Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |

## MEDIASI DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008
Abdul Halim Talli *

## Abstrak
Mediasi  merupakan  suatu  proses  informal  yang ditujukan  untuk  memungkinkan  para  pihak  yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas utamanya adalah menolong  para  pihak  memahami  pandangan  pihak lainnya  sehubungan  dengan  masalah-masalah  yang disengketakan,  dan  selanjutnya  membantu  mereka melakukan  penilaian  yang  objektif  dari  keseluruhan situasi.  maka  dengan  demikian  pihak  yang  bersengketa bisa  saling  memahami  apa  yang  hendak  dicapai  oleh lawan sengketa mereka.
Kehadiran  Perma  No.  1  Tahun  2008 dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian,  ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan  suatu  sengketa  perdata.  Hal  ini  dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses  mediasi  ke  dalam  prosedur  berperkara  di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Perma  No.  1  Tahun  2008,  karena  proses  mediasi merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  proses berperkara  di  pengadilan.  Hakim  wajib  mengikuti prosedur  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi.  Bila hakim  melanggar  atau  enggan  menerapkan  prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008).
A. Pendahuluan stilah  mediasi  berasal  dari  bahasa  latin, mediare yang  berarti berada  di  tengah.  Makna  ini  menunjuk  pada  peran  yang ditampilkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator  dalam  menjalankan
* Dosen  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN Alauddin  Makassar  dalam  bidang  Hukum Acara Peradilan Agama.
I
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara dua pihak atau lebih yang berselisih. “Berada  di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada  posisi  netral  dan  tidak  memihak  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.
Dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  mediasi  diberi  arti sebagai  proses  pengikutsertaan  pihak  ketiga  dalam  penyelesaian  suatu perselisihan  sebagai  penasihat. 1 Pengertian  mediasi  yang  diberikan  Kamus Besar Bahasa Indonesisa mengandung tiga unsur penting. Pertama , mediasi merupakan  proses  penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa  yang  terjadi antara  dua  pihak  atau  lebih .  Kedua ,  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga ,  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa  tersebut  bertindak sebagai  penasihat  dan  tidak  memiliki  kewenangan  apa-apa  dalam pengambilan keputusan.
Penjelasan  mediasi  dari  sisi  kebahasaan  lebih  menekankan  pada keberadaan pihak ketiga yang  menjembatani para pihak bersengketa  untuk menyelesaikan  perselisihannya.  Penjelasan  ini  amat  penting  guna membedakan  dengan  bentuk-bentuk  alternative  penyalesaian  sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada  posisi  di  tengah  dan  netral  antara  para  pihak  yang  bersengketa,  dan mengupayakan  menemukan sejumlah kesepakatan  sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Pejelasan ini sifatnya  masih sangat  umum  dan  belum  menggambarkan  secara  konkret  esensi  dan kegiatan mediasi secara menyeluruh. 2 Sebagai  salah  satu  bentuk Alternative  Dispute  Resolution (ADR), terdapat definisi yang beragam tentang mediasi yang dikemukakan oleh para pakar  hukum.  Namun  secara  umum,  banyak  mengakui  bahwa  mediasi adalah  proses  untuk  menyelesaikan  sengketa  dengan  melakukan  bantuan pihak  ketiga.  Peran  pihak  ketiga  itu  adalah  dengan  melibatkan  diri  dari bantuan  para  pihak  dalam  mengidentifikasi  masalah-masalah  yang disengketakan. Pengertian  mediasi  telah  dikemukakan  oleh  banyak  ahli, antara lain:
Pengertian mediasi menurut Gary Goodpaster:
1 Tim Redaksi, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional (Cet. I, Edisi IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 892.
2 Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional, Edisi I(Cet. I; Jakarta: Kencana  Prenada Media Group, 2009), h. 3.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
“Mediasi  adalah  proses  negosiasi  pemecahan  masalah  dimana  pihak luar  yang  tidak  memihak  ( impartial )  dan  netral  bekerja  dengan  pihak yang  bersengketa  untuk  membantu  mereka  memperoleh  kesepakatan perjanjian dengan memuaskan” 3 Kemudian, menurut John W. Head:
“Mediasi  adalah  suatu  prosedur  penengahan  dimana  seseorang bertindak  sebagai  kendaraan  untuk  berkomunikasi  antar para  pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami  dan  mungkin  didamaikan,  tetapi  tanggung  jawab  utama tercapainya  suatu  perdamaian  tetap  berada  di  tangan  para  pihak sendiri” 4
Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008: “Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan dibantu oleh mediator” 5
Berdasarkan uraian di atas, mediasi merupakan suatu proses informal yang  ditujukan  untuk  memungkinkan  para  pihak  yang  bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas utamanya adalah menolong  para  pihak  memahami  pandangan  pihak  lainnya  sehubungan dengan  masalah-masalah  yang  disengketakan, dan  selanjutnya  membantu mereka  melakukan  penilaian  yang  objektif  dari  keseluruhan  situasi.  maka dengan  demikian  pihak  yang  bersengketa  bisa  saling  memahami  apa  yang hendak dicapai oleh lawan sengketa mereka. Dan dengan adanya sikap saling memahami tersebut  maka pihak yang bersengketa dapat melakukan tawar- menawar penyelesaian sengketa secara berimbang, dengan tidak merugikan salah satu pihak.

## B. Pembahasan 1. Unsur-unsur Mediasi
a. Mediator
Mediator  adalah  pihak  netral  yang  membantu  para  pihak  dalam proses  perundingan  guna  mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian
3 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) h. 79
4 John W. Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), h. 42
5 PERMA No. 1/2008  tentang Mediasi, BAB 1 ketentuan umum pasal 1.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
sengketa  tanpa  menggunakan  cara  memutus  atau  memaksakan  sebuah penyelesaian.
Mengingat  mediator  sangat  menentukan  efektifitas  proses penyelesian  sengketa,  ia  harus  secara  layak  memenuhi  kualifikasi  tertentu serta  berpengalaman  dalam  komunikasi  dan  negosiasi  agar  mampu mengarahkan  para  pihak  yang  bersengketa.  Jika  ia  berpengalaman  dan terbiasa  berperkara  di  pengadilan,  hal  itu  sangat  membantu.  Tetapi, pengalaman  apa  pun,  selain  pengalamannya  sendiri  sebagai  mediator, memang  kurang  relevan.  Pengetahuan  secara  substansi  atas  permasalahan yang  disengketakan  tidak  mutlak  dibutuhkan,  yang  lebih  penting  adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi. Dalam  PP  No.  54  Tahun  2000  ditentukan  kriteria  untuk  menjadi mediator lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu:
a. Cakap melakukan tindakan hukum.
b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
c. Memiliki  pengalaman  serta  menguasai  secara  aktif  bidang lingkungan hidup paling sedikit 5 (lima) tahun.
d. Tidak ada keberatan dari masyarakat (setelah diumumkan dalam jangka waktu satu bulan), dan
e. Memiliki  keterampilan  untuk  melakukan  perundingan  atau penengahan.
Disamping  itu,  mediator  (atau  pihak  ketiga  lainnya)  harus memenuhi syarata-syarat sebagai berikut:
a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa.
b. Tidak  mmpunyai  hubungan  keluarga  sedarah  atau  semenda sampai  dengan  derajat  kedua  dengan  salah  satu  pihak  yang bersengketa.
c. Tidak  memiliki  hubungan  kerja dengan  salah  satu  pihak  yang bersengketa.
d. Tidak  mempunyai  kepentingan  finansial  atau  kepentingan  lain terhadap kesepakatan para pihak, dan
e. Tidak  memiliki  kepentingan  terhadap  proses  perundingan maupun hasilnya. 6
6 PP  No.  54  Tahun  2000,  Lembaga  Penyedia  Jasa  Pelayanan  Penyelesaian  Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
Penyebutan  kriteria  atau  persyaratan  sebagai  mediator  secara terperinci menjadi sangat penting karena dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008 hal tersebut tidak diatur. Oleh karena itu, kriteria  atau  persyaratan  di  atas  sangat  bermanfaat  dan  dapat  digunakan sebagai  acuan  bagi  pengangkatan  mediator  dalam  berbagai  kasus nonlingkungan  lainnya,  tentunya  dengan  berbagai  pertimbangan  sesuai dengan kebutuhan.
Selanjutnya,  jika  proses  mediasi  dilakukan  melalui  pengadilan, mediator dapat berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang memiliki sertifikat  sebagai  mediator.  Yang  dimaksud    dengan  sertifikat  mediator, menurut pasal 1 ayat 11 PERMA No. 1 Tahun 2008, adalah dokumen yang menyatakan  bahwa  seseorang  telah  mengikuti  pelatihan  atau  pendidikan mediasi  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  diakreditasi  oleh  Mahkamah Agung. Dalam Pasal 9 ayat 1 disebutkan: “Untuk memudahkan para pihak memilih  mediator,  ketua pengadilan menyediakan  daftar  mediator  yang memuat  sekurang-kurangnya  memuat  5  (lima)  nama  mediator  dan  disertai dengan  latar  belakang  pendidikan  atau  pengalaman  para  mediator”. Selanjutnya  pasal  9  ayat  (6)  menyebutkan  “Ketua  Pengadilan  setiap  tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator”.
Dalam praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang  memungkinkannya  berhubungan  secara  menyenangkan  dengan masing-masing pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi,  yaitu  dalam  kaitannya  dengan  cara  berfikir  masing-masing pihak, serta kesiapannya untuk  memahami dengan empati pandangan para pihak. Mediator perlu memahami dan memberikan reaksi positif (meskipun tidak  berarti  setuju)  atas  persepsi  masing-masing  pihak  dengan  tujuan membangun hubungan baik dan kepercayaan. Jika para pihak sudah percaya kepada mediator dan proses mediasi, mediator akan lebih mampu membawa mereka ke arah consensus. 7
Ada pun  tugas penting dari seorang  mediator  dalam praktik, antara lain sebagai berikut:
a. Melakukan diagnosis konflik.
b. Mengidentifikasi  masalah  serta  kepentingan-kepentingan  kritis para pihak.
c. Menyusun agenda.
d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.
7 Gatot  Soemartono ,  Arbitrase  dan  Mediasi  di  Indonesia (Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama, 2006), h. 133-135
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
e. Mengajar  para  pihak  dalam  proses  dan  keterampilan  tawar- menawar, dan.
f. Membantu  para  pihak  mengumpulkan  informasi  penting,  dan menciptakan  pilihan-pilihan  untuk  memudahkan  penyelesaian masalah.
Dalam kaitannya dengan itu, tugas mediator adalah mengarahkan dan memfasilitasi  lancarnya  komunikasi  dan  membantu  para  pihak  agar memperoleh  pengertian  tentang  perselisihan  secara  keseluruhan  sehingga memungkinkan  setiap  pihak  membuat  penilaian  yang  objektif.  Dengan bantuan  dan  bimbingan  mediator,  para  pihak  bergerak  kearah  negosiasi penyelesaian sengketa mereka.
b. Pihak yang Bersengketa.
Dalam  proses  mediasi, pihak  yang  memiliki  persoalan  hadir  dan berpartisipasi  aktif  dalam  mediasi.  Misalnya,  para  pihak  adalah  sebuah perusahaan  swasta atau  instansi  pemerintah,  mereka  seharusnya  diwakili oleh  pegawai  senior  dengan  kewenangan  penuh  untk  bernegosiasi  dan menyelesaikan perselisihan. Dalam kasus, dimana tidak mungkin atau tidak praktis  bagi  otoritas  puncak  untuk  hadir  dalam  mediasi,  misalnya menteri sebagai  pemimpin  kementerian/lembaga atau  Chief  Executive  Officer (CEO) sebuah perusahaan multi nasional, maka wakil mereka harus diberi kewenangan  yang  layak  untuk  membuat  sebuah  komitmen  yang  secara tanggung jawab diharapkan disetujui oleh pembuat keputusan akhir. Tentang  perlunya  penasihat  bagi  para  pihak,  hal  itu  adalah  masalah pilihan masing-masing pihak. Setiap pihak bebas membawa siapa pun yang diharapkan dapat mendukung, membantu, menasihati atau berbicara untuk itu. Dalam perselisihan yang masih sederhana, satu atau kedua belah pihak mungkin  lebih  suka  menangani  diskusi  mereka  sendiri  dengan  pengarahan seorang  mediator  yang  netral  dengan  atau  tanpa  kehadiran  seorang  teman atau pembantu lainnya.
Untuk  perselisihan  yang  kompleks,  kedua  belah pihak  biasanya mengharapkan  kehadiran  penasihat  yang  professional  seperti  pengacara, akuntan, atau ahli tertentu, yang dapat membantu pencapaian penyelesaian perselisihan. Posisi penasihat profesional, jika mereka diikutsertakan, berada di sisi kliennya, menasihati, dan memberi dukungan kepada klien. Bahkan, jika  seorang  klien  mengharapkan,  penasihat  profesional    dapat  bertindak sebagai  juru  bicara  pada  tahap-tahap  tertentu  atau  untuk  aspek  khusus tertentu atau bahkan untuk keseluruhan perselisihan itu. 8 c. Permasalahan dalam Sengketa.
8 Gatot Soemartono , Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, h. 138
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa  dirugikan  oleh  pihak  lain.  Hal  ini  diawali  oleh  perasaan  tidak  puas yang  bersifat  subjektif  dan  tertutup.  Kejadian  ini  dapat  diawali  oleh perorangan  maupun  kelompok.  Perasaan  tidak  puas  akan  muncul kepermukaan  apabila  terjadi conflict  of  interest. Pihak  yang  mersa  dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasaannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut.  Sebaliknya,  jika  reaksi  dari  pihak  kedua  menunjukkan  perbedaan pendapat  atau  memiliki  nilai-nilai  yang  berbeda,  terjadilah  apa  yang dinamakan dengan sengketa. 9
Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titiktemu antara pihak- pihak  yang  bersengketa.  Secara  potensial,  dua  pihak  yang  memiliki pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum,  orang  tidak  akan  mengutarakan  pendapat  yang  mengakibatkan konflik  terbuka.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kemungkinan  timbulnya konsekuensi  yang  tidak  menyenangkan,  di  mana  seseorang  (pribadi  atau sebagai  wakil  kelompoknya)  harus  menghadapi  situasi  rumit  yang mengundang ketidaktentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya. Setelah konflik tersebut pecah  maka penyelesaian konflik tidaklah serta  merta  dapat  diselesaikan  dengan  cara  Mediasi,  sebab  konflik  terebut haruslah  terlebih  dahulu  diklasifiasikan,  apakah  konflik  tersebut  termasuk konflik yang timbul karena pelanggaran hukum pidana atau hukum perdata (perdata,  kekeluargaan, dan  niaga).  Setelah  diklasifikasikan  dan  konflik tersebut  adalah  masalah  pidana  maka  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan, tetapi  bilamana  konflik  tersebut  dinyatakan  sebagai  konflik  perdata, (perdata, kekeluargaan, dan niaga) Maka konflik tersebut dapat dimediasi.

## 2. Jenis-jenis Mediasi
Secara umum, mediasi dapat dibagi ke dalam dua jenis yakni, mediasi dalam system peradilan dan mediasi di luar pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008  yang  mewajibkan  ditempuhnya  proses  mediasi  sebelum  pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim pengadilan agama tersebut, sedangkan mediasi di luar pengadilan ditandai oleh mediator swasta,  perorangan,  maupun  sebuah  lembaga  independen  altenatif penyelesaian sengketa.
9 Suyud Margono, ADR ( Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase. Cet II (Jakarta: Ghalia Indonesia) h. 34.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
a. Mediasi dalam Sisem Peradilan.
Dalam  pasal  130  HIR  dijelaskan  bahwa  mediasi  dalam  sistem peradilan dilaksanakan dalam bentuk perdamaian yang menghasilkan produk berupa akta persetujuan damai (akta perdamaian). 10
Hukum  di  Indonesia  mengatur  bahwa  hasil  mediasi  harus  dalam bentuk tertulis. Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk persidangan mediasi dalam lingkup pengadilan tetapi juga bagi mediasi di luar pengadilan. Dalam  PERMA  No.  1 Tahun  2008  disebutkan  bahwa:  jika  mediasi menghasilkan  kesepakatan,  para  pihak  dengan  bantuan  mediator  wajib merumuskan secara tetulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para  pihak.  Kesepakatan  tersebut  wajib  memuat  klausula-klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai [pasal 17 ayat (1) dan (6)]. 11 b. Mediasi di Luar Pengadilan. Pada  dasarnya  dalam  kehidiupan  sehari-hari,  mediasi  yang berlangsung  di  luar  pengadilan  sering  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan hukum adat yang melelakat dan  mendarah  daging  pada  kebanyakan  masyarakat  Indonesia,  khususnya apabila terjadi sengketa di antara warga. 12 Misalnya seorang kepala adat atau kepala  kerabat  bertindak  sebagai  penengah  dalam  memecahkan  sebuah masalah  atau  sengketa  dan  memberi  putusan  terhadap  masalah  tersebut. Karena  mediasi  di  luar  pengadilan  ini  merupakan  bagian  dari  adat  istiadat atau budaya daerah tertentu maka penyebutan dan tata cara pelaksanaannya juga berbeda-beda sesuai dengan budaya yang berlaku pada masyarakat dan daerah tersebut.
Sampai  saat  ini,  perkembangan  mediasi  sudah  sangat  baik. Masyarakat  modern  yang  dulunya  cenderung  memilih  bentuk  penyelesaian perkara  melalui  litigasi,  sekarang  sudah  berubah  dan  memilih  mediasi.  Hal tersebut dapat dilihat dari pengintegrasian  proses mediasi kedalam bentuk perundang-undangan. Misalnya Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial,  Undang-undang  No.  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-undang  No.  23 Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  dan  lain-lain sebagainya.
10 Zainal  Abidin  Abubakar, Kumpulan  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam  Lingkungan Peradilan Agama (Cet. I; Jakarta: Yayasan AL-HIKMAH, ), h. 65.
11 Perma No. 1 Tahun 2008 tentan Mediasi.
12 Hilman  hadikusuma, Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat ,  (Bandung:  Mandar  Maju,  2003),  h. 243-244.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
a. Mediasi Adat Proses  mediasi  yang  digunakan  masyarakat  hukum  adat  pada prinsipnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  proses  mediasi  yang dikembangkan pada era modern. 13
b. Mediasi – Arbitrase.
Mediasi – Arbitrase  adalah bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa yang merupakan kombinasi antara mediasi dan arbitrase. Dalam bentuk ini, seorang yang netral diberi kewenangan untuk mengadakan mediasi, namun demikian ia pun mempunyai kewenangan untuk memutuskan setiap isu yang tidak  dapat  diselesaikan  oleh  para  pihak. 14 Sedangkan  menurut  Priyatna Abdurrasyid bahwa mediasi-arbitrase  dimulai dengan mediasi, dan jika tidak menghasilkan  penyelesaian    maka  dilanjutkan  dengan  arbitrase  yang putusannya final mengikat.
c. Mediasi Ad-Hoc dan Mediasi Kelembagaan
Dengan  mengacu  pada  ketentuan  pasal  6  ayat  (4)  Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi ad-hoc terbentuk  dengan  adanya  kesepakatan  para  pihak  dalam  hal menentukan  mediator  untuk  menyelesaikan  perselisihannya,  yang  memiliki sifat tidak permanen. Jenis ini bersifat sementara atau temporer saja, karena dibentuk  khusus  untuk  menyelesaikan  perselisihan  tertentu  sesuai kebutuhan saat itu  dan ketika selesai maka mediasi ini akan bubar dengan sendirinya.  Sebaliknya,  mediasi  kelembagaan  merupakan  mediasi  yang bersifat permanen atau terbentuk secara institusional atau melembaga, yakni suatu lembaga  mediasi yang menyediakan  jasa mediator untuk membantu para pihak. 15

## 3. Pengaturan Mediasi dalam Hukum Acara Perdata
1. Landasan Hukum Penerapan Mediasi.
Secara  sederhana  dapat  dijelaskan  bahwa  dasar  hukum  yang mengatur  pengintegrasian  mediasi  kedalam  sistem  peradilan  pada  dasarnya bertitik tolak pada ketentuan pasal 130 HIR maupun pasal 154 R.Bg, yaitu:
13 Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional, h.276 14 Huala    adolf  , Arbitrase  Komersial  Indonesia (Edisi  Revisi;  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2006), h. 5.
15 Faisal  Ahsan, Aspek Yuridis  Lembaga  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2006), h. 24.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan  negeri  dengan  pertotolongan  ketua  mencoba  akan memperdamaikan mereka.” 16
Namun  untuk  memberdayakan  dan  mengefektifkannya  maka Mahkamah Agung menuangkan ketentuan ini ke dalam suatu bentuk yang lebih bersifat  memaksa, yaitu dengan mengaturnya ke dalam Surat Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1  tahun  2002.  SEMA  ini  diterbitkan pada  tanggal  30  Januari  2002  yang  berjudul  “Pemberdayaan  Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks pasal 130 HIR/R.Bg)”. Motivasi yang mendorongnya adalah untuk membatasi perkara kasasi secara subtantif dan prosesual.
Namun  belakangan  Mahkamah  Agung  menyadari  bahwa  SEMA tersebut sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum karena SEMA ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan pasal 130 HIR / 154 R.Bg  yang  hanya  memberi  peran  kecil  kepada  hakim  untuk  mendamaikan para  pihak,  serta  tidak  memiliki  kewenangan  penuh  untuk  memaksa  para pihak    melakukan  penyelesaian  lebih  dahulu  melalui  proses  perdamaian. Sehingga  dengan  SEMA  tersebut  berlaku,  tidak  tampak  perubahan  sistem dan  prosesual  penyelesaian  perkara  (dalam  hal  ini  perkara  perdata),  tetapi tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa. Hal  ini  yang  kemudian  mendorong  dikeluarkannya  Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di  Pengadilan.  PERMA  ini  merupakan  penyempurnaan  dari  SEMA  No.1 Tahun 2002.
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  2  Tahun  2003  menjadikan mediasi  sebagai  bagian  dari  proses  beracara  pada  pengadilan.  Ia  menjadi bagian integral atau tidak terpisahkan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR atau pasal 154 R.Bg. hal ini ditegaskan  dalam  pasal  2  Perma  No.  2  Tahun  2003,  yaitu  semua  perkara perdata  yang  diajukan  ke  pengadilan  tingkat  pertama  wajib  untuk  terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. 17
Ketentuan  pasal  2  Perma  ini  mengharuskan  hakim  sebelum melanjutkan  proses  pemeriksaan  perkara  terlebih  menawarkan  mediasi
16 Ketentuan Pasal 130 HIR dan  Pasal 154 R.Bg. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan peradilan Agama. (Cet. II, Jakarta: Yayasan al-Hikmah,1992) , h. 6 & 65.
17 Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional, h.306.
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
kepada kepada pihak yang bersegketa. Penawaran ini bukanlah suatu bentuk pilihan  ( choice )  tetapi  merupakan  kewajiban,  yang  harus  diikuti  oleh  para pihak. Pasal 3 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pada hari  sidang  pertama  yang  dihadiri  kedua  belah  pihak,  hakim  mewajibkan para pihak yang berperkara terlebih dahulu menempuh mediasi. Ketentuan dalam  ayat  ini  menunjukkan  bahwa  para  pihak  tidak  dapat  menolak kewajiban yang dibebankan hakim untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum perkaranya dilanjutkan. Namun, pasal 3 ayat (1) juga tidak mengemukakan konsekuensi hukum bagi para pihak yang menolak mediasi atau bagi hakim yang tidak menawarkan mediasi.
Bila  dicermati  bunyi  pasal  3  Perma  ini  terlihat  bahwa  pihak  yang menolak untuk melakukan mediasi tidak membawa konsekuensi hukum apa pun terhadap perkaranya, karena perkara tersebut juga akan dilanjutkan bila mediasi  yang  ditempuh  gagal.  Hal  ini  bermakna  ketika  para  pihak bersikukuh  dengan  pendiriannya  tidak  bersedia  menerima  mediasi  yang ditawarkan  hakim,  maka  bukan  berarti  perkaranya  tidak  akan  dilanjutkan oleh  hakim.  Dilanjutkan  tidaknya  suatu  perkara  sangat  tergantung  pada terpenuhi tidaknya persyaratan formal perkara sebagaimana yang ditentukan dalam  hukum  acara.  Demikian  pula  halnya  bagi  hakim  yang  tidak menawarkan atau mewajibkan mediasi kepada para pihak, bukan berarti ia tidak  dapat  melanjutkan  proses  pemeriksaan  perkara.  Hakim  menunda proses  persidangan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak menempuh proses mediasi (pasal 3 Ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2003). Jadi penundaan sidang pada hari pertama, hanyalah memberi kesempatan kepada pihak untuk melakukan mediasi, dan jika mereka gagal dalam mediasi, maka perkara akan tetap dilanjutkan berdasarkan proses hukum acara.
Tetapi  pada  kenyataanya  Perma  No.  2  tahun  2003,  kurang  efektif maka dari itu Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008. Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Perma  No.  1  Tahun  2008  sebagai  upaya mempercepat,  mempermurah,  dan  mempermudah  penyelesaian  sengketa serta  memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan  instrument  efektif  untuk  mengatasi  penumpukan  perkara  di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan  sengketa,  di  samping  proses  pengadilan  yang  bersifat memutus ( adjudikatif ).
Kehadiran  Perma  No.  1  Tahun  2008  dimaksudkan  untuk memberikan  kepastian,  ketertiban,  kelancaran  dalam  proses  mendamaikan para  pihak  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  perdata.  Hal  ini  dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam  prosedur  berperkara  di  pengadilan.  Mediasi  mendapat  kedudukan
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
penting dalam Perma No. 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008). Oleh karenanya,  hakim  dalam  pertimbangan  putusannya  wajib  menyebutkan bahwa  perdamaian  melalui  mediasi  dengan  menyebutkan  nama  mediator untuk perkara yang bersangkutan.
Pasal  4  Perma  No.  1  Tahun  2008  menentukan  perkara  yang  dapat diupayakan  mediasi  adalah  semua  sengketa  perdata  yang  diajukan  ke pengadilan  tingkat  pertama,  kecuali  perkara  yang  diselesaikan  melalui prosedur  pengadilan  niaga,  pengadilan  hubungan  industrial,  keberatan  atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keberatan atas putusan komisi  pengawas  persaingan  usaha.  Perkara  perdata  yang  dapat  dilakukan mediasi adalah perdata yang menjadi kewenangan lingkup peradilan agama dan lingkup peradilan umum.
Pada  prinspnya  mediasi  di  lingkungan  pengadilan  dilakukan  oleh mediator  yang  berasal  dari  luar  pengadilan.  Namun,  mengingat  jumlah mediator yang sangat terbatas dan tidak semua pengadilan tingkat pertama tersedia  mediator,  maka  Perma  ini  mengizinkan  hakim  menjadi  mediator. Hakim  yang  menjadi  mediator  bukanlah  hakim  yang  sedang  menangani perkara  yang  akan  dimediasikan,  tetapi  hakim-hakim  lainnyadi  pengadilan tersebut. Mediator non hakim dapat berpraktik di pengadilan, bila memiliki sertifikat  mediator  yang  diperoleh  setelah  mengikuti  pelatihan  yang diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat akreditasi Mahkamah Agung RI (pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008).

## 2. Proses Mediasi
Berbicara  tentang  mediasi  tidak  terlepas  dari  keterlibatan  seorang mediator,  dimana  ada  pihak  yang  berpendapat  bahwa  mediator dalam sengketa dapat  pula berasal dari non hakim. Seorang  mediator  tidak mesti dari  kalangan  hakim,  mediator  bisa  saja  berasal  dari  seoarang  advokat, akademisi  hukum  atau  seseorang  yang  dianggap  menguasai  hukum  serta mempunyai pemahaman dan pengalaman dalam pokok sengketa.  Seseorang dapat dikatakan mediator apabila ia diminta untuk menjadi penengah dalam sebuah  sengketa  meski  pun  tidak  memiliki  sertifikat  mediator  dengan catatan  sengketa  tersebut  diluar  pengadilan  yang  dikenal  dengan  sebutan Mediasi Ad-Hoc . PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya mengatur tentang proses beracara  di  Pengadilan,  sehingga  para  mediator  yang  ingin  masuk  ke pengadilan pun harus memiliki sertifikat mediator yang di peroleh dari diklat
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
yang  diadakan  oleh  lembaga-lembaga  yang  telah  memperoleh  izin  serta akreditasi  dari  Mahkamah  Agung  RI,  salah  satunya  ialah  IICT  ( Indonesian Institute fof Conflict Transformation ). Mediasi  dalam  perkara  perdata  pada  umumnya,  di  atur  dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 jo PERMA No. 1 Tahun 2008. Pada akhir sidang pertama, ketua majelis hakim diwajibkan memberi perintah  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  menjalani  proses mediasi,  dimana  proses  mediasi  ini  bertujuan  untuk  mendamaikan  para pihak yang berperkara. Jika usaha mediasi berhasil mendamaikan para pihak, maka  dibuatkanlah  akta  perdamaian  yang  isinya  menghukum  para  pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian yang telah dibuat diantara mereka. Akta  perdamaian  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan putusan  hakim  dan  dapat  dieksekusikan  apa  bila  ada  pihak  yang  tidak menaati  isi  perdamaian,  maka  pihak  yang  tidak  menaati  isi  perdamaian tersebut dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusi oleh pihak yang dirugikan kepada pengadilan agama. Eksekusi dilaksanakan sebagaimana menjalankan proses eksekusi putusan hakim lainnya.
Akta  perdamaian  hanya  bisa  dibuat  dalam  sengketa  mengenai kebendaan  saja  yang  memungkinkan  untuk  dieksekusi.  Akta  perdamaian dicatat  dalam  Register  Induk  Perkara  yang  bersangkutan  pada  kolom putusan. Akta  perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Demikian pula terhadap akta perdamaian tersebut tidak dapat diajukan gugatan baru lagi. Hal ini diatur dalam pasal 56 ayat (2), 65, 82, 83 UU No. 7/1989 dalam pasal 31, 32 PP No. 9/1975.
Dalam  sengketa  yang  berkaitan  perceraian, tindakan  hakim  dalam mendamaikan  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  menghentikan persengketaannya  ialah  mengupayakan  tidak  terjadinya  perceraian.  Hal  ini sejalan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah swt. dalam Al-Qur`an Surat An-nisa, ayat: 35
ۡن َ َ ِ ِ ۡ َ   َق َ ِ   ۡ ُ ۡ ِ ْا ُ َ ۡ ِِ ۡ َأ  ۡ ِّ ٗ َ َ ۦ نِإ ٓ َ ِ ۡ َأ  ۡ ِّ ٗ َ َ َو ِ ِّ َ ُ ٗ ٰ َ ۡ ِإ ٓاَ ِ ُ ُ ٱ نِإ ۗٓ َ ُ َ ۡ َ َ ٱ ٗ ِ َ ً ِ َ  َن َ
Terjemahan: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga  perempuan.  jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada  suami- isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 18
Dalam  Tafsir  Al-Maraghi  dijelaskan  lebih  jauh,  bahwa aturan perdamaian dari ayat tersebut di atas bersifat umum, termasuk di dalamnya suami-istri dan kaum kerabatnya. Yang paling utama untuk mengutus hakam adalah  mereka.  Jika  tidak ada,  maka  kaum  muslimin  yang  mendengar persoalan  mereka  hendaknya  berusaha  memperbaiki  hubungannya. Pertikaian di antara mereka kadang-kadang disebabkan oleh nusyuznya istri, kadang-kadang  disebabkan  oleh  kezaliman  suami.  Jika  nusyuz  terjadi disebabkan  oleh  istri  maka  hendaknya  suami  mengatasinya  dengan  cara menasihati  istri,  kemudian  pisah  ranjang,  apabila  istri  masih  nusyuz  maka suami  boleh  memukul  istri  tetapi  tidak  boleh  menyakiti  atau  melukainya. Tetapi  jika  hal  kedua  yang  terjadi,  dan  dikhawatirkan suami  akan  terus- menerus  berlaku  zhalim  atau  sulit  menghilangkan  nusyuznya,    selanjutnya dikhawtirkan  akan  terjadi  perpecahan  antara  mereka  tanpa  dapat menegakkan rukun rumah tanggayang tiga: ketenangan, kecintaan dan kasih sayang, maka kedua suami-istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Jika maksud dan  tekad  mereka  itu  benar,  maka  dengan  karunia  dan  kemurahan-Nya, Allah akan mempersatukan mereka kembali. 19
Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian (sidang pertama) hakim berusaha  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  bila  gagal  maka  pemeriksaan gugatan akan dilanjutkan dan diakhir sidang, ketua majelis mewajibkan para pihak  melaksanakan  medias  yang  diawali  dengan  penundaan  sidang  untuk memberikan  waktu  pelaksanaan  mediasi.  Dalam  sidang  pertama  tersebut, suami-istri    harus  datang  secara  pribadi,  kecuali  apabila  salah  satu  pihak bertempat  kediaman  di  luar  negeri  dan  tidak  dapat  diwakili  oleh  kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Dalam upaya mendamaikan kedua belah  pihak,  pengadilan  dapat  meminta  bantuan  kepada  orang  atau  badan lain yang dianggap perlu.
Mengenai  proses  mediasi,  diatur  dalam  Perma  No.  1  Tahun  2008, memperinci sebagai berikut:
Pasal 13
18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan , Juz V;(Madinah: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Raja Fadh, 1990) h. 123.
19 Ahmad  Mustafa  al- Maragi, Tafsir  al-Maragi, Juz  5  (Beirut:  Daar  al-Ihya  al-Turats  al- Arbiy, t.th) h. 31.
Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi 1) Dalam  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja  setelah  para  pihak menunjuk  mediator  yang  disepakati,  masing-masing  pihak  dapat menyerahkan  resume  perkara  kepada    satu  sama  lain  dan  kepada mediator.
2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih  mediator,  masing-masing  pihak  menyerahkan  resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak  mediator  dipilih  oleh  para  pihak  atau  ditunjuk  oleh  ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
4) Atas  dasar  kesepakatan  para  pihak,  jangka  waktu  mediasi  dapat diperpanjang  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  sejak  berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
5) Jangka  waktu  proses  mediasi  tidak  termasuk  jangka  waktu pemeriksaan perkara.
6) Dan jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat  dilakukan  secara  jarak  jauh  dengan  menggunakan  alat komunikasi.
Pasal 14 Kewenangan Mediator Menyatakan Mediator  Gagal 1. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut- turut  tidak  menghadiri  pertemuan  mediasi  sesuai  jadwal  pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
2. Jika  setelah  proses  mediasi  berjalan,  mediator  memahami  bahwa dalam  sengketa  yang  sedang  dimediasi  melibatkan  aset  atau  harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain  yang  tidak  disebutkan  dalam  surat  gugatan  sehingga  pihak  lain yang  berkepentingan  tidak  dapat  menjadi  salah  satu  pihak  dalam proses  mediasi,  mediator  dapat  menyampaikan  kepada  para  pihak dan hakim pemeriksa  bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.
Pasal 15 Tugas-Tugas Mediator
1) Mediator  wajib  mempersiapkan  usulan  jadwal  pertemuan  mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |
2) Mediator  wajib  mendorong  para  pihak  untuk  secara  langsung berperan dalam proses mediasi
3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
4) Mediator  wajib  mendorong  para  pihak  untuk  menelusuri  dan menggali  kepentingan  mereka  dan  mencari  berbagai  pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

## Pasal 16 Keterlibatan Ahli
1) Atas  persetujuan  para  pihak  atau  kuasa  hukum,  mediator  dapat mengundang  seorang  atau  lebih  ahli  dalam  bidang  tertentu  untuk memberikan  penjelasan  atau  pertimbangan  yang  dapat  membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
2) Para  pihak  harus  lebih  dahulu  mencapai  kesepakatan  tentang kekuatan  mengikat  atau  tidak  mengikat  dari  penjelasan  dan  atau penilaian seorang ahli.
3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

## Pasal 17 Mencapai Kesepakatan
1) Jika  mediasi  menghasilkan  kesepakatan  perdamaian,  para  pihak dengan  bantuan  mediator  wajib  merumuskan  secara  tertulis kesepakatan  yang  dicapai  dan  ditandatangani  oleh  para  pihak  dan mediator.
2) Jika  dalam  proses  mediasi  para  pihak  diwakili  oleh  kuasa  hukum, para  pihak  wajib  menyatakan  secara  tertulis  persetujuan  atas kesepakatan yang dicapai.
3) Sebelum  para  pihak  menandatngani  kesepakatan,  mediator memeriksa  materi  kesepakatan  perdamaian  untuk  menghindari  ada kesepakatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  yang  tidak dapaat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang  telah  ditentukan  untuk  memberitahukan  kesepakatan perdamaian.
5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
6) Jika  para  pihak  menghendaki  kesepakatan  perdamaian  dikuatkan dalam  bentuk  akta  perdamaian,  kesepakatan  perdamaian  harus memuat  klausula  pencabutan  gugatan  dan  atau  klausula  yang menyatakan perkara telah selesai.
Pasal 18

## Tidak Mencapai Kasepakatan
1) Jika  setelah  batas  waktu  maksimal  40  (empat  puluh)  hari  kerja sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  13  ayat  (3),  para  pihak  tidak mampu menghasilkan  kesepakatan  atau  Karena  sebab-sebab  yang terkandung  dalam  pasal  15,  mediator  wajib  menyatakan  secara tertulis  bahwa  proses  mediasi  telah  gagal  dan  memberitahukan kegagalan kepada hakim.
2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
3) Pada  tiap  tahapan  pemeriksaan  perkara,  hakim  pemeriksa  perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
4) Upaya  perdamaian  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3) berlangsung  palng  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  sejak  hari  para pihak  menyampaikan  keinginan  berdamai  kepada  hakim  pemeriksa perkara yang bersangkutan.

## Pasal 19
Keterpisahan Mediasi dari Litigasi
1. Jika  para  pihak  gagal  mencapai  kesepakatan,  pernyataan  dan pengakuan  para  pihak  dalam  proses  mediasi  tidak  dapat  digunakan sebagai  alat  bukti  dalam  proses  persidangan  perkara  yang bersangkutan atau perkara lain.
2. Catatan mediator wajib dimusnahkan.
3. Mediator  tidak  boleh  diminta  menjadi saksi  dalam  proses persidangan perkara yang bersangkutan.
4. Mediator  tidak  dapat  dikenai  pertanggungjawaban pidana  maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

## Penutup
Kehadiran  Perma  No.  1  Tahun  2008  dimaksudkan  untuk memberikan  kepastian,  ketertiban,  kelancaran  dalam  proses  mendamaikan para  pihak  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  perdata.  Hal  ini  dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam  prosedur  berperkara  di  pengadilan.  Mediasi  mendapat  kedudukan penting dalam Perma No. 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008).
Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1/2015 |

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Syahrizal. Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan Hukum  Nasional, Edisi  I(Cet.  I;  Jakarta:  Kencana    Prenada  Media Group, 2009)
Abubakar,  Zainal  Abidin. Kumpulan  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Cet. I; Jakarta: Yayasan AL-HIKMAH, ) Adolf  ,  Huala. Arbitrase  Komersial  Indonesia (Edisi  Revisi;  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2006)
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan , Juz V;(Madinah: Lembaga Percetakan Al-Qur’an Raja Fadh, 1990)
Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat , (Bandung: Mandar Maju, 2003)
Head,  John  W. Pengantar  Umum  Hukum  Ekonomi (Jakarta:  Proyek  ELIPS, 1997)
Al-Maragi, Ahmad Mustafa. Tafsir al-Maragi, Juz 5 (Beirut: Daar al-Ihya al- Turats al-Arbiy, t.th)
Margono,  Suyud.  ADR  ( Alternatif  Dispute  Resolution) dan  Arbitrase.  Cet  II (Jakarta: Ghalia Indonesia)
PERMA No. 1/2008  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
PP  No.  54  Tahun  2000  tentang  Lembaga  Penyedia  Jasa  Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.
Soemartono , Gatot. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)
Tim  Redaksi, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia ,  Pusat  Bahasa  Departemen Pendidikan  Nasional  (Cet.  I,  Edisi  IV;  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2008)
Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)