## PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

## (THE RESTORATIVE JUSTICE APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF CHILDREN'S CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA)

## Ali Muhammad
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Alimuhammad32@gmail.com

## ABSTRAK
Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia  perlu  segera  diupayakan  sosialisasi  kepada  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  yang  belum memahami  dan  mengetahui  tentang  kewajiban  melakukan  pendekatan  keadilan  Restoratif  dalam implementasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Norma  yang  mengatur  tentang  kewajiban  melakukan pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  penanganan  Anak  yang  berhadapan  dengan  Hukum  (ABH) tertuang dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang ini juga sudah  mengadopsi  instrumen  Internasional  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  yang  sudah  diratifikasi oleh  pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) selain peraturan internasional lainnya seperti Beijing Rules, Riyadh Guidelines dan  Tokyo Rules yang tentunya sejalan dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  tentang  tujuan  negara  yang  salahsatunya  adalah  untuk mewujudkan keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan umum. Pendekatan keadilan restoratif ini tentunya  memiliki  semangat  yang  sama  dengan  nilai-nilai  idiologi  Pancasila,  politik,  sosial  budaya bangsa  Indonesia  yang  lebih  mengedepankan  penyelesaian  melalui  musyawarah  untuk  mufakat sehingga pendekatan keadilan restoratif ini juga merupakan salahsatu pembaharuan hukum yang lebih mengangkat  nilai-nilai  kearifan  lokal  dari  Bangsa  Indonesia.  Pendekatan  konseptual (conceptual approach) dan  pendekatan  perundang-undangan (statue  approach) merupakan  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  dan  memaksimalkan  impelemntasi  pelaksanaan  keadilan  restoratif dalam setiap penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada setiap proses tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan.Tujuan penelitian adalah untuk memberikan penegasan kepada setiap Aparat Penegak Hukum akan kewajiban melakukan pendekatan Keadilan Restoratif dalam setiap Penanganan ABH.
Kata  Kunci:  Keadilan  Restoratif,  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Diversi,  Anak  Berhadapan Dengan Hukum

## ABSTRACT
Since the enactment of Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children in Indonesia needs to be sought immediately for Law Enforcement Officials (APH) who do not understand and know about the obligation to adopt a Restorative justice approach in the implementation of the Child Criminal Justice System. The norm that regulates the obligation to approach restorative justice in the handling of Children dealing with the Law (ABH) contained in article 5 paragraph 1 of the Child Criminal  Justice  System  Law  and  this  Law  has  also  adopted  the  International  instrument  of  the
Convention on the Rights of the Child (CRC) ratified by the government of the Republic of Indonesia with a Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child in addition to other international regulations such as the Beijing Rules, Riyadh Guidelines and Tokyo Rules which are certainly in line with the Constitution 1945 concerning the purpose of the country which was wrong was to realize social justice and promote public welfare. This restorative justice approach certainly has the same spirit as the ideological values of Pancasila, politics, and the Indonesian national socio-culture which prioritizes solutions through deliberation to reach consensus so that this restorative justice approach is also one of legal reforms that elevates the values  of local wisdom from the Nation Indonesia. The conceptual approach and the approach to legislation (the statue approach)  are  the  approaches  used  in  this  study  and  maximize  the  implementation  of  the implementation of restorative justice in every handling of children facing the law (ABH) at each stage of  the  investigation,  prosecution  and  trial.  research  is  to  provide  confirmation  to  every  Law Enforcement Officer of the obligation to take a Restorative Justice approach in every Handling of ABH.
Keywords: Restorative Justice, Child Criminal Justice System, Diversion, Children Dealing with Law

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Anak adalah anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa yang  memiliki  nilai  sangat  penting  dalam menentukan  keberlangsungan  hidup  sebuah bangsa  dan  negara,  sehingga  keberadaanya dalam  setiap  kondisi  apapun  menuntut perlindungan  dan  perlakuan  yang  ditujukan sepenuhnya  untuk  kepentingan  terbaik  bagi Anak dalam proses tumbuh dan berkembangnya.  Sehingga  dalam  penanganan Anak  yang  Berhadapan  dengan  hukum  yang selanjutnya disebut ABH memerlukan penangaan yang khusus dan sungguh-sungguh dari negara yang dalam hal ini diperankan oleh Aparat  Penegak  Hukum  yang  selanjutnya disebut  APH  karena  secara  nasional  saat  ini jumlah  Kasus  ABH  cukup  tinggi  baik  segi kualitas maupun kuantitasnya, seperti data yang saat ini ada di Sistem Data Base Pemasyarakatan Jumlah Anak yang berkonflik dengan  Hukum  di  Indonesia  pada  tahun  2018 pada posisi bulan Juli gabungan antara tahanan dan narapidana Anak berjumlah 3.024 Anak 1
Kondisi  ini  tentunya  memerlukan  suatu kebijakan  hukum  yag  tepat  untuk memastikan ABH  tidak  mendapatkan  perlakuan  yang
1 Arief Syahrul Alam and Ani Purwati, ‘Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia’,
berisiko  terhadap  tumbuh  dan  kembangnya dikemudian hari. Sebelum berlakunya Undang- undang  No.  11  Tahun  2012  berlaku  Undang- undang No. 3 Tahun 1997 tentang  Pengadilan Anak  yang  memiliki  tujuan  untuk  melindungi dan  mengayomi  ABH  agar  Anak  dapat menyongsong  masa  depannya  lebih  baik  serta pemberian pembinaan agar Anak memiliki jati diri  untuk  mewujudkan  manusia  yang  dapat mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya,  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan Negara.  Harapan  ini  menjadi  tujuan  dari keberadaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 namun seiring perjalan dari Undang-undang ini faktanya Anak masih diposiskan sebagai objek dan  diperlakukan  tidak  sesuai  dengan  harkat dan  martabat  Anak  yang  berdampak  kepada kerugian  untuk  tumbuh  dan  berkembangnya Anak  seperti  timbulnya  lebeling  atau  stigma terhadap  Anak,  Strees,  prisonisasi  dan  tidak terpenuhinya  hak-hak  yang  bersipat  mendasar secara baik seperti; kesehatan, pendidikan dan latihan keterampilan dan juga Undang-undang No.3  Tahun  1997  ini  belum  melibatkan  peran serta  masyarakat  ,  pemerintah  dan  lembaga negara lainnya untuk sama-sama meningkatkan kesejahteraan Anak dan pada tataran pelaksanaan Udang-Undang ini belum menerapkan lembaga diversi dalam
Journal de Jure , 7.2 (2016), 181 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3524>.
rumusannya,  yang  menyebabkan  banyak perkara  pidana  yang  bermuara  dari  tindak kenakalan  anak  yang  sifatnya Juvenile Delinquency semata,  yang  seharusnya  tidak perlu  diproses  sampai  ke  arah  pidana. 2 Berdasarkan  penelitian,  kebijakan  penjatuhan pidana  (khususnya  pidana  penjara)  terhadap anak  nakal  (delinkuensi)  menunjukan  adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan  jiwa  anak  dimasa  mendatag. Kecenderungan  bersifat  merugika  ini  akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma yang  disebabkan  oleh  penggunaan  model peradilan  retributif,  dan  tidak  menggunakan model pendekatan peradilan restoratif. 3 Kondisi inilah yang  menuntut Negara untuk membuat kebijakan baru terkait perlakuan terhadap ABH untuk mewujudkan pembaharuan hukum yang lebih memperhatikan masa depan dan pemenuhan hak-hak dasar Anak, sehingga anak tidak mengalami kondisi yang lebih buruk lagi disaat  Anak  masuk  kedalam  sistem  peradilan Pidana Anak atau Berhadapan dengan hukum. inilah  yang  mendasari  penggantian  Udang- undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1997  Nomor  3,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3668)  menjadi  Undang-undang  No.  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2012 Nomor 153 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012 4 .
Upaya  menghindari  dampak  negatif  selama proses peradilan pidana Anak yang sudah diatur dalam  konvensi  atau  hukum  internasional seperti The  Beijing  Rules telah  memberikan otoritas  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam
2 Adhiyoga Wira Dewata and others, ‘Diversi Sebagai Aktualisasi Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum (Studi Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang)’, Diponegoro Law Review , 5.11 (2016), 1–11.
3 Angkasa, Saryono Hanadi, and Muhammad Budi Setyadi, ‘Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak ( Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku Dan Korban Dalam Proses Peradilan Anak
menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran  Anak  dengan  tidak  mengambil jalan  formal  antara  lain  menghentikan  atau tidak meneruskan kepada proses peradilan atau mengembalikan  dan  menyerahkan  kembali kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya 5 . Dalam implementasinya  setelah  4  tahun  undang- undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak diberlakukan  khusunya  dalam  plekasanaan Diversi  dalam  rangka  mendorong  keadilan restortif  masih  banyak  kendala  yang  dihadapi oleh
Aparat Penegak Hukum dilapangan,diantaranya: Pertama, Anak
berkonflik  dengan  hukum  masih  menjalani proses  peradilan  pidana  dan  dijatuhi  sanksi penjara dengan jumlah cukup tinggi. 6 Kedua, terbatasnya  sarana  dan  prasarana  dalam perlindungan  ABH  selama  proses  peradilan (pra  maupun  pasca  putusan  pengadilan)  dan minimnya jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak  (LPKA)  di  tiap-tiap  provinsi  sehingga belum  sepenuhnya  dipisahkan  antara  LPKA dan Lapas Dewasa, 7 dan Lembaga Penempatan Anak Sementara. Ketiga, kondisi riil dilapangan  data  diversi  belum  tersistematis mulai  dari  tingkat  kepolisian  baik  dari  Polsek sampai  Polrestabes, 8 Balai  Pemasyarakatan (Bapas), Keempat, belum tersedianya nomenklatur  yang  mengatur  tentang  Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Kelima,
Koordinasi  antar  aparat  penegak  hukum (Kepolisian,  Kejaksaan,  Mahkamah  Agung,
Kementerian  Hukum  dan  HAM,  Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian  Kesehatan  masih  belum  optimal dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.
Melihat  kondisi  keterbatasan  dan  kendala- kendala  yang  dihadapi  tersebut  penelitian  ini
Di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwoker)’, Jurnal Dinamika Hukum , 9.3 (2009), 186–204.
4 Gilang Ramadhan Suharto, ‘Restorative Justice
Peradilan Pidana Anak Di Indonesia’, Lex Crimen , IV.1 (2015), 35–45.
5 Alam and Purwati.
6 Alam and Purwati.
7 Alam and Purwati.
8 Alam and Purwati.
juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa  tentang  implementasi  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  khusunya  dalam pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan  oleh  Aparat  Penegak  Hukum dalam  penanganan  Anak  Yang  Berhadapan Dengan Hukum selain memberikan penekanan tentang  kewajiban  melakukan  pendekatan keadilan  restoratif  dalam  setiap  penangaan Anak  Yang  Berhadapan  dengan  Hukum (ABH).

## PEMBAHASAN

## A. Keadilan restoratif (Restorative Justice)
Deklarasi Bangkok tahun 2005 yang diselenggaraka  oleh  Lembaga  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan himbauan  bagi  setiap  negara  yang  sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan Deklaration  of  Human  Right (Duham)  untuk menggunakan  konsep  pendekatan  keadilan restoratif  dalam pelaksanaan  sistem  peradilan pidana,  harapannya  adalah  agar  setiap penyelesaian  masalah  hukum  harus  lebih mengutamakan konsep yang lebih menghargai hak-hak korban dan lebih berorientasi kepada rehabilitasi  pelaku  dengan  berupaya  untuk mencari alternatif-alternatif baru dalam memberikan  perlakuan  terhadap  pelanggar hukum  sebagai  upaya  untuk  menghindari dampak buruk dari pemenjaraan yang saat ini masih  sering  dijadikan  prioritas  utama  dalam penyelesaian  masalah  hukum  dalam  sistem peradilan pidana. 9
Keadilan  Restoratif  atau Restorative  justice merupakan  suatu  proses  yang  melibatkan semua  pihak  yang  terlibat  dalam  sutu  tindak pidana untuk bersama-sama mengatasi masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban untuk  membuat  segala  sesuatunya  menjadi lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  anak, dan  masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk memperbaiki  serta  menentramkan  hati  yang tidak  berdasarkan  pembalasan. 10 Norma
