## ANALISIS  KASUS  RAFAEL  ALUN  TRISAMBODO
TERHADAP  KEPATUHAN  PELAPORAN  SPT  TAHUN PAJAK 2022 Nosilia Fristiani 1 Eris Dianawati 2 1 STIE Kesumanegara Blitar
2 Universitas Islam Malang
Surel : nosilia@stieken.ac.id
Abstrak. Analisis Kasus  Rafael  Alun  Trisambodo  Terhadap  Kepatuhan Pelaporan  SPT  Tahun  Pajak  2022. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui analisis  kasus  Rafael  Alun  Trisambodo terhadap  kepatuhan pelaporan SPT Tahun Pajak 2022 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Timika.  Metode  penelitian dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kuantitatif  yang  diolah menggunakan  analisis  data  statistik  selama  tiga  tahun  terakhir  serta  jumlah  wajib pajak  yang  terdaftar  dalam  rentang  waktu  tersebut.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  dokumentasi.  Hasil  yang  ditemukan  dari  penelitian  ini adalah  efek  dari  kasus  Rafael  Alun  Trisambodo  terhadap  tingkat  kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak yang dilaporkan sebelum jatuh tempo atau tepat waktu di KPP Pratama Timika per Jenis Media Penyampaian untuk Tahun Pajak 2022  yang  mengalami  penurunan  sebesar  10,46%  dari  pada  Tahun  Pajak  2021 untuk  media  penyampaian  e-filling,  kemudian  untuk  media  penyampaian  e-form turun  sebesar  36,56%  dari  pada  Tahun  Pajak  2021,untuk  media  penyampaian  e- SPT  dan  manual  turun  sebesar  100%  dari  pada  Tahun  Pajak  2021,  selain  karena efek dari kasus Rafael Alun Trisambodo ada juga kebijakan dari Pemerintah yang membuat pelaporan dengan media e-SPT dan manual turun drastis. Serta kasus dari Rafael  Alun  Trisambodo  juga  berpengaruh  terhadap  Rasio  Kepatuhan penyampaian  pelaporan  SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  untuk  Tahun  Pajak  2022  di KPP  Pratama  Timika  yang  mengalami  penurunan  juga  dari  24,88%  di  Tahun Pajak  2021  menjadi  20,21%  untuk  media  penyampaian  e-filling,  kemudian  untuk media penyampaian e-form turun dari 3,51% di Tahun Pajak 2021 menjadi 2,02%, serta  media  penyampaian  e-SPT  dan  manual  dari  2,26%  di  Tahun  Pajak  2021 menjadi 0%.
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pelaporan Pajak, SPT Tahunan
Abstract. Analysis of the Case of Rafael Alun Trisambodo on Compliance with Reporting of  SPT  for  the  2022  Tax  Year. This  study  aims  to  determine  the  analysis  of  Rafael  Alun Trisambodo's case on the compliance of tax return reporting for Tax Year 2022 for taxpayers registered  with  KPP  Pratama  Timika.  The  research  method  was  carried  out  using  a quantitative descriptive approach which was processed using statistical data analysis for the last three years and the number of taxpayers registered in that time span. Data collection techniques are carried out by means of documentation. The results found from this study are the effect of
Fristiani, Dianawati                                                                            Jurnal PETA Vol, 8 No. 2 Juli 2023
Rafael Alun Trisambodo's case on the level of compliance with reporting Annual Tax Returns of  Taxpayers  reported  before  maturity  or  on  time  at  KPP  Pratama  Timika  per  Type  of Submission Media for Tax Year 2022 which decreased by 10.46% from Tax Year 2021 for e- filling delivery media, then for e-form submission media decreased by 36.56% from in Tax Year 2021, Apart from the effects of the Rafael Alun Trisambodo case, there is also a policy from the Government that makes reporting with e-SPT media and manuals drop dramatically. As well as the case of Rafael Alun Trisambodo, it also affects the Compliance Ratio for the submission of  Annual  Taxpayer  Tax  Return  reporting  for  the  2022  Tax  Year  at  KPP  Pratama  Timika which also decreased from 24.88% in the 2021 Tax Year to 20.21% for e-filling delivery media, then for e-form submission media it decreased from 3.51% in the 2021 Fiscal Year to 2.02%, as well as e-SPT and manual submission media from 2.26% in the 2021 Fiscal Year to 0%.
Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Reporting, Annual SPT
PENDAHULUAN Dalam pelaksanaan kewajiban  perpajakannya,  Wajib Pajak  yang  telah  terdaftar  dan memiliki  Nomor  Pokok  Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan  dengan  benar, lengkap,  dan  jelas,  dalam  bahasa Indonesia  dengan  menggunakan huruf  Latin,  angka  Arab,  satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat  Jenderal  Pajak  tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan  oleh  Direktur  Jenderal Pajak. Rahayu (2017) menjelaskan dalam bukunya, Kepatuhan Wajib Pajak adalah situasi dimana Wajib Pajak yang menyelenggarakan dan menjalankan  kewajiban  dan  hak perpajakannya. Faktor yang memiliki  dampak  pada  kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi faktor yang  berasal  dari  faktor  internal dan  faktor  eksternal  Wajib  Pajak. Faktor internal yaitu yang berkaitan  dalam  diri  Wajib  Pajak. Sementara  itu  faktor  eksternal adalah sebaliknya. Sementara  itu  berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  No: 74/PMK.03/2012 memuat
beberapa  kriteria  kepatuhan  wajib pajak.  Kriteria  tersebut  yaitu melaporkan  SPT  dengan  tepat waktu,  tidak  ada  tunggakan  atas segala jenis pajak, laporan keuangan  memperoleh  pendapat WTP dalam kurun waktu 3 tahun berturut  turut  setelah  melalui proses  audit,  serta  tidak  pernah dipidana  dikarenakan  melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa  pelaporan  SPT  merupakan salah  satu  indikator  kepatuhan
Wajib Pajak.
Pada  bulan  Februari  tahun 2023 Indonesia digemparkan oleh kasus  kekerasan  yang  dilakukan oleh salah satu anak dari Pegawai Direktorat  Jenderal  Pajak.  Kasus tersebut  turut  menyeret  nama sang  ayah  yaitu  Rafael  Alun Trisambodo  yang  merupakan salah  satu  pejabat  Eselon  III  di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  Pajak  Jakarta  Selatan dikarenakan  sang  anak  selalu melakukan  aksi  pamer  harta kekayaan di sosial media miliknya.  Muncul  berbagai  berita di  media  terkait  laporan  harta kekayaan  (LHKPN)  milik  Rafael
Alun  Trisambodo  yang  diketahui mencapai  Rp  56  Milyar,  lebih besar  dari  Kepala  Direktur  DJP
Fristiani, Dianawati                                                                            Jurnal PETA Vol, 8 No. 2 Juli 2023
Suryo  Utomo  bahkan  Menteri Keuangan  Sri  Mulyani.  Sehingga menyebabkan  banyak  spekulasi menurunnya  tingkat  kepercayaan masyarakat yang mungkin berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sebagaimana dikutip dari beberapa  media  nasional  seperti harian Nasional.Kontan.co.id yang berjudul ”Kasus Rafael Alun Berpotensi Gerus  Kepatuhan Pelaporan  SPT  Orang  Pribadi” dituliskan  menurut  pengamat pajak Center  for  Indonesia  Taxation Analysis (CITA)  Fajry  Akbar menyampaikan bahwa kasus tersebut telah menggerus kepercayaan publik terhadap DJP Kemenkeu  hingga  memunculkan gerakan  boikot  bayar  pajak. Karena  itu,  dirinya  menilai  kasus Rafael Alun tersebut akan membuat risiko kepatuhan pelaporan  Surat  Pemberitahuan (SPT)  Orang  Pribadi  (OP)  akan mengalami  penurunan.  Terlebih kasus  Rafael  ini  bertepatan dengan masa pelaporan SPT. Oleh  karena  itu  tulisan  ini dibuat untuk menganalisis kebenaran dugaan tersebut, apakah  benar-benar  berpengaruh terhadap  rasio  tingkat  kepatuhan pelaporan SPT Tahun Pajak 2022 di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Timika.

## TELAAH LITERATUR
Pajak  merupakan  iuran  yang dibayarkan  oleh  rakyat  kepada negara yang masuk dalam kas negara yang  melaksanakan  pada  undang- undang  serta  pelaksanaannya  dapat dipaksakan  tanpa  adanya  balas  jasa (Mardiasmo  2016:3).  Pajak  adalah iuran  pada  negara  (yang  dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan,  dengan  tidak mendapat  prestasi  kembali,  yang langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung  dengan  tugas  negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo (2017) Menurut (Rahayu, 2017) kepatuhan  wajib  pajak  merupakan sikap  wajib  pajak  yang  taat  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan menurut peraturan perundangundang  yang  berlaku. Wajib  pajak  dituntut  untuk  aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dapat menciptakan  tingginya  tingkat  wajib pajak  yang  patuh.  Yaitu  kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan  sesuai  dengan  norma perpajakan  yang  berlaku.  Karena dalam memenuhi kewajiban pajaknya,  wajib  pajak  melakukan sendiri atau dibantu oleh tenaga ahli. Instrumen  pengembangan  variabel ini  menggunakan  pertanyaan  yang dikembangkan  oleh  (Nurdyastuti  & Penawan,  2018)  sebagai  berikut  :  1.
Mendaftarkan  diri  sesuai  dengan alamat  domisili.  2.  Wajib  pajak mengisi  formulir  pajak  dengan lengkap  dan  benar.  3.  Wajib  pajak melakukan  pelaporan  SPT  tepat waktu.  4.  Melakukan  perhitungan dengan benar. 5. Melakukan pembayaran  tepat  waktu.  6.  Wajib pajak  mengetahui  batas  akhir  dari pelaporan pajak Surat  Pemberitahuan.  Surat
Pemberitahuan  (SPT)  adalah  surat yang  oleh  Wajib  Pajak  digunakan untuk  melaporkan  penghitungan dan/atau  pembayaran  pajak,  objek pajak  dan/atau  bukan  objek  pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo 2016:35). SPT Tahunan
Fristiani, Dianawati                                                                            Jurnal PETA Vol, 8 No. 2 Juli 2023 adalah  surat  pemberitahuan  untuk suatu  Tahun  Pajak  atau  bagian Tahun  Pajak  yang  digunakan  oleh wajib pajak untuk melapor perhitungan  dan/atau  pembayaran pajak  (Siti  Kurnia  Rahayu  2017: 273).  Berdasarkan  prinsip  self- assessment  system  yang  dianut  di Indonesia,  Wajib  Pajak  menghitung, memperhitungkan,  membayar  dan melaporkan  pajak  yang  terutang sendiri  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak tempat  Wajib  Pajak  terdaftar. Penyampaian  Surat  Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk pertanggung  jawaban  atas  kewajiban perpajakan Jenis SPT. Jenis Surat Pemberitahunan  (SPT),  menurut Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia dibedekan menjadi  2  (dua)  jenis  SPT  yaitu  : SPT  Masa  adalah  surat  yang  oleh Wajib  Pajak  digunakan  untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran  pajak  terutang  dalam suatu  masa pajak  dan  SPT  Tahunan adalah  surat  yang  oleh  Wajib  Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan  dan  pembayaran  pajak terutang  dalam  suatu  tahun  pajak. Batas  Penyampaian  SPT.  Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan  (SPT)  pada  pasal  3 ayat  3  UU  KUP  diatur  sebagai berikut  :  SPT  Masa,  paling  lama  20 (dua puluh) hari setelah akhir Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,  Sosial,  Budaya,  dan Hukum)  411  Masa  Pajak,  SPT Tahunan  PPh  WP  Orang  Pribadi paling  lama  3  bulan  setelah  akhir
Tahun Pajak, SPT Tahunan PPh WP Badan,  paling  lama  4  bulan  setelah akhir Tahun Pajak
Menurut  (Mardiasmo,  2018  h 62)  sanksi  perpajakan  merupakan norma  perpajakan  yang  harus dipatuhi untuk jaminan apabila wajib
pajak  melakukan  kesalahan  atau pelanggaran. Instrumen pengembangan variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan  oleh  (Priambodo, 2017) sebagai berikut : 1. Wajib pajak memahami  tentang  sanksi  pajak.  2. Penerapan  sanksi  perpajakan  sesuai dengan  norma  yang  berlaku.  3. Sanksi  diberikan  sesuai  dengan pelanggaran  yang  dilakukan.  4. Sanksi diberikan untuk keterlambatan  dalam  membayar pajak  terutang.  5.  Sanksi  pajak memberikan  efek  jera  kepada  wajib pajak.  6.  Sanksi  pajak  yang  tingi dapat menciptakan wajib pajak yang patuh E-Filing. E-filing adalah Aplikasi  e-filing  merupakan  salah satu  aplikasi  yang  dikembangkan DJP  dalam  rangka  meningkatkan kualitas  pelayanan  kepada  wajib pajak  dalam  bidang  teknologi infirmasi  dan  komunikasi  (Siti Kurnia  Rahayu  2017:160).  E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan  secara  elektronik  yang dilakukan secara ontime dan realtime melalui  website  DJP  atau  laman penyedia  layanan  SPT  Elektronik (Chairul Anwar Pohan 2017:89).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  deskriptif kuantitatif  adalah  suatu  metode yang  bertujuan  untuk  membuat gambar  atau  deskriptif  tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan  angka,  mulai  dari pengumpulan  data,  penafsiran terhadap  data  tersebut  serta penampilan  dan  hasilnya.  Hasil dari  itu  semua  berupaya  untuk mendeskripsikan  suatu  keadaan empiris yang objektif atas fenomena  atau  masalah  yang
Fristiani, Dianawati                                                                            Jurnal PETA Vol, 8 No. 2 Juli 2023
sedang  dikaji.  Data  yang  diambil adalah data  pelaporan  SPT Tahunan  di  KPP  Pratama  Timika dari SPT Tahun Pajak 2020 sampai dengan  SPT  Tahun  Pajak  2022. Data  pelaporan  SPT  Tahunan yang  dimaksud  adalah  data pelaporan per jenis media Penyampaian  SPT  Tahunan  baik itu  Orang  Pribadi  maupun  Badan yang  dilaporkan  sebelum  jatuh tempo  pelaporan  (31  Maret  untuk Orang Pribadi dan 30 April untuk Badan),  sebelum  kasus  Rafael Alun  Trisambodo  dan  setelah kasus  Rafael  Alun  Trisambodo. Selain itu, penulis juga memperoleh  data  Wajib  Pajak terdaftar  selama  rentang  2020 sampai  2022  untuk  mengetahui rasio  kepatuhan  SPT  Tahunan. Data  yang  diperoleh  tersebut diolah  dan  dianalisis  secara kuantitatif berupa angka. Sedangkan  teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah dengan  cara  dokumentasi  melalui dokumen-dokumen pelaporan SPT Tahunan dan sistem informasi internal di KPP Pratama Timika. Indikator kepatuhan wajib pajak  yang  dimaksud  diukur  dari jumlah  SPT  Tahunan  yang dilaporkan  oleh  Wajib  Pajak  dan rasio  kepatuhan  SPT  Tahunannya sebelum kasus Rafael Alun Trisambodo  dan  setelah  kasus Rafael Alun Trisambodo. HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam pelaporan SPT Tahunan  terdapat  beberapa  jenis pelaporan,  antara  lain  pelaporan menggunakan e-filling, e-form, e-spt,
dan  secara  manual. E-filling
adalah  cara  pelaporan  SPT  Pajak yang  dilakukan  secara  elektronik atau  online  melalui  website Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP Online),  maupun  melalui  saluran e-Filing resmi lain yang ditetapkan pemerintah.  Dengan  e-Filing, Wajib Pajak tidak perlu repot lagi datang  ke  kantor  pajak  untuk melaporkan  pajak.  Adapun  jenis pelaporan  yang  kedua  adalah  e- Form, yaitu formulir SPT elektronik  dalam  bentuk  file  atau portable document format (PDF). Layanan  ini  memberikan  banyak kemudahan  pada  Wajib  Pajak, antara  lain  pengisiannya  tidak membutuhkan  koneksi  internet. Wajib Pajak hanya perlu memiliki koneksi internet pada saat melakukan  pengiriman  (submit) SPT  tahunan.  Kemudian,  sesuai namanya, dokumen yang diunduh Wajib  Pajak  dalam  bentuk  PDF atau dapat dibuka dengan menggunakan Adobe PDF Reader.  Jenis  pelaporan  yang ketiga  adalah e-spt atau  disebut dengan  Elektronik  SPT  adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian  Keuangan  untuk digunakan  oleh  Wajib  Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan  SPT.  Dan  yang terakhir  Wajib  Pajak  juga  dapat melakukan  pelaporan  SPT  secara manual dengan mengisi dokumen fisik  formulir  SPT  Tahunan kemudian  dikirimkan  ke  kantor pajak  secara  langsung  atau  dapat menggunakan  jasa  pengiriman kantor pos.
Jangka waktu pelaporan SPT Tahunan setiap tahunnya untuk Wajib Pajak
Fristiani, Dianawati                                                                            Jurnal PETA Vol, 8 No. 2 Juli 2023
Orang  Pribadi  adalah  paling  lambat  tiga  bulan  setelah  tahun  pajak  berakhir, sedangkan  untuk  Wajib  Pajak  Badan  paling  lambat  empat  bulan  setelah  tahun pajak  berakhir.  Maksudnya  adalah  SPT  Tahunan  Orang  Pribadi  Tahun  Pajak 2020 paling lambat dilaporkan tanggal 31 Maret 2021 sedangkan SPT Tahunan Badan paling lambat tanggal 30 April 2021, SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak  2021  paling  lambat  dilaporkan  tanggal  31  Maret  2022  sedangkan  SPT Tahunan  Badan  paling  lambat  tanggal  30  April  2022,  dan  seterusnya.  Akan tetapi,  Wajib  Pajak  masih  dapat  melaporkan  SPT  Tahunannya  setelah  tanggal jatuh tempo pelaporan di sepanjang tahun meskipun sudah pasti pelaporan yang dilakukan tersebut telah lewat jatuh tempo dan akan dikenai  sanksi  berdasarkan peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Dalam  penelitian  ini,  data pelaporan SPT Tahunan yang disajikan adalah data pelaporan per jenis media penyampaian SPT Tahunan  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama  Timika  yang dilaporkan  sebelum  jatuh  tempo  pelaporan  setiap  tahunnya  atau  yang dilaporkan secata tepat waktu:

## Tabel 1
Jumlah Pelaporan SPT Tahunan per Media Penyampaian di KPP Pratama Timika Sebelum Jatuh Tempo Pelaporan/ Tepat Waktu Media & Jenis WP Jumlah SPT Selisih & Pertumbuhan 2020 2021 2022 2020-2021 2021-2022 1 e-Filling 12.178 22.083 19.773 81,34% -10,46% Badan 516 163 31 Orang Pribadi 11.662 21.920 19.742 2 e-Form 1.232 3.118 1.978 153,08% -36,56% Badan 197 693 789 Orang Pribadi 1.035 2.425 1.189 3 e-SPT 4.330 2.007 0 -53,65% -100% Badan 172 27 0 Orang Pribadi 4.158 1.980 0 4 Manual 12 14 6 16,67% -57,14% Badan 0 0 0 Orang Pribadi 12 12 6 Total 17.752 27.222 21.757 53,35% -20,08% Sumber: KPP Pratama Timika diakses 12 Mei 2023 Berdasarkan  Tabel  1.  dapat dilihat  bahwa  pada  Tahun  Pajak 2020 ke Tahun Pajak 2021 terjadi peningkatan  jumlah  pelaporan
SPT  Tahunan  menggunakan e-
filling di  KPP  Pratama  Timika yang  tadinya  sebanyak  12.178 yang  terdiri  dari  Wajib  Pajak Badan  sebanyak  516  dan  Orang Pribadi  11.662  menjadi  22.083 yang  terdiri  dari  Wajib  Pajak Badan  sebanyak  163  dan  Orang Pribadi 21.920. Peningkatan sebanyak  81,34%  terjadi  karena dihapuskannya  aturan  PPKM akibat virus Covid-19 oleh pemerintah  sehingga Wajib  Pajak dapat  kembali  melaporkan  SPT
Fristiani, Dianawati                                                                            Jurnal PETA Vol, 8 No. 2 Juli 2023
Tahunan secara langsung ke KPP
Pratama  Timika.  Namun  pada Tahun  Pajak  2021  ke  Tahun Pajak  2022  terjadi  penurunan jumlah  pelaporan  SPT  Tahunan menggunakan e-filling yang tadinya  22.083  yang  terdiri  dari Wajib Pajak Badan sebanyak 163 dan Orang Pribadi 21.920 menjadi  19.773  yang  terdiri  dari Wajib  Pajak  Badan  sebanyak  31 dan  Orang  Pribadi  19.742. Penurunan sebesar 10,46% dipengaruhi  oleh  kasus  Rafael Alun  Trisambodo  yang  terjadi bertepatan dengan batas pelaporan  SPT  Tahunan  Orang Pribadi  sehingga  membuat  Wajib Pajak  hilang  kepercayaan  untuk melaporkan  SPT  Tahunannya  ke
KPP Pratama Timika.
Hal  yang  sama  juga  terjadi pada  pelaporan  SPT  Tahunan menggunakan e-form , pada Tahun Pajak  2020  ke  2021  terjadi peningkatan  jumlah  pelaporan sebesar  153,08%.  Namun  pada Tahun Pajak 2021 ke 2021 terjadi penurunan kembali sebesar 36,56%  akibat  dari  pengaruh kasus  Rafael  Alun  Trisambodo tersebut. Untuk pelaporan SPT Tahunan  menggunakan e-SPT dalam tiga tahun terakhir memang  mengalami  penurunan, pada  Tahun  Pajak  2020  ke  2021 terjadi penurunan sebesar 53,65% dan  pada  Tahun  Pajak  2021  ke 2022  terjadi  penurunan  sebesar 100%. Hal tersebut terjadi dikarenakan Kementerian Keuangan  melalui  Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  telah menerbitkan  pengumuman  baru yaitu PENG-5/PJ.09/2022 terkait pengalihan saluran pelaporan SPT Tahunan  dari  aplikasi e-SPT menjadi e-Form dan e-Filing .
Semua itu dilakukan guna meningkatkan  pelayanan  kepada wajib pajak yang ingin melaporkan  SPT  Tahunan  secara elektronik. Sementara itu untuk pelaporan  SPT  Tahunan  secara manual  pada  tiga  tahun  terakhir jumlahnya tidak sebanyak jumlah pelaporan  SPT  Tahunan  dengan cara  yang  lain.  Namun  pada Tahun Pajak 2020 ke 2021 terjadi peningkatan sebesar 16,67% dikarenakan KPP Pratama Timika  masih  mengakomodir pelaporan  SPT  Tahunan  secara manual  untuk  Wajib  Pajak  dari pelosok  yang  tidak  mengerti  cara pelaporan  secara  elektronik.  Dan untuk Tahun  Pajak  2021 ke  2022 kembali terjadi penurunan sebesar 57,14% dikarenakan KPP Pratama Timika sudah mengalihkan  beberapa  Wajib Pajak  yang  masih  melaporkan secara  manual  menjadi e-Filling atau e-Form.
Fristiani, Dianawati                                                                            Jurnal PETA Vol, 8 No. 2 Juli 2023
Pelaporan  SPT  Tahunan  di  KPP  Pratama  Timika  memang  terjadi peningkatann  dan  penurunan  selama  tiga  tahun  terakhir  secara  jumlah,  ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan tersebut seperti kasus Rafael Alun Trisambodo dan juga pengalihan cara pelaporan SPT Tahunan dari  manual  ke e-Filling dan e-Form. Tetapi  perlu  diketahui  juga  jumlah  Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Timika selama rentang waktu tersebut juga berpengaruh,  selain  itu  melihat  peningkatan  dan  penurunannya  jumlah  Wajib Pajak  terdaftar  juga  untuk  mengetahui  rasio  kepatuhan  pelaporan  SPT Tahunannya. Berikut ini data Wajib Pajak KPP Pratama Timika yang terdaftar setiap  tahunnya  dalam  rentang  periode  Tahun  Pajak  2020-2022  yang ditampilkan pada sebagi berikut:
Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Timika
No Jenis Wajib Pajak Tahun 2020 2021 2022 1  Badan 6.455 7.045 7.539 2  Orang Pribadi 76.739 81.702 90.278 Total Wajib SPT 83.194 88.747 97.817 Sumber: KPP Pratama Timika diakses 12 Mei 2023 Terlihat  dari  Tabel  2.  bahwa dari  selama  tiga  tahun  terakhir jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Timika terus mengalami peningkatan.  Selama  tiga  tahun terakhir terjadi peningkatan persentanse  pertumbuhan  jumlah Wajib  Pajak  terdaftar  di  KPP Pratama  Timika  baik  Wajib  Pajak Badan dan Orang Pribadi. Pertumbuhan  yang  terjadi  untuk Wajib Pajak Badan dari Tahun pajak 2020  ke  2021  dari  6.455  menjadi 7.045  kenaikan  sebesar  590  dengan presentase  9,14%.  Sedangkan  untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pertumbuhan  terjadi  dari  76.739 menjadi  81.702  kenaikan  dari  4.963 dengan presentase 6,46%. Sementara pertumbuhan  yang  terjadi  untuk
Wajib  Pajak  Badan  pada  Tahun Pajak  2021  ke  2022  sebesar  7.045 menjadi  7.539  kenaikan  sebesar  494
dengan presentase 7,01%. Sedangkan untuk  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi pertumbuhan  terjadi  dari  81.702 menjadi  90.278  kenaikan  sebesar 8.576 dengan presentase 10,49%.
Dari  data  tersebut  kita dapat  memperhitungkan  jumlah pelaporan  SPT  Tahunan  yang dilaporkan  oleh  Wajib  Pajak dibandingkan  dengan  jumlah
Wajib  Pajak  yang  Terdaftar sehingga  gambaran  tentang  rasio kepatuhan  di  KPP  Pratama Timika dapat terlihat. Perhitungan rasio kepatuhan pelaporan  SPT  Tahunan  per Media penyampaian yang dilaporkan  sebelum  jatuh  tempo pelaporan atau secara tepat waktu (Tabel  1)  dibandingkan  dengan jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar (Tabel  2)  selama  periode  2020- 2022 di KPP Pratama Timika.
Fristiani, Dianawati                                                                            Jurnal PETA Vol, 8 No. 2 Juli 2023
30.00 % 25.00 %
20.00 %
15.00
%
10.00 %
5.00 % 0.00 % Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 e-filling e-form e-SPT Manual
Ringkasan  perhitungan  rasio  kepatuhan  SPT  Tahunan  per  Media Penyampaian di KPP Pratama Timika dari Tahun Pajak 2020-2022 ditunjukkan pada Tabel 3:
Tabel 3
Rasio Kepatuhan SPT Tahunan per Media Penyampaian di KPP Pratama Timika
Rasio Kepatuhan Tahun Pajak 2020 2021 2022 e-filling 14,63% 24,88% 20,21% e-form 1,48% 3,51% 2,02% e-SPT 5,20% 2,26% 0% Manual 0,0014% 0,0015% 0,0006%
Berikut ditunjukkan Rasio Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan rentang 2020-2022:
Fristiani, Dianawati                                                                            Jurnal PETA Vol, 8 No. 2 Juli 2023
Terlihat  dari  tabel  tersebut bahwa  rasio  kepatuhan  SPT Tahunan per Media Penyampaaian  yang  dilaporkan sebelum  jatuh  tempo  pelaporan atau secara tepat waktu mengalami kenaikan pada beberapa  media  penyampaian  di Tahun  Pajak  2020  ke  Tahun
Pajak  2021. E-filling meningkat dari  14,63%  menjadi  24,88%, e- form meningkat  dari  1,48% menjadi 3,51%, manual meningkat  dari  0,0014%  menjadi 0,0015%,  sementara  untuk e-SPT mengalami penurunan dari 5,20% menjadi  2,26%  hal  tersebut dikarenakan  Wajib  Pajak  sudah mulai beralih ke media penyampaian  lain  seperti e-filling ataupun e-form. Untuk  Tahun Pajak  2021  ke  2022  efek  dari kasus  Rafael  Alun  Trisambodo pada  bulan  Februari  tahun  2023 yang  terjadi  bertepatan  dengan batas  akhir  pelaporan  SPT Tahunan  Tahun  Pajak  2022 sangat berpengaruh terhadap rasio kepatuhan  SPT  Tahunan  seluruh jenis  media  penyampaian,  untuk pelaporan SPT Tahunan menggunakan media e-filling rasio kepatuhannya menurun dari 24,88%  di  Tahun  Pajak  2021 menjadi  20,21%  di  Tahun  Pajak 2022, e-form mengalami penurunan  dari  3,51%  di  Tahun Pajak  2021  menjadi  2,02%  di
Tahun  Pajak  2022, e-SPT selain karena  pengaruh  kasus  Rafael Alun Trisambodo memang Direktorat  Jenderal  Pajak  sudah mewajibkan  Wajib  Pajak  beralih ke  media  penyampaian  lain sehingga  pada  tahun  2022  sudah tidak ada lagi yang menggunakan media e-SPT, sementara itu media penyampaian  secara  manual  juga menurun  akibat  aturan  peralihan tersebut  sehingga  hanya  0,0006% saja Wajib Pajak yang menggunakannya. Penulis melihat bahwa seharusnya  KPP  Pratama  Timika sudah  memproyeksikan  bahwa dalam  tiga  tahun  terakhir  rasio tingkat  kepatuhan  pelaporan  SPT Tahunan yang dilaporkan sebelum  jatuh  tempo  atau  tepat waktu  seharusnya  meningkat, apabila  kita  lihat  kembali  yang telah  dibahas  sebelumnya  pada Tabel  2.  bahwa  setiap  tahunnya tingkat pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar  di  KPP Pratama Timika dalam  tiga  tahun  terakhir  selalu meningkat dari Tahun Pajak 2020 ke 2021 sebesar 9,14% dan Tahun Pajak  2021  ke  2022  sebesar 6,46%,  dan  seharusnya  rasio tingkat  kepatuhan  pelaporan  SPT Tahunan  pun  mengikuti  angka tersebut.  Namun  akibat  adanya kasus  Rafael  Alun  Trisambodo pada  bulan  Februari  tahun  2023 yang  hampir  bertepatan  dengan batas  waktu  pelaporan  SPT Tahunan  Orang  Pribadi  dan  juga Badan Tahun Pajak 2022 membuat  hilang  kepercayaannya Wajib  Pajak  untuk  melaporkan SPT Tahunannya. Adapun faktor- faktor  lain  yang  mempengaruhi rasio tingkat kepatuhan pelaporan SPT  Tahunan  tersebut  seperti kurangnya  pemahaman  Wajib Pajak yang baru terdaftar di KPP Pratama Timika terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya meskipun Direktorat  Jenderal  Pajak  telah memfasilitasi media penyampaian
e-filling dan e-form semaksimal mungkin. Selain itu, KPP Pratama  Timika  sendiri  memiliki wilayah  kerja  yang  mencakup empat kabupaten, yakni Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai  dan  Intan  Jaya.  Dari keempat kabupaten tersebut,
Fristiani, Dianawati                                                                            Jurnal PETA Vol, 8 No. 2 Juli 2023
wilayah  yang  memiliki  akses internet  yang  paling  memadai untuk  Wajib  Pajak  melaporkan
SPT  Tahunannya  menggunakan media e-filling dan e-form adalah Kabupaten  Mimika.  Kemudian
KPP  Pratama  Timika  juga berkantor  di  Kabupaten  Mimika dan  letaknya  dari  tiga  kabupaten lain cukup sulit dijangkau sehingga menyulitkan  para Wajib Pajak dari tiga kabupaten tersebut untuk  meminta  panduan  petugas pajak  di  KPP  Pratama  Timika apabila mengalami  kesulitan  atau tidak mengerti dalam menggunakan e-filing dan e-form untuk melaporkan SPT Tahunannya. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan pembahasan atas data yang telah dikumpulkan, beberapa simpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1. Jumlah pelaporan SPT Tahunan  Wajib  Pajak  yang dilaporkan  sebelum  jatuh tempo atau tepat waktu lewat media  penyampaian e-filling di  KPP  Pratama  Timika sempat mengalami peningkatan dari Tahun Pajak  2020  ke  2021  sebesar 81,34%,  namun  efek  dari kasus Rafael Alun Trisambodo pada bulan Februari Tahun 2023 membuat  jumlah  pelaporan SPT  Tahunan  Wajib  Pajak melalui  media  penyampaian e-filling pada  Tahun  Pajak 2022 menurun sebesar 10,46% dari Tahun 2021; 2. Jumlah pelaporan SPT Tahunan  Wajib  Pajak  yang dilaporkan  sebelum  jatuh tempo atau tepat waktu lewat media penyampaian e-form di
KPP Pratama Timika sempat mengalami  peningkatan  dari Tahun  Pajak  2020  ke  2021 sebesar 153,08%, namun efek dari  kasus  Rafael  Alun Trisambodo pada bulan Februari Tahun 2023 membuat  jumlah  pelaporan SPT  Tahunan  Wajib  Pajak melalui  media  penyampaian e-filling pada  Tahun  Pajak 2022 menurun sebesar 36,56% dari Tahun 2021; 3. Jumlah pelaporan SPT Tahunan  Wajib  Pajak  yang dilaporkan  sebelum  jatuh tempo atau tepat waktu lewat media penyampaian e-SPT di KPP  Pratama  Timika  dalam tiga tahun terakhir mengalami  penurunan  dari Tahun  Pajak  2020  ke  2021 sebesar  -53,65%  dan  Tahun Pajak  2021  ke  2022  sebesar 100%, hal tersebut disebabkan  oleh  kebijakan Direktorat  Jenderal  Pajak yang mewajibkan Wajib Pajak  mengalihkan  media penyampaian  ke e-filling dan e-form; 4. Jumlah pelaporan SPT Tahunan  Wajib  Pajak  yang dilaporkan  sebelum  jatuh tempo atau tepat waktu lewat media  penyampaian  manual di  KPP  Pratama  Timika sempat meningkat pada Tahun  Pajak  2020  ke  2021 sebesar 16,67%, namun dikarenakan adanya kebijakan untuk mengalihkan penyampaian  ke  media e- filling dan e-form membuat tingkat pelaporan SPT Tahunan secara manual menurun  kembali  di  tahun Pajak 2022; 5. Rasio kepatuhan penyampaian  SPT  Tahunan
Fristiani, Dianawati                                                                            Jurnal PETA Vol, 8 No. 2 Juli 2023
melalui e-filling sempat mengalami  kenaikan  pada Tahun  Pajak  2020  ke  2021 dari  14,63%  menjadi  24,88% , namun mengalami penurunan  di  Tahun  Pajak 2022 menjadi 20,21%; 6. Rasio kepatuhan penyampaian  SPT  Tahunan melalui e-form sempat mengalami  kenaikan  pada Tahun  Pajak  2020  ke  2021 dari  1,48%  menjadi  3,51%, namun mengalami penurunan di  Tahun  Pajak  2022  menjadi 2,02%; 7. Rasio kepatuhan penyampaian  SPT  Tahunan melalui e-SPT mengalami penurunan  setiap  tahunnya pada  Tahun  Pajak  2020  ke 2021  dari  5,20%  menjadi 2,26%  dan  di  Tahun  Pajak 2022 menjadi 0%; 8. Rasio kepatuhan penyampaian  SPT  Tahunan secara manual sempat mengalami peningkatan pada Tahun  Pajak  2020  ke  2021 namun dikarenakan kebijakan  Pemerintah  untuk mengalihkan ke media penyampaian  lain  otomatis pada  Tahun  2022  kembali menurun; 9. Walaupun  rasio  kepatuhan pelaporan  SPT  Tahunan Wajib  Pajak  pada  Tahun Pajak  2020  ke  2021  sempat meningkat,  namun  angka tersebut dirasa belum maksimal  padahal  jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Timika setiap tahunnya terus meningkat; 10. Penyebab belum maksimalnya  tingkat  rasio kepatuhan  pelaporan  SPT
Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Timika adalah karena  keterbatasan  akses internet di beberapa daerah di wilayah  kerja  KPP  Pratama Timika  serta  ketidakpahama Wajib  Pajak  yang  baru terdaftar  untuk  menjalankan kepatuhan kewajiban perpajakannya; 11. Selain itu efek yang ditimbulkan oleh kasus Rafael  Alun  Trisambodo pada  bulan  Februari  tahun 2023  menyebabkan  semakin berkurangnya rasa kepercayaan  Wajib  Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya. Berdassarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan beberapa saran untuk  KPP  Pratama  Timika, antara lain: 1. KPP  Pratama  Timika  dapat tetap  memberikan  pelayanan semaksimal  mungkin  agar dapat menumbuhkan kembali  kepercayaan  Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya; 2. Memberikan  layanan  jemput bola  dengan  cara  membuka pojok pelayanan pajak untuk menggapai Wajib Pajak yang ada  di  wilayah  tertentu  agar Wajib Pajak yang mengalami kesulitan  akses  internet  bisa tetap melaporkan SPT Tahunannya; 3. Memberikan  edukasi  dan informasi  kepada  Wajib Pajak  yang  terdaftar  di KPP Pratama Timika bahwa  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Timika merupakan  kantor  bebas dari  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme, dan siap memberikan pelayanan
Fristiani, Dianawati                                                                            Jurnal PETA Vol, 8 No. 2 Juli 2023
maksimal  untuk  Wajib Pajak.

## DAFTAR RUJUKAN
Mardiasmo. 2011. Perpajakan . Edisi
Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi. Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan  Indonesia:  Konsep dan  Aspek  Formal .  Bandung: Rekayasa Sains. Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan  Wajib  Pajak  dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran  Pajak .  Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2015. Peraturan  Direktorat  Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang  Penyampaian  Surat Pemberitahuan Elektronik . Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2022. Pengumuman Direktorat Jenderal  Pajak  Nomor  PENG- 5/PJ.09/2022 tentang Pengalihan  Saluran  Pelaporan Spt  Tahunan  Melalui  Aplikasi E-Spt  Menjadi  E-Form  Dan  E- Filing. Jakarta:  Sekretariat
Negara
Harian  Nasional  Kontan.  2023.
Kasus  Rafael  Alun  Berpotensi
Gerus  Kepatuhan  Pelaporan SPT  Orang  Pribadi .  (Online). (https://nasional.kontan.co.i d/news/kasus-rafael-alun- berpotensi-  gerus-kepatuhan- pelaporan-spt-orang-pribadi. Diakses 12 Mei 2023).
Maulida,  Rani.  2023. Kepatuhan Wajib  Pajak  Sangat  Dihargai, Simak  Indikatornya  di  Sini!
(Online).
(https://www.online- pajak.com/seputar- efiling/kepatuhan-wajib- pajak-2.  Diakses  13  Mei 2023). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum  (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum),  2022,    Efektivitas Penggunaan  E-Filing  dalam Pelaporan  SPT  Tahunan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi di  Kota  Manado,  Diakses  7 juli 2023)