## AKSESBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TEGAL
Sesya Dias Mumpuni 1 , Arif Zainudin 2
Program Studi Bimbingan dan Konseling 1 , Program Studi Ilmu Pemerintahan 2
Universitas Pancasakti Tegal 1,2 Email: dias.mumpuni@gmail.com 1 , arif_zainudin88@yahoo.com 2

## Abstrak
Sebagian  besar  penyandang  disabilitas  mampu  untuk  mengelola  diri  dalam  hidupnya. Kemampuan yang dimiliki oleh kaum disabilitas ini sangat bertolak belakang dengan penyediaan fasilitas atau  kebijakan  yang diberikan  untuk pelayanan  kaum disabilitas. Banyak ditemui bahwa unit pelayanan yang  diberikan  oleh  pemerintah  tidak  mendukung  akses  pelayanana  kamu  disabilitas.  Oleh  karena  itu penting  dilakukan  kajian  tentang  aksesbilitas  pelayanan  publik  yang  dikhususkan  untuk  difabel.  Maka dibutuhkan  pemahaman  khusus  bagi  peneliti  untuk  mengkaji  apa  yang  dirasakan  difabel.  Hal  ini merupakan substansi dari konseling lintas budaya yang selama ini menjadi hal yang tabu jika membahas kaum difabel.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  aksesibilitas  difabel  dengan ketersediaan  layanan publik di Kabupaten Tegal. Kemudian  melihat Faktor apa saja yang  menyebabkan tidak  terpenuhinya  aksesibilitas  bagi  difabel  di  Kabupaten  Tegal.  Metode  yang  akan  dipakai  dalam pencapaian  tujuan  adalah  kualitatif.  Dalam  pengambilan  sampel  random  maka  dari  populasi  „semua penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Tegal‟  diambil  sampelnya  yaitu  kategori  difabel  laki-laki, perempuan,  kusta  dan  psikososial  yang  berjumlah  30  orang. Pengguanaan  data  secara  kualitatif diharapkan  dapat  mendalam  dan  mengena  pada  aspek  yang  jarang  diketahui  oleh  kebanyakan  orang. Analisis  data  mengguanakan  triangulasi  data  yang  didapat  dari  hasil  observasi,  wawancara  dan  kajian dokumen.
Kata Kunci: difabel, fasilitas publik, pendidikan masyarakat

## DISABILITY ACCESSIBILITY IN PUBLIC SERVICE IN TEGAL REGENCY

## Sesya Dias Mumpuni, Arif Zainudin
Departement of Guidance and Counseling, Departement of Goverment Science Universitas Pancasakti Tegal
Email: dias.mumpuni@gmail.com dan arif_zainudin88@yahoo.com

## Abstract
Most  people  with  disabilities  are  able  to  manage  themselves  in  their  lives.  The  ability  of  these disabilities  is  in  stark  contrast  to  the  provision  of  facilities  or  policies  provided  for  disability  ministry. Many find that the service units provided by governments do not support your access to disabilities. It is therefore  important  to  review  the  accessibility  of  public  services  devoted  to  disabilities.  This  is  the substance of cross-cultural counseling which has been a taboo when discussing the disabilities.
This  study  aims  to  determine  the  relationship  between  accessibility  of  the  disabled  with  the availability  of  public  services  in  Tegal  regency.  Then  see  what  factors  are  causing  accessibility accessibility  for  disable  in  Tegal  regency.  The  method  to  be  used  in  the  achievement  of  goals  is qualitative. In the random sampling, the population of 'all persons with disabilities in Kabupaten Tegal' is taken  the  sample  which  is  male,  female,  leprosy  and  psychosocial  category  with  30  people.  Qualitative data processing is expected to be deep and appealing to aspects that are rarely known by most people. Data analysis used triangulation of data obtained from the observation, interview and document review.
Keywords : difable, public facility, community education

## PENDAHULUAN
Disabilitas  merupakan  isu  kompleks pada  semua  lapisan  masyarakat.  Disabilitas mencakup  orang-orang  dengan  kekurangan fisik  maupun  psikis  yang  ada  dalam masyarakat.  Maka  penyebutan  orang-orang disabilitas  dapat  lebih  familiar  dengan menyebut  dengan  difabel.  Dengan  adanya predikat  difabel,  maka  masyarakat  dengan mudahnya  membagi  strata sosialnya  dengan diri  „orang  normal‟  dibandingkan  dengan „orang cacat/difabel‟.
Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor  4  Tahun  1997  tentang  Penyandang Cacat  menjelaskan  bahwa  “Penyandang cacat  adalah  setiap  orang  yang  mempunyai kelainan  fisik  dan/atau  mental,  yang  dapat mengganggu  atau  merupakan  rintangan  dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan  secara  layaknya,  yang  terdiri  dari penyandang  cacat  fisik,  penyandang  cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.”
Dengan  penyebutan  seperti  itu  maka sudah  ada  diskriminasi  yang  kuat  pada susunan  masyarakat  kita.  Maka  tidak  heran difabel  yang  ada  dalam  masyarakat  kita menarik diri dalam partisipasi di masyarakat.  Misalnya  pada  penyebutan orang berkursi roda, tangan palsu, orang gila dan  sebagainya.  Adanya  label  predikat tersebut  maka  sulit  bagi  difabel  untuk  ikut berbaur  dan  berpartisipasi  dalam  kegiatan masyarakat.  Pasti  dalam  diri  difabel  ada perasaan  yang  berpengaruh  pada  aktifitas kehidupannya.  Bahkan  banyak  difabel  yang
hidup  dalam  keluarga  dan  komunitas masyarakat yang belum memahami atau ikut mendukung  diri  difabel  tanpa  adanya diskriminasi dan prasangka.
Pemahaman  diri  difabel  akan  adanya pemenuhan  kebutuhan  dirinya  tidak  akan dapat  terwujud  tanpa  adanya  dukungan penuh  dari  orang-orang  di  sekitarnya. Pemahaman  diri  tercermin  dari  partisipasi difabel  dalam  segala  aspek  kehidupan bermasyarakat.  Partisipasi  difabel  dalam pelayanan  publik  menjadi  prioritas  yang wajib  bagi  keberadaan  difabel.  Hal  ini merupakan  kesetaraan  bagi  setiap  manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya.  Difabel  menggunakan  fasilitas umum sama dengan manusia pada umumnya.  Maka  perlu  adanya  ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu menunjang difabel untuk mengakses layanan publik.  Menurut  Pasal  1  ayat  4  Undang- undang  Nomor  4  Tahun  1997  tentang Peyandang Cacat meyebutkan bahwa Aksesibilitas  merupakan  kemudahan  yang disediakan  bagi  penyandang  cacat  guna mewujudkan  kesamaan  kesempatan  dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
Kesadaran  diri  difabel  tidak  lepas  dari kekuatan  dalam  diri  difabel  untuk  terus dapat berpartisipasi dalam aktifitas masyarakat.  Dengan  adanya  partisipasi tersebut,  maka  pandangan  orang-orang terhadap  difabel  dapat  lebih  baik.  Mereka dapat  memahami  keberadaan  difabel  dan dapat  menempatkan  posisi  dirinya  saat
bersama  difabel.  Untuk  menghilangkan diskriminasi  dan  prasangka  memang  tidak mudah,  maka  perlu  peran  serta  dari  semua pihak  untuk  dapat  mendukung  partisipasi difabel dalam bermasyarakat.
Orang-orang difabel yang berada dalam lingkungan  masyarakat  memiliki  sudut pandang  yang  berbeda.  Masyarakat  yang pada  umumnya  terdiri  dari  manusia  normal memiliki  kelengkapan  tubuh  yang  berbeda dengan  difabel.  Semua  sarana  umum  yang ada dalam ranah publik hanya diperuntukkan untuk orang-orang normal saja. Hal ini yang membuat  difabel  merasa  kesulitan  untuk mengakses  fasilitas  yang  ada  disekitar mereka. Bahkan fasilitas yang ada tidak ada bagi  para  difabel.  Orang  lain  yang  normal menganggap  difabel  tidak  produktif  yang tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya dengan  baik.  Sehingga  hak-haknya  pun diabaikan. Karena kurang adanya kesetaraan hak  asasi  manusia  khsusunya  pada  difabel maka  perlu  adanya  evaluasi  dari  pihak pemerintah.
Pemerintah  hanya  menyediakan  pusat rehabilitasi  bagi  difabel.  Padahal  difabel yang  ada  di  masyarakat  sangat  banyak  dan tidak  dapat  tertampung  semua  dalam  pusat rehabilitasi.  Istilah  pusat  rehabilitasi  juga merujuk  kepada  difabel  bahwa  mereka berbeda  dengan  manusia  normal.  Difabel bukan  penyakit  kronis  yang  disamakan dengan  pusat  rehabilitasi  narkoba  dan  anak jalanan  bahkan.  Penyebutan  bagi  tempat difabel untuk berkumpul dalam satu
komunitas  kurang  tepat.  Hal  tersebut membuat  kesenjangan  yang  semakin  besar dibuat  oleh  lembaga  sendiri  yang  notabene harus memenuhi hak semua warga negara.
Difabel  menggunakan  fasilitas  umum sama  dengan  manusia  normal  yang  lain. Maka  perlu  adanya  ketersediaan  sarana  dan prasarana  yang  mampu  menunjang  difabel untuk  mengakses  layanan  tersebut.  Di Kabupaten  Tegal  terdapat  data  statistik jumlah difabel yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.  Jumlah  yang  ada  di  Kabupaten Tegal  tergolong  banyak  yaitu  total  4.351 difebel.  Padahal  dalam  kriteria  difabel  juga ada  eks  penyandang  kusta,  tetapi  data  yang diperoleh tidak menunjukkan adanya difabel eks penyandang kusta.
Memberikan pemahaman kepada masyarakat  khususnya  difabel  mengenai pentingnya
aksesbilitas penyandang disabilitas  dalam  pelayanan  publik  di Kabupaten  Tegal.  Memberikan  deskripsi gambaran
aksesbilitas penyandang disabilitas  dalam  pelayanan  publik  di Kabupaten Tegal dalam lima bidang layanan publik karena pada bidang tersebut merupakan  hal  yang  dilakukan  difabel sehari-hari. Pemenuhan hak difabel yang ada di  Indonesia  khususnya  Kabupaten  Tegal ternyata  belum  sepenuhnya  optimal.  Dalam Australian  Aid: Indonesia  Infrastructure Initiative (2016) menyebutkan:
“Pemerintah  Indonesia  telah  membuat kebijakan  Undang-undang  Nomor  4 Tahun 2007 tentang Penyandang Disabilitas,  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan,  dan  peraturan-peraturan  untuk memastikan  bahwa  para  penyandang disabilitas  memiliki  kesempatan  dan akses  yang  sama  terhadap  fasilitas seperti orang lain.” Data yang diperoleh dari tegalkab.bps.go.id memperlihatkan  bahwa penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Tegal seperti yang ada pada tebel di bawah ini.
Tabel 1.1 Data BPS Kabupaten Tegal tahun 2014
No Jenis PMKS dan PSKS Populasi Dilayani PMKS L P L P 1 Anak Balita Terlantar 41 44 - - 2 Anak Terlantar 196 160 - - 3 Anak yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah 21 65 - - 4 Anak Nakal - - - - 5 Anak Jalanan 21 2 - - 6 Anak Cacat 806 648 - - 7 Wanita Rawan Sosial Ekonomi - 5 - 150 8 Wanita yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah - 37 - - 9 Lanjut Usia Terlantar 988 2 - - 10 Lanjut Usia yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah - - - - 11 Penyandang Cacat - - - - Cacat Tubuh 755 461 - - Cacat Mata (tuna netra) 382 435 - - Tuna rungu/ wicara 349 298 - - Cacat eks psikotik 483 285 - - Cacat mental retardasi 368 231 - - Cacat fisik & mental 153 151 - - 12 Penyandang Cacat Bekas Penyandang Penyakit Kronis - - - - Non kusta - - - - Eks kusta - - - - 13 Penyandang HIV/AIDS 2 2 - - 14 Tuna susila - 325 - 100 15 Pengemis 133 124 - -
Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal
Aksesibiltas  bagi  difabel  diutamakan dalam  hal  ketersediaan  dan  kelayakan fasilitas  yang  ramah  difabel.  Pemerintah sebagai  penyedia  layanan  utama  harus mampu  memenuhi  hak  yang  sama  bagi difabel.  Pada  hakekatnya  pelayanan  publik merupakan  tugas  utama  dalam  administrasi Negara  yang  dilakukan  oleh  Aparatur
Negara.  Perkembangan  yang  muncul  di sejumlah  negera  dalam  bidang  pelayanan publik  menunjukkan  adanya  pergeseran lebih  ke  arah  penerapan  prinsip  orientasi pasar  dalam  penyediaan  pelayanan  ( Osborn dan Gaebler,  1999 ).  Ini  berarti  bahwa pelayanan  yang  diberikan  pemerintah  harus mengutamakan pelayanan
terhadap
masyarakatnya.  Hal  ini  diperkutat  dengan prinsip catalytic government, yang mengandung arti bahwa aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik bertindak  sebagai  katalisator,  memberikan kemudahan  dan  kelancaran.  Untuk  itu dibutuhkan visi yang jelas dalam
memebrikan pelayanan yang terdepan untuk masyarakatnya.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian
kemampuan
“Aksesbilitas  Penyandang Disabilitas  dalam Pelayanan  Publik  di  Kabupaten  Tegal” menggunakan  metode  penelitian  kualitatif. Penggunaan  data  kualitatif  yaitu Forum Group  Discussion (FGD)  dari  responden, observasi  di  lingkungan  responden  tinggal dan  kajian  dokumen  yang  sesuai  dengan data  yang  dibutuhkan.  Populasi  adalah sekelompok individu yang memliki karakteristik  yang  sesuai  dengan  variabel penelitian.  Dari  penelitian  “Aksesbilitas Penyandang  Disabilitas  dalam  Pelayanan Publik  di  Kabupaten  Tegal”  dapat  diambil populasi  „semua  difabel  di  Kabupaten Tegal‟.  Sampel  yaitu  sebagian  kecil  dari populasi.  Teknik  sampling  adalah random sampling yaitu  pengambilan  sampel  secara acak. Penulis bebas menentukan cara teknik sampling dengan mempertimbangkan kondisi  dari  subyek  penelitian.  Dalam pengambilan  sampel  random  maka  dari populasi  „semua  penyandang  disabilitas  di
Kabupaten  Tegal‟  diambil  sampelnya  yaitu kategori  difabel  laki-laki,  perempuan,  kusta dan psikososial yang berjumlah 30 orang.
Analisis  data  menggunakan  triangualsi data  yaitu  dengan Forum  Group  Discussion (FGD)  dari  responden  dengan  tim  peneliti yaitu  berupa  wawancara  kepada  responden. Observasi  lingkungan  responden  yaitu  di tempat  responden  tinggal  maupun  bekerja. Observasi secara luas dilakukan pada sampel wilayah  di  Kabupaten  Tegal  yaitu  pada  10 Kecamatan  yaitu  pada  Kecamatan  Slawi, Adiwerna,  Jatinegara,  Warureja,  Kramat,
Kedungbanteng, Pangkah,
Bumijawa,
Bojong,  dan  Margasari.  Wilayah  yang menjadi sampel dalam penelitian merupakan wilayah yang memiliki akses fasilitas publik yang  bervariasi  yaitu  dari  wilayah  kota sampai  ke  pedesaan.  Rentang  wilayah sampel  merupakan  variasi  demografi  yang ada di Kabupaten Tegal yaitu daerah pesisir pantai sampai pada daerah pegunungan.
Kaijan  data  yang  diperoleh  peneliti berupa  dokumen-dokumen  dari  pendataan Difabel Slawi Mandiri yang  telah dilakukan oleh anggota DSM. Pendataan yang dilakukan  merupakan  kegiatan  dari  difabel untuk  difabel.  Dari  hasil  pendataan  tersebut menjadi  dasar  peneliti  untuk  analisis  data menggunakan  triangulasi  sumber  untuk memadukan  data  yang  diperoleh  dari wawancara  dan  observasi.  Berdasarkan  data pendataan  difabel  LBK-DSM  Kabupaten Tegal  tahun  2015  jumlah  difabel  ada  134 jiwa.  Ini  merupakan  data  dari  sampel  yang
terdiri dari dua desa yaitu Desa Grobog dan Bogares di Kabupaten Tegal. Akan bertambah jumlah tersebut jika ada pendataan total di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tegal. Dari jumlah difabel tersebut memiliki rentang usia dari 0 tahun – usia tua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 5.4 Piramida Penduduk Kabupaten Tegal 2015
Menurut  gambar  piramida penduduk  di atas  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan  usia  tua  baik  laki-laki  dan perempuan. Penduduk usia dari 0 – 4 sampai pada  usia  30  –  34  mendominasi  di Kabupaten  Tegal.  Begitu  pula  dengan jumlah populasi usia muda Kabupaten Tegal di  dalamnya  terdapat  populasi  disabilitas yang  menyebar  di  beberapa  kecamatan.  Hal ini  berarti  bahwa  banyaknya  populasi penduduk  berada  di  usia  muda  yaitu  usia
dalam kondisi produktif yang dapat menggunakan  segenap  daya  pikir  dan  fisik untuk keberlangsungan hidupnya.
Jumlah  Pencari  Kerja  Terdaftar  di Kabupaten  Tegal  Pada  Dinas  Sosial  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Tegal pada  Tahun  2015  sebesar  11.836  pekerja terdiri  dari  6.444  laki-laki  dan  5.392 perempuan.  Proporsi  terbesar  pencari  kerja yang  mendaftar  pada  dinas  Sosial  dan Tenaga  Kerja  berpendidikan  terakhir  SMK yaitu  sebesar  42,15  persen  (4.989  pekerja). Berdasarkan  hasil  survei  yang  dilaksanakan Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Tegal, angkatan  kerja  di  Kabupaten  Tegal  tahun 2015  mencapai  629.471  orang,  dengan Tingkat  Partisipasi  Angkatan Kerja  (TPAK) sebesar 60,91 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 9,52 persen.
Jumlah  penduduk  berumur  15 tahun  ke
atas menurut jenis kegiatan selama seminggu  dan  jenis  kelamin  tahun  2015 terbagi  menjadi  dua  yaitu:  (1)  Angkatan kerja yaitu penduduk yang bekerja sejumlah 629.471  jiwa  dan  penangguran  terbuka 59.805 jiwa. (2) Bukan angkatan kerja yang terbagi  menjadi  tiga  kegiatan  yaitu  populasi yang  bersekolah  sejumlah  81.873  jiwa, mengurus  rumah  263.668  jiwa  dan  lainnya 58.374.  Dalam  jumlah  tersebut  terdapat populasi difabel di dalamnya. Dalam
Pada  bidang  pendidikan  difabel  yang menempuh  sekolah  formal  tetapi  tidak menamatkan  pendidikannya,  seperti  tidak lulus SD/SR.
Tabel 5.5 Data difabel bidang pendidikan No Jenjang Jumlah 1 SD 73 2 SMP 24 3 SMA/SMK 16 4 Diploma I/III 3
Fasilitas  di  sekolah  umumnya  standar yang  tidak  diperuntukkan  bagi  difabel. Hanya  beberapa  sekolah  seperti  SLB Negeri/Swasta  yang  memiliki  lingkungan yang  ramah  difabel.  Dari  aspek  fisik  (jalan, halaman,  koridor,  ruang  kelas  dan  area bermain)  memberikan  ruang  yang  memadai bagi  difabel  untuk  mengembangkan  diri. Namun  perlu  diawasi  siswa  yang  berada  di luar  kompleks  sekolah  karena  sekolah  yang berada di depan jalan raya.
Pada bidang kesehatan yang merupakan aspek  penting  di  kehidupan  setiap  manusia tidak  terkecuali  difabel.  Setiap  orang  pasti pernah  merasakan  sakit  begitupula  difabel. Sakit yang dialami difabel bisa terjadi selain dari  kondisi  fisiknya.  Maka  perlu  adanya penanganan  kesehatan  bagi  difabel.  Hasil observasi  dari  beberapa  tempat  kesehatan yaitu  rumah  sakit  negeri  dan  swasta  di Kabupaten  Tegal  dapat  dilihat  dari  fasilitas fisiknya.  Jalur  jalan  yang  dibuat  di  rumah sakit  sudah  ramah  difabel  karena  memang dikondisikan  bagi  keadaan  pasien.  Fasilitas fisik  sudah  memadai  bagi  keberadaan difabel.  Namun  dari  segi  pelayanan  publik yang  masih  perlu  adanya  peningkatan. Seperti pada meja resepsionis di rumah sakit yang  letaknya  terlalu  tinggi  sehingga  sulit bagi beberapa difabel untuk dapat
berinteraksi  dengan  pertugas  kesehatan  di tempat tersebut.
Kondisi  kesejahteraan  berarti  bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses tempat-tempat umum yang menjadi kegiatan sehar-harinya.  Pasar  adalah  salah  satunya. Bagi masyarakat keberadaan pasar
(tradisional maupun modern/swalayan) sangat diperlukan sebagai tempat berlangsungnya  kegiatan  ekonomi.  Baik  itu sebagai  pelaku  ekonomi  (penjual)  maupun konsumen (pembeli).
Fasilitas  publik  yang  tersedia  seperti transportasi umum sudah menjangkau sampai  di  depan  komplek  pasar.  Angkutan umum  yang  tersedia  dari  kendaraan  besar seperti  bis elf,  angkutan  desa  (bak  terbuka), angkutan  kota,  becak  dan  delman  menjadi sarana  yang  menunjang  bagi  masyarakat. Sarana  fisik  dari  pasar  seperti  jalur  khusus difabel  tidak  ada.  Respon  masyarakat  di pasar  terhadap  keberadaan  difabel  tidak baik.  Seperti  pedagang  difabel  menjual sayuran dihargai sangat rendah oleh pembeli,  padahal  sayuran  yang  dijual  sama kualitasnya  dengan  pedagang  lain.  Hal  ini masih menjadi pekerjaan rumah untuk dapat mengubah  persepsi  masyarakat  terhadap keberadaan difabel.
Kegiatan warga yang umumnya dilakukan  di  lingkungan  tempat  tinggalnya seperti  pengajian,  pementasan  dan  kegiatan besar  nasional  dan  hari  raya.  Masyarakat yang  sudah  tahu  tentang  keberadaan  difabel
di  lingkungan  tempat  tinggalnya  memiliki persepsi yang berbeda-beda.
Kegiatan masyarakat akan lebih bermakna  jika  ditunjang  oleh  fasilitas  yang mamadai.  Partisipasi  masyarakat  sangat antusias  jika  ada  kegiatan  pengajian  yang diselenggarakan  dalam  rangka  hari  besar. Warga  berbondong-bondong  hadir  bahkan dari luar daerah untuk menyaksikan. Masjid- masjid  di  Kabupaten  Tegal  memiliki  ruang yang  cukup  ramah  difabel.  Akan  sangat terlihat  pada  tempat  wudlu  yang  bisa dijangkau difabel atau tidak. Petugas masjid (takmir) yang ada di masjid perlu memperhatikan jamaahnya khususnya difabel untuk bisa beribadah dengan baik.
Ruang  partai  politik  bagi  masyarakat sangat  penting  bagi  kehidupan  berbangsa dan  bernegara.  Indonesia  adalah  negara demokrasi yang memiliki periode pemilihan pemimpin.  Bagi  masyarakat  pemilihan umum  adalah agenda besar  pesta  demokrasi yang  dilakukan  dengan  antusiasme  yang tinggi.  Masyarakat  bebas  untuk  memilih siapa  saja  yang  dianggap  layak  untuk menjadi  pemimpin.  Begitu  pula  dengan difabel  yang  memiliki  kebutuhan  khusus saat pemilihan umum. Ada beberapa petugas TPS  (Tempat  Pemungutan  Suara)  yang mendatangi  warga  difabel  untuk  dapat menggunakan hak suaranya. Namun memang  masih  banyak  petugas  TPS  yang tidak melakukan hal tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  analisis  data  menunjukkan  hal yang signifikan antara aksesbilitas penyandang  disabilitas  dalam  pelayanan publik  di  Kabupaten  Tegal.  Faktor-faktor yang  memperkuat  adanya  korelasi  yang signifikan antara antara aksesbilitas penyandang  disabilitas  dalam  pelayanan publik di Kabupaten Tegal adalah keterlibatan  masyarakat  dan  keluarga  bagi difabel.  Layanan  ramah  difabel  ada  pada lima  bidang,  yaitu:  (1)  bidang  ekonomi,  (2) bidang kesehatan, (3) bidang pendidikan, (4) bidang budaya (keagamaan), dan (5) bidang politik.
Saran  yang  dapat  diberikan  antara  lain keluarga memberikan dukungan bagi difabel sebagai orang terdekat yang dapat membantu difabel dalam mengakses layanan publik. Masyarakat mendukung dan mendorong  difabel  dalam  bersosisalisasi  di lingkungan  tempat  tinggalnya.  Khususnya dalam informasi pendataan yang diselenggarakan  pemerintah.  Pemerintah memberikan  fasilitas  layanan  publik  bagi difabel  khususnya  yang  sama  sekali  tidak terjangkau bagi difabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Australian  Aid.  2016. Briefing  Note Indonesia Infrastructure Initiative . Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu  Pendekatan  Praktik .  Jakarta:  Rineka
Cipta.
Azwar,  Saifuddin.  2014. Penyusunan  Skala Psikologi . Pustaka Pelajar: Yogyakarta. BPS  Kabupaten  Tegal.  2015.  Diunduh  pada (22,12, 16), https://tegalkab.bps.go.id
International  Labour  Organization.  2015. Inklusi
Penyandang  Disabilitas  Muda:  Kasus Bisnis . Organisasi Perburuhan Internasional: Jakarta.
Kabupaten  Tegal  dalam  Angka  2016.  Katalog: 1102001.3328.  CV.  Romo  Tegal:  BPS Kabupaten Tegal
LBK-DSM Kabupaten Tegal. Laporan Pendataan Difabel  Desa  Bogares  Kidul  Revisi  Tahun 2015.
LBK-DSM Kabupaten Tegal. Laporan Pendataan Difabel  Desa  Grobog  Kulon  Revisi  Tahun 2015. Myres,  David  G.  2012. Psikologi  Sosial  Ed  10 Buku 2 . Jakarta: Salemba Humanika. Osborn,  D  and  Ted  Gabler,  1999, Reiventing Government  :  How  the  Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector.
PP  Nomor  43  tahun  1998  tentang  Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Sugiyono.  2014. Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D . Alfabeta: Bandung. Sugiono  dkk.  2014. Indonesian  Journal  of
Disability  Studies. Klasterisasi  Mahasiswa Difabel Indonesia berdasarkan Backgruound Histories dan Studying
Performance. Volume 1 Issues 1 pp 20-26.
UU  Nomor  4  Tahun  1997  tentang  Penyandang
Cacat
UU  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang
Disabilitas
Zeithaml,  Valeria,  Parasuraman  and  Leonard Berry, 1990, “Delivering Quality Service”, Balancing Customer Perceptions and Expectation, New York, The Free Press.