Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 6, Juni 2023

## MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS  UTANG  PIUTANG: MENURUT KONSEP KEPAILITAN DAN WANPRESTASI

## Regina Rachmadayanti, Ariawan Gunadi
Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: reginarachmadayanti@gmail.com, ariawangun@gmail.com

## Abstrak
Dunia bisnis tidak pernah terlepas dari permasalahan perjanjian dan utang, dengan resikonya  masing-masing,  yaitu  wanprestasi  pada  perjanjian  dan  utang  tidak terbayarkan.  Pengaturan  atas  wanprestasi,  umumnya  telah  disepakati  dalam perjanjian itu sendiri, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Selain dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang melalui Hukum Perdata, namun pelaku usaha juga menggunakan proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui  PKPU  atau  pun  kepailitan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  Yuridis  Normatif  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Kepailitan dibentuk karena adanya kebutuhan untuk mengatur tata cara penagihan utang debitur yang memiliki banyak kreditur, sedangkan harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar sejumlah utangnya. Hal ini yang membedakan penyelesaian sengketa utang piutang melalui kepailitan di  Pengadilan  Niaga  dan  penyelesaian  melalui  gugatan  wanprestasi  melalui Pengadilan Negeri. Dalam perjanjian utang piutang, semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum atas pelunasan utangnya kepada kreditur. Hal ini berlaku baik  untuk  benda  bergerak  maupun  benda  tetap,  yang  sudah  ada  saat  perjanjian dibuat maupun yang akan ada di masa depan.
Kata kunci : Perjanjian, Sengketa, Utang Piutang.

## Abstract
The business world is never free from issues related to agreements and debts, each with its own risks , namely breach of contract and unpaid debts. The regulation for breach of contract is generally agreed upon within the agreement itself, whether through litigation or nor-litigation channels. In addition to civil law as a means of resolving breach of contract in debt agreements, business entities also utilize the insolvency  or  bankruptcy  process.  The  research  method  used  is  normative  legal research by examining literature or secondary materials. Bankruptcy is established due  to  the  need  to  regulate the  procedure  for  collecting  debts  from  debtors  who have multiple creditors, while their assets are insufficient to repay their debts. This is  what  distinguishes  the  settlement  of  debt  disputes  through  bankruptcy  in  the
How to cite: Regina Rachmadayanti, Ariawan Gunadi (2023) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan dan Wanprestasi
, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN:
2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Commercial Court from the settlement through breach of contract lawsuits in the District  Court,  In  debt  agreements,  all  of  the  debtor’s  assets  become  a  general guarantee for the repayment of debts to creditors. This applies to both movable and immovable assets, whether existing at the time the agreement was made or in the future.
Keywords: Contract, Dispute, Debt.

## Pendahuluan
Menyongsong  kehidupan  di  dunia  modern  ini,  perkembangan  dalam  bidang ekonomi itu sungguh merupakan suatu hal yang penting (Amedi, 2018). Perkembangan sektor  ekonomi  menjadi  tumpuan  utama  agar  taraf  hidup  bangsa  dapat  lebih  mapan, tingkat  pertumbuhan  ekonomi  kini  kian  dicermati  terus  menerus  oleh  penguasa  untuk dipacu agar mencapai angka yang diinginkan dan direncanakan (Fani Martiawan Kumara Putra, 2014).
Istilah sengketa yang merupakan suatu permasalahan atau konflik diantara lebih dari  satu  orang  atau  kelompok  yang  memiliki  suatu  ikatan  atau  kepentingan  tertentu terhadap suatu obyek kepemilikan, yang menyebabkan munculnya akibat hokum (Rusli, Aprinisa, & Diningrat, 2023). Sengketa tidak hanya tentang pertanahan tapi sengketa pun dapat  terjadi  dalam  ruang  lingkup  utang  piutang  Utang  piutang  merupakan  perjanjian antara  pihak  yang  satu  dengan  pihak  lain  dengan  objek  perjanjiannya  adalah  uang. Kedudukan  yang  satu  sebagai  pemberi  pinjaman  atau  si  berpiutang  (kreditur)  dengan pihak  lain  yang  menerima  pinjaman  uang  (disebut  si  berutang/debitur)  (Gosan  & Tanawijaya, 2022). Warouw (2017) menyebutkan bahwa sengketa terjadi jika salah satu pihak  menghendaki  pihak  lain  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  tetapi  pihak  lainnya menolak berlaku demikian.
Pengertian  utang  piutang  sama  seperti  perjanjian  pinjam  meminjam  yang  telah diatur  pada  buku  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  dalam  bab  ketiga  belas  Pasal 1754 yang berbunyi pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena  pemakaian,  dengan  syarat  bahwa  yang  belakangan  ini  akan  mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula (Tiodor & Tjahyani, 2023).
Dunia bisnis tidak pernah terlepas dari permasalahan perjanjian dan utang, dengan resikonya masing-masing, yaitu wanprestasi pada perjanjian dan utang tidak terbayarkan. Pengaturan atas wanprestasi, umumnya telah disepakati dalam perjanjian itu sendiri, baik melalui  jalur  litigasi  maupun  non  litigasi  (Reval  Pradana  Putra  &  Hariyana,  2022). Sedangkan terkait utang tidak terbayarkan, diperlukan pengaturan yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara adil, yaitu hukum kepailitan (Sihabudin & Adhitama, 2023).
Penyelesaian  sengketa  utang  piutang  dapat  diselesaikan  di  Pengadilan  Negeri ataupun di Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan khusus. Namun, penyelesaian
sengketa  utang  piutang  di  Pengadilan  Negeri  dan  di  Pengadilan  Niaga  mempunyai karakteristik yang berbeda (Mantili, 2022).
Wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  hukum  perjanjian,  dimana  seseorang  tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan bila wanprestasi, pasti terjadi  pelanggaran  terhadap  kepentingan  hukum,  suatu  kepentingan  yang  diatur  dan dilindungi oleh hokum (Tumbel, 2020).
Ketentuan  Pasal  1  angka  (6)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37 Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU) mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja (Indonesia, 2004). Hal ini menimbulkan  kerancuan  dalam  sistem  penerapan  hukum,  diantaranya  permasalahan wanprestasi  yang  seharusnya  diselesaikan  melalui  mekanisme  hukum  perjanjian  mulai dialihkan  penyelesaiannya  melalui  mekanisme  hukum  kepailitan,  karena  wanprestasi dianggap  sebagai  utang  dalam  hukum  kepailitan.  Dalam  kepailitan  terdapat  beberapa prinsip  penting,  salah  satunya  yaitu  adanya  utang.  Utang  merupakan  salah  satu  syarat utama diajukannya permohonan kepailitan, karena tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan dapat diperiksa. Kemudian utang tersebut harus sudah jatuh tempo dan dapat  ditagih.  Pengajuan  permohonan  kepailitan  pada  umumnya  didasarkan  adanya perjanjian  utang  piutang  antara  pihak  debitor  dengan  pihak  kreditor.  Dengan mendasarkan  dari  adanya  perjanjian  utang  piutang  tersebut  pihak  kreditor  mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan.
Permasalahan  sengketa  utang-piutang  yang  disebabkan  debitur  lalai  dalam memenuhi  suatu  prestasi  yang  telah  diperjanjikan  yaitu  mengembalikan  utang  yang merupakan tanggung-jawab pihak debitur merupakan masalah bagi pihak kreditur. Selain dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang melalui Hukum Perdata, namun pelaku usaha juga menggunakan proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui PKPU  atau  pun  kepailitan.  Saat  masuk  dalam  dunia  perniagaan,  apabila  debitor  tidak mampu  atau  tidak  mau  membayar  utang-utangnya  kepada  kreditor  (disebabkan  oleh situasi  ekonomi  yang  sulit  atau  keadaan  terpaksa),  maka  debitur  dapat  mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk menyelesaikan persoalan tersebut.  Dapat  pula  debitor  atau  kreditor  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit dengan  harapan  agar  debitur  yang  lalai  tersebut  dinyatakan  pailit  oleh  hakim  melalui putusannya.  Perlu  diperhatikan  disini  bahwa  tidak  semua  debitur  lalai  tersebut  dapat dimohonkan  pailit,  karena  menurut  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan manifestasi dari  Pasal  1131  dan  Pasal  1132  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  harus  ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) (Al Kautsar & Muhammad, 2020).
Dalam Pasal 1131 KUHPerdata pada pokoknya menentukan bahwa semua harta kekayaan seorang debitur, baik  yang bergerak maupun  yang tidak bergerak, baik  yang
sudah  ada  maupun  yang  akan  ada  merupakan  jaminan  terhadap  seluruh  hutang- hutangnya. Artinya, tanpa harus adanya suatu perjanjian yang khusus (seperti perjanjian jaminan),  sudah  merupakan  suatu  keharusan/kepastian  bahwa  semua  kekayaan  debitur berada dalam suatu keadaan tidak membayar hutang-hutangnya, maka kekayaan debitur tersebut dapat dijual (tentunya dengan syarat dan mekanisme yang berdasarkan hukum), dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut (Nasution, 2019).
Berdasarkan  bunyi  Pasal  1244  KUH  Perdata  dapat  disimpulkan  bahwa  seorang debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya pada waktu yang telah disepakati dengan krediturnya maka debitur harus dihukum untuk melunasi utang-utangnya beserta dengan biaya  kerugian  serta  bunga  yang  ditimbulkan  dari  utangnya  itu  (Afiani,  Susilowati,  & Djais, 2016).
Putusan  pernyataan  pailit  harus  dilakukan  oleh  Pengadilan  (Hakim)  yang berwenang  untuk  menjatuhkan  pernyataan  pailit  (sekarang  hakim  Pengadilan  Niaga) (Kasdi & Margono, 2019). Oleh karena itulah hukum kepailitan memiliki karakter sebagai hukum publik bukan hukum privat. Walaupun kepailitan berawal dari Pasal 1131 KUH Perdata, tidaklah berarti bahwa ketentuan hukum kepailitan memiliki sifat sebagai hukum privat.  Sebab  ketentuan  Pasal  1131  KUHPerdata,  sekalipun  harus  diakui  merupakan ketentuan hukum perdata, sesuai doktrin karena merupakan bagian dari buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi, sekalipun atas kesepakatan para pihak.
Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  tidak  ada  regulasi  yang  menjelaskan pengertian kepailitan dan utang (Sagala, 2015). Oleh karenanya, para sarjana dan praktisi hukum  digunakan  sebagai  acuan  dalam  praktek.  Untuk  kepailitan  dan  utang,  yang digunakan  sebagai  acuan  dan  praktek,  para  penyusun  UU  tersebut  telah  memasukkan istilah-istilah kepailitan yang dituangkan dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Apabila suatu usaha tidak  menguntungkan atau menderita kerugian dan debitur tersebut tidak dapat membayar pinjamannya, berbagai cara dapat ditempuh oleh debitur untuk  menyelesaikan  masalah  utang  piutang  dengan  pihak  kreditur  dan  tidak  ada perdamaian, maka satu-satunya jalan akhir adalah melalui proses kepailitan (Frisyudha, Budiartha, & Styawati, 2021).
Mengingat, wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, maka seharusnya permasalahan wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri, mengingat seringkali permasalahan wanprestasi terjadi semata-mata karena tindakan lalai dari salah satu pihak dari perjanjian, namun juga disengaja sebagai respon atas tindakan pihak  lawan  telah  wanprestasi  terlebih  dahulu,  khususnya  dalam  hal  pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat timbal balik.

## Metode Penelitian
Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang  menjadi  sasaran  dari  ilmu  pengetahuan  yang  bersangkutan.  Metode  adalah pedoman  cara  seorang  ilmuan  mempelajari  dan  memahami  langkah-langkah  yang dihadapi.  Sedangkan  penelitian  adalah  suatu  kegiatan  untuk  mencari,  mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.
1. Metode Pendekatan
Metode  Pendekatan  Yuridis  Normatif  adalah  metode  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif yang mengkaji suatu mekanisme sengketa bisnis utang piutang menurut konsep kepailitan dan wanprestasi.
2. Spesifikasi Penelitian
Menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai  hukum positif  dikaitkan  dengan  teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan  hukum  positif  dalam masyarakat. Untuk melihat penerapan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  yang  merupakan implementasi  dari  Pasal  1131  dan  Pasal  1132  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata dengan  penyelesaian  sengketa  bisnis  utang  piutang  menurut  konsep  kepailitan  dan wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis utang piutang menurut konsep kepailitan dan wanprestasi (Ridwan & Lailasari, 2020).
3. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi  kepustakaan  yakni dengan menginventarisir dan mengkaji peraturan perundangan, dokumen maupun jurnal hukum,  serta  hasil-hasil  penelitian  terdahulu.  Penyelesaian  sengketa  bisnis  utang piutang dalam konsep kepailitan dan wanprestasi.
4. Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  dilakukan  dengan  menghimpun  data  melalui  penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Metode Penyajian Data
Metode  penyajian  data  yang  digunakan  adalah  metode  deduktif  dan  metode induktif. Metode deduktif adalah metode yang menarik suatu kesimpulan dari hal yang umum yaitu perundang-undangan kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi. Metode  induktif  adalah  metode  yang  menarik  kesimpulan  dan  praktek  yang  terjadi kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang umum, yaitu perundang-undangan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang Menurut Konsep Kepailitan Dan Wanprestasi
Berhentinya  debitur  membayar  utang  lebih  dari  jangka  waktu  yang  disepakati tersebut tentu akan menyebabkan kreditur menggunakan hak tagihnya terhadap debitur
atas  pemenuhan  utangnya.  Bila  wanprestasi  ini  berkembang  menjadi  konflik berkelanjutan  di  antara  para  pihak,  sengketa  yang  timbul  dari  konflik  tersebut  dapat diselesaikan  dengan  dua  proses,  yaitu  proses  penyelesaian  sengketa  secara  damai  dan kooperatif di luar pengadilan dan proses litigasi di dalam pengadilan. Untuk menyelesaikan sengketa utang piutang yang akan diselesaikan ke pengadilan, pihak yang bersengketa harus melihat dahulu ketika perjanjiannya dibuat. Jika perjanjian itu dibuat berdasarkan prinsip konvensional, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Negeri.
Dalam  memutuskan  suatu  kasus  wanprestasi  hakim  akan  mengusulkan  kepada kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  untuk  melakukan  proses  mediasi  sebelum memutuskan  untuk  tetap  melanjutkan  proses  penyelesaian  sengketa  mereka  melalui pengadilan,  dan  bila  para  pihak  mencapai  kesepakatan  dalam  proses  mediasi,  hal  ini dikarenakan  mereka  mempertimbangkan  banyak  hal  diantaranya  para  pihak mengharapkan  jangka  waktu  penyelesaian  perkara  yang  singkat  dan  terwujudnya komunikasi yang baik di antara para pihak sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan mengingat bahwa mereka adalah pihak yang sering melakukan perjanjian dan jika mereka sampai  berperkara  di  pengadilan  sedikit  banyaknya  hal  tersebut  akan  berpengaruh terhadap kepercayaan pihak lain yang mengadakan perjanjian dengan mereka.
Pada awalnya, kepailitan dibentuk karena adanya kebutuhan untuk mengatur tata cara penagihan utang debitur yang memiliki banyak kreditur, sedangkan harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar sejumlah utangnya. Hal ini yang membedakan antara penyelesaian  sengketa  utang  piutang  melalui  kepailitan  di  Pengadilan  Niaga  dan penyelesaian melalui gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri.
Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditur juga disebut sebagai concursus creditorum. Syarat ini merupakan filosofi bahwa hukum kepailitan lahir sebagai realisasi  dari  Pasal  1132  KUHPerdata  dimana  dengan  adanya  kepailitan,  diharapkan pelunasan utang debitur kepada kreditur-kreditur dapat dilaksanakan secara seimbang dan adil (Makmur, 2018).
Debitur  yang  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  karena  adanya  kesalahan disebut  wanprestasi  dan  kalau  debitur  tidak  ada  kesalahan  maka  disebut  overmacht. Wanprestasi  merupakan  suatu  bentuk  pelanggaran  terhadap  perjanjian  utang  piutang sebagai sumber dari persengketaan yang terjadi antara kreditur dengan debitur. Bentuk- bentuk  wanprestasi  dapat  digolongkan  menjadi  tiga  bentuk,  yaitu  :  debitur  tidak  dapat memenuhi  prestasi  sama  sekali,  debitur  terlambat  dalam  memenuhi  wanprestasi,  dan debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi  prestasinya,  maka  kreditur  dapat  melakukan  beberapa  cara  untuk  menagih utang. Cara-cara tersebut dilakukan agar kreditur tidak merasa dirugikan. Apabila dilihat dari  perspektif  hukum  perdata,,  penagihan  terhadap  utang  yang  macet  dapat  dilakukan beberapa  cara,  yaitu  :  penagihan  utang  melalui  pengadilan,  penagihan  utang  melalui kepailitan, dan penagihan utang dengan cara lelang.
2. Implementasi dari adanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan manifestasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati menimbulkan utang piutang. Menurut Pasal  1754  KUHPer  (1847),  diungkapkan  bahwa  utang  piutang  merupakan  pinjam meminjam, pinjam meminjam pada hakikatnya merupakan perjanjian antara pihak yang meminjamkan  sesuatu  dengan  pihak  yang  menerima  pinjaman.  Bentuk  dari  pinjam meminjam bisa berupa uang atau barang. Konsep dari utang piutang sama dengan pinjam meminjam.  Utang  adalah  suatu  kewajiban  yang  harus  diselesaikan  oleh  debitur  untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
Undang-undang  (KUH  Perdata)  tidak  mengatur  bahwa  agar  suatu  perjanjian mengikat  secara  sah  para  pihaknya,  maka  perjanjian  tersebut  harus  dituangkan  secara tertulis.  Undang-undang  hanya  mensyaratkan  bahwa  agar  suatu  perjanjian  dapat  sah mengikat  para  pihak  maka  harus  memenuhi  ketentuan  Pasal  1320  22  KUH  Perdata. Syarat-syarat perjanjian menurut Pasal 1320 terdiri dari : Sepakat mengikatkan diri para pihak yang membuatnya, cakap untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
Adanya  debitur  yang  wanprestasi  dalam  perjanjian  utang-piutang  paling  tidak dapat mengakibatkan 2 (dua) hal yakni : pertama, barang-barang debitur secara umum disita  dan  dijual  untuk  barang-barang  debitur  yang  telah  dijadikan  jaminan  dijual  oleh kreditur pemegang hak jaminan. Kedua, debitur tersebut digugat pailit, yang selanjutnya apabila  dinyatakan  pailit  barang-barang  debitur  diinventarisir  dan  dicocokkan  dengan piutang para kreditur dan akhirnya dijual untuk melunasi utang debitur. Dalam keadaan yang demikian, Pengadilan Niaga akan berwenang mengadili dan memutuskan sengketa, jika sengketa tersebut menyangkut kepailitan sedangkan Pengadilan Negeri berwenang untuk  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  apabila  sengketa  tersebut menyangkut  gugatan  kreditur  agar  barang-barang  jaminan  dijual  baik  di  muka  umum (lelang) maupun di bawah tangan.
Pada  prinsipnya  menurut  hukum,  segala  harta  kekayaan  debitur  akan  menjadi jaminan  bagi  utangnya  dengan  semua  kreditur.  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata pada  Pasal  1131  menyatakan  bahwa  segala  kebendaan  si  berutang  baik  yang  bergerak maupun  yang  tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada  di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Kekayaan debitur  yang  dimaksud  meliputi  benda  bergerak  maupun  benda tetap,  baik  yang  sudah ada saat perjanjian utang piutang diadakan maupun yang baru akan ada di kemudian hari yang akan menjadi milik debitur setelah perjanjian utang piutang diadakan. Jadi dengan demikian tanpa terkecuali seluruh harta  kekayaan debitur akan menjadi jaminan umum atas pelunasan utangnya, baik yang telah diperjanjikan maupun yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Jaminan umum ini dilahirkan karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya.

## Kesimpulan
Wanprestasi  terjadi  ketika  debitur  gagal  memenuhi  kewajibannya  dalam perjanjian utang piutang. Hal ini dapat berupa ketidakmampuan untuk membayar utang, keterlambatan  pembayaran,  atau  pelaksanaan  yang tidak  sesuai  dengan  ketentuan
perjanjian.  Penyelesaian  sengketa  yang  timbul  dari  wanprestasi  dapat  diselesaikan melalui dua proses litigasi di dalam pengadilan. Proses mediasi sering direkomendasikan oleh hakim sebelum melanjutkan proses litigasi.
Perjanjian utang piutang merupakan kesepakatan antara pihak yang meminjamkan dengan pihak yang menerima pinjaman. Perjanjian ini dapat berbentuk tertulis atau tidak, namun  harus  memenuhi  syarat-syarat  perjanjian  yang  diatur  dalam  hukum,  seperti kesepakatan para pihak, kemampuan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang sah.
Kepailitan terjadi ketika seorang debitur tidak dapat membayar utang kepada dua atau lebih kreditur. Tujuan kepailitan adalah untuk mengatur tata cara penagihan utang secara  seimbang  dan  adil  kepada  kreditur-kreditur.  Pengadilan  Niaga  berwenang mengadili  sengketa  yang  berkaitan  dengan  kepailitan,  sedangkan  Pengadilan  Negeri menangani gugatan kreditur terkait penjualan barang jaminan.
Dalam perjanjian utang piutang, semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum  atas  pelunasan  utangnya  kepada  kreditur.  Hal  ini  berlaku  baik  untuk  benda bergerak maupun benda tetap, yang sudah ada saat perjanjian dibuat maupun yang akan ada di masa depan.

## BIBLIOGRAFI
Afiani,  Tri,  Susilowati,  Etty,  &  Djais,  Moch.  (2016).  Penyelesaian  Sengketa  sebagai Akibat  Ditolaknya  Permohonan  Pailit  pada  Perusahaan  Modal  Ventura.
Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1–15.
Al Kautsar, Izzy, & Muhammad, Danang Wahyu. (2020). Urgensi Pembaharuan Asas- Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif. Jurnal Panorama Hukum , 5 (2), 182–192.
Amedi,  Azeem  Marhendra.  (2018).  Analisis  Politik  Hukum  Pendidikan  Dasar  di Indonesia  Demi  Menyongsong  Era  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Padjadjaran Law Review , 6 .
Frisyudha, Aryabang Bang, Budiartha, I. Nyoman Putu, & Styawati, Ni Komang Arini. (2021).  Renegosiasi  sebagai  Upaya  Penyelesaian  Wanprestasi  dalam  Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (2), 344–349.
Gosan, Jordi Living, & Tanawijaya, Hanafi. (2022). Analisis Sengketa Penarikan Objek Jaminan  Fidusia  Secara  Paksa  (Studi  Kasus  Putusan  No.  113/PDT.  G/2018/PN. BTM). Jurnal Hukum Adigama , 5 (1), 1555–1578.
Indonesia,  Sekretariat  Negara  Republik.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran RI Tahun , 34 .
Kasdi, Regina Nitami, & Margono, Suyud. (2019). Analisis Putusan Pengadilan Niaga Terkait Akibat Hukum Permohonan Pkpu Yang Diajukan Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt. Sus-Pkpu/2018/Pn. Niaga. Jkt. Pst). Jurnal Hukum Adigama , 2 (2), 1399–1423.
Makmur,  Syafrudin.  (2018).  Kepastian  Hukum  Kepailitan  Bagi  Kreditur  dan  Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia. Mizan: Journal of Islamic Law , 4 (2).
Mantili,  Rai.  (2022).  Kompetensi  Absolut  Pengadilan  Niaga  Sebagai  Lembaga Penyelesaian Sengketa Utang Piutang. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata , 8 (1), 39–58.
Nasution, Krisnadi. (2019). Kedudukan Kreditor Pada Benda Yang Telah Difidusiakan.
Mimbar Keadilan , 12 (2), 167–180.
Putra, Fani Martiawan Kumara. (2014). Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan. Perspektif , 19 (1), 1–19.
Putra,  Reval  Pradana,  &  Hariyana,  Trinas  Dewi.  (2022).  Pertanggungjawaban  Debitur Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Terhadap Kreditur Berdasarkan
Perjanjian PKPU (Studi Kasus PT. ST). WELFARE STATE Jurnal Hukum , 1 (2), 123–154.
Ridwan, Taufik, & Lailasari, Ita. (2020). Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  SMK  Syntax  Business  School  (SBS)  Kuningan. Jurnal Ilmiah Social Teknik , 2 (2), 104–110.
Rusli,  Tami,  Aprinisa,  Aprinisa,  &  Diningrat,  Raja  Kapitan.  (2023).  Implementasi Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dengan Jaminan Tanah dan Bangunan (Studi Putusan Nomor 62/Pdt. G/20222/PN. Tjk). JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , 5 (1), 1137–1149.
Sagala, Elviana. (2015). Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit. Jurnal Ilmiah Advokasi , 3 (1), 38–56. https://doi.org/10.36987/JIAD.V3I1.389
Sihabudin, Sihabudin, & Adhitama, Edo. (2023). Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Arena Hukum , 16 (1), 83–104.
Tiodor,  Patricia  Caroline,  &  Tjahyani,  Murendah.  (2023).  Pembuktian  Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana , 5 (1), 27–39.
Tumbel,  Trivena  Gabriela  Miracle.  (2020).  Perlindungan  Konsumen  Jual  Beli  Online Dalam Era Digital 4.0. Lex Et Societatis , 8 (3).
Warouw,  Jen  Lidya.  (2017).  Kajian  Hukum  Tentang  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lex Crimen , 6 (6).

## Copyright holder:
Regina Rachmadayanti, Ariawan Gunadi (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: