## PENDAHULUAN
Kawasan hutan negara sebagai common pool resources (CPRs) merupakan pintu masuk bagi banyak pihak untuk memanfaatkan hutan secara bebas. Kekosongan operasional kawasan hutan eks HPH menjadikan kawasan hutan seolah- olah bebas tidak bertuan. Kondisiini menjadikan kawasan hutan tersebut sebagai area open access . Seperti yang disebutkan Sinabutar(2015) dan Suwarno (2014) bahwa kawasan hutan negara cenderungmengalami kondisi open access jika tidak diikuti oleh pengelolaan dan pengawasan yang baik dari pemerintah terutama di tingkat tapak. Kondisi open access ini menjadi pandangan bagi komunitas bahwa kawasan hutan produksi tidak lagi dikelola oleh pemerintah, melainkan hutan produksi adalah hutan negara yang menjadi hak pakai bagi komunitas. Pandangan inilah yang menguatkan
berjalannya okupasi lahan hutan di kawasan hutan produksi oleh komunitas sekitar hutan. Pandangan dan pemahaman komunitas terhadap hutan produksi berbeda dengan asumsi yang termaktub dalam ideologi negara (Peluso, 2006:17).
Tindakan komunitas untuk mengokupasi lahan hutan ditafsirkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlawanan atau tindak kejahatan. Tindakan komunitas ini merupakan perjuangan bagi mereka untuk memperoleh hak-hak atas sumberdaya hutan yang telah dikuasai oleh negara. Selain bentuk perjuangan dan pertahanan akses terhadap hutan, tindakan ini juga merupakan bentuk protes atas tidak adanya perhatian negara terhadap komunitas di wilayah tertinggal. Mereka berani mengklaim hutan sebagai tanah leluhur karena secara kesejarahan, mereka memiliki sistem tenurial tersendiri yang sudah membudaya terhadap sumberdaya hutan. Sementara negara memandang

## ANALISIS KEKUASAAN EKONOMI POLITIK DALAM MENGAKSES LAHAN HUTAN (Kasus Tiga Komunitas di Hutan Produksi Kabupaten Tebo, Jambi)
Analysis of Political Economiy Power to Access Land Forest (The Case of Three Communities in Production Forest Tebo District Jambi)
Hilda Nurul Hidayati *) , Arya Hadi Dharmawan, dan Nurmala K. Pandjaitan
Program Studi Sosiologi Pedesaan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Sekolah Pasca Sarjana IPB
*) E-mail: hilda.nurulhidayati@yahoo.com

## ABSTRACT
The overlapping of forest management in Indonesia is one of explaining factor in people to occupy forest land. In Jambi, it was identified three communities which grab forest land in production forest area in which many of this area is concessioned to PT. ABT due to ecosystem restoration since 2015. Three communities living in those area are Talang Mamak, Malay Suo-Suo, and migrant from outside region. From this situation, there is a problem relating to the uncertainty of occupation area by three communities in which it is identified inside forest consession area or outside forest consession area of PT. ABT. The other critical issues is that until recently these three community are still able to encroach illegal land and grab the land. It is then questioned what power that three community have, to support their action in encroaching the land. Therefore, focus of this research is to analyze power of three communities to occupy forest land. Power analysis was performed by identifying bundle of power through the mechanism of access by three communities. This research used a qualitative and quantitative research. Data collection technique used in-depth interview, observation, structural interview, and literature study. The results showed that there are three powers that be the strength of the community that is political power, ideological power, and connections power.

