## Implementasi Gerakan Anti Korupsi sebagai Upaya Pencegahan Korupsi pada Lembaga Anti Korupsi di Propinsi Jawa Timur
Emmilia Rusdiana, Nurul Hikmah
Universitas Negeri Surabaya emmiliarusdiana@unesa.ac.id, nurulhikmah@unesa.ac.id

## Abstrak
Gerakan  antikorupsi  mencoba  ditanamkan  sejak  dini  sekaligus  mengenalkan kepada masyarakat bahwa upaya pencegahan sangatlah lebih baik daripada upaya penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  itu  sendiri.      Hal  ini  telah  dilakukan  oleh lembaga  pemerhati  antikorupsi  yang  mewakili  masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini adalah  mengetahui  pengalaman  dan  pemahaman  dalam  mendukung  dan mewujudkan gerakan anti korupsi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada  masyarakat  Jawa  Timur.  Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  sosiologis  dan dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  pembahasan  menunjukkan  bahwa  Malang Corruption Watch (MCW) dan Komisi Yudisial Republik Indonesia penghubung Jawa Timur telah mengimplementasikan gerakan anti korupsi dengan fokus kerja pada  pendidikan  publik  dan  peningkatan  kapasitas  pemuda  dan  mahasiswa  serta telah  melaksanakan  wewenang  dan  tugasnya  dalam  mewujudkan  hakim  yang berkomitmen  untuk  melaksanakan  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim (KEPPH)  dengan mengadakan pemantauan sidang khusus perkara tipikor.
Kata Kunci: tindak pidana korupsi; gerakan anti korupsi; masyarakat Jawa Timur

## Abstract
The  anti-corruption  movement  introduces  the  publik  that  prevention  efforts  are better than efforts to eradicate corruption itself. This case has been conducted by an  anti-corruption  activist  representing  the  community.  The  purpose  of  this research is to know the experience and understanding in supporting and realizing the  anti-corruption  movement  as  an  effort  to  prevent  corruption  in  East  Java society. This type of research is sociological juridical and analyzed qualitatively. The results of the discussion showed that Malang Corruption Watch (MCW) and the  Judicial  Commission  of  the  Republik  of  Indonesia  liaising  East  Java  had implemented  an  anti-corruption  movement  with a  focus  on  publik  education  and capacity  building  for  youth  and  students  and  had  exercised  their  authority  and duties in realizing judges who were committed to implementing the Code of Ethics and the Judge's Conduct Guidelines (KEPPH) by monitoring special hearings on corruption cases.
Keywords: corruption; anti-corruption movement; East Java community

## PENDAHULUAN
Sebagian pendapat ahli
menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia turut bertanggung jawab atas  kemerosotan  moral.    Salah satunya  adalah  dengan  penerapan pendidikan  karakter  yang  dikenal dengan  Kurikulum  Tingkat  Sistem Pendidikan (KTSP). masalahnya adalah      Peserta  didik  mengikuti pendidikan  di  sekolah  hanya  sekitar tujuh  jam  per  hari.  atau  kurang  dari 30%. Selebihnya (70%). peserta didik berada dalam keluarga dan
lingkungan  sekitarnya.  Jika  dilihat dari aspek kuantitas waktu. pendidikan  di  sekolah  berkontribusi hanya  sebesar  30%  terhadap  hasil pendidikan  peserta  didik. Pendidikan yang  hanya  menekankan  unsur kognitif tanpa mengedepankan unsur afektif  maka  akan  memunculkan perbuatan korupsi.
Salah  satu  penyebab  semakin meningkatnya perbuatan korupsi adalah  ketiadaan  perbuatan  yang dapat  diteladani  sebagai  perbuatan yang baik.  Hal tersebut dimulai saat
1 Kbbi. Integritas.
https://kbbi.web.id/integritas diakses tanggal 27 Oktober 2017..
seseorang  berada  dalam  lingkungan keluarga.  Perbuatan baik merupakan wujud  dari  integritas.    Penguatan integritas  ini  menjadi  kajian  khusus yang  penting  untuk  diteliti.  Hal  ini mengingat  bahwa  visi  dan  misi seseorang  dipengaruhi  oleh  karakter. Karakter  tersebut  sebagian  besar bersumber  dari  prinsip  dan  budaya yang ada dalam lingkungan keluarga. dan  prinsip  itu  sebagian  besar bersumber  dari  prinsip  agama  yang dianutnya.  Jadi. Pendidikan keluarga adalah  pihak  yang  paling  berperan dalam mewujudkan anggota keluarganya untuk mendekati perbuatan korupsi atau tidak.
Dampak  atas  ketiadaan  unsur afektif  adalah  rendahnya  integritas. Integritas  adalah  mutu.  sifat.  atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan  kemampuan  yang  memancarkan kewibawaan;  kejujuran 1 .    Integritas adalah kata yang lebih dikenal saat fit and proper seseorang untuk mencapai suatu  jabatan  strategis  di  Indonesia. tetapi  belum  menjadi  pertimbangan
untuk  hal  yang  lain.    Maksudnya adalah  integritas  merupakan  satu  hal yang seharusnya menjadi pertimbangan untuk mencegah perbuatan  korupsi  dan  perbuatan melanggar  hukum  lainnya.    Jadi integritas  tidak  hanya  kesesuaian antara  ucapan  dengan  perbuatan. tetapi  juga  antara  prinsip.  nilai-nilai dalam  masyarakat.  juga  hati  nurani. Hati nurani adalah sesuatu yang harus ada dalam diri manusia dan salah satu yang  menggerakkan  alam  bawah sadar.  Salah satu sumber alam bawah sadar  itu  adalah  iman  yang  berasal dari  esensi  agama  atau  keyakinan seseorang.
Penyebab  rendahnya  tingkat nasionalitas  suatu  masyarakat  adalah kurangnya keteladanan yang seharusnya selalu didengungkan dalam masyarakat. padahal di tengah- tengah  masyarakat  telah  terdapat kegiatan  yang  bersifat  positif  yang sarat  dengan  makna  integritas  yang disebut  dengan gerakan anti korupsi. Gerakan  antikorupsi  telah  lama didengungkan pada masyarakat sebagai  upaya  pencegahan  tindak pidana korupsi di Indonesia.  Gerakan antikorupsi  seharusnya  ditanamkan
sejak  dini  sekaligus  mengenalkan kepada  masyarakat  bahwa  upaya pencegahan  sangatlah  lebih  baik daripada upaya penanggulangan tindak pidana korupsi itu sendiri.
Tujuan  penelitian  ini adalah mengetahui pengalaman dan pemahaman  dalam  mendukung  dan mewujudkan  gerakan  anti  korupsi sebagai  upaya  pencegahan  tindak pidana korupsi pada masyarakat Jawa Timur. sehingga  pihak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan pemerintah  daerah  serta  masyarakat pada  umumnya  dapat  mengarahkan program  kerja  atau  kegiatan  pada lembaga-lembaga masing-masing untuk  melakukan  penguatan  gerakan anti korupsi dengan kontribusi berupa memberikan metode pengajaran dengan lebih menarik melalui pemberian contoh-contoh
keteladanan dalam pembahasan materi  pendidikan  kewarganegaraan. pendidikan anti korupsi serta pendidikan agama pada semua jenjang pendidikan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  merupakan penelitian (empiris) yuridis
sosiologis 2 dan peneliti mengungkapkan penelitian ini dengan bertumpu pada data atau fakta
di lapangan yang kemudian
dihubungkan  dengan  teori  yang relevan atau sesuai sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat  umum.    Sumber  data  yang digunakan  adalah  data  primer  dan sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh secara langsung dari objeknya 3 Data  primer  diperoleh  atau dikumpulkan  dengan  melakukan  studi lapangan  (field  research)  dengan  cara wawancara. serta data sekunder yang diperoleh dari buku-buku. jurnal  dan referensi  lain  yang  mendukung. Teknik  pengumpulan  data  dengan menggunakan metode Interview
(wawancara)  atau  kuesionar  lisan secara tidak terstruktur adalah
wawancara bebas kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif 4 .   Informan terdiri  dari dua organisasi publik yang dikenal sebagai  penggagas  atau  pegiat  anti
2 Achmad, Yulianto  dan  Mukti  Fajar. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan. Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 109.
korupsi.  Dua  organisasi  tersebut adalah  Malang  Corruption  Watch (MCW).  serta  dari  Komisi  Yudisial Republik Indonesia penghubung Propinsi Jawa Timur.
Informan terdiri dari pemerhati hukum yang mewakili organisasi atau wadah yang bidang kajiannya adalah bidang korupsi dan dinyatakan dapat mewakili masyarakat yakni informan dari  Malang  Corruption  Watch (MCW)  Kota  Malang  yaitu  M. Fahrudin
Andriyansyah selaku
Koordinator Malang Corruption
Watch  (MCW),  Bayu  Diktiarsa Pratama, S.Sos. selaku Kepala Seketariat Malang Corruption Watch (MCW) dan Eki Maulana, S.H. selaku Badan Pekerja Bidang Hokum Malang Corruption Watch (MCW)
Informan  yang  berasal  dari Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Dizar Al Farizi selaku Koordinator Penghubung Propinsi  Jawa Timur
3 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik , PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2
4 Suharsimi  Arikunto,  2013, Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik ,
Jakarta, Rineka Cipta.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
b. Ali  Sakdudin  selaku  anggota Koordinator Penghubung Propinsi
Jawa  Timur  Komisi  Yudisial
Republik Indonesia Alasan pemilihan Malang
Corruption  Watch  (MCW) 5 sebagai informan  adalah  sebagai  Lembaga anti  korupsi  yang  masih  terjaga kredibilitas  dan  profesionalitasnya. MCW 6 telah dipercaya mendampingi ICW ( Indonesian Corruption Watch ) dan  memiliki  jaringan  nasional maupun  internasional  serta  memiliki donator  asing  yang  mempercayai Lembaga  ini,  sementara alasan pemilihan  Komisi  Yudisial  Republik
Indonesia 7 (KYRI) penghubung Propinsi Jawa Timur adalah sehubungan dengan tugas dan wewenang  lembaga  sebagai  pihak
5 Yusuf  Adam  Hilman1  ,  Herlambang Septa  Nugraha.  Gerakan  Anti  Korupsi Malang Corruption Watch. Sosioglobal :  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian Sosiologi,  Vol.  2,  No.  2,  Juni  2018. jurnal.unpad.ac.id › sosioglobal › article › download › pdf
6 Fahdian Rahmandani, Samsuri, Malang Corruption  Watch  Sebagai  Gerakan Masyarakat  Sipil  Guna  Membangun Budaya  Anti-Korupsi  Di  Daerah. Jurnal  Antropologi:  Isu-Isu  Sosial
yang  bertanggung  jawab  mengawasi kinerja dan tugas hakim-hakim dalam lingkungan propinsi Jawa Timur.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian dengan informan  Malang  Corruption  Watch adalah  bahwa  gagasan  mendirikan Malang  Corruption  Watch  (MCW) berawal  dari komunitas  diskusi  yang sudah  berjalan  sebelum  reformasi 1998.  Kemudian  resmi  berubah menjadi
Lembaga Swadaya Masyarakat  pada  31  Mei  2000.  Hal ini  terinspirasi  oleh  keberadaan Indonesia  Corruption  Watch  (ICW). Adapun agenda-agenda yang dilakukan oleh MCW meliputi kegiatan  monitoring,  investigasi  dan advokasi kasus korupsi yang terjadi di Malang Raya (Kota Malang,
Kabupaten  Malang,  dan  Kota  Batu)
Budaya  -  Vol.  21  No.  01 (June  2019). jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id › index.php › jantro › article › download 7 Bertin.  Fungsi  Pengawasan  Komisi Yudisial  Terhadap  Perilaku  Hakim Dihubungkan  Dengan  Independensi Hakim  Sebagai  Pelaku  Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion  Edisi  3,  Volume  1,  Tahun 2013. https://media.neliti.com/media/publicat ions/152071-ID-fungsi-pengawasan- komisi-yudisial-terhad.pdf .
termasuk  juga  melakukan  kampanye dan  pendidikan  publik.  Seluruh agenda  kerja  MCW  lebih  diarahkan untuk  menjadi  gerakan  moral  dan gerakan sosial yang terlembaga dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari  proses  demokratisasi  sistem politik dan sistem ekonomi, sehingga nantinya  MCW  diharapkan  dapat mendorong terbentuknya sebuah perangkat nilai dan norma sosial yang adil, beradap, humanis dan berdaulat. MCW merupakan lembaga
independen. Untuk mendukung kegiatannya,  MCW  menggunakan
dana yang berasal dari usaha mandiri dan donatur. Untuk menjaga independensi dan menghindari
konflik kepentingan, MCW tidak bisa menerima  dana  dari  pemerintah  atau institusi  negara,  parpol  dan  lembaga sosial maupun ekonomi yang berafiliasi  dengan  parpol.  Artinya, MCW  tidak  menerima  donasi  dari obyek pantau.
Visinya adalah terciptanya masyarakat  madani  yang  humanis, beradab,  bermartabat  dan  berdaulat dengan  mengupayakan  terciptanya tatanan  birokrasi,  politik,  ekonomi dan  hukum  yang  bebas  dari  korupsi,
kolusi  dan  nepotisme.  Dengan  misi adalah  melakukan  monitoring  dan investigasi kasus korupsi serta melakukan  pendidikan  publik  untuk membangun  gerakan  sosial  anti korupsi  melalui  pembentukan  zona- zona anti korupsi
MCW merupakan lembaga independen.  Dana  yang  digunakan untuk  mendukung  kegiatan  MCW berasal  dari  usaha  mandiri  dan donatur.
Dalam menjaga
independensi dan menghindari konflik  kepentingan,  MCW  tidak menerima  dana  dari  pemerintah  atau institusi  negara,  parpol  dan  lembaga sosial maupun ekonomi yang berafiliasi  dengan  parpol.  Artinya, MCW  tidak  menerima  donasi  dari obyek  pantau.  Secara  sederhananya, MCW  tidak  menerima  donasi  dari obyek  pantau.  Saat  ini  MCW memiliki sekretariat yang beralamatkan  di  Jalan  Joyosuko Metro  No  42  A,  Merjosari,  kota Malang Jawa Timur.
Pembahasan  mengenai  fokus kerja pada Malang Corruption Watch (MCW)  pada  lima  hal  yakni  : advokasi pelayanan publik,
pendidikan publik, advokasi
kebijakan publik dan korupsi politik, advokasi  dan  monitoring  kasus korupsi,  dan  peningkatan  kapasitas pemuda  dan  mahasiswa.    Data penelitian  adalah  pada  rentang  dua tahun  yakni  yahun  2016  dan  tahun 2017.  Gerakan  anti  korupsi  berupa pencegahan  yang  terjadi  pada  MCW adalah dimulai saat akhir tahun 2017 bahwa  MCW  telah  memiliki 14 forum  warga yang  terus  dilakukan pendampingan untuk penguatan pengetahuan.  Selain  melalui  forum warga, MCW juga memiliki program pendidikan “Sekolah  Rakyat” yang diperuntukkan  masyarakat  Malang Raya  secara  luas.    Selain  dilakukan oleh  Malang  Corruption  Watch, Pendidikan Publik juga dilaksanakan oleh  aktor  warga  yang  tersebar  di  3
wilayah yakni Kota
Malang,
Kabupaten  Malang,  dan  Kota  Batu.
Pendidikan  publik  ini  adalah  hasil dari keseriusan warga yang bersama- sama dengan MCW mencoba
melakukan perubahan dengan membuat  program  yang  dimulai dari adanya proses transformasi pengetahuan melalui “Sekolah
Rakyat” yang dikelola oleh warga dan dalam  kegiatan  sekolah  rakyat  juga
diikuti  dengan  adanya interaksi ekonomi  melalui  koperasi yang hingga  saat  ini  sudah  mencapai  satu tahun setengah dan dengan perputaran dana lebih dari 30 jutaan.
Hasil  dari  pendidikan  publik MCW  dengan  didukung  oleh  warga sekolah  rakyat  ini  telah  memberikan trigger  (pemicu)  sehingga  mulai  ada kelompok  masyarakat  yang  berani menyampaikan kepada hadapan publik  tentang  kasus  korupsi  yang terjadi di Malang Raya. Salah satunya adalah kelompok  yang  tergabung dalam  Forum  Masyarakat  Peduli pendidikan (FMPP ), yang didirikan oleh  seorang  Ibu  yang  sangat  peduli atas nasib anak-anak negeri yang tak mampu  membiayai  sekolahnya  yang didukung oleh para relawan antikorupsi  MCW  pada  tahun  2006, yang  hingga  saat  ini  tetap  konsisten memperjuangkan  hak  pendidikan warga  negara  yang  bebas  pungutan liar  (pungli).  Bahkan  saat  ini  FMPP sangat  diperhitungkan  oleh  para pengambil  kebijakan  di  bidang pendidikan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kelompok  kedua  di  Kota Batu ,  yakni  munculnya  kelompok
masyarakat  yang  mempunyai  sikap yang  jelas  ketika  ada  kebijakan  di bidang  lingkungan.  Bahkan  tidak tanggung-tanggung dalam melakukan pekerjaan  advokasi  baik  yang  di medan  peradilan  maupun  medan politik  melalui  gerakan  massa  yang hingga ribuan jumlah dan hingga saat ini  masih  tetap  konsisten  dan  solid. Dalam ranah peradilan bahkan kelompok  masyarakat  ini  menang atas  nama  keadilan  rakyat  melawan kepongahan  korporasi  dan  penguasa yang  tidak  bertanggungjawab  atas kelestarian  lingkungan  hidupnya  di Kota  Batu.    FMPP  dan  kelompok peduli  lingkungan  di  Kota  Batu memiliki  arah  yang  jelas  dalam melakukan  kegiatan  advokasinya yaitu menggunakan jalan konfrontasi dengan  argumentasi  bahwa  negara dan  pemerintah  telah  abai  terhadap kewajibannya yang
harus menghadirkan  kesejahteraan  bagi rakyatnya. Namun yang terjadi adalah malah sebaliknya, yaitu, negara selalu absen  ketika  rakyat  membutuhkan
perannya dalam menjalankan
fungsinya, namun negara selalu hadir tatkala  meminta  dan  memungut materi, sumberdaya sosial dan
ekonomi (uang) yang berbentuk pajak dan retribusi.
Kelompok-kelompok warga yang  lain  baik  yang  didorong  atau diinisiasi  oleh  MCW  maupun  oleh lembaga lain yang kemudian mempunyai  kesamaan  visi  untuk melakukan  perlawanan-perlawanan terhadap praktik kotor yang dilakukan oleh para pemegang mandat kekuasaan. Kelompok-kelompok tersebut  ada  yang  berwujud  formal seperti organisasi  atau lembaga yang dibentuk  masyarakat  seperti  Forum Masyarakat  Peduli  Malang  (FMPM) yang  mempunyai  fokus  pada  isu kesehatan, Aliansi Masyarakat Sipil Malang  Raya ,  yang  terdiri  dari gabungan  lembaga  maupun  individu baik  yang  berasal  dari  kalangan kampus, aktivis NGO maupun individu  masyarakat.  Saat  ini  juga mulai  tumbuh  forum-forum  warga yang  solid,  yang  bekerja  mengawasi seperti masalah PDAM, Listrik, Kartu Identitas, BPJS, dan masalah-masalah lainnya.
Timeline  pendidikan  publik untuk perubahan social ini merupakan ruh  gerakan  anti  korupsi  yang dibangun oleh MCW. Dalam
melakukan  pendidikan  publik  yang melibatkan warga, MCW menggunakan metode diaspora gerakan, yaitu MCW selalu
mendorong orang yang telah
dipengaruhi,  dididik  dan  difasilitasi (aktor/warga)  untuk  tumbuh  menjadi penggerak-penggerak massa di
wilayahnya.  Instrumen  utama  yang dipakai  dalam  kerja  pendidikan publik  adalah  forum  warga.  Dalam forum  warga  inilah,  proses  fasilitasi, penyadaran, dan peningkatan kapasitas  warga  dilakukan, demikian pula proses perluasan jaringan
kelompok warga. Pembentukan Kelompok-kelompok  warga  yang dilakukan  oleh  MCW  dan  aktor warga
ditingkat
RT/RW/desa/kelurahan/kecamatan ( grass roots ) merupakan sarana yang dianggap  efektif  untuk  mendiaspora gerakan. Sejauh ini kelompok- kelompok warga yang menjadi bagian dalam aras gerakan MCW di Malang Raya adalah seperti tercantum dalam tabel berikut:
N o Sektoral/resi densial Forum Warga
20 15 20 16 20 17 1.  Klojen 1 0 0
2.  Sukun 5 4 4 3.  Kedungkand ang 5 5 4 4  Blimbing 2 0 0 5  Lowokwaru 1 3 3 6  Komunitas 2 1 2 7  Batu 1 1 2 8  Kabupaten Malang 0 2 3 Jumlah 17 16 18 Dengan  pembagian  kelompok warga  berbasis  pada  fokus  materi advokasi masing adalah: Status perkembangan Jumlah Melakukan advokasi kasus pendidikan (pendampingan kasus)  serta  terus mengampanyekan isu antikorupsi 8 kelompok warga Mengkritisi  kinerja pelayanan publik 1 kelompok warga Meningkat  kapasita dan pengetahuan 9 kelompok warga Pengorganisasian  aktif  lainnya
juga  dilakukan  oleh  MCW  yakni terhadap aktor-aktor warga. Ada 10 orang  aktor  warga  yang  tersebar  di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Aktor warga ini berperan sebagai  Community  Organizer  yang disingkat  CO  atau  pengorganisir warga.  CO  warga  bekerja  sama dengan  CO  MCW  untuk  melakukan kegiatan  pendidikan  publik  bagi
warga  secara umum khususnya yang berada  di  wilayah  sekitar  tempat tinggal CO warga yang bersangkutan.
CO warga Sukun misalnya, mendapatkan  mandate  dari  MCW, berdasarkan  kesepakatan  bersama, untuk  melakukan  pengorganisiran (mengadakan pertemuan untuk belajar) dan sekaligus menjadi petugas  penerima  pengaduan  warga di  wilayah  dia  tinggal.  Berikut  ini adalah  grafik  intensitas  pertemuan kelompok  warga  selama  tahun  2015 yang  dilakukan  oleh  MCW  bersama dengan CO warga.
Agenda lainnya adalah membangun kemandirian
pelembagaan  gerakan  sosial  melalui sekretariat  bersama  dan  koperasi .
Melalui  koperasi  pendidikan  politik warga dilangsungkan.
Porsi
pertemuan  koperasi  dan  pendidikan koperasi dilakukan bersamaan. Yaitu 1  bulan  1  kali,  40  persen  digunakan untuk membahas perkembangan koperasi  dan  sisanya  60  persen digunakan  untuk  melakukan  diskusi peningkatan  kapasitas  warga  yang disebut sekolah rakyat. Skema pembagian  aktivitas  tersebut  untuk menghidupkan kedua bentuk aktivitas
tersebut  baik  pendidikan  koperasi maupun  koperasi  warga.    Koperasi komunitas  Kalimetro  berdasarkan data  pengelolaan  keuangan  dan pengelolaan forum diskusinya menunjukkan  kondisi  yang  cukup stabil.  Jumlah  anggota  sebanyak  83 orang,  dengan  uang  yang  berputar sebesar 46 juta. Skema tersebut pada tahun 2014 sudah mulai dikembangkan pada komunitas forum PKK Muharto, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Komunitas  tersebut  sudah  mulai mengembangkan pengelolaan koperasi sesuai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di komunitas. Pada tahun 2016 kembali terbentuk koperasi baru, yaitu koperasi  pejuang  buruh  dengan anggota 53 orang. dengan modal awal yang terhimpun sebesar 26 juta.  Pada akhirnya  koperasi  komunitas  akan menjadi  satu  kekuatan  ekonomi gerakan politik bagi masyarakat sipil di  Malang  Raya.  Dimana  pada  titik tertentu  skema  penguatan  ekonomi dalam  membangun  kekuatan  politik masyarakat sipil akan semakin memperkuat posisi tawar masyarakat sipil Malang Raya sebagai kelompok
penekan  (pressure  group)  terhadap struktur kekuasaan (pemerintah).
Agenda  gerakan  anti  korupsi yang  tetap  dilakukan  oleh  MCW adalah  dengan memotret  potensi korupsi  pada  daerah-daerah  di Provinsi  seluruh  Jawa  Timur . Tujuan dari potret potensi korupsi di daerah  ini  adalah  menunjukkan
bahwa bahwa rakyat tidak mendapatkan perubahan kondisi yang lebih  baik  secara  signifikan  positif. Rakyat hanya terus menerus disuguhi drama  kekurangan  pendapatan  yang berujung pada peningkatan tarif pajak padahal  penyebabnya  bukan  soal besar  kecilnya  tarif  pajak.  Latennya praktik-praktik koruptif adalah penyebab  dari  tidak  sejahterahnya rakyat negeri ini.
Agenda  efektif  lainnya  atas gerakan anti korupsi adalah menguatkan  jaringan  anti  korupsi. Selain tergabung dalam jaringan anti korupsi  nasioanl,  dalam  lingkup regional Jawa Timur Malang
Corruption  Watch  (MCW)  diminta untuk  menjadi sekretariat  jaringan
anti  korupsi  di  Jawa  Timur . Terdapat beberapa organisasi masyarakat  sipil  yang  tergabung
dalam koalisi bersama, yaitu Lembaga Bantuan Hukum  Surabaya, Komisi  Untuk  Orag  Hilang  dan Korban  Tindak  Kekerasan  Jawa Timur  (Kontras  Jatim),  Wahana lingkungan Hidup Jawa Timur (Walhi
Jatim), KRPK Blitar, Irdes Situbondo, PUSKAP Madiun, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Fakultas Hukum
Universitas  Airlangga,  Parliament Watch,  Aliansi  Jurnalis  Independen (AJI), Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas  Surabaya    (PUSHAM UBAYA),  dan  lain-lain.  Dalam lingkup  lokal  Malang  Raya,  Malang Corruption Watch berjejaring dengan Intrans  Institute,  LPKP,  PPOTODA, SPAK, FLAC, dan lain-lain. Jaringan antikorupsi di atas terus bergerak dan saling  berkoordinasi  antar  daerah, dengan  harapan  koordinasi  yang dilakukan dapat menjadi media untuk mendorong  agenda  pemberantasan korupsi  berbasis  gerakan  rakyat, sehingga  tidak  ada  alasan  dan kekhawatiran bahwa gerakan mereka hanya sendiri, tetapi mereka mempunyai  dukungan  dari  jaringan antikorupsi  Jatim.  Koordinasi  antar jaringan  paling  tidak  bisa  menjadi
senjata  ampuh  untuk  menyusun strategi  advokasi,  jika  di  satu  daerah melakukan advokasi kebijakan namun terganjal oleh sistem birokrasi yang tidak mendukung, maka jaringan antikorupsi Jatim bisa memberikan dukungan dengan melakukan upaya advokasi di tingkat provinsi  atau  tingkat  nasional.  Pada tahun  2016,  MCW  bersama  jaringan telah  melakukan  berbagaia  macam gerakan, di antaranya:
1. Gerakan bersama menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Gerakan bersama Advokasi
Sumberdaya Alam di Jawa Timur. Yaitu dengan mendorong pemerintah  Provinsi  dan  Pusat untuk melakukan moratorium terhadap  pemberian  izin  terhadap usaha pertambangan.
3.  Gerakan  bersama  melakukan kampanye anti korupsi
4. Gerakan bersama dalam
melakukan monitoring dan Advokasi di Wilayah kerja masing-masing.
5.  Melakukan  Advokasi  terhadap
kriminalisasi  petani  sengon  di Blitar.
Agenda anti korupsi yang telah digagas  oleh  MCW  adalah  dengan melakukan aksi turun jalan melibatkan  kaum  intelektual  yakni pada  tahun  2016,  MCW  bersama- sama  dengan  Kaum  intelektual melakukan  berbagai  macam  kajian dan gerakan untuk mendorong gerakan anti korupsi. diantaranya:
a. Melakukan Aksi bersama mencabut  mandat  DPR-RI,  hal tersebut  dilakukan  sebagai  respon terhadap adanya potensi pelemahan  KPK  melalui  revisi
Undang-Undang KPK.
b.  Melakukan  Kajian  dan  Advokasi
Bersama terhadap Persolan mantan  77  burun  PT  Indonesia Tobacco Malang
c.  Melakukan  Kajian  dan  Avokasi bersama  terhadap  kriminalisasi petani sengon di Blitar
d.  Melakukan  Kajian  dan  Advokasi bersama terhadap Indikasi Korupsi yang terjadi di Malang Raya
e.  Melakukan  Kajian  dan  Advokasi bersama  terhadap  Perda  retribusi Umum  Kota  Malang  (terutama terkait dengan retribusi parkir.
Agenda  penting  lainnya  adalah melibatkan  pemuda  sebagai  ujung tombak perubahan yakni dengan :
a. Mengadakan  kegiatan Goes  to campus  di  beberapa  kampus  di Malang Raya, misalnya di Universitas Muhammadiyah Malang,  Universitas  Tribuwana Tugga Dewi, Universitas Brawijaya,  Universitas  Merdeka dan  beberapa  kampus  lainnya. Selain  itu  MCW  juga  terlibat aktif  memfasilitasi  ruang-ruang diskusi untuk
mentransformasikan pengetahuan  mengenai  gerakan antikorupsi. b. Bersama-sama melakukan pengorganisasian,  di  antaranya mengorganisir PKL Mondoroko,
77 mantan Buruh PT Indonesian
Tobacco,  Mengorganisir  Petani di Blitar, dan melakukan pengorgisasian  terhadap  warga dampingan  MCW  yang  tersebar di Malang Raya.
c. Melakukan  Kampanye  secara masif  di  media  sosial  sebagai salah  satu  instrumen  untuk mendekatkan isu anti korupsi.
d. Bersama-sama melakukan monitoring dan advokasi
terhadap  indikasi  kasus  korupsi yang ada di Malang Raya
e. Membentuk  Relawan  Pilkada Batu,  yaitu  dengan  melakukan riset  terhadap  potensi-potensi pelanggaran dalam proses pemilukada  dan  memberikan pendidikan politik bagi
masyarakat  Kota  Batu.  dimana anggotanya terdiri dari mahasiwa lintas kampus dan lintas organisasi mahasiswa.
Peluang bekerjasama  dengan berbagai  organisasi  mahasiswa bertujuan  sebagai  kegiatan  bersama untuk menambah jaringan di kelompok mahasiswa, menyebarluaskan  nilai  dan  gerakan sosial  anti  korupsi,  serta  mendorong gerakan  mahasiswa  baik  organisasi atau  personal  dalam  mengawal  isu– isu yang ada. Seringkali, keterlibatan organisasi  dan  isu  gerakan  sosial memiliki  kedekatan  isu  spesifik dengan  bidang  keahlian  masing  – masing  (misalnya  Badan  Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran mengenai isu Kesehatan, (Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Fakultas  Pertanian  mengenai  isu Pertanian, dan lain-lain) atau melalui kebijakan birokrat (anggaran kampus,
teknik investigasi, pelatihan advokasi, aksi, dan lain-lain). Hal ini tentu  saja  peluang  bagi  kedua  belah pihak  untuk  menjalankan  kerjasama. Pada  akhirnya,  berbagai  upaya  yang telah  dilakukan  oleh  MCW  dan mahasiswa  dalam  mengawal  kasus korupsi  di  Malang  Raya  tidak  hanya berhenti  di  level  program  kegiatan saja. Berbagai upaya tindak lanjut dan pengawalan kerap dilakukan. Melalui
Relawan Advokasi Pilkada di Desember  2016,  Sekolah  Kami Perempuan,  Forum  Pendidikan  UM, Gebrak  Polinema,  Komite  Aksi Kamisan,  dan  beberapa  rencana kegiatan  bersama  yang  masih  dalam tahapan wacana seperti Forum Advokasi  Petani,  Kelas  Anggaran, Kelas  Agraria,  dan  ide  menyatukan Komite  Mahasiswa  Malang  Raya masih  menjadi  cita  –  cita  bersama yang patut ditunggu dan diupayakan.
Agenda  gerakan  anti  korupsi yang  paling  penting  pada  zaman milenial ini adalah membuat pilihan
gerakan MCW dalam hal
kampanye  publik menjadi  berbeda.
Media  yang  saat  ini  digemari  untuk melakukan aktivitas kampanye tersebut  cukup  beragam  mulai  dari website,  media  sosial,  blog,  petisi online,  papan  informasi  rakyat, hingga  diskusi  publik,  khususnya kampanye melalui media media sosial dan  internet  membuahkan  hasil berupa  tindakan  nyata,  seperti  kasus parkir,  revisi  UU  KPK,  anggaran mobil  dinas,  korupsi  infrastruktur, dan berbagai kasus lainnya.  Adapun beberapa  sumber  informasi,  terdapat pada  website  mcw-malang.org  yang berisi  berbagai  rilis  dan  suara Kalimetro  yang  dihasilkan  oleh Malang  Corruption  Watch.  Dari sumber  itulah,  berbagai  turunan kampanye  kreatif  dihasilkan  dalam bentuk  poster  ataupun  melalui  kanal lainnya.    Banyaknya  media  yang digunakan  oleh  Malang  Corruption Watch  secara  umum  belum  dapat diukur  melalui  pencapaian  kualitas isu yang dihasilkan dan dampak bagi publik. Namun respon yang beragam mampu  dihasilkan  oleh  berbagai media tersebut, sesuai dengan segmentasi  yang  ada.  Secara  umum, respon publik banyak tersebar melalui
facebook  dan  tayangan  ATV  dan Radio Republik Indonesia (RRI).
Inovasi  dilakukan  oleh  Malang Corruption  Watch, melalui  petisi,
variasi  aksi  dan  diorama  mobil dinas,  istighosah  bersama,  nonton film  anti  korupsi ,  dan  memulai untuk  bekerja  sama  dengan  berbagai komunitas seni dan teater dalam hari anti  korupsi  silam  merupakan  upaya yang  dapat  ditindaklanjuti  dalam agenda pemberantasan korupsi.
Sebagai  salah  satu  bagian  skema advokasi non-litigasi, kampanye publik  menjadi  salah  satu  peran penting dalam kemajuan organisasi.
MCW  tidak  menerima  dana dari pemerintah atau institusi negara, parpol  dan  lembaga  sosial  maupun ekonomi  yang  berafiliasi  dengan parpol, artinya MCW tidak menerima donasi dari obyek pantau MWC, demi menjaga independensi dan menghindari  konflik  kepentingan, sehingga  pengurus  MCW  tidak diberikan  gaji  bulanan  dan  dana pelaksanaan  kegiatan  MCW  berasal dari usaha mandiri dan donatur.  Hal inilah wujud integritas yang sebenarnya  yakni  adanya  kesetiaan pada  komitmen  meskipun  sebagai
bagian  dari  ketidaknyamanan  serta wujud  integritas  berupa  kekuatan yang tetap teguh meskipun tidak ada yang melihat.
Tahun 2017, MCW
menentukan  fokus  kajian  berupa jatim darurat korups: rakyat bergerak, lawan  perampok  uang  rakyat.  MCW memiliki  tiga  rencana  strategis  yang disusun oleh MCW dalam mengupayakan  penguatan  gerakan rakyat.  Utamanya  untuk  mendorong gerakan anti korupsi. yaitu:
1. Tergalangnya  dukungan  dari publik terhadap kerja-kerja pelembagaan gerakan sosial.
2. Menguatnya pengetahuan, kemampuan dan peran kelompok warga  dalam  membentuk  pos- pos pengaduan, zona antikorupsi dan  sekretariat  bersama  sebagai sarana  pemberian  informasi  dan advokasi publik
3. Terkonsolidasinya partisipasi aktif publik dan jaringan Organisasi  Anti  Korupsi  untuk melakukan pendidikan dan kampanye  publik  dalam  upaya melakukan  pencegahan  korupsi di  sektor  pelayanan  publik, politik, dan hukum dan peradilan.
Hal  ini  diwujudkan  dengan pendidikan  politik  rakyat  melalui
sekolah rakyat , diikuti oleh setidaknya  10-15  warga.  Sekolah rakyat didesain
dengan mengggunakan  strategi  andragogis, peserta  diajak  untuk  menyusun kebutuhan materi.  Selain itu, peserta juga diminta untuk menjadi fasilitator pada  setiap  tatap  muka  sekolah rakyat.  Beberapa  materi  sekolah rakyat berisi tentang HAM, Pelayanan  Publik,  Hukum,  Tindak Pidana  Korupsi.  Sekolah  rakyat dilakukan  rutin  setiap  bulan  dalam bentuk  materi  dan  diskusi  bersama ahli  dengan  kajian  atau  analisis strategis  pada  kebijakan,  hokum  dan anggaran serta dengan metode
advokasi  berupa  Tahap  advokasi bersama dilakukan oleh warga/peserta Sekolah Rakyat berdasarkan hasil kajian dan analisis.
Advokasi  yang  dilakukan  dalam bentuk: hearing, konferensi pers, aksi, monitoring ataupun kampanye publik.
Pendidikan  politik  rakyat  yang kedua  adalah forum  warga yakni MCW  melakukan  aktivitas  rutin berupa forum warga yang tersebar di
berbagai  wilayah.  Hal  ini  dilakukan sebagai  bentuk  diaspora  gerakan pengorganisasian.  Pada  tahun  2017 Malang Corruption Watch melakukan penguatan  sekaligus  penambahan jumlah forum warga di Malang Raya. Forum  Warga  dilakukan  dengan menyesuaikan  agenda  pada  setiap forum  warga.    Malang  corruption watch menciptakan sekretariat bersama yang
didalamnya diselenggarakan  pendidikan  publik, monitoring  dan  advokasi.    Dari  14 forum  warga  yang  ada,  setidanya terdapat  8  (delapan)  forum  warga yang masih dalam tahap peningkatan kapasitas  dan  6  (enam)  sudah  dalam tahap  advokasi.    Tabel  berikut mengenai level perkembangan Forum Warga
Status perkembangan Jumlah Peningkatan kapasitas 8 kelompo k warga Melakukan advokasi/pendampinga n kasus pelayanan publik dan gerakan anti korupsi 6 kelompo k warga Membangun kemandirian melalui Koperasi .    Koperasi  warga diharapkan mampu menjadi penopang kebutuhan ekonomi
anggota  forum  warga  dan  mampu membiayai  penyelenggaraan  setiap forum  warga.  Hingga  hari  ini setidaknya terdapat 4 koperasi warga:
Koperasi Kalimetro, Koperasi perempuan mandiri, koperasi
muharto  dan  koperasi  setia  kawan (Buruh).
Kelompok  Warga  mengawal
Pelayanan Publik.   untuk monitoring pelayanan  publik  dibentuklah  Forum
Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP)  terfokus  pada  pemantauan
dan  advokasi  pelayanan  pendidikan.
Selain  itu,  pada  awal  tahun  2017 MCW membentuk kelompok
masyarakat  yang  terfokus  pada pelayanan  kesehatan ,  yaitu  Forum Masyarakat Peduli
Kesehatan
(FMPK).
Dalam mendukung setiap
aktivitas pengawalan pelayanan publik setiap kelompok warga (FMPP,  FMPK)  mengadakan pos
pengaduan sebagai upaya penjaringan informasi dari
masyarakat  mengenai  keluhan  atau permasalahan  di  pelayanan  publik. Hasil  informasi  yang  telah  di dapatkan  dari  pos  pengaduan  akan dijadikan  bahan  analisis  yang  akan
dibawa  kepada  pihak  terkait  melalui mekanisme hearing .
Penguatan  warga  dilakukan melalui  gerakan  bersama  rakyat dalam pencegahan korupsi.
Pendidikan  publik  yang  dilakukan oleh  MCW  dalam  menyebarkan gerakan  anti  korupsi  dilakukan dengan  berbagai metode,  salah satunya  melalui kampanye  anti korupsi ,  kampanye  publik  sebagai bentuk  edukasi  anti  korupsi  kepada masyarakat  secara  luas  juga  menjadi peran penting dari nafas gerakan anti korupsi.  Sebagai  media  alternatif, kampanye  publik  dilakukan  untuk memberikan edukasi kepada masyarakat  umum  dalam  berbagai bentuk.  Diantaranya:  meningkatkan efektivitas media sosial MCW sebagai alat edukasi kepada masyarakat, peningkatan media alternatif dalam membangun gerakan anti  korupsi  dalam  bentuk  bioskop warga  dan  pagelaran  seni  anti korupsi.  Kegiatan  ini    adalah melakukan pendidikan publik kepada masyarkat  melalui bioskop  warga . Bioskop  warga  menjadi  alternatif MCW untuk  menyampaikan isu  soal pelayanan publik kepada masyarakat,
melalui film-film yang sudah terklasifikasi dan dianggap bagus dan baik  diharapkan  menjadi  motivasi bagi  masyarakat  dalam  melakukan kerjakerja  advokasi,  termasuk  dalam melakukan  diskusi  soal  pelayanan publik  baik  kesehatan,  pendidikan, sosial  dan  lainnya.  Sebagai  bentuk pemberdayaan  komunitas,  Malang
Corruption Watch (MCW) melakukan kerjasama dengan komunitas  film  “rollab.id”  dimana
distribusi  film  yang  mendidik  dan dapat menjadi motivasi warga manjadi pilihannya. Selain itu, MCW juga  membuat  film  dokumenter  soal dampak  pembangunan  Kota  Batu kepada  masyarakat.  film-film  ini ditayangkan  bioskop  warga  di  kota batu.    Kemudian  aksi  warga  malang secara  mandiri  dalam  melawan korupsi  adalah  melalui  aksi Aksi Korupsi  E-KTP, Korupsi  E-KTP menjadi  salah  satu  kasus  besar  yang terjadi  di  Negara  pada  tahun  2017. Pasca ditetapkannya beberapa
penyelenggara  Negara  yang  diduga terlibat  dalam  penggelapan  dana  E- KTP, kemudian Aksi #SaveNovelBaswedan Pasca diungkapnya  korupsi  E-KTP  yang
diduga  melibatkan  beberapa  pejabat
Negara terjadi intervensi dan penyerangan kepada Novel
Baswedandan.  Aksi  Ruwatan  Kota Batu:  Ulang  Tahun  Kota  Batu  ke-16 Tahun.  Aksi  Ruwatan  Kota  Batu dilakukan  oleh  Aliansi  Masyarakat Peduli  Kota  Batu  dan  aksi  yang dilakukan  bersama  masyarakat  Kota Batu tersebut mengusung tema besar “ Ruwatan Kota Batu ” yang artinya membersihkan Kota Batu dari segala bentuk  korupsi.  Aksi Peringatan Hari Anti Korupsi Peringatan Hari Anti  Korupsi yang  dilakukan  oleh Malang  Corruption  Watch  (MCW) bersama  masyarakat  Malang  Raya dilakukan  terpusat  di  depan  Balai Kota Malang. Selain ditempat tersebut,  beberapa  massa  aksi  juga melakukan  pendidikan  publik  dalam bentuk penempelan banner di beberapa  titik  yang  diduga  terjadi korupsi.  Aksi “Politik  Dinasti,
Rawan  Korupsi:  Pesan  Walikota Batu” Aliansi  masyarakat  peduli Kota Batu bersama MCW melakukan aksi damai dalam merespon pelantikan wali Kota Batu.
Dunia  Digital  Menjadi  Arus Utama  Informasi.    Media  sosial
merupakan salah satu sarana alternatif dalam  publikasi  aktivitas  MCW  dan sumber data sekunder. Melalui media sosial masyarakat  dapat  mengakses dan  mengetahui  lebih  luas  tentang aktivitas/kegiatan  MCW  .  Berikut beberapa  kanal  yang  dimiliki  oleh MCW yakni mcw-malang.org.
sebagai website, akun Malang
Corruption  Watch  pada  Facebook, @mcwngalam  pada  Twitter  dan @mcwngalam  pada  Instagram,  dan MCW  Malang  /  @hhj2245s  pada Line  Official.  Selain  melalui  media sosial, MCW juga melakukan kampanye malalui berbagai aktivitas. Di antaranya: aksi kreatif, pembuatan video  dokumenter,  aksi  solidaritas, pemutaran  film,  serta  terus  menjalin komunikasi  aktif  dengan  beberapa komunitas teater dan seni.
Anti  Corruption  Generation Competition, upaya  membangun
Generasi Anti Korupsi melalui apresiasi  terhadap karya  anti korupsi bagi  pelajar  dan  mahasiswa,  MCW bersama  dengan  terus  bergerak institute mengadakan kegiatan lomba esai bagi peserta pelajar dan mahasiswa  di  Jawa  Timur,  bertajuk
Anti Corruption Generation
Competition  ini  diikuti  oleh  15 peserta  dari  kategori  SMA  dan  57 peserta dari kategori mahasiswa.
Membangun Kemandirian Lembaga melalui Media
Fundrising .    Fundrising  merupakan salah  satu  alternatif  pembiayaan mandiri  serta  kampanye  kepada masyarakat  dalam  menyampaikan pesan  gerakan  sosial  anti  korupsi. Pada tahun 2017, Malang Corruption Watch (MCW) telah membuat sistem fundrising  yang  digunakan  sebagai pembiayaan mandiri sekaligus aktivitas kampanye.
Sekolah Anti Korupsi : Pemuda  dan  Gerakan  Kita, Sejak tahun  2008,  Malang  Corruption Watch memprakarsai berdirinya sekolah anti korupsi. Sebuah pendekatan  model  pendidikan  anti korupsi  pertama  di  Indonesia  ini menjadi  salah  satu  pilihan  metode gerakan  yang  paling  mujarab  untuk menyemai  gerakan  anti  korupsi. Berlangsung  ringan  dan  nonformal, dengan  sistem  kaderisasi  berjenjang Malang Corruption Watch melakukan inovasi  terkait  pelaksanaan  sekolah anti korupsi dengan berbagai penyesuaian. Pada tahun 2017, MCW
melakukan  dua  bentuk  Sekolah  Anti Korupsi  yakni  Sekolah  Anti  Korupsi (SAKTI)  Terpusat  dan  Sakti  On Campus. Kedua program ini memiliki dua pendekatan berbeda. Bila SAKTI terpusat  sebagai  pencetak  relawan kader  di  Malang  Corruption  Watch, sementara  pada  pelaksanaan  SAKTI ON  Campus  merupakan  kerjasama dengan  organisasi  mahasiswa  intra kampus  untuk  membangun  model sebuah pelatihan secara berkelanjutan Pada  informan  kedua  yaitu bahwa  Komisi  Yudisial  dengan  data penelitian  mulai  tahun  2014  sampai dengan tahun 2017.  Kegiatan berupa gerakan  anti  korupsi  dalam  hal mewujudkan hakim yang berkomitmen  untuk  melaksanakan Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku Hakim dan meningkatnya
kepercayaan  publik  terhadap  hakim dengan  mengadakan  pemantauan sidang  khusus  perkara  tipikor  pada tahun 2014 yakni pada
1. Perkara nomor 50/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY
dengan  terdakwa  Yudi  Setiawan pada  perkara  pembobolan  Bank Jabar-  Banten.    Pemantauan dilakukan sebanyak dua kali pada
agenda pemeriksaan saksi.  Dasar pemantauan  ini  adalah  inisiatif atas Komisi Yudisial Penghubung Jawa timur. 2. Perkara nomor
49/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY dengan  terdakwa  Yudi  Setiawan pada  Perkara  Pembobol  Bank Jatim  yang  dipantau  tiga  Kali pada  agenda  pemeriksaan  saksi dengan dasar pemantauan inisiatif Komisi Yudisial
Penghubung Jawa timur
Sementara  pemantauan  sidang khusus  perkara  tipikor  pada  tahun 2015 yakni pada:
1. Perkara nomor 42/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby dengan terdakwa Umul Chasanah S.Pd. MM pada perkara  Korupsi  dana  Parsel Pegawai Dinas Pendidikan (Dispen) Pemerintah Kota Probolinggo,  dengan  dipantau sebanyak  tiga  Kali  pada  agenda pemeriksaan  saksi  dengan  dasar pemantauan Penugasan oleh
Komisi Yudisial Republik Indonesia dan petugas pemantau adalah  dari  Komisi  Yudisial
Republik  Indonesia  Penghubung Jawa Timur. 2. Perkara nomor 43/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby dengan terdakwa Anang Prihartono pada perkara Korupsi dana  Parsel  Pegawai Pendidikan (Dispen) Pemerintah Kota
Probolinggo yang dilakukan pemantauan  sebanyak  tiga  kali dengan agenda pemeriksaan saksi  dengan  dasar  pemantauan Penugasan oleh Komisi Yudisial Republik  Indonesia  dan  petugas pemantau  adalah  dari  Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Jawa Timur 3. Perkara nomor 44/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
dengan  terdakwa  Drs.  Imam
Suwoko,  M.  Si  pada  perkara Korupsi dana Parsel Pegawai Pendidikan (Dispen) Pemerintah  Kota    Probolinggo dilakukan  pemantauan  sebanyak tiga Kali pada agenda pemeriksaan  saksi  dengan  dasar pemantauan Penugasan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia dan petugas pemantau adalah  dari  Komisi  Yudisial
Republik  Indonesia  Penghubung
Jawa Timur
Pemantauan sidang khusus perkara tipikor pada tahun 2016 yakni pada Perkara nomor 104/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby
dengan  terdakwa  Yusak  bin  Muhye dan  Bambang Santoso bin Sali pada perkara  Pungutan  program  Prona Desa  Tulungrejo  Kec.  Karangrejo Kab.  Tulungagung,  yang  dilakukan pemantauan  sebanyak  empat  kali pada  agenda  pemeriksaan  saksi, pledoi  dan  tuntutan  dengan  dasar pemantauan  adalah  menindaklanjuti laporan  masyarakat  yang  diajukan oleh masyarakat pada Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Jawa Timur. Sehubungan  dengan  tugas  dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesiaadalah Menjaga dan menegakkan  pelaksanaan  Kode  Etik dan/atau  Pedoman  Perilaku  Hakim (KEPPH),  maka  hal  ini  dilakukan dengan  mengadakan  pemantauan sidang  khusus  perkara  tipikor  pada tahun 2017 dalam rangka  yakni pada Perkara nomor 42/Pid.Sus- TPK/2016/PN SBY dengan terdakwa
Dahlan Iskan pada Perkara pelepasan
aset PT Panca Wira Usaha (PT PWU) Jatim  yang  dilakukan  pemantaun sebanyak  10  Kali  dengan  agenda pemeriksaan  saksi  dan  putusan,  dan petugas pemantau adalah dari Komisi
Yudisial Republik Indonesia Penghubung Jawa Timur.

## KESIMPULAN
Malang Corruption Watch
(MCW)  telah  mengimplementasikan gerakan anti korupsi pada tahun 2016 dengan  fokus  kerja  pada  pendidikan publik  dan  peningkatan  kapasitas pemuda  dan  mahasiswa,  sementara pada  tahun  2017  adalah  lebih memfokuskan pada pendidikan politik rakyat  melalui sekolah rakyat forum  warga. kemudian membangun kemandirian  melalui  koperasi.  lalu adanya  kelompok  warga  mengawal pelayanan publik serta mengkampanyekan gerakan
antikorupsi  melalui  bioskop  warga. beberapa aksi warga dalam melawan korupsi serta melibatkan dunia digital menjadi  arus  utama  informasi,  juga
anti corruption generation competition dengan membangun
generasi anti korupsi serta membangun  kemandirian  lembaga
melalui media fundrising dan pembentukan  sekolah  antikorupsi bertajuk  pemuda  dan  gerakan  kita. Sementara Komisi Yudisial Republik Indonesia  penghubung  Jawa  Timur mengimplementasikan  gerakan  anti korupsi dengan melaksanakan wewenang  dan  tugasnya  dalam mewujudkan hakim yang berkomitmen  untuk  melaksanakan Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku Hakim dan meningkatnya kepercayaan  publik  terhadap  hakim dengan  mengadakan  pemantauan sidang  khusus  perkara  tipikor  pada tahun  2014  sampai  dengan  tahun 2016  sebanyak  14  kali  sedangkan Kegiatan berupa gerakan anti korupsi dalam hal mewujudkan untuk menjaga dan menegakkan pelaksanaan  Kode  Etik  dan/atau Pedoman  Perilaku  Hakim  (KEPPH) dengan  mengadakan  pemantauan sidang  khusus  perkara  tipikor  pada tahun 2017 sebanyak 10 kali.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, Yulianto  dan  Fajar,  Mukti,
2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan. Empiris,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Arikunto, Suharsimi, 2013, Prosedur
Penelitian  Suatu  Pendekatan Praktik , Jakarta, Rineka Cipta.
Bertin. Fungsi  Pengawasan  Komisi Yudisial  Terhadap  Perilaku Hakim  Dihubungkan  Dengan Independensi  Hakim  Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman . Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal Opinion  Edisi  3,  Volume  1, Tahun 2013.
https://media.neliti.com/media/ publications/152071-ID-
fungsi-pengawasan-komisi-
yudisial-terhad.pdf.
Fahdian Rahmandani, Samsuri,
Malang Corruption Watch
Sebagai  Gerakan  Masyarakat Sipil Guna Membangun Budaya Anti-Korupsi Di Daerah .
Jurnal  Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya - Vol. 21 No. 01, June 2019. jurnalantropologi.fisip.unand.a c.id › index.php › jantro › article
› download
J. Supranto, 2003, Metode Penelitian
Hukum  dan  Statistik ,  Jakarta,
PT Rineka Cipta.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.
Integritas .
https://kbbi.web.id/integritas, diakses  tanggal  27  Oktober 2017.
Yusuf  Adam  Hilman,  Herlambang Septa  Nugraha. Gerakan  Anti Korupsi  Malang  Corruption Watch .  Sosioglobal  :  Jurnal
Pemikiran dan Penelitian
Sosiologi,  Vol.  2,  No.  2,  Juni 2018. www.jurnal.unpad.ac.id › sosioglobal › article › download
› pdf