## PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK TERHADAP KONTRAK BAGI HASIL DENGAN SISTEM COST RECOVERY DAN GROSS SPLIT

## Ayu Sundari
E-mail: ayusubroto54@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Yudho Taruno Muryanto E-mail: yudho_fhuns@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This  article  aims  to  find  out  the  urgency  of  implementing  good  faith  principles  in  Product  Sharing Contracts with Cost Recovery systems and Gross Split. This study is based on the results of the study of descriptive normative law. The type of data used is in the form of secondary data obtained by data collection techniques in the form of library studies, which are then analyzed by implementing systematic legal interpretation. Systematic means, classifies the written legal materials, to facilitate analysis and construction work. The results of this study show the urgency of implementing the good faith principle for Production Sharing Contracts, both with the Cost Recovery system and the Gross Split system, to  create  fair  value  which  is  a  reflection  of  the  principle  of  good  faith  in  dividing  the  percentage  of the contract value. the principle in the Production Sharing Contract both with the Cost Recovery and Gross Split systems can provide a large income for both parties and no party is disadvantaged in the Production Sharing Contract.
Keywords : Production Sharing Contracts; Cost Recovery; Gross Split; Principle of Good Faith.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan asas itikad baik dalam Kontrak Bagi Hasil ( Product Sharing Contract ) dengan sistem Cost Recovery dan Gross Split. Kajian ini didasarkan atas hasil kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis dengan  melaksanakan  penafsiran  hukum  secara  sistematis.  Sistematis  berarti,  membuat  klasifikasi tehadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan kerja analisa dan konstruksi. Hasil dari kajian ini menunjukan urgensi dari penerapan asas itikad baik terhadap Kontrak Bagi Hasil, baik dengan sistem Cost  Recovery, maupun dengan sistem Gross  Split yaitu untuk menciptakan nilai keadilan yang merupakan cerminan dari asas itikad baik dalam pembagian persentase dari nilai kontrak tersebut, sehingga dengan diterapkannya asas tersebut dalam Kontrak Bagi Hasil baik dengan sistem Cost Recovery maupun Gross Split dapat memberikan pemasukan yang besar bagi kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam Kontrak Bagi Hasil.
Kata Kunci : Kontrak Bagi Hasil; Cost Recovery; Gross Split ; Asas Itikad Baik.

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah  ketersediaan minyak dan gas bumi. Dimana minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu, penggunaan dan pengelolaan dari sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi tersebut harus dilakukan dengan bijaksana.
Pengelolaan dari minyak dan gas bumi harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang
ISSN 2337-4640 (Printed)   2715-5676 (Online)
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam bentuk kuasa pertambangan untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan ekploitasi minyak dan gas bumi atau yang dapat dikatakan sebagai kegiatan hulu minyak dan gas bumi.
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, eksplorasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi, sedangkan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan menghasilkan minyak dan gas bumi yang terdiri atas kegiatan pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi dilapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
Kegiatan hulu migas ini hendaknya dikelola secara baik agar memberikan hasil yang  maksimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kegiatan hulu migas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya, dimana dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Kontrak  Kerja Sama berupa Kontrak Bagi Hasil dan bentuk kontrak kerja sama lain.
Kontrak Kerja Sama dalam hulu migas dilaksanakan antara pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dalam hal ini diwakili oleh Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Kontrak kerja sama adalah kontrak yang dibuat oleh pemerintah. Kontrak yang dibuat oleh pemerintah bersifat multi aspek dan memiliki karakter yang khas, yaitu adanya kepentingan publik yang dibawa dalam kontrak tersebut yang merupakan ciri khas yang membedakan dengan kontrak komersial pada umumnya. Apabila dalam kontrak komersial para pihak mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam mengatur kewajiban-kewajiban kontraktual mereka, maka didalam Kontrak Kerja Sama kebebasan ini tidak sepenuhnya berlaku sebab terhadap kontrak ini berlaku ketentuan hukum publik yang sifatnya memaksa yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur Kontrak Kerja Sama yang dalam hal ini lebih dititik beratkan pada kontrak bagi hasil pada tahapan pembentukan kontrak atau prakontrak, sedangkan pada tahap pelaksanaan kontrak berlaku hukum kontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada umumnya. Dengan demikian maka asas-asas hukum yang menjadi landasan kontrak bagi hasil adalah asas-asas hukum kontrak yang terdapat pada KUHPerdata. Dalam tahapan pelaksanaan kontrak berlaku  asas-asas hukum kontrak pada umumnya, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik.
Menurut Paul Scholten, asas hukum ialah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. J.J.H Bruggink menyatakan bahwa asas hukum sebagai sejenis meta-kaidah berkenaan dengan kaidah perilaku sementara itu asas hukum juga dapat memenuhi  fungsi yang sama seperti kaidah perliaku. Sebab, meta-kaidah itu memuat ukuran atau kriteria nilai (waarderingsnormen). Fungsi asas hukum itu adalah merealisasikan ukuran nilai itu sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif dan penerapannya (Paul Scholten, 1996:119-120).
Salah satu asas dalam hukum kontrak adalah asas itikad baik yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menekankan adanya keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik, sejalan dengan perkembangan jaman, ketentuan ini ditafsir secara luas (extensive interpretation) yang kemudian menghasilkan ketentuan bahwa itikad baik saja tidak saja
berperan pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya perjanjian (pre-contractual fase). Kontrak dengan demikian adalah suatu proses menuju pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang didalamnya terdapat tahapan-tahapan yang masing-masingnya harus dilandasi asas itikad baik (Y. Sogar Simamora, 2001:200).
Itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan kontrak. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan kontrak harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam mekasanakan kontrak tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatuhan juga telah dijelaskan dalam Pasal 1339  KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Abdulkadir Muhammad, 2000:238).
Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mecegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak (R. Subekti, 1983:27).
Makna itikad baik mengacu pada standar perilaku yang reasonable yang tidak lain bermakna bahwa orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaaan atau suatu tindakan yang mencerminkan standar keadilan atau kepatuhan masyarakat sebagai penghormatan tujuan hukum. Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai nilaiyang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat (Febriana Anggit, 2016:7).
Penerapan asas itikad baik bukan hal sederhana, namun sangat diperlukan. Diperlukannya penerapan asas itikad baik ini sendiri terhitung dari awal pembuatan kontrak, pelaksanaan kontrak hingga tahap pengakhiran kontrak. Dalam hal ini yaitu perlunya diterapkan asas itikad baik dalam kontrak hulu migas, yaitu kontrak kerja sama yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan yang diwakilkan oleh Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap sebagai upaya dari perlindungan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang menjadi aset negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Penerapan asas itikad baik terhadap kontrak kerja sama hulu migas penting diterapkan untuk menghindari hal-hal yang nantinya dapat merugikan kepentingan negara. Karena kontrak kerja sama merupakan kontrak jangka panjang yang memiliki jangka waktu kontrak tiga puluh lima tahun. Dalam jangka waktu tersebut, sangat mungkin terjadi perubahan keadaan seperti nilai tukar mata uang, tingkat inflasi dan harga minyak dunia. Seperti yang pernah terjadi pada tahun 1970- an dimana harga minyak melambung tinggi, namun dalam kontrak disepakati bahwa pembagian produksi antara perusahaan minyak dan pemerintah tetap. Hal ini tentunya membawa kerugian tidak  langsung  tetapi  signifikan  bagi  negara.  Hal  tersebut  dapat  menjadi  lebih  buruk  apabila salah satu pelaksana kontrak kerja sama  tidak menerapkan asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak tersebut sebagai contoh mungkin saja ada pemutusan kontrak secara sepihak karena tidak diterapkannya asas itikad baik, yang akan mengakibatkan timbulnya konflik antara para pihak dalam kontrak kerja sama, dimana salah satu pihak dalam kontrak kerja sama adalah Pemerintah, dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola minyak dan gas bumi yang berada di wilayah Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis mengangkat isu hukum yang akan dibahas dalam tulian ini, yaitu mengenai apakah urgensi dari penerapan asas itikad baik terhadap kontrak bagi dengan sistem cost recovery maupun gross split.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang- undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka tehadap bahan-bahan hukum. Pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan- bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara, melakukan klasifikasi  menurut  penggolongan  bahan  hukum  dan  menyusun  data  hasil  penelitian  tersebut secara sistematis dan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan cara melakukan penafsiran hukum.

## C.  Hasil Penelitian dan Pemabahasan
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa itikad baik diharuskan ada dalam setiap perjanjian, yang mana hal tersebut disebutkan dalam Pasal 1338 ayat 3 (tiga) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal tersebut semakin menegaskan bahwa itikad baik juga harus diterapkan dalam Kontrak Hulu Migas, yaitu sebuah kontrak untuk mengelola kekayaan minyak dan gas bumi, dalam hal ini disebut sebagai Kontrak Bagi Hasil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh SKK Migas dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap sebagai kontraktor.
Pada tanggal 13 Januari 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan skema bagi hasil (Production Sharing Contract) menjadi gross split , dari sebelumnya menggunakan cost recovery pada kontrak baru melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil gross split . Ditetapkannya ketetapan Menteri ESDM tersebut tidak serta merta merubah skema bagi hasil terdahulu, untuk kontrak blok migas yang masih berjalan, tetap digunakan skema bagi hasil cost recovery . Sedangkan untuk perpanjangan kontrak, diberikan dua opsi, yaitu tetap menggunakan cost recovery atau menggantinya ke gross split .
Itikad baik penting diterapkan dalam Kontrak Bagi Hasil baik dengan sistem cost  recovery maupun dengan sistem gross split karena Kontrak Bagi Hasil merupakan sebuah kontrak yang memiliki jangka waktu kontrak yang begitu panjang dan juga merupakan sebuah kontrak yang menyangkut hajat hidup banyak orang didalamnya. Karena Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah diwakili oleh SKK Migas yang memiliki kewenangan yang telah dijabarkan sebelumnya menjalankan kewenangannya untuk mengadakan sebuah perjanjian kerjasama dalam hal eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang sangat dibutuhkan oleh negara. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa minyak dan gas bumi merupakan sebuah kebutuhan umum yang tidak dapat diperbaharui keberadaannya. Jika tidak berhati-hati dan tidak bijak dalam melakukan pengelolaannya, dapat berakibat sangat fatal, yaitu dapat terjadi kelangkaan minyak dan gas bumi sebelum waktunya.
Selain daripada alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, itikad baik sangat penting diterapkan dalam Kontrak Bagi Hasil karena dalam kontrak tersebut, negara mendapatkan hak pembayaran dari terjalinnya kerjasama tersebut. Adapun secara umum hak pembayaran yang diterima oleh negara melalaui SKK Migas dari kontrak kerja sama adalah sebagai berikut (H.Salim H.S, 2004:293)
1.  Pembayaran pajak yang merupakan penerimaan negara
2.  Pembayaran bukan pajak yang merupakan penerimaan negara.
Penerimaan negara yang berupa pajak, terdiri atas:
1. Pajak-pajak;
2.  Bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai;
3.  Pajak daerah dan distribusi daerah.
Penerimaan negara bukan pajak, terdiri atas:
1.  Bagian negara, yaitu bagian produksi yang diserahkan oleh badan usaha tetap kepada negara sebagai pemilik sumber daya minyak dan gas bumi;
2.  Iuran tetap, yaitu iuran yang dibayar oleh badan usaha atau badan usaha tetap kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi;
3.  Iuran ekplorasi dan eksploitasi, yaitu iuran yang dibayarkan oleh badan usaha tetap kepada negara sebagai kompensasi atas pengambilan kekayaan alam minyak da juga gas bumi yang tak terbarukan;
4.  Bonus-bonus, yaitu penerimaan dari bonus-bonus penandatanganan. Bonus kompensasi data, bonus produksi dan bonus-bonus dalam bentuk apapun yang diperoleh SKK Migas dalam rangka kontrak Production Sharing .
Sehingga, dapat dikatakan bahwa itikad baik penting diterapkan dalam Kontrak Bagi Hasil hulu minyak dan gas bumi ialah melihat dari manfaat dan karakteristik dari kontrak tersebut. Dimana apabila tidak diterapkannya itikad baik dalam kontrak tersebut, baik dalam tahap pembentukan, pelaksanaan, hingga tahap pengakhiran kontrak, maka akan timbul kerugian yang cukup signifikan bagi pendapatan negara. Selain itu, itikad baik penting diterapkan dalam kontrak ini agar pengelolaan dari minyak dan gas bumi dapat dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara. Hal tersebut merupakan pentingnya itikad baik bila ditinjau dari manfaat kontrak.
Apabila dalam proses pelaksanaan perjanjian tidak diterapkan sebuah asas itikad baik maka perjanjian tersebut akan sulit dilakukan dengan kondisi yang baik dan seimbang, sehingga akhirnya perjanjian itu tidak saling menguntungkan karena ada pihak yang dirugikan (Samuel M.P Hutabarat, 2010:44).
Hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari itikad baik itu sendiri, yaitu dalam penerapan asas itikad baik ini, hal yang diharapkan dari pelaksanaan kontrak yaitu terlaksana sebuah keadilan dalam kontrak tersebut. Yang dimaksudkan dalam keadilan disini yaitu tidak adanya pihak yang lebih kuat yang mampu mendominasi pihak yang dapat dikatakan lebih lemah dalam pelaksanaan kontrak nantinya. Keadilan sendiri merupakan sebuah tolak ukur yang sebenarnya sangat sulit untuk dilaksanakan karena sifatnya yang abstrak. Namun terdapat beberapa pendapat ahli mengenai keadilan itu sendiri, yaitu:
1.  Menurut Upianus, keadilan sebagai “Justicia est constans et perprtua voluntas ius suum cuique tribuendi” (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya). Hal yang dimaksudkan dalam pendapat Upianus ini yaitu, bahwa masing-masing pihak dengan tegas mengakui hak masing-masing pihak terhadapnya serta apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya;
2.  Menurut John Boatright dan Manuel Velasques, keadilan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: keadilan distributif (distibutive  justice) yaitu hak dan kewajiban harus dibagi secara adil; keadilan retributif (retributive justice) yaitu berkaitan dengan terjadinya kesalahan, dimana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil; keadilan kompensatoris (compensatory  justice) , menyangkut tentang kesalahan yang dibuat, tetapi menurut aspek lain, dimana orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan (Agus Yudha Hernoko,2010:50);
3.  Menurut L.J Van Apeldoorn, keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian-pembagian kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan didalam kenyataan. Terkait dengan pendapat tersebut, perlu diperhatikan makna keadilan dari suatu asas menentukan bentuk menjadi asas yang meberikan isi dari suatu standar atau ukuran. Pendapat-pendapat ahli tersebut menjelaskan lebih lanjut mengenai keadilan, keadilan ditegakan dengan tujuan agar tidak terjadi ketidakadilan, sedangkan menurut Munir Fuady ketidakadilan itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
1.  Ketidakadilan yang bersifat prosedural, yang dimaksudkan adalah ketidakadilan dari klausula kontrak sebagai akibat dari kedudukan para pihak yang tidak seimbang dalam proses tawar menawar dari kontrak tersebut;
2.  Ketidakadilan yang bersifat substansif, yaitu klausula dalam kontrak itu sendiri yang bersifat berat sebelah tanpa menghubungkannya kepada proses tawar menawar dari kontrak tersebut (Achmad Ali, 2012:231).
Sehingga, dapat dikatakan bahwa penerapan asas itikad baik dalam Kontrak Bagi Hasil sendiri bertujuan untuk menerapkan hal-hal yang dimaksudkan adil sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Keadilan yang diterapkan dalam Kontrak Bagi Hasil sendiri bukan merupakan keadilan dimana setiap pihak mendapatkan hak-hak yang sama, namun lebih mengarah kepada pembagian hak tersebut berdasarkan asas keseimbangan yang sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak berdasarkan apa yang telah ditetapkan dan disetuji dalam kontrak itu sendiri.
Ditinjau dari karakteristik kontrak, Kontrak Bagi Hasil merupakan sebuah kontrak pemerintah. Dikatakan kontrak pemerintah karena pemerintah merupakan salah satu pihak dari kontrak tersebut. Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak pemerintah yang memiiliki jangka waktu yang cukup panjang, yaitu 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perlu diterapkannya asas itikad baik dalam kontrak ini dikarenakan kepentingan yang dibawa oleh kontrak ini adalah kepentingan umum, bukan lagi kepentingan pribadi, maka dari itu, perlu diterapkannya asas itikad baik karena hal tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.
Menurut Hobbes persaingan merupakan dorongan yang sama oleh beberapa orang yang memiliki dorongan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Dorongan yang sama atas tujuan yang sama dapat dikontrol dengan suatu kekuatan memaksa (force) atas sifat alamiah dari manusia itu sendiri yakni memperebutkan sesuatu yang ada didunia dengan keinginan untuk memenangkannya (CB Mulyatno, 2010:76).
Hal tersebut menjadi sebuah acuan mengaapa perlu diterapkannya sebuah asas itikad baik dalam pelaksanaan sebuah kontrak, utamanya adalah Kontrak Bagi Hasil, karena dalam diri alamiah manusia memiliki sebuah dorongan untuk memperebutkan sesuatu yaang diinginkannya, hal tersebut dapat menjadi buruk apabila tidak dilandasi dengan itikad baik, karena dapat terjadi hal yang tidak diinginkan bagi pihak lainnya apabila salah satu pihak dalam kontrak memiliki keinginan untuk menang, dan mengalahkan pihak lainnya. Karena sejatinya kontrak memiliki tujuan untuk memperoleh keadilan, sebab para pihak membuat kontrak untuk memenuhi rasa keadilan terhadap kepentingannya atas pertukaran hak dan kewajiban yang telah disepakati.
Keterlibatan pemerintah dalam Kontrak Bagi Hasil akan berpengaruh pada keadilan bagi bangsa  dan  negara,  oleh  karena  itu  pelaksanaannya  harus  berlandaskan  pada  filosofi  dari pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil yang ditopang oleh prinsip hukum yang kuat sehingga dapat terealisasi secara dogmatik dalam peraturan tentang sumber daya alam minyak dan gas bumi yang dikelola dengan Kontrak Bagi Hasil. Oleh karena itu sangat penting diterapkannya asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak tersebut sebagai upaya menjaga keadilan bagi para pihak, bukan hanya pihak pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas, tetapi juga bagi pihak kontraktor. Sehingga dapat terlaksananya komitmen secara konsisten bagi kedua belah pihak dalam Kontrak Bagi Hasil ini.
Pemenuhan itikad baik dalam Kontrak Bagi Hasil adalah sebuah hal penting dalam perjanjian bagi hasil tersebut, karena dengan adanya pemenuhan itikad baik oleh kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian akan menjamin terlaksananya perjanjian tersebut tanpa menimbulkan kerugian baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak ataupun pihak-pihak lainnya diluar perjanjian tersebut.

## D. Simpulan
Tinjauan penulis berdasarkan studi kepustakaan yang telah dilakukan bahwa asas itikad baik penting diterapkan dalam Kontrak Bagi Hasil yaitu untuk menciptakan nilai keadilan bagi para pihak dalam kontrak tersebut. Keadilan yang dimaksud yaitu keadilan distributif menurut John Boatright dan Manuel Velasques yaitu adil dalam pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsi yang patut bagi para pihak. Dimana setiap pihak mendapatkan hak-hak yang telah mereka sepakati dalam kontrak dengan kewajiban yang dilakukan terlebih dahulu dengan seimbang, tidak
memberatkan salah satu pihak. Asas itikad baik penting diterapkan dalam Kontrak Bagi Hasil baik dengan sistem Cost Recovery maupun dengan sistem Gross Split . Kedua sistem tersebut masih digunakan hingga saat ini, dimana dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 maka setelah tahun 2017 mulai menggunakan sistem gross  split dan untuk kontrak bagi hasil yang sedang berjalan masih menggunakan sistem cost  recovery hingga kontrak tersebut selesai. Kontrak bagi hasil merupakan kontrak pemerintah dengan jangka waktu panjang yaitu 30 tahun yang mampu memberikan pemasukan besar bagi kedua belah pihak yaitu Pemerintah dan Kontraktor apabila dilaksanakan dengan diterapkannya asas itikad baik dalam kontrak tersebut dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak apabila kontrak tersebut dilaksanakan tanpa diterapkannya asas itikad baik.

## E. Saran
Dari simpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian adalah untuk SKK Migas hendaknya memperkuat pengawasan terhadap transaksi nilai cost  recovery pada kontrak yang masih menggunakan sistem ini untuk dapat mengimplementasikan asas itikad baik terhadap pelaksanaan kontrak. Kepada Pihak Kontraktor Kerja Sama dengan sepenuhnya diharapkan dapat menerapkan asas itikad baik dalam melaksanakan kegiatan investasi migas di Indonesia baik dengan sistem cost  recovery maupun gross  split . Dengan demikian dapat terciptanya bagi hasil yang benar-benar adil antara Pemerintah dengan Kontraktor dengan tidak menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perikatan . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Achmad Ali. 2012. Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Agus Yudha Hernoko. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
H Salim HS. 2007 . Perancangan Kontrak dan MoU . Jakarta: Sinar Grafika.
Paul Scholten. 1996. Verzmelde  Geschriften  Van  Wijlen  Definitif  Sudikno  Mertokusumo  Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
R. Subekti. 1983. Hukum Perjanjian . Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Samuel M.P Hutabarat. 2010. Penawaran  dan  Penerimaan  dalam  Hukum  Perjanjian. Yogyakarta: Grasindo.

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Ariana Soemanto dan Annisa Deasy Ratnasari. 2007. “ 9 Fenomena Hulu Migas Indonesia, Peluang Memperbaiki Iklim Investasi dengan Kontrak Migas “ Gross Split ”.
Dara Pustika Sukma. 2014. “Itikad Baik PRA Kontrak Perjanjian Bank dalam Penerbitan Kartu Kredit Berdasarkan Perbandingan Civil Law dan Common Law”. Jurnal Repertorium. Edisi 1 Januari – Juni 2014.
Dewi Tuti Muryati. 2013. “Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Dalam Kaitannya Dengan Investasi Pertambangan MIGAS” . Proyek Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang .
Faizal Kurniawan. 2013. “Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak” . Jurnal Hukum dan Peradilan .  Volume 2 Nomor 3 November 2013.
Febriana Anggit. 2016.v“Tinjauan Yuridis Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Investasi Antara Pengusaha dan Investor (Studi Kasus Angkringan Jogja Management Jln. Bimosari Tahunan UH 3/253 Yogyakarta 55167)”. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Y. Sogar Simamora. 2001. “FUNGSI ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK (Suatu Orientasi dengan Metode Pendekatan Sistem”. Jurnal PERSPEKTIF. Volume VI Nomor 3 Tahun 2001 Edisi Juli.

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.