## Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah

## Popi Adiyes Putra
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru adiyes@diniyah.ac.id
Marliyah UIN Sumatra Utara marliyah@uinsu.ac.id

## Pani Akhiruddin Siregar
Univ. Muhammadiyah Sumatra Utara paniakhiruddin@umsu.ac.id
DOI: 10.46781/al-mutharahah. V20i1.610 Received : 18/01/2023 Revised : 20/03/2023 Accepted : 10/06/2023
Published : 13/06/2023

## Abstract
Zakat is income for the state. Zakat is collected by the government through the national zakat institution  (Baznas)  for  Muslims  who  have  fulfilled  the  nisab  and  haul  according  to  sharia provisions.  Zakat  that  has  been  collected  is  then  distributed  to  the  eight  Hasan.  Meanwhile, taxes are collected by the government through the Directorate General of Taxes of the Ministry of Finance and the Regional Revenue Service (Dispenda). Taxes that have been collected are then used  for  the  common  good,  government  expenses,  construction  of  roads  and  public  facilities, education,  economy  and  others.  Paying  attention  to  the  use  of  zakat  and  taxes,  there  are differences  between  the  two.  Scholars  have  different  opinions  regarding  the  differences  and similarities between zakat and taxes. Nevertheless, some scholars argue that when a Muslim has paid taxes, it does not make a person free from the obligation to pay zakat, and when a citizen has paid zakat, it can make him free from the obligation to pay taxes or reduce the amount of his obligation  to  pay  taxes.  This  is  because  zakat  is  a  religious  order  that  must  be  fulfilled,  while taxes are an obligation regulated by the state.
Keywords: Zakat, Tax, Nisap, Haul

## Abstrak
Zakat merupakan pemasukan bagi negara. Zakat yang dipungut pemerintah lewat lembaga amil zakat  nasional  (Baznas)  kepada  umat  Islam  yang  telah  memenuhi  nisab  dan  haul  sesuai ketentuan  syariah.  Zakat  yang  telah  dihimpun  kemudian  disalurkan  kepada  hasnaf  yang delapan.  Sedangkan  pajak  dihimpun  oleh  pemerintah  lewat  Direktorat  Jenderal  Pajak Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Pajak yang telah dihimpun kemudian  digunakan  untuk  kemaslahatan  bersama,  biaya  pemerintahan,  pembangunan  jalan dan fasilitas umum, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Memperhatikan penggunakan zakat dan pajak  terdapat  perbedaan  antara  keduanya.  Para  ulama  berbeda  pendapat  terkait  dengan perbedaan  dan  persamaan  antara  zakat  dan  pajak.  Meskipun  demikian  sebagian  ulama berpendapat  ketika  seorang  muslim  telah  membayar  pajak,  tidak  membuat  seseorang  itu terbebas  dari  kewajiban  untuk  membayar  zakat,  dan  ketika  seorang  warga  negara  telah
membayar zakat bisa membuat dia terbebas dari kewajiban membayar pajak atau mengurangi besaran  kewajibannya  membayar  pajak.  Hal  ini  mengingat  zakat  merupakan  perintah  agama yang wajib untuk ditunaikan, sedangkan pajak adalah kewajiban yang diatur oleh Negara.
Kata Kunci: Zakat, Pajak, Nisap, Haul

## A. Pendahuluan
Ibadah  zakat  dilaksanakan  dengan  menyisihkan  sebagian  harta  ( maal )  yang didapatkan  untuk  berikutnya  disalurkan  sesuai  ketentuan  agama.  Dalam  perintah zakat  ada  hikmah  dan  manfaat  di  dalamnya,  baik  hikmah  bagi  yang  membayarkan zakat ( muzaki ), bagi penerima zakat ( mustahiq ) dan hikmah bagi masyarakat banyak 1 . Zakat  juga  bermanfaat  dalam  mendukung  program-rogram  pemerintah  terutama dalam mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Makanya sejak awal pengembangan Islam,  zakat  dijadikan  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  disamping pendapatan dari pajak berupa jizyah, kharaj, muks , ‘usr , ghanīmah, fa’i 2 . Kekhalifahan Islam  dalam  menerapkan  zakat  hanya  diwajibkan  kepada  penganut  Islam  saja, sementara  pajak  dibebankan  untuk  penganut  selain  Islam.  Kebijakan  ini  dilakukan sebagai  upaya  untuk  menghindari  masyarakat  dari  praktek double  duties (kewajiban rangkap) zakat dan pajak 3 .
Zakat  yang  dipungut  dari  kaum  muslimin  merupakan  perintah  agama  sebagai bentuk penanaman kepedulian orang Islam yang mampu kepada golongan Islam yang kurang  mampu.  Sedangkan  pemungutan  pajak  dari  kalangan  selain  penganut  Islam dibebankan  dalam  bentuk  upeti  sebagai  jaminan  keamanan  yang  diberikan  negara kepada  mereka.  Meskipun  pada  awal  perkembangan  Islam  telah  dibedakan pembebanan  zakat  dan  pajak,  tapi  seiring  makin  majunya  peradaban,  pajak  dalam penerapannya juga dilakukan pemungutan kepada orang muslim. Pajak yang awalnya bersifat  sukarela  bagi  kaum  muslim  berubah  sebagai  kewajiban  sebagaimana  yang telah menjadi ketetapan negara seperti yang tertera dalam undang-undang 4 .
Menyikapi persoalan di atas, Yusuf Qardhawi memberikan pendapatnya terkait pajak dimana pajak tidak dapat menggantikan perintah zakat dan pajak yang dibayar juga  tidak  dapat  disebut  zakat.  Hal  ini  mengingat  dana  yang  berhasil  dikumpulkan dari  pajak  dapat  digunakan  sebagai  penyokong  beragam  kegiatan  dalam  bidang ekonomi,  sosial,  politik,  keamanan  dan  kegiatan  lain  sesuai  yang  telah  disusun pemerintah.  Sedangkan  zakat  yang  dibayarkan  umat  Islam  peruntukannya  telah disebutkan seperti untuk fakir, miskin, ibnu sabil, ghorimin, amil, mu’alaf, fisabilillah, dan  riqab  (QS.  At-Taubah:  9:  60).  Jadi  menurut  Qardhawi,  pajak  yang  dipungut berdasarkan  ketetapan  pemerintah  tidak  bisa  menggugurkan  wajibnya  bagi  seorang muslim untuk membayar zakat 5 .
Berbeda  dengan  pendapat  di  atas,  Masdar  F.  Mas ’ udi  juga  mengutarakan pendapatnya tentang pajak merupakan zakat. Pendapat ini beliau kemukakan seperti ditemukan  pada buku  “Pajak  itu  Zakat” ,  dimana  ajaran  agama  itu  salah  satunya mengatur  persoalan  kehidupan  social  kemasyarakatan,  zakat  adalah  bentuk  praktek
1 Abdur Rahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998).
2 Taufiq Hidayat, ‘Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas ’ Udi Tentang Double Taxs’, IV.November 2013, 75–90.
3 Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
4 Erly Suandi, Hukum Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2005).
5 Yusuf Qardhawi, Fikih Zakat (Jakarta: Mitra Karya Indonesia, 1988).
riil kepedulian kepada sesama dan pajak merupakan  perwujudan secara  institusional atau  kelembagaannya.  Mas ’ udi  mencontohkan  seperti  shalat  dengan  sembahyang. Begitu juga halnya dengan zakat sebagai kewajiban dalam Islam dan dituangkan oleh negara  dalam  bentuk  pajak. Berdasarkan  ini  Mas’udi berpendapat  bahwa  penganur Islam  yang  telah  membayar  pajak,  dan  diniatkan  sebagai  zakat  maka  dapat menggugurkan keharusannya dalam membayar zakat 6 .
Berdasarkan  pendapat-pendapat  di  atas,  penulis  akan  memfokuskan  bahasan dalam penelitian ini terkait pajak dan zakat menurut tinjauan syariah, serta hubungan keduanya  dalam  kontek  kemaslahatan  umat,  bangsa  dan  negara.  Bahasan  juga  akan meninjau pelaksanaan pajak dan zakat di negara-negara Islam lainnya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  ini  termasuk  studi  kepustakaan  dengan  melakukan tela’ah  dari  buku -buku  serta  tulisan-tulisan  pada  jurnal-jurnal  penelitian.  Studi kepustakaan  tergolong  pada  penelitian  kualitatif  yang  mengedepankan  analisis berdasarkan  pada  pendapat  ahli.  Dalam  penelitian  ini  pendapat  ahli  dijadikan kekuatan utama dalam menganalisis persoalan.

## C. Pembahasan

## 1. Pengertian Zakat dan Landasan Hukumnya
Zakat  dalam  istilah  bahasa  Arab  disebut  dengan “ az-zakaah ”  yang  berarti bertambah,  tumbuh  dan  berkembang 7 8 Kata al-zakah dapat  juga  berarti  bersih ( al-zakiyyah ), suci ( al-thaharoh ), berkah ( al-barkah ), baik atau layak ( al-shalah ) 9 10 11 12 .  Berdasarkan  kata  dasar  ini  dapat  dimaknai  bahwa  zakat  adalah  harta-harta yang  disisihkan  untuk  kemudian  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya. Harta  yang  dikeluarkan  ini  akan  dapat  mensucikan,  membersihkan, mendatangkan berkah, ada kebaikan, akan bertumbuh dan berkembang dari harta tersebut 13 . Pemaknaan zakat ini juga diarahkan pada diri orang yang menunaikan zakat, dimana zakat dapat membuat hati orang yang berzakat jiwanya akan suci, bersih, dan datangnya keberkahan 14 .
Sayyid  Sabiq  mengemukakan  bahwa  zakat  merupakan  sebutan  hak  Allah yang  terdapat  dalam  harta  manusia  untuk  kemudian  dikeluarkan  sesuai  kepada fakir dan miskin. Dikatakan zakat diharapkan dengan menunaikannya zakat akan ada keberkahan dari Allah SWT untuk yang membayarnya dan disucikan hatinya
6 Masdar  Farid  Mas’udi, Pajak  Itu  Zakat;  Uang  Allah  Untuk  Kemaslahatan  Rakyat (Jakarta:  Mizan, 2010).
7 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir , 17th edn (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997).
8 Qardhawi.
9 Ibnu Qadamah, Al-Mughni , 1st edn.
10 M. Amin Suma, Sinergi Fikih Dan Hukum Zakat; Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer (Ciputat: Kolam Publising, 2019).
11 Ibnu Manzhur, Lisanul Al-’Arobi , 3rd edn (Beirut: Darul Ma’arif, 1988).
12 Abdurrahman  Al-Jaziri, Al-Fiqh  ’Ala  Al-Mazahib  Al-Arba’ah, 1st  edn  (Bandung:  Hasyimi  Press, 1986).
13 Redaksi Ensiklopedi, Eksiklopedi Hukum Islam , 6th edn (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Vanhoeve, 1996).
14 Muhammad  Ridwan  dan  Mas’ud, Zakat  Dan  Kemiskinan  Instrumen  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat (Yogyakarta: UII Press, 2005).
dari  kekikiran 15 .  Asy-Syaukani  juga  mengatakan,  zakat  adalah  menyalurkan Sebagian  harta  yang  telah  mencapai  nisap  dan  haul  kepada  yang  berhak menerimanya dan  tidak  mempunyai  sifat  yang  dapat  dicegah  syara’  untuk mentasharufkan  kepadanya 16 .  Yusuf  Qardhawi  juga  menjelaskan  tentang  zakat dimana zakat merupakan sebutan bagi harta yang diperintahkan Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak menerima 17 . Tidak berbeda dengan itu, Rafiq Yunus al-Mishri  juga  menuliskan  pengertian  zakat  dengan  sebagian  harta  yang  diambil dari  harta  seseorang  untuk  digunakan  bagi  kemaslahatan  kaum  fakir  dan  atau digunakan sesuai dengan syariat ( al-masharif al- syar’iyyah) 18 .
