PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H., dan Dr. Ina Heliany, S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular Jl. Cipinang Besar Nomor 2, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13410 stephanusstephanus@gmail.com
Naskah diterima: 2 April; direvisi: 15 April; disetujui: 9 Mei

## ABSTRAK
Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  secara  umum  diartikan  sebagai  sebuah organisasi  yang  didirikan  oleh  perorangan  ataupun  sekelompok  orang  yang  secara sukarela  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  umum  tanpa  bertujuan  untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia  yang  masih  rendah  telah  memaksa  beberapa  pihak  menggunakan Organisasi  Masyarakat  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  untuk  meraih kepentingan  mereka.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif melalui  pendekatan  metode  yuridis  normatif  yakni  metode  yang  metode  yang digunakan  dengan  menguasai  hukumnya  bagi  suatu  persoalan  tertentu  serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut. Dari hasil pembahasan, distorsi peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia terjadi  karena  beberapa  faktor  yaitu:  adanya  motif  mencari  keuntungan,  ketiadaan sumber  dana  dan  rendahnya  profesionalisme,  latar  belakang  profesi  aktivis  yang beraneka  ragam,  konsep  idelogi  yang  tidak  jelas  serta  regulasi  yang  terlalu  longgar. Oleh  karena  itu  diperlukan  upaya-upaya  untuk  mengembalikan  kembali  peran Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  sebagai  pilar civil  society yang  dapat dilakukan melalui reposisi internal dan eksternal.
Kata kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat, Peranan, Demokrasi.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  Terhadap  Pembangunan  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia ∽ Stephanus Pelor dan Ina Heliany ∽
THE RULE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (NGOS) ON DEVELOPMENT OF POLITICS AND DEMOCRACY IN INDONESIA
Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H., and Dr. Ina Heliany, S.H., M.H
Faculty of Law, University of Mpu Tantular Cipinang Besar Street Number 2, Jatinegara, East Jakarta, DKI Jakarta 13410 stephanusstephanus@gmail.com

## ABSTRACT
Non-governmental  organizations  (NGOs)  are  generally  interpreted  as  an organization established by individuals or groups of people who voluntarily provide services  to  the  general  public  without  involving  to  obtain  benefits  from  their activities.  Non-governmental  organizations  (NGOs)  to  reach  their  interests.  The research method used is a qualitative method that uses a normative juridical method, namely the method used with legal complaints about any particular conversation and how  to  regulate  or  implement  these  laws  and  regulations.  From  the  results  of  the discussion, the role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Indonesia is due to  several  factors:  there  is  a  motive  for  seeking  profits,  the  absence  of  financial resources  and  low  professionalism,  a  diverse  professional  background,  ideological concepts that are not well explained and questionable. Therefore efforts are needed to  re-establish  the  role  of  Non-Governmental  Organizations  (NGOs)  as  a  pillar  of civil society which can be done through internal and external repositioning.
Keyword: Non-Governmental Organizations, Rules, Democracy.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  Terhadap  Pembangunan  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia ∽ Stephanus Pelor dan Ina Heliany ∽

## A. Latar belakang
Istilah  Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM) secara tegas didefinisikan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8 Tahun 1990, yang ditujukan kepada  Gubernur  di  seluruh  Indonesia  tentang  Pembinaan  Lembaga  Swadaya Masyarakat.  Lampiran  II  dari  intruksi  tersebut  menyebutkan  bahwa  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  adalah  organisasi/lembaga  yang  anggotanya  adalah masyarakat  warga  negara  Republik  Indonesia  yang  secara  sukarela  atau  kehendak sendiri  berniat  serta  bergerak  di  bidang  kegiatan  tertentu  yang  ditetapkan  oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat,  yang  menitikberatkan  kepada  pengabdian secara swadaya. 1
Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  atau  sering  disebut  dengan  nama  lain Non-Government  Organization  ( NGOs )  atau  Organisasi  Non-pemerintah  (Ornop) dewasa  ini  keberadaanya  sangat  mewarnai  kehidupan  politik  di  Indonesia. Diperkirakan  saat  ini  lebih  dari  10.000  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) beroperasi  di  Indonesia  baik  di  tingkat  nasional,  provinsi  maupun  di  tingkat kabupaten/kota,  di  mana  dari  tahun  ke  tahun  jumlah  ini  semakin  bertambah. 2 Perkembangan  politik,  demokrasi,  pembangunan  ekonomi  dan  kemajuan  teknologi informasi  merupakan  faktor-faktor  yang  mendorong  terus  bertambahnya  jumlah Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  di  Indonesia.    Bergulirnya  era  reformasi menggantikan  era  orde  baru  dikuti  pula  dengan  peningkatan  jumlah  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM).  Jika  pada  tahun  1997  ditaksir  ada  sekitar  4000-7000 Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  maka  pada  tahun  2002  jumlah  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  menurut  Departemen  Dalam  Negeri  menjadi  sekitar 13.500 LSM. 3
Iklim  segar  yang  dibawa  oleh  angin  reformasi  menciptakan  keleluasaan  yang luas  dalam  upaya-upaya  penyaluran  aspirasi.  Kebebasan  menyampaikan  pendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul dijamin penuh oleh undang-undang. Dominasi pemerintah pada masa orde baru yang dijalankan melalui depolitisasi atau partisipasi terkontrol  yang  bertujuan  untuk  menjamin  hegemoni  pemerintah  dan  mengontrol masyarakat  melalui  pembatasan  kegiatan  partai  politik  dan  organisasi  sosial  dengan dalih  menciptakan  kestabilan  politik,  semakin  terkikis  oleh  tuntutan-tuntutan  untuk mengurangi  fungsi  kontrol  pemerintah  terhadap  masyarakat  dan  di  lain  pihak meningkatkan kemandirian masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan bidang-bidang lainnya. 4
Ruang  politik  yang  semakin  terbuka  lebar  pada  era  reformasi,  seiring  dengan diberikannya  kebebasan  yang  luas  memberikan  kesempatan  pada  kelompok- kelompok  masyarakat  untuk  berekspresi  dalam  berbagai  bentuk  organisasi  sosial
1 Ari  Ganjar  Herdiansah,  “Peran  Organisasi  Masyarakat  (Ormas)  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  Dalam Menopang Pembangunan  di  Indonesia”, Sosioglobal: Jurnal  Pemikiran dan Penelitian Sosiologi , Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 49-67.
