Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia

## INFO PENULIS
St. Fatmawati L Universitas Sulawesi Tenggara fatma.sultra@gmail.com
+6281388226370

## INFO ARTIKEL
ISSN: xxxx-xxxx Vol. 1, No. 2, Agustus 2021 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2021 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penilisan Referensi:
Fatmawati L, St., & Niasa, L. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (2), 11-16.

## Abstrak
Bentuk-bentuk   Perlindungan  Terhadap  Korban Tindak Pidana  Pedofilia : a)  Konseling, perlindungan   konseling   sangat   berguna   bagi   korban kejahatan yang menimbulkan efek negatif dan trauma berkepanjangan, seperti korban pedofilia,  b)  Pelayanan/bantuan Medis. dapat  digunakan  untuk  alat  bukti,  c)    Bantuan  Hukum  berupa  advokasi,    d)    Pengawasan, perlindungan   ini   dilakukan    dengan    cara memantau  dan  mengawasi  daerah-daerah yang  rawan  terjadi    tindak    pidana    pedofilia,e)    Pencegahan,  dengan    memberikan penyuluhan-penyuluhan    kepada    masyarakat    tentang    bahaya    tindak    pidana    pedofilia terhadap anak-anak dan masa depan bangsa .
Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Korban, Pedofilia

## A. Pendahuluan
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dinyatakan  bahwa tujuan  dari  perjuangan  bangsa  Indonesia  adalah  untuk  mencapai  masyarakat  yang  adil  dan makmur,  yaitu  adanya  kesejahteraan  sosial  yang  merata  dan menyeluruh  bagi  seluruh  rakyat Indonesia dimana setiap warga negara bisa hidup layak, bebas dari penindasan, kemiskinan dan bebas  dalam  segala  hal  untuk  mengangkat  kesejahteraan  orang  perorang,  keluarga,  golongan