9 Suharto.
10 Dewata and others.
tentang  Keadilan  Restoratif  tau restorative Justice tertuang  juga  dalam  pasal  1  ayat  (6) undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “ Keadilan  Restoratif  adalah  penyelesaian perkara  tidak  pidana  dengan  melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. 11 Pendekatan Keadilan  Restoratif  ini  jelas  menekankan kepada  semangat  pemulihan  dalam perlakuan terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan hukum  baik  sebagai  Anak  Pelaku,  Anak Korban  maupun  Anak  saksi  termasuk  pihak- pihak lain yang berkonflik dengan hukum.
Pentingnya  semangat  Keadilan  Restoratif dalam  penyelesaian  konflik  Hukum  dari masing-masing pihak yang berkonflik mewajibkan perlunya penelitian yang seksama dan objektif tentang kenapa terjadinya konflik tersebut  sehingga  Undang-Undang  nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak   mewajibkan dalam setiap penyelesaian perkara  anak  disetiap  tingkatan  pemeriksaan, penyidikan,  penuntutan  umum,  serta  hakim wajib untuk mempertimbangkan tindak pidana yang  dilakukan  anak  dengan  melihat  umur anak  pada  saat  melakukan  tindak  pidana, latarbelakang  keluarga,  kondisi  lingkungan sosial,  pendidikan  anak,  jenis  tindak  pidana yang  dilakukan  dan  hal-hal  lain  yang signifikan  berpengaruh  terhadap  sikap  dan perilaku anak yang data ini diperoleh dari hasil penelitia  kemasyarakatan  dari  Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. 12
Penanganan  Anak  yang  Berhadapan  Dengan Hukum  dengan  mengedepakan  semangat Keadilan  Restoratif  semakin  kuat  disaat diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  212  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak hal ini dapat dilihat dari ketentuan umum dalam  beracara  di  peradilan  pidana  yang
11 Pemerintah RI, UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , 2012, pp. 1–103.
12 Dewata and others.
tertuang dalam pasal 16 sampai dengan pasal 25  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  sedangkan  tahap  penyidikan  dalam perkara  anak  diatur  dalam  pasal  26  sampai pasal  29  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 13
Pendekatan keadilan restoratif juga merupakan upaya  untuk  mendukung  dan  melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak  jo  Undang- Undang  Republik Indonesia  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa “penangkapan, penahanan, atau  tindak  pidana  penjara  anak  hanya dilakukan  apabila  sesuai  dengan  hukum  yan berlaku  dan  hanya  dapat  dilakukan  sebagai upaya terakhir”. 14 Penyelesaian  perkara  Anak yang  berhadapan  dengan  Hukum  dengan mengedepankan  semangat  keadilan  restoratif sejalan  dengan  nilai-nilai  luhur  kepribadian Bangsa  Indonesia  yang  tertuang  dalam Pancasila  sebagai  idiologi  Bangsa  Indonesia seperti  nilai-nilai  keadilan,  musyawarah  dan mufakat  dan  gotong  royong,  yang  nilai-nilai luhur  ini  terinternalisasi  kedalam  sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.
Penjelasan UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), pada penjelasan umumnya menjelaskan ada 10 asas yang harus ditegakan dalam  pelaksaaan  KUHAP.  Asas  yang  harus ditegakan  oleh  penegak  hukum  dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menekankan untuk  dilaksanakannya  penanganan  yang memiliki  semangat  keadilan  restoratif  dalam setiap  proses  tahapan  pra-ajudikasi,  ajudikasi dan pos-ajudikasi.
1. Tahap  pra-  Ajudikasi  (penyelidikan  dan Penyidikan)
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  Pasal  1  angka  1  s/d  5 menjelaskan bahwa salahsatu dari keadilan
13 Dewata and others.
14 Dewata and others.
15 Suharto.
restorative  justice  adalah  Diversi. 15 Saai ini  di  Indonesia  sudah  ada  norma  yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan Diversi dalam upaya pendekatan  keadilan  restoratif  khususnya dalam penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang tertuang dalam  pasal  7  angka  1  dan  2  serta mekanisme pelaksanaanya
sudah mengedapankan semangat keadilan Restoratif  sesuai  dengan  bunyi  pasal  5 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak. 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana  Anak  secara  khsusus  sudah mengatur norma tentang wajibnya Aparat Penegak  Hukum  untuk  mengedepankan semangat  keadilan  restoratif  termasuk pada  pada  saat  proses  penyelidikan  dan penyidikan. Secara umum Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentag KUHAP belum  mengatur  tentang  Diversi  dalam sistem  peradilan  pidana  secara  umum, namun  ada  kewenangan  diskresi  pada Polisi  yang  mirip  dengan  diversi  sesuai dengan  Pasal  7  huruf  j  dan  Pasal  16  ayat (1)  huruf  i  dan  ayat  (2)  yang  dipertegas Pasal  18  ayat  (1)  UU  No.2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. 17
2. Tahap Ajudikasi (penuntutan dan persidangan)
Pada  tahap  Ajudikasi  Jaksa  sebagai penuntut  umum  yang  memiliki  peran dalam  penuntutan  sebagaimana  pasal  41 ayat  1  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  memiliki  kewajiban  untuk megupayakan Diversi sebagai bagian dari upaya  pendekatan  keadilan  restoratif sebagaimana  bunyi  pasal  42  ayat  1 “Penuntut  Umum  wajib  mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima  berkas  perkara  dari  Penyidik”. Hal  ini  menunjukan  bahwa  pada  tahap
16 Pemerintah RI, UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .
17 Suharto.
Ajudikasi  juga  upaya  mengedepakan semanagat  keadilan  restoratif  menjadi suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan  oleh  Aparat  Penegak  Hukum khususnya jaksa sebagai penuntut umum. 18
Dalam  KUHAP  wewenang  Jaksa  untuk melakukan  diversi  belum  diatur  secara eksplisit, namun kesempatan dan peluang untuk menjalankan Diversi dengan semanagat keadilan restoratif
dimungkinkan hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal  14  huruf  h  UU  No.8  Tahun  1981 tentang  KUHAP,  hal  ini  dapat  terwujud apabila dilakukannya perintah diversi atau adanya  itikad  baik  dari  pelaku  maupun korban  untuk  melakukan  mediasi  sejak awal penyidikan. 19
Pada  tahap  persidangan  Hakim memiliki kewajiban juga untuk
mengedepankan semangat keadilan restoratif  sebagaimana  bunyi  pasal  5 Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, hal ini diperkuat pula oleh peraturan Mahkamah  Agung  nomor  4  tahun  2014 tentang  pedoman  pelaksaaan  Diversi dalam sistem peradilan pidana anak pasal 3  yang  mewajibkan  Hakim  Anak  untuk mengupayakan  Diversi  dalam  hal  Anak didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7  (tujuh) tahun dan  didakwa  pula  dengan tindakan  pidana  yang  diancam  dengan pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif,  kumulatif  maupun  kombinasi (gabungan). 20 Pelaksanaan  penanganan masalah  Anak  yang  Berhadapan  dengan Hukum  dengan  berdasarkan  kepada Peraturan Mahkamah Agung ini menyebabkan  hakim  dalam  penyelesaian masalah  Anak  lebih  progresif  dari Undang-Undang  Sistem  Peradilan  pidana
18 Pemerintah RI, PP 65 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun , 2015, pp. 1–72.
Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak dibawah 12 tahun, hal ini dapat dicermati dari pasal 7 undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  dan  pasal  3  Peraturan  Pemerintah nomor 65 tahun 2015 yang mensyaratkan Diversi hanya dapat dilaksanakan apabila Anak  Pelaku  diancam  dengan  penjara  di bawah  7  (tujuh)  tahun;  dan  bukan merupakan  pengulangan  tindak  pidana sedangkan di Peraturan Mahkamah Agung nomor  4  pasal  3  Diversi  dapat  juga dilaksanakan  kepada  Anak  pelaku  yang diancam  diancam  dengan  pidana  penjara di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan didakwa pula  dengan  tindakan  pidana  yang diancam  dengan  pidana  penjara  7 (tujuh)  tahun  atau  lebih dalam  bentuk surat  dakwaan  subsidiaritas,  alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).
Keadilan  Restoratif  saat  ini  dalam sistem  peradilan  pidana  umum    belum diatur  walaupun  apabila  Hakim  akan menerapkan  keadilan  restoratif  dalam proses  penyelesaian  perkara  hal  ini  dapat dimungkinkan,  sesuai  dengan  ketentuan pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No.  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan kehakiman. 21
3. Tahap  Pos-  Ajudikasi  (  Pelaksanaan
Hukuman) Pada tahap Pos-Ajudikasi atau
pelaksanaan  hukuman,  lembaga  yang berperan dalam upaya menjalankan pendekata keadilan restoratif dalam penanganan ABH adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA ) sebagai mana pasal 85 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak yang menjelaskan bahwa guna untuk pemulihan  Anak  sebagai  tujuan  dari keadilan  restoratif  Lembaga  Pembinaan
19 Suharto.
20 ‘Perma_04_2014 (1).Pdf’.
21 Suharto.
Khusus Anak LPKA wajib menyelengarakan  pendidikan,  pelatihan,
keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22 Amanat Undang- undang  ini  menuntut  setiap  Lembaga
Pembinaan Khusus Anak yang sebelumnya bernama Lembaga
Pemasyarakatan  Anak  (LAPAS  Anak) untuk  mereformasi  sistem  pelaksanaan perlakuan terhadap Anak dalam menjalani masa  pidanya  yang  berdampak  juga kepada  dukungan  kesiapan  Sumerdaya Manusia  (petugas)  dan  sarana  prasarana penunjang lainnya. Seperti yang dilakukan oleh  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Palembang yang telah berupaya
memperbaharui suasana Lembaga
Pembinaan  Khusus  Anak  menjadi  lebih ramah Anak dan tidak menimbulkan kesan seram dan tidak manusiawi dengan mencat warna  bangunan  dengan  warna-warna cerah dan segar  serta berhasil membangun sistem  penyelenggaraan  pendidikan  bagi Anak  dari  mulai  jenjang  Sekolah  Dasar, Sekolah  Menegah  Pertama  dan  Sekolah Menegah    Atas  yang  sesuai  dengan kebutuhan  Anak  dan  melibatkan  peran serta masyarakat  dan  Pemerintah  Daerah. Begitupula  yang  telah  dilakukan  oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak lainnya  seperti  di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  Tanggerang  yang  dalam beberapa tahun terakhir sudah melakukan pembaharuan dalam menciptakan suasana Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  yang lebih responsif dalam mewujudkan kepentingan terbaik untuk Anak, sehingga hal  ini  dapat  memaastikan  terpenuhinya hak-hak Anak untuk memperoleh pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan, pendampingan,  pendidikan  dan  pelatihan, serta  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan
22 Pemerintah RI, UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . 23 Pemerintah RI, UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .
peraturan perundang-undangan. 23
Selain  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak  (LPKA)  ada  unit  lain  yang  juga memiliki peran penting untuk menjalankan perannya pada tahap pos- Ajudikasi yaitu Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  yang didalamnya  ada  petugas  Pembimbing Kemasyarakatan  yang  memiliki  tugas untuk  menentukan  program  pembinaan Anak  di  LPKA  bersama  dengan  petugas pemasyarakatan lainnya, melakukan pendampinga, pembimbingan, dan
pengawasan terhadap Anak yang
berdasarkan  putusan  pengadilan  dijatuhi pidana  atau  dikenai  tindakan;  dan melakukan pendampingan,
pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang bebas, dan cuti bersyarat, 24 walaupun tugas Pembimbing  Kemasyarakatan  saat  ini berdasarkan  UU  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak sudah  bekerja  sejak  pra-Ajudikasi  sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dimana Penyidik dalam  melakukan  penyidikan  terhadap perkara  Anak  ,  Penyidik  wajib  meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan  setelah  tindak  pidana dilaporkan  atau  diadukan  termasuk  juga sesuai dengan apa yang diatur pada pasal 13  ayat  (1)  huruf  (a)  pada  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum berumur  12  (Dua  Belas)  Tahun. 25 hal  ini merupakan  perwujudan  dari  upaya  untuk demi  pemenuhan    kepentingan  terbaik untuk Anak guna terwujudnya pemulihan Anak  dari    hidup,  kehidupan  dan peghidupannya  seuai  dengan  apa  yang menjadi  tujuan  pemasyarakatan  yaitu  re-
24 Pemerintah RI, UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .
25 Pemerintah RI, PP 65 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun .
integrasi sosial.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Pendekatan  Keadilan  restoratif  dalam implementasi sistem peradilan pidana Anak adalah  suatu  kewajiban  yang  sudah diamanatkan  oleh  Undang-undang  Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  dan  semanagat  keadilan restoratif dalam penyelesaian ABH merupakan juga perwujudan dari nilai-nilai luhur  Bangsa  Indonesai  yang  tertuang dalam  Pancasila  sebagai  Idiologi  Bangsa yang mempengaruhi sistem Hukum Indonesia.
Kewajiban  pendekatan  keadilan  restoratif dalam  penyelesaian  masalah  perkara pidana  Anak  dilakukan  sejak  dari  para- ajudikasi, ajudikasi dan pos-ajudikasi.
Pendekatan  keadilan  restoratif  dalam penyelesaian masalah perkara Anak didasarkan kepada upaya yang menyeluruh dari pemerintah untuk memastikan pulihnya  para  pihak  yang  berkonflik  baik Anak sebagai Pelaku, Anak sebagai Korban termasuk  Anak  sebagai  Saksi    sehingga tercapai tujuan dari keadilan restoratif yaitu perdamaian  antara  korban  dan  Anak, penyelesaian perkara Anak dapat diselesaikan  di  luar  proses  peradilan, menghindarkan  Anak  dari  perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk  berpartispasi,  menanamkan  rasa tanggungjawab  Anak  dan  yang  terpenting menghindari stigma negatif pada Anak.
Dalam implementasinya pendekatan keadilan restoratif masih bayak yang harus diperbaiki  dan  disiapkan  yang  mencakup sosialisasi  Undang-Undang,  menyamakan persepsi Aparat Penegak Hukum dari mulai
26 Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluas, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak , 2017, pp. 1–14.
Penyidik, Penuntut umum, Hakim,
Pembimbing  Kemasyarakatan  termasuk stikeholder lainnya yang ikut terlibat dalam implementasi  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  seperti  Pekerja  Sosial  dan  petugas lainnya,  termasuk  dukungan  sarana  dan prasarananya dan ketersediaan Unit Pelaksana Teknis seperti Lembaga Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelengagra Kesejahteraan Sosial (LPKS), Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan juga Polsek, Polres dan Pengadilan.
Kesiapan  peraturan  turunan  dari  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjadi hal  yang  perlu  segera  diselesaikan  dan disosialisasikan  yang  saat  ini  pemerintah sudah  berhasil  menghasilkan  beberapa peraturan  pemerintah  yang  diamanatkan seperti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65 tahun 2015 Tentang Pedoman Diversi dan Penangaan  Anak  dibawah  12  Tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2017
Tentang
Tata Cara Pelaksanaan
Koordinasi,  Pemantauan,  Evaluasi,  dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak. 26 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2017  Tentang  Pedoman  Register  Perkara Anak dan Anak Korban yang juga menjadi amanat  pasal  25  ayat  (2)  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang mewajibkan registrasi Anak khusus dalam setiap penanganan perkara Anak. 27

## B. Saran
Saran
Penulis agar implementasi pendekatan  Keadilan  Restoratif  dalam sistem  peradilan  pidana  Anak  dapat terimplementasi dengan baik adalah dengan  menanamkan  pemahaman  yang baik  kepada  Aparat  Penegak  Hukum tentang manfaat penegakan hukum dengan
27 Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Reistrasi Perkara Anak Dan Anak Korban , 2017, pp. 1–19.
pendekatan keadilan restoratif yang
mengutamakan kepada prinsif-prinsif kepentingan  terbaik  bagi  para  pihak  baik pada korban, pelaku, keluarga korban/pelaku  serta  masyarakat    yang bertujuan untuk pemulihan bukan pembalasan.
Pelibatan  peran  serta  masyarakat  dan sosalisasi yang menyeluruh kepada masyarakat tentang sistem peradilan pidana Anak  yang  sudah mewajibkan  pendekatan keadilan  restoratif  dalam  penyelesaian perkara Anak sehingga masyarakat memahami  dan  ikut  mendukung  jalannya sistem peradilan pidana Anak.
Sesuai  dengan  amanat  Undang-undang sistem peradilan pidana Anak perlu segera pemerintah  menyiapkan  dukungan    yang memadai terkait sarana dan prasarana  dan ketersediaan  jumlah  petugas  yang  akan menjalankannya  seperti;  setiap  kantor kepolisian memiliki Penyidik Anak, setiap Kejaksaaan  memiiki  Penuntut  Umum Anak,  setiap  pengadilan  memiliki  Hakim Anak,  ketersediaan  Balai  Pemasyarakatan disetiap Kabupaten/kota, ketersediaan
LPAS  dan  LPKA  disetiap  provinsi termasuk ketersediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan
sosial sebagai  tempat  rehabilitasi  dan  pemulihan Anak.
Perlu dibentuk Tim Kelompok kerja Sistem Peradilan  Pidana  Anak  di  setiap  Daerah atau  Provinsi  yang  dapat  menjadi  wadah untuk  memudahkan  koordinasi  antara Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  dan Stikeholder  terkait  dalam  implementasi Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  sehingga hal ini akan memperlancar proses penanganan  Anak  Berhadapan  Dengan Hukum  karena  masing-masing  APH  dan sikeholer  terkait  sudah  satu  visi  dan persefsi yang sama.
Terakhir sebagai upaya untuk memastikan seluruh penanganan Anak yang
Berhadapan  Dengan  Hukum  berjalan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-
Undang  Nomor  11  tahun  2012  dan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak dibawah 12 tahun perlu dilakukan  monitoring  dan  evaluasi  dari pemerintah  khususnya  kementerian  atau Lembaga  yang  menangani  bidang  Hukum dan  HAM  serta  Perlindungan  Anak sehingga dapat diukur dan dinilai ketercapaian  tujuan  keadilan  restoratif dalam penanganan Anak termasuk kendala- kendala yang dihadapi yang perlu penyelesaia segera, sehingga implementasi Sistem  peradilan  pidana  Anak  akan semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Alam, Arief Syahrul, and Ani Purwati, ‘Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia’, Journal de Jure , 7 (2016), 181 <https://doi.org/10.18860/j- fsh.v7i2.3524>
Angkasa, Saryono Hanadi, and Muhammad Budi Setyadi, ‘Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak ( Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku Dan Korban Dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwoker)’, Jurnal Dinamika Hukum , 9 (2009), 186–204
Dewata, Adhiyoga Wira, R B Sularto, Tri Laksmi Indraswati, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, and others, ‘Diversi Sebagai Aktualisasi Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum (Studi Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang)’, Diponegoro Law Review , 5 (2016), 1–11
Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluas, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak , 2017, pp. 1–14
———, Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2017 Tentang Pedoman Reistrasi Perkara Anak Dan Anak Korban , 2017, pp. 1–19
———, PP 65 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun , 2015, pp. 1–72
———, UU No 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak , 2012, pp. 1–103
‘Perma_04_2014 (1).Pdf’
Suharto, Gilang Ramadhan, ‘Restorative
Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia’, Lex Crimen , IV (2015), 35– 45