INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7582-7587 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Bangka Belitung)
Erli Salia 1 🖂 , Abdul Latif Mahfuz 2 , Ari Juliansyah 3
Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia Email: erlisalia@yahoo.com 1 🖂

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  pemilihan  Kepala  Daerah  (Pemilukada)  secara  langsung  sebagai  sarana kedaulatan rakyat dan penghasil pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD  1945. Dibandingkan sistem  tidak  langsung melalui DPRD,  Pemilukada langsung menawarkan manfaat. Namun, studi kasus di Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan dampak politik serius, termasuk  terbentuknya  klan-klan  kekuasaan  pasca  Pemilukada.  Pendekatan  penelitian  ini  adalah Yuridis  Empiris,  memeriksa  hukum  berlaku  dan  realitas  di  masyarakat.  Dalam  konteks  demokrasi modern, yang ditegaskan oleh William Andrews, kesepakatan mayoritas rakyat adalah fondasi negara, dan  organisasi  negara  dibutuhkan  untuk  melindungi  dan  mempromosikan  kepentingan  mereka. Dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku, dan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi perubahan signifikan. Pemilukada  langsung  di  Bangka  Belitung  telah  memicu  tensi  politik,  merujuk  pada  rivalitas  antar kekuatan  politik.  Aspek  sosial  juga  terkena  dampak,  dengan  terjadi  intervensi  dari  pihak  tertentu, diskriminasi, dan lainnya. Penelitian ini mencoba untuk memahami dampak-dampak tersebut dalam rangka mengevaluasi kebijakan pemilihan langsung.
Kata Kunci: Pemilihan Umum, Kepala Daerah, Bangka Belitung
PENDAHULUAN
Di Negara kita,  pemilihan  Kepala  Daerah merupakan proses  politik yang sangat penting  demi  terselenggaranya  pemerintahan  di  daerah.  Dalam  demokrasi  prosedur utamanya adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin. Sebenarnya pemilihan Kepala Daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Kala itu nama Indonesia lebih dikenal  dengan sebutan Hindia Belanda. Pada masa ini mekanisme pemilihan Kepala Daerah sangat beragam, ada pemilihan Kepala Daerah melalui pemilihan oleh para wakil rakyat, ada pula yang secara langsung melalui pemilihan terbuka dan atau sayembara, bahkan ada yang menggunakan pola penunjukan. (Joko Prihatmoko, 2005)
Lahirnya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah, meskipun Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara kelas tentan g Pemilihan Daerah. Dinyatakan bahwa: “Undang -Undang yang dimaksud dalam Pasal  62  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan  Daerah  mengacu  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pem ilihan Umum”. Terlihat bahwa tidak ada Pasal - Pasal di Undang-Undang tersebut yang memberi penjelasan tentang mekanisme dalam memilih Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah.
Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung  merupakan  sarana  atas  terwujudnya kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan

## Abstract
This paper aims at direct regional head elections (Pemilukada) as a means of people's sovereignty and  producing  democratic  regional  governments  based  on  Pancasila  and  the  1945  Constitution. Compared to an indirect system through DPRDs, direct elections offer benefits. However, case studies in the Bangka Belitung Islands show serious political impacts, including the formation of power clans after the election. This research approach is juridical empirical, examining the applicable law and the reality in society. In the context of modern democracy, as asserted by William Andrews, the agreement of the majority of the people is the foundation of the state, and state organizations are needed to protect and promote their interests. With the enactment of Law No.23 Year 2014 jo. Law No. 32 Year 2004,  Law  No.  22  Year  1999  was  declared  invalid,  and  direct  regional  head  elections  became  a significant  change.  Direct  regional  elections  in  Bangka  Belitung  have  triggered  political  tension, referring  to  the  rivalry  between  political  forces.  Social  aspects  have  also  been  affected,  with intervention from certain parties, discrimination, and others. This research tries to understand these impacts in order to evaluate the direct election policy.
Keywords: General Election, Regional Head, Bangka Belitung
Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Selain  itu, terselengganya  pemerintahan  di  daerah  akan  menjadikan  pembangunan  di  daerah tersebut terus berlanjut sesuai dengan keinginan masyarakat yang memiliki kedaulatan. Kebutuhan  setiap  daerah  sangat  beragam,  ditentukan  banyak  faktor  seperti  topografi, keadaan sosial, politik, budaya, iklim hingga historisnya. (Sugiono, 2009)
Dampak serius dari Pemilukada langsung di Kepulauan Bangka Belitung juga terjadi dari  sisi  politik  seperti  terbentuknya  klan-klan  penguasa  pasca  Pemilukada diselenggarakan. Hal ini dianggap sebagai imbas dari keinginan Kepala Daerah terpilih untuk  memelihara  basisnya  agar  dapat  memenangkan  pertarungan  selanjutnya.  Istilah yang  sering  digunakan  sehari-hari  adalah  bagaimana  Kepala  Daerah  harus  mampu merawat basis yang harus ia sejahterakan. Tentu saja dengan munculnya model kotak- kotak dari level penguasa hingga kebawah bertentangan dengan persatuan dan kesatuan sebagai jati diri bangsa Indonesia.
Berdasarkan uraian diatas, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Kepulauan Bangka Belitung)”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Yuridis  Empiris  yang  bersifat  deskriptif  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata  yang  terjadi  dimasyarakat  dengan  maksud  untuk  mengetahui  dan  menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju  pada  identifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada  penyelesaian masalah.(Juliansyah Noor, 2012)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia
Dengan diundangkannya UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan yang paling signifikan yang terdapat dalam undang-undang baru adalah mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung.
Menurut  ketentuan  Pasal  59  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Daerah dipimpin oleh kepala
Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah”. Ayat (2) menyatakan bahwa Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan  untuk  daerah  Kota  disebut  Wali  Kota.  Dan  pasal  63  ayat  (1)  Kepala  Daerah  dapat dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. (2) Wakil Kepala Daerah untuk daerah Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Wakil Wali Kota.
Sejak  reformasi  sampai  saat  ini,  sudah  beberapa  kali  terjadi  perubahan  UU Pemerintah Daerah. UU Pemerintahan Daerah yang pertama kali pasca reformasi adalah UU 22 Tahun 1999 sebagai pengganti UU nomor 5 Tahun 1974, kemudian diganti menjadi UU  Nomor  32  tahun  2004,  UU  ini  dilakukan  perubahan  menyangkut  pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetapi substansi kebijakan pengelolaan pemerintah daerah tidak mengalami  perubahan.  Terakhir  adalah  UU  23  tahun  2014  yang  kemudian  dilakukan perubahan dalam Perppu No 2 Tahun 2014. Perppu tersebut hanya membatalkan 2 pasal yakni pasal yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Serta perubahan kedua UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  merevisi  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1999  diatas terutama  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kelemahan  yang  ada  di  Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemilukada tidak  lagi  dilakukan  oleh  DPRD,  rakyat  telah  memilih  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah secara langsung. Undang- Undang tersebut menyatakan bahwa: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dan (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”. Dengan adanya  uraian  ini  menerangkan  bahwa  rakyat  menjadi  pemegang  kedaulatan  yang berperan aktif melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah.

## 2. Dampak  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung  Terhadap  Tatanan  Sosial  Dan Politik Di Kepulauan Bangka Belitung
Berbeda dengan politik nasional, politik tingkat lokal adalah sesuatu yang khas oleh karena  setiap  daerah  memiliki  ciri-ciri  dan  karakteristik  yang  berbeda-beda  dan  juga kedekatan antara pemilih (konstituen) dengan wakilnya yang lebih erat. Dalam konteks otonomi daerah Pemilukada secara langsung diharapkan memperkuat kedudukan Kepala Daerah  sekaligus  mengurangi  intervensi  DPRD  agar  transaksi  politik  yang  melahirkan istilah  money  politic  dapat  diminimalisir,  meskipun  berkurangnya  money  politic  dan penguatan local democracy adalah dua hal yang berbeda.
Pemilukada  langsung  di  Kepulauan  Bangka  Belitung  membawa  dampak  secara politik, tensi politik  pada wilayah yang menyelenggarakan Pemilukada pada  umumnya memanas seiring munculnya rivalistas antara berbagai kekuatan politik yang berkompetisi pada Pemilukada. Politik seringkali dijadikan sarana atau upaya untuk mencapai kekuasaan yang sejatinya memang menarik minat banyak orang.
Partisipasi  politik  merupakan  kegiatan  individu  atau  kelompok  untuk  ikut  serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin dan secara langsung atau  tidak  langsung  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah.  Kegiatan  ini  seperti memberikan suara dalam Pemilu, menjadi anggota partai politik dan sebagainya.
Terjadi  interaksi  politik  yang  mengiringi  penyelenggaraan  Pemilukada  di  “Bumi Serumpun  Sebalai”,  baik  dalam  bentuk  internal  ind ividu  dalam  suatu  komunitas  partai maupun secara lebih luas lagi interaksi eksternal antar individu dari kelompok partai yang berbeda.
Penyelenggaraan  Pemilukada  secara  langsung  di  Kepulauan  Kepulauan  Bangka Belitung  menimbulkan  banyak  masalah,  seperti  terjadinya  intervensi  dari  pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan, adanya diskriminasi dan lain sebagainya. Kecurangan pada sebagian penyelenggaraan Pemilukada yang berakibat pada ketidakpuasan bahkan menuai banyak protes yang berkepanjangan dari pihak yang merasa di perlakukan tidak adil  bahkan  berujung  pada  gugatan  di  Pengadilan.  Belum  lagi  munculnya  kecurangan akibat  data  kependudukan  yang  tidak  akurat  serta  minimnya  kesiapan  administrasi penyelenggaraan tidak seperti Pilpres atau Pileg.
Selain  itu,  kurang  selektifnya  pengawasan  dan  lemahnya  penegakan  hukum terhadap  pelaku  pelanggaran  disamping  adanya  kooptasi  kekuasaan  dengan memanfaatkan akses birokrasi, terutama oleh calon incumbent.
Dari  banyak  persoalan  pelaksanaan  Pemilukada  secara  langsung  di  Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung tersebut  diatas  dapat dijadikan  bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan secara langsung. Hal ini untuk mengurangi dampak  sosial  terutama  dalam  prikehidupan  sosial  masyarakat  daerah.  Perbedaan karakter  masyarakat  daerah  dan  perubahan  sosial  yang  terjadi  saat  penyelenggaraan Pemilukada di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung menjadi titik sentral dalam menilai dampak yang telah ditimbulkan seperti disintegrasi sosial, kerawanan sosial, dan semakin merosotnya  nilai-nilai  kehidupan  sosial  yang  sebelumnya  dijunjung  oleh  masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pemilukada)  secara  langsung merupakan  pengejawantahan  dari  demokrasi  dan  kedaulatan  rakyat  di  Indonesia, memberikan rakyat kekuatan untuk secara langsung memilih pemimpin mereka. Hal ini adalah  penanda  kemajuan  demokrasi  Indonesia.  Namun,  implementasi  Pemilukada  di Kepulauan  Bangka  Belitung  menunjukkan  berbagai  tantangan.  Di  sisi  politik,  terjadi peningkatan tensi dan rivalitas antar kekuatan politik, memanaskan suasana politik wilayah tersebut.  Ini  mencerminkan  bahwa  politik  sering  menjadi  medan  pertarungan  dalam mencapai kekuasaan. Sisi sosial juga terdampak, dengan terjadinya intervensi dari pihak- pihak yang memiliki kepentingan, diskriminasi, dan berbagai bentuk kecurangan. Situasi ini memicu ketidakpuasan dan protes berkepanjangan, yang berujung pada gugatan di pengadilan. Kecurangan ini dikaitkan dengan data kependudukan yang tidak akurat dan minimnya kesiapan administrasi penyelenggaraan, serta kurang selektifnya pengawasan dan  lemahnya  penegakan  hukum.  Kesimpulannya,  meski  Pemilukada  secara  langsung merupakan  langkah  maju  dalam  demokrasi,  masih  terdapat  tantangan  signifikan  yang perlu diatasi untuk memastikan proses pemilihan yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi  dan  diskriminasi.  Upaya  ini  penting  untuk  memperkuat  demokrasi  dan menghormati kedaulatan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Huda, N. (2015 ). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Meyer,  T.  (2013). Peran  Partai  Politik  dalam  Sebuah  Sistem  Demokrasi:  Sembilan  Tesis.
Friedrich. Jakarta: Ebert-Stiftung (FES).
Nuraini, S. (2006). Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Era Otonomi Daerah. Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2006, 6.
Respationo,  H.  M.  (2013). Pemilihan  Kepala  Daerah  dalam  Demokrasi  Electoral.  Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 42(3), 355 – 361.
Safa’at, M. A. (2009 ). Pembubaran Partai Politik Di Indonesia (Analisa Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959 – 2004). Universitas Indonesia.
Soekanto, S. ., & Mamudji, S. (n.d.). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soemantri, S. (2006). Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Alumni.