## HUBUNGAN PENERIMAAN ZAKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE: PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)
Mukhlis *)
*) Dosen Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Abstact: Zakat  is  not  just  a  sharia  obligation,  but  an  obligation  set  by  the  government.  This  study aims  to  determine  the  relationship  model  of  the  receipt  of  zakat  from  the  income  of  Civil  Servants (PNS)  as  a  source  of  Local  Revenue  (PAD)  collected  by  the  government.  The  data  used  are  time series data sourced from secondary data for 34 months from January 2014 to April 2017. The models formed are based on the Vector Error Correction Model (VECM) approach. The results of the study found  that  there  was  no  insignificant  causal  relationship  that  affected  zakat  from  PNS  income  with PAD sources. Zakat from PNS income has a long-term relationship that is sought for the welfare of the community and its management is specifically regulated. When, the source of PAD has a short- term relationship that is used in direct expenditure which is relatively large in number so it must be fulfilled various requirements first.
Keyword : Zakat, PNS, PAD, Vector Error Correction Model, Kausalitas

## PENDAHULUAN
Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan  umum  bagi  seluruh  masyarakat muslim.  Begitu  juga,  zakat  berfungsi  untuk membersihkan  harta  dan  jiwa  (QS  :  At  Taubah, ayat  103)  dan  menolong  kaum  dhu’afa  atau orang  yang  membutuhkannya  (QS  :  At  Taubah, ayat 60). Dalam ajaran agama Islam, pemungutan  zakat  sebaiknya  dilakukan  oleh pemerintah. Tujuan pemungutan zakat dilakukan oleh  pemerintah  adalah  agar  para  pemberi  zakat tidak merasa bahwa yang dikeluarkan itu sebagai kebaikan  hati,  bukan  kewajiban  dan  para  fakir miskin yang tidak merasa berhutang budi kepada orang  kaya.  Begitu  juga  zakat  diperuntukkan bagi  kepentingan  umum  seperti  fisabilillah misalnya  dapat  disalurkan  dengan  baik  karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya  (Ali,  1998). Oleh  karena  itu, zakat  mempunyai  kedudukan  yang  sangat penting  sama  halnya  dengan  keutamaaan  shalat yang  diperuntukan  bagi  setiap  mukmin.  Orang- orang  yang  tidak  menunaikan  zakat  diberikan peringatan  dan  ancaman  keras  yang  dijelaskan dalam ajaran Islam (Wahid, et. al., 2011).
Di  Aceh  pengelolaan  zakat  merupakan  salah satu  bagian  dari  pelaksanaan  syariat  Islam  dan juga  merupakan  kewenangan  Provinsi  Aceh dalam melaksanakan amanat regulasi sebagaimana  yang  dituangkan  dalam  Qanun Aceh  Nomor  7  Tahun  2004.  Selanjutnya  juga diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban syariah semata, akan tetapi kewajiban yang telah ditetapkan  oleh  negara.  Pemerintah  dapat
memaksa warga negara untuk menunaikan zakat, hal  ini  semakin  jelas  dengan  masuknya  zakat sebagai  salah  satu  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD). Ketentuan zakat sebagai PAD juga diatur dalam  Peraturan  Gubernur  Nomor  60  Tahun 2008  tentang  mekanisme  pengelolaan  zakat, Peraturan  Gubernur  Nomor  55  Tahun  2010 tentang tata cara penerimaan dan penarikan zakat pada  kas  umum  Aceh  dan  Peraturan  Gubernur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Dewan
Pertimbangan Syariah (Fuadi, 2016).
Zakat  sebagai  sumber  PAD  pada  mulanya diasumsikan sebagai suatu tujuan yang menakjubkan,  terutama  Provinsi  Aceh  dan Kabupaten/Kota  dan  yang  pertama  di  Indonesia. Namun sebelumnya, pemotongan zakat dari jenis penghasilan gaji PNS menimbulkan permasalahan  yang  serius.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  penerimaan  zakat  penghasilan  (gaji) sebagai  sumber  PAD  dalam  pengelolaannya menganut  ketentuan  keuangan  daerah.    Dengan demikian,  apabila  tanpa  mempertimbangkan zakat  sebagai  bagian  dari  perintah  agama,  maka zakat  penghasilan  dari  potongan  gaji  PNS  yang pungut  dalam  agama  begitu  terkumpul  harus segera  disalurkan.  Oleh  karena  itu,  tidak  harus menunggu  pengesahan  APBA/APBK,  karena yang  dicairkan  adalah  uang  zakat  penghasilan yang  disetor  ke  kas  daerah.  Beragam  gugatan pun mencuat, sehingga zakat yang disetor ke kas daerah  menjadi  PAD  murni  dianggap  telah melanggar prinsip-prinsip syariah.
Khusus  pemerintah  Kota  Lhokseumawe masih  didominasi  oleh  Apatarur  Sipil  Negara (ASN)  atau  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Bagi ASN/PNS  masih  mempertanyakan  hal  ihwal
penggunaan  dana  potongan  gaji  bulanan  untuk zakat  yang  ternyata  telah  berlaku.  Majelis Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Aceh  telah mengeluarkan  fatwa  sejak  tahun  1983  dan  pada saat ini hasil pungutan zakat di Aceh, khususnya Kota  Lhokseumawe  telah  menjadi  bagian  dari penerimaan PAD. Namun  penerimaan zakat dari harta yang di ’ikhtilaf seperti zakat penghasilan/gaji  masih  sangat  sedikit  jika dibandingkan dengan potensi yang ada.
Mengenai  kewajiban  zakat  penghasilan  bagi ASN  khusus  Kota  Lhokseumawe,  pemerintah akan  memotong  2,5  persen  dari  gajinya  untuk membayar  zakat.  Ketentuan  itu  berlaku  khusus bagi  ASN/PNS  muslim,  tetapi  tidak  semua  akan dimintai  zakat.  ASN/PNS  yang  hanya  telah mencapai nisab (batasan  harta  yang  meajibkan seseorang mengeluarkan zakat) dan haul (batasan waktu  ketika  harta tersebut  telah  beredar  selama satu  tahun).  Dengan  kata  lain,  ASN/PNS  yang difasilitasi untuk membayar zakat yang penghasilan  bulanannya  telah  mencapai  angka setara dengan 85 gram emas murni.
Belakangan  muncul  isu  beragam  masalah pada  institusi  pengelola  zakat,  infaq  dan shadaqah  (ZIS)  di  Kota  Lhokseumawe  banyak dana yang dikelola ternyata penyalurannya rawan masalah.  Bahkan  sebagian  anggaran  masih mengendap  di  Baitul  Maal.  Sedikitnya  jumlah penerimaan  dana  zakat  sebesar  7,671  milyar rupiah  yang  dikelola  melalui  Baitul  Maal  Kota Lhokseumawe  tahun  2013  diperoleh  rutin  tiap bulan  dari  gaji  ASN/PNS,  swasta  maupun lainnya dikabarkan realisasi rawan penyimpangan  (www.beritasore.com).  Begitu juga dengan dana ZIS yang menjadi sumber PAD Kota  Lhokseumawe  pada  tahun  2015  mencapai 8,6  miliar  rupiah  lebih  dan  sebagian  besar jumahnya  bersumber  dari  zakat.  Realisasi penerimaan ZIS tahun 2016 hampir sama dengan tahun  2015,  yaitu  dari  zakat  sekitar  7  miliar rupiah.  Berdasarkan  realisasi  penerimaan  ZIS tahun  2015  yang  melampaui  target,  maka  Baitul Maal  Lhokseumawe  kemudian  mengusulkan sejumlah  kegiatan  untuk  tahun  2016,  termasuk pembangunan rumah fakir dan miskin (www.portalsatu.com).
Persoalan  timbul,  apakah  setiap  ASN/PNS mempunyai kerelaan atas pemotongan gaji untuk zakat  sebesar  2,5  persen?  Namun  demikian,  isu pemotongan  gaji  ASN/PNS  setiap  bulannya untuk  penerimaan  zakat  terutamanya  zakat  harta dari  jenis  penghasilan/gaji  yang  pengelolaannya masih  belum  transparan.  Disamping  itu  juga, para ASN/PNS keberatan atas potongan tersebut
dilakukan ketika pembayaran gaji oleh bendaharawan gaji dan disetorkan kepada Baitul Maal.  Anehnya  dari  Baitul  Maal  bukan disalurkan  kepada  kaum  dhuafa  dan  lainnya, akan  tetapi  disetorkan  pada  rekening  khusus  di Kas  Umum  Daerah  atau  Bendahara  Umum Daerah  dan  ditetapkan  sebagai  sumber  PAD Kota Lhokseumawe.
Berkaitan dengan masalah tersebut, penerimaan zakat dari pemotongan gaji ASN/PNS sebagai sumber PAD Kota Lhokseumawe  memberikan  dampak  hubungan diantara  keduanya  baik  jangka  pendek  maupun jangka  panjang.  Hal  inilah  yang  menyebabkan banyak umat muslim yang masih ragu bagaimana polemik yang terjadi dikalangan ASN/PNS yang telah  terjebak  dalam  kontestasi  dan  regulasi. Oleh  karena  itu,  merupakan  sesuatu  yang  amat penting untuk menganalisis hubungan penerimaan  zakat  ASN/PNS  sebagai  PAD  Kota Lhokseumawe.

## TINJAUAN TEORITIS Definisi Zakat Profesi
Zakat  profesi  adalah  zakat  yang  di  keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan  uang  baik  itu  pekerjaan  yang dikerjakan  sendiri  tampa  tergantung  dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan  seseorang  buat  pihak  lain  baik pemerintah,  perusahaan,  maupun  perorangan dengan  memperoleh  upah  yang  diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan  dari  pekerjaan  seperti  itu  berupa gaji,  upah,  ataupun  honorarium.  Yang  demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan  yang  ia  hasilkan  harus  di  keluarkan zakatnya. (Qardhawi, 2007: 459).
Zakat  profesi  adalah  zakat  yang  dikenakan pada  tiap  pekerjaan  atau  keahlian  profesional tertentu,  baik  yang  dilakukan  sendirian  maupun yang  dilakukan  bersama  dengan  orang/lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat).  Zakat  ini  dinamakan  pula  zakat pendapatan  dari  pekerjaan  profesional  (Kurde, 2005:25). Yusuf Qardawi ketika menulis tentang masalah pencaharian dan profesi, beliau membagi  profesi  ini  menjadi  dua  bagian  yakni Kasb  al-amal dan Mihan  alhurrah . Kasb  al- amal adalah  pekerjaan  seseorang  yang  tunduk pada  perseroan  (perusahaan)  atau  perseorangan dengan  mendapatkan  upah,  sedangkan  yang
p-ISSN 1693-8852        e-ISSN 2549-5003
dimaksud  dengan Mihan  al-hurrah adalah pekerjaan  bebas,  tidak  terikat  pada  orang  lain, seperti pekerjaan seorang dokter, dengan praktek swasta  dengan  segala  profesinya,  pemborong, pengacara,  notaris  dan  PPATnya,  seniman, arsitek,  penjahit,  tukang  kayu,  dan  lain sebagainya (Kurde, 2005:26).
Secara  umum  zakat  profesi  menurut  putusan Tarjih  Muhammadiyah  adalah  zakat  yang dikeluarkan  dari  hasil  usaha  yang  halal  yang dapat  mendatangkan  hasil  atau  uang,  relatif banyak  dengan  cara  yang halal  dan  mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat  profesi  adalah  zakat  penghasilan  yang didapat  dan  diterima  dengan  jalan  yang  halal dalam  bentuk  upah,  honor  ataupun  gaji  (Inoed, 2005 : 50).
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat  disimpulkan  bahwa  zakat  profesi  adalah zakat  yang  harus  dikeluarkan  individu  atau lembaga dari suatu pekerjaan yang menghasilkan (uang) atau lainnya yang telah mencapai haul dan nisab,  baik  yang  dikerjakan  sendiri  ataupun dengan  bekerja  untuk  orang  lain.  Pekerjaan apapun  yang  dikerjakan  oleh  individu  baik bekerja  sendiri  maupun  orang  lain,  bila  telah mencapai  haul  dan  nisab  diwajibkan  untuk mengeluarkan zakat dari pekerjaannya tersebut.

## Landasan Hukum Zakat Profesi
Marimin  dan  Fitri  (2015)  menyatakan  bahwa Zakat  profesi  merupakan  salah  satu  kasus  baru dalam  fiqh  (hukum  Islam).  Al-Quran  dan  al- Sunnah,  tidak  memuat  aturan  hukum  yang  tegas mengenai  zakat  profesi  ini.  Begitu  juga  ulama mujtahid  seperti  Abu  Hanifah,  Imam  Malik, Imam Syafi’i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat  dalam  kitab-kitab  mereka  mengenai zakat  profesi  ini.  Hal  ini  disebabkan  oleh terbatasnya  jenis-jenis  usaha  atau  pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Berikut ini adalah landasan hukum zakat profesi : 1. Al Qur’an Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman  kandungan  makna  dalam  al-Qur’an surah al-Baqarah : 267 dan surah at-Taubah :103. Alasan  diwajibkannya  zakat  profesi  (zakat penghasilan)  dapat  ditafsirkan  dari  QS.  al Baqarah  267  adalah “Hai  orang-orang  yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari  apa  yang  kami  keluarkan  dari  bumi  untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk- buruk  lalu  kamu  menafkahkan  daripadanya,
padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.  dan  Ketahuilah,  bahwa  Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” .
Kemudian  dalam  al-Qur’an  surat  at-Taubah :103  juga  dinyatakan  bahwa “Ambillah  sedekah (zakat)  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,  dan  mendo’alah  untuk  mereka. Sesungguhnya  do’a  kamu  itu  (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
2. Hadits Zakat  (pendapatan  dan  jasa)  yang  berbunyi  : “Dari  Ibnu  Abbas  RA  berkata:  bahwa  ketika Nabi  SAW  mengutus  Mu’adz  ke  negeri  Yaman beliau memberikan amanat (kepadanya): Sesungguhnya engkau akan menghadapi masyarakat  Ahli  Kitab,  maka  ajaklah  mereka untuk  bersaksi  bahwa  tidak  ada  Tuhan  selain Allah  dan  bahwa  aku  adalah  utusan  Allah; apabila  mereka  telah  taat  kepadamu  mengenai hal  itu,  maka  beritahukan  kepada  mereka  bahwa Allah  mewajibkan  shalat  lima  waktu  sehari semalam;  apabila  mereka  telah  taat  kepadamu mengenai  hal  itu,  maka  beritahukan  kepada mereka  bahwa  Allah  mewajibkan  shadaqah (zakat) kepada mereka, yang diambil dari orang- orang  kaya  dan  disalurkan  kepada  orang-orang miskin  dari  kalangan  mereka.  Apabila  mereka telah  taat  kepadamu  mengenai  hal  itu,  maka kamu  hendaklah  berhati  hati,  jangan  mengambil yang  baik-baiknya  saja  dari  harta  mereka,  dan hindarilah  doa  orang-orang  yang  teraniaya, karena  antara  doanya  dengan  Allah  tidak  ada hijab” (HR. Bukhari-Muslim).
3. Ijtihad Ulama  berbeda  pendapat  mengenai  hukum zakat  penghasilan  atau  profesi.  Mayoritas  ulama madzhab empat tidak mewajibkan zakat penghasilan  pada  saat  menerima  kecuali  sudah mencapai  nishab  dan  sudah  sampai  setahun (haul),  namun  para  ulama  mutaakhirin  seperti Yusuf  Al  Qaradhawi  dan  Wahbah  Az-Zuhaili, menegaskan  bahwa  zakat  penghasilan  itu hukumnya  wajib  pada  saat  memperolehnya, meskipun  belum  mencapai  satu  tahun.    Hal  ini mengacu  pada  pendapat  sebagian  sahabat  yaitu Ibnu    Abbas,  Ibnu  Mas’ud  dan  Mu’awiyah, Tabiin    Az-Zuhri,  Al-Hasan  Al  Bashri,  dan Makhul juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberapa ulama fiqh lainnya.

## Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan semua  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  (Halim,  2004).  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yaitu  pendapatan  yang  diperoleh  daerah dan  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan (Siahaan, 2005:15).
Menurut  penjelasan  Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber  sektor  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  dan  pendapatan  lain  -lain  yang  sah (Mardiasmo,  2002  dalam  Sa’diyah  dan  Putri, 2015).
Namun bagi Provinsi
Aceh dan kabupaten/kota secara khusus berdasarkan regulasi  menjelaskan  bahwa  penerimaan  Aceh dan  kabupaten/kota  terdiri  atas  Pendapatan Daerah  dan  Pembiayaan  yang  bersumber Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan, Dana  Otonomi  Khusus  dan  lain-lain  pendapatan yang  sah.  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Aceh  dan  PAD  kabupaten/kota  yang terdiri  atas  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan milik  Aceh  dan  kabupaten/kota  dan  hasil penyertaan  modal  Aceh  dan  kabupaten/kota, zakat,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  Aceh  dan kabupaten/kota  yang  sah.  Pengelolaan  sumber PAD Aceh dan kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (UU No.11/2006).

## Literatur Review dan Hipotesis
Hasil  penelitian  Musa  (2016),  zakat  sebagai salah  satu  penerimaan  asli  daerah  masuk  dalam sistem tata kelola keuangan negara yang dikelola oleh  Baitul  Mal.  Lembaga  ini  merupakan  amil zakat  resmi  yang  dibentuk  Pemerintah  Aceh sebagai  lembaga  nonstruktural  dan  bersifat independen  dalam  pengelolaan  zakat  sebagai PAD  oleh  Baitul  Mal  di  Aceh.  Hal  ini menunjukkan zakat sebagai PAD harus diperlakukan dan diatur secara khusus.
Mekanisme yang ditawarkan adalah ditempatkan pada  rekening  khusus  yang  tidak  dilimpahkan kepada penerimaan yang lain.
Walaupun  pembicaraan  mengenai  hukum zakat  telah  lama  dilakukan  namun  penelitian yang  bersifat  empiris  dan  menfokuskan  kepada pemotongan zakat dari gaji PNS sebagai sumber PAD  masih  jarang  ditemui.  Bukti-bukti  empiris mulai  dilakukan  dalam  beberapa  tahun  terakhir ini, diantaranya Anisah, et. al. (2017) dalam hasil penelitiannya menjelaskan khusus Aceh disebutkan  zakat  merupakan  salah  satu  sumber dari  PAD  dan  mempunyai  kaitannya  dengan pajak, khususnya pajak penghasilan.
Begitu  juga  dengan  harta  yang  dijadikan obyek  zakat  yang  mencakup  semua  harta maupun  penghasilan  /  pendapatan  yang  dimiliki oleh  setiap  muslim  yang  mencakup  seluruh bidang  pekerjaan  yang  halal  yang  apabila  telah mencapai  nishab,  maka  wajib  dikeluarkan zakatnya.  Termasuk  di  dalamnya  penghasilan yang didapatkan melalui keahlian tertentu secara perorangan  maupun  bersama-sama,  atau  yang sering disebut dengan zakat profesi.  Penghasilan dan  profesi  dapat  diambil  zakatnya  bila  sudah setahun dan cukup nisab, sehingga memungkinkan untuk membayar zakat penghasilan  (Huda  dan  Gofur,  2012),  zakat pendapatan  gaji  (Mujaini,  2003),  zakat  profesi sebagai  distribusi  pendapatan  (Zen,  2014). Disamping itu, terdapat juga beberapa penelitian zakat  yang  ada  kaitannya  dengan  PAD, diantaranya yang telah dilakukan oleh Junarwati, et.  al.  (2013),  Musa  (2014).  Diskusi  mengenai penelitian  zakat  profesi  ditinjau  dari  aspek yuridis  berkaitan  dengan  PAD  juga  telah dilakukan  antara  lain  oleh  Nasution,  et.  al. (2017),  Djawas  (2016),  Wahid  (2015),  Fuadi, (2014).
Berdasarkan  beberapa  studi  empiris  yang telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka  hipotesis dalam  penelitian  ini  adalah  tidak  ada  hubungan antara  penerimaan  zakat  dari  penghasilan  gaji ASN  dengan  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe.

## METODE PENELITIAN Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  sekunder  yaitu  data  bulanan  penerimaan zakat dari gaji ASN/PNS dan sumber Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Lhokseumawe  dari bulan  Januari  tahun  2014  sampai  dengan  bulan Desember tahun 2016. Data tersebut diambil dari Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (BPKD)
p-ISSN 1693-8852        e-ISSN 2549-5003
Kota Lhokseumawe dan Bappeda Kota Lhokseumawe.

## Metode Analisa
Metode  analisa  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Vector  Error  Correction Model  (VECM)  untuk  memodelkan  kedua variabel. Adapun prosedur dalam analisis VECM terdiri dari :
1. Spesifikasi estimasi, dan pemeriksaan model yang terdiri dari :
a. Uji akar unit (pemeriksaan stasioneritas)
Seperti yang dibahas sebelumnya,
pemodelan dengan menggunakan VECM
didasarkan  atas  data time  series yang tidak  stasioner  namun  terkointegrasi.
Untuk  memeriksa  stasioneritas  data dapat  digunakan  uji  akar  unit,  dengan statistik  uji  yang  digunakan  adalah
Augmented
Dickey-Fuller (ADF), sebagai berikut:  Y t =  +  t +  Y t-1 + ∑ + e t
Dengan  Y t =Y t – Y t-1 dan  = a – 1 Hipotesis :
H 0 :  = 0 (terdapat akar unit)
Pada  tingkat  signifikansi (1−𝛼)100% , 𝐻 0 ditolak  jika  statistik  ADF  lebih  kecil dari nilai kritis pada saat 𝛼 , atau 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 lebih  kecil  dari  nilai  signifikansi 𝛼 .  Jika 𝐻 0 ditolak, maka data stasioner (Eviews, 2009; Rosadi, 2012).
b. Uji kointegrasi Johansen Kemudian, untuk uji kointegrasi digunakan uji kointegrasi Johansen sebagai berikut:
Diketahui model 𝑉𝐴𝑅(𝑝) adalah 𝑦 𝑡 = 𝐴 𝑡 𝑦 𝑡 −1 + ⋯ + 𝐴 𝑝 𝑦 𝑡 − 𝑝 + 𝐵𝑥 𝑡 + 𝜀 𝑡 dengan 𝑦 𝑡 adalah sebuah vektor dengan 𝑘 varibel  non  stasioner I(1) , 𝑥𝑡 adalah sebuah vektor dengan 𝑑 variabel deterministik, 𝜀 𝑡 adalah  vektor  error. Persamaan 𝑉𝐴𝑅(𝑝) dapat  ditulis  juga sebagai  y t =  y t–1 + ∑ i  y t – i + Bx t +  t dimana :  = ∑ i – I, i = - ∑ j ,
Untuk pengujian hipotesis dapat digunakan statistik uji trace:
𝐿𝑅𝑡𝑟(𝑟|𝑘) = – T ∑
(1 − i ) dan statistik uji nilai Eigen maksimum 𝐿𝑅𝑚𝑎𝑥(𝑟|𝑟+1)=−𝑇   (1−𝜆𝑟+1) 𝐿𝑅𝑚𝑎𝑥(𝑟|𝑟+1)= 𝐿𝑅𝑡𝑟(𝑟|𝑘)−𝐿𝑅𝑡𝑟(𝑟+1|𝑘)
untuk 𝑟  =  0,1,…,  𝑘−1 ,  dengan  hipotesis yang  digunakan  adalah 𝐻 0 terdapat 𝑟 persamaan kointegrasi.
Pada  tingkat  signifikansi (1−𝛼)100% , 𝐻 0 diterima  jika  statistik  uji trace dan nilai Eigen maksimum  lebih  kecil  dari nilai  kritis  pada  saat 𝛼 ,  atau 𝑝  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 lebih  besar  dari  nilai  signifikansi 𝛼 (Eviews, 2009; Rosadi, 2012). c. Estimasi dan Pemeriksaan Model
Uji  kecocokan  model  untuk  melihat serial korelasi pada residual
menggunakan  statistik  uji  Portmanteau sebagai berikut:
atau
Dengan Statistik  uji  ini  berdistribusi 𝜒 2 ( 𝑘 2(ℎ− 𝑛∗ )) , dengan 𝑛 ∗ menyatakan  jumlah  koefisien selain  konstanta  dalam  model 𝑉𝐴𝑅(𝑝) yang diestimasi. Hipotesis 𝐻 0 ∶ tidak ada serial korelasi.
Pada  tingkat  signifikansi (1−𝛼)100% , 𝐻 0 diterima jika 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 statistik 𝑄 untuk setiap  lag ℎ lebih  besar  dari  nilai signifikansi 𝛼 .  Dengan  demikian,  tidak ada  serial  korelasi  ( L utkepohl,  2006; 2011).
Kriteria Informasi dari Model Pemilihan  order  lag 𝑝 dapat  menggunakan kriteria informasi berikut:
Akaike Information Criterion ( 𝐴𝐼𝐶 ) 𝐴𝐼𝐶(𝑝)=      ( 𝑢 (𝑝))+2 𝑝 𝑘 2 𝑇 Schwarz Information Criterion ( 𝑆𝐶 ) 𝑆𝐶(𝑝)=      ( 𝑢 (𝑝))+log(𝑇)𝑝𝑘 2 𝑇 Dengan T
adalah  ukuran  sampel  dan 𝑘 adalah jumlah  variabel  endogen.  Nilai  lag 𝑝 dipilih sebagai nilai 𝑝 ∗ yang meminimumkan kriteria informasi dalam interval 1,…,𝑝𝑚𝑎𝑥 yang  diamati.  Lag yang  optimum  didasarkan  atas  nilai 𝐴𝐼𝐶 dan 𝑆𝐶 yang  paling  kecil  ( L utkepohl,
2006; Rosadi, 2012).
2. Analisis kausalitas Pada  pemodelan  VECM,  analisis  kausalitas bertujuan  untuk  melihat  hubungan  jangka panjang  ( long-run  causality )  dan  hubungan jangka pendek ( short-run causality ). Analisis
hubungan  kausalitas  jangka  panjang  antara variabel  independen  ke  variabel  dependen dalam  pemodelan  VECM  dapat  dilihat  pada koefisien dari bentuk koreksi galat atau error correction  term (ECT),  yaitu  berdasarkan tanda  dan  hasil  uji  signifikansi  koefisien menggunakan  statistik  uji 𝑡 pada  metode Ordinary Least Square (OLS).
VECM  merupakan  bentuk  VAR  yang terrestriksi. Restriksi tambahan harus diberikan  karena  keberadaan  bentuk  data yang  tidak  stasioner  pada level namun terkointegrasi. VECM kemudian memanfaatkan informasi restriksi kointegrasi tersebut  ke  dalam  spesifikasinya.  VECM sering  disebut  sebagai  desain  VAR  bagi series non stasioner yang memiliki hubungan kointegrasi. Spesifikasi  VECM  merestriksi hubungan  jangka  panjang  variabel-variabel endogen agar konvergen ke dalam hubungan kointegrasinya,  namun  tetap  membiarkan keadaan  dinamisasi  jangka  pendek.  Istilah kointegrasi dikenal juga sebagai error karena deviasi terhadap keseimbangan jangka panjang  dikoreksi  secara  bertahap  melalui series  parsial  penyesuian  jangka  pendek. VECM  standar  didapat  dari  model  VAR dikurangi  dengan X t-1 .  Persamaan  matematis ditunjukkan oleh persamaan berikut :
△ X t-1 = µ t + П X t-1 + ∑ △ X t-1 + µ t П  dan adalah  fungsi  dari  Ai,  matriks  П bisa  didekomposisi  ke  dalam  2  matriks berdimensi (n x r) α dan β; П = αβ T , dimana α disebut matriks penyesuaian dan β sebagai vektor  kointegrasi  dan    r  adalah rank kointegrasi.  Hal  ini  bisa  diuji  dengan menggunakan  uji  akar  unit.  Saat  tidak  bisa ditemukan akar unit, maka metode ekonometrik tradisional dapat diterapkan. Sementara  itu,  untuk  analisis  kausalitas jangka  pendek  untuk  setiap  variabel  dapat menggunakan  uji  kausalitas  Granger.  Uji kausalitas  Granger  didasarkan  atas  statistik uji Wald yang berdistribusi Chi Square atau uji 𝐹 sebagai  alternatifnya.  Hipotesis  yang digunakan  adalah 𝐻 0 : Tidak  ada  hubungan kausalitas Granger ( L utkepohl, 2006; 2011). Uji  kausalitas  Granger  ( Granger  Causality Test )  dilakukan  untuk  melihat  apakah  dua variabel  memiliki  hubungan  timbal  balik atau  tidak.  Dengan  kata  lain,  apakah  satu variabel  memiliki  hubungan  sebab  akibat dengan  variabel  lainnya  secara  signifikan,
karena  setiap  variabel  dalam  penelitian mempunyai  kesempatan  untuk  menjadi variabel  endogen  maupun  eksogen.  Uji kausalitas bivariate pada  penelitian  ini menggunakan  VAR Pairwise  Granger Causality  Test dan  menggunakan  taraf signifikansi (nyata) lima persen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitiam
Zakat merupakan pembayaran yang diwajibkan oleh Islam terhadap semua penganutnya  yang  mempunyai  harta  dalam berbagai  bentuk  apabila  sudah  cukup  syarat. Zakat  dipungut  dari  orang  kaya  (mampu menunaikan zakat) dan selanjutnya didistribusikan  kepada  orang  miskin.  Seperti halnya  pajak,  zakat  juga  diperoleh  dari  iuran masyarakat.  Namun,  antara  pajak  dan  zakat terdapat  perbedaan  yang  signifikan.  Secara ketentuan  Aceh  sudah  diberikan  kewenangan khusus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya  termasuk  mengupayakan  sumber pendapatan  daerah  yang  dapat  dimanfaatkan untuk kebutuhan belanja pemerintah.
200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000 5 10 15 20 25 30 35 Zakat Gambar 5.1
Penerimaan Zakat ASN/PNS di Kota Lhokseumawe
Pendapatan asli daerah (PAD) sesuai ketentuan  yang  diatur  memberikan  konsekuensi logis  bahwa  sumber  PAD  dapat  diperoleh  dari penerimaan  zakat.  Oleh  karena  itu,  potensi penerimaan  zakat  dari  kalangan  profesional seperti ASN/PNS semakin memberikan konstribusi  bagi  peningkatan  PAD  di  Kota Lhokseumawe. Dalam hal perkembangan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada gambar 5.2  bahwa  PAD  dan  zakat  memiliki  pola  yang hampir sama pada beberapa tahun tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama.
Dalam  hal  perkembangan  pendapatan  asli daerah  dapat  dilihat  pada  gambar  5.2  bahwa PAD dan zakat memiliki pola yang hampir sama
pada beberapa tahun tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama.
1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000 5 10 15 20 25 30 35 PAD

## Gambar 5.2. Perkembangan PAD Kota Lhokseumawe
Secara tersirat, hal ini menggambarkan bahwa ada  hubungan  kointegrasi  antara  kedua  variabel zakat  ASN/PNS  dengan  PAD.  Untuk  melihat lebih  jelas  tentang  hubungan  kointegrasi  untuk masing-masing  variabel  akan  digunakan  uji kointegrasi Johansen.

## Uji Stasioneritas Data
Tahapan awal yang dilakukan dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  pengujian stasioneritas  dalam  mengestimasi  data  yang menggunakan uji akar unit ( unit root test ).
Tabel 5.1. Uji Akar Unit Varia bel Nilai Kritis Mackinon (α) Level (Unit Root Test) Ket. t-Statistic ADF Prob. Zakat Level (0) -5,299282 0,0001 Stasion er 5% -2,948404 PAD Level (0) -4,849162 0,0004 Stasion er 5% -2,948404
Sumber : Hasil Penelitian (data diolah), 2018
Berdasarkan  Tabel  5.1  dapat  dilihat  bahwa data  zakat  dan  PAD  merupakan  data-data  yang mengandung akar unit pada tingkat level. Hal ini dapat  dilihat  pada  saat  level, 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 statistik ADF  untuk  masing-masing  variabel  lebih  kecil dari α = 5% (0,05), ini artinya menolak hipotesis 𝐻 0 yaitu  data  tidak  mengandung  akar  unit  atau stasioner.

## Uji Kointegrasi Johansen
Hasil  uji  kointegrasi  untuk  lag  2  (lag signifikan  berdasarkan  prosedur 𝑉𝐴𝑅 )  dari variabel  Zakat  dan  PAD  menggunakan  statistik trace  dan  statistik  nilai  Eigen  Maksimum  dapat dilihat pada Tabel 5.2  dan Tabel 5.3.
Tabel 5.2. Uji Kointegrasi (Trace)
Hipotesis r Nilai Eigen Trace Statistic Nilai Kritis α = 5% (0,05) Prob. Tidak ada 1 0,337528 0,256378 24,07198 10,07155 15,49471 3,841466 0,0020 0,0015
Sumber : Hasil Penelitian (data diolah), 2018
Pada  Tabel  5.2  dapat  dilihat  bahwa,  hasil  uji hipotesis  dengan  menggunakan  statitistik  trace. Untuk  hipotesis 𝐻 0 : Tidak  ada  persamaan kointegrasi, 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 (prob.)  adalah 0,0550 lebih besar dari α = 5% (Nilai statistik trace  14,00043 lebih kecil dari nilai 14,26460 pada α = 5%). Ini artinya  hipotesis 𝐻 0 diterima.  Dengan  demikian, dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  persamaan kointegrasi.
Berdasarkan  Tabel  5.2,  akan  diperiksa  hasil uji  hipotesis 𝐻 0 : tidak  ada  persamaan kointegrasi.  Ini  dapat  dilihat  bahwa  prob.  ( 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) untuk hipotesis adalah 0,0015 lebih kecil dari α = 5% (statistik trace lebih besar dari nilai kritisnya  pada  saat  α  =  5%  untuk  hipotesis).  Ini artinya  bahwa  menerima 𝐻 0 .  Dengan  demikian, berdasarkan  analisis  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa hasil uji kointegrasi dengan menggunakan statistik  trace  mengindikasikan  bahwa  minimal ada  1  persamaan  kointegrasi  yang  dapat dibentuk.
Tabel 5.3. Uji Kointegrasi (Maximum Eigenvalue)
Hipotesis r Nilai Eigen Max- EigenTrace Statistic Nilai Kritis α = 5% (0,05) Prob. Tidak ada 1 0,337528 0,256378 14,00043 10,07155 14,26460 3,841466 0,0550 0,0015
Sumber : Hasil Penelitian (data diolah), 2018
Pada  Tabel  5.3  dapat  dilihat  bahwa,  hasil  uji hipotesis  dengan  menggunakan  statitistik  nilai Eigen maksimum, yaitu Prob. ( 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) statistik trace  untuk  hipotesis 𝐻 0 : Tidak  ada  persamaan kointegrasi, 𝐻 0 : Ada  persamaan  kointegrasi adalah  14,  00043  besar  kecil  dari  α    =  5% (statistik  nilai  Eigen  maksimum  lebih  kecil  dari nilai kritis pada saat α = 5% untuk hipotesis). Ini artinya bahwa hipotesis tersebut ditolak. Dengan demikian,  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  uji hipotesis  berdasarkan  nilai  Eigen  maksimum adalah ada persamaan kointegrasi yang terjadi.

## Estimasi dan Pemeriksaan Model VECM
Dari hasil uji kointegrasi dengan dua metode di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  minimal  ada  satu bentuk  persamaan  kointegrasi  artinya  bahwa  ada satu bentuk error, dengan bentuk persamaan error
p-ISSN 1693-8852        e-ISSN 2549-5003
adalah ECT t-1 = − 4.140.000.000 + 1,000000PAD 𝑡 - 1 + 1,610900Zakat t-1 Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat dilakukan  estimasi  bentuk  persamaan  VECM sebagai berikut :
PAD t =  – 0,729633PAD t-1 – 0,190986PAD t-2 + 2,038314ZAKAT t-1 + 0,516828ZAKAT t-2 +
56484872
ZAKAT t =  – 0,133137PAD t-1 + 0,090248PAD t-2 – 0,415717ZAKAT t-1 – 0,263049ZAKAT t-2 + 12030972

## Uji Kausalitas Granger
Uji  kausalitas  Granger  ( Granger  Causality Test )  dilakukan  untuk  melihat  apakah  dua variabel  memiliki  hubungan  timbal  balik  atau tidak.  Dengan  kata  lain,  apakah  satu  variabel memiliki hubungan sebab akibat dengan variabel lainnya  secara  signifikan,  karena  setiap  variabel dalam  penelitian  mempunyai  kesempatan  untuk menjadi  variabel  endogen  maupun  eksogen.  Uji kausalitas bivariate pada penelitian ini menggunakan  VAR  Pairwise  Granger  Causality Test  dan  menggunakan  taraf  nyata  lima  persen (5%). Tabel 5.4 berikut menyajikan hasil analisis uji Bivariate Granger Causality.
Tabel 5.4 Uji Kausalitas Granger (Pairwise) Hipotesis Nol Observ asi F- Statistic Prob. Zakat tidak ada hubungan kausalitas dengan PAD PAD tidak ada hubungan kausalitas dengan Zakat 34 2,80425 0,00033 0,0770 0,9997

## Sumber : Hasil Penelitian (data diolah), 2018
Dari  hasil  yang  diperoleh  di  atas,  diketahui bahwa  yang  memiliki  hubungan  kausalitas adalah  yang  memiliki  nilai  probabilitas  yang lebih kecil daripada alpha 0,05 sehingga nanti Ho akan  ditolak  yang  berarti  suatu  variabel  akan mempengaruhi  variabel  lain.  Dari  pengujian Kausalitas  Granger  diatas,  maka  dapat  diketahui hubungan timbal-balik/ kausalitas bahwa variabel  zakat  secara  statistik  tidak  signifikan mempengaruhi  PAD.  Begitu  pula  sebaliknya variabel  PAD  secara  statistik  tidak  signifikan mempengaruhi  variabel  Zakat  yang  dibuktikan dengan  nilai  probabilitas  (Prob.)  masing-masing lebih  besar  dari  0,05  yaitu  0,0770  dan  0,9997. Dengan demikian hasil keduanya adalah menerima hipotesis nol, sehingga dapat
disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  kausalitas apapun untuk kedua variabel Zakat dan PAD.

## Pembahasan
Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka, dengan  zakat  itu  kamu  membersihkan  dan mensucikan  mereka  dan  mendoalah  untuk mereka.  Sesungguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar  lagi  Maha  mengetahui  (Q.S.  At Taubah Ayat 103). Zakat merupakan hak mutlak Allah  SWT  yang  diberikan  seseorang  kepada fakir miskin yang dipersamakan dengan sedekah wajib.  Besarnya  zakat  adalah  persentase  yang ditentukan sesuai yang disyariatkan sebesar 2,5% yang  harus  dibayar  atas  semua  harta  yang diperoleh  dari hasil  kerjanya  yang  ada  di tangan seseorang  selama  setahun  penuh.  Hal  ini menunjukkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban  yang  harus  dijalankan  bagi  setiap individu  muslim,  seperti  halnya  kedudukan shalat  yang  merupakan  salah  satu  rukun  Islam. Oleh  karena  itu  zakat  menjadi  sarana  ekonomi yang  penting  dalam  menegakkan  keadilan, kesejahteraan dan keamanan sosial.
Sebagaimana diketahui zakat memiliki potensi  besar  dalam  peningkatan  pertumbuhan ekonomi, walaupun dalam kenyataannya manfaat dari  sisi  ekonomi  dari  belumlah  optimal.  Begitu juga  halnya  dengan  zakat  profesi,  dalam  hal  ini zakat  penghasilan/gaji  bagi  setiap  ASN/PNS.  Di satu  sisi  zakat  di  Aceh,  khususnya  di  Kota Lhokseumawe  memiliki  kemajuan  dibandingkan dengan  daerah  lain,  karena  itu  ianya  ditangani langsung oleh pemerintah kota sehingga dimasukkan  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Namun  ketika  zakat  yang  terhitung sebagai  PAD  secara  otomatis  harus  mengikuti ketentuan-ketentuan  aturan  keuangan  daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus diserahkan  kepada  lembaga  yang  independen, seperti  Baitul  Mal  Aceh  baik  yang  ada  di Kabupaten ataupun Kota.
Pengelolaan zakat penghasilan/gaji ASN/PNS sebagai bagian dari PAD dinilai terlalu birokratis dan  melemahkan  prinsip  pengelolaan  zakat sesuai syariat. Zakat yang dipungut dari gaji PNS tidak  dapat  disalurkan  segera  mungkin  kepada mustahik sesuai perintah agama Islam disebabkan  harus  menunggu  pengesahan  dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan  juga  Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja Daerah  baik  Kabupaten  ataupun  Kota  (APBK). Selama  ini  tata  cara  pungutan  zakat  di  Kota Lhokseumawe  yang  sudah  berjalan  adalah  zakat
penghasilan/gaji  dari  PNS  beragama  Islam  yang bekerja  dalam  lingkungan  pemerintah  kota. Zakat  yang  dikenakan  dari  penghasilan  gaji dipotong  sebesar  2,5%  dari  jumlah  gaji  yang sesuai dengan daftar gaji yang jumlahnya di atas nisab zakat  penghasilan  ataupun  sesuai  dengan ketetapan yang diatur oleh Dewan Pertimbangan Syariah di Aceh.
Secara  regulasi  ketentuan zakat  sebagai  PAD harus menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan  khususnya  di  Kota  Lhokseumawe. Setiap  penerimaan  zakat  dari  penghasilan  gaji PNS  sewajarnya  harus  tersimpan  dalam  akun tersendiri  (khusus)  dan  tidak  boleh  digabung dengan  sumber  dari  PAD  yang  lain.  Hal  ini dilakukan  untuk  menghindari  penggunaannya diluar  keperluan  zakat.  Disamping  itu  juga, apabila diperlukan harus sesuai dengan ketentuan syariat  dalam  pengertian  tidak  harus  mengikuti ketentuan  yang  berlaku  secara  umum  dalam  tata kelola keuangan daerah.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa, meskipun  zakat  profesi  dari  penghasilan/  gaji PNS  masih  menjadi  perdebatan  atau  perbedaan ada tidaknya hubungannya sebagai PAD di Aceh pada umumnya dan khususnya Kota Lhokseumawe.  Akan  tetapi  perlu  disadari,  zakat dari jenis  penghasilan/gaji  yang  sudah  mencapai nisab  merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus ditunaikan,  baik  sebagai  kewajiban  individu muslim  terhadap  Allah  SWT  maupun  sebagai warga negara.

## SIMPULAN
Pola  hubungan  antara  penerimaan  zakat  dari penhasilan/gaji  PNS  dengan  pendapatan  asli daerah  (PAD)  ternyata  tidak  memiliki  hubungan yang saling mempengaruhi. Zakat penghasilan/gaji  ASN/PNS  memiliki  hubungan jangka panjang yang diupayakan untuk kesejahteraan  masyarakat  dan  pengelolaanya diatur secara khusus, manakala PAD mempunyai hubungan  jangka  pendek  yang  digunakan  dalam belanja  langsung  yang  jumlahnya  relatif  besar sehingga  harus  dipenuhi  berbagai  persyaratan terlebih dahulu. Zakat penghasilan/gaji ASN/PNS yang dijadikan sebagai PAD pengelolaannya diserahkan kepada institusi yang bersifat independen sebagaimana yang diamanatkan  dalam  Qanun  Aceh  dan  Undang- Undang Pemerintahan Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Qur’anulkarim.
Wahid,  Nazaruddin  Abdul.  2015.  Optimalisasi
Peran Baitulmal Dalam Peningkatan Pungutan  Zakat:  Kajian  Terhadap  Faktor Penentu  Pembayaran  Zakat  Di  Aceh. AKADEMIKA,  Vol.  20,  No.  02.    Juli- Desember 2015.
Wahid,  Nazaruddin  Abdul.  Daud,  Zulkifli. Ahmad,  Sanep.  2011.  Kesan  Pewartaan Zakat ke atas Kepatuhan Membayar Zakat di Baitul Mal: Kajian Kes Zakat Pendapatan di Acheh. Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi
Malaysia Ke VI 2011, Selangor Malaysia.
Ali,  Muhammad  Daud.  1998.  Sistem  Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta : UI Press.
Anisah,  Abbas,  Syahrizal  dan  Syahbandir,
Mahdi.  2017.  Zakat  Penghasilan  Pegawai Negeri  Sipil  Dan  Relevansinya  Dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan Di Aceh.  Syiah  Kuala  Law  Journal,  Vol.1,
No. 2. pp. 1-20.
Djawas, Mursyid. 2016. Implementasi
Pengelolaan Zakat Di Aceh. Mazahib.Vol. XV, No. 1 (Juni 2016). pp.90-103.
Eviews.  2009.  EViews  7  User’s  Guide  II.
Quantitative Micro Software, Irvine CA.
Fuadi. 2014. Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi
Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh.  Jurnal Ilmu  Syariah  dan  Hukum,  Asy-Syir’ah, Vol. 8, No. 2.
Fuadi.  2016.  Zakat  Dalam  Sistem  Hukum Pemerintahan  Aceh.  Edisi  1,  Cetakan Pertama, Penerbit Deepublish: Grup Penerbitan CV. Budi Utama: Yogyakarta
Gujarati,  D.  N.  2004. Basic  Econometrics.  4 th Edition . New York: McGraw Hill. Hadits Riwayat Bukhari-Muslim.
Halim,  Abdul.  2004.  Manajemen  Keuangan
Daerah.Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
Huda,  Nurul  dan  Gofur,  Abdul.  2012.  Analisis Intensi  Muzakkî  Dalam  Membayar  Zakat Profesi.  Al-Iqtishad  Vol.  IV,  No.  2,  Juli 2012.
Inoed,  Amiruddin.  2005.  Anatomi  Fiqh  Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan. Penerbit Pustaka Pelajar: Yogayakarta.
Junarwati.  Basri,  Hasan.  Abdullah,  Syukriy. 2013.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pada
Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Aceh  Tahun 2010-2012.  Jurnal  TELAAH  dan  RISET AKUNTANSI. Vol. 6, No. 2 Juli 2013 pp. 186-193.
Kurde,  Nukthoh  Arfawie.  2005.  Memungut Zakat  dan  Infaq  Profesi.  Penerbit  Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Lutkepohl,  H.  2006. New  Introduction  to Multiple  Time  Series  Analysis ,  Springer- Verlag, Berlin.
Lutkepohl,  H.  2011. Vector  Autoregressive Models . EUI Working Paper ECO
2011/30, Department of Economics, European University Institute, Florence.
Marimin,  Agus  dan  Fitri,  Tira  Nur.  2015.  Zakat Profesi  (Zakat  Penghasilan)  Menurut Hukum  Islam.  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam. Vol. 01, No. 01.
Mujaini,
Tarimin. 2003.
Konsep dan pelaksanaan  zakat  pendapatan  masa kini . Kertas kerja dibentangkan di Majlis Taklimat  dan  Pentauliahan  Amil-amil Zakat  Fitrah  pada  14  Oktober  2003. Melaka. Malaysia.
Musa,  Armiadi.  2014.  Kontribusi  Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi  Penerapan  Asas  Lex  Specialis dan  Lex  Generalis).  Media  Syariah,  Vol. XVI No. 2  Desember.
Musa, Armiadi. 2016.  Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah dalam Undang-Undang
Pemerintahan  Aceh.  Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum. Vol. 18, No. 3, (Desember, 2016),
pp. 403-415.
Qardhawi,  Yusuf.  2007.  Hukum  Zakat.  Penerbit Litera Antar Nusa : Bogor.
Rosadi,  D.  2012. Ekonometrika  dan  Analisis Runtun  Waktu  Terapan  dengan  Eviews .
Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
Sa’diyah,    Halimatus    dan    Putri,  Yetty    Tri.
2015.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap  Kinerja  Manajerial Pemerintah Daerah    Kabupaten    Aceh  Utara.  Jurnal Akuntansi. Vol.4 No.1. pp, 44-53.
Siahaan,  P.  Marihot.  2005.  Pajak  Daerah  dan
Retribusi Daerah. Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Nasution,  Syamsidar,  dan  Suryani,  Emmi, Herayani. 2017. Analisis Sistem Pengelolaan  Zakat  Pada  Baitul  Mal Kabupaten  Aceh  Besar  Tahun  2016-2017. SEMDI UNAYA-2017, pp.167-182
November 2017.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh .
Diundangkan di Jakarta.
Zen,  Muhammad.  2014.  Zakat  Profesi  Sebagai Distribusi  Pendapatan  Ekonomi  Islam. HUMAN  FALAH:  Vol.  1.  No.  1  Januari- Juni 2014.
http://beritasore.com/2013/11/01/realisasi-zakat- di-baitul-mal-lhokseumawe-rp-76-milair- dipertanyakan/ (akses tanggal 1-11-2013)
http://portalsatu.com/read/news/ditanya- rekening-khusus-dana-zakat-ini-kata- kepala-bpkk-lhokseumawe-30270 (akses tanggal 18 Pebruari 2018)