## Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional
Ruri Suci Muliasari, Budi Santoso, Irawati Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : rurisuci29@gmail.com

## Abstract
The  analysis  of  the  Supreme  Court  Decision  Number:789  K/Pdt.Sus-HKI/2016  concerning  Famous International Brand  the  urgency of  the principle  of  good faith and Legal  Effects  on the Supreme  Court Decision. This juridical normative research used a case approach as it conceptualized the law as written in  legislation  by  analyzing  the  Supreme  Court  Decision.  Based  on  the  specification,  this  research  is descriptive-analytical.  It  used  secondary  data.  The  Urgency  of  Good  Faith  Principle  Based  on  the principle of First To File System, which describes only brands that have good faith and those registered have legal protection. In the case of the LOIS brand, a breach of good faith IS an act that deeply misleads the customer. Based on the evidence presented by PT Intigarmindo Persada before the trial, it was quite convincing that PT Intigarmindo Persada was the party entitled to the LOIS brand. Therefore, at the trial at  the  final  stage,  all  the  material  for  the  lawsuit  from  PT  Intigarmindo  Persada  was  accepted  by  the Panel  of  Judges  so  that Agus Salim was  declared defeated and had to  bear all the consequences of  his fraudulent acts.

## Keywords: violation; good faith; international famous brand

## Abstrak
Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:789  K/Pdt.Sus-HKI/2016  tentang  Pelanggaran  Merek Internasional Terkenal, membahas mengenai Urgensi prinsip itikad baik dan Akibat Hukum. Jenis  artikel yuridis  normatif  dengan  pendekatan  kasus,  sebab  artikel  ini  hendak  mengkonsepsikan  hukum  sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan menganalisis Akibat Putusan Mahkamah Agung. Spesifikasi artikel ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah  data  sekunder.  Urgensi  Prinsip  Itikad  Baik  Berdasarkan  prinsip First  To  File  System ,  yang menjelaskan hanya merek yang beritikad baik  dan yang terdaftar memiliki perlindungan hukum. Dalam kasus  merek  LOIS,  pelanggaran  itikad  baik  ADALAH  tindakan  yang  sangat  menyesatkan  pelanggan. Berdasar  pada  beberapa  bukti  yang  dihadirkan  PT  Intigarmindo  Persada  dipersidangan  telah  cukup meyakinkan  bahwa  PT  Intigarmindo  Persada  merupakan    pihak  yang    berhak    atas    merek    LOIS. Sehingga  pada  sidang  tahap  akhir,  semua  materi  gugatan  dari  PT  Intigarmindo  Persada.  diterima  oleh Majelis  Hakim  dan  Agus  Salim  dinyatakan  kalah  serta  wajib  menanggung  seluruh  konsekuensi  dari tindak kecurangan yang dilakukannya.
Kata kunci : pelanggaran; itikad baik; merek terkenal internasional.

## A. PENDAHULUAN
Kompetisi  dalam  sektor  bisnis  membutuhkan  keunggulan  yang  unik  dan  berkarakter,  yang menonjol  untuk  bisa  menaikkan  reputasi  perusahaan.  Suatu  merek  dalam  investasi  sendiri  berperan sebagai simbol reputasi, dimana bisa mempromosikan produk dan mengangkat perusahaannya.
“ The  modern  definition  of  trademark  is  that  it  is  a  word,  name,  symbol,  or  device,  or combination therefor, used  by person  (including  business entity), or that  a person has  a bona fide intention to use in commerce, to identify and distinguish his or her goods for manufactured or sold by others and indicate the source of those goods”. (Bouchoux, 2012)
Beberapa  prisip  yang  krusial  dimana  bisa  dijadikan  acuan  terkait  pendaftaran  merek  yakni diperlukan  adanya Good  Faith (itikad  baik). Good  faith merupakan  salah  satu  prinsip  perlindungan atas  merek  terdaftar  di  Indonesia.  Prinsip  itikad  baik  tidak  hanya  terjadi  ketika  permohonan pendaftaran merek menjadi sebuah absolut grounds ( alasan absolut), akan tetapi itikad baik bisa juga menjadi  landasan  dalam  gugatan  pembatalan  merek  terkait  keabsahan  merek  terdaftar.  Itikad  baik sendiri  dalam  hukum  perdata  tidak  terdefinisikan  dengan  jelas  Secara  umum  itikad  baik  dipaparkan pada Pasal 1338 ayat (3) BW ( Burgerlijk Wetboek ), yakni ‘’para pihak wajib saling bertindk patut dan layak’’.
Nieuwenhuis membagi itikad baik menjadi itikad baik objektif (Pasal 1338 BW) dan itikad baik subjektif  (Pasal  1977  BW).  Anakn  tetapi  dalam  pengaplikasian  Pasal  1977  BW  tercantum  juga mengani  syarat  dimaafkan,  jika  cacat  itu  tidak  diketahui  sebelumnya. Black’s  Law  Dictionary memberikan definisi komprehensif dari good faith yakni:
“a  state  mind  consisting  in  (1)  absence  of  intent  to  defraud  or  to  seek  unconscionable advantage, (2) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, (3) faithfulness to one’s duty or obligation, (4) honest in belief or purpose” (Frey & Black, 1934).
Mantan  ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Wirjono  Prodjodikoro  menggunakan istilah  ‘’secara  jujur’’  atau  ‘’dengan  jujur’’.  Pelindungan  merek  bertujuan  guna  membedakan  dan mengidentifikasi  produk  jasa  dan/atau  barang  dari  produsen  sat  dengan  prodeusen  lainnya.  Merek yang dipakai wajib beritikad baik serta tidak sekedar mengadopsi merek tanpa penggunaan yang bisa dipercayai  serta  sekedar  usaha  dalam  menahan  pasar.  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  tanggal  16  Desember  1986  Nomor  220/PK/1996  terkait  kasus  dari  Nike mempertimbangkan itikad baik yaknit:
“warga negara Indonesia  yang  memroduksi  berbagai  barang  buatan  Indonesia  harus mencantumkan  nama  merek  yang  dengan  jelas  menunjukkan  identitas  Indonesia  serta menghindari dalam memakai merek yang mirip, atau melakukan penjimplakan terhadap merek asing,  bahwa  pendaftaran  merek  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  orang lainnya  yang  terlebih  dulu  jelas  adalah  tindakan  yang  beritikad  buruk  yang  bertujuan membonceng  terhadap  keterangan  nama  merek  dagang  dan  nama  perniagaan  yang  sudah terkenal’’.(Jened, 2015)
Persaingan  tidak  jujur  sesuai  pemaparan  dari  Molengraf  merupakan  kejadian  dimana  individu menarik para langganan (orang lain) pada perusahaannya maupun untuk menambah omzet penjualan perusahaannya  dengan  memanfaatkan  berbagai  upaya  yang  berlawanan  dengan  kejujuran  dan  itikad baik dalam perdagangan.(Saidin, 2015)
Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek  yang tercantum di undang-undang Nomor 20 Tahun 2016  terkait  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  tepatnya  yakni  pada  Pasal  21  ayat  (3)  dimana disebutkan: “Permohonan  ditolak  jika  diajukan  oleh  Pemohon  yang  beritikad  tidak  baik”. Maksud dari  “Pemohon  yang  beritikad  tidak  baik”  yakni  Pemohon  yang  mana  terkait  pendaftaran  Mereknya berniat  mengikuti,  menjiplak,  atau  meniru  merek  pihak  lainnya  guna  kepentingan  usaha  yang dijalankannya, menyesatkan, mengecoh konsumen, serta memicu kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.  Misalnya,  Permohonan  Merek  berwujud  susunan  warna,  logo,  lukisan,  atau  tulisan  yang  sama dengan  Merek  pihak  lainnya  maupun  Merek  yang  sejak  bertahun-tahun  dikenal  khalayak  umum, dijiplak sedemikian rupa dimana menjadikan keseluruhannya sama dengan Merek yang telah dikenal tersebut.
Merek  Terkenal ialah merek  yang berreputasi  tinggi. Kekuatan  pancaran  dari  merek  ini  begitu menarik  dan  memukau,  sehingga  menjadikan  jenis  barang  dengan  merek  tersebut  langsung menimbulkan mythical context ( ikatan mitos ) dan familiar (sentuhan keakraban) pada seluruh lapisan konsumen  (Sutedi,  2009).  Jika  sebuah  perusahaan  bisa  berada  pada  tahapan  dimana  bisa  membuat masyarakat  luas  mengenal  merek  tersebut,  sehingga  bisa  menjadikan  para  kompetitor  dengan bad faith untuk bersaing secara tidak sehat dengan upaya pemalsuan, pembajakan, hingga peniruan produk bermerek dengan maksud memperoleh untung dalam kurun waktu yang tidak lama.
Sebuah  sengketa  Merek  Internasional  yang  terkenal  dimana  pernah  ada  di  Indonesia  yakni sengketa  merek  LOIS  yang  berasal  dari  Spanyol  yang  dinaungi  perusahaan Garmen  Saez  Moreno Group yang sangat diperhitungkan menjadi merek Eropa,  Kasus ini diawali dari temuan produk NEW LOIS dan RED LOIS di Toko Gerimis yang alamatnya ada di Lantai III, PGMATA, No.162-167, Blok
B, Pusat Grosir Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan kepemilikannya yakni Agus Salim dimana melakukan  pencatutan  merek  dagang  terkenal  dengan  itikad  tidak  baik,  yakni  LOIS.  Sengketa  ini dibawa  kepada  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  serta  diakhirnya  PT  Intigarmindo  Persada  tidak berhasil  membatalkan  merek RED  LOIS dan NEW  LOIS milik  pengusaha  lokal  Agus  Salim  hingga pada  akhirnya  PT  Intigarmindo  Persada  mengajukan  Kasasi  ke  Mahkamah  Agung,  berikutnya Mahkamah  Agung  Memutuskan  dengan  Nomor  789K/Pdt.Sus-HKI/2016  dimana  mengabulkan  dan menerima gugatan PT Intigarmindo Persada secara keseluruhan .
Itikad  baik  mengacu  pemaparan  J.  Satrio  mencakup  itikad  baik objektif dan  itikad  baik subjektif . Subjectief  goeder  trow (Itikad  baik  subjektif)  berhubungan  dengan sesuatu  yang  terdapat dalam  pikiran  seseorang,  yakni  berhubungan  dengan  sikap  batin  apakah  individu  itu  sadar  bahwa kehendaknya  tersebut  berlawanan  dengan  itikad  baik.  Pengelompokkan  itikad  baik  menjadi  dua bentuk  di  atas  sesuai  pemaparan  J.  Satrio  adalah  rumus  klasik  dimana  orientasinya  yakni  kepada kondisi  mental  berhubungan  dengan sincerely (ketulusan)  dan dishonesty  ( ketidakjujuran).  Namun selama  berkembangnya  waktu,  khususnya  di  bidang  hukum  bisnis,  asas  itikad  tidak  baik  dikaitan dengan disloyalty atau ketidakpatuhan serta ketidaksetiaan.(Pozen, 2016)
Bad faith sesuai pemaparan Black’s Law Dictionary, yaitu:
“ the  opposite  of  good  faith,  generally  implying  or  involving  actual  or  constructive  fraud,  or  a design  to mislead or  deceive  another,  or  a  neglect  or  refusal  to  fulfill  some  duty  or  some contractual  obligation,  not  prompted  by  an  honest  mistake  as  to  one’s  rights  or duties, but by some interested or sinister motive” (Garner, 2014).
Setiap  tindakan  membonceng,  membajak,  mengkopi,  mereproduksi,  dan  meniru  m e r e k   orang lain  disebut  dengan  tindakan  memakai,  menyesatkan,  atau  memalsukan  merek  orang  lain  tanpa  hak dimana dalam perlindungan merek secara harmonisasi dikelompokkan menjadi persaingan curang) dan disebutkan  sebagai  tindakan  melakukan  pencarian  kekayaan  secara  tidak  jujur.  Oleh  karenanya Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelektual  berperan  krusial  dalam  memeriksa  apakah  terdapat  itikad tidak  baik  yang menjadi motif atau  mendorong  pendaftaran itu sebelum menyetujui prmohonannya. Beberapa  model  penegakan  hukum  terhadap  pendaftaran  merek  dengan  itikad  meliputi  :  (a)  Usaha pembatalan  merek  dijalankan  melalui  gugatan  oleh  pihak  berkepentingan  ke  Pengadilan  Niaga dengan  batas  waktu.  Namun  gugatan  ini  bisa  diajukan  dengan  tidak  ada  batasan  waktu  apabila  ada unsur  itikad  tidak  baik;  (b)  Usaha  penghapusan  merek  terdaftar  oleh  pemilik  merek  kepada  Menteri
maupun  bisa  juga  dilaksanakan  prakarsa  Menteri  dan  pihak  ketiga  yang  terkait;  (c  )  Apabila ditemukan  persamaan  pada  pokoknya,  maka  penolakan  merek  sejak  proses  pendaftaran.  Berdasar penjabaran  tersebut,  rumusan  masalahnya  yakni  Urgensi  prinsip  itikad  baik  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Akibat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016.
