licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Pembuatan Akta Melalui Telekonferensi: Sebuah Hukum Cyber Notary
Syamsi Ayu Humairah 1 , Padma D Liman 2 , Maskun 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, syamsiayu@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia
3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

## ABSTRACT
This  research  aims  to  examine  electronic  signature  arrangements  in  electronic  general  meetings  of shareholders. and to find out about the proof of the  electronically signed deed of the minutes of the general meeting of shareholders. The research was carried out using normative research methods using a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal materials uses descriptive analysis which is used to solve problems regarding the legal issues to be researched. The research results show that regulations regarding electronic signatures are contained in Article 1 number 12 of the ITE Law which explains that every electronic signature contains verified electronic information in it. And Article 11 of the ITE Law explains that electronic signatures must have legal force and legal consequences that fulfill the requirements stated in that article. And when using an electronic signature, it must be registered and certified so that legal certainty is guaranteed. Regarding  the  strength  of  the  evidence,  this  is  still  doubtful  because  in  the  UUJN  itself  there  is  no  specific regulation regarding the preparation of deeds carried out electronically. In implementing the GMS, the GMS minutes deed use the legal principle of lex specialis derogate legi generali. Lex generalis is Article 16 Paragraph (1) letter m, and lex specialis is the provisions of Article 77 Paragraph (4) UUPT. The legal validity of the deed of the GMS Minutes held via teleconference media still has legal force as an authentic deed and can be used as evidence in court if there are problems in the future.
Keywords Notary Authority; Cyber Notary; Making Deeds; GMS Cite This Paper Humairah,  S.  A.,  Liman,  P.  D.,  &  Maskun.  (2024).  Pembuatan  Akta  Melalui Telekonferensi: Sebuah Hukum Cyber Notary. Legal Spirit, 8 (1).
Manuscript History: Received: 2023-12-08
Accepted: 2024-03-12
Corresponding Author: Syamsi Ayu Humairah, syamsiayu@gmail.com
Legal Spirit is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:
Layout Version: V8.202 4

## PENDAHULUAN
Kemajuan perkembangan teknologi dengan kemunculan internet merupakan suatu sarana atau media untuk berkomunikasi antar individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalanginya.  Perkembangan  ini  berdampak  juga  pada  aspek  sosial,  dimana  cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Internet dapat menyatukan semua jaringan yang  ada  pada  saat  ini  menjadi  suatu  sistem  jaingan  informasi  tunggal  di  seluruh  dunia sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  wadah  internasional  yang  dapat  menyatukan  semua
fungsi-fungsi telekomunikasi, informasi, dan elektronik. Kesemua fungsi ini nantinya akan menghasilkan data, video, gambar, suara dengan kecepatan yang luar biasa. 1
Internet dapat menawarkan informasi mengenai produk  barang, ataupun jasa yang dibutuhkan. Kegiatan transaksi secara elektronik inilah biasa dikenal dengan istilah online contract yang sesungguhnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan cara  elektronik  dan  memadukan  jaringan  kerja (networking) dari  sistem  informasi  yang berbasiskan  komputer (computer  based  information  system), ditambah  dengan  sistem komunikasi  yang  berdasarkan  atas  jaringan  dan  jasa  telekomunikasi (telecommunication based) yang juga dibantu dengan adanya jaringan komputer di seluruh dunia (network of network). 2
Perubahan  ini  telah  berdampak  pada  kehidupan  ekonomi,  sosial  dan  budaya  juga berdampak  pada  bidang  hukum  seperti  hukum  kenotariatan.  Pada  bidang  hukum  ini terdapat ketentuan bahwa notaris memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Jabatan  Notaris yang untuk selanjutnya kedua undang-undang ini disingkat dengan UUJN dan terkait juga dengan  konsep cyber  notary. Dalam  konteks  ini,  notaris  berperan  dan  dituntut  untuk mengikuti TIK  karena didalam suatu transaksi elektronik tersebut, sangat dimungkinkan adanya campur tangan notaris sebagai pihak ketiga yang dipercayakan perannya dalam hal ini.  Sangat  tidak  tepat  apabila  notaris  masih  menggunakan  cara  konvensional  dalam pelayanan  jasa  dibidang  transaksi  elektronik,  karena  kecepatan,  ketepatan  waktu  dan efesiensi sangatlah dibutuhkan oleh para pihak. 3
Perkembangan fungsi dan peran notaris dalam suatu transaksi elektronik tersebut kemudian  dipopulerkan  dengan  istilah cyber  notary. Notaris  memiliki  jabatan  yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat dan perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat.Konsep cyber notary sesungguhnya memberi bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (face to face) di suatu tempat tertentu. Dalam hal ini dapat saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan notaris, di sisi lain para pihak berada pada tempat yang berbeda pula. 4
Ada  dua  aspek yang  menjadi penekanan  pada cyber notary yaitu  kewenangan  dan teknologi.  Kemajuan  ini  membuat  aspek  kewenangan  dan  teknologi  menjadi  saling berkaitan.  Perubahan  teknologi    yang  cepat    menuntut  notaris  dalam  percepatan  proses pembuatan  kontrak  sebagai  bentuk  peningkatan  pelayanan  notaris  di  bidang  hukum.  Di Indonesia, tuntutan itu semakin besar setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi Dan  Transaksi  Elektronik  yang  untuk  selanjutnya  kedua  undang-undang  ini  disingkat dengan  UU  ITE  yang  membuka  kesempatan  seluas-luasnya  bagi  pemanfaatan  teknologi informasi. 5
1 Anonim,  http://repository.uph.edu/7138/14/BAB%20I-converted.pdf,  diakses  pada  tanggal  13  juni 2022.
2 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika , Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal. 223.
3 Edmon Makarim, Notaris Dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary , PT. Raja Grafindo Persada, 2013, Hal. 117.
4 R.A.  Emma  Nurita, Cyber  Notary,  Pemahaman  Awal  Dalam  Konsep  Pemikiran, PT.  Refika  Aditama, Bandung, 2012, hal. xii
5 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Sistem cyber  notary ini  berlaku  sekarang  ini  salah  satu  contoh  praktik  penerapan konsep cyber  notary  a dalah  dalam  pembuatan  akta  RUPS  melalui  telekonferensi sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  UUPT.  Berdasarkan  Pasal  77  ayat  (1)  UUPT  penyelenggaraan  RUPS  dapat dilakukan  melalui  media  telekonferensi,  video  konferensi,  atau  sarana  media  elektronik lainnya  yang  memungkinkan  semua  peserta  RUPS  saling  melihat  dan  mendengar  secara langsung  dan  serta  berpartisipasi  dalam  rapat  serta  harus  dibuatkan  risalah  rapat  yang harus disetujui dan ditanda tangani oleh semua peserta rapat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT. Ketentuan tersebut dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya aturan  otoritas  jasa  keuangan  POJK  Nomor  16/POJK.04/2020  tentang  pelaksanaan  rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka melalui elektronik yang mana peserta RUPS dapat berpartisipasi melalui sarana audio, visual, maupun audio visual.
Notaris  memiliki  peran  tidak  hanya  dalam  pendirian  Perseroan  Terbatas  saja melainkan juga dalam banyak kegiatan yang dimana Perseroan membutuhkan notaris dalam hal  membuat  Berita  Acara  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  maupun  melakukan pemberitahuan serta persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak  Asasi  manusia  Republik  Indonesia.  Peraturan  tersebut  memberikan  kewenangan kepada  notaris  dalam  membuat  akta  berbasis cyber  notary yang  mana  ditetapkan  dalam undang-undang.  Dimana  pembuatan  aktanya  menggunakan  elektronik  atau  media telekonferensi. Tetapi dalam peraturan lainnya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mana notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi,  atau  4  (empat)  orang  saksi  khusus pembuatan  akta  wasiat  di  bawah  tangan,  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh pengahadap,  saksi,  dan  notaris.  Sedangkan  dalam  RUPS  melalui  media  telekonferensi  ini pembuatan  aktanya  dengan cyber  notary yang  mana  para  penghadap  tidak  langsung dihadapan notaris melainkan melalui elektronik. Hal ini pun sangat membingungkan untuk diterapkan  karena  belum  adanya  peraturan  mengenai  teknis  pelaksanaannya.  Seperti halnya  dalam  penyelenggaraan  RUPS  yang  menggunakan  media  elektronik  diwajibkan adanya  tanda  tangan  seluruh  peserta  rapat  sedangkan  tidak semua  peserta  rapat  berada dalam  satu  tempat  yang  sama.  Oleh  karena  itu  dibutuhkannya  tanda  tangan  elektronik sebagai suatu tanda persetujuan dari para peserta rapat.
Penerapan konsep cyber notary dalam pembuatan akta ini pun juga dibatasi dengan adanya  Pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE  yang  mana  belum  memberikan  kekuatan  terhadap pembuktian surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis serta surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang dibuat dalam bentuk akta notaris atau  dibuat  oleh  pejabat  pembuat  akta.  Adapun  risalah  rapat  yang  dibuat  melalui cyber notary ini,  penandatanganan  aktanya  dibuat  dalam  bentuk  elektronik  yang  mana  tanda tangan  elektronik  memiliki  artian  sebagai  suatu tanda  tangan  yang  terdiri  atas  informasi elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi  atau  terkait  dengan  informasi  elektronik  lainnya yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan  autentikasi. 6 Hal  yang  harus  dicermati  dalam tanda  tangan  elektronik  ini  adalah  keabsahannya  sehingga  dapat  dijadikan  suatu pembuktian  yang  kuat.  Tujuannya  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  suatu dokumen yang didalamnya terdapat tanda tangan elektronik tersebut.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. 7 Penelitian ini dilakukan di Kantor Notaris Kota  Makassar.  Lokasi ini  dipilih  peneliti  karena  permasalahan  yang akan  dibahas  dalam
6 Edmon Makarim, Notaris Dan Tanda Tangan Elektronik , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 24
7 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel) , Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, Hal. 43.
penelitian  ini  dapat  dijawab  oleh  pihak-pihak  terkait  tersebut  di  atas.  Ada  dua  jenis  dan sumber  data.  Pertama,  data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti  secara  langsung berupa hasil wawancara. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini.
Dalam  penelitian  ini,  terdapat  dua  teknik  pengumpulan  data,  yaitu  penelitian lapangan  dengan  metode  wawancara  yang  melibatkan  beberapa  Notaris  Kota  Makassar sebagai  narasumber.  Selain  itu,  penelitian  kepustakaan  atau  library  juga  dilakukan  oleh penulis  dengan  melakukan  pengkajian  dan  mengolah  data-data  yang  terdapat  dalam peraturan  perundangan-undangan,  jurnal,  kajian-kajian  ilmiah,  serta  buku-buku  yang terkait dengan latar belakang permasalahan. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui  media  elektronik  dan  media-media  informasi  lainnya.  Seluruh  data  yang  telah dikumpulkan  kemudian  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Hasil  analisis data  digunakan  untuk  memberikan  kesimpulan  dan  saran  mengenai  tindakan  yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keabsahan Tanda Tangan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik
Pasal 1 angka 12 UU ITE menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan  yang  terdiri  atas  informasi  elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi  atau  terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda  tangan  tersebut  merujuk  kepada  data  dalam  bentuk  elektronik  yang  dilekatkan kepada  sebuah  dokumen  elektronik.  Data  tersebut  merupakan  informasi  elektronik  dari penandatanganan dan bentuknya tidak terbatas hanya pada tanda tangan basah yang dibuat ke  dalam  bentuk  elektronik.  Adapun  mengenai  tanda  tangan  digital  merupakan  sebuah mekanisme kriptografi yang sering diimplementasikan ke dalam tanda tangan elektronik. tanda  tangan  ini  dikenal  sebagai  kriptografi  kunci  publik  yang  penggunaannya menghasilkan  dua  kunci  yang  berbeda  namun  saling  terkait.  Satu  kunci  untuk  membuat tanda tangan digital atau melakukan pengacakan atau mengubah data ke dalam bentuk yang tidak  mudah  dipahami  oleh  penerimanya,  sedangkan  kunci  lainnya  digunakan  untuk memverifikasi tanda tangan digital.
Pengaturan UU ITE mengenai tanda tangan elektronik terdapat dalam Pasal 11 UU ITE, persyaratan-persyaratan tersebut (huruf a sampai dengan f) merupakan persyaratan minimum  yang  harus  dipenuhi  dalam  setiap  tanda  tangan  elektronik.  Ketentuan  ini membuka  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  siapa  pun  untuk  mengembangkan  metode, teknik,  atau  proses  pembuatan  tanda  tangan  elektronik.  Ketentuan  lebih  lanjut  tentang tanda  tangan  elektronik  diatur  dengan  peraturan  pemerintah.  Peraturan  pemerintah dimaksud,  antara  lain,  mengatur  tentang  teknik,  metode,  sarana  dan  proses  pembuatan tanda  tangan  elektronik.  Setiap  orang  yang  terlibat  dalam  tanda  tangan  elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya. 8 Digital signature merupakan alat untuk mengidentifikasikan pesan yang diberikan sehingga pembubuhan digital signature di samping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain, tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang sebenarnya, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah. Digital signature dibutuhkan untuk: 9
a. Mengidentifikasi si pengirim;
8 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Paduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia. Penerbit Nusa Media. Bandung, 2017, hal. 73
9 Florenshia, Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan RUPS Online Dalam Era Cyber Notary, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hal. 9.
b. Memastikan bahwa isi pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi;
c. Meyakinkan  kepada  si  pengirim  untuk  kemudian  tidak  dapat  menyangkal  pesan  yang dikirimkan tersebut.
Tanda tangan digital merupakan alat yang digunakan untuk menjaga keaslian suatu dokumen elektronik. Namun untuk menjamin bahwa tanda tangan digital tersebut memang milik seseorang yang berhak maka para pihak pengguna internet ini memerlukan adanya lembaga  yang  menjain  keabsahan  tanda  tangan  digital  tersebut. 10 Adapun  penggunaan lembaga  yang  menyediakan  jasa  tanda  tangan  digital  haruslah  tersertifikasi  dan  dapat menjamin  kepastian  hukum  dan  keabsahan  dari  tanda  tangan  para  pihak  yang berkepentingan. Sebagaimana Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh professional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dan transaksi elektronik. 11 Mengenai  aturan  tentang  tanda  tangan  digital  pemerintah  telah  mengeluarkan  beberapa aturan  seperti  UU  ITE  dan  terkait  pelaksanaan  tanda  tangan  digital  yaitu  adanya Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik  (PSrE)  yang  menyediakan  jasa  sertifikasi  dan  tanda tangan  digital  yang  efisien,  aman,  dan  praktis.  Adapun  hal  jika  akan  menverifikasi  tanda tangan  digital  yang  digunakan  dalam  transaksi  elektronik,  maka  tanda  tangan  digital bersertifikasi yang bisa memenuhi proses verifikasi di pengadilan. Apabila tanda tangan itu tersertifikasi,  maka  statusnya  akan  bisa  disamakan  dengan  akta  autentik  untuk mendapatkan  keterangan  tanda  tangan  tersebut  valid  atau  tidak,  diperlukan  kehadiran penyelenggaraan sertifikasi elektronik yang menerbitkan tanda tangan digital tersebut guna untuk melakukan uji forensik digital.
Mengenai hasil uji forensik digital tersebut yang akan menentukan sah atau tidaknya isi dokumen elektronik dan tanda tangan digital yang menyertainya. Misalnya jika terdapat isi  dokumen  yang  berubah,  tanda  tangan  digital  bersertifikasi  memungkinkan  penegak hukum untuk memastikan keabsahan isi dokumen sekaligus identitas penandatanganannya. Adapun  untuk  mengatasi  pemalsuan  tanda  tangan,  dapat  menggunakan digital  signature yang dibuktikan dengan digital certificate, sehingga apabila terjadi pemalsuan data dapat diketahui. digital certificate ini sangatlah dibutuhkan agar sesuai dengan UU ITE yang mana bahwa bukti transaksi elektronik yang sah harus dapat dikeluarkan oleh certificate authority (CA) yang terpercaya. Penggunaan digital certificate dapat menjamin aspek penyangkalan, karena  jika  tanda  tangan  seseorang  sudah  diverifikasi  maka  pemiliknya  tidak  dapat menyanggah  bahwa  tanda  tangan  yang  ada  pada  akta  bukanlah  tanda  tangannya.  Dalam proses  penandatanganan  elektronik,  digunakan  algoritma Hash untuk  mencapai  efisiensi sekaligus memastikan  integritas  suatu  dokumen  elektronik.  Algoritma Hash adalah suatu rumus  matematis  yang  mengoperasikan  suatu  pesan  dengan  panjang  tertentu  dan mengubahnya  dalam  bentuk  yang  lebih  pendek  yang  mana  tanda  tangan  digital  tersebut menggunakan  algoritma-algoritma  serta  teknik-teknik  komputer  khusus  dalam penerapannya. 12 Seperti  pembuatan  akta  berita  acara  rapat  melalui cyber  notary ,  maka pembubuhan  tanda  tangan  dilakukan  dalam  bentuk  elektronik.  hal  tersebut  merupakan persetujuan penandatanganan terhadap informasi elektronik dan menjadi suatu autentikasi. Sebagaimana  halnya  dalam  perkembangan  informasi  teknologi  juga  telah  memberikan peluang terhadap Notaris. Hal tersebut yaitu dengan adanya UUPT yang mana berhubungan dengan perubahan anggaran dasar harus dituangkan dalam akta autentik, yang mana tidak hanya  pemegang  saham  saja  yang  terlibat  melainkan  Notaris  yang  berwenang  dalam pembuatan akta mengenai Risalah RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham merupakan rapat yang  dilakukan  dalam  suatu  perseroan  terbatas  Dalam  RUPS  tersebut  akan  membahas mengenai apapun yang terkait dalam suatu perseroan itu yang nantinya akan dituangkan
10 Muntinah, Aspek  Hukum  Rapat  Pemegang  Saham  Perseroan  Terbatas  Melalui  Telekonferensi, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010, Hal. 92.
11 Lihat Pasal 1 Ayat (11) UU ITE
12 Rizki Dermawan, Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemic, Jurnal Hukum Lex Generalis. Volume 2, Nomor. 8. Agustus 2021.
dalam  risalah  rapat  baik  dalam  sebuah  akta  Berita  Acara  RUPS  maupun  Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)..
Peran Notaris sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT, hal tersebut menunjukkan bahwa notaris memiliki kewenangan membuat risalah atau berita acara RUPS. Risalah RUPS yang dituangkan dalam bentuk akta autentik dibuat oleh notaris, disebut dengan “Berita Acara Rapat Umum Pemegang S aham” atau notulensi rapat yang berupa akta dibawah tangan dan kemudian  akta  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  akta  autentik  yang  kemudian  disebut dengan pernyataan keputusan rapat (PKR). 13 Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sesuai bentuk dan tata cara yang ditetapkan. Berita acara RUPS termasuk RUPS teleconference merupakan akta relaas yang dirancang oleh notaris sebagai akibatnya  dimungkinkan  buat  tidak  ditandatangani  oleh  para  pihak,  namun  wajib ditandatangani oleh notaris menjadi pembuat akta tersebut. Akta yang didesain oleh notaris dalam praktik notaris berisi uraian yang dipandang serta disaksikan notaris sendiri (melalui media video call ) atas permintaan para pihak yang dilakukan dituangkan kepada bentuk akta notaris. 14 RUPS  yang  menggunakan  media teleconference ini  yang  dihadiri  oleh  notaris. Dalam pembuatan akta berita acara adalah notaris, sehingga tanda tangan para pihak tidak wajib  disertakan.  Dalam  kaitannya  dengan  akta relaas yang  bertanggung  jawab  atas diterbitkannya akta tersebut adalah notaris pembuat akta tersebut, sebagai akibatnya syarat utamanya  notaris  bersangkutan  wajib  menghadiri  RUPS  menggunakan  teleconference tersebut,  dia  menyaksikan  jalannya  rapat,  serta  menuangkan  jalannya  rapat  tadi  dalam sebuah  akta  yang  dikenal  dengan  berita  acara  RUPS. 15 Namun  terdapat  pengaturan  yang memperbolehkan  penyelenggaraan  RUPS  dilakukan  melalui  media  telekonferensi,  video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta aktif berpartisipasi dalam rapat, serta setiap  penyelenggaraan    RUPS  harus  dibuatkan  risalah  rapat  yang  disetujui  dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 77 UUPT. Untuk  pembuatan  akta  berita  acara  RUPS  secara  elektronik  dan  penandatanganan  yang dilakukan melalui media elektronik merupakan hal baru dalam teknologi, dan kedepannya bisa diterapkan tetapi untuk bisa masuk dalam tanda tangan elektronik haruslah terdaftar dan  telah  tersertifikasi  yang  di  dalamnya  berisi  informasi  mengenai  identitas penandatanganan dan keaslian suatu dokumen memiliki platform seperti Peruri, PrivyID, TekenAja . 16
Terkait penandatanganan elektronik dalam pembuatan akta ke depannya bisa saja dilakukan dan tidak masalah sepanjang hal tersebut bisa dibuktikan pada saat itu terjadi sehingga  para  pihak  tidak  bisa  menyangkali  dan  harus  jelas  aturannya  karena  Notaris berpegang pada Undang-Undang Jabatan Notaris. 17 Untuk tanda tangan dalam Berita Acara RUPS  itu  harus  sesuai  dengan  UUPT  yang  dihadiri  oleh  pemegang  saham  yang  bisa mengambil keputusan dan haruslah kuorum serta aktanya tetap ditandatangani pemegang saham dan Notaris. Tapi untuk menandatangani akta melalui elektronik untuk saat ini belum bisa karena akta tersebut harus tetap dalam bentuk aslinya. Tetapi memungkinkan di waktu yang akan datang tanda tangan elektronik dapat digunakan apabila ada aturan yang jelas seiring  dengan  perkembangan  teknologi  saat  ini. 18 Terkait  dengan  pembuatan  aktanya dilakukan di tempat utama kedudukan Perseroan, bukan ditempat kedudukan kedudukan
13 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 340.
14 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris Dan PPAT), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 33.
15 Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 105.
16 Hasil Wawancara Dengan Notaris Hustam Husain Di Kota Makassar Pada Tanggal 01 Agustus 2023.
17 Hasil  Wawancara  Dengan  Notaris  Dan  PPAT    Sahabuddin  Nur  Di  Kota  Makassar  Pada  Tanggal  07 Agustus 2023.
18 Hasil Wawancara Dengan Notaris Dan PPAT Liong Rahman DiKota Makassar Pada Tanggal 16 Agustus 2023.
notaris/menghadap pada notaris. Namun demikian akta RUPS dapat disahkan oleh notaris setelah  ditandatangani  oleh  para  pihak,  dan  dengan  terpenuhinya  persyaratan  pada ketentuan Pasal 11 UU ITE, dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 77 UUPT, serta pengesahan Notaris maka akta RUPS dapat dijadikan alat bukti yang sempurna di  pengadilan  apabila  dikemudian  hari  terdapat  permasalahan  hukum  yang  terjadi  antar pemegang saham terkait akta RUPS tersebut. 19
Dari penjelasan di atas RUPS yang dilakukan secara elektronik merupakan jenis akta relaas tersebut wajib dihadiri oleh Notaris karena Notaris tersebut yang akan membuat Akta Berita  Acara  Rapatnya  sehingga  menjadi  sah,  tanda  tangan  para  pihak  tidak  wajib  untuk disertakan  karena  telah  memenuhi  unsur  otensitas  dari  suatu  akta  notarial.  dalam  akta relaas dikatakan bahwa notaris yang membuat akta tersebut yang bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Jadi, meskipun para pihak tidak menandatanganinya tetapi akta RUPS tersebut  dapat  dipastikan  validitasnya  karena  Notaris  sebagai  pejabat  umum  melihat langsung  kegiatan  dan  hasil  dari  rapat  tersebut  dan  membuatkannya  akta  serta  wajib membubuhkan tanda tangannya.
Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 38 ayat (2) menetapkan diakhir akta harus  mencantumkan  petunjuk  mengenai  bacaan  akta  terkait  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  serta  penjelasan  tanda  tangan  dan  lokasi  tanda  tangan. Mengenai  tanda  tangan  elektronik  dan  tempat  kejadian  dan  penandatanganan  melalui elektronik harus dicantumkan dengan jelas di akhir sebuah akta. Maksud dari hal tersebut agar akta diautentikasi telah terpenuhi syarat berupa akta berdasarkan pasal 38 ayat (2) UUJN.  Dari  hasil  wawancara  dengan  Notaris  diatas  beberapa  berpendapat    bahwa  tanda tangan elektronik belum bisa digunakan dalam pembuatan akta terlebih dalam pembuatan akta Risalah RUPS karena belum adanya pengaturan spesifik khususnya dalam UUJN yang mana Notaris berlandaskan pada undang-undang tersebut. Hal tersebut karena pada proses penandatanganan  yang  melalui  media  elektronik  tidak  seperti  konvensional  yang  mana mereka  dapat  melihat  proses  penandatanganan  sehingga  dapat  menjamin  suatu  ke autentikan dari akta tersebut.
Dengan demikian kemajuan penggunaan teknologi inilah berdampak juga pada suatu perseroan terbatas yang mana hal tersebut memberikan suatu keharusan bagi para pemilik saham  sehingga  mampu  menyelesaikan  suatu  urusan  terkait  dengan  kepentingan  dalam perseroan  terbatas  tersebut  yaitu  dengan  menggunakan  telekonferensi  yang  mana  para pemegang saham dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam rapat dari jarak jauh dan Notaris yang  terlibat  di  dalam  rapat  juga  haruslah  tetap  mematuhi  aturan  yang  telah  ditetapkan dalam undang-undang.

## Pembuktian Akta Risalah RUPS Yang Ditanda Tangani Secara Elektronik
Dalam  Proses  pembuatan  akta  notaris  dengan  menggunakan cyber  notary adalah para  pihak  hadir  dihadapan  notaris  untuk  menyapaikan  maksud  dan  tujuan  menghadap Notaris tersebut termasuk mengenai RUPS. Penggunaan sarana elektronik dalam kegiatan penyelenggaraan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  yang  disebut  juga  dengan e-rups merupakan salah satu bentuk terobosan hukum baru sebagai jalan keluar terkait dengan adanya  ketentuan  dalam  pelaksanaan  RUPS  yang  menghendaki  adanya  kehadiran  secara fisik dari semua para pemegang saham.  Sebelum membuat Berita Acara RUPS, maka Notaris
19 Pande Gde Satria Wibawa Dan Pande Yogantara S, Keautentikan Akta Rislah Rapat Umum Pemegang Saham  (RUPS)  Secara  Elektronik  Dala  Perspektif  Cyber  Notary, Acta  Comitas:  Jurnal  Hukum  Kenotariatan, Volume 06, Nomor 03, 2021, hal.  651.
harus terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal sebelum membuat akta autentik hasil dari RUPS, yaitu: 20
1. Akta  pendirian,  yang  mana  harus  diperhatikan  dalam  anggaran  dasar  Perseroan Terbatas  yaitu  apakah  telah  memenuhi  ketetuan  dari  akta  pendirian  suatu  PT khususnya mengenai pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia  (HAM  RI).  Hal  tersebut  sangat  penting  karena  berdasarkann  UUPT statushukum dari PT diperoleh melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI.
2. Perubahan  anggaran  dasar,  dala  perubahan  anggaran  dasar,  harus  diperhatikan mengenai  hubungannya  dengan  Menteri,  apakah  anggaran  dasar  PT  tersebut membutuhkan  pemberian  persetujuan  atau  pemberitahuan,  hal  tersebut  harus dilakukan dengan benar.
Media  telekonferensi  biasa  digunakan  dalam e-rups tersebut.  RUPS  yang menggunakan sarana elektronik memungkinkan para pemegang saham tidak harus hadir di tempat  rapat  tersebut  melainkan  dapat  hadir  di  tempat  masing-masing  mereka  berada dengan waktu bersamaan saat dijalankannya rapat tersebut. Tetapi harus memperhatikan Pasal 76 UUPT yang dimana dari pasal tersebut menyatakan RUPS dapat diadakan dimana saja dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dimaksud.  Dapat diketahui dalam Pasal 77 UUPT, diketahui bahwa RUPS dapat dilaksanakan secara telekonferensi, yang mana peserta  rapat  saling  melihat  dan  mendengar  secara  langsung  serta  berpartisipasi  dalam rapat tersebut yang mana dengan melalui media elektronik ini sama dengan pelaksanaan RUPS  yang  dilakukan  dengan  bertatap  muka  secara  langsung  perbedaannya  hanya  pada tempat para peserta rapat yang tidak pada satu tempat yang sama. Seperti dalam Pasal 77 UUPT  untuk  rapatnya  boleh  saja  dilakukan  dengan  telekonferensi  apabila  anggota  rapat tidak  berada  dalam  satu  tempat  yang  sama  tetapi  untuk  pembuatan  aktanya  itu  sangat beresiko apabila menyangkut pengalihan saham apabila melalui media elektronik itu sendiri karena  terkait  dengan  pembuktiannya  nanti  yang  mana  kecanggihan  ini  bisa  saja  dapat mengurangi nilai keautentikan suatu akta. 21
Selanjutnya  mengenai  pembuatan  akta  melalui  telekonferensi  itu  mengenai pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuat karena akta itu bersifat autentik belum bisa dibuat melalui media elektronik terlebih ini cyber notary , meskipun pada Pasal 77 UUPT membolehkan rapat tapi hal tersebut butuh kehati-hatian. 22 Dalam menjalankan RUPS itu harus  memenuhi  unsur-unsur  yang  ada  pada  UUJN  untuk  meminimalisir  masalah  di kemudian hari, karena sebagai Notaris harus bertanggungjawab terhadap apa yang dibuat, untuk itu Notaris tunduk terhadap UUJN agar melindungi Notaris itu sendiri dan mengenai rapat atau pembuatan akta melalui elektronik dimungkinkan terjadi tetapi undang-undang yang  terkait  dengan  hal  itu harus selaras  dengan  UUJN  . 23 Setiap  penyelenggaraan  RUPS, wajib  dibuatkan  risalah  rapatnya.  RUPS  yang  tidak  dibuatkan  risalahnya,  tidak  sah  dan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak  dapat  dilaksanakan.  Dalam  pembuatan  Berita  Acara  Rapat  RUPS  maka  hasil  rapat melalui  telekonferensi  harus  dihadiri  secara  langsung  oleh  Notaris  sejak  awal  hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi. Pelaksanaan RUPS telekonferensi yang melibatkan peran notaris harus memenuhi ketentuan Pasal 38, Pasal  39,  Pasal  40,  dan  Pasal  44  UUJN. 24 Dalam  pasal  tersebut  mengatur  mengenai
20 Mulyoto, Kriminalisasi  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Perseroan  Terbatas, Cakrawala  Media, Yogyakarta, 2010, hal. 9-10.
21 Hasil Wawancara Dengan Notaris Dan PPAT Hj. Farida Said Di Kota Makassar Pada Tanggal 02 Agustus 2023.
22 Hasil Wawancara Dengan Notaris Dan PPAT Tati Selastiwati Pada Tanggal Pada Tanggal 08 Agustus 2023
23 Hasil Wawancara Dengan Notaris Dan PPAT Evita Chadijah Rastawaty Pada Tanggal 09 Agustus 2023
24 Ahmadi Miru, Op.Cit.
“kehadiran  peserta  rapat  pada  tempat  tertentu,  tanggal  tertentu,  benar  memberikan keterangan dalam rapat sebagaimana sesuai dengan akta”.
Pembuatan akta sebagaimana seharusnya yakni tunduk dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam UUJN sebagai syarat autensitas akta notaris, tetapi lain halnya dalam pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dari sisi prosedurnya menjadi tidak sesuai dengan UUJN yang berkaitan dengan menghadap, karena sesuai Pasal 77 Ayat (1)  dan  Pasal  90  UUPT  tidak  harus  para  pihak  (peserta  rapat  dalam  RUPS)  menghadap secara fisik di hadapan Notaris tapi bisa dilakukan secara media telekonferensi, atau sarana media lainnya. 25 RUPS yang dilakukan melalui telekonferensi contohnya zoom pada saat ini juga  Notaris  harus  hadir.  Mengenai  hasil  risalah  rapatnya  tetap  konvensional  yang  mana Notaris  yang  membuatnya  dan  menjelaskan  bahwa  rapat  ini  dilakukan  melalui telekonferensi hal tersebut diuraikan dalam pembuatan akta pada bagian akhir akta atau penutup  akta  dan  diuraikan  secara  jelas.  Untuk  saat  ini  hasil  pembuatan  akta  belum berbentuk digital hanya rapatnya saja yang melalui online atau telekonferensi. Pada saat akta tersebut dibuat maka yang dituangkan dalam akta haruslah secara detail dari bagian awal akta, komparisi yang harus menjelaskan mengenai jalannya rapat, media yang digunakan serta para peserta yang disebutkan ada yang melalui telekonferensi maupun hadir secara fisik hingga akhir akta harus dituangkan secara lengkap. 26
Dari  hal  tersebut  di  atas  akta  risalah  RUPS  yang  dilaksanakan  melalui  media elektronik  atau  telekonferensi  dapat  disebut  sebagai  akta  autentik  apabila  menggunakan asas perundang-undangan lex specialis derogate legi generali yang mana menjadi lex generali adalah  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m,  sedangkan lex  specialinya adalah  Pasal  77  ayat  (1)  jo. Penjelasan  Pasal  77  ayat  (4)  UUPT.  Terkait  RUPS  melalui teleconference sudah  banyak dilakukan  di  kota-kota  besar  yang  mana  Notaris  juga  terlibat  di  dalam  rapat  tersebut dikarenakan  mengenai  RUPS  itu  aturannya  sudah  ada  dalam  UUPT  tetapi  di  Makassar Notaris  masih  ragu-ragu  dalam  menjalankannya  dikarenakan  belum  adanya  aturan  pasti terkait  RUPS teleconference terlebih  dalam  pembuatan  akta  itu  sendiri  karena  mereka beranggapan bahwa tidak sejalannya antara UUPT dan aturan lain khususnya UUJN yang mana  Notaris  berlandaskan  pada  undang-undang  tersebut.  Adapun  mengenai  alat  bukti elektronik adalah data yang disimpan, dikirim dan/atau ditransmisikan melalui perangkat elektronik,  jaringan,  atau  sistem  komunikasi,  dimana  terhadap  data  tersebut  dijadikan sebagai suatu dasar bukti guna pembuktian  suatu perkara. Dengan demikian hal tersebut merupakan informasi atau dokumennya, atau lebih mudah disebut data, bukan perangkat keras (hardware) berupa alatnya. 27
Berkaitan  dengan  akta  risalah  RUPS  yang  dilakukan  melalui  media teleconference adalah  akta relaas atau  dapat  disebut  dengan  akta  autentik  yang  memiliki  kekuatan pembuktian formil, materil, dan lahiriah, serta melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Keabsahan suatu akta RUPS secara  itu  terletak  pada  kewenangan  Notaris  yang  membuat  Berita  Acara  RUPS telekonferensi tersebut. Penyelenggaraan RUPS melalui telekonferensi dilaksanakan sesuai aturan Pasal 39 UUJN dan ketentuan berikutnya dalam Pasal 40 UUJN. Pada pembuatan akta konvensional bentuk akta dibagian akhir sangatlah penting yang mana harus menunjukkan notaris,  pihak yang  terlibat,  serta  saksi  yang  hadir di  tempat  tersebut.  Adapun  mengenai rapat  dalam  bentuk  telekonferensi  diperlukan  uraian  secara  jelas  peserta  rapat  umum pemegang  saham  yang  berbeda  dengan  peserta  yang  lain  agar  akta  tidak  menjadi  akta dibawah tangan.
25 Habib adjie, ibid hal 71 26 Hasil  Wawancara  Melalui  Zoom  Dengan  Notaris  Dan  PPAT  Habib  Adjie  Yang  Berkedudukan  Di Surabaya Pada Tanggal 25 Agustus 2023.
Risalah  rapat  yang  dibuat  oleh  Notaris  pada  saat  pelaksanaan  RUPS  melalui telekonferensi merupakan suatu akta autentik yang mana pelaksanaan rapat tersebut dan pembuatan aktanya telah sesuai dengan ketentuan UUJN dan UUPT. Dalam akta Berita Acara RUPS  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  melekat  padanya  adalah  sempurna (volledig bewijskracht) dan  mengikat (bedinde  bewijskracht) sebagaimana  ketentuan  Pasal  1870 KUHPerdata. Apabila ada bukti lain yang diajukan oleh pihak lain yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka tidak mengurangi risalah rapat atau Akta Berita Acara RUPS melekat  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat (volledig  en  bindende bewijskracht). Dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Akta berita Acara RUPS mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yakni:
a. Kekuatan  pembuktian  lahiriah,  yaitu  Akta  Berita  Acara  RUPS  tersebut  mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya, yang lazim disebut dala bahasa latin dengan acta publica probant seseipsa. Oleh karena itu hakim maupun pihak yang berperkara  wajib  menganggap  bahwa  Akta  Berita  Acara  RUPS  tersebut  sebagai  akta autentik hingga lawan dapat membuktikan akta yang bersangkutan bukan sebagai akta akta autentik
b. Kekuatan pembuktian formal, dala arti Pernyataan Notaris sebagai Pejabat Umum dala tulisan sebagaimana yang tercantum dalam Akta tersebut sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan dalam menjalankan  jabatannya.  Hal  tersebut  menjadi  dasar  bahwa  segala  sesuatu  yang dinyatakan  dalam  akta  tersebut  baik  yang  dituliskan  langsung  oleh  Notaris  ataupun yang  dinyatakan  oleh  para  penghadap  dinyatakan  benar  sebagai  keterangan  yang disampaikan dan dikehendaki oleh para pihak, termasuk dalam kekuatan pembuktian ini kepatian tanggal, kebenaran tanda tangan yang terdapat  dalam akta, identitas orang- orang yang hadir serta tentang tempat dimana akta tersebut dibuat.
c. Kekuatan pembuktian materiil, dalam arti isi akta itu dianggap dapat dibuktikan sebagai yang  benar terhadap  setiap  orang  yang  menyuruh  membuatkan  akta  itu sebagai  alat bukti terhadap dirinya. 28
Dalam pelaksanaan pembuatan Berita Acara RUPS secara telekonferensi sebaiknya ada host/ co-host atau moderator (yang diangkat atau ditunjuk oleh Direksi Perseroan) yang akan  membantu  dan  mengatur platform yang  akan  dipergunakan.  Penunjukan  tersebut untuk  kelancaran  dan  kenyamanan  peserta  rapat  dan  keberadaan host/co-host atau moderator tersebut dicantumkan dalam akta yang bersangkutan. Adapun Akta Berita Acara RUPS  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  selama  3  aspek  yang  dipenuhi yakni:
a. Prosedur yaitu serangkaian tata cara pembuatan akta yang harus dilakukan oleh Notaris sesuai UUJN
b. Wewenang yaitu batasan yang harus dilakukan Notaris dala Pasal 15 UUJN
c. Substansi yaitu berkaitan dengan isi yang merupakan kehendak para pihak dan untuk memastikan perbuatan/tindakan hukum para penghadap di hadapan Notaris.
Seperti yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) dan dalam penjelasan Pasal 6 UU ITE juga dinyatakan  selama  ini  bentuk  tertulis  identik  dengan  informasi  dan/atau  dokumen  yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke  dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam UU ITE tersebut menyebutkan  semua  informasi  dapat  dinyatakan  sah  untu  dijadikan  alat  bukti  apabila menggunakan  sistem  elektronik  yang  sesuai  dengan  ketentuan  UU  ITE  yaitu  sistem elektronik yang handal, aman, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU
28 Wardani Rizkianti, Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme  Pembuatan  Dan  Kekuatan  Pembuktiannya), Jurnal,  Fakultas  Hukum  Universitas  Pembangunan Nasiona Veteran Jakarta, Hal. 94-95.
ITE 29 . Oleh karena itu dalam UU ITE memberikan penjelasan bahwa rekaman dari hasil RUPS yang dilaksanakan secara daring dapat dijadikan alat bukti dan dalam Undang-Undang No. 8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  menegaskan  kembali bahwa di dalam persidangan para pihak diperbolehkan menampilkan hasil rekaman video sebagai  alat  bukti  yang  sah  jadi  dalam  pelaksanaan  RUPS  secara  elektronik  merupakan perbuatan hukum yang sah selama memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku.
Pembuktian  tersebut  juga  didukung  dengan  suatu  tanda  tangan  elektronik (e- signature), yang  mana  tanda  tangan  terdiri  atas  Informasi  Elektronik  yang  digunakan sebagai  alat  verifikasi  dan  autentikasi.  Sehingga  kedudukan  tanda  tangan  elektronik (e- signature) memili kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. 30 Adapun akta risalah RUPS adalah sah ketika telah  ditanda  tangani  oleh  ketua  dan  anggota  RUPS  yang  hadir  pada  saat  RUPS  tersebut dijalankan  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  90  UUPT.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa keautentikan akta risalah hasil RUPS yang diselenggarakan media elektronik adalah benar  dan  sah  secara  hukum.  Keterkaitan  akta  risalah  RUPS  yang  dilaksanakan  secara telekonferensi dapat dikatakan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian formil, materil, dan lahiriah, serta prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Adapun dalam perkembangan alat bukti saat ini juga telah ada alat bukti secara elektronik atau yang terekam dan disimpan secara elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.
Merujuk  pada  Pasal  5  UU  ITE,  maka  terhadap  keberadaan  dokumen  dan  sistem elektronik,  penyelenggara  harus  memastikan  bahwa  sistem  tersebut  akuntabel  sehingga dapat menjadi bukti autentik sebagai dasar adanya alas hak  ataupun bukti-bukti pemilik kebendaan  yang  penguasaannya  harus  mempresentasikan  kepemilikan.  Penyelenggara harus  menjamin  bahwa  sistem  elektronik  pencatatan  dokumen  elektronik  dari  penerbit hanya  akan  membuat  satu salinan  yang  sah  sehingga  pemegang akan  mempresentasikan kepemilikan yang pengalihannya didasarkan atas penyerahan yang didukung adanya bukti kesadaran niat dan pengalihan kendali atas dokumen elektronik yang tercatat dan terdaftar secara  valid  dalam  sistem  elektronik. 31 Dalam  pembuatan  akta  harus  memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada UUJN, UUPT, UU ITE yang mana hal tersebut menjadi dasar  yang  digunakan  oleh  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  untuk membuat  akta Berita Acara RUPS melalui teleconference. Penerapan dalam konsep cyber notary ini  yang  mana  melalui  penggunaan  media  elektronik  diperlukan  suatu  peraturan khusus  yang  mengatur  tentang  kewenangan  notaris  dalam  menjalankan  tugas  sebagai pejabat  umum  yang  membuat  akta  autentik.  Hal  ini  diharapkan  agar  kedepannya  tidak terjadi  ketidakharmonisan  antara  UUJN  dengan  peraturan  lainnya  yang  memungkinkan notaris dalam menjalankan tugas dalam konsep cyber notary.

## PENUTUP
Pengaturan  terkait  tanda  tangan  elektronik  terdapat  dalam  Pasal  1  angka  12  dan dalam Pasal 11 UU ITE menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik harus memiliki kekuatan hukum  dan  akibat  hukum  yang  sah  yang  memenuhi  persyaratan-persyaratan  yang tercantum dalam pasal tersebut. Serta dalam penggunaan tanda tangan elektronik haruslah terdaftar  dan  tersertifikasi  sehingga  terjamin  kepastian  hukumnya.  Tanda  tangan  digital yang tersertifikasi ini haruslah memperoleh perlindungan privasi dalam hal data pribadi dan para  pihak  yang  terlibat  di  dalamnya  harus  memperhatikan  itikad  baik,  prinsip  kehati-
29 Mira  Nila  Kusuma  Dewi, Kedudukan  Hukum  Akta  Risalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS) Melalui Media Elektronik, Arena Hukum, No.1, Volume. 9, April 2016.
30 ibid
31 Edmon Makarim. Op.Cit, hal. 70
hatian,  dan  akuntabilitas.  Adapun  penyelenggara  sistem  elektronik  yang  mana  mengatur terkait tanda tangan elektronik.
Terkait  kekuatan  pembuktian  hal  tersebut  masih  meragukan  karena  dalam  UUJN sendiri  belum  ada  pengaturan  secara  spesifik  mengenai  pembuatan  akta  yang  dilakukan secara elektronik. Adapun kewenangan Notaris dalam pembuatan akta RUPS menggunakan media elektronik dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN, Pasal 77 Ayat (1) UUPT dan Pasal 5  Ayat  (1)  UU  ITE.  Dalam  pelaksanaan  RUPS  akta  risalah  RUPS  dikatakan  sebagai  akta autentik apabila menggunakan asas perundang-undangan lex specialis derogate legi generali . Lex generalis adalah Pasal 16 Ayat (1) huruf m, dan lex specialis adalah ketentuan Pasal 77 Ayat  (4)  UUPT.  RUPS  disahkan  oleh  Notaris  setelah  ditandatangani,  dan  terpenuhinya ketentuan  Pasal  11  UU  ITE.  Keabsahan  hukum  akta  Berita  Acara  RUPS  yang  dilaksakan melalui media teleconference ini tetap memiliki kekuatan hukum sebagai akta akta autentik dan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan apabila terdapat pemasalahan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adjie, Habib. Memahami: Majelis Pengawas Notaris (Mpn) Dan Majelis Kehormatan Notaris (Mkn). Refika Aditama. Bandung. 2017.
__________. Sanksi  Perdata  &  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik .  Refika Aditama. Bandung. 2009.
Anshori,  Abdul Ghofur. Lembaga  Kenotariatan  Indonesia: Perspektif  Hukum  Dan Etika. Uii Press. Yogyakarta. 2016.
Budiono,  Herlien. Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  Di  Bidang Kenotariatan .  Citra  Aditya Bakti. Bandung. 2015.
Emma Nurita, R.A. Cyber Notary, Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran. Refika Aditama. Bandung. 2012.
Ginting,  Jamin. Hukum  Perseroan  Terbatas  (UU  No.40  Tahun  2007). Citra  Aditya  Bakti. Bandung. 2007.
Halim Barkatullah, Abdul. Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Paduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia. Penerbit Nusa Media. Bandung. 2017.
Irwansyah, Penelitian Hukum  (Pilihan  Metode  dan  Praktik Penulisan Artikel) ,  Yogyakarta, Topoffset. Percetakan, 2020
Harahap, Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika . Raja Grafindo. Jakarta. 2003.
______________. Notaris  Dan  Transaksi  Elektronik:  Kajian  Hukum  Tentang  Cyber  Notary  Atau Electronic Notary . Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.
______________. Notaris Dan Tanda Tangan Elektronik. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
Maskun. Kejahatan  Siber  Cyber  Suatu  Pengantar. Kencana  Prenada  Media  Group.  Jakarta. 2013.
Miru,  Ahmadi  Dan  Andi  Surya  Nusantara  Djabba. Hukum  Perusahaan  Bentuk  Bentuk Perusahaan . Kencana. Jakarta. 2022.
Mulhadi. Hukum  Perusahaan  bentuk-Bentuk  Badan  Usaha  Di  Indonesia. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2017.
Mulyoto. Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas. Cakrawala Media. Yogyakarta. 2010.
Thong  Kie,  Tan. Studi  Notariat:  Serba-Serbi  Praktik  Notaris. PT.  Ichtar  Baru  Van  Hoeve. Jakarta. 2002.

## Artikel Jurnal & Tesis
Florenshia, Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan RUPS Online Dalam Era Cyber Notary. Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2019.
Gde Satria Wibawa, Pande Dan Pande Yogantara S, Keautentikan Akta Rislah Rapat Umum Pemegang  Saham  (RUPS) Secara  Elektronik  Dalam  Perspektif  Cyber Notary.  Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan. Volume 06. Nomor 03. 2021.
Muntinah.    Aspek  Hukum  Rapat  Pemegang  Saham  Perseroan  Terbatas  Melalui Telekonferensi. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2010.
Muthmainna. Akibat Hukum Pembuat Akta Notaris Yang Didasarkan Pada Surat Elektronik. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2021.
Nila Kusuma Dewi, Mira. Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik, Arena Hukum, Vol 3 No 1. 2016.
Rizki Dermawan, Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemic, Jurnal Hukum Lex Generalis. Volume 2, Nomor. 8. Agustus 2021.
R. Razokiona Meity, Jantje J. Sepang, Dan Lucky O. H. Dotulong. Analisis Penerapan Teknologi Teleconference Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. J Resources Asia Pasifik TBK. Dalam Jurnal EMBA. Vol 4 No 1. 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Jabatan Notaris
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

## Website
Ahmadi  Miru, Cyber  Notary  Dari  Sudut  Pandang  Sistem  Hukum  Indonesia  Dan PemberlakuanCyber  Notary  DiIndonesia  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Jabatan Notaris,
http://Hukumperdataunhas.Wordpress.Com/2013/06/05/124/.  diakses  pada  tanggal  13 Juni 2023.