## MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER SYARIAH
Fitri Zaelina 1

## Universitas Islam Negeri Raden Intan
zaelina.09@gmail.com
Kata kunci:
Kebijakan
Moneter Syariah,
Mekanisme
Transmisi, VAR
Keywords:
Sharia Monetary
Police,
Transmission
Mechanism,
VAR

## Abstrak
UU No.3 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Bank Indonesia diberi amanah sebagai  otoritas  moneter  ganda  yang  dapat  menjalankan  kebijakan moneter  konvensional  maupun  syariah.  Maka  dari  itu  isu  mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  proses  transmisi  moneter  syariah  di indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series/  runtut  waktu  bulanan  dari  bulan  januari  2006  hingga  april  2016. Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  Vector  Auto  Reression  (VAR). Hasil  peneltian  menunjukkan  bahwa  1)  alur  transmisi  kebijakan  moneter syariah  dengan  tujuan  akhir  output  menunjukkan  kesinambungan  jalur imbal hasil dari margin acuan SBIS sampai ke output; 2) guncangan SBIS, PLS,  Financing  direspon  positif  oleh  output  (IPI)  sedangkan  guncangan PUAS direspon negatif oleh output  (IPI); dan 3) semua variabel BIRATE, SBIS, PUAS, PLS dan FINC berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan inflasi.

## Abstract
Act  No.  3  of  2004  states  that  Bank  Indonesia  is  entrusted  as  a  dual monetary authority that can carry out conventional and 19yariah monetary policies.  Therefore  the  issue  of  sharia  monetary  policy  transmission mechanism becomes very important. This study aims to identify the process of  monetary  transmission  of  sharia  in  Indonesia.  The  data  used  in  this study  is  the  time  series  data  /  monthly  time  series  from  January  2006  to April  2016.  The  analysis  method  used  was  Vector  Auto  Reression  (VAR). The  result  of  the  research  shows  that  1)  the  sharia  monetary  policy transmission  flow with the final goal of the output  shows the continuity of the yield path from the SBIS reference margin to the output; 2) SBIS shock, PLS,  Financing  were  responded  positively  by  output  (IPI)  while  PUAS shocks  responded  negatively  by  output  (IPI);  and  3)  all  BIRATE,  SBIS, PUAS,  PLS  and  FINC  variables  contribute  to  economic  growth  and inflation reduction.

## A. Pendahuluan
Kebijakan  moneter  merupakan  salah  satu kebijakan  makroekonomi  yang  digunakan oleh  bank  sentral  untuk  mencapai  tujuan akhir  berupa  stabilitas  harga,  pertumbuhan ekonomi,  kesempatan  kerja,  keseimbangan neraca  pembayaran.  Kestabilan  harga  ialah prasyarat  bagi  pertumbuhan  ekonomi  yang berkesinambungan  yang  dapat  memberikan manfaat  untuk  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.
Agar  kebijakan  moneter  mencapai  tujuan inflasi,  maka  dibutuhkan  mekanisme  jalur yang  disebut  sebagai  mekanisme  transmisi kebijakan  moneter.  Mekanisme  transmisi adalah  saluran  yang  menghubungkan  antara kebijakan  moneter  dengan  perekonomian (Pohan,  2008).  Pada  dasarnya  mekanisme transmisi kebijakan moneter ialah bagaimana  menghubungkan  sektor  moneter dengan sektor riil.
Pada  perekonomian  tradisional,  dimana peran  perbankan  dominan  dan  produknya masih sederhana, peranan saluran uang juga masih dominan dengan pola hubungan antar aktivitas  ekonomi  relatif  stabil.  Namun, dengan  semakin  berkembangnya  perbankan dan  pasar  keuangan,  semakin  banyak  pula produk  keuangan  dengan  jenis  transaksi yang  semakin  bervariasi.  Demikian  juga dengan perekonomian yang terbuka,
perkembangan  ekonomi  dan  keuangan  di suatu negara akan dipengaruhi oleh perkembangan  ekonomi  dan  keuangan negara  lain.  Dengan  demikian,  peranan saluran  lain  seperti  suku  bunga,  kredit,  dan nilai  tukar  menjadi  semakin  penting.  Selain itu,  peranan  saluran  harga  aset  lainnya, seperti  obligasi  dan  saham,  dan  saluran ekspektasi juga perlu diperhatikan (Warjiyo, 2004).
Dengan  menerapkan  dual  banking  system mekanisme  transmisi  kebijakan  moneter semakin  berkembang  dan  kompleks.  UU No.3  Tahun  2004,  bahwa  Bank  Indonesia (BI) diberi amanah sebagai otoritas moneter ganda  yang  menjalankan  kebijakan  moneter konvensional  dan  syariah.  Ascarya  (2012) menyatakan kebijakan moneter untuk ‘pengurangan  inflasi’  dengan  pola  syariah lebih  efektif  daripada  pola  konvensional. Variabel  konvensional  yang  utamanya adalah  sektor  finansial,  secara  alamiah memicu inflasi dan menghambat pertumbuhan  ekonomi.  Sedangkan  variabel syariah  yang  utamanya  adalah  sektor  rill, secara  alamiah  tidak  memicu  inflasi  dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pratama  (2013)  menemukan,  instrumen kebijakan  moneter  syariah  ialah  instrumen yang  tepat  dalam  mengendalikan  tingkat inflasi.  Sri  Hernianingrum  dan  Imronjana
(2016) juga menyimpulkan bahwa instrumen moneter  syariah  mengindikasikan  adanya potensi  pertumbuhan  output  dan  menahan laju inflasi.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya  yaitu  lamanya  periode  yang digunakan yaitu 130 bulan dari bulan januari 2006 sampai oktober 2016. Dalam penelitian ini  penyusun  juga  mengidentifikasi  proses transmisi moneter syariah melalui jalur bagi hasil dan dampak kebijakan moneter syariah terhadap  sasaran  akhir  yaitu  pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
B. Kajian Literatur
1. Kebijakan Moneter
Kebijakan  moneter  merupakan  kebijakan otoritas  moneter  atau  bank  sentral  dalam bentuk  pengendalian  besaran  moneter untuk  mencapai  perkembangan  kegiatan pereknomian  yang  diinginkan,  yakni stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan  oleh  stabilitas  harga  (inflasi rendah), membaiknya perkembangan output  rill  (pertumbuhan  ekonomi),  serta luasnya  lapangan/kesempatan  kerja  yang tersedia. (Bank Indonesia, 2003)
2. Kebijakan  Moneter  dalam  Ekonomi Makro Upaya  mencapai  tingkat  pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan  tetap  mempertahankan  kestabilan
harga.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut Bank  Sentral  atau  Otoritas  Moneter berusaha  mengatur  keseimbangan  antara persediaan  uang  dengan  persediaan barang  agar  inflasi  dapat  terkendali, tercapai  kesempatan  kerja  penuh  dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.  Kebijakan  moneter  digolongkan menjadi dua, yaitu:
a. Kebijakan Moneter Ekspansif
b. Kebijakan Moneter Kontraktif
Kebijakan  moneter  yang  ditetapkan  oleh Bank Sentral berupa kebijakan kuantitatif dan kualitatif.
a. Kebijakan Kuantitatif
1) Open Market Operation
2) Reserve Requirement
3) The Discount Rate
b. Kebijakan Kualitatif
1) Selective Credit Control
2) Moral Suasion
3. Instrumen Penendalian Moneter
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  moneter, bank  sentral  menggunakan  berbagai piranti sebagai instrumen dalam mencapai sasaran. Diantara instrumen itu berupa cadangan wajib (reserve requirement), operasi pasar terbuka (open market  operation),  fasilitas  diskonto (discount  policy),  dan  imbauan  (moral suasion). (Pohan, 2008)
4. Mekanisme Transmisi
Kebijakan Moneter Mekanisme  transmisi  kebijakan  moneter pada dasarnya menggambarkan kebijakan moneter  yang  ditempuh  bank  sentral mempengaruhi  aktivitas  ekonomi  dan keuangan  sehingga  pada  akhirnya  dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Di  bidang  keuangan,  kebijakan  moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham disamping volume dana masyarakat yang disimpan  di  bank,  kredit  yang  disalurkan bank  kepada  dunia  usaha,  penanaman dana  pada  obligasi,  saham  maupun sekuritas  lainnya.  Di  sektor  ekonomi  rill kebijakan  moneter  berpengaruh  terhadap perkembangan konsumsi, investasi, ekspor  dan  impor,  hingga  pertumbuhan ekonomi  dan  inflasi  yang  merupakan sasaran akhir kebijakan moneter. Mengingat  kompleksitasnya,  dalam  teori ekonomi  moneter,  mekanisme  transmisi kebijakan  moneter  sering  disebut  “black box”  (mishkin:  1995),  karena  transmisi dimaksud  dipengaruhi  oleh  tiga  faktor, yaitu: (1) perubahan prilaku bank sentral, perbankan,  dan  para  pelaku  ekonomi dalam  berbagai  aktivitas  ekonomi  dan keuangannya; (2) lamanya tenggat waktu (time-lag) sejak tindakan otoritas moneter
sampai  sasaran  akhir  tercapai;  serta  (3) terjadinya perubahan saluran-saluran transmisi  moneter  itu  sendiri  sesuai dengan  perkembangan  ekonomi  dan keuangan  di  negara  yang  bersangkutan. (Pohan,  2008)
Mekanisme bekerjanya perubahan BI rate sampai  mempengaruhi  inflasi  sering disebut dengan istilah mekanisme transmisi  kebijakan  moneter  (MTM). Mekanisme ini menggambarkan tindakan yang  dilakukan  BI  melalui  perubahan- perubahan  instrumen  moneter  dan  target operasionalnya  mempengaruhi  berbagai variabel  ekonomi  dan  keuangan  yang kemudian  berpengaruh  terhadap  tujuan akhir  inflasi.  Taylor  (1995)  menyatakan bahwa  mekanisme  transmisi  kebijakan moneter  merupakan  jalur-jalur  yang dilalui  oleh  kebijakan  untuk  dapat mempengaruhi  sasaran  akhir  kebijakan moneter  yaitu  pendapatan  nasional  dan inflasi.
5. Tahapan Mekanisme Transmisi
Kebijakan Moneter Syariah
Chapra  dalam  bukunya  Towards  a  Just Monetary  System  (1985)  menjelaskan pengaturan  institusi  keuangan  Islam kontemporer  tidak  jauh  berbeda  dengan institusi  keuangan  konvensional  yang sudah  mapan,  sehingga  instrument-
instrumen  kebijakan  moneter  Islam  juga banyak  yang  mirip  dengan  kebijakan moneter  konvensional.  Namun,  karena cara  kerja  instrumen  kebijakan  moneter Islam memiliki persamaan dan perbedaan prinsip  dengan  konvensional,  transmisi kebijakan moneter Islam dapat sama atau berbeda  dengan  transmisi  kebijakan moneter konvensional.
Perkembangan teori moneter Islam selanjutnya juga belum ada yang menyinggung tentang transmisi kebijakan moneter  Islam,  termasuk  pass-through atau jalur-jalurnya (lihat Siddiqui,  2008). Kebijakan  moneter  syariah  berperan sebagai  penyokong  sektor  riil.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  uang  dan lembaga  perbankan  adalah  dua  bagian terpenting  yang  harus  digunakan  untuk mencapai  tujuan  pencapaian  kebijakan moneter syariah.
Chapra  (1997)  mengatakan,  kebijakan moneter  bertujuan  untuk  mencapai  sosio ekonomi Islam. Antara lain yaitu: a. Kesejahteraan  ekonomi  secara  luas dengan  berlandaskan  full  employment dengan tingkat pertumbuhan optimum;
b. Keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan  distribusi  pendapatan  dan kesejahteraan,  salah  satunya  dapat
dilakukan  dengan  mekanisme  zakat yang baik dan benar;
c. Stabilitas  nilai  uang  sehingga  benar- benar  menjadi  medium  of  exchange yang benar-benar adil dan stabil;
d. Mobilisasi  dan  investasi  modal  untuk pembangunan ekonomi yang produktif dengan  sistem  pembagian  yang  adil untuk semua pihak yang terlibat;
e. Mewujudkan  jasa-jasa  lain,  seperti pasar  primer  dan  skunder  untuk memenuhi  kebutuhan  akan  pendanaan dan  keuangan  yang  noninflationary untuk pemerintah.
Namun  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan di atas, sangatlah kompleks dan memerlukan  waktu.  Mekanisme  tersebut dimulai  dari  keputusan  otoritas  bank sentral  selaku  mitra  pemerintah  untuk melakukan perubahan instrumen moneter serta  target  operasional  mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan. Mekanisme  transmisi  kebijakan  moneter syariah  di  Indonesia  dimulai  pada  tahun 2000  dengan  menggunakan  SWBI  dan SBIS.  Hingga  pada  tahun  2014  kembali BI telah mengeluarkan PBI No. 16 Tahun 2014  tentang  Operasi  Moneter  Syariah (OMS).  OMS  dimaksud  adalah  bentuk pelaksanaan  kebijakan  moneter  melalui kegiatan  OPT  dan  penyediaan  standing
facilities dengan prinsip  syariah. Maksud dari  standing  facilities  syariah  adalah fasilitas  yang  disediakan  oleh  BI  kepada bank  dalam  rangka  OMS  melalui mekanisme lelang atau non-lelang. C. Metode Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif.  Data  diambil  dari  laporan
Statistik
Perbankan Indonesia Bank Indonesia  (SPI  BI),  Statistik  Perbankan Syariah  Bank  Indonesia  (SPS  BI),  Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia BI (SEKI BI)  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Data penelitian  ini  merupakan  data  time  series/ runtut  waktu  bulanan  dari  bulan  januari 2006  hingga  april  2016.  Variabel-variabel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. BIRATE: Tingkat suku bunga BI
2. SBIS:  Policy  Rate  perbankan  syariah berupa  tingkat  bonus  SWBI  dan  tingkat fee SBIS
3. PUAS:  Tingkat  bagi  hasil  pasar  uang antar bank Syariah
4. PLS: Tingkat bagi hasil pembiayaan bank Syariah
5. FINC: Total pembiayaan bank Syariah
6. IPI:  Industrial  Production  Index  adalah proxy dari pendapatan nasional
7. IHK: merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  Vector Auto  Regression  (VAR)  untuk  mengelola data, jika data yang digunakan stasioner dan tidak terkointegrasi, atau dilanjutkan dengan metode  Vector  Error  Correction  Model (VECM) jika data yang digunakan stasioner dan terdapat kointegrasi.
D. Hasil dan Pembahasan
1. Uji Stasioneritas Data Time Series Tabel 4.1. Hasil Pengujian Non- stasioneritas Pada Tingkat Level Variabel ADF Statistic Nilai Kritis Mc Kinnon Prob 1% 5% 10% BI Rate -3.41203 -3.48245 -2.88429 -2.57898 0.0123 SBIS -2.476799 -3.48655 -2.88607 -2.57993 0.1237 PUAS -2.998033 -3.48204 -2.88411 -2.57888 0.0377 PLS -1.612254 -3.48162 -2.88393 -2.57879 0.4734 FINC -1.498233 -3.48288 -2.88448 -2.57908 0.5314 IHK -1.575767 -3.48162 -2.88393 -2.57879 0.4920 IPI -0.877375 -3.48245 -2.88429 -2.57898 0.7926