Mengingat  artikel  berfokus  pada  Sengketa  Merek  Internasional,  sebagaimana  sudah  pernah dijelaskan  oleh  Charles  Yeremia  Far-Far  di  tahun  2014,  artikel  ini  berfokus  pada  kajian  keterkaitan prinsip itikad baik pada pembatalan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.(Far- Far,  2014)  Wilson  Wijaya  di  tahun  2016,  artikel  ini  berfokus  pada  kekuatan  unsur  itikad  baik  pada pelaksanaan  merek  terkenal  di  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016.(Wijaya,  2016),  serta  Dendy  Wijaya  Chandra  di  tahun  2012,  artikel  ini  berfokus  pada  apakah merek  terkenal  asing  yang  tidak  terdaftar  di  Indoensia  dilindungi  dan  berapa  lama  jangka  waktu pembatalan  pendaftaran  merek  yang  didaftarkan  atas  itikad  tidak  baik.(Chandra,  2012).  Meskipun sama-sama  menganalisis  Putusan  Mahkamah  Agung  atas  sengketa  Merek  Internasional  Terkenal, namun  terdapat  perbedaan  pada  putusan  Mahkamah  Agung  yang  dianalisa  dan  penulis  menekankan analisa terhadap urgensi  prinsip  itikad baik  berdasarkan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2016 dan akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  memanfaatkan  jenis  artikel  yuridis  normatif  berupa  pendekatan  kasus,  melalui analisis  terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  789  K/PDT.SUS-HKI/2016.(Soekanto  & Mamudji, 2011) Spesifikasi berupa deskriptif analitis, jenis data artikel ini berupa data sekunder. Jenis data  ini  yakni  data  yang  perolehannya  secara  tidak  langsung  bukan  dari  objek  artikel  namun  lewat sumber  lainnya.  Terkait  pengumpulannya,  Peneliti  memperoleh  data  yang  dikumpulkan  pihak  lain dengan metode atau cara baik secara non komersial ataupun komersial. Contoh: peraturan, dokumen, koran,  majalah,  jurnal,  buku-buku  teks,  perundangan,  serta  sebagainya.(Suteki  &  Taufani,  2020) Metode  analisis  data  yang  dimanfaatkan  berupa  metode  analisis-kualitatif.  Data  hasil  artikel selanjutnya  dalam  tahap  analisis  dilakukan  pengolahan  yang  mana  nantinya  didapat  didapat  hasil artikel terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 789 K/PDT.SUS-HKI/2016 secara jelas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Urgensi Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Merek terkenal  berhak atas perlindungan hukum meskipun belum terdaftar di  suatu  negara mengacu  pada  hakikatnya  perlindungan  tersebut  ditujukan  terhadap goodwill atau  reputasi  yang melekat  pada  suatu  merek  karena  upaya  untuk  menghasilkan goodwill tersebut  yang  sebenarnya secara  hukum  patut  untuk  dihargai.  Pembatalan  pendaftaran  merek  hanya  dapat  diajukan  oleh pihak  yang  berkepentingan  atau  oleh  pemilik  merek,  baik  dalam  bentuk  permohonan  kepada Menteri  atau  gugatan  kepada  Pengadilan  Niaga,  dengan  dasar  alasan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis  yang  mengatur  mengenai  merek  yang  tidak  dapat  didaftarkan  dan  merek  yang  ditolak pendaftarannya.  Gugatan  pembatalan  pendaftaran  Merek  hanya  dapat  diajukan  dalam  jangka waktu  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  pendaftaran  Merek.  Namun  Gugatan  pembatalan dapat  diajukan  tanpa  batas  waktu  jika  terdapat  unsur  itikad  tidak  baik  dan/atau  Merek  yang bersangkutan  bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  Perundang-undangan,  moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perlindungan Merek Internasional terkenal di Indonesia diatur di dalam Pasal 20, Pasal 21 Ayat (1) huruf b dan c, Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 52, Pasal 76, Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
Mengacu  pada  Pasal  21  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  perihal  itikad tidak baik, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek  terhadap  Merek  NEWLOIS  dan  REDLOIS  milik  Termohon  Kasasi/dahulu  Tergugat terbukti dilakukan dengan itikad tidak baik karena dilandasi dengan niat membonceng dan meniru ketenaran  Merek  terkenal  LOIS  demi  kepentingan  usahanya,  yang  berakibat  pada  kerugian  pada pihak  Pemohon  Kasasi  dan  menimbulkan  penyesatan  konsumen  karena  konsumen  akan menyangka bahwa produk Termohon Kasasi/dahulu Tergugat adalah produk yang dihasilkan oleh Pemohon Kasasi. Penyesatan Konsumen dapat diketahui melalui :
1. Penyesatan  melalui  penglihatan,  terjadi  karena  adanya  kesamaan  atau  kemiripan  dari  merek yang bersangkutan.
2. Penyesatan melalui pendengaran, sering terjadi karena bagi konsumen yang hanya mendengar atau mengetahui suatu produk dari pemberitahuan orang lain.
3. Penyesatan  karena  produsen,  penyesatan  ini  terjadi  karena  masyarakat  konsumen  telah mengetahui  dengan  baik  mut    suatu  produk,  kemudian  menemukan  produk  yang  mirip  atau menyerupai  merek  yang  ia  kenal  dan  menyangka  bahwa  produk  tersebut  mempunyai hubungan.

## a. Kasus Posisi
Sebuah  sengketa  Merek  Internasional  yang  terkenal  dimana  pernah  ada  di  Indonesia yakni sengketa merek LOIS yang berasal dari Spanyol yang dinaungi perusahaan Garmen Saez Moreno  Group yang  sangat  diperhitungkan  menjadi  merek  Eropa,  sampai  ke  Perancis  dan Inggris.  Melalui  kedua  negara  inilah  LOIS  memberi  bukti  bahwa  produknya  berkualitas sebagai jeans Eropa yang tidak kalah saing dari produk Amerika. Terkait sengketa merek LOIS ini, pendaftaran gugatan ke Pengadilannya diajukan oleh PT Intigarmindo Persada yang mana merupakan penerima lisensi resmi dari LOIS TRADE MARK-CONSULTORES E SERVICOS S.A.  Berdasar  pada  surat Power  Attorney dari CONSULTORES  E  SERVICOS  S.A. pada  24 Januari 2012, pemegang kuasa dari pihak CONSULTORES E SERVICOS S.A, serta Trademark License Agreement tanggal 1 Juni 2013. Kasus ini diawali dari temuan produk NEW LOIS dan RED LOIS di Toko Gerimis yang alamatnya ada di Lantai III, PGMATA, No.162-167, Blok B, Pusat  Grosir  Metro  Tanah  Abang,  Jakarta  Pusat  dengan  kepemilikannya  yakni  Agus  Salim dimana  melakukan  pencatutan  merek  dagang  terkenal,  yakni  LOIS.  Penggugat  melaporkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan  Intelektual  terkait  dugaan  tindak  pidana  merek  seperti  dalam  Surat  Tanda  Terima Laporan No. HI-07.03.16.02.09 pada 20 April 2015 serta sudah memberikan barang buktinya yang  sudah  diuraikan  dalam  Tanda  Penerimaan  Barang  Bukti  No.  HI-7.03.10.02.09  pada  20 April 2015. Penggugat mengajukan permohonan pada 12 Mei 2003 dengan tanggal pendaftaran merek  08  November  2004  dengan  Nomor  IDM000020831  dan  Nomor  Permohonan  Merek D00-2003-11793-11849.  Lisensi  yakni  izin  dari  pemilik  merek  terdaftar  pada  pihak  lainnya lewat  sebuah  perjanjian  berdasar  pada  pemberian  hak  serta  tidak  pada  pengalihan  hak  guna memanfaatkan  merek  itu,  baik  sebagian  maupun  semua  jenis  jasa  maupun  barang  yang didaftakan  dalam  suatu  syarat  serta  jangka  waktu.(Mujiyono  &  Feriyanto,  2017)  Perjanjian Lisensi yang kerap dijalankan yakni terhadap merek terkenal, dimana alasannya merek terkenal banyak mempunyai kelebihan (Sujatmiko, 2020).
Tanggal 05 Juni 2003, merek NEW LOIS milik tergugat mengajukan permohonan dengan tanggal pendaftaran merek 28 Juli 2005 dengan Nomor IDM00043020 dan Nomor Permohonan Merek  D00-2003-13880-14004.  Tanggal  05  Juni  2003,  merek RED  LOIS milik  tergugat mengajukan  perhononan  dengan  tanggal  pendaftaran  merek  28  Juli  2005  dengan  Nomor IDM00043021  dan  Nomor  Permohonan  Merek  D00-2003-13880-14005.  Sengketa  ini  dibawa kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta diakhirnya PT Intigarmindo Persada tidak berhasil membatalkan  merek RED  LOIS dan NEW  LOIS dari  Agus  Salim.  Penggugat  kemudian melaksanakan pengajuan kasasi pada Mahkamah Agung.
Majelis  Hakim  kemudian  memberikan  pertimbangan  berhubungan  dengan  berbagai  hal yang  menjadi  pokok  masalah  yang  dipersengketakan  oleh  kedua  belah  pihak,  yaitu  sebagai berikut :
Menimbang,  bahwa  berdasar  pada  bukti P-53,  maka  bisa  dibuktikan  bahwa  Pemohon Kasasi/dahulu  penggugat  adalah  pihak  yang  berkepentingan  dalam perkara  a  quo ,  dan sekaligus  sebagai  Penerima/Pemegang  Lisensi  yang  telah  mengadakan  perjanjian  kerjasama dengan LOIS TRADE MARK CO., LTD. (LOIS TRADE MARK-CONSULTORES E SERVICOS S.A) sejak tanggal 28 Mei 1993, berdasarkan Technical Assistance Agreement , 28th day of May 1993 .
Menimbang,  bahwa  berdasar  pada  bukti  P-1  hingga  P-52,  merek  LOIS  sudah  terdaftar dalam  Daftar  Merek  di  banyak  negara-negara  di  dunia,  Merek  LOIS  telah  sejak  sangat  lama diperdagangkan/diedarkan  di  Indonesia,  serta  masyarakat  luas  telah  memiliki  pengetahuan terkait merek LOIS yang bereputasi tinggi yang dihasilkan dari promosi merek LOIS serta telah diakui  dunia.  Kemudian,  berdasarkan  ketentuan  Pasal  16  Ayat  (2) TRIPs yang  menegaskan bahwa  sifat  keterkenalan  sebuah  merek  mencakup  kriteria,  yakni  ‘’melalui  memerhatikan faktor  pengetahuan  terkait  merek  dalam  masyarakat,  dimana  mencakup  pengetahuan  negara peserta  mengenai  kondisi  merek  tersebut,  diperolehnya  melalui  promosi’’  maka  merek LOIS milik Pemohon Kasasi/dahulu penggugat adalah dikualifikasikan sebagai Merek Terkenal.
Menimbang, bahwa antara Merek LOIS milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Merek NEW  LOIS dan  Merek RED  LOIS milik  Termohon  Kasasi/dahulu  Tergugat  memiliki kesamaan  pada  pokoknya  pada  kata ‘’LOIS’’ yang  terdiri  dari  dari  susunan  huruf  L,  O,  I,  S. Berdasarkan  ketentuan  Yurisprudensi  tetap  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  279PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 dapat dipahami bahwa pengertian ‘’persamaan pada pokoknya’’ tidak
semata  hanya  didasarkan  pada  bentuk  tulisan,  akan  tetapi  dapat  pula  didasarkan  pada persamaan-persamaan  lain.  Pasal  6  Ayat  1  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 terkait  Merek,  memaparkan  “persamaan  pada  pokoknya  yakni  kemiripan  sebab  terdapatnya beberapa unsur yang menonjol anatar suatu Merek, dimana bisa menciptakan kesan terdapatnya persamaan baik terkait cara penulisan, cara penempatan, bentuk, maupun penggabungan antara bunyi ucapan maupun unsur-unsur dalam beberapa merek tersebut.
Sesuai  dengan  doktrin  persamaan  identik  serta  doktrin  persamaan  menyeluruh  yang bersesuaian  dengan  keterangan  Ahli  Dr.  Suyud  Margono,  S.H.,  M.Hum  yang  diajukan  oleh Penggugat  dan  keterangan  Ahli  Sumardi  Partoredjo,  S.H.,  M.H  yang  diajukan  oleh  Tergugat, dipersidangan  tegas  menerangkan  bahwa  ‘’Apabila  terdapat  bunyi  antara  2  (dua)  merek, misalnya Merek Badu dan Merek neoBadu, maka hal itu berarti antara dua merek  ini terdapat persamaan  pada  pokoknya’’.  Merek  REDLOIS  dan  Merek  NEWLOIS  milik  Termohon Kasasi/dahulu  Tergugat  memiliki  persamaan  bunyi  ( simillarity  of  sound )  dan  persamaan ucapan  ( phonetic  simillarity )  dengan  Merek  LOIS  milik  Pemohon  Kasasi/dahulu  penggugat, sehingga  dengan  demikian  pendaftaran  Merek  REDLOIS  dan  Merek  NEWLOIS  seharusnya ditolak oleh Direktorat Merek.
Menimbang, bahwa berdasar pada uraian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 terkait  Merek,  pendaftaran  merek  REDLOIS  dan  Merek  NEWLOIS  milik  Termohon Kasasi/dahulu  Tergugat  terbukti  dijalankan  dengan  itikad  tidak  baik  sebab  dilandasi  dengan niat  membonceng  dan  melakukan  peniruan  terkait  ketenaran  Merek  terkenal  LOIS  untuk kepentingan usaha yang dijalankannya, dimana berdampak pada kerugian pada pihak Pemohon Kasasi dan menimbulkan penyesatan konsumen sebab konsumen cenderung menyangka bahwa produk Termohon Kasasi/dahulu Tergugat yakni produk yang dihasilkan oleh Pemohon Kasasi. Penyesatan Konsumen dapat diketahui melalui :
1. Penyesatan melalui penglihatan, muncul sebab adanya kemiripan atau kesamaan dari suatu merek.
2. Penyesatan  melalui  pendengaran,  kerap  muncul  karena  bagi  konsumen  yang  sebatas mengetahui atau mendengar sebuah produk dari orang lain.
3. Penyesatan  karena  produsen,  terjadinya  penyesatan  tersebut  sebab  konsumen  sudah memahami dengan baik mut sebuah produk, selanjutnya mencari produk yang menyerupai
atau  yang  mirip  dengan  merek  yang  dikenal  dan  menyangka  bahwa  produk  tersebut mempunyai hubungan.
Menimbang, bahwa  berdasar pada  ketentuan Pasal  69 Ayat  (2) Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2001,  pengajuan  gugatan  pembatalan  bisa  dilakukan  dengan  tidak  adanya  batasan waktu  jika  merek  tersebut  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan  moralitas agama. Ketertiban umum yang dimaksud yakni terjadinya itikad tidak baik. Oleh karena Merek REDLOIS  dan  Merek  NEWLOIS  terbukti  didaftarkan  dengan  itikad  tidak  baik,  maka walaupun  gugatan  pembatalan  Merek  REDLOIS  dan  NEWLOIS    baru  diajukan  Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam jangka waktu melebihi atau lewat 5 (lima) tahun atau dengan kata  lain  setelah  selang  waktu  10  (sepuluh)  tahun  Termohon  Kasasi/dahulu  Tergugat mendaftarkan mereknya, maka gugatan Pemohon  Kasasi bukanlah gugatan yang kadaluarsa.
Menimbang,  oleh  karena  Merek  REDLOIS  dan  Merek  NEWLOIS  milik  Termohon Kasasi  didaftarkan  atas  itikad  tidak  baik,  maka  Merek  REDLOIS  dan  Merek  NEWLOIS beralasan hukum untuk dicoret atau dibatalkan pendaftarannya, dan sesuai ketentuan Pasal  70 Ayat  (2)  dan  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  kepada  Ditjen    Merek diperintahkan  untuk  menghapus  pendaftaran  Merek  REDLOIS  dan  Merek  NEWLOIS  atas nama Termohon Kasasi dalam Berita Resmi Merek.
Berdasar  pada  beberapa  pertimbangan  di  atas,  maka  permohonan  kasasi  dari  Pemohon Kasasi  cukup  memiliki  alasan  hukum  untuk  seluruhnya  dikabulkan.  Oleh  karenanya permohonan  kasasi  dikabulkan,  maka  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  Nomor  04/Pdt.Sus/Merek/2016/PN  Niaga  Jkt.Pst,  tanggal  31  Mei  2016 dibatalkan,  dan  memberikan  hukuman  pada  Termohon  Kasasi/dahulu  Tergugat  untuk melakukan  pembayaran  biaya  perkara  untuk  seluruh  tingkat  peradilan,  dimana  pada  tingkat kasasi yakni senilai lima juta rupiah (Rp.5000.000,00).
Berdasar  pada  pemaparan  tersebut,  bisa  diketahui  bahwa  dalam  proses  penyelesaian sengketa  merek  antara  Merek RED  LOIS dan  Merek LOIS dan  Merek NEW  LOIS oleh Mahkamah  Agung  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  dikabulkan  seluruhnya  oleh Majelis Hakim. Hal ini berarti bahwa gugatan dimenangkan oleh pihak Pemohon Kasasi (PT. Intigarmindo Persada). Majelis Hakim beralasan bahwa Agus Salim sebagai Termohon Kasasi terbukti  melakukan  pendaftaran  terhadap  merek  yang  pada  pokoknya  memiliki  kesamaan dengan  Merek LOIS dimana  merupakan  merek  Internasional  Terkenal  dari  Pemohon  Kasasi
untuk  barang  sejenis.  Selain  itu,  Termohon  Kasasi  terbukti  melakukan  pendaftaran  mereknya dengan  itikad  tidak  baik  sebab  telah  melakukan  peniruan  terhadap  merek  Internasional Terkenal dari Pemohon Kasasi.
Secara  umum,  dapat  dilihat  bahwa  proses  persidangan  perkara  gugatan  pembatalan Merek RED  LOIS dan  Merek NEW  LOIS di  Mahkamah  Agung  telah  memenuhi  ketentuan- ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Berdasarkan pada ketetapan pasal 4  Undang-undang  tersebut,  seperti  tempat  pengajuan  gugatan  yang  dimana  terkait  Tergugat atau  Penggugat  yang  tinggalnya  ada  di  luar  Republik  Indonesia,  maka  pengajuan  gugatannya pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Selanjutnya  berdasar  pada  ketetapan  Pasal  163  HIR/Pasal  283  RBg/Pasal  1865  KUH Perdata,  penggugat  yang  menuntut  semua  hak,  maka  harus  memberi  bukti  terkait  terdapatnya hak maupun kondisi yang memicu hak itu, sementara Tergugat yang membantah hak individu lainnya  harus  membuktikan  kejadian  yang  membantah  atau  menghapuskan  hak  Penggugat. Berdasarkan  pasal  itu,  bisa  diketahui  bahwa  para  pihak  telah  mengajukan  berbagai  bukti berwujud  alat  bukti  tertulis  (alat  bukti  surat).  Bukti  tersebut  berupa  fotokopi  surat-surat  yang sudah  dilegalisir  serta  sudah  dibubuhi  materai  secukupnya.  Bukti-bukti  tersebut  telah  sesuai dan  mempunyai  kualitas  sebagai  alat  bukti  karena  semua  alat  bukti  yang  diajukan  telah disesuaikan dengan aslinya dan tidak adanya keberatan dari para pihak yang bersengketa atas keabsahan  saranan  bukti  yang  diajukan,  sehingga  Majelis  Hakim  dalam  persidangan  wajib untuk menjadikannya sebagai dasar atau pertimbangan untuk mengambil keputusan.
Berdasar  pada  ketetapan  Pasal  80  Ayat  (8)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001, putusan atas gugatan pembatalan pendaftaran merek  wajib diputuskan paling lambat sembilan puluh  hari  sesudah  pendaftaran  gugatan  serta  bisa  diperpanjang  dengan  waktu  terlama  yakni sembilan  puluh  hari  dengan  persetujuan  dari  Ketua  Mahkamah  Agung.  Selain  itu,  sesuai dengan ketetapan perudangan tersebut, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan  Kehakiman  disebutkan  bahwa  segala  keputusan  pengadilan  sebatas  sah  serta berkekuatan hukum jika diucapkan pada sidang terbuka untuk umum.
Bahwa untuk itu, perlu diketahui tentang masa pengucapan pembatalan Merek RED LOIS dan  Merek NEW  LOIS milih  Termohon  Kasasi/dahulu  Tergugat  telah  selaras  akan  ketetapan Pasal 80 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yakni selama jangka waktu sembilan puluh hari. Selain hal tersebut, putusan juga sudah diuraikan dalam sidang terbuka untuk umum
yang  tepatnya  terjadi  pada  Rabu,  tanggal  21  September  2016  oleh  H.  Hamdi,  S.H.,  M.Hum., dengan  Ketua  Mahkamah  Agung  yang  menetapkan  Hakim  Agung  sebagai  Ketua  Majelis, Sudrajad  Dimyati,  S.H.,  M.H.,  dan  I  Gusti  Agung  Sumantha,  S.H.,  M.H.,  Beberapa  Hakim Agung,  semuanya  sebagai  Anggota  putusan  tersebut  pada  hari  itu  juga  diuraikan  pada  sidang terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  dengan  dihadiri  oleh  Endang  Wahyu  Utami,  S.H.,  M.H., Hakim-Hakim  Anggota  tersebut  dana,  Panitera  pengganti  dengan  tidak  dihadiri  para  pihak. Berkenaan dengan pertimbangan serta penerapan hukum dalam Putusan Nomor 789K/Pdt.Sus- HKI/2016, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yaitu :
1. Pertimbangan tentang duduk perkara, dengan berdasarkan pada apa yang dituntut oleh Pemohon  Kasasi,  jawaban  dari  para  pihak  yang  berssengketa  serta  fakta-fakta  hukum yang terjadi dimana sudah dibuktikan para pihak yang bersengketa dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan.
2. Pertimbangan  tentang  hukum,  dengan  berdasarkan  pada  Pasal  4  jo  Pasal  6  Ayat  (1) huruf a dan b serta Ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 , pasal 68, pasal 69, pasal 70  Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, serta yurisprudensi-yurisprudensi yang ada.
b. Prinsip Itikad Baik sebagai Perlindungan Merek Internasional Terkenal
Dalam berbagai sistem hukum, prinsip itikad baik telah diterima sebagai  prinsip umum. Prinsip krusial dimana menjadi pedoman berkaitan dengan pendaftaran merek yakni perlu adanya good  faith (itikad  baik) dari  pendaftar.  Berhubungan  dengan  itikad  tidak  baik,  berdasar  pada Undang-Undang  Merek  dengan  asas First  To  File  System dimana  memaparkan  hanya  merek yang beritikad baik serta yang didaftarkan yang memperoleh perlindungan hukum. Pemohon yang  beritikad  baik  yakni  mereka  yang    mendaftarkan  merek  yang  dimilikinya  dengan  jujur, layak  dengan  tidak  terdapat  niat    apapun  untuk  menjiplak,  melakukan  peniruan,  maupun membonceng  ketenaran  merek  dari  pihak  lainnya  guna  kepentingan  usaha  yang dilakukaknnya  dimana  berdampak  terhadap  pihak  lainnya  tersebut  maupun  memicu  tindakan menyesatkan konsumen, mengecoh, hingga  persaingan curang.
Jika  ditelaah  dengan  seksama, First  To  File  System pada  hakikatnya  membuka kesempatan  munculnya  pembajakan  merek  khususnya  merek  dagang  dari  pihak  asing. Maknanya,  pendaftar  beritikad  buruk (bad  applicant) banyak  mendaftarkan  berbagai  merek terkenal.  Contohnya,  merek  Guchi  yang  mendompleng  merek  Gucci  yang  asalnya  dari  Italia,
merek  Koyo  berlogo  kelaher  vs  merek  Koyo  asal  Jepang,    merek  Ikea  168  vs  Ikea  yang asalnya dari Belanda, Ferrari Indonesia vs Seba dan Ferarri asal Italia vs merek Sebarmed asal Jerman. Pengadilan pada akhirnya  melaksanakan pembatalan terhadap merek pengusaha  lokal dimana diduga membonceng ketenaran merek tertentu.(Yanto, 2019).
Pengusaha  yang  beritikad  tidak  baik  terkait kompetisi  tidak  jujur  berbentuk   ikhtiar- ikhtiar atau  upaya-upaya    memanfaatkan  merek  dengan  melakukan peniruan terhadap  merek terkenal  sehingga    merek  tersebut  secara  pokok  sama  dengan  merek  jasa  atau  barang  yang terkenal    dimana  tujuannya  yakni  menciptakan  kesan  pada  masyarakat,  seolah-olah  jasa  atau barang yang diproduksi tersebut  sama  dengan  jasa atau barang yang terkenal tersebut. Dalam kasus  merek  LOIS  sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya.  Pelanggaran  itikad  baik yang terindikasi dijalankan oleh Agus Salim (seorang pengusahan Indonesia) dengan  mendaftarkan merek  RED  LOIS  dan  NEW  LOIS  yang  serupa  dan  variannya  dengan  merek  LOIS  dari  PT Intigarmindo  Persada  yang  mana  sudah  jelas  merek  terkenal  internasional.    Penulis berpemikiran  bahwa  tindakan  tersebut  sangat  menyesatkan  pelanggan.  Agus  Salim  sendiri sebagai  pengusahan  dari  Indonesia  tidak  sepatutnya  memakai  kata  LOIS  untuk  barang  yang diperdagangkannya.  Pasal  21  ayat  (3)  dinyatakan  : “Permohonan  ditolak  jika  diajukan  oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik” , pada kenyataannya adalah perilaku   kecurangan  untuk membonceng   merek  yang  telah banyak dikenal khalayak umum, sehingga dengan  memakai merek tersebut, sebuah produk  turut menjadi dikenal khalayak umum.
Tindakan  tersebut  tentunya  tidak  selaras  dengan  etika  intelektual  yang  sudah  diatur dalam perundang-undangan.  Sebuah hasil karya orang lain tidak bisa begitu saja ditiru, namun wajib dengan izin pemiliknya terlebih dulu. Agus Salim mutlak ingin membonceng ketenaran merek  LOIS.  Tindakan  Agus  Salim  ini  termasuk  dalam unfair  competition (persaingan  tidak jujur).  Umumnya  persaingan  itu  sesuatu  yang  baik,  karena  bisa  memicu  pengusaha  untuk memperlancar  produksi  dalam  dunia  perdagangan,  menaikkan  kualitas/mutu  barang, meningkatkan  hasil  produksi,  yang  mana  bukan  sebatas  membawa  produsen/pengusaha  pada keuntungan,  namun  juga  menjadikan  negara,  bangsa,  masyarakat,  dan  konsumen  turut diuntungkan. Namun apabila persaingan tersebut telah sampai di sebuah kondisi, di mana satu pengusaha  berupaya  menjatuhkan  pengusaha  lainnya  guna  keuntungan  pribadinya  dengan tidak  memikirkan  kerugian  yang  diderita  pihak  yang  dijatuhkan  tersebut,  ini  merupakan sebuah  titik  yang  mengarah  kepada  pelanggaran  hukum.  Akan  tetapi  persaingan  tidak  jujur
dari  Agus  Salim  atas  merek  LOIS  yang  menjadi  pemicunya  yakni  ingin  memperoleh  untung pribadi  tanpa bersusah  payah  dengan  berusaha  bertindak  memalsukan  atau  meniru  beberapa merek  yang  khalayak  umum  telah  mengenalnya  dengan  mengesampingkan  berbagai  hak  dari individu  lain  dimana  hak-hak  tersebut  sebelumnya  sudah  dilindungi.  Hal  tersebut  tentu  saja merusak  perekonomian  dalam  skala  lokal  ataupun  nasional.  Sehinggga,  tindakan  Agus Salim ini secara tegas harus ditindaklanjuti lewat  jalur  hukum seperti yang PT Intigarmindo Persada  lakukan  yakni  mengajukan  gugatan  pembatalan  atas  terdaftarnya  merek  RED  LOIS dan NEW LOIS Milik Agus Salim di    Direktorat    Jenderal    Hak    Kekayaan Intelektual  cq. Direktorat  Merek.
Pihak yang  berkepentingan bisa melakukan pengajuan gugatan pembatalan kepemilikan merek  terdaftar  lewat  Pengadilan  Niaga.  Alasan  pengajuan  gugatan  tersebut  dengan mendasarkan  pada  ketetapan  pasal  20  dan/atau  pasal  21  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi Geografis.  Jangka  waktu  pengajuan  gugatan  pembatalan  tersebut  yakni  lima  tahun  dimana perhitungannya dimulai dari tanggal pendaftaran merek. Akan tetapi, gugatan pembatalan bisa diajukan dengan tidak adanya batasan apabila terdapatunsur itikad tidak baik maupun merek itu berlawanan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan,  agama,  moralitas,  peraturan  perundang- undangan,  dan  ideologi  negara.  Bisa  diajukan  kasasi  atas  putusan  Pengadilan  Niaga  terkait gugatan pembatalan tersebut. Ketentuan mengenai pembatalan merek terdaftar tersebut di atur dalam Pasal  76  hingaa 79  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait Merek dan Indikasi Geografis.(Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum&HAM RI, 2019)

## 2. Akibat  Hukum  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  atas  Sengketa  Merek  LOIS  Vs. NEWLOIS & REDLOIS
Gugatan  pembatalan  oleh  PT Intigarmindo Persada  tersebut  telah  selaras akan  Pasal 68 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  terkait  Merek  dan  Indikasi  Geografis.(Pemerintah Republik  Indonesia,  2016)  serta  juga  sudah  selaras  akan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung Republik Indonesia  No.150 K/Pdt/1984 dimana memaparkan: “terhadap     pemakai/pendaftaran merek yang sama,  baik tulisan ataupun hurufnya sama  dengan  merek  milik  orang  lain  disebut dengan  pendaftar  yang  beritikad  tidak  baik”.  Sehingga  keputusan  Majelis  Hakim  pada  sidang Kasasi sangat tepat, dimana menguraikan:
a. Merek    NEWLOIS  Daftar    Nomor    IDM000043020  dan  REDLOIS      Daftar      Nomor
IDM000043021      milik      Tergugat  pada  pokoknya  memiliki  kesamaan    dengan    Merek terkenal  LOIS  Daftar  Nomor IDM00002083  milik  Penggugat  sebagai  penerima  lisensi dan  kuasa  dari pihak LOIS TRADE MARK-CONSULTORES E SERVICOS S.A. ;
b. Pendaftaran  Merek NEW  LOIS oleh  Tergugat  Daftar  Nomor  IDM000043020  pada  Turut Tergugat  didasari  itikad  tidak  baik  serta  niat  melakukan  peniruan  terhadap  Merek LOIS milik  Penggugat  yang  mana  adalah  penerima  lisensi  dan  kuasa  dari  pihak LOIS  TRADE MARK-CONSULTORES E SERVICOS S.A.;
c. Melaksanakan pembatalan  Pendaftaran  Merek NEW  LOI S  Daftar  Nomor  IDM000043020 atas  nama  Tergugat  dari  Daftar  Umum  Direktorat  Merek  dengan  seluruh  konsekuensi hukum yang ada;
d. Pendaftaran  Merek  REDLOIS  oleh  Tergugat  Daftar  Nomor  IDM000043021  pada  Turut Tergugat  didasari  itikad  tidak  baik  serta  niat  melakukan  peniruan  terhadap  Merek LOIS milik  Penggugat  yang  mana  adalah  penerima  lisensi  dan  kuasa  dari  pihak LOIS  TRADE MARK-CONSULTORES E SERVICOS S.A. ;
e. Membatalkan  pendaftaran  Merek  REDLOIS  Daftar  Nomor  IDM000043021  atas  nama Tergugat  dari  Daftar  Umum  Direktorat  Merek  dengan  seluruh  konsekuensi  hukum  yang ada.
f. Memberi  perintah  pada  Panitera  Pengadilan  Niaga  guna  menyampaikan salinan  putusan tersebut pada Turut Tergugat guna pelaksanaan putusan ini dengan menyesuaikan ketetapan Pasal 70 UU No. 15 Tahun 2001 terkait Merek;
g. Memberi perintah pada Turut Tergugat untuk taat serta tunduk terhadap putusan Pengadilan dalam perkara tersebut dengan membatalkan pendaftaran  Merek NEWLOIS Daftar  Nomor IDM000043020  dan REDLOIS Daftar      Nomor      IDM000043021    milik      Tergugat dengan   caranya yakni melakukan pencoretan terhadap Pendaftaran Merek    ini  dari dalam Daftar  Umum  Merek  serta  menguraikan  pengumuman  akan  hal  tersebut  dalam  Berita Resmi  Merek  dengan menyesuaikan ketetapan Undang-Undang Merek;
h. Menyatakan  Tergugat  sudah  berbuat  dengan  melawan  hukum  dimana  menjadikan Penggugat rugi;
i. Menghukum    Tergugat/Termohon  Kasasi  guna  melakukan  pembayaran  biaya  perkara  di seluruh  tingkat  peradilan,  dimana  pada  tingkat  kasasi  senilai  lima  juta  rupiah (Rp5.000.000,00);
Walaupun  dalam  proses  persidangan  sebelumnya,  yakni  PT  Intigarmindo  Persada dinyatakan  kalah  akan  tetapi  kekalahan  PT  Intigarmindo  Persada  ini  cenderung  lebih  karena kesalahan  teknis,  semacam  gugatan  dirasa  kabur.  Serta  tidak  berkaitan  langsung  dengan  materi gugatan.  Sebab  berdasar  pada  sluruh  bukti  yang  dibawa  oleh  PT  Intigarmindo  Persada  dalam persidangan  telah  cukup  memberikan  keyakinan  bahwa    PT  Intigarmindo  Persada  merupakan pihak  yang    berhak    atas    merek    LOIS.  Sehingga  di  tahap  akhir  persidangan,  semua  materi gugatan dari PT Intigarmindo Persada. diterima oleh Majelis Hakim dan menyatakan bahwa Agus Salim kalah serta wajib menanggung seluruh konsekuensi  dari tindak kecurangannya.

## D. SIMPULAN
Urgensi Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dengan asas First To  File  System dimana memaparkan hanya  merek  yang  beritikad  baik  serta  yang  didaftarkan  yang memperoleh perlindungan hukum. Dalam kasus merek LOIS, pelanggaran itikad baik yang terindikasi dijalankan oleh Agus Salim dengan mendaftarkan merek RED LOIS dan NEW LOIS yang serupa dan variannya  dengan  merek  LOIS  dari  PT  Intigarmindo  Persada  yang  mana sudah jelas  merek  terkenal internasional.  Penulis  berpemikiran  bahwa  tindakan  tersebut  sangat  menyesatkan  pelanggan. Agus Salim tidak  sepatutnya memakai kata LOIS untuk barang yang diperdagangkannya. Tindakan tersebut tentunya  tidak  selaras  dengan  etika  intelektual  yang  sudah  diatur  dalam  perundang-undangan. Pertimbangan  Hakim  pada  Putusan  Nomor  789  K/Pdt.Sus-HKI/2016  yakni  merek  dari  Termohon Kasasi  pada  pokoknya  memiliki  kesamaan  dengan  merek  pemegang  lisensi  dari  Pemohon  Kasasi. Termohon  Kasasi  sudah  mengaku  atas  segala  kesalahan  yang  diperbuat  bahwa  sudah memperdagangkan,  memproduksi,  serta  memalsukan  produk  REDLOIS  serta  NEWLOIS  yang  mana sama  dengan  produk  LOIS  dari  Pemohon  Kasasi.  Berbagai  hal  ini  digolongkan  sebagai  Pelanggaran Prinsip Itikad Baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Bouchoux, D. E. (2012). Intellectual Property The Law of Trademarks, Copyrights,Patens and Trade Secrets (Fourth). New York: Delmar Cengange Learning.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum&HAM RI. (2019). Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis . Jakarta.
Frey, A. H., & Black, H. C. (1934). Black’s Law Dictionary. University of Pennsylvania Law Review and American Law Register . https://doi.org/10.2307/3308065
Garner, B. A. (2014). Black’s Law Dictionary 10th Edition. In West Group .
Jened, R. (2015). Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi (PERTAMA). Jakarta: kencana.
Mujiyono & Feriyanto. (2017). Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Surono, ed.).
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. , Pemerintah Republik Indonesia § (2016).
Pozen, D. E. (2016). Constitutional bad faith. Harvard Law Review .
Saidin, O. (2015). Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual property rights) (Revisi, Ce).
Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. In Jakarta :
Raja Grafindo Persada .
Sujatmiko, A. (2020). Perjanjian Lisensi Merek . Penerbit Qiara Media.
Sutedi, A. (2009). Hak atas Kekayaan Intelektual . Jakarta: Sinar Grafika.
Suteki, & Taufani, G. (2020). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik) (1. Cet. 3). Depok: Rajawali Pers.

## Artikel Jurnal :
Chandra, D. W. (2012). Perlindungan Merek Terkenal Asing yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek KEEN). Jurnal Notarius Universitas Diponegoro , I (13), 326.
Far-Far, C. Y. (2014). Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-Haki/2013).
Jurnal Hukum Universitas Brawijaya , 22. https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14 Wijaya, W. (2016). Analisis Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364k/Pdt.Sus-HKI/2014) Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 .
Yanto, O. (2019). Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek : Sisi Lain Kelemahan Sistem First TO File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI). ADIL: Jurnal Hukum . https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.833

## Undang-Undang dan Peraturan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata