukti  kan oleh berbagai lembaga wakaf di Indonesia, seperti Pro 99 Wakaf dan R umah Wakaf Indonesia (RWI) di  Bandung, Tabung Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa  (TWI),  Wakaf  al-Azhar  dan  Jakarta  khusus  nya  atau  dunia  pada  umum  nya.  Mesir, Irak, Turki dan lain-lain sama produktifnya dengan wakaf-wakaf pergerakan berbagai negara.
Oleh karena itu, pelaksanaan wakaf  yang efisien tanpa meng abaikan prinsip syariah merupakan  upaya  yang  sang  at  baik  dan  sesuai  dengan  ruh  syariat  Islam.  Inilah  yang dimaksud  Ibn  Qoyim  al-Jauziyyah  (Ibn  Qoyim),  yang  menyatakan  bahwa  Ibn-i  Qayyim  al- Jauziyyah didirikan atas  asas  hikmah hukum  Islam  dan kemaslahatan manusia di  dunia dan akhirat.  Penalaran  yang  di  gunakan  untuk  menghukum  perbuatan  tersebut  adalah  kasus hukum  maṣlahi,  yaitu  alasan  untuk  mengevaluasi  baik  buruk  nya  yang  dapat  terjadi  ketika suatu  kebijakan  hukum  diterapkan.  Ahmed  al-Raysuni  menjel  askan  dalam  sebuah  buku bahwa  ijtihad  maṣlaḥī  dianggap  benar  jika  memenuhi  beberapa  syarat  dan  kriteria.  Yang pertama harus didasarkan pada tujuan utama dari kasus hukum maṣlaḥī (Ahmad al-Rasyuni, 2010).
Kedua,  ijtihad  maṣlaḥī  harus  di  dasarkan  pada  ilmu  maṣlaḥah  al-syar'iyyah (kepentingan  agama)  dari  semua  jenis  dan  tingkatan  (Ahmad  al-Rasyuni,  2010).  Ahmad  al- Raysîni membagi maslahah untuk keuntungan duniawi dan keuntungan bersifat ukhrawi. Ada juga manfaat seperti issi (terlihat dan terlihat) dan ma'nawī (abstrak). Selain itu, membagi nya menjadi  kepentingan  pribadi  dan  sosial  serta  kepentingan  langsung  atau  tidak  langsung  dan lain-lain.  Dia  juga  membagi  tingkat  ke  tertarikan  menjadi  darūri  (primer),  ḥajji  (sekunder) dan  taḥsīni  (tersier).  Selain  itu,  apakah  murni  atau  melengkapi,  fardhu  maslahat,  sunah ataukah boleh saja. Berdasarkan hal tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwa gagasan cash waqf  mencakup  manfaat  duniawi,  kasat  mata,  sosial  dan  langsung.  Dalam  hal  level,  cash waqf adalah kemaslahatan primer yang murni dan wajib.
Ketiga, ijtihad  maslahi harus  menerapkan  dan  memperhatikan  kegunaan  umum  baik dalam memahami Al-quran maupun teks hadits, konsep ini di terapkan dalam program wakaf uang. Manfaat yang di raih melalui program ini jauh lebih besar di banding kan dengan wakaf sosial murni seperti wakaf harta tak gerak, sebagaimana dipahami sebagian besar masyarakat selama ini. Selain mengalami  penurunan nilai  pondasi  tidak bergerak, juga  akan ada jangka waktu  karena  benda  yang  di  sumbang  kan  akan  mengakibatkan  kerusakan,  terpaan  bencana
alam dan berbagai sebab lain nya. Sedangkan dengan pendekatan wakaf uang, manfaat wakaf jauh lebih besar, dan manfaat  dapat  mengalir terus menerus dengan tetap menjaga aset  asli. Jadi, tidak ada satu pun penataan pondasi klasik yang terpengaruh oleh ide ini.
Keempat, kasus hukum harus memperhitungkan perspektif biaya dan keuntungan. Ini menjadi ruh dan prinsip dari konsep wakaf produktif dengan uang. Bahkan yang jelas, konsep ini seolah menjadikan wakaf sebagai kawasan bisnis yang sangat menjanji kan yang manfaat nya dapat di nikmati semua pihak, tidak hanya bagi masyarakat pada umum nya, tetapi juga bagi  instansi  pemerintahan,  pengawas  wakaf,  dan  wakaf  itu  sendiri.  Namun  untuk  menjaga kemurnian aset wakaf, nadzir harus terampil dan profesional, dalam artian program ini tidak bisa  di  katakan  sebagai  usaha  murni,  jika  di  rusak  maka  lembaga  tersebut  berakhir.  Badan Wakaf  Indonesia  (BWI)  telah menetapkan aturan  yang sangat  ketat mengenai  kemungkinan hilangnya pekerjaan wakaf, yaitu setiap pengawas wajib memberikan kompensasi atas segala kerusakan  yang terjadi pada bisnis wakaf. Dengan demikian, perlindungan aset wakaf dapat di laksanakan dan di kelola dengan baik (Muzarie, 2010).
Berdasarkan  pandangan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  gagasan  wakaf  uang adalah  suatu  perbuatan  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam  yang  menginginkan  kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Hal ini di perkuat pula dengan dalil bahwa ajaran Islam bersifat  luwes  dalam  arti  asas-asas  dasar  wakaf  yang  disepakati  bersama,  yaitu  pelestarian harta kekayaan asli dan pembagian keuntungan kepada semua yang membutuhkan.

## D. KESIMPULAN
Terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai  hukum  wakaf  tunai  oleh  beberapa  ulama. Yaitu  pertama  dari  mayoritas  ulama  (Malikiyyah,  Syafi‟iyyah,  Hanabilah  dan  sebagaian Hanafiyah)  mengemukakan  bahwa  wakaf  uang  tidak  sah,  karena  tidak  memenuhi  syarat- syarat  wakaf,  berupa  bendanya  utuh  (tidak  rusak  ketika  di  manfaatkan).  Kedua,  sebagian mazhab  syafi‟iyyah,  sebagian  mazhab  Hanafiyah  dan  Imam  Az  Zuhri  (wafat  tahun  124  H) membolehkan wakaf uang, dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha yang keuntungannya  dialurkan  kepada  penerima  wakaf.  Ketiga,  Imam  Abu  Hanifah  merinci hukum  wakaf  uang,  yaitu  boleh  jika  digunakan  untuk  membangun  masjid  namun  tidak membolehkan  untuk  bangunan  diluar  masjid  seperti  perbaikan  jalan  maupun  membangun irigasi dan lain sebagainya.
Pendapat  ulama  mengenai  obyek  wakaf  memperlihatkan  bahwa  syarat-syarat  benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya dan harus milik wakif secara sempurna). Wakaf tunai tidak didukung oleh hadist secara khusus, dan menggunakan
ayat-ayat al-Qur‟an dan hadis bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat obyek wakaf  termasuk  wilayah ijtihadi . Maqasid  syariah  mengenai  wakaf  dengan  tunai  adalah sebuah  gerakan  atau  gagasan cash  waqf mengandung  kemaslahatan  yang  bersifat  duniawi, bisa dilihat, komunal, dan mendesak (segera). Dipandang dari segi tingkatannya, cash waqf adalah kemaslahatan ḍarūri (primer), murni dan wajib yang sesuai dengan syariat Islam yang menginginkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Bakri. (tt). I‟anatu Ath thalibin. Kairo: Isa Halabi.
Al-Jauziyyah, I. Q. (tt). I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn , Juz II.
Al-Raysūnī,  A.  (2010). al-Ijtihād  al-Mashlahī,  Mashrū’iyyatuhūwa  Manhajuhu. Riyaḍ:  al- Mamlakah al-„Arabiyyah al-Su‟ūdiyyah.
Al Sayyid, S. (1983). Fiqh As Sunat. Beirut: Dar Al Fikr.
Arif, S. (2010). Redistribusi  Keuangan  Islam. Jurnal Ekonomi Islam La  Riba , 4 (2003), 85– 115.
Aziz,  M.  W.  (2017).  Wakaf  Tunai  dalam  Perspektif  Hukum  Islam. International  Journal Ihya’ Ulum Al-Din, 19 (1): 1-24.
Febriadi,  S.  R.  (2017).  Aplikasi  Maqashid  Syariah  dalam  Bidang  Perbankan  Syariah. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 1 (2), 231–245.
Haq,  F.  (2013). Wakaf  Kontemporer,  dari  Teori  ke  Aplikasi. Fakultas  Syariah  IAIN  Sunan Ampel.
Isfandiar,  A.  A.  (2008).  Tinjauan  Fiqh  Muamalat  dan  Hukum  Nasional  tentang  Wakaf  di Indonesia. La_Riba , 2 (1), 51–73.
Karim,  A.  (2020). Proyek  Wakaf  Tunai .  www.tazkiaonline.com.  Diakses  pada  1  November 2020.
Mahfudz, H. (2014). Wakaf Produktif . www.republika.co.id. Diakses pada 1 November 2020. Muzarie,  M.  (2010). Hukum  Perwakafan  dan  Implikasinya  Terhadap  Kesejahteraan Masyarakat . Jakarta: Kementrian Agama RI.
Muhammad, A. A. S. (2018). Risalatu fi Jawazi Waqfi An Naqud. Beirut: Dar Ibn-Hazm.
Muhammad,  T.,  &  Emy  Prastiwi,  I.  (2015).  Wakaf  Tunai  Perspektif  Syariah. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam , 01 (01), 61–74.
Munir,  A.  S.  (2015).  Optimalisasi  Pemberdayaan  Wakaf  Secara  Produktif. Ummul  Quro , 6 (2), 94–109.
Oni,  S.,  Adiwarman,  A.  K.  (2015). Maqashid  Bisnus  dan  Keuangan  Islam  Sintetis  Fiqih Ekonomi . Jakarta: Rajawali Press.
Rasmi, P. (tt). Maksud wakaf . Majelis Agama Islam Negeri Johor. www.maij.gov.my . Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kauantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Suryani.,  & Yunal,  I.  (2016). Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid Al-Shari‟ah. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 24 (1), 17-36.
Syam, T. R. (2006). Wakaf Tunai sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam. Cakim PA Tangerang.
Ula, U. M.  (2016). Analisis  Efisiensi Lembaga Pengelola  Wakaf  Tunai  di Indonesia . Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Yusuf,  M.  (2015). Pemberdayaan  Wakaf  Produktif  untuk  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat. Semarang: Balai Wakaf Nusantara.