## REKONSEPTUALISASI PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM KAITANNYA DENGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI. 1
Oleh:
Mexsasai Indra
Fakultas Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Dikeluarkannya  regulasi  terkait dengan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dimaksudkan  agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa  pemerintah  lebih  sempurna dan  mengurangi  penyimpangan yang  merugikan  keuangan  negara. Dalam pengadaan barang/jasa instansi  pemerintah,  terdapat  3 bidang hukum yang secara langsung dan  tidak langsung  mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yaitu Hukum Administrasi  Negara,  Perdata  dan Pidana. Apabila  dikaitkan  dengan ketentuan tentang tindakkan pidana  korupsi yang diatur  dalam UU No. 31  Tahun  1999 Junto UU No. 20  Tahun  2001. Maka,  apabila diteliti akan  ditemui  beberapa unsur  yang  meliputi:  melawan hukum,    memperkaya  diri  sendiri dalam pengadaan barang/jasa. Regulations was published relating to government procurement  of goods  and services intended for the procurement  of  goods and services more perfect and reduce the adverse of deviation state finances. In  the  procurement of goods / services  of government agencies, there are three areas of law that  directly and indirectly regulate the  procurement  of goods / services, they  are the State Administration  Law, Civil and  Criminal. When  linked with the  provisions of  the acts  of corruption stipulated in Law No.
31 1999 Junto Law 20 of  2001. So, if  examined will  be  found some elements including: unlawful, enrich  themselves in the  procurement of goods / services.
1 Tulisan ini pernahdisampaikan dalam acara Pembekalan Aparatur Pemerintah Dalam  Rangka  Pemberantasan  Korupsi  Pada  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, Diselenggarakan Oleh Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Bengkalis,  30-31  Mei  2012  Bertempat  di  Hotel  Horison.  Jl.  Hasanuddin,  Kabupaten Bengkalis.

## A. Pendahuluan
Di  dalam  UUD  1945  ditegaskan  bahwa  Negara  Indonesia berdasarkan  atas  hukum  ( Rechtstaat ).  Ketentuan  tersebut  bermakna bahwa  Negara  ini  adalah  negara  hukum  yang  demokratis  berdasarkan Pancasila  dan  UUD  1945,  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia,  dan menjamin  semua  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum  dan  pemerintahan  serta  wajib  menjunjung  hukum  dan pemerintahan itu dengan baik. 2
Dari  ketentuan  UUD  1945  yang  secara  eksplisit  menyatakan Indonesia  adalah  negara  hukum  maka  bermakna  bahwa  semua  aktifitas yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  negara  harus  didasarkan  pada ketentuan-ketentuan hukum atau hukum harus berada pada posisi puncak dari semua sistem yang ada di Republik ini, sistem eokonomi dan sistem politik harus  tunduk  pada  sistem  hukum,  bukan  yang  terjadi  malah sebaliknya. 3
Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja  orang-orang  yang  nyata-nyata  berbuat  melawan  hukum,  melainkan
2 Evi  Hertanti, Tindak  Pidana  Korupsi (Edisi  Kedua),  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2009, hlm. 1.
3 Dalam  praktek  bekerjanya  hukum  seringkali  tunduk pada  sistem  politik  dan sistem  ekonomi.  Keadaan  ini  seringkali  mendapat  tanggapan  sinis  dari  masyarakat. Dalam  perspektif  masyarakat,    hukum  kita  hanya  kuat  pada  yang  lemah  tumpul  pada yang  kuat. Hal ini sesuai dengan sindiran Filsof  Yunani Anrachasis ratusan tahun yang silam  yang  menyatakan  bahwa  Hukum  seperti  jaring  laba-laba.  Baca  Majalah  Forum, Perusahaan  Amerika  Bencana  Bagi  Rakyat  Riau,  Forum  Keadilan    No.  50,  22  April 2012.hlm. 11.
juga  perbuatan  hukum  yang  mungkin  terjadi,  dan  kepada  alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan bagian dari aspek penegakan hukum. 4
Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah dituntut untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  yang  berkeadilan  sosial  bagi sleuruh  rakyat  Indonesia. 5 Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  pemerintah berkewajiban  menyediakan  kebutuhan  rakyat  dalam  berbagai  bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Di samping itu, pemerintah,  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  membutuhkan  juga barang  dan  jasa,  untuk  itu  perlu  pengadaan  barang  dan  jasa. 6 Namun dalam konteks bekerja dan berfungsi organ-organ negara yang dijalankan oleh  pejabat  administrasi  negara  juga  tidak  lepas  dari  aturan  hukum termasuk di dalamnya proses pengadaan Barang dan Jasa.
Dilihat  dari  aspek  historis  pengaturan  pelaksanaan  pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah dapat dirinci sebagai berikut: 7
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1973, tentang  Pedoman  Pelaksanaan  APBN  Tahun  Anggaran 1973/1974;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974, tentang  Pedoman  Pelaksanaan  APBN  Tahun  Anggaran 1974/1975;
3. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1975, tentang  Pedoman  Pelaksanaan  APBN  Tahun  Anggaran 1975/1976;
4 Evi Hertanti, Loc., Cit .
5 Hal ini sesuai dengan amanat Pancasila sila kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
6 Amiruddin, Korupsi  Dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa, Genta  Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.
7 Ibid, hlm. 2-5.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1976, tentang  Pedoman  Pelaksanaan  APBN  Tahun  Anggaran 1976/1977;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1977, tentang Pelaksanaan APBN;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan APBN;
7. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  14A  Tahun
1980, tentang Pelaksanaan APBN; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981, tentang  penyempurnaan  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 14A Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan APBN;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984,
tentang Pelaksanaan APBN; 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan APBN; 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995, tentang Pelaksanaan APBN Tentang Perubahan Atas  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  1994,  tentang Pelaksanaan APBN; 12. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1997, tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  16  Tahun  1994,  tentang  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  sebagaimana  telah  diubah dengan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun 1995; 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999, tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  16  Tahun  1994,  tentang  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  sebagaimana  telah  diubah terakhir  dengan    Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 1997; 14. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2000, tentang Pelaksanaan APBN; 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004, tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  80  Tahun  2003,  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
18. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2005,  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Keputusan  Presiden
Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2003,  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 19. Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005, tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  80  Tahun  2003,  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 20.Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor  80  Tahun  2003,  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 21. Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006, tentang  Perubahan  Kelima  Atas  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  80  Tahun  2003,  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 22.Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006, tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor  80  Tahun  2003,  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 23.Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007, tentang  Perubahan  Ketujuh  Atas  Keputusan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  80  Tahun  2003,  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
24.Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dikeluarkannya regulasi terkait dengan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah  dimaksudkan  agar  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah  lebih  sempurna  dan  mengurangi  penyimpangan  yang merugikan  keuangan  negara. 8 Meskipun  demikian,  fakta  menunjukkan bahwa  tindak  pidana  korupsi  khususnya  dalam  pelaksanaan  pengadaan barang  dan  jasa  belum  berkurang  secara  signifikan.  Pada  tahun  2006 jumlah  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  terkait  dengan  pengadaan
8 Dalam bagian konsiderans Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  disebutkan;  a.  bahwa  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  yang  efisien,  terbuka  dan  kompetitif  sangat  diperlukan  bagi  ketersediaan Barang/Jasa  yang  terjangkau  dan  berkualitas,  sehingga  akan  berdampak  pada peningkatan  pelayanan  publik;  b.  bahwa  untuk  mewujudkan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a,  perlu  pengaturan  mengenai  tata  cara Pengadaan  Barang/Jasa  yang  sederhana,  jelas  dan  komprehensif,  sesuai  dengan  tata kelola yang  baik, sehingga  dapat menjadi  pengaturan yang  efektif  bagi  para  pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
barang  dan  jasa  yang  ditangani  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) adalah 77% atau 24 Case dari 33 Case , dengan berbagai modus operandi,
yaitu: 9
1. Pengusaha  menggunakan  pengaruh  pejabat  pusat  untuk “membujuk”  kepala  daerah/pejabat  daerah  mengintervensi  proses pengadaan  dalam  rangka  memenangkan  pengusaha/rekanan tertentu  dalam  meninggikan  harga  atau  nilai  kontrak  dan pengusaha/rekanan dimaksudkan  memberi  sejumlah  uang  kepada pejabat pusat maupun daerah;
2. Pengusaha  memengaruhi  kepala  daerah/pejabat  daerah  untuk mengintervensi  proses  pengadaan  agar  rekanan  tertentu dimenangkan  dalam  tender  atau  ditunjuk  langsung  dan  harga barang/jasa  dinaikkan  ( mark-up ),  kemudian  selisihnya  dibagi- bagikan; 3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke  merek  atau  produk  tertentu  dalam  rangka  memenagkan rekanan  tertentu  dan  melakukan mark-up harga  atau  nilai kontrak; 4. Kepala  daerah/pejabat  daerah  memerintahkan  bawahannya untuk  mencairkan  dan  menggunakan/anggaran  yang  tidak sesuai dengan peruntukkannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran  dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif; 5. Kepala  daerah/pejabat  daerah  memerintahkan  bawahannya menggunakan  dana/uang  daerah  untuk  kepentingan  pribadi koleganya,  atau  untuk  kepentingan  pribadi  kepala  daerah  yang bersangkutan atau kelompok tertentu, kemudian mempertanggungjawabkan  pengeluaran-pengeluaran  dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti fiktif; 6. Kepala  daerah  menerbitkan  Peraturan  Daerah  sebagai  dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  yang  tidak berlaku lagi;
7. Pengusaha,  pejabat  eksekutif, dan  pejabat  legislatif  daerah bersepakat  melakukan  tukar  guling  ( ruislag )  atas  aset  pemda dan  melakukan mark-up atas  aset  pemda  serta mark-up atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan;
9 Muhammad  Jasin, et.al.,Memahami  Untuk  Melayani  Melaksanakan  e-An- nouncement  dan  Procurement  dalam  Sistem  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa, KPK, Jakarta, hlm. Iv, dalam Ibid, hlm9-11. Data terakhir dari Kementerian Dalam Negeri ada 173 Kepala Daerah yang tercatat di Kemendagri tersangkut  masalah  hukum terdiri dari beberapa  status.Mulai  dari  saksi,  tersangka,  terdakwa  hingga  terpidana.  Lihat,  Forum Keadilan, Anas Dan Para Perempuan Hambalang, Edisi No.03/07-13 Mei 2012, hlm. 42.
8. Para kepala daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek;
9. Kepala  daerah  menerima  sejumlah  uang  dari  rekanan  dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan; 10. Kepala daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan spesimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan  untuk  mempermudah  pencairan  dana  tanpa melalui prosedur;
11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank; 12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya; 13. Kepala  daerah  menerima  uang/barang  yang  berhubungan dengan proses perizinan yang dikeluarkannya; 14. Kepala  daerah/keluarga/kelompoknya  membeli  lebih  dahulu barang  dengan  harga  yang  sudah  murah  kemudian  dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah di mark- up ; 15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya dengan menggunakan anggaran daerah; 16. Kepala  daerah  memberikan  dana  kepada  pejabat  tertentu dengan  beban  pada  anggaran  dengan  alasan  pengurusan DAU/DAK; 17. Kepala  daerah  memberikan  dana  kepada  DPRD  dalam  proses penyusunan APBD;
18. Kepala  daerah  mengeluarkan  dana  untuk  perkara  pribadi dengan beban anggaran daerah.
Bidang  hukum  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang dan  jasa  adalah  bidang  hukum  yang  secara  langsung  dan  tidak  langsung mengatur  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa.  Dalam  pengadaan barang/jasa  instansi  pemerintah,  terdapat  3  (tiga)  bidang  hukum  yang secara  langsung  dan  tidak  langsung  mengatur  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa, yaitu: 10
a. Hukum  Administrasi  Negara  (HAN)  /Hukum  Tata  Usaha  Negara, yang mengatur hubungan hukum antara penyedia barang/jasa dan
10 Muhammad  Arifin  Siregar, Penerapan  Tata  Kepemerintahan  Yang  Baik Dalam  Penyelenggaraan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Pemerintahan  Provinsi Bengkulu, Tesis,  Program  Pasca  Sarjana  Ilmu  Hukum,  Universitas  Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 58.
pengguna barang/jasa,  sejak  proses  persiapan  sampai  dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia penyedia barang/jasa. b. Hukum Perdata, yang mengatur hubungan hukum antara penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa dimulai sejak penandatangan  kontrak  sampai  berakhirnya  kontrak  pengadaan barang/jasa. c. Hukum Pidana, yang mengatur hubungan hukum antara penyedia barang/jasa  dan  pengguna  barang/jasa  sejak  tahap  persiapan pengadaan  sampai  dengan  selesainya  kontrak  pengadaan barang/jasa.

## B. Pembahasan
Dalam penelitian ini akan  difokuskan  pembahasan  pada  aspek pidananya  saja.  Di  dalam  hukum  pidana  Indonesia  sangat  dipengaruhi oleh  mazhab  positivisme  hukum 11 .  oleh  karena  itu  untuk  menilai  apakah suatu  perbuatan  merupakan  tindak  pidana  atau  tidak,  harus  diukur  atau diatur  terlebih  dahulu  dengan  ketentuan  Undang-undang. 12 Oleh  karena itu  untuk  menentukan  suatu  perbuatan  atau  tindakan  merupakan perbuatan  korupsi  harus  terlebih  dahulu  dilihat  dari  ketentuan  hukum positif Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Ketentuan tentang  tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20
11 Filsafat posititvisme mengutamakan hal yang sifatnya jelas dan pasti (positif) di atas  segalanya  dengan  alasan  bahwa  hanya  hal  yang  bersifat  pasti  saja  yang  dapat dijadikan  ukuran  kebenaran.  Lihat,  Ellydar  Chaidir, Hukum  Dan  Perkembangan Masyarakat  di  Era  Globalisasi, dalam  Syafrinaldi  &  Zul  Akrial  (Eds) Demokrasi, Penegakan  Hukum  &  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual, UIR  Press,  Pekanbaru, 2012,  hlm.  98.  Lebih  lanjut  baca  juga  Widodo  Dwi  Putro, Kritik  Terhadap  Paradigma Positivisme Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
12 Didalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan asas legalitas.
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 13
Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menentukan:
Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling  sedikit  4  (empat)  tahun  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah).
Apabila  rumusan  tindak  pidana  korupsi  pada  pasal  2  ayat  (1) diteliti, maka  akan  ditemui  beberapa  unsur  yang  meliputi:  melawan hukum,    memperkaya  diri  sendiri  atau    orang  lain    atau  suatu,  dapat merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara. 14 pengertian unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Melawan Hukum
Dalam  penjelasan  Pasal 2  ayat  (1)  UU  PTPK  menjelaskan bahwa yang  dimaksud  dengan  “secara  melawan  hukum”  dalam  pasal  ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formiel maupun dalam arti  materiel,  yakni  meskipun  perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan,  namun  apabila  perbuatan  tersebut dianggap  tercela  karena  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  atau  norma- norma  kehidupan  sosial  dalam  masyarakat,  maka  perbuatan  tersebut
13 Selanjutnya disingkat dengan UU PTPK.
14 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (cetakan ke empat) , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 125. Lihat juga  Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Penerbit Amzah, Jakarta, 2011, hlm. 38.
dapat  dipidana.  Dalam  ketentuan  ini,  kata  “dapat”  sebelum  frasa “merugikan  keuangan  dan  perekonomian  negara”  menunjukkan  bahwa tindak  pidana  korupsi  merupakan  delik  formiel,  yaitu  adanya  tindak pidana  korupsi  cukup  dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan  yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. 15
Menurut  Admi  Chazawi  istilah  melawan  hukum  menggambarkan suatu  pengertian  tentang  sifat  tercelanya  atau  sifat  terlarangnya  suatu perbuatan.  Perbuatan  yang  tercela  atau  dicela  menurut  Pasal  2  adalah perbuatan  memperkaya  diri.  Oleh  karena  itu,  antara  melawan  hukum dengan  perbuatan  memperkaya  satu  kesatuan  dalam  konteks  rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni  jika  sipembuat  dalam  mewujudkan  perbuatan  memperkaya  adalah tercela,  dia  tidak  berhak  untuk  melakukan  perbuatan  dalam  rangka memperoleh  atau  menambah  kekayaannya,  maka  perbuatan tersebut dianggap tercela. 16
Secar  teoritis  muncul  kritik  terhadap  sifat  melawan  hukum  formil dalam  kaitannya  dengan  pengadaan  barang  dan  jasa.  Apabila  mengacu pada  asas  legalitas  merupakan  perwujudan  perlindungan  hak  asasi manusia.  Asa  legalitas  dalam  hukum  pidana  dikenal  dengan nullum delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali ,  dalam  hukum administrasi  negara  dikenal  dengan wetmatigheid  van  het  bestuur ,  asas legalitas berasal dari kata ( Lex ) yang artinya undang-undang. 17
15 Penjelasan Pasal 2 ayat  (1) UU PTPK ini sudah dilakukan Judicial Review ke MK  dengan  pemohon  Ir.  Dawud  Djatmiko  yang  didakwa  oleh  Penuntut  umum  dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo. Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  jo.  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP,  kemudian  menganggap  hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya UU PTPK. Atas dasar hal tersebut, maka pada  tanggal  9  Maret  2006  pemohon  mengajukan  permohonan  pengujian  materiel  ke MK,  pada  tanggal  24  Juli  2006  MK  dalam  putusannya  NO:  003/PUU-IV/2006 menyatakan  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  UUPTPK  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi.
16 Admi  Chazawi,  Hukum  Pidana  Materiil  dan  Formil  Korupsi  di  Indonesia (cetakan ke-dua), Bayu Media, Jawa Timur, 2005, hlm. 43.
17 Amiruddin, Op., Cit, hlm. 160-161.
Yang  dimaksud  dengan  undang-undang  menurut  Pasal  1  angka  3 UU  No.  12  Tahun  2011  adalah  Peraturan  Perundang-undangan  yang dibentuk  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan  persetujuan  bersama Presiden. Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang adalah hal-hal yang berkaitan:
a. Hak-hak asasi manusia;
b. Hak dan kewajiban warga negara;
c. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan;
d. Wilayah negara dan pembagian daerah;
e. Kewarganegaraan dan kependudukan; dan
f. Keuangan negara.
UU  PTPK  memuat  perbuatan-perbuatan  yang diancam  dengan hukuman bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Hukuman pada hakikatnya merupakan pegurangan terhadap hak asasi manusia, oleh sebab  itu  pengaturannya  harus  dengan  produk  legislasi.  Dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia,  produk  legislasi  adalah  undang-undang  dan peraturan  daerah. Dalam  parktek  penegakan  hukum  tindak  pidana korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa,MA  acapkali  menyatakan  bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu melanggar Keppres no. 18 Tahun 2000 atau Keppres No.  80  Tahun  2003. 18 ,  maka  melanggar  Keppres/Perpres  tidak  dapat
18 Lihat, Putusan MA No. 1344 K/Pid/2005 (Kasus Pengadaan Helikopter), dan Putusan  MA.  No.  1974  K/Pid/2006  (Kasus  Pengadaan  Tanda  Sidik  Jari).  Ketentuan terakhir  tentang  pengadaan  barang/jasa  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
dipidana,  karena  Keppres/Perpres  tidak  memuat  ketentuan  pidana seagaimana UU dan Perda. 19
Oleh sebab itu, maka muncul gagasan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  yang  diangkat  dalam  tema seminar  nasional  tentang  “urgensi  Undang-undang  Pengadaan  Barang Dan  Jasa”  yang  diselenggarakan  Universitas  Air  Langga  Surabaya  pada tanggal  7  Nopember  2009.  Dalam  seminar  tersebut  Yohanes  Sogar Simamora,  menyatakan  ada  4  (empat)  urgensinya  Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu; pertama , melindungi keuangan negara; kedua ,  peningkatan  perekonomian  negara; ketiga ,  kepastian hukum; dan keempat , memberikan perlindungan hukum baik bagi pejabat yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa maupun penyedia barang dan jasa. 20

## 2. Memperkaya  diri  Sendiri  atau  Orang  Lain  atau  suatu korporasi.
Dalam  UU  PTPK  tidak  ada  keterangan  atau  penjelasan  mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” untuk menelaahnya  dari  sudut  pandang  bahasa,  “memperkaya...”  berasal  dari suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya.
Sebagai contoh misalnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.  144/Pid.B/1987  tanggal  23  April  1988  dalam ratio  decidendi- nya menyatakan bahwa hasil tindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk membayar  utang  dan  biaya  pergi  berkeliling  ke  Eropa  adalah  memenuhi unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” Putusan MA-RI No. 241 K/Pid/1987 tanggal 21 Januari 1989, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hasil tindak pidana korupsi yang dipergunakan membeli tanah dan
19 Amirrudin, Loc., Cit.
20 Yohanes Sogar Simamora, dalam Ibid .
membangun  kantor  KUD  adalah  memenuhi  unsur  “memperkaya korporasi”.
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 18/Pid/B/1992/PN/TNG tanggal  13  Mei  1992  dalam ratio  decidendi nya  menyatakan  bahwa  yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi  kaya  atau  orang  yang  sudah  kaya  bertambah  kaya. Dengan demikian, untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau  suatu  korporasi”  dalam  Pasal  2  UU  PTPK  disyaratkan  bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada. 21

## 3. Dapat Merugikan Keuangan Negara
Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dinyatakan bahwa kata “dapat”  sebelum  frasa  “merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara”  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan  delik formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana  korupsi  cukup  dengan  dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
Fokus delik formil ( formiel delict ) adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana  delik  materiel  ( materiel  delict ).  Pada  delik  formiel  tidak perlu dicari hubungan kausal ( conditio sine quanon ) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.
Dalam  menganalisis  unsur  ketiga  dari  Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:
a. KerugianNegara;
b. Keuangan Negara;/
c. Perekonomian Negara.

## B.1 Kerugian Negara
Kerugian  negara/daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka 22 UU No.1 Tahun 2004 22 adalah kekuarangan uang, surat berharga, dan barang,  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai. Ketentuan  Pasal  1  angka  62 PP  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, merumuskan  secara  khusus  mengenai  Kerugian  Daerah  adalah kekuarangan  uang,  surat  berharga,  dan  barang  yang  nyata  dan  pasti, jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja maupun lalai.
Rumusan  kerugian  daerah  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  62  PP Nomor  58  Tahun  2005  nampaknya  mengambil  alih  dari  rumusan pengertian  Keuangan  Negara/daerah  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  22 UU  No.  1  Tahun  2004. Kemudian,  dalam  Pasal  59  ayat  (1)  UU  Nomor  1 Tahun  2004  ditentukan  bahwa  setiap  kerugian  negara/daerah  yang disebabkan  oleh  tindakan  melanggar  hukum  atau  kelalaian  seseorang harus  segera  diselesaikan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang  berlaku.  Tindakan  melanggar hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku dapat  dikenakan  sanksi  untuk  mengembalikan  ganti  kerugian  dan  juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana. 23

## B.2. Keuangan Negara
Pengertian Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1  UU  No.  17  Tahun  2003  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  Negara  berhubung  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
Yang termasuk keuangan Negara menurut Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 24 meliputi:
22 UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
23 Nur Basuki Minarno Dalam Amirrudin, Op., Cit, hlm. 156.
a. Hak  Negara  untuk  memungut  pajak,  mengeluarkan  dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
b. Kewajiban  Negara  untuk  menyelenggarakan  tugas  layanan  umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan negara;
d. Pengeluaran negara;
e. Penerimaan daerah;
f. Pengeluaran daerah;
g. Kekayaan Negara/Daerah yang dikelola sendiri atau oleh orang lain berupa  uang,  surat  berharga,  piuatang,  barang,  serta  hak-hak  lain yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  termasuk  kekayaan  yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
h. Kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  dalam  rangka penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  dan/atau  kepentingan umum;
i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
Yang termasuk keuangan daerah menurut Pasal 2 PP No. 58 Tahun
2005 meliputi:
a. Hak  daerah  untuk  mengatur  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah serta melakukan pinjaman;
b. Kewajiban  daerah  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan daerah;
d. Pengeluaran daerah;
e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,  surat  berharga,  piutang,  barang,  serta  hak  lain  yang  dapat dinilai  dengan  uang,  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada perusahaan daerah;
f. Kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  daerah  dalam rangka  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  daerah  dan/atau kepentingan umum.
Penjelasan  umum  UU  PTPK  telah  memberikan  penafsiran  otentik terhadap  pengertian  keuangan  negara yaitu  seluruh  kekayaan  negara dalam  bentuk  apapun,  yang  dipisahkan  atau  yang  tidak  dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenaberada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung  jawaban  Badan  Usaha  Milik  Negara/  Badan  Usaha  Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang mneyertakan modal negara,  atau  perusahaan  yang  menyertakan  modal  pihak  ketiga
berdasarkan  perjanjian  dengan  negara. Bertolak  dari  rumusan  di  atas, nampak  bahwa  pengertian  keuangan  negara    menurut  UU  No.  17  Tahun 2003  dan  PP  No.  58  Tahun  2005  sifatnya  lebih  terperinci  dibandingkan dengan UU PTPK.

## C.3. Perekonomian Negara
Berkenaan  dengan  pengertian  perekonomian  negara,  penjelasan umum UU PTPK menjelaskan sebagai berikut:
“Perekonomian  negara  adalah  kehidupan  perekonomian  negara yang  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan ataupun  usaha  masyarakat  secara  mandiri  yang  didasarkan  pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  bertujuan memberikan  manfaat,  kemakmuran,  dan  kesejahteraan  kepada  seluruh kehidupan masyarakat”
Selain  pengertian di atas  dalam UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  masih terdapat pasal lain  yakni sejumlah 23 pasal dan 4 pasal tindak pidana lain yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  kaitannya  dengan penulisan  makalah  ini,  maka hanya  disampaikan  beberapa  pasal  terkait yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana  korupsi  di  bidang  pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:
1). Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara. 25
25 Lihat:  Pasal  3  UU  No  31  tahun  1999  jo  UU  No  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak ma Korupsi. Pasal 5 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi.
2).  Setiap  orang  yang  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada pegawaiNegeri  atau  penyelenggara  negara,  dengan  maksud supaya  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  tersebut berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya,  yang bertentangan dengan kewajibannya; 26
3).  Setiap  orang  yang  memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara  karena  atau  berhubungan  dengan  sesuatu yang  bertentangan  dengan  kewajiban,  dilakukan  atau  tidak dilakukan dalam jabatannya. 27
4). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan  dengan  jabatannya  atau  menurut  pikiran  orang yang  memberikan  hadiah  atau  janji  tersebut  ada  hubungan dengan jabatannya. 28
5). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau  janji,  padahal  diketahui  atau  patut  diduga,  bahwa  hadiah atau janji  tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan tidak  melakukan  sesuatu  dalam  jabatannya  yang  bertentangan dengan kewajibannya; 29
6). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal  diketahui  atau  patut  diduga,  bahwa  hadiah  tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam  jabatannya  yang bertentangan dengan kewajibannya; 30
26 Lihat:  Pasal  5  ayat  1  UU  No  31  tahun  1999  jo  UU  No  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
27 Lihat:  Pasal  5  ayat  1  UU  No  31  tahun  1999  jo  UU  No  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
28 Lihat:  Pasal  11  UU  No  31  tahun  1999  jo  UU  No  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
29 Lihat:  Pasal  12.  UU  No  31  tahun 1999  jo  UU  No  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7).  Pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  dengan  maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan  sesuatu,  membayar  atau  menerima  pembayaran dengan  potongan,  atau  untuk  mengerjakan  sesuatu  bagi  dirinya sendiri; 31
8).    Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  sengaja  turut  serta  dalam pemborongan,  pengadaan,  atau  persewaan,  yang  pada  saat dilakukan  perbuatan,  untuk  seluruh  atau  sebagian  ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. 32
9).  Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara, negara  dianggap  pemberian  suap  apabila  berhubungan  dengan jabatannya  dan  yang  berlawanan  dengan  kewajiban  atau tugasnya. 33
10).Setiap  orang yang  memberi  hadiah  atau  janji  kepada  pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan. 34
12).Setiap  orang  yang  melakukan  percobaan,  pembantuan,  atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.27
Dari  sudut  pandang  hukum,  tindak  pidana  korupsi  secara  garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 35
1) perbuatan melawan hukum;
2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
31 Lihat:  Pasal  12.e  UU  No  31  tahun  1999  jo  UU  No  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
32 Lihat:  Pasal  12.  B.  1  UU  No  31  tahun  1999  jo  UU  No  20 tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
33 Lihat:  Pasal  12.  B.  1  UU  No  31  tahun  1999  jo  UU  No  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
34 Lihat:  Pasal  13  UU  No  31  tahun  1999  jo  UU  No  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.
35 Markas  Besar  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Pencegahan  Tindak Pidana  Korupsi  Pada  Jasa  Konsultansi, Dismpaikan  Pada  Acara  Seminar  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juni 2010. Hlm. 11.
3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain,
di antaranya:
1) memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
2) penggelapan dalam jabatan;
3) pemerasan dalam jabatan;
4) ikut  serta  dalam  pengadaan  (bagi  pegawai  negeri/penyelenggara negara);
5) menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

## C. Daftar Pustaka

## 1. Buku
Admi Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia (cetakan ke-dua), Bayu Media, Jawa Timur, 2005.
Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan  Internasional (cetakan  ke  empat)  ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Amiruddin, Korupsi  Dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
Ellydar  Chaidir, Hukum  Dan  Perkembangan  Masyarakat  di  Era Globalisasi, dalam  Syafrinaldi  &  Zul  Akrial  (Eds) Demokrasi, Penegakan  Hukum  &  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual,
UIR Press, Pekanbaru, 2012.
Evi Hertanti, Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua), Sinar Grafika,
Jakarta, 2009.
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pencegahan Tindak Pidana  Korupsi  Pada  Jasa  Konsultansi, Dismpaikan  Pada  Acara Seminar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Juni 2010.
Muhammad  Jasin, et.al.,Memahami  Untuk  Melayani  Melaksanakan  e- An-nouncement  dan  Procurement  dalam  Sistem  Pengadaan Barang Dan Jasa, KPK, Jakarta.
Nurul  Irfan, Korupsi  Dalam  Hukum  Pidana  Islam, Penerbit  Amzah,
Jakarta, 2011.
Widodo  Dwi  Putro, Kritik  Terhadap  Paradigma  Positivisme  Hukum,
Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

## 2. Tesis
Muhammad  Arifin  Siregar, Penerapan  Tata  Kepemerintahan  Yang  Baik Dalam  Penyelenggaraan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Pemerintahan  Provinsi  Bengkulu, Tesis,  Program  Pasca  Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

## 3. Koran
Forum Keadilan, Perusahaan Amerika Bencana Bagi Rakyat Riau, Forum Keadilan  No. 50, 22 April 2012.
Forum  Keadilan, Anas  Dan  Para  Perempuan  Hambalang, Edisi No.03/07-13 Mei 2012.

## 4. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tahun Perbendaharaan Negara.