Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 78-88 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Budi Kurniadi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana, Jl. Karapitan no.116, 40261, Bandung, Jawa Barat, (022) 4215717 kurnia170765@gmail.com

## ABSTRAK
Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan   agenda reformasi birokrasi saat ini yang menitik beratkan pada peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil ( outcome ). Akuntabilitas merupakan salah satu asas best practices dalam  pengelolaan  keuangan  Negara  yang disusun  secara  periodik  dalam penyelenggaraan Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme.Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Implementasi  kebijakan Akuntabilitas  Pemerintah  Kota  Bandung  dilaksanakan  sesuai  dengan  tuntutan  tata  kelola pememerintahan yang baik dan ini dibuktikan dengan peringkat A untuk penilaian SAKIP Kota Bandung.  Pada  kondisi  tersebut  upaya  dan  strategi  optimal  dilakukan  pemerintah  Kota Bandung sehingga mental dan sikap aparatur dapat berubah dan bersinergis kebijakan reformasi birokrasi.
Kata Kunci: kebijakan reformasi birokrasi, akuntabilitas, kinerja

## IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTABILITY POLICY IN BANDUNG CITY

## ABSTRACT
The  implementation  of  good  governance  is  the  current  agenda  of  bureaucratic  reform  that focuses on increasing the accountability of government agencies the implementation of good governance  is  the  current  agenda  of  bureaucratic  reform  that  focuses  on  increasing  the accountability of government agencies Collusion and Nepotism. The research method used is the research method used in this study is a qualitative research method. The results showed that the implementation of the Bandung City Government Accountability policy was carried out in accordance with the demands of good governance and this was proven by rating A for the assessment of SAKIP in Bandung. In these conditions the optimal efforts and strategies of the Bandung city government so that the mental and attitude of the apparatus can change and synergize bureaucratic reform policies.
Keywords: Bureaucratic reform policy, accountability, performance
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 79-89 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;

## PENDAHULUAN
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah      bertujuan  untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematik dari  berbagai aktivitas, alat dan prosedur  yang  dirancang  sesuai  tujuan penetapan  dan  pengukuran,  pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.
Penerapan  Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan  untuk  menghasilkan  sebuah laporan  kinerja  yang  berkualitas  serta selara.  Lebih  lanjut  mengenai  Petunjuk teknis  implementasi  Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur  melalui Peraturan  Menteri  Pemberdayan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang menjelaskan secara detail mengenai    perjanjian  kinerja,  pelaporan kinerja  dan  tata  cara  reviu  atas  laporan kinerja instansi Pemerintah.
Satu daerah di provinsi Jawa Barat yang  mendapat  nilai  dengan      predikat    A adalah  Kota  Bandung,  sementara  19  Kota dan  Kabupaten  lainnya  masih  pada peringkat  B  (77%).  Perubahan  pola  pikir sebagai kunci utama reformasi birokrasi di lingkungan  pemerintah  Kota  Bandung diwujudkan  melalui  penerapan  Sistem
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  yang  sudah terbangun  dengan  baik.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam  bagaimanakah  implementasi kebijakan  akuntabilitas  publik  dan  untuk mengetahui, mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat capaian  nilai  akuntabilitas  publik  di  Kota Bandung.
Urgensi  penelitian  ini  diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosial  khususnya  Ilmu  Pemerintahan  pada konsentrasi  kebijakan  publik  berkaitan dengan tata akan bermanfaat bagi Pemerintah  Daerah    Kota  Bandung  dalam optimalisasi penerapan kebijakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Through out there are no complaints or no conflict,  processes  and  procedures  is  an indication  of  the  success  of  policy implementation”.
Untuk mengukur keberhasilan implementasi  kebijakan  dapat  mencermati pendapat  Ripley  dan  Franklin  (1982:  80- 81): “ has  been  no  word  from  the  experts agree  on  the  size  of  the  successful implementation of the policy. While there is a  measure  to  assess  the  fulfillment  of  the purpose, procedural, and impact, as well.In addition there who interpret the successful implementation  of  simple  measures  of  the effectiveness of which appears inthe mode
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 79-89 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
of  production.  Other  sizes  that  are  loose and  oftenused  is  the  time  required toproduce  some  progress. The  assumption is thatthe shorter the time taken to produce progress,  the  higher  degree  of  success”. Dari  pendapat  tersebut  dapat  dipahami bahwa  sampai  saat  ini  belum  ada  kata sepakat  dari  para  ahli  tentang  ukuran keberhasilan implementasi kebijakan, karena  dalam  mengukur  dengan  menilai implementasi kebijakan ada yang mengukur  terpenuhinya  tujuan,  prosedural maupun impact dengan baik. Selain itu ada pula yang mengartikan ukuran keberhasilan implementasi secara sederhana  dilihat dari derajat  efektivitas    yang  tampak.  Ukuran lain  yang  sifatnya  longgar  dan  seringkali digunakan  adalah  waktu  yang  diperlukan untuk  menghasilkan  beberapa  kemajuan, asumsinya    adalah  semakin  pendek  waktu yang ditempuh untuk menghasilkan kemajuan, semakin tinggi derajat keberhasilan  sepanjang  tidak  ada  keluhan atau  tidak  terjadi  konflik  begitu  pula proses-proses dan prosedur-prosedur dijadikan  indikasi  mengenai    keberhasilan implementasi kebijakan.
Mengukur keberhasilan implementasi  kebijakan  dapat  pula  dilihat dari  sejauh  mana  tujuan  dapat  dipenuhi (derajat efektivitas). Keberhasilan implementasi kebijakan pun mengacu pula
kepada  adanya  kepatuhan,    kelancaran pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi,  serta dampaknya  yang  dikehendaki  dari  semua program-program yang ada. Dengan demikian keberhasilan implementasi kebijakan identik dengan lancarnya proses pelaksanaan  kebijakan  yang  ditandai dengan  ketepatan  dalam  perencanaan, penggorganisasian dan pendanaan pelaksanaan  kebijakan  untuk  mencapai tujuan.
Akuntabilitas pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban seseorang  atau  unit  organisasi  untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber  daya  dan  pelaksanaan  kebijakan yang  dipercayakan  kepadanya  dalam rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
Akuntabilitas  dilihat  dari  sudut pandang  pengendalian  dan  tolok  ukur pengukuran kinerja, akuntabilitas diartikan sebagai  kewajiban  untuk  menjawab  dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang  atau  badan  kepada  pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya  tertentu. Sistem akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  merupakan
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 79-89 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
suatu  tatanan,  instrumen,  dan  metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap  berupa  siklus  seperti  dapat dilihat pada gambar berikut:
Sumber: Dokumentasi Penelitian Gambar 1. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif  yang dilakukan untuk memahami  perilaku  objek    penelitian, .sehingga  dapat  ditarik  makna  ,ide- ide.sikap dan motif yang berkaiatan dengan fokus  yang  diteliti.  Moleong  (2007:3) menyatakan bahwa pertimbangan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama ,  menyesuaikan  metode kualitatif  lebih  mudah  apabila  berhadapan dengan  kenyataan  ganda. Kedua ,  metode ini  menyajikan  secara  langsung  hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga ,  metode  ini  lebih  peka
dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak  penajaman  pengaruh  bersama  dan terhadap  pola-pola  nilai  yang  dihadapi. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara  terus  menerus  disesuaikan  dengan kenyataan  di  lapangan;  tidak  harus menggunakan  desain  yang  telah  disusun secara ketat atau kaku sehingga tidak dapat diubah lagi.
Pengumpulan data dilakukan seperti dikemukakan Rusidi (1993:3-4) dan
Nasution (1992:98-99) yaitu: “Turut sertanya  seorang  peneliti  mengambil bagian  dalam  kegiatan  objek  yang  diteliti, peneliti  mempertajam  dan  memusatkan perhatian kepada hal-hal yang diinginkan di lapangan dan ada kalanya memaksakan diri untuk  mengamati  apa  saja  yang  menarik perhatian  dan  relevan  dengan  objek  yang diteliti”.  Mengenai  sumber  data  yang dipilih  lebih  mengutamakan perspektif emic .  Sumber  data  terdiri  dari:  informan dan kondisi objek penelitian yang sesungguhnya  serta  informasi-informasi yang  diperoleh  dari  literatur  berupa  buku- buku,  majalah,  surat  kabar,  jurnal  ilmiah dan  sumber lain yang relevan dengan objek yang diteliti.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 79-89 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dilihat  dari  perkembangan  capaian SAKIP  Kota  Bandung  secara  progresif mengalami peningkatan dan tergambar dari kondisi capaian SAKIP sejak kepemimpinan  Walikota/  Wakil  Walikota periode    2009-2013  yang  hanya  mencapai 48,88      kemudian  naik  1,45  poin  menjadi 50,31. Titik awal capaian SAKIP 50,31 ini merupakan tantangan bagi periode kepemimpinan  Walikota/  Wakil  Walikota periode  2013-2018,  tetapi  pada  tahun pertama  indikasi  peningkatan  kualitas kinerja  instansi  pemerintah  Kota  Bandung pada berbagai sisi menunjukan hasil nyata dan  ditunjukkan  dengan    meningkatnya capaian SAKIP  sebesar 5 poin  dari 50,31 menjadi 55,14.
Sinergitas berbagai aktivitas penyelenggaraan  pemerintahan  melalui upaya  Pembinaan  Teknis  (Bintek)  yang terstruktur    dan  sosialisasi    Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah    dengan  motivasi  yang  sangat bemakna  :”Nilai  Sakip  Kota  Bandung Harus  Menjadi  Sakip  Juara”,  mampu mendongkrak  capaian  nilai  SAKIP  pada tahun  2015    sebesar  25,08  poin  menjadi (80,22);
2016 (80,61); 2017
(80,37),walaupun secara kuantitatif capaian  penilaian  SAKIP  mengalami
penurunan  tetapi    persentasi  capaian  Kota Bandung  masih  termasuk  pada  klasifikasi interval  penilaian    predikat    A.  Prestasi yang diraih Kota Bandung selama 3 ( tiga ) tahun  berturut-turut,    bukan  berarti    tanpa rekomendasi    hasil    evaluasi  dan  evaluasi tersebut meliputi aspek-aspek :
a. Penilaian  terhadap  perencanaan strategis,  termasuk  di  dalamnya perjanjian  kinerja  dan  pengukuran kinerja;
b. Penilaian  terhadap  penyajian  dan pengungkapan informasi kinerja;
c. Evaluasi  terhadap  program  dan kegiatan;
d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit
kerja yang bersangkutan.
1. Strategi Peningkatan Akuntabilitas
Pemerintah Kota Bandung
Langkah-langkah  strategis  tentu harus disertai dengan berbagai strategi aksi yang  efektif  dan  Kota  Bandung  dengan tegas  telah  menetapkan  5  (lima)  langkah untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan SAKIP  juara  yaitu:  (1)  memperkuat komitmen pemimpin; (2) penguatan soliditas tim fasilitasi SAKIP dan pendampingan  dari  Kemenpan.RB;  (3) penguatan  kapasitas  dan  kesungguhan Kepala SKPD; (4) Membangun SILAKIP; dan  (5)  langkah  strategi  juara.  Kota
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 79-89 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Bandung  Juara  ditetapkan    kedalam  9 (sembilan)  strategi    yaitu:  1)  Strategi Kepala  SKPD  memaparkan    pelaksanaan SAKIP  SKPD;  2)  Strategi  memberikan warna merah pada pelaksanaan SAKIP; 3) Strategi  penanda  tanganan  perjanjian kinerja dan cascading; 4) Strategi pemaparan sekretaris/ Kepala Bagian /Tata Usaha; 5) Strategi kehadiran pimpinan pada acara  SAKIP;  6)  Strategi  menggunakan media  sosial;  7)  Strategi  penandatanganan kesepakatan  bersama  mewujudkan  SAKIP Juara;  8)  Strategi  Optimalisasi  tim  monev SAKIP  dan Roadshow Monev;  9)  Strategi optimalisasi tim verifikasi.
Untuk merealisasikan langkah- langkah strategis tersebut, perubahan  kuat yang dilakukan  berfokus pada penyusunan indikator  kinerja  yang  berorientasi  kepada hasil, sehingga dengan bertahap dan waktu yang relative cepat terjadi perubahan positif pada pemahaman kepala SKPD di lingkungan  pemerintah  Kota  Bandung untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan  kinerja    serta  tumbuhnya budaya  organisasi  untuk  terus  melakukan berbagai pembahasan dan  diskusi tentang SAKIP  secara masif.
Penguatan  kapasitas  Kepala-kepala SKPD    dalam  upaya  mencapai  nilai maksimal SAKIP merupakan hal mendasar yang  harus  dilakukan,  karena  dengan
penguatan ini akan menumbuhkan pemahaman  dan  tanggung  jawab    kepala SKPD berkaitan dengan komponen SAKIP berupa  perencanaan  kinerja,  pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Dengan penguatan ini memiliki konsekuensi terhadap penyelenggaraan  manajemen  kinerja  yang baik  yang  semuanya  bertumpu  kepada tanggung jawab kepala SKPD.
Dalam  kaitan  ini  pemanfaatan teknologi  informasi  menjadi  hal  utama terutama dalam penyelenggaraan
manajemen kinerja yang terintegrasi antara akuntabilitas keuangan dengan akuntabilitas kinerja sebagai wujud penerapan  prinsip  transparansi.  Upaya penguatan  penerapan  SAKIP  ini  salah satunya diwujudkan melalui strategi transparansi  pelaksanaan  SAKIP  Kota Bandung  untuk  publik  melalui  aplikasi SILAKIP online dengan alamat lakip.bandung.go.id .Melalui  aplikasi  ini publik  dengan  mudah  dapat  melihat  dan menilai kinerja pemerintah Kota Bandung.
Dinamika pemerintah dalam merealisasikan akuntabilitas publik bergerak  secara  progresif  dan  kuncinya adalah  hasil  evaluasi  kinerja  yang  telah dicapai berupa poin capaian tahun sebelumnya  selain  sinergitas  berbagai aktivitas  penyelenggaraan  pemerintahan
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 79-89 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
melalui  upaya  Pembinaan  Teknis  (Bintek) yang terstruktur  dan sosialisasi  Peraturan Pemerintah.  Komponen,  bobot  dan  sub komponen  SAKIP  yang  menjadi  acuan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Komponen, Bobot, dan Sub Komponen SAKIP
Sumber: Dokumentasi Penelitian Secara  umum  berbagai  kelemahan penerapan  SAKIP  di  Kota  Bandung berkisar  pada  beberapa  komponen  yaitu: (1)  Lemahnya  dukungan  atau  komitmen pemimpin; (2) Resistensi terhadap perubahan;  (3)  Lemahnya  pemahaman tentang  akuntabilitas  kinerja;  dan  (4) Kurang andalnya data kinerja.
Strategi yang efektif untuk mencapai  nilai  yang  optimal  harus berorientasi    pada  indikator  kinerja  yang berorientasi kepada hasil, sehingga dengan bertahap  dan  waktu  yang  relatif  cepat terjadi  perubahan  positif  untuk  melakukan perbaikan dalam perencanaan kinerja  serta
tumbuhnya  budaya  organisasi  untuk  terus melakukan  berbagai  pembahasan  dalam diskusi  tentang  SAKIP  secara  masif. Penguatan  kapasitas  Unit-Unit,  Kepala- kepala SKPD dalam upaya mencapai nilai maksimal SAKIP merupakan hal mendasar yang  harus  dilakukan,  karenadengan penguatan ini akan menumbuhkan pemahaman  dan  tanggungjawab    kepala SKPD berkaitan dengan komponen SAKIP tersebut.
Dalam  kaitan  ini  pemanfaatan teknologi  informasi  menjadi  hal  utama terutama dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang terintegrasi antara akuntabilitas keuangan dengan akuntabilitas kinerja sebagai wujud penerapan  prinsip transparansi  dapat diwujudkan  melalui  aplikasi  SILAKIP online  sehingga  publik  dengan  mudah dapat melihat dan menilai kinerja pemerintah.
Secara umum berbagai kelemahan penerapan  SAKIP  di  Kota  Bandung berkisar  pada  beberapa  komponen  yaitu:
(1)  Lemahnya  dukungan  atau  komitmen pemimpin; (2) Resistensi terhadap perubahan;  (3)  Lemahnya  pemahaman tentang  akuntabilitas  kinerja;  dan  (4) Kurang andalnya data kinerja.
Strategi yang efektif untuk mencapai  nilai  yang  optimal  harus
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 79-89 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
berorientasi    pada  indikator  kinerja  yang berorientasi kepada hasil, sehingga dengan bertahap  dan  waktu  yang  relatif  cepat terjadi  perubahan  positif  untuk  melakukan perbaikan dalam perencanaan kinerja  serta tumbuhnya  budaya  organisasi  untuk  terus melakukan  berbagai  pembahasan  dalam diskusi  tentang  SAKIP  secara  masif. Penguatan  kapasitas  Unit-Unit,  Kepala- kepala SKPD dalam upaya mencapai nilai maksimal SAKIP merupakan hal mendasar yang  harus  dilakukan,  karena  dengan penguatan ini akan menumbuhkan pemahaman  dan  tanggung  jawab    kepala SKPD berkaitan dengan komponen SAKIP tersebut.
Dalam  kaitan  ini  pemanfaatan teknologi  informasi  menjadi  hal  utama terutama dalam penyelenggaraan
manajemen kinerja yang terintegrasi antara akuntabilitas keuangan
dengan
akuntabilitas kinerja sebagai wujud penerapan  prinsip transparansi  dapat diwujudkan  melalui  aplikasi  SILAKIP online  sehingga  publik  dengan  mudah dapat melihat dan menilai kinerja pemerintah.
2. Implementasi Sistem Manajemen
Pelayanan Pemerintah Kota Bandung
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat diungkap  bahwa  implementasi  kebijakan akuntabilitas  kinerja  pemerintah  Kota
Bandung diarahkan untuk mengubah mental dan  perilaku  aparatur.  Penerapan  sistem manajemen  pelayanan  Kota  Bandung belum  sepenuhnya  mampu  mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman,  jelas,  dan  terjangkau  serta  menjaga profesionalisme  para  petugas,  sehingga orientasi  yang  dilakukan  memperhatikan keterkaitan antara berbagai dimensi kebijakan  yang  berlaku.  Dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut :
Gambar 2. Implementasi Perubahan

## Mental dan Perilaku Aparatur
Kebijakan  Reformasi  birokrasi  di Kota  Bandung    merujuk  pada  Peraturan Presiden  Nomor  80  Tahun  2011  Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
Indonesia  2010-2025,  maka  untuk  dalam melaksanakan optimalisasi fungsi birokrasi diarahkan secara tepat, cepat, dan konsisten untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel  melalui  berbagai  pembaharuan
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 79-89 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
dan  perubahan  mendasar  pada  sistem penyelenggaraan pemerintahan Kota Bandung  sejalan  dengan  delapan    area kebijakan  reformasi  pada  seluruh  aspek manajemen  pemerintahan.  Kedelapan  area perubahan  tersebut  dapat  dilihat  pada gambar berikut:

## Gambar 3. Implementasi 8 Area Perubahan
Mewujudkan  pemerintahan  yang bersih dan melayani merupakan dasar dalam mencapai  misi  Wali  Kota  Bandung menyangkut  profesionalisme      aparatur, infrastruktur,      dan      lingkungan      yang nyaman,      kondisi  sosial  kemasyarakatan yang  madani  yang  memiliki  kapabilitas untuk menyelesaikan segala persoalan yang muncul secara swadaya, serta perekonomian kota yang mantap dan memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Arah  dan  area  kebijakan  reformasi birokrasi  pada  tahap  implementasinya  di
Kota Bandung  masih dihadapkan berbagai ketimpangan pada berbagai dimensi pemerintahan  diantaranya  menyangkut ketaatan  dan  kepatuhan  ,profesionalitas, netralitas ,etika dan disiplin Aparatur Sipil Negara sebagai subjek penggerak reformasi birokrasi. Etika birokrasi pemerintahan berkaitan erat dengan moralitas  dan  mentalitas  aparatur  dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokok pemerintahan secara umum belum berorientasi  kepada  nilai-nilai  etika  yang harus  di  pedomani  secara  operasional meliputi :
1) Aparat  wajib  mengabdi  kepada kepentingan umum
2) Aparat adalah motor penggerak
“head“ dan “heart“ bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3) Aparat  harus  berdiri  di  tengah- tengah,  bersikap  terbuka  dan tidak memihak (mediator).
4) Aparat  harus  jujur,  bersih  dan berwibawa.
5) Aparat  harus  bersifat  diskresif, bisa  membedakan  mana  yang rahasia dan tidak rahasia, mana yang penting dan tidak penting.
6) Aparat  harus  selalu  bijaksana dan sebagai pengayom.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 79-89 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;

## SIMPULAN
Berdasarkan kajian ini  ditarik simpulan  sebagai berikut :
1. Secara  umum  berbagai  kelemahan
Implementasi
Kebijakan Akuntabilitas  Pemerintah  (SAKIP) berkisar  pada  beberapa  komponen yaitu: (1) Lemahnya dukungan atau komitmen pemimpin; (2) Resistensi terhadap  perubahan;  (3)  Lemahnya pemahaman  tentang  akuntabilitas kinerja;  dan  (4)  Kurang  andalnya data kinerja.
2. Strategi yang efektif untuk mencapai  nilai  yang  optimal  harus berorientasi  pada  indikator  kinerja yang  berorientasi  kepada  hasil, sehingga  dengan  bertahap  dan waktu  yang  relatif  cepat  terjadi perubahan positif untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan kinerja  serta  tumbuhnya  budaya organisasi  untuk  terus  melakukan berbagai pembahasan dalam diskusi tentang SAKIP secara masif.
3. Penguatan kapasitas Unit-Unit,
Kepala-kepala SKPD  dalam upaya mencapai  nilai  maksimal  SAKIP merupakan  hal  mendasar  yang harus  dilakukan,  karena  dengan penguatan  ini  akan  menumbuhkan pemahaman  dan  tanggung  jawab
kepala  SKPD  berkaitan  dengan komponen SAKIP berupa perencanaan  kinerja,  pengukuran kinerja,  pelaporan  kinerja,  evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Dengan penguatan ini memiliki konsekwensi terhadap penyelenggaraan manajemen kinerja  yang  baik  yang  semuanya bertumpu  kepada  tanggungjawab kepala SKPD.
Rekomendasi dari hasil kajian yang dapat  diberikan  diantaranya  adalah:  (1) Seluruh  pimpinan  isnstansi  pemerintah Kota Bandung harus memiliki pemahaman dan komitmen yang tinggi dalam merespons  perubahan  sejalan  dengan tuntutan  kebijakan  reformasi  dan  hal  ini bisa  terbangun  apabila  pimpinan  puncak Kota  Bandung    memberikan  teladan  serta melakukan monitoring yang intensif terhadap  pemanfaatan  aplikasi-aplikasi yang  begitu  banyak  di  Kota  Bandung;  (2) Pemanfaatan  teknologi  informasi  harus optimal  dan  menjadi  hal  utama  terutama dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang  terintegrasi  antara  akuntabilitas keuangan  dengan  akuntabilitas  kinerja sebagai wujud penerapan prinsip transparansi  dapat  diwujudkan  melalui aplikasi  SILAKIP online sehingga  publik dengan  mudah  dapat  melihat  dan  menilai
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm. 79-89 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
kinerja  pemerintah; (3) Pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis bagi paratur merupakan prioritas utama dengan menghindarkan  aspek-aspek  seremonial dan rutinitas program yang tidak terukur.

## DAFTAR PUSTAKA
Ripley,  Rendal  B.  and  Grace  A.  Franklin. 1982. Policy Implementation and Bureaucracy,  second  edition,  the  Dorsey Press, Chicago-Illionis.
Miles,  Mattew  B  and  Huberman,  Michael A,1984 ,  Qualitative  Data  Analysis  :  A Sourccebook of New Mthods , Beverly Hills:
London Sage Publications.
Moleong,J.Lexy, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) .
Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
Nasution,  S,  1988, Metode  penelitian Naturalistik Kualitatif . Bandung: Tarsito Mahmudi, 2002,  Organisasi Sektor Publik, Jakarta : Rajawali
Mardiasmo,  2002,  Akuntabilitas  Publik,
Bandung: Grafika
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
Sutopo  &  Suryanto.  2006. Pelayanan Prima Modul Diklat Pra Jabatan Golongan III . Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.