## PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI INDONESIA
( The Role of Ministry of Internal Affairs in Ecotourism Development in Indonesia )
R ESTI M EILANI 1) DAN E.K.S. H ARINI M UNTASIB 1)
1) Bagian Rekreasi Alam dan Ekowisata, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor 16001 - Indonesia

## Diterima 21 Maret 2013/Disetujui 21 Nopember 2013

## ABSTRACT
Ecotourism  was  seen  as  a  green  alternative  of  activity  in  tourism  industry  with  widely  open  opportunity,  which  assumed  to  be  able  to increase  the  state  and  local  government  revenue,  provide  job  opportunity,  and  give  considerable  multiplier  effect.    The  complexity  of  ecotourism phenomenon as a system required that each stakeholder involved in ecotourism having a shared goal and synergy.  Ecotourism development should be  supported  by  each  stakeholder,  by  performing  effectively  within  their  role  and  function.    The  research  was  aimed  at  identifying  the  role  and function of The Indonesian Ministry of Home Affairs (MHA) in ecotourism development in Indonesia.  Qualitative research approach was employed in the research.  Data was collected through interview with key informant at the MHA.  Result showed that the MHA had played its role in Indonesian ecotourism development by issuing a regulation which provides a framework for local government to develop their potential in to ecotourism supply, and conducting measures needed to assist local government in the implementation of the regulation.
Keywords: ecotourism, development, indonesia, ministry of home affairs, role

## ABSTRAK
Ekowisata  digambarkan  sebagai  primadona  dengan  peluang  yang  terbuka  luas,  serta  manfaat  yang  sangat  luas  dan  strategis,  dan dipandang sebagai bisnis/industri hijau yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memiliki efek berganda yang tinggi.  Kompleksitas fenomena ekowisata sebagai suatu sistem menuntut agar para pihak yang terlibat di dalamnya memiliki tujuan bersama  dan  bersinergi.    Pembangunan  ekowisata  harus  didukung  oleh  setiap  stakeholder,  yaitu  dengan  memainkan  peran  dan  fungsi  masing- masing  secara  efektif.    Penelitian  ini  berupaya  untuk  mengidentifikasi  peran  dan  fungsi  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  dalam pengembangan ekowisata di Indonesia.  Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian.  Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci di Kemendagri.  Hasil menunjukkan bahwa Kemendagri telah melaksanakan perannya dalam pengembangan ekowisata di Indonesia dengan  menerbitkan  peraturan  perundangan  sebagai  acuan/kerangka  kerja  bagi  pemerintah  daerah  dalam  mengembangkan  potensi  suplai ekowisatanya, dan melaksanakan langkah yang dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.
Kata kunci: ekowisata, indonesia, kementerian dalam negeri, pengembangan, peran

## PENDAHULUAN
Ekowisata  digambarkan  sebagai  primadona  dengan peluang  yang  terbuka  luas,  serta  manfaat  yang  sangat luas  dan  strategis,  dan  dipandang  sebagai  bisnis/industri hijau  yang  dapat  meningkatkan  pendapatan  negara  dan daerah,  menciptakan  lapangan kerja, serta  memiliki  efek berganda yang tinggi.  Ekowisata dipandang sebagai alat konservasi sekaligus alat pembangunan karena menyediakan  manfaat  konservasi  sekaligus  manfaat ekonomi  (Charnley  2005).  Charnley  (2005)  menyatakan bahwa  agar  kegiatan  ekowisata  dapat  mendukung pembangunan yang berkelanjutan ada beberapa hal yang dibutuhkan,  antara  lain  (1)  membangun  kesempatan untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  dari  ekowisata sesuai  dengan  budaya  masyarakat,  sehingga  masyarakat dapat  mengakses  kesempatan  tersebut,  (2)  agar masyarakat  bisa  mendapatkan  manfaat  dari  ekowisata, masyarakat  perlu  mendapatkan  kepemilikan  lahan  yang aman  serta  kemampuan  untuk  membuat  keputusan mengenai  penggunaan  lahan  di  area  tersebut,  dan  (3) manfaat ekowisata bagi masyarakat setempat harus lebih
dari  sekedar  manfaat  ekonomi,  namun  juga  dapat memberikan  manfaat  keadilan  sosial  dan  politik  yang memungkinkan  masyarakat  menikmati  manfaat  ekonomi yang  dihasilkan  dari  ekowisata  tersebut,  dengan demikian akan didapatkan dukung untuk mencapai luaran konservasi dari kegiatan ekowisata.
Saat  ini,  ekowisata  di  Indonesia  masih  cenderung menjadi  slogan”promosi”  semata.    Kegiatan  berlabel ekowisata  masih  belum  memenuhi  prinsip  atau  syarat pengembangannya, sehingga  capaiannya masih jauh dari tujuan  yang  diharapkan.    Agar  mampu  bersaing  dengan berbagai  negara  lain  di  dunia,  Indonesia  harus  mampu menunjukkan  keunggulan  dan  menciptakan competitive advantage .    Hal  ini  dapat  ditunjukkan  tidak  hanya  dari besarnya  jumlah  wisatawan  yang  datang  ke  Indonesia, namun  juga  dari  kemampuan  memelihara  sumberdaya alam  dan  budaya  sebagai  aset  andalan  ekowisata Indonesia.
Pengembangan  ekowisata  di  Indonesia  tidak  akan dapat  berjalan  dengan  baik  jika  hanya  dilakukan  oleh salah  satu  pihak  tanpa  dukungan  dari  pihak  terkait lainnya.    Honey  (2003)  menyatakan  bahwa  wisata
merupakan  industri  yang  kompleks,  dengan  wajah majemuk  ( multifacet ),  non-linier,  dan  melibatkan serangkaian besar jasa dan barang.  UNEP dalam Honey (2003)  menyatakan  bahwa  wisata  meliputi  usaha  terkait perjalanan/ travel ,  akomodasi,  hiburan,  dan  olahraga. Demikian  pula  halnya  dengan  ekowisata.    Kompleksnya fenomena  ekowisata  sebagai  suatu  sistem  menuntut kebersamaan  arah  tindak  dan  keseimbangan  para  pihak. Tata  kelola  ekowisata  perlu  dikembangkan  untuk mengatur  bentuk  hubungan  antara  berbagai  stakeholder ekowisata  di  Indonesia,  antara  lain  pelaku,  pengelola kawasan,  konsumen,  dan  pemerintah. The  Independent Commission  on  Good  Governance  in  Public  Services (2004)  menyatakan  bahwa  tata  kelola  yang  baik  ( good governance )  berarti  bahwa  suatu  pihak  menghasilkan kinerja  yang  efektif  sesuai  dengan  fungsi  dan  perannya yang didefinisikan dengan jelas.
Kementerian
Kebudayaan
dan Pariwisata (Kemenbudpar)  sebagai leading  institution dalam pengembangan wisata secara umum dan ekowisata secara khusus  tentu  telah  melakukan  banyak  hal  untuk pengembangan  ekowisata  di  Indonesia.    Namun demikian, upaya Kemenbudpar tentu perlu didukung oleh berbagai  instansi  terkait  lainnya,  termasuk  Kementerian Dalam  Negeri  (Kemendagri)  sebagai  instansi  yang memiliki  fungsi  fasilitasi  bagi  pemerintah  daerah  yang memiliki  potensi  ekowisata.    Agar  dapat  merumuskan skema  tata  kelola  ekowisata  yang  baik,  perlu  dilakukan identifikasi terhadap peran dan fungsi stakeholder terkait ekowisata, termasuk peran Kemendagri dalam pengembangan  ekowisata  di  Indonesia.    Penelitian  ini ditujukan  untuk  mengidentifikasi  peran  Kementerian Dalam  Negeri  dalam  pengembangan  ekowisata  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif dengan  metode  wawancara  terstruktur  menggunakan panduan  wawancara.    Wawancara  dilakukan  terhadap responden  kunci  ( key  informant ),  yaitu  kepala  sub direktorat  dan  staf  dari  sub  direktorat  dalam  struktur organisasi  Kementerian  Dalam  Negeri  yang  diserahi tugas  dan  tanggung  jawab  terkait  pengembangan ekowisata di Indonesia.
Data  yang  dikumpulkan  berupa  tugas  pokok  dan fungsi  serta  peran  Kementerian  Dalam  Negeri  dalam pengembangan ekowisata di Indonesia, yang dirumuskan dalam butir-butir pertanyaan sebagai berikut:
1. Dalam  struktur  organisasi  Kementerian  Dalam Negeri,  Direktorat  apa  yang  diserahi  tanggung jawab terkait ekowisata?
2. Tugas  apa  yang  diemban Direktorat tersebut  dalam pengembangan ekowisata di Indonesia?
3. Apakah tugas tersebut tertuang dalam Tugas, Pokok dan  Fungsinya  atau  dalam  bentuk  kebijakan lainnya?
4. Berdasarkan  Tugas  tersebut,  kebijakan  apa  yang sudah dikeluarkan?
5. Apa  langkah  tindak  lanjut  dari  kebijakan  tersebut, baik  yang  sudah  dilaksanakan  maupun  yang  masih dalam tahap rencana?
6. Apa kendala/hambatan untuk merealisasikan rencana tersebut?
7. Bagaimana  hubungan  dengan  berbagai  pihak (Pemda,  Instansi/Kementerian  lain,  Swasta,  LSM, dsb) dalam upaya realisasi rencana tersebut?
8. Apakah  ada  kerjasama  dengan  para  pihak  yang lain?
9. Bagaimana  hubungan  antara  kebijakan  yang diterbitkan dengan kebijakan dari Instansi lain yang terkait Ekowisata?
10. Apa  masukan/solusi/harapan  dalam  pengembangan Ekowisata untuk masa mendatang?

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggung  jawab  Pengembangan  Ekowisata  dalam Tugas, Pokok dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri
Undang-undang  No.  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah mencantumkan bahwa Kemendagri memiliki  fungsi  fasilitasi  kepada  pemerintah  daerah. Kegiatan  yang  berkaitan  dengan  ekowisata  baru  mulai ditangani  oleh  Kemendagri  pada  tahun  2008  dan tanggung  jawabnya  diserahkan  kepada  Sub  Direktorat (Subdit)  Penataan  Wilayah  Pengembangan  Khusus Direktorat  Fasilitasi  Penataan  Ruang  dan  Lingkungan Hidup  Direktorat  Jenderal  (Ditjen)  Bina  Pembangunan Daerah (Bangda).
Pada  tahun  2010  terjadi  perubahan  struktur organisasi  pada  Kemendagri  sebagai  upaya  penyesuaian terhadap  perkembangan  kondisi  terkini  negeri.Struktur Organisasi  Kemendagri  yang  baru  tersebut  diatur  dalam Permendagri  No.  41  tahun  2010  tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Kementerian  Dalam  Negeri.Perubahan struktur  organisasi  tersebut  mencakup  perubahan subdirektorat  pada  Direktorat  Fasilitasi  Penataan  Ruang dan  Lingkungan  Hidup  Ditjen  Bina  Bangda  yang menaungi Subdirektorat Penataan Wilayah Pengembangan  Khusus  yang  menangani  ekowisata. Permendagri  No.  41  tahun  2010  tersebut  membagi Direktorat  Fasilitasi  Penataan  Ruang  dan  Lingkungan Hidup  Ditjen  Bina  Bangda  menjadi  5  sub  direktorat, yaitu:  (1)  Subdirektorat  Penataan  Ruang  Wilayah;  (2)
Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan; (3) Subdirektorat Konservasi dan Rehabilitasi; (4)
Subdirektorat  Perencanaan  dan  Pemanfaatan  Sumber Daya Air; dan (5) Subdirektorat Pengendalian Lingkungan Hidup.
Tanggung jawab pengembangan ekowisata diserahkan  kepada  subdirektorat  Penataan  Ruang Kawasan  yang  memiliki  tugas  melaksanakan  penyiapan perumusan  kebijakan  dan  fasilitasi  serta  monitoring  dan evaluasi  pelaksanaan  perencanaan,  pemanfaatan  dan
pengendalian  tata  ruang  kawasan.    Subdit  Penataan Ruang Kawasan dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan  2  fungsi,  yaitu  (a)  penyiapan  bahan perumusan kebijakan, fasilitasi perencanaan, pemanfaatan  serta  monitoring  dan  evaluasi  tata  ruang kawasan; dan (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi  serta  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan pembinaan tata ruang kawasan.  Tugas dan fungsi terkait pengembangan  ekowisata  secara  tersirat  termasuk  ke dalam  tugas  dan  fungsi  terkait  penataan  ruang  kawasan yang  tercantum  dalam  Permendagri  No.  41  tahun  2010 tersebut, karena pada prinsipnya pengembangan ekowisata  tentunya  memanfaatkan  atau  menggunakan ruang  kawasan,  dan  penggunaan  tersebut  perlu  ditata dengan sedemikian rupa agar dapat memberikan manfaat bagi  masyarakat  maupun  sumberdaya  yang  digunakan. Tugas  dan  fungsi  tersebut  masih  perlu  diperinci  dalam aturan-aturan  teknis  lainnya,  seperti  misalnya  suatu prosedur  operasional  baku  (POB; standard  operating procedures  - SOP)  yang  mengatur  pelaksanaan pengembangan  ekowisata  oleh  Subdirektorat  Penataan Ruang  Kawasan,  sehingga  evaluasi  dapat  dilakukan terhadap  keterlaksanaan  kegiatan  yang  ditetapkan  dalam POB terkait.
Rincian  tugas  dan  fungsi  dapat  diturunkan  dari Quebec  Declaration  On  Ecotourism (2002)  yang menyatakan bahwa peran dan tanggung jawab pemerintah  (nasional,  regional  dan  lokal)  dalam pengembangan ekowisata adalah:
1) Membuat  kebijakan  ekowisata  tingkat  nasional, regional  dan  lokal  serta  strategi  pembangungan yang  sejalan  dengan  seluruh  tujuan  pembangunan berkelanjutan,  dan  dalam  penyusunannya  melalui proses  konsultasi  yang  luas  dengan  pihak-pihak yang  akan  terlibat  didalamnya,  yang  akan mempengaruhi  atau  terpengaruh  oleh  kegiatan ekowisata.
2) Menjamin,  bersama  dengan  masyarakat  lokal  dan penduduk  asli,  sektor  swasta,  LSM  dan  seluruh stakeholder  ekowisata,  untuk  melindungi  alam, budaya  asli  dan  budaya  lokal  dan  terutama pengetahuan  tradisional,  sumberdaya  genetik,  hak terhadap lahan dan properti, dan juga air.
3) Memastikan  keterlibatan,  partisipasi  yang  sesuai dan  koordinasi  yang  diperlukan  dari  seluruh institusi  publik  yang  relevan  dengan  tingkat nasional dan lokal (termasuk pembangunan kelompok  kerja  antar  kementrian)  pada  setiap tahapan  yang  berbeda  dalam  proses  ekowisata,  dan pada saat yang bersamaan membuka dan memfasilitasi  partisipasi  dari  stakeholder  lainnya dalam keputusan  yang  berkaitan dengan  ekowisata. Lebih  jauh  lagi,  mekanisme  penganggaran  yang memadai  dan  kerangka  kerja  legislatif  yang  sesuai harus  dibangun  agar  tujuan  dan  sasaran  yang dibangun  oleh  multistakeholder  tersebut  dapat diimplementasikan.
4) Didalam  kerangka  kerja  tersebut  diatas  terdapat mekanisme pengaturan dan monitoring pada tingkat nasional, regional dan lokal, termasuk indikator dari tujuan  keberlanjutan  yang  secara  bersama-sama disetujui  oleh  semua  stakeholder  dan  adanya penelitian  terhadap  dampak  lingkungan  yang digunakan  sebagai  mekanisme  umpan  balik.    Hasil dari monitoring harus dapat diakses oleh masyarakat umum.
5) Membangun  mekanisme  pengaturan  internal  untuk biaya lingkungan dari seluruh aspek produk wisata, termasuk transportasi international,
6) Membangun  kapasitas  lokal  dan  perkotaan  untuk mengimplementasikan
alat pengelolaan
pengembangan seperti penzonasian dan perencanaan  penggunaan  lahan  secara  partisipatif, tidak  hanya  di  kawasan  dilindungi  tetapi  juga  di zona penyangga dan zona pengembangan ekowisata lainnya.
7) Menggunakan  panduan  internasional  yang  telah disetujui  dan  ditinjau  ulang  untuk  membangun skema  sertifikasi,  ekolabel  dan  kelengkapan voluntari  lainnya  untuk  keberlanjutan  dalam ekowisata, mendorong pihak swasta untuk bergabung dengan skema tersebut dan meningkatkan  penghargaan  konsumen  terhadap mereka.    Bagaimanapun  juga,  sistem  sertifikasi tersebut  harus  mencerminkan  kriteria  regional  dan lokal.    Membangun  kapasitas  dan  memberikan dukungan  finansial  yang  menjadikan  skema  ini dapat diakses oleh pengusaha kecil dan menengah.
8) Menjamin adanya  pembekalan teknis, finansial  dan dukungan  pembangunan  sumberdaya  manusia untuk usaha kecil dan menengah, yang menjadi inti dari ekowisata, dengan pendapat untuk memperbolehkan  mereka  memulai,  tumbuh  dan mengembangkan  usaha  mereka  dalam  pola  yang lestari.
9) Menetapkan  kebijakan  yang  sesuai,  rencana pengelolaan dan program  interpretasi untuk pengunjung  dan  membagi  sumber  dana  yang memadai  untuk  kawasan-kawasan  alami  dalam pengelolaan jumlah pengunjung, melindungi ekosistem yang rentan dan penggunaan yang lestari untuk  habitat  yang  sensitif.    Dalam  perencanaan tersebut dimasukkan peraturan-peraturan yang jelas, strategi langsung dan tidak langsung dan pengaturan pendanaan untuk memastikan terlaksananya  monitoring  terhadap  dampak  sosial dan lingkungan dari seluruh pengusahaan ekowisata di kawasan tersebut dan wisatawan yang datang.
10) Memasukkan pengusaha mikro, kecil dan menengah,  seperti  halnya  ekowisata  berbasiskan masyarakat  dan  berbasis  LSM  dalam  keseluruhan strategi  dan  program  promosi  yang  dilaksanakan oleh  Lembaga  Wisata  Nasional,  baik  untuk  pasar internasional maupun domestik.

## Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Pengembangan Ekowisata di Indonesia
11) Mendorong  dan  mendukung  pembentukan  jaringan regional  dan  kerjasama  promosi  dan  pemasaran produk  ekowisata  pada  tingkat  nasional  dan internasional
12) Memberikan  insentif  pada  operator  wisata  dan pemberi  pelayanan  lainnya  (seperti  keuntungan pemasaran  dan  promosi)  yang  mengadopsi  prinsip ekowisata  dan  menjalankan  usaha  mereka  dengan lebih  ramah  lingkungan,  bertanggung  jawab  secara sosial budaya.
13) Menjamin  bahwa  standar  dasar  lingkungan  dan kesehatan  telah  diidentifikasi  dan  dijaga  dalam pembangunan  ekowisata,  bahkan  disebagian  besar wilayah  pedesaan.    Didalamnya  termasuk  aspek pemilihan  tapak,  perencanaan,  design,  pengolahan sampah padat, pembuangan kotoran dan perlindungan  terhadap  mata  air  dll  dan  juga memastikan bahwa strategi pembangunan ekowisata tidak dilaksanakan oleh pemerintah tanpa investasi untuk infrastruktur yang berkelanjutan dan penguatan kapabilitas lokal/perkotaan untuk mengatur dan memonitor aspek-aspek tersebut.
14) Melaksanakan  studi  dan  survey  dasar  penilaian dampak  lingkungan  (EIA)  yang  mencatat  kondisi sosial  lingkungan  kawasan,  dengan  perhatian khusus  terhadap  spesies  yang  terancam  punah,  dan berinvestasi atau mendukung institusi yang berinvestasi  dalam  program  penelitian  dalam ekowisata dan wisata berkelanjutan.
15) Mendukung  implementasi  yang  lebih  jauh  dari prinsip,  panduan  dan  kode  etik  internasional  untuk pariwisata  berkelanjutan  (misalnya  yang  diusulkan oleh  UNEP,  WTO,  Convention  on  Biological Diversity,  the  UN  Commission  on  Sustainable Development and the International Labor Organization)  untuk  meningkatkan  kerangka  kerja legal  nasional  dan  internasional,  kebijakan  dan rencana  induk  untuk  mengimplementasikan  konsep pembangunan berkelanjutan kedalam wisata,
16) Dipertimbangkan  sebagai  satu  pilihan  untuk pengalokasian kembali
kepemilikan dan
pengelolaan lahan publik, dari sektor ekstraktif dan produktif
intensif dalam wisata yang dikombinasikan  dengan  konservasi,  dimana  hal  ini dilakukan  untuk  meningkatkan  manfaat  sosial, ekonomi dan lingkungan untuk masyarakat sekitar.
17) Meningkatkan dan membangun program pendidikan  yang  ditujukan  untuk  anak-anak  dan usia muda untuk meningkatkan kesadaran mengenai konservasi  alam  dan  pemanfaatan  yang  lestari, kebudayaan  asli  dan  kebudayaan  lokal  dan hubungannya dengan ekowisata,
18) Meningkatkan kolaborasi antara operator perjalanan outbond  dengan  operator  yang  baru  masuk  dan pemberi  pelayanan  lainnya  serta  LSM  yang  ada  di kawasan  untuk  lebih  jauh  lagi  dapat  mendidik pengunjung  dan  mempengaruhi  perilaku  mereka
selama  berada  di  kawasan,  terutama  untuk  mereka yang berada di negara-negara berkembang.
19) Memasukkan  prinsip  transportasi  berkelanjutan dalam  perencanaan  dan  perancangan  sistem  akses dan  transportasi,  mendorong  operator  perjalanan dan  angkutan  publik  untuk  membuat  pilihan mobilitas yang lebih baik.

## Kebijakan Kemendagri terkait Ekowisata
Tugas dan fungsi Kemendagri di dalam pengembangan  ekowisata  diwujudkan  dalam  dua  bentuk kebijakan,  yaitu  kebijakan  tertulis  berupa  peraturan menteri  dan  kebijakan  operasional.    Peraturan  menteri terkait  ekowisata  diterbitkan  pada  tahun  2010  mengatur tentang  pengembangan  ekowisata  daerah,  sedangkan kebijakan  operasional  berupa  dana  tugas  pembantuan untuk daerah yang memiliki potensi ekowisata.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Daerah.
Sejak  awal  tahun  2008  sampai  pertengahan  2009 Kementerian  Dalam  Negeri  melalui  Subdit  Penataan Ruang  Kawasan  mengupayakan  perumusan  aturan  yang dapat  mengakomodasi  pengembangan  ekowisata  di daerah.    Perumusan  aturan  tersebut  dilakukan  dengan melibatkan  berbagai  pihak  yang  meliputi:  Kementerian Kebudayaan  dan  Pariwisata  sebagai leading  institution dalam  ekowisata;  Kementerian  Kehutanan;  Kementerian Lingkungan  Hidup;  Kementerian  Pekerjaan  Umum; Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan;  Kementerian Koordinator  Perekonomian;  beberapa  LSM  yang  terlibat dalam ekowisata, dan; Perguruan Tinggi.
Permen  tersebut  kemudian  disahkan  pada  7  Juli 2009  dengan  nomor  33  tahun  2009  tentang  Pedoman Pengembangan  Ekowisata  Daerah.    Aturan  dalam permendagri  tersebut  menegaskan  agar  pengembangan ekowisata  di  daerah  dilakukan  dengan  memperhatikan prinsip-prinsip  pengembangan  ekowisata  yang  meliputi kesesuaian  antara  jenis  dan  karakteristik  ekowisata, konservasi, ekonomis, edukasi, kepuasan dan pengalaman  pengunjung,  partisipasi  masyarakat,  dan menampung  kearifan  lokal.    Pengembangan  ekowisata dilakukan  melalui  perencanaan,  pemanfaatan  dan pengendalian  yang  dilakukan  secara terpadu  oleh  pelaku ekowisata.
Keterpaduan  antar  pelaku  ekowisata  menjadi  kata kunci  dalam  pengembangan  ekowisata  daerah  yang diharapkan akan dapat mengatasi berbagai kendala dalam pengembangan ekowisata sehingga ekowisata di Indonesia  akan  dapat  berkembang  secara  optimal  dan dapat  menjadi  sumber  pendapatan  Negara  dan  daerah. Permendagri  tersebut  hingga  tahun  2011  masih  menjadi satu-satunya  kebijakan  tertulis  yang  diterbitkan  oleh Kemendagri  berkaitan  dengan  ekowisata  dan  menjadi pedoman  bersama  untuk  pengembangan  ekowisata daerah.    Hal  ini  berarti  bahwa  terkait  dengan  fungsinya
sebagai perumus kebijakan, Kemendagri telah melaksanakan peran dan tanggungjawab sebagai instansi pemerintah  sesuai  ketentuan  dalam  deklarasi  Quebec. Namun demikian masih ada berbagai peran dan tanggung jawab  lainnya  dalam  deklarasi  tersebut  yang  tampaknya masih  perlu  dilakukan  oleh  Kemendagri  terkait  dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Kebijakan operasional: Dana Tugas Pembantuan.
Kebijakan  operasional  yang  dikeluarkan  oleh Kemendagri  berkaitan  dengan  penggunaan  pola/skema keuangan  untuk  dana  pengembangan  ekowisata  di daerah.    Pola/skema  keuangan  yang  berlaku  dan digunakan  secara  umum  dalam  lingkup  Kemendagri terbagi  menjadi  lima  pola,  yaitu:  (1)  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  yaitu  dana  yang  penggunaan  dan pertanggungjawabannya  sepenuhnya  diserahkan  kepada pemda;  (2)  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dana  yang dialokasikan  secara  khusus  untuk  pemerintah  daerah berdasarkan  kriteria  dan  jumlah  tertentu,  dengan penggunaan  yang  lebih  fleksibel;  (3)  DPU,  yaitu  dana hibah untuk kabupaten/kota; (4) Dekonsentrasi (DEKON),  yaitu  pola  anggaran  yang  dapat  digunakan untuk  pengembangan  SDM,  dan;  (5)  Dana  Tugas Pembantuan  (TP),  yaitu  pola  anggaran/keuangan  yang penggunaannya  khusus  untuk  pengembangan  fisik  dan prasarana,  dana  berasal  dari  pemerintah  pusat  yang diberikan  kepada  daerah  untuk  dikelola  oleh  daerah namum dipertanggungjawabkan oleh pusat.
Kebijakan operasional lebih lanjut dari Kemendagri dalam pembangunan ekowisata di Indonesia adalah  memberikan  fasilitasi  kepada  pemerintah  daerah (pemda)  untuk  mengembangkan  ekowisata  di  daerahnya melalui  melalui  pola/skema  dana  tugas  pembantuan. Dana  stimulan  diberikan  kepada  pemda  yang  memiliki potensi  ekowisata,  dengan  harapan  dana  tersebut  dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang  akan berdampak  pada  peningkatan  pendapatan  daerah/PAD, sehingga  kemudian  daerah  menjadi  mandiri  dalam pembangunan  daerahnya.    Kendala  dalam  pengelolaan dana  tugas  pembantuan  timbul  karena  dana  merupakan dana  dari  pemerintah  pusat  yang  pengelolaannya dilakukan oleh daerah namun tetap harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kemendagri, dan penggunaannya terbatas pada pembangunan  fasilitas/sarana  dan  prasarana  fisik. Kesulitan timbul dalam menentukan tanggung jawab atas aset dan pemeliharaannya.  Saat ini sudah ditentukan satu pilot  project pengembangan  ekowisata  dengan  skema dana  tugas  pembantuan,  yaitu  Provinsi  Banten  yang memiliki  potensi  ekowisata  tinggi  dengan  keberadaan Taman  Nasional  Ujung  Kulon  di  dalam  wilayah administratifnya.  Namun demikian, mengingat pola dana tugas  pembantuan  yang kurang fleksibel, perlu  didorong penggunaan pola penganggaran yang lebih fleksibel yang memungkinkan pemerintah daerah melakukan pengembangan secara optimal.

## Langkah  Lanjut  Kebijakan:  Sosialisasi/Bimbingan Teknis
Kemendagri  telah  menerbitkan  Permendagri  No. 33  tahun  2009  sebagai  pedoman  bersama  dalam pengembangan ekowisata daerah.  Sebagai langkah lanjut dari  satu-satunya  kebijakan  tertulis  terkait  ekowisata yang  dikeluarkan  Kemdagri  tersebut,  pada  tahun  yang sama (2010) telah dilakukan kegiatan sosialisasi/bimbingan  teknis  kepada  10  provinsi  (NAD, Sumatera  Barat,  Sumatera  Utara,  Sumatera  Selatan, Banten,  DKI  Jakarta,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur, Kalimantan  Timur,  dan  Kalimantan  Selatan)  dan  8 Kabupaten/Kota (Kabupaten:  Tangerang, Bogor,  Bekasi, Karawang,  Magelang,  Pasuruan,  Pekalongan,  Kota: Bekasi).    Langkah  lanjut  lainnya  adalah  menginisiasi rapat  jejaring  tingkat  pusat,  yang  pada  tahun  2011  telah dua  kali  dilaksanakan.    Pada  tahun  2011  juga  telah dilaksanakan  Bimbingan  Teknis,  dan  direncanakan beberapa kegiatan yang meliputi:
(1) Bimbingan  teknis  pada  Agustus/September  2011, untuk  menyusun grand  design pengembangan ekowisata  di  daerah-daerah  yang  memiliki  potensi ekowisata.  Provinsi Banten ditetapkan sebagai pilot project  pengembangan  ekowisata  daerah.    Hasil akhir  yang  diharapkan  adalah  tersusunnya  rencana aksi  daerah  untuk  pengembangan  ekowisata  yang memuat secara jelas tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan  setiap  tahunnya.    Intinya  adalah mendorong  agar  pemerintah  daerah  menjadi mandiri,  sehingga  penyusunan  rencana  aksi  daerah diarahkan agar sesuai dengan potensi  yang  dimiliki daerah, karena pemerintah pusat hanya menyediakan dana stimulan.  Besaran dana stimulan belum  dirumuskan,  namun  harapannya  dapat diimplementasikan pada 2012.
(2) Rapat terpadu implementasi peraturan perundangan ekowisata dari berbagai kementerian yang direncanakan pada Oktober 2011.
Kemendagri  juga  telah  menyusun  rencana  kegiatan untuk  tahun  2012,  yaitu  melanjutkan  sosialisasi/ bimbingan  teknis  bagi  provinsi/kabupaten-kota  lainnya, dan;  melakukan  fasilitasi  penyusunan Grand  Design Ekowisata  Daerah  untuk  Provinsi  Banten.    Sebagai instansi  pemerintah  dengan  fungsi  fasilitasi  terhadap Pemda,  ragam  kegiatan  yang  harus  ditangani  oleh Kemendagri  sangat  tinggi,  tidak  hanya  ekowisata; sedangkan  anggaran  yang  diterima  terbatas.    Untuk  itu Kemendagri  perlu  membangun  pola  atau  mekanisme penganggaran yang lebih fleksibel, yang dapat memandirikan  pemerintah  daerah  dalam  pengembangan ekowisata di daerahnya masing-masing.

## Permasalahan yangDihadapi
Perkembangan  ekowisata  di  Indonesia  saat  ini masih  tampak  belum  optimal.    Ekowisata  masih  belum mampu  menjadi  sumber  pendapatan  yang  tinggi  bagi
pemerintah  daerah  maupun  Negara.    Hal  ini  tidak terlepas  dari  berbagai  kendala/hambatan  yang  dihadapi dalam  pengembangan  ekowisata.    Kendala/hambatan yang dirasakan antara lain:
(1) Hambatan  yang  dirasa  paling crucial adalah  belum adanya  keterpaduan  pengelolaan  ekowisata  baik  di level  pusat  maupun  di  daerah,  yang  membuat pengembangan  ekowisata  oleh  masing-masing pihak  berjalan  sendiri-sendiri  secara  terpisah. Permendagri No. 33 tahun 2009 telah mengupayakan  terwujudnya  keterpaduan  dalam pengembangan ekowisata
ini dengan mencantumkan  bahwa  pengembangan  ekowisata perlu  dilakukan  secara  terpadu  oleh  semua  pelaku ekowisata.    Namun  demikian,  pelaksanaan  atau implementasi  dari  aturan  ini  masih  perlu  didorong agar dapat terwujud secara optimal.
(2) Hambatan  lain  yang  dirasakan  oleh investor  adalah masalah perijinan yang masih belum jelas, sehingga membuat investor tidak nyaman.
(3) Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  yang  belum  jelas. Daerah yang sudah memiliki RTRW yang jelas baru 17  kabupaten/kota  dari  sekitar  400-an  kabupaten/ kota yang ada di Indonesia, sedangkan RTRW yang jelas  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam pengembangan  ekowisata.  Tahun  2011  merupakan tahun  fasilitasi  intensif  untuk  penyusunan  RTRW daerah  yang  ditangani  oleh  subdit  berbeda  pada Kemendagri.
(4) Skema  keuangan  yang  masih  menggunakan  skema dana  tugas  pembantuan  bagi  daerah  yang  akan mengembangkan  ekowisata.   Skema ini  merupakan pola  anggaran/keuangan  yang  penggunaannya khusus  untuk  pengembangan  fisik  dan  sarana- prasarana, sedangkan dalam pengembangan ekowisata  tidak  terbatas  pada  pengembangan  fisik dan  sarana-prasarana,  namun  juga  diperlukan pengembangan sumberdaya manusianya.  Selain itu, pengelolaan dana tugas pembantuan yang ditangani oleh  daerah,  sedangkan  pertanggungjawabannya oleh  pemerintah  pusat  (Kemendagri)  menimbulkan kesulitan lain dalam penentuan tanggung jawab atas aset dan pemeliharaannya.

## Kemitraan dalam Pengembangan Ekowisata
Kemendagri,  dalam  menjalankan  fungsi  fasilitasi pengembangan  ekowisata  terhadap  pemerintah  daerah, menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, yaitu instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai kendali/kontrol bagi Kemendagri, swasta sebagai pelaku  ekowisata  yang  dapat  memberikan  informasi terbaru  dan  masukan  bagi  Kemendagri,  serta  Perguruan Tinggi  sebagai  nara  sumber  keilmuan  ekowisata. Instansi/institusi  yang  terlibat  dalam  kemitraan  dengan Kemendagri tersebut, antara lain:
(1) Instansi  Pemerintah,  meliputi  Kembudpar  sebagai leading institution dalam pengembangan ekowisata;
Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Kehutanan; Kementerian Lingkungan Hidup; Menko Perekonomian; BAPPENAS, dan; Kementerian  Pekerjaan  Umum,  terkait  Tata  Ruang Wilayah.
(2) LSM,  yaitu  INDECON,  Burung  Indonesia,  dan IDEA
(3) Perguruan  Tinggi: kemitraan  masih  bersifat personal dengan staf pengajar dari Institut Pertanian Bogor  yang  diminta  untuk  menjadi  nara  sumber bagi Kemendagri.
(4) Swasta:  menjadi  sumber  informasi  mengenai kebutuhan dalam pengembangan ekowisata, misalnya  kebijakan  satu  pintu,  perijinan  yang diperlunak, dst.
Kemitraan  merupakan  upaya  untuk  memadukan dukungan  dari  berbagai  pihak  dalam  pengembangan ekowisata,  yang  diharapkan  dapat  membantu  dalam upaya  mengatasi  berbagai  kendala  dan  hambatan  yang dirasakan  dalam  pengembangan  ekowisata  di  Indonesia. Kemitraan  dapat  mendorong  terjadinya  keterpaduan pengembangan ekowisata, yang dimulai dari perencanaan sampai  pengelolaan  ekowisata,  sehingga  masing-masing pihak  yang  terkait  dalam  pengembangan  ekowisata tersebut  tidak  lagi  melakukan  kegiatan  secara  terpisah- pisah  dan  tumpang  tindih.    Dengan  kata  lain,  kemitraan merupakan  upaya  untuk  mencapai  sinergi  antar  pihak yang  terlibat  dalam  pengembangan  ekowisata  di Indonesia. Năstase  (2010)  menyatakan  bahwa keberhasilan  kerjasama  dengan  berbagai  kelompok stakeholder  berbeda  memiliki  hubungan  yang  jelas dengan kinerja dan  perkembangan usaha  suatu perusahaan.    Hal  yang  sama  juga  dapat  berlaku  bagi pemerintah daerah dalam pengembangan ekowisata.

## KESIMPULAN
Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri)  dalam menjalankan  tugas dan fungsi  fasilitasi kepada pemerintah daerah untuk  pengembangan  ekowisata telah menerbitkan  Permendagri  No.  33  tahun  2009  tentang Pedoman  Pengembangan  Ekowisata  Daerah  sebagai pedoman  bersama  untuk  pengembangan  ekowisata. Kebijakan  tersebut  didukung  kebijakan  operasional berupa  dana  tugas  pembantuan  bagi  daerah  dengan potensi ekowisata, serta berbagai kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi daerah agar mampu mengimplementasikan  Permendagri  tersebut  dengan baik.
Pengembangan  ekowisata  akan  dapat  dilaksanakan dengan  lebih  optimal  oleh  daerah  dengan  dukungan  dari Kementerian  Dalam  Negeri,  antara  lain  dalam  bentuk penggunaan  skema  keuangan  yang  lebih  fleksibel,  tidak hanya  untuk  sarana-prasarana  dan  fasilitas  fisik,  namun juga  untuk  aspek  lainnya  termasuk  pengembangan sumberdaya  manusianya.  Selain itu, kegiatan  sosialisasi dan  bimbingan  teknis  bagi  daerah  perlu  dilakukan  lebih
intensif  agar  daerah  dapat  mengimplementasikan Permendagri No. 33 tahun 2009 dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
[ICGGPS]  The  Independent  Commission  on  Good Governance  in  Public  Services.    2004.    The  Good Governance  Standard  for  Public  Services.    Office for  Public  Management  (OPM)  and  The  Chartered Institute  of  Public  Finance  and  Accountancy (CIPFA).    London.    www.cipfa.org.uk  [4  Oktober 2011]
Charnley S.  2005.  From Nature Tourism to Ecotourism?
The  Case  of  the  Ngorongoro  Conservation  Area, Tanzania. Human  Organization 64  (1):  75
http://www.proquest.com/pqdweb. [17 Oktober 2011]
Honey  M.    2003.    Protecting  Eden:  Setting  green standards  for  the  tourism  industry. Environment;
Jul/Aug 2003; 45, 6; ABI/INFORM Complete: 8.
Năstase  C,  Chaşovschi  C,  Popescu  M,  Scutariu  AL. 2010.    The  Importance  of  Stakeholders  and  Policy Influence  Enhancing  the  Innovation  in  Nature Based  Tourism  Services  Greece,  Austria,  Finland and  Romania  Case  Studies. European  Research Studies,Volume XIII, Issue (2), 2010
Quebec Declaration. http://www.gdrc.org/uem/eco-
tour/quebec-declaration.pdf  [17 Oktober 2011]