## MAGISTRA Law Review
Volume 01 Nomor 01, Januari 2020 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## PERAN KPI DALAM MENJAGA KEBERAGAMAN

## Edi Pranoto
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia *pranoto.edi@untagsmg.ac.id

## ABSTRAK
Pasal  2  UU  No.  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  menyatakan  bahwa  penyiaran  diselenggarakan berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945  dengan  asas  manfaat,  adil  dan  merata,  kepastian  hukum, keamanan,  keberagaman,  kemitraan,  etika,  kemandirian,  kebebasan,  dan  tanggung  jawab.  Untuk mewujudkan  asas  tersebut  salahsatunya  yang  diatur  dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2002  adalah dibentuknya  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  yang  terdiri  dari  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Pusat  dan Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah.  Menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normative,  tulisan konseptual ini membahas peran KPI dalam merawat dan menjaga keberagaman Indonesia. KPI dengan kewenangan  yang  dimiliki  yaitu  menetapkan  standar  program  siaran;  menyusun  peraturan  dan menetapkan  pedoman  perilaku  penyiaran;  mengawasi  pelaksanaan  peraturan  dan  pedoman  perilaku penyiaran  serta  standar  program  siaran;  memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran  peraturan  dan pedoman  perilaku  penyiaran  serta  standar  program  siaran,  melakukan  koordinasi  dan/atau  kerjasama dengan  Pemerintah,  lembaga  penyiaran.    Dalam  proses  menjaga  keberagaman  khususnya  diera pandemic  covid  19  ini  KPI  telah  mewujudkannya  dengan  mengeluarkan  Surat  Edaran  bagi  seluruh lembaga penyiaran.

## Kata Kunci :  Menjaga Keberagaman; Peran KPI.

## ABSTRACT
Article 2 Act No. 32 the year 2002 on broadcasting states that broadcasting is held based on Pancasila and  the  Constitution  1945  with  the  principle  of  benefit,  fair  and  equitable,  legal  certainty,  security, diversity, partnership, ethics, Independence,  freedom,  and responsibility. To  realize  the  principle  that  is stipulated in Act No. 32 the year 2002 is the establishment of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI)  consisting  of  the  Indonesia  Central  Broadcasting  Commission  and  the  Regional  Broadcasting Commission of Indonesia. Using the normative method of the juridical approach, this conceptual writing discusses the role of KPI in treating and preserving Indonesia's diversity. KPI with the authority of which is establishing  standard  broadcast  programs;  Establish  regulations  and  set  up  the  broadcast  behaviour guidelines;  Supervises  the  implementation  of  regulations  and  the  Broadcast  Behaviour  guidelines  and broadcast standards; Sanctioned against violations of regulations and Code of conduct of broadcasting and  the  standards  of  broadcast  programs,  coordinating  and/or  co-operation  with  the  government, broadcasting agencies.  In the process of maintaining diversity in particular pandemic, Covid-19 KPI has made it happen by issuing circular letters to all broadcasters.
Keywords: Preserving Diversity; KPI roles.

## A. PENDAHULUAN
Proses  demokratisasi  di  Indonesia  menempatkan  publik  sebagai  pemilik  dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka  penggunaannya  harus  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  publik.  Artinya,  media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi  publik  yang sehat. Informasi terdiri
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
e-ISSN 2715-2502
dari  bermacam-macam  bentuk,  mulai  dari  berita,  hiburan,  ilmu  pengetahuan,  dll.  Dasar  dari fungsi  pelayanan  informasi  yang  sehat  adalah  seperti  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu diversity of content (prinsip keberagaman isi).
Pasal  2  UU  No.  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  menyatakan  bahwa  penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian  hukum,  keamanan,  keberagaman,  kemitraan,  etika,  kemandirian,  kebebasan,  dan tanggung  jawab.  Dalam  ketentuan  Pasal  2  ini  jelas  bahwa  penyiaran  harus  mendasarkan Pancasila  dan  UUD  1945,  bukan  dasar  lainnya.  Selanjutnya  Pasal  3  menyebutkan  bahwa Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan: untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak  dan  jati  diri  bangsa  yang  beriman  dan  bertakwa,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, memajukan  kesejahteraan  umum,  dalam  rangka  membangun  masyarakat  yang  mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Ditegaskan pula di dalam Pasal 4 bahwa Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai  media  informasi,  pendidikan,  hiburan  yang  sehat,  kontrol  dan  perekat  sosial  serta mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.
Hal  menonjol  lainnya  dari  UU  No.  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran,  adalah dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dalam Pasal 7  menyatakan bahwa Komisi Penyiaran  Indonesia  sebagai  lembaga  negara  yang  bersifat  independen  mengatur  hal-hal mengenai penyiaran, dan Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) dibentuk di tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dibentuk di tingkat provinsi.
KPI/KPID  dibentuk  dengan  semangat  bahwa  pengelolaan  sistem  siaran  yang  dimiliki oleh  publik  harus  dikelola  oleh  sebuah  badan  independen  yang  bebas  dari  seluruh  campur tangan  pemodal  maupun  kepentingan  kekuasaan  yang  memiliki  wewenang  lebih  tinggi. 1 KPI/KPID  bisa  berperan  aktif  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  penyelenggaraan penyiaran agar lembaga penyiaran tidak semena-mena memonopoli opini dan informasi dalam program isi siarannya.
Dalam rangka  menjalankan fungsinya, KPI memiliki wewenang, tugas dan kewajiban, sebagai berikut :
WEWENANG TUGAS DAN KEWAJIBAN a) menetapkan standar program siaran;
b) menyusun  peraturan  dan  menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
c) mengawasi  pelaksanaan  peraturan  dan pedoman  perilaku  penyiaran  serta  standar program siaran;
d) memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran peraturan  dan  pedoman  perilaku  penyiaran serta standar program siaran;
e) melakukan  koordinasi  dan/atau  kerjasama
a) menjamin masyarakat untuk memperoleh  informasi  yang  layak  dan benar  sesuai  dengan  hak  asasi manusia;
b) ikut  membantu  pengaturan  infrastruktur bidang penyiaran;
c) ikut membangun iklim persaingan yang sehat  antarlembaga  penyiaran  dan industri terkait;
d) memelihara  tatanan  informasi  nasional  yang
1 Dolt,  Denico.  2015.  “Upaya  Penguatan  Kelembagaan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Dalam  Perspektif Hukum.” Negara Hukum VI
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
e-ISSN 2715-2502
dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. adil, merata, dan seimbang; e) menampung, meneliti, dan menindak-lanjuti aduan,  sanggahan,  serta  kritik  dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan f) menyusun perencanaan pengembangan sumber  daya  manusia  yang  menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.
Peran  penyiaran  sebagai  perekat  keberagaman  menjadi  sangat  penting, mengembangkan  sumber  daya  manusia  penyiaran  yang  profesional  dan  mandiri, meningkatkan peran media penyiaran di Jawa Tengah dalam mewujudkan program siaran yang berkualitas, mencerdaskan dan mempererat persatuan, serta memberikan pemahaman media kepada segenap elemen masyarakat. Sehingga khalayak cerdas dalam menerima dan menilai isi media adalah tugas KPI/KPID mendatang. 2
KPID  melakukan  perannya  sebagai  wujud  peran  serta  masyarakat  yang  berfungsi mewadahi inspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. UU No. 32 Tahun 2002  tentang  Penyiaran  serta  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  (P3)  dan  Standar  Program  Siaran (SPS) menjadi rujukan untuk melihat kualitas penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Dalam arti, kualitas tersebut apakah penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan tercantum di dalamnya. Bagi yang melanggar aturan yang telah ditentukan, akan mendapatkan sanksi administratif oleh KPID.
Dari  penjelasan  di  atas,  tulisan  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  peran  KPI termasuk didalamnya KPID membantu negara di dalam mengawasi penyiaran yang beragam di Indonesia, dan juga mengetahui peran KPID di dalam menjamin siaran yang layak dan sehat untuk masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN
Tulisan  konseptual  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan data  primer  sebagai  pelengkap,  dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

## C. PEMBAHASAN
Media  penyiaran  harus  menjalankan  fungsi  pelayanan  informasi  publik  yang  sehat. Pelayanan  informasi  yang  sehat  berdasarkan  prinsip  keberagaman  isi  adalah  tersedianya informasi  yang  beragam  bagi  publik  baik  berdasarkan  jenis  program  maupun  isi  program. Apabila  ditelaah  secara  mendalam,  UU  No.  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  lahir  dengan semangat  pengelolaan  sistem  penyiaran  harus  bebas  dari  berbagai  kepentingan,  karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.
2 Budi SP, Penyiaran Untuk Perekat Keberagaman , https://fisip.undip.ac.id/wp- content/uploads/2017/01/2017_03_13-hal.04_Penyiaran-Untuk-Perekat-Keberagaman.pdf
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
Sebagai regulator, KPID merupakan Lembaga yang bersifat independen mengatur hal- hal khusus di bidang penyiaran. KPID merupakan penjelmaan dari berbagai kepentingan publik dan mengemban kepercayaan masyarakat. Sangat dibutuhkan untuk  melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan siaran, dan mengatur sekaligus mengawasi Lembaga Penyiaran (LP) agar  tidak  dipergunakan  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan  dan  kepentingan  tertentu, melainkan sebagai media untuk mencerdaskan masyarakat.
Independensi  KPID  dalam  hal  ini  menjadi  landasan  yang  utama,  agar  investigasi  dan rekomendasinya  dapat  dipercaya,  baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat.  Menjaga, melindungi  integritas  serta  imparsialitasnya  menjadi  suatu  keharusan,  karena  KPID  memiliki tugas,  kewajiban,  fungsi  dan  wewenang  yang  dapat  dikelompokan  dalam  kegiatan  regulasi, pengawasan dan pengembangan.
Untuk  menjaga  keberagaman  isi  siaran,  KPID  sebagai  wujud  peran  serta  masyarakat yang  berfungsi  mewadahi  aspirasi  serta  mewakili  kepentingan  masyarakat  akan  penyiaran memiliki beberapa kegiatan dalam mengawasi penyiaran, yaitu menampung aduan, mengkaji dan menindaklanjuti keluhan isi siaran, pemantauan langsung, serta pemberian sanksi.
Peran  keterlibatan  masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam  menjaga  keberagaman  isi siaran  tersebut.  Masyarakat  dapat  melaporkanya  jika  mengetahui  adanya  pelanggaran program siaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).
KPID  juga  melakukan  kajian  terhadap  isi  siaran  untuk  memantau  pelanggaran  yang dilakukan lembaga penyiaran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoreksi, meneliti, serta sebagai tolak ukur seberapa jauh suatu program isi siaran melakukan tindakan pelanggaran.
Tak hanya sampai disitu upaya KPID dalam menjaga kebergaman, pengawasan secara langsung  melalui  fasilitas  monitoring  juga  dilakukan.  Kegiatan  tersebut  ditujukan  untuk mengawasi penyiaran, apakah terdapat program siaran yang melanggar peraturan, khususnya P3SPS.
Sesuai  Peraturan  KPI  tentang  Standar  Program  Siaran  (SPS)  Pasal  75  ayat  (1) menyebutkan  bahwa  program  siaran  yang  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratf oleh KPI. Pada Pasal 75 Ayat (2) sanksi administratf  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  di  atas  dapat  berupa:  a.  teguran tertulis; b. penghentan sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c. pembatasan durasi dan waktu siaran; d. denda administratf; e. pembekuan kegiatan siaran untuk  waktu  tertentu;  f.  tdak  diberi  perpanjangan  izin  penyelenggaraan  penyiaran;  atau  g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
KPID Jawa Tengah dimana sekarang penulis menjadi 1 (satu) dari 7 (tujuh) komisioner yang  ada,  selain  memberikan  sanksi  kepada  lembaga  penyiaran  yang  melanggar  peraturan tersebut dalam table berikut :
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
e-ISSN 2715-2502
Selain  itu,  KPID  Jawa  Tengah  juga  harus  dapat  memberikan  pendampingan  dan pelatihan kepada lembaga penyiaran sehingga dapat berfungsi seperti yang diamanatkan UU No.32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran,  serta  memberikan  apresiasi  bagi  lembaga  penyiaran yang  berprestasi.  KPID  Jawa  Tengah  harus  lebih  meningkatkan  peran  masyarakat  dalam mengawasi  media  penyiaran,  memberikan  pemahaman  kepada  seluruh  elemen  masyarakat tentang pentingnya memahami media dalam rangka menangkal dampak negatif media serta distorsi informasi yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini  perlu  dilakukan  agar  keberagaman  yang  ada  dan  tumbuh  subur  di  Indonesia,  akan  selalu berkembang dimana KPID jawa Tengah dapat memastikan Lembaga Penyiaran selalu mentaati dan  berpegang  teguh  pada  UU  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  dan  P3SPS  yang masih berlaku sampai sekarang.
KPID  Jawa  Tengah  terlebih  pada  saat  Pandemi  Covid-19  saat  ini,  yang  kemudian menuju  pada  maas  New  Normal,  mengajak  lembaga  penyiaran  untuk  turut  berperan  serta dalam upaya membantu Pemerintah mensosialisasikan upaya pencegahan Pandemi Covid-19.
Imbauan  tersebut  seperti  tertuang  dalam  Surat  Edaran  Komisi  Penyiaran  Indonesia (KPI)  Pusat  tertanggal  16  Maret  2020  Nomor  156/K/KPI/31.2/03/2020  tentang  Peran  Serta Lembaga Penyiaran dalam Penanggulangan Persebaran Wabah Corona, sebagai berikut :
1. Mendukung  intruksi  Pemerintah  dengan  menginformasikan  melalui  Iklan  Layanan Masyarakat  (spot  atau  ad  lips)  dan  pernyataan  host/reporter/  penyiar  yang menginformasikan  secara  masif  tentang  imbauan  kepada  masyarakat  agar  melakukan social  distancing  measure  atau  membatasi  interaksi  sosial  yaitu  dengan  melakukan kegiatan di rumah dan menghindari kerumunan massa;
2. Mengubah  format  program  siaran  yang  melibatkan  banyak  orang  (peserta  dan/atau penonton)  baik  yang  disiarkan  secara  on  air  (live)  atau  tapping  maupun  off  air  yang ditayangkan di televisi maupun radio di seluruh Indonesia;
3. Mengingat adanya kebijakan Pemerintah terkait pemindahan kegiatan belajar di rumah, maka Lembaga Penyiaran agar memperhatikan konten siaran yang ramah bagi semua usia
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020
dan  mengutamakan  perlindungan  anak  dan  remaja,  serta  menyediakan  program  siaran pendidikan dan pembelajaran sebagai pengganti proses belajar dan mengajar;
4. Mengutamakan  keselamatan  parajumalis  dan  kru  penyiaran  lainnya  dengan  menaati protokol pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19.
Upaya  yang  dilakukan  KPID  Jawa  Tengah  dengan  segala  sarana  dan  prasarana  yang dimiliki  salah  satu  diantaranya  untuk  mewujudkan  siaran  yang  sehat  dan  layak  untuk masyarakat, dan ditegaskan jika lembaga penyiaran tidak melaksanakan beberapa ketentuan di atas, maka akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan KPI sebagaimana Peraturan KPI Nomor Ol/P/KPI/03/2012  tentang  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Peraturan  KPI  Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
Hal ini  yang  dilakukan  KPID  Jawa  Tengah  adalah mendorong  lembaga  penyiaran  dan publik  untuk  dapat  secara  aplikatif  memegang  teguh  etika  deontologis 3 ,  di  mana  sebagai penyalur  berita  atau  informasi  ikut  serta  mengedukasi  masyarakat  yang  masih  awam  untuk melakukan  pencegahan  terkena  Covid-19  yang  benar,  bukan  menimbulkan  situasi  maupun persepsi salah yang membingungkan dan menyulitkan.
Selaras dengan itu, menerapkan etika utilitarisme 4 , dimana lembaga penyiaran meski ingin memenuhi kepentingan mendapatkan pendengar maupun pemirsa yang banyak, namun menyebarkan berita hoaks  di grup jejaring sosial seperti percakapan di WA (Whatsapp) yang kemudian  menyiarkannya  melalui  lembaga  penyiaran,  pastinya  menimbulkan  misinformasi yang besar.
Jika hendak menyiarkan informasi maka harus dipastikan sumber dan pesan yang jelas. Setiap warga Indonesia berhak untuk mendapatkan infromasi yang akurat, agar terhindar dari paparan hoaks yang beredar.
KPID Jawa Tengah mengajak lembaga penyiaran untuk meluruskan kabar bohong dan manipulasi  dibuat  heboh  akan  informasi  yang  beredar,  baik  di  grup-grup  percakapan  WA (WhatsApp)  kepada  publik.  Informasi  yang  didapat    cukup  beragam,  mulai  dari  postingan pribadi, artikel, hingga opini dan hasil “riset” yang kebenarannya dipertanya kan. Bahkan media sosial  justru  membuka  kebingungan  masyarakat,  karena  tidak  ada  yang  bisa  membendung kebohongan  dan  misinformasi  yang  diproduksi.  Tidak  ada  proses  verifikasi  di  media  sosial. karena berita bohong telah membuat banyak orang menjadi salah paham akan bagaimana cara penularan wabah virus Covid-19.
3 Etika  deontologis  atau  deontologi  adalah  pandangan  etika  normatif  yang  menilai  moralitas suatu  tindakan  berdasarkan  kepatuhan  pada  peraturan.  Etika  ini  kadang-kadang  disebut  etika  berbasis "kewajiban" atau "obligasi" karena peraturan  memberikan kewajiban kepada seseorang. https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_deontologis
4 Utilitarianisme  adalah  suatu  teori  dari  segi  etika  normatif  yang  menyatakan  bahwa  suatu tindakan  yang  patut  adalah  yang  memaksimalkan  penggunaan  (utility),  biasanya  didefinisikan  sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. https://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme
MAGISTRA Law Review , Vol. 1 No. 01, Januari 2020

## D. KESIMPULAN
Kewenangan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  dan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah dalam menjaga keberagaman isi siaran yaitu menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan  pedoman perilaku penyiaran, mengawasi  pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran  peraturan  dan  pedoman  perilaku  penyiaran  serta  standar  program  siaran, melakukan  koordinasi  dan/atau  kerja  sama  dengan  pemerintah,  lembaga  penyiaran,  dan masyarakat. Dalam melaksanakan perannya, KPID mengatur regulasi penyiaran serta memiliki fungsi sebagai pengawas isi dan muatan media, KPID mengawasi setiap lembaga penyiaran dan menampung  aduan  dari  masyarakat.  Kemudian  KPID  melakukan  kegiatan  kajian  terhadap pelanggaran  betujuan  memantau  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  lembaga  penyiaran  yang bersiaran  nasional  terhadap  UU  No  32  Tahun  2002  dan  Pedoman  Prilaku  Penyiaran  Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI. KPID juga mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi  terhadap  pelanggaran  peraturan  Pedoman  Prilaku  Penyiaran  Standar  Program  Siaran. Agar  terwujud  penyiaran  layak  dan  sehat  untuk  masyarakat  Indonesia,  khususnya  Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra,  Azyumardi.  1999.  Menuju  Masyarakat  Madani:  Gagasan,  Fakta  Dan  Tantangan.
Jakarta: Remaja Rosdakarya.
B.N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harpan, Jakarta.
Indra  Bastian,  2007,  Akuntansi  untuk  LSM  dan  Partai  Politik-Google  Books,  Erlangga, Jakarta.
M. Budairi, 2002, Masyarakat Sipil dan Demokrasi, Indonesia & Kreasi Wacana, Yogyakarta.
Muhammad AS Hikam, 1999, Demokrasi dan Civil Society, LP3ES, Jakarta.
Budi  SP,  Penyiaran  Untuk  Perekat  Keberagaman, https://fisip.undip.ac.id/wp- content/uploads/2017/01/2017_03_13-hal.04_Penyiaran-Untuk-Perekat- Keberagaman.pdf Dolt,  Denico.  2015.  “Upaya  Penguatan  Kelembagaan  Ko misi Penyiaran Indonesia Dalam Perspek tif Hukum.” Negara Hukum VI
KPID  Provinsi  Jawa  Tengah,  Peran  Serta  Lembaga  Penyiaran  dalam  Penanggulangan Persebaran  Virus  Corona, https://kpid.jatengprov.go.id/peran-serta-lembaga- penyiaran-dalam-penanggulangan-persebaran-virus-corona/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
Peraturan KPI Nomor Ol/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran