## Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi

## Evander
evander-2019@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Evidence is an item of crime and one of the important pieces of evidence in uncovering a crime. Evidence is not always owned by the Defendant but is under the control of a third party with good intentions. This action violated the provisions of Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution where third party property rights were taken by force. To respond to these problems, Article 19 paragraph (2) of the PTPK Law has protected third parties who have good intentions through “Keberatan” but there are limitations in submitting them so that they violate article 573 BW. The breach was resolved with the advent of PERMA 2/2022. PERMA 2/2022 stipulates that “Keberatan” can be filed based on a first level decision, appeal or cassation. The addition of norms in PERMA 2/2022 raises a problem where Article 19 paragraph (2) of the PTPK Law and PERMA 2/2022 are not aligned and there are legal issues, namely whether there is a conflict of norms.
Keywords: evidence; PERMA 2/2022; UU PTPK and third party.

## Abstrak
Barang bukti merupakan barang kejahatan dan salah satu alat bukti penting dalam mengungkap kejahatan. Barang bukti tidak selalu dimiliki oleh Terdakwa tetapi berada dibawah kekuasaan pihak ketiga yang beritikad baik. Tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dimana hak milik pihak ketiga diambil secara paksa. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, Pasal 19 ayat (2) UU PTPK telah melindungi pihak ketiga yang beritikad baik lewat upaya Keberatan tetapi terdapat batasan dalam mengajukannya sehingga melanggar pasal 573 BW. Pelanggaran tersebut diselesaikan dengan munculnya PERMA 2/2022. PERMA
2/2022 mengatur bahwa Keberatan dapat diajukan berdasarkan putusan tingkat pertama, banding atau kasasi. Penambahan norma dalam PERMA 2/2022 tersebut menimbulkan permasalahan dimana pasal 19 ayat (2) UU PTPK dengan PERMA 2/2022 tidak selaras dan terdapat isu hukum, yakni apakah terjadi konflik norma. Kata Kunci: Barang bukti; PERMA 2/2022; UU PTPK dan Pihak ketiga.

## Jurist-Diction
Volume 7 No. 1, Januari 2024
How to cite: Evander, ‘Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi’ (2024) Vol. 7 No. 1 Jurist- Diction
Histori artikel: Submit 14 Desember 2023; Diterima  4 Januari 2024; Diterbitkan 31 Januari 2024.
DOI:
10.20473/jd.v7i1.54674 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## Evander: Keberatan Pihak Ketiga...

## Pendahuluan
Barang bukti atau corpus delicti adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun jika kita simak dan kita perhatikan satu peraturan pelaksanaannya, tidak ada satu pasalpun yang memberikan penjelasan tentang barang bukti. 1
Dari  definisi  yang  telah  dipaparkan,  barang  bukti  menjadi  salah  satu  alat bukti dalam persidangan yang bertujuan untuk membuktikan kesalahan dari pelaku membuat sebuah kesalahan. Barang bukti menjadi dasar menimbang suatu Putusan oleh Hakim dalam memutus sebuah perkara. Hal ini disematkan dalam pasal 181 KUHAP jo. pasal 184 KUHAP.
Barang bukti yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim akan menjadi barang yang dirampas. Perampasan tersebut tidak menutup kemungkinan barang yang dirampas merupakan milik pihak ketiga. Peristiwa ini terjadi pada kasus Asabri. Penemuan peristiwa hukum ini ditemukan pada kasus di dalam kantor hukum. Klien dari kantor hukum memiliki permasalahan diatas. Klien membeli lahan dari hasil korupsi kasus Asabri. Maka dari itu, lahan yang dibeli Klien dirampas sebagai barang bukti hasil tindak pidana korupsi. Klien dalam hal ini tidak memiliki pengetahuan tentang barang hasil tindak pidana korupsi. Jadi Klien menjadi pihak ketiga yang beritikad baik dalam mengakuisisi lahan tersebut. Tindakan yang dilakukan dalam perampasan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dibenarkan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Lamintang yang menyatakan bahwa benda-benda yang dapat di sita atau di rampas itu tidak perlu merupakan benda-benda kepunyaan tersangka atau terdakwa, karena tujuan dari penyitaan atau perampasan tersebut sebenarnya hanyalah untuk membuat terang suatu tindak pidana. 2
Tindakan tersebut menimbulkan ambiguitas tentang keabsahan dari barang bukti yang dirampas dimana barang tersebut sudah bukan hak milik pelaku tetapi
1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Sinar Grafika 2002).[119].
2 Lamintang, KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Jurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana (Sinar Baru 1984).[174].
masih dianggap menjadi hak milik pelaku dengan dasar hasil tindak pidana korupsi. Ambiguitas terjadi karena tindakan tersebut melanggar dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa: “ Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun ”. Pihak ketiga disini memiliki barang bukti tersebut dengan itikad baik tanpa ada maksud dalam membantu pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi.
Dengan penjelasan dari Lamintang dan tindakan dari perampasan terhadap Klien menandakan ada pelanggaran terhadap pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.
Dalam pelanggaran yang dilakukan atas perampasan, perlindungan terhadap pihak ketiga telah diatur dalam pasal 19 ayat (2) UU PTPK. Hal tersebut bisa diserahkan kepada Pihak Ketiga atau dikembalikan pada pemilik haknya dengan mengajukan Keberatan yang diatur secara nyata dan konkrit dengan PERMA 2/2022. Berdasarkan pasal 1 angka 1 PERMA 2/2022, Keberatan merupakan permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan barang- barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Dengan definisi yang diatur dalam PERMA 2/2022 menunjukan bahwa kepentingan dari pihak ketiga diakui dan dilindungi .
Pengaturan dalam pasal 19 ayat (2) UU PTPK memberikan dampak terhadap pelanggaran hak karena Keberatan hanya dapat dilakukan setelah putusan tingkat pertama. Akibat dari pengaturan tersebut adalah jika barang yang dirampas berdasarkan putusan banding atau putusan kasasi maka pengajuan keberatan tidak dapat dilakukan. Akibat yang ditimbulkan melanggar hak yang dijamin dalam pasal 573 BW yang berbunyi: “ Tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya ”. Jadi hak dari pemilik kebendaan dibatasi dimana seyogyanya pemilik kebendaan dapat mengajukan kapanpun karena dalam hal ini pemilik kebendaan atau pihak ketiga beritikad baik dapat mengajukan keberatan atau menuntut barangnya kembali terhadap putusan tingkat pertama, banding ataupun kasasi.

## Evander: Keberatan Pihak Ketiga...
Permasalahan tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Agung lewat penerbitan PERMA 2/2022. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA 2/2022 memberikan pihak ketiga yang beritikad baik untuk dapat mengajukan Keberatan berdasarkan putusan tingkat pertama, banding ataupun kasasi. Oleh karena itu, Pasal 4  ayat (1) dan ayat (2) PERMA 2/2022 merupakan perwujudan dari terbatasnya pengajuan Keberatan berdasarkan pasal 19 ayat (2) UU PTPK, dimana pasal 19 ayat (2) UU PTPK hanya mengatur Keberatan dapat diajukan berdasarkan putusan tingkat pertama. Pengaturan dalam PERMA 2/2022 sejalan dengan kewajiban negara yang muncul pada  saat  meratifikasi  Konvensi  PBB  tahun  2003  (United  Nations  Convention Against  Corruption)  yang  diratifikasi  melalui  UU  No.7  Tahun  2006  memuat kewajiban negara melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik. 3
Pengaturan dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA 2/2022 menjadi jawaban dalam terbatasnya pengajuan Keberatan oleh pihak ketiga yang beritikad baik. Akan tetapi, khususnya dalam pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022 memberikan pihak ketiga yang beritikad baik untuk dapat mengajukan Keberatan berdasarkan putusan banding ataupun kasasi. Penambahan norma tersebut memberikan kesempatan untuk pihak ketiga mengajukan berdasarkan putusan tingkat pertama, banding atau kasasi.
Penambahan norma yang terjadi dalam PERMA 2/2022 khususnya dalam pasal 4 ayat (2) memberikan sebuah isu baru yang menimbulkan pertanyaan apakah PERMA 2/2022 dapat mengatur mengenai penambahan peraturan dalam syarat mengajukan Keberatan. Permasalahan tersebut nampak karena penambahan norma tersebut apakah merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung. Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022  memberikan penafsiran apakah norma baru atau perluasan norma. Oleh karena itu, permasalahan pada penambahan norma dalam PERMA 2/2022 menjadi sebuah pertanyaan apakah Mahkamah Agung dalam penerbitan PERMA memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut ataupun menambah norma baru
3 Heru Susetyo, ‘Viktimisasi Terhadap Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dalam Perampasan Aset Tipikor’ FH UI (Jakarta, 2021) <https://law.ui.ac.id/viktimisasi-terhadap-pihak-ketiga-beriktikad- baik-dalam-perampasan-aset-tipikor-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/> accessed 20 Novem- ber 2022.
ataupun perluasan norma dalam hal penambahan norma terkait syarat pengajuan Keberatan dalam pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022.
Permasalahan tersebut menjadi sebuah topik yang akan diteliti. Masalah tersebut menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini. Selain permasalahan tersebut yang muncul ada permasalahn lainnya dimana apakah ada akibat dari perluasan norma yang dilahirkan oleh pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022. Masalah yang telah dipaparkan membuat bahwa kepastian hukum untuk kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik masih belum dilindungi secara maksimal.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif ( legal research ) yang mana berfungsi untuk mencari kebenaran koherensi terkait kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan dengan norma dan/atau prinsip hukum. 4
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan Pendekatan perundang- undangan ( statute approach ). Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) adalah pendekatan untuk meneliti sebuah konsep hukum dengan mendasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam lapangan ilmu hukum. 5
Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) menjadi sebuah pendekatan yang digunakan dengan meneliti dengan mengacu kepada peraturan. Hal mendasar yang perlu diperhatikan dan dipahami dalam pendekatan ini adalah hierarki dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 6

## Kepentingan Pihak Ketiga Dalam UU PTPK dan PERMA 2/2022
Dalam pembahasan ini Pihak Ketiga merupakan pembeli ataupun pihak yang memperoleh barang korupsi tetapi dengan itikad baik. Definisi yang akan dipaparkan
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2021).[47].
5 ibid.[178].
6 ibid .[137].

## Evander: Keberatan Pihak Ketiga...
bertujuan apa maksud dari Pihak Ketiga yang Beritikad Baik. Pembeli Beritikad Baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan Pemilik. 7 Pembeli Beritikad Baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu. 8
Pembeli Beritikad Baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa Penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu. 9 Pembeli yang beriitikad baik adalah Pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan ha katas tanah yang dibelinya. 10 Selain itu, menurut pasal 531 BW menyatakan bahwa “Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya.” Selain itu, seorang dikatakan mempunyai itikad baik, ketika posisinya saat mendapatkan hak milik tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dia tidak mengetahui adanya cacat hukum dalam memperoleh hak milik tersebut.
Menurut P.L Wey, itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya. 11 Jadi secara umum pembeli yang beritikad baik atau pihak yang beritikad baik ini diakui keberadaannya karena seorang pembeli atau pihak memiliki kompetensi untuk membeli barang atau memperoleh barang miliknya dengan niat baik tanpa mengetahui adanya cacat hukum dalam barang tersebut. Pihak ketiga yang beritikad baik ini mendapatkan barang dalam keadaan pihak ketiga mengetahui barang yang akan dimilikinya tidak cacat hukum.
7 R. Subekti, Aneka Perjanjian (PT Aditya Bakti 2014).[15].
8 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Mediatama 2008).[25].
9 Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak (UI Press 2004) 194.
10 Widodo Dwi Putro and others, Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah (LeIP 2016).[16].
11 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (UII Press 2013).[131].
Pihak ketiga yang beritikad baik memiliki arti yang berhubungan dengan penelitian ini bahwa pihak ketiga menguasai barang atau besit dalam itikad baik dimana tidak mengetahui bahwa adanya cela ataupun cacat hukum dalam benda tersebut. Pihak ketiga menguasai barangnya dengan niat baik tanpa tipu muslihat.
Unsur-Unsur dari pihak ketiga yang beritikad baik sendiri terdapat 3 unsur penting, yakni:
1)  Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak la- wan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan;
2)  Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadkan perbuatan hukum;
3)  Harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. 12
Definisi terkait pihak ketiga yang beritikad baik memiliki arti bahwa pihak ketiga menguasai barang tersebut dengan itikad baik. Penguasaan tersebut tidak menutup kemungkingan bahwa dalam tindak pidana korupsi barang tersebut akan dirampas jika memang hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam mengungkap kejahatan korupsi tidak melihat kepemilikannya dalam itikad baik tetapi disita karena telah merugikan negara. Hal tersebut menimbulkan sebuah pelanggaran hukum terhadap hak dari pihak ketiga.
Pelanggaran yang terjadi adalah perampasan aset atau perampasan barang kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Perampasan Aset atau Perampasan Barang adalah sebuah tindakan dari hasil putusan sebuah pokok perkara. Perampasan dapat dilakukan jika telah diputus bahwa aset atau barang yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi atau barang yang bersangkut paut dengan tindak pidana korupsi.
Perampasan muncul dalam Code Penal Romawi Tahun 1810 dan di Negeri
Belanda dihapus pada abad 18. Kemudian perampasan muncul kembali dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda dan berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di Indonesia. Perampasan dalam hal ini merupakan sebuah bentuk
12 Muhamad Nur Ibrahim, ‘Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Pu- tusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi’ (2016) 4 Jurnal Katalogis [220].

## Evander: Keberatan Pihak Ketiga...
pidana tambahan berdasarkan pasal 10 huruf b angka 2 KUHP. Terminologi dari perampasan sudah berbeda dengan konsep dari penyitaan yang dimana hanya untuk kepentingan pembuktian tetapi perampasan adalah sebuah pidana tambahan.
Pidana perampasan sendiri menjadi polemik tersendiri hingga sekarang karena RUU terkait Perampasan Aset Tindak Pidana belum diundangkan untuk kepentingan hukum acara pidana. Terkait naskah akademik RUU tersebut, Perampasan merupakan tindakan hukum dalam lingkup eksekusi atau dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mengambil alih kepemilikan harta kekayaan atau aset tindak pidana menjadi harta kekayaan negara (state’s property). 13
Pengaturan terkait perampasan saat ini diatur dalam pasal 39 KUHP. 14 Dari pengaturan tersebut dapat disimpulkan bahwa perampasan barang dalam 39 KUHP dibedakan menjadi dua golongan, yaitu barang yang diperoleh dari kejahatan dan barang-barang yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. 15 Perampasan aset merupakan sebuah pidana tambahan, dimana menurut hukum pidana Indonesia dan Belanda sebuah pidana tambahan harus bersama-sama dengan pidana pokok. 16
Perampasan baru dapat dilakukan jika barang atau benda telah disita dalam pengadilan sehingga jika tidak dilakukan penyitaan maka tidak dapat dilakukan perampasan. 17 Pasal 41 KUHP memberikan kewenangan bahwa perampasan atas barang tidak harus berdasarkan barang-barang yang telah disita. 18 Berkaitan dengan penelitian ini, barang yang akan dirampas juga tidak perlu disita terlebih dahulu karena Pasal 18 ayat (1) hurud b jo. Ayat (2) UU PTPK dapat merampas terhadap barang yang tidak dilakukan penyitaan karena untuk mengganti uang pengganti.
Perampasan sendiri memiliki 3 jenis berdasarkan Tarif Act of 1930, 19 USA, yakni:
13 Rizky Ramadhan Baried, ‘Alternatif Penyelesaian Keberatan Terhadap Putusan Perampas- an Barang Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik’ [2021] FH UII Press.
14 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Rieneka Cipta 2008).[206].
15 Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pi- dana Kodifikasi (Ghalia Indonesia 1988).[102–103].
16 JE Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia-Belanda (Bina Aksara 1984).[340].
17 PAF Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penintensier Indonesia (Sinar Grafika 2010).[121].
18 Supardi, Perampasan Harta Hasil Korupsi : “Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan (Pertama, Prenadamedia Group 2018).[71].
1.  Perampasan pidana (in personam forfeiture) adalah perampasan aset terhadap pemidanaan seseorang;
2.  Perampasan perdata (in rem forfeiture) adalah perampasan aset tanpa adanya pemidanaan;
3.  Perampasan administrasi adalah perampasan yang dilakukan oleh badan sita federal tanpa campur tangan pengadilan. 19
Berkaitan dengan penelitian ini, perampasan yang digunakan adalah perampasan pidana.  Perampasan pidana didasarkan hasi dari tindak pidana korupsi yang didakawakan. Jadi perampasan barang terhadap sebuah tindak pidana korupsi bergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan dari kasus tersebut. 20
Pidana tambahan perampasan harta diatur secara khusus terkait tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut diatur dalam pasal 18 dan pasal 19 UU PTPK. Tindakan perampasan dihubungkan dengan tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan terminologi “harta, benda atau barang” yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Harta, benda atau barang memiliki arti yang sama dimana biasa dikenal dengan istilah Benda. 21
Benda memiliki kepemelikan yang sering disebut sebuah kebendaan dimana diatur dalam pasal 499 BW bahwa kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. 22 Menurut Subekti benda terbagi 3 macam, yakni (1) benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang; (2) benda dalam arti sempit adalah sebagai barang yang dapat terlihat saja; dan (3) benda berarti harta seseorang, meliputi barang tidak berwujud, yaitu hak. 23
Dari jenis kebendaan yang telah dipaparkan maka perampasan dalam pasal 18 UU PTPK dapat menggunakan istilah barang bergerak yang berwujud, bergerak tidak berwujud, tidak bergerak dan harta benda. Secara terminologis, perampasan harta atau aset diartikan upaya paksa berupa pengambilalihan tanpa kompensasi
19 Paku  Utama, Memahami Asset Recovery & Gate Keeper (Indonesian Legal Roundtable 2013).[60].
20 Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indone- sia (Gramedia 2013).[162]. 21 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Grame- dia Pustaka Utama 2008).[1138].
22 Supardi (n 18).[21].
23 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa 1979).[50].

## Evander: Keberatan Pihak Ketiga...
terhadap harta, benda atau barang. 24
Pengaturan Pasal 19 ayat (1) UU PTPK memberikan pengertian bahwa perampasan dapat dilakukan terhadap pihak ketiga dimana perampasan tersebut terhadap barang-barang yang bukan kepunyaan terpidana melainkan milik pihak ketiga. Hal ini didukung dari kasus-kasus yang terjerat bahwa perampasan dapat dilakukan terhadap barang mili pihak ketiga. Dimulai dari kasus Asabri yang menjadi salah satu dasar penelitian ini. Pihak ketiga terkena dampak dari terpidananya koruptur sehingga barang-barang yang berhubungan dengan terpidana dirampas untuk kepentingan Negara dan pengembalian hasil korupsi kepada Negara.
Perampasan barang terhadap pihak ketiga yang beritikad baik ini mengalami perampasan barang karena hartanya telah rampas untuk negara karena barangnya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.
Tindakan perampasan tersebut memang diakui tetapi barang yang dimiliki merupakan milik pihak ketiga. Pihak ketiga disini merupakan pihak ketiga yang memiliki barangnya dengan itikad baik atau dengan kata lain tidak mengetahui barang tersebut barang tindak pidana korupsi. Maka dari itu, pihak ketiga yang beritikad baik memerlukan perlindungan terhadap haknya yang telah dirampas oleh negara.
Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 25
Selain  pendapat  Setiono,  Satjipto  Rahardjo  mendefinisikan  perlindungan  hukum sebuah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 26
Hal tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat C.S.T. Kansil yang memaknai perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus
24 Supardi (n 18).[23].
25 Setiono, Supremasi Hukum (UNS 2004).[3].
26 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (PT Citra Aditya Bakti 2000).[54].
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 27
Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. 28
Dari  keempat  definisi  ahli  yang  telah  dipaparkan,  perlindungan  hukum memiliki arti dan makna yang sama, yakni suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum yang memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman karena telah dilindungi oleh hukum. Rasa aman ini yang dituju dari sebuah konsep perlindungan hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 29
Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Pengartian dimana perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah maka peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan kepastian dari perlindungan hukum itu sendiri. Konsep perlindungan hukum diakui terutama untuk korban kejahatan atau memberikan rasa aman untuk masyarakat.
Perlindungan hukum untuk pihak ketiga yang beritikad baik diakomodir dalam pasal 19 ayat (2) UU PTPK. Pasal 19 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mekanisme untuk melindungi pihak ketiga beritikad baik. Pengajuan Keberatan adalah sebuah langkah perlindungan hukum jika dalam hal ini pihak ketiga dapat membuktikan bahwa pihak ketiga merupakan pemilik dengan itikad baik.
27 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Balai Pustaka 1989).[102].
28 Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gajah Mada University Press 2011).[10].
29 Rahayu, ‘Pengangkutan Orang’ <etd.eprints.ums.ac.id> accessed 13 November 2022.

## Evander: Keberatan Pihak Ketiga...
Dari 2 pendapat diatas telah memberikan jawaban bahwa perlindungan hukum untuk pihak ketiga yang beritikad baik adalah Keberatan atau dengan kata lain Pasal 19 ayat (2) UU PTPK. Penjelasan dalam pasal 19 ayat (2) UU PTPK tidak jelas atau memiliki kekosongan hukum dikarenakan tidak ada norma yang jelas dalam acara pemeriksaan atau tata cara dalam pemeriksaan upaya Keberatan. Dengan isu hukum diatas maka Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum dengan menerbitkan atau melahirkan norma baru dengan PERMA 2/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
PERMA 2/2022 merupakan sebuah produk perundang-undangan dimana memiliki fungsi dalam memberikan kejelasan untuk hukum acara atau tata cara pemeriksaan  upaya  Keberatan.  Dalam  PERMA,  Keberatan  didefinisikan  dalam pasal 1 angka 1 PERMA 2/2022, yakni Keberatan merupakan permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.
Pengkajian atas definisi Keberatan dalam PERMA 2/2022 membuahkan konsep yang sama dengan konsep dari perlindungan hukum dimana Keberatan memberikan rasa aman dan menjamin hak pihak ketiga yang beritikad baik diutamakan atau dipentingkan dalam hal perampasan asetnya. Selain hal itu, PERMA 2/2022 telah mengedepankan kewajiban  negara  yang  muncul  pada  saat  meratifikasi  Konvensi  PBB  tahun  2003 (United Nations Convention Against Corruption) yang diratifikasi melalui UU No.7 Tahun 2006 memuat kewajiban negara melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik. 30
Ketentuan yang mengatur hal tersebut adalah dalam Pasal 57 ayat (2) UNCAC 2003.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa pihak ketiga yang dirugikan harus dikembalikan barangnya dan memperhatikan hak-hak dari pihak ketiga. Jadi dalam pengaturan pasal ini hak-hak pihak ketiga harus didahului dan jika dilanggar harus diberikan perlindungan terhadap hak-haknya.
Ketentuan tersebut memberikan keharusan Negara untuk membentuk perlindungan hukum untuk pihak ketiga. Oleh karena itu perlindungan hukum untuk pihak ketiga yang beritikad baik atas perampasan asetnya dalam tindak pidana korupsi adalah upaya hukum Keberatan yang telah diatur dalam pasal 19 ayat (2) UU PTPK dan PERMA 2/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

## Pengajuan Keberatan dalam Pasal 19 ayat (2) UU PTPK dan PERMA 2/2022
Keberatan merupakan permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Keberatan yang telah dijelaskan sebagai perlindungan untuk pihak ketiga yang beritikad baik diperlukan mekanisme dalam pengajuannya. Dalam pasal 19 UU PTPK tidak menjelaskan tata cara atau prosedur atau pedoman dalam hal pengajuan keberatan oleh pihak ketiga yang beritikad baik.
Kekosongan hukum tersebut ditanggapi oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan PERMA 2/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. PERMA 2/2022 dengan pembahasan tentang “Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Menimbang Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Pembahasan terkait PERMA 2/2022 menjadi jawaban dari tata cara, prosedur atau pedoman mekanisme pengajuan keberatan sebagai perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
Pertimbangan dibuatnya PERMA 2/2022 pada huruf b dan c merujuk pada pasal 19 ayat (2) UU PTPK yang tidak mengatur secara khusus terkait tata cara penyelesaian keberatan. Pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk menjamin kesatuan dan ketepatan norma terhadap penyelesaian keberatan berdasarkan pasal

## Evander: Keberatan Pihak Ketiga...
19 UU PTPK. Jadi dengan konsideran yang telah dipaparkan dalam pendahuluan PERMA 2/2022 telah menjelaskan untuk memberikan kepastian norma terhadap mekanisme keberatan yang berunjuk atau berjenjang pada norma dalam pasal 19 ayat (2) UU PTPK.
Dengan maksud dan tujuan dari PERMA 2/2022 memberikan kepastian terhadap hukum acara atau mekanisme pengajuan Keberatan itu sendiri. Akan tetapi, terjadi perbedaan norma pada pasal 19 ayat (2) UU PTPK dan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA 2/2022. Perbedaan ini mengakibatkan terdapat perubahan tentang mekanisme atau syarat dalam pengajuan Keberatan dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik.
Pengaturan yang terjadi adalah syarat pengajuan Keberatan oleh pihak ketiga yang beritikad baik. Bunyi dari pasal 19 ayat (2) UU PTPK, yaitu;
“Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terma- suk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersang- kutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. 31
Kemudian berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA 2/2022, yakni
“(1) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan pada Perkara Pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum”. 32
“(2) Dalam hal putusan Perkara Pokok merupakan putusan banding atau ka- sasi, Keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah petikan/salinan putusan diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa dan/atau diumum- kan di papan pengumuman pengadilan dan/atau secara elektronik”.
Dua aturan yang berbeda diatas terkait syarat pengajuan keberatan terlihat perbedaan dari UU PTPK dengan PERMA 2/2022. Dalam hal ini, syarat dasar untuk pengajuan Keberatan memiliki penambahan norma berupa perluasan norma pada pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022. Perluasan yang terjadi adalah pengajuan keberatan
31 Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
32 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022.
dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik berdasarkan putusan banding ataupun putusan kasasi. Perluasan norma terjadi karena pengaturan dalam pasal 19 ayat (2) UU PTPK hanya dapat diajukan setelah ada putusan tingkat pertama. Akibat dari terbatasnya hak pengajuan maka pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022 mengatur lebih lanjut dimana dapat diajukan berdasarkan putusan banding atau kasasi.
Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA merupakan sebuah peraturan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Tindakan tersebut diakui dan diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam dua norma ini menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan lain diluar mengadili dan menguji undang-undang yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk membentuk sebuah peraturan yang mengatur.
Kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung dapat menerbitkan peraturan terkait untuk kelancaran hukum acara sesuai dengan pasal 79 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan tertuang dalam normanya bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung merupakan peraturan perundang-undangan. Dengan ketentuan tersebut, PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan yang diakui dan masuk ke dalam peraturan perundang-undangan.
Pertentangan ini tidak muncul karena PERMA 2/2022 adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Mahkamah Agung kepada Mahkamah Agung untuk dapat mengatur lebih lanjut terkait hukum acara peradilan. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 79 UU Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang- undang ini.
Terminologi dari penyelenggaraan peradilan disini memiliki arti dalam hal mekanisme pemeriksaan di peradilan. Hal ini dukung dengan Lampiran Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor:  57/KMA/SK/IV/2016,  Peraturan

## Evander: Keberatan Pihak Ketiga...
Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Jadi dengan keputusan yang telah dibuat oleh MA maka PERMA hanya dapat bersifat hukum acara atau dalam istilah penyelenggaraan peradilan dalam pasal 79 UU Mahkamah Agung.
Dengan penambahan atau perluasan norma pada lewat PERMA 2/2022 khususnya dalam pasal 4 ayat (2) bukan merupakan norma baru karena dalam hal pengajuan terhadap putusan banding atau putusan kasasi adalah perluasan norma. Perluasan yang diberikan tidak memberikan dampak munculnya norma baru karena putusan banding ataupun kasasi telah dikenal dalam hukum acara pidana.
Penjelasan tersebut sesuai dengan maksud dari PERMA itu dibentuk oleh Mahkamah Agung untuk sebagai sebuah kelancaran atau kejelasan penyelenggaraan peradilan. Dalam hal ini perluasan norma yang dibentuk merupakan ketentuan yang bersifat hukum acara. Oleh karena itu, kedudukan PERMA 2/2022 disini sebagai penjelas atau peraturan pelaksana dari pasal 19 ayat (2) UU PTPK yang membahas mengenai upaya Keberatan.

## Kesimpulan
Kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik dalam UU PTPK dan PERMA 2/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, bahwa kepentingan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik telah diakui dan dilindungi dengan adanya Keberatan. Keberatan diatur dalam pasal 19 ayat (2) UU PTPK dan PERMA 2/2022. Keberatan ini merupakan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dan upaya formal yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga yang beritikad baik dimana barangnya yang dirampas oleh negara akibat dari tindak pidana korupsi.
PERMA 2/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan kewenangan terhadap Pihak Ketiga dalam pengajuan Keberatan berdasarkan putusan banding atau kasasi.
Penambahan norma dalam pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022 bukan merupakan norma baru ataupun aturan hukum baru yang bertentangan dengan pasal 19 ayat (2) UU PTPK. Norma dalam pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022 merupakan perluasan norma atau memperjelas sebuah norma dan termasuk dari tujuan PERMA dibentuk berdasarkan pasal 79 UU Mahkamah Agung dan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah  Agung  Nomor:  57/KMA/SK/IV/2016,  yakni  memberikan  informasi lengkap atau kejelasan terhadap hukum acara dimana dalam hal ini hukum acara berkaitan dengan syarat pengajuan Keberatan.

## Daftar Bacaan Buku
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Mediatama 2008).
Baried RR, ‘Alternatif Penyelesaian Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik’ [2021] FH UII Press.
Hadjon PM, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gajah Mada University Press 2011).
Hamzah A, Asas-Asas Hukum Pidana (Rieneka Cipta 2008).
Jonkers JE, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia-Belanda (Bina Aksara 1984).
Kansil CST, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Balai Pustaka 1989).
Lamintang, KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Jurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana (Sinar Baru 1984).
Lamintang PAF and Lamintang T, Hukum Penintensier Indonesia (Sinar Grafika 2010).
Nasional DP, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (Gramedia Pustaka Utama 2008).
Marzuki PM, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2021).
R. Subekti, Aneka Perjanjian (PT Aditya Bakti 2014).
Rahardjo S, Ilmu Hukum (PT Citra Aditya Bakti 2000).

## Evander: Keberatan Pihak Ketiga...
Rahayu, ‘Pengangkutan Orang’ <etd.eprints.ums.ac.id> accessed 13 November 2022.
Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak (UI Press 2004).
——, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (UII Press 2013).
Sakidjo A dan Purnomo B, Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi (Ghalia Indonesia 1988).
Setiono, Supremasi Hukum (UNS 2004).
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa 1979).
Supardi, Perampasan Harta Hasil Korupsi : “Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan (Pertama, Prenadamedia Group 2018).
Widodo Dwi Putro dan lain-lain, Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah (LeIP 2016).
Yusuf M, Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Gramedia 2013).

## Jurnal
Ibrahim MN, ‘Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi’ (2016) 4 Jurnal Katalogis.

## Sihombing dan Eka N.A.M, ‘Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat’ (2016) 16 Penelitian Hukum DE JURE.
Syarifuddin A, ‘Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bertanggung Jawab’ (2000) IV Jurnal Pro Justisia.
Valerian D, ‘Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi’ (2019) 5 Jurnal Antikorupsi Integritas.

## Laman
Susetyo H, ‘Viktimisasi Terhadap Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dalam Perampasan Aset Tipikor’ FH UI (Jakarta, 2021) <https://law.ui.ac.id/viktimisasi- terhadap-pihak-ketiga-beriktikad-baik-dalam-perampasan-aset-tipikor-oleh- heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/> accessed 20 November 2022.