## PANDANGAN ISLAM TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI KELOMPOK PENYANDANG DISABILITAS
Miftahur Ridho
Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Samarinda miftahurridho@gmail.com

## ABSTRACT
The aim of this paper is to understand dynamics of social welfare from an Islamic standpoint.  Both  texts  and  historical  record  of  Islam  show  that  Islam  put  people  with disabilities in an honorable position, and set a range of regulation to elevate their dignity. Based on Islamic perspective, this group must be treated equally as their normal counterpart. Hence, the distribution of social welfare should be based on the worth and dignity of people with disabilities. Provision of social welfare to people with disabilities, therefore, must be assessed  proportionally.  Assuming  that  every  person  with  disabilities  has  the  same  needs tends to transform social welfare provision into oppressive forms.
Keywords : Social welfare, Islam, disabilities.

## ABSTRAK
Tujuan makalah ini adalah untuk memahami dinamika kesejahteraan sosial dari sudut pandang Islam. Baik teks maupun catatan sejarah Islam menunjukkan bahwa Islam membuat orang-orang  cacat  dalam  posisi  terhormat,  dan  menetapkan  serangkaian  peraturan  untuk mengangkat  martabat  mereka.  Berdasarkan  perspektif  Islam,  kelompok  ini  harus diperlakukan sama seperti pasangan normal mereka. Oleh karena itu, distribusi kesejahteraan sosial  harus  didasarkan  pada  nilai  dan  martabat  penyandang  disabilitas.  Oleh  karena  itu, penyediaan  kesejahteraan  sosial  bagi  penyandang  disabilitas  harus  dinilai  secara proporsional.  Dengan  asumsi  bahwa  setiap  orang  penyandang  cacat  memiliki  kebutuhan yang  sama  cenderung  mengubah  penyediaan  kesejahteraan  sosial  menjadi  bentuk-bentuk yang menindas.
Kata kunci: Kesejahteraan sosial, Islam, cacat.

## A. Pendahuluan
Sebagai  seperangkat  pedoman  universal  mengenai  tata  kehidupan  di  dunia  untuk mendapatkan kehidupan  yang  baik  di  akhirat,  Islam  mengandung  ajaran-ajaran  yang sarat dengan rumusan mengenai kesejahteraan sosial. Islam menghendaki agar para pemeluknya menjadi  orang-orang  yang  sejahtera.  Ajaran-ajaran  dalam  Islam,  karenanya,  tidak  pernah bertentangan  dengan  konsepsi  normal  mengenai  kebutuhan-kebutuhan  alamiah  manusia. Tidak  terdapatnya  satupun  anjuran  dalam  Islam  yang  menyalahi  kodrat  kemanusiaan merupakan bukti bahwa Islam memang diturunkan sebagai rahmat bagi alam semesta. 1
Tidak hanya mengatur tata cara berhubungan dengan tuhan –yang bersifat transendental–, Islam  juga  memberi  gambaran  umum  mengenai  bagaimana  berhubungan  dengan  sesama manusia lainnya. Lebih dari itu, agama yang dibawa Muhammad ini juga sarat dengan nilai- nilai yang mengatur hubungan manusia dengan alam semesta secara keseluruhan. Nilai-nilai yang terkandung dalam al-qur’an berkaitan dengan interaksi manusia dengan sesamanya dan interaksi  manusia  dengan  lingkungannya  juga  bertujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan sosial bagi umat manusia itu sendiri.
Tidaklah  aneh  jika  dikatakan  bahwa  tujuan  Islam  pada  dasarnya  sederhana,  yaitu membawa kebahagiaan hidup bagi manusia. Kebahagiaan tersebut bisa didapatkan manakala manusia dapat membedakan antara kebutuhan mereka dan tujuan hakiki yang hendak mereka tuju  melalui  proses  pemenuhan  atas  kebutuhan  yang  beragam  tersebut.  Karenanya,  ketika seseorang  mengalami  kebingungan  mengenai  tujuan  hidupnya,  maka  orang  tersebut  pada dasarnya  belumlah  mencapai  derajat  kesejahteraan  yang  optimal  meskipun  orang  tersebut telah  melampaui  ukuran  sejahtera  secara  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan  dan  lain sebagainya.
1 Dalam dua fase pertama perkembangan ilmu psikologi, yaitu aliran psikoanalisis dan behavioristik, kebutuhan manusia  acapkali  direduksi  menjadi  sebatas  hasrat  untuk  memenuhi  birahi  seksual  serta  merupakan  respon murni terhadap lingkungan di mana mereka menerima stimulus. Baru pada tahun 1950-1960 mulai berkembang corak aliran baru dalam ilmu psikologi yang mencoba membela sisi unik kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Aliran ini dikenal sebagai aliran humanis. Umumnya, kemunculan aliran ini dinisbatkan pada Abraham Maslow berkat  upayanya  memaparkan  hirarki  kebutuhan  manusia.  Usaha  Maslow  dianggap  penting  sebab  telah membuka  diskusi  mengenai  potensi  manusia  untuk  bertindak  berdasarkan  sesuatu  yang  lebih  besar  (agung) yang berada di luar dirinya. Kesimpulan tersebut sejalan dengan ajaran islam mengenai potensi kekhalifahan yang terkandung dalam diri manusia.
Kaitan antara tujuan hidup dengan kesejahteraan memang sering disinggung dalam al- qur’an. Al-qur’an, misalnya, menyebut bahwa kehidupan di dunia ini tidak ubahnya seperti panggung  sandiwara,  singkat  dan  seringkali  tanpa  makna.  Al-qur’an  dalam  konteks  ini berperan vital sebagai sumber makna bagi kehidupan manusia sehingga hidup manusia yang relatif singkat tersebut dapat menjadi lebih berharga, dan bermakna.
Bagi  setiap  muslim,  mempercayai  al-qur’an  adalah  sebuah  keharusan  yang  tidak  bisa ditawar-tawar.  Uniknya,  kepercayaan  terhadap  al-qur’an  harus  didasari  atas  pengetahuan yang cukup. Inilah yang membuat istilah melanggar perintah allah dilekatkan terbatas bagi seseorang yang dianggap telah memiliki kapasitas untuk mempercayai al-qur’an. Seseorang yang tidak mengetahui sejatinya tidak dikenai hukum. Hal ini karena objek aturan yang yang paling  awal  adalah  akal,  yaitu  bagian  manusia  yang  memiliki  kapasitas  untuk  mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan sehari-hari.
Bentuk-bentuk  interaksi  yang  dikembangkan  oleh  manusia  mengacu  pada  pemikiran- pemikiran  yang  berkembang  dalam  kebudayaan  di  lingkungan  mereka.  Antara  satu kebudayaan dengan  yang lainnya tentu saja memiliki  konsep interaksi  ideal  versi masing- masing. Kebudayaan yang memberikan perluang yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan pencapaian-pencapaian dalam hidup pastinya memiliki konsepsi terntang interaksi  yang  berbeda  dengan  kebudayaan  patriarkhal  yang  cenderung  opresif  terhadap perempuan.  Begitupun  halnya  dengan  konsepsi  mengenai  bentuk  hubungan  yang  ideal dengan para penyandang disabilitas.
Bagaimanapun juga, al-Qur’an sendiri sebagai produk budaya tidak mengatur secara rinci mengenai bentuk-bentuk hubungan antar manusia dan antara manusia dengan alam semesta (termasuk hubungan dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan). Karenanya, menyusun kerangka acuan riil mengenai bentuk-bentuk terinci hubungan-hubungan tersebut merupakan tanggung jawab  bagi  manusia.  Tuhan  kerap  menyinggung  hamba-hambanya  dengan  pertanyaan semisal “apakah kamu tidak memikirkan?” dan yang bermakna seperti itu. Ruang kreasi yang disisakan  tuhan  bagi  manusia  ini  sebenarnya  merupakan  penghargaan  tertinggi  yang mungkin  didapatkan  oleh  manusia.  Tuhan,  baik  secara  tersirat  maupun  eksplisit menunjukkan bahwa manusia memang layak menjadi wakil-Nya di muka bumi.
Seorang  yang  sanggup  mengemban  tugas  sebagai  wakil  tuhan  di  dunia  haruslah mencerminkan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, penyayang, adil dan lain-lain. Seorang tersebut tentu saja dituntut untuk memiliki seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang luas mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia secara umum. Selain itu, wakil tuhan tersebut juga  mesti  memiliki  pengetahuan  yang  spesifik  atas  kelompok-kelompok  tertentu  dalam masyarakat.  Sebagai  contoh,  sebut  saja  kebutuhan-kebutuhan  para  penyandang  disabilitas (cacat).
Tanpa  berbekal  pengetahuan  yang  benar  mengenai  kebutuhan-kebutuhan  unik  dari kelompok-kelompok spesifik  dalam masyarakat,  upaya-upaya menyejahterakan kehidupan kelompok-kelompok  tersebut  umumnya  menjadi  cenderung  tidak  optimal.  Bekal pengetahuan  yang  luas  diperlukan  supaya  usaha-usaha  untuk  menyejahterakan  kelompok- kelompok yang rentan termarjinalkan tersebut dapat dilaksanakan tanpa mencederai hak-hak asasi yang melekat pada individu-individu dalam kelompok-kelompok tersebut secara tidak sadar.
Salah  satu  contoh  penegasan  tuhan  atas  resiko  yang  mungkin  terjadi  jika  melakukan upaya  membantu  orang  yang  membutuhkan  tanpa  pengetahuan  yang  benar  dapat  disimak ketika  tuhan  secara  jelas  menyatakan  bahwa  “kerusakan”  yang  terjadi  di  darat  dan  laut merupakan akibat dari perbuatan manusia. Tidak disebutkan perbuatan manusia yang mana saja  yang menyebabkan kerusakan-kerusakan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap  tindakan  manusia  sebagai  bentuk  interaksi  mereka  dengan  manusia  ataupun  alam mengandung potensi resiko pengerusakan di muka bumi.
Selain  itu,  Pada  bagian-bagian  awal  al-qur’an  disebutkan  pula  bahwa  kebanyakan manusia ketika diperintahkan untuk tidak berbuat kerusakan, menjawab “sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat perbaikan (muslihun)”. 2 Melalui ayat ini, tuhan tampaknya menyindir secara sepihak orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan ‘perbaikan’ tanpa didasari oleh pengetahuan yang mumpuni.
Pelajaran penting yang dapat dipetik dari uraian di atas adalah fakta bahwa segala sesuatu di dunia ini pada dasarnya memiliki kemungkinan untuk berhubungan. Tugas manusia adalah
2 Q. S. al-Baqarah: 7
menyibak  kabut  yang  menyelubungi  hubungan-hubungan  tersebut  melalui  penelitian  dan pengkajian  secara  terus  menerus.  Ilmu  pengetahuan,  dengan  demikian,  adalah  instrumen paling penting dalam memahami kehidupan dan segala bentuk dinamika yang menyertainya. Melalui pengkajian secara komprehensif, usaha-usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tanpa mengorbankan para penerima layanan sosial itu sendiri. 3
Pengetahuan  yang  diungkap  manusia  mengenai  dimensi  alamiah  dan  sosial  dari  alam semesta  mengindikasikan  satu  penekanan  penting,  yaitu  segala  sesuatu  di  alam  semesta berhubungan dengan satu dan lain cara. Oleh karena itu, hidup di dunia di mana perubahan terjadi dengan cepat seperti yang terjadi dewasa ini menuntut setiap orang untuk memahami dengan  baik  dimensi-dimensi  perubahan  yang  terjadi  di  sekitar  mereka.  Tanpa  dilandasi pengetahuan yang cukup, aktifitas-aktifitas ekploitatif yang dilakukan manusia baik dalam interaksi mereka dengan manusia maupun alam akan menjadikan bumi menjadi tempat yang tidak  dapat  (layak)  ditinggali  lagi.  Hal  ini  terutama  jika  menyangkut  dengan  aspek-aspek kelayakan yang berdimensi sosial.
Sederhananya, tujuan dari pengembangan ilmu  pengetahuan maupun penggalian nilai- nilai  moral  dalam  al-qur’an  pada  dasarnya  sama  saja,  yaitu  menghasilkan  kesejahteraan sosial  bagi  kehidupan  manusia.  Dalam  konteks  ini  kesejahteraan  sosial  dapat  dianggap sebagai kondisi ideal yang diinginkan oleh orang-orang dalam sebuah masyarakat.

## B. Kesejahteraan Sosial
Mendefinisikan  istilah  kesejahteraan  sosial  berkaitan  erat  dengan  konteks  kebudayaan dari orang-orang  yang dibincang kesejahteraannya tersebut.  Lekatnya kesejahteraan sosial dengan konteks budaya mengandung arti bahwa kesejahteraan sosial bermakna sangat luas, bahkan hampir-hampir tidak dapat didefinisikan dengan rinci. Apa  yang dianggap sebagai sejahtera  dalam  sebuah  sistem  kebudayaan  yang  satu  bisa  jadi  berbeda  dengan  apa  yang dimaksud  sejahtera  dalam  sistem  kebudayaan  lainnya.  Oleh  sebab  luasnya  cakupan  dari
3 Mengenai  hal  ini,  tuhan  menyebut  bahwa  perkataan  yang  lemah  lembut  lebih  mulia  daripada  memberikan bantuan dengan melukai perasaan penerimanya.
kesejahteraan  sosial,  maka  mendefinisikannya  secara  rinci  tanpa  mereduksi  batas-batas konteksnya menjadi suatu hal yang hampir mustahil.
Bagaimanapun  juga,  kesejahteraan  sosial  adalah  terminologi  kunci  dalam  memahami dinamika pekerjaan sosial. Kesejahteraan sosial memberi arah bagi para pekerja sosial dalam melakukan  aktifitas-aktifitas  profesional  mereka.  Kesejahteraan  sosial  berisi  kumpulan pengetahuan yang diperlukan oleh para profesional di bidang pertolongan dalam membantu orang-orang  mengembalikan  tingkat well  being dari  individu-individu  yang  mengalami masalah keberfungsian sosial.
Kesejahteraan  dapan  diartikan  sebagai  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan seseorang  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku  di  lingkungannya.  Kesejahteraan  sosial, dengan demikian, merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seseorang sehingga  orang  tersebut  dapat  menjalankan  fungsi  sosialnya  dengan  normal  di  tengah masyarakat.
Perlu ditekankan bahwa pada dasarnya manusia senantiasa tidak akan puas dengan apa yang telah mereka miliki. Hal tersebut adalah wajar. Bahkan, hasrat untuk mendapatkan lebih dari yang telah dimiliki dinilai sebagai unsur penting dari perkembangan peradaban manusia di  planet  ini.  Dengan  hasrat  untuk  mendapatkan  sesuatu  yang  tidak  atau  belum  dimiliki, manusia  akan  berusaha  mengoptimalkan  sumberdaya  yang  telah  ada  untuk  menghasilkan barang-barang dan jasa yang mereka kehendaki. Inovasi adalah salah satu contoh dari upaya- upaya tersebut.
Meski  dapat  diartikan  secara  beragam,  konsep  kesejahteraan  sosial  setidaknya  dapat dibatasi menjadi sebuah bidang kajian akademik dan sebagai sebuah institusi sosial dalam sistem kenegaraan. 4 Pembagian kesejahteraan sosial menjadi dua bidang sebagaimana yang dilakukan  Zastrow  tampaknya  cukup  berfaedah.  Kesejahteraan  sosial,  dengan  demikian dapat dibatasi menjadi peran negara dalam memberikan layanan-layanan sosial kepada para warganya  sehingga  keberfungsian  sosial  mereka  serta  integritas  masyarakat  dapat dipertahankan secara optimal.
4 Chales Zhastrow, Introduction to Social Work and Social Welfare , 10 th Edition, Cengage Learning, Belmont, 2010, hlm. 3
NASW (National Association of Social Workers), sebuah organisasi pekerjaan sosial di Amerika, mendefinisikan social welfare sebagai: “ A nation’s system of programs, benefits and services  that helps  people meet  those social, economic, educational  and health needs that are fundamental to the maintenance of society”. 5 Dalam pengertian seperti ini, evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di sebuah daerah (tempat) menjadi mungkin untuk dilakukan. Tanpa bisa diukur, kesejahteraan sosial sejatinya akan tereduksi menjadi sebatas cita-cita mulia yang tidak akan pernah menemukan bentuk riil di kehidupan nyata.
Pada akhirnya, Perbincangan mengenai kesejahteraan sosial akan mengkerucut pada dua poin  utama,  yaitu  (1)  apa  yang  didapatkan  individu  dari  masyarakatnya,  dan  (2)  seberapa jauh  kebutuhan-kebutuhan  mereka  terpenuhi. 6 Dua  rumusan  penting  ini  sebenarnya menjelaskan perdebatan panjang mengenai siapa bertanggung jawab terhadap apa, tentu saja dalam konteks kesejahteraan sosial masyarakat. Penelusuran lebih jauh akan membawa kita pada  perdebatan  ideologis  yang  berkembang  di  eropa  terutama  yang  berkaitan  dengan pandangan filosofis atas kontrak sosial sebagai basis pendirian sebuah negara. Hal tersebut tentu saja tidak akan dibahas pada makalah ringkas ini.
Hingga saat ini, dikenal tiga bentuk model penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu model  residual,  institusional  dan  developmental.  Perbedaan  model  tersebut  esensinya merupakan  wujud  dari  berbedanya  cara  pandang  sebuah  masyarakat  mengenai  penyebab masalah sosial dan pihak yang bertanggung jawab atasnya. Meski tampaknya bertentangan antara  satu  sama  lain,  perbedaan  tersebut  sebenarnya  dapat  dipandang  sebagai  perbedaan posisi  dalam  sebuah  garis  kontinum  yang  sama.  Meski  begitu,  pandangan  ketiga  dapat dianggap sebagai upaya menengahi dua pandangan sebelumnya.
Ketiganya  pandangan  tersebut  memiliki  argumen  yang  relatif  sama  kuatnya  mengenai tanggung jawab dalam penanganan masalah sosial. Pandangan pertama ditandai oleh peran negara  yang  minimal  dalam  memberikan  layanan  kesejahteraan  sosial  bagi  warganya. Artinya, negara hanya akan melakukan intervensi kepada mereka yang sedang memerlukan hingga  kelompok  yang  memerlukan  bantuan  tersebut  dapat  memenuhi  keperluan  mereka
5 Ibid., hlm. 3
6 Karen K. Kirst-Ashman, Introduction to Social Work and Social Welfare, Critical Thinking Perspectives , 3 rd Edition, Brooks/Cole, USA, 2010, hlm. 6
secara  mandiri.  Para  tokoh  dalam  pandangan  ini  menganggap  bahwa  intervensi  negara kepada warganya dalam  hal  pemenuhan kebutuhan ekonomi  –yang sarat  dengan dimensi- dimensi sosial– adalah tindakan tidak terpuji  yang mencederai kreatifitas manusia sebagai spesies berakal.
Menerapkan  model  residual  berarti  mendorong  setiap  orang  untuk  bertanggung  jawab penuh atas tindakan-tindakan mereka. Artinya, jika seseorang jatuh miskin, lantas mendapati diri mereka kesulitan dalam memenuhi  kebutuhan pokok, maka kesimpulan pertama  yang dapat diambil adalah mereka telah ceroboh dalam mengambil keputusan-keputusan sehingga menyebabkan musibah (kebangkrutan tersebut) terjadi. Bantuan yang diberikan negara untuk meringankan  beban  mereka,  dengan  demikian,  merupakan  belas  kasihan  kolektif  alih-alih hak mereka sendiri.
Model  kedua  menghendaki  peran  negara  yang  lebih  besar.  Intervensi  negara  dalam urusan kesejahteraan rakyat dipandang sebagai sebuah hal yang wajar, bahkan, negara akan dipandang  tidak  bertanggung  jawab  manakala  membiarkan  urusan  kesejahteraan  sosial ditangani  oleh pasar dan keluarga semata. Model ini dibangun di  atas kepercayaan bahwa kondisi ‘memerlukan’ yang dialami oleh sebagian kelompok masyarakat merupakan kondisi alamiah  dalam  sebuah  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  wajarlah  jika  memposisikan  negara sebagai pihak yang relatif bertanggung jawab atas urusan kesejahteraan sosial.
Menengahi  sederet  perdebatan  atas  dua  model  tersebut,  Midgley  mengajukan  sebuah model  yang  dikembangkan  dari  pengalaman-pengalaman  negara  dunia  ketiga  dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yaitu model developmental.
Model terakhir ini mengandaikan terjadinya rekonsiliasi antara model residual dan model institusional.  Jika  model  residual  enggan  menerapkan  peran  negara  secara  besar-besaran karena  kuatir  terjadi  ketimpangan  dalam  bentuk income  transfer dari  kelompok  produktif kepada  kelompok  tidak  produktif.  Sebuah  kekuatiran  ini  tentu  saja  cukup  beralasan. Sementara  itu,  tokoh-tokoh  dari  model  institusional  secara  konstan  mempertanyakan kewajiban negara untuk melindungi seluruh warganya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan- kebutuhan  pokok  secara  manusiawi.  Jika  mendasarkan  pertimbangan  pemberian  bantuan semata-mata pada unsur produktifitas, maka negara negara sama artinya dengan melakukan
genosida terhadap kelompok ‘kurang produktif’, salah satunya sebut saja para penyandang disabilitas.
Kubu  institusional  berargumen  bahwa  berbagai  kelompok  marjinal  dalam  masyarakat (terutama  masyarakat  industri)  merupakan  korban  pembangunan  yang  dilakukan  oleh kelompok-kelompok dominan. Mereka menambahkan bahwa tidak ‘produktif’nya sebagian kelompok masyarakat dalam sebuah sistem sosial lebih banyak disebabkan oleh sistem itu sendiri.  Setiap  sistem  sosial,  betapapun  setaranya  ia  dalam  tataran  konsep,  mengandung potensi untuk mendiskriminasi kelompok-kelompok lain yang kurang sesuai dengan tuntutan sistem tersebut.
Contoh  adanya  diskriminasi  tersebut  dapat  dilihat  pada  perlakuan  negara  terhadap kelompok  penyandang  disabilitas  di  tengah  masyarakat.  Tidak  atau  kurang  tersedianya fasilitas  publik  yang  ramah  pada  penyandang  disabilitas  merupakan  bukti  bahwa  negara melakukan  peminggiran  terhadap  kelompok  ini.  Kondisi  fisik  yang  berbeda  dengan kebanyakan  orang  pada  umumnya  menjadikan  mobilitas  mereka  terhambat  sebab  fasilitas yang ada tidak mendukung dimungkinkannya mereka untuk menikmati mobilitas yang layak. Pada gilirannya, mobilitas yang terhambat disertai peminggiran aktif oleh negara menjadikan mereka  benar-benar  tidak  berdaya  dihadapan  kelompok  dominan,  yaitu  kelompok masyarakat yang tidak menyandang disabilitas.
Menengahi  pergumulan  di  atas,  model  developemental  berupaya  menempatkan social welfare (campur  tangan  negara  dalam  urusan  kesejahteraan  sosial)  sebagai  alat  untuk meningkatkan  produktifitas  kelompok  masyarakat  penerima  layanan  kesejahteraan  sosial dalam jangka panjang. Ketika kelompok penerima tersebut telah mulai berproduksi, dengan sendirinya mereka juga akan berkontribusi terhadap kesejahteraan umum. Dengan demikian, dana-dana yang digelontorkan untuk program-program kesejahteraan sosial –yang umumnya berasal  dari pajak  yang dibayar kelompok masyarakat  produktif–  tidak terbuang percuma, atau disalahgunakan oleh kelompok-kelompok yang memang enggan untuk bekerja di tengah masyarakat.
Salah  satu  negara  di  asia  yang  menerapkan  model  ini  adalah  korea  selatan,  terutama semenjak dicetuskannya ide productive welfare yang digagas oleh Presiden Kim Dae Jung. Penerapan model seperti ini menghendaki adanya kesadaran bahwa tunjangan kesejahteraan
sosial bukanlah diberikan secara percuma tanpa adanya timbal balik yang jelas. Sehubungan dengan  hal  tersebut,  Joon  menyebut  bahwa  dalam  model  productive  welfare,  ongkos penyelenggaraan program kesejahteraan sosial dipandang sebagai “investment for improved productivity, rather than as a simple transfer of income” 7

## C. Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat
Salah  satu  ciri  negara  beradab  adalah  kemauan  pemerintahnya  untuk  membantu warganya  yang  memerlukan,  salah  satunya  adalah  kelompok  penyandang  kecacatan (disability). Negara seperti ini umumnya dihuni oleh warga masyarakat yang telah menyadari pentingnya memperlakukan setiap orang sebagai manusia yang memiliki hak dan harga diri sebagaimana manusia lainnya. Warga negara yang demikian umumnya dicirikan oleh tingkat kesejahteraan  sosial  yang  lumayan  tinggi,  tingkat  pendidikan  yang  memadai,  tingkat kriminaitas yang rendah serta sederet indikator-indikator positif lainnya.
Para penyandang masalah keberfungsian sosial disebabkan oleh keadaan fisik dan/atau mental mereka yang tidak mendukung mobilitas kerap menjadi objek perlakuan diskriminatif oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat yang belum menyadari arti penting menghargai sesama manusia terlepas dari disabilitas yang mereka alami.
Berbeda dengan kelompok penyandang disabilitas yang hidup di tengah masyarakat yang suportive terhadap eksistensi mereka, kelompok penyandang disabilitas yang hidup di tengah masyarakat yang menempatkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai sebuah kewajaran  tentu  mengalami  nasib  yang  jauh  berbeda.  Tidak  jarang  para  penyandang disabilitas di tengah masyarakat  yang disebutkan terakhir lebih memilih untuk mengakhiri hidup mereka lantara terus menerus menjadi objek diskriminasi oleh masyarakatnya.
Kesejahteraan  sosial  bagi  penyandang  disabilitas,  karenanya,  merupakan  wacana multidimensional  yang  tidak  dapat  dikaji  melalui  satu  sudut  pandang  saja.  Kebutuhan penyandang  disabilitas  yang  jauh  lebih  beragam  dibandingkan  dengan  kebutuhan  orang- orang  normal  pada  umumnya  menjadikan  usaha-usaha  memenuhinya  menjadi  sering  kali terhambat.  Para  penyandang  difabilitas  yang  memiliki  kebutuhan  berbeda  dengan  orang-
7 Joon Yong Jo, “Korea’s national basic livelihood programme and social development” dalam James Midgley dan Kwong-leung Tang, “Social Policy and Poverty in East Asia: The Role of Social security”, hlm. 86
orang pada umumnya tetap harus diperlakukan sebagai bagian dari warga negara, karenanya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang menunjang fungsi sosial mereka sehari-hari.
Oleh  sebab  beragamnya  jenis  dan  penyebab  disabilitas,  mengandaikan  adanya  sejenis layanan  tunggal  yang  dapat  mengakomodir  kebutuhan-kebutuhan  para  penyandang difabilitas  pada  dasarnya  bukanlah  ide  yang  baik.  Setiap  orang  harus  menerima  bahwa kebutuhan  penyandang  disabilitas  yang  beragam  tersebut  harus  diterima  dan  ditempatkan sebagai bagian dari keragaman manusia secara umum.
Kesejahteraan  sosial  bagi  para  penyandang  disabilitas,  untuk  itu,  perlu  mendapatkan perhatian  lebih  serius.  Namun,  demi  efisiensi  penyelenggaraan  program-program kesejahteraan  sosial,  program-program  yang  ditujukan  bagi  kelompok  penyandang disabilitas  dapat  dikembangkan  dari  program-program  layanan  kesejahteraan  sosial  yang telah ada, namun lebih dibuat sensitive atas isu-isu disabilitas yang dialami masyarakat.
Meskipun  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  bagi  penyandang  disabilitas  bisa  jadi lebih mahal, perkembangan teknologi yang pesat beberapa tahun belakangan ini membawa angin segar bagi para penyandang disabilitas. Penemuan-penemuan di bidang bioteknologi dan  nanoteknologi  membuka  peluang  bagi  para  penyandang  masalah  disabilitas  untuk menikmati  kehidupan  yang  sama  dengan  yang  dialami  rekan-rekan  mereka  yang  normal. Selain  itu,  kehadiran  teknologi  digital  secara  revolusioner  juga  telah  merubah  pandangan umum mengenai pendidikan, rekreasi serta dimensi-dimensi kehidupan manusia lainnya.
Sayangnya,  hingga  saat  ini  teknologi-teknologi  seperti  itu  umumnya  masih  menjadi barang  mahal  yang  sulit  dijangkau  oleh  para  penyandang  disabilitas  yang  umumnya menempati kelas ekonomi yang rendah. Ketika teknologi-teknologi tersebut dapat diproduksi secara masal, bukan hal mustahil jika beberapa istilah turunan dari disabilitas akan terhapus dari kamus fisiologi manusia.
Sebelum  keadaan  ideal  tersebut  dapat  diwujudkan,  tetap  saja,  diskusi  menganai disabilitas  harus  dilandasi  oleh  semangat  untuk  meningkatkan  derajat  kesejahteraan  sosial mereka.  Kelompok  penyandang  disabilitas,  dalam  interaksi  sosial  sehari-hari  di  tengah masyarakat,  kerap  menemui  bentuk-bentuk  diskriminasi  yang  sepertinya  telah  dilegalkan oleh  publik  melalui  kebijakan  pemerintah.  Hal  ini  tampak  pada,  misalnya,  bentuk-bentuk
bangunan  publik  yang  tidak  disertai  dengan  fasilitas-fasilitas  seperti  jalur  kursi  roda  serta fasilitas-fasilitas lain yang relevan.
Kurangnya  fasilitas  yang  demikian,  bagaimanapun  juga,  terkait  dengan  pandangan masyarakat mengenai rentang produktif usia manusia. Padahal, jika ditinjau secara sederhana, setiap  orang  pada  akhirnya  akan  mengalami  satu  atau  beberapa  bentuk  disabilitas  seiring dengan  bertambahnya  usia. 8 Menyediakan  fasilitas-fasilitas  yang  memadai  bagi  mobilitas kelompok  penyandang  disabilitas,  dengan  demikian,  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari upaya mempertahankan tingkat kesejahteraan umum yang optimal bagi masyarakat luas, tidak  terbatas  bagi  kelompok  yang  secara  sepihak  diidentifikasi  sebagai  penyandang disabilitas saja.
Pada tataran internasional,  pengakuan atas hak-hak penyandang disabilitas telah mulai diakui  sebagai  sebuah  langkah  maju  menuju  sistem  sosial  yang  inklusif  serta  dapat mengakomodir segala bentuk perbedaan yang terdapat di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat, misalnya, pada konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang salah satu pasalnya berbunyi “To provide accessible information to persons with disabilities about mobility  aids,  devices  and  assistive  technologies,  including  new  technologies,  as  well  as other forms of assistance, support services and facilities”. 9
Dengan kondisi umum yang membatasi ruang gerak dan mengekang potensi mereka, para penyandang disabilitas sebenarnya diperlakukan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.  Padahal  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  muka,  setiap  manusia  –tanpa memandang  perbedaan  mereka  dengan  kebanyakan  orang  lainnya–  berhak  untuk diperlakukan  dengan  adil.  Keadilan  yang  hendak  ditegaskan  di  sini  salah  satunya  adalah melalui penyediaan informasi dan teknologi yang menunjang keberfungsian sosial (sekaligus kesejahteraan sosial) para penyandang difabilitas itu sendiri.
Model Medis dan Model Sosial Dalam Wacana Difabilitas
8 Chales Zhastrow, Introduction to Social Work…., hlm. 518
9 Convention  on  The  Rights  of  Persons  With  disabilities  and  Optional  Protocol:  Article  4  point  (h),  United Nations, 2007, hlm. 7
Istilah  disabilitas  yang  merujuk  pada  konsepsi  cacat  sendiri  telah  lama  menjadi  bahan perdebatan dalam diskursus kesejahteraan sosiarl. Di satu sisi, difabilitas dianggap sebagai keadaan  tidak  sempurna  dari  seseorang  entah  kondisi  tersebut  terjadi  sebagai  akibat  dari memburuknya fungsi organ disebabkan penyakit, kecelakaan dan/atau kelainan pada susunan genetiknya.  Di  sisi  lain,  kondisi  yang  kerap  disebut  sebagai  disabilitas  tersebut  dianggap sebagai sebuah bentuk keragaman manusia. Pandangan kedua umumnya berargumen bahwa keragaman  dalam  bentuk  ‘disabilitas’  pada  hakikatnya  sama  dengan  keragaman  manusia dalam hal-hal seperti ras, gender, orientasi seksual dan perbedaan-perbedaan lainnya.
Oleh  karena  keterbatasan  mereka,  kelompok  penyandang  cacat  kerap  termarjinalkan dalam interaksi sosial di tengah masyarakat. Peminggiran ini, selain disebabkan oleh alasan fisiologis juga disebabkan oleh alasan sosiologis. Meski demikian, para penyandang cacat umumnya memiliki pemikiran yang berbeda dalam hal melihat kecacatan yang mereka alami. Miles,  misalnya,  ketika  mengumpulkan  catatan-catatan  penelitian  mengenai  para penyandang cacat diseluruh dunia menyebut bahwa “…very many disabled people prefer to be seen as simply 'living with' their impairment or disability, rather than being in a 'suffering' or 'oppressed' state.” 10
Apa yang disampaikan miles menunjukkan bahwa pandangan kelompok normal, terlepas dari  niat  mereka,  tidak  selalu  berjalan  beriringan  dengan  pandangan  kelompok  cacat  atas kondisi diri mereka sendiri. Merubah persepsi para penyandang disabilitas tanpa mengopresi mereka,  dengan  begitu,  merupakan  tugas  penting  yang  harus  dilakukan  oleh  para  pekerja sosial profesional. Pandangan para penyandang disabilitas terhadap kondisi mereka, dalam banyak cara, mempengaruhi level kesejahteraan sosial yang mereka rasakan. Semakin positif pandangan mereka atas kondisi mereka, semakin besar peluang  yang terbuka bagi mereka untuk terintegrasi secara penuh dan bermakna kedalam sistem sosial yang ada.
Para  pekerja  sosial  islam,  karenanya,  tidak  dianjurkan  untuk  memberikan  pelabelan kepada kelompok-kelompok penyandang cacat tanpa mengkaji pendapat-pendapat kelompok tersebut mengenai kecacatan mereka.
10 M. Miles, “Islam, Disability and Deafness: A Modern and Historical  Bibliography, With Introduction and Annotation”  Kompilasi makalah, UK, 2007, hlm. 2
Perbincangan mengenai disabilitas didominasi oleh dua model utama, yaitu model medis dan  model  sosial.  Model  pertama  meyakini  bahwa  keadaan  menyandang  disabilitas merupakan konsekwensi langsung dari kondisi fisik dan/atau mental yang tidak sempurna. Model  kedua  membantah  pandangan  tersebut  dengan  mengklaim  bahwa  disabilitas merupakan konsekwensi dari kegagalan masyarakat (yang diwakili oleh pemerintah) dalam mengakomodir kebutuhan orang-orang dengan kondisi fisik dan/atau mental yang berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya. 11
Dua pandangan ini pada dasarnya merupakan kutub dari kontinum sikap terhadap kondisi yang dikenal dengan sebutan cacat atau disabled. Alih-alih condong terhadap salah satunya, hal terpenting yang sebenarnya perlu untuk dipikirkan adalah menilai kelebihan dari masing- masing  pandangan  tersebut.  Sintesa  dari  kelebihan-kelebihan  masing-masingnya,  dengan begitu,  dapat  dijadikan  acuan  yang  berguna  dalam  menyusun  argumen-argumen  tentang disabilitas.  Jika  sudah  begitu,  program-program  yang  pro  terhadap  pengintegrasian kelompok penyandang disabilitas ke dalam masyarakat tinggal merupakan masalah waktu.
Kedua  model  di  atas,  pada  dasarnya  tidaklah  sesederhana  seperti  yang  dipaparkan  di muka.  Dalam  praktiknya,  pandangan-pandangan  ke  dua  model  tersebut  seringkali dipertukarkan antara satu sama lain. Bahkan, nyaris semua program  yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para penyandang cacat umumnya merupakan kompilasi dari pemikiran-pemikiran penting dari ke dua model tersebut.
Intisari  dari  kedua  pemikiran  dalam  model-model  tersebut  biasanya  dijadikan  sebagai dasar  dalam  menyusun  program-program  perlindungan  bagi  para  penyandang  disabilitas. Salah satunya, sebut saha Deklarasi PBB mengenai penyandang disabilitas berikut ini:
Disabled persons have the inherent right to respect for their human dignity. Disabled persons, whatever the origin, nature and seriousness of their handicaps and disabilities, have the same fundamental rights as their fellow-citizens of the same age, which implies first and foremost the right to enjoy a decent life, as normal and full as possible. 12
11 Sheila A. M. Mclean dan Laura Williamson, Impairment and Disability: Law and Ethics at The Beginning and End of Life , Routledge and Cavendish, USA, 2007, hlm. 11
12 “The Declaration on the Right of Disabled People” dalam Sheila Mclean dan Laura Willamson, hlm. 5
Tampak  jelas  pada  point  dalam  deklarasi  PBB  tersebut  penggunaan  istilah  disabel dihadap-hadapkan  dengan  istilah  normal.  Artikel  dalam  deklarasi  tersebut,  pada  satu  sisi menggunakan model medis dalam mengidentifikasi masalah disabilitas. Namun, di sisi lain, point tersebut juga menyebut bahwa seorang penyandang cacat memiliki hak asasi yang sama dengan rekan-rekan normal mereka. Pertanyaan penting yang dapat diajukan terkait dengan isu disabilitas tersebut adalah “apakah dengan memiliki hak yang sama dengan rekan normal mereka  membuat  para  penyandang  disabilitas  memiliki  kemampuan  yang  sama  untuk menikmati hak-hak tersebut?”
Menjawab  pertanyaan  tersebut  memang  memerlukan  analisis  mendalam  terhadap berbagai  jenis  difabilitas  yang  umum  didapati  di  tengah  masyarakat.  Menempatkan penyandang difabilitas pada posisi yang sama dengan rekan-rekan normal mereka tidak serta merta menjadikan para penyandang cacat memiliki kapasitas yang sama untuk terintegrasi secara mamadai kedalam sistem sosial di mana mereka mejalani kehidupan.

## D. Pandangan Islam Terhadap Disabilitas
Semua  agama  di  dunia,  sepanjang  rentang  sejarah  peradaban  manusia,  memiliki pandangan tertentu atas  disabilitas. Agama sebagai  bagian dari sistem budaya memainkan peran penting dalam mengkonstruksi pandangan masyarakat terhadap kelompok penyandang disabilitas.  Bagaimanapun  juga,  pandangan  masyarakat  terhadap  disabilitas  pada  akhirnya akan berujung pada layanan-layanan  yang tersedia bagi  kelompok penyandang disabilitas. Agama,  dengan  cara-cara  yang  mendasar,  mempengaruhi  kessejahteraan  sosial  para penyandang disabilitas, terutama mereka yang hidup pada lingkungan di mana ajaran agama menempati posisi terhormat sebagai sumber nilai dan pedoman hidup.
Sayangnya,  sebagaimana  yang  dicatat  oleh  Vash  (dalam  Ghally) 13 ,  penyebaran  dan penerapan  doktrin  agama  mengenai  disabilitas  tampaknya  tidak  berpengaruh  positif  atas peningkatan  kesejahteraan  sosial  dari  para  penyandang  disabilitas  itu  sendiri.  Vash mencontohkan,  anggapan  bahwa  seorang  yang  terlahir  cacat  merupakan  bentuk  hukuman dari  tuhan  atas  perbuatan  dosa  tentu  saja  berpotensi  menurunkan  kepercayaan  diri  para penyandang disabilitas, alih-alih meningkatkannya.
13 Ghally, Islam  and  Disability:  Perspective  in  Islamic  Theology  and  Jurisprudence ,  Disertasi,  Belanda: Universitas Leiden, 2008, hlm. 1-2
Selain  itu,  Ghally,  seorang  peneliti  di  bidang  disabilitas  dan  agama,  menyebut  bahwa hingga  saat  ini  penelitian  mengenai  peran  agama  dalam  penanganan  masalah  disabilitas dirasa masih sangat kurang. Ia menyebut bahwa kajian-kajian tersebut belum mendapatkan momentumnya,  padahal  menurutnya  agama  mengandung  potensi  yang  besar  dalam memperkaya khazanah pengetahuan tentang usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan sosial kelompok penyandang disabilitas. 14
Sebagai  salah  satu  agama  besar  dunia,  Islam  memiliki  tradisi  yang  telah  berusia  tua menyangkut  pelayanan  sosial  bagi  orang-orang  cacat.  Sepanjang  sejaran  Islam,  tercatat sejumlah  besar  penyandang  disabilitas  yang  menempati  posisi-posisi  penting  dalam masyarakat. Perkembangan signifikan dapat dilacak pada abad ke-16 dan ke-17. Pada masa itu,  kekhalifahan  Ottoman  di  Turki  telah  mengakui  bahasa  tanda (sign  language) sebagai salah satu bentuk komunikasi yang diterima secara resmi oleh kehkalifahan ketika itu. Perlu dicatat  sebagai  perbandingan,  bahwa  pada  masa  ini  para  ilmuan  di  eropa  masih  berdebat mengenai apakah seorang yang ‘tuli’ dapat berlajar sesuatu atau berfikir selayaknya makhluk rasional. 15
Salah  satu  cuplikan  sejarah  yang  paling  penting  mengenai  pandangan  Islam  terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat pada surat ‘abasa. Para ahli berpendapat bahwa surat tersebut merupakan teguran Allah kepada Nabi Muhammad lantaran meremehkan seorang cacat bernama Ibnu Ummi Maktum. Ketika itu konon nabi sedang mencoba untuk berdakwah kepada sekelompok pemimpin  quraish.  Lantas  Ibnu Ummi Maktum mendatangi  Nabi  dan ‘menganggu’  jalannya  proses  dakwah.  Nabi  memasang  wajah  masam  ketika  lantaran perbuatan  Ibnu  Ummi  Maktum.  Selang  beberapa  waktu,  Allah  pun  menegur  Nabi  karena rupanya telah melakukan ‘diskriminasi’ terhadap salah satu hamba-Nya. 16
Pada  ayat  lain  dalam  al-Qur’an,  Allah  secara  jelas  menyebut  bahwa  Ia  menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Interpretasi terhadap ayat ini berimplikasi pada, salah  satunya,  anggapan  bahwa  istilah  ‘cacat’  itu  sendiri  pada  hakikatnya  tidak berkorespondensi dengan keadaan apapun dalam dunia nyata. Istilah cacat, dengan kata lain,
14 Ibid., hlm. 3-4
15 Hurisa  Guvercin,  “People  With  Disabilities  From  An  Islamic  Perspective”  diunduh  dari http://www.fountainmagazine.com pada 11 Maret 2014.
16 Lihat Q. S. ‘Abasa: 1-5
adalah produk pemikiran manusia yang merendahkan harkat kemanusiaan dari ciptaan Allah yang berbeda dengan kebanyakan ciptaan-Nya yang lain. Meski demikian, penafsiran yang demikian  jelas  tidak  menyelesaikan  masalah  apapun  yang  dialami  oleh  penyandang disabilitas, selain masalah-masalah spiritual tentunya.
Menilik isu disabilitas dengan maksud mengambil hikmah (pelajaran) sepertinya lebih berguna  dibandingkan  dengan  menolak  eksistensi  istilah  tersebut.  Hal  ini  karena,  dengan dalih apapun, disabilitas acap kali disertai dengan sederet permasalahan kesejahteraan sosial yang  mesti  segera  ditangani  dengan  memadai.  Selain  itu,  hal  ini  juga  sejalan  dengan semangat  al-qur’an  yang  sarat  dengan  pesan-pesan  kreatif  bagi  umat  manusia.  Manusia, dalam perspektif ini, diperintah untuk membuka segala bentuk kemungkinan yang berkaitan dengan  rahasia  alam  semesta.  Menemukan  dan  menciptakan  teknologi-teknologi  yang memudahkan kehidupan mereka, dengan demikian, adalah salah satu bentuk upaya menguak rahasia alam semesta tersebut.
Menempatkan  disabilitas  sebagai  ujian  dari  Allah  kepada  orang-orang  yang  secara prerogatif  ‘dipilih’-Nya,  tentu  dengan  pertimbangan-pertimbangan ilahiyah yang  tidak terjangkau  akal  insani,  membuka  peluang  bagi  setiap  orang  untuk  dapat  membincang disabilitas tanpa merasa canggung. 17 Disabilitas, dalam pengertian seperti ini, lebih relevan jika  dimasukkan  kedapam  diskursus  mengenai  peluang  terjadinya  ‘kecacatan’  (baik  sejak lahir  ataupun  karena  penyakit  ataupun  kecelakaan)  daripada  kajian-kajian  moral-filosofis mengenai hakikat kesempurnaan –untuk dihadapkan dengan ‘kecacatan’.
Bagaimanapun  juga,  melihat  hakikat  kesempurnaan  dari  perspektif  al-qur’an  akan membawa  kita  pada  kesimpulan  bahwa  kesempurnaan  memang  semata-mata  merupakan sifat  allah.  Manusia,  sebaik  sefungsional  apapun  tubuh  dan  pikirannya,  tidak  akan  pernah mencapai  derajat  kesempurnaan.  Perbincangan  filosofis  mengenai  kesempurnaan  dalam pandangan  Islam  guna  menyimpulkan  hakikat  kecacatan  pada  dasarnya  kurang  berguna.
17 Pada dasarnya setiap orang memiliki peluang untuk mengalami disabilitas dalam kehidupan mereka. Angka kecelakaan lalu lintas  yang  meroket, serangan teroris  yang  semakin kerap, serta sederet  kejadian lain  –yang dapat membuat seorang ‘normal’berubah menjadipenyandang disabilitas– yang kian akrab dengan kehidupan modern dewasa ini sebenarnya sudah cukup untuk dijadikan alasan untuk menempatkan penyandang disabilitas pada posisi yang benar-benar setara (bukan dalam artian sama, melainkan proporsional) dengan orang-orang lainnya.
Kedua topik tersebut, bagaimanapun juga, dapat  dimaknai secara beragam tergantung dari objek yang dilekati oleh istilah sempurna itu sendiri.

## E. Penutup
Disabilitas  merupakan  bidang  kajian  yang  telah  lama  dicurigai  sebagai  pemantik perdebatan  multidimensional  dalam  diksursus  kesejahteraan  sosial.  Perdebatan  tersebut berakar padapenggunaan Istilah disabilitas itu sendiri. Di satu sisi, disabilitas secara harfiah memang  mengacu  pada  bentuk  ketidaksempurnaan  fungsional  yang  dialami  oleh  individu sehingga membuat mereka rentan terhadap diskriminasi oleh dan eksklusi dari lingkungan sosial mereka.
Di sisi lain, mayoritas kelompok penyandang disabilitas kerap memprotes penggunaan istilah disabled. Bagi mereka, disabilitas (kondisi yang mereka alami) hanyalah bentuk lain dari  variasi  penciptaan.  Kritik  mereka  umumnya  ditujukan  terhadap  kegagalan  sistem kemasyarakatan modern dalam mengakomodir perbedaan-perbedaan yang melekat pada diri kelompok peyandang disabilitas. Bahkan, istilah disabilitas tersebut kerap dianggap sebagai satu bentuk diskriminasi pada aras bahasa.
Agama,  dalam  kaitannya  dengan  penanganan  disabilitas,  memainkan  fungsi  penting sepanjang sejarah umat manusia. Agama hingga batas-batas tertentu menyediakan solusi bagi masalah-masalah  sosial  yang  dihadapi  oleh  para  penyandang  disabilitas.  Meski  demikian, agama  juga  terbukti  mendiskriminasi  para  penyandang  disabilitas  melalui  sederet  doktrin keagamaan yang memberikan penjelaskan ‘menyesatkan’ mengenai hakikat disabilitas dan sebab-sebab ilahiyah yang memicunya.
Agama di mata pemeluknya merupakan rahmat universal. Karenanya, sebagai pemeluk agama yang taat, seseorang harus dapat merefleksikan ajaran-ajaran yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu agama dengan jumlah penganut aktif yang besar, Islam memberikan panduan yang jelas mengenai sumber-sumber nilai yang layak dijadikan pedoman  bagi  upaya  menyusun  konsepsi  ideal  mengenai  interaksi  –baik  antara  manusia dengan  manusia,  ataupun  manusia  dengan  alam  semesta.  Salah  satunya  adalah  interaksi dengan kelompok penyandang disabilitas.

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an al-Karim, Departemen Agama RI Chales  Zhastrow,  Introduction  to  Social  Work  and  Social  Welfare,  10 th Edition,  Cengage Learning, Belmont, 2010
Karen K. Kirst-Ashman, Introduction to Social Work and Social Welfare, Critical Thinking Perspectives, 3rd Edition, Brooks/Cole, USA, 2010
James Midgley dan Kwong-leung Tang, “Social Policy and Poverty in East Asia: The Role of Social security”
Convention on The Rights of Persons With disabilities and Optional Protocol: Article 4 point (h), United Nations, 2007
M.  Miles,  “Islam,  Disability  and  Deafness:  A  Modern  and  Historical  Bibliography,  With Introduction and Annotation” Kompilasi makalah, UK, 2007
Sheila A. M. Mclean dan Laura Williamson, Impairment and Disability: Law and Ethics at The Beginning and End of Life, Routledge and Cavendish, USA, 2007
The Declaration on the Right of Disabled People” dalam Sheila Mclean dan Laura Willamson, Ghally, Islam and Disability: Perspective in Islamic Theology and Jurisprudence, Disertasi,
Belanda: Universitas Leiden, 2008
Hurisa  Guvercin,  “People  With  Disabilities  From  An  Islamic  Perspective”  diunduh  dari http://www.fountainmagazine.com