2 Lihat juga Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3 Muhammad A.S. Hikam, Demokrasi dan Civil Society , (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 6.
4 Husain  Assadi,  Arya  Hadi  Dharmawan,  Soeryo  Adiwibowo,  “Independensi  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM) di Tengah Kepentingan Donor”, Sodality, Volume 3, Nomor 2, 2009, hlm. 231-258.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  Terhadap  Pembangunan  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia ∽ Stephanus Pelor dan Ina Heliany ∽
politik non pemerintah dengan mengusung berbagai asas dan tujuan masing-masing. Tidak  ada  lagi  hegemoni  ideologi  yang  dijalankan  lewat  berbagai  undang-undang yang  mendudukan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  bagi  setiap  organisasi  seperti pada  masa  orde  baru  yang  menyebabkan  aktifitas  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial politik lainnya berada dalam ruang yang sempit. 5
Partai-partai  politik  dengan  latar  belakang  berbagai  ideologi  bermunculan, dengan  dimulainya  era  kebebasan  ini.  Organisasi-organisasi  sosial  politik  termasuk Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  tumbuh  dengan  subur.  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  secara  umum  diartikan  sebagai  sebuah  organisasi  yang  didirikan oleh  perorangan  ataupun  sekelompok  orang  yang  secara  sukarela  memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari  kegiatannya.  Menurut  Budi  Setyono,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (moral force)  yang  memiliki  peran  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan kehidupan  politik.  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dipandang  mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi. 6
Jenis  organisasi  ini  diyakini  memiliki  fungsi  dan  karakteristik  khusus  dan berbeda  dengan  organisasi  pada  sektor  politik-pemerintah  maupun  swasta  ( private sector ),  sehingga  mampu  menjalankan  tugas  tertentu  yang  tidak  dapat  dilaksanakan oleh  organisasi  pada  dua  sektor  tersebut.  Berbeda  dengan  organisasi  politik  yang berorientasi kekuasaan dan swasta yang berorientasi komersial, secara konsepsional, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  memiliki  karakteristik  yang  bercirikan: nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral. Ciri-ciri ini menjadikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat bergerak  secara  luwes  tanpa  dibatasi  oleh  ikatan-ikatan  motif  politik  dan  ekonomi. Ciri-ciri  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  tersebut  juga  membuat  Lembaga Swadaya Masyarakat ( yang selanjutnya disingkat LSM) dapat menyuarakan aspirasi dan  melayani  kepentingan  masyarakat  yang  tidak  begitu  diperhatikan  oleh  sektor politik dan swasta. 7

## B. Perumusan Masalah
Berbagai  hal  yang  melatarbelakangi  dalam  uraian  latar  belakang,  maka perumusan masalah adalah:
1. Bagaimanakah  mekanisme  kemitraan  antara  lembaga  swadaya  masyarakat dan  Pemerintah  Daerah  dalam  perkembangan  politik  dan  demokrasi  di Indonesia?
2. Bagaimanakah  upaya  untuk  menguatkan  peran  LSM  dalam  konteks Civil Society di Indonesia dan dinamikannya?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai di dalam penelitian ini, yaitu:
5 Affan Gaffa, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
6 Cholisin,  “Dinamika  LSM  di  Indonesia  dan  Kontribusinya  Terhadap  Perkembangan  Demokrasi”, Informasi , Volume 26, Nomor 1, 1998, hlm. 1-8.
7 Budi Setiyono, Pengawasan Pemilu oleh LSM , (Yogyakarta: Media Presindo, 2013).
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  Terhadap  Pembangunan  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia ∽ Stephanus Pelor dan Ina Heliany ∽
1. Untuk  menganalisis  mekanisme  kemitraan  antara  lembaga  swadaya masyarakat  dan  Pemerintah  Daerah  dalam  perkembangan  politik  dan demokrasi di Indonesia.
2. Untuk  mengkaji  upaya  untuk  menguatkan  peran  LSM  dalam  konteks Civil Society di Indonesia dan dinamikannya.

## D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode  yuridis  normatif  yakni  metode  yang  metode  yang  digunakan  dengan menguasai  hukumnya  bagi  suatu  persoalan  tertentu  serta  bagaimana  mekanisme kemitraan  LSM  dan  Pemerintah  Daerah  terhadap  Perkembangan  Politik  dan Demokrasi  di  Indonesia  serta  melaksanakan  atau  menerapkan  peraturan-peraturan hukum  tersebut.  Pendekatan  yuridis  normatif  ini  mencakup  penelitian  terhadap sistematika  hukum,  penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  hukum.  Penelitian  hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan  meneliti  bahan  pustaka  yang  ada,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  untuk  selanjutnya  bahan-bahan  hukum  tersebut disusun  secara  sistematis,  dikaji  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 8 Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai sumber. 9

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
Kemunculan  LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga- lembaga  Negara,  termasuk  partai  politik,  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan ditengah  dominasi  pemerintah  terhadap  masyarakat.  Sehingga  pada  awal  sejarah perkembangan lahirnya LSM, terutama yang bergerak dibidang sosial politik, tujuan utama pembentukan LSM adalah bagaimana mengontrol kekuasaan Negara, tuntutan pers  yang  bebas,  tuntutan  kebebasan  berorganisasi,  advokasi  terhadap  kekerasan Negara  dan  kebijakan-kebijakan  yang  merugikan  rakyat.  Pada  masa  orde  baru  LSM menjadi sebuah kelompok kritis yang memberikan tekanan pada pemerintah. Meuthia Ganie-Rochman menyebut pola hubungan LSM pada masa ini sebagai pola hubungan yang  konfliktual,  di  mana  dari  sisi  pemerintah  juga  berupaya  mencampuri  dan mempengaruhi organisasi, cara kerja dan orientasi LSM
Namun  dalam  sistem  politik  yang  demokratis,  LSM  dan  pemerintah  dapat bersama-sama  memberikan  sumbangan  penting  dalam  hal  peningkatan  hak-hak rakyat. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan wajah kekuasaan menjadi tidak  sesolid  dulu,  sehingga  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  lebih  besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutannya. Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak LSM mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan  pemerintah,  dengan  cara  berusaha  menjalin  kerjasama  dengan  pemerintah ketika  peluang  politik  tersedia.  LSM  saat  ini  tidak  lagi  memandang  pemerintah
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.
9 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  Terhadap  Pembangunan  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia ∽ Stephanus Pelor dan Ina Heliany ∽
setajam  dulu,  meskipun  demikian  masih  terdapat  kesadaran  luas  dikalangan  LSM bahwa pemerintah tetap potensial menjadi pengekang rakyat. 10
Menurut  Afan  Gaffar,  LSM  mempunyai  peran  yang  sangat  besar  dalam kehidupan  masyarakat  dan  melihat  LSM  sebagai  alternatif  untuk  munculnya civil society .  Muhammad  AS.  Hikam  memandang  bahwa  LSM  dapat  memainkan  peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam  pemberdayaan civil  society yang  dilakukan  melalui  berbagai  aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran. Berbicara mengenai LSM sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari civil society , karena LSM merupakan tulang punggung dari civil  society yang  kuat  dan  mandiri.  Sedangkan  pemberdayaan civil  society merupakan sine qua non bagi proses demokratisasi di Indonesia. 11
Tatanan sosial atau masyarakat yang memiliki peradaban ( civilization ) di mana di dalamnya terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah  jaringan  hubungan  berdasarkan  berbagai  ikatan  yang  sifatnya  independen terhadap  negara.  Kegiatan  masyarakat  sepenuhnya  bersumber  dari  masyarakat  itu sendiri,  sedangkan  negara  hanya  merupakan  fasilitator.  Akses  masyarakat  terhadap lembaga  negara  dijamin  dalam civil  society ,  artinya  individu  dapat  melakukan partisipasi politik secara bebas. Warga Negara bebas mengembangkan dirinya secara maksimal dan leluasa dalam segala aspek kehidupan yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan bidang-bidang lainnya. 12
Menurut  Einstadt  dalam  Afan  Gaffar civil  society memiliki  empat  komponen sebagai syarat; pertama otonomi, kedua akses masyarakat terhadap lembaga Negara, ketiga arena publik yang bersifat otonom dan keempat arena publik yang terbuka bagi semua  lapisan  masyarakat.  Berdasarkan  komponen-komponen  tersebut, civil  society mempersyaratkan  adanya  organisasi  sosial  politik  dan  kelompok  kepentingan  yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Diantara organisasi sosial dan politik yang memiliki  tingkat  kemandirian  yang  tinggi  adalah  LSM  dan  media  massa.  LSM memiliki tingkat keleluasaan bergerak, serta kebebasan dan kemandirian yang cukup tinggi  yang  dapat  dijadikan  sumber  daya  politik  yang  potensial  dalam  menyiapkan civil society . 13
Berbagai  isu  mengenai  partisipasi  politik,  kesenjangan  sosial,  pemberdayaan masyarakat,  kebijakan  pembangunan  sampai  dengan  penyimpangan  proyek  dan penanganan  korupsi  menjadi  perhatian  serius  sebagian  elemen  masyarakat.  Kondisi masyarakat  sangat  jauh  dari  konsep civil  society yang  mempersyaratkan  adanya kemandirian,  kebebasan  dan  keleluasaan  dalam  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat dalam  perumusan  kebijakan  yang  juga  menjadi  salah  satu  ciri  dari  civil  society sangatlah  tidak  memadai.  Misalnya  dalam  kasus  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang).  Baik  Musrenbang  di  tingkat  kecamatan  maupun kabupaten  memang  dilaksanakan  dengan  mengundang  elemen  masyarakat,  hasil Musrenbang juga dituangkan dalam dokumen resmi. 14
10 Affan Gafar, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi , o.p cit ., hlm. 19.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid . 14 Ibid .
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  Terhadap  Pembangunan  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia ∽

## Stephanus Pelor dan Ina Heliany ∽
Dalam  kondisi  semacam  ini  seharusnya  LSM  dapat  mengambil  peran  untuk memperbaiki  kondisi  yang  ada,  dalam  rangka  menciptakan  civil  society  yang  kuat dan  mandiri.  Menurut  Adi  Suryadi  LSM  dapat  memilih  sikap  pertama  sebagai kekuatan  pengimbang  ( countervailing power ).  Peranan  ini  tercermin  pada  upaya LSM mengontrol, mencegah, dan membendung dominasi dan manipulasi pemerintah terhadap  masyarakat.  Peranan  ini  umumnya  dilakukan  dengan  advokasi  kebijakan lewat  lobi,  pernyataan  politik,  petisi,  dan  aksi  demonstrasi.  Kedua,  sebagai  gerakan pemberdayaan  masyarakat  yang  diwujudkan  lewat  aksi  pengembangan  kapasitas kelembagaan,  produktivitas,  dan  kemandirian  kelompok-kelompok  masyarakat, termasuk  mengembangkan  kesadaran  masyarakat  untuk  membangun  keswadayaan, kemandirian,  dan  partisipasi.  Peranan  ini  umumnya  dilakukan  dengan  cara pendidikan dan latihan, pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat.  Ketiga, sebagai lembaga  perantara  ( intermediary  institution )  yang  dilakukan  dengan  mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau negara, antara masyarat dengan LSM dan antar LSM sendiri dengan masyarakat.

## F. Hasil Pembahasan
LSM merupakan salah satu bentuk organisasi kemasyarakatan. Pada umumnya LSM  adalah  sebuah  organisasi  yang  didirikan  oleh  perorangan  ataupun  sekelompok orang  yang  secara  sukarela  yang  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  umum tanpa  bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  dari  kegiatannya.  Sebutan  LSM sendiri  merupakan  pengembangan  dari  istilah  Ornop  (Organisasi  Non-pemerintah) yang  merupakan  terjemahan  langsung  dari  istilah  bahasa  Inggris Non-Government Organizations ( NGOs ).
1. Mekanisme  Kemitraan  Antara  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dan Pemerintah  Daerah  Dalam  Perkembangan  Politik  dan  Demokrasi  di Indonesia
Menurut  Afan  Gaffar, civil  society mempersyaratkan  adanya  organisasi  sosial seperti partai politik atau kelompok kepentingan, yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi yang mampu mengisi public sphere yang ada diantara negara dan rakyat, sehingga  akhirnya  kekuasaan  Negara  menjadi  terbatasi. Public  sphere atau  ruang publik diartikan sebagai suatu ruang diantara Negara dan masyarakat di mana warga masyarakat  dapat  dengan  leluasa  melakukan  aktifitas  sosial,  politik  dan  ekonomi tanpa  didominasi  oleh  sekelompok  kecil  orang.  Organisasi-organisasi  sosial-politik tersebut  harus  bersifat  mandiri  dan  mampu  melihat  kebutuhan  dari  masyarakat, sehingga  masyarakat  yang  cenderung  belum  mendapatkan  pengakuan  hak-haknya, bisa  mendapatkan  haknya  baik  dari  segi  sosial-politik,  advokasi  maupun kesejahteraan umum.
Dalam  kehidupan  pemerintahan  daerah,  dari  empat  peranan  yang  dapat dimainkan  oleh  LSM  menurut  Andra  L.  Corrothers  dan  Estie  W.  Suryatna  dapat diidentikasikan  peranan  yang  dijalankan  LSM-LSM  Grobogan  yaitu:  Katalisasi perubahan  sistem,  memonitor  pelaksanaan  sistem  dan  penyelenggaraan  Negara, memfasilitasi rekonsiliasi warga dengan lembaga peradilan dan yang terakhir adalah implementasi program pelayanan.
Dalam  pola  hubungan  ini,  pada  praktiknya  LSM  melaksanakan  program  dan proyek-proyek  pemerintah.  Pemerintah  menyediakan  dana  sedangkan  LSM
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  Terhadap  Pembangunan  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia ∽ Stephanus Pelor dan Ina Heliany ∽
membantu  dengan  keahlian  mereka.  Namun,  kebanyakan  LSM  jenis  ini  memiliki ketergantungan  terhadap  pemerintah  terutama  dari  segi  finansial  dan  pendanaan program.  Pada  akhirnya  LSM  berkewajiban  melaksanakan  seluruh  program pemerintah  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah,  tanpa  mampu mengembangkan  ataupun  memberikan  solusi  terhadap  permasalahan  yang  ada  di lapangan.  Mansour  Fakih,  menjelaskan  LSM  yang  masih  terkungkung  dalam paradigma pembangunanisme ( developmentalism ) yang tidak kritis terhadap masalah- masalah ketimpangan struktural, partisipasi dan ketergantungan dari pihak luar. LSM yang seharusnya berperan sebagai aktor-aktor dalam gerakan sosial, justru menampakan  diri  sebagai  agen-agen  subkontraktor  pembangunan  dari  lembaga- lembaga milik pemerintah. LSM seharusnya memiliki sumber dana sendiri selain dari pemerintah,  dalam  melaksanakan  program-program  pemberdayaan  dan  pelayanan masyarakat.  Model  kedua  adalah  hubungan  yang bersifat  containment/sabotage/ dissolution ,  di  mana  pemerintah  melihat  LSM  sebagai  tantangan,  bahkan  ancaman. Pemerintah  dapat  mengambil  langkah  tertentu  untuk  membatasi  ruang  gerak  LSM. Dalam contoh kasus penangkapan aktivis LSM Teguh Tri Haryono oleh polisi karena terlibat  dalam  tindak  pidana  ringan  sehingga  sempat  mengalami  penahanan,  oleh kalangan  LSM  disebut-sebut  sebagai  upaya  dari  oknum  pejabat  pemerintah  yang merasa  tersudut  dan  dipojokan  oleh  kritik  dan  aktivitasnya  yang  banyak  mengecam berbagai  kebijakan  pemerintah  daerah,  untuk  membungkam  aksinya.  Karena dianggap  terlalu  vokal  maka  Teguh  Tri  Haryono  menurut  kalangan  LSM,  mirip dengan  kasus  Antasari  Azhar,  dianggap  sengaja  dijebak  oleh  oknum  pejabat pemerintah. Kasus lainnya, karena dianggap terlalu gencar membongkar sebuah kasus korupsi  miliaran  rupiah,  seorang  aktivis  LSM  menerima  ancaman  terhadap keselamatan  jiwanya,  sehingga  sempat  menghilang  selama  beberapa  berkompromi karena merasa tidak mampu memberikan perlawanan. 15
Sesungguhnya  model  hubungan  antara  LSM  dan  pemerintah  yang  bersifat containment/sabotage/dissolution , tidak perlu terjadi seandainya terdapat kesepahaman  terhadap  peran  masing-masing.  Dari  sisi  pemerintah  menganggap kalangan  LSM  merupakan  kelompok  pembuat  onar,  anti  kemapanan  yang  hanya mencari  keuntungan  belaka.  Sementara  dalam  pandangan  LSM,  pemerintah merupakan  pihak  yang  harus  diawasi  dan  ditekan  karena  banyak  melakukan manipulasi yang merugikan masyarakat. LSM  sebagai kelompok yang menyuarakan kepentingan  masyarakat  merasa  perlu  membela  rakyat  untuk  mendapatkan  hak- haknya. Model hubungan semacam ini oleh Meuthia Ganie-Rochman disebut sebagai hubungan  yang  sifatnya conflictual .  Hubungan  antara  LSM  dan  pemerintah  adalah hubungan yang bersifat politis, LSM mengambil peran sebagai kelompok yang kritis dan  mempertentangkan  kepentingan  rakyat  dengan  ketidakadilan  dari  pemerintah. Karakter dari LSM-LSM kritis ini adalah menggunakan kritik legitimasi sebagai alat untuk menekan pemerintah.
15 Fakih  Mansour, Masyarakat  Sipil  untuk  Transformasi  Sosial,  Pergolakan  Ideologi  LSM  Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 78.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  Terhadap  Pembangunan  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia ∽ Stephanus Pelor dan Ina Heliany ∽
2.  Upaya  Untuk  Menguatkan  Peran  LSM  Dalam  Konteks  Civil  Society  di Indonesia dan Dinamikannya
Terdistorsinya  peran  LSM  Grobogan  menyebabkan  gerakan  menuju civil society menjadi  lemah.  Fungsi  utama  LSM  sebagai  pilar civil  society yang  mampu mengisi ruang publik sehingga dapat membatasi kekuasaan dan dominasi pemerintah menjadi  tidak  tercapai.  Justru  citra  LSM  menjadi  buruk  di  mata  masyarakat  karena LSM  yang  seharusnya  menjadi  wakil  dan  pembela  masyarakat,  berubah  menjadi pihak  yang  justru  mengeksploitasi  masyarakat.  Dari  sisi  pemerintah  daerah,  banyak kalangan  birokrat  yang  memberi  label  LSM  sebagai  kelompok  yang  suka  membuat onar,  suka  mencari  masalah  namun  ujung-ujungnya  adalah  masalah  uang.  Untuk mewujudkan konsep civil society di Kabupaten Grobogan,  LSM harus dikembalikan pada  fungsinya  semula.  Untuk  itu  diperlukan  upaya-upaya  terhadap  penguatan kembali peran LSM. 16 a. Reposisi Internal Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, civil society mempersyaratkan  adanya  organisasi  sosial  politik  yang  mandiri  yang lepas  dari  ketergantungan  dari  pihak  manapun.  Dalam  konteks  ini  LSM Grobogan  harus  memposisikan  diri  sebagai  sebuah  organisasi  yang mandiri  sekaligus  professional.  Distorsi  peran  LSM  Grobogan  terutama disebabkan  oleh  masalah  ketidakmandirian  dalam  sumber  daya  financial dan  ketidakprofesionalan  manajemen  organisasi,  sehingga  memunculkan motif-motif untuk mencari keuntungan.
Permasalahan  utama  terletak  dari  sisi  internal  LSM  sendiri, sehingga  diperlukan  adanya  reposisi  internal  yang  dilakukan  dalam rangka  pembenahan  dan  penataan  kembali  pranata  dan  sumber  daya manusia,  termasuk  sumber  daya  finansial.  Masalah  sumber  dana  adalah hal pertama yang harus diperhatikan untuk  menciptakan LSM yang kuat, mandiri dan fokus terhadap program dan kegiatannya.
Sementara  itu,  menurut  Meuthia  Ganie-Rochman  dalam  kaitannya dengan  profesionalisme,  LSM  harus  melakukan  perubahan  mendasar demi  meningkatkan  kapasitasnya,  mulai  dari  orientasi,  metode  kerja, keahlian,  pendekatan  hingga  jaringan  kerja.  Peningkatan  kapasitas  yang perlu  dilakukan  oleh  LSM  perlu  diwujudkan  dengan;  Kesatu:  Melalui penegasan ideologi dan orientasi. Dalam hal ini perlu ditegaskan apa yang menjadi prinsip kerja LSM, baik secara internal maupun dalam kerangka kerjasama  dengan  sesama  LSM.  Kedua:  Peningkatan  kapasitas menyimpan,  mengembangkan  dan  memanfaatkan  data. Ketiga: Peningkatan  kemampuan  untuk  mengidentifikasikan  dan  bekerjasama, dengan  institusi  yang  berbeda.  Hal  ini  bukan  hanya  menyangkut kemampuan  mengenali  lembaga  atau  organisasi  lain  yang  dapat  diajak bekerjasama,  tetapi  juga  kemampuan  untuk  membentuk  kerjasama. Keempat: Kemampuan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, serta
16 Suharko, Merajut  Demokrasi  Hubungan  NGO,  Pemerintah,  dan  Pengembangan  Tata  Pemerintahan Demokratis (1966-2001), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 8.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  Terhadap  Pembangunan  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia ∽ Stephanus Pelor dan Ina Heliany ∽
kemampuan mengevaluasi dan merekam pengalaman untuk didokumentasikan,  didikomunikasikan  dan  dimanfaatkan  oleh  organisasi lain.    Kelima:  kemampuan  meningkatkan  akuntabilitas,  yaitu  bagaimana menerjemahkan peran dan fungsinya pada stakeholders yang berbeda.
b. Reposisi Eksternal
Kehadiran  LSM  merupakan  suatu  keniscayaan  untuk  mewujudkan negara  yang  demokratis.  Sebagai  pilar  civil  society  LSM  memposisikan dirinya  sebagai  pejuang  demokrasi yang  mendukung  tumbuh kembangnya  civil  society.    Peranan  utama  LSM  adalah  peningkatan kapasitas  masyarakat  dan  pembelaan  atas  hak-hak  rakyat.  Distorsi terhadap  peranan  LSM  menyebabkan  banyak  LSM  di  Indonesia terperangkap oleh motif-motif sempit yang menyimpang dari peranan dan fungsinya dalam mendukung civil society .  Akibatnya citra LSM menjadi buruk  dimata  masyarakat  dan  pemerintah  daerah,  kredibilitas  dan eksistensi LSM juga patut dipertanyakan.
Salah  satu  hal  yang  mendasar  dalam  reposisi  eksternal  adalah bahwa  LSM  harus  membangun  kredibilitas  dan  identitasnya  di  mata masyarakat  dan  pemerintah.  Citra  buruk LSM  harus  dihilangkan,  karena jika  LSM  masih  terperangkap  dalam  motif  sempit  mencari  keuntungan materi,  maka  seruan  moral  LSM  menjadi  tak  berguna.  LSM  harus menegaskan identitasnya dengan memajukan prinsip-prinsip tertentu dan sekaligus  menunjukan  kepada  masyarakat  metode  kerja  mereka.  LSM perlu  memilih  beberapa  isu  penting  saja  yang  harus  ditanganinya  secara serius  dan  konsisten.  Menurut  Meuthia  Ganie-Rochman,  LSM  harus mengubah  strategi  dari  melempar  isu-isu  menuju  pada  peemfokusan dalam  pengembangan  “design  alternatif”,  baik  dalam  skema  formal maupun dalam bentuk informal.
Dalam  bentuk  konkret,  adalah  ikut  serta  dalam  membentuk rancangan  alternatif  bagi  pemerintah  daerah  dalam  program  tertentu, diantaranya: Mengoptimalkan potensi lokal dan menciptakan infrastruktur yang  dikuasai  rakyat,  mendorong  terbukanya  peluang  terhadap  sumber daya, mengembangkan inisiatif untuk membentuk kelompok independen, mengembangkan  ruang  perdebatan  untuk  mendiskusikan  permasalahan krusial dan aktual di masyarakat dan mengadakan pndidikan kewarganaan secara  keseluruhan.  Selain  itu,  pemerintah  daerah  juga  perlu  membuat aturan  main  yang  jelas,  bukan  untuk  mengawasi  atau  membatasi  ruang gerak  LSM,  namun  untuk  menjamin  profesionalisme  LSM.  Selama  ini belum  ada  peraturan  perundangan  tingkat  daerah  yang  mengatur  tentang operasional LSM di Indonesia sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28J.  Semestinya  diperlukan  suatu  ketentuan  yang  mengatur  lebih  rinci mengenai  sumber  dana,  keanggotaan  minimal,  syarat  kantor  atau sekretariat  dan  syarat-syarat  administratif  lainnya.  Ketentuan  dan  sanksi bagi  LSM  yang  tidak  mempunyai  SKT  juga  harus  diperjelas.  Semua  ini penting agar LSM yang idirikan benar-benar berkualitas dan professional dalam perannya sebagai pilar civil society .
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  Terhadap  Pembangunan  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia ∽

## Stephanus Pelor dan Ina Heliany ∽
Dari  paparan  tersebut  terlihat  bahwa  para  aktivis  menggunakan  LSM  hanya sebagai sarana mencari keuntungan,  LSM hanya digunakan sebagai kedok dan dalih semata.  Dalam  hal  ini  peran  LSM  telah  digadaikan  demi  kepentingan  sempit  para oknum  yang  mengaku  sebagai  pembela  rakyat  kecil.  Mereka  telah  membawa  LSM melenceng  dari  peran  utamanya  sebagai  pilar civil  society .  LSM  yang  seharusnya melakukan  pemberdayaan  dan  penguatan  kapasitas  masyarakat,  Dalam  beberapa kasus  penyimpangan  kebijakan,  LSM  justeru  berkompromi  dengan  kekuasaan  yang melakukan  manipulasi  politik  yang  merugikan  masyarakat.  Sangat  ironis,  justru ketika  eksistensi  dan  peran  LSM  di  Indonesia  belum  menunjukan  dampak  yang signifikan  terhadap  pemberdayaan civil  society ,  beberapa  LSM  justru  memperlemah gerakan  menuju civil  society .  Setidaknya  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan peran LSM menjadi terdistorsi, yaitu:
a. Motif Mencari Keuntungan
Dari  paparan  sebelumnya  tampak  jelas  bahwa  misi  mencari keuntungan materi merupakan motif utama yang mendasari penyimpangan  perilaku  LSM.  Dari  hasil  wawancara  menunjukan  bahwa hampir  semua  LSM,  terutama  yang  bergerak  di  bidang  advokasi  dan pengawasan  tidak  memiliki  sumber  dana  yang  jelas.  Umumnya  sumber dana  didapatkan  dari  iuran  para  anggota,  namun  jika  melihat  latar belakang  profesi  para  anggota  LSM  yang  kebanyakan  memiliki  profesi dengan  penghasilan  yang  tidak  tetap,  maka  sulit  bagi  LSM  untuk menjalankan  operational  sehari-hari  dengan  hanya  mengandalkan  iuran anggota. Apalagi jika dilihat dari jumlah anggota LSM yang kebanyakan kurang  dari  10  orang,  bahkan  tidak  jarang  anggota  yang  aktif  hanya ketua,  sekretaris  dan  bendahara,  bisa  dibayangkan  seberapa  besar  dana yang  dapat  dikumpulkan  untuk  menghidupi  dan  membiayai  aktifitas LSM.  Para  anggota  LSM  tentu  harus  berfikir  bagaimana  mencari  dana paling  tidak  untuk  membiayai  operasional  sehari-hari.  Dan  yang  paling mudah  adalah  dengan  memanfaatkan  posisi  LSM  sebagai  kelompok penekan pemerintah.
Adanya motif kepentingan tertentu agaknya juga tampak pada kasus LSM Grobogan  Corruption  Watch (GCW).  Pada  awal-awal  berdirinya, GCW  sempat  menarik  perhatian  karena  vocal  dalam  melontarkan  kritik kepada  pemerintah  daerah,  terutama  kaitannya  dengan  praktik-praktik penyimpangan  pelaksanaan  proyek-proyek  APBD.  GCW  pernah mengungkapkan dan melaporkan beberapa kasus korupsi  yang tergolong besar  dengan  nilai  anggaran  miliaran  rupiah,  kepada  kejaksaan.  Karena aksinya  GCW  sempat  menjadi  harapan  banyak  kalangan  masyarakat untuk  menjadi  pengawal  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang bersih.
Namun belakangan ini GCW seakan-akan menghilang tidak pernah lagi mengeluarkan kritik, tuntutan atau laporan dugaan korupsi. Menurut keterangan  aktivis  LSM  lainnya,  para  aktivis  GCW  saat  ini  sudah  tidak sesolid  dulu,  sebagian  bahkan  telah  meninggalkan  organisasinya.  Masti surinya  GCW  disebabkan  karena  adanya  perbedaan  persepsi  dikalangan
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  Terhadap  Pembangunan  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia ∽ Stephanus Pelor dan Ina Heliany ∽
para aktivisnya terhadap konsep visi dan misi yang dijalankan GCW. Ada dugaan  bahwa  GCW  kemungkinan  telah  disusupi  kepentingan  lain,  dan ini  kemungkinan  adalah  adanya  kompromi  politik  dengan  imbalan tertentu.  Para  aktivis  dengan  idealisme  tinggi  memilih  berjuang  sendiri dengan media lain.
b. Ketiadaan Sumber Dana dan Rendahnya Profesionalisme
Beberapa  LSM  hanya  mengandalkan  proyek-proyek  dari pemerintah, dan ketika tidak ada proyek maka LSM tersebut seperti mati suri,  hingga  muncul  kembali  ketika  ada  tawaran  menangani  proyek pemerintah  daerah.  Sedangkan  dari  sisi  manajemen  keuangan  LSM, otorita  keuangan  biasanya  dipegang  oleh  satu  orang  saja  dan  dana  saldo kegiatan  biasanya  dibagi-bagi  dikalangan  anggota  LSM,  tidak  untuk  di simpan  sebagai  pendukung  kegiatan  lain.  Akuntabilitas  LSM  dalam  hal ini sangat lemah, karena umumnya mereka tidak membuat dan memiliki laporan  keuangan  resmi.  Laporan  keuangan  dibuat  hanya  untuk kepentingan  internal.  LSM  Grobogan  sangat  lemah  dalam  mengadopsi system manajemen modern.
Demikian juga dengan kantor dan sekretariat LSM, mayoritas LSM tidak  mempunyai  kantor  tetap  yang  berdiri  sendiri.  Kebanyakan menggunakan  rumah  pimpinan  atau  anggota  LSM  sebagai  alamat  yang tercantum  dalam  akta  pendirian  LSM.  Bahkan  ada  satu  LSM  yang mencantumkan rumah kontrakan sebagai kantor atau sekretariatnya.
c.  Ideologi yang Tidak Jelas
Dari  segi  tujuan  didirikannya  LSM  dan  program  yang  dijalankan, banyak  LSM  yang  tidak  jelas  orientasi,  visi  dan  misinya.  Kebanyakan kalaupun  ada  hanya  diatas  kertas  dan  bersipat  normatif,  bahkan cenderung  didirikan  hanya  untuk  memenuhi  tujuan-tujuan  tertentu. Diantaranya  agar  dapat  mengerjakan  proyek-proyek  pemerintah. Seringkali  ketika  proyek-proyek  APBD  turun,  mereka  datang  dengan setumpuk  proposal  untuk  meminta  proyek.  Jika  tidak  diberi,  maka seringkali terjadi praktek-praktek ancaman dan pemerasan. Hal ini sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mansour  Fakih  yang menyebutkan  bahwa  sebagian  besar  LSM  di  Indonesia  menetapkan  cita- cita  mereka  adalah  demi  demokrasi,  transformai  sosial  dan  keadilan sosial.  Namun  ketika  sampai  kepada  bagaimana  mereka  akan  mencapai aspirasi-aspirasi  tersebut,  kebanyakan  dari  mereka  menggunakan  konsep maupun toeri modernisasi dan developmentalisme tanpa pertanyaan kritis.
d. Regulasi Yang Terlalu Longgar
Sementara  itu  dari  mudahnya  regulasi  yang  diberikan  oleh pemerintah  dalam  mendirikan  LSM,  menyebabkan  banyak  LSM  berdiri tanpa  platform  perjuangan  dan  program  pelayanan  yang  jelas.  Banyak LSM  yang  beroperasi  bahkan  tanpa  prosedur  hukum  yang  resmi, sedangkan pemerintah seakan membiarkan saja. Tidak adanya pengaturan dan  pengendalian  dari  pemerintah  menyebabkan  banyak  LSM bermunculan.  Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya,  akhirnya  banyak
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  Terhadap  Pembangunan  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia ∽ Stephanus Pelor dan Ina Heliany ∽
LSM  yang  tidak  memiliki  sumber  dana  yang  jelas  dapat  dengan  mudah berdiri, hingga akhirnya melakukan berbagai penyimpangan.
Ada  beberapa  tantangan  yang  umumnya  dihadapi  oleh  LSM  di  Indonesia, Kesatu,  tantangan  dari  dalam  diri NGOs itu  sendiri,  yaitu  problem  internal  seperti inefisiensi  manajemen,  pertikaian  antara  aktivis,  kurangnya  transparansi,  dan sebagainya.  Hal  ini  dapat  mengurangi  kredibilitas  sosial  LSM  sebagai  agen demokratisasi dan pembaharuan. Kedua, tantangan berkelanjutan menyangkut sumber keuangan.  Pada  umumnya,  LSM  Indonesia  memiliki  ketergantungan  cukup  tinggi kepada  sumber  dana  luar  negeri  yang  disalurkan  oleh  para funding  agency . Ketiga , akuntabilitas LSM juga lemah dan problematis. Misalnya, tidak ada garis dasar yang jelas  untuk  hasil  dan  laporan  aktivitas  LSM. Keempat ,  problem  keterputusan ( disconnection )  yang  biasanya  ditemukan  di  dalam  hubungan  antara  LSM  dengan masyarakat  atau  komunitas.  Misalnya,  dalam  kerja  advokasi,  seringkali  ada  godaan untuk  terburu-buru  meninggalkan  komunitas  dan  bergegas  menuju  ke  pembuat kebijakan nasional atau internasional.
Sementara Koenraad Verhagen menyatakan bahwa  LSM sesungguhnya berada pada  posisi  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  badan-badan  pemerintah  untuk membangkitkan peran serta masyarakat dan mendukung inisiatif-inisiatif pada tataran grass root . Meskipun demikian, sumber daya manusia dan keahlian yang diperlukan, masih  amat  diabaikan.  LSM  sering  kali  kekurangan  staf  dan  kelangkaan  pekerja- pekerja lapangan yang terlatih.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Dalam konsep civil society , kondisi masyarakat di  Indonesia sangat jauh dari  prinsip  kemandirian.  Independensi masyarakat  terhadap  pemerintah, yang  merupakan  prinsip  utama  dalam  membangun civil  society tidak terlihat.  Pemerintah  daerah  masih  memegang  kontrol  penuh  dalam kehidupan  politik,  sementara  masyarakat  hanya  sebagai  penonton  atau bahkan  dalam  kasus  tertentu  sebagai  obyek  eksploitasi.  Dominasi pemerintah  terlihat  jelas  dalam  perumusan  kebijakan,  sementara  dalam implementasi  kebijakan  banyak  terjadi  manipulasi  yang  merugikan masyarakat.
b. Untuk memperkuat civil society diperlukan adanya organisasi sosial yang mandiri.  Diantara  organisasi  sosial  dan  politik  yang  memiliki  tingkat kemandirian  yang  tinggi  adalah  LSM.  Karakteristik  LSM  yang bercirikan:  Mandiri  dan  tidak  menggantungkan  diri  pada  bantuan pemerintah  dalam  hal  finansial,  non-partisan,  tidak  mencari  keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral, menjadikan LSM dapat bergerak secara luwes tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi. Peran LSM dalam civil society diperlukan terutama dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  dan  pemberdayaan  masyarakat ditingkat akar rumput.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  Terhadap  Pembangunan  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia ∽ Stephanus Pelor dan Ina Heliany ∽
2. Saran
a. Mekanisme  kemitraan  merupakan  pilihan  tepat  dalam  konteks  hubungan LSM  dengan  pemerintah.  Terdapat  dua  model  hubungan  yang  cocok untuk  menggambarkan  pola  hubungan  antara  LSM  di  Indonesia  dengan pemerintah.  Pertama  adalah  hubungan  yang  bersifat collaboration/ cooperation , dalam konteks hubungan seperti ini pemerintah menganggap bahwa  bekerja  sama  dengan  kalangan  LSM  merupakan  sesuatu  yang menguntungkan. LSM dan pemerintah berdiri pada posisi yang equal dan sejajar.  Model  kedua  adalah  hubungan  yang  bersifat containment/ sabotage/dissolution ,  di  mana  pemerintah  melihat  LSM  sebagai tantangan,  bahkan  ancaman.  Pemerintah  dapat  mengambil  langkah tertentu  untuk  membatasi  ruang  gerak  LSM.  Hubungan  antara  LSM  dan pemerintah adalah hubungan yang bersifat politis, LSM mengambil peran sebagai kelompok yang kritis dan mempertentangkan kepentingan rakyat dengan  ketiakadilan  dari  pemerintah.  Karakter  dari  LSM-LSM  kritis  ini adalah  menggunakan  kritik  legitimasi  sebagai  alat  untuk  menekan pemerintah.
b. Untuk  mengembalikan  peran  LSM  sebagai  pilar civil  society ,  maka diperlukan  upaya-upaya  untuk  menguatkan  kembali  peran  LSM. Penguatan  Peran  LSM  dilakukan  melalui  reposisi  peran  baik  internal maupun eksternal.   Dari sisi internal, kaitannya dengan profesionalisme, LSM  harus  melakukan  perubahan  mendasar  demi  meningkatkan kapasitasnya.  Mulai  dari  orientasi,  metode  kerja,  keahlian,  pendekatan hingga jaringan kerja. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membuat aturan  main  yang  jelas,  bukan  untuk  mengawasi  atau  membatasi  ruang gerak  LSM,  namun  untuk  menjamin  profesionalisme  LSM.  Semestinya diperlukan  suatu  ketentuan  yang  mengatur  lebih  rinci  mengenai  sumber dana,  keanggotaan  minimal,  syarat  kantor  atau  sekretariat  dan  syarat- syarat  administratif  lainnya.  Ketentuan  dan  sanksi  bagi  LSM  yang  tidak mempunyai  SKT  juga  harus  diperjelas. Dalam  rangka  reposisi eksternal, LSM harus membangun kredibilitas dan identitasnya di mata masyarakat dan  pemerintah.  Citra  buruk  LSM  harus  dihilangkan,  karena  jika  LSM masih  terperangkap  dalam  motif  sempit  mencari  keuntungan  materi, maka  seruan  moral  LSM  menjadi  tak  berguna.  LSM  harus  menegaskan identitasnya  dengan  memajukan  prinsip-prinsip  tertentu  dan  sekaligus menunjukan kepada masyarakat metode kerja mereka.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Dye,  Thomas  R. Understanding  Public  Policy .  U.S:  Prentice  Hall,  Inc.  Englewood Cliffs, 1981.
Gaffa,  Affan. Politik  Indonesia  Transisi  Menuju  Demokrasi .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. 2002.
Hikam, Muhammad A.S. Demokrasi dan Civil Society . Jakarta: LP3ES. 1999. Islamy,  I. Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara .  Jakarta:  Bumi  Aksara. 2010.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  Terhadap  Pembangunan  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia ∽ Stephanus Pelor dan Ina Heliany ∽
Juniarso, Ridwan., dan Sodik. Hukum Admimistrasi Negara dan Kebijakan. Bandung: Nuansa . 2010 .
Lubis,  Solly. Politik  dan  Hukum  di  Era  Reformasi .  Bandung:  CV  Mandar  Maju. 2000.
Mansour,  Fakih. Masyarakat  Sipil  untuk  Transformasi  Sosial,  Pergolakan  Ideologi LSM Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999. Moenir,  HAS .  Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia. Jakarta:  Bumi  Aksara. 2010.
Muchsin, H. Hukum dan Kebijakan Publik . Jakarta: Refika Aditama. 2006. Rasyid,  M.  Ryass. Desentralisasi  Dalam  Menunjang  Pembangunan  Daerah  Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia . Jakarta: Pustaka LP3ES. 1998. Setiyono, Budi. Pengawasan Pemilu oleh LSM . Yogyakarta: Media Presindo. 2013. Sirajjudin,  Didik  Sukriono.,  dan  Winardi. Hukum  Pelayanan  Publik  Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi . Malang: Setara Press. 2011. Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. 2008. Suharko. Merajut Demokrasi Hubungan NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1966-2001). Yogyakarta: Tiara Wacana. 2005. Sunggono,  Bambang. Hukum  dan  Kebijaksanaan  Publik .  Jakarta:  Sinar  Grafika. 1994.
Wojowasito, S. Et. Al . Kamus Umum Inggris-Indonesia . Jakarta: Cypress. 1975. 2.  Artikel Jurnal
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Assadi,  Husain.,  Arya  Hadi  Dharmawan,  Soeryo  Adiwibowo.  “Independensi Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  di  Tengah  Kepentingan  Donor”. Sodality. Volume 3. Nomor 2. 2009.
Cholisin.  “Dinamika  LSM  di  Indonesia  dan  Kontribusinya  Terhadap  Perkembangan Demokrasi”. Informasi . Volume 26. Nomor 1. 1998.
Herdiansah,  Ari  Ganjar.  “Peran  Organisasi  Masyarakat  (Ormas)  dan  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  Dalam  Menopang  Pembangunan  di  Indonesia”. Sosioglobal:  Jurnal Pemikiran  dan  Penelitian  Sosiologi .  Volume  1.  Nomor  1. 2016.
Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014.
∽ Volume 3 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2018 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  Terhadap  Pembangunan  Politik  dan  Demokrasi  di  Indonesia ∽ Stephanus Pelor dan Ina Heliany ∽

## 3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2017  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ORGANISASI Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang
________________.Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan.