PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DENGAN MODUS OPERANDI AKAN MENIKAHI KORBAN DI KEPOLISIAN SEKTOR SYAMTALIRA ARON, ACEH UTARA
DISCLOSURE OF CRIMINAL ACTS OF FRAUD AND EMPLOYMENT WITH MODE OPERANDY WILL MARRY THE VICTIMS AT THE SECTOR POLICE SYAMTALIRA ARON, NORTH ACEH

## Marzuki
Kepolisian Sektor Syamtalira Aron, Aceh Utara

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  adanya  tindak  pidana  penipuan  dan penggelapan  dengan  operandi  akan  menikahi  korban.  Pihak  korban  penipuan  dan penggelapan  melapor  ke  Polsek  Syamtalira  Aron  Kabupaten  Aceh  Utara. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP sedangkan penipuan diatur dalam Pasal 378  KUHP.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor  penyebab terjadinya kejahatan penipuan  dan  penggelapan  dengan  operandi  akan  menikahi  korban, pengungkapan  tindak  pidana  penipuan  dan  penggelapan  dengan  operandi  akan menikahi korban dan                hambatan dalam pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan  dengan  modus  operandi  akan  menikahi  korban  di  Polsek  Syamtalira Aron. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan  kasus  dengan  menelaah  bahan  kepustakaan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana                penipuan  dan penggelapan  dengan  operandi  akan  menikahi  korban  di  Polsek  Syamtalira  Aron adalah;  faktor  media  sosial,  ekonomi,  adanya  keinginan,  perjudian  dan  faktor lingkungan.  Polsek  Syamtalira  Aron  dalam  upaya  pengungkapan  tindak  pidana penipuan  dan  penggelapan  dengan  operandi  akan menikahi  korban  diantaranya; laporan  polisi,  penyelidikan,  yang  terdiri  dari  membuat Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP),  pemeriksaan  dari  saksi  korban,  pemeriksaan  dari  saksi-saksi  lain, pemeriksaan  laporan  dari  barang  bukti,  pemeriksaan  tersangka,  penyidikan,  yang terdiri  dari  membuat  surat  perintah  penyidikan,  pemanggilan  saksi, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, pemberkasan, dan penyerahan berkas perkara. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Syamtalira Aron dalam pengungkapan tindak pidana  penipuan  dan  penggelapan  adalah  penegakan  hukum  masa  pandemi, tersangka melawan petugas, alamat tersangka tidak jelas, keterangan tersangka yang membingungkan, hilangnya barang bukti serta kurangnya partisipasi masyarakat.
Kata Kunci: Pengungkapan, Penipuan dan Penggelapan.

## Abstract
This research was conducted based on the existence of criminal acts of fraud and embezzlement  with  the  operandi  of  marrying  the  victim.  The  victims  of  fraud  and embezzlement reported to the Syamtalira Aron Sector Police, North Aceh Regency. Embezzlement is regulated in Article 372 of the Criminal Code while fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code. This study aims to determine the factors causing the crime of fraud and embezzlement with the operandi of marrying the victim at the Syamtalira  Aron  Police,  to  analyze  the  disclosure  of  the  crime  of  fraud  and embezzlement with the operandi of marrying the victim at the Syamtalira Aron Police and to explain the obstacles in disclosing the crime of fraud and embezzlement. with the modus operandi of marrying the victim at the Syamtalira Aron Sector Police. This research  is  a  field  research  with  the  nature  of  empirical  juridical  research. Meanwhile, the approach used in this thesis research is a law approach and a case approach by reviewing library materials.The results showed that the factors causing the  occurrence  of  criminal  acts  of  fraud  and  embezzlement  with  the  operandi  of marrying the victim at the Syamtalira Aron Sector Police were; social media factors, economic  factors,  desire  factors,  gambling  factors  and  environmental  factors. Syamtalira  Aron  Sector  Police  in  an  effort  to  reveal  criminal  acts  of  fraud  and embezzlement  with  operandi  will  marry  victims  including;  police  reports, investigations,  which  consist  of  making  a  Minutes  of  Examination  (BAP), examination  of  victim  witnesses,  examination  of  other  witnesses,  examination  of reports  from  evidence,  examination  of  suspects,  investigations,  which  consist  of making  an  investigation  warrant,  summoning  witnesses,  arrest,  search,  detention, confiscation,  filing,  and  submission  of  case  files. The  obstacles  faced  by  the Syamtalira Aron Sector Police in disclosing criminal acts of fraud and embezzlement are  law  enforcement  during  the  pandemic,  the  suspect  against  the  officer,  the suspect's  address  is  unclear,  the  suspect's  information  is  confusing,  the  loss  of evidence and the lack of public participation.
Keywords: Disclosure, Fraud and Embezzlement.

## A. PENDAHULUAN
Salah satu bentuk tindak pidana yang masih krusial dan marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan dan penggelapan. 1 Pengertian dari “penipuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah “tindakan atau perkataan yang  tidak  jujur  (berbohong,  palsu,  dll)  dengan  maksud  untuk  menyesatkan,  mengakali atau mencari keuntungan. Sedangkan penipuan adalah suatu proses, perbuatan  atau  cara curang. 2
Penggelapan  dimaknai  sebagai  proses,  cara  dan  perbuatan  menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat dijelaskan Selain itu, penyelewengan dapat dianggap sebagai demonstrasi melenyapkan kepercayaan orang lain dengan  melanggar  jaminan  tanpa  perilaku  yang  sesuai.     Perbuatan  tersebut  dilakukan dengan unsur kesengajaan dengan maksud ingin menguasai barang dengan tidak diketahui
atau tidak adanya izin dari pemilik.
Penipuan dan penggelapan merupakan bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana disingkat (KUHP). Dalam KUHP, tindak pidana penipuan tercamtum  dalam  Pasal  378  KUHP,  sedangkan  tindak  pidana  penggelapan  disebutkan dalam  Pasal  372  KUHP,  motif  kedua  tindak  pidana  tersebut berbeda  satu  sama  lain. Demonstrasi  kriminal  dibentuk  untuk  memperoleh  keuntungan  dengan  mendapatkan produk, diberi kewajiban, atau kewajiban didiskon. Sementara itu, kesalahan penyelewengan adalah  memiliki  barang  dagangan  atau  uang tunai  yang  pada  saat  itu  berada  dalam penguasaannya dimana barang atau uang tersebut benar-benar ada pada orang lain. 3
Bagi  pelakunya,  perbuatan  salah  sangat  mudah  dilakukan,  pemerasan  dapat dilakukan  secara  unik  dengan  kemampuan  relasional  yang  hebat  sehingga  satu individu dapat membujuk orang lain, baik melalui rangkaian kebohongan atau kata- kata imajiner. Dewasa ini, maraknya demonstrasi kriminal pemerasan, bahkan telah berkembang dengan baik  di  berbagai  struktur.  Kemajuan  ini  menunjukkan  semakin  tingginya  tingkat kecerdasan  para  pelaku  penyesatan  dan  tindak  pidana  pencurian  yang  semakin  tak terprediksi di mata publik.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa dalam Bab XXV KUHP dimuat berbagai bentuk  penipuan  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  378  sampai  dengan  395.  Pasal  378 menjelaskan  tindak  pidana  penipuan  dalam  arti  sempit  ( oplicthting )  dan  Pasal-Pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas ( bedrog ) yang mempunyai nama- nama  sendiri  secara  khusus.  Dalam  hal  penipuan  dengan  modus  akan  menikahi  korban termasuk tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.
“Pasal  378  KUHP  berbunyi  “bahwa  suatu  perbuatan  dengan  maksud  untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menggunakan nama palsu atau sifat palsu atau tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan perjanjian atau meniadakan perjanjian dihukum pidana penjara selama- lamanya empat tahun.” 4
Terdapat  dua  unsur  dari  tindak  pidana  penipuan,  diantaranya  unsur  obyektif  yaitu barang  yang  sebagian  atau  seluruhnya  milik  orang  lain  serta  unsur  subyektif  adalah penipuan  dilakukan  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan melawan hukum agar korban: 5
a. Memberikan suatu barang
b. Membuat utang atau menghapus piutang
c. Membujuk/menggerakkan orang lain dengan sarana
d. Nama palsu artinya bukan nama sendiri, termasuk nama yang tidak dimiliki orang lain termasuk nama tambahan dan gelar
e. Keadaan palsu
f. Rangkaian kata-kata bohong
g. Tipu muslihat.
Adanya  unsur-unsur  tindakan  kriminal  yang  terdapat  dalam  penjabaran  Pasal  378 KUHP  di  atas,  memerlukan  kewenangan  hukum  untuk  memberikan  pertimbangan  yang matang dalam menangani kasus-kasus penipuan, mengingat dalam kasus ini pemerasan di bawah kasih sayang pernikahan orang yang bersangkutan, dalam rangka untuk memastikan kepastian yang sah. Hal ini dengan alasan bahwa tidak setiap orang yang menjadi korban pemerasan pasti dapat menuntut keamanan berdasarkan Pasal 378 KUHP.
Sebagaimana disebutkan dalam KUHP Pasal 378 menegaskan bahwa  seseorang yang melakukan  kejahatan  penipuan  diancam  dengan  sanksi  pidana.  Meskipun  demikian efektifitas dalam penegakkan terhadap pelanggarnya masih belum maksimal, karena dalam penegakan hukum pidana tidak memadai dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang,  namun  dibutuhkan  juga  aparat  penegak  hukum  sebagai  pelaksana  atas ketentuan  undang-undang  serta  lembaga  yang  berwenang  untuk  menangani  suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan.
Salah  satu  tindak  pidana  penipuan  dan  penggelapan  dengan modus  operandi  akan menikahi korban  terjadi di  Kecamatan  Syamtalira  Aron  Kabupaten  Aceh  Utara.  Tindak pidana  penipuan  dan  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  ini  melalui  modus mengambil  nomor handphone korban  di  akun  facebook  atas  nama  korban “ Nurlaila ” Selanjutnya  pelaku  langsung  menghubungi  korban  dan  korban  terkejut  dan  bertanya kepada pelaku “dari mana anda mendapatkan nomor handphone saya ” Pelaku menjawab “ adalah ” dan sekitar beberapa hari kemudian pelaku dan korban sering saling menelpon dan Pada  Tanggal  24  November  2020  Pelaku  datang  kerumah korban  untuk  bertamu  dan sesampai dirumah korban Pelaku mengatakan kepada korban “ apakah ibuk mau jadi istri saya ” korban menjawab “ asalkan abang mau menerima anak-anak saya maka saya mau menerimanya”.
Mendengar penjelasan korban demikian, pada saat itu pelaku melakukan penipuan dengan  berpura-pura  menceritakan  perihal  masalah  pekerjaannya  bahwa  dia  bekerja
sebagai  kontraktor  dan  beberapa  hari  ini  akan  turun  pihak  proyek  dari  jakarta  perihal masalah proyek akan tetapi pelaku kekurangan uang untuk masalah proyek tersebut dan tidak  lama  kemudian  pelaku  meminta  pamit  pulang  dan  pelaku  menjalankan  aksinya kembali dengan cara menelpon korban  dan mengatakan kepada korban “ buk  saya  minta tolong pinjam uang sebentar sebanyak Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) perihal masalah proyek yang saya ceritakan tadi dan korban meyerahkan uang tersebut sebanyak Rp.  20.000.000.- (Dua  Puluh  Juta  Rupiah )  dan  setelah  itu  korban langsung  kembali kerumah.
Kemudian, korban juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus  Ribu  Rupiah)  dan   Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus  Ribu  Rupiah)  dan  setelah kejadian itu pelaku selalu berbuat alasan untuk meminta uang kepada korban dengan berjanji akan  segera menikahi korban sehingga uang milik korban kurang lebih Rp. 52.450.000.- (Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) telah diambil.
Pada hari sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wib pelaku menelpon korban untuk meminjam sepmor korban dengan alasan akan membawa ibu kandungnya kerumah korban  agar  bisa  kenal  dengan  korban  dan  orang  tua  korban  dan tidak  lama kemudian datang pelaku menjumpai korban untuk mengambil sepmor korban di daerah Gp. Peurupok Kec.  Syamtalira  Aron  Kab.  Aceh  Utara  setelah  itu  sampai sekarang  ini  pelaku beserta ibunya tidak datang untuk menjumpai korban dan orang tua korban serta sepmor korban pun sampai  saat ini  belum  dikembalikan  kepada  korban  dan  nomor  handphone  milik  pelaku pun sudah tidak aktif lagi
Berdasarkan  uraian  diatas,  peneliti  ingin  mengkaji  secara  konfrehensif  masalah penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban. Penulis memilih judul ini karena sebagian besar pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan pada umumnya mengetahui  bahwa  perbuatan  yang  mereka  lakukan  bertentangan  dengan  aturan  hukum tetapi  pelaku  sengaja  melakukannya  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri dengan cara-cara yang salah.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian yuridis empiris . Sementara  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah  pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Sumber data 6 . Data Primer sebagai data lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berfungsi sebagai data utama dengan  wawancara  langsung  beberapa  responden.  Data  sekunder  sebagai  data  literatur,
yaitu bahan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan dan Pasal 372 tentang Penggelapan serta data kasus penipuan dan penggelapan yang terdapat dalam dokumen-dokumen.
Teknik  Pengumpulan  Data.  Data  Primer  akan  dikumpulkan  melalui  wawancara mendalam  terhadap  beberapa  responden,  korban  penipuan  dan                    penggelapan  sekaligus wawancara  dengan  beberapa  informan  seperti  Kapolsek  Syamtalira  Aron  dan  Kasat Reskrim. Data Sekunder diperoleh melalui Studi dokumen, yaitu berupa keputusan geuchik gampong yang ditulis, edaran lembaga pemerintah, klipping koran dan semua dokumen yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti.
Analisis  Data.  Sesuai  dengan  kerangka  kerja  di  atas,  maka  analisis  yang  akan ditempuh agar memperoleh hasil penelitian yang komprehensif adalah bersifat preskriptif analitis 7 , karena menggambarkan gejala-gejala, fakta, aspek-aspek serta implikasi hukum yang berkaitan  dengan  penelitian.  Selanjutnya  dalam  teknik  analisis  data  juga  dilakukan dengan cara triangulasi , yakni saling mencocokkan  dari ketiga teknik pengumpulan data di atas. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui induktif. Dengan demikian, penelitian  ini  diharapkan  bisa  menjadi  suatu  kajian  yang  dapat dipertanggungjawabkan secara  keilmuan  dan  sistematis  dalam  jabaran  pemikiran,  sehingga  bisa  diterima  dan dipahami aturan yang sebenarnya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor Penyebab Kejahatan Penipuan dan Penggelapan dengan Operandi akan
Menikahi Korban di Polsek Syamtalira Aron.
Salah  satu  contoh  kasus  yang  terjadi  pada  tahun  2020,  dimana  awalnya  pelaku melakukan komunikasi dengan korban melalui media sosial facebook dengan modus akan menikahi korban. Pelaku berupaya melakukan berbagai metode untuk meyakinkan korban agar percaya dan yakin terhadap perkataan pelaku, mulai dari meminta nomor handphone hingga  mengajak  korban  untuk  menikah.  Namun  setelah pelaku  merasa  akrap  dengan korban,  pelaku  melakukan  aksinya  dengan  modus  penipuan  dan  penggelapan  dengan meminta sejumlah uang kepada korban. 1
Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan Bapak Dian Rusdi selaku Kanit Reskrim,  menyatakan  bahwa  terjadinya  tindak  pidana  penipuan  dan  penggelapan khususnya di Syamtalira Aron disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 2
1 Junaidi,  Ka  SPKT  II  Polsek  Syamtalira  Aron  Kabupaten  Aceh  Utara, Wawancara , 11 Januari 2021.
2 Dian  Rusdi, Kanit  Reskrim  Polsek  Syamtalira  Aron  Kabupaten  Aceh  Utara ,  Wawancara,         Kantor
a. Faktor Media Soial
Interaksi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dengan  menggunakan  teknologi internet berdampak pada munculnya keinginan atau hasrat masyarakat yang kurang bertanggung jawab.  Orang-orang  ini  kemudian  bertindak  menyimpang  dari  standar  pergaulan  sosial dengan  melakukan  gerakan-gerakan  yang  mencampuri  kerjasama  sosial  yang  terjadi. Sebagian  dari  aktivitas  menyimpang  tersebut  adalah  melakukan  perusakan  media ( hacking ), pembobolan informasi, dan penipuan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi.
Berkaitan dengan kasus yang diteliti, 310 penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pelaku diawali dengan presentasi melalui Facebook         dengan meminta nomor ponsel korban. Komunikasi  rutin  dan  pendekatan  dilakukan via  handphone  dengan  janji  akan  menikahi korban. Dalam percakapan ini pelaku berupaya meyakinkan korban dengan berbagai alasan yang logis agar korban bersedia menuruti semua keinginannya. Dalam percakapan ini terlihat jelas  bahwasanya adanya  rekayasa  yang  dilakukan  oleh  pelaku  sehingga  korban  yakin dengan semua perkataan pelaku dengan maksud ingin melakukan tindakan penipuan untuk keuntungan pribadi. 11
b. Faktor Ekonomi
Pelaku yang  melakukan  tindakan     penipuan  dan  penggelapan,  setelah  dilakukan penyidikan ternyata faktor utama melakukan perbutan pidana yang didasari atas tuntutan hidup dan kemiskinan yang dirasakan si pelaku tindak pidana tersebut”. 4 Karena kurangnya pendapatan  masyarakat  dan  sempitnya  lowongan  perkerjaan  yang  mengakibatkan masyarakat menjadi pengangguran. Hal inilah yang menyebabkan seseorang mencari cara untuk mempertahankan hidupnya meskipun dengan cara yang salah, seperti kasus penipuan dan  penggelapan  yang  terjadi  di  Syamtalira  Aron.    tindakan  penipuan  dan penggelapan yang  terjadi  khususnya  di  Syamtalira  Aron  disebabkan  oleh  tuntutan ekonomi. Faktor lainnya  seperti  kultur  budaya  merupakan  faktor  pendukung  yang  membuat  tindakan penipuan dan penggelapan menjadi penyebab terjadinya tindakan tersebut.
c. Faktor Keinginan
Menurut  Yudhi  Permana, 13 awal  mula  semua  tindakan  kejahatan  dapat  terjadi dikarenakan adanya suatu hasrat yang telah ada di dalam tubuh dan fikiran setiap orang. Faktor ini terdapat di dalam diri si pelaku, dimana maksudnya adalah dalam melakukan
Polsek Syamtalira Aron, 12 Januari 2021.
3 Sudirman,  Kapolsek  Syamtalira  Aron  Kabupaten  Aceh  Utara, Wawancara , 13 Januari 2021.
4 Maulidin,  Penyidik  Polsek  Syamtalira  Aron  Kabupaten  Aceh  Utara ,  Wawancara, 13Januari 2021.
aksinya  pelaku  didorong  oleh  rasa  keinginan  atau  biasa  disebut  dengan  niat  untuk melakukan kejahatan tersebut.

## d. Faktor Perjudian
Kaitannya  dengan  kasus  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  menurut  hasil wawancara dengan Bripda Rina Fachruni pelaku nekat melakukan tindakan penipuan dan penggelapan  ini karena ketagihan main  judi online yang  sekarang marak  dikenal dengan chip domino. Kebutuhan rumah tangga yang relatif tinggi serta pendapatan yang sedikit ditambah  lagi  dengan  adanya  hutang  pelaku  akibat  dari  permainan  judi  mengakibatkan pelaku  melakukan  cara-cara  yang  salah  dengan  melakukan  tindakan  penipuan  dan penggelapan. 14 Dalam  wawancaranya  beliau  menambahkan  bahwa  pelaku  melakukan kejahatan ini karena adanya desakan dari pemilik hutang sehingga pelaku nekad melakukan aksinya untuk memperoleh sejumlah uang untuk menutupi kebutuhannya.

## e. Faktor Lingkungan
Faktor yang melatarbelakangi terjadinya penipuan dan penggelapan kesemuanya adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pribadi, keadaan lingkungan serta adanya peranan korban  yang  dapat  melancarkan  terjadinya  kejahatan  atau  tindak  pidana  penipuan  dan penggelapan tersebut. Guna meminimalisir atau memberantas tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut, maka diperlukan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku sehingga terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam bermasyarakat.
13 Yudhi Permana, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon, Wawancara t 18 Januari 2021. 14 Rina  Fachruni,  Penyidik  Pembantu  Polsek  Syamtalira  Aron  Kabupaten  Aceh  Utara, wawancara, 18 Januari 2021.
2. Pengungkapan  Tindak  Pidana  Penipuan  dan  Penggelapan  dengan Operandi
Akan Menikahi Korban di Polsek Syamtalira Aron.
Salah  satu  contoh  kronologis  kasus  pengungkapan  tindak  pidana  penipuan  dan penggelapan yang dilakukan oleh Polsek Syamtalira Aron secara represif adalah terjadinya peristiwa penipuan janji untuk dinikahi yang dilakukan oleh seorang pria dalam interaksi melalui media sosial facebook dan telepon genggam. Kasus ini dijadikan referensi untuk melihat proses pengungkan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya di Polsek Syamtalira Aron.
Untuk  pengungkapan  tindakan  penipuan  dan  penggelapan  sebagaimana digambarkan  di  atas,  menurut  keterangan  Kanit  Reskrim  Polsek  Syamtalira  Aron melakukan upaya represif untuk menanggulanginya karena kejahatan tersebut telah terjadi atau  dilakukan  oleh  pelaku. 21 Adapun  tahapan-tahapan  yang  dilakukan  dalam  upaya represif ini,  antara  lain; Pertama, Tahap  penyidikan,  merupakan  tahapan  awal yang dilakukan  oleh  penyidik  untuk  mencari  bukti-bukti  diharuskan  membuktikan  dan menggetahui sebab-sebab terjadinya tidak pidana untuk menentukan bentuk laporan polisi yang  akan  dibuat.  Rangkaian  tahap  penyidikan  apabila  sudah  selesai  dan  dinyatakan terbukti  maka  dilakukan  tahap  penindakan; Kedua, Tahap  penindakan,  dimana  tahap penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Penangkapan dilakukan setelah polisi menentukan  secara  pasti  siapa  tersangka  atau  pelaku  dari  tindak  pidana  penipuan  dan penggelapan; Ketiga, Tahapan  pemeriksaan, dimana  disini  memeriksa  saksi  dan  korban dari  tindak  pidana  penipuan  dan  penggelapan; Keempat, Tahapan  penyelesaian  berkas perkara, yaitu tahapan untuk melengkapi barang bukti. 22
Beberapa  proses  yang  dilakukan  dalam pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan  dengan  operandi  akan  menikahi  korban  di  Polsek  Syamtalira  Aron diantaranya;
15 Sudirman, Kapolsek  Syamtalira  Aron  Kabupaten  Aceh  Utara ,  wawancara,  Kantor  Polsek Syamtalira Aron, 19 Januari 2021.
16 Rasyidin, Kepala  Desa  Gampong Peurupok  Kecamatan  Syamtalira Aron  Kabupaten Aceh Utara , wawancara, Kantor Geuchik, 18 Januari 2021.
17 Ibid .
1. Laporan Polisi
2. Melaksanakan gelar perkara tahap I.
3. Mengimput data-data ke EMP- Penyidikan.
4. Membuat Mindik Reskrim.
5. Membuat  surat  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  kepada pihak Kejaksaan.
6. Membuat/megirimkan surat panggilan kepada saksi korban.
7. Melaksanakan BAP pelapor atau korban.
8. Membuat atau megirimkan surat panggilan kepada saksi.
9. Melaksanakan BAP Saksi-saksi.
10. Melaksanakan gelar perkara tahap II.
11. Mengirimkan surat panggilan ke I kepada terlapor.
12. Mengirimkan surat panggilan ke II kepada terlapor.
13. Membuat Mindik upaya paksa.
14. Melakukan upaya paksa penangkapan.
15. Mengamankan Barang-bukti
16. Mengirimkan surat permohonan penyitaan kepada pihak kantor kehakiman.
17. Melakukan BAP terhadap tersangka
18. Melengkapi berkas perkara.
19. Mengirimkan Berkas Perkara tahap I.
20. Mengirimkan Berkas Perkara tahap II. 23
Setiap kejadian yang dipertanggungjawabkan kepada polisi belum tentu merupakan suatu  tindak  pidana,  oleh  karena  itu  penting  dilakukan  suatu  interaksi  penyelidikan  yang memutuskan apakah kejadian tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, dalam hal merupakan  suatu  tindak  pidana,  penyidik  sesuai  dengan  kewajibannya  mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan kegiatan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, untuk  memulai  penyidikan  suatu  tindak  pidana  diberikan  Surat  Perintah  Dimulainya Penyidikan (SPDP).
18 Iwan Sujardi, “Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dalam Mencegah Kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Tanjung”, Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 33.
19 A.S Alam, Pengantar Kriminologi , Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010, hlm. 79. 20 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi , Bandung: Eresco, 2010, hlm.79. 21 Dian  Rusdi, Kanit Reskrim  Polsek  Syamtalira  Aron  Kabupaten  Aceh  Utara ,  Wawancara, Kantor Polsek Syamtalira Aron, 08 Februari 2021.
22 Ibid .
Setelah mengeluarkan permintaan, polisi memiliki opsi untuk melakukan tindakan yang  sah  terhadap individu  atau  barang  atau  produk  yang  diidentifikasi  dengan  tindak pidana  yang  terjadi.  Kegiatan  utama  yang  dilakukan  adalah  penangkapan,  fase penangkapan ini berguna untuk memperlancar proses penyidikan yang diduga melakukan tindak pidana.
Setelah  penangkapan  dilakukan  segera  dilakukan  pemeriksaan  untuk  mengetahui perlu  dilakukan  suatu  penahanan,  penahanan  dilakukan  dengan pertimbangan  bahwa tersangka  dikhawatirkan  akan  melarikan diri,  merusak  dan  menghilangkan  barang  bukti dann  mengulani  lagi  tindak  pidana  yang  telah  dilakukanya,  setelah  melakukan  penahan dilakukanlah  tahapan  pemeriksaan  tahapan ini  berguna  untuk  mendapatkan  keterangan ataupun  kejelasan  tersangka  atau  saksi  dan  barang  bukti 23 maupun  unsur-unsur  tindak pidana yang telah terjadi untuk di tulis ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka. Setelah  tahap  pemeriksaan  selesai,  tahap  penggeledahan  dapat  dilakukan  jika  semua komponen sudah lengkap dan diberikan surat izin penggeledahan, setelah penggeledahan dilakukan  penyitaan, penyitaan  dilakukan  apabila  sudah  dilengkapi  dengan  surat  izin. Setelah rangkaian tahapan ini selesai, penyidik segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 25
Lebih lanjut dijelaskan Bapak Maulidin selaku penyidik di Polsek Syamtalira Aron menjelaskan  bahwa  proses  penyidikan  tindak  pidana  penipuan  ini  sama  dengan adanya laporan dari si terlapor ke pada pihak kepolisian setelah adanya laporan tersebut diproses dalam tahap penyelidikan terlebih dahulu apabila telah memenuhi  unsur ada bukti saksi dan unsur-unsur dalam undang-undang barulah dilakukan proses sidik setelah proses sidik dirasa sudah lengkap baru dikirimkan berkas tahap 1 ke kejaksaan. 26
Dalam  keterangannya  beliau  menambahkan,  apabila  telah  selesai  dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka  apabila  dari  hasil  penyelidikan  itu  dianggap  cukup  bukti-bukti  permulaan untuk dilakukan  penyidikan,  maka  pihak  Polsesk  Syamtalira  Aron  melakukan  penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.
23 Siti Salwa, Yulia, Hamdani, (2019), Penerapan Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Bireun, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 7, No. 1,
p.5.
24 Sudirman,  Kapolsek  Syamtalira  Aron  Kabupaten  Aceh  Utara, Wwancara 10 Februari 2021.
Tahap ini dilaksanakan setelah penyidik dari Polsek Syamtalira Aron yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana tersebut diperlukan tindakan-tindakan  tertentu  yang  berupa  pembatasan  dan  pelanggaran  hak–hak  asasi seorang  yang  bertanggung  jawab  terhadap  terjadinya  tindak  pidana  penipuan  dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban. Keyakinan tersebut diatas diperoleh dari  hasil  penyelidikan  sebelumnya.  Menurut  istilah  hukumnya  dari  hasil  penyelidikan yang telah dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku. 27
Dalam tahapan penindakan ini, kegiatan yang dilakukan oleh Polsek Syamtalira Aron mengacu  pada  Pasal 7  KUHAP  dimana  penyidik  (untuk  situasi  ini  adalah  polisi) karena kewajibannya memiliki kekuatan untuk melakukan penahanan. 28
Penyidikan  harus  diselesaikan  apabila  pelaku  sendiri  mengetahui  atau  telah mendapat laporan, baik itu dari penyelidik dengan atau tanpa laporan yang berwenang atau dari  laporan  dari  seseorang  yang  pernah  menjumpai,  melihat  dan  selain  itu  merupakan korban peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan itu.
Laporan  tersebut  dapat  secara  tertulis  yang  harus  ditandatangani  oleh  pelapor  dan dapat  secara  lisan  yang  harus  ditandatangani  oleh  pelapor  dan  dapat  secara  lisan harus dicatat  oleh  penyidik  dan  ditanda  tangani  baik  oleh  pelapor  maupun  Penyidik  sendiri. Kemudian  keharusan  bagi  penyidik  untuk  memberikan  surat  tanda  penerimaan  laporan kepada yang bersangkutan. 29
25 Ibid . 26 Maulidin, Penyidik  Polsek  Syamtalira  Aron  Kabupaten  Aceh  Utara,  w awancara,  Kantor Polsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, 11Februari 2021.
27 Ibid .
28 Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana , UU Nomor 8 Tahun 1981, Ps. 7.
3.  Hambatan  Dalam  Pengungkapan  Tindak  Pidana  Penipuan  dan  Penggelapan dengan Operandi Akan Menikahi Korban di Polsek Syamtalira Aron
Hambatan-hambatan yang dihadapi tim penyelidik dan penyidik Polsek Syamtalira Aron dalam pengungkapan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi akan menikahi korban antara lain :
a. Penegakan Hukum Masa Pandemi
Hukum  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  penyelesaian  perkara pidana.  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  pidana  (KUHAP)  tidak  mengatur secara pasti dan jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara dan berapa kali penutut umum dapat  mengembalikan  berkas  perkara  yang  telah  diteliti  oleh  penuntut  umum  ternyata masih  belum memenuhi  persyaratan  perlengkapan  berkas  perkara.  Dengan  tidak  adanya ketentuan  yang  pasti,  dimungkinkan  berkas  perkara  tersebut  menjadi  bolak-balik  antara penyidik dan penuntut umum mengakibatkan larutnya penyelesaian perkara. 30

## b. Melawan Petugas dan Melarikan Diri
Kurang  mendapatkan  informasi  tentang  pelaku  juga  semakin  mempersulit          pihak penyidik  dalam  menemukan  pelaku.  Bapak  Maulidin  selaku  menjelaskan  pihaknya kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang tidak aktif. Data yang diperoleh oleh para penyidik hanyalah data tentang kualitas fisiknya, tempat tinggal pribadi, nomor telepon, keberadaan sementara pelakunya, sehingga  penyidik  berpikir  bahwa  sulit  untuk  mengetahui  dengan  jelas  karena  banyak informasi  yang  diberikan  dari  anggota  keluarga  pelakunya,  korban,  keluarga  korban, seringkali berbeda dengan pemeriksaan penyidik di lapangan. 32
c. Pencarian Alamat Tersangka
Sulit  untuk  menemukan  pelaku  kejahatan  penipuan  mengingat  pelakunya  menggunakan kepribadian  palsu  atau  juga  mendapatkan  identitas  orang  lain,  mulai  dari nomor telepon yang terdaftar dengan kepribadian yang dipalsukan, alamat rumah yang tidak jelas karena pelaku memiliki tempat tinggal ganda dan sarana dan prasarana  lainya  yang  digunakan pelaku untuk memalsukan kejahtannya juga dipalsukan. Penyidik Polsek Syamtalira Aron Runi  Fachruni,  menjelaskan,  Pada  laporan  tindak  pidana  penipuan  dan  penggelapan dengan  operandi  akan  menikahi  korban  ini  yang  telah  kami  proses  kesulitan  menacari pelaku  disebabkan  karena  pelaku  dan  korban  hilang  komunikasi  satu  sama  lain  dan
biasanya  pelaku  juga  membunjuk  korban  agar  memberikan  sejumlah  uang  dengan  janji akan dinikahi.
d. Keterangan Tersangka
Diantara berbagai kendala dalam penyidikan, hambatan yang sering muncul adalah ketika  melakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka.  Setiap  orang  wajar  untuk  membela dirinya  yaitu  dengan  memberikan  keterangan  yang  berbelit-  belit  untuk  menutup-nutupi kesalahan.  Hal  ini  sering  dijumpai  dalam  berbagai  kasus  tindak  pidana  dimana  pihak tersangka berupaya memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya meskipun secara nyata telah berbuat salah.
Pada tahapan ini penyidik di Polsek Syamtalira Aron dalam melakukan pemeriksaan terhadap  tersangka  Hamdani  bin  Zulkifli  mengalami  kendala  dimana  tersangka  tidak konsisten  dalam  memberikan  keterangan  kepada  penyidik  sekaligus  berupaya  menutup- nunupi  kesalahan  yang  telah  diperbuat  dengan  berbagia  alasan.  Namun demikian untuk menggali informasi yang akurat dan sesuai dengan fakta yang terjadi penyidik menggunakan cara-cata tersendiri sesuai dengan aturan yang berlaku dalam proses pemeriksaan. 35 e. Penyitaan Barang Bukti dan Hilangnya Barang Bukti
Hambatan  yang  dialami  ketika  melakukan  penyitaan  barang  bukti  oleh  Polsek Syamtalira Aron adalah ketika meminta izin kepada pengadilan Negeri Aceh Utara untuk menyita barang bukti. Pengadilan Negeri sering tidak tanggap dalam merespon permintaan surat izin penyitaan barang bukti yang di minta oleh penyidik. Hal ini menjadi kendala bagi penyidik untuk mengumpulkan barang bukti yang dibutuhkan dalam proses persidangan. 36 Masalah yang timbul dan sekaligus merupakan hambatan oleh aparat penyidik yang hendak melakukan penyitaan antara lain kekeliruan atau ketidaktanggapan ketua pengadilan negeri merespon permintaan izin penyitaan yang diminta penyidik. Memang ada indikasi, permintaan merupakan  rekayasa atau persekongkolan antara tersangka dengan pihak ketiga untuk menistori atau menghambat penyelesaian perkara pidana sedang
32 Maulidin,  Penyidik  Polsek  Syamtalira  Aron  Kabupaten  Aceh  Utara, Wawancara , 19 Januari 2021.
33 R.  Soesilo,  ( 1 9 9 1 ),   “ Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Sukabumi: Politeia, p. 168
ditangani pengadilan terhadap benda yang disita dalam perkara pidana. 37
Hambatan  lain  yang  dihadapi  oleh  penyidik  dalam  kaitannya  dengan  barang  bukti pada  kasus  penipuan  dan  penggelapan  dengan  operandi  akan  menikahi  di  Polsek Syamtalira Aron adalah hilangnya barang bukti dari tersangka. Dalam kasus ini sejumlah uang yang sudah diserahkan oleh korban telah habis dipakai oleh pelaku untuk kebutuhan sehari-hari, begitu juga dengan sepeda motor milik korban sudah dijual kepada pihak lain. Hal  ini  menjadi  hambatan  bagi  para  penyidik  untuk  mengumpulkan  alat bukti yang  sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
f. Partisipasi Masyarakat
Menurut Kapolsek Syamtalira Aron, partisipasi dari masyarakat dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi sangat dibutuhkan. Namun, sinkronisasi antara masyarakat dan pihak kepolisian belum menemukan titik temu. Harus ada kerja sama yang baik antara kepolisian  dengan  masyarakat  agar  tindakan  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  menjadi maksimal. Tindak pidana 38 yang terjadi di tengah masyarakat akan semakin berkembang apabila tidak dilakukan penindakan yang benar terhadap pelaku dari kepolisian. Tentunya, semakin berkembangnya tindak pidana khusunya tindak pidana penipuan dan penggelapan ini akan sangat merugikan masyarat sendiri. 40
Ketiadaan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  institusi  kepolisian  juga memperkuat minimnya  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  polisi.  Kelompok  masyarakat  di  Wilayah Hukum  Polsek  Syamtalira  Aron  adalah  kumpulan  individu-  individu  yang  sebenarnya percaya bahwa polisi adalah sosok yang mengkhawatirkan, dan  ketika  berurusan  dengan kepolisian, kasusnya akan lebih sulit. Pandangan ini harus  dihilangkan  oleh  masyarakat, polisi  adalah  pendamping  dan  pembela masyarakat. Polisi terus memberikan upaya yang maksismal  untuk  mengayomi masyarakat  di  daerah  setempat.  Namun,  karena  sikap  ini, masyarakat cenderung memilih metode perdamaian yang dianggap bermanfaat dan cepat.
34 Dian Rusdi, Penyidik Polsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, Wawancara , 19 Januari 2021.
35 Runi  Fachruni,  Penyidik  Pembantu  Polsek  Syamtalira  Aron  Kabupaten  Aceh  Utara, Wawancara, 19 Januari 2021.
36 Dian Rusdi, Kanit Reskrim Polsek Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara , wawancara,, 19 Januari 2021.
Kesadaran  hukum  masyarakat  yang  relatif  rendah  tentunya  akan  membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum yaitu mempengaruhi proses penuntutan  perkara.  Adanya  keenggangan  anggota  masyarakat  jadi  saksi,  di  samping disebabkan kesadaran hukum yang rendah juga ada faktor lain seperti kesibukan atau karena di ancam oleh terdakwa atau tersangka.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  analisis  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  pada  bagian akhir ini penulis memperoleh beberapa kesimpulan penelitian ini, sebagai berikut:
1. Bebera faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan operandi  akan  menikahi  korban  di  Polsek  Syamtalira  Aron  adalah;  faktor media sosial,  faktor  ekonomi,  faktor  adanya  keinginan,  faktor  perjudian  dan  faktor lingkungan.
2. Beberapa  proses  yang  dilakukan  oleh  Polsek  Syamtalira  Aron  dalam  upaya pengungkapan  tindak  pidana  penipuan  dan  penggelapan  dengan  modus  operandi akan menikahi korban diantaranya; laporan polisi, penyelidikan, yang terdiri dari membuat  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP),  pemeriksaan  dari  saksi  korban, pemeriksaan  dari  saksi-saksi  lain,  pemeriksaan  laporan  dari  barang  bukti, pemeriksaan  tersangka,  penyidikan,  yang  terdiri  dari  membuat  surat  perintah penyidikan,  pemanggilan  saksi,  penangkapan,  penggeledahan,  penahanan, penyitaan, pemberkasan, dan penyerahan berkas perkara.
3. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Syamtalira Aron dalam pengungkapan tindak pidana  penipuan  dan  penggelapan  adalah  pengaruh  penegakan  hukum  di  masa pandemi,  tersangka  melawan  petugas,  alamat  tersangka  tidak  jelas,  keterangan tersangka  yang  membingungkan,  hilangnya  barang  bukti  serta  kurangnya partisipasi masyarakat.
37 Yahya, Harahap, (2000), “Pembahasan Permasalahan dan Pembahasan KUHAP”, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafik, 2000, p, 53.
38 Leni Dwi Nurmala, (2021), Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 1,  p. 51.
39 Martiman  Prodjohamidjojo,  ( 1 9 8 3 ) ,   “ Sistem  Pembuktian  dan  Alat-Alat  Bukti”,  Jakarta: Ghalia  Indonesia, 1983, p. 19.
40 Sudirman,  Kapolsek  Syamtalira  Aron  Kabupaten  Aceh  Utara, Wawancara , 20 Januari 2021.
41 Mukhsalmina,  Mukhlis,  Yusrizal,  (2021),  Peran  Kepolisian,  BNNP  dan  Masyarakat  dalam
Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 9, No. 2, p, 11.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
A.S Alam, (2010), “Pengantar Kriminologi”, Makasar: Pustaka Refleksi Books.
Bahder Johan Nasution, (2008), “Metode Penelitian Ilmu Hukum ”, Bandung: Mandar Maju.
Martiman  Prodjohamidjojo,  ( 1 9 8 3 ) ,   “ Sistem  Pembuktian  dan  Alat-Alat  Bukti”, Jakarta:  Ghalia  Indonesia.
Moeljatno, (1985), “Kitab Undang-Udang Hukum Pidana”, Jakarta: Bina Aksara.
Noeng  Muhadjir,  (2000),  “Metodologi  Penelitian  Kualitatif”,  Edisi  IV,  Yogyakarta: Rake Sarasin.
P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, (1981), “Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak  Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik”, Bandung: Tarsito.
Romli Atmasasmita, (2010), “Teori dan Kapita Selekta Kriminologi”, Bandung: Eresco, 2010.
R.  Soesilo,  (1991),  “ Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Sukabumi: Politeia.
Soerjono  Soekanto,  (2007),  “Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta: Raja Grafīndo Persada.
Tim Penyusun Kamus  Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,  ( 1 9 9 0 ) , “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta: Balai Pustaka.
Yahya, Harahap, (2000), “Pembahasan Permasalahan dan Pembahasan KUHAP”, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafik.

## B. Jurnal/Artikel
Chandra  Adryanto,  (2018),  “Law  Enforcement  Against  Fraud  and/or  Embezzlement (Study  of  KSP Intidana  Central  Java,  Indonesia)”, Journal  of  Indonesia  Legal Studies , Vol. 3, Issue 01.
Iwan  Sujardi,  (2012),  Peran  Forum  Kemitraan  Polisi  Masyarakat  (FKPM)  dalam Mencegah  Kejahatan  di  Wilayah  Hukum  Polsek  Tanjung, Tesis, Semarang: Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.
Leni  Dwi  Nurmala,  (2021),  Studi  Komparatif  tentang  Asas  Legalitas  Berdasarkan Hukum    Pidana  Positif  Indonesia  Dan  Hukum  Pidana  Islam, Suloh:  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 1.
Mukhsalmina,  Mukhlis,  Yusrizal,  (2021),  Peran  Kepolisian,  BNNP  dan  Masyarakat dalam Penanggulangan Narkotika di Aceh Timur, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 9, No. 2.
Siti  Salwa,  Yulia,  Hamdani,  (2019),  Penerapan  Saksi Testimonium  De  Auditu  dalam Perkara  Itsbat  Nikah  Di  Mahkamah  Syar’iyah  Bireun, Suloh:  Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 7, No. 1.

## B. Internet
Hariandi, Hukum Pidana Penipuan dan Penggelapan, http://www. gresnews. com/ berita/ tips /83457-hukum-pidana-penipuan-dan-penggelapan/, diakses tanggal 9 Juni 2020.

## C. Perundangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.