## KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
(Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)
Febrian Cahyo Pradono

## Basukianto
Universitas Stikubank Semarang (febriancp.akt@gmail.com) (basukianto@ymail.com)

## ABSTRAK
Penelitian ini berdasarkan tidak efisiensi laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  dari  laporan  pemerintah  daerah  keuangan  dan  masalah  / kendala  yang  dihadapi  oleh  SKPD  di  penyusunan  laporan  keuangan.  laporan  keuangan  memiliki  peran  penting  pada perumusan  kebijakan  pembangunan.  Rendahnya  kualitas  laporan  keuangan  dapat  memberikan  informasi  akurat  bagi para pembuat kebijakan. informasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan ketidakakuratan perumusan kebijakan, yang membuat dampak negatif pada perkembangan institusi. Berdasarkan kualitas yang lebih rendah dari laporan keuangan pemerintah daerah, ini perlu diberikan perhatian khusus. Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan dari 48 SKPD di  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah,  menggunakan  kuesioner  dalam  pengumpulan  data.  Ada  141  data  yang dikumpulkan  yang  detail:  Bendahara  Pengeluaran  (46  kuesioner),  Barang  Administrator  (47  kuesioner),  dan  Staf Laporan Keuangan (48  kuesioner). Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  kompetensi sumber daya  manusia,  teknologi informasi,  rekonsiliasi  dan  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah, sedangkan peran PKK - SPKPD tidak berpengaruh signifikan.
Kata  kunci:  kualitas  Laporan  Keuangan,  kompetensi  sumber  daya  manusia,  teknologi  informasi,  rekonsiliasi,  peran PPK-SKPD, sistem pengawasan internal

## ABSTRACT
This research was based onthe insufficiency of local government financial statements in Central Java. This research aims  to  determine  the  factors  that  influencing  on  low  quality  of  local  government  financial  statements  and  the problems  /  constraints  that  faced  by  SKPD  on  preparation  of  financial  statements.  Financial  statement  has  an important role on formulating development policies. The low quality of financial statement may provide inaccurate informations for policy makers. Inaccurate informations may result inaccuracy of policy formulation, which made a negative  impact  on  the  development  of  an  institution.  Based  on  lower  quality  of  local  government  financial statement,  this  needs  to  be  given  special  attention.  This  research  was  an  explanatory  research  of  48  SKPDs  in Central  Java  Provincial  Government,  using  of  questionnaires  in  data  collection.  There  were  141  data  collected which  details  :  Expenditure  Treasurers  (46  questionnaires),  Goods  Administrators  (47  questionnaires),  and Financial  Statement  Staffs  (48  questionnaires).  The  results  showed  that  the  competence  of  human  resources, information  technology,  reconciliation  and  internal  control  systems  have  significant  effect  on  quality  of  local government financial statement, while the role of PKK - SPKPD has no significant effect.
Keywords: Financial statement quality, competence of human resources, information technology, reconciliation, the role of PPK-SKPD, and internal control systems.

## PENDAHULUAN
Dalam konteks pemerintahan daerah, Peraturan  Pemerintah  tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah  mengamanatkan  bahwa keuangan daerah agar dikelola secara tertib, taat pada  peraturan  perundang-undangan,efisien, ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggung jawab  dengan  memperhatikan  asas  keadilan, kepatutan,  dan  manfaat  untuk  masyarakat. Terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD),  disebutkan  bahwa  laporan  keuangan
pemerintah  daerah  disusun  berdasarkan  laporan keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  dan  disampaikan  kepada  Kepala Daerah dalam
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Meskipun  dalam  2  (dua)  tahun  terakhir Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendapat  predikat  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP)  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan, namun  demikian  masih  terdapat  banyak kekurangan  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam
penyusunan  laporan  keuangan  terutama  pada tingkat  SKPD.  Menurut  pengamatan  Biro Keuangan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Jawa Tengah  selaku  konsolidan  dan  pengguna laporan  keuangan  SKPD,  masih  dijumpai  hal– hal  sebagai  berikut  :  data  yang  disajikan  tidak akurat, ketidakmampuan SKPD dalam menyajikan  pos-pos  laporan  keuangan  dengan tepat,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan (CaLK) yang kurang lengkap dan informatif.
Dalam  menyampaikan  laporan  realisasi anggaran,  SKPD  mengacu  pada  laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dari bendahara.
Bendahara penerimaan  dan  pengeluaran  SKPD  wajib mempertanggungjawabkan  secara  fungsional atas  pengelolaan  uang  yang  menjadi  tanggung jawabnya  kepada  SKPKD  setiap  bulannya, laporan  tersebut  yang  menjadi  dasar  SKPD untuk  menyusun  laporan  realisasi  anggaran berkala (triwulanan dan semester). Permasalahan  yang  seringkali  terjadi  adalah masih terdapat koreksi atas laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara yang menyebabkan  pergeseran  realisasi  pendapatan dan/atau  belanja,  sehingga  kevalidan  data laporan  realisasi  anggaran  berkala  SKPD menjadi  tidak  akurat.  Menurut  data  Biro Keuangan dari 48 (empat puluh delapan) SKPD di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah,  pada  tahun  2012  terdapat  24  SKPD (50%)  yang  melakukan  koreksi  atas  laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara. Sementara  pada  tahun  2013  tercatat  30  SKPD (62,50%)melakukan koreksi.
Berdasarkan  penilaian  Biro  Keuangan terhadap  laporan  keuangan  SKPD  yang  dilihat dari  4  (empat)  aspek  sebagai  berikut  : kemampuan  dalam  menyajikan  penghitungan LRA  dan  Neraca  dengan  tepat,  penjelasan terhadap  ikhtisar  pencapaian  kinerja  keuangan, penjelasan  terhadap  pos-pos  laporan  keuangan, dan  penjelasan  terinci  terhadap  aset  tetap, menunjukkan bahwasanya belum seluruh SKPD dapat  menyajikan  laporan  keuangan  dengan baik.  Hasil  analisis  Biro  Keuangan  terhadap laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2012 mendapati 16 SKPD (33,33%) berkategori baik, 22  SKPD  (45,83%)  berkategori  cukup,  dan  10 SKPD (20,83%) berkategori kurang.
Berdasarkanpermasalahan  di  atas  menarik untuk  diteliti  lebih  lanjut  tentang  kualitas laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  faktor- faktor  yang  mempengaruhinya.  Penelitian  ini penting  agar  kualitas  laporan  keuangan  SKPD semakin  baik.Semakin  membaiknya  laporan keuangan
SKPD diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  sehingga dapat  mempertahankan  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESISI

## Pengertian Laporan Keuangan Daerah
Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi  yang dapat  digunakan  untuk  menggambarkan  kinerja entitas  tersebut.  Laporan  keuangan  merupakan laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan  Tujuan umum  laporan  keuangan  adalah  menyajikan informasi  mengenai  posisi  keuangan,  realisasi anggaran,  arus  kas,  dan  kinerja  keuangan  suatu entitas  pelaporan  yang  bermanfaat  bagi  para pengguna  dalam  membuat  dan  mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

## Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010 menjelaskan  karakteristik  kualitatif  laporan keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya.  Keempat karakteristik  berikut  ini  merupakan  prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah  dapat  memenuhi  kualitas  yang dikehendaki: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

## Faktor Yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Berdasarkan  alur  dan  unsur  yang  terlibat dalam  penyusunan  laporan  keuangan  ada  lima faktor utama  yang menentukan kualitas laporan
keuangan
SKPD yaitu:(1)Kompetensi
Sumberdaya  Manusia,(2)Teknologi  Informasi yang  digunakan,  (3)  Peran  PPK-SKPD,  (4) Rekonsiliasi,  dan  (5)  Sistem  Pengendalian Internal.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Widodo  (2001)  dalam  Kharis  (2010) menjelaskan  kompetensi  sumber  daya  manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawab  yang diberikan  kepadanya  dengan  bekal  pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.Wiley  (2002)  dalam  Azhar  (2007) mendefinisikan “Sumber daya manusia merupakan  pilar  penyangga  utama  sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan  visi  dan  misi  serta  tujuan  dari organisasi tersebut”.

## Teknologi  Informasi
Teknologi  merupakan  alat  yang  digunakan individu  dalam  penyelesaian  tugas  mereka (Goodhue  dan  Thompson  1995).Dalam  konteks sistem  informasi,  teknologi  terkait  dengan sistem  komputer  (perangkat  keras,  perangkat lunak dan data) dan penggunaan jasa pendukung( training , misalnya)
yang memberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas.Model terfokus pada pengaruh  sistem  secara  spesifik  atau  pengaruh umum  seperangkat  sistem,  kebijakan  dan  jasa yang diberikan oleh departemen sistem informasi.

## Peran PPK-SKPD
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan  SKPD  yang  selanjutnya  disingkat PPK-SKPD  adalah  pejabat  yang  melaksanakan fungsi  tata  usaha  keuangan  pada  SKPD.Untuk melaksanakan  anggaran  yang  dimuat  dalam DPA-SKPD,  kepala  SKPD  menetapkan  pejabat yang  melaksanakan  fungsi  tata  usaha  keuangan pada  SKPD  sebagai  PPK-SKPD.  PPK-SKPD sebagaimana  dimaksud  mempunyai  tugas, antara  lain:  melaksanakan  akuntansi  SKPD; menyiapkan  laporan  keuangan  SKPD;  dan melaksanakan verifikasi atas SPJ yang
disampaikan oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Rekonsiliasi Sesuai Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan  Nomor  PER-/PB/2009  tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan  Kuasa  Bendahara  Umum  Negara, rekonsiliasi  merupakan  salah  satu  kunci  dalam upaya  penyusunan  laporan  keuangan  yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup  penting  dalam  rangka  meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

## Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Peraturan  PemerintahNomor  60  Tahun 2008  mendefinisikan  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPI)  adalah  proses  yang integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan  perundang-undangan.  SPImerupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan  sistem  informasi  yang  bertujuan untuk  memastikan  akurasi  dan  kelengkapan informasi.
Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dengan Kualitas Laporan

## Keuangan SKPD.
Dengan  adanya  SDM  yang  berkompeten dan  memiliki  pemahaman  yang  baik  perihal pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan SKPD  dapat  menyajikan  laporan  keuangan dengan  benar  dan  memenuhi  karakteristik kualitatif laporan keuangan.Bukti impiris adanya  pengaruh  kompetensi  sumber  daya manusia  terhadap  kualitas  laporan  keuangan ditemukan  oleh  Winda  Ekasari  (2012)  yang mengemukakan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang signifikan  sumber  daya  manusia  terhadap keandalan  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.  Berdasarkan  konsep  dan  bukti  empiris yang  diperoleh  dari  penelitian  sebelumnya, hipotesis 1 yang diajukan adalah :
H1:  Semakin  baik  kompetensi  sumberdaya manusia  maka  semakin  baik  kualitas laporan keuangan SKPD.
Hubungan  Teknologi  Informasi  Dengan Kualitas Laporan Keuangan SKPD.
Penelitian  Indriasari  dan  Nahartyo  (2008) menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap  keterandalan  dan  ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini  mendukung  literatur-literatur  yang  berkaitan dengan  manfaat  dari  suatu  teknologi  informasi dalam  suatu  organisasi,  termasuk  pemerintah daerah  yang  harus  mengelola  APBD  dimana volume  transaksinya  dari  tahun  ke  tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  yang meliputi  teknologi  komputer  dan  teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan  meningkatkan  pemrosesan  transaksi  dan data  lainnya,  keakurasian  dalam  perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat  waktu.  Berdasarkan  konsep  dan  bukti empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, hipotesis 2 yang diajukan adalah : H2:  Semakin  baik  teknologi  informasi  yang digunakan  maka  semakin  baik  kualitas laporan keuangan SKPD.
Hubungan Peran
PPK-SKPD Dengan
Kualitas Laporan Keuangan SKPD.
Jika  PPK-SKPD  melaksanakan  tugasnya secara  optimal  maka  juga  akan  dihasilkan Laporan  Keuangan  SKPD  yang  baik,  hal tersebut  dikarenakan  PPK-SKPD  memegang peranan  yang  penting  dimulai  dari  meneliti kelengkapan  pencairan,  memverifikasi  bukti- bukti  pengeluaran  hingga  menyusun  Laporan Realisasi  Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas  Laporan  Keuangan  (CaLK)  dalam  suatu Laporan  Keuangan  SKPD.  Berdasarkan  konsep tersebut, hipotesis 3 yang diajukan adalah : H3:   Semakin  baik  pelaksanaan  tugas  PPK- SKPD  maka  semakin  baik  kualitas laporan keuangan SKPD.
Hubungan  Rekonsilasi  Dengan  Kualitas Laporan Keuangan SKPD.
Rekonsiliasi merupakan salah satu kuncidalam upaya penyusunan laporan keuangan  yang  kredibel.  Hal  ini  disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan.Agar data  akuntansi  yang  dihasilkandapat  diandalkan perlu  dilakukan  prosedur  rekonsiliasi  untuk ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi.
Dengan  adanya  rekonsiliasi  baik  itu  di internal  SKPD  maupun  rekonsiliasi  antara SKPD  dengan  Biro  Keuangan,  maka  dapat dihasilkan  data  yang  akurat  sehingga  turut meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan  konsep  tersebut,  hipotesis  4  yang diajukan adalah:
H4:   Semakin  baik  intensitas  rekonsiliasi maka  semakin  baik  kualitas  laporan keuangan SKPD.
Hubungan  Sistem  Pengendalian  Internal (SPI)  Dengan  Kualitas  Laporan  Keuangan SKPD.
Pengendalian  internmerupakan  suatu  cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber    daya  suatu  organisasi,  serta  berperan penting  dalam  pencegahan  dan  pendeteksian penggelapan ( fraud ). Pengendalian intern terdiri atas  kebijakan  dan  prosedur  yang    digunakan dalam  mencapai  sasaran  dan  menjamin  atau menyediakan  informasi    keuangan  yang  andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang  berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Tantriani  Sukmaningrum (2012) tentangAnalisis Faktor-faktor yangMempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris pada Pemerintah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang),  ditemukan  adanya  pengaruh  yang signifikan  sistem  pengendalian  intern  terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Berdasarkan  uraian  tersebut,  hipotesis  5  yang diajukan adalah:
H5:  Semakin  baik  sistem  pengendalian internal  maka  semakin  baik  kualitas laporan keuangan SKPD.

## METODE PENELITIAN
Populasi  penelitian  ini  adalah  staf  bagian akuntansi / keuangan pada 48 SKPD Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah.Populasi  sasaran  dalam penelitian ini adalah  staf  yang terlibat  langsung secara  teknis  dalam  pencatatan  transaksi keuangan  dan  penyusunan  pelaporan  keuangan SKPD.  Sampel  penelitian  ini  adalah  bendahara pengeluaran, pengurus barang dan staf akuntansi penyusunan laporan keuangan .Jumlah  sampel  masing-masing  SKPD  3  (tiga) responden.

## Jenis dan Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  data  prime  rhasil  isian  kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan  kuesioner yang  diantar  dan  diambil  sendiri  oleh  peneliti maupun  tanya  jawab  secara  langsung  dengan beberapa  responden  bagian  akuntansi/keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Data  Kualitas  Laporan  Keuangan  SKPD diperoleh  dengan menganalisis    laporan keuangan  48  SKPD  tahun  anggaran  2012. Dalam  analisi  ini  melibatkan  staf  Bagian Akuntansi  Biro  Keuangan  Setda  Provinsi  Jawa Tengah. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) aspek  sebagai  berikut  :  kemampuan  dalam
menyajikan  penghitungan  LRA  dan  Neraca dengan  tepat,  penjelasan  terhadap  ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, penjelasan terhadap  pos-pos  laporan  keuangan,  dan penjelasan  terinci  terhadap  aset  tetap,  dengan kategori  :  a)  skor  3  diberikan  untuk  penilaian baik, b) skor 2 diberikan untuk penilaian cukup, dan c) skor 1 diberikan untuk penilaian kurang. Nilai  tersebut  kemudian  dirata-rata  untuk didapatkan  hasil  akhir  penilaian  laporan keuangan SKPD sebagai beriku : SKOR KATEGORI x > 2,50 Baik 2,50 ≥  x  ≥ 2,00 Cukup x < 2,00 Kurang

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Kualitas Laporan Keuangan SKPD

## Penyajian Penghitungan LRA dan Neraca
Dari hasil analisis data diperoleh bahwa 32 SKPD  (66,67%)  telah  dapat  menyajikan penghitungan  LRA  dan  Neraca  dengan  baik, sementara  itu  13  SKPD  (27,08%)  cukup  dan  3 SKPD (6,25%) kurang.

## Penjelasan  Ikhtisar  Pencapaian  Kinerja Keuangan
Dari  hasil  analisis  diperoleh  informasi bahwa 18SKPD (37,50%) telah dapat menyajikan  penjelasan  ikhtisar  pencapaian kinerja  keuangan  dengan  baik  dan  30SKPD (62,50%) cukup.
Penjelasan Terhadap Pos-Pos Laporan Keuangan
Dari  hasil  analisis  diperoleh  data  bahwa 16SKPD  (33,33%)  telah  dapat  menyajikan penjelasan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dengan  baik,  sementara  itu  30  SKPD  (62,50%) cukup dan 2 SKPD (4,17%) kurang.

## Penjelasan Terinci Terhadap Aset Tetap
Dari hasil analisis diperoleh data bahwa 16 SKPD  (33,33%)  telah  dapat  menyajikan penghitungan  LRA  dan  Neraca  dengan  baik, sementara  16  SKPD  (33,33%)  cukup  dan  16 SKPD (33,33%) kurang.
Gambaran
Faktor-faktor
Pendukung

## Kualitas Laporan Keuangan SKPD

## Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  105 responden  (74,47%)  menyatakan  bahwa  jumlah pegawai/staf  yang  berlatar  belakang  akuntansi di  SKPD  tempat  mereka  bekerja  belum memadai  (masih  kekurangan),  36  responden (25,53%)  yang  menyatakan  sudah  cukup memadai. Diketahui pula 93 responden (65,96%)  menyatakan  bahwa  pegawai/staf  di bagian  keuangan  belum  seluruhnya  dapat mengoperasikan  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan  Daerah  (SIPKD),  dan  hanya  48 responden  (34,04%)  yang  menyatakan  sudah sebagian  besar  pegawai  /  staf  di  bagian keuangan dapat mengoperasikan SIPKD.
Dari  jawaban  responden  atas  soal  pilihan ganda  yang diberikan untuk mengetahui tingkat pemahaman  pegawai/staf  tentang  pengetahuan dasar keuangan/akuntansi, diperoleh data bahwa 7  responden  (4,96%)  memperoleh  skor  100;  15 responden  (10,64%)  skor  75;  34  responden (24,11%)  skor  50;  61  responden  (43,26%)  skor 25;  dan 24 responden (17,02) memperoleh skor 0.  Hasil  analisis  lebih  lanjut  terhadap  Staf Penyusun  Laporan  Keuangan  (SPL)  ternyata hanya  6  responden  (12,50%)  yang  mampu menjawab  seluruh  soal  dengan  benar,  8 responden  (16,67%)  skor  75;  13  responden (27,08%)  skor  50;  19  responden  (39,58%)  skor 25; dan 2 responden (4,17) memperoleh skor 0.
Ketersediaan Sarana dan Prasarana

## Teknologi Informasi (TIF)
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  75 responden  (53,19%)  mengungkapkan  bahwa jumlah  komputer  di  SKPD  yang  dapat digunakan  untuk  mengakses  SIPKD  masih kurang  dan  belum  memadai,  66  responden (46,81%)  menyatakan  sudah  memadai.  Secara kuantitas  diperoleh  informasi  tentang  jumlah komputer  di  tiap  –  tiap  SKPD  sebagai  berikut: 42  responden  (29,79%)  menginformasikan bahwa  ada  1-3  komputer  di  SKPD,  sementara itu  41  responden  (29,08%)  menyatakan  3-5 komputer, dan 58 responden (41,13%)
menjelaskan  bahwa  terdapat  lebih  dari  5 komputer di SKPD yang dapat digunakan untuk mengakses SIPKD.
Peran PPK-SKPD (PPK) Terkait Peran PPK-SKPD dalam melaksanakan verifikasi akuntansi dan menyiapkan  laporan  keuangan  SKPD,  87 responden  (61,70%)  menyatakan  bahwa  PPK- SKPD  telah  cukup  berperan  dan  51  responden (38,30%)  menyebutkan  bahwa  peran  PPK- SKPD masih belum optimal.

## Rekonsiliasi (RKN)
Perihal  pencocokkan  /  rekonsiliasi  data keuangan internal (antara PPK-SKPD, Bendahara, Bendahara Pembantu, Staf Akuntansi,  dan  bidang/unit  kerja  terkait lainnya), diperoleh gambaran bahwa 90 responden (63,83%) menyatakan telah melakukan rekonsiliasi internal secara berkala 1 bulan sekali, 46 responden (32,62%) menyebutkan 3 bulan sekali melakukan rekonsiliasi,  dan  hanya  5  responden  (3,55%) yang  menyatakan  jarang  /  tidak  pernah melakukan rekonsiliasi internal SKPD.

## Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Diketahui  pula  bahwa  98  responden (69,50%)  menyatakan  bahwa  SKPD  telah membuat  peraturan/kebijakan/petunjuk  teknis tentang pengelolaan keuangan internal SKPDdan 43 responden (30,50%) menyebutkan bahwa belum/tidak
ada peraturan/kebijakan/petunjuk teknis dimaksud.

## Peranan  Faktor-faktor  Pendukung    Kualitas Laporan Keuangan SKPD
Kemampuan  Perubahan  Faktor  Pendukung dalam Menjelaskan Perubahan Kualitas Laporan Keuangan.
Hasil  perhitungan  nilai  R  dan  Koefisien Determinasi  ada  pada  Tabel  1.  Koefisien korelasi  yang  dihasilkan  dari  perhitungan dengan  menggunakan  SPSS  Versi  20  adalah sebesar  0,771.  Nilai  tersebut  berada  pada kategori  hubungan  sedangkarena  terletak  antara 0,6 sampai dengan 0,8.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan (korelasi)antara variabel bebas terhadap variabel terikat.Koefisien determinasi ( Adjusted R 2 ) hasil hitung  adalah  sebesar0,594.  Nilai  tersebut menunjukkan  bahwa  perubahan  kompetensi
sumberdaya  manusia,  teknologiinformasi,  PPK- SKPD,  rekonsiliasi  dan  sistem  pengendalian internal  bebas  mampu  menjelaskan  varians kualitas  laporan  keuangan  SKPD  sebesar 59,4%,  di  mana  sisanya  yaitu  sebesar  40,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.
Signifikansi  pengaruh  faktor  pendukung terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat pada hasil table 2.
Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah  sebesar  39,552  dengan  signifikansi sebesar  0,000.  Nilai  signifikansi  di  bawah 0,05menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh yang  signifikan  antara  variabel  bebas  secara bersama-sama  terhadap  variabel  terikatnya. Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  model  yang disusun  adalah  layak  dipergunakan  untuk menjelaskan  hubungan  perubahan  SPI,  TIF, SDM, PPK dengan perubahan KLK.

## Pengaruh Faktor-faktor Pendukung Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Hasil  olah  data  dengan  regresi  diperoleh koefisien regresi masing-masing variabel seperti pada Tabel 3.
Berdasarkan tabel 3, maka dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi ( standardized  coefficients )  semua  variabel positif  artinya  bahwa  semakin  baik  SDM,  TIF, PPK,  RKN  dan  SPI  maka  semakin  baik  pula KLK.  Koefisien  regresi  yang  paling  besar adalah  koefisien  regresi  SPI  (0,451),  kemudian berurutan  TIF  (0,215),  SDM  (0,169),  RKN (0,155)  dan  yang  paling  kecil  adalah  koefisien regresi  pada  PPK  (0,027).  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  SPI  mempunyai  pengaruh yang  paling  dominan  dibandingkan  variabel yang  lain.  Variabel  PPK  merupakan  variabel yang paling rendah  dibandingkan variabel yang lain dalam mempengaruhi KLK.

## Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  parsial  dilakukan dengan uji t dengan  membandingkan  nilai  signifikansi  hasil perhitungan dengan 0,05 ( rule of thumb ).

## a. Hipotesis 1
Nilai  t  hitung  SDM  adalah  sebesar  2,400 dengan  signifikansi  sebesar  0,018(<  0,05).
Dengan demikian terbukti secara statistik bahwa SDM mempunyai pengaruh positif dan signifikan  terhadap  KLK.Dengan  demikian hipotesis  1  yang  menyatakan  bahwa  “ Semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin  baik  kualitas  laporan  keuangan SKPD. ” diterima.

## b. Hipotesis 2
Nilai  t  hitung  TIF  adalah  sebesar  3,279 dengan  signifikansi  sebesar  0,001(<  0,05). Dengan demikian terbukti secara statistik bahwa TIF berpengaruh positif dan signifikan terhadap KLK.Dengan  demikian  hipotesis  2  yang menyatakan bahwa “ Semakin baik teknologiinformasi  yang  digunakan  maka semakin  baik  kualitas  laporan  keuangan SKPD. ” diterima.

## c. Hipotesis 3
Nilai  t  hitung  PPK  sebesar  0,345  dengan signifikansi  sebesar  0,731  (>  0,05).  Dengan demikian  tidak  terbukti  secara  statistik  bahwa PPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan  terhadap  KLK.  Dengan  demikian hipotesis  3  yang  menyatakan  bahwa  “ Semakin baik  pelaksanaan  tugas  PPK-SKPD  maka semakin  baik  kualitas  laporan  keuangan SKPD. ” tidak diterima.

## d. Hipotesis 4
Nilai  t  hitung  RKN  sebesar  2,302  dengan signifikansi  sebesar  0,023  (<  0,05).  Dengan demikian  terbukti  secara  statistik  bahwa  RKN berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap KLK.Dengan  demikian  hipotesis  4  yang menyatakan  bahwa  “ Semakin  baik  intensitas rekonsiliasi  maka  semakin  baik  kualitas laporan keuangan SKPD. ” diterima.

## e. Hipotesis 5
Nilai  t  hitung  SPI  sebesar  5,059  dengan signifikansi  sebesar  0,000  (<  0,05).  Dengan demikian  terbukti  secara  statistik  bahwa  SPI mempunyai  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  KLK.Dengan  demikian  hipotesis  5 yang menyatakan bahwa “ Semakin baik sistem pengendalian  internal  maka  semakin  baik kualitas laporan keuangan SKPD. ” diterima.

## Implikasi Kebijakan
SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  harus  segera  meningkatkan  kualitas laporan keuangannya dengan mengatasi kendala-kendala  serta  kekurangan-kekurangan yang selama ini terjadi.Fokus perhatian manajer/pimpinan dalam meningkatkan kualitas laporan  keuangan  adalah  kompetensi  SDM, teknologi  informasi,  dan  sistem  pengendalian internal.Fakta  menunjukan  bahwakompetensi SDM, teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal dibidang keuangan SKPD di  lingkup  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah masih belum memadai.
Kebijakan  yang  dapat  dilakukan  adalah diadakannya  formasi  jabatan  Penata  Laporan Keuangan dan Verifikator Keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana yang  telah  diterapkan  di  instansi/pemerintah pusat  dalam  pengelolaan  APBN.  Penata Laporan  Keuangan  bertugas  untuk  menyajikan laporan  keuangan,  sementara  itu  Verifikator Keuangan bertugas untuk memverifikasi administrasi  keuangan  dan  memeriksa  laporan rekonsiliasi  untuk  memastikan  data  telah terinput  dengan  benar.  Analisis  jabatan  juga sebagai elemen  yang penting sehingga nantinya akan  diperoleh  SDM  yang  berkompeten  dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan.
Untuk  pengembangan  kompetensi  SDM pada pemerintah daerah  juga dapat  mengadopsi apa  yang  telah  dilakukan  beberapa  instansi swasta  /  BUMN,  dimana  pegawai  yang  baru diterima  bekerja  terlebih  dahulu  diberikan pendidikan  /  pelatihan  /  pembekalan  sebagai dasar  dalam  bekerja  nantinya.  Selama  ini  yang terjadi  adalah  CPNS  yang  baru  bekerja  tidak mendapatkan  bekal  pengetahuan  yang  cukup dan  kurangnya  kesempatan  untuk  mendapatkan pendidikan / pelatihan yang sesuai dengan tugas / bidang bekerjanya.
Pengembangankompetensi SDM perlu difasilitasi  dengan  teknologi  informasi  yang memadai.Teknologi informasi memegang peranan  penting  dalam  pengelolaan  keuangan daerah dimulai dari aspek perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban yang hasil akhirnya berupa laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Untuk
kedepan  perlu  dilakukan  kajian  apakah  akan tetap  menggunakan  aplikasi  SIPKD,  beralih menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikembangkan  Badan  Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), ataupun mengembangkan  aplikasi  sendiri  sebagaimana yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang  dengan  Sistem  Informasi  Akuntansi Pemerintah  Daerah  (SIAPDA).  Dari  kajian kelebihan/kekurangan  aplikasi-aplikasi  tersebut nantinya  akan  dipilih  opsi  terbaik,  baik  itu  dari sisi  efisiensi  biaya,  kehandalan  program, kemudahan  dalam  pengoperasian,  transfer knowledge, pemeliharaan  sistem,  dan  lain sebagainya.
Unsur  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah optimalisasi  implementasi  sistem  pengendalian internal.Masih  terdapat  SKPD  yang  belum memiliki  peraturan/kebijakan/petunjuk  teknis tentang pengelolaan keuangan internal, sedangkan yang sudah memiliki belum mengimplementasikannyasecaraoptimal.Optima lisasi  implementasi  SPI  penting  karena  hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian  internal  mempunyai  peran  yang dominan  dalam  hal  kualitas  laporan  keuangan SKPD.
Perlu dilakukan evaluasi yang efektif dalam pendelegasian tugas penyiapan laporan keuangan  dan  pelaksanaan  akuntansi  dari  PPK- SKPD    kepada  petugas  yang  ditunjuk.  Dalam pendelegasian  tugas  PPK-SKPD  harus  benar- benar  selektif  dalam  memilih  petugas.Hasil analisis  menunjukan  bahwa  kinerja  baik  PPK- SKPD tidak berdampak signifikan pada kualitas laporan  keuangan.Ini  mengindikasikan  bahwa mereka  yang  diberi  tugas  oleh  PPK-SKPD belum  bekerja  optimal.Oleh  karena  itu  untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD di  lingkupPemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah perlu  dilakukan  evaluasi  kinerja  secara  rutin kepada pegawai/staf yang telah diberi tugas oleh PPK-SKPD.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkanhasil  penelitian  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai berikut :
1. Kualitas  laporan  keuangan  SKPD  di  lingkup Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  belum mencapai  kategori  baik.  Mayoritas  (66,67%) laporan  keuangan  SKPD  berada  pada kategori  cukup  dan  kurang,  khususnya laporan  tentang  ikhtisar  pencapaian  kinerja keuangan, penjelasan pos-pos laporan keuangan, penjelasan secara rinci aset tetap.
2. Faktor  utama  penyebab  belum  baiknya kualitas  laporan  keuangan  SKPD  di  lingkup Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  adalah belum  optimalnya  implementasi  sistem pengendalian  internal,  bahkan  masih  banyak SKPD  yang  belum  memiliki  petunjuk teknisnya.  Faktor  kedua  adalah  masih kurangnya  tenaga  dibidang  keuangan  yang berkompeten  dalam  bidang  keuangan,  ini terbukti dari tingkat pemahaman pegawai/staf  tentang  pengetahuan  dasar keuangan/akuntansi  belum  memadai.  Faktor ketiga  adalah  kurangnya  sarana  yang  terkait dengan teknologi informasi keuangan.
3. Faktor  yang  mendukung  baiknya  kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  adalah pelaksanaan  rekonsiliasi  yang  rutin  di  setiap SKPD.  Sedangkan  baiknya  aktivitas  PPK- SKPD  tidak  banyak  berperan  bagi  kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## Saran / rekomendasi
Adapun saran/rekomendasi sebagai langkah-langkah  perbaikan  guna  meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Perlu segera
mengatasi kurangnya pegawai/staf  berlatar  belakang  akuntansi  di suatu  SKPD.  Cara  yang  dapat  dilakukan antara  lain:  pengalokasian  formasi  untuk pengadaan  CPNS  tahun  selanjutnya  dan mutasi  pegawai  dari  instansi  pusat/daerah lain.  Jika  cara  tersebut  tidak  dapat  ditempuh maka  dilakukan  pemetaan  SDM  oleh SKPD/Unit Kerja terkait (Badan Kepegawaian Daerah dan/atau Biro
Organisasi  dan  Kepegawaian),  sehingga bilamana  ada  suatu  SKPD  yang  berlebih (surplus)  pegawai/staf  berlatar  belakang
akuntansi  maka  dapat  dimutasi  ke  SKPD yang kekurangan (defisit).
2. Melakukan pendidikan / pelatihan / bimbingan  teknis  /  kursus  tentang  keuangan daerah  bagi  para  pegawai  /  staf  secara  rutin dan  periodik  untuk  meningkatkan  kualitas SDM di SKPD.
3. Pengadaan Belanja Modal
berupa komputer/jaringan, baik itu hardware maupun software , untuk memenuhi kebutuhan  SKPD  atas  teknologi  informasi sebagai  akses  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pengoptimalan  rekonsiliasi  internal  SKPD yang  melibatkan  semua  bidang/unit  terkait (PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan
Pembantu,
Verifikator  Keuangan,  Pengurus  Barang, Staf  Penyusun  Laporan,  dan  sebagainya), juga  melakukan  rekonsiliasi  antara  SKPD dengan Biro Keuangan (selaku SKPKD) dan Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Aset Daerah (selaku Koordinator Pengurus
Barang) secara periodik dan sesuai ketentuan yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Gubernur tentang  Sistem  dan  Prosedur  Pengelolaan
Keuangan Daerah.
5. SKPD agar merumuskan sistem
pengendalian  internal  yang  baik,  yakni  : pembagian  tugas  dan  tanggungjawab  yang jelas,  menerapkan  mekanisme reward dan punishment, serta menentukan kebijakan dan standar akuntansi  dalam  penyusunan laporan keuangan.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasanpenelitian  dapat  disampaikan sebagai berikut :
1. Variabel bebas dalam penelitian (kompetensi sumberdaya  manusia,  teknologi  informasi, peran  PPK-SKPD,  rekonsiliasi,  dan  sistem pengendalian internal) hanya mampu menjelaskan variabel terikat (kualitas laporan keuangan  SKPD)  sebesar  59,4%,  di  mana sisanya  yaitu  sebesar  40,6%  dijelaskan  oleh faktor  lain  di  luar  penelitian  ini.  Untuk penelitian  selanjutnya  dapat  meneliti  faktor-
faktor lain yang turut mempengaruhi kualitas laporan keuangan SKPD.
2. Pengumpulan data ditekankan pada
penyebaran  kuesioner  yang  bersifat  sesaat sehingga  sangat  terbatas  untuk  menggali lebih dalam gambaran/kondisi riil di SKPD.
3. Data  yang  diperoleh  dari  kuesioner  sangat tergantung  pada  asumsi  bahwa  responden menjawab dengan jujur.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul,  Kharis.  2010.  Pengaruh  Kualitas  Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pada PT.AVIA AVIAN, Tesis , Fakultas Ekonomi Universitas  Pembangunan  Nasional  Jawa Timur.
Arief  Wibowo,  2005,  Kajian  Tentang  Perilaku Pengguna  Sistem  informasi    dengan pendekatan  technology  acceptance  model (TAM).  Program  Studi  Sistem  Informasi, Fakultas  Teknologi  Informasi,  Universitas Budi Luhur , Jakarta
Abernethy,M.A.  dan  Cameron  H.  Guthrie  .1994
.An  Empirical  Assessment  of  the  “Fit” between Strategy and Management Information System Design. Accounting and Finance . November. pp. 49-66.
Anthony,  R.N.,  Dearden,  J.  dan  Bedford,  N.M.
1998. Management
Control
Systems , Homewood,Illinois: Irwin.
Arikunto,  Suharsimi.  1998. Prosedur Penelitian : Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
As’ad.  2000. Psikologi  Industri .  Edisi  Keempat. Yogyakarta: Liberty.
Atkinson,A.A.,  R.J.  Banker,  R.S.  Kaplan  dan S.M. Young . 1995. Management Accounting ,.Englewood  Cliffs.  NJ:Prentice Hall.
Azhar.2007,  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi
Keberhasilan Penerapan Permendagri
Nomor  13  Tahun  2006  pada  Pemerintah Kota  Banda  Aceh,  Tesis,  Medan,  USU, Medan.
Badan Kepegawaian Negara, Sistem Operasional Assessment  Centre  Bagi  Pegawai  Negeri Sipil, Jakarta, 2003.
Bouwens, Jan dan Margaret A. Abernethy. 2000. The  Consequences  of  Customization  on Management  Accounting  System  Design.
Accounting Organization and Society .pp.221-241.
Bromwich,  M.  1990.  The  Case  for  Strategic Management  Acconting:  The  Role  of
Accounting  Information  for  Strategy  in Competitive Markets.
Accounting
Organization and Society .Vol. 15.27-46.
Byrd,  T.R.  and  Douglas  E.  Turnes.  2001.  An Exploratory  Analysis  of  the  Value  of  the Skills of IT Personnel: Their Relationship to
IS Infrastructure and Competitive
Advantage. Decision Sciences .Vol. 32.No.1. pp. 21-54.
Chenhall,  Robert  H.  dan  Deigan  Morris
.1986.The Impact of Structure,
Environment,  and  Interdependence  on  the Perceived Usefulness of Management Accounting Systems. The Accounting
Review .No.1. pp.16 – 35.
Chia,  Yew  Ming.  1995.  Decentralization, Management  Accounting  System  (MAS) Information Characteristics and Their Interaction Effects on Managerial Performance: A Singapore Study. Journal of Business Finance and Accounting . September, pp. 811-830.
Cooper  Donal  R  dan  Emory  William  C.
1995. Metode  Penelitian  Bisnis .  Jilid  1.
Jakarta: Erlangga.
Christiansen, J.K. dan Jan Mouritsen (1995).Management  Information  Systems, Computer  Technology  and  Management Accounting,  Dalam  Dalam  Ashton  et  al. Issues  in  Management  Accounting ,  Second Ed.Prentice Hall.
Faried Zamachsari (2012), SPAN-SD-GL- AFDApplication Extensions Functional DesignSPAN  ProjectSPGLR00006  Berita Acara  Rekonsiliasi,  Last  Update 27  agustus 2012.
Faisal.  2006. Analisis  Pengaruh  Intensitas Persaingan  Dan  Variabel  Kontekstual Terhadap  Penggunaan  Informasi  Sistem Akuntaansi  Manajemen  Dan  Kinerja  Unit Bisnis .Simposium  Nasional  Akuntansi  9 Padang.
Gordon,  L.A.  dan  Danny  A.  Miller  (1976).A Contingency  Framework  for  the  Design  of
Accounting Information Systems. Accounting Organizations and
Society , pp.56-59.
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19 . Semarang: UNDIP.
Goodhue  and  Thompson.1995. Task-Technology Fit  and  Individual  Performance .  MIS Quarterky. 213-236.
Hay Group, Competency-based Human Resource Management , 1992.
Haag, Stephen dan Maeve Cummings .1998. Management  Information  Systems  for the  Information  Age ,.Irwin  McGraw-Hill International Ed.
Handoko, T. Hani. 1992. Manajemen Personalia dan  Sumber  Daya  Manusia. Edisi  Kedua. Yogyakarta: BPFE UGM.
Hansen,  D.R.  dan  Maryanne  M.  Mowen.  1997.
Management Accounting . Fourth ed. International Thomson Publishing.
Hasibuan,  S.P.  Malayu.  2001. Organisasi  dan Motivasi:  Dasar Peningkatan Produktivitas . Jakarta: Bumi Aksara.
Hayes,  D.C.  1977.  The  Contingency  Theory  of Managerial  Accounting, The  Accounting Review. pp.22-39.
Indriasari,  Desi  dan  Ertambang  Nahartyo.  2008.
Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Pemerintah Kota  Palembang  dan  Kabupaten  Ogan  Ilir), dalam Simposium  Nasional  Akuntansi  XI .
23-24 Juli. Pontianak.
Iwan  Hanafi.  2011.    Competence  Based  Human Resource Management (CBHRM)
Igbaria, M. 1993. User Acceptance of Microcomputer  Technology:  An  Empirical Test. Omega. pp. 73-90.
Ivancevich,  Gibson  Jemes  and  Donnely  John. 1999. Organisasi  dan  Manajemen  Perilaku Struktur Proses . Jakarta: Erlangga.
Jogiyanto. 2000. Sistem  Informasi Keperilakuan . Yogyakarta: Andi.
Jogiyanto, 2007. Sistem Informasi Keperilakuan.
Edisis Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi Juniarti dan Evelyne. 2003. Hubungan Karakteristik  Informasi  Yang  Dihasilkan Oleh Sistem Informasi
Akuntansi Manajemen  Terhadap  Kinerja  Manajerial Pada Organisasi Manufaktur di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Akuntansi . Vol 5 No.2. Hal 110-122.
Keputusan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara Nomor  46A  tahun  2003  tentang Pedoman Penyusunan  Standar  Kompetensi  Struktural PNS.
Kaplan,  Robert.  S.  (1984).The  Evolution  of Management  Accounting. The  Accounting Review .July.  pp. 390-418.
Karimi,  Jahangir,  Toni  M.  Somers  dan  Yash Gupta.  2001.  Impact  of    Information Technology  Management  Practices  on Customer  Service. Journal  of  Management Information  System .Vol.  17.  No.  4.pp.  125-
158. Lembaga Administrasi Negara, Kajian Pengembangan  Kebijakan  dan  Strategi Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik, Jakarta, 2010.
Laksmana,  Arsono  dan  Muslichah.  2002. Pengaruh Saling Ketergantungan,
Kepercayaan  Dan  Keselarasan  Tujuan Terhadap  Kooperasi  dan  Kinerja  Organisasi Manufaktur  Pada  Hubungan  Kontraktual Dengan  Pemasoknya. Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan .Vol. 4.No.1. Hal.1-16.
Laksmana,  Arsono  dan  Muslichah.  2002.
Pengaruh  Teknologi  Informasi,  Saling
Ketergantungan, Karakteristik Sistem Akuntansi  Manajemen  Terhadap  Kinerja Manajerial. Jurnal
Akuntansi dan
Keuangan .Vol. 4.No. 2. Hal 106-125.
Marsono.  2011  Competency  Assessment  :
Langkah  Strategis  Dalam  Peningkatan Kualitas  Sdm  Pelayanan  Publik,  Lembaga Peneliti LAN
Martin,  E.W.,  Daniel  W.  De  Hayes,  Jeffrey  A. Hoffer  dan  William  C.  Perkins.  1994. Managing  Information  Technology : What Manager  Need  to  Know .  Second  Edition. New York: Macmillaan Publishing.
McLeod,  Raymond,  Jr.  1995. Sistem  Informasi Manajemen .  Alih  Bahasa:  Henra  Teguh. Jakarta: Prehalindo.
Moekijat.1992. Manajemen  Personalia  dan Sumber Daya  Manusia .  Bandung:  Mandar Maju.
Mulyadi & Setyawan,
J. 2000. Sistem Perencanaan dan Pengendalian
Manajemen .Cetakan  ke  dua.  Yogyakarta: Aditya Media.
Peraturan  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan Nomor  Per-36/PB/2009  tentang  Pedoman Rekonsiliasi  dan  Penyusunan  Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara
R. H. N, Imelda.   2004. Implementasi Balanced Scorecard  Pada  Organisasi  Publik. Jurnal Akuntansi  dan  Keuangan. Vol.  6.No.  2.  Hal 106-122.
Robbins, S. 1996. Perilaku Organisasi .
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Robbins, S.P. 2001. Organizational Behaviour.Ninth Edition.Prentice Hall
International, Inc.
Slamet,  Drs.  Yulius.  2006.  “Metode  Penelitian Sosial”.  Sebelas  Maret  Universitas  Press  : Surakarta.
Sofyan  Effendi,  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Publik  Aspek  SDM,  Makalah  FGD  LAN, 2010.
Spencer  Jr.,  Lyle  M.,  and  Spencer  ,  S.m., Competence At  Work ,  Toronto,  John  Wiley and Sons Inc., 1993.
Syaiful F. Prihadi, Assessment Centre:
Identifikasi,  Pengukuran,  Pengukuran  dan Pengembangan Kompetensi, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
Simon,  R.  (1987). Accounting  Control Systems and  Business  Strategy:  An  Empirical Analysis . Accounting  Organizations  & Society, pp. 357-374.
Susanti,  Vivi  Ani.  2006.  Teknologi  Tugas  Yang Fit dan Kinerja Individual. Jurnal Akuntansi dan Keuangan .Vol. 8. Mei 2006. Hal.24-34.
Tantriani, Sukmaningrum. 2012. Analisis Faktor-
faktor yang Mempengaruhi Kualitas
Informasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah Kabupaten  Semarang  dan  Kota  Semarang), Skripsi ,  Jurusan  Akuntansi  FEB  Universitas Diponegoro, Semarang.
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Warisno. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  Lingkungan Pemerintah  Provinsi  Jambi,  Tesis,  Sekolah Pascasarjana USU, Medan.
Winardi,  Nisjar,  Karhi.  1997. Teori  Sistem  dan Pendekatan Sistem Dalam Bidang Manajemen . Bandung: Mandar Maju. Winda,  Ekasari.  2012.  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kampar (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat  Daerah  Kab.  Kampar), Skripsi , Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  UR, Riau.
Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati.2010. Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia  dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah dengan
Variabel  Intervening  Pengendalian  Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN), Simposium Nasional Akuntansi XIII .13-14
Oktober.Purwokerto.
Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,
Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  :  Studi  Pada Pemerintah  Kabupaten  Kudus, Skripsi , Jurusan Akuntansi Fakultas EkonomiUniversitasMuria Kudus.

## LAMPIRAN