## Abstract
Forms  of  Protection  Toward  PedophiliaVictims  :  a)  Counseling,counseling  protention was very useful for victims of crime that cause negative effects and prolonged trauma, such  as  victims  of  pedophilia,  b)  Medical  services  /  assistance    ,  can  be  used  for evidence,  c)  Legal  Assistance  in  the  form  of  advocacy,  d)  Supervision,  this  protection was carried out by monitoring and supervising areas that sensitive to pedophile crime, e)  Prevention,  by  providing  counseling  to  the  public  about    the  dengers  of  pedophile crimetoward children and the futureof the nation.
Keywords ; Protection, Children, Victim, Pedophile.
dan  masyarakat.  Untuk  mencapai  tujuan  menciptakan  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan makmur,  diperlukan  suatu  usaha-usaha  yang  harus  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh pemerintah dan masyarakat melalui program dari pemerintah yaitu mengadakan usaha-usaha Pembangunan nasional ke arah memepertinggi taraf hidup seluruh rakyat Indonesia.
Suatu  bangsa  dalam  membangun  dan  mengurus  rumah  tangganya  harus  mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu  usaha  yang  harus  dilakukan  secara  terus-menerus,  dari generasi  ke  generasi.  Untuk  itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Guna  mencapai  maksud  tersebut  diperlukan  usaha-usaha pembinaan, Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan anak.
Anak  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  sebagai  makhluk      sosial  sejak  dalam kandungan,  mempunyai  hak  untuk  hidup  dan  merdeka  serta  mendapat  perlindungan.  Oleh karena anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri,  maka  menjadi  kewajiban  bagi  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  negara untuk  melindungi,  menjamin,  memelihara  dan  mengamankan  kepentingan  anak  tersebut. Perbincangan  seputar  anak  hampir  selalu  diwarnai  dengan  kesan  menyenangkan,  indah,  lucu dan  penuh  keceriaan  seperti  layaknya  dunia  anak-  anak.  Namun,  apakah  kesan  yang terbayangkan saat berbicara tentang anak itu akan tetap bertahan disaat kondisi sosial , politik dan  ekonomi  negara  mengalami  krisis  dan  penurunan  kualitas.  Kenaikan  harga  bahan  bakar minyak diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan vital masyarakat serta adanya krisis ekonomi global makin memperburuk kondisi masyarakat Indonesia.
Adanya dampak ekonomi dan sosial yang melanda indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, perdagangan anak dan lain-lain. Salah satu masalah anak yang marak saat ini adalah kasus pedofilia. Pedofilia adalah seseorang yang  mendapatkan  kepuasan  seks  dari  hubungan  yang  dilakukan  dengan  anak-anak.  Praktik pedofilia  termasuk  exhibiotionisme  hingga  coitus  (senggama)  dengan  anak-anak  (  Hanny Ronosulistyo, Aam Amiruddin, 2004 : 33 ).
Kasus  pedofilia  yang    terjadi  dan  terungkap  di  Sulawesi  Tenggara  adalah  kasus  mantan Anggota  TNI,  atas  kasus  kejahatan  seksual  terhadap  6  anak  di  Kota  Kendari,  yang  dipandang oleh beberapa pihak sebagai langkah maju bagi penegakan hukum dalam perlindungan anak di Indonesia.  Pedofilia  atau  pelecehan  seksual  terhadap  anak  yang  terjadi  saat  ini,  pelakunya bukan hanya penduduk Indonesia, tetapi juga warga asing. Hal ini kian mengindikasikan bahwa Indonesia  adalah  surga  bagi  para  pedofili.  Kasus-  kasus  seperti    ini  tentu  mencoreng  nama bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab.
Apalagi latar belakang meningkatnya kasus pedofilia adalah karena alasan ekonomi. Modus operandi  yang  dilakukan  pedofil  untuk  menjerat  korbannya  beraneka  ragam.  Ada  yang berkedok mengasihi anak-anak dengan iming-iming materi yang ujung-ujungnya minta balasan pelayanan seksual, baik secara halus atau paksaan. Ada yang berkedok sebagai pendidik dengan maksud memberikan ilmu atau kepandaian kepada korban. Ada yang berkedok sebagai pekerja sosial  yang  mengangkat  anak  sebagai  salah  satu  anak  asuhnya  dan  ada  pula  yang dilatarbelakangi  dengan  tujuan  mengamalkan  ajaran  ilmu  hitam.  Anak-anak  menjadi  korban karena secara sosial kedudukannya lemah, mudah diperdaya, ditipu, mudah dipaksa dan takut untuk melapor kepada orang tuanya kendati telah berkali-kali menjadi korban. Disamping itu, anak  terlantar  yang  banyak  berkeliaran  dijalanan,  tempat  umum  atau  daerah  kumuh  juga banyak  menjadi  korban  perilaku  pedofilia  karena  secara  ekonomi  mereka  tidak  mampu, sehingga anak jalanan rentan menjadi korban pedofilia.
Pedofilia  masih  sering  dikacaukan  pengertiannya.  Ada  tidaknya  unsur  kekerasan  fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai  kejahatan  atau  tidak.  Pelecehan  seksual  terhadap  anak  sendiri  masih  cenderung disempitkan  artinya,  terbatas  pada  bentuk  kontak  seksual  dengan  menafikkan  bentuk pelecehan nonkontak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.
Praktek  pedofilia  akan  berdampak  negatif  bagi  anak.  Bukan  merusak  masa  depan  secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Dilihat dari ragam bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofil terhadap anak seperti itu, bisa dikatakan
anak-anak  dieksploitasi.  Sehingga  anak  adalah  korban  yang  mestinya  dilindungi  dan memperoleh  pelayanan  khusus.  Dan  seharusnya  ada  norma  dan  hukum  yang  tegas  untuk melindungi  anak-anak,  sehingga  secara  yuridis,  pihak  yang  bertanggung  jawab  adalah eksploitatornya.
Tindak  pidana  pedofilia  sangat  merugikan  korban  dan  masyarakat  luas.  Penderitaan korban  akibat  perbuatan  kaum  pedofilia  tidak  berupa  penderitaan  fisik  saja,  tetapi  juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum.
Hukum  di  Indonesia  yang  menjerat  pelaku  praktek  pedofilia  tidaklah  serius.  Sehingga hukuman  bagi  kaum  pedofil  tidak  setimpal  dengan  apa  yang  telah  diperbuat  dan  resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan dari  masyarakat bagi korban pedofil juga  sangat  kurang.  Perhatian  masyarakat  khususnya  dalam  konteks  anak-anak,  pada  masa sekarang  ini  lebih  terarah  pada  perilaku  anak  yang  melanggar  aturan  hukum,  perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi berkaitan dengan masalah anak-anak yang yang menjadi korban, khususnya untuk kasus kekerasan seksual jarang sekali mendapat perhatian. Sehingga  penelitian  melakukan  kajian  tentang  bentuk    Perlindungan  apakah    yang  diberikan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana  Pedofilia di Kota Kendari?.

## B. Metodologi
Penelitian  dilakukan di Kepolisian  Polres Kendari  serta instansi-instansi terkait lainnya. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara langsung dengan orang-orang  yang  dianggap  memiliki  pengetahuan  yang  luas  mengenai  hal  yang  dibahas dalam tulisan ini, seperti polisi, hakim, jaksa, mahasiswa dan masyarakat di kota Kendari.
b. Data  sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam tertulis seperti buku, kamus, literatur  perundang-undangan,  internet,  koran  ,  bmajalah,  dan  lain-lain  yang  ada relevansinya dengan penelitian ini.

## Metode Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  yang  diinginkan  selama  melakukan  penelitian,  maka  penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:
1. Penelitian lapangan
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara dengan polisi, hakim, jaksa, mahasiswa dan masyarakat.
2. Penelitian kepustakaan (liberary research)
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  membaca  dan  menelaah  beberapa  literatur  yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian, pokok masalah, dan materi masalah.

## Analisis Data
Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka penulis  menggunakan analisis  kualitatif  yaitu  pengolahan  data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ditelitih dalam skipsi ini,dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif..

## C. Hasil dan Pembahasan
Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap  Korban Tindak Pidana Pedofilia.
Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan  berat, tentu korban    akan    mengalami  penderitaan  baik  yang  bersifat  meteriil  maupun  immateril.  Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan  atau  kerugian  yang  diderita  korban.  Sebagai contoh,  untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang  tidaklah  memadai  apabila  tidak  disertai  dengan  upaya  pemulihan    mental    korban. Sebaliknya  apabila  korban  hanya  menderita kerugian secara materiil pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.
Anak  yang  menjadi  korban  kejahatan,  korban  eksploitasi  baik  secara  ekonomi  dan/atau seksual,  anak  korban  kekerasan  fisik,  psikis  dan  seksual  dan  anak  korban  perlakuan  salah seperti  korban  pedofilia  juga  membutuhkan  perlindungan  khusus.  Dalam  Pasal  59  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan  Pemerintah  dan
lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus  kepada  anak  dalam  situasi  darurat,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak  dari kelompok  minoritas dan  terisolasi,  anak yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual, anak  yang  diperdagangkan,  anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika,  alkohol, psikotropika,    dan    zat    adiktif    lainnya    (    napza    ),    anak    korban  penculikan,      penjualan, perdagangan,   anak   korban   kekerasan   baik   fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  mengatur tentang  bentuk-bentuk  perlindungan  khusus  yang  dapat  diberikan  pada  Anak  yang  menjadi korban  kejahatan,  korban  eksploitasi  baik  secara  ekonomi    dan/atau    seksual,    anak    korban kekerasan  fisik,  psikis  dan seksual dan  anak korban perlakuan salah seperti korban pedofilia, antara lain sebagai berikut :
1. Pasal    64    ayat      (  3  )      UU  No.  35      tahun    2014      tentang      Perlindungan    Anak Perlindungan      khusus        bagi      anak      yang      menjadi      korban    tindak      pidana sebagaimana   dimaksud   dalam   ayat  (1)  dilaksanakan melalui :
a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
b. Upaya  perlindungan  dari  pemberitaan  identitas  melalui media massa  dan untuk menghindari labelisasi;
c. Pemberian  jaminan  keselamatan  bagi  saksi    korban    dan  saksi  ahli,  baik  fisik, mental maupun sosial;
d. Pemberian          aksebilitas        untuk          mendapatkan        informasi          mengenai perkembangan perkara.
2. Pasal  66  ayat  (  2  )  UU  No  35  tahun  2014    tentang  Perlindungan  Anak  Perlindungan khusus    bagi    anak    yang    dieksploitasi    sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (  1  ) dilakukan melalui :
a. Penyebarluasan    dan      atau      sosialisasi    ketentuan    peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak  yang  dieksploitasi   secara ekonomi  dan /atau  seksual;
b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi dan
c. Pelibatan  berbagai  instansi  pemerintah,perusahaan,serikat  pekerja,  lembaga swadaya      masyarakat        dan      masyarakat    dalam      penghapusan  eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual.
3. Pasal    69        ayat  (  1  )    UU  No.  35    tahun      2014      tentang      Perlindungan    Anak Perlindungan khusus bagi korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya :
a. Penyebarluasan  dan  sosialisasi  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan ; dan
b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
4. Pasal   71 ayat (1) UU No. 23   tahun   2002   tentang    Perlindungan Anak  menyatakan bahwa   “perlindungan   khusus   bagi  anak   korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan  melalui  pengawasan,  pencegahan, perawatan  dan  rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”.
Dari  Hasil  Wawancara  Penulis  dengan  Kasat  Reskrim  Polresta  Kendari  Bapak  AKP Muhammad  Sofwan  Rosyidi,S.I.K,  bahwa    tanggung  jawab  untuk  memberikan  perlindungan khusus,  khususnya  dalam  hal  ini  perlindungan  terhadap  anak  korban  pedofilia,  bukan merupakan  tanggung  jawab  pemerintah,  ataupun  kepolisian  saja    atau  lembaga  lainnya  saja, akan tetapi, juga menjadi tanggung jawab  masyarakat  luas (wawancara tanggal 25 November 2020)
Selanjutnya  dari  hasil  wawancara  tersebut  menjelaskan  bahwa  bentuk  perlindungan khusus  yang diberikan terhadap anak korban Pedofilia, telah jelas diatur dalam Undang-undang perlindungan  Anak.  Berdasarkan    bentuk-bentuk    perlindungan  khusus  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  bentuk-bentuk perlindungan  yang  dapat  diberikan  oleh  pemerintah,  lembaga-lembaga  non  pemerintah  dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual termasuk korban pedofilia antara lain :
1. Konseling
Perlindungan  ini  pada  umumnya  diberikan  kepada  korban  sebagai  akibat  munculnya dampak  negatif  yang  sifatnya  psikis  dari suatu  tindak  pidana.     Pemberian      bantuan      dalam bentuk   konseling   sangat   cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan
Tindak  pidana  pedofilia  tentu  menimbulkan  dampak  negatif  pada  korbannya,  seperti trauma.  Anak  korban  pedofilia  secara  jangka  pendek  maupun    jangka    panjang    dapat mengalami  gangguan  fisik  dan  mental. Selain menderita fisik korban juga menderita tekanan batin, seperti merasa kotor, berdosa, merasa berbeda dengan anak-anak lain.
Usia  anak yang sedang tumbuh dan berkembang seharusnya  memerlukan stimulasi asah, asih  dan  asuh  yang  berkualitas  dan  berkesinambungan.    Bila    pada    periode    ini    anak mendapatkan  trauma sebagai korban tindak pidana pedofilia, perkembangan moral, jiwa dan mentalnya akan terganggu. Terlebih bila perbuatan kejahatan tersebut disertai dengan paksaan dan  kekerasan  akan  menimbulkan  dampak  yang  lebih  berat  yang  bisa  terbawa  hingga  usia dewasa dan sulit dihilangkan, bahkan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan mempunyai kecenderungan melakukan hal yang sama seperti apa yang pernah dialaminya, dengan kata lain korban dapat tertular perilaku pedofilia.
Anak  adalah  masa  depan  bangsa,  jika  anak  korban    pedofilia    tidak  ditangani  dengan sungguh-sungguh maka masa depan bangsa juga akan menjadi suram. Dengan memperhatikan kondisi korban seperti diatas, upaya  bantuan  konseling ini  sangat  diperlukan,  pendekatan psikoterapi sejak  dini  harus  segera  dilakukan  untuk  memulihkan  kembali  mental korban Kegiatan    konseling    dan    psikoterapi  sangat  bermanfaat  bagi  korban  untuk  mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya. Kegiatan konseling ini dapat dilakukan atau  diberikan  oleh  pemerintah  maupun  lembaga-lembaga  lain  seperti  Lembaga    Swadaya Masyarakat    (    LSM    )    yang    fokus    pada    masalah  perlindungan  anak  dan  juga  dibantu  oleh keluarga korban serta masyarakat luas.

## 2. Pelayanan/Bantuan Medis
Korban   tindak   pidana   pedofilia   juga   berhak   mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita  secara  mental  korban  tindak  pidana  pedofilia  juga  menderita  fisik,  misalnya  luka akibat akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat    berupa    pemeriksaan    kesehatan    atau    perawatan    sampai    korban  sembuh  dan  juga laporan tertulis ( visum et repertum atau surat keterangan medis ) yang dapat digunakan untuk alat  bukti.  Surat  keterangan  medis  ini  diperlukan  apabila  kasus  pedofilia  diproses  secara hukum.

## 3. Bantuan Hukum
Bantuan hukum yang diberikan dapat beruapa advokasi dan pendampingan kepada korban tindak  pidana  pedofilia.  Bantuan  hukum  ini  dapat      dilakukan      oleh      pemerintah      maupun lembaga-lembaga   non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat( LSM ).
Perlindungan berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban tindak  pidana  pedofilia dilakukan    dengan    upaya-upaya    sosialisasi    agar  anak  korban  tindak  pidana  pedofilia  mau melaporkan  kejadian  yang  menimpanya  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  diproses  lebih lanjut.  Sehingga    anak    tersebut    mendapatkan    perlindungan    hukum    yang    lebih nyata  dari negara.  Sedangkan  perlindungan  berupa  pendampingan  khusus  dilakukan    dengan mendampingi    korban    tindak    pidana  pedofilia  selama  pemeriksaan  di  kepolisian,  sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan. Pendampingan ini dilakukan agar anak  tidak  merasa  disudutkan,  ketakutan  dan  diperlakukan  tidak  adil  selama  proses  hukum berlangsung. Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak  anak  korban  tindak  kejahatan  untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Sehubungan dengan pemberian bantuan hukum terhadap anak korban Pedofilia. Menurut Kanit  PPA  Polres  Kendari  Iptu    Muslimat,  S.H,  bahwa  Pemberian  bantuan  hukum  terhadap korban  kejahatan  selalu    diberikan  baik  diminta  maupun  tidak  diminta  oleh  korban,  hal  ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian korban kejahatan pedofilia.  Jika  korban  tindak  pidana  pedofilia  dibiarkan  begitu  saja  dan  tidak  diberi  bantuan hukum  yang  layak,  dapat  berakibat  semakin  terpuruknya  kondisi  korban.(wawancara  tanggal 25 November 2020).

## 4. Pengawasan
Upaya  perlindungan  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara  memantau  dan  mengawasi  daerah- daerah  yang  rawan  terjadi  tindak  pidana  pedofilia.  Yang  bertugas  melakukan  pengawasan  ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga  masyarakat  luas.  Daerah  yang  rawan  terjadi  kejahatan  pedofilia  adalah  kota-kota    besar dan    daerah    pariwisata,    terutama    daerah    wisata    yang  banyak  dikunjungi  wisatawan
mancanegara,  mengingat  pelaku  pedofilia  di  Indonesia      sebagian      besar      adalah      warga negara   asing.   Sehingga pengawasan terhadap wisatawan asing juga harus diketatkan.

## 5. Pencegahan
Upaya   pencegahan   terhadap   tindak   pidana   pedofilia   dapat dilakukan dengan cara memberikan  penyuluhan  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  bahaya  tindak  pidana pedofilia terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjdi tindak pidana pedofilia. Selain itu  upaya  pencegahan  juga  dapat  dilakukan  dengan  penyebarluasan  dan  sosialisasi  ketentuan Peraturan  Perundang-undangan  yang  melindungi  anak  korban  kejahatan  seperti  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Dengan  adanya  upaya-upaya  ini diharapkan tindak pidana pedofilia dapat dicegah.

## D. Kesimpulan
Dalam upaya penanganan dan pemberantasan kasus pedofilia guna melindungi  korbannya juga    ditemui    hambatan-hambatan,    misalnya    tidak  adanya  bukti  kasus  pedofilia  atau kesusilaan  lainnya  karena  korban  tidak  mau  melapor  ke  polisi  Seringkali  korban  tidak  mau melapor kepolisi karena malu atau takut atas kejadian yang menimpanya. Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu korban adalah anak yang tidak  berdaya,  sehingga  memilih  bersikap  pasrah,  diam  atau  takut  menceritakan  apa  yang dialaminya,  menjauhkan  diri  dari  pergaulan,  merasa  hina,  berdosa  dan  sebagainya.  Adanya sogokkan  dari  pelaku  kepada  korban  juga  menyebabkan  korban  enggan  melapor.  Menurut penulis untuk mengatasi hambatan ini dperlukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  maupun  lembaga-lembaga  sosial  untuk  memeberikan pengertian-pengertian  bahwa  jika  korban  melapor  pada  polisi  bukanlah  suatu  hal    yang merugikan, tetapi justru membantu korban untuk mencari keadilan.

## E.   References
Ali, A.  (2010). Yusril  Versus  Criminal  Justice  System . Makassar Umitoha Ukhuwah Grafika Amir,  I.,  &  Widianingsih,  Y.  (2010). Hukum  Korporasi  Rumah  Sakit, Yogjakarta:  Rengkang Education
Anwar, M.  (20 03), Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Bandung: Alumni. (2002). Pelajaran Hukum  Pidana  II ,  Jakarta:  PT. Raja  Grafindo Persada.
(2005). Tindak  Pidana  Mengenai  Kesopanan .  Jakarta: Raja Grafindo Persada Chazawi, A.  ( 2010). Pelajaran  Hukum Pidana  Bagian  I .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada. Hamzah,  A.  (2009). Delik-Delik  Tertentu  (Speciala  Deliction)  di  dalam KUHP .  Jakarta:  Sinar Grafika. Moeljatno.  (2009). Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta. Topo, S. (2003). Kriminologi . Cetakan Ketiga: PT. Grafindo Persada, Jakarta. Wahid,  A.,  &  Irfan,  M.  (2001). Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual  (Advokasi Atas  Hak   Asasi   Perempuan). Bandung: Refika Aditama.
Marlang,  A.,  dkk.  ( 2009). Pengantar  Hukum  Indonesia Makassar: Yayasan Aminuddin Salle.
_______     . (2005). Asas,  Teori,  Praktik  Hukum  Pidana ,  Jakarta: Sinar Grafika. Moeljatno. (2009). Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta. Prasetyo, Teguh. 2010. Hukum Pidana . Jakarta: Raja Grafindo Rifai,  A,  ( 2010). Penemuan Hukum oleh Hakim . Sinar Grafika, Jakarta. Santoso, T. (2002). Teori-Teori Kekerasan. Ghalia, Jakarta. Susan,  N.(2008). Sosiologi  Konflik  dan  Isu-isu  konflik  kontemporer .  Kencana  Prenada  Media, Surabaya.
Soekanto,  S. (2006). Fungsi  hukum  dan  Perubahan  Sosial .  Alumni, Bandung. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak