## PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA DI KOTA SURAKARTA

## Oleh: Danang Ari Wibowo

## ABSTRAK
Kota Surakarta memiliki banyak sekali benda atau bangunan peninggalan bersejarah dan purbakala. Keberadaan cagar budaya di Kota Surakarta masih sangat rawan dari kerusakan, kehilangan, dan mungkin sampai kemusnahan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor alam atau dapat juga dari perbuatan manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan atau menafsirkan data-data yang berkaitan dengan cagar budaya di Kota Surakarta. Hasil penelitian ini ialah bahwa sejarah cagar budaya di Indonesia sejak zaman Belanda dengan adanya Monumenten Ordonantie No. 19 Tahun 1931, selanjutnya zaman Orde Baru dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar dan pada era Reformasi ini sudah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perlindungan hukum cagar budaya di Kota Surakarta ialah dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap benda cagar budaya, yaitu berupa hukuman penjara sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggarnya.
Kata kunci: penegakan hukum, kejahatan, benda cagar budaya, Surakarta
A. PENDAHULUAN
Kota Surakarta sebagai salah satu kota budaya di Indonesia, mempunyai banyak sekali benda atau bangunan peninggalan bersejarah yang merupakan warisan dari nenek moyang bangsa ini. Peninggalan bersejarah tersebut merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya sehingga wajib untuk dirawat, dikelola, dimanfaatkan dengan sebaik- baiknya, serta sangat perlu untuk dilestarikan. Benda-benda peninggalan sejarah tersebut yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh undang-undang biasa disebut sebagai cagar budaya. Keberadaan benda-benda cagar budaya tersebut masih rawan dari kerusakan, kehilangan, dan mungkin sampai kemusnahan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan manusia.
Peraturan hukum yang mengatur tentang benda cagar budaya, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, tetapi peraturan hukum tersebut sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Benda cagar budaya merupakan warisan nenek moyang kita, yang sangat penting untuk dirawat dan dijaga kelestariannya dan peraturan hukum diperlukan untuk mengatur keberadaannya dan adanya sanksi tegas bagi para pelanggarnya.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian dalam pendahuluan tersebut, selanjutnya dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut.
1.  Bagaimanakah sejarah benda cagar budaya di Indonesia?
2.  Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Kota Surakarta?
3.  Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap benda cagar budaya di Kota Surakarta?
C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah tersebut, tujuan utama penelitian ini ialah:
1.  Mengetahui sejarah benda cagar budaya di Indonesia.
2.  Mengetahui perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Kota Surakarta.
3.  Mengetahui penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap benda cagar budaya di Kota Surakarta.

## D. METODE PENULISAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.
Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang diperoleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan maka semakin baik kualitas penelitian kualitatif ini. Objek dalam penelitian kualitatif umumnya berjumlah terbatas. Pada penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang sedang diteliti. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Hasil penelitian kualitatif juga dapat memunculkan teori atau konsep baru apabila hasil penelitiannya bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan sebagai kajian dalam penelitian. 1

## E. PEMBAHASAN
1.  Sejarah Cagar Budaya di Indonesia Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan benda cagar budaya, yaitu dalam hal pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya. Benda cagar budaya dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan, sangat perlu dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pelestarian benda cagar budaya di Indonesia telah berjalan sejak masa penjajahan Belanda. Berdasarkan beberapa hasil riset dan temuan dari peneliti dan arkeolog Belanda terhadap benda-benda purbakala, pemerintah Belanda kemudian mendirikan suatu badan yang bersifat sementara pada tahun 1901 yang bernama Comissie in Nederlandsch–Indie voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera yang bertujuan untuk melakukan riset, pengawasan, dan perlindungan terhadap peninggalan purbakala di Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1931, badan tersebut diganti dengan didirikannya Oudheidhkundige Dienst in Nederlandsch sebagai badan tetap dalam pelestarian peninggalan purbakala,
1 Anonim, “Penelitian Kualitatif”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif, diakses 10 Oktober 2017.
kemudian pemerintah Belanda menerbitkan Monumenten Ordonantie No. 19 Tahun 1931 sebagai dasar hukum perlindungan benda purbakala. 2 Sementara itu, pada masa kemerdekaan hingga Orde Baru, pemerintah Indonesia membentuk badan-badan yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan peninggalan purbakala yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Direktorat Peninggalan Purbakala, Direktorat Peninggalan Bawah Air, dan Pusat Penelitian Arkeologi. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sebagai dasar hukum perlindungan terhadap cagar budaya di Indonesia. Dalam era otonomi daerah terjadi perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak relevan lagi karena kewenangan pemerintah pusat dalam pelestarian cagar budaya di daerah telah diserahkan kepada pemerintah provinsi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, kewenangan pelestarian cagar budaya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaannya. Akan tetapi, di era otonomi daerah, pemerintah menganggap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, di provinsi dan kabupaten atau kota. Provinsi Jawa Tengah menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang benda cagar budaya, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Sementara itu, di Kota Surakarta juga terdapat Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

## 2.  Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya di Kota Surakarta
Definisi atau pengertian perlindungan hukum telah dikemukakan oleh para ahli hukum. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberi pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 3 Secara teori, perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi dua macam, yaitu teori perlindungan hukum yang bersifat preventif dan teori perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan digunakan bukan pada
2 Sudaryadi, “Pelestarian Benda Cagar Budaya Dahulu dan Sekarang”,  http://jelajahsitus. blogspot.com/2009/09/pelestarian-benda-cagar-budaya- dahulu.html, diakses 8 Oktober 2017.
3 Anonim, “Perlindungan Hukum”, http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan- hukum.html, diakses 8 Oktober 2017.
waktu sebelum dikeluarkannya keputusan oleh pemerintah, melainkan setelah dikeluarkan keputusan pemerintah dan keputusan tersebut ternyata mengakibatkan adanya sengketa yang memerlukan penyelesaian. 4
Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Indonesia ialah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melakukan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Sementara itu, di Kota Surakarta juga terdapat Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Sebagai langkah awal perlindungan dan pemanfaatan benda cagar budaya maka pemerintah Kota Surakarta akan mengadakan labelisasi benda cagar budaya di kawasan Kota Surakarta. Dalam pelaksanaan labelisasi tersebut akan diprioritaskan benda cagar budaya yang telah masuk dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 646/116/I/1977. Dalam SK tersebut ada sekitar 70 objek benda cagar budaya yang akan segera direalisasikan labelisasinya. Ada jenis-jenis penanda untuk pelabelan kawasan benda cagar budaya, yaitu berupa tugu untuk kawasan, batu alam atau kuningan untuk gapura, dan monumen serta piagam untuk gedung. 5

## 3.  Penegakan Hukum bagi Pelaku Kejahatan terhadap Benda Cagar Budaya
Kasus tentang Benda Cagar Budaya di Kota Surakarta Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tergantung dari berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri atas tiga unsur, yakni struktur hukum ( legal structure ), substansi hukum ( legal substance ), dan budaya hukum ( legal culture ). Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan unsur yang keempat, yang disebutnya sebagai komponen dampak hukum ( legal impact ). 6
Sementara itu, Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang; (2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku dan ditetapkan; (5) faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 7 Kasus yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar undang-undang tentang benda cagar budaya, yang terjadi di wilayah Kota Surakarta, yaitu terdapat empat kasus yang sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap.

## 4  Kusnadi, Nandang. “Analisis Penerapan Teori Perlindungan Hukum dalam Sengketa Tata
Usaha Negara”, Jurnal Hukum Academia , Vol. 7, http :// ejournal.unpak.ac.id/download. php? file =dosen&id=697&name=dosen _ 4322 _ analisis _ penerapan _ teori _ perlindungan _ hukum.pdf, diakses 9 Oktober 2017.
5 Trisnaningsih, Rahayu, “Labelisasi Benda Cagar Budaya di Solo”, https://mpn.kominfo.go.id/ index.php/2012/08/27/labelisasi-benda-cagar-budaya-di-solo/, diakses 9 Oktober 2017.
6   Surbakti, Natangsa, “ Implementasi Kebijakan Berwawasan Gender”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 9, No. 2, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/NATANGSA2SURBAKTI.pdf, diakses 8 Oktober 2017.
7   Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, “ Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penegakan Hukum Kehutanan di Indonesia”, Jurnal Ekosains , Vol. IV, No. 2, http :// jurnal.pasca.uns. ac.id/index.php/ekosains/article/view/265, diakses 9 Oktober 2017.
Berdasarkan teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang berpengaruh pada proses penegakan hukum di Indonesia, yaitu: 1) hukum atau peraturan perundang-undangan, 2) aparat penegak hukum, 3) sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, 4) kesadaran hukum masyarakat, dan 5) faktor kebudayaan. 8
1)  Hukum atau Peraturan Perundang-undangan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh para terdakwa kejahatan terhadap benda cagar budaya di Pengadilan Negeri Surakarta ialah:
1.1  Putusan Nomor: 38/Pid.B/2008/PN.Ska. Terdakwa KRH. Darmodipuro alias Mbah Hadi dituntut karena bersalah melakukan tindak pidana membawa, memindahkan, mengambil, mengubah, memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan Benda Cagar Budaya sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengadili dengan putusan pidana penjara terhadap Terdakwa Mbah Hadi dengan hukuman penjara selama satu (1) tahun enam (6) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan.
1.2 Putusan Nomor: 39/Pid.B/2008/PN.Ska. Dalam putusan ini ada dua terdakwa, yaitu Jarwadi dan Suparjo alias Gatot yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pencurian Benda Cagar Budaya dan Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Selain itu, Terdakwa Jarwadi dan Suparjo alias Gatot dituntut oleh Jaksa karena bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan-kejahatan” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memvonis terdakwa Jarwadi dan Suparjo alias Gatot dengan pidana yang berupa hukuman penjara masing-masing selama satu (1) tahun dua (2) bulan.
1.3 Putusan Nomor: 68/Pid.B/2008/PN.Ska. Terdakwa Heru Suryanto dituntut karena bersalah melakukan tindak pidana membawa, memindahkan, mengambil, mengubah, memperdagangkan atau memperjualbelikan, memperniagakan Benda Cagar Budaya tanpa izin Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Selain itu, Terdakwa Heru Suryanto juga dituntut karena telah bersalah melakukan tindak pidana, yaitu pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengadili dengan putusan terhadap Terdakwa Heru Suryanto berupa hukuman penjara selama satu (1) tahun enam (6) bulan.
1.4 Putusan Nomor: 368/Pid.B/2008/PN.Ska. Dalam putusan ini yang menjadi Terdakwa adalah Hasim S Djojohadikusumo, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena bersalah melakukan tindak pidana, tidak melakukan kewajiban mendaftarkan kepemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (1), sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 28 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Majelis Hakim mengadili dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan tersebut. Majelis Hakim juga memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
8   Ziaul, Muhammad, “Makalah Efektivitas Hukum”, http :// ziaulmuhammad.blogspot. co.id/2016/02/makalah-efektivitas-hukum.html, diakses 10 Oktober 2017.
2)  Aparat Penegak Hukum
Aparat penegak hukum pada penelitian ini merupakan pihak yang menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan, antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara atau advokat.
Kepolisian telah melakukan tugasnya, yaitu melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap para pelaku pelanggar Undang-Undang Cagar Budaya. Setelah semua berkas siap dan lengkap, dilanjutkan atau dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri. Kejaksaan telah melakukan tugasnya, yaitu melakukan dakwaan dan tuntutan kepada masing-masing terdakwa. Tetapi, masih banyak dijumpai tuntutan pidana yang lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Undang-Undang Cagar Budaya.
Advokat atau penasihat hukum, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, para terdakwa sudah didampingi oleh para penasihat hukum atau pengacara atau advokatnya masing-masing. Advokat telah mendampingi para tersangka dan memperjuangkan hak-hak hukumnya.
Kehakiman melalui para hakimnya sebelum memutuskan suatu perkara telah memperhatikan dan menimbang semua hal, baik yang memberatkan maupun yang meringankan para terdakwa.
Pada penelitian ini, aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat telah menjalankan fungsinya masing-masing dengan benar.
3)  Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Proses Penegakan Hukum Sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum sangat penting artinya karena tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas pendukung tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup.
Kepolisian sudah memiliki sarana atau fasilitas yang memadai, dari sisi tenaga manusia sudah berpendidikan dan terlatih. Untuk kantor-kantor kepolisian juga sudah bagus semua bangunannya. Saat ini untuk menjadi seorang polisi harus memiliki beberapa persyaratan, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun keterampilan.
Kejaksaan sudah memiliki sarana atau fasilitas yang memadai, dari sisi tenaga manusia sudah berpendidikan dan terlatih. Untuk kantor-kantor kejaksaan juga sudah bagus semua bangunannya. Saat ini untuk bekerja di kejaksaan harus memiliki beberapa persyaratan, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun keterampilan.
Kehakiman sudah memiliki sarana atau fasilitas yang memadai, dari sisi tenaga manusia sudah berpendidikan dan terlatih. Untuk kantor-kantor pengadilan juga sudah bagus semua bangunannya. Saat ini untuk bekerja di kehakiman harus memiliki beberapa persyaratan, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun keterampilan. Selanjutnya, jika ingin menjadi seorang hakim juga ada beberapa persyaratan dan pengalaman yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
Advokat biasa disebut dengan pengacara. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka advokat menjadi salah satu aparat penegak hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Untuk menjadi seorang advokat atau penasihat hukum diperlukan pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan syarat-syarat tertentu. Sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum sudah bisa berjalan sesuai yang diharapkan dalam teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, yaitu sarana atau fasilitas pendukung tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup.
4)  Kesadaran Hukum Masyarakat
Di wilayah Kota Surakarta, kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan benda cagar budaya sudah cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan hanya ada empat kasus yang melanggar Undang-Undang Cagar Budaya. Empat kasus tersebut sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta dan sudah ada kekuatan hukum tetapnya. Pemerintah Kota Surakarta (Kota Solo) mencanangkan Kota Solo sebagai kota budaya, dengan adanya kesadaran hukum masyarakat yang sudah baik. Pemerintah Kota Surakarta harus sering melakukan kegiatan atau sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui seminar atau memperbanyak kegiatan tentang cagar budaya sehingga dengan adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, mereka dapat ikut serta dalam usaha perlindungan, perawatan, dan pelestarian benda cagar budaya. Dengan demikian, slogan Solo Kota Budaya dapat tercapai dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi terhadap perlindungan cagar budaya.
5)  Faktor Kebudayaan
Kebudayaan tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat saat ini, bahkan kebudayaan sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu sehingga faktor kebudayaan sangat penting dan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Kasus kejahatan dan pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya di wilayah Kota Surakarta dapat terkuak juga berdasarkan temuan para peneliti dan pencinta kebudayaan, yang pada saat itu sedang mengunjungi Museum Radya Pustaka Surakarta untuk melihat-lihat dan meneliti hasil kebudayaan yang berupa arca-arca dan termasuk kategori benda cagar budaya. Para peneliti dan ahli purbakala tersebut, karena keahlian dan pengalamannya, dapat mengidentifikasi jika arca-arca di museum tersebut palsu. Berdasarkan temuan itu, pihak kepolisian segera bertindak dan mengusut tuntas kasus tersebut. Dengan demikian, faktor masyarakat dan kebudayaan sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia.
F. KESIMPULAN 1.  Sejarah benda cagar budaya di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda, yaitu dengan adanya Monumenten Ordonantie Nomor 19 Tahun 1931 sebagai dasar hukum perlindungan benda purbakala, selanjutnya zaman Orde Baru dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan pada era Reformasi ini sudah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2.  Perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Kota Surakarta ialah dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya. Kota Surakarta juga memiliki Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya.
3.  Penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap benda cagar budaya di Kota Surakarta berupa sanksi pidana, yaitu hukuman penjara dan belum ada yang mendapatkan sanksi denda uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. “Penelitian Kualitatif”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, diakses 10 Oktober 2017. Anonim. “Perlindungan Hukum”, http :// www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan- hukum.html, diakses 8 Oktober 2017.
Effendy, H.A.M. 1998. Pengantar Tata Hukum Indonesia . Semarang: Duta Grafika. Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. 2012. “Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Penegakan Hukum Kehutanan di Indonesia”, Jurnal Ekosains , Vol. IV, No. 2, http :// jurnal.pasca.uns.ac.id/index.php/ekosains/article/view/265, diakses 9
Oktober 2017. Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 1999 Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya . Jakarta: Alumni AHM-PTHM. Kusnadi, Nandang. 2011. “Analisis Penerapan Teori Perlindungan Hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara”, Jurnal Hukum Academia , Vol. 7, http :// ejournal.unpak.ac.id/ download.php? file =dosen&id=697&name=dosen _ 4322 _ analisis _ penerapan _ teori _ perlindungan _ hukum.pdf, diakses 9 Oktober 2017. Soesil, R. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia. Soetami, Siti. 2001. Pengantar Tata Hukum Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama. Sudaryadi. 2009. “Pelestarian Benda Cagar Budaya Dahulu dan Sekarang”, http:// jelajahsitus.blogspot.com/2009/09/pelestarian-benda-cagar-budaya- dahulu. html, diakses 8 Oktober 2017.
Surbakti, Natangsa. 2006. “Implementasi Kebijakan Berwawasan Gender”, Jurnal
Ilmu Hukum , Vol. 9, No. 2, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/ handle/11617/739/7.%20NATANGSA%20SURBAKTI.pdf?sequence=1, diakses 8 Oktober 2017.
Trisnaningsih, Rahayu. 2012. “Labelisasi Benda Cagar Budaya di Solo”, https://mpn. kominfo.go.id/index.php/2012/08/27/labelisasi-benda-cagar-budaya-di-solo/, diakses 9 Oktober 2017.
Ziaul, Muhammad. 2016. “Makalah Efektivitas Hukum”, http :// ziaulmuhammad.blogspot. co.id/2016/02/makalah-efektivitas-hukum.html, diakses 10 Oktober 2017.