## ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI ERA COVID-19
Nasrizal 1 ; Naufal Raid 2* ;F. Yasmeardi 3
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN Padang nasrizal@stia-lppn.ac.id 1 ; naufalraid29@gmail.com 2 ; yasmeardi17@yahoo.com 3

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Era  Covid-19.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  cara  melakukan  survei  kepuasaan masyarakat  terhadap  pelayanan  publik  dengan  melihat  Indeks  Kepuasaan  Masyarakat  (IKM).  Tempat penelitian yaitu di Sumatera Barat dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat menggunakan aplikasi google  form kepada  110  responden.  Data  di  analisis  dengan  menggunakan  indek  kepuasan masyarakat  (IKM)  yang  dihitung  dengan  menggunakan  nilai  rata-rata  tertimbang  masing-masing  unsur pelayanan.  Dalam  penghitungan  IKM  terhadap  14  unsur  pelayanan  yang  dikaji,  setiap  unsur  pelayanan memiliki  penimbang  yang  sama.  Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Indeks  Kepuasan  Masyarakat Kantor Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat pada era Covid 19 sesuai dengan ketentuan kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 per indikator pelayanan berada pada kategori baik, hal ini berdasarkan hasil Nilai Indeks  Kepuasan  Masyarakat  yaitu  66,95  dengan  kategori  Baik.  Kepada  para  penyelenggara  pelayanan publik, untuk kedepannya bisa beradaptasi dengan keterbatasan kegiatan di era Covid-19. Kata Kunci: IKM; Covid-19; Pelayanan Publik

## ABSTRACT
This  study  aims  to  study  the  level  of  public  satisfaction  with  public  services  in  the  Covid-19  Era.  This research  is  a  descriptive  study  by  conducting  a  survey  of  public  satisfaction  with  public  services  by looking  at  the  Community  Satisfaction  Index  (IKM).  The  place  of  research  is  in  West  Sumatra  by distributing it to the public using a google application form to 110 respondents. Data analysis using the community satisfaction index (IKM) which is calculated using the weighted average value of each service element. In calculating the IKM against the 14 service elements reviewed, each service element has the same  weight.  Results  Based  on  research  on  the  Community  Index  of  the  West  Sumatra  Public  Service Office  in  the  Covid  19  era  in  accordance  with  the  provisions  of  the  Ministry  of  Administrative  and Bureaucratic Reform Number 25 of 2004 per service indicator in the good category, this is based on the results of the community index value of 66.95 in the Good category. For public service providers, in the future it can be adjusted to the limitations of activities in the Covid-19 era.
Keyword: IKM; Covid-19; Public service

## PENDAHULUAN
Corona  Virus  Diseases 2019  (Covid-19)  merupakan  permasalahan  yang  paling disoroti  diberbagai  belahan  dunia.  Covid-19  sampai  pada  saat  sekarang  ini  sudah menyebar  ke  215  Negara,  dengan  kasus  pertama  di  Wuhan  Provinsi  Hubei  Cina  pada tanggal 8 Desember 2019  (WHO, 2020; Taufik & Warsono, 2020). Begitupun dengan Negara Indonesia berdasarkan data terakhir pada tanggal 18 Oktober 2020 terkonfirmasi positif sebanyak 361.867 orang, (Satgas Penanganan Covid-19).
Berdasarkan  hal  tersebut  Covid-19  memberikan  dampak  hampir  diseluruh  sektor kehidupan  masyarakat,  seperti  aktivitas  sosial  dibatasi,  melemahnya  ekonomi, pelayanan  trasportasi  dikurangi  dan  diatur  dengan  ketat,  pariwisata  ditutup,  pusat
perbelanjaan  sepi  pengunjung  dan  sektor  informal  lainnya.  Dan  dari  sektor  pelayanan publik  berdampak  kepada  terbatasnya  pelaksanaan  pelayan  publik  serta  pekerjaan  dan belajarpun dilakukan secara online di rumah, (Syafrida & Hartati, 2020).