## Keywords: Power, access, production forest

## ABSTRAK
Pengelolaan hutan yang tumpang tindih di Indonesia menjadi faktor penyebab bagi masyarakat untuk mengokupasi lahan hutan. Di Jambi, teridentifikasi tiga komunitas mengokupasi lahan hutan di kawasan hutan produksi yang sebagian wilayahnya dikonsesikan kepada PT. Alam Bukit Tigapuluh sejak tahun (ABT) 2015 untuk restorasi ekosistem. Tiga komunitas tersebut antara lain Suku Talang Mamak, Orang Melayu Suo-suo, dan pendatang. Dari situasi ini, ada sebuah persoalan berkaitan dengan ketidakjelasan area okupasi apakah area yang diokupasi oleh tiga komunitas tersebut teridentifikasi ke dalam area hutan konsesi PT. Alam Bukit Tigapuluh atau di luar area hutan konsesi. Isu penting lainnya adalah bahwa sampai saat ini tiga komunitas ini masih mampu melanggar batas tanah ilegal dan mengambil tanah tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan kekuasaan apayang dimiliki oleh tiga komunitas, untuk mendukung aksi mereka di dalam kawasan okupasi. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan tiga komunitas untuk mengokupasi lahan hutan. Analisis kekuasaan dilakukan dengan mengidentifikasi bundle of power melalui mekanisme akses oleh tiga komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara mendalam, observasi, wawancara struktural, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga kekuasaan yang menjadi kekuatan komunitas yaitu kekuasaan politik, kekuasaan ideologi, dan kekuasaan relasi.
Kata kunci: Kekuasaan, akses, hutan produksi
komunitas lokal sebagai “perambah”. Negara dan sekutunya mempolitisasi citra “penjahat” hutan dengan label “perambah” kepada para pemanfaat hutan yang tidak berwenang karena telah melanggar hukum (Peluso, 2006).
Kawasan hutan produksi di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi merupakan produk kebijakan kehutanan yang ditetapkan sejak tahun 1967.Pada tahun 1970-an, kawasan hutan produksi di Kabupaten Tebo dikonsesikan pertama kali kepada perusahaan kayu (PT. DER) sekitar 50.000 Ha. Penetapan areal konsesi untuk PT. DER ternyata memunculkan persoalan tata batas antara komunitas lokal (Melayu) dengan perusahaan. Ketika pemerintah menetapkan kawasan hutan produksi sebagai areal konsesi PT DER di Kabupaten Tebo, kawasan tersebut merupakan area ladang komunitas. Persoalan tata batas berkaitan dengan persoalan akses komunitas terhadap hutan. Menguatnya kekuasaan negara atas hutan telah membatasi ruang gerak dan akses masyarakat terhadap hutan.
Pada akhirnya respon komunitas terhadap kontrol dan penguasaan negara atas hutan adalah dengan melakukan perlawanan. Perlawanan dalam hal ini dilakukan dengan cara menduduki lahan (okupasi) yang secara hukum dikuasai oleh negara. Tindakan perlawanan muncul akibat kerasnya kehidupan ekonomi dan budaya yang mereka jalani dalam situasi yang berdekatan dengan hutan yang dikuasai oleh negara (Winarwan, 2011: 215). Negara telah mempersempit bahkan meniadakan ruang gerak sosial, ekonomi, dan budaya bagi komunitas yang tinggal di dalam hutan. Hal ini kemudian mempersulit komunitas untuk memperoleh sumber penghidupan ( livelihood ) berbasis sumberdaya hutan.
Pasca berakhirnya konsesi PT.DER, berangsur-angsur banyak kepetingan yang mewarnai penguasaan lahan di kawasan hutan produksi Desa Suo-suo. Kekosongan operasional kawasan hutan eks HPH PT. DER menjadikan kawasan hutan sebagai area open access . Hingga tahun 2006, penguasaan lahan di kawasan hutan produksi Desa Suo-suo tidak hanya dikuasai oleh Komunitas Melayu dan Talang Mamak saja. Kawasan hutan mulai dikuasai oleh migran atau pendatang yang sebagian besar berasal dari Jawa. Pendatang mulai mengokupasi lahan pada tahun 2007 saat pembukaan jalan koridor PT. WKS di sekitar kawasan hutan, dan mulai massif berdatangan pada tahun 2009 pada saat beroperasinya perusahaan tambang di sekitar kawasan hutan.
Di tengah penguasaan lahan oleh tiga komunitas (Melayu, Talang Mamak, dan pendatang), pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan izin konsesi untuk perusahaan restorasi melalui SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.7/1/ IUPHHK-RE/PMDN/2015 seluas ± 38.655 Ha.Area konsesi tersebut berada di lahan eks HPH PT. DER yang saat ini telah dikuasai oleh tiga komunitas. Namun saat ini pemerintah melalui Dinas Kehutanan berupaya untuk menertibkan kawasan hutan dengan meninjau kembali ke lapangan tentang tata batas dengan ladang warga. Harapan pemerintah, komunitas yang tinggal di dalam hutan tidak lagi melakukan ekspansi lahan dengan ladang berpindah, karena ladang berpindah merupakan satu faktor penyebab deforestasi (Innah et al ., 2012; Kloppdan Sangs 2011) yang dikhawatirkan oleh pemerintah selama ini. Kekhawatiran ini didukung dengan angka deforestasi di Provinsi Jambi pada periode penghitungan terakhir yaitu tahun 2012-2013 mencapai 1.801 ha/ tahun (KLHK, 2015).
Dengan melihat pada eksistensi komunitas dalam kawasan hutan produksi, maka penelitian ini berupaya untuk melihat kekuasaan yang dimiliki oleh tiga komunitas. Konsep
kekuasan ( power ) yang digunakan mengacu pada teori akses Ribot dan Peluso (2003). Teori akses Ribot dan Peluso (2003) mengatakan bahwa konsep akses yang digunakan bertujuan untuk memetakan proses dinamis akses terhadap sumber daya dan analisis terhadap siapa yang memanfaatkan sumber daya dan melalui proses apa mereka memanfaatkannya. Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki mekanisme dan kekuasaan ( bundles of powers ) dalam mengakses sumber daya di kawasan hutan produksi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kekuasaan ( power ) apa yang dimiliki oleh tiga komunitas untuk memperoleh aksses di kawasan hutan produksi.

## Rumusan Masalah
Kebijakan pemerintah dalam menetapkan kawasan hutan produksi dan kawasan konservasi ternyata bukan perkara yang mudah. Di dalam kawasan hutan terdapat konstelasi ekologi politik yang rumit karena ada ragam kepentingan yang dibawa oleh berbagai pihak untuk menguasai sumberdaya hutan. Di satu sisi, negara membawa ideologi tentang kehutanan melalui UU No. 41 tahun 1999 dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara. Melalui undang-undang tersebut, negara bisa memetakan dan menetapkan kawasan hutan sehingga membatasi akses masyarakat ke dalam kawasan hutan. Melalui skema restorasi ekosistem yang ditetapkan di kawasan hutan produksi, hutan bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Terlebih restorasi ekosistem ini dilakukan oleh konsorsium organisasi konservasi internasional yang bisa menarik surplus dari negara maju dalam skema perdagangan karbon.
Di sisi lain, komunitas yang tinggal di dalam hutan juga memiliki kepentingan terhadap hutan dan memiliki aturan- aturan sendiri dalam pengelolaan hutan. Esensi dari restorasi telah lama dipahami oleh komunitas terutama Melayu dan Talang Mamak melalui aktivitas ladang berpindah. Konsep ladang berpindah dalam skema komunitas bukan untuk merusak hutan, tetapi membiarkan lahan yang sudah dibuka agar subur dan tumbuh kembali menjadi hutan. Mereka memiliki kalender musim sendiri yang dipahami dapat mengembalikan keutuhan hutan.
Meskipun negara melarang komunitas untuk berladan di dalam kawasan hutan, namun okupasi lahan tetap dilakukan oleh tiga komunitas untuk membangun sistem nafkah mereka. Beragam cara mereka lakukan untuk tetap bisa menduduki (okupasi) lahan hutan yang merupakan sumber-sumber agraria dan penghidupan bagi mereka. Dengan demikian, dalam penelitian ini dilihat bagaimana bentuk-bentuk power yang dimiliki oleh tiap-tiap komunitas untuk memperoleh akses lahan untuk penghidupan?

## Kerangka Teori
Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori akses  Ribot  dan  Peluso  (2003).  Teori  ini  mendefinisikan akses sebagai kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari hal-hal seperti material, masyarakat, lembaga, dan simbol. Pada penelitian ini hal-hal yang dimaksud adalah material atau sumber daya hutan. Teori akses Ribot dan Peluso (2003) mengatakan bahwa konsep akses yang digunakan bertujuan untuk memetakan proses dinamis akses terhadap sumber daya dan analisis terhadap siapa yang memanfaatkan sumber daya dan melalui proses apa mereka memanfaatkannya. Satu sumber daya (hutan) diperebutkan oleh berbagai pihak untuk memanfaatkan hutan, dan setiap pihak memiliki cara-cara
99 |  Hidayati, Hilda Nurul. et. al . Analisis Kekuasaan Ekonomi Politik dalam Mengakses Lahan Hutan (Kasus Tiga Komunitas di Hutan Produksi Kabupaten Tebo, Jambi)
tertentu dalam mengakses sumber daya hutan.
Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki mekanisme dan kekuasaan ( bundles of powers ) dalam mengakses sumber daya. Kekuasaan yang dimaksud adalah material, budaya, dan alur ekonomi politik yang membentuk bundles dan jaringan, sehingga memungkinkan aktor untuk memperoleh, mengontrol, dan memelihara akses terhadap sumber daya. Perbedaan bundles of powers yang dimiliki oleh masing-masing pihak akan membentuk kompleksitas hubungan dalam jaringan kekuasaan. Beberapa individu dan institusi/lembaga mengontrol akses sumber daya sementara beberapa individu dan atau lembaga yang lain harus mempertahankan akses mereka melalui pihak- pihak yang memiliki kontrol (Ribot dan Peluso, 2003). Ada proses dinamika (tarik menarik) pemanfaatan sumber daya antar pihak. Teori akses ini membantu menjelaskan mengapa beberapa individu atau institusi memperoleh manfaat dari sumber daya dan melalui mekanisme apa mereka mendapatkan manfaat tersebut.
Mekanisme akses sumber daya dijelaskan oleh Ribot dan Peluso sebagai cara-cara yang membentuk proses akses dan relasi dalam memanfaatkan sumber daya. Mekanisme akses terbentuk melalui akses berdasarkan hak dan mekanisme akses relasional dan struktural seperti  teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas, dan hubungan sosial.

## METODE PENELITIAN
Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil lapangan melalui pengamatan dan wawancara langsung. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari institusi atau lembaga formal maupun informal, seperti dari kantor desa, dan BPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif untuk melihat struktur nafkah tiga komunitas dalam kawasan hutan produksi. Konsep struktur nafkah yang melihat ketergantungan komunitas terhadap hutan, digunakan untuk mendukung data kualitatif yang menganalisis kekuasaan di tiga komunitas. Lokasi penelitian berada di kawasan hutan hutan produksi Desa Suo-suo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Penelitian ini dilakukan selama Agustus- September 2016.
Data kualitatif diperoleh melalui FGD dan wawancara mendalam yang dilakukan kepada warga tiga komunitas yang representatif untuk menjelaskan mengenai akses dan kekuasaan di kawasan hutan produksi, serta dinamika penguasaan lahan hutan di kawasan tersebut. Selain padatingkat tapak, metode wawancaradilakukan terhadap Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo untuk menggali informasi sejarah penguasaan hutan negara dan perizinan yang diberikan kepada pihak swasta. Data kuantitatif diperoleh melalui metode survai, yaitu pengambilan data dari responden yang merupakan sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner (Singarimbun, 1989).
Teknik pengambilan responden adalah dengan purposive sampling yaitu sebanyak 65 responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah warga dari tiga komunitas yang berladang di dalam kawasan hutan produksi. Data kualitatif akan diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap masing-masing masyarakat yang mewakili komunitas.

## HASIL PENELITIAN

## Dinamika Penguasaan Lahan Hutan di Kabupaten Tebo
Penguasaan lahan hutan di Kabupaten Tebo ditandai dengan tumpang tindih klaim penguasaan antar pihak (aktor). Kawasan hutan produksi di Tebo yang dikuasai negara saat ini merupakan klaim penguasaan secara individu oleh Komunitas Melayu sebelum kebijakan penetapan kawasan hutan negara. Sejarah panjang klaim penguasaan lahan hutan oleh Komunitas Melayu ternyata tidak serta merta menghilangkan klaim penguasaan tersebut. Komunitas tersebut tetap diperbolehkan oleh negara dan memiliki hak untuk memanfaatkan sumberdaya hutan sebagai pemanfaat untuk memenuhi nafkah mereka. Komunitas Melayu merupakan pribumi yang tinggal di kawasan hutan tersebut sejak pra kemerdekaan. Mereka dianggap memiliki hak-hak sebagai pribumi untuk memanfaatkan hutan meskipun didalamnya sudah ada klaim yuridis negara.
Penetapan kawasan hutan oleh negara mulai berlangsung sejak hadirnya UU sektoral tahun 1967 yang membagi sumberdaya alam ke dalam beberapa sektor yaitu kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Hadirnya kebijakan tersebut merupakan awal bagi negara untuk mengalihkan hak penguasaannya kepada swasta dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Artinya ada perubahan penguasaan dari state property menjadi private property . Pasca penetapan kawasan hutan produksi di Jambi, sebagian area hutan produksi di Kabupaten Tebo dialihkan penguasaannya oleh negara kepada perusahaan kayu (PT. DER) dengan IUPHHK dan berakhir pada tahun 2000-an. Pada masa awal masuk perusahaan (sekitar tahun 1968), belum ada gesekan antara perusahaan dengan Komunitas Melayu sebagai pribumi. Pihak perusahaan masih memperbolehkan komunitas untuk berladang di hutan selama lokasi ladang tersebut tidak tumpang tindih dengan lokasi penebangan kayu perusahaan.
Pada tahun 1989, Komunitas Melayu sebagai pemilik tunggal dari sisi masyarakat harus berbagi lahan dengan Komunitas Talang Mamak. Komunitas Talang Mamak dipindahkan ke Desa Suo-suo (wilayah Komunitas Melayu) untuk diakui sebagai penduduk Desa Suo-suo dan mendapat perlakuan yang sama dengan Komunitas Melayu sebagai warga negara. Alasan pemindahan adalah karena perusahaan kayu (PT. DER) akan menebang kayu di lokasi ladang Komunitas Talang Mamak dan khawatir akan terkena ladang mereka. Pihak perusahaan  ingin  megantisipasi  adanya  gesekan  dan  konflik dengan komunitas tersebut. Pada tahun 1996, Komunitas Talang Mamak kemudian direlokasi kembali agarbermukim dengan pola yang teratur. Kepindahan Talang Mamak ke Desa Suo-suo tidak menimbulkan gesekan antar komunitas, melainkan saling membangun ideologi bahwa hutan yang mereka tempati adalah hak masyarakat. Mereka berupaya untuk mempertahankan wilayah hutan agar tidak dikuasai penuh oleh negara dan perusahaan.
Pada tahun 2000-an, izin HPH perusahaan kayu habis dan menyebabkan kekosongan penguasaan secara yuridis. Hal ini mengakibatkan wilayah hutan produksi eks HPH kembali dikuasai secara penuh baik oleh Komunitas Melayu maupun Komunitas Talang Mamak. Kondisi ini sejalan dengan Saputra (2014), bahwa kekosongan penguasaan sumberdaya menyebabkan masyarakat menguasai hutan dengan membuka pemukiman dan bercocok tanam di wilayah yang sudah ditinggalkan. Penguasaan ini kemudian memberi kebebasan bagi komunitas untuk mengekspansi ladang mereka dan
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 98-105 |  100
membangun pondok di area ladang mereka. Ekspansi ladang dan kebun karet di kawasan hutan produksi yang mengalami rezim open access mendapat legitimasi dari pemerintah desa sebagai dusun yang menjadi bagian wilayah administrasi Desa Suo-suo. Bahkan pada tahun 2016, sudah ada penambahan RT (Rukun Tetangga) di dalam kawasan hutan produksi yang sebagian besar diisi oleh pendatang.
Sejak adanya jalan koridor yang dibangun oleh PT. WKS, kawasan hutan produksi bagian selatan yang berada di Kabupaten Tebo mulai ramai oleh pendatang. Jalan tersebut dibangun pada tahun 2006 dan dapat digunakan pada tahun 2007. Jalan koridor dibuat sebagai penghubung antara kebun akasia yang berada di Riau dengan pabrik yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Kawasan hutan produksi yang sudah diakuisi penguasaannya oleh Komunitas Melayu dan Komunitas Talang Mamak di Dusun Semerantihan kemudian mulai dijamah oleh pendatang. Pada tataran komunitas, hubungan antara Komunitas Melayu maupun Talang Mamak dengan pendatan berjalan dengan baik tanpa ada gesekan apapun. Mereka menerima kehadiran pendatang sebagai rakyat yang berhak memperoleh hak untuk mecari nafkah.
Dinamika penguasaan lahan kembali terlihat saat terbit izin HPH untuk PT. ABT dalam skema restorasi ekosistem pada tahun 2015. Penolakan terhadap PT. ABT terjadi karena masyarakat khawatir tidak dapat mengakses lahan hutan. Melihat hutan di desa sekitar sudah mulai habis karena konsesi yang diberikan kepada perusahaan, masyarakat bertindak tegas untuk tetap menduduki lahan hutan agar tidak jatuh kepada pihak swasta. Kekhawatiran mereka ditambah oleh semakin kuatnya larangan membakar lahan dari pemerintah (Dinas Kehutanan). Konsepsi larangan membakar hutan bagi masyarakat adalah bentuk tindakan pemerintah (Dinas Kehutanan) bersama swasta untuk mengeksklusi masyarakat dari dalam kawasan hutan.

## Akses Tiga Komunitas di Kawasan Hutan Produksi Desa Suo-suo
Hutan bagi tiga komunitas yang tinggal di kawasan hutan produksi memiliki makna yang berbeda. Bagi Komunitas Talang Mamak, hutan bukan hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sosial dan budaya. Sebagian besar aktivitas Talang Mamak dilakukan di hutan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan aktivitas nafkah pada Tabel 1.
Merujuk pada Sudhartono et al (2011), ada dua tipe akses masyarakat terhadap hutan yaitu tipe akses penggarapan lahan kawasan hutan dan tipe akses pemanenan hasil hutan. Komunitas Talang Mamak memiliki dua tipe tersebut. Penggarapanlahan dilakukan dengan sistempertanian bera atau dalam terminologi Ruthenberg (1971) dikenal dengan istilah fallow farming system .
Lebih lanjut, Ruthenberg (1971) menjelaskan bahwa fallow farming system merupakan aktivitas bercocok tanam dengan cara mengosongkan lahan agar tidak ditanami selama beberapa waktu yang dimaksudkan untuk memulihkan kesuburan tanah. Sistem pertanian ini juga dilakukan oleh Komunitas Melayu. Namun saat ini budaya ladang berpindah pada Komunitas Melayu sedikit demi sedikit mulai memudar. Orientasi Komunitas Melayu terhadap lahan bukan lagi sebagai budaya, melainkan untuk mengakumulasi kapital dan menjadikan lahan sebagai komoditas. Sementara orientasi Komunitas pendatang
terhadap lahan adalah menjadikannya sebagai sumber nafkah dan asset masa depan.
Keterangan:
NTFP = Non Forest Timber Product (Hasil hutan non kayu)
Merujuk pada gambar 1, pola adaptasi tiga komunitas terhadap hutan produksi pada dasarnya adalah perladangan dan kebun karet. Nafkah yang berasal dari kebun karet diperoleh dengan cara memiliki kebun sendiri maupun dengan cara berburuh kepada pemilik kebun karet. Berdasarkan gambar 1, buruh karet dilakukan oleh Komunitas Melayu dan pendatang, biasanya mereka bekerja kepada pemilik kebun karet yang berasal dari Komunitas Melayu dan pendatang saja. Sementara Komunitas Talang Mamak cenderung melakukan aktivitas nafkah sesama komunitasnya saja. Artinya, Komunitas Talang Mamak pada dasarnya adalah pemilik dan penguasa hutan yang bisa mengolah lahannya secara mandiri.
Dari sisi penghasilan, sekitar 95,6% penghasilan Komunitas Talang Mamak berasal dari aktivitas on farm (ladang, karet, dan sawit) dan off farm (lihat gambar 2). Sementara penghasilan yang berasal dari aktivitas non farm (buruh nebas) hanya sekitar 4,4%. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi Komunitas Talang Mamak di dalam kawasan hutan produksi sangat kuat. Penghasilan Komunitas Melayu yang berasal
101 |  Hidayati, Hilda Nurul. et. al . Analisis Kekuasaan Ekonomi Politik dalam Mengakses Lahan Hutan (Kasus Tiga Komunitas di Hutan Produksi Kabupaten Tebo, Jambi)
Gambar 1. Persentase Struktur Nafkah Tiga Komunitas di Kawasan Hutan Produksi Desa Suo-Suo pada Juli 2015 – Juni 2016
Tabel 1. Aktivitas Nafkah Komunitas Talang Mamak berdasarkan Kalender Musim Bulan Aktivitas Nafkah Ladang Hutan Mei Mancah 1 dan nebas 2 Diselingi mencari hasil hutan non kayu Juni - Mencari hasil hutan non kayu Juli Numbang 3 Mencari hasil hutan non kayu untuk numbang Agustus – Oktober Nugal 4 Musim madu dan berburu November – Desember 1.  Menunggu panen ladang 2.  Memotong karet Mencari hasil hutan non kayu Januari - Februari Panen di ladang - Maret Masa panen penghabisan Mencari hasil hutan non kayu April - Lebih banyak mencari jernang
dari aktivitas on farm dan off farm hanya mencapai 81,2 % dan sisanya bergantung pada non farm . Aktivitas on farm dan off farm Komunitas pendatang memiliki nilai terendah yaitu sebanyak 69,9% dan sisanya berasal dari aktivitas non farm . Data tersebut menunjukkan ketergantungan dan akses tiga komunitas terhadap kawasan hutan. Talang Mamak memiliki ketergantungan dan akses yang sangat tinggi terhadap hutan dibandingkan dengan dua komunitas lainnya.
Selain dari sumber nafkah dan rata-rata penghasilan tiga komunitas, akses komunitas juga dilihat dari bundle of powers yang dimiliki oleh masing-masing komunitas. Komunitas Talang Mamak memiliki ikatan historis yang kuat terhadap hutan. Ikatan historis ini merupakan bundle of power yang dimiliki oleh Talang Mamak. Sebagaimana Fahrunnisa et al (2016) menjelaskan bahwa ikatan-ikatan masyarakat secara ekonomi, sosial budaya, ekologi, dan historis merupakan perwujudan bundle of power yang membentuk akses masyarakat terhadap hutan.

## Kekuasaan Komunitas untuk Mengakses Lahan Hutan di Kawasan Hutan Produksi
Konsep kekuasaan dalam penelitian ini berdasar pada teori akses yang dikembangkan oleh Ribot dan Peluso (2003). Ribot dan Peluso (2003) mendefinisikan aksessebagai bundle jaringan kekuasaan yang berisi makna, proses, dan relasional yang membuat aktor-aktor memiliki kemampuan untuk mendapatkan kontrol dan memelihara akses atas sumberdaya. Fokus telaah konsep akses Ribot dan Peluso (2003) adalah relasi kekuasaan untuk memperoleh manfaat dari sumberdaya, termasuk di dalamnya adalah properti. Kemampuan aktor dalam mengakses sumberdaya ditentukan oleh mekanisme akses yang beragam seperti akses legal maupun illegal , akses terhadap modal, teknologi, ilmu pengetahuan, otoritas, pasar, relasi sosial, dan identitas sosial. Setiap aktor yang berperan di dalamnya baik komunitas, pemerintah, swasta, maupun LSM tidak dipandang sebagai kelompok yang homogen. Persatuan dalam  bentuk  kerjasama  maupun  afiliasi,  serta  pertentangan dapat ditemukan di antara aktor-aktor tersebut baik secara individu maupun kelompok.
Pada  bagian  ini  dijelaskan  mengenai  identifikasi  kekuasaan untuk setiap komunitas melalui aktor yang berperan, kepentingan terhadap hutan, mekanisme akses dan bundle of power , cara memperoleh kekuasaan, sumber legitimasi kekuasaan, dan hak penguasaan lahan, yang akan mengerucut pada jenis kekuasaan apa yang dimiliki oleh masing-masing komunitas.  Penyajian  singkat  tentang  identifikasi  kekuasaan dapat dilihat pada tabel 3.
Merujuk pada Ribot dan Peluso (2003), otoritas merupakan titik paling penting dalam bundle of power , karena otoritas merupakan simpul dari kontrol akses. Dengan demikian, aktor yang memiliki otoritas memiliki titik penting dan bisa menjadi simpul akses dari aktor lainnya. Otoritas dalam penguasaan kawasan hutan adalah negara yang bisa direpresentasikan ke dalam pemerintah desa. Akses juga dapat diperoleh dengan memiliki izin untuk memanfaatkan lahan hutan yang diberikan
Tabel 2. Identifikasi Kekuasaan Tiga Komunitas di Kawasan Hutan Produksi Melalui Kerangka Akses dan Power Ribot dan Peluso
(2003) Aspek yang diidentifikasi Melayu Talang Mamak Pendatang Aktor yang berperan Kepala Desa, tokoh adat, masing-masing individu Kepala Dusun dan tokoh adat Masing-masing individu Mekanisme akses - Berbasis hak - Struktural dan relasional - Berbasis hak - Struktural dan relasional - Berbasis hak - Struktural dan relasional Perwujudan Bundle of power - Ikatan ekologi dan ekonomi terhadap hutan - Otoritas dari kepala desa - Identitas sosial - Ikatan historis, sosial budaya, ekologi, dan ekonomi terhadap hutan - Identitas adat - Ikatan ekonomi terhadap hutan - Kepemilikan modal untuk membeli lahan Cara memperoleh kekuasaan Memiliki ikatan kesukuan dan wilayah dengan Kepala desa - Membangun ideologi sebagai komunitas adat - Dukungan politik terhadap kepala desa (Melayu) - Relasi dengan Kepala Desa dan orang Melayu - Ikatan pernikahan dengan Melayu Sumber legitimasi menempati hutan produksi dari negara Hak sebagai pribumi Hak istimewa komunitas adat Kepemilikan SKGR atas lahan Hak penguasaan lahan Membuka hutan, menggarap, bagi belukar, dan menjual Membuka hutan, menggarap, dan bagi belukar Menggarap, menjual lahan ber-SKGR Jenis Kekuasaan Political Power Ideological Power Connection Power
Gambar 2. Rata-rata Penghasilan Tiga Komunitas di Kawasan Hutan Produksi Desa Suo-Suo pada Juli 2015 – Juni 2016
oleh negara. Seperti halnya Komunitas Melayu dan Talang Mamak yang diberikan izin oleh pemerintah untuk mengakses sumberdaya hutan pada masa kekosongan penguasaan lahan hutan pasca berakhirnya konsesi PT. DER. Pemberian izin ini termasuk pada mekanisme akses berbasis hak. Aktor juga dapat memperoleh akses dengan membangun relasi kepada pemegang otoritas. Pada kasus kawasan hutan produksi di Desa Suo-suo, pemegang otoritas pada level tertinggi adalah pemerintah pusat dan pada level terendah adalah pemerintah desa. Aktor yang berperan dalam mengakses sumberdaya hutan cenderung lebih memanfaatkan otoritas pemerintah desa yaitu melalui kepala desa. Jaringan atau relasi yang dibangun kepada pemerintah desa berupa ikatan kesamaan suku dan wilayah, relasi dalam bentuk dukungan politik, dan relasi untuk menghasilkan legitimasi berupa surat kepemilikan lahan untuk pendatang.

## 1. Kekuasaan Politik
Kawasan hutan produksi di Desa Suo-suo merupakan wilayah nafkah Komunitas Melayu sejak pra kemerdekaan. Keberadaan makam nenek moyang dan tanaman keras yang berusia puluhan tahun merupakan bukti kekuasaan Komunitas Melayu sepanjang sejarah. Kekosongan penguasaan serta lemahnya kontrol negara terhadap sumberdaya hutan pasca berakhirnya konsesi PT. DER tahun 2001 menempatkan Komunitas Melayu sebagai pemegang kuasa atas wilayah hutan produksi. Kuasa Komunitas Melayu atas hutan produksi diperkuat dengan adanya relasi dan ikatan kesamaan suku dan wilayah dengan pemegang otoritas tertinggi di level desa. Kepala desa memberikan otoritas kepada Komunitas Melayu sebagai pribumi untuk memiliki ruang yang lebih besar atas wilayah hutan Desa Suo-suo. Otoritas yang dimiliki olehKomunitas Melayu merupakan perwujudan dari bundle of power yang membentuk akses komunitas terhadap hutan melalui mekanisme struktural dan relasional dalam terminologi akses Ribot dan Peluso (2003).
Kekuasaan Komunitas Melayu sebenarnya dimiliki oleh aktor kepala desa. Kepala desa memainkan otoritas yang dimilikinya untuk mengatur siapa saja yang bisa mengakses sumberdaya hutan di Desa Suo-suo. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan Komunitas Talang Mamak di Desa Suo-suo yang merupakan hasil interaksi transaksional antara Kepala Desa Suo-suo dengan Komunitas Talang Mamak. Kepala Desa mengizinkan Komunitas Talang Mamak untuk mengakses hutan yang artinya membuka hutan dan berladang di Desa Suo-suo dengan catatan Talang Mamak tidak lagi membuka hutan di area konsesi PT. DER. Dibalik kepindahan Talang Mamak ke Suo-suo, ada interaksi antara kepala desa dengan PT. DER. Fenomena ini menggambarkan bahwa Talang Mamak merupakan alat untuk mempertahankan wilayah hutan di Suo- suo dari genggaman negara.
Merujuk  pada  definisi  politik  menurut  Hughes et al (2002) adalah proses dimana seseorang atau sekelompok orang memperoleh dan menjalankan kekuasaan, dan ketika kekuasaan diatur dan dipegang oleh negara maka disebut sebagai kekuasaan politik. Kepala desa sebagai representasi negara telah mampu mengatur mayarakatnya dengan cara membuat kebijakan. Kebijakan tersebut dalam bentuk, pertama kepala desa membuat aturan pembagian wilayah nafkah bagi Komunitas Melayu dan Talang Mamak dengan batas Sungai Kemumu. Kebijakan ini dibuat agar Komunitas Talang Mamak merasa diakui sebagai penduduk yang sah di Desa Suo-suo. Selain diatur melalui kebijakan yang dibuat oleh kepala desa, Talang Mamak juga harus mengikuti aturan adat Suo-suo, yaitu menjadikan hutan di Suo-suo sebatas tempat
mencari nafkah dan bukan untuk diklaim sebagai wilayah adat. Kedua, kebijakan kepala desa terhadap pendatang yang berasal dari luar desa selain Komunitas Talang Mamak adalah berupa bukti pengalihan hak atas lahan dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR).
Selain relasi sosial dan otoritas, mekanisme akses yang dimiliki oleh Komunitas Melayu juga dijalankan melalui penguatan dalam bentuk ikatan ekologi dan ekonomi terhadap hutan, serta iddentitas sosial sebagai pribumi. Mekanisme akses yang berbasis hak yang dimiliki oleh Komunitas Melayu adalah pemberian izin oleh negara untuk memanfaatkan kawasan hutan negara dengan catatan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak melakukan ekspansi ladang. Meskipun klaim terhadap sumber daya hutan adalah klaim komunitas, tapi pemilikan lahan berada di tangan individu, bukan berdasarkan pada pemilikan komunal. Hal ini terlihat dari pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masing-masing rumah tangga berdasarkan garis keturunan. Penguasaan sumber daya komunitas hanya sebagai tool untuk memperoleh akses lahan secara individu.

## 2. Kekuasaan Ideologi
Komunitas Talang Mamak merupakan suku terasing yang hidup di hutan selama masa hidupnya. Pemerintah Desa Suo- suo sebagai pemegang kekuasaan yang sah pada tahun 1989 mencoba merangkul komunitas ini untuk hidup bersama di Desa Suo-suo. Pemerintah desa saat itu memberikan kebijakan dan hak istimewa bagi komunitas ini untuk tinggal di Desa Suo-suo dengan membuat satu dusun khusus Komunitas Talang Mamak. Kebijakan untuk berbagi sumber daya ini merupakan bentuk legitimasi dari orang Melayu terhadap Komunitas Talang Mamak. Legitimasi ini semakin kuat ketika upaya penyatuan ini juga didukung dengan bantuan rumah sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial pada tahun 1996, serta didirikannya kelas jauh tingkat SD dan SMP di dusun mereka untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia di Komunitas Talang Mamak.
Keberadaan dan akses baik Talang Mamak maupun Melayu terhadap hutan produksi terancam dengan adanya kebijakan Dinas Kehutanan dalam memberikan ijin pada tahun 2015 kepada perusahaan (ABT) untuk memanfaatkan hutan sebagai wilayah restorasi ekosistem. Komunitas Talang Mamak memperkuat ikatan dengan pemegang kuasa di Suo-suo dengan memberikan dukungan politik kepada calon kepala desa pada tahun 2016. Perwakilan Komunitas Talang Mamak menjadi tim sukses salah satu calon kepala desa dengan harapan ketika beliau terpilih menjadi kepala desa dapat menjamin keberadaan Talang Mamak di Suo-suo. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penggusuran Talang Mamak dari dusun mereka karena adanya perusahaan restorasi, sementara aktor yang merangkul mereka pada masa lalu sudah tidak memegang kekuasaan di Desa Suo-suo. Selain memberikan dukungan politik, Komunitas Talang Mamak juga berupaya untuk berafiliasi dengan LSM yang dianggap bisa  menangani  kekhawatiran  mereka.  Mereka  berafiliasi dengan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) untuk memperjuangkan hak-hak adat dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) untuk membantu melawan penjajahan baru (perusaahaan restorasi).
Dasar kekuasaan yang dimiliki oleh Komunitas Talang Mamak adalah ideologi yang dibangun berdasarkan pemaknaan terhadap hutan serta ritual dan budaya yang menjadi ciri khas komunitas adat untuk memperoleh tempat istimewa dari
103 |  Hidayati, Hilda Nurul. et. al . Analisis Kekuasaan Ekonomi Politik dalam Mengakses Lahan Hutan (Kasus Tiga Komunitas di Hutan Produksi Kabupaten Tebo, Jambi)
negara. Soekanto (2007) menjelaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan melalui saluran ideology dijalankan dengan serangkaian ajaran-ajaran yang bertujuan untuk memberi pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya. Komunitas Talang Mamak berusaha untuk menerangkan ideologinya dalam hal memaknai hutan dan melekatnya budaya mereka dengan hutan sehingga hal tersebut melembaga dan diakui oleh warga masyarakat. Dengan demikian, dukungan politik yang diberikan kepada Kepala Desa Suo-suo pada tahun 2016 didasari oleh kekuasaan ideologi yang melembaga sejak Talang Mamak memasuki Suo-suo dan diberikan tempat istimewa oleh kepala desa saat itu.
Selain relasi sosial, mekanisme yang dimiliki adalah berdasarkan hak yaitu hak sebagai komunitas adat atau suku terasing yang tinggal di dalam hutan. Adat merupakan kunci utama mereka untuk memperoleh dan mempertahankan akses. Mekanisme lain yang ditempuh adalah dengan memiliki ikatan ekologi, sosial budaya, historis,dan ekonomi terhadap hutan. Faktor yang paling disoroti adalah ikatan historis dan sosial budaya terhadap hutan. Hal ini karena budaya komunitas Talang Mamak tidak bisa lepas dari hutan dan masih memiliki ketergantungan terhadap hutan. Jika dibandingkan dengan dua komunitas lainnya, Komunitas Talang Mamak memiliki diversifikasi (keragaman) nafkah yang lebih sedikit. Mereka tidak memiliki kemampuan lebih dalam bidang non farm , sehingga sangat bergantung pada on farm (berladang dan berkebun karet) dan off farm yaitu mengambil hasil hutan non kayu (lihat gambar 1).
Pada aspek penguasaan lahan, komunitas Talang Mamak memiliki hak untuk  membuka hutan, menggarap lahan yang sudah dibuka, dan bagi belukar dengan pendatang. Hak menjual lahan tidak dimiliki karena secara territorial, mereka bukan penduduk asli Jambi, melainkan satu kelompok peladang yang berasal dari Riau.

## 3. Kekuasaan Koneksi
Membangun relasi dengan pribumi merupakan jalan utama bagi komunitas pendatang untuk bisa mengakses sumberdaya hutan di Desa Suo-suo. Relasi yang dibangun bukan hanya kepada kepala desa sebagai pemegang kuasa yang sah, tetapi juga perlu membangun relasi dengan Komunitas Melayu secara individu untuk memperoleh lahan.  Ada dua cara yang ditempuh pendatang untuk bisa mengakses lahan hutan yaitu dengan menggunakan modal (uang) dan membangun trust dengan Melayu. Modal digunakan untuk membeli lahan garapan atau belukar milik orang Melayu. Sistem jual beli lahan di kawasan hutan produksi diistilahkan dengan sistem ganti rugi. Ganti rugi mengacu pada pemberian uang pengganti atas modal membuka lahan yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya. Setelah adanya transaksi jual beli antara pendatang dengan Melayu, kemudian pendatang yang melakukan ganti rugi tersebut diberi SKGR oleh kepala desa sebagai bentuk legitimasi keberadaan mereka dalam mengakses kawasan hutan.
Cara kedua adalah dengan membangun trust kepada Melayu. Pendatang memerlukan trust dari Melayu agar bisa menggarap belukar milik orang Melayu. Istilah yang digunakan untuk menggarap belukar adalah bagi belukar.  Sistem bagi belukar pada awalnya menggarap sebagain lahan orang Melayu dengan sistem bagi hasil. Namun setelah tiga tahun berjalan dan ladang yang digarap menghasilkan dengan baik, maka penggarap memiliki hak untuk memiliki lahan tersebut. Cara lain untuk bisa mengakses lahan di Desa Suo-suo adalah
dengan menjadi pekerja karet. Sistem upah karet dengan cara 2:1 yaitu dua bagian untuk pekerja dan satu bagian untuk pemilik. Dengan menjadi pekerja karet, biasanya pendatang mudah memperoleh informasi tentang siapa orang yang akan menjual lahan. Pendatang akan mengumpulkan modal dari hasil buruh karet untuk membeli lahan dari orang Melayu.
Berdasarkan cara memperoleh lahan di atas, mekanisme akses yang dimiliki antara lain berbasis hak dan mekanisme struktural dan relasional. Mekanisme berbasis hak diperoleh melalui hak kepemilikan lahan dengan bukti kepemilikan SKGR. Mekanisme akses struktural dan relasional diperoleh melalui kepemilikan modal untuk membeli lahan. Dengan alasan mencari nafkah dan tidak berniat berbisnis, pendatang dengan mudah diterima oleh pribumi sebagai penduduk yang sah di desa mereka. Pada aspek penguasaan lahan, komunitas pendatang hanya memiliki hak untuk menggarap dan menjual kembali lahan yang telah dibeli dengan bukti SKGR. Untuk memperoleh akses yang lebih luas, pendatang perlu memiliki modal untuk membeli tambahan lahan, serta perlu membangun trust yang kuat dengan orang Melayu agar bisa dibagi belukar. Sumber kekuasaan yang dimiliki oleh Komunitas Pendatang adalah hubungan yang dibangun terhadap pribumi atau dalam Basrowi (2005) disebut sebagai connection power . Komunitas pendatang berusaha untuk terus membangun hubungan dengan Melayu untuk melanggengkan aksesnya terhadap lahan hutan. Mereka beranggapan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan mereka di kawasan hutan produksi adalah kepala desa sebagai pemberi izin dan pemilik lahan sebelumnya (Melayu). Ketika terjadi masalah lahan dengan rumah tangga Melayu lainnya, maka pemilik sebelumnya perlu ikut menyelesaikan masalah tersebut. Selain membangun relasi dengan kepala desa dan pemilik lahan, pendatang bisa memperoleh akses dengan cara membangun hubungan pernikahan dengan orang Melayu. Pasangan yang baru menikah biasanya dipercaya untuk mengelola lahan milik orang tuanya, dan setelah waktu tiga tahun lahan tersebut bisa dimiliki secara utuh. Menikah dengan orang Melayu berarti memiliki kesempatan untuk membuka lahan hutan sesuai dengan tanah yang dimiliki garis keturunan keluarganya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Akses tiga komunitas terhadap kawasan hutan produksi diperoleh melalui jaringan kekuasaan yang mereka bangun. Dimensi yang dimainkan untuk memperoleh lahan hutan adalah politik dan ras. Jaringan kekuasaan yang dibangun oleh Komunitas Talang Mamak adalah jaringan etnis-politik. Komunitas ini memberikan dukungan politik kepada kepala desa agar dapat menjamin keberadaan mereka di dalam kawasan hutan produksi. Selain dukungan politik, jaringan penguasaan lahan didasarkan pada ras yaitu sebagai komunitas adat yang khas dan dianggap sebagai suku terasing di hutan. Tipe jaringan etnis-politik ini juga dimiliki oleh Melayu. Kepala desa memberikan ruang lebih besar bagi Melayu sebagai pemilik asli dari kawasan hutan. Kekuasaan Komunitas Melayu atas lahan hutan lebih kuat pada etnis mereka sebagai pribumi. Komunitas pendatang juga berada pada tipe jaringan kekuasaan etnis-politik, tetapi lebih kuat pada dimensi politik. Legitimasi dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) merupakan dimensi politik yang dimainkan oleh pendatang. Selain jariangan kekausaan etnis-politik, pendatang menggunakan jaringan kerja ekonomi sebagai jaringan penguasaan. Mereka menjadi buruh karet kepada Melayu agar memperoleh akses terhadap hutan. Pada tipe jaringan ini tidak dilihat dimensi politik dan ras, melainkan hanya fokus pada dimensi ekonomi. Jaringan kekuasaan ini juga dimainkan oleh
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 98-105 |  104
Komunitas Melayu. Selain memiliki lahan pribadi, mereka juga menjadi buruh karet kepada sesame Komunitas Melayu.

## DAFTAR PUSTAKA
Basrowi. 2005. Pengantar  Sosiologi . Risman FS, editor. Bogor (ID): Ghalia Indonesia.
Fahrunnisa, Soetarto E, Pandjaitan NK. 2016. Kontestasi Akses Sumber Agraria di Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusang, Kabupaten Sumbawa, NTB. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Agustus 2016, hal 145-151. [Diakses pada 28 Februari 2017].dapat diunduh di: http://jurnal.ipb. ac.id/index.php/sodality/article/view/13381. Hughes M, Kroehler CJ, Zanden JWV. 2002. Sociology; the Core. -- 6 th ed. New York (US): The McGraw-Hill Companies, Inc.
Innah HS, Dharmawan AH, Suharjito D, Darusman D. 2012.
Peran Dinamika Jejaring-Aktor dalam Reforestasi Di Papua. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol. 9, No.2. [Internet]. [Diakses pada September 2015]. Dapat diunduh di: http://ejournal. forda-mof.org/ejournal-litbang/index.phutan produksi/ JPSE/article/view/207.
[KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2015. Deforestasi Indonesia Tahun 2013-2014. Jakarta (tidak diterbitkan): Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Klopp JM, Sang JK. 2011. Maps, Power, and the Destruction of the Mau Forest in Kenya). Georgetown Journal of  International  Affairs , Vol. 12, No. 1: 125-134. [Internet]. [Diakses tanggal 21 April 2016]. Dapat diunduh di: http://www.jstor.org/stable/43133872.
Ribot JC, Peluso NL. 2003. A Theory of Access. Rural Sociology. Ruthenberg H. 1971. Farming Systems in the Tropics . Oxford (US): Calrendon Press. Saputra D. 2014. Pertarungan Penguasaan Kawasan Hutan Mandailing Natal Sumatera Utara (Pertambangan versus Konservasi). [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Sinabutar P. 2015. Penataan Tenurial dan Peran Para Pihak dalam Mewujudkan Legalitas dan Legitimasi Kawasan Hutan Negara. [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Singarimbun M. 1989. Metode dan proses penelitian. Di dalam: Singarimbun M dan Effendi S, editor. Metode Penelitian  Survai . Jakarta (ID): Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI.
Soekanto S. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar -- Ed. Baru – 41. Jakarta (ID): PT RajaGrafindo Persada. Sudhartono A, Basuni S, Bahruni, Suharjito D. 2011. Pola Akses Petani Penggarap Lahan di Kawasan Perluasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Jawa Barat. Media Konservasi , Vol. 16, No. 3: 122-132. [Internet].
[Diakses tanggal 19 November 2016]. Dapat diunduh di:  http://mail.student.ipb.ac.id/index.php/konservasi/ article/view/12954/9782
Suwarno E. 2014. Analisis Kelembagaan Proses Operasionalisasi KPH: Studi Kasus KP HUTAN PRODUKSI Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau. [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Sylviani, Hakim I. 2014. Analisis Tenurial dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi Kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung. Jurnal  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi  Kehutanan ,
Vol. 11 No. 4: 309-322. [Internet]. [Diakses tanggal 19 November 2016]. Dapat diunduh di: http:// ejournal.forda-mof.org/latihan/index.php/JPSE/article/ view/701. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. [Internet]. [Diakses tanggal 02 Oktober 2015]. Dapat diundu di: hhttp://prokum.esdm. go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf.
(Footnotes)
1.  membersihkan lahan dari semak belukar
2.  menebang pohon besar
3.  meruntuhkan kayu besar hingga akarnya
4.  Menanam padi dan tanaman lainnya di ladang