Peran  dan  Tanggung  Jawab  Konsumen  untuk  Mencegah  Praktik  Penipuan  dalam Transaksi Online dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen
Martha Hasanah Rustam a , Hamler b , Tat Marlina c , Duwi Handoko d , Rahmad Alamsyah e a Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia, Email: marthahasanahrustam19@gmail.com b Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: hamler@stihpersadabunda.ac.id
c Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: tatmarlina@stihpersadabunda.ac.id
d Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: duwihandoko@stihpersadabunda.ac.id
e Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: rahmadalamsyah@stihpersadabunda.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 06-04-2023
Revised     : 27-05-2023 Accepted : 30-05-2023 Published  : 31-05-2023

## Keywords:
Online Fraud Online Transaction Consumer Role
Consumer Protection Consumer Responsibility Fraud in the context of online transactions can occur despite consumer precautions.  This  article  discusses  consumer  fraud  practices  in  online transactions and prevention methods using a normative legal research method and statute and conceptual approach. The main findings of this article  are  that  consumers  play  a  crucial  role  in  preventing  online transaction fraud, such as verifying the website or  online  store  before conducting  transactions,  not  providing  sensitive  personal  information, and  reporting  fraudulent  activities  to  authorities.  The  impact  of consumer  understanding  of  their  role  and  responsibility  in  preventing online  transaction  fraud  is  the  potential  reduction  of  fraudulent  cases and  protection  of  consumers  from  financial  losses  and  misuse  of personal information. This article aims to increase consumer awareness of  the  importance  of  taking  preventive  measures  to  prevent  online transaction fraud. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 06-04-2023
Direvisi      : 27-05-2023 Disetujui : 30-05-2023 Diterbitkan : 31-05-2023
Kata Kunci: Penipuan Online Transaksi Online
Peran Konsumen Perlindungan Konsumen Tanggung Jawab Konsumen
Penipuan    dalam  konteks  transaksi online dapat  terjadi  meskipun konsumen telah melakukan tindakan pencegahan. Artikel ini membahas praktik  penipuan  dalam  transaksi online oleh  konsumen  dan  cara mencegahnya dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan statute dan conceptual approach . Temuan utama tulisan ini  adalah  bahwa  konsumen  memiliki  peran  penting  dalam  mencegah praktik  penipuan  dalam  transaksi online ,  seperti  melakukan  verifikasi terhadap  situs  atau  toko online sebelum  melakukan  transaksi,  tidak memberikan  informasi  pribadi  yang  sensitif,  dan  melaporkan  tindakan penipuan kepada pihak berwenang. Dampak dari pemahaman konsumen terhadap  peran  dan  tanggung  jawab  mereka  dalam  mencegah  praktik penipuan dalam transaksi online adalah dapat mengurangi jumlah kasus penipuan online yang  terjadi  dan  melindungi  konsumen  dari  kerugian finansial  dan  informasi  pribadi  yang  dapat  disalahgunakan.  Artikel  ini diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran  konsumen  tentang pentingnya  melakukan  tindakan  preventif  untuk  mencegah  praktik penipuan dalam transaksi online .
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Transaksi online semakin  sering  dilakukan  oleh  orang-orang  baik  di  Indonesia maupun  di  dunia  sebagai  cara  baru  untuk  melakukan  jual  beli  menggunakan  kemajuan teknologi. 1 Namun,  menurut  penulis,  semakin  banyaknya  transaksi online juga  berarti semakin  tinggi  risiko  terjadinya  penipuan online .  Modus  penipuan  juga  semakin  beragam, dari  yang  sederhana  hingga  yang  sangat  canggih.  Hal  ini  tentu  sangat  merugikan  para konsumen yang menjadi korban penipuan.
Penipuan  merupakan  tindakan  yang  tidak  jujur  atau  bohong  dengan  maksud  untuk menyesatkan  dan  mencari  keuntungan,  baik  untuk  diri  sendiri  ataupun  orang  lain  secara materil maupun abstrak. Penipuan merugikan orang lain dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. 2 Oleh  karena  itu,  penulis  berpendapat  bahwa  konsumen  harus  lebih  waspada  dan cerdas  dalam  melakukan  transaksi online serta  memahami  tanggung  jawab  mereka  dalam melindungi diri dari penipuan sehingga diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan  tanggung  jawab  konsumen  dalam  mencegah  praktik  penipuan  dalam  transaksi online . Dalam  hal  ini,  peran  dan  tanggung  jawab  konsumen  sangat  penting  dalam  menciptakan lingkungan transaksi online yang aman dan terpercaya.
Transaksi online atau biasa disebut dengan e-commerce adalah segala jenis transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan sistem  elektronik.  Definisi  tersebut  berdasarkan  penelusuran  penulis  sudah  diatur  dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
Menurut UU ITE dan PP PSTE, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan  dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer,  dan/atau  media  elektronik lainnya.  Berdasarkan  hal  ini  maka  transaksi  elektronik  merupakan  bentuk  transaksi  yang dilakukan  dengan  menggunakan  media  elektronik  dalam  melakukan  pengiriman  dan penerimaan informasi dan/atau dokumen dalam bentuk digital : seperti email, telepon selular, dan lain sebagainya.
1 Elisa  Siti  Widyastuti,  Tiya  Rissa  Kamila,  and  Panji  Adam  Agus  Putra,  “Perlindungan  Konsumen  Dalam Transaksi  E-Commerce:  Suatu  Perspektif  Hukum  Islam,” Milkiyah:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah 1,  no.  2 (2022): 43–50., https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208.
2 Randi Aritama, “Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 1, no. 3 (2022): 728–36.,  https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283.
Meskipun  sudah  banyak  informasi  dan  edukasi  mengenai  cara  bertransaksi online yang  aman  dan  benar,  namun  masih  banyak  konsumen  yang  kurang  waspada  dan  tidak memeriksa  informasi  transaksi  dengan  cermat.  Hal  ini  tentu  meningkatkan  risiko  terjadinya praktik  penipuan  dalam  transaksi online .  Oleh  karena  itu,  peran  dan  tanggung  jawab konsumen  dalam  mencegah  praktik  penipuan  sangatlah  penting  untuk  diketahui  dan dipahami.
Beberapa  penulis  telah  melakukan  penelitian  dalam  rangka  mencegah  praktik penipuan  dalam  transaksi online .  Anton  Hendrik  Samudra, 3 membahas  modus  operandi penipuan  daring  yang  ditangani  Polda  Jawa  Timur  dan  konstruksi  hukum  dalam  rumusan pasal dalam UU ITE. Noor Rahmad, 4 membahas UU ITE dan KUHP yang digunakan untuk memudahkan  penyelesaian  suatu  perkara  terkait  dengan  penipuan online serta  upaya penanggulangan  terjadinya  tindak  pidana  penipuan  secara online dilakukan  dengan  upaya preventif dan represif. Ni Ketut Etty Suwitari dan Gde Deny Larasdiputra, 5 membahas cara memakai aplikasi e-commerce dan aturan-aturan yang berlaku dalam pasar online agar para pelaku UMKM tidak melakukan kesalahan dan kecurangan pada saat berbisnis. Kevin Yoga Prasetyo dan rekan-rekannya, 6 membahas kendala dalam e-commerce dan intensi pembelian dari para calon konsumen dapat meningkat pada saat persepsi atas konsumen akan kejahatan daring  kian  menurun.  Terakhir,  Erwin  Asidah,  Mala  Vinuzia,  dan  Muhammad  Yusril, 7 membahas  pelanggaran  etika  bisnis  dari  setiap  pihak  dalam  bisnis online ,  yang  dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi jual beli secara online di Indonesia.
Selain itu, ada beberapa artikel yang membahas perlindungan hukum dan keamanan dalam  transaksi online .  Artikel  yang  ditulis  oleh  Elan  Jaelani,  Utang  Rosidin,  dan  N  Santi
3 Anton  Hendrik  Samudra,  “Modus  Operandi  Dan  Problematika  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Penipuan,” Daring Mimbar Hukum 31, no. 1 (2019): 59–74., https://doi.org/10.22146/jmh.34786.
4 Noor  Rahmad,  “Kajian  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Secara  Online,” Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2019): 103–17., https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i2.2419.