Berdasarkan hal tersebut, karena pelayanan publik juga menjadi salah satu bidang yang terdampak oleh Covid-19, sehingga aparatur negara yang selama ini melaksanakan pelayanan  publik,  harus  melakukan  protokol  kesehatan  dalam  memberikan  pelayanan publik  kepada  masyarakat  dan  malahan  ada  sebagian  kantor  pelayanan  publik  yang harus  bekerja  dirumah  atau work  from  home (WFH),  (Doramia  Lumbanraja,  2020). Melihat  permasalahan  tersebut  tentunya  juga  memberikan  dampak  kepada  kepuasaan masyarakat  terhadap  pelayanan  yang  diterima.  Kepuasan  merupakan  perasaan  senang atau kecewa yang muncul dalam diri seseorang pada saat membandingkan hasil kinerja atau  produk  yang  diterimanya,  (Kotler  &  Keller,  207;  Lovelock  et  al.,  2010;  Hariany, 2014).  Kepuasan  pelanggan  atau  masyarakat  dapat  diukur  menggunakan  berbagai metode  pengukuran.  Menurut  Kotler  secara  sederhana  mengemukaan  empat  metode yang dapat mengukur kepuasan pelanggan, antara lain sistem keluhan dan saran, survei kepuasan  pelanggan,  ghost  shopping,  lost  customer  analysis.  Analisis  indeks  kepuasan pelanggan  merupakan  salah  satu  cara  mengetahui  tingkat  kepuasan  pelanggan menggunakan  metode  survei  kepuasan  pelanggan,  (Dahmiri,  2014;  Kartikaningdyah, 2012; Suandi, 2019).
Sumatera  Barat  merupakan  Provinsi  dengan  angka  konfirmasi  positif  terbanyak ke-11  di  Indonesia  dengan  jumlah  konfirmasi  positif  10.957  orang  (Sumbar  Tanggap Corona,  2020)dan  setiap  hari  ada  penambahan  kasus  positif  dari  tenaga  ASN  di Sumatera  Barat,  berdasarkan  hal  ini  tentu  juga  berdampak  kepada  pelayanan  publik  di Sumatera Barat
Berdasarkan  pengamatan  dan  wawancara  kepada  masyarakat  di  Sumatera  Barat didapatkan  kesimpulan  bahwa  banyak  masyarakat  yang  tidak  puas  terhadap  pelayanan publik  pada  saat  sekarang  ini,  karena  adanya  batasan  jumlah  masyarakat  yang  bisa masuk  kedalam  ruang  tunggu  kantor  pelayanan  publik  dan  lamanya  pengurusan- pengurusan yang dilakukan oleh masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif. Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena peneliti menghasilkan data berupa  gambaran  dengan  kalimat-kalimat  mengeni  kepuasan  masyarakat  terhadap pelayanan  di  Kantor  Pelayanan  Publik  di  Sumatera  Barat.  Data  yang  telah  terkumpul dalam  bentuk  angka-angka  kemudian  akan  dihitung  sesuai  dengan  ketentuan perhitungan  IKM. Penelitian  ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian  ini  semua  masyarakat  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  jumlah
Penduduk responden 110. Sumber Data: data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil  penelitian  secara  langsung  terhadap  objek  yang  diteliti.  Data  diperoleh  dengan menggunakan  kuesioner  yang  disebarkan  melalui  google  form.  Data  sekunder merupakan  data  penunjang  atau  pelengkap  dari  pihak  lain  yang  diambil  di  Dinas Provinsi Sumatera Barat.
Instrumen  penelitian  menggunakan  kuesioner  penelitian.  Dalam  penelitian  ini teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan indek kepuasan masyarakat (IKM) yang  dihitung  dengan  menggunakan  nilai  rata-rata  tertimbang  masing-masing  unsur pelayanan.  Dalam  penghitungan  indeks  kepuasan  masyarakat  terhadap  14  unsur pelayanan  yang dikaji, setiap unsur pelayanan  memiliki penimbang  yang  sama  dengan rumus sebagai berikut:
Untuk  memperoleh  nilai  IKM  unit  pelayanan  digunakan  pendekatan  nilai  rata- rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:
Untuk  memudahkan  interpretasi  terhadap  penilaian  IKM  yaitu  antara  25  -  100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:
Mengingat  unit  pelayanan  mempunyai  karakteristik  yang  berbeda-beda,  maka setiap  unit  pelayanan  dimungkinkan  untuk:  Menambah  unsur  yang  dianggap  relevan. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 14 (empat belas) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.
Tabel 1 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
Guna  mendapatkan  nilai  rata-rata  tertimbang  per  unsur  pel  ayanan,  jumlah  nilai rata-rata  perunsur  di  kalikan  dengan  0,071  sebagai  nilai  bobot  rata-rata  tertimbang. Sedangkan  nilai  indeks  komposit  (gabungan)  untuk  setiap  unit  pelayanan,  merupakan jumlah  nilai  rata-rata  dari  setiap  unsur  pelayanan  dikalikan  dengan  penimbang  yang sama, yaitu 0,071. Hasil dari nilai indeks komposit (gabungan) tersebut merupakan nilai IKM  dari  Kantor  Pelayanan  Publik  di  Sumatera  Barat.  Langkah  terakhir  dalam  teknik analisis  data  adalah  menarik  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan.  Data yang  berupa  angka  dari  hasil  kuisioner  atau  angket  dijelaskan  dalam  bentuk  kalimat, sehingga diperoleh deskripsi hasil penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  dalam  pelayanan  publik  mempunyai  peran  dan  tugas  yang  sangat penting  dalam  menyediakan  pelayanan  yang  prima  bagi  penduduknya/masyarakat, apalagi  mengenai  pelayanan  publik  saat  ini  cenderung  “jalan  ditempat”.  Sebagaimana yang  diamanatkan  dalam  (Undang-Undang  pasal  1  Nomor  25  tahun  2009)  Pelayanan Publik  adalah  kegiatan  atau  rancangan  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa  dan  atau  pelayanan  administrasi  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik,  (Hidayah,  2020).  Namun  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik,  ada  kendala- kendala  tertentu  dalam  pelaksanaannya,  salah  satunya  seperti  saat  sekarang  ini permasalah pandemi Covid-19.
Pandemi  Covid-19  di  Indonesia  telah  mengubah  wajah  tatanan    administrasi  dan pola kerja di lingkungan instansi pemerintahan. Untuk mewujudkan physical  distancing yang optimal, proses kerja bergeser dari bekerja di kantor  menjadi  bekerja dari rumah ( work    from    home ).    Pengembangan    proses    layanan,    administrasi,  dan    koordinasi berbasis online mulai  diupayakan  semaksimal  mungkindi  masing-masing  lingkungan instansi  pemerintah,  baik  pemerintah   pusat  maupun  pemerintah  daerah, (Taufik & Warsono,  2020).  Kepuasan  masyarakat  merupakan  faktor  utama  yang  harus diperhatikan  oleh  penyedia  pelayanan  publik,  karena  kepuasan  masyarakat  akan
Page 127
menentukan  keberhasilan  pemerintah  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik, (Fahmi  Rezha  &  Siti  Rochmah,  2017).  Meskipun  di  era  pandemi  Covid-19, penyelenggara  pelayanan  publik  tetap  harus  memperhatikan  kepuasan  masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  kepada  110  responden  mengenai kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik  di  Kantor  pemerintahan  Provinsi Sumatera  Barat  pada  era  Covid  19  diukur  berdasarkan  kepuasan  masyarakat menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditinjau dari pelayanan administrasi, maka  diperoleh  hasil  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  per  indikator.  Nilai  IKM  dari indikator  pelayanan  menunjukkan  penilaian  masyarakat  terhadap  indikator  pelayanan tersebut. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

## Tabel 2 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Per Indikator
No Indikator Pelayanan Jumlah Nilai IKM Konversi Nilai IKM Mutu Pelay anan Kinerja 1 Prosedur pelayanan 249 2,26 56,59 C Kurang Baik 2 Persyaratan pelayanan 287 2,61 65,23 B Baik 3 Kejelasan petugas pelayanan 288 2,62 65,45 B Baik 4 Kedisiplinan petugas pelayanan 369 2,25 83,86 A Sangat Baik 5 Tanggung  jawab  petugas pelayanan 309 2,81 70,23 B Baik 6 Kemampuan petugas pelayanan 319 2,90 72,50 B Baik 7 Kecepatan pelayanan 262 2,38 59,55 C Kurang Baik 8 Keadilan mendapatkan pelayanan 312 2,84 70,90 B Baik 9 Kesopanan dan keramahan petugas 343 3,12 77,95 B Baik 10 Kewajaran biaya pelayanan 295 2,68 67,05 B Baik 11 Kepastian biaya pelayanan 282 2,56 64,09 B Baik 12 Kepastian jadwal pelayanan 181 1,65 41,14 C Kurang Baik 13 Kenyamanan Lingkungan 309 2,81 70,23 B Baik 14 Keamanan Pelayanan 320 2,91 72,73 B Baik
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  2  persepsi  dan  kepuasan  masyarakat  terhadap pelayanan  Kantor  Pelayanan  Publik  Provinsi  Sumatera  Barat  pada  era  covid-19 berdasarkan  kepuasan  masyarakat  menggunakan  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  ditinjau dari  pelayanan  administratif  secara  total  dari  14  indikator  (KEPMENPAN,  Nomor  63 Tahun 2003) pelayanan menunjukkan bahwa persepsi masyarakat ada yang sudah sesuai dengan  harapan  masyarakat  dan  ada  yang  masih  kurang.  Berdasarkan Kotler  Survey Kepuasan Pelanggan dapat dilakukan melalui survai, dimana instansi akan memperoleh tanggapan  dan  umpan  balik  secara  langsung  dari  pelanggan  dan  sekaligus  juga memberikan  tanda  (signal)  positif  bahwa  Institusi  menaruh  perhatian  terhadap pelanggannya,  (Kurniawan,  2017).  Hal  ini  sesuai  dengan  teknik  cara  melakukan penelian  survey  yang  dilakukan  peneliti,  menggunakan  survey  langsung  kepada masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  Kantor Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat pada era Covid 19 sesuai dengan ketentuan Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 per  indikator pelayanan berada pada kategori baik, hal ini berdasarkan hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 66,95 dengan kategori Baik. Namun berdasarkan hasil perindikator, ada beberapa indikator yang kurang baik, seperti  prosedur  pelayanan,  kecepatan  pelayanan  dan  kepastian  jadwal  pelayanan.  Hal ini  berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  didapat  hasil bawa,  ada  adaptasi  kerja  baru  yang  harus  disesuaikan  oleh  para  penyelenggara pelayanan  publik.  Hal  ini  sama  seperti  hasil  penelitian  Abd  Rohman  dan  Dewi  Citra Larasati (2020) bahwa standar pelayanan publik di era transisi new normal mengalami relaksasi untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan, (Rohman, A., & Larasati, D. C.,  2020).  Menurut  Jufan  kurang  baiknya  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  era Covid-19 disebabkan oleh faktor penyesuaian dengan protokol covid’19, (Wuri, 2021).
Untuk  mengetahui  persepsi  masyarakat  terhadap  pelayanan  Kantor  pelayanan publik  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera  Barat  pada  setiap  indikator  yang  mendapatkan kinerja  kurang  baik  berdasarkan  tabel  2  maka  akan  dibahas  sebagai  berikut:  (1) Indikator  prosedur  pelayanan  memiliki  nilai  IKM  2,26  dengan  nilai  konversi  IKM sebesar  56,59  yang  berada  pada  mutu  pelayanan  dan  kinerja  pelayanan  yang  kurang baik. Persepsi masyarakat yang melakukan pelayanan di Kantor pelayanan publik yang ada dilingkungna provinsi sumatera barat di Era Covid-19 menyatakan bahwa informasi mengenai  prosedur  pelayanan  atau  tahapan  alur  pelayanan  kurang  mudah  untuk didapatkan  sehingga  masyarakat  kurang  mengerti  tahapan  alur  dari  pelayanan  yang diminta.  (7)  Indikator  Kecepatan  Pelayanan  memiliki  nilai  IKM  sebesar  2,38  dengan nilai  konversi  IKM  sebesar  59,55  yang  berada  pada  kategori  mutu  pelayanan  dan kinerja  pelayanan  yang  Kurang  baik.  Persepsi  masyarakat  yang  melakukan  pelayanan menyatakan  bahwa  kurangnya  kecepatan  dalam  pemberian  layanan  selama  pandemi
Covid-19.  (12)  Indikator  kepastian  jadwal  pelayanan  memiliki  nilai  IKM  sebesar  1,65 dengan  nilai  konversi  IKM  sebesar  41,14  yang  berada  pada  kategori  mutu  pelayanan dan  kinerja  pelayanan  yang  Kurang  baik.  Persepsi  masyarakat  yang  melakukan pelayanan  menyatakan  bahwa  kurangnya  kepastian  jadwal  pelayanan  selama  pandemi Covid-19. Sedangkan untuk ke 11 indikator lainnya dalam kategori baik.

## KESIMPULAN
Pengukuran  kepuasan  pelayanan  publik  di  Kantor  Pelayanan  Publik  Provinsi Sumatera  Barat  menggunakan  insturmen  yang  merujuk  kepada  Kepmenpan  Nomor  25 Tahun  2004.  Survei  ini  berdasarkan  prinsip  pelayanan  sebagaimana  telah  ditetapkan dalam  Kepmenpan  Nomor  25  Tahun  2004,  terdapat  14  unsur  yang  relevan,  valid  dan reliabel sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat,  antara  lain  prosedur  pelayanan,  persyaratan  pelayanan,  kejelasan  petugas pelayanan,  kedisiplinan  petugas  pelayanan,  tanggungjawab  petugas  pelayaan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan  dan  keramahan  petugas,  kewajaran  biaya  pelayanan,  kepastian  biaya pelayanan,  kepastian  jadwal  pelayanan,  kenyamanan  lingkungan  dan  keamanan lingkungan.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  diperoleh  hasil  IKM  sebesar  66,95  atau termasuk dalam kategori baik. IKM tersebut terbentuk dari 11 indikator pelayanan yang mendapatkan kategori baik adalah persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggungjawab petugas pelayaan, kemampuan petugas pelayanan,  keadilan  mendapatkan  pelayanan,  kesopanan  dan  keramahan  petugas, kewajaran  biaya  pelayanan,  kepastian  biaya  pelayanan,  kenyamanan  lingkungan  dan keamanan  lingkungan.  Sedangkan  Indikator  yang  mendapatkan  kategori  kurang  baik adalah  prosedur  pelayanan,  kecepatan  pelayanan,  kepastian  jadwal  pelayanan.  Untuk perbaikan  pelayanan  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  disarankan  agar  berfokus pada  aspek  atau  unsur  dengan  nilai  terendah  yaitu  prosedur  pelayanan,  kecepatan pelayanan, kepastian jadwal pelayanan dalam pelayanan publik di era Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Dahmiri.  2019.  Analisa  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap  Kinerja  Pelayanan  Kantor Camat Kecamatan Sarolangun. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha. Volume 11 No. 1 Tahun 2019.
Doramia  Lumbanraja,  A.  (2020).  Urgensi  Transformasi  Pelayanan  Publik  melalui  E-
Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. Administrative Law and Governance Journal , 3 (2), 220–231. https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231
Fahmi  Rezha,  Siti  Rochmah,  S.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Publik Terhadap  Kepuasan  Masyarakat  (Studi  tentang  Pelayanan  Perekaman  Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Depok). Administrasi Publik (JAP) , 1 (5), 981–990.
Hariany,  Z.  (2014).  Analisis  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (Ikm)  Terhadap  Pelayanan
Page 130
Publik Di Puskesmas Xxx. Jurnal Teknik Industri USU , 5 (2), 17–21.
Hidayah,  D.  D.  (2020).  KUALITAS  PELAYANAN  PUBLIK  (Studi  Pelayanan Administrasi  Kependudukan  Di  Kecamatan  Cipatujah  KabupatenTasikmalaya). Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 7 (1), 28–34.
World Health Organization W. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing  on  COVID-19  -  3  April  2020  [Internet].  2020  [cited  2020  Apr  6]. Available  from:  https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general- sopening-remarks-atthe-media-briefing-on-covid-19-- diakses 22-Oktober-2020
Kartikaningdyah, E. (2012). Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Publik Pada BP2T kota Tanjung Pinang. Jurnal Integrasi , 4 (2), 136–147.
Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller.2007. Manajemen Pemasaran Edisi 12.Erlangga.
Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 10 (3), 569–586.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794
Lovelock,  Christopher,  Jochen  Wirtz,  &  Jacky  Mussry.  2011.  Pemasaran  Jasa.  edisi7. Erlangga.
Satgas Penanganan Covid-19, https://covid19.go.id/ di akses 18 Oktober 2020. Suandi.  2019.  Analisis  Kepuasan  Masyarakat Terhadap  Pelayanan  Publik  Berdasarkan Indeks  Kepuasan  Masyarakat  Di  Kantor  Kecamatan  Belitang  Kabupaten  Oku Timur. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) . Volume 1 Nomor 2 Edisi Maret.
Sumbar  Tanggap  Corona, https://corona.sumbarprov.go.id/ .  Di  akses  tanggal  19 Oktober 2020
Syafrida,  S.,  &  Hartati,  R.  (2020).  Bersama  Melawan  Virus  Covid  19  di  Indonesia.
SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (6), 495–508. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15325
Rohman, A., & Larasati, D. C. (2020). Standar Pelayanan Publik Di Era Transisi New Normal. Reformasi , 10 (2), 151–163. https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1952
Taufik,  T.,  &  Warsono,  H.  (2020).  Birokrasi  baru  untuk  new  normal:  tinjauan  model perubahan  birokrasi  dalam  pelayanan  publik  di  era  Covid-19. Dialogue:  Jurnal Ilmu Administrasi … , 2 (1), 1–18.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/8182
Wuri, J., & Publik, P. (2021). KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA COVID-19 (Studi Di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa). Jurnal Politico , 10 (4).
Undang-Undang pasal 1 Nomor 25 tahun 2009