## PENGAPLIKASIAN TEORI PERS PANCASILA DALAM TELEVISI NASIONAL BERITA DI INDONESIA
Rachmawati Windyaningrum 1 , Tazsa Nirmala Wiriaatmaja 2
Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Email: rachma.ningrum@unibi.ac.id 1 t.nirmala@mhs.unibi.ac.id 2

## Abstrak
Hadirnya saluran yang menanyangkan program berita sebagai positioning media . Seperti, Metro TV, TvOne, Kompas TV dan iNews yang merupakan saluran televisi berita nasional. Saluran berita pada media televisi memiliki dampak yang positif bagi pendidikan politik, referensi  informasi  dan  penyebaran  nilai-nilai  sosial  di  masyarakat.  Namun,  dampak negatif  pun  hadir  merasuki  opini  masyarakat.  Banyak  saluran  berita  televisi  yang menyajikan konten berita tidak berimbang, tidak independen, bahkan tidak menyangkutkan konten  dengan  nilai-nilai  ideologi  Pancasila,  terutama  bagi  kegiatan  produksi  siaran jurnalisme.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  sistem  pers  dalam  perspektif pancasila,  serta  stasiun  penyiaran  televisi  pada  saluran  berita  dalam  perspektif  pers pancasila. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan data sekunder dari kajian literatur dan dokumen-dokumen terkait pelanggaran  program siaran jurnalistik yang dirilis oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Adapun hasil penelitian mengenai Sistem Pers dalam perspektif Pancasila di Indonesia, melihat dari fungsi serta peran pers harus  bertanggungjawab  pada  masyarakat  yang  mengandung  prinsip  Ketuhanan  yang Maha Esa, Kepentingan rakyat, Kelangsungan dan Penyelesaian revolusi, Moral dan Tata Asusila,  serta  Kepribadian  Bangsa. Stasiun  penyiaran  televisi  pada  saluran  berita  dalam perspektif  Pers  Pancasila  menunjukkan  masih  terdapat  pelanggaran  siaran  produk jurnalistik  berkenaan  dengan  unsur  kekerasan,  norma  kesopanan  dan  kesusilaan,  dan pelanggaran tentang keakuratan berita.
Kata Kunci :

## Televisi Berita, Pers, Pancasila, Tanggung Jawab Sosial

## Abstract
The presence of a channel that presents news programs as media positioning. Like, Metro TV,  TvOne,  Kompas  TV  and  iNews  which  are  national  news  television  channels.  News channels  on  television  media  have  a  positive  impact  on  political  education,  reference information and dissemination of social values in society. However, even a negative impact also permeated public opinion. Many television news channels that present news content are  not  balanced,  not  independent,  and  do  not  even  link  content  with  the  values  of  the Pancasila ideology, especially for broadcast journalism production activities. This study aims  to  describe  the  press  system  in  the  Pancasila  perspective,  as  well  as  television broadcast  stations  on  news  channels  in  the  perspective  of  the  Pancasila  press.  This research  method  uses  literature  by  collecting  secondary  data  from  the  literature  review and documents related to violations of the journalistic broadcast program released by the Indonesian Broadcasting Commission. The results of the research on the Press System in the Pancasila perspective in Indonesia, seeing the function and role of the press must be accountable  to  the  community  which  contains  the  principle  of  the  One  Godhead,  the interests of the people, Continuity and Settlement of the revolution, Moral and Old Order, and  National  Personality.  Television  broadcasting  stations  on  the  news  channel  in  the
perspective  of  the  Pancasila  Press  show  that  there  are  still  broadcast  violations  of journalistic products with regard to elements of violence, norms of decency and decency, and violations of the accuracy of the news.

## Key words :
Television, Press, Pancasila, Social Responsibility
1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Sejalan dengan perkembangan era, kini pers  tidak  hanya  hadir  dalam  bentuk  media cetak.  Namun,  pers  sudah  menjamah  pada media  elektronik  terutama  media  televisi nasional.  Hal  ini  ditandai  dengan  hadirnya beberapa channel/ saluran yang menanyangkan  program  berita  sebagai positioning atau aliran media di masyarakat. Seperti, Metro TV, TvOne, Kompas TV dan iNews  yang  merupakan  saluran  televisi berita  nasional.  Keempat  stasiun  televisi nasional  tersebut  memang  memiliki  aliran yang  dominan  pemberitaan  dalam  setiap program siaran.
Metro  TV  berdiri  pada  tahun  2000 menjadi  televisi  nasional  berita  pertama  di Indonesia yang memiliki aliran siaran berita. TvOne  yang  sebelumnya  dikenal  sebagai Lativi berdiri pada tahun 2002 dengan aliran hiburan  umum  berganti  menjadi  aliran siaran berita dan olahraga pada tahun 2008. Kompas  TV  yang  berdiri  pada  tahun  2011 menyusul sebagai televisi aliran siaran berita dan  olahraga.  iNews  menjadi  televisi nasional  aliran  berita  dan  olah  raga  yang resmi mengudara pada tahun 2017, sebelumnya  iNews  sempat  bernama  SUN TV, SINDOtv, dan iNews TV.
Hadirnya  saluran  berita  pada  media televisi  memiliki  dampak  yang  positif  bagi pendidikan  politik,  referensi  informasi  dan penyebaran  nilai-nilai  sosial  di  masyarakat. Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya  program siaran televisi berita nasional yang menyajikan hard  news dan soft  news, baik seputar  pemerintah,  politik,  permasalahan sosial,  budaya,  ekonomi,  dan  olahraga. Saluran  berita  yang  hadir  pada  televisi nasional  membuka  ruang  terbuka  bagi
masyarakat  mendapatkan  berita  sesuai kebutuhan.
Tidak  hanya  dampak  positif,  tetapi dampak  negatif  pun  hadir  merasuki  opini masyarakat.  Hal  tersebut  dilihat  dari bagaimana  pengaplikasian  pers  pancasila dalam  ranah  penyajian  konten  berita  pada saluran  tersebut.  Banyak  saluran  berita televisi yang menyajikan konten berita tidak berimbang,  tidak  independen,  bahkan  tidak menyangkutkan  konten  dengan  nilai-nilai ideologi  Pancasila,  terutama  bagi  kegiatan produksi  siaran  jurnalisme.  Pada  dasarnya, permasalahan-permasalahan  tersebut  sudah diantisipasi  dengan  berlakunya  Undang- Undang  Pers  No.  40  Tahun  1999  dan  juga Undang-Undang  Penyiaran  Nomor  32 Tahun 2002.
Hanya  saja,  fakta  yang  terjadi  setelah lahirnya  reformasi  di  Indonesia,  industri penyiaran  terutama  berita  sudah  tidak menjadikan  Pers  Pancasila  sebagai  acuan dalam memproduksi konten pers. Masih ada lembaga  penyiaran  pers  yang  melakukan tindakan  pelanggaran-pelanggaran  tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun  1999  tentang  Pers,  dan  juga  tidak sesuai  dengan  ideologi  dan  falsafah  negara Indonesia  yaitu  Pancasila  yang  juga  dianut pula  pada  sistem  pers  pancasila.  Hal  ini sangat  terlihat  dari  maraknya  persaingan produk  pers  yang  tidak  berorientasi  pada kebutuhan masyarakat, namun lebih mengutamakan  kebutuhan  komersial  bisnis industri media.
Seperti  beberapa  kasus  siaran  berita televisi  yang  dilaporkan  kepada  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers yakni,  stasiun  televisi  TvOne  beberapa  kali mendapatkan  pengaduan  oleh  masyarakat mengenai pemberitaan  yang  tendesius  serta
tidak  berimbang.  Hal  ini  terjadi  ketika pemilihan  presiden  tahun  2014,  TvOne membuat  pemberitaan  isu  komunisme  di salah  satu  partai  politik  yang  saat  itu  partai pengusung calon presiden. Selain itu TvOne mendapatkan  teguran  tertulis  KPI  di  tahun 2016  dan  2018  terkait  penanyangan  visual mayat,  unsur  kekerasan,  dan  pelaku  tindak kriminal  di  bawah  umur  yang  tidak dilakukan sensor atau penyamaran identitas 1 .
Hal senada juga dialami pelopor televisi berita Metro TV yang mendapat teguran KPI pada  tahun  2014  terkait  program  siaran berita  yang  mengandung  unsur  kampanye salah  satu  capres  pada  masa  tenang kampanye. Tahun 2015 hingga 2018, Metro TV  sering  mendapatkan  teguran  pada beberapa program siaran berita dan program berita lainnya diantarnya Metro Sore, Metro Siang,  Metro  Pagi,  Prime  News,  Breaking News,  dan  Editorial 2 .  Teguran  tersebut menyoroti  pada  ketidakpatuhan  program berita  saat  menayangkan  pemberitaan  yang tidak  sesuai  Pedoman  Perilaku  Penyiaran (P3)  dan  Standar  Program  Siaran  (SPS) dengan sering menayangkan unsur kekerasan, unsur penyamaran identitas yang tidak  disamarkan,  dan  pemberitaan  yang tidak berimbang.
Kompas  Tv  juga  tidak  luput  dari teguran  KPI  terkait  tidak  diberlakukannya sensor ketika wawancara dengan narasumber  atas  perkataan  kotor  dan  kasar pada  program  Kompas  Petang  tahun  2015. Selanjutnya,  di  tahun  2016  Kompas  Tv mendapatkan teguran kembali terkait penayangan berita  yang mengandung unsur kekerasaan  dan  pengrusakan  secara  anarki tanpa sensor. Kompas Tv hingga tahun 2018 masih mendapatkan teguran terkait pemberitaan  yang  ditayangkan  secara eksplisit  mengandung  unsur  kekerasan, tindak  asusila,  dan  tidak  menyamarkan identitas  korban  kejahatan 3 .  Hal  yang  sama dengan  ketiga  stasiun  berita  sebelumnya
1 Teguran Tertulis KPI, http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan- sanksi , diakses pada 16/01/2018, pkl. 18.23 wib
juga dialami iNews yang juga mendapatkan teguran  KPI  terkait  pemberitaan  yang mengandung  unsur  perkataan  kotor  dan kasar,  pemberitaan  tidak  berimbang  dan program iklan siaran kampanye politik.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  hanya mengangkat kasus-kasus pelanggaran produk jurnalistik yang disiarkan Metro TV dan  TvOne.  Hal  ini  dikarenakan  Metro  TV sebagai  pelopor  televisi  swasta  nasional berita  di  Indonesia,  sedangkan  TvOne menjadi televisi berita kedua yang memiliki segmentasi  program  siaran  sebagai  televisi referensi  politik.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  secara  implisit  TvOne  merupakan kompetitor utama dari Metro TV.
Melihat  kasus-kasus  pelanggaran  yang marak  dilakukan  stasiun  televisi  berita tersebut,  menggambarkan  bahwa  stasiun televisi  sebagai  media  massa  masih dipertanyakan  fungsi  media  massa  sebagai media  referensi  informasi  masyarakat, kenetralitasan  sudut  pandang  berita,  dan tanggungjawab  sosial  bagi  masyarakat terkait produk berita yang disiarkan.
Media  massa  sebagai  media  yang memiliki  fungsi  penyebarluasan  informasi ini  menjadi  bagian  dari  komunikasi  massa. Menurut  Gerbner  (1967)  yang  dikutip  oleh rakhmat (2003) “ Mass communication is the technologically  and  institutionally  based production  and  distribution  of  the  most broadly  shared  continous  flow  of  messages in  industrial  societies ”.  Komunikasi  massa adalah  produksi  dan  distribusi  yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan  yang  kontinyu serta  paling  luas dimiliki  orang  dalam masyarakat  industri (Ardianto, Komala, Karlinah, 2014: 3).
Lembaga yang berperan sebagai penyaluran  informasi  media  massa  adalah pers.  Pada  pengertiannya  pers  merupakan institusi yang memiliki pengaruh kuat dalam membentuk sebuah opini publik dan efektif dalam  penyebarluasan  sebuah  informasi (Adji,  1977:  13).  Pada  kegiatan  pers,
2 Teguran Tertulis KPI,
http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan- sanksi , diakses pada 16/01/2018, pkl. 18.42 wib 3 Ibid 2
MacDougall  yang  dikutip  oleh  Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat mengemukakan bahwa ” journalisme adalah  kegiatan  menghimpun berita,  mencari  fakta,  dan  melaporkan peristiwa”  (2012:  15).  Selain  itu,  pers  pun merupakan media yang menyangkut kegiatan  komunikasi  yang  hanya  dilakukan dengan perantara barang cetakan. Pers sebagai media yang
mengutamakan  aktualitas  dan  independen dalam  menyalurkan  informasi  kepada masyarakat,  sangat  erat  kaitannya  dengan sistem  politik  dan  sistem  sosial  di  suatu negara. Hal ini menjadi dasar lembaga pers dikenal sebagai pilar keempat sebuah negara yang  menjunjung  ideologi  demokrasi  dan kebebasan informasi publik.
Pada  dasarnya  di  Indonesia  sendiri, memiliki  sebuah  kekhasan  dalam  sistem pers  karena  ideologi  dan  falsafah  negara Indonesia  yakni  Pancasila  dan  budaya masyarakat  Indonesia  yang  khas  pula. Selanjutnya  sistem  pers  Indonesia  disebut sebagai  Pers  Pancasila,  sebagaimana  yang
selalu dikatakan oleh Menteri Penerangan RI beserta jajarannya, yang juga disepakati oleh insan  pers  Indonesia  (Arifin,  2011:  136- 137).
Pers Pancasila lahir dikarenakan pemikiran  proklamator  Indonesia  yang mempelajari  semua  ideologi  dan  falsafah negara di berbagai dunia. Ideologi Pancasila ini  memiliki  pandangan  yang  menyangkut pandangan  hidup  dan  budaya  ketimuran, serta  ajaran  agama  terutama  ajaran  Islam. Pada  sistem  komunikasi  yang  diterapkan ideologi Pancasila mengajarkan kemerdekaan menyatakan pikiran, pendapat melalui lisan dan tulisan, dengan mengutamakan tanggung jawab sosial dalam suatu kolektivitas kemasyarakatan.
Pers sejatinya memiliki kelebihan serta potensi dalam menjangkau audien/khalayak yang  jauh  lebih  banyak  serta  dapat menyebarkan
informasi ke daerah/lingkungan  yang  lebih  jauh,  lebih luas dalam waktu yang relatif singkat. Sejak awal perkembangannya, media massa sudah menjadi lawan nyata atas ketidak terbukaan informasi kepada masyarakat, media massapun seringkali  berada  pada  posisi  lemah  dan amat mudah ditundukan oleh kekuasaan. Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  hendak menguraikan tentang gambaran penggunaan  teori  Pers  Pancasila  pada saluran  berita  media  massa  penyiaran televisi di tengah arus kebebasan informasi.
1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian Adapun  fokus  permasalahan  yang hendak  diuraikan  dalam  tulisan  ini  yaitu, bagaimana  pengaplikasian  teori  Pers Pancasila dalam televisi nasional berita  di Indonesia?.
Lebih  lanjut  dalam  tulisan  ini penulis  membagi  menjadi  dua  pertanyaan penelitian yaitu, 1. Bagaimana sistem pers dalam perspektif pancasila?
2. Bagaimana gambaran stasiun penyiaran  televisi  pada  saluran  berita dalam perspektif pers pancasila? 1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut,
1. Untuk  menggambarkan  sistem  pers dalam perspektif pancasila.
2. Untuk  menganalisis  stasiun  penyiaran televisi  pada  saluran  berita  dalam perspektif pers pancasila.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat  penelitian  ini  terdiri  dari manfaat  teoritis  dan  praktis.  Adapun manfaat  teoritis  yang  diperoleh  adalah pengaplikasian  teori  pers  pancasila  dalam masalah  penelitian.  manfaat  praktis  yang diperoleh  adalah  sebagai  bahan  evaluasi dan referensi terkait program siaran berita yang diproduksi televisi berita Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Teori Pers Secara harfiah, kata pers atau press mengacu  pada  pengertian  komunikasi yang  dilakukan  dengan  perantaraan barang cetakan. Kini, kata pers atau press
digunakan untuk merujuk semua kegiatan  jurnalistik,  terutama  kegiatan yang  berhubungan  dengan  menghimpun berita,  baik  oleh  wartawan  media elektronik maupun oleh wartawan media cetak (Kusumaningrat dan Kusumaningrat, 2012:17). Pers pada sistemnya dikemukakan pertama  kali  oleh  Fred  S.  Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Scrhamm, dengan konsep sistem bernamakan Four Theories of The Press, Siebert dan para ahli lainnya mengkategorikan  pers  dalam  4  sistem sebagai berikut:
1. Teori Otoriter Menurut  Siebert,  Peterson,
dan Schramm hal yang tidak boleh dilakukan  oleh  media  massa adalah  melakukan  kritik  terhadap mekanisme pemerintahan dan kritik  terhadap  pejabat  yang sedang  berkuasa.  Pemilik  media massa  bisa  di  pihak  swasta  yang mendapat izin khusus dari raja atau pemerintah  atau  milik  negara.
(Ardianto, Komala, Karlinah,
2014:  160).  Dengan  demikian media massa dikontrol oleh pemerintah,  karena  hanya  dapat terbit  dengan  izin  dan  bimbingan serta  arahan  pemerintah,  bahkan kadang-kadang dengan sensor pemerintah. 2. Teori Liberal Dalam hubungannya dengan  kebebasan  pers  (media massa), teori libertarian beranggapan  bahwa  pers  harus mempunyai kebebasan yang
seluas-luasnya  untuk  membantu manusia dalam usaha memperoleh informasi dan pikiran-pikiran yang hanya dapat secara efektif diterima ketika  itu  apabila  disampaikan melalui pers (Rachmadi, 1990: 34- 35).  Dari  pandangan  tersebut lahirlah  paham  liberal  yang  pada intinya mengajarkan bahwa
manusia  secara  individu  mampu
berdiri  sendiri  dan  memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri.
3. Teori Tanggung Jawab Sosial Dasar  pemikiran  teori  ini adalah  kebebasan  pers  harus disertai  tanggung  jawab  kepada masyarakat.  Media  massa  harus melakukan tugasnya sesuai dengan standar  hukum  tertentu.  Teori  ini sering  dianggap  sebagai  suatu bentuk  revisi  terhadap  teori-teori sebelumnya  yang  menganggap bahwa tanggung jawab pers terhadap masyarakat sangat kurang.  Dalam  teori  tanggung jawab  sosial,  prinsip  kebebasan pers  masih  dipertahankan,  tapi harus  disertai  kewajiban  untuk bertanggung jawab kepada masyarakat  dalam  melaksanakan tugas  pokoknya.  Selain  itu,  teori tanggung jawab sosial juga menganggap bahwa tanggung jawab sosial pers menjadi benteng terhadap otorianisme, dan
sekaligus  menjaga  demokrasi  dari bahaya  monopolian  media  dan informasi  dari  segelintir  pemodal besar. (Arifin, 2011: 64)
4. Teori Soviet Totarian Media  massa  merupakan alat pemerintah (partai) dan merupakan  bagian  integral  dari negara.  Ini  berarti  media  massa harus tunduk pada pemerintah dan dikontrol dengan pengawasan ketat  oleh  pemerintah  atau  partai. Dalam  hal  ini,  media  massa dilarang melakukan kritik terhadap tujuan dan kebijakan partai,
dikarenakan media massa sepenuhnya menjadi milik
pemerintah,  maka  yang  berhak menggunakannya  anggota  partai yang setia dan ortodoks. (Ardianto, Komala, Karlinah,
2014: 174).    Sistem  pers  komunis soviet merupakan
antitesa
(kebalikan) dari system liberaltarian dengan paradigm utama  membebaskan  pers  dari kontol, pengedalian, dan pemilikan  pers  atau  media  oleh kapitalis atau borjuis atau pemilik modal. (Arifin, 2011: 60)
2.2  Teori  normatif  dalam  Pers Pancasila Sewaktu mengajukan rancangan  Undang-Undang  No.  40 Tahun  1990,  diketahui  bahwa  dasar teori  akademik  yang  dipakai  berasal dari  Denis  Mc  Quail.  Muhammad Yunus Yosfiah selaku Menteri Penerangan  tahun  1998  sampai  1999 menjelaskan mengenai kebebasan pers, secara  khusus  menjelaskan  pendapat Denis  McQuail.  (Sukardi,  2013:30). Dalam  buku Mass  Communication Theory” edisi enam tahun 2012, Denis Mc  Quail  juga  membahas  mengenai teori  normatif  dalam  pers.  Dalam pengertiannya  teori  normatif  media ( normative  theory  of  media )  meliputi baik  tujuan  yang  ditetapkan  secara internal  maupun  klaim  dari  luar, mengenai bagaimana seharusnya media berperilaku  (McQuail,  2012:  178). Lebih  menekankan  pada  masalah bagaimana  seharusnya  peran  media massa,  bilamana  serangkaian  nilai sosial  ingin  diterapkan,  dan  dicapai sesuai  dengan  sifat  dasar  nilai-nilai sosial tersebut.
Teori  normatif  tentang  pers mengandung beberapa pandangan
tentang  harapan  masyarakat  terhadap pers  serta  peran  yang  seharusnya dimainkan  oleh  pers  tersebut.  Media tidak bisa seenaknya saja memproduksi dan menampilkan berita yang dianggap bisa berakibat tidak baik bagi pembaca, pendengar  ataupun  penonton.  Setiap ragam  utama  teori  normatif  ini cenderung  dikaitkan  dengan  sistem politik/pemerintahan dimana pers tersebut  menjadi  subsistemnya  atau bagian dari suatu alur.

## 2.3 Teori Pers Pancasila
Teori  Pers  Pancasila  merupakan pengembangan  teori  sistem  pers  yang dilakukan  Anwar  Arifin  pada  tahun 1992  dengan  mengacu  kepada  filsafat dan  ideologi  Pancasila.  Teori  Pers Pancasila ini dikembangkan dari sistem pers  Pancasila  yang  ditelah  diterapkan berdasarkan  keputusan  Dewan  Pers (1984).  Teori  pers  pancasila  memiliki asumsi  dasar  yang  mengacu  pada sistem  pers  pancasila  yakni  “Manusia adalah  makhluk  Tuhan  YME,  setiap individu  dilahirkan  dalam  keadaan yang sama, memiliki akar pikiran untuk mencari  dan  menemukan  kebenaran. Namun,  akal  pikiran  mempunyai kemampuan yang terbatas, akal pikiran harus  dibantu  oleh  wahyu”  (Arifin, 2011 : 72).
Sistem pers pancasila memiliki ciri atau karakteristik yakni pers ditempatkan tidak jauh dari rakyat dan penguasa. Pers memiliki kebebasan dan tanggung  jawab  yang  seimbang  sesuai dengan  ideologi  Pancasila.  Selain  ciri atau  karakteristik  tersebut  terdapat prinsip utama yang dijadikan dasar atau acuan  dalam  menjalankan  sistem  pers yakni,  (1)  Pers  memiliki  kedudukan sebagai alat perjuangan yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa; (2) Pers memiliki kebebasan  dan  sekaligus  tanggung jawab;  (3)  Pers  dapat  diteritkan  oleh pemerintah  maupun  oleh  organisasi sosial,  organisasi  politik,  dan  swasta; (3)  Pers  dapat  menerima  pengwasan, pembinaan, dan bantuan dari pemerintah; (4) Pers melakukan interaksi positif dengan pemerintah dan masyarakat, dan menciptakan
hubungan yang bersifat mitra; (5) Pers mengakui pentingnya ketakwaan kepada  Tuhan  YME,  sebagai  sumber kekuatan  moral  dan  etika;  (6)  Pers memiliki rasa kebersamaan dan kesetiakawanan  profesi  (Arifin,  2011: 72-73).
3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan  dengan  teknik  pengumpulan data  menggunakan  data  sekunder  yang berasal  dari  literatur  terkait  televisi  berita dan  pers  pancasila.  Metode  kepustakaan menurut  Zed  (2008),  diperlukan  sebagai salah  satu  tahap  tersendiri,  yaitu  studi pendahuluan (prelinmary  research) untuk memahami  lebih  dalam  gejala  baru  yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat.  Studi  ini  dilakukan  karena televisi nasional dengan aliran berita sedang mulai  berkembang  sejak  kebebasan  pers dilakukan.  Televisi  nasional  berita  tersebut menjadi  acuan  atau  referensi  masyarakat dalam  mencari  informasi  sesuai  kebutuhan. Teknik  keabsahan  data  yang  dilakukan menggunakan  triangulasi  dengan  sumber dan cara yang berbeda yakni mengelaborasi permasalahan penelitian dengan studi literatur  terutama  teori  yang  digunakan sebagai panduan menganalisis
permasalahan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
4.1  Sistem  Pers  Dalam  Perspektif

## Pancasila di Indonesia
Setelah  perkembangan  teori  yang dikemukakan  oleh  Fred  S.  Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Scrhamm. Di negara Indonesia sendiri telah mengalami  perubahan  sistem  pers  yang berbeda.  Sejak  Indonesia  merdeka  hingga saat ini, telah berlaku empat macam sistem politik  dan  sistem  ekonomi  yang  berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga dikenal juga  dengan  tiga  macam  sistem  pers. Ketiga macam sistem pers itu adalah Pers Merdeka yang  berkaitan  dengan  masa perjuangan  (1945 – 1950) dan Demokrasi
Liberal (1950–1959), Sistem Pers Terpimpin yang terpaut dengan demokrasi
Terpimpin  (1950–1965),  dan  Sistem Pers Pancasila yang  bergandengan  dengan Demokrasi Pancasila (1966–1999),
sebagai  sebuah  reformasi  yang  menjurus kepada  liberalisasi  dalam  bidang  politik
dan  ekonomi  (Anwar,  2011:  127). Meskipun  dalam  era  reformasi  (1999- sekarang)  tersebut  terkandung  semangat liberalisasi,  dari  perspektif  ideologi, Sistem Pers Indonesia masih dapat disebut sebagai  sistem  Pers  Pancasila  yang mengalami pembaharuan dengan mengikuti  perkembangan  zaman  yang terjadi (Anwar, 2011: 127-128). Indonesia dapat dikatakan termasuk  dalam  sistem  pers  tanggung jawab  sosial  sesuai  dengan  teori Four Theories  of  The  Press yang  dikemukakan oleh  Siebert,  Theodore  Peterson,  dan Wilbur Scrhamm. Tidak hanya dilihat dari istilah  “kebebasan  pers  yang  bertanggung jawab”, dari hasil berbagai aktualisasi pers di Indonesia pada akhirnya harus disesuaikan  dengan  etika  dan  moralitas masyarakat yang terkandung dalam Pancasila (Sukardi, 2013:30).  Istilah Pers Pancasila  pada  awalnya  diperkenalkan oleh Mashuri, S.H yang menjabat  sebagai Menteri  Penerangan  pada  tahun  1978- 1983,  yang  kemudian  dirumuskan  Dewan Pers (1984) sebagai pers yang berorientasi, bersikap,  dan  bertingkah  laku  bedasarkan nilai-nilai  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar 1945 (Anwar, 2011: 136).
Dikutip  dari  Anwar  Arifin  dalam buku Sistem Komunikasi Indonesia (2011) menjelaskan, bahwa asumsi utama teori ini adalah kebebasan mengandung di dalamnya  suatu  tanggungjawab  yang sepadan.  Pada  Ketetapan  MPRS  No. XXXII/1966  Pasal  2  ayat  satu  ditegaskan bahwa  pers  harus  bertanggungjawab  pada masyarakat  dalam  menjalankan  fungsi- fungsi  penting  komunikasi  massa  dalam masyarakat  modern.  Kebebasan  pers berhubungan  erat  dengan  keharusan adanya pertanggunganjawab kepada:
1. Tuhan Yang Maha Esa,
2. Kepentingan rakyat,
3. Kelangsungan dan penyelesaian revolusi,
4. Moral dan tata asusila, juga
5. Kepribadian  bangsa  (Anwar,  2011: 136).
Fungsi dan peranan pers, dilandasi ketentuan pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang  Pers.  Fungsi  pers  di  Indonesia sendiri berpedoman pada pasal 2 Undang- Undang No. 11 Tahun 1966 yang berbunyi sebagai berikut:
Pers Nasional adalah alat perjuagan nasional dan merupakan mass media yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, edukatif informatoris, dan mempunyai fungsi kemasyarakatan, pendorong,  dan  pemupuk  daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka meningkatkan peranannya  dalam  pembangunan,  pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif,  menyalurkan  aspirasi  rakyat, meluaskan  komunikasi  dan  partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstuktif (Effendy, 2011: 151).
4.2  Stasiun  Penyiaran  Televisi  Pada
Saluran  Berita  Dalam  Perspektif Pers Pancasila
Stasiun  penyiaran  televisi  nasional di Indonesia mulai berdiri pada tahun 1962 diawali dengan berdirinya Televisi
Republik Indonesia (TVRI) sebagai televisi  publik  pertama  di  Indonesia. Keberadaan  TVRI  sejak  berdiri  hingga tahun  1990-an  masih  dijadikan  alat penyebaran informasi yang dominan berisi tentang pemerintahan. Selanjutnya televisi nasional  berkembang  ke  arah  yang  lebih variatif  dengan  hadirnya  televisi  swasta nasional  seperti  RCTI,  SCTV,  Indosiar, dan  ANTV.  Keempat  stasiun  televisi swasta nasional tersebut berdiri pada tahun 1989  dan  tahun  1990-an.  Stasiun  televisi
tersebut  memiliki  aliran  hiburan  dan umum,  meskipun  begitu  keempat  stasiun televisi ini memiliki program siaran berita yang  masih  dikendalikan  oleh  kebijakan pemerintah.
Sejak  tahun  2000  muncul  televisi swasta  nasional  yang  beraliran  berita sebagai program siaran utama yakni Metro TV.  Metro  TV  mengudara  tepat  pada tanggal  25  November  2000  yang  berada dalam  Media  Group  dengan  komisari utama yakni Surya Paloh. Metro TV hadir selama 24 jam untuk menyiarkan program berita  dan  non  berita.  Hal  ini  sesuai  visi Metro  TV  yang  menjadi  stasiun  televisi Indonesia  yang  berbeda  dengan  televisi lainnya  dan  menjadi  nomor  satu  dalam program  berita,  hiburan  dan  gaya  hidup yang berkualitas, dan memberikan konsep unik  dalam  beriklan  untuk  mencapai loyalitas  dari  pemirsa  maupun  pemasang iklan.
Sebagai  pelopor  televisi  berita, Metro  TV  mengembangkan news  room untuk  dapat  memproduksi  siaran  berita selama  24  jam.  Semenjak  tahun  2014 hingga saat ini Metro TV menggambarkan posisi  sebagai  televisi  referensi  pemilu. Selama berjalannya program siaran Metro TV,  produk-produk  jurnalistiknya  tidak luput  dari  pantauan  Komisi  Penyiaran Indonesia  (KPI)  dikarenakan  adanya pelanggaran. Pantauan KPI menjadi bagian pengawasan  dan  evaluasi  KPI  dalam melihat  program  siaran  jurnalistik  yang harus  sesuai  dengan  perspektif  Pers Pancasila.  Adapun  pelanggaran  yang dilakukan  Metro  TV  secara  rinci  dapat dilihat pada tabel berikut,
Tabel  4.1  Pelanggaran  Program  Siaran Metro TV No Program Siaran Deskripsi Pelanggaran Tahun 1 Jurnalistik "Metro Siang" Program tersebut menayangkan aksi dramatis penangkapan tersangka kasus penembakkan  dengan cara menabrakkan 2015
mobil  polisi  ke  tubuh tersangka.  KPI  Pusat menilai muatan tersebut  tidak  dapat ditayangkan karena menonjolkan unsur sadistis dan dapat menimbulkan kengerian pada khalayak yang menonton acara tersebut. Jenis pelanggaran ini dikategorikan  sebagai
Volume 02 No. 01, April 2019
pelanggaran atas larangan menonjolkan unsur kekerasan dan/atau sadistis dalam  prinsip-prinsip jurnalistik. 2 Jurnalistik “Metro Hari Ini” Program tersebut memberitakan mengenai jatuhnya pesawat  hercules  di Medan. Dalam pemberitaan  tersebut ditampilkan korban musibah (Ahmad Fahri)  yang  terbaring di  rumah  sakit  serta diputarkan  salah  satu video  amatir  warga yang  memperlihatkan gambar  Ahmad  Fahri tergeletak  di  jalan sesaat setelah musibah terjadi, secara  close  up.  KPI Pusat  menilai  muatan tersebut  tidak  dapat ditayangkan dalam peliputan bencana. Jenis  pelanggaran  ini dikategorikan  sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik dan peliputan bencana. 2015 3 Jurnalistik “Metro Sore” Program tersebut menampilkan wawancara  terhadap seorang anak di bawah  umur  yang merupakan  keluarga korban jatuhnya pesawat  Trigana  Air. KPI Pusat menilai hal tersebut  sangat  tidak layak untuk ditayangkan karena dapat menimbulkan trauma  bagi  si  anak dan  keluarga  korban. Jenis  pelanggaran  ini dikategorikan  sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik serta peliputan bencana dengan mewawancarai  anak dibawah umur. 2015 4 Jurnalistik “Primetime News”
Program tersebut menayangkan wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) yang mengatakan “goblok”.  KPI  Pusat menilai muatan tersebut  tidak  pantas untuk ditayangkan karena dapat memberi 2015
kesan  bahwa  ucapan tersebut merupakan hal  yang  lumrah  dan berpotensi  ditiru  oleh khalayak yang menonton,  terutama anak-anak dan remaja. Jenis  pelanggaran  ini dikategorikan  sebagai pelanggaran atas norma kesopanan, perlindungan anak-
anak dan remaja serta prinsip-prinsip jurnalistik. 5 Jurnalistik “Primetime News” Program tersebut menayangkan wawancara dengan Gubernur DKI
Jakarta (Ahok) yang mengatakan “goblok”. KPI Pusat menilai muatan tersebut tidak pantas untuk ditayangkan karena dapat memberi kesan bahwa ucapan tersebut merupakan hal yang lumrah dan berpotensi ditiru oleh khalayak yang menonton, terutama anak-anak dan remaja. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan, perlindungan anak- anak dan remaja serta prinsip-prinsip jurnalistik.
2015
6 Jurnalistik “Metro Kini” Tayangan tersebut menampilkan secara eksplisit mayat korban kapal tenggelam yang terdampar di pantai dalam posisi telungkup dan baju terbuka. KPI Pusat menilai tayangan demikian tidak pantas ditampilkan karena dapat menimbulkan trauma. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan dan peliputan bencana pada program jurnalistik. 2015 7 Jurnalistik “Wide Shot” Program tersebut memuat wawancara dengan seorang anak perempuan korban penganiayaan oleh ibu tirinya. Pedoman 2015
Volume 02 No. 01, April 2019
Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 tidak memperbolehkan
anak-anak berusia di bawah 18 tahun untuk diwawancarai mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawab. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak- anak, prinsip-prinsip jurnalistik dan larangan menampilkan anak- anak sebagai narasumber.
8 Jurnalistik “Metro Siang” Program tersebut menayangkan kericuhan yang terjadi saat perebutan sesaji sedekah bumi di Jepara, Jawa Tengah. Dalam tayangan tersebut terlihat warga saling pukul. KPI Pusat menilai muatan kekerasan semacam itu tidak dapat ditayangkan. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip
jurnalistik khususnya larangan menonjolkan unsur kekerasan.
2015 9 Jurnalistik “Metro Malam” Program tersebut menayangkan
pemberitaan mengenai
penyerangan kantor pengacara di Meksiko yang memuat secara eksplisit aksi anarkis perusakan pintu dan mobil oleh massa. Selain itu, terdapat juga tayangan serupa pada program siaran jurnalistik “Top News” pada tanggal 22 September 2015 pukul 22.09 WIB. KPI Pusat menilai muatan tersebut tidak pantas untuk ditayangkan. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik. 2015
10 Jurnalistik “Metro Hari Ini” Program Jurnalistik tersebut memberitakan tragedi Mina yang di dalamnya terdapat kalimat sebagai berikut: “Sementara itu Raja
Arab Saudi, Raja Salman diketahui hari ini akan memancung
28 (dua puluh delapan) orang yang dianggap bertanggung jawab terkait dengan tragedi tewasnya ratusan jamaah haji di Mina. Informasi ini dirilis kantor berita asal Lebanon, Al Diyaar, yang menyatakan kemungkinan Raja Salman sudah memerintahkan eksekusi terhadap 28 orang yang dianggap bertanggung jawab dalam kecelakaan tersebut. Kantor berita Al Diyaar menyatakan keputusan agama ini akan segera diterbitkan dan para terpidana mati dikenakan hukuman pelanggaran masalah keamanan dan tidak mematuhi perintah”. KPI Pusat menilai pemberitaan tersebut tidak didasarkan pada sumber yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kepastian fakta beritanya. Pasal 1 KEJ (Kode Etik Jurnalistik) juga mengatakan bahwa “wartawan Indonesia menghasilkan berita yang akurat”, yakni berita yang dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Selain itu, Pasal 3 KEJ juga menyatakan bahwa “wartawan Indonesia selalu menguji informasi”, yang berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi yang diberitakan. 2015
11 Jurnalistik “Headline News” Program tersebut secara close up memberitakan aksi perusakan mobil yang dilakukan oleh polisi.KPI Pusat menilai muatan tersebut tidak dapat ditayangkan. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas
prinsip-prinsip jurnalistik dengan menonjolkan unsur- unsur kekerasan. 2015 12 Jurnalistik “Metro Xinwen”
Program tersebut memberitakan aksi perampokan di ruang ATM yang secara eksplisit menampilkan adegan
seorang pria saling memukul. KPI Pusat menilai muatan kekerasan tersebut tidak dapat ditayangkan. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik dengan menonjolkan unsur- unsur kekerasan. 2015 13 Jurnalistik “Metro Siang” Program tersebut menayangkan video kekerasan oleh senior di sebuah kampus di
Bitung, Sulawesi Utara. Dalam
tayangan tersebut terlihat seorang mahasiswa disiksa oleh seniornya
dengan cara diperintahkan untuk menundukkan kepala sampai menyentuh tanah, berguling di tanah, hingga dipukuli beramai- ramai. Meskipun beberapa gambar dalam video tersebut telah disamarkan, namun teknik penyamaran tidak dilakukan dengan sempurna sehingga muatan kekerasan masih dapat terlihat jelas. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik khususnya larangan
2015 menonjolkan unsur kekerasan. 14 Siaran Jurnalistik “Breaking News” Program tersebut menampilkan informasi yang tidak akurat “Ledakan di Palmerah”. Walaupun disertai dengan keterangan dari Kabid Humas Mabes Polri bahwa masih dilakukan verifikasi kebenarannya, namun kalimat yang ditampilkan di layar tidak mencantumkan keterangan sesuai yang telah disampaikan. Hal tersebut tentunya dapat semakin menimbulkan keresahan masyarakat yang berada dalam keadaan panik sehingga mempengaruhi masyarakat untuk percaya akan informasi tersebut. Di samping itu, pada pukul 12.24 WIB terdapat tayangan video amatir yang memperlihatkan visualisasi mayat tergeletak di dekat Pos Polisi Sarinah yang merupakan lokasi peristiwa ledakan. KPI menilai penayangan tersebut tidak layak dan tidak sesuai dengan etika jurnalistik, serta mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat yang menyaksikan program tersebut. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik yakni tidak memperhatikan keakuratan berita dan larangan menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dalam program siaran jurnalistik.
2016
15 Jurnalistik “Headline News” Program Siaran Jurnalistik tersebut menampilkan berita dengan tajuk
“Istighosah PBNU
Sampaikan Pesan 2017
Volume 02 No. 01, April 2019
Kebangsaan”. KPI Pusat menilai hal tersebut merupakan informasi yang tidak akurat karena acara
tersebut tidak diadakan oleh PBNU, sebagai ormas keagamaan, melainkan oleh warga Nahdliyin DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat memutuskan untuk memberikan peringatan karena berpotensi melanggar
Pasal 40 huruf a tentang kewajiban
program siaran jurnalistik memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik, yakni
akurat dan tidak menyesatkan. 16 Jurnalistik “Editorial Media Indonesia”
Program siaran jurnalistik tersebut menayangkan tema “KPK Terpaku di Depan Pintu Century” dengan menampilkan artikel yang bersumber dari asiasentinel.com berjudul “Indonesia’s SBY Government: Vast Criminal Conspiracy”. Adapun hasil penelusuran KPI Pusat, muatan artikel serupa juga ditemukan pada program siaran jurnalistik antara lain: No. Program Tanggal 1. Primetime Talk 17 September 2018; 2. Realitas 17, 19 September 2018; 3. Metro Pagi Primetime 18,19, 20, 21 September 2018; 4. Metro Siang 18, 20, 21 September 2018; 5. Metro Malam 21 September 2018; 6. Primetime News 13,19, 21 September 2018; 7. Metro Hari
Ini 13,19, 21
September 2018; 8. Top News 13,19, 20 September 2018; 9.
New Story Insight 22
September 2018; 10.
Metro Highlight 22,
23 September 2018
2018
Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 43/PPR-DP/X/2018 tentang Pengaduan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat terhadap
Lembaga Penyiaran Metro TV yang pada intinya Teradu telah melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak melakukan uji informasi, tidak berimbang, dan Teradu menayangkan Editorial harian Media Indonesia dengan elemen audio- visual yang cenderung menghakimi.
Sumber: http://kpi.go.id/index.php/id/search?search word=aduan%20metro%20tv&searchphras e=all , 2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat pelanggaran yang terjadi mayoritas didominasi oleh pelanggaran prinsip-prinsip  jurnalistik  dalam  unsur kekerasan,
pelanggaran norma kesopanan,  dan  pelanggaran  tentang keakuratan berita. Pelanggaran tersebut dikutip dari hasil pencarian teguran KPI kepada Metro Tv pada laman kpi.go.id.
Hasil  pencarian  menunjukkan terdapat  50  teguran  yang  terdiri  dari pelanggaran  siaran  jurnalistik  dan program siaran. Penulis hanya mengambil  16  pelanggaran  yang dilakukan  Metro  Tv  dikarenakan pelanggaran tersebut produk jurnalistik yang  melanggar  prinsip  dan  kode  etik jurnalistik.
Televisi  berita  nasional  lainnya yang menjadi   kompetitor  utama Metro Tv    yakni  TVOne.    TVOne  memiliki nama Lativi pada awal masa berdirinya. Lembaga  media  massa  yang  tergolong dalam sebuah stasiun televisi swasta di Indonesia  ini,  merupakan  salah  satu stasiun  televisi  swasta  yang  didirikan pada tanggal 30 Juli 2002 silam. Nama Lativi  merupakan  nama  yang  diambil
dari  nama  pemilikinya,  Abdul  Latief yang juga merupakan seorang pengusaha  yang  sekaligus  memiliki aset Pasaraya Group.
Pada  tahun  2006,  Abdul  Latief melepaskan kepemilikan kepada Bakrie Grup  yang  dimiliki  oleh  Abu  Rizal Bakrie. Hingga pada tahun 2008, Lativi pun  berubah  nama  menjadi  TvOne yang  memiliki  konsep  program  sajian berita,  olahraga  dan  hiburan  dengan moto stasiun televisi berkonsep
“Memang  Beda”.  Saat  ini  saham kepemilikan  TvOne  dikuasai  oleh  4 perusahaan  besar  yang  diantaranya adalah  PT.Visi  Media  Asia  yang memiliki saham sebesar 49%, kemudian  PT  Redal  Semesta  sebesar
31%,  serta Good  Response  Ltd dan Promise  Result  Ltd dengan  jumlah besaran  saham  masing-masing  10%. Saat ini TvOne dipimpin oleh anak dari Abu Rizal Bakrie bernama Ardiansyah Bakrie yang menjabat sebagai direktur utama,  sedangkan  sebagai  pimpinan redaksi dipimpin oleh Karni Ilyas. 4 Sejalan dengan perkembangannya, TvOne telah mengalami berbagai kasus serta
kontroversi  dalam  penyiaran  baik dalam  program  acara  maupun  konten yang  disajikan.    Kasus  kontroversi tersebut  mendapat  perhatian  dari Komisi  Penyiaran  Informasi  (KPI)
melalui  surat  teguran  pelanggaran penyiaran  terutama    untuk  produk jurnalistik. Adapun pelanggaran
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini, Tabel  4.2  Pelanggaran  Program  Siaran TvOne No Program Siaran Deskripsi Pelanggaran Tahun 1 Jurnalistik “Respons” Program tersebut menayangkan perbincangan terkait rencana pembentukan lokalisasi dengan menghadirkan Kiki 2015 4 Tri Haryadi. 2012. Alamat TVOne Jakarta
- Stasiun televisi berita dan olahraga.
<http://www.gudangalamat.com/2014/06/ala
(PSK) dan Roy (mucikari) sebagai berikut: “Apa yang kemudian menyebabkan bekerja sebagai PSK?” “…kebutuhan hidup yang harus banyak dipenuhi.” “Pertama kali itu apakah di tempat prostitusi, atau mungkin secara sendiri- sendiri sama temen ketemu orang, berkencan…?” “Saya tinggal di apartemen, …kalau misalnya ada klien baru bisa..” “…sebenarnya bagaimana sih Mas Roy menjalankan bisnis ini dan bagaimana, kliennya dari mana dan cara pembagian jam kerja itu bagaimana, sih?” “Biasanya aku dapat klien itu dari klub malam… social media juga bisa.” “Pembagiannya berapa persen, sih untuk Mas Roy?” “…aku cuma ambil 20% aja dari 100% itu.” “Kalau misalnya…Mba Kiki, kemudian tidak mau dengan klien tertentu, yang dilakukan Mas Roy apa?” “…kalau anak itu pengen bergabung dengan saya, dia harus ngikutin aturan saya.” “Mba Kiki berapa jam sehari bekerja?” “Sebenarnya nggak terjadwalkan…tergantung kliennya…” “Biasanya sehari bisa berapa klien?” “Minimal sehari satu klien.” “Sebulan atau mungkin sehari bisa dapat berapa mba?” “Kalau untuk sebulan bisa sekitar 20 sampai 25 jutaan.” “…bagaimana Mas Roy bekerja untuk menyeleksi para pelanggan- pelanggannya?” “Ada nggak harus tidak boleh ada pemukulan, harus menggunakan kontrasepsi, …ada nggak peraturannya?” “Harus.” “Untuk Mba kiki…pernah nggak mengalami ada yang bertindak kasar?” “Sejauh ini tidak ada untuk tindakan kasar, …setiap klien saya minta untuk memakai alat
mat-tvone-jakarta-stasiun-televisi.html diakses pada tanggal 16/01/2018 pukul 22.25
Volume 02 No. 01, April 2019
kontrasepsi.” “Sempet check up nggak ke rumah sakit setiap berapa bulan sekali?” “Saya selalu check up…” “Kalau misalnya kayak gini, keluar dan pergi…pekerja-pekerja mas pasti sering gitu, Carinya dimana sih mas? Merekrutnya itu?” “Biasanya aku dari temen…” “Mba Kiki, kalau perempuan itu punya masa-masa yang..reproduksi kita, untuk kayak gitu tetap harus punya klien atau mungkin dikasih tenggat waktu?” “…saya nggak harus tiap hari.”
Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, prinsip-prinsip jurnalistik serta ketentuan program bincang-bincang seks. 2 “Kabar Siang” Program tersebut menayangkan secara eksplisit seorang remaja
dipukul massa karena tertangkap tangan melakukan pembegalan. Tayangan dengan muatan- muatan tersebut tidak dapat disiarkan karena menonjolkan unsur kekerasan dan dapat berpengaruh buruk bagi khalayak. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas larangan
menonjolkan unsur kekerasan dalam prinsip- prinsip jurnalistik. 2015
3 “Kabar Pasar” Program tersebut menayangkan secara detail peristiwa bentrokan yang terjadi antara Satpol PP dan warga Kampung Pulo saat dilakukannya penertiban atau penggusuran pemukiman warga Kampung Pulo. KPI Pusat menilai tayangan yang menonjolkan unsur kekerasan tidak dapat ditayangkan. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40 huruf a bahwa program jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik dengan tidak menonjolkan
unsur kekerasan.
2015
4 Siaran Jurnalistik “Breaking News” Program tersebut menampilkan visualisasi mayat yang tergeletak di dekat Pos Polisi Sarinah yang merupakan lokasi peristiwa ledakan. Gambar tersebut ditayangkan tanpa disamarkan (blur) sehingga terlihat secara jelas. KPI menilai penayangan tersebut tidak layak dan tidak sesuai dengan etika jurnalistik, serta mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap masyarakat yang menyaksikan program tersebut. Di samping itu, program tersebut juga menampilkan informasi yang tidak akurat “Ledakan Terjadi di Slipi, Kuningan, dan Cikini”. Kalimat yang ditampilkan di layar dapat semakin menimbulkan keresahan masyarakat serta mempengaruhi masyarakat untuk percaya akan informasi tersebut. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan, prinsip-prinsip jurnalistik yakni tidak memperhatikan keakuratan berita, dan larangan menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dalam program siaran jurnalistik. 2016 5 “Telusur” Program tersebut menayangkan liputan proses pemeriksaan tersangka pelaku kejahatan yang
memuat secara detail mengenai proses kejahatan pembuatan cokelat daur ulang. Terdapat perkataan, “…satu kilo salut dicampur seperempat wafer…minimal berapa kalau mau order?”, “ya minimal enam kwintal”. Program siaran dilarang menayangkan liputan proses pemeriksaan tersangka dan memuat secara detail kronologis tindak kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mendorong orang untuk meniru tindak kejahatan tersebut. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip- prinsip jurnalistik.
2016
Volume 02 No. 01, April 2019
6 Jurnalistik “Kabar Petang” Program siaran tersebut memberitakan peristiwa perampokan toko emas dengan berulang kali menayangkan saat pelaku menghancurkan etalase kaca hingga akhirnya dilempar kursi. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran jurnalistik untuk memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik dengan tidak menonjolkan unsur kekerasan. 2018
Sumber:
kpi.go.id/index.php/id/search?searchw ord=teguran  tvone&searchphrase=all,
2018
Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat  6  (enam)  pelanggaran  yang terjadi  pada  produk  siaran  jurnalistik TvOne,  mayoritas  didominasi  oleh pelanggaran  prinsip-prinsip  jurnalistik dalam  unsur  kekerasan,  pelanggaran norma  kesopanan  dan  kesusilaan,  dan pelanggaran  tentang  keakuratan  berita. Pelanggaran  tersebut  dikutip  dari  hasil pencarian  teguran  KPI  kepada  TvOne pada  laman  kpi.go.id.  Hasil  pencarian menunjukkan terdapat 17 teguran yang terdiri dari pelanggaran siaran jurnalistik dan program siaran.
Melihat pelanggaran yang dilakukan  kedua  stasiun  televisi  siaran berita  tersebut,  ditinjau  dari  sudut pandang sistem pers pancasila terdapat pelanggaran  pada  tanggung  jawab sosial sebagai pers.
Tidak adanya tindakan tanggung jawab  sosial  terlihat  dari  pencarian informasi yang tidak sesuai dengan etika jurnalistik  serta  tidak  adanya  tanggung jawab  atas  isi  sebuah  informasi  yang disampai kepada masyarakat.
Seperti, tidak adanya keakuratan dalam  penyajian  siaran  berita  dengan memperlihatkan  korban-korban maupun pelaku  dalam  berita  kriminalitas  tanpa adanya  sensor.    Selain  itu,  ketidak akuratan  terlihat  dari  kedua  media tersebut  tidak  melakukan check  and balance sebelum penyajian berita.
Perspektif  Pers  Pancasila  juga mengkaji sisi kemanusiaan yang beradab serta  moralitas  bagi  masyarakat  yang akan  menerima  informasi  tersebut.  Dari kedua    stasiun  televisi  tersebut  banyak terjadi  pelanggaran  atas  pemberitaan yang  mengandung  unsur  kekerasan  dan norma kesopanan serta asusila.
Dalam perspektif keadilan sosial, terjadi ketidakadilan dalam penyampaian  informasi.  Pesan-pesan yang  disampaikan  perlu  bersikap  adil terhadap  pihak  yang  menjadi  sumber pesan  dan  juga  bagi  khalayak  penerima informasi.  Pesan  seharusnya  bersifat objektif,    serta  tidak  menyiarkan  berita yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat.  Hal  ini  terjadi  pada  produk jurnalistik  yang  mengandung  unsur politik.
Jika menelisik lebih jauh sebenarnya  keberadaan  televisi  berita  di Indonesia, tidak selalu bertentang dengan Perspektif  Pancasila.  Dengan  adanya televisi  berita  berupaya  merealisasikan bentuk  Pers  Nasional  sebagai  alat perjuangan  nasional  yang  bersifat  aktif, dinamis, kreatif, edukatif dan mendorong daya  pikir  masyarakat  secara  kritis melalui pemberitaan yang faktual, aktual, serta berimbang.
Dijelaskan pada pasal 5 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers diatur “ Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah ”, secara sederhana penghormatan  terhadap  “ kesusilaan ” masyarakat dalam konteks negara Indonesia  adalah  negara  yang  majemuk, bhinneka,  dan  prulal.  Hal  tersebut  yang perlu diperhatikan kembali oleh Newsroom stasiun televisi dalam memproduksi siaran berita.
5. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah:
1. Sistem Pers dalam perspektif Pancasila di  Indonesia,  melihat  dari  fungsi serta peran pers harus bertanggungjawab pada masyarakat. Kebebasan  pers  yang  dilakukan lembaga  pers  harus  memperhatikan tanggung jawab sosial yang mengandung  prinsip  Ketuhanan yang  Maha  Esa,  Kepentingan rakyat, Kelangsungan dan Penyelesaian  revolusi,  Moral  dan Tata  asusila,  serta  Kepribadian Bangsa. 2. Stasiun penyiaran televisi pada saluran berita dalam perspektif Pers Pancasila menunjukkan masih terdapat pelanggaran siaran produk jurnalistik berkenaan  dengan  unsur  kekerasan, norma kesopanan dan kesusilaan, dan pelanggaran tentang keakuratan
berita.  Stasiun  televisi  berita  juga  di era  kebebasan  pers  menjadi  referensi informasi  untuk  mendorong  daya pikir kritis masyarakat.

## 6. REFERENSI
Adji,  Oemar  Seno.  1977. Mass  Media dan Hukum . Jakarta: Erlangga. Arifin, Anwar. 2011. Sistem Komunikasi Indonesia . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Ardianto,  Elvinaro.  Komala,  Lukiati. Karlinah,  Siti.  2007. Komunikasi
Massa Suatu. Pengantar Edisi Revisi .
Bandung: Simbiosa Rekatana Media. Effendy,  Onong  Uchjana.  2011. Ilmu
Komunikasi  Teori  dan  Praktek .
Bandung: Remaja Rosdakarya.
McQuail,  Denis.  2012. McQuail’s Mass Commnication Theory (Teori Komunikas Massa McQuail) Edisi 6. Jakarta: Salemba Humanika. Kusumaningrat, Hikmat. Purnama Kusumaningrat. 2012. Jurnalistik Teori  dan  Praktik .  Bandung:  PT.
Remaja Rosdakarya.
Suhandang,  Kustadi.  2016. Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi Produk,  dan  Kode  Etik .  Bandung: Nuansa Cendekian.
Sumadiria,  Haris.  2011. Jurnalistik Indonesia  Menulis  Berita  dan Feauture .  Bandung  :  Simbiosa Rekatama Media.
Sukardi,  Wina  Armada.  2013. Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Bandung: Dewan Pers.
Vera,  Nawiroh.  2016. Komunikasi
Massa. Bogor: Ghalia Indonesia.