5 Ni Ketut Etty Suwitari and Gde Deny Larasdiputra, “Pemasaran Konvensional Versus Online: Dimensi Hukum Di Dalam E-Commerce,” JAMAIKA: Jurnal Abdi Masyarakat 1, no. 3 (2020): 111–21., http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMAIKA/article/view/6845u.
6 Kevin Yoga Prasetyo et al., “Pengaruh E-Commerce Terhadap Tindak Kejahatan Siber Di Era Milenium Untuk Generasi Milenial,” Journal of Education and Technology 1, no. 2 (2021): 81–86., http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/jet/article/view/58
7 Erwin Asidah, Mala Vinuzia, and Muhammad Yusril, “Analysis of Online Business Ethics Through the Perspective of Sellers, Buyers, and Online Marketplace Service Providers in Indonesia,” Jurnal of Applied Business and Banking (JABB) 3, no. 2 (2021)., https://doi.org/10.31764/jabb.v3i2.11931.
Novia, 8 membahas mengenai keabsahan transaksi jual beli daring oleh anak di bawah umur dan  perlindungan  hukum  konsumen  dalam  transaksi e-commerce .  Selanjutnya,  ada  artikel yang  membahas  mengenai  urgensi  KUHD  dalam  menangani  risiko  kejahatan  siber  pada transaksi e-commerce 9 dan pentingnya perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi online pada  marketplace  terhadap  kepuasan  konsumen 10 .  Ada  pula  artikel  yang  membahas tentang  penyuluhan  perlindungan  hukum  konsumen  terhadap  masyarakat  pengguna  layanan transaksi  perdagangan  elektronik  ( e-commerce ) 11 dan  bentuk  perlindungan  hukum  serta kepuasan  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  daring  di  aplikasi  Shopee 12 .  Semua  artikel tersebut  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  bagaimana  perlindungan  hukum dan  keamanan  dapat  membantu  mencegah  penipuan  dan  memberikan  kepuasan  konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia.
Dari uraian literatur di atas, perbedaannya dengan artikel ini adalah tulisan ini lebih fokus  pada  peran  dan  tanggung  jawab  konsumen  dalam  mencegah  praktik  penipuan  dalam transaksi online yang disertai gagasan baru dengan cara memberikan contoh kasus nyata yang terjadi di masyarakat terkait masing-masing jenis praktik penipuan yang disebutkan. Dengan memberikan  contoh  kasus  yang  konkrit,  pembaca  dapat  lebih  memahami  betapa merugikannya  menjadi  korban  penipuan online dan  akan  lebih  waspada  dalam  melakukan transaksi online .  Selain  itu,  pembahasan  juga  dilakukan  dengan  memberikan  tips  atau langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  untuk  menghindari  praktik  penipuan tersebut.  Oleh  karena  itu,  meskipun  telah  ada  beberapa  artikel  yang  membahas  peran  dan tanggung jawab konsumen dalam mencegah praktik penipuan dalam transaksi online , namun penulisan artikel ini bermaksud untuk membahas secara lebih spesifik dan mendalam tentang
8 Elan Jaelani, Utang Rosidin, and N Santi Novia, “Keabsahan Transaksi Jual Beli Daring Oleh Anak Dibawah Umur  Dihubungkan  Dengan  KUHPerdata  Dan  UU  ITE,” Transparansi  Hukum 5,  no.  1  (2022)., https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.4197.
9 Eka Nadia Septiani Ady et al., “Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E- Commerce:  Pentingnya  Kodifikasi  Ketentuan  Umum  Hukum  Dagang  Sebagai  Respon  Pemerintah  Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce.,” Journal of Law, Administration, and Social Science 2, no. 1 (2022): 45–55.,  https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.166.
10 Almira  Putri  Aryani  dan  Liana  Endah  Susanti,  “Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi  Konsumen  Dalam Transaksi Online Pada Marketplace Terhadap Kepuasan Konsumen,” Ahmad Dahlan Legal Perspective 2, no. 1 (2022): 20–29., https://doi.org/10.12928/adlp.v2i1.5610.
11 Tundjung  Herning  Sitabuana  dan  Dixon  Sanjaya,  “Penyuluhan  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Terhadap Masyarakat  Pengguna  Layanan  Transaksi  Perdagangan  Elektronik  ( E-Commerce ),” Jurnal  Bakti  Masyarakat Indonesia 5, no. 3 (2022)., https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.20608.
12 Sukma Wati dan Wulan Israyanti, “Bentuk Perlindungan Hukum Dan Kepuasaan Konsumen Dalam Transaksi Jual  Beli  Daring  Shopee,” Jurnal  Tociung:  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  1  (2023):  102–23., https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/article/view/1677.
peran konsumen dalam mencegah penipuan online melalui tindakan pencegahan yang dapat dilakukan,  sehingga  dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih  jelas  dan  berguna  bagi masyarakat luas. Pertanyaan utama atas isu yang dibahas dan dicarikan solusinya dari artikel ini  adalah  apa  saja  praktik  penipuan  yang  paling  umum  terjadi  dalam  transaksi online serta bagaimana cara konsumen dapat mengidentifikasi dan mencegahnya?
Isu  yang  dibahas  tersebut  sangat  menarik  karena  praktik  penipuan  dalam  transaksi online merupakan masalah yang cukup serius dan dapat berdampak buruk bagi konsumen dan industri e-commerce secara keseluruhan. Selain itu, semakin banyaknya orang yang beralih ke transaksi online membuat  topik  ini  semakin  relevan  dan  penting  untuk  dibahas.  Beberapa praktik penipuan yang umum terjadi dalam transaksi online antara lain phishing , pembayaran palsu,  dan  penjualan  barang  palsu.  Konsumen  menurut  penulis  seharusnya  dapat mengidentifikasi  praktik  penipuan  tersebut  dengan  memperhatikan  tanda-tanda  seperti penawaran  yang  terlalu  bagus  untuk  menjadi  kenyataan,  permintaan  informasi  pribadi  yang tidak  seharusnya  diminta,  atau  tautan  yang  mencurigakan.  Selain  itu,  konsumen  dapat mencegah  praktik  penipuan  dengan  memastikan  bahwa  mereka  hanya  bertransaksi  melalui platform yang terpercaya, tidak memberikan informasi pribadi yang tidak seharusnya diminta, dan selalu melakukan verifikasi terhadap penjual atau situs web sebelum melakukan transaksi. Akan  tetapi,  harus  dipahami  bahwa  penipuan  dalam  konteks  transaksi online masih  dapat terjadi  meskipun  konsumen  telah  melakukan  tindakan  pencegahan  seperti  menghindari website atau platform yang  tidak  terpercaya,  melakukan  verifikasi  terhadap  penjual  atau pengguna yang tidak dikenal, atau tidak membagikan informasi pribadinya dengan pihak lain.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dijabarkan  tujuan  dari  artikel  ini  yaitu  untuk  membahas praktik  penipuan  yang  umum  terjadi  dalam  transaksi online dan  cara  konsumen  dapat mengidentifikasi  serta  mencegahnya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute dan conceptual approach , yang didasarkan pada kajian  literatur  terkait  dengan  objek  penelitian.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah studi kepustakaan, dan analisis data dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah  dan  diuraikan  secara  kualitatif.  Diharapkan  bahwa  artikel  ini  dapat  memberikan kontribusi  dalam  meningkatkan  pemahaman  konsumen  tentang  peran  dan  tanggung  jawab mereka  dalam  mencegah  praktik  penipuan  dalam  transaksi online ,  serta  memberikan informasi bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan preventif dan penegakan hukum terhadap praktik penipuan dalam transaksi online .

## PRAKTIK  PENIPUAN  YANG  PALING  UMUM  TERJADI  DALAM  TRANSAKSI ONLINE
Pertumbuhan  teknologi  telah  membawa  perubahan  signifikan  dalam  kehidupan sehari-hari,  termasuk  cara  konsumen  berbelanja.  Kini,  konsumen  dapat  dengan  mudah melakukan  transaksi online melalui  situs web atau  aplikasi e-commerce .  Namun,  walaupun transaksi online sangat  nyaman  dan  mudah,  konsumen  harus  berhati-hati  terhadap  praktik penipuan yang paling umum terjadi dalam transaksi online , yaitu:
1. Phishing :  Pelaku  penipuan  mengirimkan  email  atau  pesan  palsu  dengan  tujuan meminta  korban  untuk  memberikan  informasi  pribadi,  seperti username dan password akun bank atau e-wallet .
Phishing adalah tindakan penipuan yang dilakukan untuk mencoba mendapatkan informasi  penting  dari user yang  menggunakan  internet  dengan  mengirim sejumlah e-mail palsu  kepada  para user . 13 Biasanya  tindak  kejahatan  ini  akan mengambil data pribadi dengan cara mengirimkan pesan berisi link melalui SMS ataupun pesan di WhatsApp . 14
Phishing adalah tindakan mencuri informasi pribadi atau keuangan dengan cara membuat  situs web atau  email  palsu  yang  meniru  situs web atau  email  resmi.
Para pelaku penipuan sering kali meniru situs web atau email resmi dari bank, e- commerce ,  atau platform lainnya  untuk  menipu  konsumen  agar  memasukkan informasi pribadi atau keuangan mereka. Sebagai contoh, para pelaku penipuan mengirim email palsu  kepada  konsumen  yang  menyatakan  mereka memenangkan  hadiah  atau  undian  dan  memintanya  untuk  memasukkan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit atau kata sandi.
Modus penipuan phishing ini adalah modus yang paling sering dilakukan karena menyerang  kelengahan  konsumen.  Umumnya phishing ini  dilakukan  melalui external link . Pelaku mengkonfirmasikan pesanan dan mengirimkan link aktivasi ke email pembeli, modusnya seperti klik link untuk mengaktifkan kode voucher . Link aktivasi tersebut adalah link palsu dan digunakan penjual untuk hack data
13 Nabila  Bianca  Putri  dan  Arie  Wahyu  Wijayanto,  “Analisis  Komparasi  Algoritma  Klasifikasi  Data  Mining Dalam  Klasifikasi  Website  Phishing,” Komputika:  Jurnal  Sistem  Komputer 11,  no.  1  (2022)., 10.34010/KOMPUTIKA.V11I1.4350.
14 Dian  Nurdiansyah  et  al.,  “Sosialisasi  Digital  Security  Dalam  Meningkatkan  Edukasi  Bermedia  Digital  Di Lingkungan  Masyarakat  Depok  Baru,” Karunia:  Jurnal  Hasil  Pengabdian  Masyarakat  Indonesia 2,  no.  1 (2023): 109–20., https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Karunia/article/view/597.
email dan password pembeli  yang  digunakan  untuk login ke marketplace . 15 Contoh  kasus phishing di  Indonesia  yang  diputus  pengadilan  dengan  nomor register  perkara  putusan  30/Pid.Sus/2019/PN  Skg  adalah  atas  nama  Suparman alias Suppa Bin Keteng, yang diadili dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun serta  denda  sebesar  Rp100.000.000  karena  membuat  situs web palsu  yang menyerupai website milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan tujuan mencuri data  pribadi  nasabah.  Dalam  kasus  ini,  pelaku  menggunakan  teknik social engineering untuk  mengarahkan  korban  pada  situs web palsu  dan  meminta korban  mengirim  data  berupa user ID  dan password .  Data  tersebut  kemudian digunakan oleh pelaku untuk menguras dana korban melalui internet banking . 16 Kasus  ini  menunjukkan  betapa  pentingnya  kesadaran  akan  praktik  penipuan online seperti phishing . Beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghindari menjadi korban phishing antara lain adalah:
a. Selalu  periksa  alamat  URL  ( link )  sebelum  memasukkan  informasi  pribadi seperti user ID, password ,  atau  nomor  kartu  kredit.  Pastikan  bahwa  alamat URL yang muncul di browser benar-benar milik situs web yang dituju.
b. Jangan klik link yang mencurigakan atau tidak dikenal dari email atau pesan instant  messaging .  Waspadalah  terhadap  pesan  yang  meminta  memasukkan informasi pribadi atau nomor kartu kredit.
c. Perhatikan  tanda-tanda  situs web palsu  seperti  tampilan  yang  tidak  sama dengan  situs web aslinya,  ejaan  yang  salah,  atau  tanda-tanda  lain  yang mencurigakan.
d. Jangan berbagi informasi pribadi atau nomor kartu kredit dengan orang yang tidak dikenal atau situs web yang tidak dapat dipercaya.
e. Gunakan  perangkat  lunak  keamanan  seperti antivirus dan firewall untuk melindungi perangkat elektronik dari serangan phishing .
f. Jangan  mudah  percaya  pada  tawaran  yang  terlalu  bagus  untuk  menjadi kenyataan,  seperti  investasi  dengan  janji  keuntungan  tinggi  atau  tawaran kredit  dengan  syarat  penempatan  dana  di  rekening  tertentu.  Lakukan  riset
15 Eka Afrina Djamhari et al., Buku Saku: Konsumen Cerdas Produk Keuangan Digital (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2023).
16 Rosalia  Herlina  Sutanti  dan  Markoni,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  Phising  Pada  Channel  E- Banking Melalui Transfer Virtual Account (Studi Kasus Pada Pengguna Internet Banking),” Jurnal Pro Hukum 12, no. 3 (2023): 923–38., https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2707.
terlebih  dahulu  sebelum  memutuskan  untuk  berinvestasi  atau  meminjam uang.
2. Fake Online Store : Pelaku penipuan membuat situs web palsu yang meniru toko online resmi dengan tujuan meminta korban untuk melakukan pembayaran atau memberikan  informasi  kartu  kredit,  tetapi  pada  akhirnya  tidak  mengirimkan barang.  Berdasarkan  penelusuran  penulis,  tidak  ditemukan  contoh  kasus fake online  store di  Indonesia  yang  diputus  oleh  pengadilan.  Namun  demikian, beberapa  tips  yang  dapat  dilakukan  untuk  menghindari  menjadi  korban fake online  store yaitu  memastikan  situs web memiliki  URL  yang  valid  dan terpercaya,  memeriksa  ulasan  dan  komentar  dari  pelanggan  sebelumnya,  tidak mudah  tergiur  dengan  harga  yang  sangat  murah  atau  penawaran  yang  terlalu bagus,  menggunakan  metode  pembayaran  yang  aman,  memperhatikan  tanda- tanda kecurangan, menggunakan antivirus atau perangkat lunak keamanan, dan waspada terhadap toko online yang tidak memiliki informasi kontak yang jelas atau tidak dapat dihubungi dengan mudah.
3. Social Media Scams : Pelaku penipuan membuat akun palsu di media sosial dan berinteraksi dengan korban dengan tujuan meminta uang atau informasi pribadi. Beberapa  penipuan  media  sosial  yang  sering  terjadi  di  antara  pengguna  media sosial  adalah catfishing , profile  hijacking , lottery  schemes , quizzes  that  steal your information , fake URL , fake messages dan money flipping . 17
Salah  satu  contoh  kasus social  media  scams di  Indonesia  dapat  diketahui  dari hasil penelitian I Ketut Siregig, Yulia Hesti, dan Adityo Armanda D. Ramadhan yang  berjudul:  “Pertimbangan  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Putusan  terhadap Tindak  Pidana  Penipuan  melalui  Facebook  (Studi  Putusan  Nomor: 303/Pid.B/2022/PN.Tjk)”. 18 Berikut  adalah  tips  untuk  menghindari  menjadi korban penipuan social media scams :
a. Waspadalah terhadap pesan dan permintaan pertemanan yang tidak diminta.
b. Verifikasi  identitas  pengirim  sebelum  merespons  pesan  atau  permintaan pertemanan.
17 Chu Wei Lun et al., “The Development of an Interactive Animation to Prevent Social Media Fraud,”, Journal of Physics: Conference Series , 2020, 647–51., 10.1088/1742-6596/1529/3/032081.
18 I Ketut Siregig, Yulia Hesti, and Adityo Armanda D. Ramadhan, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Facebook (Studi Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN.Tjk,” Jurnal Rectum 5, no. 1 (2023): 701–13., http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2796.
c. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
d. Jangan  memberikan  informasi  pribadi  seperti  nama,  alamat,  nomor  telepon, atau rincian rekening bank.
e. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan otentikasi dua faktor.
f. Laporkan  aktivitas  yang  mencurigakan  dan  blokir  pengguna  yang mencurigakan.
4. Investment  Scams :  Pelaku  penipuan  menawarkan  investasi  palsu  dengan  janji keuntungan  yang  tinggi,  tetapi  pada  akhirnya  tidak  menghasilkan  keuntungan dan uang korban hilang.
Menurut  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  skema  ponzi  adalah  modus  investasi palsu  yang  memberikan  keuntungan  kepada  investor  dari  uang  mereka  sendiri atau  yang  dibayarkan  oleh  investor  berikutnya.  Sehingga  uang  yang  didapat bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. 19
Contoh kasus investment scams di Indonesia adalah dalam kasus Indra Kesuma alias Indra Kenz. Indra adalah seorang influencer terjerat kasus investasi bodong binary option binomo dan dihukum 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah subsider  10  bulan  penjara.  Kasus  ini  telah  mencapai  tingkat  banding  di Pengadilan  Tinggi  Banten  dan  menguatkan  keputusan  Pengadilan  Negeri Tangerang.  Indra  Kesuma  terbukti  melanggar  Pasal  45A  ayat  (1)  Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang- undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang.  Barang  bukti  yang  disita  harus  dikembalikan  kepada para  korban  untuk  mengganti  kerugian  yang  dialami. 20 Investasi  bodong  atau penipuan investasi bisa mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Berikut ini adalah beberapa tips untuk terhindar dari investasi bodong:
a. Lakukan riset tentang perusahaan atau investasi sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
19 Muhamad Iqbal Ikhsani and Chitto Chumbadrika, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi,” Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 1 (2022): 2206–12., https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2955
20 Taufik  Tri  Alpiansyah  and  Marjan  Miharja,  “Analisis  Tindak  Pidana  Dan  Tuntutan  Korban  Terhadap Tersangka  Afiliator  Platform  Binary  Option  (Studi  Putusan  Nomor  117/PID.SUS/2022/PT  BTN),” Journal Evidence of Law 2, no. 2 (2023): 1–13.
b. Jangan  mudah  tergiur  dengan  janji  imbal  hasil  yang  terlalu  besar  atau  tidak realistis.
c. Waspadalah  terhadap  investasi  yang  tidak  mempunyai  regulasi  atau  izin resmi.
d. Hindari  investasi  yang  menjanjikan  keuntungan  dalam  waktu  singkat  atau tanpa risiko sama sekali.
e. Pastikan  bahwa  agen  penjualan  atau  perusahaan  investasi  terdaftar  dan memiliki izin resmi dari otoritas regulasi.
f. Jangan memberikan informasi pribadi atau melakukan transfer uang sebelum memastikan bahwa investasi tersebut legal dan terpercaya.
g. Hindari  investasi  yang  meminta  untuk  merekrut  anggota  baru  untuk mendapatkan keuntungan.
h. Jangan  terburu-buru  dalam  mengambil  keputusan  investasi  dan  jangan  ragu untuk meminta nasihat dari ahli keuangan atau pihak berwenang jika merasa ragu.
5. Identity Theft : Pelaku penipuan mencuri identitas korban dan menggunakannya untuk membuka akun bank atau kartu kredit palsu.
Perbuatan  penguasaan  data  identitas  pribadi  seseorang  secara  melawan  hukum tersebut disebut identity theft . 21 Perkara pencurian data elektronik PT Telkomsel oleh  Ahmad  Hanafi  alias  Ifanq  yang  dinyatakan  bersalah  oleh  majelis  hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta dalam perkara No. 133/pid/b/2012/PN.PWK adalah  salah  satu  contoh  kasus identity  theft di  Indonesia.  Ifanq  dinyatakan bersalah  karena  melakukan  dan  melanggar  Pasal  32  ayat  (1)  UU  No.  11  tahun 2008  tentang  ITE.  Ifanq  mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan transmisi,  merusak,  menghilangkan,  memindahkan,  dan  menyembunyikan informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik  milik  orang  lain  atau  milik publik. 22
Pencurian  identitas  merupakan  kejahatan  serius  yang  dapat  berdampak  jangka panjang.  Dengan  mengikuti  tips  di  bawah  ini,  konsumen  dapat  mengurangi
21 Apriwandi dan  Herycson, “Cyber Crime Dan Fraud Kartu Kredit Dan Kartu Debit: Perspektif Akuntansi,” JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 1, no. 3 (2022): 111–124., https://doi.org/10.57218/jueb.v1i3.277
22 Ibid .
risiko  pencurian  identitas  dan  melindungi  dirinya  dari  kerugian  keuangan  dan konsekuensi negatif lainnya. Tips dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Menjaga  informasi  pribadi:  Berhati-hatilah  saat  memberikan  informasi pribadi  seperti  nama,  tanggal  lahir,  alamat,  nomor  kartu  identitas,  atau informasi keuangan. Hanya bagikan informasi ini jika diperlukan dan hanya kepada sumber yang terpercaya.
b. Gunakan kata sandi yang kuat: Gunakan kata sandi yang kompleks dan unik untuk  semua  akun online dan  ubah  secara  teratur.  Pertimbangkan menggunakan  manajer  kata  sandi  untuk  menghasilkan  dan  menyimpan  kata sandi.
c. Mengawasi  akun:  Perhatikan  akun  keuangan,  laporan  kredit,  dan  informasi sensitif  lainnya  untuk  mendeteksi  aktivitas  yang  tidak  sah.  Laporkan  segera aktivitas yang mencurigakan ke bank atau lembaga keuangan.
d. Waspadai  penipuan phishing :  Jaga-jaga  terhadap  email  atau  pesan  yang meminta  informasi  pribadi  atau  mengandung  tautan  ke  situs web palsu. Jangan klik tautan yang mencurigakan atau unduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal.
e. Melindungi  perangkat: Instal perangkat  lunak  anti-virus  dan  pertahankan sistem operasi dan aplikasi tetap terbaru. Hindari menggunakan jaringan Wi - Fi publik untuk transaksi sensitif atau mengakses informasi sensitif.
f. Hancurkan  dokumen  sensitif:  Saat  membuang  dokumen  lama  yang  berisi informasi  pribadi,  seperti  laporan  bank  atau  tagihan  kartu  kredit,  gunakan penghancur untuk menghancurkannya.
6. Fake  Charities :  Pelaku  penipuan  membuat  lembaga  amal  palsu  dan  meminta sumbangan  dari  korban.  Contoh  kasus  terbaru  dari fake  charities adalah  kasus QRIS palsu.
Polisi menetapkan pria bernama M Iman Mahlil Lubis sebagai tersangka dalam kasus penempelan QRIS amal palsu pada kotak amal di 38 masjid yang tersebar di Jakarta. Polri mengimbau masyarakat untuk berdonasi ke lembaga amal yang ditunjuk pemerintah dan pengelola masjid agar mengecek keaslian stiker QRIS yang  dipasang  serta  berkoordinasi  dengan  pihak  keamanan  untuk  menjaga
masjid. 23 Berdasarkan  hal  ini,  tips  untuk  menghindari fake  charities adalah masyarakat  diimbau  untuk  berdonasi  kepada  lembaga  amal  yang  ditunjuk  oleh pemerintah  dan  selalu  mengecek  keaslian  stiker  QRIS  yang  dipasang  dan berkoordinasi dengan pihak keamanan.
Selain itu, pembayaran palsu juga menjadi salah satu praktik penipuan yang paling umum. Para pelaku penipuan dapat menggunakan metode pembayaran palsu seperti cek palsu atau  kartu  kredit  palsu  untuk  melakukan  transaksi  dan  mendapatkan  keuntungan.  Penjualan barang palsu atau produk palsu juga menjadi salah satu praktik penipuan yang umum terjadi dalam transaksi online . Para pelaku penipuan dapat menawarkan produk yang tidak asli atau menawarkan produk dengan harga yang sangat murah untuk menarik konsumen.
Membeli  produk  palsu  tentu  saja  dapat  merugikan  banyak  pihak. 24 Modus pembayaran  palsu  adalah  pihak  pembeli  melakukan  penipuan  kepada  pihak  penjual  dengan mengirimkan  bukti  pembayaran  palsu. 25 Berbeda  dengan  produk  palsu,  pembayaran  palsu sebenarnya lebih kepada perbuatan negatif dari sisi konsumen.
Untuk mencegah praktik penipuan dalam transaksi online , konsumen perlu berhati- hati dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Salah satu cara untuk mencegah praktik penipuan  adalah  dengan  memastikan  bahwa  konsumen  hanya  bertransaksi  melalui platform yang  terpercaya.  Konsumen  juga  harus  memastikan  bahwa  situs  web  atau platform yang digunakan  telah  terverifikasi  dan  memperhatikan  tanda-tanda  seperti  tautan  yang mencurigakan  atau  permintaan  informasi  pribadi  yang  tidak  seharusnya  diminta.  Selain  itu, konsumen  juga  dapat  melakukan  verifikasi  terhadap  penjual  atau  situs  web  sebelum melakukan  transaksi,  seperti  memeriksa  ulasan  dari  konsumen  lain  atau  melakukan  riset online tentang penjual atau situs web tersebut.
Penipuan  dalam  transaksi online bukan  hanya  menjadi  masalah  konsumen,  tetapi juga perusahaan dan pemerintah. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce seperti Amazon dan eBay harus melindungi konsumen mereka dari penipuan dengan cara memverifikasi identitas penjual  dan  memperkuat  keamanan  situs web mereka.  Pemerintah  juga  dapat  mengambil
23 Adrial  Akbar,  “Polri  Imbau  Masyarakat  Donasi  Ke  Lembaga  Resmi  Usai  Kasus  QRIS  Palsu,”  detiknews, 2023, https://news.detik.com/berita/d-6667955/polri-imbau-masyarakat-donasi-ke-lembaga-resmi-usai-kasus- qris-palsu.
24 Sri Agustini, “Pengaturan Hukum Di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cyberlaw,” Ensiklopedia Education Review 4, no. 3 (2022): 298–303., https://doi.org/10.33559/eer.v4i3.1587.
25 Rosyta Zulfa Wibowo and Munawar Kholil, “Problematika Perjanjian Jual-Beli Online Melalui Media Sosial,” Jurnal Privat Law 9, no. 2 (2021): 388–99., https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60047.
langkah-langkah  untuk  melindungi  konsumen  dengan  memperkuat  regulasi  dan  hukuman yang tegas bagi para pelaku penipuan.
Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  mencegah  praktik  penipuan  dalam  transaksi online , perusahaan dan pemerintah harus meningkatkan upaya mereka dalam melindungi konsumen. Perusahaan harus mengembangkan keamanan situs web mereka dan memverifikasi identitas penjual,  sedangkan  pemerintah  harus  memperkuat  regulasi  dan  hukuman  bagi  para  pelaku penipuan. Konsumen juga harus berhati-hati dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik penipuan. Dengan kerja sama dari semua pihak, praktik  penipuan  dalam  transaksi online dapat  dikurangi  dan  konsumen  dapat  melakukan transaksi online dengan lebih aman dan nyaman.

## CARA KONSUMEN MENGIDENTIFIKASI DAN MENCEGAH PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE
Paradigma hubungan antara konsumen dan produsen telah berubah dari prinsip Teori Caveat  Emptor (Konsumen  Waspadalah)  menjadi  prinsip  Teori Caveat  Vinditor (Pelaku Usaha  Berhati-Hatilah).  Dalam  prinsip  baru  ini,  produsen  memiliki  tanggung  jawab  untuk melindungi  konsumen,  bukan  hanya  kesadaran  konsumen  sendiri.  Ini  mengakibatkan perubahan dalam konstruksi hukum. 26 Oleh karena itu, para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada konsumen dan meningkatkan mutu serta kualitas produk yang mereka tawarkan. 27
Namun,  meskipun  sudah  ada  perubahan  dalam  konstruksi  hukum,  masih  banyak pelanggaran  yang  terjadi  dalam  praktik  jual  beli.  Beberapa  di  antaranya  adalah  praktik penipuan,  penjualan  produk  palsu  atau  tidak  sesuai  dengan  deskripsi  yang  diiklankan, penjualan  produk  kadaluwarsa,  serta  pelayanan  yang  buruk  atau  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan  oleh  konsumen.  Untuk  menghindari  kerugian  akibat  praktik-praktik  tersebut, konsumen  perlu  lebih  berhati-hati  dan  selektif  dalam  memilih  tempat  dan  cara  berbelanja. Selain itu, pelaku usaha juga perlu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan mereka agar konsumen  merasa  puas  dan  terlindungi.  Hal  ini  tidak  hanya  penting  untuk  memperoleh
26 Meriza  Elpha  Darnia  dan  Dasrol,  “Perlindungan  Konsumen  Atas  Konsumsi  Keripik  Nenas  Tanpa  Label Kadaluwarsa  Di  Desa  Rimbo  Panjang  Kabupaten  Kampar,” Riau  Law  Journal 5,  no.  1  (2021):  14–25., 10.30652/rlj.v5i1.7860.
27 Pratiwi Puspitho Andini dan Muhammad Farhan Alwiqori, “Perlindungan Konsumen Melalui Pemenuhan Hak Penyandang  Disabilitas  Dalam  Penggunaan  Angkutan  Umum  Bus  Antar  Kota,” Riau  Law  Journal 6,  no.  1 (2022): 135–56., http://dx.doi.org/10.d30652/rlj.v6i1.7934.
keuntungan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang antara konsumen dan pelaku usaha.
Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 28 Pada  dasarnya,  sistem  jual  beli online sangat  rentan  terhadap  penipuan. 29 Kategori produk yang paling sering dibeli dalam transaksi online adalah gadget dan barang- barang elektronik seperti tablet, PC, smartphone , dan spareparts komputer. 30
Berdasarkan hal tersebut di atas, transaksi online kini menjadi salah satu cara paling praktis dan mudah untuk membeli barang atau jasa. Namun, pada saat yang sama, transaksi online juga membuka peluang bagi para penipu untuk melakukan kejahatan. Dalam konteks transaksi online , terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur mengenai keamanan dan perlindungan konsumen, antara lain:
1. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. Regulasi  ini  mengatur  tentang  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi, termasuk  dalam  transaksi online .  Undang-undang  ini  menjamin  hak-hak konsumen,  seperti  hak  atas  keamanan  dan  keselamatan  dalam  konsumsi barang/jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan.
2. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan.  Regulasi  ini mengatur  tentang  transaksi  perdagangan,  termasuk  dalam  transaksi online . Undang-undang  ini  memberikan  perlindungan  bagi  konsumen  dalam  transaksi jual beli, termasuk hak atas barang/jasa yang sesuai dengan kualitas dan harga yang wajar.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini mengatur tentang transaksi elektronik dan penggunaan teknologi informasi yang di  dalamnya  termasuk  transaksi online .  Undang-undang  ini  juga  mengatur tentang  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  teknologi  informasi, seperti penipuan online , pencurian identitas, dan perusakan data elektronik.
28 Hartanto, Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Transaksi  Jual  Beli  Dengan  Garansi (Pasuruan:  Qiara  Media, 2021).
29 Hartina Fattah et al., Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022).
30 Dhiraj  Kelly  Sawlani, Keputusan  Pembelian  Online:  Kualitas  Website,  Keamanan  Dan  Kepercayaan (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021).
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi  Elektronik.  Regulasi  ini  mengatur  tentang  persyaratan penyelenggaraan  sistem  dan  transaksi  elektronik,  termasuk  perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen dalam transaksi online .
Konsumen  dapat  mengacu  pada  regulasi  di  atas  untuk  memastikan  bahwa  mereka memenuhi  persyaratan  yang  diperlukan  dalam  transaksi online serta  dalam  mencegah penipuan  dalam  transaksi online .  Selain  itu,  konsumen  juga  dapat  memperhatikan  beberapa hal  yang  berkaitan  dengan  keamanan  dalam  transaksi online ,  seperti  memastikan  situs  atau aplikasi e-commerce yang digunakan aman dan terpercaya, memeriksa reputasi penjual, serta menggunakan  sistem  pembayaran  yang  aman  dan  terpercaya.  Dalam  ilmu  hukum,  terdapat beberapa teori yang dapat dihubungkan dengan konsep cara konsumen mengidentifikasi dan mencegah penipuan dalam transaksi online , yaitu sebagai berikut:
1. Teori hukum kontrak yang mengatur mengenai syarat dan ketentuan perjanjian dalam transaksi jual beli. Dalam hal ini, konsumen dapat melakukan identifikasi dan  pencegahan  penipuan  dengan  memeriksa  dengan  seksama  syarat  dan ketentuan  yang  disepakati  dalam  transaksi online ,  termasuk  di  dalamnya mengenai  harga  barang  atau  jasa,  cara  pembayaran,  jangka  waktu  pengiriman, serta kebijakan pengembalian barang.
2. Teori perlindungan konsumen yang memberikan hak-hak bagi konsumen untuk dilindungi dari praktik-praktik bisnis yang tidak etis, termasuk penipuan dalam transaksi online .  Konsumen  dapat  melakukan  pencegahan  penipuan  dengan memastikan bahwa pelaku bisnis memiliki reputasi yang baik, serta memeriksa ulasan  dan  testimoni  dari  konsumen  lain  yang  pernah  melakukan  transaksi dengan pelaku bisnis tersebut sebelumnya.
3. Teori hukum pidana yang mengatur tentang tindakan kejahatan dalam transaksi online , termasuk penipuan. Dalam hal ini, konsumen dapat mengidentifikasi dan melaporkan  kepada  pihak  berwajib  jika  menemukan  indikasi  penipuan  dalam transaksi online .  Hal  ini  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  penipuan  lebih lanjut dan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
4. Teori hukum privasi dan data pribadi yang mengatur mengenai hak privasi dan keamanan  data  pribadi  konsumen  dalam  transaksi online .  Konsumen  dapat melakukan  pencegahan  penipuan  dengan  memeriksa  dan  memastikan  bahwa
data  pribadi  mereka  tidak  disalahgunakan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung jawab,  serta  memperhatikan  kebijakan  privasi  dan  keamanan  data  yang diberikan oleh pelaku bisnis.
Salah  satu  masalah  yang  paling  umum  dalam  transaksi online adalah  kurangnya pengetahuan  tentang  kapasitas  hukum  para  pihak  yang  terlibat. 31 Secara  umum,  salah  satu penyebab  terjadinya  tindak  pidana  penipuan  secara  digital  adalah  adanya  kesalahan  atau kelalaian  pengguna.  Atau  dengan  kata  lain,  kesalahan  berasal  dari  kelalaian  konsumen  itu sendiri. 32 Oleh  karena  itu,  penting  bagi  konsumen  mengidentifikasi  dan  mencegah  praktik penipuan  dalam  transaksi online .  Berikut  adalah  beberapa  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh konsumen untuk mengidentifikasi dan mencegah penipuan dalam transaksi online .
1. Phishing
Konsumen dapat mengidentifikasi phishing dengan memperhatikan alamat URL situs web yang mencurigakan, email atau pesan yang tidak diketahui sumbernya, atau permintaan informasi pribadi yang tidak seharusnya diminta.
2. Pembayaran Palsu
Konsumen  dapat  mengidentifikasi  pembayaran  palsu  dengan  memperhatikan tanda-tanda  seperti  pengirim  yang  tidak  dikenal,  jumlah  pembayaran  yang terlalu  besar,  atau  permintaan  untuk  melakukan  pembayaran  melalui  metode yang tidak lazim.
3. Penjualan Barang Palsu atau Produk Palsu
Terkait  dengan  penjualan  barang  palsu  atau  produk  palsu,  konsumen  dapat mengidentifikasi  produk  palsu  dengan  memperhatikan  tanda-tanda  seperti kualitas  produk  yang  buruk,  harga  yang  terlalu  murah  untuk  produk  tersebut, atau informasi produk yang tidak akurat.
4. Verifikasi Identitas Penjual Sebelum melakukan transaksi online , pastikan identitas penjual telah diverifikasi dengan benar. Konsumen dapat memeriksa informasi penjual melalui situs resmi mereka,  seperti  situs web atau  media  sosial.  Konsumen  juga  dapat  mencari informasi tentang penjual melalui mesin pencari atau forum online .

## 5. Periksa Ulasan dari Konsumen Lain
31 Faradila  Natasya  Sabrina  Rahariyanto  et  al., Bunga  Rampai:  Isu-Isu  Krusial  Tentang  Hukum  Bisnis  Dan Perdata (Klaten: Lakeisha, 2022).
32 Ade Risna Sari et al., Tindak Pidana Dalam KUHP (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022).
Periksa  ulasan  dari  konsumen  lain  yang  pernah  melakukan  transaksi  dengan penjual.  Ulasan  dapat  memberikan  informasi  yang  berguna  tentang  kualitas barang  atau  jasa  yang  dijual,  serta  pengalaman  pembelian  yang  dilakukan. Konsumen  juga  dapat  menemukan  ulasan  yang  mengindikasikan  tanda-tanda penipuan,  seperti  penjual  yang  tidak  mengirimkan  barang  atau  jasa  yang  tidak sesuai dengan deskripsi.
6. Perhatikan Harga yang Terlalu Murah
Harga  yang  terlalu  murah  mungkin  menarik  perhatian  konsumen,  tetapi sebaiknya diwaspadai karena bisa jadi merupakan tanda-tanda penipuan. Penipu sering menggunakan harga yang terlalu murah untuk menarik minat konsumen dan kemudian menghilang setelah menerima pembayaran.
7. Waspadai Permintaan Informasi Pribadi
Jangan  memberikan  informasi  pribadi  yang  tidak  seharusnya  diminta,  seperti nomor kartu kredit atau nomor rekening bank. Penipu sering meminta informasi pribadi  tersebut  untuk  tujuan  penipuan,  seperti  membobol  rekening  bank  atau melakukan pencurian identitas.
8. Gunakan Situs Web yang Aman
Pastikan  bahwa  situs web yang  digunakan  untuk  melakukan  transaksi online aman dan terpercaya. Situs web yang aman harus memiliki protokol keamanan seperti  HTTPS  dan  SSL.  Selain  itu,  pastikan  bahwa  situs web yang  digunakan untuk  melakukan  transaksi online memiliki  sertifikasi  keamanan  dari  otoritas yang terpercaya.
Meningkatkan  Keamanan  Pembayaran  Sistem digital  payment menggunakan standar keamanan yang sangat ketat. Salah satu teknik pengamanan yang sering digunakan  adalah  melalui  SSL  ( Secure  Socket  Layer )  maupun  lewat  protokol HTTPS  ( Secure HTTP).  Keamanan  sistem  ini  juga  terjamin  karena  dilengkapi dengan pin dalam setiap transaksi yang dilakukan. 33

## 9. Periksa Kembali Detail Transaksi
Setelah  melakukan  transaksi online ,  pastikan  untuk  memeriksa  kembali  detail transaksi, seperti jumlah pembayaran, barang atau jasa yang dibeli, serta tanggal
33 Suryanto, Herwan Abdul Muhyi, dan Poni Sukaesih Kurniati, “Use of Digital Payment in Micro, Small and Medium Business,” Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan 7, no. 1 (2022): 55–65., https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i1.39452.
pengiriman.  Konsumen  harus  memastikan  bahwa  semua  detail  transaksi  sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada yang mencurigakan.

## 10. Gunakan Metode Pembayaran yang Aman
Pilih  metode  pembayaran  yang  aman,  seperti  kartu  kredit  atau  sistem pembayaran online yang  terpercaya.  Metode  pembayaran  ini  memberikan perlindungan bagi konsumen jika terjadi masalah dalam transaksi online .
Dalam  rangka  mencegah  praktik  penipuan  dalam  transaksi online ,  konsumen  harus mengikuti  langkah-langkah  di  atas  secara  cermat  dan  hati-hati.  Oleh  karena  itu,  konsumen harus  selalu  waspada  dan  mengikuti  aturan  yang  berlaku  seperti  memahami  kewajiban konsumen  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen .
Kewajiban konsumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
4. Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen  secara patut. 34
Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, berarti konsumen harus memperhatikan  informasi  dan  prosedur  yang  tertera  pada  kemasan,  label,  brosur,  atau  situs web penyedia barang dan/atau jasa. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya kerugian atau bahaya dalam penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, artinya konsumen harus bertindak jujur dan  tidak  mengambil  keuntungan  yang  merugikan  pihak  lain  dalam  melakukan  transaksi. Dalam  melakukan  transaksi,  konsumen  harus  memperhatikan  ketentuan-ketentuan  yang berlaku  dan  tidak  melakukan  kecurangan,  misalnya  dengan  memalsukan  identitas  atau melakukan tindakan-tindakan penipuan.
Selanjutnya, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, berarti konsumen harus membayar harga barang dan/atau jasa sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan penjual  atau  penyedia  jasa.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menjaga  kepercayaan  antara  konsumen
34 Duwi Handoko, Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen (Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2019).
dan  penjual  atau  penyedia  jasa.  Terakhir,  mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa perlindungan  konsumen  secara  patut,  artinya  jika  terjadi  sengketa  antara  konsumen  dan penjual  atau  penyedia  jasa  terkait  dengan  barang  dan/atau  jasa  yang  diberikan,  maka konsumen harus mengikuti upaya penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya,  dengan  melakukan  mediasi  atau  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  jika diperlukan, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain dalam upaya menyelesaikan sengketa.
Sebagai uraian akhir dari tulisan ini, diuraikan peran dan tanggung jawab konsumen untuk mencegah praktik penipuan dalam transaksi online , yaitu sebagai berikut:
1. Beberapa  peran  konsumen  untuk  mencegah  praktik  penipuan  dalam  transaksi online adalah:
a. Memeriksa  reputasi  penjual  atau  situs web yang  digunakan  untuk  transaksi. Konsumen dapat melakukan riset online dan membaca ulasan dari pengguna sebelumnya atau mencari tahu tentang penjual atau situs web tersebut.
b. Tidak  memberikan  informasi  pribadi  atau  sensitif  kepada  pihak  yang  tidak dikenal. Konsumen harus waspada terhadap permintaan informasi yang tidak diperlukan atau tidak terkait dengan transaksi.
c. Menggunakan  metode  pembayaran  yang  aman.  Konsumen  harus  memilih metode  pembayaran  yang  aman,  seperti  menggunakan  kartu  kredit  atau layanan pembayaran online yang terpercaya.
d. Menjaga  kerahasiaan  informasi  pembayaran.  Konsumen  harus  menjaga kerahasiaan  informasi  pembayaran  mereka  dan  tidak  mengungkapkannya pada siapapun, terutama pada pihak yang tidak dikenal.
e. Melakukan  verifikasi  terhadap  produk  atau  layanan  sebelum  melakukan pembayaran. Konsumen harus memastikan bahwa produk atau layanan yang dibeli  sesuai  dengan  deskripsi  yang  diberikan  sebelum  melakukan pembayaran.
f. Melapor  kepada  pihak  berwenang  jika  menjadi  korban  penipuan online . Konsumen  harus  melaporkan  tindakan  penipuan  yang  mereka  alami  kepada pihak berwenang agar dapat dilakukan tindakan hukum.
g. Berpartisipasi  aktif  dalam  peningkatan  kesadaran  tentang  praktik  penipuan online .  Konsumen  dapat  membantu  mencegah  praktik  penipuan online
dengan  membagikan  pengalaman  mereka  dan  memberikan  edukasi  kepada orang lain tentang cara melakukan transaksi online dengan aman.
2. Beberapa  tanggung  jawab  konsumen  untuk  mencegah  praktik  penipuan  dalam transaksi online adalah:
a. Membaca  dan  memahami  informasi  produk/jasa  serta  syarat  dan  ketentuan transaksi dengan seksama sebelum melakukan pembelian.
b. Memastikan keamanan perangkat yang digunakan untuk melakukan transaksi online ,  seperti  menghindari  menggunakan  jaringan Wi - Fi publik  yang  tidak aman dan menginstal software keamanan.
c. Menggunakan  metode  pembayaran  yang  aman,  seperti  transfer  bank,  kartu kredit, atau e-wallet yang telah terpercaya.
d. Tidak  membagikan  informasi  pribadi,  seperti  nomor  identitas,  nomor rekening, atau password dengan pihak yang tidak dikenal atau mencurigakan.
e. Menghindari transaksi yang terlalu menggiurkan dengan harga yang jauh di bawah pasar atau diskon besar-besaran yang tidak masuk akal.
f. Melakukan  verifikasi  terhadap  toko online dan  penjual  sebelum  melakukan transaksi, seperti mencari informasi tentang reputasi toko/penjual, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
g. Mengajukan  komplain  atau  tuntutan  hukum  jika  mengalami  kerugian  akibat penipuan dalam transaksi online .

## KESIMPULAN
Praktik penipuan telah menjadi masalah yang semakin umum terjadi dalam transaksi online dan pelakunya semakin cerdik dalam menyusun teknik penipuan mereka. Hal ini tidak hanya  menjadi  masalah  bagi  konsumen,  tetapi  juga  bagi  perusahaan  dan  pemerintah.  Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan dan pemerintah harus meningkatkan upaya mereka dalam melindungi  konsumen.  Konsumen  juga  harus  mengambil  tindakan  pencegahan  yang  tepat untuk  mengidentifikasi  dan  mencegah  praktik  penipuan.  Beberapa  praktik  penipuan  yang umum  terjadi  dalam  transaksi online meliputi phishing ,  pembayaran  palsu,  dan  penjualan barang  palsu.  Untuk  mencegah  praktik  penipuan,  konsumen  harus  memverifikasi  identitas penjual,  memeriksa  ulasan  dari  konsumen  lain,  dan  memperhatikan  tanda-tanda  penipuan seperti  harga  yang  terlalu  murah  dan  permintaan  informasi  pribadi  yang  tidak  seharusnya
diminta.  Selain  itu,  perusahaan  harus  mengembangkan  keamanan  situs web mereka  dan memverifikasi  identitas  penjual,  sedangkan  pemerintah  harus  memperkuat  regulasi  dan hukuman bagi para pelaku penipuan. Dengan kerja sama dari semua pihak, praktik penipuan dalam  transaksi online dapat  dikurangi  dan  konsumen  dapat  melakukan  transaksi online dengan lebih aman dan nyaman. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk selalu berhati- hati  dan  memperhatikan  tanda-tanda  penipuan  agar  terhindar  dari  kerugian  yang  tidak diinginkan dalam transaksi online .

## DAFTAR PUSTAKA
Ady,  Eka  Nadia  Septiani,  Faiza  Batrisya  Nisrina,  Fidyah  Ramadhani,  dan  Ferry  Irawan.
“Urgensi  KUHD  Dalam  Menangani  Risiko  Kejahatan  Siber  Pada  Transaksi  E- Commerce:  Pentingnya  Kodifikasi  Ketentuan  Umum  Hukum  Dagang  Sebagai  Respon Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce.” Journal of  Law,  Administration,  and  Social  Science 2,  no.  1  (2022):  45–55, https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.166 .
Agustini,  Sri.  “Pengaturan  Hukum  Di  Indonesia  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan Cyberlaw.” Ensiklopedia  Education  Review 4,  no.  3  (2022):  298–303, https://doi.org/10.33559/eer.v4i3.1587.
Akbar,  Adrial.  “Polri  Imbau  Masyarakat  Donasi  Ke  Lembaga  Resmi  Usai  Kasus  QRIS
Palsu.” detiknews, 2023. https://news.detik.com/berita/d-6667955/polri-imbau- masyarakat-donasi-ke-lembaga-resmi-usai-kasus-qris-palsu.
Alpiansyah, Taufik Tri, dan Marjan Miharja. “Analisis Tindak Pidana Dan Tuntutan Korban Terhadap  Tersangka  Afiliator  Platform  Binary  Option  (Studi  Putusan  Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN).” Journal Evidence of Law 2, no. 2 (2023): 1–13.
Andini,  Pratiwi  Puspitho,  dan  Muhammad  Farhan  Alwiqori.  “Perlindungan  Konsumen Melalui  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  Dalam  Penggunaan  Angkutan  Umum Bus Antar Kota.” Riau Law Journal 6, no. 1 (2022): 135–56, http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i1.7934
Apriwandi, dan Herycson. “Cyber Crime Dan Fraud Kartu Kredit Dan Kartu Debit: Perspektif Akuntansi.” JUEB:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis 1,  no.  3  (2022):  111–124, ttps://doi.org/10.57218/jueb.v1i3.277
Aritama,  Randi .  “Penipuan  Dalam  Hukum  Pidana  Dan  Hukum  Perdata.”  SENTRI:  Jurnal Riset Ilmiah 1, no. 3 (2022): 728–36,  https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283
Aryani,  Almira  Putri,  dan  Liana  Endah  Susanti.  “Pentingnya  Perlindungan  Data  Pribadi Konsumen Dalam Transaksi Online Pada Marketplace Terhadap Kepuasan Konsumen.” Ahmad Dahlan Legal Perspective 2, no. 1 (2022): 20–29,
https://doi.org/10.12928/adlp.v2i1.5610.
Asidah, Erwin, Mala Vinuzia, dan Muhammad Yusril. “Analysis of Online Business Ethics Through the Perspective of Sellers, Buyers, and Online Marketplace Service Providers in Indonesia.” Jurnal  of  Applied  Business  and  Banking  (JABB) 3,  no.  2  (2021), https://doi.org/10.31764/jabb.v3i2.11931.
Darnia, Meriza Elpha, dan Dasrol. “Perlindungan Konsumen Atas Konsumsi Keripik Nenas Tanpa  Label  Kadaluwarsa  Di  Desa  Rimbo  Panjang  Kabupaten  Kampar.” Riau  Law Journal 5, no. 1 (2021): 14–25., 10.30652/rlj.v5i1.7860.
Djamhari,  Eka  Afrina,  Dwi  Rahayu  Ningrum,  Rico  Nurmansyah,  Diana  Silvia,  Rio Priambodo, Sularsi, dan Warsito Aji. Buku Saku: Konsumen Cerdas Produk Keuangan Digital . Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2023.
Fattah,  Hartina,  Ichwan  Riodini,  Jamaludin,  Sri  Wahyuni  Hasibuan,  Dhidhin  Noer  Ady Rahmanto,  Meutia  Layli,  Nasrulloh,  Ishak,  dan  Mohammad  H.  Holle. Fintech  Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik . Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
Handoko,  Duwi. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen .  Pekanbaru:  Hawa  dan  AHWA, 2019.
Hartanto. Hukum Perlindungan Konsumen: Transaksi Jual Beli Dengan Garansi . Pasuruan: Qiara Media, 2021.
Ikhsani, Muhamad Iqbal, dan Chitto Chumbadrika. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana  Penipuan  Investasi.” Jurnal  Kewarganegaraan 6,  no.  1  (2022):  2206–12., https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2955
Jaelani,  Elan,  Utang  Rosidin,  dan  N  Santi  Novia.  “Keabsahan  Transaksi  Jual  Beli  Daring Oleh  Anak  Dibawah  Umur  Dihubungkan  Dengan  KUHPerdata  Dan  UU  ITE.” Transparansi Hukum 5, no. 1 (2022), https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.4197.
Lun, Chu Wei, Syed Zulkarnain Syed Idrus, Wan Nor Ashiqin Wan Ali, Noormaizatul Akmar Ishak,  Wan  Azani  Mustafa,  Mohd  Aminudin  Jamlos,  dan  Mohd  Helmy  Abd  Wahab. “The  Development  of  an  Interactive  Animation  to  Prevent  Social  Media  Fraud.”  In
Journal of Physics: Conference
Series , 647–51, 2020., 10.1088/1742- 6596/1529/3/032081.
Nurdiansyah,  Dian,  Yonetta  Deandra  Anindira,  Salwa  Sihab  Muhibin,  dan  Alfina  Haqqani Putri.  “Sosialisasi  Digital  Security  Dalam  Meningkatkan  Edukasi  Bermedia  Digital  Di Lingkungan  Masyarakat  Depok  Baru.” Karunia:  Jurnal  Hasil  Pengabdian  Masyarakat
Indonesia 2, no. 1 (2023): 109–20., https://journal.unimar- amni.ac.id/index.php/Karunia/article/view/597.
Prasetyo,  Kevin  Yoga,  Abdul  Basith,  Fatika  Damayanti,  Meri  Wiji  Utami,  Reza  Fitra Abdillah, dan Khairunnisa Sofyan. “Pengaruh E-Commerce Terhadap Tindak Kejahatan Siber  Di  Era  Milenium  Untuk  Generasi  Milenial.” Journal  of  Education  and
Technology 1, no. 2 (2021): 81–86.,
http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/jet/article/view/58
Putri, Nabila Bianca, dan Arie Wahyu Wijayanto. “Analisis Komparasi Algoritma Klasifikasi
Data Mining Dalam Klasifikasi Website Phishing.” Komputika: Jurnal Sistem Komputer 11, no. 1 (2022)., 10.34010/KOMPUTIKA.V11I1.4350.
Rahariyanto, Faradila Natasya Sabrina, Nyoman Tri Antika Dewi, Komang Sri Wahyuni, Ni Putu Rina Astiningthyas, Indah Lestari, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Kadek Nova Adistiya. Bunga Rampai: Isu-Isu Krusial Tentang Hukum Bisnis Dan Perdata . Klaten: Lakeisha, 2022.
Rahmad,  Noor.  “Kajian  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Secara Online .” Jurnal Hukum  Ekonomi  Syariah 3,  no.  2  (2019):  103–17,  https://doi.org/10.26618/j- hes.v3i2.2419.
Samudra,  Anton  Hendrik.  “Modus  Operandi  Dan  Problematika  Penanggulangan  Tindak Pidana  Penipuan.” Daring  Mimbar  Hukum 31,  no.  1  (2019):  59–74, https://doi.org/10.22146/jmh.34786 .
Sari, Ade Risna, Abdul Hamid, Ria Anggraeni Utami, Mia Amalia, Baren Sipayung, Mahrida, Men Wih Widiatno, and Ida Musofiana. Tindak Pidana Dalam KUHP . Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
Sawlani,  Dhiraj  Kelly. Keputusan  Pembelian  Online:  Kualitas  Website,  Keamanan  Dan Kepercayaan . Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
Siregig,  I  Ketut,  Yulia  Hesti,  dan  Adityo  Armanda  D.  Ramadhan.  “Pertimbangan  Hakim Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Melalui  Facebook
(Studi  Putusan  Nomor:  303/Pid.B/2022/PN.Tjk.” Jurnal  Rectum 5,  no.  1  (2023):  701– 13., http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2796.
Sitabuana,  Tundjung  Herning,  dan  Dixon  Sanjaya.  “Penyuluhan  Perlindungan  Hukum Konsumen Terhadap Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce).” Jurnal  Bakti  Masyarakat  Indonesia 5,  no.  3  (2022)., https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.20608.
Suryanto,  Herwan  Abdul  Muhyi,  dan  Poni  Sukaesih  Kurniati.  “Use  of  Digital  Payment  in Micro,  Small  and  Medium  Business.” Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan 7, no. 1 (2022): 55–65., https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i1.39452.
Sutanti,  Rosalia  Herlina,  dan  Markoni.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kejahatan  Phising Pada Channel E-Banking Melalui Transfer Virtual Account (Studi Kasus Pada Pengguna Internet  Banking).” Jurnal  Pro  Hukum 12,  no.  3  (2023):  923–38, https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2707
Suwitari,  Ni  Ketut  Etty,  dan  Gde  Deny  Larasdiputra.  “Pemasaran  Konvensional  Versus
Online : Dimensi Hukum Di Dalam E-Commerce.” JAMAIKA: Jurnal Abdi Masyarakat 1, no. 3 (2020): 111–21,
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMAIKA/article/view/6845u
Wati, Sukma, dan Wulan Israyanti. “Bentuk Perlindungan Hukum Dan Kepuasaan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Daring Shopee.” Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2023): 102–23., https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/article/view/1677.
Wibowo,  Rosyta  Zulfa,  dan  Munawar  Kholil.  “Problematika  Perjanjian  Jual-Beli Online Melalui  Media  Sosial.” Jurnal  Privat  Law 9,  no.  2  (2021):  388–99., https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60047.
Widyastuti,  Elisa  Siti,  Tiya  Rissa  Kamila,  and  Panji  Adam  Agus  Putra.  “Perlindungan Konsumen  Dalam  Transaksi  E-Commerce:  Suatu  Perspektif  Hukum  Islam.” Milkiyah:
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2022): 43–50,
https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208