Nusantara Journal of Islamic Studies P-ISSN :  2745-9608     E-ISSN : 2722-2535 Vol. 1  No. 2 September 2020 http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/NJIS/index

## DUALISME PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
1 Heriyanto
1 Universitas Ibrahimy-Situbondo, Indonesia.

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  adanya  pilihan  forum  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 55 ayat (1) sengketa Perbankan Syariah yang bermain syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sedangkan ayat  (2,  memberikan  peluang  bagi  lembaga  penyelesaian  sengketa).  di  luar  Peradilan  Agama.  Adanya  pilihan  forum  ini mengakibatkan adanya dualisme dalam menentukan lembaga mana yang memiliki kompetensi dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa  perbankan syariah.  Sehingga  perlu  dilakukan  analisis  yuridis  dalam  menafsirkan  aturan sebagaimana  yang  diamanatkan dalam hukum perbankan syariah. Dalam tulisan ini, kami menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui UU Perbankan Syariah dan  peraturan  lainnya.Pada  penelitian  ini,  setelah  dilakukan  analisis  yuridis  bahwa  penyelesaian  s engketa  perbankan  syariah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama kecuali ditentukan pilihan forum lain yang dapat ditemukan dalam kontrak yang dibuat oleh para ahli.

## Kata kunci
perbankan, syariah, sengketa, pengadilan agama

## 1.   Pendahuluan
Salah  satu  bentuk  penggalian  potensi  dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam  (Syariah)  dengan  mengangkat  prinsip- prinsipnya  ke  dalam  Sistem  Hukum  Nasional. Prinsip  Syariah  berlandaskan  pada  nilai-nilai keadilan,  kemanfaatan,  keseimbangan,  dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin).
Sebagaimana  diketahui  kegiatan  perbankan syariah  di  Indonesia  baru  di  mulai  sejak  tahun 1992,   dengan    mulai   beroperasinya   PT   Bank Muamalat  Indonesia  (yang  didirikan  pada  tahun 1991  yang  diprakarsai  oleh  Majelis  Ulama Indonesia dan Pemerintah). Pengaturan mengenai perbankan syariah pada waktu itu memang masih sangat  terbatas,  dalam  UU  No.7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  belum  diatur  secara  tegas mengenai  perbankan  syariah.  Dengan  telah diberlakukannya  UU  tentang  Perbankan  Syariah, maka  terdapat  2  (dua)  UU  yang  mengatur perbankan di Indonesia, yaitu UUNo.7 Tahun 1992 tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah dengan  UU  No.  10  Tahun  1998,  dan  UU  No.  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Nilai-nilai     islam     yang     diterapkan     dalam pengaturan   perbankan   yang   didasarkan   pada
Prinsip  Syariah  yang  disebut  Perbankan  Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran  Islam  yang  berkaitan  dengan  ekonomi khususnya dibidang keuangan.
Salah  satu  prinsip  dalam  perbankan  Syariah adalah  larangan  riba  dalam  berbagai  bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil.  Dengan  prinsip  bagi  hasil,  Bank  Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan  maupun  potensi  risiko  yang  timbul sehingga    akan    menciptakan    posisi    yang berimbang  antara  bank  dan  nasabahnya.  Dalam jangka  panjang,  hal  ini  akan  mendorong pemerataan  ekonomi  nasional  karena  hasil keuntungan  tidak  hanya  dinikmati  oleh  pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal(Eman Suparman, 2010).
Bank   Indonesia   berupaya   untuk   mengatasi kendala-kendala yang dihadapi sebatas kewenangan  yang  dimiliki,  antara  lain  dalam mengatasi            keterbatasan  jaringan  kantor pelayanan  Bank  Syariah,  Bank  Indonesia  telah mengeluarkan  PBI  No.8/3/PBI/2006  tanggal  30 Januari 2006 yang membolehkan bank konvensional  yang  memiliki  Unit  Usaha  Syariah untuk  membuka  layanan  syariah  pada  kantor cabang  kovensional  bank  dimaksud.  Melalui kebijakan  tersebut  diharapkan  masalah  jaringan
pelayanan  dan  keuangan  Bank  Syariah  dapat diatasi  karena  masyarakat  dapat  dilayani dimana  saja  saat  membutuhkan  layanan  Bank Syariah.

## 2.    Dasar Teori
Dalam  perilaku  perbankan  syariah  yang menjadi  persoalan  salah  satunya  adalah  saat terjadi sebuah penyelesaian sengketa perbankan  syariah,  sehingga  dibutuhkan sebuah  perangkat  hukum  yang  memberikan kepastian serta kejelasan atas prosedur formal tentang  penyelesaian  sengketa  perbankan syariah.  Berdasarkan  Pasal  55  ayat  (2)  UU Perbankan  Syariah  serta  dalam  Pasal  59  ayat (1)  dan  ayat  (3)  UU  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Peraturan  ini  mengatur  tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah yang sangat  memungkinkan  diselesaikan  melalui pengadilan  di  lingkungan  peradilan  umum, khususnya  dalam  kekuatan  pelaksanaan eksekusi bagi pihak yang dimenangkan. Pada    penjelasan    Pasal    55    ayat    (2) UU  Perbankan  Syariah  menyebutkan  secara opsional  penyelesaian    sengketa    yang    dapat dipilih  oleh para pihak. Yakni;
a. Musyawarah;
b. Mediasi perbankan;
c. Melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (Basyarnas)  atau  lembaga  arbitrase  lain; dan/atau d.    Melalui    pengadilan    dalam lingkungan peradilan umum.
Ketentuan  huruf  (d)  ini  dianggap  bisa menjadi persoalan dikemudian hari. Prinsipnya dalam  UU  tersebut  memberikan  pilihan  forum terhadap  penyelesaian  sengketa  perbankan syariah. Keberadaan aturan tersebut memberikan  beberapa  pandangan  terhadap pelaku  perbankan  yang  bersengketa,  yang pertama; memberikan kemudahan dan tahapan penyelesaian  sengketa  perbankan serta terdapat  beberapa  pilihan  forum  (choise    of forum)    penyelesaian    sengketa  secara  litigasi maupun  non-litigasi.  Kedua,  adanya  pilihan forum  penyelesaian  sengketa  perbankan syariah justru memberikan ketidakpastian dan membingungkan  para  pelaku  perbankan  yang bersengketa, berdasarkan UU terdapat kesimpangsiuran terhadap kompetensi peradilan antara
penyelesaian melalui peradilan  agama  dan  peradilan  umum,  dalam penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  UU memberikan  kewenangan  kepada  Peradilan
Agama, akantetapi pada waktu  yang bersamaan  memberikan  kewenangan  juga kepada peradilan umum.
Penjelasan   Pasal   55   ayat   (2)   huruf   d   UU Perbankan  Syariah  dalam  memberikan penafsirannya akan menuai problem penyelesaian  sengketa  perbankan  dari  para pemangku  kepentingan.  Bahkan,  dalam  Pasal 55  ayat  (1)  UU  yang  sama  secara  tegas menyebutkan, “Penyelesaian sengketa perbankan  syariah  dilakukan  oleh  pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”. ketentuan tersebut  juga  dikuatkan  oleh  UU  No.  3  Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mempunyai  kewenangan  untuk  menangani perkara  ekonomi  syariah  yang  di  dalamnya termasuk  perkara  sengketa perbankan  syariah adalah  Peradilan  Agama.  Artinya,  terdapat dualisme  penyelesaian  sengketa  perbankan syariah,  di  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan Agama. Adanya       kompetensi       peradilan       dalam lingkungan  peradilan  agama  dan  peradilan umum  dalam  bidang  perbankan  syariah  selain menunjukan  adanya  reduksi,  juga  mengarah pada dualisme  kompetensi mengadili  oleh dua lembaga litigasi, adanya choice of forum dalam penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah. Berdasarkan  Pasal  55  ayat  (2)  UU  Perbankan Syariah,  menunjukan  adanya  inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan  aturan  hukum.  Di  samping  itu, keberadaan  choice  of  forum  itu  akan  sangat berpengaruh  pada  daya  kompetensi  peradilan agama.

## 3.   Hasil dan Pembahasan
1.      Prinsip  Syariah  sebagai landasan  hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah
Sebagaimana  dalam  Pasal  32  UU  Perbankan Syariah,  Perbankan  dalam  memberikan  layanan bank  syariah  pada  nasabah,  selain  daripada  itu  juga dituntut  terhadap    kepatuhan    syariah    (syariah compliance)  yang  kewenangannya  berada  pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan  melalui  Dewan Pengawas  Syariah (DPS)  yang  harus  dibentuk  pada  masing-masing Bank Syariah.
Jika UU Perbankan konvensional tujuannya lebih ditekankan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan  ekonomi,  dan  stabilitas  nasional,  maka dalam  UU  Perbankan  Syariah  tujuannya  lebih
1 Heriyanto
ditekankan untuk meningkatkan
keadilan, kebersamaan,  dan  pemerataan  kesejahteraan  rakyat. Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  ekonomi  syariah  yang menekankan pada aspek kesatuan (unity) , keseimbangan (equilibrium) ,  kebebasan (free  will) , dan tanggung jawab (responsibility). dalam memberikan keyakinan pada masyarakat yang  masih meragukan    kesyariahan    dalam  operasional Perbankan  Syariah  selama ini, ditentukan  dalam  UU Perbankan  Syariah  kegiatan  usaha  yang  tidak bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah  meliputi kegiatan  usaha  yang  tidak  mengandung  unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.
Secara umum, kekuasaan (competency) peradilan dapat  dibedakan  menjadi  dua:  kekuasaan  relatif (relative competency) dan kekuasaan absolut (absolute  competency).  Kekuasaan  relatif  berkaitan dengan  wilayah,  sementara  kekuasaan  absolut berkaitan  dengan  orang  (kewarganegaraan  dan keagamaan  seseorang)  dan  perkara.  Bagi  Peradilan Agama,  kewenangan  (absolute  competence)  dan wilayah  yurisdiksi  pengadilan  (relative  competence) merupakan  bagian  yang  tak  dapat  dipisahkan. Meskipun  demikian, dalam sejarahnya justru kompetensi  itulah  yang  menjadi  penentu  eksistensi badan peradilan termasuk peradilan agama. Kompetensi  juga  sangat  erat  kaitannya  dengan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.
Kekuasaan  Kehakiman  tersebut  dilakukan  oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi. Adapun  kewenangan/kompetensi  absolut  (yurisdiksi) masing-masing badan peradilan di empat lingkungan peradilan diatur sebagai berikut:
a. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili,  dan  memutus  perkara  pidana  dan perdata
b. Peradilan agama  memeriksa,  mengadili,memutus, dan  menyelesaikan  perkara  antara  orang-  orang yang beragama Islam.
Pasca  amandemen  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun   1989   tentang   Peradilan   Agama   menjadi Undang-Undang   Nomor   3   Tahun   2006.   Dalam pertimbangan amandemen tersebut disebutkan bahwa peradilan  agama  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  sudah  tidak  lagi  sesuai  dengan perkembangan  kebutuhan  hukum  masyarakat.  Oleh karena  itu,  perlu  dilakukan  amandemen.  Sungguh amandemen terhadap Undang-Undang tentang Peradilan Agama ini telah membawa perubahan besar terhadap  kelembagaan  pengadilan  agama  khususnya. Salah satu materi penting yang diamandemen  adalah tentang  kompetensi  absolut  pengadilan  agama.  Oleh karena  itu,  lembaga  penyelesaian  sengketa  juga mengalami evolusi mengikuti tuntutan perkembangan
dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks(Eman Suparman, 2006).  Terdapat dua asas untuk  menentukan  kompetensi  absolut  pengadilan agama,  yaitu:  Pertama,  apabila  suatu  perkara menyangkut  status  hukum  seorang  muslim,  dan/atau Kedua,  suatu  sengketa  yang  timbul  dari  suatu perbuatan atau peristiwa hukum  yang dilakukan atau terjadi  berdasarkan  hukum  Islam  atau  berkaitan  erat dengan   status   hukum   sebagai   muslim(A.   Mukti, 2004).
Dalam  ketentuan  mengenai  kekuasaan  absolut peradilan  agama  yang  bersifat  umum  ditetapkan bahwa  peradilan  agama  adalah  salah  satu  pelaksana kekuasaan  kehakiman  bagi  pencari  keadilan  yang beragama Islam mengenai “perkara perdata tertentu.” Sementara  dalam  UU  Nomor  3  Tahun  2006 ditetapkan  bahwa  peradilan  agama  adalah  salah  satu pelaksana    kekuasaan    kehakiman    bagi    pencari keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai  “perkara tertentu.
Perubahan  klausul  (dari  “perkara  perdata tertentu” menjadi “perkara tertentu”) menunjukkan    bahwa  peradilan  agama  memiliki potensi  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara perdata yang lebih luas. Kewenangan memeriksa dan memutus  sengketa  hak  milik  benda-secara  umum-- adalah kekuasaan absolut pengadilan dalam lingkungan  peradilam  umum.  Akan  tetapi,  apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa (seperti perkara wakaf dan waris) yang  diajukan  ke peradilan    agama    seperti    diatur  dalam  pasal  9,  UU Nomor  3  Tahun  2006,  peradilan  agama  berwenang untuk  menetapkan  status  kepemilikan  benda  yang disengketakan.
Dalam penjelasan UU tersebut ditetapkan bahwa: pertama, peradilan  agama  berhak  mengadili  dan memutus sengketa kepemilikan suatu benda sekaligus sengketa perdata lain, apabila obyek yang disengketakan  berkaitan  dengan  sengketa  ekonomi syariah  yang  diajukan  ke  peradilan  agama,  dan  jika pihak-pihak yang bersengketa memeluk agama Islam; dan kedua, pemberian kewenangan tersebut berkaitan dengan  prinsip  penyelenbggaraan  peradilan;    yaitu agar  dapat  menghindari  upaya  memperlambat  atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan sengketa  milik  atau  sengketa  keperdataan  lainnya. Sedangkan  kekuasaan  peradilan  agama  yang  rinci yang terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah bahwa  peradilan  agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a) Perkawinan;
b) Waris;
c) Wasiat;
d) Hibah;
e) Wakaf;
1 Heriyanto
f) Zakat;
g) Infaq;
h) shadaqah, dan;
i) ekonomi syariah.”
Selanjutnya ditetapkan bahwa: pertama, penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh peradilan agama tidak  hanya dibatasi pada bidang perbankan  syariah,  melainkan  termasuk  juga kegiatan  ekonomi  syariah  yang  bersifat  bukan bank;    dan  kedua,  “yang  dimaksud  dengan ekonomi  syariah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan usaha  yang  dilaksanakan  menurut prinsip  syariah, antara lain:
(a) bank syari„ah,
(b) lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah,
(d) reasuransi syariah,
(e) reksa dana syariah,
(f)  obligasi  syariah  dan  surat  berharga berjangka menengah syariah,
(g) sekuritas syariah,
(h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian
syariah,
(j) dana pensiun lembaga keuangan syariah,
dan
(k) bisnis syariah.”
Dalam  praktek peradilan perdata terdapat titik singgung kewenangan absolut (yurisdiksi) peradilan  umum  dengan  peradilan  agama  karena kewenangan  kedua  lingkungan  peradilan  tersebut berada di dalam satu jenis hukum yang sama yaitu hukum perdata dalam arti luas. Akan tetapi dalam arti khusus terhadap  obyek  sengketa  yang  disebut dalam  UU  3
Tahun  2006  adalah  merupakan  kompetensi absolute
Peradilan  Agama.  Karena  hanya  obyek  perkara tertentu  yang  bisa  masuk  beracara  dalam lingkungan  peradilan  agama.  Sedangkan  apabila sengketa yang timbul itu mengenai hak milik atau keperdataan  lain  dalam  perkara  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006,  maka khusus  mengenai  objek  yang  menjadi  sengketa tersebut  harus  diputus  terlebih  dahulu  oleh pengadilan negeri dalam lingkungan Peradilan Umum(Linda Rachmainy & Anita Afriana, 2007).
Persoalan  lainnya,  UU  Peradilan  Agama biasanya disalah  tafsirkkan  hanya  diperuntukkan bagi  orang
Islam.    Padahal,    penjelasan    pasal    49    UU Peradilan  Agama  menyatakan,  yang  dimaksud dengan  ”antara  orang-orang  yang  beragama Islam”  adalah  termasuk  orang  atau  badan  hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan
sukarela  kepada  hukum  Islam  mengenai  hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Sehingga  sepanjang  menyangkut  persoalan perdata,  sengketa  perbankan  syariah  harus  tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama.Sedangkan  persoalan  yang  menyangkut persoalan  pidana,  maka  pengadilan  umum  yang menyelesaikannya.  Dalam  hal  ini  dapat  dipahami kalau  sudah  mengadakan  akad  syariah,  maka pihak  non-muslim  harus  tunduk  pada  UU  yang ada.  Hal  itu  berarti  mereka  telah  menundukkan diri  dengan  sukarela  kepada  hukum  Islam. Analoginya  seperti  kaum  Tionghoa  dulu  yang harus  tunduk  pada  BW,  meskipun  sebenarnya  dia tidak  termasuk  pribumi.    Dalam  konteks  ini,  ada dua azas yang berlaku, yaitu azas personalitas dan azas penundukan diri. Azas personalitas diaplikasikan  untuk  akad  yang  dilangsungkan antara  sesama  orang  Islam.  Sedangkan  azas penundukan  diri  diperuntukkan  bagi  akad  antara orang Islam dengan non-Islam.

## 2.  Akad  choise  of  forum:  penyelesaian sengketa perbankan Syariah
Proses penyelesaian sengketa  perdata  melalui lembaga  peradilan  dikenal  dengan  litigasi  artinya proses  berperkara  dengan  cara  mengajukan gugatan  kepada    Pengadilan    yang    berwenang untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan sengketa  yang  terjadi  diantara  para  pihak. Pengadilan dalam menyelenggarakan  proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara, sehingga  tata  cara  pemaksaan  penegakan  hukum yang  dilakukan  Pengadilan  mesti  sesuai  dengan tata  cara  beracara  (due  to  proces).  Kelebihan  lain sistem litigasi adalah bahwa Pengadilan mempunyai  kewenangan  untuk  eksekusi  putusan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap (inkracht),  termasuk  putusan  arbitrase.  Putusan Arbitrase  baru  dapat  dilaksanakan  secara  paksa (eksekusi)  apabila  telah  didaftarkan  kepada Pengadilan, bahkan Pengadilan berhak memeriksa kembali putusan arbitrase.
Pada prinsipnya penyelesaian sengketa Perbankan  Syariah  dilakukan  oleh  pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dikecualikan dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan penyelesaian  sengketa melaui  non  litigasi, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad/sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam Penjelasan  Pasal  55  Ayat  (2)  Yang  dimaksud dengan  “penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah;
b. mediasi perbankan;
c. melalui   Badan   Arbitrase   Syariah   Nasional (Basyarnas)  atau  lembaga  arbitrase  lain; dan/atau
d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
Lahirnya  UU  3  Tahun  2006  selain  membawa wajah  baru  seiring  perkembangan  zaman  dengan diberikan  porsi  tambahan  kompetensi  peradilan agama  dalam  menyelesaikan  sengekta  ekonomi syariah.  Namun  disisi  lain  membuka  peluang  atas penyelesaian sengketa syariah di periksa dan diputus di  lingkungan  peradilan  umum.  Hal  ini  didasarkan pada  adanya  kebebasan  para  pihak  untuk  membuat kesepakatan  dalam  memilih  dan  menentukan  forum penyelesaian sengketa syariah.   Artinya dalam UU 3 Tahun 2006 menganut paham dualisme penyelesaian sengketa   di   lingkungan   peradilan   yang   berbeda, antara  peradilan  umum  dan  peradilan  agama(Abdul Ghofur Anshori, 2009).
Kompetensi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan    sengketa    ekonomi    syariah    tidak mudah untuk direalisasikan. UU No. 30 Tahun 1999 membatasi  kompetensi  pengadilan  agama.  Terdapat pendapat  yang  merespon  kehadiran  UU  nomor  3 tahun  2006  tersebut,  bahwa  pengadilan  agama  (PA) tidak  berwenang  sebagai  lembaga  eksekutorial terhadap  putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (Basyarnas). Hal ini sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  yang  menyatakan  bahwa,  yang  berwenang menjadi  lembaga  eksekutorial  adalah  Pengadilan Negeri.  Selanjutnya dalam Pasal 61 UU No. 30/1999 dinyatakan, “Dalam  hal  para  pihak  tidak melaksanakan  putusan  arbitrase  secara  sukarela, putusan  dilaksanakan  berdasarkan  perintah  Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang  bersengketa”.  Ketentuan  ini  berlaku  bagi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Basyarnas  dan  lembaga  arbitrase  lainnya.  Baik  yang kelembagaan maupun arbiter individual (M.Tabroni.AZ, 2007). Seperti  dalam  putusan  Mahkamah  Agung No.1851 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sungguhpun ada klausul arbitrase dan  sungguhpun  ada  eksepsi  dari  lawan,  maka Pengadilan  tetap  berwenang(Munir  Fuady,  2000). Dengan demikian sekalipun para pihak telah  sepakat jika  timbul  sengketa  akan  diselesaikan  melalui arbitrase,  hal  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  alasan atau  menutup  kemungkinan  jika  salah  satu  pihak mengajukan   perkaranya   langsung   ke   Pengadilan tanpa  melalui  arbitrase.  Dalam  hal  salah  satu  pihak telah  mengajukan  perkaranya  ke  Pengadilan,  maka dapat  ditafsirkan  para  pihak  tidak  serius  dengan perjanjian  arbitrase  atau  dalam  hati  para  pihak  tidak ada niat untuk menggunakan arbitrase.
Penafsiran  ini  sesuai  dengan  yurisprodensi Mahkamah Agung RI No.2027 K/Pdt/1984 tanggal 23 april  1986  yang  pada  pokoknya  menegaskan  bahwa perjanjian yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya, tidak mengikat atas dasar bertentangan  dengan  keadilan.  Sekalipun  suatu perjanjian  telah  ditanda  tangani  oleh  kedua  belah pihak,  namun  para  pihak  tidak  terikat  sepenuhnya pada  perjanjian  itu  sebagaimana  dimaksudkan  oleh Pasal  1338  KUHPerdata(Sri  Gambir  Melati  Hatta, n.d.).
Perjanjian  Pembiayaan  al-Musyarakah  dalam kasus  tersebut  diatas  dibuat  tanggal  20  Juli  2005 berdasarkan  prinsip  syari‟ah,  sengketa  terjadi  pada bulan  Oktober  2006  dan  perkaranya  didaftarkan  di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 23 Nopember 2006 yaitu setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 (berlaku sejak 20 Maret 2006).   Kasus   yang   terjadi   di   Pengadilan   Agama Purbalingga,    sebagaimana    putusannya    Nomor    : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg  tanggal  29  Januari  2007, dalam akadnya terdapat klausul sebagai berikut :
Adanya  penunjukan  badan  arbitrase  dalam  akta perjanjian  dalam  menyelesaikan  sengketa,  maka klausul  arbitrase  tersebut  berlaku  dan  mengikat  para pihak  (Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999),  sehingga  Pengadilan  menjadi  tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat  dengan perjanjian  arbitrase (Pasal 3  dan 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).
Penyelesaian perselisihan/sengketa ekonomi melalui  Badan  Arbitrase  (Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia  untuk  ekonomi  konvensional]  dan  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  Basyarnas    untuk ekonomi  syariah)  berkaitan  dengan  UU  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam UU tersebut ditetapkan  bahwa  ”perjanjian  arbitrase  adalah  suatu kesepakatan  berupa  klausula  arbitrase  yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para  pihak  sebelum  timbul  sengketa,  atau  suatu perjanjian  arbitrase    tersendiri    yang    dibuat    oleh para  pihak setelah timbul sengketa.
Dalam ajaran  Islam terdapat tiga  institusi (sistem penyelesaian  sengketa  atau  perselisihan)  yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa/perselisihan:  damai  (al-shulh),  arbitrase (altahkim), dan peradilan (al-qadha). Dengan merujuk pada QS al-Nisa (4):  128  dan QS al-Hujarat  (49): 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa  (berselisih)  melakukan  perdamaian. Perdamaian  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung  atau  tidak  langsung)  untuk  menyelesaikan perselisihan  di  antara  mereka.  Dari  segi  sosial (keterjagaan  nama  baik)  dan  efesiensiekonomi,
penyelesaian  perselisihan  melalui  institusi  ini dianggap  paling baik.  Oleh karena itu,  dalam  QS al- Nisa:  128  secara  implisit  ditetapkan  bahwa  damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (wa al-shulh  khair);  di  samping  itu,  dalam  fikih  juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa shluh adalah instrumen  penyelesaian  hukum  yang  utama  (al-shulh sayyid al-ahkam).
Kedua,  arbitrase  (al-tahkim).  Dengan  merujuk pada  QS  al-Nisa  (4):  128,  al-tahkim  ditetapkan sebagai  salah  satu  institusi  untuk  menyelesaikan sengketa/perselisihan.  Secara  teknis,  tahkim  dapat dilakukan  dalam  dua  bentuk:  hakam  tunggal  dan hakam  ”majlis.”  Arbitrase  dengan  hakam  tunggal adalah  para  pihak  sepakat  menunjuk  (meminta) seseorang  atau  badan  tertentu  untuk  menyelesaikan sengketa/perselisihan yang mereka hadapi; sementara hakam ”majlis”  adalah  masing-masing  pihak menunjuk     orang     atau     badan     tertentu     untuk menyelesaikan  sengketa/perselisihan  yang  mereka hadapi.
Perorangan  atau  badan  usaha  syariah  yang melakukan  kegiatan  ekonomi  (termasuk  bisnis) dimungkinkan melakukan pelanggaran terhadap akad (kontrak atau perjanjian). Oleh karena itu, perselisihan/sengketa mungkin saja terjadi baik antar bank syariah maupun antara pengguna modal dengan pemilik  modal.  Dalam  rangka  menganitisipasi perselisihan/perasengketaan  dalam  bidang  ekonomi syariah.  Pada  tanggal  21  Oktober  1993  MUI membentuk  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia (BAMUI);  sementara  gagasan  pendiriannya  mulai berkembang  sejak  tanggal  22  April  1992.  Dalam perjalanannya,  BAMUI  berubah  menjadi  Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pada tanggal 24  Desember  2003.  Kewenangan  Basyarnas  adalah menyelesaikan  sengketa  perdata  secara  Islam,  baik antara  bank  syariah  dengan  nasabahnya,  maupun antara  bank-bank  syariah.  Tugas  Basyarnas  (seperti ditetapkan  pada  tanggal  21  Oktober  1993)  yang ditandatangani  oleh  ketua  Dewan  Pembina  BAMUI (Basyarnas) adalah: pertama, menyelesaikan sengketa yang  timbul  dalam  hubungan  perdagangan,  industri, keuangan,  dan  jasa  yang  disepakati  oleh  para  pihak secara  tertulis  untuk  menyelesaikan  masalahnya kepada  Basyarnas;  dan  kedua,  memberikan  pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai
suatu  persoalan  yang  berkenaan  dengan  perjanjian atas permintaan para pihak(Asro, n.d.).
Setiap  penyelesaian  sengketa  yang  timbul  pada perbankan    syariah,    akan    dilakukan    melalui pengadilan  di  lingkungan  Peradilan  Agama.  Di samping itu, tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan,    lembaga    arbitrase,    atau    melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang  disepakati  di  dalam  Akad    oleh  para pihak,    karena  pada  prinsipnya  para  pihak  diberi kebebasan  dalam  membuat  atau  menyepakati  isi akad  termasuk  pula  dalam  menentukan  pilihan hukum dan/atau   forum penyelesian sengketa.

## 4.  Penutup

## 4.1 Kesimpulan
Pada       dasarnya       terhadap       orang       yang menundukkan  diri   terhadap   Prinsip   Syariah  dan obyek  sengketa  yang  disebutkan  dalam  UU  3 Tahun  2006      merupakan      kompetensi      absolute Peradilan  Agama  serta  obyek  sengketa  keperdataan lain  dimana  Peradilan  agama  diberi  kewenangan untuk  memeriksa  dan  memutus  sengketa  tersebut berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  syariah.  Kecuali saat memeriksa perkara di pengadilan agama muncul sengketa  tentang  hak  milik  maka  terlebih  dahulu harus  diselesaikan  dan  diputus  pada  lingkungan peradilan umum.
Bagi para pihak yang menundukkan diri terhadap prinsip  syari‟ah  atau  karena  sebagai  orang  islam yang  terikat  dengan  prinsip  syariah,  prinsipnya dalam penyelesaian sengketa para pihak mempunyai kebebasan  untuk  memilih  forum  penyelesaian sengketa sesuai dengan apa yang para pihak sepakati dengan  syarat  menundukkan  diri  pada  prinsip- prinsip syariah dalam menyelesaikan sengketa diluar peradilan Agama.

## 4.2 Saran
Berdasarkan  analisis  keunggulan  dan  kelemahan atau hal yang sudah dan belum tercapai dari kegiatan serta keberlanjutan  kegiatan.

## D AFTAR PUSTAKA
A. Mukti. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar .
Abdul Ghofur Anshori. (2009). Hukum Perbankan Syariah . Refika Aditama.
Asro. (n.d.). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Nasabah melalui Putusan-putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Basyarnas Dikaitkan dengan Lahirnya UU Nomor 3 Tahun .
Eman Suparman. (2006). Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum , Volume 3 N .
Eman Suparman. (2010). Penguatan Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. Dalam seminar diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah MES .
Linda Rachmainy & Anita Afriana. (2007). Paradigma baru perluasan kompetensi absolut peradilan agama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Jurnal Penegakan Hukum , Vol. 4 No.
M.Tabroni.AZ. (2007). Mediasi Dan Arbitrase makalah disampaikan pada Pelatihan Kontrak Bisnis Syari’ah .
Munir Fuady. (2000). Arbitrase Nasional, alternative penyelesaian sengketa bisnis . PT Citra Aditya Bakti.
Sri Gambir Melati Hatta. (n.d.). Beli sewa sebagai perjanjian tak bernama, pandangan masyarakat dan sikap MA-RI. Alumni .
UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS.
SEMA No.8 Tahun 2008 Tentang Pendaftaran dan Eksekusi Putusan Basyarnas.
Putusan MA-RI No.3642 K/Pdt/2001.