Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8031 (online); 2721-8333 (print) Vol. 1 No. 3 (2020): 254-276

## Implikasi Pencegahan Dumping Sebagai Unfair Trade Practices Terhadap Negara
Berkembang
Eunike Trisnawati*; Mochammad Farisi; Doni Yusra Pebrianto Fakultas Hukum Universitas Jambi *Coresponding author: euniketrisnawati@unja.ac.id Submission :   14 Juli 2020 Revision :   31 Oktober 2020 Publication :   23 November 2020

## Abstract
Dumping is a trade activity by the exporter do by selling commodity in international markets at a price less than normal value or under than commodity price in the importer countries. until this cause problem as unfair  trade  practices.  Some  dumping  prevention  polices  born  to protect  domestic  market  from  unfair  trade  practices.  However  that polices  often  misused,  not  uncommon  developed  countries  doing  the protection for their domestic industry. In trade who abused can trigger unfair trade practices. This type of research is normative juridical. This study    discusses  and  analyze  how  impact  of  application  Article  VI  of Agreement  on  tariff  and  trade  in  preventing  dumping  dictionary, dumping in value as unfair trade practices, but in reality Anti-dumping and  protectionism  practice  towards  developing  countries  shows  that application of anti-dumping duties and protectionism need to be given special  attention  and  must  match  with  procedures  contained  in  Anti- dumping code. This has purpose to reduce protection measures which can  be  harmful  to  other  countries  who  do  export  activities  especially developing  countries.  World  organization  need  towatch  over  trade activities  against  all  forms  resistance  who  created  unfair  trade practices by considering policies which already existed.
Keyword: Developing Country; Dumping Prevention; Unfair Trade Practices

## Abstrak
Dumping  adalah  kegiatan  dagang  yang  dilakukan  eksportir  dengan menjual  komoditi  di  pasar  internasional  dengan  harga  kurang  dari nilai  wajar  atau  lebih  rendah  dari  harga  barang  tersebut  di  negara importir. Hal  ini  menyebabkan  persaingan  menjadi  tidak  sehat. Beberapa kebijakan pencegahan dumping lahir sebagai upaya untuk mengurangi  kecurangan  yang  terjadi  dalam  praktek  perdagangan. Namun  kebijakan-kebijakan  tersebut  sering  disalahgunakan,  tidak jarang  negara-negara  maju  melakukan  proteksi  untuk  melindungi industri  dalam  negerinya.  Dalam  kamus  perdagangan,  dumping dinilai  sebagai  bentuk  dari  persaingan  yang  tidak  sehat,  namun nyatanya,  Anti-dumping  dan  proteksionisme  yang  disalahgunakan dapat  memicu  terjadinya Unfair  Trade  Practices .  jenis  penelitian  ini adalah  yuridis  normatif,  Penelitian  ini  membahas  dan  menganalisis bagaimana dampak penerapan Pasal VI General Agreement on Tariff and  Trade dalam  mencegah  praktik  dumping  terhadap  negara berkembang  bahwa  penerapan  kebijakan Anti-dumping dan proteksionisme  perlu  diperhatikan  lebih  khusus  dan  harus  sesuai dengan  prosedur    yang  terdapat  dalam Anti-dumping  Code hal  ini bertujuan untuk mengurangi tindakan-tindakan proteksi yang dapat merugikan  negara-negara  yang  melakukan  ekspor  terutama  negara berkembang,  perlunya  peran  WTO  dalam  mengawasi  kegiatan perdagangan  terhadap  segala  bentuk  hambatan  yang  dapat menciptakan perdagangan yang tidak adil, dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang telah ada.
Kata  Kunci:  Negara  Berkembang;  Pencegahan  Dumping; Unfair Trade Practices

## A. Pendahuluan
Dalam  era  globalisasi  yang  semakin  maju,  perkembangan bisnis  dan  ekonomi  internasional  antar  negara  menjadi  hal yang sangat penting, bebas dan terbuka. Proses dari globalisasi tersebut secara langsung dapat meningkatkan hubungan kerja sama  dalam  kegiatan  ekspor  dan  impor  bahkan mempersatukan  kegiatan  ekonomi  diseluruh  dunia  tanpa adanya  batas-batas  tertentu  ( free  trade ).  Perdagangan internasional  dilakukan  karena  adanya  kesadaran  akan
pentingnya kerja sama antar lintas batas negara, sehingga  hal tersebut  menyebabkan  ketergantungan  antar  negara  menjadi meningkat. 1 Dalam  ekonomi  internasional  terdapat  beberapa teori  yang  dipelajari  yakni:  Teori  Murni  Perdagangan  ( The Pure  Theory  of    Trade )  teori  ini  membahas  dasar  terjadinya perdagangan internasional, Teori Kebijakan Perdagangan ( The Theory of  Commercial Policy ) teori yang membahas mengenai alasan  timbulnya  perdagangan  bebas,  proteksionisme  dan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional . 2
Ciri  khas  perdagangan  internasional  ditandai  dengan adanya  hubungan  dagang  yang  mengikuti  suatu  sistem  dan spesifikasi  yang  mengarah  pada  kegiatan  demi  mewujudkan tujuan  tertentu  yang  diinginkan  dalam  perdagangan. 3 Keinginan  akan  terbentuknya  organisasi  yang  bersifat multilateral  diharapkan  dapat  mengatur  dan  mengawasi masalah  perdagangan  global  yang  melibatkan  negara-negara didunia  demi  terwujudnya  perdagangan  yang  dicita-citakan, dengan  membentuk  organisasi  dunia  seperti  International Trade  Law  (ITO),  General  Agreement  on  Tariff  and  Trade (GATT)  1947  dan  World  Trade  Organization  (WTO). 4 World
Trade Organization merupakan satu-satunya badan internasional  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  masalah
1 WahonoDiphayana. Perdagangan  Internasional. DEEPPUBLISH. Ngaglik. Sleman. 2018. hal. 1.
2 Ibid. hal. 2 3 Christhophorus Barutu. Sejarah Sistem Perdagangan Internasional . Jurnal  Hukum Gloris  Juris. Fakultas  Hukum  Universitas  Katholik Atmajaya. Volume 7, Nomor 1 . Jakarta: 1 Januari-April 2007. hal. 5.
4 Christhophorus  Barutu. Kententuan  Antidumping,  Subsidi,  dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hal. 2.
perdagangan antar negara yang memiliki sistem perdagangan multilateral yang berisikan aturan-aturan dasar perdagangan. 5
Tujuan  dasar  dari  kegiatan  perdagangan  adalah  untuk mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya,  dengan adanya globalisasi diharapkan dapat memberikan keuntungan sekaligus  memenuhi  kebutuhan  nasional  suatu  negara  demi terciptanya  kerja  sama  ekonomi  yang  diwujudkan  dalam bentuk  penurunan,  penyeragaman  tariff  atau  penghapusan berbagai  hambatan  non-tariff. 6 Kegiatan  perdagangan  yang semakin  tidak  ada  batasan  secara  langsung  meningkatkan hubungan kerja sama yang erat tanpa ada batas-batas tertentu ( free trade ) berdampak pada keterbukaan ekonomi yang dapat menjadi permasalahan baru. 7
Permasalahan  seperti  ekspor  dan  impor  terjadi  karena setiap  negara  tidak  dapat  berdiri  sendiri  dan  menyebabkan perdagangan  bebas  di  negara-negara  dunia  semakin  mudah dengan  diperolehnya  barang-barang  yang  tidak  diproduksi oleh beberapa negara. 8 Harga produk yang murah serta upah buruh  yang  rendah  dapat  menjadi  alasan  sebuah  negara menjual  barang  dengan  harga  di  bawah  rata-rata,  dan  tidak menutup  kemungkinan  penawaran  harga  yang  rendah dilakukan  sebagai  upaya  monopoli  pasar.  Suatu  negara mempunyai  keunggulan  dan  kekurangan  masing-masing contohnya  pada  teknologi,  sumber  daya  manusia  dan komoditas  yang  dihasilkan,  hal  ini  disebabkan  baik  negara maju maupun negara berkembang memiliki karakteristik yang berbeda  seperti  sumber  daya  alam,  kondisi  geografis,  iklim,
5 Akbar Kurnia Putra. Agreement on Agriculture dalam World Trade
Organization. Jurnal Hukum & Pembangunan . Doi:
http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.37
6 Wahono Diphayana. Op.cit. hal. 11. 7 Wahono Diphayana. Op.cit. hal. 9. 8 Ida  BagusWyasa  Putra. Aspek-Aspek  Hukum  Perdata  Internasional dalam  Transaksi  Bisnis  Internasional. Refika  Aditama.  Bandung. 2000. hal. 4.
demografi,  struktur  ekonomi  dan  sosial.  Beberapa  hal  diatas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan permintaan dan penawaran  suatu  komoditas  dalam  pasar  global  menjadi beragam,  permintaan  dan  penawaran  merupakan  bentuk kesadaran  akan  pentingnya  kegiatan  perdagangan  dan  kerja sama  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  berbeda  di  setiap negara. 9
Berikut  dampak  positif  dan  dampak  negatif  dari kegiatan perdagangan internasional:
1. Dampak positif
a) Setiap  negara  dapat  memperoleh  barang  yang tidak dapat diproduksi oleh negaranya sendiri.
b) Memperluas  pasar  bagi  produk  dalam  negeri apabila  produk  tersebut  mengalami  tingkat produksi yang berlimpah sehingga dapat dijual ke negara lain demi meningkatkan devisa negara.
c) Menikmati  hasil  teknologi  modern  sebagai  usaha melakukan  investasi  yang  menguntungkan  bagi negara berkembang.
2. Dampak negatif
a) Menghambat  perkembangan  industri  dalam negeri,  bagi  konsumen  yang  berorientasi  pada barang impor yang menyebabkan masyarakat dari negara pengimpor menjadi lebih konsumtif.
b) Menyebabkan  ketergantungan  kepada  negara maju,  dan  bagi  negara  berkembang  hal  tersebut menyebabkan  kondisi  pasar  menjadi  tidak seimbang  yang  akhirnya  berorientasi  pada pemenuhan  kebutuhan  barang  impor  yang  lebih terjamin.
9 Gunawan  Widjaya  dan  Ahmad  Yani. SHB:Transaksi  Bisnis Internasional. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. hal. 1.
c) Negara  maju  akan  mengendalikan  kebutuhan dalam  negeri.  Akibatnya,  usaha  kecil  menengah mengalami hambatan.
d) Tidak  seimbangnya  perkembangan  teknologi antar negara menyebabkan persaingan yang tidak sehat.
Terlepas  dari  banyaknya  kekurangan  dan  kelebihan perdagangan, nyatanya tidak selalu terbuka dan menimbulkan keuntungan  bagi  sebuah  negara,    salah  satu  dampak  negatif tersebut  berasal  dari  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk melindungi  pasar  dalam  negeri  dari  tindakan  pencegahan persaingan  yang  cenderung  bersifat  politik  ekonomi  dan kepentingan pribadi. Ketergantungan terhadap negara maju 10 menyebabkan  negara    berkembang  mengalami  kesulitan bersaing,  negara  maju  memiliki  peranan  penting  dalam kegiatan  perdagangan  serta  pemegang  kendali  persaingan pasar.  Kurangnya  usaha  bersaing  produsen  dapat menyebabkan produsen sangat bergantung pada subsidi yang diberikan  oleh  pemerintah,  oleh  karena  itu  kegiatan perdagangan  yang  dilakukan  dapat  memicu  terjadinya persaingan yang tidak sehat (Unfair  Trade Practices).
Persaingan  memang  diperlukan  produsen  antar  negara yang  dilandasi  dengan tujuan  untuk  menguasai  pasar dengan jangkauan  yang  luas,  namun  persaingan  yang  semakin  ketat menyebabkan  persaingan  tersebut  nyatanya  tidak  selalu  adil dan  biasanya  menjadi  sengketa  antar  negara,  tidak  jarang produsen  suatu  negara  menurunkan  harga  tidak  rasional ( dumping ) 11 hingga tingkat terendah dari harga internal yang berlaku  dalam  suatu  negara.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan
10 Venita  Sri  Hadiarianti. Langkah  Awal  Memahami  Hukum Perdagangan  Internasional  Dalam  Era  Globalisasi. Grafindo. Jakarta, cet 2. 2019. hal. 6.
11 Ida Bagus Wyasa Putra. op. cit. hal. 12.
tujuan  untuk  menguasai  pasar  dan  demi  mendapatkan keuntungan  yang  besar  dengan  merebut  jangkauan  pasar domestik  yang  berada  dalam  wilayah  suatu  negara. ketidakjujuran  yang  dilakukan  produsen  terhadap  harga menyebabkan  merosotnya  produksi  dan  pemasaran  produk- produk sejenis yang dapat merugikan negara tuan rumah. 12
Penurunan  harga  yang  tidak  rasional  secara  langsung mendorong  pemerintah  melakukan  berbagai  cara  untuk melindungi  produsen  dan  pasar  domestiknya  dari  perilaku curang kerja sama lintas batas antar negara. Berdasarkan latar belakang  tersebut  merupakan  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  negara-negara  maju  menetapkan  kebijakan perlindungan  dengan  memberlakukan  perangkat  hukum  bagi produsen  dan  pasar  domestinya  ( Anti-Dumping ),  maupun melarang  kehadiran  produk  asing  ke  dalam  negara ( protectionistic )  atau  dengan  cara  membebankan  bea  masuk tinggi  kepada  negara  yang  dianggap  merugikan,  hal  tersebut dijadikan alasan sebagai upaya untuk menolak produk-produk dari negara berkembang.
Kegiatan  pencegahan  dumping  seperti  Anti-Dumping dan  proteksionisme  yang  dilakukan  negara  maju  nyatanya menjadi  sumber  kerugian  dan  kegiatan  perdagangan  yang tidak  adil. 13 kebijakan  Anti-Dumping  dan  proteksionisme apabila  disalahgunakan  dapat  memicu  terjadinya  persaingan yang  tidak  sehat (Unfair  Trade  Practices). Praktek perdagangan  yang  tidak  adil  tersebut  secara  langsung  dapat memperhambat pertumbuhan sektor
industri dan memperburuk kegiatan ekonomi pada negara berkembang.
Negara-negara  berkembang  pada  dasarnya  tidak  dapat lagi  bebas  menawarkan  barang  domestiknya  kepada  negara maju  sebagaimana  mestinya.  Kebijakan-kebijakan  yang
12 Ida Bagus Wyasa Putra. loc. cit 13 Ibid. hal. 11.
ditetapkan digunakan sebagai perisai oleh negara maju untuk melindungi  pasar  dengan  cara  memberikan  tuduhan dumping 14 atau  secara  tegas  menolak  produk  dari  negara berkembang sehingga menyebabkan Unfair Trade Practices.

## B. Metode Penelitian
Dalam  penulisan  penelitian  ini,    metode  yang  digunakan adalah  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan Undang-Undang (Statute  Approach). Penelitian  hukum normatif biasanya disebut juga sebagai penelitian kepustakaan dengan data sekunder,  peraturan  Perundang-Undangan,  teori hukum  dan  pendapat  para  sarjana  yang  terkait  dengan  isu hukum  yang  ditangani 15 Dengan  studi  dokumen  yang ditujukan selanjutnya akan digunakan untuk melakukan kajian dan  penelitian  dengan  mencari  jawaban  pada  peraturan- peraturan yang tertulis saja atau dengan bahan-bahan hukum lain 16 khususnya instrument internasional dalam GATT.

## C. Pembahasan Dan Analisis

## 1. Dumping  dan  kebijakan  Anti-Dumping  dalam GATT/WTO
Masalah-masalah  perdagangan  yang  terdapat  dalam GATT  diatur  dalam  rangkaian  perundingan  yang  bersifat multilateral yang dikenal dengan Putaran Perdagangan ( Trade Round ).  Pengertian  Unfair  Trade  Practice  adalah  persaingan
14 FX.  Joko  Priyono.  Beberapa  Aspek  Aplikasi  Antidumping Agreement  Pada  Negara  Sedang  Berkembang. Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro . Semarang. Vol. 39, No.1, 2010. hal.
2.
15 Peter  Mahmud  Marzuki  . Penelitin  Hukum. Kencana  Pernada Media Group. Jakarta. hal. 93.
16 I  Made  Pesek    Dianta. Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Pernada Media Group. Jakarta. 2016. hal. 82.
pelaku  bisnis  dalam  menjalankan  kegiatan  produksi, pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan tidak adil dan  jujur  bahkan  melawan  hukum  untuk  menghambat persaingan  bisnis  yang  berdampak  pada  dunia  perdagangan. Salah  satu  bentuk  Unfair  Trade  Practice  adalah  masalah dumping. 17
Dumping  adalah  kegiatan  dagang  yang  dilakukan  oleh negara  pengekspor  dengan  menjual  komoditas  di  pasar internasional dengan harga yang kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negaranya sendiri. Praktik  dumping  tersebut  dinilai  tidak  adil  karena  dapat merusak pasar dan merugikan pesaing dinegara importir. 18
Negara  yang  melakukan  dumping  biasanya  memiliki beberapa alasan:
a) Pertama,  dalam  usaha  untuk  pengembangan  pasar,
yaitu dengan memberikan insentif melalui pemberlakuan  harga  yang  lebih  rendah  kepada pembeli.
b) Kedua,  adanya  peluang  untuk  memungkinkan penentuan  harga  secara  leluasa  dalam  pasar  ekspor maupun domestik.
c) Ketiga,  untuk  mempersiapkan  persaingan  dan pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang  dengan memanfaatkan strategi penerapan harga.
Dalam  keadaan  tertentu,  dumping  boleh  dilakukan dalam  perdagangan  internasional.  Namun,  dumping  akan dilarang  apabila  penurunan  harga  terhadap  suatu  barang dilakukan  melampaui  batas kewajaran  secara  merugikan  dan menentang  hukum. 19 Dampak  dari  kegiatan  dumping  yang
17 Ida Bagus Wyasa Putra. op. cit. hal. 11. 18 Muhammad  Sood. Hukum  Perdagangan  Internasional. Raja Grafindo. Jakarta. 2011. hal. 115.
19 Ida Bagus Wyasa Putra. op. cit. hal. 13.
paling mudah terlihat adalah menyempitnya jangkauan pasar produsen  tuan  rumah  yang  mengakibatkan  turunnya pendapatan suatu negara serta menyebabkan penurunan daya bayar perusahaan sekaligus akan berdampak pada pemberian ongkos tenaga kerja yang secara langsung menurunkan tingkat daya  hidup  bagi  perusahaan  dalam  hal  ini  kegiatan  ekspor menjadi terhambat.
Kebijakan  Anti-Dumping  awalnya  digunakan  untuk mencegah  praktek  dumping  yang  dalam  perdagangan internasional, 20 hal ini dituangkan dalam GATT pada Article VI yang menyatakan:
order  to  offset  or  prevent  dumping,  a  contracting  party may levy on any dumped product. an  Anti-dumping  duty  not  greater  in  amount  than  the margin of dumping in respect of such product.
Ketentuan  ini  menyatakan  setiap  negara  yang  terkena dumping  wajib  membebankan  kebijakan  Anti-Dumping  yang seimbang.  Dalam  berbagai  kesempatan,  fenomena  dumping dan  pencegahannya  telah  diselidiki  dengan  cermat  lebih  dari satu abad yang lalu. Namun, sampai saat ini hal tersebut masih merupakan isu yang paling sulit dipahami dan diperdebatkan dalam kebijakan perdagangan karena digunakan untuk tujuan perlindungan  dan  melecehkan  mitra  dagang. 21 Dalam memahami  masalah  dumping  perlu  menerapkan  beberapa mekanisme  yang  efektif,  yakni  perbandingan  tarif  dan  tugas dari anti-dumping tersebut 22
20 Ibid. hal. 14. 21 Kerr,  W.A.  Dumping  One  Of    Those  Economic  Myths ,  The  Estey Centre  Journal  of    International  Law  and  Trade  Policy .  2010,  hal.
211-220.
22 Kao,  K.F.  and  Peng,  C.H. Anti-Dumping  Protection,  Price undertaking  and  Product    innovation. International  Review& Economics & Finance. 2016. hal. 53-64.
Dalam  pasal  VI  mengatur  tentang  ketentuan- ketentuanAnti-Dumping  yang  dibentuk  atas  persetujuan  dari anggota-anggota  GATT  dalam  Tokyo  Round,  1  Januari  1967. Dasar  pembentukan  ketentuan  ini  adalah  untuk  mengatur penerapan Anti-Dumpingyang lebih konstruktif. Ketentuan ini menyatakan: 23
…Anti-Dumping duties may be applied against dumping only  if  such  dumping  causes  are  threatens  material injury  to  established  industry  or  materially  retards  the established of an industry;
It  is  desirable  to  provide  for  equitable  and  open procedures  as  the  basic  for  a  full  examination  of dumping cases;
To  interpret  the  provisions  of  Article  VI  of  the  general Agreement and to elaborate rules for the application in order  to  provide  greater  uniformity  and  certainty  in their implementation.
Hal  ini  berlaku  dalam  pasal-pasal  yang  termuat  dalam GATT dan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam  Anti-Dumping  Code.  Kriteria  umum  tentang  dumping yang  tidak  diperbolehkan  terdapat  pada  pasal  VI  ayat  (1) GATT 1947, yaitu: 24
a) Dumping  dilakukan  dengan  bukti  suatu  negara menjual  barang  di  bawah  harga  normal  atau disebut juga dengan less than fair value.
b) Adanya  bukti  kerugian  material  yang  disebabkan oleh  barang  impor  terhadap  barang  sejenis  di pasar domestik negara pengimpor.
c) Adanya  hubungan  causal  link  antara  dumping dengan adanya kerugian.
23 GATT Document L/2812 (July 12, 1967).
24 Tubagus Satria Wibawa dan  Made Maharta Yasa. Kebijakan Anti- Dumping  World  Trade  Organization  Sebagai  Bentuk  Tindakan Proteksi-Studi Kasus Bea Masuk Anti-Dumping Uni Eropa Kepada Impor  Biodesel  Indonesia .  Kertha  Negara:  Jurnal  Ilmu Hukum . Vol.7, No.6, 12 Juni 2019. hal. 6.
Berdasarkan  kriteria  umum  tersebut,  tindakan  Anti- dumping boleh dijatuhkan sebagaimana dalam pasal VI GATT ayat  (1)  menurut  ketentuan  ini  bahwa  setiap  negara  anggota GATT  yang  terbukti  terkena  dumping  berhak  melakukan tindakan  antisipasi  yang  berupa  pembebanan  Anti-dumping yang seimbang seperti yang dinyatakan dalam Pasal VI 1994:
The  contracting  parties  recognize  that  dumping,  by  which product of one country are introduced into the commerce of another  country  at  less  than  the  normal  value  of  the products 25
Kewajiban tersebut adalah pembebanan bea khusus yang tidak  boleh  melampaui  jumlah  subsidi  yang  diberikan,  atau dalam Anti-Dumping Duties harus setara dengan harga ekspor dengan  nilai  wajar  yang  berlaku  pada  negara  pengekspor. Pembebanan  bea  khusus  dapat  dilakukan  apabila  terdapat suatu  kondisi  yang  dinilai  sebagai  Threatens  Material  Injury terhadap negara pengimpor akibat adanya praktik dumping. 26 termuat dalam pasal VI GATT:
...dumping…is  to  be  condemned  if  it  causes  af  threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry;

## 2. Prosedur
Anti-Dumping dalam  kebijakan Anti-
Dumping Code
Dalam  kebijakan Anti-Dumping  Code ,  kewajiban  Anti- Dumping  hanya  dapat  dibebankan  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan  dalam  GATT  dan  dengan  adanya  bukti  bahwa negara yang bersangkutan bersalah melakukan dumping, yaitu mengenai  ketentuan  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  dengan penjabaran  dan  proses  yang  sesuai.  Ketentuan  ini  berisikan
25 GATT 1947.Article VI(ayat 1). Hal 9.
26 Ida Bagus Wyasa Putra. op. cit. hal. 15.
mengenai  pembuktian  ada  atau  tidaknya  kerugian  material suatu  negara  ( Material  Retardation )  dengan  menggunakan prosedur  dan  administrasi  ( Investigation  procedure  and Administration Procedure)
Dalam  Anti-Dumping  Code  pasal  1  memuat  beberapa ketentuan mengenai pemberlakuan Anti-dumping: 27 a.) Penentuan ada atau tidaknya Dumping (Determinations of dumping)
Sebuah  produk  dinilai  termasuk  dalam  dumping apabila  barang  tersebut  dijual  dengan  harga  yang lebih  rendah dari  nilai  normalnya  di suatu  negara tertentu,  atau  harga  ekspor  produk  tersebut  lebih rendah  dari  harga  normal  yang  berada  dalam pasaran yang berlaku untuk barang yang sejenis
b.) Penentuan kerugian
Dalam  menentukan  kerugian  hanya  dilakukan apabila  terdapat  pemasaran  produk  ekspor  yang secara  langsung  menimbulkan  kerugian  atau ancaman  kerugian  terhadap  perusahaan  domestik pengimpor.  Penentuan  ini  wajib  didasarkan  pada data yang pasti dan bukan terpaku pada data yang bersifat dugaan belaka.
c.) Penyelidikan
Penyelidikan  terhadap  dugaan  dumping  dasarnya dilakukan  oleh  negara  yang  merasa  dirugikan, dengan  data  ada  atau  tidaknya  dumping  serta pengaruh terhadap industri Dalam negerinya.
d.) Bukti
Berdasarkan  kepentingan  dalam  memperoleh bukti  penyelidikan  dapat  dilakukan  di  negara ketiga  atau  di  perusahaan  lain  atas  persetujuan negara-negara terkait.
Namun apabila tuduhan dumping diberikan dengan alasan yang  tidak  tepat  maka  hal  ini  justru  merugikan  bagi  negara pengeskpor  terlebih  pada  tuduhan-tuduhan  yang  nyatanya
27 Ida Bagus Wyasa Putra. op. cit. hal. 19-20.
tidak terbukti. Tuduhan yang diberikan negara maju nyatanya dapat  berdampak  langsung  pada  citra  perdagangan  sebuah negara.

## 3. Penyalahgunaan Pasal VI GATT
Dalam  kegiatan  perdagangan  internasional  tidak  sedikit strategi  dan  politik  ekonomi  mengenai  Anti-Dumping  yang tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  WTO.  Salah  satunya adalah  penyalahgunaan  pasal  VI  GATT.  Pasal  VI  GATT  sering disalahgunakan  sebagai  alat  proteksi  oleh  produsen  negara maju  sebagai  dasar  untuk  melakukan  tuduhan  dumping terhadap  negara  berkembang  apabila  tuduhan  tersebut semata-mata  hanya  untuk  memproteksi  pasar  domestiknya. Apabila  negara  penuduh  selama  pembuktian  melakukan diskriminasi  atau  pemberhentian  impor  sementara  atau tindakan  serupa  lainnya,    dan  apabila  tuduhan  tersebut nyatanya  tidak  terbukti  maka  penyimpangan  tersebut merupakan  penyimpangan  terhadap  pasal  VI  GATT  yang dianggap  sebagai  Unfair  Trade  Practices,  dan  secara  tidak langsung bentuk penyalahgunaan pasal ini merupakan bentuk lain dari proteksi. 28

## 4. Mengenal  Proteksionisme  dalam  Perdagangan Internasional
Proteksionisme  ( protectionism )  adalah  sebuah  kebijakan yang boleh diambil oleh suatu negara untuk membatasi jumlah ekspor  yang  dilakukan  negara  lain  yang  bertujuan  untuk melindungi  kepentingan  industri  domestik  dari  ancaman kompetitor  asing.  Proteksionisme  dalam  pelaksanaannya mengandung dua makna yaitu:
a.) pertama, merupakan pemahaman yang menekankan  pada  usaha  pemerintah  untuk melindungi dunia usaha.
28 Ida Bagus Wyasa Putra. op.cit. hal. 16.
b.) Kedua,  merupakan  usaha  pemerintah  untuk memberikan  hambatan  berupa  tariff  kuota,  pajak dan  lain-lain  untuk  melindungi  industri  dalam negeri  terhadap  ekspor  atau  impor  negara  lain sebagai  instrumen  untuk  menekan  impor  dengan aturan fundamental yang melarang impor. 29 Menurut  Adam  Smith  proteksionisme  muncul  sebagai aksi  akibat  dari  ketidakpuasan  akan  pasar  bebas  yang  dirasa tidak  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  suatu  negara. Proteksionisme  dipakai  oleh  negara  maju  didasari  karena adanya  perdagangan  bebas,  pada  hakikatnya  kebijakan  ini hanya  menguntungkan  bagi  negara  maju  saja  sebab  negara maju  memiliki  teknologi  dan  modal  yang  maju  pula,  akan tetapi disisi lain harga jual suatu produk di negara maju dinilai lebih  tinggi  dibanding  negara  berkembang  sehingga  negara maju  berupaya  untuk  melindungi  industri  dalam  negerinya agar  tetap  hidup  dan  sekaligus  mampu  membuka  lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. 30

## 5. Kebijakan Anti-Dumping dalam Prinsip GATT/WTO
Hal lain yang juga mendasari adalah dalam prinsip dasar GATT/WTO  yakni  Prinsip  Perlakuan  yang  sama  untuk  semua anggota  ( Most  Favoured  Nation  Treatment ). 31 Prinsip  ini menekankan  pada  kebijakan  perdagangan  internasional  yang harus  dilakukan  atas  dasar  non-diskriminasi.  Artinya,  setiap negara  yang  tergabung  dalam  anggota  harus  memberikan perlakuan yang sama dalam kebijakan ekspor dan impor, dan dilakukan  tanpa  syarat  terhadap  produk-produk  yang ditujukan  ke  semua  negara  anggota  dan  tidak  boleh memberikan  perlakuan  yang  istimewa  atau  melakukan
29 Laode  Muhamad  Fathun.  “ Asia  Pacific  Studies:  Journal  of International  Relations  Study  Program  Faculty  of  Social  and Political Science”, vol 1 no 1 . Januari-juni 2017. hal. 19.
30 Ibid. 31 Christhophorus Barutu. op. cit. hal. 24.
269
tindakan diskriminasi lainnya. 32 contohnya, suatu negara tidak diperbolehkan  untuk  melakukan  penerapan  tariff  yang berbeda  dibandingkan  dengan  negara  lainnya  dalam keanggotaan GATT.
Prinsip MFN adalah prinsip utama yang mengatur tentang perdagangan barang. 33 Namun nyatanya prinsip ini membawa kerugian bagi negara tertentu dikarenakan dalam menghadapi barang-barang  dumping,  importir  diperkenankan  untuk menyimpang  dari  prinsip  ini,  artinya  negara  importir  berhak mengambil  tindakan  tertentu  untuk  melindungi  industri domestiknya  dari  dampak  dumping  yang  merugikan.  dengan menetapkan  tariff  yang  diskriminatif  terhadap  barang  impor yang  terbukti  dijual  dengan  harga  dumping  ataupun  barang impor  yang  menyebabkan  ruginya  industri  dalam  suatu negara.
34 Dengan
pengecualian tersebut perlakuan
diskriminasi harga yang diberikan oleh negara maju terhadap beberapa  negara  berkembang  berujung  pada  kerugian,  pada prinsip  ini  semua  negara  yang  tergabung dalam  keanggotaan GATT  wajib  mempertimbangkan  segala  bentuk  penerapan kebijakan demi mengurangi kegiatan perdagangan yang tidak adil.    Prinsip  yang  disepakati  dalam  Putaran  Uruguay  (1986- 1994) negara maju tidak seharusnya mengharapkan tindakan imbalan ( nonresiprositas ) dari negara berkembang, dikarenakan  negara  berkembang  perlu  mendapatkan perhatian  khusus  terhadap  berbagai  masalah  yang  sedang dihadapi.
Prinsip lainnya yang perlu dikaji adalah prinsip Standstill and  Rollback, prinsip  ini  diatur  dalam  pasal  XXXVIII  tentang Commitments dimana  prinsip  ini  menekankan  bahwa  negara maju  tidak  diperkenankan  untuk  menciptakan  hambatan-
32 Astim  Riyanto. World  Trade  Organization  (Organisasi Perdagangan Dunia). Yapemdo. Bandung. 2003. hal. 54.
33 Christhophorus Barutu. loc. cit 34 FX. Joko Priyono. loc. cit
hambatan  yang  berupa  proteksi,  pasal  tersebut  juga memberikan prioritas utama untuk melaksanakan reduksi dan penghapusan  hambatan-hambatan  produk,  khususnya  yang berasal dari negara berkembang. prinsip ini ditujukan kepada negara  maju  dengan  tujuan  agar  menjaga segala  tindakannya yang  secara  langsung  dapat  menghalangi  produk-produk primer sebagai bahan baku atau bahan yang sedang diproses yang  sebagian  atau  seluruhnya  berasal  dari  negara berkembang. 35
Negara  berkembang  sebenarnya  telah  diberikan kesempatan  oleh  negara  maju  untuk  meningkatkan keikutsertaanya  dalam  kegiatan  perdagangan.  Dalam  prinsip dasar  GATT  negara  berkembang  secara  spesifik  diatur  dalam Prinsip  Perlakuan  Khusus  dan  Berbeda  bagi  Negara Berkembang ( Special and Differential Treatment for Developing Countries  –  S  &  D )  yang  diatur  sebagai  wujud  untuk mendorong nagara berkembang aktif dalam berbagai kegiatan perdagangan internasional termasuk memberikan kemudahan-kemudahan  bagi  negara  berkembang  untuk melaksanakan kebijakan WTO. 36
Adapun  beberapa  pengecualian  terhadap  prinsip  diatas mengenai  ketentuan  kegiatan  perdagangan  yang  dilakukan oleh negara berkembang:
a) Kerja Sama Regional, Bilateral dan Custom Union Pada Article  XXIV  GATT  1994 anggota  WTO diperkenankan  untuk  membentuk  kerja  sama perdagangan  yang  bersifat  regional,  bilateral  dan custom  union  dengan  syarat  mengikuti  aturan yang  berlaku  dan  tidak  merugikan  anggota  WTO
Lainnya.
b) Pengecualian Umum Berdasarkan Article  XX  GATT  1994 menegaskan suatu  negara  diperbolehkan  untuk  melakukan
35 Christhophorus Barutu. op.cit . hal. 12.
36 Christhophorus Barutu. op.cit . hal. 28.
hambatan  perdagangan  apabila  dengan  alasan untuk  melindungi  kesehatan  manusia,  tumbuh- tumbuhan,  hewan  dan  barang  impor  yang bertentangan  dengan  moral,  konservasi  hutan, perdagangan  barang-barang  pustaka  atau  bernilai budaya dan perdagangan emas murni.
c) Tindakan Anti-Dumping dan Subsidi. Pada Article  VI  GATT pengenaan  bea  masuk  Anti-
Dumping dan bea imbalan hanya boleh dijatuhkan kepada perusahaan yang terbukti melanggar, yakni melakukan dumping dan mendapatkan subsidi.

## d) Tindakan Safeguard
Safeguard  memperkenankan  suatu  negara  untuk mengenakan  kuota  terhadap  suatu  produk  impor yang mengalami lonjakan yang merugikan industri.
e) Tindakan  Safeguard  untuk  mengamankan Balance of Payment.
f) Sanitary and Phytosanitary
g) Melarang suatu produk yang terbukti mengandung penyakit  menular  atau  penyakit  berbahaya  yang dapat  membahayakan  kesehatan  manusia,  hewan dan tumbuh-tumbuhan. 37
Berdasarkan  pengecualian  diatas,  jelas  terlihat  bahwa negara berkembang diberikan peluang oleh negara maju untuk ikut  serta  dalam  kegiatan  perdagangan  dengan  mengurangi hambatan-hambatan  tertentu,  hal  tersebut  dilakukan  dengan memberikan perlakuan yang khusus bagi negara berkembang untuk  membuka  pangsa  pasar  yang  lebih  terbuka  guna meningkatkan  perekonomian  dengan  syarat  pengecualian yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan  prinsip-prinsip  tersebut dalam kaitannya dengan memberikan kebijakan Anti-Dumping dan  tindakan  proteksi  proteksi  bagi  negara  berkembang nyatanya  tidak  sejalan  dengan  ketentuan  yang  disepakati dengan kenyataan yang terjadi dalam perdagangan itu sendiri.
Prinsip  tersebut  diciptakan  untuk  mendukung  kegiatan perdagangan yang harmonis, adil dan terbuka.
Namun  praktiknya  politik  ekonomi  muncul  sebagai dampak persaingan yang tidak selalu terbuka, perlunya suatu pengaturan  yang  digunakan  untuk  memisahkan  antara penyimpangan-penyimpangan  yang  terjadi,  sebagai  implikasi dari  hubungan    perdagangan  internasional  harus  dilakukan dengan menetapkan ketentuan sebagai
instrumen pengamanan  guna  melindungi  seluruh  negara  anggota  dari kegiatan  perdagangan  curang  yang  dilakukan  mitra bisnisnya. 38
Disisi  lain,  hal  ini  menciptakan  persoalan  baru, berdasarkan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  GATT,  yakni menciptakan perdagangan bebas ( Free Trade ) tanpa hambatan nyatanya  masih  jauh  dari  harapan  terutama  kebijakan pengurangan  atau  penghapusan  tariff  dan  non-tariff  dengan anggapan  bahwa  pasar  dalam  negeri  semakin  terbuka terhadap  barang-barang  impor  yang  pada  akhirnya  tidak terkendali  akan  menghancurkan  produk  dalam  negeri  akibat tidak  mampu  bersaing  dengan  barang  impor.  Situasi tersebutlah  yang  menciptakan Unfair  Trade  Practices yang dapat  menghancurkan  perekonomian  suatu  negara  dan bertentangan dengan prinsip dasar GATT/WTO.
Bagi  negara  berkembang  bersaing  dengan  negara  maju memang  merupakan  hal  yang  sulit,  negara  maju  memiliki peranan  penting  dalam  dunia  perdagangan  internasional  dan juga  sebagai  pengendali  pasar.  Bila  dilihat  secara  terbuka negara  berkembang  sebenarnya  belum  siap  untuk menjalankan  perdagangan  bebas  hal  tersebut  dapat  menjadi alasan  dalam  permasalahan  yang  dihadapi,  dari  berbagai
38 Tempo. https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/11413 34/kemendag-ingin-kebijakan-anti-dumping-anti-subsidi- semakin-digencarkan diakses  pada  tanggal  15  september  pukul 12:30
tuduhan  dumping  memang  ada  negara  yang  bertujuan  untuk melakukan  proteksionisme  melalui  politik  dumping,  namun hal tersebut dianggap biasa karena penerapan pasal VI GATT selalu  dijadikan  alasan  untuk  melindungi  komoditas  dalam negerinya  sehingga  hal  ini  sering  terjadi  dalam  kegiatan perdagangan internasional.
Perlu  dipahami  bahwa  banyak  sekali  faktor  lainnya  yang mempengaruhi  suatu  komoditi  yang  dijual  dengan  harga murah. yaitu:
a.) setiap negara memiliki keunggulan terhadap beberapa komoditas  tertentu  sehingga  karena  kelebihan tersebut  tak  jarang  negara-negara  yang  mengalami kelebihan  komoditas  unggulan  menjual  barang tersebut  dengan  harga  yang  lebih  murah  ke  negara lain.
b.) Perbedaan nilai tukar mata uang, hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga suatu komoditas negara  berkembang  dijual  dengan  harga  yang  lebih murah,  karena  nilai  tukar  mata  uang  negara berkembang jelas lebih kecil dibanding negara maju.
Apabila  tuduhan  dumping  dibiarkan  akan  sangat berdampak  pada  ekspor  di  negara  berkembang  yang  secara langsung dapat menurunkan daya minta beli dari negara lain yang  sebagaimana  juga  berlaku  pada  sumber  saya  manusia yang mengelola serta menjual komoditas yang terkena praktek Anti-Dumping. Para produsen akan mengalami kerugian yang besar  dan  beberapa  usaha  kecil  menengah  yang  baru  saja tumbuh  tidak  dapat  lagi  berkembang  ,  dampak  selanjutnya adalah  kerugian  bagi  negara  pengekspor  yang  akan mempengaruhi ekonomi negara tersebut.
Dengan  sistem Anti-Dumping  Act yang  bersifat  nasional dan  berbeda  disetiap  negara,  penjatuhan  dan  tuduhan dumping  menjadi  lebih  leluasa  dijatuhkan  dan  sangat
subjektif.  Perselisihan  yang  terjadi  dapat  berkembang  lebih banyak  karena  pada  dasarnya  setiap  negara  menggunakan ukuran atau standar dalam menentukan praktik dumping akan berbeda.  Jika  hal  ini  terjadi,  maka  Anti-dumping  juga  dapat menjadi  alat  proteksi  dan  perdagangan  akan  masuk  dalam kondisi persaingan yang tidak sehat. 39

## D. Penutup
Berdasarkan  pembahasan  permasalahan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  kegiatan  perdagangan  internasional diharapkan  dapat  berjalan  bebas  dan  adil.  Ketentuan  Anti- Dumping  dan  proteksionisme  jelas  berbeda  pengertiannya, melalui beberapa ketetapan dan penjelasan dapat disimpulkan bahwa  importir  harus  memahami  dan  mengetahui  kapan nagara  eksportir  dikatakan  melakukan  dumping  dengan menerapkan  kebijakan  pencegahan  agar  memunculkan  efek positif  sebagai  mitra dagang dan  bukan  dengan  melayangkan tuduhan  yang  bersifat menjatuhkan. pentingnya  kesepakatan, informasi  serta  negosiasi  diupayakan  agar  meminimalisir kerugian  yang  tidak  sesuai  dengan  semboyan  perdagangan bebas yang berlaku bagi setiap negara.
Negara  maju  sebagai  aktor  penting  memiliki  peran besar  dalam  mengurangi  hambatan  demi  terwujudnya kesejahteraan  perdagangan  diseluruh dunia dengan mempertimbangkan bahwa negara berkembang juga memiliki hak dan posisi yang sama sebagai mitra dagang. Penelaah lebih jauh  dan  koordinasi  antara  ketentuan  yang  berlaku internasional dengan beberapa kebijakan nasional tiap negara memungkinkan  praktek  semacam  ini  dapat  dihindari  dan dikurangi.  WTO sebagai organisasi dunia juga memiliki tugas dalam  mengawasi  setiap  tindakan  baik  kerja  sama,  politik
39 Ida BagusWyasa Putra. op.cit. hal. 17.
balas  budi,  politik  ekonomi  serta  berbagai  hal  yang memperhambat kegiatan dagang demi terciptanya perdagangan yang terbuka dan adil.
Referensi

## Instrumen Hukum
General Agreement on tarrifs and Trade (GATT) tahun 1994
Buku Barutu, Christhophorus. Kententuan Anti dumping, Subsidi, dan Tindakan  Pengamanan  (Safeguard)  dalam  GATT  dan WTO . PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. Dianta  ,I  Made  Pesek. Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .
Pernada Media Group. Jakarta. 2016.
Diphayana, Wahono. Perdagangan internasional . Deeppublish. Ngaglik. Sleman. 2018. Hadiarianti,  Venita  Sri. Langkah  Awal  Memahami  Hukum Perdagangan  Internasional  Dalam  Era  Globalisasi . Grafindo. Jakarta. cet 2. 2019. Marzuki,  peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Kencana  Prenada Media Group. Jakarta. 2005. Putra,  Ida  Bagus  Wyasa. Aspek-Aspek  Hukum  Perdata Internasional  dalam  Transaksi  Bisnis  Internasional . Refika Aditama. Bandung. 2000. Riyanto,  Astim. World  Trade  Organization  (Organisasi
Perdagangan Dunia) . Yapemdo. Bandung. 2003.
Sood  ,Muhammad.  Hukum Perdagangan  Internasional. Raja Grafindo. Jakarta. 2011. Widjaya  ,Gunawan  dan  Ahmad  Yani. SHB:  Transaksi  Bisnis Internasional . Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.

## Artikel/Jurnal
Athun,  Laode  Muhamad. Asia  Pacific  Studies:  Journal  of International Relations Study Program  Faculty of Social and Political Science . Vol.1, No 1 . Januari-Juni 2017. Barutu,  Christhophorus.  Sejarah  Sistem  Perdagangan Internasional. Jurnal  Hukum  Gloris  Juris .  Fakultas Hukum  Universitas  Katholik  Atmajaya, Vol.7,  No.2, Jakarta: 1 Januari-April 2007. Kao,  K.F.  and  Peng,  C.H., Anti-Dumping  Protection,  Price undertaking  and  Product    Innovation,  International Review & Economics & Finance . 2016. hlm. 53-64. Kerr, W.A., Dumping One Of Those Economic Myths . The Estey Centre  Journal  of    International  Law  and  Trade  Policy. 2010.hlm. 211-220.
Priyono,  FX.  Joko.  Beberapa  Aspek  Aplikasi  Anti  dumping Agreement  Pada  Negara  Sedang  Berkembang. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol.39, No.1 , 2010. Putra,  Akbar  Kurnia.  Agreement  on  Agriculture  dalam  World Trade  Organization. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan. Doi:  http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.37 Wibawa, Tubagus Satria, dan  Yasa, Made Maharta.  Kebijakan AntI-Dumping  World  Trade  Organization  Sebagai Bentuk Tindakan Proteksi-Studi Kasus Bea Masuk Anti- Dumping Uni Eropa Kepada Impor Biodesel Indonesia.
Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7, No.6 , 12 Juni 2019.
Laman https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/1141334/k emendag-ingin-kebijakan-anti-dumping-anti-subsidi- semakin-digencarkan