## PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN MASYARAKAT DI KONSENSI TAMBANG PT. MAHAKAM SUMBER JAYA KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

## Budi Harjanto*, Sukirno, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : budi.hjanto82@gmail.com

## Abstract
The control and ownership of lands by communities in forestry areas are not to be managed as arable  land  in  accordance  with  their  purpose.  But  in  reality  these  lands  are  owned  and controlled either individually or in groups on the basis of SKT or SKPT issued by the village / Lurah or Camat government. From this SKT or SKPT as the basis for ownership to be traded for  companies,  especially  coal  mining  companies.  The  many  interests  behind  forestry  lands are  one  of  the  causes  of  land  disputes  so  that  dispute  resolution  through  negotiation  and mediation does not produce the best solution and investment in mining in the forest area as a trigger  for  the  emergence  of  land  tenure  control  by  the  community  or  farmer  groups  by publishing  SKPT  by  controlling  new  land  or  land  without  owner,  land  abandoned  by  the owner or land of unknown location.
Keywords: Cultivated Land, SKPT, Mining

## Abstrak
Penguasaan dan kepemilikan lahan-lahan oleh masyarakat di kawasan kehutanan bukan untuk dikelola  sebagai  lahan  garapan  sesuai  peruntukannya.  Tapi  pada  kenyataannya  lahan-lahan tersebut  dimiliki  dan  dikuasai  baik  secara  individu  maupun  kelompok  dengan  dasar  SKT ataupun SKPT yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa/Lurah atau Camat. Dari SKT ataupun SKPT  inilah  sebagai  landasan  kepemilikan  agar  dapat  diperjual  belikan  untuk  perusahaan- perusahaan  khususnya  perusahaan  pertambangan  batubara.  Banyaknya  kepentingan  yang berada  dibelakang  lahan-lahan  kehutanan  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya  sengketa lahan  sehingga  penyelesaian  sengketa  baik  melalui  negosiasi  maupun  mediasi  tidak menghasilkan  solusi  terbaik  serta  masuknya  investasi  di  bidang  pertambangan  di  kawasan hutan sebagai pemicu munculnya penguasaan lahan garap oleh masyarakat maupun kelompok tani  dengan  menerbitkan  SKPT  dengan  menguasai  lahan-lahan  baru  atau  lahan-lahan  tanpa pemilik,  lahan-lahan  yang  ditinggalkan  oleh  pemiliknya  maupun  lahan-lahan  yang  tidak diketahui lokasinya.
Kata Kunci : Lahan Garap, SKPT, Pertambangan

## A. Pendahuluan
Kawasan  hutan  adalah  wilayah  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Untuk melakukan penetapan kawasan hutan,  menurut  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.44/MENHUT-II/2012  dan
P.62/MENHUT-II/2013  tentang  Pengukuhan  Kawasan  Hutan  dan  Perubahannya  (yang selanjutnya  disebut  Permenhut),  dilakukan  dengan  pengukuhan  kawasan  hutan. Dikeluarkannya  Permenhut  tersebut  merupakan  tindak  lanjut  dari  adanya  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011. (Mahkamah Konstitusi, 2012)
Berdasarkan  Permenhut  tersebut,  penunjukan  kawasan  hutan  dilakukan  dengan keputusan  Menteri  Kehutanan.  Kegiatan  pengukuhan  kawasan  hutan  dilakukan  untuk memberikan  kepastian  hukum  atas  kawasan  hutan  setelah  seluruh  proses  dilakukan, yaitu penunjukan, penetapan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.
Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal  134  ayat  (2)  UU  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Mineral  dan  Batubara  yang berbunyi  “kegiatan  usaha  pertambangan  tidak  dapat  dilaksanakan  pada  tempat  yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi  Pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan”.  Selain daripada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, kegiatan penambangan  perlu  adanya  pemberian  Izin  Pinjam  Pakai  Kawasan  Hutan  (IPPKH) sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  38  ayat  (3)  UU  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan,  sebelum  dilakukan  kegiatan  penyelidikan  umum  atau  eksplorasi  atau eksploitasi  bahan  tambang  di  dalam  kawasan  hutan.  Selain  adanya  pemberian  IPPKH oleh  Kementerian  Kehutanan,  juga  diperlukan  adanya  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP) dan  Wilayah  Izin  Usaha  Pertambangan  (WIUP)  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian ESDM. Pemberian IUP ini dimaksudkan sebagai hubungan hukum dalam pemanfaatan bahan tambang dalam tubuh bumi, sedangkan pemberian WIUP adalah sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan dan implementasi dari terjadinya konflik antara hak atas tanah dengan IUP. Sebelum berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009, pemberian izin  penambangan  dilakukan  melalui  proses  Perjanjian  Pengusahaan  Pertambangan Batubara  (PKP2B)  antara  Pemerintah  Pusat  yang  diwakili  oleh  Kementerian  ESDM dengan  para  pelaku  pengusaha  di  bidang  tambang.  PKP2B  dan  IPPKH  inilah  yang menjadi  dasar  hukum  sah  dan  kuat  atas  penguasaan  suatu  kawasan  hutan  dan  sumber daya alam batubara oleh perusahaan-perusahaan pertambangan.
Sebelum  dilakukan  kegiatan  penambangan,  perusahaan  pertambangan  harus menyelesaikan  terlebih  dulu  dengan  pemegang  hak  atas  tanah  pada  daerah  yang  akan dikerjakan,  yang  pelaksanaannya  dapat  dilakukan  bertahap  sesuai  kebutuhan. Penyelesaian  ini  diberikan  sebagai  kompensasi  berdasarkan  kesepakatan  dengan pemegang hak atas tanah yang dapat berupa sewa menyewa, jual beli dan pinjam pakai.
Dalam  realitanya,  kompensasi  diberikan  dalam  bentuk  ganti  rugi  lahan  berupa pembelian  sebagian  dan  atau  seluruhnya  lahan  garap  masyarakat  baik  secara  individu maupun  kelompok  tani.  Atas  kepemilikan  lahan-lahan  garap  tersebut  oleh  pemegang hak  atas  tanah,  didasarkan  pada  Surat  Keterangan  Tanah  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  desa  atau  kecamatan  setempat,  SKT  inilah  yang  dijadikan  tanda  peralihan hak  atas  tanah  kepada  pihak  perusahaan,  sehingga  perusahaan  dapat  mengoperasikan lahan-lahan  tersebut  dengan  membangun  akses  masuk  dan  melakukan  proses-proses kegiatan pertambangan tanpa adanya kendala permasalahan lahan.
Dengan  berjalannya  kegiatan  penambangan  oleh  perusahaan,  terjadi  klaim  dari masyarakat  A  kepada  pihak  perusahaan  dimana  perusahaan  dianggap  mengambil  hak lahan  garap  masyarakat  A  pada  lahan  yang  telah  dibebaskan  oleh  perusahaan  melalui prosedur  ganti  rugi  lahan  sebelumnya  kepada  masyarakat  B  dengan  dasar  SKT  yang sama.
Hal  inilah  yang  melatarbelakangi  penulis  untuk  meneliti  dalam  suatu  tulisan  ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul “ Penyelesaian Sengketa Lahan Masyarakat di Wilayah Konsensi  Tambang  PT.  Mahakam  Sumber  Jaya  di  Kabupaten  Kutai  Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur ”. Berkaitan dengan hal ini, rumusan masalah yang penulis bahas  adalah:  Apakah  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya  sengketa  lahan masyarakat  di  wilayah  konsensi  tambang  PT.  Mahakam  Sumber  Jaya  yang  berada  di kawasan hutan?; Bagaimana penyelesaian atas terjadinya sengketa lahan masyarakat di wilayah konsesi tambang PT. Mahakam Sumber Jaya yang berada di kawasan hutan?

## B. Metode Penelitian
Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.  Hal  ini  disebabkan,  oleh  karena  penelitian  bertujuan  untuk  mengungkapkan kebenaran  secara  sistematis,  metodologis,  dan  konsisten.  Melalui  proses  penelitian tersebut  diadakan  analisis  dan  konstruksi  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan  dan diolah. (Soerjono Soekanto, 2009)
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif analitis.  Metode  penelitian  deskriptif  analitis  adalah  metode  yang  mengkaji  masalah- masalah  dalam  masyarakat  dan  tata  cara  yang  berlaku  dalam  masyarakat  serta  situasi- situasi  tertentu,  termasuk  tentang  hubungan-hubungan,  kegiatan-kegiatan,  sikap-sikap, pandangan-pandangan,  serta  proses-proses  yang  sedang  berlangsung  dan  pengaruh- pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi
atau  gambaran  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta,  sifat,  serta hubungan antar-fenomena yang diteliti.
Dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  empiris,  yaitu  jenis penelitian  hukum  sosiologis  atau  penelitian  lapangan  yang  mengkaji  ketentuan  hukum yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  dalam  kenyataannya  di  masyarakat  (Waluyo, Penelitian  Hukum  dalam  Praktek,  2002).  Atau  dengan  kata  lain  yaitu  suatu  penelitian yang  dilakukan  terhadap  keadaan  sebenarnya  atau  keadaan  nyata  yang  terjadi  di masyarakat  dengan  maksud  untuk  mengetahui  dan  menemukan  fakta-fakta  dan  data yang  dibutuhkan,  setelah  data  yang  dibutuhkan  terkumpul,  kemudian  menuju  kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya  menuju pada penyelesaian masalah. (Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, 2002).
Sehubungan  dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  yang  digunakan,  maka penelitian  ini  lebih  menekankan  pada  penelitian  data  sekunder  atau  data  kepustakaan. Namun  demikian,  untuk  menunjang  dan  melengkapi  data  sekunder,  maka  dilakukan penelitian data primer atau data lapangan.

## C. Hasil Dan Pembahasan
Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  PT.  Mahakam  Sumber  Jaya  atas  sengketa  lahan yang  terjadi  secara  terus  menerus  oleh  masyarakat  berupa  pemblokiran  di  wilayah konsensi tambang, dapat mempengaruhi dan berakibat terhentinya kegiatan operasional tambang  perusahaan.  Dari  permasalahan  yang  sering  dihadapi  oleh  PT.  Mahakam Sumber Jaya, dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori permasalahan, yaitu:
a. Permasalahan  Lahan  disebabkan  Klaim  Kepemilikan  yang  Berakibat Terjadinya Tumpang Tindih Lahan
Sebelum  melakukan  aktivitas  operasional  tambang,  pada  umumnya  perusahaan tambang  melakukan  yang  namanya  kompensasi  ganti  kerugian  atas  lahan-lahan produktif  masyarakat  yang  berada  di  wilayah  Izin  Pinjam  Pakai  Kawasan  Hutan. Pemberian  kompensasi  ini  diperuntukan  bagi  masyarakat  pemilik  lahan  yang memang  benar  memiliki  lahan  tersebut  dengan  berdasarkan  surat  keterangan  tanah. Dari  surat  tersebut  itulah  perusahaan  mau  memberikan  kompensasi  ganti  kerugian berupa  sejumlah  uang  sesuai  dengan  nilai  kesepakatan  para  pihak,  sehingga diharapkan  dengan  adanya  penggantian  kerugian  lahan  bagi  pemilik  lahan sebenarnya  perusahaan  dapat  menjalankan  kegiatan  operasionalnya  tanpa  adanya halangan apapun yang berakibat terjadinya sengketa lahan.
Kasus  sengketa  yang  berujung  pada  tumpang  tindih  lahan  merupakan  sengketa yang  melibatkan  beberapa  orang  atau  kelompok  tani  di  satu  area  lahan.  Karena masing-masing  orang  atau  kelompok  tani  merasa  berhak  atas  lahan  termasuk  atas ganti kerugian  yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan. Masing-masing orang atau kelompok tani memiliki bukti-bukti kepemilikan lahan ditambah lagi dari pihak perusahaan  telah  melakukan  pembebasan  lahan-lahan  tersebut  dengan  bukti  Surat Pernyataan  Pelepasan  Hak  yang  dikeluarkan  oleh  pemilik  lahan  dan  pihak  kepala desa/kelurahan maupun kecamatan.
PT.  Mahakam  Sumber  Jaya  dapat  mengerjakan  produksi  tambang  di  area tersebut  selain  memiliki  Izin  Pinjam  Pakai  Kawasan  Hutan  dari  menteri  kehutanan dan  PKP2B  dari  menteri  ESDM,  telah  melakukan  pembebasan  lahan  dan  telah mengganti rugi kepada pemilik lahan sebelumnya.
Tentunya dengan begitu banyaknya klaim lahan dari kelompok tani yang merasa memiliki lahan tersebut, pihak PT. Mahakam Sumber Jaya harus dapat membuktikan secara  legalitas  surat  keterangan  tanah  yang  telah  dibebaskan  kepada  pemilik sebelumnya. Pihak perusahaan tentu akan mengalami kesulitan dalam membuktikan hal  tersebut,  dikarenakan:  i).  Surat-surat  keterangan  tanah  memiliki  jangka  waktu kepemilikan,  ii).  Pemilik  sebelumnya  yang  tidak  diketahui  keberadaannya  dan  iii). Adanya  Suat  Pernyataan  Pelepasan  Hak  yang  dikeluarkan  oleh  pemilik  lahan  garap sebelumnya di kawasan kehutanan yang tidak dibenarkan untuk dimiliki oleh sebuah perusahaan  melalui  salah  satu  pegawainya  dengan  diperoleh  melalui  proses pembebasan lahan, serta peruntukan dari lahan-lahan tersebut  oleh perusahaan tidak untuk  dikelola  sebagai  lahan  garap  sesuai  apa  yang  tertulis  dan  dijelaskan  di  dalam surat keterangan tanah tersebut.
Meskipun  begitu,  kenyataan  dari  kepemilikan  lahan  yang  berdasarkan  pada surat-surat  keterangan  tanah  yang  dapat  dengan  mudahnya  dikeluarkan  oleh pemerintah  desa  baik  kelurahan  maupun  kecamatan  dan  diakui  sebagai  surat  hak milik  atas  tanah  serta  diperjualbelikan  adalah  suatu  praktek  pencaloan  lahan  di kawasan  hutan  yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum  spekulan  yang  memanfaatkan keberadaan perusahaan-perusahaan tambang untuk memperoleh keuntungan.
Data tumpang tindih lahan yang terjadi di dalam wilayah konsensi tambang  PT. Mahakam  Sumber  Jaya  dengan  kelompok  tani  berada  di  2  area  konsensi  tambang, diantaranya:
1) Di area Pit M3-34 dengan KT Mekar Indah dan KT Maruk Tupuh, serta

## 2) Di area blok E dengan KT Legiun Veteran “Fajar Harapan”.
Dengan  berdirinya  kelompok  tani  dengan  maksud  untuk  menguasai  lahan  yang didasarkan  pada  surat  keterangan  tanah  yang  dibuat  dan  diedarkan  oleh  pemerintah desa/lurah atau camat, yang seharusnya diperuntukan sebagai lahan garap, tetapi oleh masyarakat  baik  secara  individu  maupun  kelompok  tani  menjual  lahan-lahan  garap tersebut tanpa melakukan dan mengelola lahan garap sama sekali.
Satu  kelompok  tani  yang  memiliki  lahan  puluhan  bahkan  ratusan  hektar,  dapat dengan  mudah  menunjukan  letak  luasan dan  batas  patok  lahan  untuk  dapat  diambil titik  koordinat  oleh  pihak  perusahaan,  sehingga  memunculkan  sebuah  skenario  dari para  spekulan  tanah  yang  telah  berlangsung  cukup  lama  untuk  menguasai  lahan- lahan kosong, lahan-lahan yang ditinggal oleh pemiliknya tanpa melakukan aktivitas penggarapan diatas lahan tersebut, serta tidak memperdulikan peraturan yang berlaku yang  mengakibatkan  tidak  berfungsinya  hukum  untuk  menindak  para  pelaku spekulan tersebut.
b. Permasalahan Lahan disebabkan Kompensasi Pembebasan Lahan
Sebelum  melakukan  kegiatan  operasional,  perusahaan  selain  memiliki  izin eksplorasi  maupun  eksploitasi,  juga  melakukan  kewajiban  atas  masyarakat  yang melakukan  aktivitas  penggarapan  lahan  dengan  memberikan  ganti  kerugian  berupa kompensasi. Kompensasi yang diberikan oleh PT. Mahakam Sumber Jaya dilakukan dengan  cara  pembebasan  lahan  di  area  yang  masuk  dalam  rencana  kegiatan operasional  terhadap  pemilik  lahan  yang  mengakui  dan  mengklaim  adalah  pemilik lahan tersebut.
Saat  sudah  dilakukan  pembebasan  lahan  dan  pengerjaan  operasional  tambang, terjadi  permasalahan  dengan  masyarakat  yang  secara  tiba-tiba  menghentikan kegiatan tambang karena masyarakat tersebut merasa belum menerima ganti kerugian atas  lahan  yang  sudah  dilakukan  pengerjaan  oleh  pihak  perusahaan.  Masyarakat tersebut  meminta  pihak  perusahaan  membayar  kompensasi  di  lahan  yang  telah dibebaskan  sebelumnya,  dan  pihak  perusahaan  tidak  akan  membayar  kompensasi apapun karena sudah melakukan pembebasan lahan di area yang sama. Karena tidak medapatkan jalan keluar, maka masyarakat yang merasa dirugikan melakukan upaya jalur hukum melalui pengadilan, dan hal ini dialami oleh PT. Mahakam Sumber Jaya sebagai tergugat dengan H. Lawaru dkk dari KT Bina Bersama sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Samarinda.
1. Faktor-faktor  yang  Melatarbelakangi  terjadinya  Sengketa  Lahan  di  Wilayah Konsensi Tambang PT. Mahakam Sumber Jaya
Setiap  masalah  pasti  ada  sebab  yang  melatarbelakangi,  termasuk  untuk  masalah kepemilikan lahan.  Lahan-lahan  yang berada di kawasan kehutanan yang  dimiliki oleh masyarakat  sebagai  hak  penguasaan  dilakukanlah  praktek  pembebasan  lahan  melalui proses  jual  beli  lahan  tersebut.  Ada  3  Faktor  yang  memiliki  pengaruh  besar  terhadap masalah lahan di kawasan kehutanan pada umumnya dan area tambang pada khususnya, yaitu: (Alrianto, 2019)
a. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)
Dasar  dari  dikeluarkannya  SKPT  adalah  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah Tingkat  I  Kalimantan  Timur  Nomor  31  Tahun  1995  tentang  Pedoman  Penertiban Surat  Keterangan  Penguasaan  dan  Pemilikan  Bangunan  /  Tanaman  diatas  Tanah Negara,  dan  Peraturan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Nomor  36  Tahun  2013  tentang Penyelenggaraan  Administrasi  Penguasaan  Tanah  atas  Tanah  Negara  di  Kabupaten Kutai  Kartanegara.  Dasar  inilah  yang  memunculkan  SKPT-SKPT  di  kawasan kehutanan oleh masyarakat yang hendak memiliki dan menguasai suatu lahan.
Selama  masyarakat  yang    memiliki  SKPT  tersebut  mengunakan  dan memanfaatkan  sesuai  dengan  peruntukannya,  yaitu  sebagai  lahan  garapan  dan mematuhi  dan  memenuhi  syarat  dan  aturan  yang  berlaku  baik  dari  Keputusan Gubernur  Kalimantan  Timur  maupun  Peraturan  Bupati  Kutai  Kartanegara,  maka penguasaan lahan tersebut secara tahapan dan proses dapat dimiliki oleh masyarakat. Sebagai  contoh  dalam  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Kalimantan Timur  Nomor  31  Tahun  1995  tentang  Pedoman  Penertiban  Surat  Keterangan Penguasaan  dan  Pemilikan  Bangunan  /  Tanaman  diatas  Tanah  Negara,  diatur mengenai  syarat-syarat  penguasaan  lahan  yang  jelas  aturannya,  yaitu:  i).  Surat keterangan  ini  bukan  merupakan  tanda  bukti  atas  tanah;  ii).  Surat  keterangan  ini berlaku  untuk  jangka  waktu  3  (Tiga)  tahun;  iii).  Surat  keterangan  ini  sebagai  dasar pengajuan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan iv). Dengan  diterbitkannya  surat  keterangan  ini  maka  surat-surat  keterangan  yang  ada sebelum  diterbitkannya  surat  keterangan  ini  merupakan  lampiran  yang  menyatu dengan surat keterangan ini.
Atau  menurut  Peraturan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Nomor  36  Tahun  2013 tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Penguasaan  Tanah  atas  Tanah  Negara  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  ayat  (2)  yang
mengatur tentang tanah yang dapat dimohonkan SKPT meliputi: i). Tanah terpelihara dan  dipergunakan  sebagaimana  mestinya;  ii).  Tanah  yang  letaknya  diketahui  oleh saksi-saksi  batas  tanah;  iii).  Tanah  yang  telah  dimanfaatkan  dan/atau  dikuasai  oleh pemohon  secara  terus  menerus  minimal  selama  2  (dua)  tahun,  dan  iv).  Tanah  yang telah  dipasang  patok  batas,  serta  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  c,  yang  mengatur  tentang tanah  yang  dilarang  untuk  diterbitkan  SKPT  adalah  salah  satunya  yang  berada  di dalam kawasan hutan dan/atau kawasan lindung.
Jadi  apapun  bentuk  dari  SKPT  itu,  tidak  boleh  menyimpang  dari  maksud  dan tujuan  dikeluarkannya  SKPT  tersebut.  Tapi  seperti  yang  sudah  dijelaskan  diatas, pada  kenyataannya  masyarakat  dalam  memiliki  dan  menguasai  lahan-lahan  yang berlandaskan  SKPT,  tidak  menpergunakan,  memanfaatkan  dan  mengelola  lahan tersebut  sebagaimana  mestinya  yaitu  sebagai  lahan  garapan.  Lahan-lahan  dikuasai dan  diperjualbelikan  secara  bebas  serta  pembuatan  SKPT  yang  sangat  mudah  tanpa perlu  dilakukan  pengecekan  lapangan    yang  mana  hal  ini  sudah  menyalahi  aturan yang berlaku.
Hak  atas  tanah  yang  berada  di  dalam  kawasan  kehutanan  seperti  yang  diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  baik  UU  Kehutanan  dan  UU Minerba  meskipun  tidak  dijelaskan,  dimaksudkan  sebagai  bukan  hak  milik  untuk dikuasai tanah tersebut kecuali apa yang diusahakan dan tampak nyata apa yang ada diatas tanah seperti tanaman atau bangunan/pondok.
Menguasai  tanah  tapi  tidak  ada  aktivitas  apapun  yang  dilakukan  diatas  tanah tersebut tidak dapat dikatakan memiliki hak atas tanah. Hak-hak tanam tumbuh atau bangunan  pondok  yang  berada  diatas  tanah  itulah  yang  dapat  dilakukan  ganti kerugian  jika  memang  terkena  dampak  dari  kegiatan  operasional  tambang  dan tanaman atau pondok itu memang benar adalah miliknya.
b. Kepentingan Individu dan atau Kelompok Tani atas Klaim Lahan
Faktor  berikutnya  adalah  adanya  kepentingan  baik  individu  dan  atau  kelompok tani.  SPT  ataupun  SKPT  yang  diperoleh  masyarakat  baik  secara  individu  maupun kelompok dimanfaatkan untuk suatu tujuan, yaitu: i). menguasai dan memiliki lahan- lahan  yang  belum  ada  pemiliknya  alias  lahan  kosong  atau  lahan-lahan  yang  ada pemiliknya  tapi  tidak  dimanfaatkan  dan dibiarkan terlantar  oleh  pemiliknya  dan  ii). memanfaatkan  kesempatan  dan  keuntungan  dari  adanya  perusahaan-perusahaan tambang  dengan  menjual  lahan-lahan  mereka  dan  mendapat  ganti  kerugian  serta
pihak  perusahaan  dapat  memiliki  lahan  tersebut  asal  dilakukan  pelepasan  hak  atas lahan dari pemilik lahan kepada pihak perusahaan.
Dengan  masuknya  perusahaan  tambang,  memunculkan  masyarakat-masyarakat yang  memanfaatkan  lahan-lahan  untuk  dijadikan  ladang  keuntungan.  Masyarakat- masyarakat ini digolongkan menjadi 4, yaitu (Mobly, 2019):
1) Masyarakat  pemilik  dan  penggarap  lahan  yang  memanfaatkan  dan  menggelola lahan sebagai lahan pertanian atau perkebunan;
2) Masyarakat  pemilik  dan  penggarap  lahan  tetapi  tidak  melakukan  aktivitas penggarapan sehingga lahan-lahan tersebut menjadi lahan terlantar;
3) Masyarakat  yang  mengetahui  dan  memanfaatkan  lahan  yang  bukan  miliknya yang  ditelantarkan  oleh  pemilik  sebelumnya,  sehingga  diakui  dan  diklaim sebagai  lahan  miliknya  dengan  menerbitkan  SKPT  untuk  dimanfaatkan  untuk kepentingan tertentu (para spekulan lahan);
4) Masyarakat  yang  tidak  mengetahui  tetapi  mencoba-coba  untuk  menguasai  dan memiliki  lahan  lain,  sehingga  jika  lahan  tersebut  berhasil  diklaim  sebagai lahannya  akan  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  tertentu  dan  jika  tidak  berhasil maka  mereka  akan  mencari  lahan-lahan  lainnya  yang  bisa  diklaim  sebagai lahannya.
Melihat  apa  yang  terjadi  pada  PT.  Mahakam  Sumber  Jaya  dengan  banyaknya orang  maupun  kelompok  tani  yang  mengklaim  memiliki  hak  atas  lahan  pada  lokasi tertentu  berdasarkan  SKT  ataupun  SKPT,  dimana  dalam  satu  lokasi  yang  diklaim bisa  dikeluarkan  SKT  ataupun  SKPT  dari  Desa/Kelurahan  yang  berbeda.  Masalah batas  wilayah  Desa/Lurah  atau  Camat  yang  tidak  jelas,  minimnya  sumber  daya manusia dan sarana prasarana penunjang yang dimiliki oleh Desa/Kelurahan maupun Kecamatan.
Ditambah lagi para aparat Desa/Kelurahan yang memang sengaja mengeluarkan SKT  ataupun  SKPT  atas  permintaan  dari  masyarakat  baik  secara  individu  maupun kelompok  tani  tanpa  memperdulikan  akibat-akibat  yang  ditimbulkan  atas diterbitkannya SKT ataupun SKPT tersebut.
Belum  adanya  ganti  kerugian,  ganti  kerugian  diberikan  bukan  kepada  yang berhak,  masyarakat  yang  mengklaim  tidak  merasa  menerima  ganti  kerugian,  terjadi tumpang tindih lahan, pembangunan pondok liar oleh masyarakat di dalam kawasan kehutanan  adalah  tingkah  laku  dari  masyarakat  yang  menimbulkan  permasalahan sengketa lahan tidak pernah terselesaikan.

## c. Masuknya Investasi di bidang Pertambangan
Sumber  daya  alam  dapat menjadi  daya  tarik  bagi  perusahaan-perusahaan  untuk mengeksploitasi  dan  mengeksplorasi  hasilnya.  Tentunya  akan  banyak  keuntungan yang  didapat  dari  kegiatan  produksi  sumber  daya  alam  ini  sebagai  suatu  investasi bisnis yang menjanjikan.
Investor-investor  pemodal  besar  dengan  menginvestasikan  modal  di  sektor sumber  daya  alam,  tentu  menginginkan  adanya  peraturan  yang  memudahkan  bagi mereka,  termasuk  pengadaan  izin-izin  usaha  dan  penguasan  lahan  dengan  luasan beribu-ribu hektar. Bagi investasi sumber daya alam disektor pertambangan batubara selalu  dilalui  dengan  begitu  sulit,  mengingat  permasalahan-permasalahan  yang kompleks  tidak  hanya  berkaitan  dengan  lahan,  tapi  juga  terhadap  lingkungan, khususnya lingkungan yang berada diluar maupun di dalam tambang.
Masuknya  investasi  tambang  membuka  peluang  masyarakat  berbondong- bondong untuk memperjualbelikan lahan-lahan garap secara terang-terangan.
2. Penyelesaian  Sengketa  Lahan  di  Wilayah  Konsensi  Tambang  PT.  Mahakam Sumber Jaya
PT.  Mahakam  Sumber  Jaya  dalam  menangani  setiap  permasalahan  yang  dihadapi khususnya masalah lahan yang berkaitan dengan tumpang tindih yang terjadi di wilayah konsensi  tambang  dengan  beberapa  kelompok  tani  di  area  Pit  M3-34  dan  blok  E maupun masalah lahan yang disebabkan oleh kompensasi pembebasan lahan dengan H. Laawaru  dkk,  menggunakan  metode  penyelesaian  yang  umum  dilakukan.  Metode  ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:
a. Metode Penyelesaian melalui Litigasi
Litigasi baik pidana maupun perdata, merupakan metode penyelesaian sengketa dengan  dikeluarkannya  putusan  pengadilan.  Dalam  kasus  tumpang  tindih  lahan dengan  kelompok  tani  di  area  Pit  M3-34  dan  blok  E  tidak  berujung  pada  proses litigasi  tetapi  kasus  kompensasi  pembebasan  lahan  dengan  H.  Lawaru  dkk,  dimana sengketa  ini  diselesaikan  melalui  proses  litigasi  di  Pengadilan  Negeri  Samarinda dengan nomor 56/Pdt.G/2007/PN Smda.
b. Metode Penyelesaian melalui Non Litigasi
1) Negosiasi dan Mediasi
Negosiasi merupakan langkah awal dalam penanganan masalah yang dilakukan secara  langsung,  bertemu  dan  bertatap  muka.  Negosiasi  bisa  berakhir  dengan adanya kesepakatan langsung antara para pihak, misalnya saat terjadi penutupan
tambang  oleh  masyarakat,  pihak  perusahaan  akan  bernegosiasi  tentang bagaimana disatu sisi agar kegiatan operasional tambang tetap berjalan tanpa ada gangguan dan disisi lain diupayakan untuk membuat kesepakatan lisan maupun tertulis.
Dalam  kasus  tumpang  tindih  lahan  di  area  Pit  M3-34  antara  PT.  Mahakam Sumber  Jaya  dengan  KT  Mekar  Indah  (Jamri),  KT  Mekar  Indah  (Landoi) maupun  dengan  kelompok  tani-kelompok  tani  lainnya  atas  penutupan  kegiatan tambang,  pihak  PT.  Mahakam  Sumber  Jaya  untuk  mengamankan  jalannya negosiasi  meminta  bantuan  pengamanan  dari  kepolisian  baik  tingkat  Polres Kutai Kartanegara maupun Polsek Teluk Dalam.
Negosiasi  dan  mediasi  dapat  dilakukan  berupa:  i).  Pengecekan  lapangan bersama,  ii).  Upaya  fasilitasi  pihak  pemerintah  daerah  baik  kabupaten  maupun desa / kecamatan atau penegak hukum baik pihak kepolisian, pengacara maupun notaris  dalam  bentuk  pertemuan  dan  iii).  Pembayaran  tali  asih  sebagai kompensasi  tanam  tumbuh  oleh  pihak  perusahaan  dalam  bentuk  surat pemberitahuan atau surat kesepakatan bersama.
2) Inventarisasi dan Identifikasi
Metode  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  lahan  dengan  menghadirkan team  independen  dari  beberapa  instansi  terkait  untuk  melakukan  kegiatan inventarisasi dan identifikasi lahan.
Hasil  dari  team  ini  yang  pada  akhirnya  menjadi  rekomendasi  bagi  perusahaan untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  lahan  di  area  konsensinya.  Hasil  ini merupakan  hasil  dari  pengecekan  di  lapangan  yang  benar-benar  terjadi  atas beberapa lahan garapan masyarakat baik individu maupun kelompok tani.
Kebijakan  dibidang  pertanahan,  dibidang  kehutanan  dan  dibidang  pertambangan tidaklah  sama  untuk  memahami  konteks  mengenai  hak  atas  tanah.  Sengketa  pertanahan memang  memerlukan  penanganan  khusus  terutama  jika  sengketa  sudah  menjadi  masalah hukum  yang  membutuhkan  pembuktian  dengan  putusan  seadil-adilnya.  Masyarakat  pun tidak mudah untuk mengakui, mengklaim dan  menguasai lahan-lahan kosong atau lahan- lahan  yang  ditelantarkan  oleh  pemiliknya  untuk  dikuasai  tanpa  melakukan  penggarapan dan pengelolaan lahan menjadi lahan produktif, terlebih jika dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
D. Kesimpulan
1. Diterbitkannya  Surat  Keterangan  Penguasaan  Tanah  (SKPT)  ganda  oleh  aparat pemerintah Desa/Kelurahan maupun Kecamatan atas permintaan dari masyarakat di lokasi  yang  sama  dengan  lokasi  yang  telah  dilakukan  pembebasan  lahan  oleh  PT. Mahakam  Sumber Jaya  kepada  pemilik  terdahulu  berdasarkan  Keputusan  Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban  Surat  Keterangan  Penguasaan  dan  Pemilikan  Bangunan/Tanaman  diatas Tanah  Negara, maupun  Peraturan  Bupati  Kutai  Kartanegara  Nomor  36  Tahun  2013 tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Penguasaan  Tanah  atas  Tanah  Negara  di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Atas sengketa lahan masyarakat di lokasi yang sama tersebut, PT. Mahakam Sumber Jaya  melakukan  negosiasi  dan  mediasi  untuk  menyelesaikan  permasalahan  lahan masyarakat.  Dari  negosiasi  dan  mediasi tersebut,  pihak  PT.  Mahakam  Sumber  Jaya mengambil keputusan untuk tidak melakukan pembebasan lahan yang kedua kalinya di  lokasi  yang  sama  yang  telah  dibebaskan  kepada  pemilik  terdahulu.  Karena  tidak terjadi  kesepakatan  antara  para  pihak  yang  bersengketa,  maka  ditempuh  dan diselesaikan  dengan  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  dengan  nomor  perkara 56/Pdt.G/2007/PN Smda.

## DAFTAR PUSTAKA
Alrianto.  (2019,  Mei  10).  selaku  Kasubbag  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Dinas  Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. (B. Harjanto, Interviewer)
Azhar, M., Suharso, P., Ispriyarso, B., & Purnomo, A. (2018a). Building an Integrated Mining Licensing  System  in  Order  to  Preserve  the  Environment  in  Indonesia.  E3S  Web  of Conferences: SRICOENV 2018, 68(03009), 1–9.
Azhar, M., & Suhartoyo, S. (2015). Aspek Hukum Kebijakan Geothermal Di Indonesia. LAW REFORM, 11 (1), 123-138. https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15761
Mahkamah Konstitusi. (2012, Februari 21). uji Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan.
Mobly,  S. (2019, Mei 1). selaku bagian Administrasi Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara. (B. Harjanto, Interviewer)
Soerjono  Soekanto,  S.  M.  (2009). Penelitian  Hukum  Normatif (1  ed.).  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.