Pendapat  berikutnya  tentang  zakat  juga  dikemukakan  oleh  Wahbah  al- Zuhayli  dalam  kitab al - Fiqh  al-Islami  wa-Adillatuhu, dimana  zakat  menuerutnya merupakan  kewajiban  bagi  pemilik  harta  untuk  mengeluarkannya  sesuai ketentuan  Allah  SWT  dengan  tujuan  menjalankan  perintah  Allah  SWT  dan berharap  mendapatkan  ridhaNya 19 .  Ahmad  Rofiq  juga  menuliskan  tentang  zakat, menurutnya  zakat  selain  sebagai  ibadah  juga  merupakan  kewajiban  sosial  bagi aghniya setelah  hartanya  memenuhi  nisap  dan  haul 20 .  Seterusnya  Didin Hafidhuddin  juga  berpendapat,  zakat  yang  dikeluarkan  dari  harta  dengan  syarat tertentu  atas  dasar  perintah  yang  Allah  SWT  turunkan  kepada  pemilik  harta untuk  dibagikan  kepada  hasnaf  yang  delapan 21 .  Sedangkan  dalam  UU  No.21 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan zakat yang dimaksud adalah mengeluarkan sebagian  harta  yang  dimiliki  untuk  seterusnya  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya sesuai ketentuan agama 22 .
Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, didapatkan kesimpulan bahwa zakat  ialah  kewajiban  seorang  muslim  dalam  mengeluarkan  sebagain  harta  yang dimilikinya  untuk  dibagikan  kepada  yang  berhak  menerima  sesuai  tuntutanan syariah.  Adapun  landasan  dari  kewajiban  itu  bersumber  dari  al- Qur’an  dan Sunnah, seperti yang terdapat dalam QS. Al Baqaroh[2]; 43, QS. At-Taubah [9]; 60, QS. At-Taubah [9]; 103.
2. Pengertian Pajak Dan Landasan Hukumnya
Bahasa Arab  mengenal istilah pajak dengan  kata dharibah yang bermaksud mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Yusuf Qardhawi  mengemukakan pajak merupakan perintah yang ditetapkan  kepada  wajib  pajak  sesuai  ketentuan  negara,  dalam  rangka menghimpunan  dana  untuk  membiayai  operasional  negara  dan  pembiayaan untuk  pembangunan  yang  telah  ditetapkan  Negara 23 .  Adriani  mendefenisikan pajak  sebagai  iuran  yang  diwajibkan  kepada  masyarakat  dan  terhitung  sebagai terutang  yang  wajib  dilunasi  sesuau  ketentuan  perundang-undangan.  Rochmat Soemitro  juga  mengemukakan  pengertian  pajak  sebagai  pemindahan  harta  dari
15 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah , 1st edn (Jakarta: Republika, 2017).
16 Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, Pedoman Zakat (Semarang: PT Pustaka Rizki, 2009).
17 Qardhawi.
18 Rafiq Yunus Al-Mishri, Fiqh Muamalah Al-Maliyah (Damasqus: Dar Al Qolam, 2007).
19 Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu Jilid.5 (Jakarta: Gema Insani, 2011).
20 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual; Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
21 Didin Hafiduddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002).
22 UU No. 23, ‘Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat’, 2011.
23 Qardhawi.
rakyat  ke  dalam  kas  Negara  sebagai  bentuk  partisipasi  warga  dalam  membiayai pengeluaran  rutin  dan  pembangunan  serta  sebagai  public  saving  dalam pembiayaian  public  investment 24 .  Berikutnya  pengertian  pajak  dari  pandangan ahli  keuangan,  disebutkan  bahwa  pajak  adalah  kewajiban  wajib  pajak  dalam menyetorkan  sejumlah  uang  yang  telah  ditentukan  oleh  negara  dan  kemudian negara  menggunakannya  untuk  kepentingan  pencapaian  tujuan  ekonomi,  social, politik dan tujuan-tujuan Negara lainnya 25 .
Sedangkan  merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2007  tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan  (KUP)  disebutkan  definisi  pajak  sebagai  kontribusi  wajib  warga negara  baik  pribadi  atau  badan  yang  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  dan  kemudian  digunakan  untuk  membiayai  Negara  demi kemakmuran  rakyat 26 .  Berdasarkan  pendapat-pendapat  di  atas  dapat  dipahami, bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara dengan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada negara yang didasari atas peraturan yang bersifat mengikat dan  penggunaan  sepenuhnya  diperuntukan  bagi  penciptaan  kesejahteraan masyarakat rakyat.
Memperhatikan  pengertian  pajak  di  atas,  dimana  pajak  memiliki  fungsi yang  sangat  penting  dalam  penciptaan  kesejahteraan  masyarakat  banyak,  maka seluruh  negara  di  dunia  termasuk  negara  Islam  menerapkan  pajak.  Di  Indonesia sendiri kewajiban pajak bagi warga negaranya didasarkan pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pasal 1, tertuang fungsi umum dari pajak diantaranya fungsi budgeter dan redistribusi pendapatan. Fungsi  budgeter  dalam  perekonomian  suatu  negara  mengenal  adanya  sumber penerimaan  dan  rencana  pengeluaran.  Sumber  penerimaan  negara  salah  satunya berasal  dari  pajak.  Di  Indonesia,  Pajak  merupakan  penyumbang  pendapatan negara  yang  besar.  Pendapatan  dari  pajak  digunakan  sebagai  penyokong pembangunan,  baik  infrastruktur,  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  pertahanan, maupun untuk belanja operasional lainnya.
Sementara  itu  dalam  pandangan  Islam,  kedudukan  pajak  menjadi perdebatan  para  ulama,  ada  yang  membolehkan  dan  ada  yang  melarangnya. Ulama  yang  membolehkan  pajak  didasari  jika  pajak  yang  dijalankan  bersifat sukarela  dan  tanpa  paksaan.  Pajak  sukarela  ini  dikategorikan  sebagai  infak  atau hadiah/hibah kepada pemerintah. Namun jika pajak sebagai beban (dharibah), ia dikategorikan  sebagai  iuran  wajib  yang  berstatus  sunnah  disamping  zakat  yang wajib. Meskipun jumhur ulama membolehkan pajak, tapi sebagian ulama ada juga yang  mengharamkan  pajak.  Dalil  yang  digunakan  dasar  bagi  ulama  yang mengharamkan pajak adalah pada sunnah Nabi Muhammad SAW dari Uqbah bin Amir  yang  mengatakan  bahwa:  "Tidak  akan  masuk  surga  orang  yang  memungut muks". (HR. Abu Daud, Al-Hakim, Ibn  Khuzaimah dari Riwayat Muhammad bin Ishak).  Hadits  lain dari  Abu  Khair  r.a.  ia  berkata:  “Maslamah  bin  Mukhallad
24 Murtadho  Ridwan,  ‘Zakat  Vs  Pajak:  Studi  Perbandingan  Di  Beberapa  Negara  Muslim’, ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf , 1.1 (2016), 1–22.
25 co.id  Pak  Dosen,  ‘Pengertian  Pajak  Menurut  Para  Ahli’, 26  November  2022 ,  2022 <https://pakdosen.co.id/pengertian-pajak-menurut-para-ahli/>.
26 UU  No.28,  ‘Undang-Undang  No.28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara Perpajakan’.
(Gubernur  Mesir)  menolak  untuk  menyerahkan  usyur  (1/10)  kepada  Ruwaifi  bin Tsabit, sambil berkata: “Saya dengar Rasulullah SAW mengatakan, bahwa pemilik muks  itu  dalam  neraka".  (HR.  Ahmad  dari  riwayat  Ibnu  Luhaiah  dan  Tabrani). Pendapat  yang  melarang  pajak  disampaikan  oleh  ulama  semisal  Muhammad Nashiruddin al-Albani, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin,  dan  Adz-Dzahabi.  Ulama-ulama  ini  mengemukakan  istilah  muks atau  usyur  sama  dengan  pajak/cukai,  sehingga  keharaman  praktek  pajak/cukai bagi ulama ini tidak bisa ditawar lagi 27 .
Berbeda pendapat dengan ulama yang mengharamkan pajak, ulama semisal Abu  Ubaid  memandang  dalil  dari  hadis  yang  dijadikan  dasar  bagi  ulama  yang mengharamkan pajak, menurutnya hadits itu terkait dengan pengumpulan zakat dari  harta  penganut  Islam,  bukan  terkait  dengan  makruhnya  atas  pengumpulan cukai  barang  impor.  Hadis  itu  menurutnya  telah  menyebutkan  dilarangnya praktek pemungutan cukai seperti yang telah dijalankan pemuka arab pada masa sebelum Islam 28 .
Pendapat  lain  terkait  penerapan  pajak,  dilatar  belakangi  oleh  prinsip maslahah,  dimana  pajak  yang  dijalankan  oleh  suatu  negara  akan  digunakan sebagai  modal  pemberantasan  kemiskinan,  membantu  warga  yang  tidak  bisa berobat,  membiayai  pembangunan  dan  lain-lain.  Semua  penggunaan  pajak berdampak  positif  bagi  masyarakat  dan  ini  menunjukan  nilai  maslahahnya  lebih besar dari mudhoratnya. Memperhatikan hal ini, jumhur ulama ahlul sunnah wal jama'ah  seperti  Imam  Syafi'i,  Hanafi,  Maliki  dan  Hambali,  berpandangan  muks dan  usyur  tidak  bisa  digeneralisasikan  dalam  bentuk  bea  cukai  atau  pajak. Menurutnya  lagi  muks  yang  berarti  pengurangan  harta  dengan  cara  penzaliman atau  muks  adalah  bentuk  pungutan  yang  dilakukan  dari  pedagang  dengan  cara yang zalim. Pengertian muks seperti ini tidak terdapat dalam pajak, sehingga para Imam ini bersepakat pajak yang diterapkan pemerintah adalah boleh, mengingat dana pajak dipergunakan untuk membiayai penyediaan berbagai infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lainnya 29 .
3. Zakat dan Pajak, Persamaan Dan Perbedaannya Dalam Islam
Dana  zakat  dan  pajak  yang  terhimpun  sama-sama  merupakan  sumber pendapatan  negara, sehingga keduanya  sama  pentingnya  dalam  pembangunan bangsa  dan  negara.  Yusuf  Qordhawi  dalam  pembahasannya  terkait  pajak  dan zakat, menjelaskan persamaan antara keduanya, diantaranya:
a. Paksaan  dan  kewajiban  membayarnya  merupakan  cara  dalam  melatih kedisiplinan wajib pajak dan  zakat. Bila seseorang terlambat membayarkannya,  maka  pemerintah  akan  memaksa  bahkan  sampai memerangi orang-orang yang enggan membayarnya.
b. Pajak dan zakat sama-sama disetor kepada pemerintah lewat Lembaga yang ditunjuk pemerintah
c. Pajak  dan  zakat  sama-sama  tidak  membolehkan  adanya  imbalan  tertentu kepada orang yang membayarnya 30 .
27 Ridwan.
28 M.Nur Rianto  Al  Arif,  ‘Fungsionalisasi Zakat  Dan Pajak  Di Dalam  Perekonomian’, Jurnal Ekonomi Islam , 3.April (2013), 1–34.
29 Arif.
30 Qardhawi.
d. Pajak  dan  zakat  sama-sama  memiliki  tujuan  untuk  kemaslahatan masyarakat banyak.
Senada  dengan  pendapat  Qardhawi  di  atas,  Ibrahim  menguraikan  titik persamaan  dan  sekaligus  perbedaan  antara  pajak  dengan  zakat,  dimana  kedua- duanya  sama-sama  wajib  untuk  menunaikannya.  Sedangkan  perbedaanya  kalau zakat  kewajibannya  berdasarkan  perintah  syariah  (Al  Qur’an  dan  Ha dits),  dan pajak kewajibannya berdasarkan ijtihad para ulama yang sejalan dengan tuntutan kebutuhan  dan  kemaslahatan,  serta  dikuatkan  atas  aturan-aturan  negara.  Selain itu menurut Ibrahim, persamaan keduanya juga sama-sama memiliki nilai ibadah social  sebagai  penerapan  saling  tolong  menolong,  kerjasama,  gotong  royong, peduli  dengan  sesame  dan  lain-lain.  Prinsip-prinsip  ini  juga  merupakan  bentuk penerapan dari nilai Pancasila dan nilai-nilai Islam 31 .
Sedangkan Qardhawi juga  mengemukakan  terkait perbedaan zakat dengan pajak, diantaranya:
a. Nama dan indikasi makna; zakat ditujukan sebagai penyucian, pertumbuhan dan  keberkahan.  Sementara  pajak  secara  makna  bersifat  pemaksaan  dan kewajiban,
b. Substansi dan sasaran. Zakat substansinya ibadah dan manisvestasi dari rasa syukur, serta uapaya mendekatkan diri pada Allah, sedangkan pajak sebatas kewajiban pada peraturan Negara.
c. Penentuan besaran zakat dan pajak. Zakat ditentukan oleh nishab dan haul, sedangkan pajak ditentukan oleh pemerintah
d. Sifat tetap dan kekekalan
e. Objek zakat berbeda dengan pajak
f. Hubungan  kewajiban,  pajak  berdasarkan  hubungan  warga  Negara  dengan pemerintah,  sedangkan  zakat  menyangkut  hubunganh  amba  dengan Tuhannya.
g. Tujuan,  zakat  bertujuan  ruhiyyah  dan  khuluqiyyah,  sedangkan  pajak  hanya untuk taat aturan.
h. Asas  hukum,  zakat  asas  hukumnya  tetap  dan  tidak  berubah,  sedangkan pajak asas hukum cendrung berubah mengikuti ketetapan pemerintah 32 .
Perbedaan lain antara zakat dan pajak dapat juga dilihat dari hal-hal berikut di antaranya:
a. Dari  tujuan,  zakat  ditujukan  untuk  hasnaf  yang  delapan,  sedangkan  pajak diperuntukan  lebih  luas  dari  zakat,  bisa  untuk  infrastruktur  dan pemerataan sosial.
b. Sumber  perintah.  Zakat  diperintahkan  oleh  Allah  SWT,  dan  pajak diperintahkan pemerintah.
c. Dari  segi  pelakunya.  Zakat  hanya  diwajibkan  bagi  penganut  Islam, sedangkan pajak wajib bagi seluruh masyarakat
31 Hosen Ibrahim, Hubungan Zakat Dan Pajak Dalam Islam (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1992).
32 Qardhawi.
d. Objek  penerimanya,  zakat  penerimanya  adalah  hasnaf  yang  8,  sedangkan pajak boleh diterima oleh semua warga negara.
e. Dalam  segi  hukumnya,  zakat  termasuk  rukun  Islam  yang  wajib  untuk dibayarkan bagi yang telah mencukupi nisap dan haul, sedangkan pajak ada yang menganggap wajib dan ada pula yang haram.
f. Dalam  pajak  tidak  ada  besaran  kewajiban  yang  tetap,  bisa  berubah  sesuai kemauan pemerintah, sedangkan zakat jumlahnya selalu tetap.
g. Maksud  dan  tujuan.  Zakat  bertujuan  ketaatan,  ruh  dan  moral,  sedangkan pajak hanya sekedar kepatuhan kepada pemerintah 33 .
Berdasarkan  perbedan-perbedaan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  zakat adalah  kewajiban  agama  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Quran  dan  Hadits. Sedangkan  pajak  merupakan  kewajiban  sebagai  warga  negara  kepada  negaranya untuk  dipergunakan  dalam  menjalankan  aktivitas  negara  dalam  menghadirkan kesejahteraan  bersama.  Meskipun  secara  kegunaan  sama-sama  ditujukan  untuk kemanfaatan  bersama,  tapi  zakat  kemanfaatan  lebih  spesifik  dibanding  pajak. Makanya sebagian ulama berpendapat meskipun seseorang telah membayar pajak, tapi  dia  belum  bisa  lepas  dari  kewajiban  membayar  zakat,  dan  sebaliknya  jika seseorang  telah  membayar  zakat,  kewajiban  membayar  pajak  bisa  lepas  darinya, jika  negara  memiliki  kebijakan  penghapusan  pajak  atau  pengurangan  pajak  bagi warga negara yang telah membayar zakat tersebut.

## 4. Hubungan Zakat Dan Pajak Dalam Islam
Pajak dan zakat dinegara Islam menjadi bahasan yang selalu menarik untuk didiskusikan.  Dalam  sejarah  peradaban  Islam,  pajak  tidak  pernah  dijalankan kepada  umat  Islam.  Umat  Islam  tidak  dibebankan  pungutan  oleh  pemerintah, selain dari zakat. Sedangkan pungutan berupa pajak dikenakan kepada penganut selain  Islam.  Meskipun  demikian  seiring  dengan  perkembangan  masa,  negara modern  terutama  negara  Islam  mewajibkan  zakat  dan  pajak  kepada  warga negaranya.  Bahkan  dibeberapa  negara  Islam,  pungutan  pajak  lebih  diutamakan negara dibanding pungutan zakat. Kebijakan ini mendatangkan masalah ditengah masyarakat, apakah dengan telah membayar pajak, penganut Islam terbebas dari kewajiban  membayar  zakat?.  Pertanyaan  ini  memerlukan  jawaban  serius berdasarkan kajian mendalam, para ulama memiliki peran dalam pemecahannya. Namun  kalua  diperhatikan  dalam  Al  qur’an,  antara  zakat  dan  pajak  tidak  bisa dipersamakan  karena  memiliki  perbedaan  sumber  hukum.  Zakat  merupakan kewajiban  atas  perintah  dari  Allah  SWT,  sedangkan  pajak  berasal  dari  peraturan yang dikeluarkan pemerintah.
