## GERAKAN SADAR HUKUM MENGENAI FAKE NEWS DAN AKIBAT HUKUMNYA
1 Kadarudin  , 2 Marthen Napang, 3 Iin Karita Sakharina, 4 Girillano Reyhan Uno,
5 Aviel Paelongan Dase
1,2,3,4,5 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia kadarudin@unhas.ac.id, 1 marthennapang@unhas.ac.id, 2 ik.sakharina@gmail.com 3 girillano06111999@gmail.com, 4 avieldase5@gmail.com 5
Naskah diterima: 03 Sept. 2022; revisi: 28 Sept. 2022; disetujui: 15 Okt. 2022

## Abstract
Various  fake  news  appears  in  the  mainstream  media  and  become  a  phenomenon  that must  be  handled  with  a  smart  and  wise  attitude  by  its  users,  especially  among  junior high  school  students.  The  spread  of  fake  news  can  occur  massively  due  to  the inaccuracy  of  students  in  receiving  the  information  that  is  circulating.  Something considered "viral" will easily affect existing rules, norms, and culture. Open spaces are easier to access as targets for the spread of fake news which can trigger disintegrative actions for the nation if they are not based on adequate references.
Keywords: legal awareness; fake news; legal consequences
 Alamat korespondensi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Tamalanrea Kotak Pos 90245 Makassar Telp.: (0411) 587219 E-mail: kadarudin@unhas.ac.id
ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I.  LATAR BELAKANG
Kemajuan  teknologi  pada  umumnya  membawa  pergeseran  digital  terhadap proses penyampaian dan penerimaan pesan disetiap media massa yang ada berdasarkan kegunaan  dan  kepuasan  khalayak.  Aktivitas  yang  dulu  dilakukan  secara  offline  telah bermigrasi  ke  ruang-ruang  online.  Media  sosial  menjadi  media  komunikasi  paling efektif,  transparasi  dan  efisien  yang  digunakan  masyarakat  modern  di  era  keterbukaan informasi  yang  semakin  berkembang  dan  meluas  karena  dianggap  kuat  dalam membentuk  opini  publik.  Kehadiran  suatu  media  dianggap  sebagai  sumber  informasi utama yang cepat dan tepat sehingga dapat mempengaruhi tatanan stabilitas kehidupan sosial yang dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Media sosial merupakan bagian  dari  new  media  di  era  global  sekarang  ini,  seperti:  facebook,  twitter,  line, whatsapp,  instagram,  youtube  dan  lain  sebagainya  yang  dapat  digunakan  dengan mudah,  dimana  saja  dan  kapan  saja.  Segala  aspek-aspek  politik,  ekonomi,  hukum, budaya,  pertahanan  dan  keamanan  bahkan  pendidikan  sekalipun  (Dyaloka  Puspita Ningrum, 2019:24).
Dyaloka Puspita Ningrum (2019:26) lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak asing lagi  masyarakat  mendengar  kata  “hoax”  atau  “Fake  News”,  yang  diartikan  sebagai berita atau pernyataan yang tidak valid sehingga akan membuat keadaan menjadi panik. Konten  hoax  sering  kali  muncul  bahkan  dapat  menimbulkan  beragam  konflik  karena diragukan kebenarannya dan dianggap merugikan pihak-pihak (pribadi, instansi ataupun kelompok)  yang  berkaitan  dengan  penyebaran  hoax  itu  sendiri  oleh  orang-orang  yang tidak bertanggung-jawab. Dalam penggunaan media sosial beberapa para penggunanya belum  mengerti  tata  cara  dalam  mengaplikasikan  media  sosial  yang  baik  dan  benar. Pada  dasarnya  kembali  lagi  dengan  perilaku  pengguna  media  sosial  tersebut.  Ada beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  di  dalam  dunia  maya  ketika  memposting  atau mengupload  berita  dan  informasi  yang  nantinya  dapat  diakses  oleh  semua  orang, kapanpun dan dimanapun ia berada termasuk di SMP ITTP Matahari, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.
Berdasarkan  teori  Gilster  (1997:1-2)  bahwa  literasi  digital  merupakan kemampuan  seseorang  dalam  memahami  dan  menggunakan  suatu  informasi  dengan berbagai  format.  Dengan  ditekankan  cara  berfikir  kritis  dalam  menghadapi  sebuah informasi  diera  digital,  jadi  disini  kemampuan  literasi  digital  itu  tidak  hanya kemampuan  dalam  membaca  saja,  tetapi  mencakup  secara  menyeluru,  membaca, menganalisa/  memakni  bahkan  juga  pengelolahanya.  Hal  ini  Gilster  (1997:3)  juga mengukur kemampuan seseorang dalam literasi digitalnya yakni menggunakan 4 aspek. Yaitu,  aspek  Pencarian  Di  Internet  (Internet  Searching),  aspek  Pandu  Arah (Hypertextual  Navigation), aspek Evaluasi Konten  Informasi  (Conten Evaluation), dan aspek Penyusunan Pengetahuan (Knowledge Assembly).
Berita bohong yang tersebar saat ini tidak hanya berupa tulisan tapi dapat berupa gambar, video dan lain sebagainya. Yang saat ini penyebaran berita hoax sangat mudah dan cepat tersebar, persebaran dan perkembangan hoax dan fake news yang berkembang
secara pesat ini diakibatkan dari perkembangan teknologi yakni salah satunya didukung dengan  adanya  media  daring  (online)  sebagai  alat  penyebaranya.  Media  daring merupakan singkatan dari  media dalam jaringan online yang manah saat  ini banyak di jadikan media paling trending diberbagai kalangan, khususnya para pelajar. Mahasiswa saat  ini  dalam  kesehariannya  tidak  luput  dengan  penggunaan  media  daring,  dalam komunikasi,  pencarian  informasi  dalam  hal  pelajaran  maupun  penunjang  keseharian lainya.  Meskipun  media  daring  ini  begitu  banyak  diminati,  tetapi  ke  faliditasan  suatu informasi  yang  dikandung,  kadang-kadang  dipertanyakan.  Tetapi  hal  tersebut  dapat diantisipasi  dengan  analisiss  ciri-ciri  pada  sumber  maupun  konten,  yang  mana  hal  itu didapat dari pembelajaran literasi digital (Infazatul Izni, 2019:4).
Menurut  Christiany  Juditha  (2018:31-32),  saat  ini  penyebaran  informasi  atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh  masyarakat,  namun  oleh  siapa  saja  pengguna  internet  dapat  berperan  dalam penyebaran  suatu  informasi.  Sayangnya  banyak  informasi  atau  berita  yang  disebarkan secara individu atau berkelompok lebih banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan  kebenarannya  atau  teindikasi  hoax  dan  fake  news.  Hoax  atau fake  news  merupakan  informasi  atau  berita  yang  berisi  hal-hal  yang  belum  pasti  atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. Kini informasi atau berita yang dianggap  benar  tidak  lagi  mudah  ditemukan.  Survey  Mastel  (2017)  mengungkapkan bahwa  dari  1.146  responden,  44,3%  diantaranya  menerima  berita  hoax  setiap  hari  dan 17,2%  menerima  lebih  dari  satu  kali  dalam  sehari.  Bahkan  media  arus  utama  yang diandalkan  sebagai  media  yang  dapat  dipercaya  terkadang  ikut  terkontaminasi penyebaran  hoax.  Media  arus  utama  juga  menjadi  saluran  penyebaran  informasi/berita hoax, masing-masing sebesar 1,20% (radio), 5% (media cetak) dan 8,70% (televisi).
Tidak  saja  oleh  media  arus  utama,  kini  hoax  sangat  banyak  beredar  di masyarakat  melalui  media  online.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mastel  (2017) menyebutkan  bahwa  saluran  yang  banyak  digunakan  dalam  penyebaran  hoax  adalah situs  web,  sebesar  34,90%,  aplikasi  chatting  (Whatsapp,  Line,  Telegram)  sebesar 62,80%,  dan  melalui  media  sosial  (Facebook,  Twitter,  Instagram,  dan  Path)  yang merupakan  media  terbanyak  digunakan  yaitu  mencapai  92,40%.  Sementara  itu,  data yang  dipaparkan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  menyebut  ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoax dan ujaran kebencian (Pratama, 2016).
Kemajuan  dan  ragam  media  komunikasi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat menyebabkan  masyarakat  dan  negara  menghadapi  efek  hoax  sebagai  akibat communication  jammed  yang  terjadi  di  masyarakat.  Communication  jammed disebabkan  oleh  perkembangan  teknologi  komunikasi  yang  tidak  bisa  dikontrol  lagi. Communication traffic yang sangat rumit menyebabkan berita-berita hoax sebagai suatu tindakan  konstruksi  sosial  sederhana,  namun  menjadi  musuh  masyarakat  dan  negara, mudah  bermunculan  (Bungin,  2017).  Hal  ini  tentu  perlu  diantisipasi  sejak  dini, utamanya  pada  tingkat  SMP,  dimana  pada  fase  inilah  para  pelajar  sudah  dbebaskan menggunakan handphone oleh orang tuanya. Sehingga budaya sadar hukum bagi siswa
ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dan siswi di SMP ITTP Matahari, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten  Maros,  terkait  fake  news  dan  akibat  hukumnya  perlu  dipupuk  sejak  dini sehingga  menghindarkan  siswa  dan  siswi  dari  jerat  hukum  UU  ITE  dengan  cara memberikan edukasi dan pemahaman hukum melalui sentuhan Iptek Perguruan Tinggi
Melihat  kondisi  tersebut,  maka  Gerakan  Sadar  Hukum  Mengenai  Fake  News dan Akibat Hukumnya di SMP ITTP Matahari, Kabupaten Maros yang dilakukan oleh Tim  PPMU-PK-M  LP2M  Universitas  Hasanuddin  terhadap  mitra  (Kepala  SMP  ITTP Matahari) sangat perlu dilaksanakan.
Adapun  yang  menjadi  permasalahan  mitra  adalah  beragam  fake  news  muncul pada media mainstream tersebut dan menjadi fenomena yang harus diatasi dengan sikap cerdas  dan  bijak  oleh  para  penggunanya  terutama  pada  kalangan  pelajar  SMP. Penyebaran  fake  news  dapat  terjadi  secara  massive  karena  ketidaktelitian  para  pelajar dalam menerima informasi yang beredar. Sesuatu dianggap “viral” akan dengan mudah mempengaruhi aturan-aturan, norma dan budaya yang ada. Ruang terbuka lebih mudah menjadi  akses  sasaran  penyebaran  fake  news  yang  dapat  memicu  aksi  disintegratif bangsa apabila tidak dilandasi  oleh referensi  yang memadai. Oleh karena itu,  kegiatan PPMU-PK-M  dapat  menjadi  wadah  bagi  siswa  dan  siswi  SMP  ITTP  Matahari  dalam memetakan persoalan dan menemukan solusi hukum dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi siswa dan siswi SMP ITTP Matahari terkait fake news dan akibat  hukumnya.  Dari  kondisi  yang  dideskpripsikan  di  atas  tampak  jelas  bahwa dibutuhkan  sebuah  kegiatan  Gerakan  Sadar  Hukum  Mengenai  Fake  News  dan  Akibat Hukumnya di SMP ITTP Matahari, Kabupaten Maros yang dilakukan oleh Tim PPMU- PK-M LP2M Universitas Hasanuddin terhadap mitra (Kepala SMP ITTP Matahari).

## II. METODE PELAKSANAAN
Persoalan prioritas yang dihadapi adalah adalah beragam fake news muncul pada media  mainstream  tersebut  dan  menjadi  fenomena  yang  harus  diatasi  dengan  sikap cerdas  dan  bijak  oleh  para  penggunanya  terutama  pada  kalangan  pelajar  SMP. Penyebaran  fake  news  dapat  terjadi  secara  massive  karena  ketidaktelitian  para  pelajar dalam menerima informasi yang beredar. Sesuatu dianggap “viral” akan dengan mudah mempengaruhi aturan-aturan, norma dan budaya yang ada. Ruang terbuka lebih mudah menjadi  akses  sasaran  penyebaran  fake  news  yang  dapat  memicu  aksi  disintegratif bangsa apabila tidak dilandasi  oleh referensi  yang memadai. Oleh karena itu, kegiatan PPMU-PK-M  dapat  menjadi  wadah  bagi  siswa  dan  siswi  SMP  ITTP  Matahari  dalam memetakan persoalan dan menemukan solusi hukum dengan cara memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi siswa dan siswi SMP ITTP Matahari terkait fake news dan akibat  hukumnya  sehingga  kegiatan  Gerakan  Sadar  Hukum  Mengenai  Fake  News  dan Akibat  Hukumnya di SMP ITTP  Matahari, Kabupaten Maros yang dilakukan. Metode pelaksanan  kegiatan  yang  digunakan  adalah  diskusi,  pemutaran  video  dan  pameran poster yang dilakukan antara Tim PPMU-PK-M LP2M Universitas Hasanuddin dengan
siswa  dan  siswi  SMP  ITTP  Matahari,  Desa  Moncongloe  Lappara,  Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

## III. PELAKSANAAN
Universitas  Hasanuddin  merupakan  salah  satu  perguruan  tinggi  yang  terpilih oleh  DP2M-Dikti  menjadi  Perguruan  Tinggi  (PT)  Mandiri  yang  bertanggungjawab penuh  mengelola  risetnya  secara  mandiri,  mulai  dari  aspek  perencanaan  program kegiatan  penelitian,  aspek  pengelolaan  program  dan  mempertanggung  jawabkan  hasil pelaksanaanya.  Konsekwensi  dari  reputasi  PT  Mandiri,  Universitas  Hasanuddin  harus menggerakkan  sumberdaya  manusianya  yang  andal,  menyediakan  dana  untuk melaksanakan Skim penelitian internal dan fasilitas yang memadai untuk menghasilkan produk  riset  yang  dapat  diandalkan  (Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Pengabdian  Kepada Masyarakat, Universitas Hasanuddin).
Untuk  mendukung  kegiatan  penelitian  dan  pengabdian  pada  masyarakat  dalam rangka  meningkatkan  sumbangsih  Unhas  untuk  pengembangan  IPTEK,  maka  alokasi dana  untuk  penelitian  semakin  signifikan  dari  tahun  ke  tahun.  Untuk  lebih menggairahkan  kegiatan  riset  dan  pengabdian  kepada  masyarakat,  maka  pimpinan Universitas  Hasanuddin  menfasilitasi  penyediaan  anggaran  riset  dengan  menggunakan dana  Bantuan  Operasional  Perguruan  Tinggi  Negeri  (BOPTN).  Dana  tersebut bersumber  dari  pengalihan  dana  untuk  kegiatan  akademik  ke  kegiatan  riset  dan Pengabdian pada Masyarakat. Pengalihan dana ini dilakukan dengan pertimbangan agar Unhas  dapat  memberikan  kontribusi  nyata  terhadap  kemajuan  pengembangan, penguasaan  dan  penerapan  teknologi  untuk  kesejahteraan  masyarakat  (Buku  Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Hasanuddin).
Universitas  Hasanuddin  (Unhas)  adalah  merupakan  salah  satu  perguruan  tinggi negeri  yang  memiliki  reputasi  tidak  hanya  di  wilayah  Sulawesi  Selatan,  namun  juga reputasi  baik  ini  telah  diakui  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri,  oleh  karenanya Unhas  harus  menggerakkan  sumberdaya  manusianya  yang  andal,  menyediakan  dana untuk  melaksanakan  Skim  penelitian  internal  dan  fasilitas  yang  memadai  untuk menghasilkan  produk  riset  yang  dapat  diandalkan.  Unhas  merupakan  salah  satu perguruan tinggi di Indonesia yang sangat aktif melakukan peningkatan kapasitas dalam tiga  aspek  ini.  Jumlah  staf  akademik  yang  berpendidikan  S3  saat  ini  (2013)  telah mencapai 656 orang (37%) dari total staf pengajar. Demikian pula dengan Staf pengajar pemegang  jabatan  akademik  guru  besar  juga  berkembang  sangat  pesat,  saat  ini  telah mencapai  jumlah  280  orang  (15,9  %).  Untuk  mendukung  kegiatan  penelitian  dan pengabdian  pada  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  sumbangsih  Unhas  untuk pengembangan  IPTEK,  maka  alokasi  dana  untuk  penelitian  semakin  signifikan  dari tahun  ke  tahun  (Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat, Universitas Hasanuddin).
Gerakan  Sadar  Hukum  Mengenai  Fake  News  dan  Akibat  Hukumnya  di  SMP ITTP Matahari, Kabupaten Maros telah dilaksanakan pada Hari Rabu, 27 Juli 2022 dan
ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
berjalan  lancar.  Pelaksanaan  kegiatan  dimulai  dengan  pemutaran  video  “Stop  Fake News: Cara Mengenali dan Memberantas Berita Palsu” pada link https://www.youtube.com/watch?v=KXEJxCS4NJA
Setelah  pemutaran  video,  kemudian  dipresentasikan  materi  Fake  News  dan Akibat Hukumnya kepada para siswa dan guru SMP ITTP Matahari. Setelah presentasi materi kemudian dilakukan diskusi  dan tanya-jawab dengan para siswa dan guru SMP ITTP Matahari. Setelah diskusi dan tanya-jawab kemudian dilakukan penandatanganan komitmen  para  siswa  dan  guru  SMP  ITTP  Matahari  untuk  menyaring  materi/konten berita/informasi sebelum menyebarkan materi/konten berita/informasi  tersebut.
Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:
Fake  news  adalah  berita  bohong,  berita  buatan  atau  berita  palsu  yang  sama sekali  tidak  dilandaskan  dengan  fakta,  kenyataan  atau  kebenaran.  Persamaan  antara hoaks dan fake news yaitu sebuah informasi dan komunikasi. Perbedaannya Fake News itu sumbernya berita dan Hoaks itu sumbernya informasi:
- Akibat Hukum Pelaku Penyebaran Fake News: Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur “Setiap Orang  dengan  sengaja,  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik”.
- Pasal  45A ayat  (1) UU  RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  UU ITE ”pelanggar  Pasal  28  ayat  (1)  pelaku  dapat  dikenakan  sanksi pidana penjara  paling  lama  6  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  satu  miliar rupiah”
- Berita  bohong  yang  disebarkan  melalui  media  elektronik  yang  bukan bertujuan  untuk  menyesatkan  konsumen,  dapat  dipidana  menurut  UU  ITE tergantung dari muatan konten yang disebarkan seperti:
- Jika  berita  bohong  bermuatan  kesusilaan  maka  dapat  dijerat  pidana berdasarkan Pasal  27  ayat  (1);  Pasal  45  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2); Pasal 45 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Jika  bermuatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  dipidana berdasarkan Pasal  27  ayat  (3);  Pasal  45  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal  27  ayat  (4);  Pasal  45  ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
- Jika  bermuatan  menimbulkan  rasa  kebencian  berdasarkan  SARA  dipidana berdasarkan Pasal  28  ayat  (2);  Pasal  45A  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Jika  bermuatan  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti  yang  ditujukan secara  pribadi  dipidana  berdasarkan Pasal  29;  Pasal  45B  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

## KUHP
Pasal 14
1. Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja  menerbitkan  keonaran  di  kalangan  rakyat,  dihukum  dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2. Barangsiapa  menyiarkan  suatu  berita  atau  mengeluarkan  pemberitahuan yang  dapat  menerbitkan  keonaran  di  kalangan  rakyat, sedangkan  ia  patut dapat  menyangka  bahwa  berita  atau  pemberitahuan  itu  adalah  bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
Pasal 15
Barangsiapa  menyiarkan  kabar  yang  tidak  pasti  atau  kabar  yang  berkelebihan atau  yang  tidak  lengkap,  sedangkan  ia  mengerti  setidak-tidaknya  patut  dapat menduga  bahwa  kabar  demikian  akan  atau  sudah  dapat  menerbitkan  keonaran dikalangan  rakyat,  dihukum  dengan  hukuman  penjara  setinggi,  tingginya  dua tahun Pasal 390
Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan  melawan  hak  menurunkan  atau  menaikkan  harga  barang  dagangan, fonds  atau  surat  berharga  uang  dengan menyiarkan  kabar  bohong,  dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

## IV.  KESIMPULAN
Beragam  fake  news  muncul  pada  media  mainstream  tersebut  dan  menjadi fenomena  yang  harus  diatasi  dengan  sikap  cerdas  dan  bijak  oleh  para  penggunanya terutama  pada  kalangan  pelajar  SMP.  Penyebaran  fake  news  dapat  terjadi  secara massive  karena  ketidaktelitian  para  pelajar  dalam  menerima  informasi  yang  beredar. Sesuatu dianggap “viral” akan dengan mudah mempengaruhi aturan-aturan, norma dan budaya  yang  ada.  Ruang  terbuka  lebih  mudah  menjadi  akses  sasaran  penyebaran  fake news yang dapat memicu aksi disintegratif bangsa apabila tidak dilandasi oleh referensi yang memadai.
ISSN 2580-0299,  e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  tim  penulis  ucapkan  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Kepada Mesyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin yang telah mendanai kegiatan ini sampai selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada  Masyarakat,  Universitas  Hasanuddin,
Makassar.
Bungin, B. (2017). Politik Hiperreality dan Communicatioan Jammed. dalam buku Turn Back  Hoax  Tantangan  Literasi  Media  Digital.  Surabaya:  Buku  Litera  dan Aspikom Korwil Jawa Timur.
Dyaloka  Puspita  Ningrum,  Pemanfaatan  Media  Sosial  Terhadap  Fenomena  Hoax  di Kalangan Remaja Milenial, Jurnal Mahasiswa 2019.
Infazatul  Izni,  Kemampuan  Literasi  Digital  dalam  Menilai  Berita  Hoax  di  Media Daring, Jurnal Unair 2019.
Mastel. (2017). Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional. Diakses dari situs: http://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel-tentang-wabah-hoax- nasional/
Pratama, A. B. (2016).  Ada 800 Ribu  Situs Penyebar  Hoax di  Indonesia. Diakses dari situs: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185- 182956/ada-800-ribu-situs-penyebar- hoax-di-indonesia/
Siswoko, K. H. (2017). Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau Hoax, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 1, No. 1, April 2017. Tarigan,  A.  (2017).  Menko  Polhukam:  berita  "hoax"  buat  masyarakat  merugi.  Diakses dari  situs:  http://www.antaranews.com/berita/604730/menko-  polhukam-berita- hoax-buat-masyarakat-merugi