Volume 29, No.2, June – November 2019
p-ISSN : 2338-2686 e-ISSN : 2597-4564
Available online at https://e-journal.unair.ac.id/JEBA
doi: 10.20473/jeba.V29I22019.6218

## PERAN PENGAWAS DALAM MENERAPKAN PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
Revi Arfamaini a
Tjiptohadi Sawarjuwono b a Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga b Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Email: arfamaini@yandex.com a ; tjiptohadi@feb.unair.ac.id b

## ARTICLE HISTORY
Received: 9 June 2019 Revised 6 July 2019 Accepted: 22 July 2019 Online available: 10 November 2019

## Keywords:
Controller, Internal Auditor, Internal Control, Internal Control Framework by COSO in 1992, Effectiveness.

## Kata Kunci:
Pengawas, Auditor Internal, Pengendalian Intern, Kerangka Kerja Pengendalian Intern oleh COSO tahun 1992, Efektifitas.

## ABSTRACT
Introduction :  Implementation  of  internal  control  is  one  of  the organization's  efforts  must  be  made  to  improve  the  effectiveness  of  its operations.  How  to  implement  internal  control  is  to  implement  an integrated  framework  published  by  COSO  in  1992.  Internal  control  not only on the organization, credit unions must implement internal control. This is because  credit  unions  have  an activity  in the form of  lending  on credit  to  members.  Lending  on  credit  can  lead  to  an  unsuccessful uncollectible receivables that have threats that can cause harm. Threats include  non-performing loans,  human error  and  fraud.  Internal controls will  be  run  in  accordance  with  the  plan,  if  the  controller  cooperatives perform  functions  as  an  internal  auditor  to  evaluate  and  provide recommendations  on  the  implementation  of  internal  control improvements  that  have  been  running  on  credit  unions.  Thus,  the purpose  of  this  study  was  to  determine  the  role  of  the  controller  as  a function  of  the  internal  auditor  in  the  application  of  internal  control of credit on GKPRI JATIM.
Methods :  The  method  used  is  the  method  of  participation  observation to  determine  the  application  of  internal  control  GKPRI  JATIM. Furthermore, assessment of internal control so as to know GKPRI JATIM controller  role  as  internal  auditor  function  components  based  control framework published by COSO in 1992.
Results : As a result, controllers should consider several things that made cooperative  organizational  structure,  procedures  and  policies  are implemented  cooperative  lending,  risk  mapping  and  assessment  of  all credit  control  activities  undertaken  management  to  be  able  to  detect problems that emerge early on.
Conclusion and suggestion : Thus, internal control can be run effectively.

## ABSTRAK
Penerapan  pengendalian  intern  merupakan  salah  satu  upaya  yang  harus  dilakukan organisasi  untuk  meningkatkan  efektifitas  kegiatan  operasionalnya.  Cara  menerapkan pengendalian  intern  adalah  mengimplementasikan  kerangka  kerja  terintegrasi  yang dipublikasikan  oleh  COSO  tahun  1992.  Pengendalian  intern  tidak  hanya dilakukan  pada organisasi, koperasi simpan pinjam pun harus menerapkan pengendalian intern. Hal ini dikarenakan,  koperasi  simpan  pinjam  memiliki  aktivitas  yang  berupa  pemberian pinjaman  secara  kredit  kepada  para  anggota.  Pemberian  pinjaman  secara  kredit  dapat menimbulkan  piutang  yang  belum  berhasil  tertagih  sehingga  memiliki  ancaman  yang dapat menyebabkan kerugian. Ancaman tersebut antara lain kredit macet, human error dan  kecurangan.    Pengendalian  intern  akan  berjalan  sesuai  dengan  rencananya,  jika pengawas  koperasi  melakukan  fungsi  sebagai  auditor  internal  untuk  mengevaluasi  dan memberikan  rekomendasi  perbaikan  atas  penerapan  pengendalian  intern  yang  sudah berjalan  pada  koperasi  simpan  pinjam.  Sehingga,  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui peran pengawas sebagai fungsi auditor internal dalam penerapan pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada GKPRI JATIM. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode participation  observation untuk  mengetahui  penerapan  pengendalian intern  yang  terjadi  pada  GKPRI  JATIM.  Selanjutnya,  melakukan  penilaian  pengendalian intern  GKPRI  JATIM  sehingga  dapat  diketahui  peran  pengawas  sebagai  fungsi  auditor internal  berdasarkan  komponen-komponen  kerangka  kerja  pengendalian  yang dipublikasikan  oleh  COSO  tahun  1992.  Hasilnya,  pengawas  harus  memperhatikan beberapa  hal  yaitu  struktur  organisasi  yang  dibuat  koperasi,  prosedur  dan  kebijakan pemberian  kredit  yang  diterapkan  koperasi,  pemetaan  risiko  dan melakukan  penilaian terhadap seluruh aktivitas pengendalian pemberian kredit yang dilakukan manajemen untuk dapat  mendeteksi  permasalahan  yang  muncul  sejak  dini .  Sehingga,  pengendalian  intern dapat berjalan secara efektif.

## INTRODUCTION
Salah satu upaya yang harus dilakukan organisasi untuk meningkatkan efektifitas operasional  perusahaan  adalah  menerapkan  pengendalian  intern  (Michael,  2008: hal.29).  Cara  menerapkan  pengendalian  intern  adalah  mengimplementasikan  kerangka kerja  terintegrasi  yang  dipublikasikan  oleh  COSO  pada  tahun  1992  (Gupta  &  Thomson, 2006).
Pengendalian  intern  selalu  diterapkan  pada  masing-masing  organisasi  yang gunanya  untuk  meningkatkan  efektifitas  operasional  organisasi,  termasuk  pada organisasi  koperasi  simpan  pinjam.  Salah  satunya  adalah  Gabungan  Koperasi  Pegawai Republik Indonesia Jawa Timur (GKPRI JATIM). Permasalahan yang menjadi fokus utama pada GKPRI JATIM berupa pemberian kredit berupa uang yang  menimbulkan besarnya jumlah  piutang  yang  belum  berhasil  tertagih.  Permasalahan  ini  mengharuskan  manajer
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
untuk  membuat  desain  pengendalian  intern  yang  memadai  sehingga  menghasilkan informasi yang sesuai dengan kondisi.
Penerapan  pengendalian  intern  yang  terdapat  pada  GKPRI  JATIM  dengan  cara melakukan pengawasan dan  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  pengawas dan  pengurus. Pengurus  dapat  memilih  seorang  manajer  untuk  mengelola  secara  detail  kegiatan operasional  koperasi  sehingga  pengendalian  intern  pada  koperasi  dapat  diterapkan sebagaimana  mestinya.  Namun,  manajer  dan  karyawan  membutuhkan  evaluasi  agar kemampuan dalam mengelola operasional koperasi dapat meningkat (Candreva, 2006).
Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui  peran  pengawas koperasi  sebagai  fungsi  auditor  internal  dalam  menerapkan  pengendalian  intern. Diharapkan  kegiatan  operasional  koperasi  dapat  berjalan  efektif,  artinya  dapat meminimalisasi permasalahan yang ada.

## LITERATURE REVIEW
Setiap  entitas  perlu  memahami  ruang  lingkup  pengendalian  intern  yang merupakan  dasar  munculnya  permasalahan,  sehingga    pengendalian  intern  perlu dikembangkan  dengan  berbagai  macam  metode.  Salah  satu  cara  mengembangkan pengendalian  intern  yaitu  dengan  menggunakan  metode  Internal  Control  Integrated Framework yang dipublikasikan oleh COSO. Menurut COSO, pengendalian intern adalah suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu yang dipengaruhi oleh setiap badan suatu entitas (Hubbard, 2003). Tujuan tersebut terdiri dari (Ricketts, 1992 ; Stevens, 2003):
1. Keandalan laporan keuangan.
2. Efektifitas dan efisiensi operasi.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Pada  tahun  1992,  COSO  berhasil  membuat  kerangka  kerja  yang  dikenal  dengan nama Internal  Control  –  Integrated  Framework yang  menjadi pedoman para  eksekutif, dewan  direksi,  penyusun  standar  dan  organisasi  lainnya  untuk  mengukur  efektifitas pengendalian intern mereka (Anonymous, 1992).

## The traditional society
Pengendalian  intern  dapat  terlaksana  dengan  baik  jika  adanya  peran  auditor internal  atau  bagian  pengawasan  intern  (Muljono,  2012:  hal.377).  Pengawas  atau pemeriksa  intern  bertugas  melakukan  pengawasan,  penilaian,  pemeriksaan,  dan kecocokan  untuk  menetapkan  dan  memeriksa  pekerjaan  apa  saja  yang  sudah dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  serta  catatan  yang  berhubungan  dengan keuangan.  Maka  dari  itu  pengawas  dapat  memberikan  saran  dan  rekomendasi  untuk perbaikan dalam mengelola koperasi (Hendrojogi, 2002; 159).

## RESEARCH METHODS
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode participating observation (Langhout, 2003 ; Palson, 2007 ; Culley & Hughey, 2008 ; Bohm Legewie & Dienel, 2008 ; Hofman, 2009 ; Keiding, 2010;). Penelitian ini difokuskan pada penerapan pengendalian intern pemberian kredit, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengetahui peran pengawas sebagai fungsi auditor internal.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  karena data  tersebut  berupa  fakta-fakta  tertulis  atau  lisan.  Data  dan  informasi  yang  akan diperoleh  berupa  penerapan  pengendalian  intern  pemberian  kredit  pada  GKPRI  JATIM. Sumber  perolehan  data  dan  informasi  dilakukan  dengan  cara:  observasi,  dokumentasi, wawancara formal dan informal.

## RESULT AND ANALYSIS
Berdasarkan  penerapan  metode  penelitian  diatas,  diperoleh  penerapan pengendalian  intern  dan  peran  pengawas  pada  pemberian  kredit  pada  GKPRI  JATIM didasarkan pada lima komponen COSO tahun 1992 sebagai berikut:

## Lingkungan Pengendalian
Lingkungan  pengendalian  menggambarkan  pengendalian  terhadap  kegiatan opersasional  pemberian  kredit  GKPRI  JATIM.  Manajemen  GKPRI  JATIM  menerapkan lingkungan pengendalian pemberian kredit yang terdiri dari:
1. Melakukan pembagian tugas,  wewenang  serta tanggung  jawab  kepada pihak-pihak yang  melayani  dalam  proses  pemberian  kredit.  Pihak-pihak  yang  terlibat  adalah bagian kredit, kasir, bagian administrasi dan manajer.
2. Pembuatan  prosedur  dan  kebijakan  manusia.  Prosedur  secara  tertulis  belum  ada. Langkah-langkah yang harus ditempuh karyawan berdasarkan pengalaman karyawan terdahulu yang diajarkan kepada karyawan lama dan sesekali di periksa oleh manajer koperasi.
3. Memperhatikan  kompetensi  dan  kemampuan  karyawan  dengan  cara  melakukan penempatan  sesuai  dengan  pendidikan,  pengeluaran,  keterampilan  serta pengalaman yang dimiliki sumber daya manusia.

## Peran Pengawas pada Lingkungan Pengendalian
Pengawas  harus  memberikan  penilaian  dan  rekomendasi  terhadap  penerapan pengendalian  intern  pada  GKPRI  JATIM  pada  lingkungan  pengendalian.  Penilaian  dan rekomendasi tersebut meliputi:
1. GKPRI  JATIM  belum  memiliki  struktur  organisasi,  oleh  karena  itu  pengawas  perlu memberikan gambaran mengenai struktur organisasi yang sesuai dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
2. GKPRI  JATIM  belum  memiliki  prosedur  dan  kebijakan  manusia  secara  tertulis sehingga  pengawas  perlu  memberikan  rekomendasi  terkait  dengan  pembuatan prosedur  dan  kebijakan  manusia  untuk  menunjang  lancarnya  proses  pemberian kredit:
3. GKPRI  JATIM  sudah  membuat  pembagian  dan  uraian  tugas  yang  harus  dijalankan oleh  karyawan.  Pada  bagian  kredit  tidak  diberikan  fungsi  sebagai  analis  kredit. Pengawas  perlu  memberikan  rekomendasi  kepada  pengurus  terkait  dengan  hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisa kredit.

## Penaksiran Risiko
Penaksiran  risiko  merupakan  hal  penting  dalam  setiap  manajemen  suatu organisasi  untuk  menghadapi  masalah  yang  pernah  atau  yang  akan  muncul.  Berikut  ini masalah-masalah yang pernah muncul pada GKPRI adalah sebagai berikut :
1. Pihak peminjam dana kredit tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar dana yang  dipinjamnya  karena  peminjam  meninggal  dunia  dan  menghilangkan  jejak sehingga  dapat  menimbulkan  kredit  macet  murni.  Sedangkan,  kredit  macet  tidak murni yaitu kredit yang masih bisa ditagih oleh karyawan tapi dianggap kredit macet dan tidak dilaporkan pada kasir koperasi.
2. Tidak adanya prosedur kegiatan operasional secara tertulis yang dilakukan karyawan dan  sistem  pencatatan  transaksi  masih  dilaksanakan  secara  manual  sehingga terdapat kemungkinan terdapat human erorr dan penyimpangan yang dilakukan oleh para staff karyawan.
3. Tidak patuhnya karyawan dalam mentaati jam kerja yang harus dijalankan karyawan, sehingga  dapat  berpengaruh  pada  tugas-tugas  yang  diberikan  kepada  karyawan yaitu:
a. Karyawan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.
b. Pencatatan dan pembuatan laporan masih terdapat banyak kesalahan.
c. Banyak alasan yang diungkapkan dalam target menyelesaikan tugas yang berujung pada saling menyalahkan antar karyawan.
4. Masih menggunakan sistem manual dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada karyawan. Sistem komputerisasi hanya digunakan dalam membuat laporan.

## Peran Pengawas pada Penaksiran Risiko
Pengawas  berperan  penting  membantu  manajemen  untuk  memberikan rekomendasi terhadap risiko yang muncul dan membuat pemetaan risikonya. Pemetaan risiko pada GKPRI JATIM sebagai berikut:
a. Risiko Kredit
Risiko  kredit  kemungkinan  muncul  karena  pernah  terdapat  kredit  macet.  Pengawas perlu  memberikan  rekomendasikan  pembuatan  prosedur  pada  proses  pemberian kredit agar kredit macet tersebut dapat diminimalisasi.
b. Risiko Operasional
Risiko  operasional  muncul  karena  terdapat  permasalahan  pada  karyawan  dalam menjalankan  tugasnya  (membuat  laporan  piutang  dan  melakukan  konfirmasi pembayaran piutang). Pengawas harus memberikan rekomendasi untuk pembuatan prosedur dalam melakukan penagihan piutang.
c. Risiko Kepatuhan
Risiko  kepatuhan  harus  diperhatikan  oleh  pengawas,  karena  permasalahan  yang muncul juga disebabkan karena tidak patuhnya karyawan terhadap peraturan seperti tidak  tepat  waktu  dalam  kehadiran  bekerja.  Rekomendasi  yang  diberikan  karyawan dalam bentuk prosedur dan kebijakan sumber daya manusia.
Jadi,  pengawas  hanya  memberikan  rekomendasi  atau  saran  agar  risiko  dapat diminimalisasi,  yang  dapat  mengandalikan  risiko  tersebut  adalah  pihak  manajemen GKPRI.

## Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian harus dilakukan pada seluruh kegiatan operasional. Hal ini untuk  meminimalisasi  masalah  dan  ancaman  yang  akan  muncul.  Berikut  ini  penerapan aktivitas pengendalian GKPRI yang didasarkan pada COSO, yaitu:
1. Pemberian  otorisasi  harus  diperhatikan  untuk  melakukan  pengesahan  dokumen- dokumen dalam proses pemberian kredit.
2. Pemisahan  tugas  (pembagian  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab)  dapat mendukung terciptanya pengendalian intern yang memadai.
3. Melakukan  penjagaan  catatan  dan  dokumen.  Dokumen  yang  sudah  ditata  belum terdapat sistem pengkodean dan pembagian untuk setiap karyawan.
4. Pembuatan  prosedur  dan  kebijakan  terhadap  pemberian  pinjaman  kredit.  Namun, koperasi GKPRI belum memiliki prosedur dan kebijakan sumber daya manusia.
Jika  prosedur  dan  kebijakan  pemberian  kredit  tersebut  menimbulkan  masalah,
maka prosedur dan kebijakan tersebut diperbaharui sesuai kondisi. Pembuatan tersebut juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian kegiatan operasional dengan prosedur dan kebijakan dengan didukung dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh peminjam.

## Peran Pengawas pada Aktifitas Pengendalian
Penerapan  aktivitas  pengendalian  pada  GKPRI  JATIM  hanya  mengacu  pada prosedur  dan  kebijakan  pemberian  kredit,  belum  menerapkan  aktifitas  pengendalian berupa prosedur dan kebijakan sumber daya manusia.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Pengawas  harus  memperhatikan  beberapa  hal  dalam  pembuatan  prosedur  dan kebijakan sumber daya manusia, yaitu:
a. Pelatihan  dan  pengembangan  karyawan  berupa  tata  cara  bersikap,  berbicara  dan merespon  dalam  menyelesaikan  masalah  dan  menyampaikan/menerima  informasi dari/oleh peminjam.
b. Ketentuan kehadiran berupa presensi yang meliputi nama, jabatan, jam kedatangan dan  jam  pulang  sebagai  pendukung  dalam  ketepatan  pengerjaan  tugas  yang diberikan  kepada  karyawan  sehingga  laporan-laporan  yang  dihasilkan  dapat  sesuai dengan yang diinginkan oleh GKPRI JATIM.
c. Tata  tertib  dan  sanksi  yang  merupakan  aktifitas  pengendalian  yang  harus  benar- benar  diterapkan  meliputi  penggunaan  barang-barang  diperusahaan,  pemisahan fungsi  dalam  menjalankan  tugas  dan  aturan  terhadap  sikap  yang  seharusnya dilakukan.
d. Kinerja  Karyawan  seperti  ketentuan  dalam  berpenampilan,  penentuan  sikap  dalam melakukan seluruh kegiatan dan ketentuan dalam menjaga kebersihan lingkungan.
e. Pemberian  otorisasi  terhadap  laporan  oleh  dengan  pihak-pihak  yang  berwenang untuk mengemban tanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya .

## Informasi dan Komunikasi
GKPRI  JATIM  sudah  menerapkan    informasi  dan  komunikasi  yang  berkaitan dengan:
1. Pemberian  informasi  mengenai  proses  kredit.  Keseluruhan  pembuatan  laporan didasarkan pada dokumen berkas permohonan kredit yang diisi oleh peminjam dan disetujui oleh pengurus GKPRI JATIM.
2. Komunikasi  yang  dilakukan  berupa  pemberian  laporan  mengenai  proses  kredit  dan manajer  melakukan  tanya  jawab  kepada  staff  karyawan  jika  laporan  tersebut  tidak dipahami  serta  mengenai  jumlah  piutang  peminjam  dan  waktu  pembayaran peminjam.

## Peran Pengawas pada Informasi dan Komunikasi
Pengawas  harus  memperhatikan  komunikasi  yang  merupakan  cara  manajemen memberikan  informasi  kepada  karyawan  secara  lisan.    Informasi  dan  komunikasi  yang harus diperhatikan adalah pada proses:
a. Penyampaian informasi mengenai persyaratan kredit.
b. Pengisian  formulir  permohonan  pinjaman  oleh  peminjam  yang  mengandung informasi mengenai jumlah pinjaman yang diinginkan, jenis pembayaran kredit yang
dipilih,  latar  belakang  peminjam  seperti  pekerjaan  dan  pendapatan  yang  diterima dan jaminan yang diajukan.
c. Laporan survey kredit kepada peminjam yang dilakukan oleh karyawan bagian kredit.
d. Dasar keputusan kredit dan pengeluaran kas untuk pemberian pinjaman dana kredit. Pengawas  harus  memastikan  mengenai  keabsahan  informasi  dan  komunikasi  yang dilakukan. Cara memastikannya mencocokkan kesesuaian prosedur yang dibuat dengan realisasi pekerjaan yang dilakukan.

## Monitoring
Pemantauan  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pengecekan  kegiatan  dan dokumen berdasarkan prosedur dan kebijakan yang dibuat yaitu:
1. Permohonan dan persyaratan kredit Pengecekan dilakukan mengenai penyampaian informasi kepada peminjam mengenai persyaratan  kredit  yang  diajukan.  Pengecekannya  dilakukan  melalui  berkas  kredit yang sudah diisi oleh peminjam untuk dipastikan keaslian dan keabsahannya.
2. Jenis pembayaran kredit dan jangka waktu kredit
Pengecekan  dilakukan  berdasarkan  jenis  pembayaran  kredit  yang  diajukan  oleh peminjam beserta jangka waktu yang disepakati. Seluruh informasinya terdapat pada berkas  kredit  dan  rekapitulasinya.  Pengecekan  dilakukan  dengan  menghitung  ulang setiap terdapat peminjam baru. GKPRI JATIM tidak melakukan pengecekan terhadap rekapitulasi yang dibuat oleh karyawan.
3. Analisa dan survey kredit
Analisa  kredit  yang  dilakukan  merupakan  analisa  terhadap  semua  berkas  dan kelengkapan kredit yang diajukan oleh peminjam. Sedangkan, survey kredit mencakup kegiatan nasabah, pekerjaan nasabah serta jabatan dan keberadaan nasabah.

## Peran Pengawas pada Monitoring
Pemantauan tersebut dilakukan pada seluruh bagian yang ada pada GKPRI JATIM, yaitu dengan cara:
1. Menentukan dasar pemantauan
Pemantauan yang dilakukan yaitu pada unit simpan pinjam karena pemberian kredit sehingga  menyebabkan  piutang  yang  belum  tertagih  yang  disebabkan  oleh  kredit macet, kesalahan pencatatan.
2. Mendesain dan mengimplementasikan prosedur pemantauan Pengawas  harus  membuat  prosedur  pemantauan  yang  meliputi  pemantauan terhadap  prosedur  dan  kebijakan  pemberian  kredit,  penagihan  piutang  hingga penerimaan  dan  pengeluaran  kas  untuk  memberikan  pinjaman  dan  kemampuan karyawan dalam membuat laporan.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## 3. Menilai dan melaporkan temuan
Pengawas  harus  bisa  menemukan  temuan-temuan  permasalahan.  Temuan  dapat berupa  risiko-risiko  yang  akan  muncul  dan  risiko  bawaan  yang  sudah  pernah  ada pada GKPRI JATIM.

## CONCLUSION
Berikut  ini  merupakan  kesimpulan  yang  dapat  diperoleh dari hasil pembahasan, bahwa :
1. GKPRI JATIM belum memiliki struktur orgnasisasi dalam kegiatan operasionalnya. Jadi, selama ini kegiatan operasional pemberian kredit pada GKPRI JATIM hanya didasarkan pada uraian pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.
2. GKPRI  JATIM  belum  memiliki  karyawan  yang  bertugas  sebagai  analis  kredit.  Jika memang analis kredit tidak begitu diperlukan pada GKPRI.
3. GKPRI  JATIM  bekum  memiliki  prosedur  dan  kebijakan  manusia  secara  tertulis sehingga  memungkinkan  tindakan  karyawan  tidak  bisa  dikendalikan  sehingga menimbulkan fraud.
4. GKPRI  JATIM  belum  memiliki  prosedur  penyampaian  informasi  dalam  pemberian kredit  secara  tertulis.  Prosedur  penyampain  pemberian  kredit  hanya    berdasarkan pembagian tugas dan pengalaman karyawan terdahulu.

## REFERENCES
Anonymous,  1992.  Accounting  Groups  Issue  Report  on  Internal  Control. Management Accounting . 74(6).
Anonymous,  2005.  Rebalancing  Internal  Audit  in  the  Sarbanes-Oxley  Era. The  CPA Journal . 75(11).
Anonymous,  2006.  Communicating  Internal  Control  Related  Matters  Indentified  in  an
Audit. Journal of Accountancy . 202(97).
Bohm, B., Legewie, H., and Dienel, L.H., 2008. The Citizens’ Exhibition: A Combination of Socio – Scientific Partisipative and Artistic Elements. Qualitative Sosial Research . 9(3).
Candreva, P.J., 2006. Controlling Internal Controls. Public Administration Review . 66(3).
Culley, R.M., and Hughey, J., 2008. Power and Public Participation in a Hazardous Waste Dispute: A Community Case Study. Springe Science + Business Media. 99 – 114. Fargher, N.L., and Gramling, A.A., 2010. Toward Improved Internal Controls.
Gupta,  P.P.,  and  Thomson,  J.C.,  2006.  Use  of  COSO  1992  in  Management  Reporting on
Internal Control. Strategic Finance. 88(26).
Hendrojogi.,  2002. Koperasi:  Azaz-azaz,  Teori  dan  Praktek .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Hubbard,  L.D.,  2003.  Understanding  Internal  Control.  The  Internal  Auditor  Research.
60(5).
Hofman, L.D., 2009. Multiple Methods, Communicative Preferences and the Incremental Interview Approach Protocol. Qualitative Social Research. 10(1).
Keiding,  B.T.,  2010.  Observing  Participating  Observation  –  A-  Re  Description  Based  on Systems Theory.11(3).
Langhout.  D.R.,  2003.  Reconseptualizing  Quantitative  and  Qualitative  Methods. American Journal of Community Phychology .32(4).
Michael,  D.,  2008.  How  to  Comply  with  Sarbanes  –  Oxley  Section  404:  Assesing  the Effectiveness of Internal Control.
Muljono, D., 2012. Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam. Yogyakarta: Andi. Ricketts, J.B., 1992. New Inetrnal Control Framework and Evaluation Proposed by COSO.
Ohio CPA Journal. 51(3).
Stevens,  M.G.,  2003.  Focus  on  Internal  Controls.  The  Practical  Accountants  Research.
36(12).
Undang – Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 30, 32, 38 dan 39 tentang Tugas dan Wewenang Pengawas serta Pengurus.