ISSN Print : https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1355981664
ISSN Online  : https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1492572000
PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa Juni 2024, Volume 13: Nomor 1 https://doi.org/10.22225/pd.13.1.9103.41-47 Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/paduraksa
Analisis karakteristik dan tingkat kekumuhan pada kawasan permukiman di Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Bali
Ni luh Jaya Anggreni 1 , I Gusti Ngurah Putu Dharmayasa 1,*
1 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Bali, Indonesia *Corresponding authors: ngurahdharmayasa@undiknas.ac.id
Submitted: 9 February 2024, Revised: 17 June 2024, Accepted: 22 June 2024
ABSTRACT: Rapid population growth leads to the expansion of residential areas, increasing the demand for land. Unpreparedness in anticipating the speed and dynamics of urban growth can result in the emergence of slum settlements. This study focuses on  the settlements in Pengambengan Village, Jembrana Regency, Bali, which are predominantly inhabited by fishermen and are considered to be slums. If the growth of these slum settlements is not controlled, the environmental quality will continue to decline as these settlements expand. Therefore, it is crucial to understand the characteristics of these settlements.  To understand the characteristics of these slum settlements, it is crucial to examine their features. Through this research, an analysis will be conducted to determine the  characteristics  of  the  slum  settlement  in  Pengambengan.  This  study  employed  a  mixed-method  approach,  combining  data collection through observation and interviews, as well as data collection from various sources to complement existing survey results. The collected data was then analyzed and assessed based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia Number 14/PRT/M/2018. The results of the analysis, which align with the 7 slum conditions including building structures, roads, water supply, drainage system, wastewater management, waste management, and fire protection, yielded a total score of 18. This indicates that the residential in Pengambengan is at a mild level of slum conditions. Despite being relatively low in slum severity, two important aspects should be noted-the provision of qualified drinking water and awareness of fire hazards, as these could have severe consequences for the residents of Pengambengan.
KEYWORDS : characteristics of slums; fishing village; Pengambengan Village; settlements; slums.
ABSTRAK: Seiring pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, kawasan permukiman pastinya akan mengalami perluasan. Hal ini menyebabkan kebutuhan lahan untuk pemukiman juga semakin meningkat. Ketidaksiapan dalam mengantisipasi kecepatan dan dinamika pertumbuhan kawasan permukiman dapat menimbulkan tumbuhnya permukiman kumuh. Kondisi pemukiman yang perlu mendapat perhatian adalah di Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, karena permukiman di desa ini didominasi oleh pemukiman nelayan  yang  cenderung kumuh. Jika pemukiman kumuh ini tidak dikendalikan pertumbuhannya,  maka kualitas lingkungan akan terus menurun sejalan dengan meluasnya pemukiman kumuh ini. Untuk memahami kondisi pemukiman kumuh ini, maka  karakteristiknya  sangat  penting  diketahui.  Melalui  penelitian  ini  dapat  dianalisis  karakteristik  permukiman  kumuh  di  Desa Pengambengan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan berbagai sumber terkait untuk melengkapi hasil survei yang sudah ada. Data dianalisis dan dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa Desa Pengambengan memiliki tingkat kekumuhan ringan dengan nilai total 18. Meskipun tingkat kekumuhannya rendah, dua hal penting perlu diperhatikan yaitu penting untuk memastikan akses terhadap air minum yang bersih dan aman bagi warga dan perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran karena dapat berakibat fatal bagi warga.
KATA KUNCI : karakteristik kekumuhan; desa nelayan; Desa Pengambengan; permukiman; kumuh.
© The Author(s) 2020. This article is distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## 1 PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia menjamin hak setiap orang untuk  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan  sehat  yang  ditegaskan  pada  Pasal  28H  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Tempat  tinggal  dan  lingkungan  hidup memiliki peran penting dalam  membentuk watak dan kepribadian bangsa yang utuh, berjati diri, mandiri, dan produktif  (Hadian  et  al.,  2022) . Oleh  karena  itu,
kebutuhan  tempat  tinggal  yang  layak  sangat  penting untuk diperhatikan.
