PEMBATALAN HAK MILIK ATAS TANAH oleh Untung Leksono Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Penulisan  ini  terdapat  2  (dua)  rumusan  masalahyaitu  (1)  Faktor-faktor  penyebab batalnya  hak  atas  tanah?.  (2)  Bagaimana  mekanisme  dan  tata  cara  dalam  proses pembatalan  hak  atas  tanah?.  Untuk  menyelesaikan  sub  masalah  tersebut,  maka digunakan metode pengumpulan data  yang bersumber dari studi dokumen, wawancara dan observasi.
Teknik pengolahan data yang digunakan analisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian  yang  dilakukan  guna  mencari  kebenaran  kualitatif  yakni  merupakan  data yang tidak berbentuk angka. Inti dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor,Mekanisme,  tata  cara  ataupun  proses  pembatalan  Hak  Atas  Tanah  yaitu  karena cacat administrasi dan putusan pengadilan yang memliki kekuatan hukum tetap
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Demak, dengan memilih instansi terkait dengan  perkara  ini,  yaitu  dilaksanakan  di  Kantor    Pertanahan  Nasional  Kabupaten Demak.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  berupa  studi  lapangan  dengan  wawancara dengan  pihak  terkait.Data  penelitian  terdiri  dari  data  primer  dan  sekunder.Data  primer diperoleh  dengan  wawancara  langsung  menggunakan  pedoman  wawancara  yang  telah dibuat secara terstruktur.Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelaah dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pembatalan hak atas  tanah  adalah  suatu  penerbitan  sertipikat  yang  batal  demi  hukum  karena  terdapat cacat  hukum  administrasi  atau  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kata Kunci : Batalnya Hak Atas Tanah

## ABSTRACT
This writing has 2 (two) formulation of the problem, namely (1) Factors that cause the  cancellation  of  land  rights?  (2)  What  are  the  mechanisms  and  procedures  for  the cancellation  of  land  rights?  To  solve  these  sub-problems,  the  data  collection  method used is sourced from document studies, interviews and observations.
Data processing techniques used in qualitative analysis is a way of research carried out to find qualitative truth, which is data that is not in the form of numbers. The essence of this  study  aims  to  determine  the  factors,  mechanisms,  procedures  or  the  process  of canceling land rights, namely due to administrative flaws and court decisions that have permanent legal force
This  research  was  conducted  in  Demak  Regency,  by  selecting  agencies  related  to  this case, which were carried out at the Demak Regency National Land Agency Office.
The  data  collection  techniques  are  in  the  form  of  field  studies  with  interviews  with related parties. Data consists of primary and secondary data. Primary data obtained  by direct interviews using interview guidelines that have been structured. While secondary data is obtained by examining documents and literature relating to objects research.
The results of the research and discussion show that the process of canceling land rights is the issuance of certificates that are null and void because of legal administrative flaws or implementing court decisions that obtain permanent legal force.

## Keywords: Revocation of Land Rights

## A. Pendahuluan
Tanah  merupakan  salah  satu kebutuhan  vital  bagi  mahluk  hidup dibumi.  bukan  hanya  bagi  manusia, binatang dan tumbuhan juga membutuhkan  tanah  untuk  berpijak, terutama  bagi  manusia  penduduk bumi  itu  sendiri,  Adapun  bagi penduduk di indonesia peran penting tentang  tanah  dapat  dilihat  Hak  Atas Tanah  dalam  pengaturan  konstitusi negara  Republik  Indonesia  pada Pasal  33  Undang  –  undang  Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Tanah mempunyai  ciri  khusus  yang  bersegi dua,  yaitu  sebagai  benda  dansumber daya alam. Sama juga seperti air dan udara,  yang  juga  merupakan  sumber dayaalam  yang  tidak  dapat  dibuat oleh  manusia.  Tanah  dapat  menjadi
benda apabila telahdiolah oleh manusia,  misalnya  menjadi  tanah perkotaan,  perumahan  atau  dapat puladikembangkan  menjadi  tanah perkebunan  untuk  bercocok  tanam. Pengembangannya dilakukan olehpemerintah  melalui  penyediaan prasarana  yang  akan  meningkatkan nilai  tanah.  Tanah  juga  merupakan benda yang dimiliki oleh masyarakat kerena  diciptakan  melaluiinvestasi dan  keputusan  masyarakat  melalui pemerintah.
Oleh  sebab  demikian  benda tidak  bergerak  berupa  tanah  itu malah  justru  sering  menimbulkan macam-macam  masalah  dan  adanya persengketaan  hukum,  baik  batas batas  tanah  yang  tidak  sesuai sehingga mengakibatkan perselisihan dengan  tetangga  bahkanjuga  ada pihak ketiga atau pihak lainnya yang ikut  berperan  membuat  suasana menjadi  tumbuhnya  persengketaan
tanah,  seperti  tanah  tersebut  sudah dialihkan  atau  dijual  oleh  salah  satu anggota  keluarga  kepada  pihak lain/pembeli, namun anggota keluarga  yang  lain  atas  tanah  yang sudah dijual/dioperalihkan itu kepada pihakpembeli, dijual/dialihkan lagi.
Permasalahan yang ada
hubungannya  dengan  tanah  layak mendapat  perhatian  dan  penanganan yang khusus dari pemerintah sebagai penyelenggara administrasi pertanahan  agar  dapat  memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah. Agar  jaminan  kepastian  hukum dibidangpertanahan  terwujud,  maka sangat  diperlukan  (1)  Tersedianya perangkat  hukum  tertulis,  yang lengkap  dan  jelas  serta  dilaksanakan secara konsisten;(2) Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif. 1
Sejak berlakunya UUPA, maka  telah  terjadi  perubahan  yang fundamental  pada  hukum  agraria diIndonesia,  terutama  hukum  di bidang  pertanahan,  yang  disebut Hukum  Tanah,  yang  dikalangan pemerintahan dan umum juga dikenal  sebagai  Hukum  Agraria.
Sehingga  dapat  dikatakan  perubahan
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan, Djambatan , Jakarta, 2005, Hal 69.
fundamental  karena  baik  mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsinya yang mendasarinya,  maupun  isinya,  yang dinyatakan dalam
bagian ”Berpendapat”  UUPA  harus  sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta  harus  terpenuhinyakeperluan dan kepentingan menurut permintaan zaman.
Peraturan  pelaksanaan  dari UUPA  sangat  diperlukan  dalam menghadapi permasalahan tanah yang  konkrit  didalam  masyarakat demi  terselenggaranya  pendaftaran tanah  di  Indonesia.  Dengan  adanya peraturan  pelaksanaan  ini  akan sangat  berguna  bagi  para  pemegang hak  atas  tanah  untuk  membuktikan hak  atas  tanah  yang  dikuasainya. demikian juga berguna bagi pemerintah untuk pelaksanaan
kebijakan pertanahan secara nasional serta  berguna  bagi  para  pihak  yang berkepentingan  untuk  memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai  tanah  yang  menjadi  objek perbuatan hukum yang akan
dilakukan. Yang  menjadi  dasar  untuk menyelengarakan kegiatan pendaftaran tanah diseluruh
Indonesia,  pemerintah  mengeluarkan Peraturan  Pemetintah  Nomor  10
tahun1961 dan disempurnakan dengan  peraturan  pemerintah  nomor 24 tahun 1997 (PP No.24/1997) yang membahas  Pendaftaran  Tanah,  dan jugaPeraturan Mentri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun  1997  (Permen-Agra/Ka.BPN No.3/1997)  yang  membahas  tentang peraturan  pelaksanaan  PP  24/1997. Yang mana peraturan tersebut menjadi keharusan dan juga
kewajiban  bagi  pemerintah  untuk mengaturdan menyelenggarakan pendaftaranhak atas tanah diIndonesia,  yang  kemudian  diatur
dalam  Peraturan  pemerintah  Nomor 24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran tanah. Bagi pemegang hak,
kewajiban pendaftaran tanah tersebut diatur  dalam  Pasal  23  UUPA  (Hak milik),  Pasal  32  UUPA  (Hak  Guna Usaha), Pasal 38 (Hak Guna
Bangunan). Untuk menjamin kepastian  hukum  oleh  pemerintah diadakan pendaftaran tanah yangbersifat  recht-kadaster  artinya bertujuan menjamin kepastian hukum. Dalam  perubahan  paradigma pelaksanaan sistem asas
Pemerintahan,  yaitu  dari  Sistem pelaksanaan sistem asas
Pemerintahan  terpusat  atau  disebut juga Dekonsentrasi semasa orde baru menuju  sistem  pelaksanaan  asas Pemerintahan  terpusat  Pada  Orde Reformasi, membawa perubahan pula pada sistem pelaksanaan Pemerintah Negara Republik Indonesia. Perubahan paradigma sistem  pelaksanaan  Pemerintahan tersebut,  berpengaruh  pula  pada paradigma  pembangunan  Pertanahan termasuk dengan melaksanakan dekonsentrasi sebagian urusan Pertanahan melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2001 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
Dalam  upaya  menjabarkan paradigma  Pemerintahan  di  Bidang Pertanahan  juga  diwujudkan  dengan memberikan  sarana  korektif  pada pelaksanaan  tugas  dan  pelayanan pertanahan  seperti  dalam  proses pemberian  Hak  Atas  Tanah  (HAT). Untuk  mengoreksi  kesalahan  baik sebagai  akibat  ketidaksempurnaan proses  pemberian  HAT  maupun untuk melaksanakan putusan
Pengadilan, telah diterbitkan InstruksiMenteri Negara
Agraria/Kepala  BPN  No.  3  Tahun 1998  tentang  Peningkatan  Efesiensi dan  Kualitaas  Pelayanan  Masyarakat di  Bidang  Pertanahan  Jo,  Surat Keputusan  KepalaBadan  Pertanahan Nasional  No.1  Tahun  2005  tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pengolahan (SPOPP) di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional,  Peraturan  Menteri  Negara Agraria  (PMNA)/Kepala  BPN  No.  3 Tahun  1999  tentang  Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan
Keputusan  Pemberian  Hak  Atas
Tanah  Negara  dan  PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.Mengingat masih
minimnya  informasi  mengenai  saran korektif  berupa  pembatalan  hak  atas tanah menyangkut dasar kewenangan pembatalan, Pejabat yang berwenang untuk  membatalkan  HAT,  prosedur pembatalan  serta  syarat-syarat  yang harus  dipenuhi  oleh  Pemohon  dalam rangka  Pembatalan  HAT,  termasuk masih  adanya  kesalahan dalam mengartikan pembatalan dengan pembebasan  tanah  ataupencabutan hak atas tanah. 2
Walaupun Undang-Undang Dasar  1945  sudah  berubah  yang keempat  kalinya,  tetapi  sampai  kini rakyat  masih  menuntut  terhadap lahirnya Undang-Undang yang mengatur  mengenai  hak  milik  atas tanah sebagai penjabaran UUD 1945, belum  terwujud.  Dalam  kaitannya dengan  pembangunan  dan  upaya gigih  pemerintah  untuk  mendorong investasi, tanah selalu disisihkan dari nilai-nilai  tanah  itu  sendiri  yang justru  merupakan  sumber  kehidupan manusia. 3 Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, agar  dalam  pelaksanaan  perundang- undangan  yang  bertujuan  untuk pembaharuan  itu  dapat  berjalan sebagaimana  mestinya,  hendaknya perundang-undangan  yang  dibentuk itu  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi inti  pemikirian  aliran sociological jurisprudensi, yaitu hukum yang baik hendaknya  sesuai  dengan  hukum yang  hidup  di  dalam  masyarakat. maka,  menjadi  cerminan  nilai  -  nilai yang  hidup  di  dalam  masyarakat. Karena jika tidak, ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan
Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah, (Jogjakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005). h. 35- 37 3 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hal 5
(bekerja) dan akan mendapat tantangan-tantangan. 4 Dalam hal
untuk melaksanakan  ketentuan  pemberian hak  atas  tanah  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  (“ UU  No.5/1960 ”) dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40 Tahun  1996  tentang  Hak  Guna Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  Dan Hak  Pakai  Atas  Tanah  (“ PP No.40/1996 ”),  maka  perlu  diatur mengenai  tata  cara  pembatalan  hak atas  tanah,  yang  mana  telah  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  1999 tentang  Tata  Cara  Pemberian  Dan Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  Negara Dan Hak Pengelolaan. 5
Rumusan tentang Pembatalan Hak  Atas  Tanah  terdapat  di  dalam Pasal  1  angka  12  PMNA/KBPN  No. 3  Tahun  1999  yaitu  pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak  atas  tanah  karena  keputusan tersebut  mengandung  cacat  hukum dalam penerbitannya atau
4 Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). h. 79- 80
5 http://fiaji.blogspot.com/2014/06/cacat- admnistrasi-sebagai-dasar.html
melaksanakan  putusan  pengadilan yang  telah  berkekuatanhukum  tetap
Dalam Pasal 1 angka 14 PMNA/KBPN  No.  9  Tahun  1999 6 , pengertian pambatalan hak atas tanah yaitu pembatalan keputusan pemberian  hak  atas  tanah  atau sertifikat  hak  atas  tanah  karena putusan  tersebut  mengandung  cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dan atau untuk melaksanakan  putusan  Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Didalam  prakteknya  yang sekarang  ini,  sering  terjadi  sengketa mengenai tanah. Persengketaan dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya  karena  adanya  sertifikat yang cacat administrasi/cacat hukum. Dengan  kondisi  yang  demikian menjadikan kekuatan hukum sertifikat menjadi diragukan.
Pembatalan  Hak  Atas  Tanah yang disebabkan karena cacat hukum/cacat  administrasi  dan  atau dikarenakan putusan pengadilan akan menimbulkan potensi adanya sengketa  hak  milik  atas  tanah. Sengketa  yang  ditimbulkan  karena
6 Ibid ,hal 37
alas  hukum  yang  dijadikan  dasar perolehan  suatu  hak  pemilikan  atas tanah, kemudian diterbitkan sertifikat
hak atas tanah didalamnya mengandung  cacat  yang  bersifat subyektif,  oleh  karena  itu  sewaktu- waktu peristiwa yang melahirkan hak tersebut  bisa  digugat  keabsahannya. semisal  hal  itu  dapat  dibuktikan bahwa  gugatan  keabsahan  sebuah perbuatan  hukum  tersebut  benar, maka Hakim memutuskan dan menyatakan batalnya hubungan hukum  yang  telah  terjadi.  Yang selanjutnya  putusan  tersebut  dapat jadi  dasar  pengajuan  permemohon pembatalan surat pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah.

## B. Permasalahan
Pembatalan  hak  atas  tanah karena adanya masalah cacat administrasi  dan  putusan  pengadilan adalah merupakan kajian yang menarik  untuk  diteliti  karena  dalam
terdapat permasalahan ini,
Masyarakat  dirasa  perlu  mengetahui apa  saja  dan  bagaimana  Hak  Atas Tanah dapat dibatalkan. Pengetahuan akan  proses  dan  bagaimana  suatu Hak  Atas  Tanah  dapat  dibatalkan dapat  menambah  wawasan  dan
pengetahuan  yang  lebih  utamanya bagi Penulis supaya mampu menjelaskan  bagaimana  suatu  Hak Atas Tanah dapat dibatalkan.
C. Pembahasan
1. Faktor-Faktor Yang
Menyebabkan Batalnya Hak Atas Tanah
Pelaksanaan  pembatalan  hak atas tanah dilaksanakan baik karena adanya  permohonan  Pembatalan HAT maupun tanpa adanya permohonan  pembatalan  terlebih dahulu (Pasal 106 dan 124
PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999).
1. Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi
Di dalam Pasal 107 PMNA/KBPN  No.  9  Tahun
1999  menguraikan  hal-hal  yang dikategorikan sebagai cacat hukum administrasi yaitu bilamana dalam kegiatan produk pelayanan BPN diatas terdapat :
1. kesalahan prosedur,
2. kesalahan penerapan peraturan perundang- undangan,
3. kesalahan subyek hak,
4. kesalahan objek hak,
5. kesalahan jenis hak,
6. kesalahan perhitungan luas,
7. terdapat  tumpang  tindih hak atas tanah,
8. data  yuridis  atau  data fisik tidak benar, atau
9. kesalahan  lainnya  yang
bersifat hukum administratif. Pembatalan hak atas
tanah di atas merupakan
pembatalan  hak  tanah  karena cacat administrasi yaitu kesalahan-kesalahan pada lingkup Kantor Pertanahan
Nasonal, sebagaimana yang telah  di  tetapkan  dalam  Pasal
107  PMNA/KBPN  No.  9  Tahun
1999.Kesalahan  tersebut  tidak selamanya sepenuhnya kesalahan  yang  dibuat  oleh pihak Kantor Pertanahan.Kesalahan yang sering  timbul  disebabkan  oleh beberapa  hal  diluar  kegiatan pada Kantor Pertanahan, misalnya  ada  seseorang  yang mengajukan  permohonan  hak atas  tanah  tetapi  yang  bukan tanahnya sendiri melainkan tanahnya  orang  lain  ironisnya dari pihak perangkat desa
menyetujui  tanah  tersebut  untuk diajukan  dengan  diperkuat  oleh para  saksi  yang  mengesahkan tanah tesebut  untuk  dimohonkan haknya.  Pada  waktu  pengecekan di  lapangan oleh Tim Pemeriksa Panitia serta pada saat pengukuran,  Kenapa  pihak  yang merasa  memiliki  tanah  tersebut tidak  melakukan  protes  ?.  Pada saat pihak pemilik tanah sebenarnya  akan  mengajukan permohonan  hak  atas  tanah, ternyata  tanahnya  sudah  atas nama  orang  lain.  Kemudian  dia melakukan protes bahwa instansi pertanahan  membuat  sertipikat asli  tapi  palsu  yang  tidak menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.
Pembatalan sertipikat
Hak  Atas  Tanah  berdasarkan cacat  administratif  terkadang memang sulit untuk dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional karena mendapat tantangan dari pemegang hak atas tanah, hal ini karena pemilik sertipikat  merasa dirugikan. Namun disisi lain ada pihak lain yang juga berkepentingan  di  atas  tanah
tersebut  juga  merasa  dirugikan dengan  terbitnya  hak  atas  tanah yang juga diklaim orang ketiga.
Pembatalan
yang dilakukan  oleh  Pihak  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Demak berdasarkan  cacat  administratif sangat  sedikit  hal  ini  karena pembatalan  cacat  admnistratif harus melalui penelitian lapangan  yang  sangat  teliti terkait  subyek  dan  obyek  hak atas tanah yang akan dibatalkan.
Peninjuan lokasi seringkali  mendapat  tantangan dari  pemengan  sertipikat  hak atas tanah dengan tidak
memberikan ruang untuk
melakukan  pengecekan  secara detail  terhadap obyek  yang akan dibatalkan.  Aparat  pemerintah setempat yang merupakan aparat
yang terdekat
dengan masyarakat juga tidak berdaya.
Penerbitan  sertipikat  hak atas  tanah  didahului  dengan adanya  permohonan  hak  atas tanah  dari  pemohon  dengan melampirkan  alas  hak,  identitas pemohon,  SPT  PBB,  serta  surat pernyataan  penguasaan  tanah yang diketahui aparat
desa/kelurahan setempat. Namun karena  administrasi  pertanahan di  desa  yang  kurang  tertib  maka Surat  Penguasaan  Tanah  yang diterbitkan aparat desa /kelurahan tidak bisa
sepenuhnya benar.
Pada  hakikatnya  instansi Kantor  Pertanahan  tidak  berhak menguji kebenaaran materil secara  mendetail  kepemilikan tanah  yang  masih  berstastus tanah desa karena itu merupakan hak imaterial suatu desa, dimana pihak  desa  yang  mengetahui secara rinci status tanah, pemilik tanah dan riwayat tanah tersebut.Kantor Pertanahan hanya dapat menguji suatu lahan tanah  yang  sudah  bersertipikat karena  apabila  tanah  tersebut sudah  memiliki  sertipikat,  maka secara tidak langsung data/dokumen  sudah  terdapat dalam  Kantor  Pertanahan  dan baru  diuji  kebenarannya  dalam bentuk segi hukum.
2. Pembatalan Hak Atas Tanah
Karena Putusan Pengadilan
Yang Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Pembatalan  Sertipikat  Hak Atas  Tanah  merupakan  salah satu tindakan hukum yang
diambil  oleh  Pemerintah  dalam hal  ini  adalah  Badan  Pertanahan Nasional dalam bidang pertanahan  sebagai  akibat  dari adanya  sengketa  pertanahan,  hal ini  disebabkan  karena  Sertipikat
Hak Atas Tanah bukan merupakan tanda bukti kepemilikan yang mutlak, melainkan  bersifat  kuat,  dalam artian  bahwa  Sertipikat  sebagai tanda bukti kepemilikan mengenai  data  fisik  dan  data yuridis  yang  termuat  didalam Sertipikat sepanjang sesuai dengan  yang  termuat  dalam buku  tanah  dan  surat  ukur, sehingga apabila ada pihak yang berkeberatan atas terbitnya
Sertipikat  Hak  Atas  Tanah tersbeut dapat mnegajukan keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dibatalkan atau mengajukan gugatan  di  Pengadilan  yang
diuraikan  dalam Pasal 125 sampai dengan pasal 133
PMNA/KBPN  No.  9  Tahun 1999  Batalnya  hak  atas  tanah oleh putusan pengadilan.
Pada  kasus  Pembatalan Sertipikat  Hak  Atas  Tanah berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum tetap walaupun amar putusannya menyatakan  suatu  sertipikat  hak atas  tanah  batal,  batal  demi hukum  atau  tidak  sah,  namun Sertipikat Hak Atas tanah tersebut tidak serta merta menjadi  batal,  melainkan  harus dimohonkan  pembatalan  oleh pihak  yang  dimenangkan  oleh putusan pengadilan yang diperoleh tersebut, karena tindakan  pembatalan  Sertipikat Hak  Atas  Tanah  merupakan tindakan  administrasi  pejabat organ  pemerintah  sebagamana yurisprudensi
putusan
Mahkamah Agung.
Dalam  kaitanya  dengan pelaksanaan pembatalan sertipikat  hak  atas  tanah,  maka peraturan  perundang-undangan yang  merupakan  norma  hukum positif  yang  harus  diperhatikan
sesuai  hirarkinya  yaitu  Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat
(4)  Undang-Undang  Dasar  1945 yang intinya pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian  hukum  yang  sama serta  hak  untuk  mempunyai  hak milik  yang  tidak  bisa  di  ambil alih  secara  sewenang-wenang oleh siapapun, dan Pasal 33 ayat (3)  yang  intinya  hak  meguasai negara  terhadap  bumi,  air,  dan kekayaan  alam  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat.  Pasal 19  ayat  (2)  huruf  c  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  yang  intinya untuk menjamin kepastian hukum  maka  diberikan  surat tanda  bukti  hak  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat  yaitu Sertipikat.  Pasal  52  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah intinya mengatur tata cara hapusnya hak atas tanah, sementara  Pasal  55  pada  intinya mengatur  tata  cara  perubahan data pendaftaran tanah
berdasarkan putusan atau
penetapan pengadilan.
Selain itu terdapat Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional  Nomor  3  tahun  1997 tentang  ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997,  dimana  dalam Pasal 125 yang intinya mengatur mengenai perubahan data pendaftaran  tanah  berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. berlaku pula Peraturan Menteri Negera Agaria/Kepala  Badan  Pertanaan Nasional  Nomor  3  Tahun  1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan
Pemberian  Hak  Atas  Tanah Negara,  dimana  dalam  Pasal  12 yang intinya mengatur mengenai Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  Propinsi memberi Surat Keputusan
pembatalan hak atas tanah mengenai  pemberian  hak  atas tanah  yang  telah  dikeluarkan oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan baik  yang  terdapat  cacat  hukum dalam  penerbitannya  maupun untuk  melaksanakan  putusan pengadilan.
Dalam menganalisis kasus, Penulis  merujuk  pada  ketentuan -ketentuan  yang  ada  pada  PP Nomor  10  Tahun  1961  karena kasus ini terjadi sebelum berlaku PP  nomor  24  tahun  1997  dan diputus  setelah  berlakunya  PP nomor  24  tahun  1997,  maka penulis  akan  membandingkan kedua ketentuan tersebut.
Terhadap hal-hal yang
tidak diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1961, penulis terfokus dan merujuk pada kententuan- ketentuan  dalam  PP  Nomor  24 tahun 1997 untk lebih menambah pemahaman mengenani kasus tersebut dilihat dari peraturan perundang- undangan yang berlaku saat ini. Mekanisme Dan Tata Cara
Dalam Proses Pembatalan Hak
Atas Tanah
1. Tata cara pembatalan hak atas tanah karena cacat
hukum administrasi
Pelaksanaan pembatalan
karena cacat hukum administrasi dilaksanakan baik karena adanya permohonan  Pembatalan  HAT maupun
tanpa adanya
permohonan pembatalan terlebih dahulu :
Pasal  106  PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 (1) Keputusan
pembatalan  hak  atas tanah  karena  cacat hukum  administratif dalam
penerbitannya,  dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan  atau oleh  pejabat  yang berwenang tanpa
permohonan; (2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan langsung kepada menteri  atau  pejabat yang  ditunjuk  atau melalui kepala kantor pertanahan.
1. Pembatalan Hak Atas
Tanah karena cacat hukum administrasi yang diterbitkan karena
permohonan.
Prosedur pembatalan HAT  akibat  adanya  cacat
hukum  administrasi  yang diterbitkan karena permohonan  diatur  dalam Pasal  108  sampai  dengan 118PMNA/KBPN  No.  9 Tahun 1999. Pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut : Pengajuan permohonan pembatalan diajukan
secara tertulis, dengan
memuat :
a. Keterangan  mengenai pemohon, baik pemohon  perorangan maupun badan hukum. Keterangan ini disertai fotocopy  bukti  diri termasuk bukti kewarganegaraan  bagi pemohon  perorangan, dan  akta  pendiriaan perusahaan serta perubahannya, bila pemohon badan hukum; b. Keterangan  mengenai tanahnya yang meliputi  data  yuridis dan  data  fisik  tanah yang sedang disengketakan. Data
memuat  nomor  dan jenis  hak,  letak,  batas dan  luas  tanah,  jenis penggunaan  tanahnya. Keterangan ini dilengkapi dengan melampirkan fotocopy surat keputusan dan/atau sertifikat HAT  dan  surat-surat lain  yang  diperlukan untuk mendukung permohonan pembatalan HAT;
c. Permohonan disampaikan  melalui kepala badan pertanahan nasional melalui  kepala  kantor pertanahan yang daerah kerjanya
meliputi  letak  tanah bersangkutan; d. Kantor pertanahan
selanjutnya akan menyampaikan kepada  pihak  ketiga yang  berkepentingan (termohon) perihal adanya permohonan pembatalan, untuk kemudian diminta
tanggapannya dalam
waktu satu bulan; e. Selanjutnya,
permohonan akan diperiksa  dan  diteliti subtansinya.  Bilamana diperlukan, kantor pertanahan akan melakukan  penelitian berkas/warkah dan atau  rekonstruksi  atas obyek hak yang disengketakan.  Hasil penelitian  dituangkan dalam berita acara penelitian  data  fisik
dan  data  yuridis  yang menjadi  dasar  dalam
menjawab  permohoan pembatalan; f. Jawaban atas permohonan pembatalan  ini  baik berupa keputusan pembatalan  hak  atau penlolakan pembatalan akan disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan  cara  lain  yang menjamin  sampainya keputusan
kepada yang berhak;
2. Pembatalan  HAT  karena cacat  hukum  administrasi yang  diterbitkan  tanpa  ada permohonan.
Apabila keputusan pemberian  hak  dan/atau sertifikat  Hak  Atas  tanah diketahui mengandung cacat  hukum  administrasi sebagai  diatur  dalam  Pasal
106, serta ditemukan pelanggaran atas
kewajiban  pemegang  hak sebagaimana  diatur  dalam Pasal  103  PMNA/KBPN No.  9  Tahun  1999,  maka tanpa ada permohonan pembatalan,  kepala  badan pertanahan  nasional  dapat mengeluarkan keputusan pembatalan  hak  tersebut. Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat hukum administrasi yang diterbitkan tanpa ada permohonan  telah  diatur dalam  Pasal  119  sampai dengan Pasal 123 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999.
Proses  pembatalan  adalah sebagai berikut :
a. Terlebih dahulu dilakukan penelitian data  fisik  dan  data yuridis terhadap keputusan  pemberian HAT dan/atau pemberian sertifikat HAT yang diduga terdapat kecacatan;
b. Hasil penelitian kemudian disampaikan kepada kepala  kantor  wilayah (kanwil) BPN Provinsi dengan menyertakan hasil dari penelitian  data  fisik dan  data  yuridis  dan telaahan/pendapat kantor pertanahan pemeriksa. c. Bila mana berdasarkan data fisik dan data yuridis  yang  telah diteliti,  dinilai  telah cukup untuk mengambil keputusan, maka kepala  kanwil  BPN Provinsi menerbitkan keputusan yang dapat berupa pembatalan atau penolakan pembatalan. Keputusan yang diambil memuat alasan  dan  dasar hukumnya.
d. Bilamana
kewenangan pembatalan  terletak kepada kepala
BPN,  maka  kanwil mengirimkan  hasil penelitian beserta
hasil  telaahan  dan
pendapat.
e. Kepala BPN selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan telaahan  yang  ada,
untuk selanjutnya
mengambil kesimpulan dapat atau tidaknya keputusan pembatalan hak bilamana dinilai
telah  cukup  untuk mengambil keputusan, maka kepala BPN menerbitkan keputusan pembatalan atau penolakan yang disertai alasan- alasannya. 2. Tata cara pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pelaksanaan pembatalan hak karena putusan pengadilandapat
diterbitkan  karena  adanya permohonan dari yang berkepentingan, yang kemudian diajukan langsung kepada  Meteri  atau  Kepala Kantor Wilayah atau melalui Kepala Kantor Pertanahanyang hanya untuk  satu  atau  beberapa hak atas tanah tertentu  yang letaknya dalam satu Kabupaten/Kota. Pasal 124 dan 125 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 Pasal 124 (1)   Keputusan pembatalan hak atas  tanah  karena melaksanakan putusan pengadilan  yang telah  memperoleh kekuatan  hukum tetap  diterbitkan atas  permohonan yang berkepentingan.
(2)   Amar putusan
pengadilan  yang telah  memperoleh kekuatan  hukum tetap meliputi dinyatakan  batal atau tidak mempunyai kekuatan  hukum atau  yang  pada intinya sama dengan itu. Pasal 125 (1) Permohonan pembatalan hak karena
melaksanakan putusan pengadilan  yang telahmemperoleh kekuatan  hukum tetap dapat diajukan langsung kepada Meteri atau Kepala Kantor Wilayah atau melalui Kepala Kantor Pertanahan. (2)  Satu  permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  hanya untuk  satu  atau beberapa  hak  atas tanah tertentu yang letaknya dalam satu Kabupaten/Kota. Dalam sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  124 PMNA/KBPNNo.  9  Tahun 1999 syarat untuk mengajukan Permohonan pembatalan  hak  atas  tanah harus dilanpirkan :
a. foto copy identitas;
b. foto copy surat keputusan/sertipikat; c. foto copy akta pendirian badan hukum;
d. foto copy putusan pengadilan  dari  tingkat pertama  sampai  dengan putusan terakhir;
e. berita  acara  eksekusi, apabila  perkara  perdata atau pidana;
f. atau surat-surat lain yang  berkaitan  dengan permohonan
pembatalan.
Dan juga sebagaimana
dimaksud  dalam  pasal  125
PMNA/KBPNNo.  9  Tahun 1999 syarat untuk mengajukan Permohonan
pembatalan  hak  atas  tanah harus memuat :
1. Keterangan mengenai
Pemohon:
a. apabila perseorangan
: nama, umur, kewarganegaraan, tempat  tinggal  dan pekerjaannya;
b. apabila badan hukum
: nama, tempat kedudukan, akta atau
peraturan pendiriannya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Keterangan mengenai tanahnya:
a. nomor/  jenis  hak  atas tanah;
b. letak tanah, batas- batas dan luas tanah.
3. Alasan permohonan pembatalan  dan  bukti-
bukti lain yang mendukung. Kemudian  akan  diproses oleh Kepala Kantor Pertanahan  sebagaimana  di jelaskan dalam Pasal 128PMNA/KBPNNo. 9 Tahun 1999yaitu : 1) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran  data  yuridis dan data fisik permohonan  pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125PMNA/KBPNNo.  9 Tahun 1999 serta mencocokkan  hak  atas tanah dengan amar putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  124  ayat (2)PMNA/KBPNNo. 9
Tahun  1999  dengan  data yuridis yang terakhir
sebelum  diproses  lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
2) Apabila  berkas  dianggap telah lengkap tetapi ternyata terdapat
perbedaan  antara  data yuridis  dan  data  fisik dengan amar putusan pengadilan, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan berkas permohonan tersebut disertai dengan keterangan mengenai perbedaan dimaksud
kepada Menteri.
3) Setelah  menerima  berkas permohonan dan keterangan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal
128 ayat (2) PMNA/KBPN No. 9
Tahun 1999, Menteri
memerintahkan kepada Pejabat  yang  ditunjuk untuk: a. Mencatat dalam
formulir  isian  sesuai
contoh terlampir. b. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik,  dan  apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan untuk melengkapinya. 4) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran  data  yuridis dan data fisik permohonan  sebagaiman dimaksud  dalam  Pasal 124PMNA/KBPNNo.  9 Tahun 1999 dan memeriksan kelayakan permohonan tersebut dapat  atau  tidaknya  amar putusan pengadilan dilaksanakan. 5) Menteri memutuskan permohonan tersebut dengan menerbitkan keputusan pembatalan hak  atas  tanah  yang dimohon atau
memberitahukan  bahwa amar  putusan  pengadilan tidak  dapat  dilaksanakan disertai  dengan  alasan dan pertimbangannya.
6) Dalam  hal  Menteri  tidak dapat melaksanakan amar putusan pengadilan, Menteri  dapat  mohon fatwa  kepada  Mahkamah Agung dalam pelaksanaan amar putusan pengadilan dimaksud. Dalam  kajian  Pasal  130 PMNA/KBPNNo.9  Tahun 1999, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125sampai dengan Pasal 129PMNA/KBPNNo.9 Tahun 1999 berlaku mutatis mutandis permohonan pembatalan hak karena melaksanakan putusan pengadilan merupakan
kewenangan  Kepala  Kantor Wilayah  yang  selanjutnya dibahas  pada  pasal  131 PMNA/KBPNNo.  9  Tahun 1999 sebagai berikut ; 1) Terhadap permohonan pembatalan hak atas tanah yang diajukan langsung kepada Menteri,  setelah  berkas permohonan diterima, Menteri  memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk : a. Memeriksa dan meneliti  kelengkapan data  yuridis  dan  data fisik, dan apabila belum  lengkap  segera minta kepada pemohon untuk melengkapinya. 2) Mencatat  dalam  formulir isian Selanjutnya Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran  data  yuridis dan data fisik permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125PMNA/KBPNNo.  9 Tahun 1999 dan
memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat  atau  tidaknya  amar putusan pengadilan dilaksanakan. 3) Apabila terjadi perubahan  data  yuridis dan/atau data fisik, Menteri dapat memerintahkan  Kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk meneliti perubahan tersebut dan melaporakan hasilnya  untuk  dijadikan bahan pertimbangan untuk menerbitkan keputusan pembatalan hak atau tidak melaksanakan amar putusan pengadilan. 4) Menteri memutuskan permohonan tersebut dengan menerbitkan keputusan pembatalan hak  atas  tanah  yang dimohon atau memberitahukan amar putusan pengadilan  tidak dapat dilaksanakan disertai dengan pertimbangannya.
5) Dalam  hal  Menteri  tidak dapat melaksanakan amar putusan pengadilan, Menteri  dapat  mohon fatwa  kepada  Mahkamah Agung dalam pelaksanaan amar putusan pengadilan dimaksud. Terhadap  permohonan
pembatalan  hak  atas  tanah karena  melaksanakan  amar putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan hukum  tetap  yang  diajukan langsung  kepada  Kepala Kantor Wilayah diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131PMNA/KBPNNo.9 Tahun 1999. Kemudian keputusan  pembatalan  hak atas  tanah  atau  keputusan tidak  melaksanakan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kakuatan hukum  tetap  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  129 ayat  (3)  dan  Pasal  132 disampaikan kepada pemohon memalui surat
tercatat  acat  dengan  cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak. Dalam  hal  keputusan pembatalan merupakan kewenangan  Kepala  Kantor Wilayah  Badan  Pertanahan
Nasional, setelah hasil penelitian yang disertai pendapat  dan  pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  120  ayat  (2) Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan  Nasional  No.  9
Tahun 1999 diterima, Kepala Kantor Wilayah
memutuskan dapat atau tidaknya
ditebitkan keputusan pembatalannya atau  diproses  lebih  lanjut sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Apabila  data  yuridis  dan fisiknya  telah  cukup  untuk mengambil keputusan,
Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pembatalannya atau
keputusan penolakannya. Atau dapat juga diajukan/diusulkan  kepada Menteri  yang  dalam  hal  ini kewenangan  pembatalannya merupakan kewenangan
Menteri,  hasil  penelitian yang  disertai  pendapat  dan pertimbangan  sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  120 ayat (2), disampaikan kepada Menteri disertai pendapat dan
pertimbangannya. Setelah
hasil penelitian tersebut diterima,  Menteri  kemudian mempertimbangkan pendapat  dan  pertimbangan dimaksud  dan  selanjutnya meneliti dapat atau tidaknya diterbitkan keputusan pembatalannya sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.Jika  telah  cukup mengambil keputusan. Menteri  akan  menerbitkan keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakannya. Pemegang juga sertipikat
terkadang melakukan perlawanan
dengan terhadap langkah-langkah yang ditempuh oleh Pihak Kantor Pertanahan  Kabupaten  Demak  dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan.
Kendala-kendala  yang dihadapi dalam  proses  pembatalan  hak  atas tanah  ini,  yaitu  pemegang  hak  yang tidak  menyerahkan  surat  tanda  bukti hak atau sertipikat.
Kebijakan  yang  diambil  oleh Kepala  Kantor  Pertanahan  adalah dengan menerbitkan sertipikat pengganti  guna  memenuhi  syarat dalam  proses  pembatalan  hak  atas tanah. Dan untuk keputusan pembatalannya di putuskan oleh Menteri,  Kepala  Kantor  Pertanahan hanya  melaksanakan  putusan  yang sudah  di  tetapkan  oleh  Menteri.Baik putusan tersebut tidak/jadi dibatalkan.Kepala  Kantor  Pertanahan tidak  bisa  mengambil  kebijakan  yang sudah  di  tetapkan  oleh  Kepala  Badan Pertanahan
Nasional.

## D. Penutup
Kesimpulan yang dapat diambil  dalam  pembahasan  ini, Proses  pembatalan  hak  atas  tanah karena  cacat  hukum  administrasi adalah  Pembatalan  hak  atas  tanah karena cacat hukum administrasi dan Putusan  pengadilan  yang  memliki kekuatan  hukum  yang  tetap,  dapat dilakukan  karena  permohonan  yang berkepentingan  atau  oleh  pejabat yang  berwenang  tanpa  permohonan sabagaimana  yang  dijelaskan  dalam Pasal  106  sampai  dengan  pasal  133 Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  / Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional No. 9 Tahun 1999.
1. Pembatalan  hak  atas  tanah merupakan suatu tindakan
penghapusan  suatu  hak,  namun tidak serta merta hak keperdataan seseorang itu hilang juga.  Faktor-faktor  pembatalan hak  atas  tanah  yang  tergolong karena  cacat  administrasi  yaitu kesalahan  prosedur,  kesalahan penerapan  peraturan  perundang- undangan, kesalahan subyek hak, kesalahan objek hak,
kesalahan  jenis  hak,  kesalahan perhitungan luas, terdapat
tumpang  tindih  hak  atas  tanah, data  yuridis  atau  data  fisik  tidak benar,  atau  kesalahan  lainnya yang bersifat hukum administrative dan yang tergolong karena putusan pengadilan yang telah
berkekuatan  hukum  tetap  yaitu karena  adanya  faktor  sengketa yang kemudian ada permohonan dari  pemohon  untuk  membawa perkara  atas  tanah  tersebut  ke pengadilan.
2. Proses,  mekasnisme,  dan  tata cara  pembatalan  hak  atas  tanah karena  cacat  administrasi  dapat dilakukan  dengan  permohonan maupun tanpa adanya permohonan  sedangkan  untuk tata  cara  pembatalan  hak  atas tanah karena putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum  tetap  dapat  terlaksana dengan  adanya  pemohon  yang mengajukan ke pengadilan.
Dari uraian pembahasan di atas dapat  diambil  kesimpulan  bahwa pengetahuan mengenai proses pembatalan  hak  atas  sangat  penting bagi  semua  pihak  baik  instansi Badan  Pertanahan  Nasional  maupun bagi masyarakat luas tujuannya tidak
lain adalah untuk menjamin
kepastian  hukum  bagi  pihak  yang merasa  dirugikan,  hal  ini  ditujukan bagi masyarakat yang belum mengetahui  tentang  hal  pembatalan hak  atas  tanah,  selain  itu  supaya tidak  terjadi  lagi  cacat  administrasi tentang  kepengurusan  hak  atas  tanah dimasa yang akan datang.
Untuk instansi Badan Pertanahan Nasional khususnya Kantor  Pertanahan  dapat  dijadikan acuan/pedoman supaya tidak
terulang pada masa yang akan datang dalam hal kesalahan prosedur mengenai penerbitan sertipikat tanah. Meskipun  pihak  Kantor  Pertanahan tidak  melakukan  kesalahan  tetapi paling  dapat  di  jadikan  pelajaran untuk  meningkatkan  kinerja  Kantor Pertanahan  sebagai  instansi  yang melayani  publik/masyarakat  dalam bidang pertanahan.

## SARAN
a. Perlu  adanya  suatu  peraturan perundang–undangan dan pelaksanaan yang berkaitan
dengan  kebijakan  pengambilan
putusan  mengenai  pembatalan hak  atas  tanah  oleh  Kepala
Kantor
Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya.
b. Perlu  diadakannya  penyuluhan kepada  masyarakat  mengenai pentingnya  pengetahuan  akan prosedur  pelayanan  pertanahan khususnya  tata  cara  pembatalan hak atas tanah.
c. Perlu diadakan upaya peningkatan  kerjasama  antara masyarakat,  desa/kelurahan,  dan instansi  terkait  yaitu  Kantor Pertanahan  mengenai  data  surat desa  supaya  tidak  terjadi  kasus kepemilikan  hak  atas  tanah mengenai  sertipikat  yang  data fisiknya terjadi tumpang tindih/overlap oleh pihak Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan
harus melakukan  survei  yang  berkelanjutan, artinya  dalam  pemeliharaan  data  harus di  rawat  secara  berkseninambungan agar  seandainya  tenjadi  kasus  serupa, misalnya  tumpang  tindih/overlap  suatu lahan,  arsip  tersebut  dapat  dijadikan bukti.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Alrasyid,  Harun,  Himpunan  Peraturan Perundang-Undangan Republik
Indonesia,  Jakarta  :  PT.  Ichtiar  Baru Van Hoeve,Cet. 1, 2006
Manggala,  Nata,  Basri,  Hasan  Dan Sarjita, Pembatalan Dan Kebatalan Hak
Atas  Tanah,  Jogjakarta:  Tugu  Jogja Pustaka, 2005.
Muhadar,  Viktimisasi  Kejahatan  di
Bidang Pertanahan, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2006.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional 2002
Rasjidi,  Lili  &  Rasjidi,  Thania,  Ira, Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Rasjidi,  Lili, Sejarah Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2005.
Siahaan, Pahala,
Marihot, Bea
Perolehan  Hak  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan,  Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada, 2003
Soekanto, Soerjono,
Pengantar Penelitian  Hukum,  Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum  Cet  III, Jakarta: UI-Press, 1986.
Sumardjono,  S.W,  Maria,  Kebijakan Pertanahan,  Jakarta  :  Buku  Kompas, 2001.
Supranto,  Metode  Penelitian  Hukum dan Statistik, Cet I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
Suriasumantri  dan  Seohartono,  Irawan, Metode Penelitian Sosial: Suatu  Teknik Penelitian  Bidang  Kesejahteraan  Sosial dan  Ilmu  Sosial  Lainnya  Bandung,  PT Remaja Rosdakarya, 1999.
Sutedi,  Adrian,  Peralihan  Hak  Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Usman, Husaini dkk, Metode Penelitian Sosial,  Cet:  V,  Jakarta,  PT.  Bumi Aksara, 2004.
Wahid,Muchtar,  Memaknai  Kepastian Hukum  Hak  Milik  Atas  Tanah,  Cet  I, Jakarta : Penerbit Republika, 2008.
Yamin, Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum  Pndaftaran  Tanah,  ( Cet II,Bandung: Mandar Maju, 2010)
Yosua,  Suhanan,  Hak  Atas  Tanah Timbul, Jakarta: Restu Agung, 2010.

## B.  Undang-Undang
PMNA/KBPN 3/1999
tentang
Pelimpahan  Kewenangan  Pemberian dan  Pembatalan  Keputusan  Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
PMNA/KBPN 9/1999 tentang Tata Cara Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  Atas Tanah Negara dan Pengelolaan.

## C.  Tesis dan Jurnal
Insani,  Kurniawan,  Proses  Pembatalan
Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi  (Kesalahan  Prosedur)  Di Likup  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Pati, 6 (Agustus 2017).

## D.  Website
https://www.gresnews.com/berita/huku m/82121-kewenangan-bpn-batalkan-
sertifikat-tanpa-putusan-pengadilan- dikritik/(diakeses 11 Desember 2018)
http://fiaji.blogspot.com/2014/06/cac at-admnistrasi-sebagai-dasar.html
www.bpn.go.id/Tentang- Kami/Sekilas-ATR-BPN
http://fiaji.blogspot.com/2014/06/cac at-admnistrasi-sebagai-dasar.html
https://www.hukumproperti.com/pert anahan/pembatalan-hak-atas-tanah/
http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstre am/handle/123456789/7062/BAB%20II .pdf?sequence=4
https://www.kompasiana.com/triatno/58 f9b9632a7a610f6f8865f3/dasar-hukum- membatalkan-sertipikat-hak-milik-shm- tanah-yang-terbit-sebelum-tahun- 1997?page=all  (diakeses  9  Oktober 2018)