Zakat  dan  pajak  sebetulnya  kalau  dilihat  dari  segi  penggunaan  dana  yang sudah  terhimpun,  keduanya  sama-sama  bermanfaat  dalam  pemberantasan kemiskinan,  pembangunan  manusia,  kesehatan  dan  lain  sebagainya.  Zakat  dan pajak  sama  dipungut  dari  harta  masyarakat  untuk  kepentingan  umum.  Bahasan terkait hubungan antara zakat dan pajak mulai dibicarakan, mengingat keduanya memiliki  manfaat  di  tengah-tengah  masyarakat  dan  keduannya  juga  membantu program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara. Disamping itu  zakat  dan  pajak  mempunyai  beberapa  kesamaan,  selain  kesamaan  untuk
33 Edi Haskar, ‘Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam’, Menara Ilmu , 14.2 (2020).
kesejahteraan,  juga  kesamaan  tanpa  ada  imbalan  bagi  yang  membayarnya,  serta pajak  dan  zakat  bermanfaat  untuk  kemasyarakatan,  ekonomi,  politik  di  samping tujuan keuangan.
Terlepas  dari  perbedaan  pandangan  ulama  terkait  dengan  boleh  atau tidaknya  pajak  dipungut  khususnya  dari  penganut  muslim,  pajak  telah  turut memberikan  andil  terhadap  pembangunan.  Kemaslahatan  dari  pungutan  pajak jauh  lebih  banyak  dibanding  kemudharotan.  Makanya  kemudian  jumhur  ulama bersepakat  bolehnya  negara  Islam  menjalankan  pemungutan  pajak.  Pungutan pajak  yang  dibebankan  agar  tidak  tumpang  tindih  dengan  kewajiban  membayar zakat,  maka  pemerintah  harus  membuat  aturan  yang  tidak  menimbulkan  doble tax  antara  zakat  dengan  pajak.  Penerapannya  harus  memberikan  perlakukan khusus kepada umat Islam yang telah membayar zakat, dengan tidak dibebankan lagi dengan pajak.
Bagi  negara  Islam  yang  pemerintahnya  pro  terhadap  ajaran  Islam,  dapat memahami  posisi  kewajiban  membayar  zakat  jauh  lebih  kuat  ketimbang  aturan yang  mengharuskan  warga  negara  membayar  pajak.  Pemerintahnya  akan  lebih mendahulukan  warganya  mengeluarkan  zakat  dan  memberikan  keringanan khusus  bagi  yang  telah  membayar  zakat.  Hal  ini  mengingat  zakat  merupakan kewajiban  seorang  hamba  terhadap  tuhannya,  dan  akan  mendapatkan  dosa  bagi yang  membangkang  terhadap  pembayaran  zakat  tersebut.  Muhammad  Abdul Mannan, tokoh pemikir ekonomi Islam berpandangan bahwa zakat sebagai salah ujung  tombak  keuangan  publik  Islam,  maka  oleh  karenanya  pemerintah  harus memberikan dukungan penuh terhadap pemungutan pajak 34 .
Persoalan  muncul  ketika  di  suatu  negara  yang  tidak  berlandaskan  ajaran Islam  dan  pemimpinya  berlawanan  dengan  yang  berbau  Islam,  maka  akan diterapkan hukum yang tidak berpihak kepada hukum Islam. Termasuk juga pada penerapan  aturan  terkait  pungutan  pajak  dan  zakat,  pungutan  zakat  sebagai kewajiban bagi seorang muslim, akan dilemahkan dan cendrung tidak di dukung dan  pemerintah  lebih  mewajibkan  pemungutan  pajak.  Pungutan  pajak  yang diterapkan bahkan kadang kala memberatkan warganya sendiri, sehingga muncul perlawanan terhadap aturan pajak tersebut.
Di  tengah  kuatnya  upaya  pemerintah  dalam  pemungutan  pajak,  pada sebagian  negara  muslim  juga  muncul  kesadaran  terhadap  perintah  zakat  yang diwajibkan syariah. Umat Islam memiliki kesadaran dalam membayar zakat sesuai ketentuan  syariah,  sehingga  tidak  sedikit  kemudian  umat  Islam  mengeluarkan zakat.  Di  Indonesia  menurut  data  yang  dikeluarkan  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  total  potensi  zakat  tahun  2022  berjumlah  Rp.  327  trilliyun  dan  yang terhimpun pada tahun 2021 baru lebih kurang Rp. 17 triliyun, kedepannya jumlah ini  akan  terus  meningkat  seiring  naiknya  kesadaran  umat  Islam  akan  perintah zakat 35 .  Naiknya  kesadaran  masyarakat  akan  zakat,  menimbulkan  problem  baru yakni terjadinya doble tax zakat dan pajak. Kewajiban membayar zakat dan pajak ini terasa memberatkan bagi sebagian kalangan, sehingga ada tuntutan zakat yang telah  dibayarkan  diminta  untuk  bisa  mengurangi  pajak  yang  akan  dibayar.
34 Herza Ayu Menita, ‘Pemikiran Abdul Manan Tentang Ekonomi Islam’, Al Intaj , 3.1 (2017), 216–38.
35 Pusat  Kajian  Strategis  Baznas, Outlook  Zakat  Indonesia  2022 (Jakarta:  Baznas  RI,  2022) <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
Kedepannya  diperlukan  solusi  yang  tepat  agar  tidak  terjadi  dualisme  kewajiban bagi warga negara. Solusinya adalah pajak diwajibkan kepada warga negara yang bukan  penganut  muslim,  juga  diwajibkan  kepada  kegiatan  keluar  masuk  barang (ekspor  import),  perusahaan  yang  melakukan  perdagangan  atau  industry,  atau dibebankan pada negara lain yang meminta perlindungan pada negara. Sedangkan zakat  dibebankan  kepada  penganut  muslim  sesuai  dengan  ketentuan  yang terdapat dalam Al Qur’an dan Hadits.
5. Pengaruh Zakat Dan Pajak Dalam Perekonomian
a. Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian
Zakat  yang  dibayarkan  akan  memberikan  pengaruh  pada perekonomian.  Berbeda  dengan  pajak,  dalam  teori  ekonomi  Islam  zakat perniagaan  yang  dikeluarkan  sebesar  2,5%  hanya  dibebankan  pada  harta yang  telah  sampai  nisapnya  yang  setara  dengan  96  gram  emas.  Zakat perniagaan  objeknya  merupakan  barang  atau  harta  yang  diperdagangkan dan tidak dibolehkan atas barang tidak berkembang. Ulama berselisih atas biaya  apakah  di  diperhitungkan  untuk  menjadi  obyek  zakat.  Sebagian ulama  berpendapat  biaya  sesuatu  yang  berubah  saja  yang  boleh diperhitungkan,  dan  yang  menjadi  obyek  zakat  hanya  yang surplus produsen saja.
Gambar 1; Pengaruh Zakat Perniagaan Terhadap Keuntungan
Walaupun ada perbedaan pendapat terkait obyek zakat, namun tidak berpengaruh  terhadap  biaya  total  (AC),  dan  laba  yang  didapatkan.  Zakat perniagaan  tidak  berpengaruh  pada  biaya  marjinal,  dan  kurva  penawaran. Keuntungan maksimal yang diperoleh akan berpengaruh terhadap besaran zakat  yang  akan  dibayarkan.  Makin  besar  laba  yang  diperoleh,  maka  akan besar juga zakat perniagaan yang harus dikeluarkan.
Keuntungan maksimum digambarkan dengan MR = MC, dimana pada saat  produksi  Q*,  artinya  besaran  zakat  perniagaan  yang  dibayarkan  tidak dipengaruhi  oleh  biaya  yang  dikelurkan.  Diagram  menggambarkan  bahwa keuntungan  maksimum  yang  diperoleh  akan  membuat  pembayaran  zakat juga  pada  posisi  maksimum.  berikutnya  zakat  yang  dipungut  tidak  akan memberikan  dampak  pada  keseimbangan  permintaan  dan  penawaran  di pasar.  Kondisi  ini  cendrung  berbeda  dengan  pajak  yang  dibebankan, dimana pajak akan menimbulkan pergeseran pada kurva penawaran.
Rp
b. Pengaruh Pajak Terhadap Perekonomian
Berbeda  dengan  zakat  yang  tidak  akan  meningkatkan  biaya,  pajak yang dipungut akan menambah biaya bagi perusahaan, sehingga pajak akan mempengaruhi  besaran  keuntungan  perusahaan.  Biaya  pajak  yang dibebankan  pada  penjualan  atau  pajak  pertambahan  nilai  sebesar  10%  per harga  unit,  akan  menaikan  biaya  total  rata-rata  (AC).  Kenaikan  AC  secara langsung  akan  membuat  biaya  marjinal  (MC)  ikut  naik.  Pada  gambar  di bawah  keadaan  sebelum  adanya  pajak  penjualan  laba  yang  dihasilkan sebesar  laba1,  sedangkan  keadaan  setelah  adanya  pajak  penjualan digambarkan  dengan  laba2.  Dalam  penjelasan  ini  diasumsikan  struktur pasar  adalah  persaingan  sempurna.  Keadaan  sebelum  pajak  penjualan dibebankan  ditunjukkan  oleh  kurva  biaya  marjinal  (MC),  dan  biaya  total rata-rata  (AC).  Sementara  harga  pada  tingkat  P*  (atau  P  =  AR  =  MR  = Demand).  Keuntungan  maksimum  terjadi  pada  saat  MR =  MC,  yaitu  pada saat produksi Q1. Tingkat keuntungan maksimal ini digambarkan pada segi empat laba1 (segi empat ABCD).
Gambar 2;
Pengaruh Pajak Penjualan Terhadap Keuntungan
Ketika  pajak  penjualan  dibebankan  kepada  produsen,  maka  biaya rata-rata  (AVC)  akan  meningkat,  hal  ini  secara  langsung  akan meningkatkan  kenaikan  biaya  total  rata-rata  (AC)  dari  AC1  menjadi  AC2. Kenaikan  biaya  total  rata-rata  akan  menaikkan  biaya  marjinal,  sementara harga tetap berada pada tingkat P*. Karena keuntungan maksimum didapat pada  kondisi  MR=MC,  maka  tingkat  produksi  optimal  adalah  sebesar  Q2 dan  tingkat  keuntungan  maksimal  yang  didapat  setelah  dikenakan  pajak penjualan adalah segi empat laba2 (segi empat AEFG). Sehingga pada saat pajak  penjualan  dikenakan,  maka  keuntungan  mengalami  penurunan. Besaran penurunan keuntungan  dipengaruhi oleh besaran pajak penjualan yang  dikenakan  kepada  perusahaan.  Dengan  demikian  agar  keuntungan produsen  tidak  menurun  karena  adanya  pajak  penjualan,  maka  produsen biasanya memindahkan beban pajak penjualan kepada konsumen.
Beban  pajak  yang  dibayar  konsumen  ialah  sebesar  kenaikan  harga antara harga sebelum pajak dengan harga setelah pajak. Sedangkan beban
pajak  yang  ditanggung  oleh  produsen  ialah  dikarenakan  menurunnya jumlah  barang  yang  diminta  oleh  konsumen.  Kemudian  hal  lain  yang menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  distorsi  dalam  perekonomian  adalah adanya  surplus  yang  tidak  dinikmati  baik  oleh  produsen  maupun  oleh konsumen,  hal  inilah  yang  dalam  bahasa  ekonomi  dikenal  dengan  bobot mati  (deadweight  loss).  Bobot  mati  menunjukkan  bahwa  pajak  telah menimbulkan inefisiensi di dalam perekonomian.

## D. Simpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pajak dan zakat merupakan  pemasukan  bagi  negara. Zakat  yang  dipungut  pemerintah  lewat  lembaga amil zakat nasional (Baznas) kepada umat Islam yang telah memenuhi nisab dan haul yang  telah  ditentukan  dalam  Al  Qur’an  dan  Hadits.  Zakat  yang  telah  dihimpun kemudian  disalurkan  kepada hasnaf yang  delapan.  Sedangkan  pajak  dihimpun  oleh pemerintah  lewat  Direktur  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan  dan  Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Pajak dijalankan berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP).  Pajak  yang  telah dihimpun  kemudian  digunakan  untuk  kemaslahatan  bersama,  biaya  pemerintahan, pembangunan  jalan  dan  fasilitas  umum,  pendidikan,  ekonomi  dan  lain-lain. Memperhatikan  penggunakan  zakat  dan  pajak  terdapat  perbedaan  antara  keduanya. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan perbedaan dan persamaan antara zakat dan  pajak.  Meskipun  demikian  sebagian  ulama  berpendapat  ketika  seorang  muslim telah  membayar  pajak,  tidak  membuat  seseorang  itu  terbebas  dari  kewajiban  untuk membayar  zakat,  dan  ketika  seorang  warga  negara  telah  membayar  zakat  bisa membuat  dia  terbebas  dari  kewajiban  membayar  pajak  atau  mengurangi  besaran kewajibannya  membayar  pajak.  Hal  ini  mengingat  zakat  merupakan  perintah  agama yang wajib untuk ditunaikan, sedangkan pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh negara berdasarkan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Jaziri,  Abdurrahman, Al- Fiqh  ’Ala  Al -Mazahib  Al- Arba’ah, 1st  edn  (Bandung: Hasyimi Press, 1986)
Al-Mishri, Rafiq Yunus, Fiqh Muamalah Al-Maliyah (Damasqus: Dar Al Qolam, 2007)
Arif,  M.Nur  Rianto  Al,  ‘Fungsionalisasi  Zakat  Dan  Pajak  Di  Dalam  Perekonomian’,
Jurnal Ekonomi Islam , 3.April (2013), 1 – 34
Ash-Shiddiqy,  Teuku  Muhammad  Hasby, Pedoman  Zakat (Semarang:  PT  Pustaka Rizki, 2009)
Az-Zuhaily,  Wahbah, Al-Fiqh  Al-Islami  Wa-Adillatuhu  Jilid.5 (Jakarta:  Gema  Insani, 2011)
Ensiklopedi,  Redaksi, Eksiklopedi  Hukum  Islam ,  6th  edn  (Jakarta:  PT  Ikhtiar  Baru Vanhoeve, 1996)
Hafiduddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002)
Haskar, Edi, ‘Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam’, Menara Ilmu , 14.2 (2020)
Hidayat,  Taufiq,  ‘Menimbang  Pemikiran  Masdar  Farid  Mas  ’  Udi  Tentang  Double Taxs’, IV.November 2013, 75– 90
Ibrahim,  Hosen, Hubungan  Zakat  Dan  Pajak  Dalam  Islam (Jakarta:  PT  Bina  Rena Pariwara, 1992)
Karim, Adiwarman, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
Manzhur, Ibnu, Lisanul Al- ’Arobi , 3rd edn (Beirut: Darul Ma’arif, 1988)
Mas’ud,  Muhammad  Ridwan  dan, Zakat  Dan  Kemiskinan  Instrumen  Pemberdayaan Ekonomi Umat (Yogyakarta: UII Press, 2005)
Mas’udi,  Masdar  Farid, Pajak  Itu  Zakat;  Uang  Allah  Untuk  Kemaslahatan  Rakyat (Jakarta: Mizan, 2010)
Menita,  Herza  Ayu,  ‘Pemikiran  Abdul  Manan  Tentang  Ekonomi  Islam’, Al  Intaj ,  3.1 (2017), 216 – 38
Munawir,  Ahmad  Warson, Kamus  Al-Munawir ,  17th  edn  (Yogyakarta:  Pustaka Progresif, 1997)
Pak  Dosen,  co.id,  ‘Pengertian  Pajak  Menurut  Para  Ahli’, 26  November  2022 ,  2022 <https://pakdosen.co.id/pengertian-pajak-menurut-para-ahli/>
Pusat Kajian Strategis Baznas, Outlook Zakat Indonesia 2022 (Jakarta: Baznas RI, 2022) <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
Qadamah, Ibnu, Al-Mughni , 1st edn
Qadir,  Abdur  Rahman, Zakat  Dalam  Dimensi  Mahdhah  Dan  Sosial (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 1998)
Qardhawi, Yusuf, Fikih Zakat (Jakarta: Mitra Karya Indonesia, 1988)
Ridwan, Murtadho, ‘Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim’, ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf , 1.1 (2016), 1 – 22
Rofiq,  Ahmad, Fiqh  Kontekstual;  Dari  Normatif  Ke  Pemaknaan  Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
Sabiq, Sayyid, Fiqh Al-Sunnah , 1st edn (Jakarta: Republika, 2017)
Suandi, Erly, Hukum Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2005)
Suma,  M.  Amin, Sinergi  Fikih  Dan  Hukum  Zakat;  Dari  Zaman  Klasik  Hingga Kontemporer (Ciputat: Kolam Publising, 2019)
UU No. 23, ‘Undang - Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat’, 2011
UU No.28, ‘Undang -Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan’