Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tabalong

## Fahrul Abadi*, Chairol Sa’roni
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin *fahrulsolan@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  growth  rate  of  the  Tabalong  Regency restaurant tax, how much the restaurant tax contribution to the Tabalong Regency regional tax, and the aim to determine the Tabalong Regency restaurant tax's effectiveness. The data used in this study are secondary data and primary data using Time Series data from 2011 to 2019. The data source is obtained from the Tabalong Regency Regional Finance Agency. The method used is the descriptive quantitative method.
Based on the research results, Tabalong Regency has as much as 25.88% for restaurant taxes; this is the less successful group. The calculation result is 24.33% for the restaurant tax contribution,  including  the  contribution  in  Tabalong  Regency.  For  the  effectiveness,  of  the influential group because it obtained 117.20%.

## Keywords: Restaurant Tax; Local Tax

## Abstrak
Tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan pajak restoran Kabupaten Tabalong, seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kabupaten  Tabalong  dan  tujuannya  untuk  mengetahui  bagaimana  efektivitas  pajak  restoran Kabupaten Tabalong. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer dengan menggunakan data Time Series mulai tahun 2011 sampai tahun 2019. Sumber data  diperoleh  dari  Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Tabalong.  Metode  yang  digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  maka  Kabupaten  Tabalong  mempunyai sebanyak  25,88%  untuk  pajak  restoranhal  tersebut  golongan  kurang  berhasil.  Hasil  hitung sebanyak  24,33%  untuk  kontribusi  pajak  restoran  termasuk  berrkontribusi  di  Kabupaten Tabalong. Untuk efektifitas golongan efektif sebab memperoleh 117,20%.
Kata Kunci : Pajak Restoran; Pajak Daerah.

