## Jurnal Manajemen Bisnis
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang
ISSN: 2302-3449 I e-ISSN: 2580-9490
Vol. 1 I No. 1, hal 39-44

## PERUBAHAN IKLIM DAN PERDAGANGAN KARBON DARI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)

## Wardoyo
Universitas Muhammadiyah Tangerang wwardoyo@hotmail.com Keyword Abstract Carbon market, Climate change, GHG emissions, Trading in islam, REDD. Green house gases (GHG) in the atmosfer increase rapidly as a result of human activities such as the use of fossil energy for industry, power, and transportation,  as  well  as  the  change  of  land  uses  for  settlement,  crop estates, buildings and others. Increase of GHG on air will rise temperature up, and change climate on earth. Scientific evidence indicated that climate change  is  a  serious  threat  and  needs  urgent  action.  An  increase  in temperature for 2o celcius may cause a severe disaster such as flooding along shore lines and small islands, extinction of 15% - 40% species, and decrease of 20% agricultural products. GHG emissions can be reduced in several ways among other things are by decreasing demand on goods and services that causes intensive emissions, and avoiding activities that change land uses i.e., deforestation, estate crop development and mining. Markets for  carbon  trading  are  available  in  Tokyo,  New  York,  Chicago,  and  this market  encourages  efficient  GHG  emission  reduction.  REDD  is  another scheme of carbon trading. In this scheme carbon emissions reduction from the  forests  will  receive  incentive/compensation  (in  financial  value). However,  the  scheme  is  still  in  a  process  of  development  in  global negotiation. This paper highlighted and described background on climate change, efforts to reduce  GHG  emissions,  REDD  scheme  and  problems  in  its implementation. ©2016 JMB, All right reserved

## I. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah Perubahan  iklim  memberikan  tantangan tersendiri  di  bidang  ekonomi.  Analisis  ekonomi terhadap  perubahan  iklim  mencakup  masalah global,  menyangkut  horison  waktu  jangka panjang, dan mengandung risiko dan ketidakpastian  (Stern,  2006;  Wilkinson,  2005). Masalah perubahan iklim melibatkan pemerintah, organisasi  nonpemerintah,  dan  pengusaha  serta terkait pula dengan negosiasi internasional. Oleh karena  itu,  pemecahan  permasalahan  tersebut memerlukan analisis ekonomi yang kompleks.
Perubahan iklim
telah menjadi
pembicaraan  rutin  tahunan  dalam  forum  global ‘Conference  of  Parties’  (COP).  Tahun  lalu merupakan  pertemuan  ke  18  yang  berlangsung
di Doha - Qatar dari tanggal 26 November 2012 sampai  dengan  8  Desember  2012  yang  dihadiri delegasi para pihak dari negara maju dan negara berkembang.  Pada  pertemuan  ini  lebih  di fokuskan  pada  negosiasi  dan  sebagaimana pertemuan-pertemuan  sebelumnya,  tidak  ada kesepakatan  untuk  melakukan  kegiatan  dan tindakan dalam mengatasi permasalahan akibat perubahan iklim.
Perubahan  iklim  merupakan  ancaman serius  bagi  kehidupan  di  dunia  dan  perlu tindakan  segera.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh Stern  (2006),  iklim  bumi  berubah  cepat utamanya  disebabkan  oleh  kenaikan  gas  rumah kaca  (GRK)  di  udara  sebagai  akibat  kegiatan manusia  diantaranya  penggunaan  energi  fosil (24%),  alih  fungsi  dan  penggunaan  lahan  (18%),
industri  (14%),  transportasi  (14%),  pertanian (14%), pemukiman/bangunan (8%) (Gambar 1).

## Gambar 1: Sumber Emisi GRK dalam persen (WRI, 2006)
Gas  rumah  kaca  (GRK)  terdiri  dari  gas CO2  (karbon  dioksida)  sebagai  komponen utama,  dan  gas  lainnya:  Non-CO2  (non-karbon dioksida)  yaitu  gas  methan  (CO4),  nitrogen (N2O)  dan  lainnya.  Kenaikan  GRK  mempunyai efek  meningkatnya  panas  di  muka  bumi  karena meningkatnya  jumlah  radiasi  infra-merah  yang terperangkap  di  atmosfir,  biasa  disebut  dengan efek  gas  rumah  kaca  (GRK)  atau  green  house gas (GHG) effect.
Dampak  perubahan  iklim  Pada  kurun waktu  antara  tahun  2030 – 2060  yang  akan datang, tingkat GRK di udara diperkirakan akan meningkat  3  (tiga)  kali  dari  tingkat  GRK  pada saat  pra-revolusi  industri.  Sejak  pra-revolusi industri  (1750)  konsentrasi  CO2  (karbon dioksida)  telah  bertambah  sepertiga,  yaitu  dari 280  ppm  (parts  per  million)  menjadi  380  ppm saat ini (2011) sebagai akibat dari meningkatnya pembakaran  bahan  energi  fosil,  terjadinya penggundulan hutan (deforestasi) dan perubahan penggunaan  lahan  (land  cover  &  land  use changes).  Konsentrasi  CO2  terus  meningkat diikuti  dengan  peningkatan  konsentrasi  GRK lainnya  terutama  gas  methan  (CO4)  dan nitrogen (N2O).
Trend  kenaikan  konsentrasi  GRK  global akan  mengakibatkan  naiknya  temperatur  2o – 5o  Celcius  dalam  50  tahun  kedepan,  dan temperatur  akan  terus  meningkat  jika  emisi GRK  tidak  berkurang.  Kenaikan  temperatur akan  mempunyai  akibat  serius  terhadap kehidupan di muka bumi. Es di kutub akancepat mencair yang akan meningkatkan permukaan air laut,  sehingga  ratusan  juta  orang  di  wilayah pantai (Bangladesh, Vietnam, Thailand, Indonesia
dll.),  pulau-pulau  kecil,  dan  kota-kota  besar  di tepi pantai (Tokyo, New York, Jakarta dll.) akan terkena  banjir  setiap  tahun.  Dengan  kenaikan temperatur 2o Celcius, 15% - 40% species yang ada  berpotensi  punah.  Jika  tingkat  CO2 meningkat, maka keasaman laut akan meningkat yang  berpengaruh  terhadap  ekosistem  laut  dan menurunnya stok ikan.
Disamping  itu,  meningkatnya  perubahan penggunaan  lahan  sebagai  salah  satu  sumber emisi GRK, akan memperparah penurunan hasil pertanian. Hasil pertanian akan menurun sekitar 20%  karena  beberapa  jenis  tanaman  akan  mati akibat  kenaikan  temperatur  bumi  tersebut. Turunnya  hasil  pertanian  akan  mengakibatkan ratusan  juta  orang  kekurangan  makanan,  dan kematian  penduduk  akan  meningkat  karena malnutrisi dan kepanasan. Misalnya di Indonesia, lahan  pangan  yang  beralih  fungsi  menjadi  lahan non-pangan  (industri/pabrik,  pemukiman/real estate)  diperkirakan  100  ribu  ha/tahun;  dilain pihak  jumlah  penduduk  akan  terus  meningkat, pada  tahun  2050  penduduk  Indonesia diperkirakan  akan  meningkat  menjadi  500  juta orang.
