## PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG  PENDIDIKAN DI  KOTA TANGERANG
Pitri Yandri
Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sosial Ekonomi (P3SE) STIE Ahmad Dahlan Jakarta E-mail : p.yandri@gmail.com

## Abstract
This paper analyzes public perception of education public service before and after the implementation of regional autonomy policy. The values ex- amined in this paper used Fisher Exact Value Test. The results of the study show that public perception of education public service in central city as well as in suburb are equal. There is no perception difference about educa- tion public service between before and after the implementation of autonomy policy. Although the public perception of public service education has been uneven, policies to improve access of the poor and people who are vulner- able to poverty to education to be important to implement. It aims to im- prove people’s lives, especially the poor.
Keywords : Autonomy, decentralization, public service, education, fisher exact

## Abstrak
Makalah ini menganalisis persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik pendidikan sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Makalah ini menggunakan Fisher Exact Value Test sebagai alat analisis. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  persepsi  masyarakat  terhadap pelayanan publik pendidikan di pusat kota maupun di pinggiran kota adalah sama. Tidak ada perbedaan persepsi tentang pelayanan publik bidang pen- didikan  antara  sebelum  dan  sesudah  pelaksanaan  kebijakan  otonomi. Meskipun persepsi publik tentang pelayanan publik bidang pendidikan telah merata,  kebijakan  untuk  meningkatkan  akses  masyarakat  miskin  dan masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan terhadap pendidikan menjadi penting  untuk dilaksanakan.Hal ini bertujuan untuk meningkatkan  taraf hidup masyarakat,khususnya masyarakat miskin.
Kata kunci: Otonomi, desentralisasi, pelayanan publik, pendidikan, fisher exact
Kota Tangerang secara geografis sangat strategis. Terletak di Provinsi Banten, Indo- nesia, tepat di sebelah barat kota Jakarta, serta dikelilingi oleh Kabupaten Tangerang
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, Hal 151-160
di sebelah selatan, barat, dan timur. Luas wilayah mencapai 164,54 km 2 dengan 13 kecamatan. Ketiga belas kecamatan terse- but adalah: Tangerang, Jatiuwung, Batuce- per, Benda, Cipondoh, Ciledug, Karawa- ci, Periuk, Cibodas, Neglasari, Pinang, Ka- rang Tengah dan Larangan. Dahulu, Kota Tangerang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang, kemudian ditingkat- kan statusnya menjadi kota administratif, dan akhirnya ditetapkan  sebagai kotamadya pada  tanggal  27  Februari  1993  berda- sarkan UU/No. 2/1993 tentang Pemben- tukan  Kotamadya  Tangerang.  Sebutan “kotamadya” diganti dengan “kota” pada tahun 2001.
Sebagai akibat dari wilayah pinggiran ( hinterland ), Kota Tangerang dihadapkan pada permasalahan khas wilayah urban. Salah satu permasalahan tersebut adalah tumbuh-kembangnya kawasan industri yang disamping memberi dampak positif berupa penyerapan  tenaga  kerja  juga  memberi dampak negatif, khususnya eksternalitas (sampah, pencemaran udara dan lain se- bagainya) dan tingginya angka migrasi. Data BPS Kota Tangerang menunjukkan, dari tahun 2000-2007, Kota Tangerang terus mengalami pertumbuhan penduduk. Dari 1.311.746 jiwa pada tahun 2000 menjadi 1.575.140  jiwa  pada  tahun  2007.  Pada 2010,  jumlah  ini  meningkat  menjadi 1.797.715 jiwa. Besarnya arus migrasi yang tidak diikuti oleh ketersediaan lapangan ker- ja membuat masalahnya menjadi semakin kompleks.
Kondisi tersebut jelas membutuhkan penanganan yang komprehensif dari Peme- rintah Daerah, sebab ketika pertambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan pertambahan jumlah fasilitas dan sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada, maka pertambahan jumlah penduduk
yang tidak terkendali akan menurunkan derajat hidup dari masyarakat di daerah tersebut.Salah satu pendekatan yang telah ditempuh  adalah  pendekatan  otonomi daerah dan desentralisasi. Di Indonesia, kerangka otonomi daerah dan desentralisasi ini telah diatur melalui UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Studi dampak otonomi daerah telah banyak dilakukan dan menghasilkan sim- pulan yang bervariasi. Variasi simpulan ini menunjukkan bahwa otonomi daerah be- lum memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat (Usman, 2005; Arifin,  2006,  Rozi,  2007;  Hernawan, 2007). Meski demikian, terdapat pula pan- dangan positif yang menyatakan bahwa oto- nomi daerah telah memberikan dampak po- sitif terhadap kesejahteraan masyarakat (Le- wis,  2001;  Siregar,  2001;  Elmi,  2005; Nanga, 2006, Wilopo dan Budiono, 2007).
Namun demikian, hasil studi yang ter- kait dengan pelaksanaan pelayanan publik di era otonomi daerah belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Studi Toyamah, et al (2002) menemukan bahwa setelah pe- laksanaan otonomi daerah pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infras- truktur belum berubah, namun kondisi sa- rana dan prasarana pendukung pelayanan cenderung memburuk. Bappenas dan UN DP (2008) juga menemukan banyak dae- rah belum secara optimal menyediakan pe- layanan dasar ( basic service ) kepada ma- syarakat sehingga berimplikasi pada ketim- pangan tingkat kesejahteraan nonpendapat- an di daerah.
Studi World Bank (2009) juga mene- mukan bahwa hampir 25% kondisi infra- struktur  pendidikan  di  sejumlah  daerah sangat rendah. Studi World Bank menun-

## Pelaksanaan Otonomi Daerah... (Putri Yandri)
jukkan, ada perbedaan mencolok antara capaian jenjang pendidikan penduduk di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan, dengan perbedaan rata-rata sebesar 2,5 ta- hun (World Bank, 2006).Ketimpangan ini terjadi di Kota Tangerang. Data BPS Kota Tangerang menunjukkan, pada bidang pen- didikan, Angka Partisipasi Murni (APM) memang mengalami peningkatan. Tetapi pada masing-masing jenjang terdapat per- bedaan APM.  Tingkat  SMP/MTs  dan SMA/MA lebih rendah dibanding SD/MI yaitu 85,25 pada SD/MI, 55,33 pada SMP/ MTs dan 23,87 pada SMA/MA.
Jika hipotesis bahwa otonomi daerah mampu mendorong kesejahteraan masya- rakat melalui peningkatan kuantitas dan kua- litas pelayanan publik, maka dugaan ini ha- rus dibuktikan. Hal ini menjadi beralasan, sebab sebelas tahun pelaksanaan kebijakan otonomi daerah haruslah memberi dampak pasti terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasar pada uraian itu, artikel ini mengkaji persepsi masyarakat tentang pe- layanan publik bidang pendidikan sebelum dan setelah pelaksanaan otonomi daerah di Kota Tangerang.
Bidang pendidikan ini menjadi penting dikaji. Sebab bidang ini dianggap krusial da- lam upaya mendorong kapabilitas manusia ( human capital ) dan oleh karena itu pe- merintah  di  negara-negara  berkembang terus berupaya untuk meningkatkan angga- ran terhadap kedua bidang ini. (Morrison, 2002). Studi Burchi (2006) menemukan bahwa pendidikan berkontribusi terhadap upaya ‘perlawanan’ terhadap kerentanan pangan di wilayah perdesaan di negara- negara berkembang dan dengan demikian merupakan kunci ketahanan pangan wilayah tersebut. Studi Suryadarma dan Surhayadi (2009) juga menemukan bahwa pendidik- an,  khususnya pendidikan  dasar  (SMP)
terbukti nyata secara statistik berefek negatif terhadap kemiskinan.

## Metode  Penelitian
Kombinasi kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Lokasi pe- nelitian di Kota Tangerang. Dua alasan pen- ting mengapa Kota Tangerang diambil se- bagai lokasi penelitian: (1) Kota Tangerang merupakan daerah penyangga ( hinterland ) Provinsi  DKI  Jakarta  yang  secara demografis terus mengalami pertumbuhan penduduk. (2) melihat kecenderungan ter- sebut, Kota Tangerang membutuhkan pe- layanan publik yang memadai. Waktu pe- nelitian dilakukan pada Juli 2010 sampai dengan Februari 2011.
Jenis data yang yang digunakan adalah data primer. Teknik pengambilan sampel di- lakukan dengan menggunakan sampel pur- posive/judgement  sampling. Dipilih  30 responden yang dianggap mewakili yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Tangerang. Responden dipilih yang dianggap mewakili populasi. 30 responden dianggap telah sesuai dengan Dalil Limit Pusat ( Cen- tral Limit Theorema ) yang menyatakan bahwa  apabila  X 1 ,  X 2 ,…X n merupakan variabel acak dari populasi (dalam hal ini, distribusi probabilitas) manapun dengan rata-rata µ x dan varians σ 2 x , maka rata-rata sampel cenderung terdistribusi secara nor- mal dengan rata-rata µ x dan varians  2  ketika  ukuran  sampel  naik  hingga  tak terhingga. Jika X i diasumsikan berasal dari populasi normal, maka rata-rata sampel akan  mengikuti  distribusi  normal  tanpa peduli  terhadap  ukuran  sampel.  Dalam prakteknya,terlepas distribusi probabilitas apapun  yang  mendasarinya,  rata-rata sampel dari besaran sampel yang terdiri dari sekurang-kurangnya  30  observasi  akan mendekati normal.

## Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, Hal 151-160
Rencana wilayah pengambilan sampel di Kota Tangerang dibagi menjadi wilayah pusat kota dan pinggiran kota. Definisi wila- yah kota (inti) ditandai oleh kepadatan yang sangat tinggi, meliputi kepadatan penduduk, gedung-gedung bertingkat mencakar ke langit, kepadatan berbagai jenis bisnis, eko- nomi dan keuangan, kepadatan lalu lintas perkotaan, tingkat polusi udara dan ke- bisingan yang tinggi. Sebaliknya, wilayah pinggiran ditandai oleh lahan perkotaan yang luas yang  tingkat kepadatan  penduduk, bangunan, berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang relatif rendah serta polusi dan tingkat kebisingan yang rendah (Friedman dalam Adisasmita, 2006).
Di Kota Tangerang, secara geografis dan demografis wilayah pusat kota di Kota Tangerang merupakan wilayah yang kon- disi sosial ekonomi penduduknya relatif se- jahtera. Sementara wilayah pinggiran kota di  Kota  Tangerang  merupakan  wilayah yang kurang sejahtera atau bahkan miskin. Wilayah pinggiran yang kurang sejahtera atau miskin ini banyak dihuni oleh masya- rakat squatter (kumuh). Beberapa wilayah squatter (kumuh)  berdasarkan  studi Pakkanna (2007) terletak antara lain di Ke- lurahan Babakan dan Kelurahan Kedaung
Wetan (KW)-Kecamatan Neglasari, serta Kelurahan Mekarsari-Kecamatan Tange- rang Kota.
Teknik analisis menggunakan dua pen- dekatan, yaitu tabel distribusi frekuensi dan Uji Fisher Exact. Tabel distribusi frekuensi digunakan untuk menyajikan data mentah yang  kemudian  disusun  dalam  bentuk kelompok-kelompok data. Uji Fisher Ex- act digunakan untuk menguji signifikansi hi- potesis komparatif dua sampel kecil inde- penden (data nominal) (Sugiyono, 2002). Dalam penelitian ini, Uji Fisher Exact di- gunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan persepsi masyarakat tentang pe- layanan publik bidang pendidikan sebelum dan setelah pelaksanaan otonomi daerah. Uji ini dilakukan berdasarkan pada persepsi yang terwujud dalam kuesioner dengan 2 (dua) pilihan jawaban: “meningkat” dengan bobot  1  dan  “tidak  meningkat”  dengan bobot -1. Pengolahan data menggunakan SPSS 16.0. Pada Gambar 1 menjelaskan tahap-tahap pengujian hipotesis pada Uji Fisher Exact.
Pengambilan  keputusan untuk  me- nyimpulkan apakah terdapat keterkaitan persepsi masyarakat di pusat dan pinggiran kota tentang pelayanan publik bidang pen-
KOTA TANGERANG Daerah Pinggiran Daerah Pusat Tahap 1. Dekomposisi Spasial KUESIONER Tahap 2. Tabulasi Hasil Hasil Pembobotan Tahap 3. Uji Hipotesis ( crosstable ) Uji Fisher Exact Keputusan Tolak/terima
H 0
Gambar 1. Tahap-Tahap Uji Fisher Exact
Pelaksanaan Otonomi Daerah... (Putri Yandri)
didikan di Kota Tangerang perlu dirumus- kan hipotesis sebagai berikut: H o : tidak terdapat perbedaan persepsi an- tara masyarakat di pusat dan pinggiran kota tentang kinerja pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Tangerang baik sebelum maupun setelah pelaksa- naan otonomi daerah.
H 1 : terdapat perbedaan persepsi antara ma- syarakat di pusat dan pinggiran kota tentang kinerja pelayanan publik bi- dang pendidikan di Kota Tangerang baik sebelum maupun setelah pelaksa- naan otonomi daerah

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
UU. No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik  menyebutkan  bahwa  pelayanan publik adalah “kegiatan atau rangkaian ke- giatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perun- dang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.
Melihat definisi di atas, maka pela- yanan publik bidang pendidikan adalah “ke- giatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bidang pendidikan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pemerintah Daerah) dengan standar (1) berkualitas; (2) cepat; (3) mudah; (4) terjangkau; dan (5) terukur. Ukuran atau ba- rometer  ( indicators )  standar  pelayanan minimum (SPM) bidang pendidikan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) efisiensi; (2) keefektifan ; (3) keadilan; dan (4) daya tanggap.
Kemudian, masing-masing indikator di- breakdown menjadi rumusan pernyataan
yang harus dijawab oleh responden. Dis- tribusi frekuensi persepsi responden tentang pelayanan publik bidang pendidikan setelah pelaksanaan otonomi secara umum dinilai mengalami peningkatan. Di samping itu, hasil analisis tabel silang dengan menggunakan Uji Exact  Fisher ditemukan  bahwa  tidak terdapat  perbedaan  persepsi  antara masyarakat di pusat dan pinggiran kota tentang kinerja pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Tangerang. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat baik di pusat kota maupun di pinggiran kota adalah sama.
Upaya pembagian “pusat” dan “ping- giran” sebenarnya hanya bersifat hipotetis, mengingat  secara  istilah  administratif- kewilayahan Kota Tangerang telah disebut sebagai “Kota”. Hal ini digunakan dengan tujuan penyederhanaan model dalam rang- ka menggambarkan fenomena dunia nyata yang kompleks. Dalam penyusunan orga- nisasi spasial dari aktivitas ekonomi, sering- kali diperlukan penyusunan berbagai asumsi untuk memusatkan perhatian pada aspek- aspek  lokasional.  Berkaitan  dengan  hal tersebut, terdapat dua kategori asumsi da- lam model lokasi, yaitu (1) berhubungan dengan permukaan tanah ( land surface ) dan karakteristiknya serta (2) berhubungan dengan kehidupan penduduk pada permu- kaan lahan tersebut (Rustiadi, 2007). Ber- dasar pada penyederhanaan itu, maka teori “pusat” dan “pinggiran” pada akhirnya di- gunakan dalam penelitian ini. Pusat identik dengan “kota”, sementara pinggiran ( pe- riphery ) identik dengan wilayah di pinggir “kota”. Secara teoritik, aktivitas pada ke- dua wilayah ini memiliki karakternya ma- sing-masing. Wilayah pusat umumnya ada- lah pusat pemerintahan, ekonomi, dan pe- layanan. Sementara wilayah pinggir adalah wilayah  yang  menerima  pelayanan  dari
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, Hal 151-160
pusat dan aktivitas ekonominya didominasi oleh sektor pertanian.
Pembagian wilayah “pusat” dan “ping- gir” secara hipotetis ini juga didasari oleh adanya backwash effect akibat dari ada- nya akumulasi manfaat terlalu besar yang diterima oleh pusat. Akibatnya perdesaan yang notabene “pinggir” kota terjebak terlalu terspesialisasi  pada  satu  komoditas pertanian  atau  sumberdaya  alam  untuk melayani perkotaan (Amstrong dan McGee, 1985 dalam Rustiadi, 2007). Hasil olah data dalam  penelitian  ini  tampaknya  mem-
buktikan  bahwa  tidak  terjadi  dikotomi “pusat” dan “pinggir” dilihat dari perspektif pelayanan publik khususnya bidang pen- didikan di Kota Tangerang. Jika mengacu pada pemahaman bahwa kota dicirikan oleh aktivitas ekonomi utama seperti industri dan manufaktur,  maka  sesungguhnya penyebaran sektor industri di Kota Tange- rang telah merata di hampir semua keca- matan.Sebaran industri di Kota Tangerang sampai dengan Bulan Juni 2008 dapat dilihat pada tabel 1.
Melihat  struktur  ekonomi  Kota
Kecamatan AI IUI TDI JML PMA PMDN JML Batuceper 64 54 109 227 28 35 63 Benda 18 17 52 87 7 3 10 Cibodas 37 43 98 178 14 14 28 Ciledug 0 1 35 36 0 1 1 Cipondoh 7 7 331 345 3 1 4 Karawaci 38 41 152 231 17 14 31 Karangtengah 0 3 43 46 0 0 0 Larangan 1 4 39 44 1 0 1 Neglasari 12 23 93 128 7 3 10 Pinang 2 4 58 64 3 1 4 Tangerang 9 11 105 125 11 3 14 Periuk 43 70 120 233 3 6 9 a.Gebang Raya 3 3 18 24 1 1 2 b. Gembor 1 1 17 18 46 2 4 6 c. Periuk 8 16 31 55 0 0 0 d. Periuk Jaya 19 24 26 69 0 0 0 e. Sangiang Jaya 2 10 27 39 0 1 1 Jatiuwung 134 77 75 286 108 65 173 a. Alam Jaya 8 9 5 22 0 4 10 b. Gandasari 19 8 3 30 12 16 28 c. Jatake 17 9 12 38 17 4 21 d. Keroncong 18 11 15 44 15 10 25 e. Manis Jaya 26 14 15 55 25 8 33 f. Pasir Jaya 46 26 25 97 33 23 56 Jumlah 365 355 1,310 2,030 202 146 348
Tabel 1. Sebaran Industri di Kota Tangerang Sampai Bulan Juni 2008
Sumber: Dinas Perindagkopar Kota Tangerang Keterangan: AI : Industri Besar IUI : Industri Menengah TDI : Industri Kecil PMA : Permodalan Asing PMDN : Permodalan Dalam Negeri

## Pelaksanaan Otonomi Daerah... (Putri Yandri)
Tangerang demikian, maka menjadi logislah persepsi  masyarakat  tentang  pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan  masyarakat  telah  menerima pelayanan yang merata, khususnya dalam bidang pendidikan. Kesamaan persepsi ini tampaknya  terkait  dengan  apa  yang dirasakan dan dialami oleh masyarakat di Kota Tangerang.
Menurut  publikasi  situs  internet Pemerintah Kota Tangerang, sejumlah pro- gram seperti alokasi dana pendidikan se- besar 37,37% yang diperuntukkan untuk meningkatkan urusan wajib bidang pendi- dikan di Kota Tangerang melalui program pembangunan sarana pendidikan, pembe- rian beasiswa, peningkatan kualitas pendi- dikan baik siswa maupun para pengajar ser- ta insentif untuk seluruh guru baik negeri maupun swasta seluruh tingkatan sebesar Rp 350.000,-/bulan (www.infotangerang. go.id). Selain itu, Pemerintah Kota Tange- rang melakukan pembangunan 400 Gedung Sekolah bertingkat berikut meja dan kursi, serta kamar mandi/WC, penyediaan se- ragam sekolah SMP rok dan celana pan- jang;  pembangunan  Sekolah  Menengah Kejuruan (SMK); dan pemberian Insentif Guru Negeri/Swasta/MTs setiap bulan.
Kemajuan ini juga didukung oleh pe- nyelenggara pendidikan dari pihak swasta. Artinya, pihak swasta juga turut beperan dalam meningkatkan IPM di Kota Tange- rang. Secara empirik, penyelenggaraan pen- didikan lebih banyak dijalankan oleh insti- tusi swasta ketimbang pemerintah. Namun demikian, diperlukan peran yang lebih nya- ta dari pemerintah Kota Tangerang untuk dapat memberikan infrastruktur pendidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Tabel 2. Komposisi Jumlah Sekolah Peme- rintah-Swasta di Kota Tangerang
Berkaitan dengan hasil distribusi fre- kuensi persepsi, terdapat satu aspek yang dianggap belum memuaskan oleh respon- den,  yaitu  mengenai  keselarasan  antara program yang disampaikan dengan pene- rapan programnya di lapangan. Responden menilai bahwa keselarasan antara program yang disampaikan dengan penerapan prog- ramnya setelah otonomi daerah belum me- ningkat. Persepsi ini muncul tampaknya ber- kaitan dengan ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik bidang pendidikan. Munculnya ekspektasi ini tentu terkait pula dengan janji politik yang disam- paikan pada saat kampanye pemilihan wa- likota. Janji yang disampaikan adalah se- kolah gratis sampai dengan tingkat SMP. Untuk memenuhi janji ini, tentu belanja publik harus ditingkatkan. Namun demikian, belanja ini juga terkait dengan keterbatasan anggaran yang ada.

## Penutup
Analisis persepsi masyarakat di pusat dan pinggiran kota tentang pelayanan publik bidang pendidikan menghasilkan simpulan
Tingkat Sekolah Pemerintah Sekolah Swasta Total Sekolah TK 1 234 235 SD 377 92 469 SMP 21 122 143 SMA 14 55 69 Perguruan Tinggi - 8 8 Sumber: www.infotangerang.com
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, Hal 151-160
bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat di pusat dan pinggiran kota tentang kinerja pelayanan publik bi- dang pendidikan di Kota Tangerang. Te- muan  ini  menunjukkan  bahwa  persepsi masyarakat baik di pusat kota maupun di pinggiran kota secara rata-rata adalah sama. Menurut penilaian responden, kuantitas dan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan di  Kota  Tangerang  telah  dilaksanakan secara efektif, efisien, berdaya tanggap dan berkeadilan setelah pelaksanaan otonomi daerah.
Meskipun persepsi publik tentang pe- layanan publik bidang pendidikan telah me- rata, kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dan masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan terhadap pen- didikan menjadi penting untuk dilaksanakan. Formulasi  program  Kartu  Multi  Guna (KMG) telah dipandang efektif selama pe- laksanaan satu tahun ini. Namun demikian, program itu juga perlu dievaluasi outcome - nya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R.2006. Pembangunan Pede- saan  dan  Perkotaan .  Graha  Ilmu.
Yogyakarta.
Arifin, B., 2006. “ Refleksi Strategi Pengen- tasan Kemiskinan”. Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik. Vol. 7 (4) Oktober 2006.
Badan Pusat Statistik,2010. Hasil Sensus Penduduk  2010  Data Agregat  per Kecamatan Kota Tangerang . Kota
Tangerang.
Burchi, F., 2006. “ Education, Human Deve- lopment and Food Security in Rural Areas: Assessing Causalities”. Paper for the 2006 International Confer-
ence  of  the  Human  Development and Capability Approach . Groningen. 29 August-1 September.
Bappenas dan UNDP, 2008. “Studi Evaluasi Dampak Pemekaran  Daerah 2001- 2007”. Building  and  Reinventing Decentralized  Governance  (BRID GE ), Jakarta.
Elmi,  B.  2005.  “Studi  Penanggulangan Kemiskinan (Poverty Reduction) di Propinsi Kalimantan Selatan ”. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol. 9. No. 3. September 2005.
Hernawan, D. 2007.” Kajian Pelaksanaan Desentralisasi  Fiskal Terhadap  Pe- merataan  Keuangan  Daerah  dan Kinerja Pembangunan (Studi Kasus Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Banten)”. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor . Bogor.
Morrison, C. 2002. Health, Educations and Poverty Reduction , Policy Brief No. 19. OECD Development Center.
Juanda,  B.  2007. Metodologi  Penelitian Ekonomi  dan  Bisnis .IPB  Press.
Bogor.
Lewis, D. 2001. The Indonesian Equalisa- tion Transfer , Bull of Indonesia Eco- nomic Studies .Vol. 37. No. 3. Desem- ber.
Nanga, M. 2006. “Dampak Transfer Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan”. Di- sertasi . Program Studi Ekonomi Per- tanian, Institut Pertanian Bogor
Pakkanna, M. 2006. “Analisis Kegiatan Eko- nomi  Masyarakat  Squatter  Kota Tangerang”. Jurnal Liquidity . Vol. 1, No. 1.Desember 2006

## Pelaksanaan Otonomi Daerah... (Putri Yandri)
Rozi, M.F. 2007. “Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pengurangan Kemiskinan: Kasus Provinsi Riau”. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Rustiadi,  E.  2007. Perencanaan  dan Pengembangan Wilayah , Diktat Ku- liah, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Siregar, R.Y. 2001. Survey of Recent De- velopments , Bull of Indonesia Eco- nomic Studies . Vol. 37. No. 3. De- sember.
Sugiyono. 2002. Statistika Untuk Peneli- tian . Alfabeta. Bandung
Suryadarma, D., dan Surhayadi, A. 2009. The Contrasting Role of Ability and Pov- erty on Education Attainment: Evi- dence from Indonesia . Working Pa- per. SMERU Research Institute.
Suryoatmono, B. 2005. Statistika Nonpa- rametrik dan Penerapannya Dalam Penelitian  Manajemen .  Pelatihan Metode Penelitian. Fakultas Ekonomi Unpar. Bandung.
Toyamah, N., et. Al. 2002. Dampak Desen- tralisasi dan Otonomi Daerah Atas Kinerja  Pelayanan  Publik:  Kasus Kota  Bandar  Lampung,  Provinsi Lampung , SMERU Research Insti- tute.
Usman, 2005. “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan”. Tesis . Program
Studi Ekonomi Pertanian. Program Studi  Ekonomi  Pertanian.  Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Wilopo dan Budiono. 2007.” Desentralisasi Ekonomi dan Pelayanan Publik: Studi di Kabupaten/Kota Jawa Timur Pe-
riode 2002-2004 " . Jurnal Ekonomi Indonesia . No. 2 Desember 2007.
World Bank,.2006. Making the New Indo- nesia Work for the Poor , Washington D.C, USA.
……………,  2009. Investing  in  Indo- nesia’s  Education  at  the  District Level An Analysis of Regional Pub- lic Expenditure and Financial Man- agement , Washington D.C. USA
Ekonomika-Bisnis Vol. 03 No.2 Bulan Juli Tahun 2012, Hal 151-160