DIDAKTIKA TAUHIDI: JURNAL PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2022 Universitas Djuanda. All Rights Reserved p-ISSN 2442-4544 | e-ISSN 2550-0252

## DIDAKTIKA TAUHIDI
JURNAL PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR p-ISSN 2442-4544 | e-ISSN 2550-0252 ojs.unida.ac.id/jtdik

## Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Upaya Peningkatan Kinerja Perguruan Tinggi
Endeh Suhartini 1 , Ani Yumarni 1 , Siti Maryam 1
1 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda
Jl. Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kec. Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720
Volume 9 Nomor 1
April 2022: 65-78
DOI: 10.30997/dt.v9i1.5031
Article History Submission: 30-12-2021 Revised: 08-03-2022 Accepted: 27-04-2022 Published: 28-04-2022
Kata Kunci: Pelaksanaan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Mutu
Keywords: Implementation, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Quality
Korespondensi:
(Endeh Suhartini)
( yemimemey@gmail.com)
Abstrak: Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  merupakan kebijakan program pemerintah yang memberikan hak belajar tiga  semester  kepada  mahasiswa  seluruh  Indonesia  di  luar program  studi.  Program  tersebut  diberikan  oleh  Pemerintah melalui perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan tujuan peningkatan  mutu  pembelajaran  sekaligus  kemampuan lulusan  dalam  mengabdikan  ilmunya  di  masyarakat.  Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas pelaksanaan  program  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan di lingkungan perguruan tinggi serta mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya bagi program studi yang sudah berpartisipasi dalam melaksanakan  Merdeka Belajar Kampus Merdeka.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif  serta  metode  empiris  dengan  observasi  dan wawancara  terhadap  berbagai pihak  yang  berkepentingan  di lingkungan  kampus  yang  telah  melaksanakan  Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penelitian ini menemukan bahwa  pelaksanaan  program  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka  dengan  sasaran  untuk  meningkatkan  pembelajaran serta  mutu  lulusan  dalam  pelaksanaannya  belum  maksimal karena  masih  terdapat  mitra  perguruan  tinggi  yang  belum melaksanakan  program  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka serta belum tersedianya fasilitas teknologi yang disiapkan oleh perguruan  tinggi  guna  mendukung  hal  tersebut.  Adapun hambatan  dalam  pelaksanaan  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka  diantaranya  sosialisasi  dan  interaksi  pemahaman mahasiswa dan dosen serta fasilitas program pendukung yang belum  maksimal.  Selain  itu,  sinyal  jaringan  internet  pun menjadi kendala.
Implementation  of  the  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka Program in Efforts to Improve University Performance
Abstract: Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  is  a  government program  policy  that  gives  students  the  right  to  study  for  three semesters  throughout  Indonesia  outside  the  study  program.  The government  provides  the  program  through  universities  throughout Indonesia  to  improve  the  quality  of  learning  and  the  ability  of

## 66  Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Siti Maryam Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus …
Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, V9 N1 April 2022:65-78
graduates  to  devote  their  knowledge  to  society.  The  purpose  of  the study  was  to  examine  and  analyze  the  effectiveness  of  the implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka program to improve the quality of learning and graduates in the higher education and to find out the obstacles that arise in its implementation for study programs that have participated in implementing the Merdeka Belajar Kampus Merdeka. This research uses normative legal and empirical methods  with  observations  and  interviews  with  various  interested parties  on  the  campus  who  have  implemented  the  Merdeka  Belajar Kampus Merdeka Program. This study found that the implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka to improve learning and the quality of graduates in its performance was not optimal because there were still university partners who had not implemented the Merdeka Belajar  Kampus  Merdeka  program  and  the  technological  facilities prepared  by  universities  were  not  available  to  support  this.  The obstacles in implementing Merdeka Belajar Kampus Merdeka include socialization and interaction of student and lecturer understanding and  supporting  program  facilities  that  have  not  been  maximized. Besides that, the internet network signal is also an obstacle.

## PENDAHULUAN
Cita-cita  sosial  Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sangat jelas tercermin dalam  Pembukaan  Undang-Undang
Dasar  Tahun  1945  alinea  ke-IV  yang merumuskan tujuan negara yaitu:
1. Melindungi segenap bangsa
Indonesia  dan  seluruh  tumpah
darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum; 3. Ikut  Melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial.
Di samping itu, rumusan “keadilan sosial”  juga  terdapat  dalam  Alinea  IV Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945  sebagai  rumusan  dasar negara atau sila kelima Pancasila, yaitu keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat
Indonesia.  Kesejahteraan  umum  dan keadilan  sosial  inilah  yang  berisi  dan merupakan  cita-cita  sosial  yang  pokok sehingga Undang-Undang Dasar Tahun 1945  dapat  disebut  sebagai  konstitusi sosial  dalam  pengertian  yang  kedua yaitu konstitusi yang berorientasi sosial (Asshiddiqie, 2018).
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa: Negara  Indonesia  adalah  negara hukum. Berdasarkan pasal ini memiliki makna yang sangat  jelas  bahwa  segala tindakan  dan  perbuatan  manusia khususnya Pemerintah Republik Indonesia dan Warga Negara Indonesia dalam  segala  aktivitasnya  harus dilakukan  sesuai  aturan  hukum  yang
Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, V9 N1 April 2022:65-78
berlaku  sebagai  bagian  terwujudnya cita-cita luhur Bangsa Indonesia.
Sehubungan dengan tujuan negara yang termuat dalam pembukaan Alinea
IV Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945
salah satunya adalah tujuan mencerdaskan  bangsa  yaitu  melalui pendidikan pembelajaran salah satunya proses  pendidikan  pembelajaran  di Pendidikan Tinggi.
Pasal  31  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa: Setiap warga  negara  berhak  mendapatkan pendidikan.  Pendidikan  yang  diterima oleh masyarakat sesuai batas usia yang ditentukan  oleh  peraturan  perundang- undangan  sesuai  ketentuan  hukum yang berlaku. Pendidikan yang
diterima  oleh  masyarakat  sesuai ketentuan undang-undang adalah merupakan  bagian  dan  perwujudan Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Secara harfiah HAM adalah hak yang melekat pada  diri  manusia,  bersifat  universal dan  langgeng,  oleh  karena  itu  HAM harus  dihormati,  dilindungi  dan dipenuhi, tidak ada suatu kuasa apapun yang  dapat  mengurangi,  merampas serta  mengabaikannya.  Hak  Asasi Manusia adalah hak-hak  yang dimiliki manusia semata-mata (Hamzah, 2016).
Hak  Asasi  Manusia  merupakan kristalisasi  berbagai  sistem  nilai  dan filsafat  tentang  manusia  dan  seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari Hak  Asasi  Manusia  adalah  kehidupan dan  martabat  manusia.  Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi  korban  penyiksaan,  menjadi korban  perbudakan  atau  pemiskinan, termasuk  jika  hidup  tanpa  kecukupan pangan,  sandang  dan  papan  (Riyadi, 2018).
Nurcholis  Madjid  yang  mengulas Hak  Asasi  Manusia  dari  kacamata Islami,  juga  mencatat  adanya  berbagai kendala,  baik  sosiologis,  historis, maupun psikologis dalam menegakkan Hak Asasi Manusia, antara lain karena identifikasi Hak Asasi Manusia dengan dunia  barat.  Walaupun  demikian, Nurcholis percaya bahwa hal itu dapat berubah  karena  pada  dasarnya  agama Islam  pada  dasarnya  “menopang konsep-konsep  hak  asasi”  (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1997).
Magnis Suseno memberi penjelasan bahwa:  Hak  Asasi  Manusia  adalah “sarana  etis  dan  hukum  untuk melindungi  individu,  kelompok  dan golongan yang lemah terhadap

## 68  Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Siti Maryam
Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus …
Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, V9 N1 April 2022:65-78
kekuatan-kekuatan  raksasa dalam masyarakat”(Suseno, 2016).
Berdasarkan  ketentuan  peraturan yang  berlaku  bahwa  Hak  Asasi Manusia  yang  tercantum  di  dalam tujuan Negara Republik Indonesia dan ketentuan  yang  terkait  di  dalam pengelolaan dan
pelaksanaan pendidikan  merupakan  perwujudan Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut adalah pendidikan  yang  dilaksanakan  di Perguruan  Tinggi  saat  ini  menerapkan kebijakan  Program  Merdeka  Belajar Kampus Merdeka yang harus
dilaksanakan.  Pelaksanaan  Belajar Merdeka Kampus Merdeka merupakan salah  satu  kebijakan  dari  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nadiem Makarim yang memberikan hak belajar tiga  semester  di  luar  Program  Studi. Program  tersebut  merupakan  amanah dari  berbagai  regulasi  dan  lulusan pendidikan tinggi (Suseno, 2016).
Berdasarkan paparan latar belakang
tersebut peneliti memfokuskan penelitian untuk mengungkapkan bagaimana pelaksanaan Program Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka dalam  upaya  meningkatkan  kinerja Perguruan Tinggi.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif. Penelitian hukum normatif sendiri pada dasarnya  merupakan  sebuah  metode penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah,  asas-asas,  teori,  filosofi,  dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk  kekosongan  hukum,  konflik norma, atau kekaburan norma. Berdasarkan  karakteristiknya,  metode hukum  normatif  merupakan  bentuk dari penelitian kepustakaan (Nurhayati et  al.,  2021).  Penggunaan  metode hukum  normatif  kemudian  akan menghasilkan  argumentasi,  teori  atau konsep  baru  dalam  mengkaji  suatu permasalahan  (Marzuki,  2005).  Guna mengungkapkan pelaksanaan program MBKM secara lebih lanjut dalam upaya peningkatan  kinerja  Perguruan  Tinggi, penelitian  ini  pula  menggunakan metode  penelitian  empiris  yang memandang  bahwa  hukum  sebagai suatu empirical atau  kenyataan  hukum (Sonata,  2015).  Metode  empiris  dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik observasi  dan  wawancara  pada  pihak- pihak  berwenang  di  lingkungan kampus  yang  telah  melaksanakan
Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, V9 N1 April 2022:65-78
Program  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka.
HASIL & PEMBAHASAN
Hasil
A. Pelaksanaan  Program  Merdeka Belajar  Kampus  Merdeka  dalam Peningkatan  Mutu  dan  Lulusan Perguruan Tinggi 1. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  menentukan bahwa: pendidikan adalah usaha sadar dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara.
Sehubungan  dengan  keberadaan
dan pengakuan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan  atas  hukum  yang  dalam prakteknya  setiap  orang  mempunyai kedudukan  yang  sama  dalam  hukum dan  pemerintahan  ( equality  before  the law )  dan  dalam  prakteknya  harus
melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila  bagi  semua  Warga  Negara
Indonesia  baik  sipil  maupun  militer serta  warga  masyarakat,  sehingga setiap  orang  memiliki  hak  dan kewajiban yang sama dalam menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan  untuk  melaksanakan keadilan  dan  kepastian  hukum  dalam segala  tindakan  dan  perbuatan  untuk tercapainya  kepastian  dan  keadilan sebagai wujud negara hukum
( rechsstaat) bukan  negara  kekuasaan
( machstaat) .
Istilah  negara  hukum  sering diterjemahkan rechtstaats atau the rule of law (Wahjono,  1989) . Immanuel  Kant mengemukakan  paham  negara  hukum dalam  arti  sempit,  yang  menempatkan fungsi recht pada staats ,  hanya  sebagai alat  perlindungan  hak-hak  individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban  dan  keamanan  masyarakat. Paham  Immanuel  Kant  ini  terkenal dengan sebutan nachtwacht-erstaats atau nacttwachterstaats (Azhary, 1992) .
Jika merujuk pada fokus pendidikan berkarakter yang dikembangkan  di  Indonesia,  tentu  hal tersebut seperti barang baru dan sedang

## 70  Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Siti Maryam
Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus …
Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, V9 N1 April 2022:65-78
hangat-hangatnya dibicarakan. Namun jika  melihat  sejarah  panjang  dalam pendidikan  islam  khususnya  yang diawali  dengan  pendidikan  yang dilakukan  malaikat  Jibril  atas  perintah Allah SWT mendidik baginda
Rasulullah  SAW  menunjukkan  bahwa pendidikan  karakter  merupakan  visi utama  dalam  pendidikan  Islam. Karakter  menjadi  hal  penting  sebelum ilmu  dan  bahkan  jauh  sebelum  sains dan  teknologi  (Fauziah  &  Roestamy, 2020).
Berdasarkan hal tersebut dipahami bahwa  Pelaksanaan  Program  Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku guna mewujudkan peningkatan mutu
Perguruan Tinggi dan kesiapan lulusan sarjana Perguruan Tinggi agar diterima dengan  baik  di  masyarakat  sesuai kebutuhan dan perkembangannya.
Landasan  hukum  pelaksanaan program  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka di luar Program Studi sebagai berikut:
a) Pancasila;
b) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
c) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan
Tinggi; d) Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  14  Tahun  2005
tentang Guru dan Dosen;
e) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
f) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa;
g) Peraturan  Pemerintah  Nomor  4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi  dan Pengelolaan  Perguruan Tinggi;
h) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
i) Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan
Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2020  tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; j) Peraturan Menteri Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019  tentang  Prioritas  Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; k) Peraturan Menteri Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019  tentang  Pedoman  Umum
Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, V9 N1 April 2022:65-78
Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat Desa; l) Peraturan Menteri Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan  Transmigrasi  Nomor  118 Tahun  2019  tentang  Pedoman
Pendampingan Masyarakat Desa.
2. Pelaksanaan  Program  Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pelaksanaan Program MBKM dapat  dilaksanakan  dengan  baik apabila  Perguruan  Tinggi  memenuhi syarat  sesuai  ketentuan  hukum  yang berlaku. Persyaratan
pengakuan pelaksanaan  program  Merdeka  Belajar
Kampus  Merdeka  selanjutnya  disebut MBKM  merupakan  program  dan kebijakan  Pemerintah  dengan  tujuan yang sangat penting adalah menyiapkan dan menghasilkan lulusan yang  siap  dengan  kompetensi  lulusan yang  memiliki softs  kills maupun hard skills sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman
sehingga mahasiswa  dan  lulusan  yang  sudah mengikuti program MBKM siap dengan perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat dan  dunia  kerja  mengingat  perubahan teknologi, perubahan sosial, politik dan budaya semakin pesat.
Adapun  Program  MBKM  yang dapat  dilaksanakan  oleh  Perguruan
Tinggi  yang  memenuhi  syarat  adalah Perguruan Tinggi yang sudah
terakreditasi  dan  mahasiswa  yang mengikuti  program  MBKM  adalah mahasiswa  yang  aktif  dan  terdaftar  di Perguruan  Tinggi  dan  tercatat  di Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang selalu  dilaporkan  setiap  semester  oleh Program  Studi  di  Perguruan  Tinggi masing-masing.
Sedangkan  persyaratan  lainnya bagi  Perguruan  Tinggi  yang  berhak mengikuti  program  MBKM  adalah
Universitas dan Fakultasnya memfasilitasi  kebutuhan  mahasiswa dengan memperhatikan kebijakan Program  Studi  untuk  pengakuan adanya konversi mata kuliah sekaligus kebijakan  peraturan  yang  harus dijadikan  pertimbangan  hukum  untuk pelaksanaan program MBKM.
Dengan  demikian  kegiatan  MBKM dapat  diwujudkan  apabila  semua kebijakan  kementerian  didukung  juga dengan kebijakan dari semua
Perguruan  Tinggi  dalam  menyiapkan dan  melaksanakan  Program  MBKM untuk  kemajuan  peningkatan  mutu kinerja  Perguruan  Tinggi  sekaligus

## 72  Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Siti Maryam
Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus …
Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, V9 N1 April 2022:65-78
mempersiapkan lulusan yang siap guna di masyarakat.
3. Pelaksanaan  Program  Kegiatan

## MBKM  untuk  Meningkatkan
Mutu Perguruan Tinggi dan Mutu Lulusan
Perguruan  tinggi  yang  sudah memenuhi  syarat untuk melaksanakan program  MBKM  dapat  melaksanakan program sesuai kebutuhan dan kemampuan  Fakultas  yang  memiliki Program Studi dan kesadaran mahasiswa  untuk  mengikuti  program
MBKM.
Adapun  program  MBKM  sesuai Pasal 15 ayat (1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dapat dilakukan di dalam Program  Studi  dan  diluar  Program Studi sebagai berikut:
a) Pertukaran Pelajar Pertukaran  pelajar  disini  adalah pertukaran mahasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa melalui program yang sudah  disiapkan  oleh  Pendidikan Tinggi diantaranya melalui pertukaran mahasiswa  dalam  dan  luar  negeri, pertukaran  mahasiswa  ke  luar  negeri dan  pertukaran  mahasiswa  nusantara, pertukaran lintas kampus wilayah yang sama dan pertukaran mahasiswa lintas
Program Studi di lingkungan Universitas yang bersangkutan. Mahasiswa yang mengikuti pertukaran  luar  negeri  dan  dalam negeri  harus  diakui  oleh  Fakultas  dan Program  Studi  karena  pertukaran mahasiswa  akan  berkaitan  dengan pengambilan
SKS. Pertukaran
mahasiswa  pun  harus  sudah  diawali dengan  adanya  perjanjian  kerjasama mitra baik  dalam  negeri  maupun  Luar negeri.
Beberapa  manfaat  yang  akan diterima  dari  pertukaran  mahasiswa bagi  Perguruan  Tinggi  dan  Fakultas serta  Program  Studi  diantaranya  akan memiliki nilai dalam Pengisian Borang Akreditasi,  sedang  manfaat  yang diperoleh  mahasiswa  dan  dosen  selain silaturahmi  juga  menambah  wawasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam lintas  Program  Studi.  Pada  praktiknya untuk melaksanakan pertukaran mahasiswa tetap memperhatikan
mekanisme  dan  peraturan  yang berlaku;
b) Program Magang
Program  magang  kerja  diawali dengan  perjanjian  kerjasama  mitra secara Nasional maupun Internasional. Magang  ini  merupakan  kegiatan  yang akan  sangat  menguntungkan  bagi Fakultas  dan  Program  Studi  dan
peningkatan  kinerja  serta  mutu  yang akan mendukung kegiatan pengembanagan  Program  Studi  yang dimiliki  Fakultas  di  lingkungan Perguruan Tinggi.
Program  magang  akan  menjadi kebanggaan  bagi  mahasiswa  dan Program Studi karena mahasiswa akan memiliki  tambahan  ilmu  pengetahuan dan  pengalaman  di  luar  kampusnya sekaligus  mempersiapkan  mahasiswa memiliki  keahlian  tambahan  setelah lulus dan  masuk ke dunia kerja sudah siap guna.
Program  magang  bisa  dilakukan melalui  kerjasama  dengan  Pemerintah, Dunia Usaha Dunia Industri, Lembaga Pendidikan,  ataupun  dunia  Organisasi
Keprofesionalan sesuai keinginan mahasiswa  setelah  lulus  dari  Program Studinya. Program magang ini akan
bermanfaat  untuk  mahasiswa  dalam praktek  sesuai  dengan  ilmu  yang dimiliki  sekaligus  bisa  menemukan kajian terkait dengan tugas akhir sesuai bidang studi.
c) Membangun  Desa/Kuliah  Kerja
Nyata /KKN Tematik Program  MBKM  yang  terkait dengan KKN Tematik sangat
bermanfaat  bagi  mahasiswa  dan Fakultas  serta  Program  Studi  untuk peningkatan  kinerja  Perguruan  Tinggi dan  Fakultas.  Program  KKN  sekaligus mendidik  mahasiswa  untuk  terjun  ke masyarakat dan bisa mengabdikan ilmu yang  sudah  diperolehnya  sesuai kebutuhan masyarakat. Manfaat lainnya  dari  Program  KKN  Tematik yaitu  mahasiswa  dapat  menemukan permasalahan  yang  menjadi  bahan penyelesaian tugas akhir dalam proses memperoleh studinya.
d) Asistensi Mengajar Program asistensi mengajar merupakan salah satu  bagian  program MBKM yang diawali hasil evaluasi dari Pemerintah mengenai rendahnya kualitas Pendidikan Dasar dan
Menengah di Indonesia.
Program  asistensi  mengajar  selain kegiatan yang mendukung peningkatan program sesuai indikator kinerja utama juga  akan  menjadi  kegiatan  yang bermanfaat khususnya bagi mahasiswa yang  memiliki  minat  mengajar  dan akan  meningkatkan  manfaat  juga  bagi masyarakat  dan  Pemerintah  dalam upaya peningkatan pemerataan kualitas pendidikan  di  seluruh  Indonesia  yang selama  ini  belum  terjamah  karena

## 74  Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Siti Maryam
Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus …
Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, V9 N1 April 2022:65-78
kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas  dengan  kondisi  geografis  yang berbeda. Untuk melaksanakan kegiatan asistensi  mengajar  Fakultas  dan Program  Studi  serta  Universitas  harus menyiapkan  mitra  kerjasama  yang terkait dunia pendidikan.
e) Proyek Kemanusian Program proyek kemanusian merupakan suatu kegiatan kemanusian yang diinisiasi oleh terjadinya berbagai musibah yang melanda Indonesia. Bagi mahasiswa yang kondisi fisiknya kuat, unggul,  sehat  dan  kepribadian  baik direkomendasikan  mengikuti  program
tersebut dimana program ini merupakan  program  yang  akan ditingkatkan  secara  nasional  dan internasional.
f) Kegiatan Wirausaha Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018 Indonesia hanya memiliki skor 21%
wirausahawan  dari  berbagai  bidang pekerjaan  atau  peringkat  94  dari  137 negara  yang  di  survey.  Sementara menurut riset dan IDN Research Institute tahun 2019 sebanyak 69,1% milenial di Indonesia  memiliki  minat  untuk berwirausaha.
Kebijakan
MBKM diharapkan mendorong pengembangan
minat  wirausaha  mahasiswa  dengan program  kegiatan  yang  sesuai  (Dirjen Pendidikan Tinggi, 2020).
Kegiatan wirausaha yang dilakukan dalam  program  MBKM  diharapkan akan bermanfaat bagi mahasiswa ketika sedang  kuliah  dan  sudah  lulus mempunyai  lapangan  yang  akan bermanfaat  bagi  yang  membutuhkan pekerjaan  sekaligus  memperluas  ilmu pengetahuan  di  luar  profesi  bidang studinya  sekaligus  mendapatkan  dana tambahan guna peningkatan kesejahteraan bagi  dirinya  sendiri  dan  keluarganya sehingga  peningkatan  kesejahteraan sesuai tujuan negara terpenuhi;
g) Studi /Proyek Independen Program  MBKM  yang  terkait dengan  studi  atau  proyek  independen merupakan  kegiatan  yang  difokuskan kepada  kegiatan  mahasiswa  yang  bisa dilakukan  secara  bersama  dengan dosen  dan  mahasiswa  bimbingannya untuk  menghasilkan  karya  yang inovatif dan bermanfaat jika dimungkinkan  kurikulum  program studi  menjadi  pelengkap.  Produk inovatif diharapkan akan menghasilkan karya  yang  bermanfaat  sesuai  dengan keahlian  yang  dimiliki  masing-masing mahasiswa  sesuai  dengan  bimbingan
Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, V9 N1 April 2022:65-78
dan  pembinaan  dosen  maupun  karya mahasiswa yang sifatnya menghasilkan karya  yang  berharga  bagi  masyarakat, bangsa  dan  negara.  Sehingga  prestasi gemilang  akan  tercatat  di  Program Studi  dan  memiliki  nilai  pada penambahan komponen prestasi mahasiswa;
h) Penelitian/Riset Penelitian atau riset ini merupakan program  MBKM  sekaligus  memang sudah  sesuai  dengan  kurikulum  yang diterapkan  di  Program  Studi  sesuai dengan  rumpun  ilmu.  Program  riset dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menyusun  tugas  akhir  maupun  oleh dosen  yang  sedang  studi  lanjut. Program  riset  juga  menjadi  bagian kewajiban Program Studi dan Fakultas untuk  peningkatan  kinerja  yang mengandung  Tri  Dharma  Perguruan Tinggi.  Program  Riset  yang  baik  dan bermanfaat akan diakui secara Nasional dan Internasional.
B. Hambatan  yang  Timbul  dalam Pelaksanaan  Program  Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam pelaksanaan program Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka yang  merupakan  kebijakan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Pasal  15
ayat (1)  Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020  ditemukan  beberapa  hambatan sesuai temuan penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 1. Kebijakan MBKM dilakukan Tahun 2020  bersamaan  adanya  Covid-19 yang masuk ke Indonesia menyebabkan kegiatan-kegiatan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah  Pusat  dan  Daerah untuk  menghindari  penyebaran Covid-19 sehingga beberapa program dibatasi dan lebih banyak menggunakan sistem dalam jaringan; 2. Sosialisasi  dan  Interaksi  tentang Program MBKM baik dari
Kementerian  maupun  Universitas yang  memenuhi  syarat  dilakukan secara  terus  menerus  namun hambatannya  adalah  keterbatasan waktu sosialisasi dan interaksi sejak awal  lebih  banyak  melalui  sistem dalam  jaringan  misalnya  melalui zoom  meeting sehingga  tidak maksimal;
3. Kurikulum  pelaksanaan  program harus  disesuaikan  kembali  dengan program MBKM;
4. Pengakuan  konversi  mata  kuliah berbeda  Program  Studi  dan  lintas

## 76  Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Siti Maryam
Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus …
Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, V9 N1 April 2022:65-78
Program Studi memerlukan kebijakan  dan  kemampuan  dari Fakultas dan Program Studi untuk penyesuaian  dengan  pemadatan dan diskusi dosen sesuai keahliannya,  sehingga  capaian pembelajaran bisa terwujud sebagaimana  yang  diharapkan Program Studi;
5. Kesadaran seluruh mahasiswa dan dosen  untuk  mengikuti  program MBKM  memerlukan  sosialisasi secara terus menerus akan manfaat dan tujuan dari program MBKM;
6. Kesediaan mitra dalam pelaksanaan program MBKM harus ditindaklanjuti  dengan  perjanjian kerjasama  dengan  mitra  DUDI, Pemerintah,  Perusahaan  maupun Lembaga-lembaga terkait mengalami kesulitan  karena  salah  satunya perizinan  yang  sangat  lambat dalam  memberikan  persetujuan kerjasama;
7. Beberapa  Mitra  khususnya  yang terkait pertukaran mahasiswa belum  semua  memiliki  fasilitas sistem  terintegrasi  dan  beberapa ditemukan kendala bahwa sebagian belum memahami program
teknologi  penggunaanya  baik  oleh mahasiswa maupun dosen;
8. Kendala  anggaran  di  beberapa Perguruan Tinggi sehingga MBKM belum dilaksanakan secara maksimal. Sedangkan untuk pengajuan hibah pendanaan kegiatan  Tri  Dharma  Perguruan Tinggi  khususnya  hibah  MBKM diseleksi secara ketat oleh Kementerian. SIMPULAN Adapun kesimpulan hasil penelitian ini adalah: 1. Pelaksanaan  indikator  program Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka untuk peningkatan mutu pembelajaran  dan  peningkatan mutu  lulusan  berdasarkan  hasil lapangan ditemukan belum seluruhnya kegiatan MBKM dilaksanakan secara maksimal oleh Perguruan Tinggi.  Program MBKM harus menyesuaikan dengan beberapa pertimbangan dari
Perguruan  Tinggi  dan  Fakultas serta  Program  Studi,  kebijakan pelaksanaannya memerlukan
sosialisasi dan interaksi  yang terus menerus bagi Perguruan Tinggi dan
Fakultas serta Program Studi harus
Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, V9 N1 April 2022:65-78
menyiapkan  program  yang  sesuai dengan  Indikator  Kinerja  Utama
(IKU) sesuai ketentuan hukum yang
berlaku.
2. Hambatan  Dalam  Pelaksanaan diantaranya:
a. Dalam  pelaksanaan  kurikulum belum  terpenuhi  dan  belum menyesuaikan  perkembangan MBKM  namun  ada  juga Program  Studi  di  tingkat Fakultas yang sudah menyesuaikan  perkembangan kebutuhan MBKM; b. Kemampuan  teknologi  yang disiapkan belum maksimal dan belum terintegrasi dengan baik. Dalam  pelaksanaan  Dirjen Pendidikan Tinggi dan Perguruan  Tinggi  ada  yang sudah  menyediakan  tetapi Sumber  Daya  Manusia  belum memahami sehingga memerlukan sosialisasi; c. Jaringan sinyal sering
bermasalah;
d. Kerjasama  dengan  mitra  serta
perizinan  memerlukan  waktu dan sering terlambat merespon; e. Mitra belum memahami program  MBKM  salah  satunya program pertukaran mahasiswa;
f. Pendanaan  terkadang  menjadi masalah  dalam  pelaksanaan kegiatan;
g. Sistem  jaringan  yang  kurang stabil dan sinyal kurang bagus.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  tim  Fakultas Hukum  Universitas  Djuanda  dan mahasiswa yang telah banyak membantu.  Ucapan  terima  kasih  pun dihaturkan pada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Pimpinan Universitas Djuanda beserta jajarannya yang  telah  memberikan  kesempatan terlaksananya  penelitian  mengenai program  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, J. (2018). Konstitusi Keadilan Sosial :  Serial  Gagasan  Konstitusi Sosial  Negara  Kesejahteraan  Sosial Indonesia . Penerbit Buku Kompas. Azhary,  M.  T.  (1992). Negara  Hukum Suatu Studi tentang Prinsip- Prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum Islam  Implementasinya  pada  Periode Negara  Madinah  dan  Masa  Kini . Bulan Bintang. Dirjen Pendidikan Tinggi.  (2020). Buku Panduan  Merdeka  Belajar  –  Kampus Merdeka . Direktorat Jenderal Pendidikan  Tinggi  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, V9 N1 April 2022:65-78
Fauziah,  S.  P.,  &  Roestamy,  M.  (2020).
Pendidikan Karakter Berbasis Tauhid . Rajawali Pers. Hamzah,  A.  S.  (2016).  Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja  Wanita  beserta  Keluarganya Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2012 tentang  Pengesahan  Konvensi Internasional  Perlindungan  Buruh Migran beserta Keluarganya. Jurnal Hukum  & Pembangunan , 46 (2), 256. https://doi.org/10.21143/jhp.vol4
6.no2.78
Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia.
(1997). Hak  Asasi  Manusia  dalam Perspektif Budaya Indonesia . Gramedia Pustaka Utama. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Kencana. Nurhayati,  Y.,  Ifrani,  I.,  &  Said,  M.  Y. (2021).  Metodologi  Normatif  Dan Empiris  Dalam  Perspektif  Ilmu Hukum. Jurnal  Penegakan  Hukum
Indonesia , 2 (1), 1–20.
https://doi.org/10.51749/jphi.v2i 1.14
Riyadi,  E.  (2018). Hukum  Hak  Asasi Manusia:  Persfektif  Internasional, Regional, dan Nasional .
RajaGrafindo Persada.
Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian
Hukum  Normatif  dan  Empiris: Karakteristik  Khas  dari  Metode
Meneliti Hukum. FIAT JUSTISIA:Jurnal  Ilmu  Hukum , 8 (1). https://doi.org/10.25041/fiatjusti sia.v8no1.283 Suseno, F. M. (2016). Etika Politik: Prinsip Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern . Gramedia Pustaka Utama. Wahjono,  P.  (1989). Pembangunan Hukum  di  Indonesia .  Indonesia  Hill Co.