Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 507-519 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.138

## ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN LAN RI NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PADA PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL BUKITTINGGI)
Ronald Efulisa S 1) , Asep Ajidin 2)
1,2 Konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik, Program Studi Magister Manajemen, Institut Teknologi Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi
Email : mybetterlif3@gmail.com , asgart69@yahoo.com

## Abstract
This study aims to find out how the Implementation of the LAN Regulation Policy Number 1  year 2021 regarding  the  Basic  Training  of  Civil  Servants  by  the  PPSDM  Kemendagri  Regional  Bukittinggi  and provide recommendations for the best method of implementing the Basic Training of Civil Servants by the PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi. The research was conducted by direct observation in the field, in-depth  interviews  with  respondents  selected  by  purposive  sampling  technique  as  many  as  8  (eight) people. The analysis technique used is the Componential Analysis Technique with the theory used is the theory of implementation of the Gogin model and the theory of implementation of George C. Edwards III. The  results  of  the  study  indicate  that  organizational  resources  and  capabilities  have  a  significant influence  on  institutions  in  determining  the  method  of  implementing  basic  training  for  Civil  Servant Candidates  that  are  suitable  for  implementation  by  the  institution.  So  far,  the  method  used  by  the institution is Full Distance Learning and Blended Learning, there is no full classical application yet. The Blended Learning method is the most suitable method applied by institutions.
Keywords: PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi, Implementation, Blended Learning, Full Distance Learning

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui bagaimana  Implementasi Kebijakan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun  2021  tentang  Pelatihan  Dasar  CPNS  oleh  PPSDM  Kemendagri  Regional  Bukittinggi  dan Memberikan  rekomendasi  metode  penyelenggaraan  Pelatihan  Dasar  CPNS  yang  terbaik  diterapkan  di PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi. Penelitian dilakukan dengan observasi langsung di lapangan, in-depth  interview  dengan  responden  yang  dipilih  dengan  teknik  purposive  sampling  sebanyak  8 (delapan) orang. Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Analisa Komponensial dengan teori yang digunakan adalah teori Implementasi model Gogin dan Teori Implementasi George C. Edwards III. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  sumber  daya  dan  kemampuan  organisasi  memiliki  pengaruh  yang signifikan  bagi  lembaga  dalam  menentukan  metode  penyelenggaraan  pelatihan  dasar  Calon  Pegawai Negeri  Sipil  yang  cocok  diterapkan  oleh  lembaga.  Sejauh  ini,  metode  yang  digunakan  lembaga  adalah Full  Distance  Learning  dan  Blended  Learning,  belum  ada  menerapkan  full  classical.  Metode  Blended Learning adalah metode yang paling cocok diterapkan oleh lembaga.
Kata kunci : PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi, Implementasi, Blended Learning, Full Distance Learning
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  yang  dimulai  pada  akhir tahun  2019  telah  membawa  perubahan  yang
amat  signifikan  bagi  tatanan  kehidupan  global. Wabah  yang  bermula  di  Wuhan  RRC  tersebut telah  merambah  ke  berbagai  negara  di  dunia.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 507-519 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.138
Termasuk  di  Indonesia,  yang  mulai  menjadi masalah  publik  pada  akhir  tri  wulan  I  tahun 2020.  Karena  sifat  penularan  wabah  ini  sangat cepat, pemerintah melalui berbagai instrumentnya telah mengambil berbagai macam kebijakan  untuk  mengantisipasinya.  Salah  satu yang paling krusial pada bulan April tahun 2020 adanya penerapan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala  Besar.  Kebijakan  PSBB  ini  dimulai  di DKI  Jakarta  dan  beberapa  kota-kota  besar  di Indonesia  yang  akhirnya  hampir  menyeluruh pada seluruh wilayah Indonesia.
Banyak  hal  yang  ikut  terdampak  akibat  dari Pandemi  ini,  termasuk  bebagai  kegiatan  di pemerintahan.  Karena  kebijakan  PSBB  atau Pembatsan Sosial Berskala Besar juga beriringan dengan munculnya kebijakan Work From Home. Jumlah pegawai yang masuk kantor dibatasi dan diberi  shift  dalam  satu  minggu.  Misalnya  satu orang  hanya  masuk  kantor  2-3  hari  dari  5  hari kerja  di  hari  biasa  pada  situasi  normal  sebelum pandemi.  Sisanya  bekerja  dari  rumah.  Di  satu sisi  kebijakan  seperti  ini  dianggap  efektif  untuk mengurangi  penyebaran  pandemi,  terutama untuk  meminimalisir  cluster  perkantoran.  Tapi kebijakan  seperti  ini  tentunya  juga  berdampak pada kinerja berbagai organisasi. Termasuk pada Pusat  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia
Kementerian
Dalam Negeri Regional
Bukittinggi  atau  selanjutnya  disebut  PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi.
Salah  satu  kegiatan  yang  rutin  dilakukan PPSDM  Kemendagri  Regional  Bukittinggi adalah  penyelenggaraan  Pelatihan  Dasar  Calon Pegawai  Negeri  Sipil  atau  Latsar  CPNS  bagi para  CPNS  di  wilayah  kerja.  Sesuai  dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun  2014  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, bahwa setiap  CPNS  wajib  menjalani  masa  pra  jabatan selama  1  tahun  atau  lebih  berdasarkan  kondisi tertentu.  Untuk  mencapai  PNS  100%,  setiap CPNS  wajib  mengikuti  Latihan  Dasar  atau Pelatihan Dasar.
Sebelum tahun 2021, mekanisme penyelenggaraan Latsar CPNS berpedoman pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia (LAN-RI) Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Dasar CPNS. Di  awal  tahun  2021,  Lembaga  Administrasi Negara Republik
Indonesia (LAN-RI)
menerbitkan  Peraturan  LAN  Nomor  1  Tahun 2021  tentang  Pelatihan  Dasar  CPNS  yang mencabut  Peraturan  Pelatihan  Dasar  CPNS sebelumnya,  yaitu  Peraturan  LAN  nomor  12 Tahun  2018.  Sebelumnya,  Pelatihan  Dasar CPNS  diatur  hanya  dapat  dilakukan  secara klasikal,  yakni  peserta  belajar  tatap  muka, berada  di  dalam  kelas  dan  peserta  wajib diasramakan,  lalu  para  peserta  akan  mengikuti serangkaian  kegiatan  pembelajaran in-out  door secara  tatap  muka  langsung  dengan  para  tenaga pengajar. Namun sekarang, berdasarkan Peraturan  LAN  yang  terbaru  ini,  Latsar  CPNS dapat  juga  diselenggarakan  oleh  lembaga penyelenggara secara :
1. Klasikal,  atau  pembelajaran  biasa  yang mengharuskan tatap muka secara langsung.
2. Distance  Learning,  atau  pembelajaran jarak  jauh,  lebih  banyak  menggunakan sarana  informasi  teknologi,  tatap  muka dilakukan secara virtual.
3. Blended  Learning.  Pada  prinsipnya, Blended  Learning  merupakan  metode yang  memadukan  antara  pembelajaran klasikal  dan  daring,  dengan  lebih  besar porsi  pembelajarannya  dilakukan  secara daring. Klasikal hanya dilakukan selama enam hari di kampus tempat penyelenggaraan pelatihan, itupun sudah termasuk acara pembukaan dan penutupan pelatihan.
Pada  tahun  2021,  PPSDM  Kemendagri Regional  Bukittinggi  telah  melaksanakan Latsar CPNS sebanyak 5 kelas untuk CPNS Purna  Praja  IPDN  Angkatan  XXVII  dan  45 Angkatan  untuk  CPNS  dari  formasi  umum. Dengan  Metode  Distance  Learning  untuk kelima  kelas  CPNS  Purna  Praja  IPDN Angkatan  XXVII  dan  34  Angkatan  untuk CPNS dari formasi umum serta 11 Angkatan dengan metode blended learning.
Kejadian  Pandemi  Covid-19  masih  belum bisa  diprediksi  kapan  berakhir,  menurut
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 507-519 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.138
studi  yang  dilakukan  oleh  Jhons  Hopkins University sebagaimana dikutip Bloomberg; Indonesia  butuh  waktu  10  tahun  untuk benar-benar  lepas  dari  Pandemi  Covid-19. Maka  dari  itu  metode  pembelajaran  secara Distance  Learning  merupakan  metode  yang paling dominan dan paling banyak diterapkan  oleh  Lembaga  penyelenggara,
termasuk oleh PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi pada tahun 2021 silam. Akan  tetapi  karena  masih  peraturan  yang baru,  implementasinya  masih  dirasa  belum maksimal, beberapa fenomena menunjukkan hal  tersebut,  selain  itu  ada  beberapa  point yang  mesti  perlu  penyesuaian  lebih  lanjut dibandingkan dengan penyelenggaraan pelatihan secara klasikal penuh. Diantaranya
: 1. Salah  satunya  adalah  pembelajaran untuk Agenda I - pembelajaran
Pelatihan Dasar CPNS. Agenda I terdiri dari  tiga  mata  pelatihan  pada  peraturan yang  lama  dan  dikombinasikan  menjadi satu  pada  peraturan  baru,  yakni;
Wawasan  Kebangsaan,  Kesiapsiagaan Bela Negara dan Analisis Isu Kontemporer.  Ketika  Peraturan  LAN Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Pelatihan
Dasar CPNS mulai berlaku, ketiga mata pelatihan tersebut digabung menjadi satu yakni menjadi  Agenda I.  Dalam pelatihan dasar CPNS ketika pelaksanaan secara klasikal, Kesiapsiagaan  Bela  Negara  didominasi dengan kegiatan outdoor, seperti outbound untuk meningkatkan solidaritas  diantara  peserta,  Latihan PBB,  Latihan  Tata  Upacara  Sipil, Caraka  Malam  sampai  Upacara  Api Semangat Bela Negara (ASBN). Sementara  dengan  metode  distance learning  ataupun  blended  learning, kegiatan
tersebut sulit untuk
diselenggarakan  agar  hasilnya  optimal.
Pada  tahun  2021,  pelaksanaan  latsar
CPNS  formasi  Purna  Praja  IPDN Angkatan  XXVII,  dan  tujuh  gelombang atau  45  angkatan  latsar  CPNS  formasi
umum, agenda kesiapsiagaan bela negara  ini  dilaksanakan  dengan  format yang  berbeda-beda.  Baik  secara  full distance learning ataupun blended learning.
2. Setiap  angkatan  atau  kelas  pelatihan dasar CPNS akan didampingi satu orang pendamping  sikap  perilaku,  ini  juga berlaku pada aturan yang lama. Penilaian  sikap  perilaku  ini  memiliki porsi  15%  dari  total  keseluruhan penilaian  kelulusan  seorang  peserta. Adapun  indikator  yang  diamati  dan dinilai dari seorang peserta adalah :
a. Kedisiplinan
b. Kepemimpinan
c. Kerjasama
d. Prakarsa 3. Dalam peraturan baru, keempat indikator ini tetap ada, dan mesti diamati dan diberikan penilaian. Apabila pelaksanaan  dilakukan  secara  klasikal, maka  pengamatan  dan  penilaian  akan lebih  mudah  dilakukan.  Namun  apabila lembaga menerapkan  full  distance learning  dan  blended  learning,  kegiatan ini  sulit  dilakukan.  Karena  lebih dominan pelaksanaan pembelajaran secara  online,  baik  melalui  aplikasi zoom  meeting  ataupun  melalui  aplikasi LMS pada situs https://kolabjar- asnpintar.lan.go.id/ Beberapa  kali  para pendamping kelas atau angkatan, termasuk  penulis  sendiri  melakukan rapat penyamaan persepsi dalam penilaian  perilaku  secara  online,  namun tetap  saja  belum  menemukan  indikator penilaian yang sesuai yang dirasa pas.
4. Tim  PIC  (Person  in  Charge)  selaku pengelola  pelaksanaan  Latsar  CPNS pernah  melakukan  study  banding  ke regional kemnedagri yang lain, yakni ke Regional Bandung dan Regional
Yogyakarta, tapi hasilnya belum maksimal, karena kedua regional tersebut  juga  masih  belum  menentukan mana  metode  penyelenggaraan  yang terbaik untuk diterapkan.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 507-519 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.138
5. Pada  rapat  evaluasi  kinerja  akhir  tahun 2021  di  PPSDM  Kemendagri  Regional
Bukittinggi,  salah  satu  agenda  yang dibahas  adalah  metode  yang  paling  pas yang  terbaik  untuk  diterapkan  dalam penyelenggaraan Latsar CPNS di PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi. 6. Demikian  juga  di  awal  tahun  2022,  di PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi  kembali  dilakukan  rapat rencana  kinerja  tahunan,  salah  satu pokok bahasan utama adalam menemukan  format  yang  pas  dalam melaksanakan Latsar CPNS.
7. Hal  yang  sama  juga  terjadi  dalam beberapa  kali  rapat  yang  dilaksanakan oleh  Tim  yang  ada  di  PPSDM Kemendagri  Regional  Bukittinggi  yang ditugaskan pimpinan untuk menyelenggarakan  Latsar  CPNS,  salah satu agenda yang dibahas adalah metode yang  cocok  yang  akan  diterapkan. Apakah secara klasikal, blended learning  atapun  full  distance  learning. Akan  tetapi  dalam  rapat-rapat  tersebut, masih  belum  diputuskan  format  baku yang akan diterapkan selama tahun 2022 ini.  Sebab  pada  awal  tahun  2022  sudah dilaksanakan  9  kelas  Latsar  CPNS formasi  purna  praja  IPDN  angkatan XXVIII  secara  full  distance  learning, sementara
untuk pelaksanaan selanjutnya lembaga pada saat penelitian ini  dimulai  masih  belum  memutuskan secara  resmi  metode  apa  yang  akan diterapkan.

## Tujuan penelitian :
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan  LAN  Nomor  1  Tahun  2021 tentang  Pelatihan  Dasar  CPNS  oleh PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi? 2. Memberikan rekomendasi metode penyelenggaraan  Pelatihan  Dasar  CPNS yang  terbaik  diterapkan  di  PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi.

## 1. TINJAUAN PUSTAKA CPNS
Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  (disingkat CPNS)  adalah  pegawai  yang  baru  lulus  tes seleksi  penerimaan  Calon  Pegawai  Negeri Sipil  tahap  pertama.  Calon  Pegawai  Negeri Sipil  belum  mengikuti  kewajiban  untuk memenuhi  syarat  sebagai  Pegawai  Negeri Sipil  dengan  hak  menerima  gaji  100%. Mereka  digaji  dengan  persentase  sejumlah 80% dari gaji pokok berdasarkan SK CPNS yang  telah  ditentukan  dengan  berpedoman pada  undang-undang  yang  berlaku  di Indonesia.

## Pelatihan  Dasar  Calon  Pegawai  Negeri Sipil
Merupakan  pendidikan  dan  pelatihan  dalam Masa  Prajabatan  yang  dilakukan  secara terintegrasi  untuk  membangun  integritas moral,  kejujuran,  semangat  dan  motivasi nasionalisme  dan  kebangsaan,  karakter kepribadian  yang  unggul  dan  bertanggung jawab,  dan  memperkuat  profesionalisme serta  kompetensi  bidang  seorang  Calon Pegawai Negeri Sipil.

## Implementasi
Merupakan  salah  satu  tahap  dalam  proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah peraturan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi  adalah  suatu  rangkaian  aktifitas dalam  rangka  menghantarkan  kebijakan  kepada sasarannya.  Sehingga  kebijakan  tersebut  bisa membawa  hasil  sebagaimana  yang  diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan  seperangkat  peraturan  lanjutan  yang merupakan  interpretasi  dari  kebijakan  tersebut. Misalnya  dari  sebuah  undang-undang  muncul sejumlah  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan  sumber  daya  guna  menggerakkan implementasi  termasuk  di  dalamnya  sarana  dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 507-519 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.138
siapa  yang  bertanggung  jawab  melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan  kebijakan  secara  langsung  ke masyarakat.
Teori George C. Edwards III implementasi sebuah peraturan akan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
a. Komunikasi; Komunikasi berperan
sebagai  sarana  untuk  mentransmisikan tujuan  dan  sasaran  kebijakan  kepada kelompok sasaran (target group)
sehingga  akan  mengurangi  distorsi implementasi.
b. Sumber daya; Sumber merupakan faktor yang penting untuk implementasi sebuah pearturan  agar  menjadi  efektif.  Tanpa sumber  daya,  sebuah  peraturan  hanya akan  menjadi  sebuah  kerta  dokumen belaka. Implementasi tidak akan berjalan  efektif  apabila  tidak  didukung sumber  daya  yang  memadai  untuk melaksanakannya.
c. Disposisi; merupakan watak dan
karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti: komitmen,
kejujuran  dan  sifat  demokratis.  Pada hakekatnya
disposisi merupakan instruksi  singkat  tentang  tindak  lanjut penyelesaian)  suatu  atau  surat  masuk. Disposisi  dibuat  oleh  pemimpin  untuk staf atau bawahan sesuai dengan bidang keahlian  atau  otoritas  mereka.  Tindak lanjut  bisa  dalam  bentuk  surat  balasan, tindakan  lain  untuk  menyelesaikan masalah tersebut
d. Struktur  Birokrasi;  merupakan  struktur sebuah  lembaga  atau  birokrasi  yang bertugas  mengimplementasikan  sebuah peraturan  akan  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  implementasi  dari peraturan itu sendiri.

## Implementasi Model Gogin
a. Bentuk  dan  Isi  Kebijakan,  di  dalamnya mengkaji  kemampuan  kebijakan  untuk menstrukturkan proses implementasi.
b. Kemampuan Organisasi, mengkaji segala  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh organisasi yang mendukung
implementasi secara efektif.
c. Pengaruh  Lingkungan,  pada  dasarnya sebuah  kebijakan  dibuat  berdasarkan situasi  lingkungan  masyarakat  tempat kebijakan  tersebut  akan  dilaksanakan. Karena  umumnya  masyarakat  yang bersangkutan  yang  akan  merasakan kebijakan tersebut, baik secara langsung ataupun  tidak  langsung.  Jadi  sangat diperlukan  sebuah  penyesuaian  antara sebuah  kebijakan  yang  akan  dibuat dengan  kondisi  lingkungan  masyarakat tempat kebijakan tersebut akan dilaksanakan.

## Pelatihan Dasar CPNS Klasikal
Pelatihan  Dasar  CPNS  yang  strategi pembelajarannya  sebagian  besar  dilakukan melalui  proses  pembelajaran  tatap  muka  di dalam kelas. Metode ini adalah pembelajaran  tatap  muka  secara  penuh. Peserta  Latsar  CPNS  wajib  berada  di kampus  PPSDM  1  x  24  jam  selama  7  hari dalam  seminggu  sampai  kegiatan  selesai, yakni  511 Jam  Pelajaran atau  51 hari  kerja.
1  jam  pelajaran  sama  dengan  45  menit. Selain  itu  pembelajaran  juga  dilanjutkan selama  30  hari  di  tempat  tugas  masing- masing  peserta  secara  mandiri.  Adapun rinciannya sebagai berikut:
•  On Campus tahap I
: 177 jam pelajaran, selama 18 kerja •  Off Campus : 320 jam pelajaran, atau 30 hari kerja
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 507-519 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.138
•  On Campus tahap II : 14 jam
pelajaran, atau 3 hari kerja.
Pelatihan Jarak Jauh / Distance Learning Adalah  pembelajaran  kolaboratif  antara peserta  Pelatihan  Dasar  CPNS  dan  tenaga pelatihan  dengan  memanfaatkan  sistem pembelajaran  yang  dikembangkan  oleh Lembaga  Administrasi  Negara  dan  dikelola bersama dengan lembaga pelatihan
pemerintah yang terakreditasi. Pada distance learning, dilaksanakan secara
1. e-learning yang dilaksanakan:
a) menggunakan  metode  pembelajaran daring  tatap  muka  secara  virtul (synchronous)  dan  asynchronous
atau offline tanpa tatap muka secara virtual; dan
b) bertempat  di  tempat  kedudukan Peserta; dan
2. Aktualisasi bertempat di Instansi
Pemerintah  asal  Peserta,  aktualisasi  ini peserta  berada  selama  lebih  kurang  30 hari  kerja  di  tempat  tugas  masing- masing  menerapkan  nilai-nilai    dasar CPNS  yang  sudah  didapat selama  masa pelatihan  dan  membuat  sebuah  laporan ilmiah  tentang  pelaksanaan  tersebut, dipandu  oleh  coach  dari  lembaga pelatihan  dan  mentor  atau  atasan langsung peserta di isntansi tempat yang bersangkutan bertugas.
Metode  ini  pembelajaran  jarak  jauh  ini dengan  memanfaatkan  teknologi  aplikasi yang  ada,  misalnya  zoom  meeting,  aplikasi MOOC  ( Massive  Open  Online  Courses ), aplikasi  Kolabjar  LAN-RI,  WhatApps. Peserta  lebih  banyak  diminta  melaksanakan pelatihan  secara  mandiri  melalui  aplikasi MOOC  dan  aplikasi  Kolabjar  LAN-RI. Metode  ini  dijalani  peserta  sebanyak  647 Jam  Pelajaran  atau  70  hari  kerja.  Selain  itu pembelajaran  juga  dilanjutkan  selama  30
hari  di  tempat  tuas  masing-masing  peserta secara  mandiri.  Adapun  rinciannya  sebagai berikut:
 Pelatihan  Mandiri  sebanyak  48  Jam Pelajaran  asynchronous  atau  16  hari kerja di tempat kedudukan peserta;
 E-Learning sebanyak 5999 Jam Pelajaran atau 70 hari kerja, yakni : 279 Jam  Pelajaran  atau  40  hari  kerja  di tempat  kedudukan  peserta  dan  320  Jam Pelajaran atau 30 hari kerja
melaksanakan  Aktualisasi  di  tempat kerja atau institusi peserta

## Blended Learning
Pelatihan  Dasar  CPNS  yang  dilakukan dengan  memadukan  proses  pembelajaran tatap  muka  di  dalam  kelas  dengan  proses pembelajaran  secara  daring.    Pada  Blended Learning dilakukan dengan cara :
1. Pelatihan Mandiri; pembelajaran mandiri  yang  dilakukan  oleh  peserta Pelatihan  Dasar  CPNS  secara  daring dengan memanfaatkan system pembelajaran  yang  dikembangkan  oleh
Lembaga;
2. Administrasi Negara;
3. Distance Learning; dan
4. Pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.
Peserta  lebih  banyak  diminta  melaksanakan pelatihan  secara  mandiri  melalui  aplikasi MOOC  dan  aplikasi  Kolabjar  LAN-RI. Klasikal  hanya  selama  6  hari  kerja  dengan protokol  kesehatan  yang  ketat.  Metode  ini dijalani peserta sebanyak 647 Jam Pelajaran atau  74  hari  kerja.  Selain  itu  pembelajaran juga  dilanjutkan  selama  30  hari  di  tempat tugas masing-masing peserta secara mandiri. Adapun rinciannya sebagai berikut :
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 507-519 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.138
1. Pelatihan  mandiri  sebanyak  48  Jam Pelajaran  atau  selama  16  hari  kerja bertempat  di  tempat  kedudukan  atau instansi peserta;
2. Distance learning :
E-learning  sebanyak  25  Jam  Pelajaran secara  synchronous  dan  192  Jam Pelajaran  secara  asynchronous  atau selama  22  hari  kerja  bertempat  di tempat  kedudukan  atau  instansi  peserta dan  kemudian  ditambah  aktualisasi sebanyak 320 Jam Pelajaran atau selama minimal  30  hari  kerja  bertempat  di instansi peserta.
3. Pembelajaran Klasikal sebanyak 62 Jam
Pelajaran atau 6 hari kerja, bertempat di lembaga penyelenggara pelatihan.

## METODE PENELITIAN Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang merupakan  penelitian  yang  menekankan  pada wawancara  kepada  nara  sumber,  observasi lapangan,  penelusuran  data-data,  literature,  dan peraturan  perundang-undangan.  Dilihat  dari tipologinya,  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam penelitian  deskriptif-kualitatif,  dimana  penulis akan melakukan wawancara dan studi kepustakaan yang bertujuan menganilisa kebijakan  PPSDM  Kemendagri  Bukittinggi dalam  Implementasi  Peraturan  LAN  RI  No  1 Tahun  2021  Tentang  Pelatihan  Dasar  Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS).

## Sumber Data Penelitian
Sumber  data  dari  penelitian  ini  terdari  dari dua  sumber  data  yaitu  sumber  data  primer dan sumber data sekunder.
a) Data  Primer  data  yang  diperoleh langsung dari informan yang merupakan sumber  utama  dalam  penelitian  ini.
Pemilihan informan menggunakan teknik  purposive  sampling,  yaitu  teknik pemilihan  informan  dengan  kriteria tertentu  (Sugiyono,  2005),  Purposive
sampling  juga  bisa  diartikan  teknik pengambilan  informan  secara  khusus yang berpedoman pada tujuan penelitian (Usman,1995). Bagian terpenting adalah menentukan  key  informan  (informan kunci),  yakni  secara  sengaja  memilih para informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi peraturan  dimaksud.  Tujuan  penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana Implementasi  Peraturan  LAN  RI  No  1 Tahun  2021  Tentang  Pelatihan  Dasar Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  (Latsar CPNS)  pada  PPSDM  Kemendagri Regional  Bukittinggi.  Informan  dari penelitian  ini    adalah  para  pemangku kebijakan  dan  pelaksana  kebijakan tersebut di PPSDM Kemendagri
Regional Bukittinggi, yaitu : 1. Kepala PPSDM 2. Kepala Bagian Tata Usaha
3. Kepala Sub Bagian Keuangan
4. Kepala  Sub  Bagian  Rumah  Tangga dan Sarana Prasarana
5. Analis Perencana Muda 6. Koordinator Penyelenggara Pelatihan 7. Sub Koordinator Penyelenggara Pelatihan Latsar CPNS
8. Koordinator  PIC  (Person  In  Case) pelaksana pelatihan.
b) Data  Sekunder  yaitu  sumber  data  yang sudah  di  publikasikan  atau  diolah  oleh pihak terkait yang ada di lembaga. Data ini  dapat  berupa  arsip,  buku,  literature, dokumen  lainnya  yang  tertulis  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  latsar CPNS.

## Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara Mendalam (In Depht Interview) Metode  pengumpulan  data  dengan melakukan wawancara langsung dengan subjek  penelitian  (informan).  Menurut Singarimbun dan Efendi (1995)
wawancara  adalah  salah  satu  bagian
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 507-519 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.138
yang terpenting dari penelitian kualitatif. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan  informasi  yang  hanya  dapat diperoleh  dengan  bertanya  langsung kepada informan. Wawancara mendalam bertujuan  untuk  mendapatkan  informasi rinci mengenai Implementasi Implementasi  Peraturan  LAN  RI  No  1 Tahun  2021  Tentang  Pelatihan  Dasar
Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  (Latsar CPNS)  pada  PPSDM  Kemendagri Regional Bukittinggi.
2. Dokumentasi Teknik
ini digunakan untuk
mengumpulkan  data  berupa  dokumen- dokumen  atau  arsip-arsip  yang  terkait dengan  fokus  penelitian.  Data  yang dibutuhkan  adalah  data-data  tentang Impelentasi  Kebijakan  Peraturan  LAN RI  No  1  Tahun  2021 Tentang  Pelatihan Dasar  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  di PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi.  Pengumpulan  data  untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti  yang  diperoleh  secara  tidak langsung yakni berupa studi kepustakaan,  literature  yakni  berupa buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan  seperti    Peraturan
LAN  RI  No  1  Tahun  2021  Tentang Pelatihan  Dasar  Calon  Pegawai  Negeri Sipil  itu  sendiri  dan  aturan  pendukung lainnya.
3. Observasi
Observasi  adalah  metode  pengumpulan data  pelengkap  yang  dilakukan  melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian.  Observasi  diartikan  sebagai pengamatan  dan  pencatatan  secara sistematis  terhadap  gejala  yang  tampak pada objek penelitian. Observasi kualitatif  merupakan  observasi  yang didalamnya  peneliti  langsung  turun  ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas  individu-individu  di  lokasi penelitian (Creswell John W, 2010).

## Teknik Analisa Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Teknik  analisis  kualitatif adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  dan cenderung  menggunakan  analisis.  Proses  dan makna  (perspektif  subjek)  lebih  ditonjolkan dalam  penelitian  kualitatif.  Landasan  teori dimanfaatkan  sebagai  pemandu  agar  fokus penelitian  sesuai  dengan  fakta  di  lapangan. (Burhan Bungin : 2003).
Lebih spesifiknya menggunakan Teknik Analisa Komponensial,  yakni  teknik  yang  digunakan dalam  analisis  kualitatif  untuk  menganalisis unsur-unsur  yang  memiliki  hubungan-hubungan yang  kontras  satu  sama  lain  dalam  domain- domain  yang  telah  ditentukan  untuk  dianalisis secara  lebih  terperinci.  Unsur-unsur  atau elemen-elemen  yang  kontras  akan  dipilah  oleh peneliti  dan  selanjutnya  akan  dicari  term-term yang dapat mewadahinya. Teknik ini baru layak dilakukan  kalau  seluruh  kegiatan  observasi  dan wawancara  yang  berulang-ulang  dianggap  telah memperoleh hasil maksimal sesuai dengan yang diharapkan  oleh  penelitian.  Kegiatan  analisis dimulai dengan beberapa tahapan, yaitu :
1. Penggelaran hasil observasi dan wawancara Hasil  observasi  dan  wawancara  yang dilakukan  berkali-kali,  digelar  dalam lembaran-lembaran  yang  mudah  dibaca. Data-data  tersebut  pada  tahap  ini  tidak perlu  dikelompokan  sesuai  dengan domain  atau  sub  domain  yang  telah dipilih,  yang  penting  bahwa  hasil-hasil observasi  dan  wawancara  dapat  dibaca dengan  mudah.  Dari  data-data  pada tahap  ini  sesungguhnya  peneliti  telah dapat  melakukan  editing  terbatas  pada data tersebut.
2. Pemilahan hasil observasi dan wawancara Langkah selanjutnya melakukan pemilahan  terhadap  hasil  wawancara.
Artinya, hasil wawancara tersebut dipilah menurut domain dan sub-domain tanpa harus mempersoalkan dari elemen mana sub-sub domain itu berasal.
3. Menemukan elemen-elemen kontras
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 507-519 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.138
Pada tahap ini, peneliti menemukan hal- hal  yang  sifatnya  mencolok  yang mendukung  tujuan  penelitian,  atau jawaban-jawaban yang diharapkan untuk mendukung hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Peraturan  LAN  RI  Nomor  1 Tahun 2021 oleh PPSDM Kemendagri Regional Bukittingi  apabila  dibedah  dengan  model implementasi Gogin, yaitu :
1. Bentuk  dan  Isi  Kebijakan;  adalah kebijakan  mikro,  karena  mengatur sedetail mungkin penyelengaraan Latsar CPNS.  Kebijakan  yang  diambil  oleh para  pemangku  di  PPSDM  Kemendagri Rergional Bukittinggi terkait Implementasi  Peraturan  LAN  Republik Indonesia Nomor 1  Tahun 2021 ditunjukan  pada  semua  sektor  yang  ada tanpa  melihat  jenis  kegiatan  yang dilakukan  atau  sektor  mana,  karena hampir  semuanya  dilibatkan.  Kebijakan mikro lebih didominasi
oleh
pembangunan  infrakstruktur.  Terbukti banyak peningkatan sarana yang dilaksanakan PPSDM Kemendagri Regional  Bukittinggi  dalam  mendukung implementasi peraturan ini 2. Kemampuan Organisasi; Secara kemampuan  organisasi  lembaga  lebih pas  melaksanakan  metode  blended learning,
3. Pengaruh Lingkungan
 Pengaruh  pandemic  mengharuskan lembaga
menyiasati
penyelenggaraan  pelatihan,  karena full  klasikal  belum  bisa,  maka metode online ataupun blended bisa menjadi pilihan.
 Kondisi  ketersedian  tutor  /  pengajar secara internal tidak memungkinkan untuk  tetap  melaksanakan  metode tertentu  secara  dominan,  apalagi yang  full  distance  learning  secara dominan.
 Adanya  pegawai  non  tutor  yang jarang  bisa  diberdayakan  apabila
metode  penyelenggaraan  secara  full distance  learning,  maka  secara blended akan menjadi pilihan tepat. Sementara  kalau  dibedah  dengan  Teori George  C.  Edwards  III  (1980).  Dalam pandangan Edwards III, implementasi sebuah  peraturan  akan  dipengaruhi  oleh empat variabel, yaitu:
1. Komunikasi; Komunikasi berperan sebagai  sarana  untuk  mentransmisikan tujuan  dan  sasaran  kebijakan  kepada kelompok sasaran (target group) sehingga  akan  mengurangi  distorsi implementasi.    Pada  saat  Peraturan Peraturan LAN RI Nomor 1 Tahun 2021 mulai  berlaku,  yang  pertama  kali dilakukan pimpinan adalah  komunikasi, baik  secara  internal  maupun  eksternal. Internal  dengan  para  pegawai  yang selama  ini  telah  sering  mengelola  dan terlibat dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, eksternal kepada mitra kerja sesama
lembaga penyelenggara pelatihan yang
terakreditasi,  seperti  BPSDM  Provinsi Sumatera  Barat  dan  Balai  Diklat Keagamaan  Provinsi  Sumatera  Barat. Komunikasi  dilakukan  seputar  metode penyelenggaraan  pelatihan  berpedoman pada Peraturan LAN RI Nomor 1 Tahun 2021.
2. Sumber daya; Sumber merupakan faktor yang penting untuk implementasi sebuah pearturan  agar  menjadi  efektif.  Tanpa sumber  daya,  sebuah  peraturan  hanya akan  menjadi  sebuah  kerta  dokumen belaka. Implementasi tidak akan berjalan  efektif  apabila  tidak  didukung sumber  daya  yang  memadai  untuk melaksanakannya.  Pada  awal  penerapan Peraturan  LAN  RI  Nomor  1  Tahun 2021,  salah  satu  hal  yang  dilakukan pimpinan adalah pemetaan sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan pelatihan  dasar  CPNS,  baik  para  tutor atau  pengajar,  maupun  pegawai  yang non  pengajar.  Sehingga  bisa  diketahui kekuatan dan kelemahan lembaga. Yang
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 507-519 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.138
sangat  dirasakan  pada  saat  itu  adalah kekurangan tenaga pengajar.
3. Disposisi; merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti:
komitmen,
kejujuran  dan  sifat  demokratis.  Ketika aturan ini berlaku, pimpinan merumuskan  tim  yang  akan  mengelola penyelenggaraan  pelatihan  dasar  CPNS, yang  terpilih  adalah  mereka  yang  sudah berpengalaman
bertahun-tahun melaksanakan hal tersebut.
4. Struktur  Birokrasi;  merupakan  struktur sebuah  lembaga  atau  birokrasi  yang bertugas  mengimplementasikan  sebuah peraturan  akan  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  implementasi  dari peraturan  itu  sendiri.  Karena  adanya penyetaraan  jabatan  pada  tahun  2020, maka beberapa jabatan strukural dihilangkan  termasuk  jabatan  struktural
Kepala  Seksi  Kompetensi  Pelaksana yang biasanya mengelola pelatihan dasar CPNS.  Pimpinan  kemudian  membentuk koordinator pelatihan dan sub koordinator  pelatihan  khusus  mengelola penyelenggaraan  pelatihan  dasar  CPNS, sehingga kinerja akan lebih terstruktur.
Perbedaan Mendasar Peraturan LAN Nomor 12 Tahun 2018 dengan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021
N O Uraian Peraturan LAN Nomor 12 Tahun 2018 Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 1 Tutor / Pengajar 1 Angkatan/Ke las 1 orang tutor 1 Angkatan/Ke las 4 orang tutor, Angkatan/Ke las dibagi menjadi 4 kelompok 2 Mata Pelatihan Terpisah Per Mata Adanya Penggabunga Pelatihan, Yakni : 1. Wawasa n Kebangs aan, 2. Kesiapsi aagaan Bela Negara, 3. Analisis Isu Kontemp orer, 4. Akuntabi litas,
5. Nasional isme,
6. Etika Publik,
7. Komitme n Mutu,
8. Anti Korupsi,
9. Manajem en ASN,
10. Pelayana n Publik, 11. Whole of Governm ent. n mata pelatihan menjadi 3 agenda : 1. Agenda I (Wawasa n Kebangs aan, Kesiapsi aagaan Bela
Negara, Analisis Isu Kontemp orer) 2. Agenda II (Akuntab ilitas, Nasional isme, Etika Publik, Komitme n Mutu, Anti Korupsi) 3. Agenda III (Manaje men ASN, Pelayana n Publik, Whole of Governm ent.) 3 Permulaan Langsung oleh Lembaga Penyelenggar a Oleh LAN RI pada aplikasi MOOC 4 Metode Penyelengg araan Klasikal, tatap muka langsung antara Ada tiga pilihan penyelenggar aan :
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 507-519 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.138
peserta dan tutor / nara sumber 1. Klasikal 2. Full Distance Learning 3. Blended Learning
Pada  14  Desember  2021,    Lembaga Administrasi  Negara  Republik  Indonesia merilis  Peraturan  Lembaga  Administrasi Negara  Nomor  10  Tahun  2021  Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Akan  tetapi  peraturan  ini  tidak  mencabut peraturan yang lama, hanya berupa penyusuaian  kurikulum  pelatihan  Nilai-nilai Dasar  ASN  dari  ANEKA  (Akuntabilitas, Nasionalisme,  Etika  Publik,  Komitmen
Mutu dan Anti Korupsi) menjadi berAKHLAK (Berorientasi
Pelayanan,
Akuntabel,  Kompeten,  Harmonis,  Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). Sementara metode penyelenggaraan  tetap  berpedoman  pada Peraturan  Lembaga  Administrasi  Negara Nomor 1 Tahun 2021.

## KESIMPULAN
Secara kemampuan organisasi lembaga lebih pas melaksanakan metode blended learning, karena :
1. Kegiatan  rutin  seperti  pemeliharaan gedung  kantor  dapat  berjalan  dan dipertanggungjawabkan dengan jelas.
2. Interaksi  dengan  peserta  bisa  lebih banyak dilakukan, sehingga memudahkan penilaian. 3. Kontribusi PNPB dari peserta jumlahnya  sama  dengan  metode  full distance  learning.  Meskipun  secara  full distance  learning  PNBP  bisa  lebih tinggi, tapi pemanfaatannya pada metode  blended  bisa  lebih  dominan dirasakan  pegawai,  karena  honor-honor kegiatan  secara  blended  learning  lebih banyak  daripada  yang  metode  distance learning,  juga  secara  blended  personil yang  terlibat  di  lapangan  bisa  banyak,
tidak  hanya  dari  kalangan  tutor  / pengajar saja.
4. Full  distance  learning  membutuhkan lebih  banyak  tutor  /  pengajar  yang kondisinya terbatas di PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi. 5. Banyak  pegawai  non  pengajar  yang sudah  memiliki  pengalaman  bertahun- tahun menyelenggarakan kegiatan pelatihan  secara  klasikal,  hal  ini  tentu memberi  nilai  lebih  pada  metode blended  learning,  sebab  full  klasikal masih belum bisa sepenuhnya
dilaksanakan mengingat pandemic belum  sepenuhnya  berakhir  di  negara kita. 6. PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi  memiliki  banyak  fasilitas pendukung  untuk  pelaksanaan  pelatihan secara Blended Learning.

## Saran
Saran Teoritis 1. Penilitian  ini  bisa  lebih  dikembangkan untuk konsentrasi manajemen keuangan, yakni merumuskan secara lebih terperinci  dalam  mendalami  kelebihan dan kekurangan metode penyelenggaraan Latsar CPNS, terutama dari segi PNBP dan alokasinya.
2. Penelitian  ini  bisa  lebih  dikembangkan untuk  konsentrasi  manajemen  strategik, bagaimana  strategi  sebuah  lembaga menerapkan  sebuah  peraturan  dengan menyiasati kondisi real di lapangan.
3. Penelitian  ini  bisa  lebih  dikembangkan untuk  konsentrasi  manajemen  sumber daya  manusia,  dimana  bisa  lebih memahami  kelebihan  dan  keterbatasan sumber  daya  manusia  yang  ada  dalam menerapkan  metode  penyelenggaraan latsar yang berbeda.

## Saran Praktis
1. Agar  lembaga  lebih  memperhatikan peningkatan kompetensi pegawai, sehingga
mengurangi kerjasama pemenuhan  kebutuhan  tenaga  pengajar
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 507-519 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.138
dari luar lembaga untuk penyelenggaraan pelatihan. 2. Lembaga  bisa  mengupayakan  untuk penambahan sumber daya manusia yang ada, mengingat selalu banyaknya kegiatan yang diselenggarakan.
3. Lembaga  perlu  mengadakan  pertemuan rutin secara berkala antar para pengajar, sehingga  penyamaan  persepsi  tidak mesti dilakukan pada saat-saat menjelang kegiatan berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Awan.  Y.  2016. Teori  dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
Abdul  Wahab,  Solichin.  2008. Analisis Kebijaksaan  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta : Bumi Aksara.
Arikunto,  Suharsimi.  2002.  Prosedur Penelitian  :  Suatu  pendekatan  Praktek.  Jakarta: Rineka Cipta.
Bungin  Burhan.  2003. Analisa  Data Penelitian  Kualitatif. Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada.
Darwin.  1995. Implementasi  Kebijakan . Yogyakarta  :  Pusat  Penelitian  Kependudukan UGM.
Dwidjowijoto  dan  Wrihatnolo,  2007, Analisis Kebijakan, Jakarta: Elexmedia.
J.  Moleong,  Lexy.  2000.  Metode Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Nugroho,  D,  Riant.  2002, Kebijakan Publik  Untuk  Negara-negara  Berkembang, Jakarta : PT. Elexmedia Komputindo
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A. (2016).  Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan Publik. Publik,
S  Tangkilisan,  Hesel  Nongi.  2003. Kebijakan  Publik  yang  Membumi. Yogyakarta  :
Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
Sugiyono.  2006. Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Suryanto,  Ady.  2021. Pelatihan  Dasar CPNS  di  Era  New  Normal. Jakarta:  Lembaga Administrasi Negara RI.
Taufiq,    Muhammad.  2021. Kebijakan Pelatihan  Dasar  CPNS .  Jakarta:  Bidang Kebijakan  Pengembangan  Kompetensi  ASN, Lembaga Administrasi Negara RI.
Tim PPSDM, 2021. Overview Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS . Bukittinggi  :  PPSDM  Kemendagri  Regional Bukittinggi.
Usmara,  A,  ed.  2006. Implementasi Manajemen  Stratejik;  Kebijakan  dan  Proses. Jakarta : Amara Books
Wibawa,  Samodra,  dkk.  1994. Evaluasi Kebijakan  Publik. Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Wibowo,  Eddi,  dkk.  2004. Kebijakan Publik dan Budaya . Yogyakarta : YPAPI

## Peraturan-Peraturan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2021 Tentang  Pelatihan  Dasar  Calon  Pegawai  Negeri Sipil.
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2021 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Lembaga Administrasi  Negara  Nomor  1  Tahun  2021 Tentang  Pelatihan  Dasar  Calon  Pegawai  Negeri Sipil
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Vol. 2 No. 1 Juli 2022 Hal. 507-519 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i1.138
Permendagri  Nomor  03  Tahun  2021 Tentang  Perubahan  Permendagri  Nomor  84 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Unit  Pelaksana  Teknis  di  Lingkungan  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri.
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 94/K.1/PDP.07/2021 Tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Lampiran Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan  Tarif  atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
Peraturan Menteri Keuangan
270/PMK.05/2014  tentang  Penerapan  Standar
Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual  Pada
Pemerintah Pusat