## Sumber: data skunder diolah (2016)
Hasil  pengujian  akar  unit  menunjukkan bahwa hanya variabel BI Rate dan PUAS yang  stasioner  sedangkan  variabel  SBIS, FINC,  PLS,  IHK,  IPI  tidak  stasioner  di tingkat level pada taraf nyata 5%. Hal ini dikarenakan  nilai  absolut  ADF  variabel- variabel  tersebut  lebih  kecil  dibanding dengan nilai kritis Mac Kinnon.
Tabel 4.2. Hasil Pengujian Non- stasioneritas Pada Tingkat First Difference. Variabel ADF Statistic Nilai Kritis Mc Kinnon Prob 1% 5% 10% BI Rate -3.689472 -3.48245 -2.88429 -2.57898 0.0053 SBIS -6.932919 -3.48331 -2.88467 -2.57918 0.0000
PUAS -15.25155 -3.48204 -2.88411 -2.57888 0.0000 PLS -11.25467 -3.48204 -2.88411 -2.57888 0.0000 FINC -3.288864 -3.48288 -2.88448 -2.57908 0.0174 IHK -13.55758 -3.48204 -2.88411 -2.57888 0.0000 IPI -11.77563 -3.48245 -2.88429 -2.57898 0.0000
Sumber: data skunder diolah (2016)
Hasil  pengujian  akar  unit  menunjukkan bahwa  semua  variabel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  telah  stasioner  pada tingkat  first  difference.  Ini  dikarenakan nilai  absolut  ADF  semua  variabel tersebut  lebih  besar  dari  nilai  kritis  Mac Kinnon pada taraf nyata 5%.
2. Penetapan Lag Optimal
Tabel 4.2. Hasil Pengujian Lag Optimal Lag AIC SIC Lag AIC SIC 1 7.107671 7.922225* 1 6.067519 6.882073* 2 7.101782* 8.73089 2 6.049964 7.679073 3 7.222673 9.666336 3 6.081433 8.525096 4 7.390524 10.64874 4 5.932830* 9.191047 5 7.530034 11.60281 5 6.187955 10.26073

## Sumber: data skunder diolah (2016)
Dalam  penelitian  ini  lag  optimal  yang digunakan  adalah  1.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  hasil  penetapan  lag  optimal  pada Tabel 4.2
3. Uji Kointegrasi

## Tabel 4.3. HasiUji Kointegrasi.
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized Trace 0.05 No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None * 0.359091 171.1331 125.6154 0.0000 At most 1 * 0.255962 115.5247 95.75366 0.0011 At most 2 * 0.203502 78.56677 69.81889 0.0085 At most 3 * 0.154486 50.12549 47.85613 0.0301 At most 4 0.124589 29.14920 29.79707 0.0593 At most 5 0.084578 12.51642 15.49471 0.1338 At most 6 0.011692 1.470171 3.841466 0.2253
Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) Hypothesized Max-Eigen 0.05 No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None * 0.359091 55.60843 46.23142 0.0038 At most 1 0.255962 36.95790 40.07757 0.1078 At most 2 0.203502 28.44128 33.87687 0.1939 At most 3 0.154486 20.97629 27.58434 0.2777 At most 4 0.124589 16.63277 21.13162 0.1900 At most 5 0.084578 11.04625 14.26460 0.1519 At most 6 0.011692 1.470171 3.841466 0.2253
Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Hasil  output  uji  kointegrasi  di  atas  dapat dilihat  bahwa,  beberapa  nilai  trace statistic  >  critical  value,  begitu  juga dengan  nilai  max  eigen  statistic  sebesar 55.60843  lebih  besar  dari  nilai  critical value  yaitu  sebesar  46.23142,  ini  berarti bahwa  dalam  jangka  panjang  terdapat kointegrasi  di  dalam  model  persamaan tersebut.  maka  model  yang  digunakan ialah  Vector  Error  Correction  Model (VECM).
4. Granger Causality
Model  yang  diuji  terbagi  menjadi  dua yaitu  output  dan  inflasi.  Hasil  Granger Causality  untuk  alur  transmisi  kebijakan moneter dengan tujuan akhir output (IPI) dalam  diagram  4.1  menunjukkan  tidak adanya  kesinambungan  jalur  imbal  hasil dari  margin  acuan  SBIS  sampai  ke output. SBIS mempengaruhi pasar keuangan  ke  PUAS  dan  Financing,  PLS mempengaruhi PUAS, PUAS
mempengaruhi  Financing,  dari  financing ke output.
Diagram 4.1 Alur Transmisi Moneter Syariah dari SBIS ke Output
Tabel 4.4. Hasil Pengujian Granger
Causality Model Output Null Hypothesis: Prob. SBIS does not Granger Cause PUAS 0.0871 SBIS does not Granger Cause LFINC 0.0028 PLS does not Granger Cause PUAS 0.0914 PUAS does not Granger Cause LFINC 0.0001 PLS does not Granger Cause LFINC 0.0004 LFINC does not Granger Cause IPI 0.0086
Sumber: data skunder diolah (2016)
Hasil  Granger  Causality  menunjukkan adanya  kesinambungan  jalur  imbal  hasil dari  margin  dengan  acuan  SBIS  sampai ke  inflasi.  SBIS  mempengaruhi  PUAS dan  financing,  sementara  itu  PLS mampengaruhi PUAS dan financing, dari PUAS  ke  financing,  dari  financing  ke inflasi  dan  inflasi  memberikan  pengaruh balik ke financing.
Diagram 4.2 Alur Transmisi Moneter Syariah SBIS ke Inflasi
Tabel 4.5. Hasil Pengujian Granger Causality Model Inflasi Null Hypothesis: Prob. SBIS does not Granger Cause PUAS 0.0871 SBIS does not Granger Cause LFINC 0.0028 PLS does not Granger Cause PUAS 0.0914 PUAS does not Granger Cause LFINC 0.0001 PLS does not Granger Cause LFINC 0.0004 IHK does not Granger Cause LFINC 0.0238 LFINC does not Granger Cause IHK 0.0088

## Sumber: data skunder diolah (2016)
Untuk  alur  transmisi  kebijakan  moneter dengan  tujuan  akhir  output  (IPI)  melalui jalur  acuan  BI  Rate  ditunjukkan  dalam diagram  4.3.  Hasil  menunjukkan  tidak adanya  kesinambungan  jalur  acuan  BI Rate  sampai  ke  output.  BI  Rate mempengaruhi PUAS dan PLS, dari PLS mempengaruhi PUAS dan financing, dari PUAS  ke  financing,  serta  dari  financing ke output.
Diagram 4.3 Alur Transmisi Moneter Syariah BI Rate ke Output

## Tabel 4.6. Hasil Pengujian Granger Causality Model Output
Null Hypothesis: Prob. PUAS does not Granger Cause BIRATE 0.0241 BIRATE does not Granger Cause PUAS 0.0405 BIRATE does not Granger Cause LFINC 0.0016 PLS does not Granger Cause PUAS 0.0914 PUAS does not Granger Cause LFINC 0.0001 PLS does not Granger Cause LFINC 0.0004 LFINC does not Granger Cause IPI 0.0086

## Sumber: data skunder diolah (2016)
Untuk  alur  transmisi  kebijakan  moneter dengan tujuan akhir inflasi (IHK) melalui jalur  acuan  BI  Rate  ditunjukkan  dalam diagram  4.4.  BI  Rate  mempengaruhi PUAS dan financing, dari PLS mempengaruhi PUAS dan financing, dari PUAS  ke  financing,  serta  PLS  dan financing  mempengaruhi  inflasi.  Setelah itu inflasi memberikan pengaruh balik ke financing.
Diagram 4.4 Alur Transmisi Moneter Syariah BI Rate ke
Inflasi
Tabel 4.7. Hasil Pengujian Granger

## Causality Model Inflasi
Null Hypothesis: Prob. PUAS does not Granger Cause BIRATE 0.0241 BIRATE does not Granger Cause PUAS 0.0405 BIRATE does not Granger Cause LFINC 0.0016 PLS does not Granger Cause PUAS 0.0914 PUAS does not Granger Cause LFINC 0.0001 PLS does not Granger Cause LFINC 0.0004 IHK does not Granger Cause LFINC 0.0238 LFINC does not Granger Cause IHK 0.0088
5. Analisis  Impulse  Response  Function (IRF)
Hasil  IRF  untuk  alur  transmisi  kebijakan moneter  model  inflasi  menunjukkan bahwa  respon  SBIS  terhadap  guncangan inflasi  adalah  negatif.  Dengan  kata  lain, ketika  SBIS mengalami  guncangan (peningkatan)  maka  akan  menurunkan inflasi.  Lebih  lanjut,  dalam  jangka panjang tidak terlihat tanda-tanda pergerakannya  menuju  keseimbangan atau  mendekati  angka  nol  (covergence) artinya  perubahan  SBIS  akan  tetap direspon  oleh  inflasi  (IHK)  karena efeknya yg permanen.
Jika  melihat  hasil  IRF,  Respon  PUAS terhadap  shock  SBIS  positif  mulai  dari awal  periode  hingga  akhir  periode. Respon  positif  ini  menunjukkan  ketika tingkat  imbal  hasil  SBIS  naik,  hal  ini akan  diikuti  pula  oleh  kenaikan  tingkat imbal  hasil  PUAS.  Sedangkan  respon PUAS  terhadap  guncangan  inflasi  (IHK) adalah  negatif,  sederhanya,  ketika  PUAS mengalami guncangan peningkatan maka akan meningkatkan inflasi.
Respon PUAS terhadap pembiayaan bank syariah  (FINC)  adalah  positif.  Dengan kata  lain,  ketika  PUAS  mengalami guncangan peningkatan maka akan meningkatkan  pembiayaan  perbankan
syariah. Respon PLS terhadap guncangan SBIS adalah positif.
Respon  pembiayaan  (FINC)  terhadap SBIS  negatif.  Hal  ini  dapat  disimpulkan bahwa  apabila  dana  bank  syariah disimpan  melalui  SBIS,  akan  semakin mempengaruhi  penurunan  pembiayaan bank  syariah.  Ini  disebabkan  apabila SBIS  semakin  besar  jumlahnya,  maka pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  bank syariah  akan  menurun.  Pada  akhirnya berimplikasi  pada  manfaat  ke  sektor  riil semakin berkurang.
Respon  pembiayaan  terhadap  guncangan inflasi  adalah  negatif,  artinya,  semakin tinggi  pembiayaan  maka  akan  mampu menurunkan  inflasi.  Lebih  lanjut,  dalam jangka  panjang  tidak  terlihat  tanda-tanda pergerakannya  menuju  keseimbangan atau  mendekati  angka  nol  (covergence) artinya perubahan pembiayaan akan tetap direspon  oleh  inflasi  (IHK)  karena efeknya yg permanen.
6. Analisis Variance Decomposition  (VD)
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa periode  pertama  nilai  output  dominan mempengaruhi  dirinya  sendiri  sebesar 98.23%.  Kemudian  diikuti  BIRATE, SBIS, financing, PLS dan PUAS. Periode kedua  SBIS  memberikan  pengaruh  yang dominan  setelah  output  itu  sendiri
meskipun  hanya  sebesar  1.24%.  Periode ketiga hingga selanjutnya PUAS memberikan  pengaruh  yang  dominan setelah  variabel  output  itu  sendiri  yaitu sebesar  2.73%  dan  pada  periode  ke  12 sebesar 9.63%.
Hasil  VD  menunjukkan  variabel  yang mempengaruhi  volatilitas  forcast  error dari  nilai  output  sesuai  dengan  urutan pengaruh  terbesar  adalah  nilai  output  itu sendiri, PUAS, BIRATE, SBIS, PLS dan financing.
Penyumbang  inflasi  menunjukkan,  pada periode pertama pengaruh terbesar adalah inflasi  itu  sendiri  yaitu  sebesar  94.46%, dilanjutkan  dengan  financing,  PUAS, BIRATE,  PLS,  dan  SBIS.  Pada  periode ke  6  dan  seterusnya  PUAS  memberikan pengaruh  terbesar  setelah  inflasi  yaitu sebesar  5.52%  dan  selanjutnya  diikuti oleh  financing,  SBIS,  BIRATE,  PLS. Pada  periode  ke  12  PUAS  memberikan pengaruh sebesar 13.61%.
Secara  umum  hasil  VD  menunjukkan variabel  yang  mempengaruhi  volatilitas forcast  error  dari  nilai  inflasi  sesuai dengan  urutan  pengaruh  terbesar  adalah nilai  inflasi itu  sendiri, PUAS, financing, SBIS, BIRATE dan PLS.

## E. Penutup
1. Kesimpulan
a. Hasil  granger  causality  alur  transmisi kebijakan  moneter  syariah  dengan tujuan  akhir  output  menunjukkan adanya  kesinambungan  jalur  imbal hasil  dari  margin  acuan  SBIS  sampai ke  output.  Sedangkan  alur  transmisi kebijakan  moneter  dari  SBIS  dengan tujuan akhir inflasi (IHK) menunjukan tidak  adanya  kesinambungan  jalur imbal  hasil  dari  margin  dengan  acuan SBIS sampai ke inflasi.
b. Hasil  IRF  membuktikan,  guncangan SBIS, PLS, Financing direspon positif output  (IPI)  sedangkan  guncangan PUAS  direspon  negatif  oleh  output (IPI).  Untuk  hasil  Impulse  Responses model  inflasi  akibat  guncangan  SBIS, PUAS,  PLS  dan  Financing  direspon negatif  oleh  inflasi  (IHK).  Hal  ini berarti  ketika  SBIS,  PUAS,  PLS,  dan Financing mengalami guncangan
(peningkatan) maka  akan menurunkan
inflasi dan meningkatkan output.
c. Hasil  VD  pada  model  inflasi  dan
output,  semua  variabel  BIRATE, SBIS, PUAS, PLS dan FINC memiliki
kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan inflasi.
2. Saran
Penulis  menyarankan  kepada  BI  untuk mengoptimalkan  penggunaan  instrumen moneter  syariah  sehingga  lebih  efektif dalam meningkatkan output dan menurunkan  inflasi.  Serta  senantiasa menjaga atau mengawasi efisiensi lembaga  keuangan  (perbankan)  agar respon  lembaga  tersebut  terhadap  shock SBIS  makin  memperkuat  terwujudnya sasaran  akhir  kebijakan  moneter  di Indonesia.

## F. Daftar Pustaka

## Ascarya.  (2012).  Alur  Transmisi  dan
Efektivitas  Kebijakan  Moneter  Ganda di  Indonesia.  Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan, volume 14 Nomor 3.
Bank  Indonesia  .  Statistik  Perbankan
Syariah Bank Indonesia . www.bi.go.id ____________. Statistik  Ekonomi dan Keuangan  Indonesia  Bank  Indonesia.
www.bi.go.id
____________.  Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008 Tentang Perbankan Syariah.
www.bi.go.id
____________, Outlook  Perbankan Syariah 2010. www.stas.ac.id

## Bungin,  Burhan.  (2003).  Analisis  Data
Penelitian  Kualitatif.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Chapra,  M.  Umer.  (1985).  Towards  a  Just Monetary  System.  Leicester,  UK:  The Islamic Foundation.
Chapra,  M.  Umer.  1997.  Al-Qur’an  Menuju Sistem  Moneter  yang  Adil.  Terjemah oleh  Lukman  Hakim,  Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa.
Gujarati,  D.  (2003).  Basic  Econometrics,
McGraw-Hill Companies, 8th Edition, USA.
Manurung,  Mandala  dan  Pratama  Rahardja (2004).Uang, Perbankan dan Ekonomi
Moneter (Kajian Kontektuan Indonesia). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Maski, Ghozali. (2007). Transmisi Kebijakan  Moneter:  Kajian  Teoritis dan  Empiris.  Malang:  Badan  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Natsir, M. (2011). Analisis Empiris Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan  Moneter  di  Indonesia melalui  Jalur  Suku  Bunga  (Interest Rate Channel) Periode 1990:2-
2007:1.  Majalah  Ekonomi,  Tahun XXI, (No. 2).

## Pohan,  Aulia.  (2008).  Potret  Kebijakan
Moneter  Indonesia:  Seberapa  Jauh
Kebijakan
Moneter Mewarnai
Perekonomian  Indonesia.  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
____________. (2008). Kerangka Kebijakan Moneter  dan  Implementasinya  di Indonesia.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Rusydiana, Aam Slamat, (2009). Mekanisme
Transmisi Syariah Pada Sistem Moneter  Ganda  di  Indonesia.  Buletin Ekonomi dan Perbankan, April 2009.

## Siddiqui,  Shamin  Ahmad.  (2008).  An
Evaluation  of  Research  on  Monetary Policy  and  Stability  of  the  Islamic Economic  System.  Paper  presented  at International  Conference  on  Islamic
Economics:  30  Years  of  Research  in Islamic  Economics,  Jeddah:  KAAU- IRTI, April.
Warjiyo, Perry. (2004). Mekanisme Transmisi  Kebijakan  Moneter  di Indonesia.  Seri  Kebanksentralan  No. 11. PPSK. Jakarta: Bank Indonesia.
Warjiyo,  P  dan  Solikin.  (2003).  Kebijakan
Moneter di Indonesia. Seri Kebanksentralan No. 6. PPSK. Jakarta: Bank Indonesia.
Winarno, W, W. (2009). Analisis Ekonometrika  dan  Statistik  dengan Eviews.  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Widarjono,  Agus.    (2007).  Ekonometrika. Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisia.
_______________.  2013.  Ekonometrika:
Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.