Oleh  karena  itu  masalah  pangan  akan semakin rawan dimasa yang akan datang. Upaya menurunkan  emisi  GRK  Terkait  penurunan emisi  GRK,  Indonesia  telah  berkomitmen menurunkan  emisi  GRK  pada  tahun  2020 dengan  upaya  biasa  (business  as  usual)  sebesar 26%  dengan  dana  sendiri  atau  41%  bila  ada tambahan dana bantuan luar negeri. Emisi GRK dapat  diturunkan  dengan  4  (empat)  cara,  yaitu: (i)  mengurangi  permintaan  barang  &  jasa  yang proses  produksinya  berakibat  terjadinya  emisi secara  intensif,  (ii)  meningkatkan  efisiensi  yg dapat  menghemat  dana  dan  mengurangi  emisi GRK, (iii) menghindari kegiatan yang mengakibatkan  emisi  non-energi/alih  fungsi lahan, misal
menghindari terjadinya penggundulan  hutan  (deforestasi),  dan  (iv) berpindah  ke  teknologi  rendah  emisi  GRK terutama  untuk  tenaga  listrik,  dan  transportasi (Stern,  2006).  Cara  dan  teknologi  yang dikemukakan  tersebut  perlu  dikombinasikan, satu teknologi tidak mungkin dapat menurunkan emisi  karena  masing-masing  teknologi  memiliki keterbatasan. Terjadinya  emisi  GRK melibatkan banyaknya  aktivitas  dan  sektor:  kehutanan,
pertanian,  perkebunan,  energi,  pertambangan, pemukiman dll. Sektor energi merupakan sektor yang  potensial  dapat  menurunkan  emisi  GRK secara  signifikan  apabila  penggunaan  energi dilakukan  secara  efisien.  Demikian  juga pengurangan  emisi  di  sektor  non-energi  akan memberikan  kontribusi  cukup  penting  karena emisi  nonenergi  menyumbang  sepertiga  dari total  emisi,  dan  biaya  penurunan  emisi  dari sektor  non-energi  lebih  murah  dari  sektor energi dan lainnya. Kegiatan yang menghindarkan terjadinya penggundulan
hutan/deforestasi  diperkirakan  memerlukan biaya  lebih  murah  dibanding  dengan  biaya mitigasi  dengan  cara  lainnya,  asalkan  dibuat kebijakan  yang  tepat,  dan  diterapkan  oleh institusi  yang  kredibel  dan  penuh  tanggung jawab.  Perdagangan  Karbon  Penurunan  emisi karbon  dapat  diperdagangkan  atau  diperjual- belikandi pasar karbon (carbon market) berupa
karbon  kredit  (carbon  credit).  Kredit  karbon merupakan  hak  atas  emisi  GRK  yang  dapat dimiliki oleh suatu organisasi diantaranya berupa CER  (Certified  Emission  Reduction),  ERU (Emission  Reduction  Units),  AAU  (Assigned Amount  Units),  dan  EUA  (European  Union allowances).  Pasar  karbon  adalah  suatu  tempat dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi jual-beli kredit karbon (telah ada di Tokyo, New York,  Chicago).  Mekanisme  dan  sistem  yang berjalan  di  pasar  karbon  hampir  sama  dengan pasar  saham.  Pasar  karbon  bekerja  berbasiskan pasar,  dan  pasar  tersebut  mendukung penurunan  GRK  secara  efisien.  Penawaran  dan permintaan  terhadap  permintaan  (demand) karbon kredit dalam periode komitmen pertama Kyoto  Protocol  (2008 – 2012)  sebesar 1.245MtCO2e; sedangkan jumlah penawaran (supply) sebesar 3.025MtCO2e (Gambar 2).
Gambar 2. Penawaran dan permintaan karbon kredit di dunia tahun 2008-2012. (Sumber: Climate Change Secretariate of Srilangka, 2012)
Penurunan  Emisi  GRK  dengan  skema REDD dan permasalahannya Dengan pandangan bahwa biaya penurunan emisi GRK lebih murah dengan  menghindari  terjadinya  deforestasi  dari pada biaya untuk melakukan penurunan emisi di sektor  lain,  investasi  di  sektor  kehutanan menjadi menarik perhatian banyak pihak karena penurunan  emisi  dari  deforestasi  dan  degradasi hutan  akan  mendapat  insentif/kompensasi.  Hal ini  yang  mendasari  munculnya  konsep penurunan emisi GRK dengan skema
pengurangan  emisi  akibat  deforestasi  dan degradasi  hutan  (Reducing  Emission  from Deforestation  and  forest  Degradation)  yang dikenal  dengan  singkatan  REDD.  Dengan demikian, REDD adalah suatu mekanisme global untuk  memberikan  insentif  kepada  negara berkembang  dalam  melindungi  dan  mengelola sumber  daya  hutannya  dengan  baik,  sehingga memberikan  kontribusi  terhadap  pengurangan dan  pencegahan  dampak  dari  perubahan  iklim (Satgas  REDD+,  2012).  Karbon  yang  tersimpan
dalam  ekosistem  hutan  diukur/dihitung  dan dinilai  secara  finansial,  dan  negara  maju  akan membayar  kompensasi  carbon  offset  kepada negara berkembang atas hutan yang dimiliki yang berfungsi dalam penurunan emisi GRK.
Serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan untuk  implementasi  REDDdapat  dikelompokan dalam  4  komponen  (IFCA,  2007),  yaitu: komponen 1 - Penyiapan Infrastruktur, meliputi penetapan  tingkat  emisi  acuan/  reference emission  level  (REL),  penyusunan  strategi penurunan  deforestasi  dan  degradasi  hutan, penyusunan  metodologi  monitoring  emisi  dan sequestrasi  karbon,  penetapan  mekanisme pasar/sistem  penjualan  karbon,  dan  pengaturan distribusi  pendapatan  dari  penjualan  karbon; komponen  2  -  Identifikasi  aktivitas  untuk pengurangan  emisi  karbon;  komponen  3  - Pengembangan sistem pasar, dan komponen 4 - Penegakan hukum oleh pemerintah.
Konsep REDD tersebut telah dibahas dan dinegosiasikan  dalam  berbagai  forum  global/ internasional diantaranya Conference on Parties (COP) 13/2007 di Bali-Indonesia, COP 14/2008 di Poznan-Polandia, COP 15/2009 di Copenhagen-Swedia,  COP  16/2010  di  Cancun- Mexico, COP 17/2011 di Durban-Afrika Selatan, dan  COP  18/2012  (26  November – 8 Desember 2012) di Doha-Qatar. Skema REDD diharapkan  dapat  menggantikan  skema  CDM (Clean Development Mechanism) yang berakhir tahun  2012  sesuai  komitmen  yang  ada  dalam Kyoto  Protocol.  Namun  dengan  belum  adanya kesepakatan  implementasi  REDD+  maka  pada COP  17/2011  di  Durban,  disepakati  Kyoto Protocol diperpanjang sampai tahun 2020.
Proses  penyusunan  skema  REDD  yang dibahas  melalui  COP  setiap  tahun  berjalan sangat lambat karena beberapa hal. Pertama, hak dan  kewajiban  antara  negara  maju  (Annex  I Countries)  dan  negara  berkembang  (Non- Annex  I  Countries)  belum  jelas,  masih  dalam proses  diskusi  dan  negosiasi  pada  berbagai forum  pertemuan  global.  Kedua,  ada  yang berpendapat  bahwa  pemerintah  merupakan penyebab  utama  (primary  driver)  kerusakan hutan karena pemerintah sebagai
penguasa/pemilik  hutan  tidak  jarang  membuat kebijakan  yang  mengakibatkan  kerusakan  hutan itu sendiri (misalnya penerbitan izin pembukaan
hutan untuk pembalakan, perkebunan, pertambangan,  pemukiman  dll).  Ketiga,  belum jelasnya  hak  kepemilikan  (property  right)  atas lahan/hutan  terutama  di  pedesaan,  dan keterlibatan  masyarakat  lokal.  Pengembangan ekonomi  lokal,  kejelasan  hak  atas  lahan/  hutan dan  pengelolaan  hutan  yang  melibatkan masyarakat  setempat  dapat  meningkatkan tutupan hutan sebagaimana yang terjadi di Korea Selatan,  China,  Vietnam  dan  Nepal.  Keempat, korupsi  yang  banyak  terjadi  di  negara berkembang  (misalnya  kasus  suap,  manipulasi dokumen,  sistem  accounting  yang  manipulatif, penggelapan  pajak  dll.)  meragukan  para  pemilik modal  untuk  mendanai  skema  REDD  karena kekhawatiran  kebocoran  dana  dan  penggunaan yang  tidak  sebagaimana  mestinya.  Kelima, laporan  penelitian  baru-baru  ini  menunjukan bahwa deforestasi hanya menyumbang 8% dari emisi yang terjadi, bukan 20% sebagaimana yang didengungkan selama ini (White, 2011). Namun demikian,  skema REDD  tetap  diperlukan dalam rangka  penurunan  emisi  GRK,  meskipun kompensasinya  tidak  sebesar  yang  diharapkan selama  ini.  Keenam,  skema  REDD  menjadi kurang menarik karena insentif/kompensasi yang akan  diperoleh  tidak  cukup  besar  (jika dibandingkan  dengan  penerimaan  kompensasi dari  perkebunan  atau  pertambangan).  Dilain pihak, investasi yang diperlukan untuk persiapan dan  pembangunan  infrastruktur  dalam  rangka implementasi  REDD  (4  komponen  tsb  di  atas) sangat  besar  dan  memerlukan  proses  yang kompleks.
Perlu  kajian  dari  aspek  hukum  islam
Kajian dari sisi hukum islam atas insentif/kompensasi emisi karbon dengan skema REDD  dimaksudkan  sebagai  bahan diskusi  lebih lanjut  dan  untuk  mendapat  tanggapan  dari  para pembaca  khususnya  para  pemuka  agama  islam dan  ahli  hukum  islam.  Sebagaimana  disebutkan sebelumnya  bahwa  pengukuran  emisi  GRK memerlukan  proses  cukup  rumit.  Dalam  hal emisi  GRK  dari  hutan  (biasa  disebut  karbon hutan),  pengukuran  dilakukan  pada  5  (lima) sumber  karbon  (carbon  pools),  yaitu:  (i) biomassa (semua bagian pohon/vegetasi) di atas permukaan  tanah,  (ii)  biomassa  di  bawah permukaan  tanah  (akar),  (iii)  kayu  mati,  (iv) seresah,  dan  (v)  bahan  organik  tanah.
Pengukuran  emisi  karbon  hutan  semakin kompleks apabila melibatkan lahan gambut yang disinyalir menyimpan karbon hutan sangat tinggi, tetapi juga dapat mengeluarkan emisi GRK yang tinggi  pula  bila  terkena  gangguan  (kebakaran, pembalakan).
Metode pengukuran dan penghitungan  emisi  karbon  hutan  diuraikan  dan dijelaskan dalam berbagai referensi diantaranyadalam Pedoman dari Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change (IPCC  Guideline)  Tahun  2000,  IPCC  Guideline Tahun 2003 (LULCF), dan IPCC
GuidelineTahun  2006  (AFOLU).  Meskipun demikian,  prosedur  pengukuran  karbon  hutan yang  disepakati  para  pihak,  dan  yang  mudah diimplementasikan  di  lapangan  belum  tersedia sehingga  hasil  pengukuran  karbon  hutan  pada suatu lokasi tertentu bisa berbeda diantara para pihak  yang  melakukan  pengukuran  pada  lokasi tersebut.
Pengukuran karbon hutan untuk biomassa dilakukan  dengan  menggunakan  persamaan alometri  yang  diperoleh  dari  analisis  regresi untuk  satu  jenis  atau  kelompok  jenis  pohon. Sebagai  contoh  persamaan  alometri  untuk mengukur biomassa di atas muka tanah (carbon pool nomor 1) untuk  pohon pinus = 0,0417 D 2,6576  (Waterloo,  1995  dalam  Hairiah  dan Rahayu, 2007), sedangkan biomassa di atas muka tanah untuk pohon hutan alam di lahan basah = 0,037D 1,89H (Brown, 1997). Keterangan: D = diameter pohon setinggi dada; H = tinggi pohon.
Sebagaimana  dalam  perdagangan  barang pada  umumnya  maka  dalam  konpensasi  karbon dengan  skema  REDD  berlaku  pula  prinsip- prinsip  jual  beli  yang  perlu  sejalan  dengan aturan/hukum  dalam  islam.  Dari  pandangan islam meskipun terdapat beda pendapat diantara mazhab yang ada, pada dasarnya rukun jual beli meliputi:  adanya  penjual  dan  pembeli,  adanya barang yang akan dijual, dilakukannya ijab kabul, dan  dilakukannya  pembayaran  (Dahlan,  2006). Sedang  syarat  barang  yang  dijual-belikan  adalah adanya  kejelasan  baik  hitungan,  timbangan, takaran, maupun kualitasnya.
Hal ini dimaksudkan  untuk  menghindari  adanya  gharar (penipuan,  ketidakpastian,  ketidakjelasan)  dan supaya  ada  saling  kepercayaan  pada  masing- masing  pihak  penjual  dan pembeli.  “Abu Hurairah  mengatakan  bahwa  Rasulullah  SAW
melarang  jual beli  hashah  dan  jual  beli  gharar” (HR  Bukhari,  Muslim,  Malik,  Ahmad,  Tirmidzi, an- Nasa`i, Abu Dawud, Ibnu Majah).”
Karbon  hutan  yang  sebagai  komoditas kompensasi  (carbon  offset),  barangnya  tidak terlihat  secara  nyata/tidak  kasat  mata; kandungan karbon hutan diketahui/diukur dari 5 sumber  (carbon  pools)  dengan  menggunakan persamaan  matematik/statistik,  dan  nilai  yang disepakati  bersama  (default  value)  sebagaimana disebutkan  pada  uraian  di  atas.  Akurasi  dari pengukuran/  perhitungan  tersebut  belum diketahui secara jelas.
Firman  Allah  SWT  dalam  surat  Al Mutaffifin  (1-3)  mengatakan: “Kecelakaan besarlah  bagi  orang-orang  yang  curang,  yaitu orang-orang  yang  dalam  menimbang  untuk dirinya  minta  dipenuhi  takarannya  tetapi  dalam menimbang  untuk  orang  lain  dikurangi takarannya  (Q.S.  83:  1- 3)”.  Selanjutnya, firman Allah  SWT  dalam  surat  Al-Isra  (35) menyebutkan:  “Dan sempurnakanlah  takaran apabila  kamu  menakar,  dan  timbanglah  dengan neraca  yang  benar.  Itulah  yang  lebih  utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. 17: 35)”. Tentunya  masih  banyak  aturan  dan  ketentuan yang  ada  dalam  Al- Qur’an  dan  Hadist  tentang perdagangan dan jual beli, dan untuk kajian lebih mendalam  terkait  perdagangan  karbon  ini kiranya perlu pembahasan lebih lanjut oleh pihak yang  lebih  memahami  hukum  jual  beli  dan perdagangan  dalam  islam  untuk  mendukung implementasi  perdagangan/kompensasi  karbon dengan  skema  REDD  yang  merupakan  agenda penting  pemerintah  dalam  pembangunan nasional saat ini.

## II.  KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasar hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Iklim  bumi  telah  berubah  cepat  disebabkan oleh  kenaikan  gas  rumah  kaca  (GRK)  di udara  sebagai  akibat  kegiatan  manusia terutama kegiatan dalam penggunaan energi fosil, dan penggunaan lahan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, pemukiman dan industri.
2. Temperatur  di  bumi  akan  terus  meningkat jika  emisi  GRK  tidak  berkurang.  Kenaikan
temperatur  akan  mempunyai  akibat  serius terhadap  kehidupan  di  muka  bumi  karena kenaikan  temperatur  akan  menyebabkan terjadinya  bencana  banjir,  kekurangan pangan,  kematian,  dan  punahnya  beberapa species flora dan fauna.
3. Emisi  GRK  dapat  diturunkan  dengan  cara mengurangi  permintaan  barang  &  jasa  yang proses  produksinya  berakibat  terjadinya emisi secara intensif; berpindah ke teknologi rendah  emisi  GRK,  dan  menghindari kegiatan yang mengakibatkan emisi dari alih fungsi lahan.
4. Konsep  pemberian  insentif/kompensasi  atas penurunan emisi GRK dengan skema REDD (Reducing Emission from Deforestation and forest  Degradation)  didasari  oleh  pendapat bahwa  biaya  penurunan  emisi  GRK  dengan menghindari  deforestasi  adalah  lebih  murah dari  pada  biaya  penurunan  emisi  di  sektor lain.  Namun  sampai  saat  ini  REDD  belum dapat  diimplementasikan  karena  adanya beberap  permasalahan  diantaranya  tarik menarik  kepentingan  antara  negara  maju dan  negara  berkembang,  dan  masih  adanya keraguan pemilikmodal untuk berinvestasi di bidang ini karena masih adanya penyalahgunaan jabatan/ kewenangan (penyuapan,  korupsi)  di  pemerintahan terutama di negara berkembang.
5. Beberapa hal perlu menjadi perhatian untuk terselenggaranya perdagangan karbon dengan  skema  REDD.  Pembangunan infrastruktur  untuk  implementasi  REDD utamanya dalam pengukuran (measurement),  pelaporan  (Reporting)  dan verifikasi (Verification) perlu segera diselesaikan  dan  dibahas  dalam  forum internasional agar REDD dapat dilaksanakan secara operasional. Disamping itu, kebijakan dan  aturan  yang  mendukung  keterlibatan masyarakat  lokal  perlu  disiapkan  untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan.
6. Pengukuran dan penghitungan karbon hutan sbg  komoditas  yg  dijual  belikan  dalam perdagangan/kompensasi  karbon  dengan skema  REDD  perlu  dilakukan  dengan prosedur  yang  jelas  agar  jelas  pula  kualitas, ukuran,  timbangan  dan  takaran  dari  barang dimaksud,  sehingga  secara  hukum  islam perdagangan ini benar dan sah.

## DAFTAR PUSTAKA
Brown,  S.  (1997). Estimating  biomass  and biomass change of tropical forests . A primer UN FAO Paper 134. Climate  Change Secretariate  of  Srilangka.
(2012) .  Carbon  Market.  Diakses  tanggal 30  Mei  2013  dari:  www.climatechange. lk/DNA/carbon_market.html Dahlan,  Abdul  Azis.  (2006). Ensiklopedi Hukum  Islam .  Jakarta.  PT  Ichtiar  Baru van Hoeve.
Hairiah, K dan Rahayu, S. (2007). Pengukuran Karbon Tersimpan diberbagai macam  penggunaan  lahan .  Bogor. ICRAF. IFCA. (2007). Consolidation Report: Reducing Emissions from Deforestation and Forest
Degradation  in  Indonesia. Jakarta. Ministry of Forestry - Indonesia. Satgas REDD+. (2012). Tanya jawab Tentang REDD+. Diakses  tanggal  30  Mei  2013
dari: www.satgasreddplus.org/tentang- redd.
Stern,  N.  (2006).  Stern Review:  The Economic  of  Climate  Change . Cambridge. Cambridge University Press. White,  Andy.  (2011). Cash  alone  will  not slow forest carbon emissions . Nature 471. Washington, DC. Wilkinson, Nick. 2005. Managerial Economics: A problem-solving approach .  Cambridge  University  Press. New York.
World  Resources  Institute  (WRI).  (2006). Climate  Analysis  Indicators  Tool (CAIT)  on-line  database  version 3.0., Washington, DC. World Resources Institute.  Diakses  tanggal  30  Mei  2013 dari: http://cait.wri.org.