## PENDAHULUAN
Pajak Daerah adalah pajak yang menjadi tumpuan pendapaan asli daerah sehingga pajak daerah sangatlah penting dalam pembangunan daerah tak terkecuali Kabupaten Tablong. Pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan seperti jembatan, sekolah serta pembangunan yang menunjang kegiatan masyarakat. Semakin tinggi pajak yang dibayar oleh masyarakat  maka  semakin  banyak  pembagunan  yang  dibangun  oleh  pemerintah.  Salah  satu conyoh pajak daerah yaitu pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak yang dibayarkan individu yang memiliki tempat usaha dengan pajak senilai 10%.
Tabel 1.
Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PAD Tahun 2011-2019
di Kabupaten Tabalong Tahun Pajak i Daerah PAD Target Realisasi Target Realisasi 2010 9.408.663.565 4.879.433.212 36.974.225.065 29.251.612.705 2011 14.851.696.000 8.764.362.581 49.185.649.000 41.244.456.888 2012 14.022.551.640 17.339.343.078 52.912.470.860 60.481.490.748 2013 28.662.365.600 25.553.765.363 69.674.967.060 90.778.706.787 2014 41.428.506.400 48.218.637.420 95.578.314.000 116.105.333.720 2015 40.379.536.000 40.956.896.955 113.261.638.000 114.674.607.845 2016 49.079.065.000 49.091.095.738 135.202.012.600 138.295.616.200 2017 46.821.700.000 56.091.462.501 169.961.799.000 162.601.603.486 2018 54.894.700.000 66.102.070.252 164.596.935.430 152.847.777.169 2019 74.510.704.000 74.128.140.750 184.523.084.632 181.429.539.998
Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong 2020 (data diolah) Pajak  daerah  merupakan  pendapatan  yang  dominan  bagi  PAD,  walaupun  pada  data realisasi  penerimaan  PAD  terjadi  fluktuasi  yang  dimungkinkan  terjadi potential  loss di  sisi penetapan  target  tahunan  PAD.  Terlihat  dari  tahun  2010  sampai  2019    realisasi  pajak  daerah berkontribusi diatas 10% pada PAD Kabupaten Tabalong. Pajak daerah merupakan aset daerah dalam pengembangan PAD Kabupaten Tabalong.
Pajak Daerah adalah pajak yang menjadi tumpuan pendapaan asli daerah sehingga pajak daerah sangatlah penting dalam pembangunan daerah tak terkecuali Kabupaten Tablong. Pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan seperti jembatan, sekolah serta pembangunan yang menunjang kegiatan masyarakat. Semakin tinggi pajak yang dibayar oleh masyarakat  maka  semakin  banyak  pembagunan  yang  dibangun  oleh  pemerintah.  Salah  satu conyoh pajak daerah yaitu pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak yang dibayarkan individu yang memiliki tempat usaha dengan pajak senilai 10%.
Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PAD Tahun 2011-2019
di Kabupaten Tabalong Tahun Pajak i Daerah PAD Target Realisasi Target Realisasi 2010 9.408.663.565 4.879.433.212 36.974.225.065 29.251.612.705 2011 14.851.696.000 8.764.362.581 49.185.649.000 41.244.456.888 2012 14.022.551.640 17.339.343.078 52.912.470.860 60.481.490.748 2013 28.662.365.600 25.553.765.363 69.674.967.060 90.778.706.787 2014 41.428.506.400 48.218.637.420 95.578.314.000 116.105.333.720 2015 40.379.536.000 40.956.896.955 113.261.638.000 114.674.607.845 2016 49.079.065.000 49.091.095.738 135.202.012.600 138.295.616.200
2017 46.821.700.000 56.091.462.501 169.961.799.000 162.601.603.486 2018 54.894.700.000 66.102.070.252 164.596.935.430 152.847.777.169 2019 74.510.704.000 74.128.140.750 184.523.084.632 181.429.539.998
Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong 2020 (data diolah)
Pajak daerah merupakan pendapatan yang dominan bagi PAD, walaupun pada data realisasi penerimaan PAD terjadi fluktuasi yang dimungkinkan terjadi potential loss di sisi penetapan target tahunan PAD. Terlihat dari tahun 2010 sampai 2019  realisasi pajak daerah berkontribusi diatas 10% pada PAD Kabupaten Tabalong. Pajak daerah merupakan aset daerah dalam pengembangan PAD Kabupaten Tabalong.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pajak
Pajak  adalah  semua  sumber  pendapatan  yang  dipungut  dari  masyarakat  yang  akan digunakan  untuk  pembangunan  dampaknya  secara  tidak  langsung  yang  dirasakan  oleh masyarakat.

## Pajak Daerah
Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 pajak daerah merupakan pembayaran yang dilakukan masyarakat untuk daerah masing-masing pajak dipakai untuk kepentingan daerah.

## Pajak Restoran
Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 pasal 1 pajak restoran yaitu pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak restoran atas pelayanan yang digunakan

## Laju Perumbuhan
Menurut  Halim  (2007)  laju  pertumbuhan  merupakan  tanda  berhasilnya  suatu  daerah dengan melihat laju pertumbuhan apakah terjadi peningkatan atau tidak.

## Kontribusi
Menurut Edward (2013) dipakai untuk melihat bagaimana pendapatan asli daerah ikut andil  dalam  memberikan  sumbangan.  Untuk  melihat  besarnya  andil  tersebut  dengan membandingkan kontribusi tersebut.

## Efektivitas
Menurut  Halim  (2007)  efektivitas  dapat  disebut  efktif  bila  kegiatan  yang  dilakukan berhasil  sesuai  dengan  rencana.  Tinggi  redahnya  efektivitas  yang  didapatkan  sesuai  dengan rencana yang dihasilkan.

## Penelitian Terdahulu
Aditya  Baskara,  dkk  (2018)  berjudul  Evaluasi  Tingkat  Efektivitas  dan  Pertumbuhan Penerimaan  Pajak  Restoran  Terhadap  Pajak  Daerah.  Penelitian  ini  memakai  jenis  data Deskriptif  Kuantitatif  dengan  hasil  kontribusi  tidak  berhasil  pada  kota  Malang  tahun  2011- 2015.
Annisa (2018) berjudul Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini memakai jenis data Deskriptif Kuantitatif dengan hasil mempunyai kontribusi terhadap pajak restoran sedangkan pada pajak hotel tidak bisa berkontribusi.
Ganang Ahmad Fathoni, Suharno, Bambang Widarno (2016) berjudul Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2011-2015 hasil penelitian yang tahun 2011- 2015 pada pajak dan retribusi parkir. Tergolong efektif. Untuk pertumbuhan termasuk positif dengan laju pertumbuhan tahun 2011-2015. Retrebusi parkir mempunyai kontribusi terhadap kota Surakarta.

## METODE
Berdasarkan penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, lokasi yang dipakai untuk penelitian yaitu Kantor Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Ruang lingkup untuk mengetahui apakah pajak restoran berkontribusi terhadap pajak daerah dan agar dapat dipakai yaitu dokumentasi, wawamcara dan buku-buku.

## Definisi Operasional Variabel Pajak Restoran
Pajak  restoran  adalah  iuran  yang  akan  dibayarkan  oleh  pemilik  tempat  makan  atau restoran  yang  bersifat  wajib  sebab  iuran  tersebut  digunakan  untuk  kepentingan  Kabupaten Tabalong.

## Pajak Daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib untuk daerah dari masyarakat maupun cv atau pt yang bersifat  memaksa.  Pajak  daerah  merupakan  sumber  pendapatan  asli  daerah  terutama  di Kabupaten Tabalong.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk meneliti yaitu dokumentasi, wawancara dan buku-buku

## Teknik Analisis Data
Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini dengan  menggunakan Analisis Perhitungan  Laju  Pertumbuhan  Pajak  Restoran,  Analisis  Perhitungan  Kontribusi  Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah serta Analisis Efektivitas Pajak Restoran.

## HASIL DAN ANALISIS

## Pembahasan
Pajak restoran di Kabupaten Tabalong mengalami laju pertumbuhan mulai  tahun 2011 sampai  2019  terjadi  fluktuasi.  Paling    tinggi    terjadi  tahun  2012  dengan  persentase  senilai 829,44%.
Kontribusi  pajak  restoran  terhadap  pajak  daerah  dapat  dilihat  dari  keseluruhan  mengalami penurunan.  Kontribusi  pajak  restoran  untuk  presentase  kontribusi  terhadap  pajak  daerah tertingi tahun 2013  senilai 44,55%. Dari hasil hitung efektivitas yang telah dilakukan  pajak restoran  di  Kabupaten  Tabalong  rata-rata  dapat  dikatakan  menurun  dalam  pencapaian efektivitasnya  namun  tidak  terlalu  drastis  ataupun  buruk.  Sedangkan  pajak  restoran  di Kabupaten Tabalong tahun 2011 sampai tahun 2019 efektivitasnya rata–rata melebihi 100% disemua tahun. Tercatat untuk angka efektivitas tertinggi adalah tahun 2012 senilai 180,73%
Tabel 2 Target Pajak Daerah Tahun 2014-2019 di Kabupaten Tabalong Jenis Pajak Daerah 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pajak Hotel 1,630,152,00 0 1,793,166,00 0 1,801,285,00 0 1,647,500,00 0 2,066,500,00 0 3,067,300,00 0 Pajak Restoran 10,612,800,0 00 13,500,002,0 00 13,200,000,0 00 10,636,000,0 00 10,750,000,0 00 14,360,000,0 00 Pajak Hiburan 263,600,000 382,800,000 421,080,000 257,200,000 282,200,000 550,000,000 Pajak Reklame 150,000,000 200,000,000 220,000,000 250,000,000 355,000,000 550,000,000 Pajak Penerangan Jalan 6,126,455,20 0 8,500,000,00 0 14,947,000,0 00 11,760,000,0 00 14,170,000,0 00 20,518,404,0 00 Pajak Galian Gol. C 600,000,000 3,000,000,00 0 9,500,000,00 0 13,115,000,0 00 17,815,000,0 00 19,850,000,0 00
Pajak Parkir 26,200,000 12,000,000 21,200,000 26,500,000 26,500,000 105,000,000 Pajak Air Bawah Tanah 26,678,000 25,000,000 27,500,000 29,500,000 29,500,000 110,000,000 Pajak Sarang Burung Walet 28,988,000 10,000,000 141,000,000 100,000,000 400,000,000 900,000,000 Pajak BPHTB 20,463,633,2 00 10,456,568,0 00 5,000,000,00 0 5,000,000,00 0 5,000,000,00 0 7,000,000,00 0 Pajak PBB-P2 1,500,000,00 0 2,500,000,00 0 4,000,000,00 0 4,000,000,00 0 4,000,000,00 0 7,500,000,00 0 Jumlah Pajak Daerah 41,428,506,4 00 40,379,536,0 00 49,279,065,0 00 46,821,700,0 00 54,894,700,0 00 74,510,704,0 00
Sumber : Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PAD Tahun 2014-2019 di Kab.Tabalong
Tahun 2014-2019 penetapan target Pajak Daerah Kabupaten Tabalong meningkat tiap tahunnya  sedangkan  pajak  restoran  mengalami  juga  meningkat  mulai  tahun  2014  ke  tahun 2019.
Tabel 3 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014-2019 di Kabupaten Tabalong Jenis Pajak Daerah 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pajak Hotel 1,250,135,4 40 1,345,671,6 50 1,865,565,8 52 2,181,035,3 92 2,888,539,6 42 2,673,210,3 70 Pajak Restoran 13,316,975, 707 12,740,287, 272 11,455,703, 353 11,903,263, 380 15,306,967, 047 16,520,380, 004 Pajak Hiburan 152,633,42 3 79,079,736 234,374,37 7 287,238,72 4 230,278,18 7 226,896,64 8 Pajak Reklame 190,909,39 1 220,090,96 7 249,859,10 6 361,072,49 8 267,545,22 9 242,157,23 0 Pajak Penerangan Jalan 7,864,323,3 92 9,959,054,4 17 15,354,764, 242 15,464,500, 125 20,262,188, 082 23,263,606, 305 Pajak Galian Gol. C 948,738,93 9 3,286,939,4 06 12,480,177, 464 18,269,346, 649 18,686,619, 656 20,657,679, 053 Pajak Parkir 10,122,000 12,811,708 31,271,400 33,379,400 23,572,800 34,577,000 Pajak Air Bawah Tanah 24,518,977 28,728,701 28,261,605 28,913,093 31,264,798 31,179,073 Pajak Sarang Burung Walet 5,490,000 37,786,050 200,042,47 4 152,376,90 3 152,632,17 0 201,499,98 2 Pajak BPHTB 22,654,722, 181 10,546,108, 314 3,183,175,5 06 3,908,024,4 06 3,911,669,7 36 5,611,011,2 64 Pajak PBB-P2 1,800,067,9 70 2,700,338,7 34 4,007,900,3 39 3,502,311,9 31 4,340,792,9 05 4,665,943,8 01 Jumlah Pajak Daerah 48,218,637, 420 40,956,896, 955 49,091,095, 718 56,091,462, 501 66,102,070, 252 74,128,140, 730
Sumber : Target dan Realisasi Pajak Daerah dan PAD Tahun 2014-2019 di Kab.Tabalong
Pada tabel 3 diatas Realisasi penerimaan Pajak Daerah dalam tahun 2012-2014 selalu meningkat. SedangkanPajak Restoran Kabupaten Tabalong juga terjadi peningkatan sehingga
tercapai  target  sesuai  rencana.  Realisasi  penerimaan  Pajak  Restoran  tertinggi  tahun  2019 sebanyak Rp. 19.520.380.004.
Tabel 4 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Tahun 2011-2019 di Kabupaten Tabalong Tahun Realisasi Pajak Restoran (Rp) Selisih (Rp) Laju Pertumbuhan i(%) 2010 186,600,000 - - 2011 441,124,800 254,524,800 136.40 2012 4,100,000,000 3,658,875,200 829.44 2013 9,999,972,000 5,899,972,000 143.90 2014 10,612,800,000 612,828,000 6.13 2015 13,500,002,000 2,887,202,000 27.20 2016 13,200,000,000 (300,002,000) -2.22 2017 10,636,000,000 (2,564,000,000) -19.42 2018 10,750,000,000 114,000,000 1.07 2019 14,360,000,000 3,610,000,000 33.58
Sumber : Hasil Data Diolah tahun 2021
Laju  Pertumbuhan  pajak  restoran  mulai  tahun  2012-2014  terus  meningkat.  Pajak Restoran  Kabupaten  Tabalong  terjadi  peningkatan  sehingga  mencapai  target.  Laju pertumbuhan  pajak  restoran  tertinggi  pada  tahun  2012  sebanyak  829,44%  lebih  tinggi  dari tahun sebelumnya.
Tabel 5 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Tahun 2011-2019 di Kabupaten Tabalong Tahun Realisasi Pajak Restoran Realisasi Pajak Daerah % 2011 371,591,525 8,764,362,581 4.24 2012 7,409,974,780 17,339,343,078 42.74 2013 11,383,428,488 25,553,765,363 44.55 2014 13,316,975,707 48,218,637,420 27.62 2015 12,740,287,272 40,956,896,955 31.11 2016 11,455,703,353 49,091,095,738 23.34 2017 11,903,263,380 56,091,462,501 21.22 2018 15,306,967,047 66,102,070,252 23.16 2019 16,520,380,004 74,128,140,750 22.29

## Sumber : Hasil Data Diolah tahun 2021
Kontribusi pajak restoran pada tabel diatas tahun 2011-2019 yaitu tahun 2011 sampai tahun 2013 terjadi peningkatan tiap tahunnya namun pada tahun 2014 terhadi penurunan menjadi 27,62% hal tersebut tepatnya terjadi pada saat pergantian kepala daerah Kabupaten Tabalong namun pada tahun 2015 terjadi peningkatan kembali menjadi 31,11%. Tahun 2016 terjadi peningkatan seniai 23,34%, tahun 2017 terjadi penurunan senilai 21,22%. Tahun 2018 kembali terjadi peningkatan yaitu 23,16 % terakhir tahun 2019 kembali turun senilai 22,29% dengan realisasi pajak daerah sebanyak Rp. 74,128,140,750.
Tabel 6 Tingkat Efektivitas Kontribusi Pajak Restoran Daerah Tahun 2011-2019 di Kabupaten Tabalong Tahun Target Realiasi Efektivitas i% 2011 441,124,800 371,591,525 84.24 2012 4,100,000,000 7,409,974,780 180.73 2013 9,999,972,000 11,383,428,488 113.83 2014 10,612,800,000 13,316,975,707 125.48 2015 13,500,002,000 12,740,287,272 94.37 2016 13,200,000,000 11,455,703,353 86.79 2017 10,636,000,000 11,903,263,380 111.91 2018 10,750,000,000 15,306,967,047 142.39 2019 14,360,000,000 16,520,380,004 115.04

## Sumber : Hasil Data Diolah tahun 2021
Tingkat  efektivitas  diatas  tahun  2016  merupakan  efektivitas  paling  rendah  diantara tahun yang lain senilai 84,24% sedangkan tahun yang memiliki efektivitas paling tinggi terjadi pada tahun 2021 senilai 180,73%. Dengan melihat data realisasi yang terjadi maka Kabupaten Tabalong tiap tahun selalu meningkat.

## PENUTUP

## Implikasi Hasil Penelitian
Meningkatan  pungutan  pajak  terhadap  restoran  di  Kabupaten  Tabalong  agar  terjadi peningkatan  sasaran  sesuai  dengan  arah  kebijakan  agar  laju  pertumbuhan,  kontribusi  dan efektivitas dapat meningkat tiap tahunnya.

## Keterbatasan penelitian
Dalam penelitian ini keterbatasan yang dihadapi peneliti adalah pihak yang bersangkutan hanya dapat memberikan data tahun sebelumnya sehingga peneliti tidak bisa mendapatkan data baru untuk mengkaji lebih jauh lagi.

## Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  kesimpulan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut :
1.Pajak  restoran  tahun  2011  -2019  mempunyai  kontribusi  yang  baik  terhadap  Pajak  daerah sehingga  berpengaruhi  terhadap  jumlah  pajak  daerah  yang  dihasilkan.  Presentase  kontribusi tertinggi tahun 2013 senilai 44,55% sedangkan yang terendah tahun 2011 senilai 4,24%. 2.  Tingkat  efektifitas  pajak  restoran  Kabupaten  Tabalong  sangat  efektif  dilihat  dari keseluruhan mencapai presentase lebih dari 100%. Sedangkan tingkat efektifitas pemungutan pajak restoran tahun 2011-2019 bervariasi dengan rentang waktu.
Tahun 2011 tingkat efektifitas digolongkan paling rendah senilai 84,24%. Tahun 2012 tingkat efektifitas  tertinggi dari tahun sebelumnya yaitu senilai 180,73%  Sedangkan rata-rata tingkat efektifitas pajak restoran tahun 2012-2014 adalah senilai 117,20%.
3.Laju Pertumbuhan pajak restoran tertinggi  terjadi tahun 2012 dengan seniai 829,44% dan terendah terjadi tahun 2017 senilai -19,42%.

## Saran
Saran yang dapat disimpulkan sesuai dengan hasil penelitian ini adalah :
1.Pemerintah  khususnya  Kabupaten  Tabalong  mengadakan  sosialisasi  terhadap  masyarakat mengenai pajak terutama pajak restoran dimana pajak tersebut digunakan untuk kepentingan daerah. Sehingga masyarakat ikut andil dalam peningkatan kontribusi pajak daerah.
2.  Pemerintah  dapat  mengkaji  ulang  target  pajak  yang  akan  dibayarkan  oleh  masyarakat khususnya  yang  mempunyai  restoran  sesuai  dengan  pendapatan  yang  mereka  dapatkan sehingga  tidak  memberatkan  masyarakat  dan    agar  realisasi  dapat  terlaksana  sesuai  dengan target yang diharapkan.
3. Pemerintah disarankan dapat mendata kembali masyarakat yang mempunyai tempat usaha sehingga  dapat  menentukan  pajak  yang  terutang,  sebab  pajak  restoran  adalah  pajak  yang berperan penting dalam pembangunan di Kabupaten Tabalong.

## BIBLIOGRAPHY
Aditya  Baskara  dkk.  (2018).  Evaluasi  Tingkat  Efektivitas  dan  Pertumbuhan  Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah. Jurnal Administrasi Bisnis , 32.
Annisa.  (2018).  Jurnal  Ekonomi. Kontribusi  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah  Kabupaten Maros . Arikunto. (2013). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Badan Keungan Daerah Kota Banjarmasin.
Diaz  Ardiansyah  dkk.  (2014).  Analisis  Potensi  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran  dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jurnal Administrasi Bisnis . Edward.  (2013).  Jurnal  Riset,  Manajeme,Bisnis  dan  Akutansi. Efektifitas  dan Kontribusi Penerimaan  Pajak  Hotel  dan  Restoran  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Manado .
Halim,  A.  (2004). Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah. Jogjakarta:  UPP  AMP YKPN. Halim, A. (2007). Akutansi Keuangan Derah. Jakarta: Salemba Empat. Husein, U. (2007). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Indra  Efendi Rangkuti, dkk. (2018). Perpajakan Indonesia. Medan: MADENATERA. Irwansyah  Lubis,  S.  M.  (2010). Menggali  Potensi  Pajak  Perusahaan  dan  Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Mahmudi. (2011). Akutansi Keuangan Publik.
Marihot  P.  Siahaan,  S.  (2016). Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Pandiangan, L. (2014). Administrasi Perpajakan . Jakarta: Penerbit Erlangga. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Banjarmasin Pertiwi, D. I. (2013). Jurnal Ekonomi. Analisis Potensi Pajak Restoran di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang