## POTRET TELEVISI DI INDONESIA (Kajian Perspektif Teori Ekonomi Politik Media dan Kritis)
Ismojo Herdono *
Stikosa-AWS, Surabaya, INDONESIA * Penulis korespondensi, email: ismojo.herdono@gmail.com

## ABSTRAK
Barometer yang digunakan untuk  mengukur keberhasilan sebuah  media televisi adalah menjaring jumlah penonton yang cukup besar itu, dikuantifikasikan dengan rating, dengan hanya berpatokan dengan hasil rating maka rating sudah layaknya sebagai  ‗Tuhan‘ yang menentukan keberlanjutan media televisi. Media televisi berlomba-lomba membuat sebuah program yang dapat menghasilkan rating tertinggi atau media televisi mencoba membuat program televisi yang sejenis atau meniru program  televisi  dari  stasiun  televisi  lainnya,  inilah  yang  disebut  dengan  mimetisme.  Yakni,  gairah  yang  tiba-tiba menghinggapi  media  dan  mendorongnya,  sepertinya  sangat  urgen,  bergegas  untuk  meliput  kejadian  karena  media  lain, terutama yang menjadi acuan, menganggapnya penting. Pendekatan atau metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan memberikan contoh-contoh kasus (studi kasus). Tujuan dari penelitian ini yakni  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  komprehensif  tentang  industri  penyiaran,  khususnya  industri  penyiaran televisi-televisi  nasional  yang  ada  di  Indonesia.  Kesimpulan  yang  didapat  dari  hasil  penelitian  ini  bahwa,  potret  industri pertelevisian  di  Indonesia,  cenderung  lebih  mengutamakan  kepentingan  pasar.  Logika  pasar  yang  berujung  untuk mendapatkan keuntungan yang besar, tampaknya mengabaikan fungsi atau peran media sebagai medium pendidikan melalui informasi yang benar, bermartabat dan layak.
Kata kunci: Rating, mimetisme, studi kasus, kepentingan pasar.

## ABSTRACT
Barometer used to measure the success of a television media is to capture a sizeable number of spectators it, is called the rating, by simply sticking with the results of rating the rating has been like a 'God' that determine the sustainability of the television media. Television media vying to create a program that can generate the highest rating television or media tries to make a  television  program or mimic  similar  television  programs  from  other  television  stations,  is  called  the  mimetisme. Namely, the passion that suddenly attacked by the media and push it, it seems very urgent, rushed to cover the incident because the other media, particularly the reference, consider it important. Approach or methodology used in this studied is a qualitative descriptive approach, by providing study case, is expected to provide a more comprehensive picture about the broadcasting  industry, especially  television broadcasting  industry-national television in Indonesia.  The conclusion  is,  the portrait of the television industry in Indonesia, tend to prefer the interests of the market. Market  logic that led to benefit greatly, apparently ignoring the function or role of the media as an educational medium through which the information is correct, dignified and decent.
Keywords: Rating, mimetisme, case study, interests of the market.

## 1. PENDAHULUAN
Peranan  media  massa  dalam  kehidupan  modern seperti  saat  ini,  tampaknya  semakin  besar  dalam proses  perubahan  sosial.  Salah  satu  indikatornya yakni  semakin  besar  usaha  yang  dilakukan  masya- rakat dalam menggunakan media massa –baik media cetak  dan  elektronika—untuk  memenuhi  kebutuhan informasinya.  Kita  dapat  menyaksikan,  bagaimana media  massa  digunakan  sebagai  media  media pembelajaran/pendidikan (to educate) ,  memberikan informasi (to  inform) ,  memberikan  hiburan (to
entertaint) ,  dan  yang  sifatnya  membujuk (to  per- suade) .
Hal  ini  semua  tidak  lepas  dari  fungsi  media  massa sebagaimana dijelaskan Harold Laswell dan Charles Wright , bahwa media massa memiliki fungsi sebagai: pengawasan  lingkungan (surveillance) ,  korelasi bagian-bagian  dalam  masyarakat  untuk  merespons lingkungan (correlation) ,  penyampaian  warisan masyarakat dari satu generasi ke generasi selanjutnya (transmission  of  the  social  heritage) ,  dan  hiburan (entertainment) (Werner  J.  Severin-James  W.  Tang- kard, Jr: 2008, 386-387).
Jurnal SCRIPTURA, Vol. 5, No. 2, DESEMBER 2015, 62-70
Bahkan dalam proses sosialisasi, media massa sering dianggap  telah  banyak  menggantikan  peran  agen sosialisasi tradisional, seperti gereja, masjid, tetangga dan  teman.  Ia  sangat  berperan  dalam  menanamkan nilai-nilai  sosial  di  samping  agen  sosialisasi  tra- disional. (Subiakto-Ida, 2012: 95).

## 1.1  Peranan Televisi
Sebagaimana dijelaskan dalam awal tulisan ini, media massa  memiliki  peran  yang  cukup  signifikan  dalam proses  perubahan  sosial. Media  elektronika  seperti televisi  misalnya--,  seringkali  menjadi  pilihan  dalam kapasitasnya  menjalankan  fungsi  dan  perannya sebagai bagian dari media massa. Hal ini tidak lepas dari  karakteristik  media  elektronika,  yakni  selintas, namun memiliki daya jangkau yang luas.
Kelebihan  media  massa  elektronika,  karena  bisa menembus  ruang  dan  waktu,  sehingga  informasinya sangat  cepat  dan  serempak  meliputi  semua  wilayah yang  berada  dalam  radius  penerimaan.  Selain  cepat, juga  pesan-pesannya  disertai  gambar  hidup  yang berwarna  sehingga  menarik  untuk  ditonton  oleh pemirsa (Cangara, 2011: 304).
Tidak  dapat  dielakkan  lagi,  bahwa  televisi  telah menjadi medium massa yang dominan untuk hiburan dan  berita.  Bahkan  dari  hasil  penelitian  di  Amerika, rata-rata  warga  yang  memiliki  televisi  menyala selama hampir tujuh jam dalam sehari (high viewer) . Jelas bahwa televisi telah merubah gaya hidup warga Amerika,  mengalihkan  perhatian  orang  dari  hal-hal terdahulu yang menjadi perhatian mereka.
Pada  tahun  2001,  ketika  pesawat  yang  dibajak  me- nabrak World  Trade Centre (WTC)  dan  Pentagon, warga menghabiskan hari-harinya dengan menyaksi- kan  siaran  televisi.  Adegan  yang  mengejutkan  itu bukan hanya membuat orang ngeri dengan serangan itu, namun juga menimbulkan kesedihan massal.
Sekarang  ini,  jarang  kandidat  politik  yang  tidak menggunakan televisi untuk menarik dukungan. Saat kampanye  2004,  manajer  kampanye  tidak  banyak mencari relawan yang berkeliling dari pintu ke pintu dan  melakukan  kontak  personal  untuk  mendapatkan dukungan,  tetapi lebih berusaha  mencari dana  untuk mengiklankan  kandidat  di  televisi.  Di negara  bagian dan  di  banyak  daerah  lokal,  televisi  telah  muncul sebagai  cara  paling  efisien  dan  effektif  untuk  men- jangkau pemilih (Vivian: 2008, 224-225).

## 1.2  Perkembangan Televisi
Televisi  swasta  di  Indonesia  berkembang  cukup pesat.  Hal  ini  ditandai  dengan  runtuhnya  monopoli
televisi  oleh  pemerintah.  Seperti  kita  ketahui,  TVRI yang  didirikan  tahun  1962,  di  zaman  Presiden Soekarno  sampai  era  Orde  Baru,  lebih  banyak digunakan  sebagai  alat  propaganda  dan  corong pemerintah.  Pada  November  1998,  RCTI  –yang dimiliki  Bambang  Triatmodjo  dari  group  bisnis Bimantara--  menjadi  televisi  pertama  yang  memulai siaran percobaan sebagai televisi berbayar di Jakarta.
Pada  tahun  1990,  di  Surabaya  mengudara  televisi swasta  ‗SCTV‘  yang  mayoritas  sahamnya  dimiliki Henry Pribadi dan Sudwikatmono. Selanjutnya masih di tahun 1990, berdiri Televisi Pendidikan Indonesia (TPI),  yang  awalnya  menyewa  fasilitas  transmisi TVRI. Pada saat itu, sebagian besar saham TPI masih dikuasi  puteri  sulung  mantan  Presiden  Soeharto, yakni Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut).
Berturut-turut  kemudian  muncul  stasiun  televisi swasta  ANTV  dan  Indosiar  yang  memulai  siaran tahun  1995.  ANTV  (Andalas  Televisi)  tadinya  akan dibatasi  di  Sumatera  Barat,  namun  kenyataannya ANTV  siaran  di  Jakarta,  yang  sahamnya  sebagian besar  dimiliki  Agung  Laksono.  Sementara  Indosiar adalah  bagian  dari  Salim  Group,  salah  satu konglomerat yang dipimpin Lim Sioe Liong (Sudono Salim), sahabat karib Soeharto (Mufid: 2005, 52-53).
Perkembangan  televisi  swasta,  juga  ditandai  dengan masukkan  sejumlah  pebisnis  dalam  bisnis  media. Tengok saja, perusahaan di bawah PT Media Televisi Indonesia,  anak  perusahaan  Media  Group  yang dipimpin Surya Paloh, mendirikan Metro TV pada 25 Oktober  1999.  Abu  Rizal  Bakrie  (ARB)  melalui perusahaan  yang  dikendalikan  anaknya,  Anindya Bakrie,  mendirikan  TV  One  pada  14  Februari  2008 lalu. PT Emtek (keluarga Edi Sariaatmadja dan Fofo Sariaatmadja)  menguasai  kepemilikan  media televisi SCTV  dan  Indosiar,  serta  MNC  group  (Hari Tanoesudibjo-HT)  menguasai  media  televisi  RCTI, Global  TV  dan  MNC  TV.  Demikian  juga  Chairul Tanjung (CT) memiliki media Trans TV dan Trans 7.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  perkembangan  televisi swasta nasional, secara kuantitas televisi swasta lokal juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Di Jawa Timur saja, sudah berdiri puluhan televisi lokal. Misalnya saja: JTV (Jawa Pos Media Televisi) yang kelahirannya tidak dapat dilepaskan dari media cetak Jawa  Pos.  Selain  itu  juga  ada  televisi  lokal  lainnya seperti: Suroboyo TV (SBO), BBS TV, Surabaya TV, Kadiri TV, Doho TV, Batu TV, dan lain sebagainya.

## 1.3  Kepentingan Pasar VS  Idealisme
Kebutuhan hak publik untuk mendapatkan informasi adalah  merupakan  hak  azasi  manusia  sebagaimana
tercantum  dalam  deklarasi  tentang  hak-hak  manusia ( declaration  of  human  right ).  Demikian  juga  dalam Undang  Undang  nomor  14  tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik,  masyarakat  berhak mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan,  utamanya untuk kepentingan publik. Meski pada kenyataannya masih ada ‗pengecualian‘ seperti misalnya informasi yang menyangkut rahasia Negara.
Namun  dalam  kenyataannya,  hak  publik  untuk mendapatkan  informasi  yang  benar,  acapkali  tidak dapat dijamin, karena adanya pertarungan dalam hal politik, ekonomi dan budaya. Bukan hanya hak publik akan  informasi  dirugikan,  tapi  kecenderungan  kuat yang  datang  dari  tuntutan  pasar,  telah  mengubah secara  mendasar  sistem  media  (sebagai  organisasi komunikasi publik), sehingga pertimbangan pendidik- an,  analisis  kritis, dan hiburan  yang sehat  diabaikan, demi keuntungan semata (Haryatmoko: 2007, 20).
Kenyataan  ini  dapat  kita  saksikan  di  layar  kaca, bagaimana  menjamurnya  produk-produk  ‗budaya‘ televisi seperti misalnya: sinetron yang lebih dominan menawarkan ‗mimpi‘ dari pada akal budi dan nilai- nilai  keluhuran,  tayangan infotainment yang  lebih banyak  ‗mengoyak‘  hak-hak  privasi  seseorang,  per- ceraian  artis,  gosip  dan  juga reality  show yang berselera rendah.
Kepentingan untuk memenuhi tuntutan pasar tampak- nya  lebih  dominan.  Tidak  heran,  jika  bagian pro- gramming dalam  sebuah  stasiun  televisi,  saling berlomba  menawarkan  acara-acara  pilihan,  dengan target  dapat  membidik  khalayak/penonton  sebesar- besarnya. Mereka berasumsi, jumlah penonton sangat berpengaruh pada penghasilan iklan.
Susan  Tyler  Eastman-Douglas  A.  Ferguson dalam Programming,  Strategies  &  Practices mengatakan : The  main  goals  (programming):  Advertiser-sup- ported media is to maximize the size of an audience targeted  by  advertisers .  (mengupayakan  bagaimana media bisa mendapatkan penonton yang cukup besar, sehingga  target  untuk  mendapatkan  iklan  dapat tercapai).
Barometer  yang  digunakan  untuk  mengukur  keber- hasilan menjaring jumlah penonton yang cukup besar itu, dikuantifikasikan dengan rating, yang selama ini dilakukan  lembaga  pemeringkatan AC  Nielsen . Namun  ironisnya,  hanya  ada  satu-satunya  lembaga pemeringkatan (AC  Nielsen) di  Indonesia  yang  di- jadikan  patokan,  sehingga  objektivitasnya  patut dipertanyakan.
Dengan hanya berpatokan dengan hasil rating , maka rating sudah  layaknya  sebagai  ‗Tuhan‘  yang  me- nentukan  keberlanjutan  media  televisi.  Sebab,  tidak dapat  dipungkiri  lagi  bahwa  pemasang  iklan,  lebih melihat rating sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk memasarkan atau mengiklankan produknya di sebuah stasiun televisi.
Tidak  heran,  jika  program-program  yang rating- nya tinggi  ditayangkan  pada  waktu prime  time ,  dengan asumsi  pada  saat  itu  banyak  penonton  yang  sedang menyaksikan  program  tersebut.  Dengan  demikian, rating program  siaran  akan  menentukan  mahal  atau murahnya jam tayang.
Tengok  saja,  program  hiburan ‘Yuk  Keep  Smile’ (YKS) yang  ditayangkan  Trans  TV.  Acara  hiburan yang  didominasi  ‗Goyang  Cesar‘  ini,  mendapatan rating 5.4 dengan share 27,6.  Meski banyak  disorot dan  mendapatkan  teguran  KPI  karena  dinilai  me- langgar  norma  kesopanan  dan  cenderung  membuat lawakan  yang  menyerang  kehormatan  dan  fisik seseorang, namun nyatanya rating dan share program YKS mengungguli  program  FTV  Cinta  Bersemi  di Boutiqe  yang ditayangkan SCTV,  serta Transformer yang  ditayangkan  Trans  TV  (http://media.kom- pasiana.com).

## 1.4  Mimetisme
Tidak  heran,  jika  keberhasilan  program YKS dari Trans TV ini mulai ada yang meniru. Misalnya saja : ANTV  yang  menayangkan  program Pesbukers dan Campur-Campur .  Boleh  dikatakan,  hampir  kese- luruhan konten program ini Pesbukers dan Campur- Campur , ‗meniru‘ tayangan program YKS. Ironisnya, beberapa  pemain  yang  tampil  dalam  program  acara ‘YKS ‘ juga tampil dalam program Pesbukers .
Inilah yang disebut dengan mimetisme. Yakni, gairah yang tiba-tiba menghinggapi media dan mendorong- nya, sepertinya sangat urgen, bergegas untuk meliput kejadian  karena  media  lain,  terutama  yang  menjadi acuan,  menganggapnya penting  (Haryatmoko:  2007, 22).
Bahkan dalam perkembangan terakhir, tayangan yang programnya ‘head  to  head’ dengan YKS, mulai dipindahkan jam tayangannya. Ini tampak sekali pada stasiun  televisi  yang  masih  bernaung  dalam  satu ‗bendera‘  perusahaan  yang  sama,  seperti  misalnya Trans  TV  dengan  Trans  7.  Jam  tayangan  program ‗Hitam  Putih ‗  yang  dibawakan  Deddy  Corbuzier, terpaksa  digesernya  karena  ratingnya  turun,  lantaran kuatnya program YKS .
Dari  contoh  di  atas,  dapat  ditarik  benang  merah, bahwa media televisi saat ini berada di bawah tekanan persaingan  yang  semakin  tajam,  dan  tuntutan keberhasilan komersial yang semakin berat. Masing- masing  televisi  menawarkan  berbagai  ragam  acara, yang  tujuan  jelas  meraih rating tinggi,  yang  ujung- ujungnya untuk memperebutkan kue iklan.
Memang hal ini menjadi sesuatu sah-sah saja. Sebab investasi  untuk  mendirikan  stasiun  televisi,  jelaslah tidak  murah.  Agar  mampu  bersaing,  stasiun  televisi jelas  membutuhkan  modal  besar,  tehnologi  yang canggih  dan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang profesional.  Investor  tentunya  tidak  mau  merugi. Selagi  untung,  pasti  mereka  akan  mengeruk  ke- untungan tersebut semaksimal mungkin.
Mimetisme  tampaknya  bukan  hanya  terjadi  dalam program  hiburan  saja,  namun  juga  terjadi  dalam program berita dan iklan politik. Realitas ini dapat kita saksikan, bagaimana media televisi ‗membombardir‘ khalayak  dengan  berita  yang  cenderung  seragam. Seperti  misalnya  peristiwa  penangkapan  gembong teroris  kelompok  Nordin Moh. Top  di Temanggung Jawa  Tengah,  beberapa  tahun  silam.  Stasiun  televisi berlomba untuk melakukan siaran langsung (live) dari lokasi kejadian. Sepertinya, stasiun televisi yang tidak menyiarkan  siaran  secara live ,  dianggap  beritanya sudah  ketinggalan  atau  basi.  Ironisnya,  informasi yang  disampaikan  ternyata  tidak  ‗akurat‘  karena cenderung  mengkedepankan  kecepatan  dari  pada kebenaran berita.
Demikian  juga  mimetisme  juga  dilakukan ‘owners’ media  yang  juga  ketua  atau  pengurus  partai  politik. Mereka  melakukan marketing politik  melalui  media yang  dikelolanya.  Metode marketing politik  diguna- kan untuk membantu politikus dan partai politik agar lebih efisien serta efektif dalam membangun hubung- an  dua  arah  dengan  konstituen  dan  masyarakat (Firmansyah: 2008, 128).
Seperti  misalnya  upaya  Hary Tanoesoedibjo sebagai Cawapres yang berpasangan dengan Capres Wiranto dari  Partai  Hanura,  gencar  beriklan  di  media  yang dikelola. Dalam konteks komunikasi politik, pasang- an Wiranto-Hary Tanoe ingin lebih dikenal di masya- rakat.
Bukan itu saja, pasangan Capres dan Cawapres yang lalu, dan yang akrab dengan sapaan WIN-HT ini juga popular  dengan  program  ‗Kuis  Kebangsaan‘  yang ditayangkan  di  televisi  di  bawah  naungan  MNC Group. Meski KPI Pusat sudah melayangkan teguran secara  tertulis,  namun  tampaknya  program  acara ‗Kuis Kebangsaan‖ jalan terus.

## Sumber: http://www.google.com
Hal yang sama juga dilakukan Abu Rizal Bakrie yang biasa  dipanggil  ARB.  Pengusaha  yang  tidak  bisa dilepaskan begitu saja dengan kasus ―lumpur panas‖ di  Sidoarjo  ini,  juga  rajin  melakukan  iklan  politik, baik di televisi TV One dan ANTV.
Sumber: http://www.google.com
Setali tiga uang. Iklan politik yang dilakukan pasang- an WIN-HT, dan Abu Rizal Bakrie atau ARB, juga dilakukan Surya Paloh bos media group melalui iklan politik yang ditayangkan Metro TV.
Sumber: http://www.google.com

## 2.   KAJIAN PUSTAKA

## 2.1  Teori Ekonomi Politik Media
Di  era  reformasi  saat  ini,  kontrol  terhadap  media bukan  dilakukan  oleh  penguasa  (pemerintah)  ter- masuk  undang-undang,  namun  kontrol  terhadap media  juga  dilakukan  oleh  pemilik (owners) dari media  itu  sendiri.  Kenyataan  memang  tidak  dapat dilepaskan dari dampak dari perkembangan tehnologi komunikasi,  liberalisasi  serta  komersialisasi,  yang telah  melahirkan  pergeseran.  Media  massa  tumbuh, tidak  hanya  menjadi  alat  pengontrol  kekuasaan (watch  dog) ,  tetapi  telah  menjadi  kekuatan  politik, ekonomi dan budaya.
Demikian  pula,  kepentingan-kepentingan  pemilik modal,  ikut  bermain  dalam  menentukan  produk  apa yang  harus  dihasilkan,  termasuk  juga  kepentingan- kepentingan politik.
McQuail (2002:9) mengatakan: ― The are the reason why  the  media  develops  monopoly  tendencies, nationally and globally. They account for the skewed selection  and  standardization  of  media  content  and audience behaviour. In short, it is the logic of capita- listic  economic  and  political  forces,  as  exercised  by owners and controllers” ( Ini adalah alasan mengapa media  mengembangkan  kecenderungan  monopoli, nasional dan global. Mereka menjelaskan seleksi bias dan  standardisasi  media  konten  dan  perilaku khalayak. Singkatnya, ini adalah logika dari kekuatan ekonomi  dan  politik  kapitalistik,  seperti  yang  di- lakukan oleh pemilik dan pengontrol.)
Jika media lebih banyak dikontrol atau dikuasai oleh pemilik  modal,  tentu  hal  ini  cukup  rawan  dalam proses  demokratisasi.  Sebab,  masyarakat  yang  se- harusnya  mendapatkan  kebebasan  untuk  mendapat- kan  informasi,  akhirnya  hanya  mendapatkan  infor- masi yang sudah didistorsi oleh kepentingan pemilik modal.  John  Emerich  Edward  Dahlberg  First  Baron Acton,  mengatakan, ”Power  tends  to  corrupt  but absolute power  corrupts  absolutely” .  Intinya  bahwa kekuasaan  itu  cenderung  disalahgunakan,  apalagi kekuasaan  yang  tanpa  batas  pasti  disalahgunakan tanpa batas pula.
Media di  era  kapitalis  liberal  seperti  saat  ini,  sarat dengan  praktek  ‗kongkalikong‘.  Gejalanya,  bisnis mulai  diatur  oleh  tokoh-tokoh  yang  mempunyai kekuatan politik dan uang. Para elit kekuasaan dan elit bisnis  berkolaborasi  mengatur  isi  media.  Menyitir pandangan  Chomsky,  kebebasan  pers  yang  dijiwai
demokrasi  dan  liberalisme,  telah  disusupi  corong- corong  propaganda  segelintir  orang.  Setiap  keping informasi  telah  disusupi  kepentingan  tertentu.  Setiap suara berita telah dimodali kekuatan politik dan bisnis
Peter  Golding dan Graham  Murdock ,  melihat  ideo- logi kapitalisme telah meresap dalam institusi media, cenderung  semakin  menggurita  menjangkau  ke mana-mana,  tetapi  kontrol  pemiliknya  semakin  ter- konsentrasi hanya pada beberapa elit saja (Subiakto- Ida: 2012, 105).
Memang  ironis.  profesionalisme  jurnalistik  tampak- nya  belum  sepenuhnya  berpihak  pada  kebutuhan khalayak  untuk  mendapatkan  informasi  yang  sehat dan bermartabat.
David  Croteau-William  Hoynes (2001,  172)  dalam bukunya The  Business  of  Media mengatakan: when corporate  censorship  abrogates  journalistic  stan- dards  and  democratic  ideal,  it  is  not  generally  the result  of  the  motivations  or  aspiration  for  power (although they are certainly exceptions) In most case, the cause is the desire to most effectively pursue the primary goal of the corporation: profit making.
Intinya:  bahwa  sensor  yang  dilakukan  perusahaan (dalam hal ini pemilik modal), dapat meniadakan atau menggagalkan  standard  jurnalistik  dan  demokrasi ideal,  yang  ujung-ujungnya  adalah  keinginan  yang paling  efektif  mengejar  tujuan  utama  dari  korporasi: mendapatkan keuntungan.
Profesionalisme  jurnalistik  tampaknya  ‗tergadaikan‘. Robert  Mc.  Chesney  dalam ‘Corporate Media  and Threat to Democracy’ mengatakan: ideologi di balik profesionalisme  jurnalistik  sesungguhnya  adalah penghambaan terhadap pemilik modal dan pemasang iklan  yang  mendominasi  industri  media  kapitalis. ‗Jurnalisme  profesional  ini  ternyata  lebih  sibuk  me- ngoreksi  kebusukan  suatu  pemerintah  dibandingkan keburukan yang terjadi di kalangan orang-orang kaya dan  para  pelaku  bisnis.  Tampaknya  ada  semacam kaidah  bahwa  aktivitas  para  politisi  lebih  bernilai berita  dibandingkan  aktor-aktor  yang  memiliki kekuasaan  dan  kekuatan  ekonomi  besar  (Sudibyo: 2004, 77).

## 2.2  Teori Kritis
Sejarah  perkembangan  teori  kritis  diawali  dari pencerahan (enlightenment) Barat  yang  meyakini rasionalitas  manusia  sebagai  sesuatu  yang  universal yang  dengan  kekuatannya  dapat  mewujudkan
kebebasan  dan  kebahagiannya.  Keyakinan  ini  awal- nya  merupakan  bentuk  perlawanan  terhadap  tradisi feodalisme  dan  dogmatisme  agama  yang  dianggap mengungkung  manusia  ke  masa  silamnya  dan  me- lahirkan desintegrasi sosial.
Sejarah manusia harus dipahami sebagai suatu sejarah atau  perjalanan  sebagai  manusia  rasional  menuju masyarakat  yang  modern,  dengan  meninggalkan mitos-mitos  yang  dilahirkan  dari  tradisi  dan  dogma- tisme (Maryani: 2011, 26).
Ternyata  dalam  perkembangannya,  keinginan  men- jadi  modern  telah  berubah  menjadi  keinginan  untuk berkuasa.  Modernisasi  kemudian  tereduksi  menjadi rasionalisasi  dalam  bentuk  akomodasi  modal  yang diwujudkan  dalam  sistem  kapitalis,  birokrasi  dan teknologisasi. Upaya individu untuk melepaskan diri dari  kungkungan  tradisi feodalisme dan  dogmatisme agama, akhirnya berakhir pada kungkungan birokra- tisme  dan  teknokratisme.  Ini  semua  yang  meng- alienasi manusia dari tujuan utama modernisasi yang sebenarnya. Fenomena alienasi inilah yang ditangkap Marx  sebagai  hasil  sistem  kapitalisme,  selain penindasan yang terjadi dalam sistem produksinya.
Dalam  konteks  ini,  alienasi  dapat  diartikan  sebagai situasi  ketika  individu  terasing  dari  dirinya,  karena mereka  kehilangan  kendali  atas  dirinya  sendiri. Individu  dikuasai  oleh  kekuatan  psikologis  yang memaksa  mereka  mengerjakan  sesuatu  di  luar  ke- inginannya atau kebutuhannya (idem: 27).
Teori kritis yang dikembangkan para pemikir seperti Adorno,  Hokheimer,  dan  Marcuse  –dikenal  dengan mazhab Frankfurt—menerjemahkan kembali warisan pemikiran  Marx  melalui pemikiran Kant  dan  Hegel, serta  berbagai  pemikiran  filsafat  lainnya,  termasuk pemikiran kritis dan konsep reifikasi dari Lukacs yang melihat  adanya  gejala  di  mana  hubungan  antar manusia dilihat sebagai hubungan antar benda.
Dalam pemahaman teori kritis, sistem kapitalis, biro- kratis  dan  tehnokratisme  adalah  bentuk  penindasan terhadap eksistensi manusia, yang ingin melenyapkan kejernihan berpikir manusia modern.
Inti dari teori kritik adalah refleksi dari pihak individu dan  masyarakat  atas  konflik-konflik  psikis  yang menghasilkan  represi  dan  ketidakbebasan  internal, sehingga  dengan  cara  refleksi  itu  masyarakat  atau individu  dapat  membebaskan  dirinya  dari  kekuatan asing  yang  mengacaukan  kesadarannya  (Maryani: 2011, 32).

## 2.3  Ruang Publik
Sejarah  ruang  publik  diawali  dengan  semakin  ber- kurangnya  peran  atau  dominasi  di  Inggris  Raya  dan Perancis.  Istana  raja  hanya  menjadi  tempat  tinggal keluarga  raja  yang  semakin  terkucil  saja.  Sementara di  kota  muncul  kelompok-kelompok  baru  –yang biasanya berkumpul di kedai-kedai kopi atau salon--. Kelompok  baru  tersebut  diantara  adalah  masyarakat aristokrasi dan para intelektual borjuis. Mereka adalah kelompok terdidik yang memiliki kesamaan-kesama- an tertentu.
Hal yang sama juga terjadi di Jerman. Mirip sejarah ruang  publik  yang  terjadi  di  Ingris  dan  Perancis, masyarakat  sipil  memiliki  tempat  pertemuan  mirip dengan  kedai  kopi  dan  salon  yakni tischges- sellsschafen (himpunan  masyarakat  meja)  terpelajar yang  berakar  dari sprachgeselschafen (himpunan masyarakat sastra) lama di abad 17 (Habermas: 2008, 52).
Dalam  pengertian  ruang  publik,  seseorang  atau kelompok  tidak  dapat  menganggap  atau  mengklaim bahwa  pihaknya  yang  paling  dominan,  atau  meng- ganggap  dirinya  yang  paling  benar.  Masing-masing elemen  yang  terlibat  dalam  ruang  publik,  memiliki hak yang sama dalam menyuarakan aspirasinya.
Ide 'ruang publik ' dalam pengertian Habermas adalah sumber  daya  konseptual  yang  dapat  membantu mengatasi  masalah-masalah  seperti  itu,  menunjuk sebuah  teater  dalam  masyarakat  modern  di  mana partisipasi politik diundangkan melalui media bicara. Ini  adalah  ruang  di  mana  warga  negara  yang  di- sengaja  tentang  urusan  bersama  mereka,  dan karenanya  arena  dilembagakan  interaksi  diskursif. Arena ini secara konseptual berbeda dari negara, yang merupakan situs untuk produksi dan sirkulasi wacana yang  pada  prinsipnya  dapat  bersikap  kritis  terhadap negara.
Fraser dalam ‗Rethinking The Public Sphere‘ (1999, 519)  mengatakan: The public sphere in Habermas’s sense  is  also  conceptually  distinct  from  the  official economy;  it  is  not  an  arena  of  market  relationsbut rather  one  of  discursive  relations,  a  theatre  for debating and deliberating rather than for buying anf selling. Thus this concept of the public sphere permits us  to  keep  in  view  the  distinctions  among  state apparatuses,  economic  markets,  and  democratic association,  distinction  that  are  essential  to  demo- cratic theory . (Ruang publik dalam pengertian Haber- mas  memiliki  konseptual  berbeda  dari  ekonomi
resmi,  bukan  merupakan  arena  hubungan  pasar, bukan  satu  hubungan  diskursif,  sebuah  teater  untuk berdebat  dan  berunding  bukan  untuk  jual  beli. Dengan  demikian  konsep  ini  dari  ranah  publik memungkinkan  kita  untuk  menjaga  dalam  melihat perbedaan di  antara  aparatur negara,  pasar ekonomi, dan  asosiasi  demokrasi,  perbedaan  yang  penting untuk teori demokrasi.
Dalam konteks media penyiaran, maka ruang publik idealnya  lebih  banyak  digunakan  untuk  kepentingan publik.  Jika  mengacu  pada  pemikiran  Habermas tentang konsep ruang publik, maka sudah selayaknya ruang  publik  menjadi  tempat  atau  wadah  bagi terselenggaranya  perdebatan  yang  kritis  tentang kepentingan  publik,  dalam  kaitan  hubungannya dengan Negara dan masyarakatnya.

## 3.   METODOLOGI
Pendekatan  atau  metodologi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif, dengan  memberikan  contoh-contoh  kasus  (studi kasus).  Melalui  pendekatan  inilah  diharapkan  dapat memotret  atau  memberikan  gambaran  yang  lebih komprehensif  tentang  industri  penyiaran,  khususnya industri  penyiaran  televisi-televisi  nasional  yang  ada di Indonesia.

## 4.   HASIL & PEMBAHASAN
Tumbangnya  rezim  Orde  Baru  tampaknya  juga membawa  perkembangan  dalam  iklim  demokrasi  di Indonesia.  Dalam  pemerintahan  Presiden  Soeharto, media  khususnya  televisi  (TVRI)  lebih  banyak menyuarakan  program-program  pembangunan  dan lebih sering menjadi ‗corong‘ pemerintah. Dalam era reformasi,  media  baik  cetak dan  elektronika tumbuh dengan  pesat.  Industri  media  sepertinya  sudah  men- jadi  bisnis  yang  menggiurkan  dan  menghasilkan keuntungan  yang  besar.  Hal  ini  ditandai  dengan munculnya  sejumlah  televisi  nasional  setelah  RCTI, SCTV, Indosiar, TPI, ANTV, Metro TV, Trans TV, Trans 7, TV One, dan sederet televisi nasional lainnya seperti Kompas TV dan Net TV.
Namun  dalam  kenyataannya,  konten  atau  isi  media lebih  banyak  diisi  dengan  program  atau  tayangan hiburan.  Bahkan  dalam  televisi mainstream ,  konten hiburan bisa mencapai sekitar 70 persen, dan sisanya diisi  dengan  program  berita.  Kita  tengok  saja,  sejak stasiun televisi mengudara pada dini hari sampai pada malam  hari,  selalu  didominasi  dengan  tayangan hiburan (infotainment) apakah itu film sinetron, kuis,
reality show dan program hiburan lainnya. Penonton sepertinya  hanya  bisa  ‗menerima  dan  pasrah‘ terhadap  program-program  tayangan  yang  disajikan televisi.
Dalam konteks ini, kepentingan pasar menjadi tujuan utama. Konten atau isi siaran yang dapat meraup atau menghasilkan  iklan  yang  besar,  sedapat  mungkin harus  terus  dipertahankan.  Bahkan  jam  tayangnya kalau  perlu  harus  diperpanjang.  Seperti  misalnya program  hiburan  ‗Yuk  Keep  Smile‘ (YKS) yang ditayangkan  Trans  TV.  Program  yang  biasanya dimulai  pukul  19.30  WIB  ini  bisa  berdurasi  antara tiga  sampai  empat  jam.  Dapat  dibayangkan,  jika commersial  break dalam  setiap  segmen YKS mencapai 12 sampai 15 menit dengan harga per slot iklan  antara  Rp  25  sampai  Rp  30  juta  (per  20-23 detik),  maka  iklan  yang  diraup  dalam  satu  episode saja dapat mencapai miliaran rupiah.
Tentu  saja  penghasilan  iklan  yang  menggiurkan  ini mendorong  televisi  lain  untuk  membuat  ‗produk‘ tayangan  yang  serupa  (mimetisme)  dengan  program YKS. Sebut saja program ‗ Pesbuker’ dan ‗ Campur- Campur’ milik  ANTV.  Meski  dipertarungkan  atau ‗ head  to  head’ dengan  YKS,  namun  bagian programming ANTV  tentu  tidak  ingin  keuntungan dari  sektor  iklan  ini  mengalir  ke  Trans  TV.  Nah, kecenderungan  mimetisme  ini  juga  merambah program-program  lainnya  seperti  misalnya  infotain- ment.  Di  stasiun  televisi  SCTV  punya  program infotainment Was Was, RCTI punya Go Spot , Trans TV  punya  Insert.  Demikian  pula  RCTI  punya program  ―Dasyat‖,  SCTV  punya  program  ―Inbox‖ dan  Trans  TV  punya  program  ―Dering‖.  Semua program  tayangan  televisi  sepertinya  mirip  dan ‗seragam‘.
Memang ada dua stasiun televisi seperti Kompas TV dan  Net  TV  ‗untuk  sementara  ini‘  masih  memiliki ‗idealisme‘  dalam  mengembangkan  program-pro- gram  yang  ditayangkan.  Program-program  yang ditayangkan cukup berkualitas dan jauh dari sekadar tayangan  yang  berisi  gosip,  atau  sekadar  pamer ‗joget‘ .
Namun jika dicermati, iklan yang ada baik di Kompas TV dan Net TV sangat minim dan lebih banyak diisi dengan  iklan  promo.  Nah,  sampai  seberapa  lama kondisi ini akan bertahan? Sementara sebagai entitas industri,  tentu  kedua  stasiun  televisi  ini  harus mengeluarkan  biaya  operasional  yang  tidak  sedikit, misalnya  untuk  membayar  gaji  karyawan,  sewa satelit, dan pengeluaran rutin lainnya. Padahal, paling
sedikit setiap hari pengeluaran sebuah stasiun televisi bisa  mencapai  Rp.  1  miliar  rupiah.  Kita  lihat  saja, apakah Kompas TV dan Net TV akan tetap berjalan di  atas  rel  ‗idealisme‘  yang  diyakininya  atau  akan luntur dikemudian hari.
Apa yang diuraikan di atas masih dalam skope konten atau isi siaran. Belum pada kepemilikan (ownership ) media.  Sebab,  kepemilikan  televisi  di  Indonesia tampaknya  hanya  bertumpu  pada  segelintir  peng- usaha saja.
Pengusaha  Hari  Tanoesoedibjo  yang  memiliki  per- usahaan  MNC  Group  memiliki  RCTI,  MNC  TV (dahulu  bernama  TPI),  dan  Global  TV.  Pengusaha Abu Rizal Bakrie (ARB), punya ANTV dan TV One. Surya  Paloh  punya  Metro  TV.  Keluarga  Edi  Sari- atmadja dan Fofo Sariaatmadja di bawah bendera PT Emtek  memiliki  SCTV  dan  Indosiar.  Pengusaha Chairul Tanjung (CT) punya Trans TV dan Trans 7.
Lepas  dari  persoalan  apakah  kelompok  bisnis  Edi Sariaatmadja dan Chairul Tanjung condong ke partai politik  tertentu,  namun  apa  jadinya  jika  kekuatan media sebagai produsen budaya, produsen informasi publik,  dan  kekuatan  ekonomi,  hanya  terkonsentrasi pada  beberapa  orang?  Apalagi  pemiliknya  juga  se- bagai  pemain  politik  sekaligus  pemain  bisnis  yang ‗powerful‘? Kepentingan-kepentingan pemilik modal, ikut  bermain  dalam  menentukan  produk  apa  yang harus  dihasilkan,  termasuk  juga  kepentingan-kepen- tingan politik.
Demikian  pula,  pemusatan  kepemilikan  media  ini tentu  dimaksudkan  untuk  mencapai  efisiensi,  se- hingga  keuntungan  ekonomi  maksimal  dapat  diper- oleh.  Banyak  kasus  menunjukkan  bahwa  media televisi  dihadapkan  pada  problem  independensi, akibat hubungan sinergis antara kekuatan modal dan kekuatan politik.
Kasus  yang  menunjukkan  betapa  campur  tangan pemilik modal terhadap redaksi media televisi adalah ketika Sumita Tobing diberhentikan sebagai penang- gungjawab  Liputan  6  SCTV  tahun  1998,  gara-gara insiden  ―cabut  gigi‖.  Dalam  sebuah  wawancara dengan anchor ,  Ira  Kusno,  dengan  narasumber Sarwono Kusumaatmaja, menggunakan perumpama- an  untuk  menggambarkan  betapa  parah  kondisi sosial-politik di Indonesia waktu itu.
Ibarat orang yang sedang sakit  gigi, maka jika ingin sembuh, gigi yang sakit harus dicabut. Cabut gigi ini kemudian dimaksudkan dengan pelengseran Soeharto
dari kursi presiden. Ada intervensi dari pemilik modal (saat  itu  Halimah  Trihatmodjo,  menantu  Soeharto, juga  masuk  dalam  daftar  pemegang  saham  SCTV) sehingga  Sumita  Tobing  harus  melepaskan  jabatan- nya di SCTV (Tim redaksi LP3ES, 2006:70-71).
Sebagaimana  diketahui,  industri  penyiaran  seperti televisi  yang  beroperasi  saat  ini  menggunakan frekuensi  radio  di  udara  yang  menjadi  medium mereka untuk bersiaran adalah milik publik. Dengan demikian, maka televisi tidak bisa ‗seenaknya‘ meng- gunakan  ranah  publik  itu  hanya  untuk  kepentingan pribadi  atau  kelompok  usahanya.  Khalayak  berhak untuk mendapatkan informasi benar, bermartabat dan ‗layak‘. Negara sebagai representasi dari publik harus mampu memberikan perlindungan.
Ironisnya,  keberadaan  KPI  sebagaimana  yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pencabutan izin. KPI baik yang  ada  di  pusat  maupun  yang  ada  di  daerah, sifatnya  hanya  melakukan  pengawasan  terhadap lembaga-lembaga  penyiaran  yang  ada.  Sebab,  ke- wenangan  pencabutan  izin  itu  ada  di  Balai  Moni- toring (Balmor) dan pemerintah dalam hal ini adalah Kementrian Kominfo. Tidak banyak yang diharapkan dari  KPI,  karena  kewenangannya  hanya  sebatas pengawasan dan memberikan rekomendasi saja. Data secara  kuantitatif  tentang  jumlah  pelanggaran,  kerap disodorkan KPI melalui website-nya.
Proses ini menjadi ‗pelik‘ apalagi di dalam tubuh KPI masih  ada  ‗orang-orang  titipan‘  dari  parpol  atau pemilik modal yang ingin agar kepentingan bisnisnya dilanggengkan. Misalnya saja dalam proses perekrut- an anggota KPID. Meski sudah dilaksanakan serang- kaian  tes  untuk  mengetahui  kapasitas  calon  anggota KPID  dan  uji  publik,  namun  kekuatan  Komisi (biasanya  Komisi  A  di  DPRD  Propinsi)  dapat  me- nentukan siapa-siapa saja yang masuk dalam anggota kepengurusan KPID.  Sebab, bisa saja calon anggota komisioner KPID yang tidak masuk dalam rangking, tiba-tiba  bisa  dipilih  berdasarkan  ‗ketentuan‘  yang sudah dibuat anggota Komisi A DPRD Propinsi.
Ruang  publik (public  sphere) khususnya  media televisi sebagaimana bentuk yang diidealkan, tampak- nya belum benar-benar merepresentasikan kepenting- an publik. Tampaknya, media televisi lebih berorien- tasi kepada pembentukan opini publik, dibandingkan dengan orientasi untuk mengembangkan ruang publik bagi  terciptanya  perdebatan  atau  pertukaran  ide-ide dari masyarakat.

## 5.   KESIMPULAN
Dari  uraian  pembahasan  sebagaimana  yang  sudah dijelaskan  di  atas,  maka  dapatlah ditarik  kesimpulan bahwa:
 Potret  industri  pertelevisian  di  Indonesia,  cen- derung  lebih  mengutamakan  kepentingan  pasar. Logika  pasar  yang  berujung  untuk  mendapatkan keuntungan yang besar, tampaknya mengabaikan fungsi  atau  peran  media  sebagai  medium  pen- didikan melalui informasi yang benar, bermartabat dan  layak.  Sosok  idealisme  tampaknya  belum tercermin  dalam  potret  industri  televisi  di  Indo- nesia.
 Berpijak  dari  teori  politik  ekonomi  media,  tam- paknya  media  telah  menjadi  alat  kepentingan politik,  ekonomi  kalangan  pemilik  modal  dan politisi.  Para gate  keeper media  seperti  para reporter, produser atau bahkan seorang pemimpin redaksi-- hanya sekadar menjadi alat bagi politisi dan pengusaha untuk mencari keuntungan.
 Peran  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  masih belum optimal. Selain masih adanya ‗pembatasan‘ kewenangan  dalam  memberikan  sanksi  terhadap media  televisi  yang  terbukti  melakukan  pelang- garan,  lembaga  ini  tampaknya  juga  harus ‗dibersihkan‘  dari  campur  tangan  parpol  atau pemilik  media,  yang  berusaha  melanggengkan kekuasaannya melalui tangan KPI.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Cangara, Hafied. (2011). Komunikasi Politik, Konsep, Teori,  dan  Strategi .  Jakarta.  PT  Raja  Grafindo Persada. Croteau,  David-William  Hoynes.  (2001). The Business of Media . California. Pine Forge Press.
Eastman,  Susan  Tyler-Douglas  A.  Ferguson.  2009. Programming, Strategies & Practices. Thoms on Wadworth.
Firmanzah. (2008). Marketing Politik, Antara Pema- haman  dan  Realitas .  Bandung.  Yayasan  Obor Indonesia.
Fraser, Nancy. (1999). The Cultural Studies Reader . London. Routledge. Habermas,  Jurgen.  (2008). Ruang  Publik  (Sebuah Kajian  Tentang  Masyarakat  Borjuis). Yogya- karta. Kreasi Wacana.
Haryatmoko.  (2007). Etika  Komunikasi .  Kanisius. Yogyakarta.
http://nasional.kampus.com
http://www.media.kompasiana.com http://www.tribunnews.com http://www.google.com Maryani, Eni. (2011). Media dan Perubahan Sosial . Bandung. Remaja Rosdakarya. McQuail, Denis. (2002). McQuail’s Reader in Mass Communication Theory . London: Sage Publica- tions.
Mufid, Muhamad. (2005). Komunikasi dan Regulasi Penyiaran. Jakarta.  Kencana  Predana  Media
Group.
LP3ES.  (2006). Jurnalisme  Liputan  6 ,  Antara Peristiwa dan Ruang Publik. Jakarta. PT Pustaka LP3ES Indonesia.
Severin,  Werner-James  W.  Tangkrad,  Jr.  (2008).
Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan Terap- an  di  Dalam  Media  Massa .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Sudibyo,  Agus.  (2004). Ekonomi  Politik  Media Penyiaran . Yogyakarta. LKiS.
Subiakto,  Henry-Rachmah  Ida.  (2012). Komunikasi Politik,  Media,  Dan  Demokrasi .  Jakarta.  Ken- cana Prenada Media Group.
Vivian, John. (2008). Teori Komunikasi Massa (edisi ke  delapan). Jakarta.  Kencana  Prenada  Media Group.