El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Penyelesaian Perkara Hadhanah
(Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No. 0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna dan No. 13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh)
Bariq Habibi Tarmizi M. Jakfar Hajarul Akbar

## Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
E-mail: habibibariq@gmail.com

## Abstrak
Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam  memutuskan  perkara  nomor 0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna menetapkan hak hadhanah melebihi yang diminta oleh  penggugat,  dimana  penggugat  sebagai  ibu  hanya  meminta  hak  asuh anak  yang  belum  mumayyiz  dari  5  bersaudara,  sedangkan  keempat  anak lainnya yang sudah mumayyiz tidak dimintaan hak asuhnya di dalam petitum penggugat,  Akan  tetapi  majelis  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh memutuskan  hadhanah  seluruhnya  kepada  sang  ibu  termasuk  yang  sudah mumayyiz.  Sementara  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  (Banding)  terhadap perkara yang sama yaitu perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/ Ms. Aceh kepada ibunya  yang  belum  mumayyiz  saja.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan perkara tersebut. apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Library Research (penelitian kepustakaan). Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam menetapkan  perkara  tersebut  mengacu  kepada  putusan  MA  No.  556 K/Sip/1971  dimana  dimungkinkan  mengabulkan  gugatan  yang  melebihi permintaan  dengan  syarat  masih  sesuai  dengan  kejadian  materiil,  serta pasal  105  huruf  b  KHI  dimana  pemeliharaan  anak  mumayyiz  diserahkan kepada  anak  untuk  memilih  di  antara  ayah  atau  ibunya.  Sedangkan Mahkamah Syar’iyah Aceh memutuskan perkara tersebut berdasarkan pasal 178  ayat  (2)  HIR  dan  pasal  189  ayat  (2)  RBg,  dimana  Mahkamah  harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang  diajukan.  Serta  tuntutan  tidak  boleh  mengabulkan  melebihi  tuntutan yang diminta penggugat dalam pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBg.
Kata Kunci: Hadhanah, Anak Mumayyiz.

## Pendahuluan
Hak hadhanah anak  yang  belum mumayyiz pada  dasarnya  diberikan  kepada ibu.  Sedangkan bagi  anak  yang  sudah  dewasa  bisa  memilih  sendiri.  Akan  tetapi Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  (banding) berbeda  pendapat  dalam  memutuskan  perkara hadhanah tersebut.  Dalam  hal  ini adalah  perkara  Nomor  0138/Pdt.G/2015/Ms.  Bna  dan  putusan  banding  Nomor 13/Pdt.G/2016/Ms-Aceh tentang cerai gugat.
Dalam perkara tersebut ada 5 orang anak di antaranya 4 orang sudah mumayyiz (dewasa) dan satu belum mumayyiz (belum dewasa), dan penggugat selaku ibu dalam petitumnya  meminta  hak hadhanah anak  terakhir  yang  belum mumayyiz berada dalam  pemeliharaan  pihak  ibu  atau  penggugat.  Akan  tetapi  Mahkamah  Syar’iyah Banda  Aceh  pada  putusan  Nomor  0138/Pdt.G/2015/Ms.  Bna  menetapkan  semua anak  termasuk  yang  sudah mumayyiz berada  dalam  pemeliharaan  pihak  ibu. 1
Sedangkan  pada  putusan  Banding  Nomor  13/Pdt.G/2016/Ms-Aceh  melihat  bahwa putusan  Ms-Bna  sudah  tepat  dan  benar,  namun  masih  dinilai  kurang  sempurna karena putusan tersebut berbeda dengan isi petitumnya (ultra petitum). Oleh karena itu  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  memutuskan  perkara  tersebut berdasarkan pertimbangannya sendiri. 2
Dalam  hal  ini  majelis  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  tidak  sependapat dengan  majelis  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  yang  menetapkan  anak- anak yang sudah mumayyiz berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat (ibu), Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh hanya menyetujui anak terakhir yang berumur 7 tahun  saja  yang  berada  di  bawah hadhanah (pengasuhan  dan  pemeliharaan) penggugat  (ibu  kandungnya)  karena  4  (empat)  orang  anak  yang  lainnya  telah mencapai  usia  lebih  dari  12  tahun,  dan  penggugat  pun  tidak  menyebutkan  dalam surat gugatan permintaan hak asuh anak yang sudah mumayyiz tersebut. 3
Secara teknis kedua putusan tersebut sudah sesuai prosedur yang ada, namun terjadi perbedaan dalam penetapan hak asuh anak yang sudah mumayyiz , karena itu perlu penelitian lebih lanjut sehingga dapat diketahui apa dasar yang membedakan kedua putusan tersebut itu.
Akan tetapi terhadap sengketa pemeliharaan anak harus dilihat kondisi objektif dari segi kepentingan anak, baik psykhis dan kemaslahatan anak itu sendiri, juga dari sisi  kelayakan  dan  kepatutan  dalam  mengasuh  anak,  bukan  mutlak atas  keinginan pihak  ibu  maupun  pihak  ayah  semata.  Hak hadhanah bukan  saja  menunjukkan kepada hak yang harus diterima, Akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik
Walaupun  begitu,  siapa  pun  yang  ditetapkan  sebagai  pengasuh  anak  tidak serta merta merasa menang dan beranggapan harus dirinya yang dapat berhubungan
1 Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna, hlm. 66.
2 Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh, No.13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh, hlm. 15.
3 Ibid , hlm.11-12.
dengan  anak,  demikian  pula  sebaliknya,  siapa  pun  pihak  yang  dinyatakan  tidak berhak  mengasuh  anak  bukan  berarti  putus  hubungan  dan  tanggung  jawabnya terhadap  anak,  tetapi  masih  terbuka  kemungkinan  untuk  melihat,  bertemu, menyayangi  dan  saling  berkomunikasi  dengan  anaknya  tersebut  walaupun  bukan pihak yang ditunjukkan sebagai pengasuhnya. 4
Untuk memutuskan suatu perkara, majelis hakim wajib menimbang apa yang diutarakan pada saat proses persidangan, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil- dalilnya,  alat-alat  bukti  yang  diajukannya  harus  ditimbang  semua  secara  seksama satu  persatu,  tidak  boleh  ada  yang  luput dari  pertimbangan,  diterima  atau  ditolak. Pertimbangan  terakhir  adalah  pihak  yang  akan  dibebankan  untuk  memikul  biaya perkara karena kalah. Pada dasarnya, pertimbangan hakim ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan  negara  dan  hukum syara’.  Serta  pertimbangan-pertimbangan lainnya sesuai menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga menjadi sebuah  urgensi  untuk  meneliti  lebih  lanjut  bagaimana  majelis  hakim  Mahkamah Syar’iyah/pengadilan Agama dalam memberi pertimbangan dalam sebuah putusan. Berdasarkan masalah tersebut, artikel ini akan memaparkan masalah Penyelesaian Perkara Hadhanah.

## Konsep Hadhanah dalam Islam
Pemeliharaan  anak  dalam  Bahasa  Arab  disebut  dengan  istilah  “ hadhanah ”. hadhanah  menurut  bahasa  berarti  meletakkan  sesuatu  dekat  tulang  rusuk  atau dipangkuan,  karena  ibu  waktu  menyusukan  anaknya  meletakkan  anak  itu dipangkuan-nya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya: Pendidikan dan pemeliharaan anak  sejak  dari  lahir  sampai  sanggup  berdiri  sendiri  mengurus  dirinya  yang dilakukan oleh kerabat anak itu. 5
Hadhanah berbeda  maksudnya  dengan  Pendidikan  (Tarbiyah).  Dalam hadhanah  terkandung  pengertian  pemeliharaan  jasmani  dan  rohani,  di  samping terkandung pula pengertian Pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak, dan ia merupakan pekerjaan  professional,  sedangkan  hadhanah  dilaksanakan  dan  dilakukan  oleh keluarga  si  anak,  kecuali  jika  si  anak  tidak  mempunyai  keluarga  serta  ia  bukan professional;  dilakukan  oleh  setiap  ibu,  serta  anggota  kerabat  lainnya.  hadhanah merupakan hak dari hadhin, sedangkan Pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik. 6
Hadhanah merupakan  hak  bagi  anak-anak  yang  masih  kecil,  karena  dia membutuhkan  pengawasan,  penjagaan,  pelaksanaan  urusannya  dan  orang  yang
4 Ibid ., hlm. 13.
5 Abdur Rahman Hozali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003). hlm. 176.
6 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat : Untuk Fakultas Syariah Komponen Mdkd (Bandung: Pustaka Setia, 1999). hlm. 175.
mendidiknya. Ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah. Rasulullah SAW. Bersabda:
ْنَع
َذَه يِنْبِا هنِإ !ِ ه َاَللَ َلوُس َر اَي ( : ْتَلاَق ًةَأ َرْمِا هنَأ ;اَمُهْنَع ُ ه َاَللَ َي ِض َر ٍو ِرْمَع ِنْب ِ ه َاَللَ ِدْبَع
َناَك ا يِِّنِم ُه َع ِزَتْنَي  ْنَأ َدا َرَأ َو ، يِنَقهلَط ُهاَبَأ هنِإ َو ، ًءا َو ِح ُهَل ي ِرْج ِح َو ، ًءاَقِس ُهَل يِيْدَث َو ، ًءاَعِو ُهَل يِنْطَب
وُبَأ َو ، ُدَمْحَأ ُها َو َر ) ي ِحِكْنَت ْمَل اَم ، ِهِب ُّقَحَأ ِتْنَأ ملسو هيلع الله ىلص ِ ه َاَللَ ُلوُس َر اَهَل َلاَقَف ُمِكاَحْلَا ُهَحهحَص َو ، َد ُواَد Artinya: Dari  Abdullah  bin  Umar  r.a.  bahwa  seorang  perempuan  berkata kepada Nabi, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya,  dan  susuku  yang  menjadi  minumannya,  dan  pangkuanku yang  memeluknya,  sedang  bapaknya  telah  menceraikan  aku  dan  ia  mau mengambilnya dariku.”Lalu Rasullulah SAW. Bersabda kepadanya, “engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah.” (hadis  ini  dikeluarkan  oleh  Ahmad,  Abu  Daud,  Baihaqi,  Hakim  dan  ia mensahihkannya) 7
Apabila  terjadi  perceraian,  selama  ibunya  belum  menikah  lagi,  maka  ibu diutamakan  untuk  meng-asuhnya,  sebab  dia  lebih  mengetahui  dan  lebih  mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya. Ibu juga lebih mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya  daripada  bapak.  Karena  itu  peran  ibu  sangat  penting  dalam  mengatur kemaslahatan  anak.  Kalau  ibunya  itu  setelah  bercerai,  lalu  menikah  lagi  dengan lelaki lain, sedangkan anak itu belum mumayyiz, maka ayahnya yang lebih berhak dan  pantas  mendidik  kalau ia  meminta atau  bersedia mendidiknya.  Bila  bapaknya tidak bersedia maka yang berhak mendidiknya adalah bibinya (saudara perempuan ibunya). 8
Rasulullah bersabda: ْدَق َو ، يِنْباِب  َبَهْذَي  ْنَأ ُدي ِرُي ي ِج ْو َز هنِإ !ِ ه َاَللَ َلوُس َر اَي ( : ْتَلاَق ًةَأَرْمِا هنَأ هنع الله يضر َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع َو ِهِذَه َو  َكوُبَأ اَذَه !ُم َلَُغ اَي ملسو هيلع الله ىلص ُّيِبهنلَا َلاَقَف ، اَهُج ْو َز َءاَجَف َةَبَنِع يِبَأ  ِرْئِب  ْنِم يِناَقَس َو ، يِنَعَفَن ُّيِذِم ْرِِّتلَا ُهَحهحَص َو ، ُةَعَب ْرَ ْلْا َو ، ُدَمْحَأ ُها َو َر ) ِهِب  ْتَقَلَطْناَف ، ِهِِّمُأ ِدَيِب َذَخَأَف  َتْئِش اَمُهُّيَأ ِدَيِب ْذُخ َف ، َكُّمُأ
Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa seorang perempuan berkata  kepada  nabi:  Wahai  Rasulullah,  suamiku  ingin  pergi  membawa anakku, padahal ia berguna untukku dan mengambilkan air dari sumur Abu 'Inabah untukku. Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Wahai anak laki,  ini  ayahmu  dan  ini  ibumu,  peganglah  tangan  siapa  dari  yang  engkau
7 Muhammad Nasruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud , terj Abd Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman, Cetakan II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm. 47.
8 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat: Untuk Fakultas Syariah Komponen Mdkd ..., hlm. 173
kehendaki."  Lalu  ia  memegang  tangan  ibunya  dan  ia  membawanya  pergi. Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi 9
Dalam hadis ini dijelaskan bahwa anak kecil yang sudah dewasa dan mumayyiz dan  mengerti  dengan  diri  sendiri,  dia  boleh  memilih  siapakah  yang  akan mengasuhnya, antara ibu atau ayahnya 10
Kemudian jika kasus sang bapak tidak ada atau tidak bersedia memelihara sang anak, di saat ibunya menikah lagi ataupun sudah meninggal dunia, maka yang pantas memelihara anak tersebut adalah bibinya (saudara perempuan ibunya), bibinya yang akan mengambil tempat sang ibu, sesuai yang dijelaskan dalam hadis nabi sebagai berikut:
هنلَا هنَأ ( ;اَمُهْنَع ُ ه َاَللَ َي ِض َر ِب ِزاَع ِنْب ِءاَرَبْلَا ْنَع َو
َة َزْمَح ِةَنْبِا يِف ىَضَق ملسو هيلع الله ىلص هيِب ُّي ِراَخُبْلَا ُهَج َرْخَأ ) ِِّمُ ْلَْا ِةَل ِزْنَمِب ُةَلاَخْلَا :َلاَق َو ، اَهِتَلاَخِل Dari al-Barra' Ibnu 'Azb bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam telah memutuskan  puteri  Hamzah  agar  dipelihara  saudara  perempuan  ibunya. Beliau bersabda: "Saudara perempuan ibu (bibi) kedudukannya sama dengan ibu." Riwayat Bukhari. 11
Dalam firman Allah juga disebutkan: هنلا اَهُدوُق َو اًراَن ْمُكيِلْهَأ َو ْمُكَسُفنَأ اوُق اوُنَماَء َنيِذهلا اَهُّيَأاَي ُُُداَدِش ٌظَلَِغ ٌةَكِئلآَم اَهْيَلَع ُة َراَج ِحْلا َو  ُسا
َنو ُرَمْؤُياَم َنوُلَعْفَي َو ْمُه َرَمَأآَم َالله َنوُصْعَيهلا
Artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya  malaikat-malaikat  yang  kasar,  yang  keras,  yang  tidak mendurhakai Allah terhadap apa ang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan . (QS. At-Tahrim: 6)
Di  kalangan  para  fuqaha  terjadi  ikhtilaf  tentang  batas  umur  bagi  anak  kecil laki-laki  tidak  memerlukan hadhanah .  Beberapa  dari  mereka  menetapkan  batas usianya  7  tahun,  sebagian  lagi  9  tahun,  dan  yang  lainnya  lagi  adalah  11  tahun. Kementrian  kehakiman  berpandangan  bahwa  kemaslahatanlah  yang  menjadi pertimbangan bagi hakim untuk secara bebas menetapkan kepentingan anak laki-laki kecil sampai 11 tahun. Apabila hakim menganggap memutuskan kemaslahatan anak laki-laki  ini  tetap  tinggal  dalam  pemeliharaan  seorang  wanita,  maka  dia  boleh memutuskan demikian sampai dengan umur 9 tahun bagi laki-laki, dan 11 tahun bagi perempuan.  Namun  demikian  jika  hakim  menilai  bahwa  kebaikan  anak  ini
9 Ibnu  Hajar  Al-AsQalani, Bulughul  Maram.  Trj.  Yayan  Suryana ,  Edisi  III  (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2015).
10 Slamet  Abidin  dan  Aminuddin, Fiqh  Munakahat:  Untuk  Fakultas  Syariah  Komponen Mdkd ..., hlm. 175.
11 Ibnu Hajar Al-AsQalani, Bulughul Maram. Trj. Yayan Suryana , Edisi III..., hlm. 489.
menginginkan yang lain, maka dia dapat memutuskan untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada selain perempuan. 12
Mengenai  rentang  waktu  masa  mengasuh,  terdapat  beberapa  pendapat,  yang dikemukakan oleh beberapa Imam Mazhab.
1. Imam  Syafi’i  dan  ishak  berpandangan  bahwa  rentang  waktu  mengasuh anak adalah sampai umur 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun.
2. Ulama  Hanafiah,  dan  Ats-Tsauri  berpendapat  bahwa  seorang  ibu  lebih berhak  mendidik  anak  laki-laki  sampai  dia  mahir  makan  sendiri,  dan berpakaian  sendiri,  namun  anak  perempuan  sampai  dia  menstruasi. Setelah itu bapaknya yang berhak mengasuh keduanya.
3. Sedangkan Imam Malik berkata bahwa, seorang ibu berwenang mengasuh anak perempuan sampai dia menikah. Sedang bapaknya mempunyai hak mengasuh  anak  laki-laki  sampai  dia  baligh. 13 Hal  ini  dijelaskan  dalam kitab Muwaththa’ dari Yahya bin Sa’id, dari Qasim bin Muhammad dari Ashim  bin  Umar  r.a  ia  berkata,  “bahwa  Umar  r.a  menikah  kemudian bercerai. pada suatu ketika, Umar pergi ke Quba dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di dalam masjid. Umar mengambil anaknya itu lalu meletakkannya di atas kudanya. Pada saat itu, datanglah nenek dari anak tersebut, Umar berkata, “anakku”. Wanita itu berkata pula, “anakku”. Maka diajukanlah perkara itu ke hadapan khalifah Abu Bakar. Abu Bakar pun memberi keputusan bahwa anak Umar itu ikut ibunya, dengan dasar sebuah  hadis  Nabi  yang  artinya  “ Ibu  lebih  lembut  (kepada  anak),  lebih halus,  lebih  pemurah,  lebih  baik,  dan  lebih  penyayang.  ia  berhak  atas anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain).” 14
Para ulama juga berbeda pandangan terkait siapa yang lebih berhak terhadap hadhanah, antara hadhin atau mahdhun (anak).  Pendapat  Hanafiah  berpendapat bahwa hadhanah itu merupakah  hak mahdhun (anak),  Sedangkan  pendapat  Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, dan sebagian Malikiah berpendapat bahwa yang berhak terhadap hadhanah itu adalah hadhin. 15
UU  tidak  secara  khusus  membicarakan  pemeliharaan  anak  sebagai  akibat putusnya  perkawinan,  apalagi  dengan  menggunakan  nama hadhanah .  Namun  UU No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  secara  umum  mengatur  hak  dan  kewajiban orang tua terhadap anaknya secara umum dalam 5 pasal sebagai berikut: 16
12 Slamet  Abidin  dan  Aminuddin, Fiqh  Munakahat:  Untuk  Fakultas  Syariah  Komponen Mdkd ..,hlm. 184.
13 Timahi dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap ..., hlm. 218.
14 Slamet  Abidin  dan  Aminuddin, Fiqh  Munakahat:  Untuk  Fakultas  Syariah  Komponen Mdkd ..., hlm. 184.
15 Timahi dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap ..., hlm. 222.
16 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 333.
Pasal 45
(1) Kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak  mereka  sebaik- baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya orang tua putus.
Pasal 46
(1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
(2) Jika anak telah dewasa,  dia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang  tua  dan  keluarga  dalam  garis  lurus  ke  atas  bila  mereka  itu memerlukan bantuannya.
Pasal 47
(1) Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
Pasal 48
Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
Pasal 49 (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang  anak  atau  lebih  untuk  waktu  tertentu atas  permintaan  orang  tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang  telah  dewasa  atau  pejabat  yang  berwenang,  dengan  keputusan pengadilan dalam hal-hal:
a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b) Ia berkelakuan buruk sekali;
(2) Meskipun orang tua  dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
Hadhanah sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan juga diatur secara panjang lebar oleh KHI dan materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fiqh menurut jumhur ulama, khususnya Syafi’iyah dengan rumusan berikut: 17
Pasal 156 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
17 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., hlm. 334.
a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali  bila  ibunya  telah  meninggal  dunia,  maka  kedudukannya digantikan oleh:
1) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu;
2) Ayah;
3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu;
6) Wanita-wanita kerabat menurut garis ke samping dari ayah.
b. Anak  yang  sudah mumayyiz berhak  memilih  untuk  mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani  dan  rohani  anak,  meskipun  biaya  nafkah  dan hadhanah telah dicukupi,  maka  atas  permintaan  kerabat  yang  bersangkutan  pengadilan agama  dapat  memindahkan  hak hadhanah kepada  kerabat  lain  yang mempunyai hak hadhanah pula.
d. Semua  biaya hadhanah dan  nafkah  anak  menjadi  tanggung  jawab  ayah menurut  kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai  anak  tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
e. Bilamana  terjadi  perselisihan  mengenai hadhanah dan  nafkah  anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
f. Pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingat  kemampuan  ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.
Tidak dijumpai ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat  tersebut.  karena  itu,  para  ulama  berijtihad  sendiri-sendiri  dalam  menetapkan dengan  berpedoman  kepada  isyarat  tersebut.  Seperti  menurut  mazhab  Hanafi, misalnya, hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan  dan  telah  dapat  mengurus  keperluannya  sehari-hari,  seperti  makan, minum,  mengatur  pakaian,  membersihkan  tempatnya,  dan  sebagainya.  Sedangkan masa hadhanah wanita  berakhir  apabila  ia  baligh,  atau  telah  datang  masa  haid pertamanya. 18
Dalam sumber lain dikatakan bahwa masa berlakunya hadhanah akan berakhir jika  si  anak  sudah  bisa  mengurusi  dirinya  sendiri  atau  sudah  dewasa,  tidak  lagi memerlukan pelayanan lagi seperti: makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi, dan lain-lain. Tetapi  tidak  ada  batasan  tentang  waktu  habisnya.  Hanya  saja  tolak  ukur yang digunakan adalah tamyiz dan kemampuan mengurusi dirinya sendiri, sudah bisa
18 Timahi dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap ..., hlm. 225.
membedakan  perkara-perkara  baik  dengan  perkara-perkara  buruk,  maka  masa hadhanahnya telah berakhir. 19
Pengikut  mazhab  Hanafi  generasi  akhir  ada  yang  menetapkan  bahwa  masa hadhanah itu  berakhir  umur  19  tahun  bagi  laki-laki,  dan  umur  11  tahun  bagi perempuan.  Sedangkan  Mazhab  Syafi’i  berpandangan  bahwa  batas  pemeliharaan anak  itu  selesai  pada  saat  anak  tersebut  sudah mumayyiz ,  yakni  saat  anak  berusia antara  5  dan  6  tahun.  Dengan  landasan  hadis  Nabi  yang artinya  “ anak  ditetapkan antara  bapak  dan  ibunya  sebagaimana  anak  (anak  yang  belum  mumayyiz) perempuan ditetapkan antara bapak dan ibunya. 20
Sedangkan  ada  pendapat  juga  yang  mengatakan  bahwa  hak  ibu  mengasuh berakhir pada saat dia berumur 7 tahun, pada saat itu anak disuruh memilih apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya. Berdasarkan hadis Nabi
ْدَق َو ، يِنْباِب  َب َهْذَي  ْنَأ ُدي ِرُي ي ِج ْو َز هنِإ !ِ ه َاَللَ َلوُس َر اَي ( : ْتَلاَق ًةَأَرْمِا هنَأ هنع الله يضر َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع َو ِهِذَه َو  َكوُب َأ اَذَه !ُم َلَُغ اَي ملسو هيلع الله ىلص ُّيِبهنلَا َلاَقَف ، اَهُج ْو َز َءاَجَف َةَبَنِع يِبَأ  ِرْئِب  ْنِم يِناَقَس َو ، يِنَعَفَن ُّيِذِم ْرِِّتلَا ُهَح هحَص َو ، ُةَعَب ْرَ ْلْا َو ، ُدَمْحَأ ُها َو َر ) ِهِب  ْتَقَلَطْناَف ، ِهِِّمُأ ِدَيِب َذَخَأَف  َتْئِش اَمُهُّيَأ ِدَيِب ْذُخَف ، َكُّمُأ Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku, padahal ia berguna untukku dan mengambilkan air dari sumur  Abu 'Inabah untukku. Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Wahai anak laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari yang engkau kehendaki." Lalu ia memegang tangan ibunya dan ia membawanya pergi . 21
Berdasarkan  peristiwa  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  anak  telah  dapat membedakan  antara  ibu  dan  ayahnya  untuk  ikut  kepada  salah  satunya,  anak dipandang telah mampu menentukan pilihan apabila telah mencapai masa tamyiz. Akan  tetapi  perlu  dijadikan  perhatian  juga,  siapa  pun  yang  akhirnya  dipilih oleh  sang  anak,  keberhasilan  pendidikan  agar  menjadi  tanggung  jawab  bersama- sama antara ayah dan ibunya. Segala sesuatu terkait anak, harus dimusyawarahkan bersama, jangan sampai perceraian antara ayah dan ibu membuat si anak menjadi korban.  Anak  yang  mengikuti  ayah  jangan  sampai  dipisahkan  dari  ibunya,  begitu juga sebaliknya. 22
19 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat: untuk fakultas Syariah komponen Mdkd ..., hlm. 183.
20 Timahi dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap ..., hlm. 225.
21 Ibnu Hajar Al-AsQalani, Bulughul Maram. Trj. Yayan Suryana …, hlm. 488.
22 A  hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia (Banda  Aceh:  Yayasan  PeNa Banda Aceh, 2010). hlm. 171.

## Pertimbangan Hukum Mahkamah Syar’iyah Bna dalam putusan perkara No.
0138/Pdt.G/2015  Dan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  dalam  putusan  perkara No.13/Pdt.G/2016.
Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh No 0138/Pdt.G/2015 menerangkan bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 07 Juli 2015 Miladiyah telah mengajukan  perkara  gugatan  cerai  gugat  dan  hak hadhanah yang  diajukan  pada Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh.  Berdasarkan  isi  surat  gugatannya,  bahwa tuntutan  pokok  penggugat  adalah  memohon  kepada  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh  untuk  diceraikan  dari  tergugat  dikarenakan  penggugat  sudah  tidak  ingin mempertahankan hubungan perkawinan dengan tergugat dan merasa bahwa tujuan perkawinan  yang  diinginkan  oleh  agama  dan  perundang-undangan  yang  berlaku sudah tidak dapat diwujudkan lagi. 23
Penggugat  meminta  untuk  dijatuhkan  talak  satu  bain  Shugra  tergugat,  serta menetapkan seorang anak yang bernama Izzah Kamaliah (perempuan) umur 7 tahun dalam asuhan  Penggugat.  Hal  ini telah  dicantumkan  dalam  isi  surat  gugatan  pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga). 24
Dalam putusannya Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Mahkamah Syar’iyah dalam amar putusannya telah mengabulkan permohonan izin hak hadhanah 5 orang anak baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz dari penggugat dan tergugat  jatuh  kepada  ibunya.  Menariknya,  majelis  hakim  memutuskan  bukan berdasarkan  pada petitum yang  diajukan  oleh  penggugat.  Fakta  bahwa  ibu  selaku penggugat memohonkan hak asuh untuk anak yang terakhir atau anak yang belum mumayyiz .  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  majelis  hakim  yang  memutuskan  untuk menjatuhkan  hak  asuh  semua  anak  (5  orang)  baik  yang  belum mumayyiz ataupun yang sudah berada pada asuhan si ibu.
Majelis hakim di dalam penjelasannya, menimbang berkaitan dengan tuntutan penggugat  tentang  hak  asuh  anak  penggugat  dan  tergugat  mencantumkan  kelima anak  yang  bernama  Siti  Masturina  (21  tahun),  Ahsanun  Nadiyya  (20  tahun),  Siti Millatina  (19  tahun),  Muhammad  Alamghir  Al-Adany  (17  tahun)  dan  Izzah Kamaliah  (7  tahun),  Majelis  Hakim  dalam  pertimbangan  hukumnya  berpendapat bahwa  ibu  berkewajiban  untuk  mengasuh,  mendidik  anak  yang  masih  kecil  dan menurut kebiasaan seorang ibu (wanita) akan lebih sabar dan telaten dalam merawat dan mengasuh anak yang masih kecil, sehingga kedekatan seorang anak yang masih kecil  sangat  sulit  dipisahkan  dari  ibunya.  Walaupun  demikian  tidak  tertutup kemungkinan  bagi  tergugat  untuk  berkomunikasi  dan  memberikan  kasih  sayang serta berhubungan dengan anak tersebut.
Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  penggugat  sebagai  ibu  kandungnya  tidak terbukti  sebagai  ibu  yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  ditetapkan  sebagai pemegang  hak  pengasuhan  dan  pemeliharaan  anak  tersebut.  selama  dalam
23 Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh..., hlm. 1.
24 Ibid .., hlm. 2.
pemeriksaan persidangan penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilang haknya untuk menjadi pengasuh dan pemeliharaan anak tersebut.
Menimbang,  bahwa  dalam  perkawinan  kedua  orang  tua  itu  putus,  maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang  sudah mumayyiz diserahkan  kepada  anak  untuk memilih  di  antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, maka dalam hal ini Majelis hakim juga telah menghadirkan anak-anak penggugat dan tergugat yang sudah mumayyiz untuk  didengarkan  keterangan  mereka  tentang  hak hadhanah. Masing-masing bernama Siti Masturina, Ahsanun Nadiyya, Siti Millatina, dan Muhammad Alamghir Al-Adany.  Dan  mereka  telah  memberikan  keterangan  yang  sama  yaitu  bila  antara ayah  dengan  ibu  terjadi  perceraian,  mereka  memilih  tinggal  bersama  ibu, dikarenakan ayah sudah menikah lagi dan sekarang tinggal bersama istri mudanya. 25
Menimbang secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak ( The Best Interest For The Children ) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  yaitu  dari  segi  menjamin  dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan  jasmani,  rohani,  kecerdasan  intelektual  dan  spritualnya),  dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Hal  itu  sejalan  dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Mahkamah  Agung  RI  Nomor  110/K/AG/2007  tanggal  13  Nopember  2007  dan Nomor 526 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010. 26
Dalam  kasus  ini  penulis  berkesimpulan  bahwa  majelis  hakim  lebih mempertimbangkan putusan perkara tersebut berdasarkan prinsip Ex Aequo Et Bono. Di  mana  hakim  mempertimbangkan  hak  penggugat  sebagai  ibu  yang  lebih  dekat secara  psikologis  kepada  anak-anaknya,  ditambah  juga  di  dalam  persidangan tergugat sebagai suami terbukti menunjukkan gelagat yang tidak merasa kehilangan hak  asuhnya  sebagai  ayah,  yang  mana  artinya  secara  halus  mengatakan  bahwa tergugat tidak ada  keinginan  mengasuh  anak-anaknya  baik  yang  belum mumayyiz maupun yang sudah mumayyiz . Maka pengadilan dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah menetapkan hak asuh anak kepada ibu karena mahdhun yang ada pada hadhin (ayah) tidak terpelihara kepentingannya.
Asas ex  aequo  et  bono ini  memberikan  kebebasan  kepada  hakim  dalam memutuskan  perkara  berdasarkan  pertimbangannya  sendiri  akan  tetapi  menurut penulis  hakim  juga  harus  memperhatikan  asas ultra  petita dimana  hakim  yang memutuskan sesuatu di luar yang dimohonkan oleh penggugat maka putusan tersebut disebut sebagai putusan yang ultra vires karena dianggap telah melebihi yurisdiksi,
25 Ibid ., hlm. 66.
26 Ibid ., hlm. 67.
bertentangan dengan prosedural, atau mengabaikan peraturan dan harus dinyatakan cacat hukum.
Asas ultra  petita sudah  diatur  dalam  Perundang-undangan  Indonesia  pada Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), dan dalam pasal 189 ayat (20 dan (3) Rbg yang melarang seorang hakim memutuskan sebuah perkara  melebihi  tuntutan  yang  diminta  oleh  penggugat  di  dalam  petitumnya. 27 Hakim yang mengabulkan melebihi posita atau pun petitum gugat, dianggap sebagai tindakan  yang  melampaui  batas-batas  kewenangan  hakim  atau ultra  vires yakni bertindak melampaui wewenangnya ( beyond the powers of his authority ). 28 Menurut Yahya  Harahap  dalam  bukunya  Hukum  Acara  Perdata  apabila  ada  putusan  yang mengandung ultra petitum , maka harus dinyatakan cacat ( invalid ) meskipun hal itu dilakukan  hakim  dengan  i’tikad  baik  maupun  sesuai  dengan  kepentingan  umum. Sehubungan dengan itu sekiranya tindakan ultra petitum itu dilakukan dengan hakim berdasarkan  alasan  kebaikan,  tetap  tidak  dapat  dibenarkan  atau  illegal,  karena bertentangan dengan prinsip the rule of law , Oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Sesuai dengan prinsip rule of law, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum ( accordance  with  law )  Hal  itu  pun  ditegaskan  dalam  putusan  MA  No.  1001 K/Sip/1971  yang  melarang  hakim  mengabulkan  hal-hal  yang  tidak  diminta  atau melebihi dari pada yang diminta. Menurut Yahya Harahap juga di dalam buku yang sama,  yang  dapat  dibenarkan  paling  tidak  putusan  yang  dijatuhkan  hakim,  masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan. 29
Putusan judex facti yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk ex aequo et bono, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair .  Bahkan  terdapat  juga  putusan  yang  jauh  lebih  dari  itu.  Dalam putusan  MA  No.  556  K/Sip/1971  dimungkinkan  mengabulkan  gugatan  yang melebihi  permintaan  dengan  syarat  asal  masih  sesuai  dengan  kejadian  materiil. Namun perlu diingat, penerapan yang demikian sangat kasuistik. 30
Akan tetapi, sebaliknya dalam petitum primair dan subsidair masing-masing dirinci satu per satu, tindakan hakim yang mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian petitum subsidair , dianggap tindakan melampaui batas wewenang, oleh karena itu tidak dibenarkan. Demikian penegasan putusan MA No. 882 K/Sip/1974. Dalam hal gugatan mencantumkan petitum primair dan subsidair , pengadilan hanya dibenarkan  memilih  satu  di  antaranya,  apakah  mengabulkan petitum  primair atau subsidair . Hakim tidak dibenarkan menggunakan kebebasan cara mengadili dengan jalan  mengabulkan petitum  primair atau  mengambil  sebagian  dari petitum
27 Bambang  Sugeng  Ariadi  Subagyo  dan  Wahyudi  Johan,  “Kajian  Penerapan  Asas  Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono,” t.t. hlm.104.
28 Ibid.
29 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Cet 9 (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.). hlm. 801.
30 Ibid …, hlm. 802.
subsidair . 31 Apalagi  mengabulkan  sesuatu yang  sama  sekali  tidak  diajukan  dalam petitum, nyata-nyata melanggar asas ultra petitum , oleh karena itu harus dibatalkan. Seperti  yang  dikemukakan  dalam  putusan  MA  No.  77  k/Sip/1973,  putusan  harus dibatalkan. 32
Sedangkan  perkara  bandingnya  nomor  13/Pdt.G/2016/MS-Aceh  di  dalam duduk  perkaranya  diuraikan  bahwa  tergugat  yang  disebut  pembanding  telah mengajukan permohonan banding. dalam pertimbangannya majelis hakim banding berpendapat  bahwa  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dengan  segala pertimbangan  hukum  yang  telah  diuraikan  di  dalamnya  dan  telah  mengabulkan gugatan  perceraian  dan  hak  pemeliharaan  anak  ( hadhanah) yang  diajukan  oleh penggugat dinilai sudah tepat dan benar, namun masih ada pertimbangan yang tidak bersesuaian dengan permohonan/gugatan penggugat, oleh karena itu majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh terhadap pertimbangan hukum yang tepat dan benar akan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan menambah pertimbangannya.
Majelis  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  berpandangan  bahwa,  setiap putusan  harus  selaras  dengan petitum yang  diajukan  oleh  penggugat,  hakim  tidak boleh memutus Apa yang tidak diminta dalam petitum sesuai dengan pasal Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), dan dalam pasal 189 ayat  (20  dan  (3) Rechtreglement  Voor  De  Buitengewiesten (Rbg)  yang  melarang seorang  hakim  memutuskan  sebuah  perkara  melebihi  tuntutan  yang  diminta  oleh penggugat  di  dalam petitum nya.  Putusan  Sehingga  Majelis  Hakim  dalam pertimbangannya berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama dinilai kurang tepat karena telah mengabulkan yang tidak diminta dalam petitumnya ( ultra petita ) maka  putusan  majelis  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  tersebut  harus dibatalkan.

## Pandangan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Terhadap  Putusan  Hakim Ms.Bna Dan Ms.Aceh
Dalam  penelitian  ini  dalam  putusan  No  0138/Pdt.G/2015/Ms.  Bna  dan  No 13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh  yang  menjadi  permasalahannya  adalah  anak  yang  sudah mumayyiz . Hal ini berkaitan dengan waktu atau lamanya masa hadhanah dan hukum setelah selesainya masa hadhanah . Merujuk pada kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, para ulama sepakat bahwa masa hadhanah itu dimulai  sejak  kelahiran  anak  sampai  usia mumayyiz .  Di  atas  usia mumayyiz ,  para ulama berbeda pendapat mengenai pengasuhannya. 33
Ulama syafi’iyah berpendapat jika suami istri bercerai dan punya anak yang sudah mumayyiz ,  baik  lelaki  maupun  perempuan,  yaitu  menginjak  usia  tujuh  atau
31 Ibid .
32 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata .., hlm. 803.
33 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 .., hlm. 80.
delapan tahun dan kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus hadhanah - nya, baik dalam masalah agama, harta, maupun kasih sayang. kemudian keduanya saling  berebut  untuk  mengasuh  anak  tersebut  maka  si  anak  dipersilahkan  untuk memilih  salah  satu  di  antara  keduanya.  Siapa  saja  yang  dipilih  maka  dialah  yang berhak untuk mengasuh anak tersebut. 34
Hal  inilah  yang  dijadikan  rujukan  oleh  majelis  hakim  Mahkamah  Syar’iyah Banda  Aceh  dalam  memutus  perkara hadhanah anak mumayyiz dalam  kasus No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna  dimana  keempat  orang  anak  yang  sudah mumayyiz tersebut memilih tinggal bersama ibunya setelah keempat anak tersebut dihadirkan dalam sidang.
Sedangkan anak perempuan jika sudah mencapai usia tujuh tahun maka sang ayah  yang  lebih  berhak  untuk  mengurusnya  tanpa  diberi  kesempatan  memilih menurut Hanabilah. Adapun hukum memberikan kebebasan memilih kepada anak adalah  tidak  diperbolehkan  karena  ia  belum  bisa  berkata  dengan  baik  dan  belum mengetahui nasib-nya. Mungkin saja apabila ia diberikan kebebasan untuk memilih, makai  ia  akan  memilih  salah  satu  dari  orang  tuanya  yang  justru  lebih  banyak menyediakan  porsi  bermain  kepadanya,  tidak  mau  mendidiknya  dengan  baik,  dan memberikan  kebebasan  seluas-luasnya  kepadanya  untuk  memenuhi  keinginan nafsunya.  selain  itu,  di  kemudian  hari,  mungkin  juga  hidupnya  akan  hancur. 35
Namun, hal ini berseberangan dengan pendapat Syafi’iyah. Alasannya, karena tujuan hadhanah adalah untuk kemashlahatan dan itu bagi perempuan di atas tujuh tahun bisa tercipta jika diurus oleh ayahnya .
Dalam  agama  Islam,  tidak  ada  satu nash pun  yang  menjelaskan didahulukannya  salah  satu  dari  kedua  orang  tua,  dan  tidak  ada  pula nash yang menjelaskan bahwa anak diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Ulama juga sepakat bahwa tidak ada penunjukan secara khusus kepada salah satu dari kedua orang tua untuk mengasuh anaknya. Bahkan, terhadap orang yang  suka  menentang  dan  orang  yang  suka  melampaui  batas,  tidak  lebih diprioritraskan daripada orang yang shaleh, adil, dan suka berbuat baik. Akan tetapi hal yang menjadi patokan dalam hak pengasuh anak adalah kemampuan memelihara dan menjaga anak. Apabila sang ayah lalai dan tidak mampu untuk mengawasi dan menjaga anaknya, ataupun ia sakit, maka ibunya lebih berhak mengasuh anak. Hal itu seperti diakui oleh Ibnu Qayyim. Ia berkata “siapa saja yang kami berikan hak untuk mendidik anak, baik karena ia dipilih sendiri oleh sang anak, terpilih dari hasil undian,  maupun  dirinya  sendiri  yang  menentukan,  maka  sebenarnya  kami  lebih memprioritaskan orang itu untuk mengasuh sang anak apabila kemashlahatan sang anak didapatkan”. 36
34 Ibid.
35 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah ..., hlm. 38-39.
36 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah..., hlm. 39.
Kompilasi hukum Islam juga mengatur terkait hak anak mumayyiz . Dikatakan bahwa bagi anak yang sudah bisa memilih disuruh memilih. Sesuai dengan pasal 105 huruf  (b)  sebagai  berikut:  “pemeliharaan  anak  yang  sudah mumayyiz diserahkan kepada  anak  untuk  memilih  di  anatara  ayah  atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak pemeliharaannya”. Akan tetapi hak pilih tersebut diberikan kepada anak jika telah terpenuhi syarat-syarat yaitu: kedua orang tua telah memenuhi syarat mengasuh. Bila salah satu memenuhi syarat dan pihak yang lain tidak, maka anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ibu ataupun ayah. Syarat selanjutnya adalah anak dalam kondisi waras alias tidak idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuh, dan tidak ada hak pilih bagi anak tersebut. 37
Hukum  positif  menilai  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna tidak dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, dan Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50 Rv. Pasal tersebut menjelaskan bahwa  sebuah  putusan  tidak  boleh  mengabulkan  melebihi  tuntutan  yang  diminta penggugat dalam surat permohonannya. Tetapi berdasarkan yurisprudensi MA No. 556  K/Sip/1971  menyatakan  bahwa  sebuah  putusan  masih  dimungkinkan  untuk mengabulkan  perkara  melebihi  permintaan  para  pihak.  Akan  tetapi  dengan  syarat asal masih sesuai dengan kejadian materiil. 38 hal ini juga ada diputusan MA RI No. 140K/Sip/1971,  yang  isi  pokoknya  menyatakan  bahwa  membenarkan  hakim membuat  putusan  yang  bersifat ultra  petita dengan  syarat  “harus  masih  dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan”. 39 dimana ini berbading terbalik dengan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg serta Pasal 50 Rv. 40
Sedangkan  Putusan  No  13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh  sudah  sesuai  dengan  dasar hukum yang berlaku dengan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg, dan Pasal  50  Rv  dimana  Putusan  harus  secara  total  dan  menyeluruh  memeriksa  dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.

## Kesimpulan
Putusan dan pertimbangan hakim perkara No 0138/Pdt.G/2015/ Ms.Bna dan No  13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh, pertama ,  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam amar putusannya memutuskan bahwa 5 orang anak dari penggugat dan tergugat baik yang mumayyiz maupun  yang  belum mumayyiz seluruhnya  jatuh  kepada  hak asuh penggugat  sebagai  ibu.  Padahal  bila  merujuk  kepada  permohonan  sang ibu/penggugat,  yang  diminta  hak  asuh  hanya  anak  yang  belum mumayyiz. Kedua , Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  dalam  putusan  banding  No  13/Pdt.G/2016/MS.Aceh berbeda  pendapat  dengan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  terkait  putusan  No
37 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 331.
38 Putusan Mahkamah Agung RI, No 556/SIP/1971.
39 Putusan Mahkamah Agung RI, No 140K/SIP/1971.
40 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Cet 9 (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.). hlm. 802.
0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna dimana Majelis Hakim Ms.Aceh hanya memutuskan hak hadhanah anak terakhir saja kepada penggugat sesuai dengan isi dari surat gugatan. Ketiga, Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dalam perkara No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna  tentang  pemberian  hak hadhanah anak  yang  belum mumayyiz kepada  ibu  adalah  Pasal  105  huruf  a  KHI.  Sementara  pertimbangan memberikan hak hadhanah empat orang anak lainnya yang mumayyiz kepada ibu, bahwa  keempat  anak  tersebut,  dalam  persidangan  tanggal  19  Oktober  2015  telah menyatakan  bahwa  akan  memilih  untuk  tinggal  Bersama  ibunya  (penggugat). Keempat, Sementara dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam putusan perkara No. 13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh menolak putusan perkara Mahkamah Syar’iyah  Banda  Aceh  yang  menetapkan  hak hadhanah keempat  orang  anak mumayyiz kepada ibu, karena tidak sesuai dengan petitum.
Pandangan  hukum  Islam  dan  Hukum  positif  terhadap  Putusan  No 0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna  dan  Putusan  No  13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh, Pertama, Pandangan hukum Islam terhadap kedua Putusan No 0138/ Pdt.G/2015/Ms.Bna dan putusan  No.13/Pdt.G/2016/Ms.  Aceh  sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam. berdasarkan pendapat Ulama syafi’iyah yang berpandangan bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak untuk memilih dengan siapa mereka akan tinggal. Dan anak yang belum mumayyiz berada  di  bawah  pengasuhan  sang  ibu. Kedua, Putusan No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna berdasarkan hukum positif sesuai dengan yurisprudensi  yaitu  putusan  MA  No.  556  K/Sip/1971  yang  memungkinkan mengabulkan  gugatan  yang  melebihi  permintaan  dengan  syarat  asal  masih  sesuai dengan  kejadian materiil. akan tetapi  tidak  sesuai  dengan  pasal  178  ayat  (3)  HIR, pasal  189  ayat  (3)  RBg  dan  pasal  50  Rv  yang  melarang  majelis  hakim  untuk memutuskan perkara melebihi dari yang diminta.

## Daftar Pustaka
A  Rasyid,  Roihan. Hukum  Acara  Peradilan  Agama .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo
Persada, 2010.
Abidin, Slamet, dan Aminuddin. Fiqh Munakahat : untuk fakultas Syariah komponen
Mdkd. Bandung: PUSTAKA SETIA, 1999.
Adriani,  Nova.  “Penetapan  Hak  Hadhanah  kepada  Bapak  bagi  Anak  Belum Mumayyiz  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Barat  Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB).” Uin Syarif Hidayatullah, 2009.
Al-Albani,  Muhammad  Nasruddin. Shahih  Sunan  Abu  Daud .  Cetakan  II.  Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Al-AsQalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram . Trj. Yayan Suryana. Edisi III. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2015.
Alhafidz, W. Ahsin. Kamus Fiqh , Jakarta: AMZAH, 2013.
Amelia, Riska. “Hak Hadhanah Menurut Ketentuan Fiqih (Analisis Putusan Hakim Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  No:  216/Pdt.G/2015/Ms-Jth).”  FAkultas
Syariah  dan  Hukum  Prodi  Hukum  Keluarga,  Universitas  Islam  Negeri  Ar- Raniry, 2019.
Ariadi  Subagyo,  Bambang  Sugeng,  dan Wahyudi  Johan.  “Kajian  Penerapan  Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono,” t.t.
Aro, Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama . Cet. 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Athoni,  Abdurrahmat. Metode  Penelitian  &  Teknik  Penyusunan  Skripsi ,  Jakarta:
Rineka Cipta, 2006.
Az-Zuhaili,  Wahbah. Fikih  Islam  Wa  Adillatuhu Jilid  10.  Cet  1.  Jakarta:  Gema
Insani, 2011.
Firdaus, Elimarti. “Hak Hadhanah dalam putusan Pengadilan Agama.” jurnal Ilmiah
Syariah, Nomor 02, Volume 17 (Juli 2018).
Ghozali, Abdur Rahman . Fiqih Munakahat , Jakarta: Kencana, 2003. Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Cet 3. jakarta: Sinar Grafika, 2004. Hanapi,  Agustin,  Edi  Darmawijaya,  dan  Husni  A.  Djalil. Buku  Daras  Hukum Keluarga .  Banda  Aceh:  Fakultas  Syariah  dan  Ekonomi  Islam  Negeri  Ar- Raniri, 2014.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata . Cet 9. Jakarta: Sinar Grafika, t.t. Iftitah  Isnantiana,  Nur.  “Legal  Reasoning  Hakim  dalam  Pengambilan  Putusan
Perkara di Pengadilan.” jurnal Pemikiran Islam Islamadina, Nomor 2, Vol 18
(Juni 2017).
Kamus Besar Bahasa Indonesia, t.t. Kurnia Tri, Nurhayati. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,  Cetakan II. Jakarta: Perc.
Eska Media, 2003. Laila, Faridatul. “Pertimbangan hakim dalam putusan pengasuhan anak (Hadhanah) yang belum mumayyiz dibawah asuhan ayah.” Uin Maulana Malik Ibrahim,
2015.
Maulana, Reza. “Kebijakan Hakim Mengenai Hak Memilih Bagi Anak Mumayyiz Di Mahkamah Syariyah Banda Aceh.” Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
Moleong, J. Lexy . Metodelogi Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya,
2009.
Muhammad, Rusli. Hukum Acara Pidana Kontemporer . Bandung: PT Citra Aditya bakri, 2007.
Nur Azizah fayyadhah, Tarmizi M Jakfar. “Peran Majelis Sulh dalam Penyelesaian Hak  Hadhanah  Pasca  Perceraian  (Studi  Kasus  di  Mahkamah  Syariah Kabupaten Tawau, Provinsi Sabah, Negara Malaysia).” Jurnal Samarah, No
1, Vol 2 (Juni 2018).
Putusan Mahkamah Agung RI. No 556/SIP/1971, t.t. Putusan Mahkamah Agung RI. No 140K/SIP/1971, t.t. Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh. No.13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh, t.t. Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna, t.t.
Rizal,  Muhammad.  “Putusan  hakim  terhadap  biaya  pemeliharaan  anak  (analisis putusan hakim mahkamah syar’iyah banda aceh).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2015.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah . Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi aksara, 2013. Sarong,  A  Hamid. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia .  Banda  Aceh:  Yayasan PeNa Banda Aceh, 2010.
Subekti, dan Tjitrosoedibio. Kamus Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita, 1982. Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , Jakarta: Kencana, 2006.
Timahi, dan Sohari Sahrani. Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Turmuzi, Abu Isa Al. Sunan Al- Turmuzi . Cet II. Jilid III. Mesir: Syirkah Maktabah Wa Mathba’ah Mustafa Albaabi Al Halabii, 1395.
Umar,  Husein. Metode  Penelitian  untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis ,  jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2011.