## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
( StudiKecamatan Batang – Batang Kabupaten Sumenep )

## FAERUS

## A. PENDAHULUAN
Dalam  penyelenggaraan  pemerinta- hannya  daerah  Indonesia  terdiri  atas  beberapa daerah  /  wilayah  provinsi  dan  setiap  daerah  / daerah  provinsi  terdiri  atas  beberapa daerah kabupaten  /  kota.  Selanjutnya  dalam  tiap daerah  kabupaten  /  kota  terdapat  satuan pemerintahan  daerah  terendah  yang  disebut desa  dan  kelurahan.  Dengan  demikian,  desa dan  kelurahan  adalah  satuan  pemerintahan terendah  dibawah  pemerintah  kabupaten  / kotaDesa merupakan wilayah  dengan  batas - batas  tetentu  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  (adat)  yang  berhak  mengatur  dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. (Nurchalis 2011:01).
Pemerintahan  desa  adalah  penye- lenggaraan  urusan  pemerintahanoleh  pe- merintah  desa  dan  Badan  Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat  desa  yang  dalam  tata  cara  dan prosedurnya pertanggung jawabannya disampaikan  kepada  Bupati  atau  Walikota melalui  Camat.  Bahwa  sesuai  dengan  dari ketentuan    Pasal    202    Undang-Undang Nomor    32  Tahun    2004    tentang    Peme- rintahan    Daerah,    perlu    mengatur  ketentuan Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Perangkat Desa  sebagai    landasan    dalam    rangka penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masya- rakat.  maka  dalam  hal ini  berdasarkan
pertimbangan    sebagaimana    dimaksud    perlu menetapkan    ketentuan    Pengangkatan    dan Pemberhentian  Perangkat  Desa  dalam  suatu Peraturan Daerah.
Didalam  Peraturan  Daerah  (Perda)  18 tahun  2011 dijelaskan  bahwa  perangkat  desa adalah  personil  yang  bertugas  membantu kepala desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa  yang  terdiri  dari,  sekretaris  desa,  unsur pelaksana ( seksi – seksi ), dan kepala dusun. Perangkat  lainnya  adalah  sekretariat  desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.Pengangkatan dan pember- hentian  perangkat  desa  oleh  Kepala  Desa harus  tetap  mengacu  pada  prosedur  dan ketentuan  yang  ada.  bahkan,  di  Kabupaten Sumenep,  dalam  pelaksanaan  pengangkatan dan  pemberhentian  perangkat  desa  sudah  ada dalam  Peraturan  Daerah  (Perda)  18 tahun 2011.
Mengenai apa yang terjadi di Kecamatan Batang – Batang, dimana mempunyai 16 desa, dimana dari 16 desa yang mengalami perubahan kepala desa ada 9 desa. Dari  9  desa  yang  kepala  desanya  berubah,  90 %  perangkat  desanya  mengalami  perubahan. Dari 9  desa  yang  perangkat  desanya  di  ubah total,  tercatat  ada  tiga  sekretaris  desa  yang masih  belum  menjadi  PNS,  Hal  tersebut terjadi  karena  setiap  kepala  desanya  berubah maka  sekretarisnya  juga  berubah.  Sedangkan apabila  sekretaris  desanya  di  pilih  sejak  dulu dan  di  tetapkan  menjadi  sekretaris  desa  yang sudah  PNS  maka  hal  tersebut  tidak  akan terjadi.
Pergantian perangkat desa di Kecamatan Batang – Batang dilakukan dengan pergantian  perangkat  desa  secara  keseluruhan yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  yang  baru
terpilih  dan  yang  sudah  dilantik,  kecuali sekretaris  desa  yang  sudah  menjadi  PNS, karena  sudah  menjadi  budaya  dan  keharusan bagi  setiap  kepala  desa  baru.  Maka  perangkat desa  yang  lama  akan  digantikan  oleh perangkat  desa  yang  baru  yang  dipilih  oleh kepala  desa  yang  baru.Melihat  dari  sistem yang  digunakan  pada  saat  pengangkatan perangkat  desa.  Rata – rata  kepala  desa  yang ada  di  Kecamatan  batang – batang  yang mengangkat perangkat desanya masih berdasarkan  sistem  kekeluargaan  dan    karena masih adanya unsur politik tanpa melihat dari kemampuan, dan kualitas kinerjanya.Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka  peneliti  tertarik  untuk  mengambil  judul “ Implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor 18  Tahun  2011  tentang  Pengangkatan  dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan  Batang – Batang    Kabupaten Sumenep”.

## B. KERANGKA DASAR TEORI
Pengertian Kebijakan Publik Kebijakan publik adalah suatu rangkaian  pilihan – pilhan  yang  saling berhubungan  yang  dibuat  oleh  lembaga  atau pejabat pemerintah pada bidang - bidang yang menyangkut tugas pemerintahan. (Dunn, 2000 :  46).  Kebijakan  publik  dalam  Teori administrasi  publik  Chandler  dan  Plano  yang dikutip  oleh  Pasolong  (2013  :  38-39) mengatakan  yaitu  “Pemanfaatan  yang  strategi terhadap  sumber – sumber  daya  yang  ada untuk  memecahkan  masalah publik  atau pemerintah.  Bahkan  Chandler  dan  plano beranggapan  bahwa  kebijakan  publik  meru- pakan  suatu  bentuk  investasi  yang  kontinu oleh  pemerintah  demi  kepentingan  orang- orang  yang  tidak  berdaya  dalam  masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartis ipasi dalam pemerintahan”.
Proses kebijakan Publik menurut Dunn antara lain :
a) Perumusan Masalah : Memberikan inforrmasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
b) Forecasting
: Memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari  diterapkannya  alternatif  kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
c) Rekomendasi  kebijakan  :  Memberikan informasi  mengenai  manfaat  bersih  dari setiap  alternatif  dan  merekomendasikan alternatif  kebujakan  yang  memberikan manfaat bersih paling tinggi.
d) Monitoring Kebijakan : Memberikan informasi  mengenai  konsekuesi  sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif  kebijakan  termasuk  kendala- kendalanya.
e) Evaluasi Kebijakan :Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

## Pengertian Implementasi Kebijakan
Implementasi  tersebut  dapat  dilihat pada  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh seorang  ahli  studi  kebijakan  Bardach  dalam Agustino ( 2006 : 138 ), “adalah cukup untuk membuat  sebuah  program  dan  kebijakan umum  yang  kelihatannya  bagus diatas  kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata – kata dan slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telingah para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit  lagi  untuk  melaksanakannya  dalam bentuk  cara  yang  memuaskan  semua  orang termasuk mereka anggap klien.”
Pengertian Pengangkatan dan Pem- berhentian
Menurut Swasto (2011 : 44), rekrutmen adalah proses mencari dan merangsang  calon  karyawan  yang  mampu untuk  melamar  sebagai  karyawan.  Pember- hentian  adalah  pemutusan  hubungan  kerja seseorang    karyawan  dengan  suatu  organisasi perusahaan.  Dengan  pemberhentian berarti
berakhirnya keterikatan  kerja karyawan terha- dap perusahaan. ( Hasibuan 2012 : 209).

## Pengertian Desa
Menurut Bintaro dalam
Nurcholis(2011:04)  bahwa  Desa  adalah  suatu perwujudan  geografis  yang  ditimbulkan  oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan  dan  pengaruh  timbal  balik  dengan daerah-daerah  lain.Berdasarkan  penjelasan maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  desa adalah  suatu  wilayah  yang  didiami  oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan  politik,  sosial,  ekonomi,  dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya  warganya  hidup  dari  pertanian, mempunyai  hak  mengatur  rumah  tangga sendiri,  dan  secara  administratif  berada dibawah perintahan kabupaten/kota.

## Perangkat Desa
Perangkat Desa  adalah  personil  yang bertugas  membantu  Kepala  Desa  dalam menjalankan  pemerintahan  desa terdiri  dari Sekretaris  Desa,  Unsur  Pelaksana  (Seksi - Seksi),  dan  Kepala  Dusun.  Perangkat Desa lainnya  adalah  Sekretariat  Desa,  Teknnis Lapangan, Dan Unsur Kewilayahan.

## Pemerintah Desa
Pemerintah  desa  adalah  organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:
a) Unsur pimpinan, yaitu Kepala desa;
b) Unsur  pembantu  kepala  desa,  yang terdiri atas:
1. Sekretariat  desa,  yaitu  unsur  staf  atau pelayanan yang diketahui oleh sekertaris desa;
2. Unsur  pelaksana  teknis,  yaitu  unsur pembantu kepala
desa yang
melaksanakan
urusan teknis
dilapangan  seperti  urusan  pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
Unsur  kewilayahan,  yaitu  pembantu  kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun
Gambaran Umum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011.
Didalam  Peraturan  Daerah  (Perda)  18 tahun  2011.  di  jelaskan  bahwa  Pengangkatan dan  pemberhentian  perangkat  desa  oleh Kepala  Desa  harus  tetap  mengacu  pada prosedur  dan  ketentuan  yang  ada.  bahkan,  di Kabupaten  Sumenep,  dalam  pelaksanaan pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat desa  sudah  ada  dalam  Peraturan  Daerah (Perda)  18  tahun  2011.  Kepala  Desa  memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan  dan  pemberhentian  terhadap perangkat  desanya,  apabila  memang  di- butuhkan untuk dilakukan.

## Pengangkatan
Pengangkatan perangkat desa dalam peraturan daerah nomor 18 Tahun 2011. Perangkat desa yang  di  angkat  ialah Sekretaris  Desa, Kepala Urusan,  Kepala  Seksi  dan  Kepala  Dusun. Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil sesuai  denganperaturan  perundang-undangan dan memenuhi persyaratansebagai berikut :
1. Pangkat/golongan  ruang  paling  rendah
II/a;
2. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
3. Mempunyai  kemampuan  di  bidang adminsitrasi perkantoran;
4. Mempunyai  pengalaman  di  bidang administrasi keuangan danbidang perencanaan;
5. Bersedia  tinggal  di  desa  yang  ber- sangkutan;
Perangkat  Desa  lainnya  diangkat  dan diberhentikan  oleh  Kepala  Desa  dengan Keputusan Kepala Desa adalah penduduk desa setempat  yang  memenuhi  persyaratan.Masa jabatan  Perangkat  Desa  lainnya  adalah  5 (lima)  tahun  terhitung  sejak  ditetapkan  dan
dapat  diangkat  kembali.Persyaratan  Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud adalah : a. Bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa; b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang  Dasar  1945,  Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
c. Berijazah  Sekolah  Lanjutan  Tingkat Pertama atau sederajat;
d. Berumur  sekurang-kurangnya  20  (dua puluh)  tahun  dan  setinggitingginya berumur  55  (lima  puluh  lima)  tahun pada saat  diangkat;  sehat  jasmani  dan rohani;
e. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
f. Tidak  pernah  dihukum  penjara  karena melakukan tindak pidana
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat  tinggal  tetap  di  Desa  yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama  1  (satu)  tahun  terakhir  tidak terputus-putus,  kecuali  bagi  putra  Desa yang  berada  di  luar  Desa  yang bersangkutan  dan  tidak  dicabut-hak- haknya;
h. bersedia  diangkat  menjadi  Perangkat Desa.
Selain  persyaratan  sebagaimana  dimaksud diatas  perangkat  desa  yang  ditetapkan, terhitung  mulai  tanggal  pelantikan  sebagai Perangkat  Desa  harus  bertempat  tinggal  di Desa yang bersangkutan.

## Pemberhentian
Pemberhentian  perangkat  desa  dalam peraturan daerah nomor 18 Tahun 2011.Bahwa  Perangkat  Desa  yang  dinyatakan tersangka  dalam  suatu  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan  yang belum  memperoleh kekuatan hukum  tetap,  dapat  diberhentikan  sementara oleh  Kepala  Desa.  Selama  Sekretaris  Desa dikenakan  pemberhentian  sementara,  peker- jaan  sehari-hari  dilakukan  oleh  salah  seorang Perangkat  Desa  yang  ditetapkan  oleh  Kepala
Desa.Dan  selama  Unsur  Pelaksana/Kepala Dusun  dikenakan  pemberhentian  sementara, pekerjaan  sehari-hari  dilakukan  oleh  Sekre- taris  Desa  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa. Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  Kepala Desa  mengangkat  kembali  dalam  hal  yang bersangkutan  dinyatakan  tidak  bersalah  atau diberhentikan  dalam  hal  yang  bersangkutan dinyatakan  bersalah.  Perangkat  Desa  berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, karena :
a. Meninggal dunia;
b. Atas permintaan sendiri;
c. Telah  dilantik  Perangkat  Desa  yang baru;
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan
e. Melanggar sumpah/janji.
f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan/atau  norma yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat desa;

## C. METODE PENELITIAN

## Fokus Penelitian
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  maka yang  menjadi  focus  dalam  penelitian  ini diangkat  dari  Teori  Widodo,  (2006:90)  yang melihat  dari  tiga  Tahap  implementasi  sebagai berikut:
a) Tahap Interpretasi (Interpretation),
b) Tahap Pengorganisasian (To Organized), Dan
c) Tahap Aplikasi (Aplication).

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana  peneliti  menggambarkan  kejadian yang  sebenarnyadari  obyek  atau  fenomena yang  diteliti.Sesuai  dengan    permasalahan yang  di  angkat  oleh  peneliti  maka  penelitian ini mengambil  lokasi diKantor  Kecamatan Batang – Batang Kabupaten Sumenep. Karena
peneliti  tertarik  dan  peneliti  juga  melihat  ada sebuah masalah  yang terjadi di desa  yang  ada di  Kecamatan  Batang - Batang  dalam  proses pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat desa.

## Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan, yaitu penelitian berdasarkan hasil jawaban para responden yang selanjutnya diolah dan dianalisis oleh peneliti.
b. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor atau instansi terkait berupa catatan atau dokumen yang sudah diolah sebelumnya oleh orang lain.

## Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah sebagai berikut :
1. Peniliti sendiri
2. Pedoman Wawancara
3. Pedoman observasi
4. Pedoman Dokumentasi

## Subjek Penelitian
1. Informan  kunci  (key  informant), yaitu mereka  yang  mengetahui  dan  memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam  penelitian,  maka  dari  itu  dalam penelitian  ini  yang  menjadi  informan kunci  adalah Kepala  Camat  Kantor Kecamatan  Batang – Batang Kabupaten Sumenep.
2. Informan  utama,  yaitu  mereka  yang terlibat  langsung  dalam  interaksi  sosial yang  diteliti,  dalam  penelitian  ini  yang menjadi  informan  utama  adalah Kepala desa  yang  baru  menjabat  di  desa Kecamatan  Batang - Batang  Kabupaten
Sumenep
3. Informan pendukung,  yaitu  mereka  yang dapat  memberikan  informasi  walaupun
tidak  langsung  terlibat  dalam  interaksi sosial,  dalam  penelitian  ini  yang  menjadi informan  pendukung  adalah  masyarakat di Kecamatan Batang – Batang Kabupaten Sumenep.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  kualitatif,  pengum- pulan  data  dilakukan  pada natural  seting (kondisi  yang  alamiah),  sumber  data  primer, dan  tehnik pengumpulan  data  lebih  banyak pada  observasi  berperan  serta  (participation observation),  wawancara  mendalam  (in  depth interview), dan dokumentasi. Sebagai berikut:
a. Wawancara secara mendalam
Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan  data  untuk  mendapatkan informasi  yang  digali  dari  sumber  data langsung  melalui  percakapan  atau  tanya jawab.
b. Observasi
Menurut Bungin dalamSatori dan Komariah  (2009:105)  observasi  adalah metode  pengumpulan  data  yang  digu- nakan  untuk  menghimpun  data  penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.
c. Dokumentasi
Dokumentasi,  dari  asal  katanya  dokumen yang  berasal  dari  Bahasa  Latin  yaitu decore, yang  berarti mengajari.  Dalam bahasa  Inggris  disebut document yaitu “ something  written  or  printed,  to  be  use as  a  record  or  evidence ”, Dokumentasi disini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang di pergunakan pada  penelitian  ini  adalah  diskriptif  naratif. Teknik ini menurutMilis dan Hubermen dalam (Stori,dkk, 2009) di terapkan melalui tiga alur, yaitu:
1. Reduksi data
Pertama-tama dilakukan indentifikasi terhadap  unit/bagian  fokus  dan  masalah penilitian.  Setelah  ditemukan  bagian
terkecil  dalam  data  teersebut  kemudian dilakukan  pengkodean  terhadap  setiap unit  tersebut  dengan  tujuan  agar  unit tersebut  dapat ditelusuri  sumber  asalnya. Operasionalisasi reduksi data dapat ditelusuri  dengan  memperlakukan  data yang diperoleh  ditulis  dalam  bentuk
laporan atau data yang terperinci.
2. Penyajian data Bagian – bagian  data  yang  memiliki kesamaan dipilah dan diberi label (nama). Operasionalisasi  mengkatagorikan  data dengan cara data yang diperoleh dikatagorisasikan  menurut pokok  perma- salahan  dan  dibuat  dalam  bentuk  matriks sehingga  data  lainnya.  setiap  katagori yang  ada  dicari  kaitannya  kemudian diberikan label (nama).
3. Verifikasi / penarikan kesimpulan Hasil  suatu  penelitian  bukan  sesuatu  yag bersifat  kekal  abadi  akan  tetapi  dapat konfirmasikan  atau  direvisi  penelitian lain. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif  adalah  merupakan  temuan  baru yang  sebelumnya  belum  pernah  ada. Temuan dapat berupa deskripsi/ gambaran suatu  objek  yang  sebelumnya  masih remang-remang  atau  gelap  sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan  kausal  atau  interaktif,  hipotesis atau teori.

## Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  tringulasi  sumber data  dan  teknik  pengumpulan  data.  Tringulasi sumber  data  ditempuh  dengan  cara  mem- bandingkan  dan  mengecek  balik  derajat kepercayaan  data  yang  diperoleh  dari  seorang informan (sumber) dengan informan lainnya.Sedangkan triangulasi tehnik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara mengecek kebenaran data  yang diperoleh dari informan  melalui  tehnik  yang  berbeda.  Data atau  informan  tentang  pengangkatan  dan pemberhentian  perangkat  desa  yang  diperoleh
melalui  tehnik  wawancara  dibandingkan dengan  hasil  pengamatan  dan  studi  doku- mentasi.Di  samping  tringulasi,  tehnik  diskusi teman  sejawat  juga  dipandang  perlu  untuk membahas  berbagai  hal  yang  ada  hubu- ngannya dengan keabsahan data atau temuan.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Secara  Geografis,  Kecamatan  Batang - Batang  berada  pada  ketinggian  kurang  dari 500  meter  dari  permukaan  laut  dan  termasuk daerah  Dataran  Rendah,  mempunyai  luas 80.36 Km / 8.03592 Ha.

## Hasil Penelitian
Dalam hasil Penelitian ini, adalah hasil wawanacara  penulis  dengan  informan  kunci sebagai penyaji data dan hasil lainnya dengan kepala desa yang menangani atau menjalankan tentang pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian  perangkat  desa,  serta  hasil observasi  dan  dokumentasi  yang  penulis peroleh  dari  Kantor  Kecamatan  Batang - Batang  dan  tiga  desa  yaitu  diantaranya  Desa Dapenda , Desa Legung Barat, Desa Bilangan.
Dalam kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011  Tentang  Pengangkatan  dan  Pember- hentian  Perangkat  Desa  di  Kecamatan  Batang - Batang  Kabupaten  Sumenep,  dilakukan penelitian menggunakan tiga Fokus penelitian, yakni
Tahap Interpretasi, Tahap Pengorganisasian,  dan  Tahap  Aplikasi. Dan didapat hasil penelitian sebagai berikut :

## Tahap Interpretasi
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  mengenai  Interpretasi  Peraturan Daerah  Nomor  18  Tahun  2011  tentang Pengangkatan  Dan  Pemberhentian  Perangkat Desa  di  Kecamatan  Batang – Batang Kabupaten  Sumenepdi  dapatkan  suatu infor- masi sebagai berikut:
Dalam  rangka  untuk  melayani  masyarakat dalam  suatu  pemerintahan  desa  yang  di pimpin  oleh  Kepala  Desa,  umtuk  melak- sanakan  tertib  adminstrasi  dalam  sebuah pemerintahan  desa  maka  dari  itu  seorang kepala desa tidak harus bekerja sendirian saja, namun disitu harus ada yang membantu untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pemerintah desa,  dalam  hal  ini  kepala  desa  di  bantu  oleh perangkat  desa  (sekdes,  bendahara  desa, kepala seksi dan kepala dusun) dan BPD yang dipilih  dari  wakil  penduduk dan  oleh penduduk  yang  mempunyai  fungsi  menga- yomi  adat  istiadat  membuat  peraturan  desa dan mengawasi penyelenggaraan peme- rintahan desa.
Sesuai  dengan  hasil  observasi  atau pengamatan  dilapangan  bahwa  pengangkatan dan  pemberhentian  perangkat  desa  yang terjadi  di  Kecamatan  Batang – Batang  kurang baik. Dalam pelaksanaan pengangkatan sekretaris  desa  dari  tiga  desa  yang  diteliti sekretaris  desa  yang  di  angkat  lulusan  SMA dan  Sederajat  sudah  cukup  baik  dan  juga mempunyai  pengalaman  di  bidang  perkan- toran.  Melihat dari  perangkat  desa  dari  tiga desa  di  bagian  kepala  urusan,  kepala  seksi, kepala  dusun  kurang  baik  karena  masih banyakyang dari perangkat desa masih lulusan SD dan tidak lulus SD.

## Tahap Pengorganisasian
Pada  tahap  ini  peneliti  ingin  menyam- paikan hasil peneilitian tentang tahap pengorganisasian, dimana di dapatkan sebagai berikut :
Terkait  dengan  tahap  pengorganisasian penulis  tidak  cuma  meneliti  di  Kantor Kecamatan Batang – Batang tapi penulis juga melakukan  penelitian  tiga  desa  yang  kepala desanya  baru menjabat  sebagai  kepala  desa, diantaranya  di  desa  Dapenda,  Desa  Legung Barat , dan Desa Bilangan.
Tahap Aplikasi
Tahapan  ini  merupakan  perwujudan  dari pelaksanaan  masing-masing  kegiatan  dalam tahapan  yang  telah  disebutkan  sebelumnnya. Pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat desa di Kecamatan  Batang-Batang ditiga desa yang  diantaranya  desa  dapenda,  desa  legung barat, desa bilangan yang kepala desanya baru menjabat  menggantikan  kepala  desa  yang lama.  Maka  dalam  hal  ini  perangkat  desanya pun akan ada perubahan.

## Analisa Hasil Penelitian

## Tahap Interpretasi
Acuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat  desa  pada  dasarnya  mengacu  dari Undang-undang  No.  32  Tahun  2004tentang Pemerintahan  Daerah,  Undang-undang  ini kemudian  dijabarkan  dalam  PP  Nomor  72 Nomor 2005  tentang  Desa,  dan  Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang  Desa. Dimana  pembahasan  mengenai  pengangkatan dan  pemberhentian  perangkat  desa  dalam Undang  Undang  Nomor  06  Tahun  2014 tentang  desa  berada  dalam  pasal  48  sampai pasal  53.  Pengangkatan  dan  Pemberhentian Perangkat Desa.
Pengangkatan dan pemberhentian perangkat  desa  tersebut  diatas  sebagai  tindak lanjut  kajian  akademik  yang  telah  dilakukan oleh  pemerintah  Kabupaten  Sumenep  melalui dengan tujuan untuk memastikan apakah desa yang  telah  melakukan  pengangkatan  dan pemberhentian  perangkat  desa  persyaratan sebagaimana  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## Tahap Pengorganisasian
Pada  tahap  ini  lebih  mengarah  pada proses  kegiatan  pengaturan  dan  penetapan siapa  yang  menjadi  pelaksana  kebijakan (penentuan  lembaga  operasional)  mana  yang akan  melaksanakan,  dan  siapa  pelakunya; penetapan  anggaran  (berapa  besarnya  ang- garan  yang  dieperlukan,  darimana  sum- bernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggung  jawabkannya);  penetapan
sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan  untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja; dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan  dan  koordinasi  pelaksanaan kebijakan. Pengangkatan  dan  Pemberhentian Perangkat  Desa  melibatkan  semua  pihak, diantaranya  Sekretaris  Daerah  yang  me- ngangkat  Sekretaris  Desa  atas  nama  Bupati, Kecamatan,  Kepala  Desa,  BPD  (Badan Permusyawaratn  Desa),  dan  Tokoh  Ma- syarakat.
Mengenai tahap pengorganisasian dalam hal  ini  pelaku  dalam  pelaksanaan  pengang- katan  perangkat  desa  yaitu  Kepala  desa sebagai  pimpinan  di  desa  kepala  desa memegang  kuasa  penuh  terhadap  pengang- katan perangkat desa, kepala desa musyawarah  dengan  anggota  BPD  untuk  me- milih  yang  pantas  diangkat  jadi  perangkat desa.

## Tahap Aplikasi
Tahapan  ini  merupakan    perwujudan dari  pelaksanaan  masing-masing  kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnnya.  Berdasarkan  pengertian  ter- sebut,  maka  pada  dasarnya  Peraturan  Daerah Nomor  18  Tahun  2011  tentang  Pengangkatan dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa  telah diaplikasikan.  Aplikasi  dari  Peraturan  Daerah Nomor  18  Tahun  2011  tersebut  dapat diuraikan sebagai berikut:
Pada  Tahun  2011  Kabupaten  Sumenep mempunyai  Peraturan  Daerah  Nomor  18 Tahun  2011  tentang  pengangkatan  dan pemberhentian  perangkat desa.  Tentunya peraturan  tersebut  sudah  menjadi  pedoman bagi kepala desa untuk mengangkat perangkat desa  dan  harus  mengikuti  persyaratan  yang tertera dalam Peraturan Daerah tersebut.
Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Batang - Batang ditiga  desa  diantaranya  desa  dapenda,  desa legung  barat,  dan  desa    bilangan  yang  kepala
desanya  baru  menjabat  menggantikan  kepala desa yang lama. Maka dalam hal ini perangkat desanya  pun  akan  ada  perubahan.  Karena sudah  menjadi  budaya  dan  keharusan  bagi setiap  kepala  desa  baru.  pemberhentian  dan pergantian  keseluruhan  dari  perangkat  desa kecuali  sekretaris  desa  yang  sudah  diangkat jadi  PNS.  Maka  perangkat  desa  yang  lama akan digantikan oleh perangkat desa yang baru yang dipilih oleh kepala desa yang baru.

## Kesimpulan
Tahap Interpretasi
Pelaksananaan Peraturan Daerah
Nomor  18  Tahun  2011  tentang  Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan  daerah  dikuatkan  oleh  keluarnya Peraturan  Bupati  Nomor  22  Tahun 2013 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Nomor  18  Tahun  2011  tentang Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Perangkat Desa.
Tahap Pengorganisasian Pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut  yaitu  kepala  desa,  BPD  (Badan Permusyawaratan  Desa),  Tokoh  masyarakat, dan  meminta  saran  dari  Kepala  Kantor Kecamatan.  Akan  tetapi  yang  terjadi  disini tidak  semua  pihak  yang  terlibat  dalam pengangkatan  dan  pemberhentian  perangkat desa,  karena  dalam  kenyataannya  hanya kepala  desa  saja  yang  berkuasa  dan  yang memilih  perangkat  desa  yang  mau  di  angkat. Perangkat desa di pilih berdasarkan keterikatan  keluarga  dan  hubungan  politik. Dan  meskipun  perangkat  desa  yang  mau diangkat mendapat penolakan dari kecamatan, kepala  desa  tetap  mengangkat  perangkat  desa tersebut.  Adapun  biaya yang  digunakan sebagai  pelaksanaan  dari  pengangkatan  dan pemberhentian perangkat desa dibebankan.

## Tahap Aplikasi
Pengangkatan dan pemberhentian perangkat  desa  terkendala  dengan  SDM  ( SumberDayaManusia) yang disebabkan
karena  kepala  desa  memilih  perangkat desa hanya berdasarkan kekeluargaan dan hubungan  politik.  Maka  dalam  hal  ini  dapat disimpulkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian  perangkat  desa  di  Kecamatan Batang-Batang kurang baik dalam pelaksanaannya  khususnya  ditiga  desa  yang diantaranya  Desa  Dapenda,  Desa  Legung Barat, dan desa Bilangan.
Saran a. Mengingat dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 dikuatkan oleh Peraturan Bupati Nomor
22 Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah, seharusnya selalu mengadakan
sosialisasi dalam pelaksanaannya, terutama pada saat terpilihnya kepala desa baru.Pengangkatan perangkat desa di setiap desa harus benar-benar di perhatikan, disarankan kepada setiap kepala desa ketika mengangkat perangkat desa harus mengacu pada Peraturan Daerah yang sedang berlaku, supaya dalam
hal Pelaksanaan
Administrasi Desa dan sertapelayanan kepada masyarakat dapat memberikan pelayanan yang baik kepada ma- syarakat. Juga dalam hal pengeluaran anggaran didesa harus ada transparansi anggaran kepada masyarakat supaya masyarakat tahu anggaran desa dan digunakan untuk keperluan apa saja. b. Terkait masalah implementasi masih
terkendala dengan SDM, maka seharusnya camat sebagai alat per- timbangan dari tindak lanjut pengangkatan perangkat desa maka camat harus benar – benar melihat dari ijazah, kualitas, dan pengalaman perangkat desa yang mau di angkat. Dan setiap program yang dialokasikan kepada Desa harus lebih meningkatkan pengawasan agar nantinya tidak disalahgunakan oleh kelompok kepen- tingan lainnya, juga nantinya ini akan mempermudah proses evaluasi dari Implementasi kebijakan tentang pe- ngangkatan dan pemberhentian perangkat desa

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2006. DasarDasarKebijakanPublik. Bandung: Alfabeta Arikunto, Suharsini. 2010. ManajemenPenelitian. Jakarta: PT RinekaCipta Dunn, N Wiliam. 2000. PengantarAnalisisKebijakanPublik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press Dunn, N Wiliam. 2003. AnalisisKebijakanPublik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Hasibuan, Drs.H. Malayu. S. P. 2012. ManajemenSumberDayaManusia. Jakarta: BumiAksara Kansil, Prof. Drs. Cs. T. SH danCristie ST kansil SH. MH. 2002. Pemerintahan Daerah di Indonesia HukumAdministrasi Daerah. Jakarta: SinarGrafika. Moleong, J. Lexy. 2004. MetodePenelitianKualitatif. Bandung: RemajaRasdakarya Nugroho, Riant. 2011. Public Policy. Kuala Lumpur : PT Elex Media Komputindo Nurcholis, Hanif. 2011. PertumbuhandanPenyalenggaraanPemerintahDesa. Jakarta:
Erlangga Pasolong, Harbani. 2013. TeoriAdministrasiPublik. Bandung: CV. Alfabeta Satori, Djama’an, Dkk. 2009. MetodePenelitianKualitatif. Bandung: Alfabeta Subarsono, A.G. 2009. AnalisisKebijakanPublik. KonsepdanTeoriAplikasi. Yogyakarta: PustakaPelajar Sugiyono.2011. MetodePenelitianKualitatif, KualitatifdanKombinasi (Mixed Methods).
Bandung: Afabeta.
Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. AdministrasiPublikKonsepdanPerkembangan Ilmu di Indonesia. Yogyakarta: GrahaIlmu Suharto, Edi. 2008. KebijakanSosialSebagaiKebijakanPublik. Bandung :Alfabeta Swasto, Prof. Dr. Bambang. ME. 2011. ManajemenSumberDayaManusia. Malang: UB Press Wahab, Prof. Drs. Abdul Solihin MA. Ph. D. 2008. PengantarAnalisisKebijakan Publik.
Malang: UPT PenerbitanUniversitasMuhammadiyah Malang.
Widjaja, Prof. Drs. HAW. 2005. OtonomiDesa – MerupakanOtonomi yang AsliBulatdanUtuh. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. Widjaja, Prof. Drs. HAW. 2013. PenyelenggaraanOtonomi di Indonesia. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
Widodo, Joko. 2007. AnalisaKebijakanPublik. Malang: Banyu Media Publishing
PeraturanPerundang – Undangan :
Undang – UndangNomor 5 Tahun 1979 tentangPemerintahanDesa Undang – UndangNomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahanDesadanKelurahan. Undang – UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah PeraturanPemerintahNomor 72 Tahun 200 tentangDesa Undang – UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
tentangPengangkatan Dan
PemberhentianPerangkatDesa