## ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN RUNGAN, KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## Estorina
Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Indonesia
Email: estorinaiin28@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Kinerja Pegawai, Pelayanan Publik, Kecamatan Era globalisasi menguatkan demokratisasi dan desentralisasi sehingga membawa peluang sekaligus  tantangan  tersendiri  bagi  pelayanan  publik,  khususnya  pelayanan  publik  bagi masyarakat  dengan  kebutuhan  khusus  yang  memfokuskan  pada  pelayanan  yang diselenggarakan  oleh  Kecamatan.  Kantor  Kecamatan  Rungan  Kabupaten  Gunung  Mas mengharapkan para pegawainya dapat bekerja secara baik dan sesuai dengan fungsi dan tugasnya,  sehingga  kinerjanya  dapat  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Penelitian  ini termasuk penelitian kualitatif karena data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan dokumen  dan  pengamatan  di  Kantor  Kecamatan  Rungan,  Kabupaten  Gunung  Mas Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Dalam  Penelitian  ini  total  populasi  berjumlah  20  orang. Teknik penarikan sampel adalah metode sensus yaitu pengambilan secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada. Kualitas pelayanan publik Kecamatan Rungan Tahun  2023 mengalami  peningkatan.  Hal  ini  dikarenakan  tercapainya  kegiatan    yang  mendukung peningkatan    kualitas  pelayanan    publik  kecamatan  Rungan,  yaitu  :  koordinasi penyelenggara  kegiatan  pemerintahan  di  tingkat  kecamatan,  pelaksanaan  urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat  kecamatan  dan  kelurahan,  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  umum  sesuai penugasan  kepala  daerah  dan  Fasilitasi,  rekomendasi  dan  koordinasi  pembinaan  dan pengawasan pemerintahan desa. ABSTRACT Keywords: Employee Performance, Public Services, District The  era  of  globalization  strengthens  democratization  and  decentralization,  thereby bringing  its  own  opportunities  and  challenges  for  public  services,  especially  public services for people with special needs that focus on services provided by sub-districts. The Rungan District Office, Gunung Mas Regency, hopes that its employees can work well and in accordance with their functions and performance, so that their performance can achieve the  expected  goals.  This  research  is  considered  qualitative  research  because  the  data obtained in this research are documents and observations at the Rungan District Office, Gunung Mas Regency, Central Kalimantan Province. In this study the total population was 20 people. The sampling technique is the census method, namely taking the entire population from the existing population. The quality of public services in Rungan District in 2023 will increase. This is due to the achievement of activities that support improving the quality of Rungan sub-district public services, namely: coordination of government activity  organizers  at  the  sub-district  level,  implementation  of  government  affairs delegated to the sub-district head, empowerment and welfare of families at the sub-district and  sub-district  levels,  implementation  of  general  government  affairs  according  to  the assignment of the regional head and Facilitation, recommendation and coordination of training and supervision of village government.

## PENDAHULUAN
Pelayanan  merupakan  tugas  utama  bagi  aparatur  negara,  sebagai  abdi  negara  dan  abdi masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima, untuk mewujudkan hal tersebut maka langkah yang harus dilakukan adalah menata sumber daya
manusia,  baik  dari  aspek  intelektual,  spiritual,  kreativitas,  moral,  maupun  tanggung  jawab. Pelayanan yang dibutuhkan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi  sebagai  manusia  dan  layanan  administratif  yang  diberikan  orang  lain  selaku  anggota organisasi,  baik  itu  organisasi  massa  atau  negara”.  Pelayanan  publik  merupakan  dasar  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  pelayanan  publik  sebagai  indikator  penting  dalam  penilaian kinerja pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah (Damanik, Ephani Anggara.2019).
Pengertian  pelayanan  publik  dijelaskan  pada  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang/jasa,  dan  atau  pelayanan administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik.  Sebagai  sebuah  lembaga, pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan  pelayanan  dan  pengelolaan  sumber  daya  yang  berasal  dari  dan  untuk  kepentingan publik. Dimana sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas dan keadilan bagi semua penerima  pelayanan  yang  dilakukan.  Kualitas  sumber  daya  manusia  berkaitan  dengan  kinerja (performance).
Kinerja  mengandung  komponen  kompetensi  dan  produktifitas  hasil,  maka  hasil  kinerja sangat  tergantung  pada  tingkat  kemampuan  individu  dalam  pencapaiannya,  terutama  tujuan organisasi.  Pelaksanaan  pelayanan  publik  yang  baik  dapat  terlihat  pada  kinerja  dari  organisasi tersebut  dimana  kinerjanya  akan  sangat  berpengaruh  pada  pelayanan  publik  di  masyarakat. Dengan kinerja organisasi publik yang baik maka akan dapat memberikan pelayanan publik yang baik, sedangkan kinerja organisasi yang buruk akan mendapatkan pencitraan yang buruk dalam pelayanan kepada masyarakat.
Suatu organisasi didirikan untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi dituntut bisa mengelola berbagai rangkaian kegiatan yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi. Pelaksanaan rangkaian  kegiatan  dalam  organisasi  dilakukan  oleh  manusia  (humanbeing)  yang  bertindak sebagai aktor atau peserta dalam organisasi yang bersangkutan, maka dengan sendirinya kinerja (performance)  organisasi  yang  bersangkutan  banyak  tergantung  pada  perilaku  manusia  yang terdapat dalam organisasi tersebut (Simangunsong, D.2022). Maka dari itu pegawai negeri dituntut
untuk  lebih  mampu  memperbaiki  kinerjanya  (pelayanan  prima)  dan  diharapkan  lebih  mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
Kecamatan dalam kedudukannya sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam  Peraturan  Bupati  (PERBUP)  Kabupaten  Gunung  mas  nomor  37  Tahun  2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas. Manajemen kinerja memiliki manfaat bagi organisasi antara lain adalah dalam  menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, mengusahakan basis perencanaan karier, membantu menahan pekerja terampil untuk tidak pindah, mendukung inisiatif kualitas total dan pelayan pelanggan, dan mendukung perubahan budaya.
Pemberian pelayanan publik menjadi salah satu yang banyak mendapatkan kritikan dan sorotan dari masyarakat, hal ini disebabkan oleh kinerja pegawai dalam organisasi pemerintahan sangatlah buruk, dengan adanya beberapa persoalan situasi seperti : masih banyak instansi yang tidak  memiliki  prosedur  yang  jelas  dalam  menyediakan  pelayanan,  prosedur  pelayanan  yang berbelit-belit  sangat  menyusahkan  kita  sebagai  pengguna  pelayanan  publik;  penyelenggara pelayanan publik belum memahami hakikatnya dalam memberikan pelayanan, staf yang menjadi pelayan publik tidak bekerja sesuai bidangnya, dan beberapa pelayan publik juga belum kompeten dan  cepat  tanggap  untuk  melayani  masyarakat;  masih  ada  instansi-instansi  pemberi  pelayanan yang belum menggunakan prasarana dan sarana yang layak dan sesuai perkembangan jaman, hal ini  juga  menjadi  penyebab  berkurangnya  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  publik;  pelayanan publik yang lebih berpihak pada kepentingan pribadi, golongan tertentu dan elite negara (KKN), yang dapat mengundang persepsi masyarakat mengenai kesenjangan pelayanan yang diterimanya; serta masih banyak petugas menunjukkan sikap, cara berbicara atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah, bahkan sebagian ada yang merasa berada pada posisi superior dan arogan.
Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen penilai untuk menilai kinerja  tenaga  kerja  dengan  cara  membandingkan  kinerja  atas  kinerja  dengan  uraian/deskripsi pekerjaan  dalam  suatu  periode  tertentu  biasanya  setiap  akhir  tahun.  Kegiatan  ini  dimaksudkan
untuk  mengukur  kinerja  masing-  masing  tenaga  kerja  dalam  mengembangkan  kualitas  kerja, pembinaan selanjutnya, tindakan perbaikan atas pekerjaan yang kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan, serta untuk keperluan yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan lainnya.
Era globalisasi menguatkan demokratisasi dan desentralisasi sehingga membawa peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pelayanan publik, khususnya pelayanan publik bagi masyarakat dengan  kebutuhan  khusus  yang  memfokuskan  pada  pelayanan  yang  diselenggarakan  oleh Kecamatan. Kantor Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas mengharapkan para pegawainya dapat  bekerja  secara  baik  dan  sesuai  dengan  fungsi  dan  tugasnya,  sehingga  kinerjanya  dapat mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  dan  guna  memberikan gambaran terhadap faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, maka dalam hal ini penulis mengangkat  permasalahan  tersebut  kedalam  sebuah  penelitian  dengan  judul  :  “ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN RUNGAN, KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”.

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kualitatif  karena  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini merupakan dokumen dan pengamatan di Kantor Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam Penelitian ini total populasi berjumlah 20 orang. Teknik penarikan sampel adalah metode sensus yaitu pengambilan secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Daerah  kabupaten/kota  membentuk  Kecamatan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayan masyarakat Desa/Kelurahan hal ini tercantum pada Undang undang  No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Kecamatan Rungan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gunung Mas yang memiliki 1 kelurahan, 13 desa dengan luas daerah ±710  km 2 dengan  jumlah  penduduk  12.316  jiwa.  Hasil  penilaian  SAKIP  terhadap  4  (empat) komponen  dasar  manajemen  kinerja  yang  tertuang  dalam  SAKIP  Kabupaten  Gunung  mas diperoleh nilai/skor rata-rata sebesar 76,6 atau dinilai dengan huruf yaitu BB.
Kewenangan  kecamatan  Rungan  ditambahkan  berdasarkan  Peraturan  Bupati  (PERBUP) Kabupaten Gunung mas nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Kecamatan  dan  Kelurahan  di  Wilayah  Kabupaten  Gunung  Mas. Kantor  kecamatan  Rungan  memberikan  pelayanan  pada  hari  senin  hingga  jumaat  pada  pukul 08.00-12.00  lalu  dilanjutkan  kembali  setelah  jam  istirahat  pada  pukul  13.30-15.30.  Kantor kecamatan Rungan memiliki 20 pegawai yang terdiri dari 1 (Satu) orang Camat, 1 (Satu) orang Sekretaris Camat (Sekcam), 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 2 (Dua) orang Kepala Sub Bagian, 1 (Satu) orang Bendaharawan, dan 12 (dua belas) orang sebagai Staf Pegawai.
Data Pegawai Kantor Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas NO. JABATAN JUMLAH ORANG % 1 Camat 1 5 2 Sekretaris 1 5 3 Kepala Seksi 3 15 4 Kepala Sub Bagian 2 10 5 Bendahara 1 5 6 Staf 12 60 JUMLAH 20 100

## Sumber: Data Kantor Camat Rungan Tahun 2024
Kinerja pelayanan di Kecamatan Rungan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, meningkatnya  kapasitas  sumber  daya  aparatur,  serta  meningkatnya  sistem  pengawasan  internal dan  pengendalian.  Pada  visi  dan  misi  bupati  terpilih  periode  2019-2024  adalah  Terwujudnya Kabupaten  Gunung  Mas  yang  bermatabat,  maju,  berdaya  saing,  sejahtera  dan  mandiri  yang  di singkat “BERJUANG BERSAMA”. Kondisi pokok yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan yang terdapat dalam visi dan misi tersebut yaitu : maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri.
Isu strategis yang tumbuh dan berkembang berdasarkan gambaran aktual kondisi kecamatan Rungan  ,  antara  lain  :  pengentasan  kemiskinan,  peningkatan  taraf  kesehatan  masyarakat, penyediaan  sumber  sumber  energi  seperti  listrik  dan  BBM(SPBU),  penataan  dan  pengelolaan infrastruktur  kabupaten  dan  desa-desa,  pengembangan  dan  pelestarian  nilai-nilai  budaya  lokal, serta  peningkatan  kapasitas  dan  kualitas  sumber  daya  aparatur  (  sesuai  dengan  bidang  tugas termasuk  dukungan  pembiayaan,  sarana  dan  prasarana  kerja).  Rumusan  tujuan  di  dalam
Perencanaan  Strategis  Kecamatan  Rungan  Kabupaten  Gunung  Mas  Tahun  2019-2024  adalah terwujudnya pelayanan yang prima dengan indikator survei kepuasan masyarakat.
Dalam melaksanakan pelayanan beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaran  tugas  dan  fungsi  serta  pencapaian  tujuan  meliputi  :  Kecendurungan  semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sebagai akibat dari penurunan harga karet yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di wilayah kecamatan Rungan sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat; Rendahnya keinginan masyarakat di wilayah kecamatan Rungan dalam mengurus data identitas kependudukan seperti KTP dan  Akta  kelahiran  sebagai  akibat  dari  jauhnya  lokasi  pencetakan  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Gunung  mas;  Apriori  dan  rendah  kepercayaan  masyarakat  kepada pemerintah sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos; Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum; Masih rendahnya keinginan masyarakat dalam mengurus IMB sebagai akibat dan ketidaktegasan  pemerintah  dalam  menerapkan  hukum  masalah  penyalahgunaan  IMB;  Adanya fenomena  demokrasi  yang  mengarah  kepada  kebebasan  dan  arohgansi  dalam  berpendapat  dan menyikapi  kebijakan  pemerintah;  Semakin  meningkatnya  pengangguran  utamanya  usia  produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
Berdasarkan  uraian  tantangan  tersebut  dapat  diidentifikasi  permasalahan  yang  dapat mempengaruhi penyelengaaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Rungan antara lain:
1. Masih  kurangnya  jumlah  sumber  daya  aparatur  kecamatan  dalam  rangka  mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan.
2. Masih  lemahnya  kualitas  sumber  daya  aparatur  di  kecamatan  dengan  kemampuan  teknis tertentu.
3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa.
4. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi.
5. Masih  terdapatnya  jalan  penghubung  antar  wilayah  dalam  satu  kecamatan  yang  kurang memadai.
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.
7. Wilayah kabupaten Gunung Mas yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan insfrastruktur masyarakat secara lebih memadai.
8. Belum  adanya  peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang  pembuatan  Surat  Pernyataan Kepemilikan Tanah.
9. Lemahnya sistem administrasi/kearsipan surat- surat penting.
Peluang  yang  secara  logis  dapat  dimanfaatkan  dalam  melaksanakan  pelayanan  kecamatan Rungan, meliputi:
1. Adanya  kebijakan  otonomi  daerah  yang  memberi  keleluasaan  penyerahan  sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari bupati kepada camat.
2. Adanya  dukungan  dari  lembaga  lain  (Lembaga  sosial  dan  keagamaan)  dalam  mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan.
3. Ada  indikasi  meningkatnya  partisipasi  masyarakat  dalam  membantu  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  karena  ada  dukungan  masyarakat  dalam  penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royog masyarakat yang cukup tinggi.
4. Ketersediaan  anggaran  lintas  SKPD  pemerintah  kabupaten  Gunung  Mas  dalam penyelenggaraan pembangunan.
5. Ketersediaan dana APBN dan APBD I dalam mendorong perkembangan dan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah.
6. Terdapat pengusaha yang bergerak di bidang perkebunan besar untuk jenis perkebunan kelapa sawit dan karet.
7. Adanya potensi wisata baik budaya seperti Betang Toyoi, wisata alam di Riam Gohong, Dam Gohong Rawai dan wisata Agro.

## Perbandingan Capaian Kinerja Nilai IKM Kecamatan Rungan
2019 2020 2021 2022 2023 Target 75 76 77 78 79 Realisasi 72,7 84,7 86,2 86,4 91,8 Capaian Kinerja (%) 96,9 111,4 111,9 110,8 116,3

## Sumber: Data Kantor Camat Rungan Tahun 2023
Kualitas  pelayanan  publik  Kecamatan  Rungan  Tahun  2023  mengalami  peningkatan.  Hal  ini dikarenakan  tercapainya  5  kegiatan    yang  mendukung    peningkatan    kualitas  pelayanan    publik kecamatan Rungan. meskipun ada 2 kegiatang yang tidak tercapai namun dilihat dari angka realisasi
capaian  pada  tabel  berikut  masih  tergolong  tinggi  sehingga  masih  mendorong  keberhasilan meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Rungan.

## Realisasi Capaian Kegiatan Kecamatan Rungan
Kegiatan Target (%) Realisasi Hasil Koordinasi  Penyelenggara  Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 100 Tercapai Pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat 100 100 Tercapai Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 99,6 Tidak Tercapai Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan Keluarga  Tingkat  Kecamatan  dan Kelurahan 100 100 Tercapai Koordinasi  Upaya  Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 85,7 Tidak Tercapai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 100 Tercapai Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 100 Tercapai

## Sumber: Data Kantor Camat Rungan Tahun 2023
Kinerja pelayanan kecamatan Rungan dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini :
A. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan
1. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait.
2. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa.
3. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti perayaan HUT kemerdekaan RI, karnaval umum, PAM lebaran
4. Pembinaan penambangan Galian C.
5. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se-kecamatan Rungan.
6. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin.
7. Mengadakan rapat koordinasi sekretaris desa se-kecamatan Rungan.
8. Memberikan  kesempatan  kepada  aparat  kecamatan  dan  desa  untuk  mengikuti  diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
9. Mengadakan  rapat  koordinasi  rutin  dengan  dinas  dan  instansi  di  tingkat  kecamatan  dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan.
10. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di kecamatan Rungan.
11. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa.
12. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa.
13. Memberikan  sosialisasi  bagi  perangkat  desa  dan  kelurahan  terkait  dengan  adanya  berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan.
14. Pembinaan  secara  rutin  ke  desa  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintah desa.
B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan
1. Pembinaan  dan  pelaksanaan  program  pembangunan  pola  kemitraan  antara  lain  dengan memfasilitasi,  membina  dan  memantau  kegiatan  peningkatan  ketersediaan  infrastruktur wilayah  yang  berbasis  masyarakat  (kemitraan,swadaya  murni,  PPKM,  PNPM  dan  sumber dana lainnya).
2. Memfasilitasi,  m  embina  dan  memantau  kegiatan  revitalisasi  pertanian,  perikanan  dan peternakan.
3. Pemantauan kegiatan perluasan,rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi.
4. Memfasilitasi,  membina  dan  memantau  kegiatan  pembangunan  dan  rehabilitasi  gedung sekolah dan gedung puskesmas atau pustu.
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamtan.
6. Pembinaan,  koordinasi  dan  sinkronisasi  penyusunan  rencana  strategis  kecamatan  dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan.
7. Pelestrarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah kecamatan Rungan.
8. Pembinaan koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan.
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan posyandu.
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera.
C. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasyarakatan
1. Monitoring penyaluran Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin).
2. Memfasilitasi kegiatan keagamaan seperti: safari ramadhan, safari kasih dan hari raya umat hindu kaharingan.
3. Memfasilitasi  keikutsertaan  perlombaan  kegiatan  keagamaan  meliputi  kegiatan  MTQ, pesparawi, dan festival tandak intan kaharingan.
4. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan.
5. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah.
6. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan.
7. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
8. Pembinaan  dan  penyuluhan  terhadap  pemuda  tentang  wawasan  kebangsaan  serta peningkatan  peranan  pemuda  terkait  masalah  sosial  budaya,  ketenagakerjaan  dan kemasyarakatan.
9. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

## KESIMPULAN
Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintahan  (SAKIP)  Kabupaten  Gunung  mas diperoleh nilai/skor rata-rata sebesar 76,6 atau dinilai dengan huruf yaitu BB. Kondisi pokok yang ingin  dicapai  dalam  lima  tahun  kedepan  yang  terdapat  dalam  visi  dan  misi  bermatabat,  maju, berdaya  saing,  sejahtera  dan  mandiri  yang  di  singkat  “BERJUANG  BERSAMA”  yaitu:  maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri. Kinerja pelayanan di Kecamatan Rungan dapat dilihat dari beberapa  indikator  kinerja,  yaitu:  Meningkatnya  pelayanan  administrasi  perkantoran, meningkatnya sarana dan prasarana aparatur, meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, serta meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian.
Kualitas pelayanan publik Kecamatan Rungan Tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan tercapainya kegiatan  yang mendukung  peningkatan  kualitas pelayanan  publik kecamatan Rungan, yaitu : koordinasi penyelenggara kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  dilimpahkan  kepada  camat,  pemberdayaan  dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan

## Analisis Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
umum sesuai penugasan kepala daerah dan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditama,  P.  B.,  &  Widowati,  N.  (2017).  Analisis  Kinerja  Organisasi  Pada  Kantor  Kecamatan Blora. Journal of Public Policy and Management Review, 6(2), 283-295.
Alya, N. (2022). Pengaruh Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum  Di  Kelurahan  Pahlawan  Kecamatan  Medan  Perjuangan.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL], 2(4).
Anggi  Dinanti,  R.  (2023).  Pelaksanaan  Fungsi  Koordinasi  Penyelenggaraan  Ketentraman  Dan Ketertiban  Umum  Di  Instansi  Kecamatan  Jambi  Selatan  (Doctoral  dissertation, UNIVERSITAS UNJA).
Ahdhan, R. D. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Jurnal Universitas Mulawarman, 2(2), 2185-2199.
Ardiyawan, K. W., Suardita, I. K., & Dahana, C. D. (2016). Impelementasi Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Kabupaten Gianyar.
Damanik, E. A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  Terhadap  Kepuasan  Masyarakat  Kecamatan  Raya  Kabupaten  Simalungun  (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas. (2022). Profil Kabupaten Gunung Mas.
Hsb,  A.  M.  (2019).  Pelaksanaan  Kewenangan  Atribusi  Pemerintahan  Daerah  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Lantemona, G. H., Mantiri, M., & Kasenda, V. (2018). Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Modayag. Jurnal Eksekutif, 1(1).
Masengi,  S.  O.,  Pangemanan,  S.,  &  Kumayas,  N.  (2018).  Koordinasi  Camat  Dalam Penyelenggaraan  Ketertiban  Umum  Di  Kecamatan  Tompaso  Baru  Kabupaten  Minahasa Selatan. Jurnal EksekutiF, 1(1).
Simangunsong, D. (2022). Analisis Kinerja Pegawai Kecamatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Study Kasus Kecamatan Nassau Kabupaten Toba).
Suriyanti, E. (2020). Analisis pola pikir (Mindset), Penilaian kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja  pegawai  pada  kantor  Kecamatan  Batu  Mandi  Kabupaten  Balangan  Kalimantan Selatan. Kindai, 16(1), 102-101.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License