## KNPI KOTA PADANG DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL ERA ORDE BARU MENUJU REFORMASI
Desri Nora. AN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Email : desrinora@ymail.com

## Abstract
This article reveals the condition of  KNPI as  an organization that accommodate all youth organizations in facing social change that occurred in Indonesia from the New Order Regime towards Reformation Order. The results of this study shows that during the New Order Regime, KNPI became an extension of the ruling party and this codition is still affecting KNPI in the reformation era although Indonesia has undergone a social change.
Keywords: KNPI, social change, reformation.

## Abstrak
Artikel ini mengungkapkan kondisi KNPI sebagai organisasi yang mengakomodir seluruh  organisasi  kepemudaan  dalam  menghadapi  perubahan  sosial  yang  terjadi  di Indonesia  dari  Orde  Baru kepada  Reformasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa selama  dalam  masa  Orde Baru,  KNPI telah  menjadi  perpanjangan tangan  dari  partai penguasa  dan  kondisi  ini  tetap  mempengaruhi  KNPI  di  era  reformasi  meskipun Indonesia telah mengalami sebuah perubahan sosial.
Kata kunci: KNPI, perubahan sosial, reformasi.

## Pendahuluan
Fenomena  perjalanan,  organisasi  ke- pemudaan  yang  tergabung  dalam  wadah  KNPI termasuk organisasi yang berperan penting pada era  orde  baru.  Hal  ini  terlihat  pada  eksistensi para  tokoh  pengurus  yang  mempunyai  posisi strategis  di  KNPI  yang  berpeluang  menjadi anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  dan  juga  menduduki  posisi-posisi strategis lainnya di pemerintahan.
Namun  demikian,  masa  orde  baru  KNPI dianggap  sebagai  perpanjangan  tangan  Partai Golongan  Karya  (GOLKAR),  pengurus  KNPI dipegang  oleh  kader-kader  Golkar.  Setiap kebijakkan  yang  dibuat  oleh  KNPI  selalu  di- intervensi  oleh  GOLKAR,  sehingga  KNPI  se- bagai  wadah  berhimpun  organisasi  kepemuda- an, dalam gerakannya kehilangan independensi dan  tidak  punya  idealisme  dalam  memper- juangkan  misi-misi  kepemudaan.  Secara  lahir, kelihatannya  KNPI  terkesan  sejahtera  dan bahkan  tergolong  elit  di  kalangan  organisasi kepemudaan,  namun  yang  sebenarnya  adalah boneka  dari  sebuah  kendaraan  partai  poliktik yaitu Golkar.
Seiring  waktu,  perubahan  dinamika  arah perpolitikkan  pun  terjadi  dengan  runtuhnya rezim  orde  baru  dan  lahirnya  era  reformasi. Kondisi  tersebut,  tentu  memiliki  pengaruh  ter- hadap eksistensi KNPI, organisasi kepemudaan yang  terkenal  dan  menjadi  anak  emas  partai Golkar itu pun mulai kehilangan arah dan tidak lagi menjadi sebuah kebanggaan bangsa.
Bahkan  dalam  perjalannya,  sedikit  ter- lupakan  oleh  banyak  orang  yang  tidak  lagi mengenal apa itu KNPI. Ironisnya lagi muncul wacana  dari  sebagian  pemuda  untuk  mem- bubarkan  organisasi  ini,  wacana  tersebut  men- cuat  pada  kongres  KNPI  di  Bogor  yang  di- adakan di Hotel Caringin tahun 2006.
Gejolak  yang  terjadi  pada  level  pusat juga  berpengaruh  pada  kondisi  kepengurusan KNPI  di  tingkat  provinsi,  kota  dan  kabupaten. Tidak  terkecuali  dengan  kepengurusan  DPD KNPI Sumatera Barat, yang tidak lagi memiliki tempat  bergantung  dan  menjadi  organisasi  ke- pemudaan terkuat seperti masa orde baru.
Fenomena  organisasi  KNPI  di  era reformasi  inilah  yang  menarik  untuk  diteliti dengan melihat lebih dalam tentang sejauhmana
Vol. XIII No.2 Th. 2014
KNPI  mem- back  up pemerintahan  orde  baru serta  tinjauan  terhadap  aktifitas  dan  struktur kepengurusan  KNPI  pada  masa  orde  baru  dan reformasi.
Berdasarkan uraian latar belakang,  maka fokus penelitian ini adalah:
1. Bagaimana KNPI sebagai organisasi pemuda  mem- back  up pemerintah  Orde Baru?
2. Bagaimana  aktifitas  dan  struktur  organisasi KNPI era Orde Baru?
3. Bagaimana  aktifitas  dan  struktur  organisasi KNPI di era reformasi?

## Tinjauan Pustaka
KNPI KNPI  merupakan  singkatan  untuk organisasi  pemuda  yang  bernama  Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sebagai organisasi kemasyarakatan  pemuda  yang  lahir  pada Deklarasi  Pemuda  Indonesia  tahun  1973. Kelahiran  KNPI  dimaksudkan  sebagai  wadah berhimpun  pemuda  Indonesia    lintas  etnis  dan agama,  lintas  adat  –  istiadat  dan  segala  jenis perbedaan  alamiah  (primordial)  lainnya,  yang pada  hakikatnya  merupakan  unsur  budaya Indonesia.  Cakupan  biasa  keanggotannya nasional dan plural, dipersatukan oleh semangat dan  cita-cita  bersama  sebagai  kader  bangsa yang  memiliki  tanggung  jawab  melanjutkan estafet  kepemimpinan  nasional  demi  masa depan  bangsa  Indonesia  yang  maju  dan harmonis.
Secara fundamental, pembentukkan KNPI  merupakan  salah  satu  perekat  bangsa, yang  mengedepankan  visi  dan  misi  bangsa (nasionalisme)  yang  menjangkau  spektrum masyarakat  (pemuda)  Indonesia  dan  memiliki pandangan-pandangan  ideal,  dalam  posisinya sebagai  pewaris  kepemimpinan  masa  depan bangsa.  Dengan  demikian,  eksistensi  KNPI adalah  miniatur  Indonesia  sebagai  keniscayaan dan  kebutuhan  yang  dapat  dirasakan  manfaat dan pengaruhnya dalam konstelasi nasional.
Secara  historis,  KNPI  merupakan  ke- lanjutan  dari  sejarah  perjuangan  pemuda Indonesia  sejak  munculnya  kebangkitan nasional  yang  dipelopori  pemuda  di  masa kolonilaisme.  Kebangkitan  nasional  itu  sendiri diawali  dengan  bergantinya  corak  perjuangan dari perlawanan lokal kepada terciptanya wadah lembaga-lembaga  atau  organisasi  perjuangan yang dipelopori oleh pemuda.
Pada  masa  pergerakan  nasional  yang  di-
mulai pada tahun 1908, para pemuda terpelajar dari  Sekolah  Kedokteran  Hindia  Belanda (STOVIA)  di  Batavia  atau  Jakarta  membentuk sebuah  lembaga  kepemudaan  yang  bernama Boedi  Oetomo,  yang  antara  lain  tokohnya adalah  dr.  Soetomo  dan  dr.  Wahidin Soedirohusodo. Momentum ini merupakan awal lahirnya  kesadaran  berbangsa,  yang  memberi- kan  pemahaman  terhadap  kebutuhan  akan self identity  of  the  nation yang  merdeka  dan berdaulat.
Pada  tanggal  28  Oktober  1928,  dalam kongres pemuda II para pemuda Indonesia yang telah  terhimpun  dalam  berbagai  lembaga kepemudaan,  mempelopori  Sumpah  Pemuda. Sumpah  Pemuda  adalah  visi  yang  diciptakan oleh  pemuda  Indonesia  dalam  perjuangannya mewujudkan  adanya  sebuah  bangsa  Indonesia, yang  ditegaskan  dalam  identitas-identitas  ke- bangsaan bersama seluruh elemen yang ada.
Pascakemerdekaan,  pemuda  Indonesia kembali  menjadi  pelopor  kebangkitan  bangsa dengan  berperan  dalam  berbagi  proses  per- ubahan  bangsa.  Dimulai  dari  munculnya angkatan  1966,  dimana  para  pemuda  dan mahasiswa  mempelopori  sebuah  perubahan kehidupan  berbangsa  dari  Orde  Lama  kepada Orde  Baru.  Begitupun,  dengan  angkatan  1998 yang  telah  mengantarkan  kehidupan  bangsa Indonesia dari Orde Baru ke era reformasi. Dalam konteks ini, kehadiran KNPI tidak dapat dipisahkan dari konteks dinamika sejarah kepemudaan  tanah  air.  Dalam  semangat pembaharuan  dan  komitmen  bersama  pemuda Indonesia untuk mengisi pembangunan nasional secara nyata,  KNPI  hadir dengan  ditandai  oleh Deklarasi Pemuda pada 23 Juli 1973.
Sebagai  wadah  berhimpun  berbagai organisasi  kepemudaan  dan  mahasiswa  di Indonesia,  pada  hakikatnya  KNPI  adalah laboratorium  kader  bangsa  atau  kepemimpinan bangsa di masa depan. Sejak kelahirannya pada tahun  1973  hingga  kini,  telah  mengalami berbagai  priode  kepemimpinan  yang  dimulai dari  kepemimpinan  David  Napitupulu,  Akbar Tanjung,  Aulia  Rachman,  Abdullah  Puteh, Didit  Haryadi,  Tjahjo  Kumolo,  Tubagus Haryono, Maulana Isman, Adhyaksa Dault, dan Idrus Marham.
Mencermati  para  tokoh  pemimpin  KNPI menjadi sebuah pengakuan bangsa bahwa KNPI benar-benar  mampu  menjadi  wadah  kaderisasi kepemimpinan  dan  telah  menunjukkan  ke- berhasilan serta prestasinya. Di sisi lain, KNPI
juga  telah  menjadi  inspirasi  bagi  kehadiran pemuda Indonesia diberbagai bidang.
Perspektif Teori Fungsional-Struktural Penerapan  teori  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah teori fungsional-struktural. Menurut  teori  ini  masyarakat  merupakan  suatu sistem  sosial  yang  terdiri  atas  bagian-bagian atau  elemen  yang  saling  berkaitan  dan  saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi  pada  satu  bagian  akan  membawa perubahan  pula  terhadap  bagian  lain.  Asumsi dasarnya  adalah  bahwa  setiap  struktur  dalam sistem  sosial,  fungsional  terhadap  yang  lain. Sebaliknya,  kalau  tidak  fungsional  maka struktur  itu  tidak  akan  ada  atau  akan  hilang dengan sendirinya. (Ritzer, 1992: 25)
Secara  ekstrim,  penganut  teori  ini beranggapan  bahwa suatu peristiwa dan semua struktur  adalah  fungsional  bagi  masyarakat. Dengan  demikian  pada  tingkat  tertentu umpamanya  peperangan,  ketidaksamaan  sosial, perbedaan ras, bahkan kemiskinan “diperlukan” oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi  konflik,  penganut  teori  ini  memusatkan perhatiannya  kepada  masalah  bagaimana  cara menyelesaikannya  sehingga  tetap  dalam  ke- seimbangan.
Talcot  Parsons,  sebagai  salah  satu  tokoh aliran  fungsional-struktural,  mengemukakan tentang  strategi  analisa  fungsional-struktural (dalam  Johnson,  1990:  128)  adalah  bahwa struktural  sosial  dan  tindakan  manusia  men- cerminkan  orientasi  nilai  dasar  (yang  mungkin berbeda untuk setiap masyarakat) dan keharus- an untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Keharusan  ini  menimbulkan  persyaratan-per- syaratan  fungsional  yang  universal.  Supaya masyarakat itu tetap hidup, tipe struktur tertentu harus  dikembangkan  untuk  memenuhi  per- syaratan-persyaratan  ini.  Sekali  orientasi  nilai yang pasti dan pola struktural itu dilembagakan, akan  ada  berbagai  persyaratan  fungsional skunder, yang dapat mengakibatkan munculnya struktur-struktur manfaat. Karena itu, harus ada paling  kurang  suatu  tingkat  integrasi  minimal antara  berbagai  struktur  institusional  dalam suatu masyarakat.
Jhonson  (1990:  130-131)  dan  Veeger (1990:  207-208)  menjelaskan  bahwa  selain struktur  sosial,  Parsons  juga  merumuskan empat  persyaratan  fungsional  yang  harus dipenuhi  oleh  sistem  sosial  yang  dikenal dengan  kerangka  A-G-I-L.  Keempat  persyarat-
an itu adalah sebagai berikut: a. Adaptation (adaptasi),  menunjuk  pada  ke- harusan  bagi  sistem  sosial  untuk  meng- hadapi lingkungannya yang meliputi sistem- sistem  sosial  lainny,  misalnya  masyarakat lain dan lingkungan fisik.
b. Goal  Attaiment (tujuan  dan  kemungkinan mencapainya),  bahwa  tindakan  diarahkan pada  tujuannya,  terutama  tujuan  bersama para anggota dalam suatu sistem.
c. Itegrity (integritas),  bahwa  ikatan  emosio- nal  yang  cukup  dapat  menghasilkan solidaritas  dan  kerelaan  untuk  bekerjasama yang  dikembangkan  dan  dipertahankan  se- suai  dengan  posisi  dan  peranannya  masing- masing.  Dalam  prakteknya,  integrasi  di- usahakan melalui Undang-undang, instruksi, kaidah dan lembaga yang berwenang.
d. Laten  Pattern  Maintenance (mempertahan- kan  identitasnya  terhadap  kegoncangan  dan ketegangan  yang  timbul  dari  dalam),  me- nunjuk  pada  berhentinya  interaksi  setelah suatu sistem nilai-nilai dilembagakan, tetapi selama  periode  ini  komitmen  para  anggota pada  sistem  itu  harus  tetap  utuh  sehingga pada  waktu  yang  tepat  peran-peran  sistem dapat  diaktifkan  kembali  dan  interaksi sistem diteruskan.
Menurut  Lauer  (1989:  109),  keempat persyaratan fungsional diatas bersifat memaksa dan  diterapkan  pada  semua  sistem  tindakan alamiah,  kultur,  kepribadian  dan  masyarakat. Dalam  kenyataannya,  keempat  fungsi  ini  di- terapkan pada tingkat tindakan umum. Adaptasi adalah  fungsi  prilaku  organisme,  pencapaian tujuan  adalah  fungsi  kepribadian,  integrasi adalah  fungsi  sistem  sosial  dan  pemeliharaan pola adalah fungsi kultur.

## Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini bertitik  tolak  kepada  dua  jenis  sumber  penting yaitu  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder.  Adapun  sumber  data  primer  pada umumnya  terdiri  dari  dokumen-dokumen penting,  laporan-laporan,  notulen  rapat,  surat keputusan  dan  sejenisnya.  Data-data  tersebut diperoleh  dari  arsip  KNPI  dan  perpustakaan Pascasarjana  Universitas  Negeri  Padang. Sedangkan, sumber data sekunder dikategorikan  dalam  sumber  informasi  secara lisan yang terlibat langsung dalam kepengurusan  KNPI  dari  tingkat  daerah
Vol. XIII No.2 Th. 2014
Sumbar,  pengurus  Organisasi  kepemudaan (OKP)  dan  tokoh  masyarakat  dan  pemerintah yang berkaitan dengan kinerja organisasi KNPI.
Untuk  menjaga  otentitas  data,  peneliti menggunakan standar keabsahan data:
Kepercayaan ( credibility ); Peneliti menjaga keterpercayaan penelitian dengan cara; Memelihara  keakraban  peneliti  dengan  aktor untuk  memperoleh  data  yang  di-harapkan; Ketekunan  pengamatan,  hal  ini  dilakukan karena  informasi  dari  informan  perlu  di-tinjau secara  silang  untuk  mendapatkan  data  yang solid;  Melakukan  triangulasi  sehingga  data dapat  dipercaya  ( dependability ).  Peneliti berusaha konsisten dalam keseluruhan penelitian dengan meninjau ulang terhadap data yang  diperoleh  dengan  memperhatikan  prinsip konsistensi  dan  dapat  diper-anggungjawabkan. Kepastian ( comfirmability )
Data  dapat  dipastikan  kepercayaan  dan diakui kualitas oleh banyak orang, apabila data dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan fokus  dan  latar  alamiah  penelitian  yang  di- lakukan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  kualitas penelitian yang tergantung pada kualitas proses yang benar.
Untuk  mendapatkan  data  dalam  pene- litian  ini,  peneliti  melaksanakan  kegiatan sebagai berikut:
a. Pengumpulan Data Dalam  hal  ini,  peneliti  meneliti  dan menganalisis  data  dokumen  mengenai  sejarah KNPI,  arsip  Musyawarah  Daerah  (Musda) KNPI era Orde Baru dan reformasi, arsip pidato Musda  era  Orde  Baru  dan  reformasi.  Bahan yang  digunakan  adalah  arsip  sekretariat  KNPI dan  publikasi  media  massa.  Kegiatan  ini  di- lakukan  untuk  mengetahui  gambaran  umum tentang KNPI dalam perubahan sosial.
b. Observasi Melakukan  pengamatan  terhadap  objek penelitian  yaitu  KNPI,  pemerintah  dan  masya- rakat.  Untuk  itu,  diperlukan  partisipasi  penuh peneliti  terhadap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pengurus maupun anggota KNPI.
c. Wawancara Melakukan  wawancara  yang  tidak  ter- struktur  dengan  orang-orang  yang  dianggap potensial,  yang  memiliki  informasi  tentang KNPI  di  masa  Orde  Baru  dan  reformasi,  bisa jadi pengurus KNPI, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat maupun orang biasa.
Dalam  proses  analisis  data,  peneliti mengikuti  tahapan  peneliti  yang  dikemukakan
Spradley (1980: 96) yaitu: a. Analisis Kawasan Dilakukan  untuk  memeriksa  catatan  di lapangan guna menentukan kelompok berdasar- kan instrumen atributnya b. Analisis Taksonomi Dilakukan  untuk  mencari  hubungan antara  komponen  yang  dihasilkan  dan  dike- lompokkan dalam suatu kawasan tertentu. c. Analisis Kompensional Dilakukan untuk menentukan komponen- komponen  yag  mengandung  arti  secara  siste- matis yang berhubungan dengan kategori sosial. d. Analisis Tema Dilakukan  untuk  menemukan  prilaku yang  muncul  dari  tahapan-tahapan  analisis sebelumnya.

## Pembahasan
Peran KNPI sebagai Organisasi Pemuda Memback-Up Pemerintahan Orde Baru
Dalam  hal  ini,  sesungguhnya  peneliti berusaha  menyajikan  secara  komprehensif tentang  gambaran  organisasi  ini  sebagai  satu- satunya  organisasi  pemuda  yang  memiliki legitimasi  berada  di  bawah  bayang-bayang Orde  Baru.  Disamping  itu,  bagaimana  organi- sasi  ini  setahap  demi  setahap  disurati  dengan muatan-muatan  politik  dari  partai  politik  ter- tentu,  sehingga  akan  mampu  menjawab  per- tanyaan  sejauh  manakah  sesungguhnya  organi- sasi KNPI ini dipergunakan selama pemerintah Orde Baru.
Melalui  analisa  terhadap  pokok-pokok pikiran  terhadap  pelaksanaan  Musda  KNPI  ke IV tahun 1985 yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 3 September 1985 yang dilaksanakan di Talawi  Kabupaten  Sawahlunto  Sijunjung. Dalam  pokok-pokok  pikiran  tersebut  diuraikan tanggapan  positif  mengenai  lahirnya  Undang- undang tentang  Partai Politik dan Golkar yang dipandang  sebagai  sebuah  “prestasi”  besar bangsa  Indonesia  selama  empat  dasawarsa  dan merupakan  tonggak  sejarah  yang  meletakkan kerangka  dasar  yang  kokoh  dalam  pem- bangunan  politik  serta  melengkapi  mekanisme demokrasi Pancasila yang terus dikembangkan.
Kebahagiaan  yang  ditegaskan  KNPI  ter- hadap  Undang-undang  Partai  Politik  dan Golkar,  terkesan  memberikan  identitas  se- sungguhnya  dari  organisasi  KNPI  dan  dapat dikatakan bahwa antara KNPI dan Partai Golkar tidak  dapat  dipisahkan  dan  menjadi  rangkaian pembahasan yang jelas.
Dalam  Musda  ke  VII  DPD  KNPI Sumatera  Barat  pada  tanggal  23  sampai  25 September  1994,  terdapat  fenomena  yang  juga menarik, yang menjadi perhatian peneliti adalah dalam pokok-pokok pikiran Musda ke VII DPD KNPI  Sumatera  Barat  dinyatakan  bahwa  pem- bangunan  pedesaan  merupakan  suatu  hal  yang perlu  mendapatkan  perhatian  maksimal  dari generasi  muda  melalui  sistem  dan  pola  yang sudah  ada,  yaitu  ABRI  Masuk  Desa  (AMD), Manunggal  Sakato  dan  SPPD  yang  didukung oleh Instruksi Presiden (Inpres). Lebih lanjut, di bidang  peningkatan  kewaspadaan  nasional dikemukakan  bahwa  Dwifungsi  ABRI  sebagai kekuatan  HAMKATA  dan  kekuatan  SosPol dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional  perlu  terus  dikembangkan  dalam kerangka nilai-nilai perjuangan pemuda.
Berdasarkan  pokok-pokok  pikiran  yang telah  diuraikan,  memberikan  gambaran  bahwa KNPI  lebih  banyak  berupaya  tentang  bagai- mana membantu dan mempertahankan kekuasa- an Orde Baru dan mulai meninggalkan jati diri- nya sebagai generasi bangsa yang mempelopori perubahan bangsa.
Fenomena KNPI dan Partai Golkar yang telah  diuraikan,  juga  dipertegas  dari  hasil wawancara  peneliti  dengan  seorang  Tokoh Masyarakat  (TM)  pada  tanggal  11  Juli  2006, dimana tokoh tersebut mengungkapkan bahwa:
“Jika  KNPI  ingin  eksis  di  masyarakat pada  era  reformasi  saat  ini,  maka  KNPI harus melepaskan belenggu Partai Politik yang selama ini memanjakannya.”
Pendapat  senada  juga  dikemukakan  oleh salah seorang ketua OKP (KO) pada tanggal 10 Juli 2006, ia mengatakan bahwa:
“Walau  bagaimanapun  KNPI  harus  bisa menerima  kenyataan  tentang  KNPI sekarang  yang  bukan  lagi  perpanjangan tangan dari Partai Golkar, untuk itu KNPI harus mulai berangsur-angsur melihatkan jati  dirinya  sebagai  organisasi  yang mengakomodir semua OKP.”
Begitupun  pendapat  yang  dikemukakan oleh  Alumni  KNPI  (AK)  pada  tanggal  9  Juli 2006, yang mengungkapkan bahwa:
“Sebuah fakta yang tak dapat ditolak, jika kita  perhatikan  KNPI  dulu  dan  sekarang tidak  lebih  dari  sebagai  batu  loncatan untuk  mendapatkan  posisi  strategis  bagi elit  pemuda.  Baik  di  legislatif  maupun eksekutif.”
Bahkan untuk lebih memperkuat
anggapan  hasil  analisa  peneliti,  pernyataan serupa  dijelaskan  oleh  salah  seorang  pengurus KNPI  kota  Padang  untuk  Komisi  Perempuan (KP)  pada  tanggal  12  Juli  2006,  beliau menyatakan bahwa:
“Di era reformasi, masalah politik, KNPI kota  Padang  sekarang  sudah  mulai berangsur  kembali  kepada  khitahnya, bahkan kualitas demokrasi mulai kelihat- an. Pendidikan berpolitik pun secara ter- buka  sudah  hampir  bisa  diterapkan. Namun  semua  ini  tidak  bisa  dilakukan secara  drastis  harus  secara  bertahap. Karena  sistem  politik  kita  pun  saat  ini sudah berbeda tidak lagi diktator.”
Lebih  lanjut  dijelaskan  oleh  salah seorang Ketua KNPI kota Padang pada tanggal 11 Juli 2006 yang menjelaskan bahwa “Sebenarnya  bukanlah  organisasi  partai politik,  tetapi  yang  bergabung  di  KNPI hanya berasal dari underbow parta politik sehingga  dalam  gerakannya  terjadi  tarik menarik kepentingan.”
Dalam  pemahaman  yang  lebih  dalam, dapat  disimpulkan  bahwa  KNPI  di  masa  Orde Baru  telah  menjadi  formula  pribadi  bagi kalangan  kader  Partai  Politik  tertentu  untuk menunjukkan  loyalitasnya  terhadap  partai  dan pemerintah.  Hal  ini  dilakukan  demi  mencapai tujuan  individu  untuk  dapat  duduk  di  posisi strategis  baik  legislatif  maupun  eksekutif. Untuk  itu,  para  kader  partai  secara  diam-diam mengarahkan  KNPI untuk taat pada satu partai politik, tentunya partai penguasa.

## Perbandingan Struktur Anggota KNPI era Orde Baru dengan era Reformasi
Dari  temuan  peneliti  terungkap  bahwa KNPI  era  reformasi  mengalami  perubahan. Perubahan  tersebut,  diantaranya  adalah  sistem rekrutmen  pengurus  KNPI.  Dimana,  di  masa Orde Baru, setiap pengurus harus sudah meng- ikuti penataran P4 yang dibuktikan dengan ada- nya sertifikat sebagai bukti tanda lulus pelatih- an.  Sementara  itu,  pada  masa  reformasi,  P4 dihapuskan  dan  hanya  persyaratan  nilai-nilai idealis  kepemudaan.  Banyak  hal  yang  direvisi pada era reformasi.
Namun,  meskipun  ada  perubahan  pola kepengurusan  Orde  Baru  kepada  reformasi tetapi pengurus yang duduk pun tetap memiliki nuansa  politik.  Bahkan  pengurus  yang  ada  di era  reformasi  sekarang,  terjadi  pembengkakan. Hal  ini  disebabkan  oleh  OKP  yang  tergabung
Vol. XIII No.2 Th. 2014
dalam KNPI semakin bertambah. Sesuatu yang tak  dapat  dielakkan  bagi  KNPI  era  reformasi bahwa banyak bermunculannya OKP baru serta aktifnya  kembali  OKP  yang  hampir  mati  di masa Orde Baru.
Lebih  lanjut,  dalam  perekrutan  pengurus juga dipengaruhi oleh unsur politik, hanya saja di era reformasi perpolitikkan itu terjadi secara lebih terbuka dan tidak milik satu partai tertentu seperti Orde Baru.
Sebagai organisasi yang bertujuan meng- akomodir  seluruh  potensi  pemuda,  tentunya KNPI  diwarnai  oleh  berbagai  macam  ideologi dan  OKP underbow pemilik.  Kondisi  ini menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  KNPI  era reformasi,  karena  sisa-sisa  Orde  Baru  yang memiliki  pemikiran  bahwa  KNPI  adalah  kaki tangan  sebuah  partai  ternyata  tidak  mudah untuk  dihilangkan.  Pengaruh  itu  masih  mem- berikan  warna  walaupun  intervensinya  tidak terlalu banyak.
Permasalahan yang juga tengah dihadapi KNPI  era  reformasi  adalah  masalah  keuangan merupakan persoalan yang tidak bisa diabaikan dalam  sebuah  organisasi.  Tanpa  adanya  ke- mampuan  keuangan,  maka  gerakan  KNPI  pun akan  terhambat.  Dengan  demikian  antara keuangan dengan KNPI tidak dapat dipisahkan dan harus saling melengkapi.
Terdapat  perbedaan  yang  signifikan antara pendanaan KNPI reformasi dengan Orde Baru. Pada masa KNPI Orde Baru, dana KNPI langsung  di back  up oleh  pemerintah  dalam APBN ataupun APBD. Namun, di era reformasi terjadi  pergeseran,  dana  KNPI  yang  keluar sesuai dengan tingkat kreatifitas KNPI terhadap pemerintah.

## Perbandingan Aktifitas KNPI Orde Baru dengan Reformasi
KNPI  merupakan  organisasi  yang  ber-
fungsi  sebagai  mediator,  fasilitator  dan  kata- lisator  bagi  pemuda.  Maka  seyogyanya  KNPI tidak  sebagai  pelaksana  program.  Namun,  ter- kadang  situasi  ini  juga  tidak  semuanya  bisa dijalankan  dan  diperankan  oleh  KNPI.  Satuhal perbedaan  yang  substansi  antara  KNPI  dan OKP  yaitu  dalam  program  kerja.  KNPI  lebih kepada tataran kebijakan dan pengayoman bagi semua  komponen  bangsa.  Sementara,  OKP sudah masuk ke dalam tahap implementasi dari program.
Perbedaan  antara  KNPI  Orde  Baru  dan reformasi  diantaranya  adalah  pada  masa  Orde Baru  program  KNPI  sudah  tersusun  dan diatur oleh  pemerintah,  sedangkan  di  era  reformasi program KNPI tergantung kreatifitas dan kuali- tas yang ada pada personal dan pengurus KNPI.
KNPI reformasi dalam membuat program tidak  ada  intervensi  pemerintah  tetapi  KNPI hanya melakukan sinergitas dengan pemerintah dengan tidak menjual nilai-nilai ideologi KNPI kepada  pemerintah.  Dengan  demikian  program yang  dirancang  KNPI  reformasi  tentulah  dapat memposisikan  KNPI  sebagai  organisasi  sub- sistem  yang  akan  saling  memberikan  konstri- busi kepada pemerintah.
Lebih lanjut, permasalahan yang  muncul dalam  melaksanakan  program-programnya, KNPI  reformasi  sangatlah  dipengaruhi  oleh wilayah  politik  praktis,  yang  terkait  dengan siapa  yang  melaksanakan  program,  apa  bentuk program  dan  kemana  orientasi  program  ter- sebut. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh  Miriam  Budiharjo  (1981:  33)  tentang prilaku  politik  terhadap  faktor  kepentingan bahwa  pada  dasarnya  setiap  manusia  meng- inginkan  adanya  nilai-nilai  yang  meliputi  ke- kuasaan,  pendidikan,  penerangan,  kekayaan, kasih sayang, kejujuran, keadilan dan kesenang- an.

## Tabel 1. Perbandingan KNPI Era Orde Baru dan Reformasi
No Aspek Orde Baru Reformasi 1  Tujuan Pemersatu Bangsa (intervensi) Pemersatu Bangsa (Independen) 2  Rekrutmen Pengurus Tiripan Penguasa Demokratis & terbuka 3  Sifat Organisasi Formal Formal 4  Komitmen Politik Jadi Penguasa Perjuanagn nilai-nilai 5  Keuangan APBN/APBD Kreatifitas KNPI 6  Program Back Up Pemerintah Kepentingan Rakyat 7  OKP Terbatas Banyak Sekali 8  Implementasi Kegiatan Terbatas Demokrasi 9  Partai Politik Partai Tunggal Multi Partai 10  Intervensi Pengurus Penataran P4 Ketokohan Pemuda
KNPI Kota Padang dalam …

## Simpulan
Tiga  puluh  dua  tahun, bukan  merupakan waktu  yang  singkat  bagi  kekuasaan  Orde  Baru dalam  “memanjakan”  pemuda  Indonesia. Iming-imingan  jabatan  dan  janji  kekuasaan yang  selalu  dihadapkan  kepada  pemuda  telah menjadikan  pemuda  Indonesia  yang  tergabung dalam  organisasi  KNPI  kehilangan  ruh  per- juangan  dan  membangun  bangsa.  Hal  ini  ter- bukti,  meskipun  era  reformasi  telah  merubah sistem  pemerintahan  namun  tak  dapat  meng- halangi KNPI untuk tetap djadikan perpanjang- an tangan bagi salah satu partai politik.

## Daftar Rujukan
Asrid Susanto. 1985. Pengantar Sosiologi dan
Pengantar Sosial . Bandung: Bina Cipta Berry  David.  1995. Pokok-pokok  Pikiran dalam Sosiologi . PT. Raja Grafindo Garna  K.  Judistira.  1992. Teori-teori
Perubahan  Sosial .  Bandung:  PPs Universitas Padjajaran.
Miriam  Budiarjo.  1985. Dasar-dasar  Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia
Spradley James P. 1980. Metode Etnograf . PT. Tiara Wacana Wila  Huky.  1986. Pengantar  Sosiologi . Surabaya: Usaha Nasional Wiliam David. 1989. Pendidikan Naturalistik . Padang: PPs IKIP Padang.