Dasar  hukum  yang  lain  yaitu  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman  menegaskan  hak  warga  negara  atas tempat  tinggal  yang  layak.  Hal  ini  bertujuan  untuk menjamin kepastian bermukim bagi seluruh masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat.  Penyelenggaraan  kawasan  permukiman
menjadi salah satu upaya penting dalam  mewujudkan hak tersebut (Perkim.id, 2020).
Kondisi permukiman yang menarik untuk ditinjau adalah  permukiman  nelayan  di  Desa  Pengambengan yang terletak di kawasan pesisir Kabupaten Jembrana, Provinsi  Bali.  Sebagai  desa  pesisir  atau  desa  nelayan dengan  sektor  perikanan  sebagai  penggerak  utama perekonomian masyarakat juga mempengaruhi perkembangan  permukiman.  Selama  ini,  berdasarkan beberapa  penelitian,  pemukiman  nelayan  di  beberapa daerah  di  Indonesia  berkembang  ke  arah  pemukiman kumuh  (Anwar  &  Wahyuni,  2019;  Dimitra  & Yuliastuti,  2012). Hal  yang sama juga telah terjadi  di Desa  Pengambengan  sebagai  desa  nelayan  yang perkembangan  pemukimannnya  pesat,  memerlukan perhatian karena mengarah ke kawasan kumuh (Shara, 2018). Penelitian tentang identifikasi tingkat kekumuhan  di  daerah  pemukiman  nelayan  di  Desa Pengambengan,  Kabupaten  Jembrana  belum  pernah dilakukan, sehingga sangat relevan dilakukan. Melalui penelitian  ini  akan  diperoleh  gambaran  nyata  tingkat kekumuhan di Desa Pengambengan.
Kawasan  kumuh  muncul  akibat  tidak  meratanya pembangunan,  yang  mengakibatkan  terbentuknya kantong-kantong  perumahan  yang  terisolasi  dari infrastruktur  dan  prasarana  lingkungan  di  sekitarnya. Faktor  lain  yang  berkontribusi  adalah  pembangunan permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya (Alfian  &  Akbar,  2020;  Koterisa  et  al.,  2018). Permukiman  kumuh  adalah  permukiman  dengan kondisi  lingkungan  yang  tidak  memenuhi  standar kesehatan dan keselamatan (Ervianto & Felasari, 2019; Jaswadi  et  al.,  2019).  Definisi  lainnya  menyebutkan bahwa  pemukiman  kumuh  adalah    perumahan  yang kualitasnya  rendah,  sehingga  tidak  layak  sebagai tempat hunian (Kementerian PUPR, 2018).
Untuk  mengatasi  kekumuhan  yang  ada,  sangat penting dilakukan identifikasi karakteristik dan tingkat kekumuhan di Desa Pengambengan. Melalui penelitian ini    akan  dapat  diketahui  secara  spesifik  aspek-aspek apa  saja  yang  menyebabkan  terjadinya  kekumuhan. Melalui  identifikasi  ini  juga  diharapkan  dapat memberikan  informasi  kepada  pemangku  kebijakan untuk  dapat  mengatasi  atau  menanggulangi  masalah- masalah  yang  menyebabkan  kekumuhan  tersebut dengan tepat.

## 2 METODOLOGI

## 2.1 Lokasi Penelitian
Lokasi  tentang  identifikasi  permukiman  kumuh ini  adalah  Desa  Pengambengan,  di  Kabupaten Jembrana,  Bali  (Gambar  1).  Desa  Pengambengan secara  tofografi  terletak  pada  dataran  rendah  dengan memiliki  permukaan  yang  relatif  datar  dengan  luas wilayah  10.3  km 2 (BPS  Kabupaten  Jembrana,  2021). Sedangkan wilayah
pemukiman
di Desa
Pengambengan dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 1. Lokasi Penelitian (Google Earth, 2023)
Gambar 2. Kawasan permukiman di Desa Pengambengan

## 2.2 Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari survei dan wawancara pada  masyarakat  di  kawasan  permukiman  di  Desa Pengambengan. Selain data primer ini juga di dukung melalui data-data pendukung berupa laporan penelitian serta dokumen terkait yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 2.3 Analisis Data
Dalam analisis data mengenai permukiman Desa Pengambengan  dilakukan  menggunakan  metode analisis deskriptif dan pembobotan (scoring) . Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau  menginterpretasikan  suatu  hal  secara  objektif berdasarkan  fakta-fakta  yang  ada  (Zellatifanny  & Mudjiyanto,  2018).  Fakta-fakta  di  lapangan  tersebut, melalui  analisis  ini  akan  dapat  dideskripsikan  secara kuantitatif  dalam  bentuk  suatu  nilai  atau  bobot  dari variable-variabel atau karakteristik yang diteliti.
Pembobotan dalam penelitian ini dilakukan untuk dapat  menentukan  tingkat  kekumuhan  yang  tepat
sesuai  dengan  kondisi  wilayah  studi.  Metode pembobotan ini digunakan untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan  hasil wawancara dan survei (Sudipa & Sri  Aryati,  2019).  Pembobotan  atau  nilai  yang diberikan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  PUPR  RI Nomor  14/PRT/M/2018  pada  lampiran  2  (Sunarto  & Pangestu, 2022). Nilai total kekumuhan adalah dengan menjumlahkan  hasil  perhitungan  numerik  meliputi  7 kondisi dan 16 kriteria.
Ketujuh  kondisi  atau  variable  untuk  menilai tingkat  kekumuhan  tersebut  adalah:  (1).  aspek bangunan  gedung,  (2).  aspek  jalan  lingkungan,  (3). aspek penyediaan air minum, (4). drainase lingkungan, (5).  pengelolaan  air  limbah,  (6).  pengelolaan persampahan,  (7).  dan  pencegahan  bahaya  kebakaran (Ardani,  2022;  Arief  et  al.,  2021;  Asyfa  et  al.,  2021) yang dijelaskan padaTabel 1.
Tabel 1. Aspek penilaian kekumuhan daerah permukiman Kondisi Kriteria 1 Kondisi Bangunan Gedung 1 Ketidakteraturan bangunan 2 Kepadatan bangunan
3 Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan 2 Kondisi Jalan Lingkungan 4 Cakupan pelayanan jalan lingkungan 5 Kualitas permukaan jalan lingkungan 3 Kondisi Penyediaan Air Minum 6 Ketersediaan akses aman air minum 7 Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum 4 Kondisi Drainase Lingkungan 8 Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air 9 Ketidaktersediaan drainase
10 Kualitas konstruksi drainase 5 Kondisi Pengelolaan Air Limbah 11 Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis 12 Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis 6 Kondisi Pengelolaan Persampahan 13 Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 14 Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis 7 Kondisi Proteksi Kebakaran 15 Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran 16 Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran
Sumber: Kementerian PUPR, 2018
Selanjutnya hasil dari pembobotan atau penilaian dari ke-7 kondisi dan ke-16 kriteria di atas dicocokkan dengan peraturan menteri tersebut, sehingga diketahui tingkat kekumuhan di suatu wilayah. Nilai kekumuhan selanjutnya  dirangkum  dalam  Tabel  2  berikut  ini (Kementerian PUPR, 2022).
Tabel 2. Nilai untuk penentuan tingkatan kekumuhan
Total Nilai Keterangan 60-80 Tingkat Berat 38-59 Tingkat Sedang 16-37 Tingkat Ringan Sumber: Kementerian PUPR, 2022 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Karakteristik Kekumuhan Kawasan Permukiman di Desa Pengambengan
3.1.1 Kondisi bangunan gedung
Kondisi  bangunan  gedung  ditinjau  berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan  dan  Lingkungan  (RTBL).  Dalam  RDTR diatur  secara  detail  mengenai  penataan  wilayah  suatu kota/  kabupaten  serta  zonasinya  (Putung  &  Perdana, 2019),  sedangkan  dalam  RTBL  diatur  mengenai bentuk,  besaran,  perletakan,  dan  tampilan  bangunan pada suatu zona (Kementerian PU, 2007).
Ditinjau  dari  tingkat  keteraturan  bangunan gedung, terdapat 546 rumah dari total 2,049 rumah atau 26.65%  yang  kondisinya  tidak  teratur  dilihat  dari kriteria ketentuan tata bangunan. Dengan persentase di atas,  maka  untuk  kriteria  ketidakteraturan  bangunan menperoleh nilai 1.
Luas  pemukiman  Desa  Pengambengan  sebesar 61.17  ha  dengan  jumlah  bangunan  2,049  unit  rumah, sehingga  kepadatan  bangunan  di  daerah  ini  adalah 33.50 unit/ha. Luas wilayah yang dikategorikan padat adalah  20.80  ha  atau  34%  dari  luas  pemukiman. Wilayah di atas dikategorikan padat dilihat dari kondisi jalan  yang  sangat  sempit  (1-1,5  m)  dan  jarak  antar rumah  yang  sangat  dekat  (0.5-2  m),  bahkan  ada  juga rumah  warga  tidak  berjarak  (Apriliani  et  al.,  2022). Kriteria kepadatan bangunan ini berdasarkan persentase luas wilayah yang padat penduduk memiliki nilai 1.
Sedangkan  untuk  kriteria  yang  berkaitan  dengan persyaratan  teknis  bangunan,  ada  101  unit  dari  2,049 rumah  dengan  persentase  4.93%  yang  tidak  sesuai dengan persyaratan teknis. Sesuai dengan persentase di atas maka kriteria ini memiliki nilai 0. Total nilai untuk kondisi bangunan gedung adalah 2.
Berikut  ini  nilai  karakteristik  permukiman berdasarkan  kondisi  kondisi  bangunan  yang  dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Nilai kondisi kondisi bangunan gedung Kriteria Persentase (%) Nilai Ketidakteraturan bangunan 26.65 1 Kepadatan bangunan 34.00 1 Ketidaksesuain dengan persyaratan teknis bangunan 4.93 0 Rata- Rata 21.86
Gambar 3. Kondisi bangunan pada kawasan permukiman di Desa Pengambengan

## 3.1.2 Kondisi jalan lingkungan
Kondisi  jalan  di  Desa  Pengambengan  meskipun tergolong  sempit  dan  bahkan  masih  ada  jalan  yang perkerasannya  dari  tanah  seperti  yang  ditunjukkan pada  Gambar  4,  tetapi  seluruh  wilayah  pemukiman telah dilayani oleh jalan yaitu sepanjang 12,754.86 m. Sehingga dari kriteria pelayanan jalan nilai kekumuhan mendapatkan nilai 0. Dari total panjang jalan tersebut hanya terdapat 2,884.41 m (22.61%) yang mengalami kerusakan, sehingga kriteria ini mendapat nilai 0. Total nilai untuk kondisi jalan lingkungan adalah 0.
Nilai  untuk  setiap  kriteria  kondisi  jalan lingkungan ditampilkan pada Tabel 4.
Gambar 4. Kondisi perkerasan jalan lingkungan pada kawasan permukiman di Desa Pengambengan
Tabel 4. Nilai kondisi jalan lingkungan Kriteria Persentase (%) Nilai Cakupan jalan lingkungan 0 0 Kualitas permukaan jalan lingkungan 22.61 0 Rata-Rata 11.31

## 3.1.3 Kondisi penyediaan air minum
Ketersediaan  akses  aman  air  minum  di  kawasan permukiman di Desa Pengambengan tergolong cukup rendah,  dari  1,944  KK  sejumlah  1,941  KK  (99.85%) tidak aman, karena tidak memenuhi kualitas air minum yang  layak.  Untuk  kriteria  akses  aman  air  minum  ini dapat  diberikan  nilai  5.  Sedangkan untuk  pemenuhan air  minum  seluruh  warga  dapat  mengakses  atau terpenuhi kebutuhan air minumnya, sehingga dinilai 0. Untuk nilai total kondisi ini adalah 5 dan dapat dilihat pada Tabel 5 untuk setiap kriteria.
Tabel 5. Nilai kondisi penyediaan air minum Kriteria Persentase (%) Nilai Tidak terakses aman air minum 99.85 5 Tidak terpenuhi kebutuhan air minum 0 0 Rata- Rata 49.92

## 3.1.4 Kondisi drainase lingkungan
Sistem  drainase  sangat  berperan  penting  bagi sanitasi  lingkungan  karena  sebagai  saluran  untuk membuang kelebihan air hujan yang akan menyebabkan genangan (Muhammad & Yunus, 2018; Surya  et  al.,  2018).  Penyebab  saluran  drainase  pada permukiman  ini  tidak  berfungsi  dengan  baik  dan optimal  sesuai  dengan  standar  teknis  karena  saluran drainase  ini  banyak  yang  tertutup  sampah,  sehingga pada  saat  musim  hujan  cenderung  terjadi  genangan. Kondisi  sistem  drainase  juga  kurang  baik  karena  di beberapa  titik  di  kawasan  permukiman  juga  tidak tersedia  saluran  drainase.  Dari  luasan  kawasan penelitian sebesar 61.17 ha, terdapat kawasan dengan luasan 29.24 Ha (47.80%) yang mengalami genangan karena  air  limpasan  tidak  mampu  mengalir  dengan baik,  sehingga  kriteria  ini  mendapat  nilai  1.  Saluran drainase  yang  tersedia  saat  ini  adalah  8,230.31  m (43.76%) dari panjang ideal drainase 18,809.40 m dan untuk  kriteria  ini  mendapat  nilai  1.  Untuk  kualitas konstruksi drainase masih baik sehingga dinilai 0. Nilai total  untuk  kondisi  drainase  lingkungan  adalah  2. Rangkuman  penilaian  untuk  kondisi  kondisi  drainase lingkungan dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Nilai kondisi drainase lingkungan Kriteria Persentase (%) Nilai Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air 47.80 1 Ketersediaan drainase 43.76 1 Kualitas konstruksi drainase 0.00 0 Rata- Rata 30.52

## 3.1.5 Kondisi pengelolaan air limbah
Sistem pengolahan air limbah di Desa Pengambengan  tergolong  cukup  baik,  karena  setiap rumah  tangga  atau  setiap  KK  telah  memiliki  jamban dan sistem pengolahan air limbah yang baik yang telah memenuhi persyaratan teknis. Sehingga kedua kriteria ini  mendapat  nilai  0.  Nilai  total  untuk  kondisi pengelolaan  air  limbah  adalah  0  dan  untuk  setiap kriteria dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Nilai kondisi pengelolaan air limbah Kriteria Persentase (%) Nilai Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 0.00 0 Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis 0.00 0 Rata- Rata 0.00

## 3.1.6 Kondisi pengelolaan persampahan
Penanganan persampahan di Desa Pengambengan kurang  mendapat  perhatian,  sehingga  sampah  tidak dikelola dengan baik. Masyarakat membuang sampah langsung  ke  saluran  drainase  ataupun  membakar sampah  langsung  di  tegalan.  Terdapat  727  KK (37.40%)  dari  1944  KK  yang pengelolaan  sampahnya tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan untuk kriteria ini  mendapat  dinilai  1.  Untuk  prasarana  dan  sarana persampahan  sendiri  sudah  sesuai  dengan  persyaratan teknis  sehingga  dinilai  0. Nilai  total  dari  kondisi pengelolaan  persampahan  di  Desa  Pengambengan adalah  1  dan  untuk  setiap  kriteria  dapat  dilihat  pada Tabel 8.
Tabel 8. Nilai kondisi pengelolaan persampahan Kriteria Persentase (%) Nilai Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai persyaratan teknis 0.00 0 Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 37.40 1 Rata- Rata 18.70
Sistem  pengelolaan  persampahan  di  Desa Pengambengan  yang  kurang  memadai  dapat  dilihat pada Gambar 4.
Gambar 5. Pengelolaan sampah yang tidak memadai di kawasan permukiman di Desa Pengambengan

## 3.1.7 Kondisi proteksi bahaya kebakaran
Dalam  upaya  mencegah  bahaya  kebakaran  di Desa Pengambengan, setiap rumah tidak menyediakan alat  pencegahan  kebakaran,  lebar  jalan  pun  kurang memungkinkan untuk kendaraan pemadam kebakaran dapat mencapai lokasi kebakaran. Kondisi rumah rata- rata  dari  kayu  dan  memiliki  jarak  yang  cukup berdekatan sehingga dapat memicu kebakaran mudah menjalar.  Sebanyak  1,475  rumah  dari  total  2,049 rumah  yang  tidak  tersedia  prasarana  pencegahan kebakaran  atau  71.99%  sehingga  mendapat  nilai  3. Kemudian terdapat 1,944 rumah dari total 2,049 rumah yang tidak tersedia sarana pencegah  kebakaran dengan persentase 94.88%, sehingga mendapat nilai 5. Berikut ini  kondisi  pencegahan  bahaya  kebakaran  di  Desa Pengambengan yang dapat dilihat pada Tabel 9 dengan total nilai untuk kriteria ini adalah 8.
Tabel 9. Nilai kondisi pencegahan bahaya kebakaran
Kriteria Persentase (%) Nilai Ketersediaan prasarana pencegah kebakaran 71.99 3 Ketersediaan sarana pencegah kebakaran 94.88 5 Total Rata- Rata 83.43 3.2 Tingkat  Kekumuhan  Kawasan  Permukiman Desa Pengambengan
Untuk menghitung tingkat kekumuhan dilakukan perhitungan  berdasarkan  kriteria  dari  7  kondisi  yang ditinjau.  Sesuai  dengan  setiap  nilai  yang  diperoleh, setelah  dijumlahkan  hasilnya,  maka  akan  diperoleh tingkat kekumuhan yang ada di Desa Pengambengan.
Adapun hasil dari analisis diperoleh kesimpulan yang dirangkum pada Tabel 10 dan Gambar 5.
Tabel 10. Nilai pembobotan kekumuhan untuk Desa Pengambengan Kriteria Persentase (%) Nilai Bangunan gedung 21.86 2 Jalan lingkungan 11.31 0 Penyediaan air minum 49.92 5 Drainase lingkungan 30.52 2 Pengelolaan air limbah 0.00 0 Pengelolaan persampahan 18.70 1 Proteksi kebakaran 83.43 8 Total 18
Gambar 6. Tingkat kekumuhan untuk kawasan permukiman di Desa Pengambengan

## 3.3 Analisis Internal Rate of Return
IRR  merupakan  bagian  dari  salah  satu  indikator dari  investasi  dapat  diterima  atau  tidak. Nilai  MARR nya adalah 8% dengan waktu investasi selama 19 tahun diperoleh IRR sebesar 12.88 %. Dengan niai tersebut bawaha IRR dinyatakan lebih besar dari nilai MARR sehingga investasi dapat dilanjutkan. Arusk kas dengan suku bunga 12%  dan 13%  dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.
Berdasarkan  perhitungan  identifikasi  tingkat kekumuhan,  maka  didapatkan  nilai  18  sehingga, tingkat  kekumuhan  untuk  Desa  Pengambengan tergolong kumuh ringan (Akbar & Novira, 2019; Elja et al., 2023). Melalui identifikasi ini, maka akan dapat
direncanakan  penanganan  darah  kumuh  dengan  lebih terarah sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat (Putri et al., 2023).

## 4 KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa penyebab terjadinya kekumuhan antara lain: (1) jarak bangunan  yang  sangat  dekat  atau  berhimpitan,  (2) kondisi  akses  air  minum  yang  tidak  aman,  (3)  sistem drainase  yang  tidak  berfungsi  dengan  baik  karena tertutup  oleh  sampah,  (4)  pengelolaan  sampah  yang tidak  memadai  dan  (5)  yang  tertinggi  adalah  tidak adanya  sistem  proteksi  terhadap  bahaya  kebakaran. Dengan  kondisi  di  atas  maka  bobot  nilai  kekumuhan adalah 18 yaitu pemukiman dengan tingkat kekumuhan ringan.
Meskipun  tingkat  kekumuhan  relatif  rendah, tetapi  penyediaan  air  minum  yang  memenuhi  syarat perlu  diperhatikan  untuk  kesehatan  warga.  Selain  itu dilihat dari segi keamanan, maka permukiman di Desa Pengambengan  sangat  rentan  terhadap  bahaya kebakaran dan akan berakibat sangat fatal jika terjadi bencana kebakaran.
Sedangkan  hal-hal  dapat  disarankan  dalam penelitian ini adalah: (1) perlunya efektifitas penerapan regulasi  terkait  dengan  pemberian  izin  pembangunan sehingga memenuhi syarat-syarat teknis yang ditentukan,  (2)  pengelolaan  drainase  sesuai  dengan peraturan,  (3)  pengelolaan  sampah  yang  baik,  (4) pengelolaan sanitasi lingkungan serta (5) peningkatan fisik  jalan.  Dengan  identifikasi  dan  langkah-langkah yang telah dirumuskan, maka permasalahan pemukiman  kumuh  di  Desa  Pengambengan  dapat diatasi  dan  dapat  dicegah  terjadinya  kondisi  kumuh pada masa mendatang.
Selain itu juga perlu dilakukan penelitian dengan metode yang lainya untuk mengidentifkasi kekumuhan di Desa Pengambengan sebagai pembanding, sehingga diperoleh hasil yang lebih memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  M.  R.,  &  Novira,  N.  (2019).  Analisis  Penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Medan Denai. Tunas
Geografi , 8 (1), 59. https://doi.org/10.24114/tgeo.v8i1.15453
Alfian,  F.,  &  Akbar,  T.  (2020).  Upgrading  Slum  Area, Development  and  Hidden  Inequality  (Case  Study: Kampung Warna-Warni and Kampung Tridi). Review of Urbanism  and  Architectural  Studies , 18 (2),  70–79. https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2020.018.02.6
Anwar,  Z.,  &  Wahyuni.  (2019).  Miskin  Di  Laut  Yang  Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan. Sosioreligius , 1 (4), 52–60.
Apriliani, D., Heldayani, E., Utomo, B., & Setianto, H. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh  di  Kelurahan  Tuan  Kentang  Kota  Palembang. Review of Urbanism and Architectural Studies , 20 (2), 73– 84. https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2022.020.02.7

## PROSENTASE PERMASALAHAN KEKUMUHAN PENGAMBENGAN
BANGUNAN GEDUNG 20,05 % Skor (2) JALAN 0,00% Skor (0) AIR MINUM 49,92% Skor (5) DRAINASE 30,52 % Skor (2) AIR LIMBAH 0,00 % Skor (0) SAMPAH 18,70 % Skor (1) KEBAKARAN 83,43 %
Skor (8) NILAI SKOR 18 KUMUH RINGAN
Ardani,  I.  A.  (2022). Karakteristik  Permukiman  Kumuh  di Kelurahan  Tanjung  Mas,  Kecamatan  Semarang  Utara, Kota Semarang [Tugas Akhir]. Universitas Islam Sultan Agung.
Arief,  A.  S.,  Redin,  H.,  &  Amelia,  V.  (2021).  Tingkat kekumuhan  dan  pola  penanganan  kawasan  permukiman Murjani  Bawah  di  Kota  Palangka  Raya. Journal  of
Environment and Management , 2 (1), 71–81. https://doi.org/10.37304/jem.v2i1.2661
Asyfa,  A.,  Ido,  I.,  &  Nurgiantoro,  N.  (2021).  Analisis  Tingkat Kekumuhan  Permukiman  Pesisir  Di  Kecamatan  Abeli. JAGAT  (Jurnal  Geografi  Aplikasi  dan  Teknologi) , 5 (2), 183. https://doi.org/10.33772/jagat.v5i2.21625 BPS  Kabupaten  Jembrana.  (2021). Kecamatan  Negara  Dalam Angka  2021 (p.  149).  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Jembrana.
Dimitra, S., & Yuliastuti, N. (2012). Potensi kampung nelayan sebagai modal permukiman berkelanjutan di Tambaklorok,  kelurahan  Tanjung  Mas. Jurnal  Teknik PWK , 1 (1), 11–19.
Elja,  A.,  Rukmi,  W.  I.,  &  Hasyim,  A.  W.  (2023).  Analisis Tingkat Kekumuhan Permukiman di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan – Kabupaten Pamekasan. Planning for Urban Region and Environment , 12 (2). Ervianto, W. I., & Felasari, S. (2019). Pengelolaan Permukiman Kumuh  Berkelanjutan  di  Perkotaan. Jurnal  Spektran ,
7 (2), 178–186.
Hadian,  V.  A.,  Maulida,  D.  A.,  &  Faiz,  A.  (2022).  Peran
Lingkungan  Keluarga  dalam  Pembentukan  Karakter. Jurnal Education and development , 10 (1), 240–246.
Jaswadi,  T.,  Andayani,  L.  S.,  &  Rujiman.  (2019).  Analysis  of The  Level  of  Slum  Area  in  Subulussalam  City. Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS)
Journal , 1 (2), 72–84. https://doi.org/10.33258/biohs.v1i2.39
Kementerian  PU.  (2007). Pedoman  Umum  Rencana  Tata Bangunan dan Lingkungan . Kementerian PU, Jakarta. Kementerian  PUPR.  (2018). Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 . Kementerian PUPR, Jakarta. Kementerian  PUPR.  (2022). Buku  Saku  –  Identifikasi  dan Penilaian Lokasi Kumuh . Kementerian PUPR. Jakarta. Koterisa,  J.,  Mononimbar,  W.,  &  Lahamendu,  V.  (2018). Identifikasi  Tingkat  Kekumuhan  Kawasan  Bantaran Sungai  Ampera  Kelurahan  Kaibus  Kabupaten  Sorong Selatan. Jurnal Spasial , 5 (2).
Muhammad,  M.,  &  Yunus,  L.  (2018).  Perencanaan  Sistem Drainase Permukiman Kumuh di Kelurahan Lapulu Kota Kendari. Jurnal Perencanaan Wilayah , 3 (2). https://doi.org/2502 – 4205 Perkim.id.  (2020). Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Dan Pengembangan  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman (RP3KP)  Daerah  Kabupaten/Kota .  Internet  source  URL https://perkim.id/kerangka-acuan-kerja/penyusunan- rencana-pembangunan-dan-pengembangan-perumahan- dan-kawasan-permukiman-rp3kp-daerah-kabupaten- kota/
Putri,  K.,  Ridlo,  M.  A.,  &  Widyasamratri,  H.  (2023).  Studi Literatur:  Strategi  Penanganan  Permukiman  Kumuh  di Perkotaan. Jurnal Kajian Ruang , 3 (1), 104. https://doi.org/10.30659/jkr.v3i1.22909 Putung,  D.  T.,  &  Perdana,  Y.  (2019). Modul  1  Diklat Penyusunan RDTR Tingkat Dasar: Konsep Dasar RDTR dan Peraturan  Zonasi . PPSDM Kementerian  ATR/BPN 2019. Shara, A. R. I. D. (2018). Analisis Kawasan Minapolitan di Desa Pengambengan. Media Komunikasi Geografi , 19 (2), 194– 201.
Sudipa, I. G. I., & Sri Aryati, K. (2019). Pendekatan Penentuan Bobot  dengan  Surrogate  Weighting  Procedures  untuk Metode  Simple  Additive  Weighting  dalam  Pengambilan Keputusan Multikriteria. International Journal of Natural Science and Engineering , 3 (3), 113.
https://doi.org/10.23887/ijnse.v3i3.24146
Sunarto, & Pangestu, M. I. M. (2022). Analisis Daerah Kumuh Di  Kelurahan  Kampung  Bugis  Menggunakan  Penilaian Kawasan Kumuh, ArcGis, Dan CarryMap. Jurnal Inovasi Konstruksi , 1 (2), 1–11. https://doi.org/10.56911/jik.v1i2.14
Surya,  B.,  Ruslan,  M.,  &  Abubakar,  H.  (2018).  Inequility  of Space  Reproduction  Control  and  Urban  Slum  Area Management  Sustainability  (Case  Study:  Slum  Area  of Buloa  Urban  Village  in  Makassar  City). Journal  of Engineering and Applied Sciences , 3 (15).
Zellatifanny,  C.  M.,  &  Mudjiyanto,  B.  (2018).  Tipe Penelitian Deskripsi  Dalam  Ilmu  Komunikasi. Diakom :  Jurnal Media dan Komunikasi , 1 (2), 83–90. https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20